- Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maritim yang kuat dan diakui oleh seluruh negara di dunia. Ambisi tersebut tidak bisa dicapai dengan mudah, karena perlu proses panjang untuk mencapainya
- Jika semua proses dan rencana yang sudah dijalankan berjalan baik, Indonesia berharap menjadi negara maritim kuat pada 2045 nanti atau bertepatan saat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-100
- Beragam upaya sudah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sejak dari sekarang. Termasuk, dengan membedah apa saja potensi yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan untuk bisa mendorong lebih cepat Indonesia menjadi negara maritim yang kuat pada 2045 nanti
- Namun, selain mendorong optimalisasi seluruh potensi yang ada, Indonesia juga dituntut untuk bisa memahami dirinya sendiri dan kekurangan yang selama ini belum diperbaiki. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-245 bisa berjalan baik
Saat perayaan hari kemerdekaan yang ke-100 pada 2045, Indonesia diharapkan sudah bisa menjadi negara maritim yang kuat dan diakui dunia. Harapan tersebut bukan hanya wacana saja, karena Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan langkah untuk mencapainya.
Di antaranya, adalah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-245 di bawah koordinasi langsung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dengan menjadi negara maritim yang kuat, maka Indonesia dari sekarang harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengubah cara berpikir yang benar.
“Cara berpikir maritim akan berbeda dengan cara berpikir kontinental,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.
Menurut dia, cara berpikir tersebut harus didukung dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional, terutama dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Salah satu strategi yang diusung adalah analisis data yang lebih tajam serta optimalisasi evidence-based policy agar kebijakan publik berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus lebih jelas melihat problem statement, harus lebih dalam menyajikan data, lalu menukik ke analisis datanya, hingga ke opsi kebijakan yang mengatasinya,” ungkap dia.
baca : Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim?
Dia menambahkan, agar tujuan untuk menjadi negara maritim kuat bisa terwujud pada 2045, maka harus terjadi satu kemufakatan bersama untuk mencapai pembangunan yang dimaksud, baik dalam skala nasional ataupun skala lokal.
Dengan kata lain, RPJPN 2025-2045 akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah akan berupaya untuk mendorong dengan segala cara agar pertumbuhan ekonomi bisa muncul di setiap peluang yang ada.
Agar RPJPN bisa mewakilkan semua kepentingan yang ada, maka Pemerintah akan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan tentang konsep dan rencana pembangunan di Indonesia pada masa yang akan datang.
Suharso menambahkan, transformasi kultural dan struktural juga harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim. Ada tiga peran yang harus bisa dijalankan Indonesia.
Pertama, melaksanakan transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai halaman depan. Kedua, melaksanakan transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari.
“Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif,” papar dia.
baca juga : Hari Maritim Nasional: Bisakah Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia?
Upaya lain agar peran Indonesia sebagai negara maritim kuat diakui dunia, adalah dengan memanfaatkan semua potensi kemaritiman yang dimiliki dengan optimal. Tentu saja, peran tersebut memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi.
Menurut Suharso, fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia untuk mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Kita perlu mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan, yaitu dua per tiga dari total wilayah Indonesia, untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” tegas dia.
Di antara potensi yang dimaksud, adalah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur distribusi penting di Indonesia dan menjadi jalur perdagangan internasional. Saat ini, Indonesia memiliki tiga ALKI yang sudah diakui secara internasional.
Dia menyebut kalau maritim itu tidak hanya terdiri satu sektor saja, namun lebih. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendekatan terrestrial dan maritim dengan terintegrasi.
“Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan secara optimal ruang dan seluruh sumber dayanya secara berkelanjutan, dengan leading sector yang berbasis kelautan,” pungkasnya.
baca juga : Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut
Kombinasi Hijau dan Biru
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan ekonomi konvensional, hijau, dan biru dalam pembangunan jangka panjang ke depan.
Ada tiga langkah yang bisa dicoba untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim kuat pada 2045 nanti. Pertama, adalah dengan melanjutkan hilirisasi industri, meningkatkan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan digitalisasi, menggerakkan ekonomi rakyat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Kedua, dengan melakukan dekabornisasi dan transisi energi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Ketiga, adalah memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan dengan menjaga ekosistem laut.
Lebih khusus, untuk menggapai tujuan sebagai negara maritim kuat pada 2045, dia menyebut kalau Indonesia juga harus bisa berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Itu berarti, pertumbuhan ekonomi secara nasional harus sudah ada di kisaran 6 persen sebelum 2045 nanti.
Luhut mengungkapkan, salah satu aspek yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pada 2045, adalah dengan memanfaatkan ekonomi biru sebagai prinsip utama untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang.
Potensi tersebut sangat besar, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, wilayahnya lebih dari 70 persen adalah laut dengan luas mencapai 6,4 juta kilometer persegi (km2).
Peran laut menjadi sangat penting, karena berpengaruh pada perkembangan sosial ekonomi dan perubahan iklim dunia. Untuk itu, penerapan ekonomi biru menjadi solusi jangka panjang yang dinilai tepat bagi Indonesia.
“Bisa mengembangkan ekonomi dan menjaga ekologi secara bersamaan,” tutur dia.
baca juga : Ini Tantangan Kondisi Maritim Indonesia untuk Keberlanjutan Perekonomian Laut
Namun, persoalan utama yang masih dihadapi Indonesia sampai sekarang, adalah masih lemahnya pendapatan domestik bruto (PDB) dari kemaritiman terhadap perekonomian nasional. Fakta tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa wilayah pesisir menjadi tempat bermukimnya banyak penduduk miskin.
Jika dibandingkan dengan penduduk yang menempati wilayah perkotaan atau non pesisir, persentase penduduk miskin di wilayah pesisir memang sangat besar. Dia menyebutkan, di pesisir persentasenya bisa mencapai 11,02 persen, lebih tinggi dibanding non pesisir yang mencapai 8,67 persen angka kemiskinan.
Dengan fakta tersebut, Indonesia dinilai harus bekerja keras untuk mengubah dirinya sendiri agar bisa diakui sebagai negara maritim yang kuat pada 2045 nanti. Dalam hal ini, Indonesia harus bisa melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perairan dengan sangat baik.
“Pengembangan industri maritim, hilirisasi sumber daya maritim khususnya baru empat persen. Jadi, masih banyak yang bisa kita kerjakan lebih lagi,” pungkasnya.
