- Perebutan sumber daya alam di laut telah menjadi kegiatan yang berlangsung sejak lama dan dilakukan banyak pihak. Cara untuk merebutnya, bisa dilakukan dengan langkah yang sah dan diakui secara hukum, ataupun sebaliknya
- Tanpa manajemen yang baik dalam mengelola laut, segala ancaman dan persoalan akan silih berganti datang dan berusaha menghancurkan tata kelola yang sudah dibangun oleh Indonesia. Untuk itu, perlu manajemen yang kuat untuk bisa menjalankan tata kelola yang tepat
- Salah satu kunci untuk bisa membangun manajemen krisis di laut yang baik, adalah dengan memperbaiki data secara komprehensif dari berbagai aspek. Bentuk data tersebut, juga harus bisa berwujud dalam integrasi yang kuat
- Selain itu, hal penting lain yang bisa menjadi pertimbangan untuk memperbaiki manajemen di laut, adalah dengan melakukan pertukaran data maritim antar negara. Termasuk, pertukaran data antar negara di kawasan Indo Pasifik
Segala potensi dan kebermanfaatan yang ada di laut menjadi harta sangat berharga bagi Indonesia. Sebagai pemilik bentang pantai kedua terpanjang di dunia, Indonesia sudah sepantasnya mengelola laut dengan segala sumber dayanya dengan cara yang bijak dan baik.
Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, adalah bagaimana melaksanakan manajemen krisis laut yang efektif. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi.
Menurut dia, dengan segala resiko yang dihadapi laut saat ini dan akan datang, maka pengelolaan dan pemanfaatan laut akan selalu memerlukan campur tangan dari Pemerintah Indonesia dan semua pemangku kepentingan. Tujuannya, agar laut bisa mencapai keberlanjutan yang diharapkan.
“Stabilitas keamanan dan tata kelola laut berkelanjutan adalah kunci yang sangat penting,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.
Dia mengatakan, besarnya potensi yang bisa dimanfaatkan dari laut kemudian memicu banyak pihak untuk memanfaatkannya dengan beragam cara, baik itu legal ataupun ilegal. Sayangnya, pemanfaatan tersebut memicu banyak persoalan yang sangat kompleks.
Jodi Mahardi menerangkan, dengan fakta tersebut laut saat ini membutuhkan banyak hal seperti perdamaian, stabilitas, ataupun tata kelola maritim yang benar. Jangan sampai, beragam persoalan seperti krisis, kecelakaan, dan konflik yang terus meningkat di laut, justru tidak dicarikan jalan keluar.
baca : Sulitnya Menjaga Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara di Laut Natuna Utara
Perlunya menyiapkan antisipasi dan jalan keluar, karena Indonesia saat ini menjadi salah satu kekuatan maritim di dunia, utamanya di kawasan Indo Pasifik. Peran yang diemban Indonesia menjadi sangat penting dan strategis untuk jalur komunikasi laut.
“Serta (untuk) logistik dan pelayaran maritim,” ucap dia.
Fakta tersebut menegaskan bahwa Indonesia ikut mengambil peran untuk menggerakkan ekonomi secara global. Itu juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara penting yang berperan sebagai persimpangan strategis Indo Pasifik.
“Indonesia menghadap samudera Pasifik di Timur dan samudera Hindia di Barat. Itu menjadikan Indonesia sebagai penjaga gerbang maritim Indo Pasifik,” tambah dia.
Selain peran tersebut, Indonesia menjadi pihak yang penting dan signifikan di laut, tidak lain karena peran sebagai arteri untuk perdagangan global. Itu artinya, laut sudah membawa lebih dari 95 persen komoditas penting di dunia.
Namun demikian, di balik segala peran yang sangat penting dan signifikan itu, ternyata masih ada kerentanan wilayah perairan Indonesia. Meskipun, perairan strategis Indonesia terbukti sudah mendukung konektivitas negara-negara di kawasan.
Menurut dia, seharusnya Indonesia bersama negara di kawasan mampu mengenali potensi yang dimiliki masing-masing. Kemudian, menetapkan prosedur yang benar dan efektif untuk mengamankan dan menjaga tatanan internasional merujuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) UNCLOS 1982 di Indo Pasifik.
Jodi Mahardi menyebut kalau kemitraan dengan negara kawasan menjadi bentuk pemahaman akan ancaman bersama (common concerns and common threats). Karena itu, sangat penting Indonesia untuk memaksimalkan kemitraan guna menghadapi ancaman bersama ini.
Dengan kata lain, kemitraan menjadi upaya untuk menyiapkan Indonesia menghadapi segala bencana dan ancaman yang ada di wilayah perairan di dalam negeri. Tegasnya, Indonesia harus selalu siap untuk melaksanakan mitigasi dan antisipasi.
baca juga : Sudah Saatnya Indonesia Merapikan Kewenangan Tumpang Tindih di Laut
Kesiapsiagaan menjaga dan mengelola laut, juga menjadi bentuk keselarasan dengan tujuan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan maritim dan meningkatkan kemitraan strategis di bidang keamanan maritim, dengan tetap mengutamakan sentralitas ASEAN.
“Karenanya, semua pihak perlu mengidentifikasi berbagai potensi kemitraan di sektor keamanan maritim baik regional maupun global,” sebut dia.
Jodi Mahardi menegaskan, pentingnya melaksanakan penanganan krisis di laut, karena berkaitan dengan keselamatan dan ketahanan maritim. Fakta menyebutkan, sembilan dari sepuluh krisis di laut berkaitan dengan logistik dan ekonomi, sehingga manajemen krisis yang lebih efektif dan koordinasi inter agensi di laut sangat penting untuk terus menjaga kedaulatan maritim.
Perbaikan Data
Salah satu cara untuk meningkatkan manajemen krisis di laut, adalah dengan mengisi kekosongan data terkait krisis maritim. Tujuan yang ingin dicapai, adalah bagaimana mewujudkan data menjadi terintegrasi dengan komprehensif.
Setelah itu, upaya bersama segera diperlukan untuk mengatasi krisis di laut, dengan cara melakukan analisis dari tiga elemen penting. Di antaranya, dengan melaksanakan reformasi kebijakan dan kelembagaan yang diyakini menjadi bagian dari manajemen risiko yang berkelanjutan dan adil.
Kemudian, meningkatkan investasi publik dan swasta dalam pembangunan kapasitas manusia dan institusi, teknologi dan inovasi pengawasan di laut, dan memajukan sistem pendukung manajemen krisis di laut merupakan langkah penting.
“Terakhir, melaksanakan partisipasi multi stakeholder yang lebih besar untuk transformasi manajemen resiko di laut yang semakin efektif dan terpadu,” tandas dia.
baca juga : Duet Ekonomi dan Ekologi pada Pemanfaatan Ruang Laut
Pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi juga ditekankan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves Helyus Komar. Upaya tersebut menurut dia akan bisa mengatasi permasalahan keamanan dan keselamatan di laut.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam HE Vincent Piket mengatakan kalau kemitraan yang diinisiasi Uni Eropa di kawasan Indo Pasifik, adalah bentuk perhatian terhadap wilayah laut dunia yang menerima banyak ancaman serius.
Dia menyebut kalau semua negara di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa harus bisa bersama menjalin kolaborasi yang baik untuk menjaga keselamatan dan keamanan maritim di dunia. Itu menjadi inti dari strategi kerja sama Uni Eropa di Indo Pasifik.
Pernyataan dari Vincent Piket tersebut diucapkan dalam pertemuan Indo Pacific Regional Information Sharing (IORIS) yang digelar di Bali belum lama ini. IORIS sendiri adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh CRIMARIO II, sebuah proyek pengembangan kapasitas maritim yang didanai Uni Eropa.
Aplikasi IORIS dirancang untuk memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi antar lembaga, sekaligus untuk merespon ancaman keamanan dan keselamatan maritim di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di Indonesia.
baca juga : Apakah Mungkin Indonesia Jadi Negara Maritim, 2045 Nanti?
Direktur CRIMARIO II Martin Cauchi Inglott mengungkapkan kalau kerja sama antar negara di kawasan Indo Pasifik akan menjadi langkah sangat bagus untuk mengatasi ancaman dan tantangan bersama di wilayah maritim masing-masing.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi tentang tata kelola, sistem, implementasi jangka panjang, dan keberlanjutan program. Semua itu bisa ditentukan secara bersama, bagaimana bentuk realisasinya saat dijalankan.
“Ini karena laut yang lebih aman dan terjamin, sangat penting untuk perdagangan global,” tuturnya.
Terakhir, Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Friche Flack menyebut kalau kerja sama dengan negara lain di Indo Pasifik adalah langkah yang tepat. Namun, sampai sekarang Indonesia masih belum bisa bersepakat dengan IORIS atau Uni Eropa untuk pemanfaatan IORIS di Indonesia.
“Masih ditempuh sejumlah prosedur pembahasan di level nasional untuk memutuskan hal tersebut,” sebut dia.
Namun dia memastikan kalau Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pihak untuk memastikan keselamatan dan keamanan perairan kita bersama. Dia yakin kalau menjalankan mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku, adalah cara yang benar mencapai tujuan bersama di kawasan ini.
“Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia akan membawa hasil dan proposal yang didapat dalam pertemuan ini ke mekanisme di tingkat nasional dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan mitra-mitra di level inter-kementerian,” pungkasnya.
