Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat yang terdiri dari Walhi Kalbar dan Pontianak Institute mengecam keras aksi penculikan dan pembunuhan terhadap Indra Kailani, anggota Serikat Petani Tebo (SPT) Provinsi Jambi. Indra tewas setelah dikeroyok tujuh anggota keamanan PT Wira Karya Sakti (WKS), anak usaha Asia Pulp and Paper (APP), Jumat (27/2/15).
Ian M. Hilman dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat (Kalbar) menilai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi itu bukan hanya menyayat hati, tetapi juga mengoyak harkat dan martabat rakyat khususnya kaum tani selaku penopang kedaulatan pangan Indonesia. “Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat dengan tegas mengecam tindakan tersebut dan dengan tegas meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini” jelas Ian di Pontianak, Selasa (3/3/2015).
Menurut Ian, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir. “Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar meminta institusi penegak hukum serta lembaga penegak hak asasi manusia untuk segera mengungkap dan melakukan pengusutan secara mendalam kasus ini.”
Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, menambahkan, inisiatif perbaikan tata kelola usaha melalui berbagai komitmen yang akhir-akhir ini dilakukan APP hanya untuk kepentingan pasar dan orientasi ekonomi semata. “Peristiwa pembunuhan Indra menjelaskan tidak ada keseriusan APP dalam menjalankan seluruh komitmen perbaikannya di lapangan. Ini memperkuat dugaan kita bahwa komitmen tersebut hanya menjadi concern elit perusahaan dalam menjaga kepentingan pasar dan keberlanjutan produksi saja,” katanya.
Anton melanjutkan, Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar juga mengingatkan komponen masyarakat yang selama ini mendukung seluruh komitmen perbaikan APP untuk menghentikan dukungan tersebut. Menurut Anton, harus ada sikap lebih kritis dan objektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. “Tindakan brutal yang dilakukan aparat keamanan PT. WKS terhadap kaum tani di Jambi, bukan tidak mungkin terjadi juga di berbagai wilayah Indonesia melalui sejumlah anak perusahaan APP lainnya. Termasuk, di Kalimantan Barat.”
Martin Gilang, Direktur Pontianak Institute, mengingatkan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk mencegah potensi dan kejadian seperti ini terjadi di Kalimantan Barat. “Pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat harus berada di depan dalam mencegah konflik dan penegakkan hukum terhadap praktik perusahaan yang melanggar hukum dan semena-mena di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah Kalimantan Barat, kata Martin, harus menjunjung tinggi penghormatan atas hak-hak hidup masyarakat di sekitar area investasi. Sehingga, potensi dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. “Kejadian buruk ini harus menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi dan Gubernur Cornelis, dalam memperbaiki carut marut pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Kalimantan Barat,” tegas Martin.
