Kala Jawa dan beberapa daerah dilanda banjir dan longsor, di Sumatera dan Kalimantan, ratusan titik panas mulai terpantau. Pada Minggu (3/7/16), BNPB melansir ada 288 titik panas (hotspot) terpantau di Sumatera dan Kalimatan. Data ini berdasarkan satelit Modis dan sensor Terra Aqua dari NASA terdeteksi 288 titik, 245 hotspot di Sumatera dan 43 di Kalimantan. ”Ini tingkat kepercayaan sedang antara 30-79%,” kata Kepala Humas dan Komunikasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Di Sumatera, dengan kepercayaan sedang, lebih 30%, tersebar di Aceh (29), Sumatera Utara (112), Sumatera Barat (47), Riau (26), Bengkulu (15), Jambi (10), Lampung (2), dan Sumsel (4).
Khusus, Riau hotspot di Kampar (1), Pelalawan (2), Rokan Hilir (8), Dumai (1), Kuansing (1) dan Indragiri Hulu (1). ”Hotspot disengaja atau dibakar,” katanya.
Dua helikopter telah siap untuk waterbombing dan dua pesawat air tractor. ”Kami juga telah modifikasi cuaca di Sumsel dan Riau. Cuaca ke depan lebih kering Juli, Agustus dan September.”
Potensi mudah terbakar juga meningkat. BNPB telah menginstruksikan BPBD terus meningkatkan pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Juga bersama TNI, DAOPS, Manggala Agni, masyarakat dan lain-lain.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus memantau penanganan maupun pencegahan karhutla, terutama tahun ini. Patroli terpadu terhadap hotspot muncul segera dipadamkan. Perintah ini, ditegaskan Presiden Joko Widodo sejak awal tahun.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan, terus menerus memantau kondisi di lapangan. KLHK juga melakukan sosialisasi masyarakat dalam mencegah karhutla, misal, Musi Banyuasin dan beberapa daerah lain.
”Kami terus pantau setiap ada laporan kegiatan lapangan sejak Januari. Untuk 2016, kita kontrol banget,” katanya kepada Mongabay melalui pesan singkat.
Pemerintah Riau dan Sumselpun, katanya, telah menetapkan status daerah siaga darurat dan bencana asap. Status ini berlaku hingga November. Dengan begitu, penanganan bisa komperhensif karena pemerintah pusat (BNPB) dapat memberikan bantuan cepat dan tanggap.
Namun, Siti mengelak hotspot sebesar itu. ”Dari 288 itu se Indonesia, berdasarkan NOAA 19 terpantau 159 se Indonesia dan Terra Aqua hanya 56,” katanya.
Hotspot 2016 (1 Januari-1 Juli), turun dibandingkan periode sama 2015. Berdasakan NOAA terdapat 1.008 titik, pada 2015 sebesar 1.837 titik atau 64,56%. ”Kalau Terra Aqua, naik 235 titik, 15,50%. Saat ini sudah terdeteksi 1.751 titik.”
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyebutkan, indikasi hotspot masih api kecil. ”Di lapangan belum terbakar dan sudah padam semua (bila ada yang terbakar). Ini baik sebagai warning,” katanya.
Selain koordinasi untuk pencegahan, KLHK terus membangun sekat kanal, baik dari KLHK, pemerintah daerah, LSM, masyarakat maupun UNDP. ”Khusus wilayah gambut.”
Langsung dipadamkan
Sekat kanal menjadi salah satu langkah pemerintah mencegah karhutla. Jika ada pelaku lapangan terbukti membakar, segera diproses hukum.
Pemantauan terus berjalan, udara maupun darat. Beberapa ada sedang peremajaan karet dan komoditas lain. Ada juga pemadaman, ada peremajaan karet.”Di Indralaya, Ogan Komering Illir, Sumsel, juga ditemukan pembakaran untuk menanam nanas dan semangka,” ucap Rafles.
Kali ini, hotspot juga terditeksi di Sumatera Utara. Rafles bilang, kebakaran di lahan mineral hingga tak sesulit gambut.
Pemadaman karhutla di Desa Sungai Solok, Kuala Kampar, Kampar tebakar sembilan hektar, Desa Kapau, Kerumutan terbakar 1,5 hektar. ”Masih dipadamkan api dengan petugas Taman Nasional Tesso Nelo, Desa Sungai Solok di Pelalawan.”
Untuk wilayah Lima Puluh, Sumbar, lokasi terjangkau, sudah terbakar dua hari lalu. Sejak Sabtu (2/7/16), beberapa lahan sudah dipadamkan antara lain di Desa Karya Indah, Tapung, Kampar luas 25 hektar. Lahan di Tampan, Pekanbaru terbakar 10 hektar. Di Kel Air Hitam, Payung Sekaki, Pekanbaru dua hektar, dan beberapa lokasi lain.
Siap ke persidangan
Sementara itu, pemerintah sudah bersiap-siap mengambil beberapa perusahan terduga karhutla 2015 ke pengadilan. Terdapat lima perusahaan kebun sawit. ”Satu selesai. Dua tinggal selangkah lagi, kita tinggal menunggu Bu Menteri perintah mendaftar. Kita penerima kuasa,” kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Jasmin Ragil Utomo.
Meski sudah ada 23 perusahaan mendapatkan sanksi administrasi, belum ada penegakan hukum ke pengadilan. Proses pengadilan memakan waktu cukup lama, seperti pekerjaan lapangan, pemeriksaan laboratorium, perhitungan dan pengolahan kasus melalui bukti lapangan. ”Ini tak hanya tersebar di di perusahaan, juga lembaga lain.”
Lima perusahaan yang tak mau disebutkan identitas ini, diduga membakar 500-2.000 hektar dengan lokasi di Palembang, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Selatan.
KLHK berusaha menerapkan strict liability (pertanggungjawaban kepada perusahaan) dalam pengajuan gugatan. ”Jadi walaupun sudah upaya dan masih terjadi pencemaran dan kerusakan tetap bertanggungjawab.”
Selain strict liability, pemerintah akan memperkuat peran ahli dalam penegakan hukum. ”Kami akan melibatkan mereka sejak awal, terutama kasus-kasus yang kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan. Dukungan para ahli akan membantu hakim memahami teknis dari kasus lingkungan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Rasio Ridho Sani.
Para pakar itu, seperti ahli pidana karhutla, pencemaran udara, pencemaran limbah B3 dan pencemaran air. Melalui peran ahli, menjadi langkah peningkatan komitmen kuat bersaksi dalam kebenaran. Kapasitas penyidik bisa diperkuat dengan ahli. ”Banyak yang lebih fokus ke KUHP (bagian administrasi, red.) daripada substansi.”
Posisi saksi ahli, jelas memperkuat gugatan pengadilan KLHK. Mereka membantu hakim memahami dan mengerti kasus lingkungan.
