Artikel oleh Sapariah Saturi [Jakarta]

Memasuki puasa, pedagang makanan, dari gorengan, kolak sampai es campur muncul di berbagai sisi kota. Mereka menyediakan penganan berbuka. Di Pontianak, orang mengenal pasar juadah. Beragam kue tradisional ‘muncul’ selama…

Tata kelola sektor kehutanan Indonesia dinilai gagal karena praktik korupsi dan salah urus pemerintah yang berdampak serius terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Demikian terungkap dalam Laporan Human Right…

Titik api di Sumatera antara lain terditeksi di HTI Sinar Mas, RAPP dan kebun sawit dari Singapura, First Resources Kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi di Sumatera, terutama Riau. Kabut…

Manajemen PT Reki tegas menolak pembukaan jalan karena jelas-jelas akan mengganggu proses restorasi ekosistem Hutan Harapan.  Jika pemerintah mengizinkan akan mencoreng citra negara ini di mata dunia. Tak hanya terganggu…

“Tanah Adat.” “Tanah Adat.” Plang-plang ini terpampang di sepanjang lahan adat yang diklaim perusahaan tambang di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Plang ini ada tertancap di tanah maupun di batang-batang pohon.…

Pemerintah berencana menenggelamkan desa-desa itu September tahun ini. Namun, deretan masalah ganti rugi lahan proyek Waduk Jatigede ini belum diselesaikan. Warga desa bertekad bertahan, meskipun air sampai menggenangi wilayah mereka.…

Bahkan diusulkan semua pertambangan dimoratorium, karena dinilai merugikan negara dan tak memberikan manfaat semestinya kepada masyarakat. Sejak penandatanganan kerja sama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu) Desember tahun lalu, sampai…

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan posisi masyarakat adat lewat pengakuan hutan adat bukan hutan negara. Namun, jika tak ada komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan, implementasi putusan ini bakal melalui…

Perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Moratorium hutan dan lahan sudah ditandatangani 13 Mei 2013 dengan penekanan masih berbasis waktu, dua tahun. Meskipun menyambut baik, berbagai kalangan memberikan beberapa catatan penting demi…

Tujuh hari sebelum masa berakhir, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperpanjang Instruksi Presiden (Inpres) Moratorium hutan dan lahan.  Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2013 yang ditandatangani 13 Mei, Presiden…

“Assalamualaikum wr wb...Apa kabar bapak Presiden? Kami kangen banget sama bapak! Sudah lama rasanya bapak tidak main ke desa kami, untuk melihat semburan lumpur yang ga berhenti-henti. Kami anak-anak Porong,…

Masyarakat dan pendamping dari berbagai daerah di nusantara, didampingi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Kamis (25/4/13) sore, melaporkan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan ke Ombudsman karena dinilai lalai administrasi (mal-administrasi) terhadap…

Kebakaran hutan dan lahan, asap, sampai kekeringan, menjadi fenomena tahunan kala musim kemarau di Indonesia. Saat hujan, bencana pun berganti dari banjir, sampai tanah longsor.  Ribuan warga kehilangan tempat tinggal.…

Investigasi Greenpeace Internasional mengungkapkan pembuangan limbah industri tekstil ke Sungai Citarum, Jawa Barat, Indonesia, mengandung sejumlah bahan kimia beracun dan berbahaya.  Merek fashion internasional, termasuk Gap, Banana Republic dan Old…

“Kami untuk bikin rumah, kayu dari hutan. Kalo kedapatan bikin rumah, apa kami kena hukum ini? Masyarakat di sana tak bisa bikin rumah karena tak ada kemampuan beli batu.” Demikian…

Jika ada jeda waktu sebelum moratorium periode selanjutnya, walau sebentar, maka peluang itu bisa menjadi ajang pemberian izin-izin baru. Setelah berjalan dua tahun, kebijakan moratorium hutan dan lahan akan berakhir…

Karena mendapat protes dari berbagai kalangan, sidang paripurna pengesahan yang sedianya 2 April 2013, ditunda. Bukan batal, hanya tertunda sementara. Komisi Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR RI menunda…

Perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas hutan sebagai tempat hidup mereka lewat judicial review UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, di Mahkamah Konstitusi, masih menanti hasil. Di tengah upaya ini,…

Kalangan pakar hukum dan kehutanan mengkritisi draf RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH). Menurut mereka harus ada kajian akademis terlebih dahulu guna mendudukkan berbagai persoalan penting baik dari sistematika, pengertian sampai…

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengingatkan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH) oleh DPR, bisa menambah carut marut konstruksi hukum di negeri ini. Jika diteruskan dengan substansi yang sama,…