Guna mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah menteri dan gubernur mengadakan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (22/3/16).
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup sesaat sebelum rakor mengusulkan beberapa hal dalam pencegahan karhutla. Pertama, meminta validasi karhutla monitoring system supaya memperkuat gambaran riil lapangan ke sistem komputer. Kekuatan data lapangan harus sampai ke pemerintah pusat. Hal itu, katanya, tak terlalu sulit bisa menggunakan smartphone bisa. “Tinggal ditambah sofware interaktif.”
Kedua, mengusulkan segera dibentuk tim restorasi gambut di daerah karena harus sudah operasi. Pembuatan sekat kanal dan lain-lain sudah berjalan, baik pemerintah maupun swasta. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah hampir 90 desa. “Tim kerja harus sudah jadi di tujuh provinsi.” Ketiga, Siti mengusulkan sistem insentif kepada desa, antara lain membangun pasar desa, jalan, jalan poros desa, atau investasi wisata alam kerjasama bersama KLHK.
KLHK, katanya, sudah menggunakan sistem operasi terpadu dari dana KLHK sendiri. Sejak Februari hingga kini dana keluar sudah Rp4 miliar dan sampai Mei diperkirakan Rp20 miliar. “Sekarang baru sebulanan berjalan di 100 desa di beberapa kabupaten sangat rawan.”
Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, harus mencari metode terbaik mencegah karhutla dengan menyusun standar. “Standar ini harus diterapkan baik perusahaan maupun desa,” katanya.
Berdasarkan data KLHK, ada 731 desa rawan karhutla tersebar pada 59 kabupaten di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Mengingat dana dan tenaga terbatas, pencegahan karhutla lebih diarahkan pada level desa kategori rawan. Pada saat bersamaan, perusahaan-perusahaan perkebunan juga harus dilibatkan terutama dalam mematuhi standar saat membuka lahan.
“Mereka harus mempunyai standar kanal tidak menjadi kering saat kemarau. Kalau meminta bantuan Crisis Centre karena tak sanggup padamkan api, mereka harus bayar,” katanya.
Di level desa, katanya, perlu diidentifikasi berapa banyak dan dimana saja desa-desa yang masuk rawan kebakaran. “Membakar untuk membuka lahan adalah metode paling murah. Karena itu perlu ada insentif bagi desa-desa yang tidak membakar lahan.”
Dia meminta KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pemerintah daerah menjadi garda terdepan pencegahan karhutla.
Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN mengatakan, perusahaan yang tidak mampu menangani kebakaran pada lahan hak guna usaha akan revisi atau evaluasi perpanjangan HGU.
Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlu ada landasan hukum permanen bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana reboisasi dan meminta Internasional memberikan dana hibah dengan koordinasi KLHK. “Ini agar pencegahan karhula lebih terarah.”
Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, akan fokus penanganan karhutla di desa-desa. “Sumber api banyak di desa. Jadi kita pemetaan lebih jauh terkait desa-desa yang punya potensi kebakaran tinggi,” katanya.
Jambi, katanya, akan fokus upaya pencegahan di tiga kabupaten yang memiliki gambut paling luas, yakni, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi. Ketiganya menyumbang titik api terbanyak.
“Di tiga kabupaten itu akan fokus penguatan sarana, sumber daya manusia, Manggala Agni dan lain-lain. Bukan berarti yang lain ditinggalkan. Tanah mineral lebih mudah dipadamkan dan titik api kecil-kecil.”
