Mangrove sebagai ekosistem penting di kawasan pesisir bisa menjadi pilihan mitigasi kebencanaan tanpa merusak lingkungan yang ada. Ini berbeda dibandingkan bentuk mitigasi lain, seperti pembangunan fisik yang bisa saja berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.
“Banyak pilihan dalam pelaksanaan mitigasi di pesisir, tapi mangrove adalah salah satu vegetasi yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan,” ungkap Abbdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kepada Mongabay, akhir Desember 2016, menjelaskan hasil penelitian untuk program doktornya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 2016 lalu.
Dalam desertasinya yang berjudul ‘Kajian Strategi Pengelolaan Eksosistem Mangrove di Pesisir Utara Makassar dalam Rangka Mitigasi Bencana’ Rahman menjelaskan betapa pesisir Makassar yang sangat rentan akan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut.
(baca : Begini 6 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Mangrove di Indonesia)
“Jadi pesisir dalam pandangan investor seperti buah mangga yang ranum dan sangat menjanjikan. Coba bayangkan lahan pesisir dalam kondisi yang alamiahnya paling harganya Rp100 ribu – Rp200 ribu, tetapi begitu mereka sentuh diberi rukan dan reklamasi itu bisa bernilai sampai Rp30 juta per meter,” katanya.
Menurutnya, meski pesisir Makassar begitu menggiurkan, namun dalam pengelolaannya seharusnya tetap mempertimbangkan kelestarian ekologi, apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.
Dalam kajiannya menggunakan citra satelit pada perhitungan pasang surut dan kenaikan air laut, Rahman menemukan bahwa pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kenaikan air laut di pesisir Makassar hingga 30 cm lebih. Pada tahun 2050 menjadi 60 cm lebih dan pada tahun 2075 mencapai 90 cm lebih. Pada tahun 2100 kenaikannya diperkirakan sudah mencapai 122 cm.
Tidak hanya kenaikan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub sebagai dampak dari bumi yang semakin memanas, masalah lain yang muncul adalah terjadinya deforestasi di daratan yang berdampak pada menurunnya daya simpan air pada tanah.
“Di lain pihak hutan-hutan di daratan habis dibabat untuk kebutuhan ruang mengakibatkan daya simpan air ini menjadi rendah, sehingga ketika terjadi hujan hanya dalam hitungan jam saja air itu semua sudah di laut lagi. Padahal dulunya ketika alam masih alami butuh waktu hingga seminggu atau lebih.”
(baca : Nasib Miris Hutan Mangrove Disulap jadi Tambak hingga Kebun Sawit)
Dengan kondisi inilah sehingga harus ada upaya pencegahan awal berupa perencanaan mitigasi jangka panjang.
“Jika Kota Makassar sebagai kota besar tidak membuat mitigasi jangka panjang maka akan berbahaya bagi generasi mendatang. Mungkin saat ini dampaknya belum begitu dirasakan, tetapi kan kita tidak boleh bermasa bodoh.”
Menurut Rahman, penelitiannya tentang mangrove sebagai sistem mitigasi bencana juga didorong oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Ini bukan karena tak ada komitmen Pemkot Makassar, tetapi terkendala oleh lahan-lahan dalam kota yang semakin mahal, bisa mencapai puluhan juta per meter.
“Saya pikir kalau kita menambah RTH di pesisir kan ini tanah negara jadi tak ada biaya pembebasan lahan. Hanya memang dibutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai stakeholders terkait untuk menjalankannya.”
Pelibatan Masyarakat
Selanjutnya Rahman menyarankan agar masyarakat di pesisir tidak diabaikan, namun didukung dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, baik melalui usaha kreatif ataupun pengembangan wisata bahari potensinya cukup besar.
“Makassar kan krisis tempat-tempat wisata alam. Tetapi kalau kita kembangkan wisata pesisir dengan hutan-hutan mangrove dibuat tracking mangrove dan gazebo lalu ada space untuk warga lokal bisa menjual hasil-hasil olahan kelautan dan perikanan, ini kan sangat menarik dan bisa memberi tambahan ekonomi. Dari situlah bisa menjadi motivasi mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian mangrove.”
Menurut Rahman, mangrove ini tidak akan bertahan tanpa pelibatan masyarakat lokal dalam menjaganya. Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar sendiri melalui program CCD IFAD telah menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok sumber daya alam di seluruh kelurahan pesisir Makassar, termasuk kelompok pelestari mangrove. Salah satu kelompok pesisir ini bahkan telah mampu memproduksi bibit hingga 30 ribu bibit.
“Kita anggaplah hargnya Rp2.500 per bibit maka bisa menghasilkan Rp75 juta. Ini pasti mereka akan tertarik untuk terlibat. Nah kemudian dari sana kita harus memberikan penyadaran. Kami melakukan penyuluhan.”
Dalam penelitiannya ini Rahman juga membuat analisis prioritas dan menemukan bahwa upaya pelestarian baik melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan penanaman dengan melibatkan masyarakat menjadi urutan prioritas dalam hierarki strategi pengelolaan mangrove.
“Dapat dikatakan bahwa seberapa besar pun upaya dan anggaran pemerintah untuk mangrove ini jika tidak melibatkan masyarakat tak akan berhasil. Hanyalah kalau pemerintah ikut membuat regulasi, menegakkan peraturan, dan membuat insentif-insentif, alokasi anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal, itu peluang berhasilnya tinggi.”
Kondisi di Lapangan
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa meski upaya-upaya pengrusakan mangrove masih terjadi sepanjang tahun 2000-2015, namun kondisi mangrove masih cukup baik dan meningkat luasannya, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan penyebabnya adalah gencarnya upaya penanaman mangrove pada periode tersebut.
“Memang ada kerusakan, tapi tiga tahun terakhir ini juga ada penanaman sekitar 150 ribu bibit, sehingga luasan lahan mangrove bertambah sekitar15 hektar. Meskipun tidak berhasil 100 persen, namun nampak sekali keberhasilannya cukup bagus, tumbuh di atas 60 persen.”
Rahman juga mendapatkan data kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk pengembangan mangrove di lahan sekitar 660 hektar,yang masih bisa ditanami. Lokasinya tersebar di lima kelurahan bagian utara Makassar, yaitu Untia, Bira, Parangloe, Buloa dan Tallo.
“Tetapi setelah kita lihat kesesuaian berdasarkan kondisi lapangan, kita rekomendasikan hanya 170 hektar saja yang sangat memungkinkan untuk bisa segera ditanami,” tambahnya.
Secara total, luas mangrove di pesisir utara Makassar di lima kelurahan seluas 54 hektar. Kondisinya jauh lebih baik dibanding pesisir bagian barat ke selatan, yang sebagian besar terdampak proyek reklamasi pemerintah dan swasta.
“Bagian barat ke selatan ini kan cenderung sudah direklamasi, juga sudah dibangun tanggul-tanggul, sehingga sudah agak sulit mengembangkan hutan mangrove di kawasan itu.”
Penyebab berkurangnya tutupan mangrove di Makassar selama ini antara lain konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.
(baca : Tercemar Berat, Pesisir Makassar Tak Lagi Kondusif)
Poin penting dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mempertahankan ekosistem yang ada melalui pembuatan regulasi.
“Sekarang kita perlu membuat zonasi ruang pemanfaatan pesisir. Makassar sudah punya dokumennya tetapi belum diimplementasikan karena belum jadi Perda. Kita juga perlu membuat zonasi mangrove itu sendiri, sehingga jelas mana zona yang bisa ditanami dan yang tidak memungkinkan. Ini yang sedang kita buat kajiannya.”
