- Sampah terutama plastik masih jadi persoalan besar di Indonesia. Gerakan kolektif bebas sampah mulai muncul guna mewujudkan masa depan bebas plastik melalui berbagai upaya sistematis seperti mendorong kebijakan pembatasan produksi plastik, pelarangan plastik sekali pakai, perluasan tanggung jawab produsen hingga transisi menuju ekonomi sirkular.
- Kini, mulai banyak inisiatif masyarakat dalam menerapkan gaya hidup minim sampah seperti pengurangan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari rumah hingga partisipasi dalam pembersihan sampah plastik di sungai, pesisir dan lautan.
- Ada tiga desakan dalam menjawab persoalan polusi plastik dan mewujudkan masa depan belas plastik. Abdul Ghofar, pengkampanye Polusi dan Urban Eksekutif mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian dan evaluasi jadi kunci masalah sampah dan polusi plastik secara struktural.
- ‘Saat ini, ada lebih 100 kabupaten/kota dan provinsi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Melalui kebijakan pelarangan ini, katanya, diharapkan ada pengurangan sampah plastik signifikan, terutama sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan dan styrofoam. Sisi lain, harus ada kebijakan mempercepat ekosistem guna ulang (reuse) sebagai solusi berkelanjutan.
Sampah terutama plastik masih jadi persoalan besar di Indonesia. Gerakan kolektif bebas sampah muncul guna mewujudkan masa depan bebas plastik melalui berbagai upaya sistematis seperti mendorong kebijakan pembatasan produksi plastik, pelarangan plastik sekali pakai, perluasan tanggung jawab produsen hingga transisi menuju ekonomi sirkular.
Gerakan ini pertama kali diinisiasi beberapa organisasi lingkungan seperti Divers Clean Action, EcoNusa, dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Juga, Greenpeace Indonesia, Indorelawan, Pandu Laut Nusantara, Pulau Plastik, dan Walhi pada 2019.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mengatakan, salah satu advokasi yang sedang dijalankan kelompok masyarakat mengenai solusi wadah guna ulang. Solusi ini, katanya, sebenarnya sudah jadi kebiasaan masyarakat Indonesia dari dulu.
Kini, juga mulai banyak inisiatif masyarakat dalam menerapkan gaya hidup minim sampah seperti pengurangan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari rumah hingga partisipasi dalam pembersihan sampah plastik di sungai, pesisir dan lautan.
Meskipun begitu, katanya, pekerjaan rumah menyelesaikan persoalan sampah plastik masih panjang. “Dengan perkembangan zaman dan perubahan perilaku konsumsi, perlu upaya konkret pemerintah dan produsen sama-sama menciptakan ekosistem guna ulang seperti sedia kala,” katanya dalam diskusi daring beberapa waktu lalu.
Polusi plastik terus terjadi, katanya, dari pencemaran plastik ke lingkungan hidup sampai penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) karena kelebihan muatan sampah seperti plastik masih belum berhasil selesai.
Ada tiga desakan dalam menjawab persoalan polusi plastik dan mewujudkan masa depan belas plastik. Pertama, mendorong pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong praktik guna ulang sebagai solusi.
Saat ini, ada lebih 100 kabupaten/kota dan provinsi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Melalui kebijakan pelarangan ini, katanya, diharapkan ada pengurangan sampah plastik signifikan, terutama sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan dan styrofoam. Sisi lain, harus ada kebijakan mempercepat ekosistem guna ulang (reuse) sebagai solusi berkelanjutan.
Kedua, mendorong pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah mencakup langkah perbaikan seperti penerapan kebijakan berdasarkan hirarki pengelolaan sampah. Juga, penerapan kebijakan pengurangan sampah seimbang dengan penanganan sampah, peningkatan anggaran dan infrastruktur pengelolaan sampah. Kemudian, dukungan pada pengembangan ekosistem guna ulang serta pelibatan pekerja informal seperti pemulung dalam transisi menuju ekonomi sirkular.
Abdul Ghofar, pengkampanye Polusi dan Urban Eksekutif mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian dan evaluasi jadi kunci masalah sampah dan polusi plastik secara struktural.
“Selama ini, tata kelola sampah yang baik belum berjalan karena beberapa hal seperti perencanaan pengelolaan sampah tidak berbasis kajian komprehensif dan evaluasi minim atas program-program yang berjalan,” katanya.
Ketiga, mendorong produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi dengan melibatkan pengurangan plastik sekali pakai, dan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, implementasi kewajiban perluasan tanggung jawab produsen, seperti daur ulang atau pengelolaan sampah produk mereka.
Sejauh ini, ada 42 produsen menyerahkan peta jalan pengurangan sampah dalam produk kemasan mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Atha Rasyadi, Pengkampanye Urban Greenpeace Indonesia bilang, produsen fast moving consumer good (FMCG) memegang peranan penting dalam mencegah timbulan sampah selain perlu aksi individu.
“Perubahan sistem bagaimana produk didistribusikan kepada konsumen akan memberikan dampak signifikan,” katanya.
*****
