Pada Rabu (3/8/16), warga Pegunungan Kendeng yang aksi menolak tambang semen kembali ke kampung halaman. Mereka pulang membawa kabar bahagia karena Presiden Joko Widodo, mau bertemu dan mendengarkan keluhan serta menawarkan solusi.
”Kami mau mengabarkan kegembiraan kepada sedulur di kampung,” kata Sukinah, warga dari Tegaldowo, saat ditemui di Jakarta (3/8/16).
Sudah seminggu ini, puluhan warga Kendeng, tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) aksi penolakan pabrik semen pada Karst Kendeng di depan Istana Presiden. Kali keempat mereka aksi ke Jakarta. Kali ini, membangun tenda perjuangan petani pegunungan Kendeng.
Pada Selasa (2/8/16), pukul 15.00, Presiden bersedia menemui perwakilan masyarakat Kendeng di Istana Negara. Sekitar 17-an orang mengeluarkan keluhan atas polemik pendirian pabrik semen dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan itu.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pun menjelaskan pertemuan mereka. Presiden menerima keluhan dan menawarkan solusi untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) guna melihat kelayakan pendirian pabrik semen ini.
”Dilakukan kajian lingkunan strategis ini untuk bisa mengetahui gunung kapur mana yang bisa dieksploitasi dan mana yang tidak,” kata Teten dalam siaran pers.
KSP akan memimpin jalannya KLHS, di mana selama proses kajian berlangsung, belum boleh eksploitasi.
Kajian, katanya, melihatkan semua pihak, baik masyarakat, akademisi dan kementerian/lembaga terkait.
Langkah ini, diharapkan bisa menjadi jalan keluar semua pihak. ”Akan menjadi rujukan kita. Bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, termasuk masyarakat,” kata Teten.
Ada lima butir keputusan yang disampaikan dalam pertemuan itu. Pertama, perlu ada analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS, kedua, KLHS di bawah koordinasi KSP, ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai ketua panitia pengarah.
Keempat, KLHS berlangsung selama satu tahun, dimana izin dihentikan, kelima, pemerintah menjamin proses dialog sehat dari seluruh multi pihak selama proses, baik dari masyarakat, akademisi ataupun puhak lain.
Gunretno, Koordinator JM-PPK mengatakan, siap duduk bersama berdiskusi dan terlibat di dalam kajian. Nanti, bersama masyarakat, mereka akan mencoba menyatukan pemikiran terkait kesepahaman yang didapatkan di Jakarta.
Masyarakat Kendeng optimistis, pertemuan kemarin menjadi tonggak penting bagi keadilan di Indonesia.
”Ini sebuah jalan untuk tetap terus maju dan membuktikan bahwa perjuangan tanpa kekerasan bisa membuahkan solusi,” ucap Sukinah.
Sudharto P. Hadi, akademisi dari Universitas Dipenogoro mengatakan, bersama Soeryo Adi Wibowo– salah satu akademisi yang mendampingi petani Kendeng dalam mengkaji terkait KLHS nanti,–akan membuat proposal kondisi keseluruhan Kendeng Utara. Proposal ini, katanya, mencakup Grobogan, Purwodadi, Pati, Rembang dan Blora.
“Itu menjadi salah satu syarat yang diamanatkan Presiden. Kita diberikan waktu seminggu, nanti akan dilihat terkait daya dukung lngkungan, daya dukung lahan, air dan penentuan peruntukan seperti apa,” katanya.
Penyusunan ini, katanya, secara partisipatif. Setelah proposal selesai, akan ada uji kelayakan pada empat kabupaten dan komprehensif melibatkan berbagai elemen masyarakat dan akademisi.
Bagaimana pengaruh hasil KLHS nanti? Hadi tak berani menjamin hasil seperti apa. ”Lihat kajian saja, jika memang kawasan lindung berarti harus ditaati, tak boleh budidaya.”
Lalu akan dicari solusi wilayah non kawasan bentang alam karst (KBAK). KLHS, katanya, akan memuat kajian tata ruang dan peruntukan.
Hadi menyambut baik pertemuan dengan Presiden. ”Kita lihat prosesnya, semoga ini menjadi salah satu KLHS yang baik.”
Siap bahas KLHS
Sementara, KLHK masih menunggu perkembangan terkait putusan beberapa hari lalu muncul di media sosial. KLHK bersedia berbicara soal daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pengunungan Kendeng.
”Segera diskusi dengan Pak Teten tentang gambaran KLHS yang diwajibkan UU, bahas koridor kriteria informasi wajib apa yang harus dijawab dalam dokumen KLHS,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya kepada Mongabay melalui pesan elektronik.
Peran masyarakat, katanya, menjadi sangat penting sebagai indikator penilaian skenario kebijakan yang akan dikeluarkan dalam KLHS. ”KSP dapat membuat opsi format kebijakan seperti apa. Apakah Inpres, atau masuk dalam tata ruang daerah atau bentuk lainnya?” katanya.
KLHS, katanya, akan mengkaji skenario indikator daya dukung, memilih alternatif terbaik dan memberikan rekomendasi program mitigasi yang harus diperhatikan pemerintah. JIka relevan, KLHS bisa merekomendasikan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) baru.
Sebagai langkah awal, katanya, KLHK akan mendiskusikan ini dengan KSP guna mendapatkan rincian pokok masalah di lapangan sebagai dasar kajian. ”Selanjutnya struktur metode dan kerangka berpikir agar dilaksanakan terbuka dan partisipatif.”
