Melakukan reformasi atau perombakan terhadap struktur birokrasi Indonesia yang gemuk dan dibawah prestasi akan memainkan peranan penting dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di negeri ini, demikian disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Mongabay.com.
Dengan kondisi struktur yang lebih ringkas dan birokrasi yang lebih meritokratis (memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi dan berkemampuan) akan memotong angka korupsi dan menjalankan roda pemerintahan dengan lebih efektif di negeri dengan ribuan pulau yang tersebar ini. “Pemerintah yang baik seharusnya melindungi lingkungan,” ungkapnya. “(Pemerintahan) yang buruk, akan merusaknya.”
Dia mencontohkan beberapa kasus yang terjadi di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian dimana beberapa posisi kadang-kadang diisi oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat dan mendasarkan pemberian jabatan kepada mereka bukan atas prestasi namun atas berbagai pertimbangan lainnya. Hutan sangat terdampak oleh praktek korupsi dan pengelolaan yang salah di kementerian ini, karena mereka memainkan peranan penting dalam menentukan tata guna lahan.
Azwar mengatakan, saat ini masih menjadi Gubernur Aceh, dimana saat itu dia menjabat gubernur saat terjadinya bencana alam tsunami tahun 2004- dia melihat bagaimana hutan terdampak akibat korupsi birokrasi. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto dari tahun 1968 hingga 1998, kementerian Kehutanan akan memberikan konsesi kepada kroni mereka untuk melakukan penebangan secara tidak berkelanjutan di Aceh. Warga lokal seringkali keberatan dengan penebangan ini, namun mereka tak berdaya untuk menghentikannya.
Azwar optimis, kini keadaan sudah jauh berbeda, di kementeriannya kini tengah melakukan rekrutmen karyawan baru dan melakukan promosi jabatan berbasis kompetensi dengan sistem yang lebih terbuka. Sedangkan di masa lalu, seorang kandidat sangat mungkin untuk membeli jabatan atau untuk mendapatkan promosi jabatan dan menggunakan posisi tersebut untuk meraih kekayaan. Namun kini, ada sistem penilaian, dan meningkatkan kemampuan berkompetisi.
Tak hanya melakukan penilaian secara terbuka, Azwar juga dibebani tugas untuk memotong jumlah pekerja di sektor publik. Di tahun 2011, pemerintah menetapkan moratorium dalam peningkatan jumlah tenaga kerja yang mencapai 4,7 juta karyawan. “Dalam dua tahun kami telah mengurangi tenaga kerja hingga 200.000 orang melalui proses pensiun,” ungkapnya. “Jumlah yang ideal itu sangat penting.”
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kini meninjau kembali semua lembaga kementerian dan turunannya di semua tingkat pemerintahan, membuat rekomendasi staf dan melaksanakan rekrutmen terbuka dan promosi. Pada saat yang sama, mereka juga mencanangkan kementerian yang bergerak menuju e-government, yang memotong biaya dan mengurangi turn around time. Pejabat juga akan diminta untuk mengajukan “laporan harta kekayaan” untuk meningkatkan transparansi, sambung Azwar.
Dengan sekitar 600 lembaga di bawah kementerian di berbagai tingkat, mulai dari provinsi, kabupaten dan lain sebagainya, reformasi birokrasi akan menjadi sebuah proses yang panjang. Tapi Azwar mengatakan dia untuk tantangan.
“Reformasi Birokrasi bukanlah sebuah program – itu adalah gerakan,” katanya. “Misi saya adalah untuk menggeser birokrasi dari zona nyaman ke zona kompetitif seperti yang diperintahkan oleh Presiden Yudhoyono.”
