Berharap Lahirnya Gerakan Kebudayaan dalam Mengatasi Persoalan Ekologi di Indonesia

 

“Ibu bumi” yang marah atas kerusakan rawa gambut di pesisir timur Sumatera dalam pertunjukan “Rawa Gambut” oleh Teater Potlot di Graha Budaya, Taman Budaya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, pada 23 dan 25 Maret 2017 lalu. Foto: Devi Setiawan

 

Dominasi kepentingan ekonomi dalam memaknai bentang alam selama lima abad terakhir, menyebabkan bumi kian rusak. Akibatnya, timbul masalah perubahan iklim, krisis pangan, konflik sosial, serta menghancurkan jejak peradaban luhur manusia yang arif dengan lingkungan.

Muncul gagasan konsep lansekap berkelanjutan, yang berharap kepentingan ekonomi tidak lagi mendominasi dalam memaknai bentang alam. Tapi, nilai-nilai apa yang mampu menahan laju kepentingan ekonomi pada sebuah bentang alam?

“Saya setuju dengan gagasan gerakan kebudayaan untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam memaknai bentang alam. Dengan begitu, lingkungan hidup menjadi subjek bukan objek dalam setiap pembangunan,” kata Dr. Ridzki R. Sigit, Direktur Mongabay Indonesia, saat diskusi terbatas budaya dan lingkungan “Lansekap Budaya sebagai Model Integrasi Ekologi dan Ekonomi berdasarkan Spirit Prasasti Talang Tuwo”, yang digelar Teater Potlot dalam rangka memperingati Hari Bumi 23 Maret, di Jakabaring, Palembang, Jumat (23/03/2017) lalu.

Ridzki setuju jika nilai-nilai yang terkandung dalam Prasasti Talang Tuwo, prasasti milik Kerajaan Sriwijaya yang dibuat pada 684 Masehi, dijadikan pintu masuk dalam gerakan kebudayaan dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia. “Di dalam prasasti itu tergambar sebuah bentang alam, ditata berdasarkan kepentingan ekologi, yang diyakini akan memberikan kemakmuran bagi semua makhluk hidup, yang kemudian melahirkan peradaban luhur,” ujarnya.

Agar gerakan kebudayaan ini berjalan optimal, harus dilakukan konsolidasi para pekerja budaya, yang kemudian bekerja sama masyarakat menyelamatkan bumi. “Misalnya, apa yang dilakukan Teater Potlot dengan mementaskan drama Rawa Gambut dapat melahirkan ‘potlot-potlot’ baru yang turut menyuarakan pentingnya penyelamatan bumi,” katanya.

Dr. Yenrizal Tarmizi dari UIN Raden Fatah Palembang, menilai target utama dalam gerakan kebudayaan tersebut yakni membangun atau menciptakan manusia yang memiliki kesadaran yang sesuai dengan nilai-nilai Prasasti Talang Tuwo. “Kita perlu menciptakan manusia-manusia Talang Tuwo, khususnya pada generasi muda. Sehingga ke depan, lahir masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungan hidup. Manusia yang tidak menempatkan kepentingan ekonomi sebagai hal utama dalam memaknai bentang alam,” katanya.

Pada kekinian, kata Yenrizal, baik penyelenggara negara, masyarakat, apalagi pelaku usaha, lebih didominasi oleh kesadaran kepentingan ekonomi. Konflik yang terjadi semata kepentingan ekonomi, bukan didasarkan pada kesadaran menjaga lingkungan hidup.

“Saya pun berharap amanah Raja Sriwijaya yang terbaca dalam Prasasti Talang Tuwo mampu membangun kesadaran manusia pada hari ini. Lebih jauh, menciptakan generasi yang lebih mengutamakan kelestarian alam dibandingkan kekayaan,” ujarnya.

Pekerja budaya Palembang, Syamsul Fajri, menilai membangun gerakan kebudayaan terkait lingkungan hidup, harus dilakukan semua pihak. Bukan hanya dikerjakan para pekerja budaya. Misalnya di lembaga pemerintah, juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pendidikan sejarah di lembaga pendidikan maupun di masyarakat, minim sekali terkait dengan nilai-nilai luhur yang arif terhadap lingkungan hidup. Yang diajarkan selalu soal kejayaan ekonomi atau politik para leluhur kita. Sementara bagaimana Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, mampu mengelola kekayaan alam di Nusantara ini secara lestari sangat minim diajarkan kepada generasi muda maupun masyarakat,” ujarnya.

 

Petani selalu menjadi objek pembangunan yang didasarkan spirit ekonomi. Foto: Devi Setiawan

 

Kepentingan budaya

Pada 9 – 10 Mei 2017 mendatang, Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Asia Pacific Bonn Challenge Conference. Pada pertemuan tersebut akan dibahas mengenai konsep lansekap berkelanjutan. Termasuk mempromosikan program lansekap berkelanjutan yang dijalankan pemerintah Sumatera Selatan, yakni Green Growth Sumsel.

Meskipun program Green Growth Sumsel dijalankan berdasarkan Spirit Prasasti Talang Tuwo, tapi sejumlah pihak berharap kepentingan ekonomi tidak melampaui kepentingan ekologi dan social-budaya.

“Kepentingan ekologi dan sosial-budaya harus didepankan oleh pemerintah. Sebab jika dibiarkan bertarung secara bebas dalam memaknai sebuah bentang alam, jelas akan kalah dari kepentingan ekonomi yang memiliki banyak pendanaan dalam menjalankan programnya. Harus ada penegasan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek sebuah bentang alam untuk mengedepankan kepentingan ekologi dan sosial-budaya,” kata Conie Sema dari Teater Potlot.

“Dengan kata lain, kebudayaan adalah panglima dalam lansekap berkelanjutan itu,” ujarnya.

David Ardhian dari proyek KELOLA Sendang di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin dengan luas bentang alam sekitar 1,6 juta hektare, mengatakan perspektif budaya dalam menjalankan sebuah proyek lansekap berkelanjutan sangatlah tepat, sebab melalui budaya sebuah bentang alam dapat dipahami secara utuh, tidak terpecah dalam berbagai kepentingan. Memaknai alam tanpa kecemasan.

Terkait proyek KELOLA Sendang, yang merupakan bagian dari Green Growth Sumsel, sangat terbuka terhadap berbagai masukan atau gagasan terkait budaya, sehingga proyek tersebut berjalan seperti harapan atau amanah Raja Sriwijaya dalam Prasasti Talang Tuwo.

“Kami percaya jika kebudayaan berada di depan dalam memaknai sebuah bentang alam, selain Indonesia menjadi makmur juga alamnya terus lestari,” katanya.