Laut
Perjalanan panjang penyusunan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota harus dilalui Pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut saat ini sudah ada di depan gerbang masuk, dan siap untuk diterapkan di perairan…
Laut
KKP mulai melakukan uji coba penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di tiga pelabuhan, yakni PPN Tual di Maluku, PPN Ternate di Maluku Utara dan PPN Kejawanan di Jawa…
Laut
Kota Tual di Provinsi Maluku menjadi lokasi awal penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah dilengkapi agar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual bisa…
Laut
Nelayan Pantura Jawa mengeluhkan banyaknya dokumen perizinan kapal ikan, masa berlaku dokumen yang tidak sama dan tempat pengurusan dokumen itu yang terpisah lokasi karena melibatkan beberapa instansi pemerintah. Pengurusan dokumen…
Laut
Mendapat kritikan tajam dan sekaligus penolakan dari banyak pihak atas rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dengan basis kuota dan sistem kontrak, Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatalan pemberlakuan…
Laut
KKP sedang menyiapkan skema perikanan penangkapan terukur. Untuk itu, KKP diminta menyiapkan data ilmiah yang akurat sebagai dasar kebijakan tersebut. Seperti data stok sumber daya ikan (SDI) sebanyak 12,9 juta…
Laut
KKP bakal menerapkan kebijakan penangkapan terukur untuk menjaga stok sumber daya ikan (SDI) di laut di masa depan. Penangkapan terukur akan dilakukan dengan membatasi jumlah dan jenis ikan yang ditangkap,…
Laut
PNBP perikanan meningkat 111,8 persen, tertinggi di antara komoditas non-mineral dan batubara. Namun, peningkatan ini juga mesti melihat masih ada kasus perampasan ruang tangkap ikan nelayan bagi kebutuhan industri. Investasi…
Laut
Kelompok perikanan skala kecil sudah lama mendapatkan akses tak terbatas untuk mencari dan mendapatkan dua komoditas laut bernilai ekonomi tinggi, yaitu ikan kakap dan kerapu. Akses tersebut bisa didapatkan para…
Laut
Pemerintah Indonesia menjamin seluruh nelayan tradisional akan mendapatkan kuota tangkapan saat kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota mulai diterapkan. Kuota yang diberikan tidak akan ada batasan, selama nelayan mampu memanfaatkannya…
Laut
Pemerintah Indonesia berjanji untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan kecil agar bisa bersaing dengan pelaku usaha besar di tengah laut, saat kebijakan penangkapan ikan terukur mulai diterapkan pada 2022 ini…
