Hutan
Proyek lumbung pangan (food estate) berskala besar sampai UU Cipta Kerja, yang menyederhanakan berbagai aturan di negeri ini (omnibus law), antara lain jadi tantangan bagi pengelolaan lahan pertanian…
Opini
Masalah etik jadi salah satu tantangan keberlanjutan atas keadilan ekologis karena etika menyangkut konsistensi ideologis dan praksis. Sekitar 80% dari metode, prosedur, layanan dan produk dampak lingkungan hidup…
Hutan
Greenpeace menilai, kehadiran omnibus law, aturan yang menyederhanakan sekitar 76 aturan ini dianggap jadi hadiah impunitas bagi pembakar sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Greenpeace melakukan…
Energi
Program biodiesel ini dinilai tanpa peta jalan jelas, dan belum melibatkan petani dalam rantai pasok. Pengembangan program ini juga hanya fokus pada produk hilir belum memperhatikan serius sektor…
Hutan
Lebih 70 aturan di negeri ini diubah dalam UU Cipta Kerja, termasuklah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Kehutanan. Dalam analisis terhadap isi draf Rancangan Undang-undang…
Opini
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tak kunjung berakhir melanda dunia, juga Indonesia, dan menyebabkan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Negara-negara maju di dunia mengalami tren pertumbuhan ekonomi…
Sosial
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, pembela HAM dan lingkungan terus terancam. Apalagi, dengan model pembangunan sangat bergantung eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini, secara langsung memunculkan…
Sosial
Kedaulatan dan kemandirian pangan dengan mempertimbangkan kelestarian alam atau ekologi, bisa mulai dari lingkup keluarga maupun komunitas. Pesantren Pesantren Ekologi Ath-Thaariq di Garut, Jawa Barat, satu contoh, berusaha…
Energi
UU Cipta Kerja ini biasa disebut omnibus law karena berisi penyederhanaan 70-an lebih aturan di negeri ini, termasuk soal pertambangan, energi, ketenagalistrikan dan tenaga nuklir. Arifin Tasrif, Menteri…
Hutan
Setidaknya 30.000 hektar lahan eks proyek laham gambut (PLG) di Kalteng jadi lahan percontohan lumbung padi baru, dengan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar…
Opini
“Terjadi kesunyian yang aneh. Burung-burung, misal. Ke manakah mereka pergi? Banyak orang membicarakan hal ini. Bingung dan gelisah. Tempat makan untuk burung-burung di halaman telah sepi. Beberapa burung…
Energi
Aksi massa turun ke jalan dan sosial media dalam beberapa hari ini penuh protes atas pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, pada 5 Oktober lalu. Desakan di berbagai daerah…
Sosial
Sejak awal berbagai kalangan di negeri ini mengkiritik RUU Cipta Kerja, yang dibahas dari awal diam-diam dan dinilai condong memberikan karpet merah kepada investor dengan abai lingkungan dan…
Opini
Akhir Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapat laporan dari Pemerintah Tiongkok soal suatu pneumonia di Kota Wuhan engan sebab musabab tak jelas. WHO menyatakan darurat kesehatan masyarakat…
Hutan
Kritikan datang terus menerus dari berbagai kalangan, namun pemerintah dan DPR terus membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Bahkan, Senin (5/10/20), rapat paripurna DPR ketok palu, mengesahkan RUU ini jadi…
Hutan
Awal Oktober 2020 ini, revisi PIPPIB sesi kedua sudah usai. Pemerintah menetapkan penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut seluas 66,27 juta hektar. Dalam…
Energi
Suryadarma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengatakan, sebaiknya RUU ini fokus mengatur energi terbarukan karena selaras dengan upaya mendorong pengembangan energi terbarukan yang tersendat, sesuai dengan kaidah…
Energi
Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil menyoroti aturan turunan UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dibuat terkesan terburu-buru di tengah derasnya kritikan terhadap UU Minerba yang ketok palu Mei 2020…
Hutan
Pengembangan lumbung pangan terus jalan. Presiden Joko Widodo bilang, sementara ini pengembangan food estate di dua provinsi, Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulau Pisang dan Kapuas) dan Sumatera Utara…
Sosial
Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat minta RUU Masyarakat Adat segera masuk pembahasan dan pengesahan. Meski begitu, draf yang ada masih perlu banyak perbaikan, bahkan…