- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji mewujudkan wacana lama menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang dicanangkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono saat acara Sail Banda di Kota Ambon pada 10 Agustus 2010.
- Melihat potensi perikanan 4 juta ton pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku, Edhy menegaskan Maluku sebagaiLIN merupakan wacana yang realistis. Sehingga dia akan mengintensifkan koordinasi bersama dengan Pemprov Maluku
- KKP akan mempermudah perizinan di sektor kelautan, termasuk untuk izin ekspor perikanan dari Maluku
- KKP dengan koordinasi kementerian terkait membantu nelayan yang terdampak COVID-19 di Maluku
Setelah Tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Sekretariat Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi pembangunan Pelabuhan Terpadu, di Negeri Tulehu dan Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, melakukan kunjungan kerja ke Maluku.
Menteri Edhy mengatakan Pemerintah Pusat terus berkomitmen untuk mendorong sektor perikanan dan kelautan dengan menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Menjadikan Maluku sebagai LIN merupakan wacana lama sejak dicanangkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono saat acara Sail Banda di Kota Ambon pada 10 Agustus 2010. Status LIN itu terus diusahakan Pemprov Maluku dengan upaya terakhir dilakukan Gubernur Maluku Murad Ismail dengan menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada 7 April 2020.
Dalam surat balasannya tertanggal 26 Mei 2020, Menteri KP Edhy Prabowo mengapresiasi usaha Pemprov Maluku mengupayakan status daerahnya menjadi LIN. KKP akan mendukung melalui program dan anggaran, seperti melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
“Saya hadir ke Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat serius terhadap penetapan Maluku sebagai LIN,” katanya, Minggu (30/8//2020).
baca : Pemerintah Tinjau Lokasi Pelabuhan Terpadu di Maluku, Apakah LIN Segera Terwujud?
Menteri Edhy yang didampingi Gubernur Maluku, Murad Ismail, Anggota DPR RI Abdullah Tualasikal, anggota DPD, Anna Latuconsina, langsung mengunjungi PT. Maluku Prima Makmur di Desa Tawiri, Kota Ambon dan melepas ekspor ikan tuna sebanyak 2,2 ton hasil tangkapan di laut Maluku.
Edhy Prabowo memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang terus meningkatkan sumber daya di sektor kelautan. Salah satunya dengan mengekspor ikan tuna ke Negara Jepang. Hal itu menjadi referensi Pemerintah Pusat dalam mendorong sektor perikanan laut Maluku.
“Indonesia dapat dua sertifikat. Yakni, Jepang dan Arab Saudi sebagai negara tujuan untuk ekspor hasil laut kita,” katanya.
Menteri juga turut menyerahkan bantuan pemberdayaan kepada para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Maluku. Meski demikian, dia menyadari, bantuan tersebut masih terbilang kurang. Untuk itu Pemerintah Pusat melalui KKP RI, telah menyiapkan sejumlah dana untuk kepentingan nelayan di seluruh Indonesia.
Khususnya nelayan yang ingin meningkatkan hasil produksi, katanya, akan diberikan kemudahan agar dapat mengakses modal usaha mulai dari Rp 50-200 juta, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
baca juga : Disurati Gubernur Maluku, Menteri Kelautan Dukung Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional
Unggul di Sektor kelautan
Menurut Edhy, Maluku dari dulu diketahui sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak keunggulan dalam sektor kelautan dan perikanan.
Dia katakan, di Indonesia ada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dan di Maluku sendiri ada tiga. Sementara dari potensi perikanan hampir mencapai 4 juta ton. Kalau benar-benar dimanfaatkan dan dioptimalisasi, maka akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah bertajuk Seribu Pulau tersebut.
“Dari sisi budidaya ikan tawar laut maupun lainnya juga, Maluku sangat besar,” katanya.
Sehingga, yang harus terus dilakukan saat ini yakni komitmen nyata dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan, dan salah satu variabel utamanya adalah sumber daya manusia.
“Kami harapkan dari SDM ini, bisa menciptakan manusia-manusia yang tangguh agar dapat menjaga laut dan juga membudidayakan ikan. Tadi saya mengunjungi salah satu Balai Budidaya Air Laut. Saya harap bisa memperbanyak jenis ikan, jadi bukan saja ikan untuk dikomsumsi tapi juga untuk hias. Saya yakin, di Maluku jenis ikannya berlimpah, termasuk jenis nemo atau ikan hias,” katanya.
Menurut dia, yang dilakukan KKP saat ini yakni menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, agar terus membangun komunikasi dengan nelayan Indonesia.
perlu dibaca : ‘Perang’ Gubernur Maluku Karena Kesal Tak Kunjung Jadi Lumbung Ikan Nasional
Kerja Bersama Wujudkan LIN
Sementara terkait LIN, kata dia, jangan hanya dibangun dengan sekedar jargon belaka, tapi harus gerakan langsung atau kerja nyata. Untuk itu, dia harapkan, agar Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku tidak saja dijadikan sebagai tempat-tempat pengajaran semata, tapi lebih dari itu harus dilakukan praktek.
“Prinsipnya, kan Gubernur Maluku mendukung penuh, dan ini akan menjadi kunci bagi Maluku. Nah, Pemerintah Daerah bersama Bupati dan Walikota juga harus bahu-membahu untuk terselenggaranya LIN ini,” ajak dia.
Edhy menegaskan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) merupakan wacana yang realistis untuk diimplementasikan. Karenanya, saat berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan akan mewujudkan gagasan tersebut melalui kerja dan program nyata.
“Presiden mengingatkan kepada saya hal-hal yang beliau harapkan, dulu tidak terlaksana. Segera harus pak Edhy buktikan. Siap pak dan ini kami datang, kita lihat pelan-pelan,” kata Menteri Edhy saat menjawab pertanyaan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Senin (31/8).
Dikatakan Menteri Edhy, Maluku sudah memiliki modal besar, terutama dari kondisi alamnya yang berada di 3 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yaitu 714, 715 dan 718 serta tekad masyarakat untuk menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian. Menurutnya, pemerintah pusat tinggal melakukan penguatan di bidang yang dibutuhkan oleh daerah.
“Lumbung ikan jangan hanya wacana dan jangan terlalu jauh, yang di depan mata ini sudah ada. Kita punya Tual, Dobo, Benjina, Ambon,” sambungnya.
Menteri Edhy memastikan terus menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah provinsi Maluku terkait LIN. Ia pun menyebut Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai senior yang baik karena senantiasa mengingatkan sekaligus mengajak untuk membangun sektor kelautan dan perikanan.
“Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah tidak hanya hari ini, karena kalau tidak ada (realisasi), beliau akan telepon saya dan marah-marah pada saya. Dan saya rela selama demi kemajuan perikanan Indonesia. Saya tidak akan bicara banyak lagi. LIN kami datang untuk bentuk perwujudan,” tegasnya.
baca juga : Menteri Susi Ditagih Janji Jadikan Maluku Lumbung Ikan Nasional
Permudah Perizinan
Mengenai perizinan di sektor kelautan, Edhy mengatakan KKP mempermudah atau istilahnya menjemput bola. Bisa dilihat beberapa bulan lalu, ada ekspor udang budidaya langsung ke China. Memang di satu sisi, ada izin-izin lain yang harus diselesaikan. Karena, soal izin ini tidak hanya tergantung pada KKP, tapi juga harus berkomunikasi dengan negara asal tujuan.
“Ini benar-benar fakta, bahwa pada seluruh lingkup atau pemangku kepentingan di internal KKP, kami kerja, baik mereka yang di Budidaya, Tangkap, Pengelola Ruang Laut, Penguatan Daya Saing, Sumber Daya Manusia, termasuk Karantina dan Kesehatan Ikan. Jadi kita tetap kerja. Yang pasti setiap saat kami akan tetap menerima kritik dan lainnya,” ujar dia.
Dia bilang, pihaknya di KKP akan terus maju dan berkomunikasi dengan daerah-daerah. Mudah-mudahan, di tahun 2021 ini ada anggaran-anggaran tambahan. Prinsipnya, dari sisi sektor kelautan, KKP akan berkomitmen untuk akan membangun daerah-daerah, termasuk Maluku.
Dia juga mengatakan, regulasi atau undang-undang menjadi hal teknis atau nomor dua, karena yang penting adalah pelaksanaan atau realisasinya.
“Mau pilih jalur undang-undang atau jalan dulu? Yang penting kan anggaran masuknya ke seni banyak. Jadi saya tidak mau cerita yang belakang, tapi soal ke depan,” cetusnya.
Sementara itu, menyoal nelayan yang terdampak COVID-19, KKP juga terus berkomunikasi dengan Menteri Sosial, dan banyak yang sudah dilakukan termasuk menyalurkan sembako serta membuat Peraturan Menteri. Jadi di kabinet Presiden Joko Widodo ini, semuanya serba komunikasi dan saling terbuka tanpa rahasia.
“Perintah Presiden pertama kali kepada saya adalah membangun komunikasi termasuk kepada Pemerintah Daerah. Jadi tidak ada lagi sekat diantara Pemerintah Pusat dan Daerah,” katanya.
Dia juga menambahkan, sektor pertumbuhan yang masih positif hingga sekarang ini, yakni pada sektor perikanan, termasuk di dalamnya ada pertanian.
***
Keterangan foto utama : Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Ambon, Maluku, Minggu (30/8). Foto : KKP
