All posts by Junaidi Hanafiah, Aceh

Pegiat Lingkungan: Menteri LHK Harus Tolak Surat Gubernur Aceh Mengenai Revisi Zona Inti TNGL

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, tanggal 16 Agustus 2016, telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Isinya, permintaan revisi sebagian zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menjadi zona pemanfaatan. Serta, memberi izin kepada PT. Hitay Panas Energy untuk melakukan eksplorasi panas bumi di daerah tersebut.

Dalam surat Nomor: 677/14266 perihal dukungan pengembangan potensi panas bumi oleh PT. Hitay Panas Energy disebutkan, berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013-2033 sudah ditetapkan sistem jaringan energi Aceh. Antara lain memuat rencana pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Gayo Lues. Namun, rencana itu terkendala karena arealnya berada dalam kawasan TNGL yang terindikasi pada zona inti.

 

Hutan di Aceh yang menopang kehidupan masyarakat dan juga habitat bagi empat spesies kunci di dalamnya, gajah, badak, harimau, dan orangutan sumatera. Foto: Junaidi Hanafiah

Hutan di Aceh yang menopang kehidupan masyarakat dan juga habitat bagi empat spesies kunci di dalamnya, gajah, badak, harimau, dan orangutan sumatera. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Dalam surat tersebut dituliskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015, pemanfaatan potensi panas bumi dapat dilakukan pada kawasan taman nasional. Untuk itu, Pemerintah Aceh memohon Menteri LHK berkenan merevisi sebagian zona inti menjadi zona pemanfaatan dan memberikan izin kepada PT. Hitay Panas Energy melakukan eksplorasi potensi panas bumi dimaksud. Mengingat, pemanfaatan energi panas bumi termasuk kategori hijau dan ramah lingkungan serta mendukung Program Strategis Nasional.

Surat Gubernur Aceh ini ditembuskan kepada Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Kepala Dinas Pertambagan dan Energi Aceh, serta Kepala BBTNGL.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Frans Delian mengatakan, surat tersebut benar dan memang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. “Setelah saya periksa di Biro Hukum Pemerintah Aceh, surat itu memang benar,” sebut Frans Delian, Rabu (24/08/2016).

Berapa luasan wilayah usulan tersebut? Dalam persentasi yang dilakukan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Juni 2016, dipaparkan bahwa luas wilayah usulan perubahan zona inti TNGL menjadi zona pemanfaatan sebesar 18.110 hektare. Area potensi untuk satu unit panas bumi di Gunung Kembar, Kabupaten Gayo Lues atau di zona inti TNGL itu nantinya sekitar 7.766 hektare. Sementara luas wilayah yang akan dimanfaatkan untuk perusahaan panas bumi sekitar 50-100 hektare.

 

Listrik tenaga hidro di Gayo Lues yang memanfaatkan air sungai yang berhulu di   TNGL. Foto: Junaidi Hanafiah

Listrik tenaga hidro di Gayo Lues yang memanfaatkan air sungai yang berhulu di TNGL. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Menolak

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhmmad Nur, menolak rencana perubahan zona inti TNGL karena akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Muhammad Nur mengatakan, Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, yang menjadi dasar Gubernur Aceh untuk mengajukan surat permohonan, tidak mengakui Kawasan Ekosistem Leuser yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Qanun ini tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan dalam penetapannya, qanun tersebut tidak mengindahkan Keputusan Mendagri tentang Evaluasi Rancangan Qanun Tentang RTRW Aceh Tahun 2014-2034.”

Perubahan zonasi inti TNGL menjadi zona pemanfaatan, serta memberi izin eksplorasi kepada PT. Hitay Panas Energi bukanlah sikap bijak yang akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. “Fakta di lapangan, TNGL terus dirusak oleh penebangan liar dan perkebunan liar. Pemberian izin eksplorasi di zona inti akan memperparah kerusakan dan  pembagunan jalan menuju zona inti akan mempermudah akses pencurian kayu.”

Muhammad Nur menambahkan, kawasan TNGL merupakan Cagar Biospher dan Asean Heritage Park yang merupakan  satu-satunya kawasan hutan di dunia sebagai habitatnya gajah sumatera, badak sumatera, harimau sumatera dan orangutan sumatera. Selain mengancam satwa kunci, rencana pemanfaatan panas bumi akan berdampak buruk pada kualitas air serta akan mengancam sumber ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami telah mengirim surat penolakan revisi zona inti TNGL kepada Menteri LHK. Surat itu, kami tembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, Menko Perekonomian, Menteri ESDM, BPK, KPK, Gubernur Aceh, Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.”

Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) juga menolak rencana tersebut. Menurut KPHA, penurunan level zona inti TNGL menjadi zona pemanfaatan akan mengancam eksistensi hutan Aceh keseluruhan. “Jika status zona inti direvisi, tidak ada lagi zona aman hutan Aceh untuk tumbuh dan berkembang guna melayani kebutuhan air dan oksigen jutaan masyarakat Aceh,” terang Juru Bicara KPHA Efendi Isma.

KPHA melihat, kebutuhan energi Aceh masih dapat dipenuhi dari sumber air yang ramah lingkungan. Pemerintah Aceh diminta tidak latah dengan peluang regulasi mengelola sumber-sumber energi karena perlu kajian ilmiah komprehensif.

“Pemerintah Aceh belum memiliki kemampuan memperbaiki hutan yang rusak, juga belum menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus perambahan hutan yang harusnya diprioritaskan,” ujar Effendi.

Salah seorang warga Gayo Lues, Bustami yang juga pelaku wisata mengatakan, masih banyak potensi alam yang bisa dikembangkan di Gayo Lues atau tanpa harus merusak hutan yang merupakan penopang hidup orang banyak.

“Listrik tenaga hidro belum tergarap, padahal ada belasan bahkan puluhan titik yang bisa di manfaatkan. Kenapa energi ini tidak dikembangkan,” ujarnya.

 

Surat Gubernur Aceh yang ditujukan ke Menteri LHK untuk merevisi zona inti TNGL

Surat Gubernur Aceh yang ditujukan ke Menteri LHK untuk merevisi zona inti TNGL. Sumber: KPHA

 

 

Evaluasi Pertambangan di Jawa Timur Harus Dilakukan, Mengapa?

Penambangan pasir di Merapi. Foto: Petrus Riski

Penambangan pasir di Merapi. Foto: Petrus Riski

 

Konflik pertambangan di Lumajang, Jawa Timur, yang mengakibatkan tewasnya warga sekaligus aktivis lingkungan Salim Kancil, serta Tosan yang menjadi korban penganiayaan, harus dijadikan dasar pemerintah provinsi untuk mengevaluasi seluruh tambang yang ada di Jawa Timur.

Wakil Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Hayyik Ali, menuturkan konflik tambang di Lumajang sampai saat ini belum menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi kembali perizinan dan praktik pertambangan. “Sampai sekarang belum ada audit dan evaluasi setelah kejadian Salim Kancil,” ujarnya Mongabay, Selasa (23/8/2016).

Hasil rekomendasi Korsub KPK menyebutkan, ada 152 izin usaha pertambangan (IUP) di Jawa Timur yang bermasalah atau masuk kategori non clear and clean. Hal ini terkait tumpang tindihnya perizinan antara wilayah tambang dengan hutan lindung dan kawasan lain yang bukan merupakan area pertambangan. “Januari hingga Agustus 2015 saja, ada 500 lebih izin usaha baru diajukan, belum termasuk yang 2016.”

Tidak adanya audit atau evaluasi tambang inilah yang menurut Hayyik menjadi sumber konflik di kemudian hari, seperti sosial, kerusakan lingkungan, hingga korupsi. Malang Corruption Watch (MCW) mencontohkan, untuk Kabupaten Malang di 2014, potensi korupsinya mencapai Rp600 miliar. Selain itu, di Lumajang, sektor pertambangan pasir besi diduga merugikan negara hingga Rp120 miliar.

“Pada dakwan kasus pembunuhan Salim Kancil di persidangan terungkap tindak pidana korupsi senilai Rp3,4 miliar. Tapi, yang diusut di pengadilan pengeroyokan yang berujung kematian, bukan korupsinya.”

Potensi korupsi juga, dapat terjadi di tambang emas dan pasir pesi Silo (Jember), tambang emas Tumpang Pitu (Banyuwangi), serta beberapa daerah lain di Jawa Timur. “Kami mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap evaluasi atau audit pertambangan itu seperti apa. Sampai sekarang tidak ada penghentian, pemberian sanksi, atau pencabutan IUP bermasalah. Padahal sudah ada konflik sosial, ada yang meninggal, dan ada korupsi juga,” tegas Hayyik.

 

Lumpur Lapindo yang menenggelamkan belasan desa dan ribuan  rumah di kawasan Porong, bukti praktik pertambangan yang merugikan  masyarakat. Foto: Petrus Riski

Lumpur Lapindo yang menenggelamkan belasan desa dan ribuan rumah di kawasan Porong, bukti praktik pertambangan yang merugikan masyarakat. Foto: Petrus Riski

 

Berkeadilan

Konflik tambang dalam skala luas yang menjadi kasus perebutan sumber daya alam, menurut Direktur Sajogyo Institute, Eko Cahyono, cenderung ditutup pada level permukaan, dan tidak pernah dituntaskan sesuai hukum yang berlaku.

Eko mengatakan, konflik dan perebutan sumber daya alam seringkali dimenangkan oleh kelompok pemilik modal dengan mengalahkan masyarakat. Sementara negara, justru melegitimasi apa yang terjadi di dalamnya.

Kasus-kasus serupa, menurut Eko, dari banyaknya perizinan menjadi gambaran akar persoalan konflik sumber daya alam yang terjadi selama ini di Indonesia. Faktor keadilan cederung tidak diperhatikan atau tidak dipenuhi saat bersinggungan dengan rakyat, meski prosedur formal telah dipenuhi oleh perusahaan yang bergerak di bidang tambang, perkebunan maupun kehutanan. Seperti kasus tambang semen di Jawa Tengah, yang dilakukan di wilayah konservasi dengan cekungan air tanah di bawahnya, merupakan watak pertambangan yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. “Watak-watak penambangan semacam ini yang juga terjadi di Jawa Timur, adalah watak yang lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keadilan sosial.”

Eko Cahyono mengungkapkan, hasil studi beberapa akademisi dari UGM dan IPB pada 2008 menyebutkan, Jawa harus dilihat sebagai pulau yang sudah mengalami krisis, baik daya tampung maupun daya dukung, sehingga tidak boleh lagi ada penambangan dan industri ekstraktif. “Sekarang saja sudah ada banjir dan abrasi di Lumajang, juga di Kendeng.”

Kajian Sajogyo Institute di 40 kasus masyarakat hukum adat di kawasan hutan, bekerja sama dengan Komnas HAM pada 2014-2015, menunjukan marginalisasi masyarakat disebabkan karena tiga hal, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. “Tiga faktor ini merupakan titik rawan praktik-praktik korupsi yang memunculkan rasa ketidakadilan.”

Penataan agraria

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan, konflik tambang seperti yang terjadi di Lumajang, merupakan peristiwa yang berakar pada keterlibatan mafia pertambangan serta politik ekonomi agraria yang mengalami ketimpangan. Kasus pembunuhan Salim Kancil, menjadi bukti bahwa peradilan tidak cukup bisa membawa kasus ini ke persoalan korupsi, hanya pidana biasa.

Herlambang yang juga Ketua Serikat Pengajar HAM Indonesia menambahkan, konflik tambang di Lumajang sebenarnya hanya satu dari sekian tempat pertambangan di Jawa Timur, yang menjadi sumbu pendek dan siap meletus. Dari register yang ditemukan, kawasan tanah hutan di Lumajang dapat masuk kemana-mana, mulai gunung hingga pesisir.

Persoalan tambang, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari administrasi pertanahan zaman kolonial, yang sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang. Pada masa kolonial, administrasi pertanahan dibuat di atas meja, bukan berdasarkan kondisi lapangan. Pemerintah harus punya inisiatif untuk melakukan penataan struktur, penguasaan, dan pemilikan agraria.

Moratorium atau bahkan penghentian izin-izin pertambangan harus dilakukan, bila terbukti ada kesalahan maupun memberikan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat. Proses pertambangan yang non clean and clear harus dihentikan. “Dari pengamatan beberapa kali mengikuti kasus-kasus tambang di PTUN, manipulasi di level perizinan tinggi sekali untuk eksploitasi sumber daya alam,” tandasnya.

 

 

Mahkamah Agung Kembali Tolak Kasasi PT. Kalista Alam, Ini Putusannya

Papan peringatan bahaya kebakaran di lahan gambut yang dikeringkan di perkebunan sawit PT Kalista Alam di Rawa Tripa. Foto: Chik Rini

 

Setelah diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp366 miliar karena membakar lahan gambut di Rawa Tripa, perusahaan kelapa sawit PT. Kalista Alam kembali harus membayar denda Rp3 miliar untuk jenis perkara pidana khusus. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Direktori Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 Tahun 2016, menolak kasasi yang diajukan oleh Direktur PT. Kalista Alam Subiato Rusid.

Ketua Majelis Mahkamah Agung, Surya Jaya, serta Margono dan Suhadi sebagai hakim anggota dalam putusan yang dibacakan pada 05 April 2016 dan diunggah di website Mahkamah Agung pada 15 Agustus 2016 memutuskan, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa: PT Kalista Alam dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Putusan tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/ PT.BNA, tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya menyatakan perbuatan PT. Kalista Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga disebutkan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Direktur PT Kalista Alam dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00.

Dalam amar putusan Mahkamah Agung ini disebutkan, terjadinya kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm yang menyebabkan 1.000.000 m3 terbakar dan tidak pulih lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar.

“Akibat lain dari kejadian kebakaran tersebut yaitu dilepaskan gas rumah kaca selama berlangsungnya kebakaran sebanyak 13.500 ton karbon, 4.725 ton C02, 49,14 ton Ch4,21,74 ton Nox, 60,48 ton Nh3, 50,08 ton 03, 874, 12 ton Co serta 1050 ton partikel,” sebut Majelis Hakim.

Majelis Hakim juga mengatakan, akibat pembakaran gambut tersebut mengakibatkan standar baku mutu lingkungan melewati ambang batas; Bahwa perbuatan Terdakwa PT. Kalista Alam sebagai akibat terjadinya kebaran tersebut telah merugikan keuangan negara dalam bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp366.098.669.000,00.

Direktur PT Kalista Alam, Subiato Rusid melakukan kasasi dengan alasan, keberatan Pemohon Kasasi (Terdakwa PT. Kallista Alam), adalah dikarenakan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Selain itu juga, karena surat dakwaan tidak lengkap, tidak menguraikan perbuatan  terdakwa  berdasarkan unsur pasal yang didakwakan.

 

Peta Kawasan Tripa. Sumber: WWF Indonesia

 

Harapan

Putusan Mahkamah Agung tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Mereka menilai, selama ini keberadaan PT. Kalista Alam tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. “Perusahaan sawit itu telah menghancurkan tempat kami mencari nafkah, lahan gambut tersebut merupakan penopang ekonomi masyarakat. Sejak rawa gambut dirusak perusahaan, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup dan harus mencari mata pencaharian lain,” ungkap Hamdani, warga Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Hamdani mengatakan, sebelumnya, sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar gambut Rawa Tripa banyak yang menangkap ikan dan berprofesi sebagai petani. Berbagai jenis ikan yang ditangkap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Sejak gambut dijadikan perkebunan sawit, masyarakat sulit mendapatkan ikan khususnya lele. Saat ini, untuk mendapatkan ikan sebanyak lima kilogram dalam sehari susah.”

Pemerhati lingkungan di Aceh, TM Zulfikar mengatakan, putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut harus segera dieksekusi. Selain kasus pidana, putusan terhadap kasus perdata juga harus segera dieksekusi karena sudah cukup.

“Mahkamah Agung pada 28 Agustus 2015 telah menolak kasasi gugatan perdata PT. Kalista Alam. Saat itu, Kalista Alam diharuskan membayar ganti rugi Rp366 miliar, namun hingga saat ini putusan tersebut belum dieksekusi.”

TM Zulfikar menyebutkan, lahan gambut yang rusak akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit juga belum direhabilitasi, bahkan terkesan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Lahan yang telah ditanami sawit tersebut harusnya dikembalikan statusnya menjadi hutan gambut. “Kami dari LSM telah berupaya membantu rehabilitasi gambut itu, tapi tidak mungkin semuanya,” ujar mantan Direktur Walhi Aceh ini.

 

 

Kapan? Pemerintah Menindak Tegas Para Pemelihara Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

Buaya muara sepanjang empat meter yang ditangkap warga di Sungai Udang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 2013 lalu. Foto: Andi Fachrizal

 

Memelihara tumbuhan dan satwa liar dilindungi adalah hal yang jamak di masyarakat Indonesia, termasuk juga mereka yang menyimpan bagian tubuh satwa liar. Warga merasa, memelihara satwa liar dilindungi sama dengan upaya konservasi. Mereka kerap berdalih, dipelihara di rumah akan menjauhkan satwa atau tumbuhan dilindungi tersebut dari hal-hal yang dapat menggangu kelangsungan hidup mereka.

“Saya yakin, ini cuma pembenaran semata. Alasan sebenarnya adalah memiliki satwa atau tumbuhan dilindungi baik hidup maupun awetan, hanya untuk kepuasan pribadi atau menaikkan gengsi,” kata Happy Hendrawan, peneliti dari Swandiri Institute, baru-baru ini.

Walau belakangan banyak yang menyerahkan satwa dilindungi kepada petugas berwenang, namun tidak memberikan efek jera. “Yang menyerahkan justru warga kalangan menengah ke bawah. Mereka kesulitan memberi makan ketika satwa tersebut dewasa.”

Menurut Happy, kondisi ini berbeda jelas dengan warga golongan atas yang tidak ada masalah untuk menyediakan pakan. “Artinya, penegakan hukum bagi pemilik satwa dilindungi harus dilakukan, baik dalam keadaan hidup maupun mati,” katanya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus membuat gebrakan, mendesak jajarannya menerapkan sanksi UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 40 ayat 2 undang-undang tersebut dituliskan, sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Warga yang masih memelihara atau memiliki tumbuhan dan satwa dilindungi, harus segera menyerahkan ke BKSDA setempat, dalam jangka waktu tertentu. Jika melewati tenggat, petugas BKSDA harus menindak. Upaya serius pemerintah sangat dinanti masyarakat. “Kalau aparat yang tidak punya nyali, segera diganti dengan yang muda. Ganti dengan figur yang mempunyai integritas sehingga masyarakat lebih taat hukum.”

 

Buaya muara yang diserahkan warga ke BKSDA Kalbar setelah 22 tahun dipelihara. Foto: BKSDA Kalbar

Buaya muara yang diserahkan warga ke BKSDA Kalbar setelah 22 tahun dipelihara. Foto: BKSDA Kalbar

 

Kasus

Awal Agustus ini, Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat kembali mengevakuasi seekor buaya muara (Crocodylus porosus). Sedikitnya, sudah empat ekor buaya yang diserahkan ke institusi ini di 2016.

“Buaya telah dipelihara oleh Royi Irvan (34) warga Komplek Suwignyo Permai Pontianak selama 22 tahun. Panjangnya dua meter,” kata Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar. Royi menyerahkan sukarela. Menurut Royi, orangtuanya mendapatkan buaya tersebut di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, 22 tahun silam ketika berukuran 30 cm. BKSDA Kalbar setelah mengevakuasi buaya tersebut, kemudian dititip-rawatkan di Lembaga Konservasi Sinka Zoo, Kota Singkawang.

Sustyo mengatakan, karena koorperatif maka si pemilik hanya dikenakan pembinaan saja. “Kita apresiasi warga yang menyadari, memelihara satwa dilindungi dikenakan pidana,” katanya.

 

Kepala enggang yang disita dari penumpang pesawat terbang. Foto: BKSDA Kalbar

Kepala enggang yang disita dari penumpang pesawat terbang. Foto: BKSDA Kalbar

 

Sementara itu, tepat pada perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2016 pukul 05. 50 WIB, tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa liar BKSDA Kalimantan Barat-Kementerian LHK mengamankan dua kepala enggang.

Satu kepala enggang sudah berbentuk Ikat dan dihiasi bulu yang ditambah manik-manik sementara satu bagian lagi, masih utuh. Barang tersebut disita dari seorang penumpang pesawat bernama Lie Bun Hie (63), warga Jawai Kabupaten Sambas.

Lie yang mengaku sebagai pekerja seni tersebut membawa kepala enggang menggunakan kantong plastik melalui pintu keberangkatan. Saat diperiksa petugas bandara, bagian satwa liar dilindungi tersebut tidak lolos. Petugas segera menghubungi BKSDA Kalbar. “Dua kepala enggang tersebut kami amankan sebagai barang bukti, untuk diproses lebih lanjut,” tambah Sustyo.

Tim juga menemukan dan mengamankan sebuah tanduk rusa sambar (Cervus unicolor) di ruang pemeriksaan X-Ray. Tanduk tersebut berada dalam kotak yang hendak dimasukkan ke bagasi pesawat. Hingga kini, tim BKSDA masih mencari siapa pemiliknya.

 

 

Nathan Rusli, Remaja Kreatif yang Menulis Buku Mengenal Ular Jabodetabek

Remaja ini sedari kecil menyukai reptil mainan dan melihat buku-buku satwa, khususnya ular. Doktrin negatif tentang ular dari keluarganya, justru membuatnya penasaran. Dari rasa ingin tahu yang berubah menjadi suka, Nathan Rusli (18), menorehkan sukses dengan membuat buku perihal ular. Judulnya, Mengenal Ular Jabodetabek.

Buku hasil pendataan ular bersama tim Patroli Ular Ciliwung ini berisi data-data ular yang masih ditemui di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dilengkapi juga berbagai foto eksklusif hasil jepretan remaja kelahiran 31 Oktober 1998 itu. Setelah bukunya diluncurkan pada Festival Amfibi Reptil Kita di Museum Zoologi, Bogor, 23 Juli lalu, Nathan pun diundang untuk presentasi di @amerika Pacific Place, kawasan Sudirman, Jakarta, 16 Agustus 2016.

 

Nathan Rusli, penulis buku Mengenal Ular Jabodetabek. Foto: Dok. Nathan Rusli

Nathan Rusli, penulis buku Mengenal Ular Jabodetabek. Foto: Dok. Nathan Rusli

 

Nathan menceritakan hobi dan pengalamannya menemukan ular-ular tersebut. Rasa ingin tahunya yang menggelitik membuat dia ingin memelihara ular di rumah. Namun, keluarganya tak mengizinkan. “Saat usia 12 tahun, diam-diam saya memelihara ular di lemari, dua tahun kemudian saya sudah punya 50 hingga 60-an ular tanpa sepengetahuan mereka. Saya pelihara di kontrakan,” ujarnya.

Nathan keranjingan dengan ular-ular tersebut. Dia pun aktif di komunitas Ciliwung dan komunitas reptile. Dia membudidayakan dan mengoleksi beberapa jenis ular sekaligus jual beli untuk mendanai hobinya tersebut. Ular pertama yang dikoleksinya adalah ular tambak (Cerberus rynchops) yang banyak terdapat di rawa, dekat rumahnya di daerah Kapuk, Jakarta Utara.

Saat masih memelihara, sepulang sekolah dia membersihkan kandang ular. Setiap dua pekan sekali dia memberi makan ular-ular tersebut sesuai jenisnya. Ada yang makan tikus, ikan, cicak, ular dan sebagainya. Makin lama, sulung dari dua bersaudara ini menyadari bila caranya ini bukan langkah tepat untuk mempelajari ular. Karena itu, Nathan lebih fokus mempelajari satwa melatan ini bukan di kandang, tapi mengamati dan memotret langsung di habitatnya.

 

Ular pucuk (Ahaetulla prasina) yang habitatnya di hutan primer dan sekunder dataran rendah, semak, kebun, dan taman sekitar rumah. Foto: Ciliwung Reptile Center

Ular pucuk (Ahaetulla prasina) yang habitatnya di hutan primer dan sekunder dataran rendah, semak, kebun, dan taman sekitar rumah. Foto: Ciliwung Reptile Center

 

Nathan kemudian mendirikan Ciliwung Reptile Center (CRC) di Bojong Gede, Bogor, sebagai pusat edukasi masyarakat tentang reptil dan amfibi. Dia mendirikan komunitas tersebut dan mengundurkan diri dari komunitas reptil sebelumnya karena ada perbedaan pandangan tentang kesejahteraan satwa dan cara kerjanya.

Remaja ini melihat, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai reptil dan amfibi di Indonesia, karena itu dia coba melakukan edukasi. Dengan membuat reptile center, ia melakukan edukasi ke sekolah dan desa, juga membuat buku.

Reptil dan amfibi memiliki peran penting dalam ekosistem. Keduanya merupakan bagian dari keragama hayati Indonesia yang harus dilestarikan. “Edukasi itu kunci konservasi. Dengan memperkenalkan satwa ini dan mengapa mereka penting, orang akan memahami dan mungkin bertindak untuk melamelestarikan. Misal, tidak membunuh ular yang masuk rumah, juga tidak membuang sampah sembarangan agar tidak mengotori habitat katak,“ paparnya, akhir pekan ini.

 

Buku Mengenal Ular Jabodetabek karya Nathan Rusli

Buku Mengenal Ular Jabodetabek karya Nathan Rusli

 

Buku untuk edukasi

Nathan mulai melakukan pendataan dan pengamatan ular sejak 2014 bersama tim CRC. Caranya, mengamati ular sekaligus wawancara dengan masyarakat sekitar. Mereka turun ke satu daerah untuk melihat jenis apa yang ditemui. “Dengan informasi tersebut, saya melakukan pemetaan dan menjadikannya data untuk buku.”

Dia menjelaskan, persebaran ular bergantung pada setiap wilayah. Ular yang berada di dataran tinggi biasanya tidak ditemukan di dataran rendah. Setiap daerah, kata remaja yang bercita-cita menjadi ahli herpetologi ini, memiliki keragaman ular yang berbeda. Namun demikian, Nathan menemukan ular yang biasa ditemui di dataran tinggi hingga dataran rendah, yaitu ular pucuk (Ahaetulla prasina).

Ular ini dia sering ditemukan di kawasan mangrove Jakarta Utara, Depok, maupun di pegunungan di Bogor. Ular pucuk cukup umum di kebun atau perumahan. Namun, bergantung pada lokasi perumahannya juga.

Dia mencontohkan di kawasan perumahan BSD, Tangerang-Tangerang Selatan cukup sering ditemukan ular tanah (Calloselasma rhodostoma) di perumahan warga. Sedangkan di perumahan Cimanggu, Bogor hampir tidak pernah dilihat ular tersebut.

 

Ular pelangi (Xenopeltis unicolor). Foto: Ciliwung Reptile Center

Ular pelangi (Xenopeltis unicolor). Foto: Ciliwung Reptile Center

 

Nathan juga ‘berguru’ pada Riza Marlon, ahli fotografi satwa liar sekaligus ahli ular (penulis buku 107+ Ular Indonesia). Riza juga yang menyunting bukunya. Nathan pun berkonsultasi dengan pakar herpetologi seperti Mirza Kusrini dari Fakultas Kehutanan IPB, Amir Hamidy dan Irfan Sidik dari LIPI, serta Tri Maharani RECS (Remote Envenomation Consultancy Services) Indonesia.

Remaja yang berencana masuk jurusan Herpetologi, Universitas Bangor, Inggris, ini rupanya punya pengalaman lucu ‘berburu ular’. Menurutnya, ketika dicari, ular susah. Giliran tak dicari malah banyak dilihat. “Saya sudah lama mengincar ular cabai (Calliophis intestinalis) yang sulit ditemukan. Beberapa kali saya mencari di hutan, tidak ketemu. Tapi, ketika di Bogor malah ada di teras rumah orang,” ujarnya geli.

Ular cabai ini menurutnya unik, ular berbisa paling kecil di Jabodetabek. Warna dan coraknya cukup menarik. Badannya kecil, kepalanya juga kecil yang sedikit pipih. Punggungnya kehitaman dengan jalur garis tipis berwarna jingga, kuning atau putih membujur di atas tulang belakang hingga ekornya. “Sisi perutnya putih kekuningan dengan belang-belang hitam. Di bagian bawah ekornya berwarna merah terang,” papar Nathan.

 

Asian Games 2018 di Palembang akan Gunakan Energi Hidrogen, Seperti Apa?

Gubernur Suamtera Selatan sangat serius mewujudkan Jakabaring Sport City (JSC) Palembang sebagai kawasan hijau atau menggunakan energi bersih selama penyelenggaraan Asian Games 2018. Selanjutnya, menjadi pelopor penggunaan energi bersih di Indonesia.

“Saya ingin penyelenggaraan Asian Games 2018 menggunakan energi bersih,” katanya saat menerima kunjungan IMS Ecubes A/S dari Norwegia, di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), pekan lalu.

 

Bis dengan nol emisi dengan sistem sel bahan bakar listrik hidrogen yang telah digunakan di London, Inggris. Sumber: Arcola Energy.com

 

Salah satu langkah adalah melakukan kerja sama dengan IMS Ecubes A/S dari Norwegia untuk menerapkan teknologi energi bersih di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang. Terutama untuk kendaraan yang menggunakan hidrogen (Zero Emission Hydrogen Mobility), pembangkit listrik tenaga surya, serta smart city di Palembang.

Aleksander Gerbec, President Director IMS Ecubes A/S kepada media usai melakukan pertemuan dengan Alex Noerdin yang didampingi Dr. Najib Asmani, selaku staf khusus perubahan iklim, menjelaskan dalam waktu dekat mereka akan mewujudkan penerapan teknologi hidrogen di JSC yang akan digunakan pada Asian Games 2018.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang telah membuka peluang besar bagi pihaknya dan Pemerintah Norwegia untuk mengembangkan teknologi hidrogen sekaligus menjadikan JSC sebagai etalase yang siap disaksikan masyarakat dunia, khususnya Asia.”

Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kendaraan ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar konvensional, sebut saja minyak yang menimbulkan polusi.

Intinya, kata Aleksander, prioritas penerapan teknologi hidrogen yang akan digunakan pada pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang. Sementara smart city adalah penggunaan lampu jalan menggunakan teknologi LED, CCTV dan lain-lain. “Kelebihannya, konsumsi energi lebih hemat, meminimalisir perawatan, jaringan wifi internet, menekan polusi udara dan kemacetan, juga kemanan melalui closed circuit television (CCTV). Semua sistem itu akan terintegrasi satu sama lain dalam smart city.”

Smart city sudah digunakan di Mekkah, Riyadh, termasuk Jembatan Penang Malaysia,” katanya saat pemaparan di hadapan Alex Noerdin.

 

Sel bahan bakar portabel dengan durasi panjang ini merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan energi bersih dan dapat diandalkan. Sumber: Arcola Energy.com

 

Alex Noerdin mengatakan, dengan kerja sama tersebut, Sumatera Selatan bukan hanya menjadi ikon di Indonesia dan dunia dalam mewujudkan green sport city, tetapi juga etalase penerapan teknologi hidrogen kedua di dunia, setelah London, Inggris.

Selain Sumatera Selatan, kata Alex, Jepang merupakan negara yang paling berambisi menerapkan teknologi ini. “Pada 2030, Jepang menargetkan seluruh kendaraannya menggunakan bahan bakar hidrogen yang nol emisi. Setelah Asian Games 2018 selesai, kita akan memberi kesempatan kepada Pemerintah Norwegia untuk berinvestasi di bidang energi matahari dan geothermal.”

Selain bertemu Alex Noerdin, tim IMS Ecubes A/S juga berkunjung ke pemerintah daerah setempat untuk memaparkan smart city, serta sejumlah pegiat lingkungan hidup.

 

Tim IMS Ecubes A/S mengunjungi Jakabaring Sport City (JSC) yang akan dikembangkan menggunakan energy bersih. Foto: Taufik Wijaya

Tim IMS Ecubes A/S mengunjungi Jakabaring Sport City (JSC) yang akan dikembangkan menggunakan energy bersih. Foto: Taufik Wijaya

 

 

Nasionalisme Suku Bajo Merayakan Kemerdekaan Indonesia

Laut adalah identitas. Ungkapan ini menjadi penanda yang melekat pada Suku Bajo. Orang-orang laut yang mendiami pesisir pantai, teluk, selat, dan kepulauan. Jejak para suku yang dikenal sebagai pengembara laut itu menyebar ke berbagai penjuru karang di Asia Tenggara, Australia, dan belahan dunia lainnya. Tak ada batas negara, melainkan imajiner. Di Indonesia, mereka tersebar mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Maluku.

Rabu pagi, 17 Agustus 2016. Salah satu Suku Bajo yang mendiami pesisir barat Gorontalo di Teluk Tomini, yaitu di Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, menunjukan rasa nasionalisme dengan menggelar Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan Suku Bajo saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Foto: Christopel Paino

Upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan Suku Bajo saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Foto: Christopel Paino

 

Upacaranya tentu saja berbeda dengan orang di darat. Mereka membuat panggung ukuran 8 x 12 meter, ditambah papan yang menjorok ke depan sekira 10 meter hingga menyerupai huruf T. Tiang bendera berdiri di papan ini. Setiap sisi panggung berpelampung styrofoam. Dipasangi tenda, karpet hijau, dan dipenuhi hiasan berwarna merah serta putih.

Di sisi kiri, kanan, dan depan panggung; berjejer perahu tradisional. Siswa SD, SMP, SMA, dan masyarakat berdiri di perahu itu, menjadi peserta upacara. Jika anak-anak sekolah berseragam sesuai dengan tingkatannya, warga yang berada di depan panggung memakai pakian berbagai corak. Mulai kebaya, hitam putih, hingga batik.

Beberapa kali dilakukan gladi bersih untuk meminimalisir kesalahan, hingga gelaran itu dimulai pukul 09.00 waktu setempat. Lima orang menabuh rebana. Mereka berpakaian biru-biru, bersongkok dan selempang bendera merah putih. Jackson Sompah, Kepala Desa Torosiaje maju sebagai pemimpin upacara. Ia mengatur jalannya barisan. Sementara ketua adat, Sansang Pasandre membacakan teks proklamasi. Yang menjadi pembina upacara adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Penaikan bendera untuk upacara ini terbilang unik. Seorang perempuan membawa baki bendera diarak lima penabuh rebana tadi dan dikawal ketua adat. Mereka berjalan di lorong-lorong kampung, kemudian naik perahu menuju panggung terapung.

Tiga orang pembawa bendera berpakaian putih-putih menyambut dan mengaraknya ke tiang. Bendera dinaikan, lagu Indonesia Raya berkumandang. Ribuan jiwa penghuni kampung terapung itu menyaksikan dari atas rumah mereka. Usai upacara, mereka bersorak dengan tangan mengibarkan bendera kecil. Selain menyanyikan lagu kebangsaan, mereka menyanyikan juga lagu berbahasa Bajo.

Menurut Jackson Sompah, upacara bendera semacam ini sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun baru bisa dilaksanakan 2016. Upacara kemerdekaan secara terapung itu juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo, serta Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (BPSPL) Makassar.

 

Warga Bajo mengheningkan cipta. Mereka melakukan upacara di atas perahu. Foto: Christopel Paino

Warga Bajo mengheningkan cipta. Mereka melakukan upacara di atas perahu. Foto: Christopel Paino

 

71 ribu mangrove

Usai upacara, ibu-ibu bersuka ria mengikuti lomba tarik tambang di atas perahu. Juga lomba dayung serta balap perahu menggunakan mesin tempel. Lomba ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang menyaksikan kemeriahan 17 Agustus di kampung Bajo.

Siangnya, perayaan kemerdekaan dilanjutkan dengan penanaman bibit mangrove sebanyak 71 ribu batang. Jumlah yang disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Tokoh masyarakat Bajo, Umar Pasandre, menjelaskan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga mangrove mulai terbentuk. Masyarakat mengatakan semakin sulit mencari ikan, hingga harus ke perairan Sulawesi Tengah. “Di beberapa titik, mangrove yang kami tanam beberapa tahun lalu tumbuh baik,” ungkap Umar.

Andry Indryasworo Sukmoputro, Kepala BPSPL Makassar yang ikut menanam mengatakan, kondisi mangrove di perkampungan Bajo di Torosiaje masih bagus. Menurutnya, di 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui UPT Dirjen Pengelolaan Ruang Laut mempunyai satu program prioritas, yaitu rehabilitasi wilayah pesisir dengan menanam 4 juta batang mangrove. Provinsi Gorontalo mendapat alokasi 230 ribu batang yang semuanya di tanam di Kabupaten Pohuwato.

“Saat ini yang kami kampanyekan adalah ‘Ayo tumbuhkan mangrove’. Kita tidak sekadar menanam, tapi menumbuhkan dan melestarikan.”

BPSPL Makassar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan upaya restorasi mangrove dengan cara melakukan penanaman mangrove di hutan kota Kabupaten Pohuwato. Tujuannya, mengembalikan fungsi mangrove, seperti mencegah erosi dan abrasi.

“Pelaksanaannya swakelola, dibagi lima blok sehingga melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Jumat, 19 Agustus 2016,  gerakan ayo tumbuhkan mangrove Pohuwato dicanangkan.”

Di perkampungan Bajo sendiri menurut Umar Pasandre, masih ada beberapa warga yang mengambil batang mangrove untuk kebutuhan, seperti sebagai sumber api untuk memasak. Namun, jumlahnya kecil dan sudah ada aturan. Kalau ingin mengambil, yang sudah mati. “Persoalan terbesar adalah alih fungsi untuk dijadikan tambak ikan bandeng atau udang.”

Selain mangrove, katanya, masih ada beberapa warga yang mengambil ikan menggunakan bom. Padahal, menurutnya, cara tersebut bukan budaya orang Bajo. Selain itu, praktik perburuan penyu yang dilindungi kerap terjadi. Belum lama ini kepolisian berhasil memergoki seorang nelayan di perairan Torosiaje, perkampungan terapung suku Bajo tengah mengangkut seekor penyu hijau.

“Perburuan terjadi karena ada permintaan. Satu ekor penyu dijual seharga Rp100-300 ribu. Tergantung ukuran.”

 

Menanam mangrove di hari kemerdekaan. Foto: Christopel Paino

Menanam mangrove di hari kemerdekaan. Foto: Christopel Paino

 

Masalah 

Profesor Andi Ima Kesuma, guru besar dari Universitas Negeri Makassar, mengatakan ada persoalan internal yang dihadapi masyarakat Suku Bajo. Hal itu ia sampaikan pada seminar on Bajo Sea Nomad in Asia – Pacific yang bertajuk “Maritime Culture and Best Practices in the Management of Fisheries Resources” di Makassar, Oktober 2015.

Persoalan tersebut adanya jarak antara generasi tua dengan generasi muda mengenai filosofi kemaritiman. Pengeboman, penggunaan racun ikan, penambangan karang dan kerusakan lainnya disebabkan internalisasi generasi muda Suku Bajo yang tidak lagi sejalan dengan filosofi generasi tua. Salah satunya menjaga aturan yang sudah ada sejak nenek moyang.

Andi mengutip penelitian Profesor Moses Usman pada masyarakat Suku Bajo di Torosiaje. Kesenjangan pemahaman dan internalisasi budaya yang tidak berjalan baik menyebabkan masyarakat tidak lagi sejalan dengan konsep pemeliharaan ekosistem, sebagaimana yang sudah dilakukan nenek moyangnya.

“Meskipun penelitian tersebut tidak dilakukan pada semua Suku Bajo, paling tidak kesenjangan ini terjadi di masyarakat Suku Bajo Wakatobi.”

Berikutnya, berkorelasi dengan masalah di atas, perubahan ekonomi yang kompleks. Di satu pihak, ada perubahan umum dalam praktik cara hidup di laut ke pesisir. Di samping kebudayaan yang berkelanjutan dan kepentingan ekonomi, sebagian dari mereka mulai berpartisipasi pada pertanian sesuai anjuran pemerintah.

Namun, laut tetap menjadi tumpuan hidup mereka. Akan tetapi, katanya, ketika sudah bersentuhan dengan sistem ekonomi kapital di darat tentu akan mempengaruhi pola perekonomian. Mereka mendapatkan batu karang yang dijual untuk keperluan bangunan dengan kandungan kapurnya. Selain diekspor ke luar negeri atau dijadikan pondasi rumah.

“Dapat dibayangkan akibatnya, pertumbuhan karang tidak kurang dari satu meter untuk satu tahun. Jika Suku Bajo menghancurkan karang setinggi satu meter, butuh 100 tahun untuk mendapatkan karang seperti itu.”

Masalah eksternal, menurut Andi, dari segi pendidikan dan sarana pendukung untuk memaksimalkan potensi kemaritiman. Sebuah studi kasus menyebutkan, tingkat partisipasi sekolah masyarakat Suku Bajo hanya 0,5 persen. Artinya, kebanyakan mereka tidak melihat perbedaan penting antara yang sekolah dengan yang tidak. Belum lagi terkait pernikahan dini yang mengurangi jumlah generasi muda mereka untuk mengenyam pendidikan.

“Masalah lain yang juga mempengaruhi adalah ekonomi masyarakat yang amburadul,” jelanya.

 

 

Naik Status, Perlindungan Orangutan Kalimantan dan Habitatnya Harus Serius

Tim Rescue BOSF di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, menyelamatkan orangutan jantan yang dipelihara warga Desa Bangkuang selama tiga tahun. Foto: BOSF/Indrayana

Tim Rescue BOSF di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, menyelamatkan orangutan jantan yang dipelihara warga Desa Bangkuang selama tiga tahun. Foto: BOSF/Indrayana

 

Awal Juli 2016, IUCN (International Union for Conservation of Nature) menetapkan status orangutan kalimantan naik ke level Kritis (Critically Endangered/CR) yang sebelumnya Genting (Endangered/EN). Pil pahit yang mau tak mau harus kita telan saat merayakan Hari Orangutan Sedunia yang selalu diperingati setiap 19 Agustus.

 

Orangutan merupakan salah satu jenis kera besar yang hidup di Indonesia dan Malaysia (Borneo), sedangkan tiga kerabat dekatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo berada di Afrika. Perbedaannya adalah, orangutan cenderung sendiri (semi-solitary), sedangkan gorila, simpanse, dan bonobo hidup berkelompok.

Diperkirakan, sekitar 20 ribu tahun silam, orangutan tersebar luas di Himalaya, India, Tiongkok bagian selatan, Semenanjung Malaysia, serta di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun, sebagian besar telah punah dan kini, 90 persen orangutan hanya ada di Indonesia yaitu Sumatera dan Kalimantan dan 10 persen, sisanya, di Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Di Indonesia, kita hanya mengenal dua jenis orangutan yaitu orangutan sumatera (Pongo abelii) yang tersebar di wilayah sempit, mulai Jantho (Aceh) hingga Sitinjak (Tapanuli Selatan), dan orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus).

Orangutan kalimantan sendiri yang jumlahnya diperkirakan sekitar 54 ribu individu dikelompokkan menjadi tiga anak jenis. Pertama, Pongo pygmaeus pygmaeus yang berada di utara Sungai Kapuas (Kalimantan Barat) hingga ke timur laut Sarawak (Malaysia); kedua, Pongo pygmaeus morio yang hidup di Sabah (Malaysia) hingga ke selatan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur; ketiga, Pongo pygmaeus wurmbii yang terlihat mulai dari bagian selatan Sungai Kapuas (Kalimantan Barat) hingga timur Sungai Barito (Kalimantan Tengah).

Hal menarik, orangutan memiliki 97 persen genetik yang hampir sama dengan manusia. Meski begitu, orangutan tidak memiliki selaput suara yang membuatnya tidak bisa bicara. Sementara berat otaknya hanya sepertiga dari otak manusia.

 

Kejora yang sedang belajar keterampilan hidup di Sekolah Hutan di Nyaru Menteng. Foto: BOSF/Indrayana

Kejora yang sedang belajar keterampilan hidup di Sekolah Hutan di Nyaru Menteng. Foto: BOSF/Indrayana

 

**

Monterado Fridman, Koordinator Divisi Komunikasi dan Edukasi BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, menuturkan saat ini ada sekitar 478 individu orangutan di pusat rehabilitasi tersebut, termasuk 22 bayi (usia 3 tahun ke bawah).

“Lima individu orangutan liar yang kami rescue beberapa waktu lalu kondisnya menyedihkan. Ada yang patah tulang, buta, luka bakar, dan trauma. Mereka korban kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 2015 lalu, selain akibat konflik dengan manusia. Mereka akan disembuhkan, tapi tidak direhabilitasi karena statusnya orangutan liar,” papar Agung, biasa disapa.

Agung menjelaskan, orangutan yang berada di pusat rehabilitasi tersebut merupakan korban. Bila diurutkan, yang tertinggi adalah hutan yang merupakan habitat alami orangutan berubah menjadi perkebunan sawit, tambang baik emas maupun batubara, dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Bila diranking kembali, perkebunan kelapa sawit berada di urutan puncak, sekitar 60 persen.

“Modusnya, ada juga yang tidak langsung, seperti pihak perusahaan sawit memberikan cuma-cuma orangutan di wilayahnya kepada masyarakat sekitar. Ketika BKSDA melakukan penyitaan, pihak perusahaan lepas tanggung jawab, ini yang terjadi.”

Orangutan jenis apa saja yang ada di Nyaru Menteng Ini? Agung menuturkan, awalnya semua jenis orangutan kalimantan ada di pusat rehabilitasi tersebut. Namun, setelah dilakukan pengecekan DNA, maka orangutan yang ada tersebut dikembalikan sesuai wilayah persebarannya. Saat ini, hanya orangutan Pongo pygmaeus wurmbii yang direhabilitasi untuk selanjutnya dilepasliarkan di wilayah Kalimantan Tengah juga.

BOSF Nyaru Menteng, telah mendapatkan izin pelepasliaran di dua lokasi. Di Hutan Lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, telah dilepasliarkan sebanyak 167 individu orangutan sepanjang 2012 hingga April 2016. Plus, empat bayi yang lahir yang berarti sudah terbentuk populasi baru di areal tersebut. Secara keseluruhan, Bukit Batikap mampu menampung hingga 300 individu orangutan, namun pihak BOSF kemungkinan besar akan melepaskan sebanyak 250 individu. Sisanya, sebanyak 50 individu dialokasikan untuk orangutan yang berkembangbiak.

Lokasi kedua adalah areal baru di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan. 11 Agustus 2016, merupakan pelepasliaran perdana 10 individu orangutan di wilayah ini. Diperkirakan, sekitar 300 individu orangutan bisa dirilis di areal tersebut, namun sebagaimana di Bukit Batikap, kemungkinan besar sebanyak 250 individu saja yang dilepasliarkan.

 

Jumlah orangutan kalimantan dan persebarannya. Sumber: Presentasi Sri Suci Utami Atmoko

Jumlah orangutan kalimantan dan persebarannya. Sumber: Presentasi Sri Suci Utami Atmoko

 

Untuk melepasliarkan, bukanlah hal mudah. Butuh waktu panjang, rata-rata 6-7 tahun untuk merehabilitasi orangutan dahulu, melatih dan mengembalikan sifat liarnya, sebelum dikembalikan ke hutan. Andai orangutan sitaan yang direhabilitasi usinya 5 tahun, yang berarti selama waktu tersebut perilakunya seperti manusia yang makan nasi dan minum air soda sehingga ia menganggap dirinya manusia, ini merupakan pekerjaan paling sulit. Dengan kata lain, butuh waktu dua kali lipat dari yang ada, yang otomatis lebih dari tujuh tahun untuk merehabilitasinya.

“Ada empat fase menuju pelepasliaran. Karantina, sosialisasi, pra-pelepasliaran, dan pelepasliaran.”

Terkait status orangutan kalimantan yang menyandang gelar Kritis, menurut Agung, ini bukanlah kabar gembira, tapi menyedihkan bagi dunia konservasi. Secara kasat mata, tanda-tanda terancamnya primata ini memang terlihat dari kebakaran hebat hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun belakangan yang ditambah perburuan dan perdagangan ilegal. “Berdasarkan data estimasi BKSDA Kalimantan Tengah, jumlah Pongo pygmaeus wurmbii hingga 2004 adalah 31.300 individu. Sebelumnya, sekitar 35 ribu individu.”

 

 

**

Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah merupakan habitat orangutan liar kalimantan yang jumlahnya sekitar 6.000 – 9.000 individu, sebagaimana dikutip dari website Taman Nasional Sebangau. Sebagian besar kawasan ini merupakan tanah gambut dengan kedalaman bervariasi hingga 12 meter.

Sebangau ditunjuk sebagai kawasan pelestarian alam melalui SK 423/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seluas 567.800 hektare. Ada dua pertimbangan besar yaitu, perwakilan ekosistem rawa gambut yang relatif masih utuh dengan karakteristik ekosistem yang unik ditinjau dari jenis tanah, topografi, hidrologi, flora dan fauna; serta memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang tinggi. Kawasan ini merupakan pendukung tiga daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu Katingan, Sebangau, dan Kahayan.

Okta Simon, Project Leader Sebangau WWF-Indonesia, menjelaskan Sebangau memiliki wilayah gambut yang relatif baik dan merupakan habitat orangutan dengan populasi yang stabil. “WWF bersama para peneliti orangutan telah melakukan survei populasi orangutan untuk keseluruhan Sebangau pada 2006-2007 yang jumlahnya sekitar 5.400 individu. Hanya, dalam publikasi populer, dituliskan jumlah rentangnya yaitu 6.000 – 9.000 individu orangutan.”

Tahun 2015, survei orangutan kembali dilakukan. Angka yang didapat kali ini adalah 5.840 individu orangutan. Bila jumlah 5.400 individu dijadikan acuan maka terjadi kenaikan populasi orangutan di taman nasional ini sekitar 7,8 persen. “Peningkatan populasi ini terjadi karena adanya upaya pemberdayaan masyarakat, restorasi hidrologi, dan pengamanan kawasan yang terbukti ampuh membuat kehidupan orangutan tidak terganggu.”

 

Taman Nasional Sebangau. Foto: Dok. Taman Nasional Sebangau

Taman Nasional Sebangau. Foto: Dok. Taman Nasional Sebangau

 

Okta menuturkan, bicara orangutan tentunya bukan hanya yang ada di Sebangau. Ini dikarenakan, sekitar 78 persen orangutan yang ada saat ini berada di luar kawasan konservasi. Ancaman utama yang dihadapi orangutan liar saat ini, terutama di Kalimantan Tengah, adalah gambut yang terbakar dan konversi lahan yang menyebabkan orangutan terkadang turun ke permukiman warga. Akibatnya, terjadi konflik yang tak jarang orangutan menjadi korban. “Bila mengacu data, orangutan yang ada di Sebangau terlihat stabil, bahkan meningkat. Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menjaga gambut sekaligus menyelamatkan orangutan yang berada di luar kawasan konservasi.”

Seberapa besar daya dukung Sebangau sebagai habitat orangutan? Okta menuturkan, inilah hal penting yang harus dipikirkan mengingat luasan Sebangau yang tetap namun jumlah orangutannya meningkat. Kajian harus dilakukan, sehingga bila wilayah ini dijadikan lokasi translokasi orangutan eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare di Blok C maupun korban konflik. “Jangan sampai di masa mendatang menjadi sumber masalah baru.”

 

**

Menyelamatkan hidup orangutan sudah pasti berkaitan erat dengan menjaga habitat alaminya, hutan. Bernat Ripoll Capilla, co-Director Borneo Nature Foundation (BNF), lembaga yang meneliti primata dan satwa liar, menuturkan sejak 2015 BNF telah melakukan kajian orangutan melalui Rungan River Orangutan Conservation Programme (RROCP). Melalui pendekatan landsekap untuk konservasi daerah aliran sungai (DAS) Rungan, Kalimantan Tengah, program ini memiliki tujuan besar melindungi hutan beserta populasi orangutan yang hidup di dalamnya.

Bentang alam yang berawal dari Kota Palangka Raya hingga Kabupaten gunung Mas ini mencakup 100 ribu hektare. Di dalamnya, ada rawa gambut, hutan kerangas, hutan ulin, serta satwa terancam punah. Wilayah yang kaya akan ragam hayati dan relatif utuh ini hingga sekarang belum ada kegiatan konservasi sebagai benteng perlindungan. “Survei awal telah kami lakukan 2010 lalu dan saat ini terus berlangsung. Wilayah tersebut kedepannya perlu mendapat status apakah hutan lindung, hutan konservasi, atau hutan desa yang tujuannya untuk konservasi. Bukan yang lain,” tutur Bernie, panggilannya.

 

DAS Rungan. Foto: Rahmadi Rahmad

DAS Rungan. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Bernie menjelaskan, perlindungan orangutan saat ini tidak bisa lagi digunakan konsep individu, tetapi populasi. Tidak cukup ratusan, melainkan ribuan. Status orangutan kalimantan yang saat ini Kritis alasan utamanya sehingga konsep perlindungan populasi harus dijalankan di hutan Rungan yang nyatanya memungkinkan. “Berdasarkan estimasi, sekitar 2.000 individu orangutan ada di sini. Nantinya, akan dibuat informasi lengkap mengenai persebaran orangutan, strategi konservasi, dan rekomdasinya.”

Ancaman nyata yang mulai tampak di sekitar hutan Rungan adalah mulai bergeraknya perusahaan sawit, konsesi kayu, tambang, dan kebakaran gambut. Bila tidak ada solusi, dikhawatirkan bentang alam tersebut akan rusak dan terpecah. “Padahal, di wilayah ini bukan hanya orangutan yang berdiam, tetapi juga ada macan, kucing hutan, beruang, kelasi atau lutung merah (Presbytis rubicunda), owa kalimantan (Hylobates albibarbis), dan bangau storm (Ciconia stormi) yang statusnya Genting (Endangered).”

Bernie menjelaskan, survei di kawasan seluas 100 ribu hektar tersebut akan terus dilakukan. Berikutnya, analisa bentang alam dan peta distribusi orangutan akan dibuat sebagai bahan rekomendasi ke semua pihak akan pentingnya wilayah ini untuk kegiatan konservasi. “Harapan kami, tahun ini aksi penyelamatan orangutan bisa dijalankan.”

 

Rungan River Landscape. Peta: BNF

Rungan River Landscape. Peta: BNF

 

Sri Suci Utami Atmoko, dari Pusat Riset Primata Fakultas Biologi Universitas Nasional menuturkan, status orangutan kalimantan yang saat ini Kritis bila dilihat dari sisi habitat memang memungkinkan. Hutan gambut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, telah terokupasi oleh perusahaan besar. Jumlah konflik antara orangutan dengan manusia yang dihadapi juga tinggi. “Meski begitu, harusnya dilihat secara seimbang karena program penyelamatan orangutan kalimantan juga berjalan,” paparnya, saat ditemui Selasa, 16 Agustus 2016.

Suci menjabarkan, hal penting yang harus diperhatikan dari peningkatan status tersebut adalah data yang diaplikasikan tersebut belum menyeluruh. “Saat ini, perhitungan PHVA (Population and Habitat Viability Assessment) orangutan 2016 yang pastinya data tersebut lebih lengkap, sedang dilakukan,” ujar peneliti yang aktif di Forum Orangutan Indonesia (Forina) ini.

Apakah nasib orangutan kalimantan yang bila tidak dilakukan perlindungan sistematis dan terarah sebagaimana orangutan sumatera yang hanya berada di wilayah yang sempit? Bila dilihat dari peta, ada gelagat seperti itu. Menurut Suci, ada hal yang harus diperhatikan terkait habitat orangutan kalimantan ini.

Hutan Kehje Sewen, misalnya. Lahan konsesi PT. RHOI (Restorasi Habitat Orangutan Indonesia) di Kalimantan Timur yang didirikan oleh Yayasan BOS, 21 April 2009 dengan tujuan spesifik, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) untuk pelepasliaran orangutan itu harusnya diberi dukungan. “Namun, restorasi tersebut harus bayar pajak perizinan dan perlakuannya sama dengan pengusaha. Padahal, tujuannya jelas membantu pemerintah, sementara dari pemerintah sendiri belum tampak kebijakannya untuk wilayah alternatif pelepasliaran.”

Kedua, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK, menggerakkan unit pelaksana teknis (UPT) untuk lebih intensif bekerja sama dalam pelepasliaran orangutan. “Survei awal sudah kami lakukan di Taman Nasional Betung Kerihun yang kemungkinan besar bisa dipergunakan untuk pelepasliaran Pongo pygmaeus pygmaeus.”

Ketiga, Direktorat Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial diharapkan dapat membuat koridor-koridor dengan skala landscape. Skala ini pastinya tidak dalam luasan yang sedikit, tetapi menyeluruh. Kawasan ini sedang diwujudkan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. “Berbagai kombinasi yang coba diterapkan untuk orangutan ini, diharapkan menjadi role model bagi penyelamatan satwa liar lainnya,” jelas Suci.

 

 

Berjibaku dengan Kotoran Demi DNA Gajah

Gajah sumatera  (Elephas maximus sumatrensis) yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: WWF-Indonesia

Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: WWF-Indonesia

 

Bagi Sunarto dan tim, menemukan gajah sumatera di hutan bukan pekara mudah. Sekali pun, gajah-gajah tersebut berbadan besar dan ada yang dilengkapi kalung pendeteksi lokasi (Global Positioning System/GPS). Sejak 2012, Sunarto dan tim dari World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia bergerak menjelajahi hutan Tesso Nilo, Riau. Mereka mencari kelompok-kelompok gajah, meski terkadang kotoran raksasa di sela semak yang didapat.

“Gajah ini berkelompok dan pintar menyamarkan diri. Meski begitu, relatif lebih mudah mendapatinya ketimbang badak atau harimau,” ujar Sunarto, Ekolog Satwa Liar WWF-Indonesia kepada Mongabay Indonesia, Ahad (14/8/2016).

Tim tak “rela” tumpukan kotoran gajah yang ditemukan itu mengonggok begitu saja. Tak ketemu gajah, kotoran pun tetap berguna. Memang tak sembarangan, harus yang segar. Tidak lebih 24 jam. Sampel inilah yang nantinya dikirim ke laboratorium Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk diteliti. Tujuannya, mendapatkan data deoxyribonucleic acid (DNA) individu gajah bersangkutan.

Studi DNA memang bermanfaat untuk beragam tujuan, seperti menghitung populasi dan kekerabatan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Tingginya perkawinan sedarah menyebabkan satwa ini rentan terhadap penyakit, dikarenakan variasi genetiknya yang rendah. Juga, dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi konflik gajah dan manusia, serta forensik dalam hal penegakan hukum kejahatan satwa liar.

Tim memang harus berpayah-payah masuk hutan, mengejar Elephas maximus sumatranus dan kotorannya demi melakukan ‘sensus’. Mengingat, pemetaan dan data DNA gajah sumatera yang masih minim. Tim juga harus ambil risiko dari sulitnya air bersih dan tempat berlindung akibat kondisi hutan yang habis dibabat.

Kegiatan ini, diharapkan jadi model pemetaan di tempat lain. Pemetaan atau pendataan DNA, kata Sunarto yang merupakan doktor lulusan Virginia Tech (USA), bertujuan untuk menghitung populasi, sebaran, dan aspek ekologi lain. “Keberhasilan ekstraksi dan amplifikasi DNA di Tesso Nilo mencapai 100 persen.”

Meski begitu, usaha pendataan tersebut menghadapi masalah serius, yakni ancaman perburuan dan hilangannya habitat gajah, khususnya di Riau dan Aceh. “Kalau tak cepat diantisipasi, Aceh dalam 10-20 tahun ke depan bisa lebih parah dari Riau sekarang,” ujarnya.

Penelitian kotoran gajah ini menunjukkan hasil, sebanyak 113 individu gajah teridentifikasi. Diperkirakan, jumlah minimal populasi gajah sumatera di Tesso Nilo saat sampel diambil sekitar 154 individu. “Selain  mengetahui jumlah populasi, studi ini juga menunjukkan pergerakan beberapa individu gajah di beberapa lokasi yang belum diketahui sebelumnya” terang Sunarto.

Studi DNA ini juga diperkuat dengan hasil pantauan pergerakan gajah melalui kalung GPS. Terlihat jelas, adanya kelompok gajah di Tesso Nilo yang berkeliaran di luar taman nasional, yaitu di hutan industri. Dugaan awal menunjukkan, tingginya aktivitas manusia terutama perambahan yang berlangsung di taman nasional itu, memaksa gajah untuk menyingkir.

 

Yongki, gajah sumatera 34 tahun seberat 3,3 ton ini dibunuh pada September 2015. Gadingnya hilang. Foto: WWF-Indonesia

Yongki, gajah sumatera 34 tahun seberat 3,3 ton ini dibunuh pada September 2015. Gadingnya hilang. Foto: WWF-Indonesia

 

Kondisi

Prof. Dr Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular Eijkman menuturkan, data  genetika sangatlah akurat untuk mengenali setiap individu gajah. Sehingga, dapat membantu penanganan kasus kejahatan satwa, seperti pembunuhan gajah Yongki di Lampung, September 2015.

“DNA Yongki tersimpan di lembaga ini. Bila ada temuan, bisa dicocokkan apakah gading itu milik Yongki atau bukan. Sehingga, bisa dilacak siapa pelakunya.”

Menurut Hera, teknik genetika molekular untuk konservasi satwa di Indonesia, baru dilakukan untuk gajah sumatera di Tesso Nilo, Bukit Tigapuluh, Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan. Kombinasi teknik tersebut, dengan pengambilan sampel non-invasif (tidak menyakiti satwa) akan menguntungkan studi populasi satwa yang terancam punah. “Ukuran  populasi, profil  genetik  individu,  keragaman genetik, rasio  seks, serta distribusi dapat diketahui,” paparnya.

Terkait keberadaan gajah sumatera, Dedi Chandra, dari Pusat Konservasi Gajah Way Kambas menjelaskan, saat ini sebagian besar gajah tersebut berada di luar kawasan lindung seperti lahan perkebunan dan pemukiman. Kondisi yang sangat riskan akan terjadinya konflik. “Kontribusi lembaga ex-situ untuk mendukung konservasi gajah memang terus dilakukan. Namun begitu, kami tidak bisa terus menampung gajah liar dari alam, selain kewalahan biaya perawatan juga besar,” paparnya.

 

Nasib gajah sumatera yang habitatnya rusak dan populasinya terus menurun akibat keserakahan manusia. Studi DNA dari kotoran gajah terus dilakukan. Foto: WWF Elephant Survey Team

 

Ditemui terpisah, Chairul Saleh yang merupakan Species Coordinator WWF-Indonesia menuturkan, hampir 80 persen gajah sumatera hidup di luar kawasan dilindungi. Fakta lainnya adalah, dalam satu generasi atau 25 tahun, habitat gajah telah hilang seluas 70 persen dan sebanyak 50 persen populasinya lenyap. “Berdasarkan Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) 2011, statusnya Kritis (Critically Endangered/CR). Status ini naik satu peringkat yang sebelumnya dikategorikan Genting (Endangered/EN).”

Menurut Chairul, keterancaman hidup gajah sumatera merupakan indikasi terancamnya ekosistem Pulau Sumatera. Diperkirakan, jumlah gajah sumatera saat ini sebanyak 1.700 individu. Padahal, tahun 2007, berdasarkan data WWF-Indonesia diestimasikan antara 2.400-2.800 individu. “Habitat yang hilang memaksa gajah masuk permukiman warga yang tak jarang berakhir dengan konflik. Makin lengkap dengan gencarnya pembunuhan.”

Penilaian yang salah terhadap gajah sumatera sudah sepatutnya dihilangkan. Misal, gajah merupakan sumber konflik dengan manusia. Gajah ‘menghambat’ proses pembangunan sehingga hanya dinilai dari status perlindungan saja. Serta, terbatasnya pengetahuan masyarakat akan fungsi ekologi gajah di habitat alaminya. “Perlindungan gajah memang harus dilakukan, termasuk yang di luar kawasan lindung. Berikutnya, kita rancang tata ruang wilayah untuk habitat satwa,” paparnya, Selasa (16/8/2016).

Gajah sumatera merupakan ‘spesies payung’ yang mewakili keanekaragaman hayati di ekosistem habitatnya. Dalam sehari, ia mengonsumsi 150 kilogram makanan dan 180 liter air dengan areal jelajah 20 kilometer persegi per hari. Biji tanaman yang ada di kotorannya akan tersebar di wilayah jelajahnya yang begitu membantu proses regenerasi hutan. Mamalia besar ini dilindungi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

 

Gajah Sumatera yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: WWF Riau

 

 

Kilau Bakau Azhar di Pesisir Pantai Aceh

Azhar dan bibit bakaunya. Foto: Chik Rini

Azhar dan bibit bakaunya. Foto: Chik Rini

 

Sepuluh tahun lebih dia melakoni hidup sebagai penanam bibit bakau. Ratusan ribu bibit  yang dikembangbiakkannya kini, sudah tumbuh menjadi benteng hijau di pesisir Aceh, menghadap Selat Malaka dan Samudra Hindia, yang pernah hancur diterjang gelombang tsunami, 2004 silam.

Adalah Azhar yang dikenal kalangan pegiat lingkungan hidup sebagai pembudidaya bibit bakau (mangrove) di Aceh. Dia seorang petani tambak berumur 50 tahun. Kulitnya hitam legam karena terpapar mentari. Ayah tiga putra ini dikenal sebagai orang yang paham bakau sehingga banyak yang mencarinya.

Suatu siang berudara panas, saya mendatangi Azhar di desa tempat tinggalnya di Lam Ujong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Aceh, yang berjarak 10 kilometer dari Kota Banda Aceh. Dia sedang menanam bibit bakau bersama lima perempuan dan seorang lelaki yang merupakan warga setempat, dibina Azhar paska tsunami. Hari itu, mereka menanam di sepanjang pematang tambak, membentuk barisan rapi.

Tak jauh dari tempat mereka menanam, ada deretan bakau besar yang tumbuh subur di tengah petak tambak lain. Tingginya seatap rumah. Azhar mengatakan, pohon itu ia tanam 10 tahun lalu, saat ia kampungnya luluh lantak dihantam tsunami.

Akar-akar bakau itu seperti kumpulan jari mengembang, mencengkram kokoh ke dalam air. Di sela akar itulah udang dan ikan berkembang biak. Para pemilik tambak di Lam Ujong senang dengan pepohonan bakau yang ditanam Azhar karena hasil panen udang dan ikan lebih menjanjikan.

Akar dan batang pohon bakau juga menjadi tempat hidup cangkang tiram yang merupakan sumber mata pencaharian perempuan Desa Lam Ujong, yang diajak Azhar menanam bakau. Mereka tahu betul manfaat bakau untuk kelangsungan ekonomi keluarga.

 

Bakau yang ditanam Azhar, sudah 10 tahun lebih ia menanam. Foto: Chik Rini

Bakau yang ditanam Azhar, sudah 10 tahun lebih ia bergiat. Foto: Chik Rini

 

Azhar bercerita, desanya sejak dulu merupakan tempat budidaya tambak udang dan garam. Jaraknya dari laut hanya satu kilometer. “Dulu, daerah kami penuh bakau yang memang tumbuh alami. Sebagian hilang disapu tsunami. Tersisa beberapa bakau tua yang batang dan akarnya  sangat kuat. Saya melihat, di akar bakau itu banyak tersangkut bahan bangunan. Dari situ, saya yakin bakau merupakan benteng kokoh yang membuat air tsunami tidak membawa kehancuran lebih jauh.”

Azhar dan keluarganya merupakan sedikit dari warga Desa Lam Ujong yang selamat saat tsunami. Saat itu, mereka menyelamatkan diri menaiki pohon beringin yang tumbuh tak jauh dari rumah mereka.

“Semua tak bersisa di kampung kami. Hanya ada beberapa batang pohon kelapa, beringin dan juga bakau tua. Mayat berserakan. Saya takut sekali,” kenangnya.

Beberapa bulan kembali ke kampungnya dan hidup di tenda pengungsian, Azhar menjadi pengangguran. Dia belum dapat mengelola tambak udangnya yang hancur. “Saya pikir, ketimbang stres berdiam, lebih baik mencari buah pohon  bakau tua tersisa yang tumbuh di dekat sungai. Saya sebagai petani tambak punya harapan besar bakau tidak punah.”

Saban hari, Azhar bisa mengumpulkan 1.000 hingga 2.000 buah bakau yang dibawanya ke tenda pengungsian. “Tiap hari saya dimarahi istri: orang lain cari uang, kamu cari bakau,” paparnya.

Orang-orang menganggapnya gila, karena kerjanya hanya mengumpul buah bakau, namun ia tidak peduli. Azhar justru memijam uang pada salah seorang kenalannya untuk membeli polybag. Dalam waktu enam bulan, Azhar punya bibit bakau sekitar 30 ribu batang dan dia sendiri tak tahu mau diapakan bibit sebanyak itu. “Saya pikir, tadinya ditanam sendiri di kampung, tapi kebanyakan.”

 

Kelompok perempuan yang dibina Azhar untuk menanam bakau. Foto: Chik Rini

Kelompok perempuan yang dibina Azhar untuk menanam bakau. Foto: Chik Rini

 

Hingga di penghujung 2006, seorang staf dari Wetlands, LSM yang bekerja untuk program rehabilitasi pesisir Aceh yang rusak akibat tsunami, datang untuk membeli bibit bakaunya. Azhar juga diajak menanam. Tidak hanya di Lam Ujong, tapi juga di desa lainnya di Aceh Besar, bahkan bibitnya dibawa ke kabupaten lain.

Azhar pun mengajak para perempuan, janda korban tsunami, di kampungnya untuk menanam bakau yang dibiayai oleh beberapa LSM seperti Wetlands, Palang Merah Jepang, WWF, dan Mercy Corp. Sampai sekarang, Azhar masih membina dua kelompok perempuan di kampungnya.

Sekarang, Desa Lam Ujong dikenal sebagai sentra pembibitan bakau. Azhar menjual bibit Bak Bangka, biasa Orang Aceh menyebut bakau, dari jenis Macronata, Apiculta dan Avecennia. “Saya sudah tidak bisa hitung, berapa bibit yang sudah saya tanam. Hampir semua bibit di pesisir Aceh paska tsunami, berasal dari tempat saya,” kata Azhar.

Karena dedikasinya menanam  bakau di kawasan tsunami, tahun 2008, Azhar dipilih dan dibawa WWF-Indonesia ke Jakarta untuk menjadi salah satu pelari yang membawa obor api Olimpiade Beijing. Ia berlari bersama tokoh lingkungan Emil Salim dan Nugie serta Nirina Zubir.

“Saya dulu tidak tahu perihal bakau. Sekarang, saya belajar banyak. Manfaatnya untuk kelestarian pesisir dan menjadi penahan kuat air tsunami. Hal lainnya, saya bisa berkenalan dengan pejabat sampai artis di Jakarta,” ujarnya tertawa.

Jika berkunjung ke Lam Ujong, kita tidak akan melihat wilayah gersang. Desa itu sudah rimbun pepohonan, terutama bakau yang mulai menjulang di dekat tambak dan sungai. Pohon bakau tua yang tersisa saat tsunami, masih berdiri kokoh dekat sungai. Pohon-pohon itulah yang memberikan buahnya untuk ditanam Azhar kembali.

 

 

Izin HGU di Aceh Harus Dikaji Kembali, Mengapa?

Pengolahan sawit, di salah satu pabrik yang berada di Aceh Singkil. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Jumlah izin hak guna usaha (HGU) yang tersebar di Aceh mencapai 160. Namun, sejak izin tersebut dikeluarkan, hingga saat ini, tidak satu pun yang dievaluasi.

Data yang dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, hingga Maret 2015, ada 127 perusahaan yang mengantongi izin HGU dengan luas mencapai 385.435 hektare. Dengan rincian, di Kabupaten Aceh Tamiang (27 perusahaan), Aceh Timur (25), Nagan Raya (15), Aceh Utara (12), Aceh Singkil (10), Subulussalam (9), Aceh Barat (7), Bireuen (7), Aceh Barat Daya (3), Aceh Jaya (3), Aceh Selatan (3), Aceh Tengah (2), Pidie (2), Pidie Jaya (1), dan Aceh Besar (1).

Koordinator Bidang Advokasi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi mengatakan Pemerintah Aceh harus mengkaji ulang, karena hingga saat ini perusahaan HGU tidak memberikan dampak positif untuk masyarakat dan pemerintah di Aceh. “Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dan masyarakat di sekitar HGU hidup miskin. Banyak konflik lahan dengan masyarakat,” sebutnya, Senin (15/08/2016).

Contohnya Aceh Singkil. Adanya perusahaan yang beroperasi di sana tidak membuat daerah tersebut lepas dari kategori miskin dan tertinggal. Di Aceh Tamiang, dari luas wilayah kabupaten 1.957,02 kilometer persegi, 80 persennya luas HGU. “Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan membangun fasilitas publik karena sulit melakukan pembebasan lahan.”

Menurut Baihaqi, kaji ulang HGU penting dilakukan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau sektor hutan dan lahan di Aceh. Terlebih ada beberapa HGU yang beroperasi di hutan lindung.  “Kami telah menyampaikan kepada Gubernur Aceh agar dilakukan peninjauan. Nantinya dapat diketahui apakah perusahaan mematuhi aturan yang berlaku atau tidak.”

Kepala Bidang Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nasir mengatakan, review izin perkebunan kelapa sawit merupakan agenda penting. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar telah banyak merubah fungsi kawasan hutan.  Selain itu, ketidakpatuhan perusahaan terhadap hukum dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan faktor utama terjadinya bencana banjir di Aceh.

“Review izin menyeluruh harus dilakukan terhadap izin usaha perkebunan (IUP), usaha budidaya, maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dilakukan terpadu dan melibatkan masyarakat.”

Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Efendi Isma menyebutkan hal yang sama. Menurutnya, HGU di Aceh dari sisi perizinan masih bermasalah, sementara dari proses izinnya tidak transparans dan akuntabel. “Kewajiban perusahaan untuk memberikan kebun plasma bagi masyarakat di sekitar HGU, tidak terlaksana.”

Persoalan sebenarnya, ungkap Efendi, bukan pada angka dan sebaran konflik, melainkan dampak lingkungan yang terjadi. Sebut saja banjir yang terjadi tiap tahun, kekeringan, juga gagal panen. “Semua ini berkaitan dengan HGU yang menyebar di seluruh kabupaten.”

Pemerintah Aceh harus melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis regulasi yang tidak pro lingkungan dan rakyat kecil. “KPHA mengharapkan, kebijakan moratorium HGU di Aceh berdampak positif bagi kelestarian hutan Aceh dan memberikan kondisi lingkungan yang nyaman bagi generasi di masa mendatang,” ujar Efendi.

 

 

Alam Lestari, Harapan Nyata Pegiat Lingkungan di Hari Kemerdekaan Indonesia

Pengibaran Bendera Merah Putih di atas perahu nelayan di Muara Sungai Surabaya. Foto: Petrus Riski

Pengibaran Bendera Merah Putih di atas perahu nelayan di Muara Sungai Surabaya. Foto: Petrus Riski

 

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada 17 Agustus 2016, kali ini dilaksanakan berbeda. Upacara bendera dilakukan di atas perahu, yang berlokasi di muara Sungai Surabaya, kawasan ekosistem hutan mangrove Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur.

Puluhan pegiat dan pemerhati lingkungan seperti Komunitas Nol Sampah, Burung Pantai Indonesia, Nelayan Tambak Truno Djoyo, serta Rek Ayo Rek mengikuti acara tersebut. Secara khidmat, mereka  memberi hormat pada Sang Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hermawan Some dari Komunitas Nol Sampah, menuturkan upacara bendera di atas perahu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan tingginya pencemaran air Sungai Surabaya, baik oleh industri maupun masyarakat. “Ini perlu menjadi perhatian semua pihak terutama Pemerintah Kota Surabaya.”

Keberadan hutan mangrove dan sungai di Wonoroejo, pantai timur Surabaya, harus disadari sebagai pelindung Kota Surabaya dari abrasi maupun gelombang tinggi air laut.

Ekosistem mangrove ini, lanjut Hermawan, merupakan habitat hidup ratusan jenis satwa khususnya burung. Serta menjadi salah satu tempat persinggahan burung migran dari berbagai negara dan benua. “Ada ratusan jenis burung di sini, juga satwa liar lainnya. Mereka butuh perlindungan kita agar tetap merdeka.”

Iwan Londo, pengamat burung dari komunitas Burung Pantai Indonesia menuturkan, upacara yang berbeda ini bertujuan mengajak semua orang untuk mewujudkan kemerdekaan bagi lingkungannya masing-masing. “Semoga makin banyak pemuda yang memiliki jiwa nasionalis, sekaligus cinta lingkungan.”

Aktivis dan pengamat burung migran ini mendesak adanya perlindungan ekosistem hutan mangrove dan sungai Wonorejo, dari ancaman kerusakan yang diakibatkan keserakahan dan ketidakpedulian manusia.

Menurutnya, saat ini sebagian lahan di sekitar wilayah tersebut banyak beralih fungsi menjadi permukiman. “Kalau sudah jadi perumahan, burung-burung migran tidak akan singgah lagi. Dari tahun 2000-an hingga sekarang, tempat ini paling ideal untuk burung pengembara.”

Ketua Komunitas Rek Ayo Rek, Herman Rivai berharap, semakin banyak masyarakat yang mendukung gerakan peduli lingkungan, demi kehidupan yang lebih baik. “Kita menyemangati teman-teman aktivis lingkungan dengan upacara di sungai, harapannya semakin banyak yang tergerak untuk melestarikan lingkungan.”

 

Upacara bendera di area persawahan yang  diikuti berbagai  komunitas muda-mudi di Magetan. Foto: Komunitas Perpustakaan Dbuku

Upacara bendera di area persawahan yang diikuti berbagai komunitas muda-mudi di Magetan. Foto: Komunitas Perpustakaan Dbuku

 

Upacara di tengah Sawah

Di Magetan, Jawa Timur, sejumlah kelompok masyarakat memperingati hari kemerdekaan dengan menggelar upacara bendera di area persawahan. Komunitas yang bergabung itu adalah Wong Magetan Peduli (WMP), Kelas Inspirasi, Tembang Pitoe, Blogger Magetan, Dulur Magetan Penuh Kenangan (DMPK), Magetan Hypnotist Community (Mahico), Perpustakaan Dbuku, Komunitas Perantau Asal Magetan (Kompag), Komunitas Seruling Etan (KSE), dan lainnya.

Berlatar Gunung Lawu, puluhan pemuda tersebut memenuhi area persawahan yang baru selesai dipanen, di Dusun Pandak, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Bendera Merah Putih dikibarkan pada sebatang bambu sebagai tiang bendera, dan seluruh peserta upacara memberikan hormat sepanjang lagu Indonesia Raya berkumandang.

“Kami sebut ini upacara rakyat, dilakukan oleh rakyat dengan cara kerakyatan. Semua sederhana dan apa adanya. Tapi kami serius dan gembira merayakannya,” ujar Jojo Prasetyo, Koordinator Upacara.

Dipilihnya persawahan sebagai lokasi upacara, kata Jojo, karena makin sedikit generasi muda yang mau menekuni pekerjaan sebagai petani. Profesi petani dianggap kelas bawah dan tidak menarik untuk digeluti. “Turun ke sawah dan ladang saat ini dianggat tidak keren. Padahal pertanian adalah soko guru kedaulatan pangan kita.”

Minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani, mengakibatkan berkurangnya lahan garapan efektif, sehingga mengancam produktivitas pangan. “Padahal negeri kita ini subur. Siapa yang akan menanami kalau bukan kita sendiri,” lanjutnya.

Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-71 itu diakhiri dengan potong tumpeng dan makan bersama di tepi sawah. Ungkapan syukur atas alam Indonesia yang subur.

 

 

Stubby Squid yang Mirip Karakter Kartun

Stubby squid dengan nama latin Rossia pacifica. Foto: E/V Nautilus

Stubby squid dengan nama latin Rossia pacifica. Foto: E/V Nautilus

 

Satwa ini menghebohkan dunia maya belakangan ini. Para ilmuwan yang sedang berlayar di atas kapal penelitian E/V Nautilus, lepas pantai California, terkejut sekaligus gembira menemukan cumi-cumi kecil ini sedang ‘bersantai’ di dasar laut.

Para peneliti menyimpulkan bahwa mahkluk aneh dengan mata bulat seperti mainan ini adalah seekor gurita, namun seringkali disebut Stubby squid (cumi-cumi pendek dan gemuk) dengan nama latin Rossia pacifica.  Namun, cumi-cumi yang ini memang berhubungan dekat dengan gurita.

 

 

Warna ungunya yang terang dan matanya yang luar biasa membuat makhluk laut ini mirip ‘mainan’ atau satwa ‘palsu’.  “Seperti mainan anak-anak yang jatuh ke laut” kata seorang dari peneliti tersebut sebagaimana dilansir dari Mashable.com.

Dari video yang disampaikan ke publik, terlihat bahwa tentakel-nya bergerak perlahan.

Tentu saja, mata yang bulat penuh dan badan yang bundar bukanlah hal yang aneh di dunia satwa. Seekor spesies katak yang ditemukan di Cosra Rica misalnya, bentuknya benar-benar mirip Kermit si Katak dalam serial kartun Sesame Street. Dan kini, cumi-cumi pun ada yang mirip kartun.

 

2015%2F04%2F20%2F91%2Fkermitfrog.6b28c

 

Katak di Costa Rica yang mirip Kermit dalam serial Sesame Street

Katak di Costa Rica yang mirip Kermit dalam serial Sesame Street. Foto atas dan bawah:  Brian Kubicki Cramphibian

 

 

Semangat Juang Poltak, Menjaga Hutan Melalui Inovasi

Poltak saat meletakkan alat pichohydro di daerah aliran sungai Kayong Utara, Kalimantan Barat. Foto: Dok. Poltak

Poltak saat meletakkan alat picohydro di daerah aliran sungai Kayong Utara, Kalimantan Barat. Foto: Dok. Poltak

 

Pepohonan rindang dengan tajuk yang cukup rapat membuat sejuk sepanjang perjalanan menuju Dusun Tanjung Belimbing. Gemerisik angin di sela daun-daun meningkahi suara serangga. Dusun itu berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kabupaten yang merupakan pecahan dari Kabupaten Ketapang ini, memiliki kekayaan alam yang berlimpah.

Namun, warga dusun tersebut belum semua menikmati listrik selama 24 jam. Keterbatasan ini yang menggugah seorang warganya, menciptakan energi alternatif yang bersumber dari alam. Warga itu dikenal dengan panggilan Poltak (44). Perantau asal Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang datang sekitar tahun 2000-an.

Saat itu, kayu masih menjadi komoditi primadona di Kalimantan Barat. Magnet instan menghasilkan uang yang mengundang banyak orang untuk datang. Tak terkecuali Poltak.

Awalnya, Poltak kerja di sebuah perusahaan kayu, daerah Matan. Keluar dari perusahaan tersebut, dia kerja di PO Sumber Baru Motor di Kabupaten Ketapang. Di sini dia mengumpulkan modal usaha, untuk membeli mobil. Mobil inilah yang dijadikan Poltak untuk mengangkut kayu dari warga setempat lalu menjual kembali ke perusahaan penggergajian.

Hingga suatu hari, Poltak tersadar dengan kerusakan alam di sekitar tempatnya tinggal. Ia membulatkan tekad, berhenti sebagai pembalak liar. Kesungguhannya diwujudkan dengan membangun sebuah bengkel, dari ilmu yang ia dapatkan sebelumnya.

“Aku ini termasuk orang yang meracuni umat manusia di seluruh dunia, sebab pohon yang aku tebangi menyebabkan kurangnya pasokan oksigen. Tak cukup kata maaf dan menyesal saja, aku harus berbuat,” kisah Poltak, yang bernama lengkap Miswan Edi Susanto.

Poltak merasa, penanaman kembali setiap pohon yang telah dia tebang tak serta merta menebus kerusakan yang telah dilakukannya. Timbul niatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam, sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Riset kecil-kecilan ia buat. Buah diskusi dengan beberapa aktivis lingkungan yang makin memacu keinginannya. Meski tak sedikit yang berguncing di belakangnya, Poltak tak goyah.

Hitung punya hitung, sebesar Rp11 juta dana yang dia rogoh dari kantongnya sendiri untuk membuat pembangkit listrik. Idenya adalah memanfaatkan aliran sungai yang melintas di desanya. Teknologi ini dikenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga picohydro.

 

Poltak sedang merakit alat picohydro di bengkelnya. Foto: Dok. Poltak

Poltak sedang merakit alat picohydro di bengkelnya. Foto: Dok. Poltak

 

Cara kerjanya sederhana, aliran air sungai difungsikan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Keuntungan picohydro, tidak memerlukan arus yang besar. Aliran keran setengah inchi saja sudah mampu menghidupkan bola lampu sebesar 100 watt. “Nah, untuk microhydro tentunya memerlukan arus yang lebih deras. Agar arus sungai tetap terjaga, hutan sebagai penyimpan air tidak boleh hilang. Setelah tahu manfaatnya, warga secara otomatis akan menjaga hutannya,” kata Poltak.

Alat buatannya mungkin bukan hal baru. Namun, Poltak memodifikasi bagian pembangkit tersebut dengan alat-alat yang bisa didapat di daerahnya. Perjalanan untuk membuat alat ini jelas tidak mulus. Banyak tantangan yang menguji kesabarannya. Tak hanya cemooh, beberapa bagian alat yang dirakitnya pun hilang dicuri. Praktis alat tersebut tak bisa berfungsi. Padahal, alat yang dirakitnya merupakan bantuan dari salah satu program televisi nasional. Walau kadang hati pilu, Poltak tetap bertekad mendedikasikan buah pikirnya untuk membantu warga. “Saya sudah pasang alat ini di kabupaten lain. Ada di Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu,” kata Poltak.

Kebanyakan pembangkit listrik microhydro untuk warga di daerah perbatasan Kalimantan Barat. “Indonesia sudah merdeka, tapi ada sebagian warga belum merdeka dalam menikmati listrik,” tambahnya.

 

Poltak yang terus berinovasi menciptakan alat menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Foto: Dok. Poltak

Poltak yang terus berinovasi menciptakan alat menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Foto: Aseanty Pahlevi

 

Inovasi

Kegigihan Poltak membuahkan hasil. Dia dianugerahi Kick Andy Heros 2015 serta penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena menjaga hutan melalui inovasinya juga pada 2015 lalu. Berbagai media meliput kiprahnya. Bahkan, sebuah buku yang mengulas perjuangan Poltak telah terbit.

Namun, Poltak tetap menjadi pribadi bersahaja. Ditemui di kediamannya, Poltak memamerkan sebuah kotak berwarna merah. Gaya bicara khas Sumatera Utara sangat kental. Dengan santai, dan hanya berkaos kutang Poltak menjelaskan kotak merah tersebut. Alat tersebut adalah inverter. Bukan temuan baru, namun Poltak merakitnya sendiri sehingga harganya menjadi lebih murah dari pabrikan.

Misna Hayati (36) sang istri dengan setia membantu demo Poltak. Kotak merah yang dilengkapi roda itu didorong Misna ke ruang tamu. Semua lampu dimatikan, tenaga diganti dengan inverter, kemudian lampu kembali dihidupkan. “Alat ini baru bisa menghidupkan seluruh lampu rumah plus televisi. AC belum bisa,” imbuhnya.

Sama seperti alat inverter lainnya, cara kerjanya adalah mengubah energi accu menjadi energi listrik AC dengan voltase tertentu. “Ini juga sama sekali tidak ribut. Bebas polusi, bisa diletakkan dalam rumah. Sembari dipakai, alat ini mengecas sendiri energinya,” jelas Poltak.

Harganya tentu lebih murah dari yang bermerek. Ayah Dedy Miswari dan Dinda Syaputri ini terus bertekad mencari inovasi dengan alat yang lebih murah, agar masyarakat bisa menikmati listrik. Alat ini bahkan sudah dibeli beberapa orang dari luar Kabupaten Kayong Utara.

 

 

Menanti Kunjungan Burung Migran di Danau Limboto

Seekor burung gagang bayam sedang mencari makan di Danau Limboto. Foto: Christopel Paino

Seekor burung gagang bayam mencari makan di Danau Limboto. Foto: Christopel Paino

 

Putih mendominasi tubuhnya. Sementara hitam tampak pada dua sayap, belakang kepala dan pundak, mata, serta paruhnya. Kakinya memanjang seperti orange. Terbang kesana kemari. Sesekali terhenti, berteriak, kemudian terbang kembali. Ia adalah burung gagang-bayam timur (White headed Stilt) atau burung dengan nama latin Himantopus leuchocephalus.

Selang beberapa meter, dua orang perempuan berjilbab membidik kamera berlensa panjang mereka ke gagang bayam. Burung itu pun berjalan bak seorang model di tempat berair. Kakinya yang panjang lenggak-lenggok, seolah sadar bahwa ia sedang diabadikan.

Sementara di tempat yang tak jauh, seorang lelaki mengendap-endap. Beberapa menit kemudian ia berdiri membidik kamera ke arah eceng gondok dan kangkung yang tumbuh subur seperti semak belukar. Seeokor burung berukuran kecil menjadi objek kameranya. Burung itu bernama tikusan alis-putih (White-browed Crake) atau dengan nama latin Amaurornis cinerea.

Lelaki itu adalah Rosyid Azhar, fotografer dan juga bekerja sebagai jurnalis di Kompas.com. Sementara dua perempuan berjilbab itu adalah Debby Haryanti Mano, jurnalis Antara, serta Ririn Hasan, pegawai di Balai Konsverasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Ketiganya adalah anggota Gorontalo Biodiversity Forum (GBF). Mereka sedang menanti kedatangan burung migran yang setiap tahun berkunjung ke Danau Limboto.

Menurut Ririn Hasan, mengamati langsung burung migran di Danau Limboto bisa menjadi salah satu kegiatan wisata alam. Para penikmat burung dapat melihat dan mengenali aneka jenis dari jarak dekat, atau belajar mengambil gambar.

Sementara menurut Rosyid, selama beberapa hari di Agustus ini, ia mulai memantau burung migran. Di antara yang sering muncul adalah trinil semak, kedidi jari-panjang, gagang bayam, dan tikusan alis-putih.

 

Nelayan setempat yang mencari ikan dengan setrum listrik. Foto: Christopel Paino

Nelayan setempat yang mencari ikan dengan cara menggunakan setrum listrik. Foto: Christopel Paino

 

Sabtu, 13 Agustus 2016, sejak pagi hingga jelang siang, banyak burung bermain dan mencari makan di sekitar Danau Limboto. Sayang, ada beberapa nelayan setempat yang menggunakan alat setrum atau listrik mencari ikan. Posisi mereka tidak jauh dari burung gagang-bayam timur atau burung migran lainnya.

Gagang-bayam timur yang lalu lalang di perairan dangkal itu berdasarkan situs Kutilang, persebaran dan ras-nya mulai dari Eropa sampai Afrika sub-Sahara dan Madagaskar ke timur sampai Asia Tengah, India, Tiongkok, Indochina dan Taiwan. Di Indonesia secara lokal berbiak di Sumatera bagian utara, burung dewasa tercatat bergerak sampai Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk tempat hidup dan kebiasaan, burung ini menunjungi lahan basah yang dangkal terutama yang berair tawar seperti rawa, danau tepian sungai, sawah dan tambak, juga delta dan muara sungai. Burung karnivor dengan makanan yang bervariasi terutama inverteberata perairan kecil dan biji-bijian. Jenis pakan mengikuti ketersediaan musiman dan perpindahan jenis habitat.

Sementara tikusan alis-putih, masih menurut website yang sama, memiliki ukuran agak kecil sekitar 20 cm, berparuh pendek. Tubuh coklat keabu-abuan. Terdapat pola strip putih pada bagian atas kepala yang terlihat jelas dan dibawah garis mata yang hitam. Mahkota, punggung, dan dada abu-abu; sayap dan ekor coklat keabu-abuan.

Penyebaran dan ras burung ini adalah semenanjung Malaysia, Filipina, dan Sunda besar, sampai Papua, dan Australia. Burung ini tergolong pemalu, menghuni daerah padang rumput yang tergenang, paya-paya, dan sawah. Hidup berpasangan. Burung ini tersebar luas di daerah dataran rendah di Sumatra (sampai ketinggian 1.200 meter), Kalimantan, dan Jawa.

“Burung migran ini berada di Danau Limboto mulai Agustus hingga Oktober. Puncaknya di akhir Agustus hingga September,” ujar Rosyid.

Pada 2015 lalu, Rosyid lewat jepretan kameranya menemukan burung dengan stiker bendera Victoria di Danau Limboto. Burung tersebut adalah kedidi golgol (Curlew Sandpiper) dengan tanda bendera khusus di bagian kaki. Ini membuktikan, Danau Limboto merupakan jalur migrasi penting bagi burung dari belahan bumi yang lain.

 

Danau Limboto yang penting bagi burung migran. Foto: Christopel Paino

 

Rosyid menambahkan, Gorontalo Biodiversity Forum berencana menggelar festival burung migran di Danau Limboto, yaitu dengan cara wisata pengamatan burung, penandaan burung, pembuatan film dokumenter, pemutaran film pendek, diskusi dan pengamatan lapangan. Media trip hingga pendidikan di lingkungan sekolah juga.

“Kegiatan rencananya digelar selama Agustus hingga Oktober 2016 dengan melibatkan semua kalangan.”

Migrasi burung terjadi karena di belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin, dan mereka mencari kehangatan menuju bumi bagian selatan untuk menghindari kondisi cuaca yang ekstrim dan sebagai bagian dari proses bertahan hidup. Sementara wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan suhu yang lebih hangat sepanjang tahun merupakan wilayah transit atau tujuan dari berbagai burung migran.

Danau Limboto merupakan salah satu tujuan maupun jalur transit burung migran tersebut. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan. Jika di tahun sebelumnya, hanya terdata 10-14 jenis, yang teridentifikasi sekarang sekitar 36 jenis yang menjadikan Limboto sebagai tujuan utama sebelum melanjutkan perjalanan dari utara ke selatan atau sebaliknya.

Namun, keistimewaan Danau Limboto terancam ulah sebagian orang yang gemar berburu burung menggunakan senjata. Danau ini menjadi spot favorit pemburu burung karena hingga saat ini belum ada tanda pemasangan larangan. Apalagi, Danau Limboto merupakan wilayah terbuka untuk publik, dan bukan kawasan konservasi.

 

 

Sementara Ini, Lahan Gambut di Sumatera Selatan “Aman”

Hutan gambut yang terjaga. foto: Rhett Butler

 

Dibandingkan 2015 lalu, kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di Sumatera Selatan hingga pertengahan Agustus 2016 ini jauh berkurang. Saat ini, tercatat 30-an hektare lahan terbakar yang sebagian besar lahan terbakar itu berada di lahan mineral.

“Selama musim kemarau ini, gambut yang terbakar hanya puluhan hektare, semoga hal ini dapat ditekan,” kata Dr. Najib Asmani, Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan, pekan lalu, dalam acara sosialisasi dan konsolidasi Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan TRG Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Najib, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, perusahaan, TNI, Polri, serta pihak-pihak pendukung lainnya. Termasuk, kawan-kawan media. “Kerja keras yang dilakukan semua pihak tersebut yang menjadi salah satu faktor kecilnya luasan gambut yang terbakar saat ini,” katanya.

Dijelaskan Najib, temuan titik panas saat ini sebagian besar berada di lahan mineral. “Sekarang ini justru banyak muncul di tanah mineral, kalau di gambut relatif sedikit karena banyak yang mengawasi dan mengatasi.”

Bahkan, kata Najib, langkah hukum sudah diambil satgas pengendalian karhutlah ketika ditemukan pelaku pembakaran di lahan gambut beberapa waktu lalu. “Pelakunya tertangkap dan sekarang sedang diproses di kepolisian. Dia membakar karena ingin membuka lahan untuk perkebunan,” katanya.

Polisi harus bersikap tegas

Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, menjelaskan pihaknya meminta kepolisian bersikap tegas kepada siapa saja yang sengaja membakar hutan dan lahan. “Saya pun minta kepada semua kepala daerah untuk terus memantau lokasi yang rawan kebakaran.”

Menurut Alex, sekitar 90 persen kebakaran itu terjadi karena motif membuka lahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi bencana hingga menimbulkan kabut asap. Alex berharap, organisasi non-pemerintah (NGO) memberikan penilaian yang tepat pada masyarakat dengan apa yang sudah dilakukan guna menanggulangi kebakaran.

 

Komitmen bersama antara Pemerintah Sumsel, BRG, TRG Sumsel dan Kodam II Sriwijaya. Foto: Humas Pemprov Sumsel

Komitmen bersama antara Pemerintah Sumsel, BRG, TRG Sumsel dan Kodam II Sriwijaya. Foto: Humas Pemprov Sumsel

 

Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjend TNI Sudirman mengatakan karena lahan gambut di Sumsel yang rawan kebakaran mencapai 1,4 juta hektare, maka semua pihak harus bekerja keras mengatasi kebakaran. TNI tidak bisa bekerja sendiri. “Upaya restorasi gambut harus didukung penuh semua pihak.”

Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG) Hartono Prawira Atmaja mengatakan, Sumsel merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas program restorasi gambut. Luasannya mencapai 600.000 hektare. Lahan gambut yang akan direstorasi itu sebagai dampak dari kebakaran.

Hartono juga berharap Sumsel optimal dalam menjalankan program restorasi gambut tersebut, misalnya pada tahap awal ini melakukan pembasahan lahan gambut. “Revegetasi dengan jenis lokal juga bagian dari kegiatan restorasi,” katanya.

Pada kegiatan tersebut juga hadir perwakilan dari perusahaan pemilik lahan seperti PT. Wilma, PT. Sampoerna Ag, Persada Grup, Sinarmas Grup, Sentosa Bahagia Persada, Hutan Musi Persada, PT. Ciptamas, serta PT. Bumi Sentul. Sementara bupati yang hadir dari Kabupaten Ogan Ilir (OI), Banyuasin, dan yang diwakilkan dari Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.

 

 

Di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, 10 Individu Orangutan Ini Dilepasliarkan

Menuju lokasi pelepasliaran orangutan di TN Bukit Baka Bukit Raya. Foto: BOSF

TN Bukit Baka Bukit Raya, wilayah idelal untuk pelepasliaran orangutan. Foto: BOSF

 

Sebanyak 10 individu orangutan, kini kembali ke alam liar setelah menjalani masa rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan yang dikelola oleh BOSF di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah. Mereka terdiri dari enam orangutan betina dan empat orangutan jantan yang enam diantaranya merupakan tiga pasang ibu dan anak.

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBR) di Kabupaten Katingan, untuk pertama kalinya dipilih sebagai lokasi pelepasliaran orangutan tersebut. Apa yang mendasarinya?

Sejak 2012, BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) telah melepasliarkan orangutan sebanyak 167 individu di Hutan Lindung Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut, hampir mendekati batas daya dukung (carrying capacity) untuk orangutan rehabilitan, yang maksimal 200 individu. BOSF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga bebeberapa instansi terkait, terus mencari habitat baru untuk lokasi pelepasliaran. Akhirnya, disepakati di kawasan TNBBR.

“Saat ini, masih ada sekitar 700 orangutan di dua pusat rehabilitasi kami. Tahun lalu, akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan, kami menerima 19 orangutan baru. Kita wajib mencari lokasi pelepasliaran yang layak, baik, dan aman. TNBBR adalah salah satunya,” tutur Jamartin Sihite, CEO BOSF dalam keterangan pers yang diterima Mongabay, Sabtu (13/8/16).

Jamartin mengharapkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah untuk membantu menyediakan areal perlindungan orangutan. Serta, penguatan upaya penegakan hukum atas perusakan habitat orangutan. “Orangutan Action Plan menargetkan untuk melepasliarkan semua orangutan rehabilitan ke alam liar di 2015. Kondisi ini tentu saja menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli  pada upaya konservasi orangutan.”

 

 

10 kandidat orangutan yang akan dilepasliarkan. Foto: BOSF

10 kandidat orangutan yang akan dilepasliarkan. Foto: BOSF

 

Menurut Jamartin, konservasi orangutan dan habitatnya hanya bisa dicapai melalui kerja sama erat dan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. BOSF  berusaha menjalin kerja sama dengan pemerintah  di semua tingkat, antara lain KLHK, BKSDA Kalteng, TNBBR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Katingan.

“Pelepasliaran ini didukung oleh USAID LESTARI, bekerja sama dengan mitra lain seperti masyarakat Kabupaten Katingan, donor perseorangan, organisasi mitra dan organisasi konservasi di seluruh dunia yang peduli upaya pelestarian orangutan di Indonesia. Yayasan BOS sangat berterima kasih atas dukungan PT. Kayu Waja dan mengajak kalangan pebisnis secara umum untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan guna tercapainya upaya konservasi dan pelestarian alam di Indonesia.”

Lokasi ideal

Monterado Fridman, Koordinator Divisi Komunikasi dan Edukasi BOSF Nyaru Menteng saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, sebelum pelepasliaran orangutan di TNBBR dilakukan, pihak BOSF sudah melakukan  rencana awal dan survei habitat di lokasi tersebut dua tahun. Tujuannya, memastikan apakah TNBBR layak dijadikan tempat pelepasliaran atau tidak.

“Kita memastikan ketersediaan pakan alam bagi orangutan, kemudian tingkat keterancaman orangutan. Apakah ada aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan yang mengancam atau tidak. Juga kelayakan geologi. Hasil survei menunjukkan, kawasan tersebut layak dijadikan lokasi pelepasliaran orangutan,” kata lelaki yang akrab disapa Agung tersebut.

 

 

Pengangkutan kandang yang berisi orangutan ke titik release. Foto: BOSF

Pengangkutan kandang yang berisi orangutan ke titik release. Foto: BOSF

 

Untuk menentukan lokasi pelepasliaran, perlu dipastikan beberapa hal. Sebut saja ketinggian di bawah 900 m dpl, stok pakan alami yang cukup, tidak ada atau sedikitnya populasi orangutan liar di wilayah tersebut dan aman dari kemungkinan eksploitasi di masa depan.

Agung mengatakan, kawasan seluas 70 ribu hektare di TNBBR tersebut, bisa digunakan untuk lokasi pelepasliaran orangutan. Sementara luas TNBBR sendiri, untuk wilayah Kalimantan Barat (70.500 hektare) dan di Kalimantan Tengah (110.590 hektare).

Pelepasliaran ini sedianya direncanakan Juli, namun terkendala administrasi sementara rencana kerja dengan pengelola TNBBR sudah disusun sejak lama. “Ada 13 individu, tapi yang paling siap 10 individu. Ini pelepasliaran tahap pertama, tidak bisa sekaligus dalam jumlah besar. Targetnya 300 orangutan yang dilepasliarkan di TNBBR.”

Terkait kapasitas orangutan di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng yang saat ini ada 500 individu, Agung mengatakan, sudah dipikirkan solusi sementara untuk membeli pulau atau sewa dari masyarakat. “Kami mengelola tiga pulau yaitu Kaca, Palas, dan Pengamat, untuk menyiapkan kandidat orangutan yang akan dilepasliarkan. Mereka akan menempati pulau tersebut satu tahun hingga benar-benar siap kembali ke alam.”

 

Orangutan dilepasliarkan ke alam liar yang merupakan rumahnya. Foto: BOSF

Orangutan dilepasliarkan ke alam liar yang merupakan rumahnya. Foto: BOSF

 

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tachrir Fathoni mengatakan, orangutan merupakan primata yang populasinya saat ini terancam punah. Perlu kerja keras semua pihak untuk melestarikannya.

“Habitat mereka berkurang akibat alih fungsi hutan dan ulah manusia yang memelihara, memperdagangkan, atau konflik. Saat ini, masih banyak orangutan yang mendiami  pusat rehabilitasi di Sumatera dan Kalimantan yang harus  dikembalikan ke alam liar begitu mereka siap.”

Di kesempatan yang sama, Bupati Katingan Ahmad Yantenglie mengatakan, Cagar Alam Bukit Raya yang terletak di Kabupaten Katingan merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya sekaligus kawasan konservasi yang terletak di jantung Pulau Kalimantan. Kawasan ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

“Ini pengakuan internasional dan wajib kita pertahankan. Pelepasliaran orangutan ke wilayah kami merupakan upaya luar biasa dalam melestarikan kekayaan alam Kabupaten Katingan. Dengan sepenuh hati, kami membantu,” tandasnya.

 

 

Macan Tutul Jawa Terekam Kamera Jebak di TNBTS

Pemandangan Kompleks Bromo Tengger Semeru yang dilihat dari Probolinggo. Foto: Petrus Riski

Pemandangan Kompleks Bromo Tengger Semeru yang dilihat dari Probolinggo. Foto: Petrus Riski

 

Satu individu macan tutul jawa (Panthera pardus melas) tertangkap kamera jebak (trap), yang dipasang di dalam kawasan Tanam Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), 6 Juni-28 Juli 2016 lalu. Lokasinya di wilayah Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Coban Trisula, mulai kaki gunung Kukusan hingg mendekati puncaknya.

Macan tutul jawa berusia remaja itu tertangkap kamera 1 dan 5, dari 8 kamera yang dipasang oleh petugas. Kepala Resort Cuban Trisula, Agung Siswoyo kepada Mongabay mengatakan, pemasangan kamera jebak dilakukan pada wilayah yang sering dilaporkan adanya tanda-tanda dan penampakan macan tutul jawa.

“Informasi dari masyarakat dan petugas lapangan menyebutkan, di jalan itu ditemukan kotoran, dan bekas cakaran. Kita pasang delapan kamera, dan dapat gambar maupun video macan tutul itu.”

Agung yang juga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) TNBTS, menegaskan dari pengamatan dan identifikasi gambar yang terekam, dipastikan hanya satu macan tutul jawa yang melintasi wilayah itu.

“Dari ciri-ciri fisik berupa tutul-tutul berwarna hitam dan kuning, kemudian dari perilaku saat mengeluarkan urine ke pohon seperti menandai teritorinya, kami menduga ini jantan,” ujar Agung.

Kegiatan monitoring macan tutul jawa sebenarnya telah dilakukan beberapa tahun lalu, termasuk pemasangan kamera di Ranu Tompe meski belum memperoleh hasil atau gambar yang diharapkan.

 

Macan tutul jawa yang terekam kamera jebak. Foto: TNBTS

Macan tutul jawa yang terekam kamera jebak. Foto: TNBTS

 

Pemasangan kamera Juli lalu dilakukan di dua lokasi, selain Resort PTN Coban Trisula yang terletak di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, juga di Resort PTN Taman Satriyan yang terletak di Desa Taman Satriyan, kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang wilayah selatan.

“Sebelumnya macan tutul jawa pernah terekam oleh tim dari Universitas Mulawarman, yang kemarin terekam ini dari tim kami sendiri,” lanjut Agung.

Rekaman video itu tidak hanya menangkap foto atau gambar macan tutul, melainkan juga satwa lain seperti kijang, babi hutan, ayam hutan, serta berbagai jenis burung termasuk burung hantu. “Potensi keanekaragaman hayatinya luar biasa.”

Meski mendapat gambar penampakan macan tutul jawa, Agung belum dapat memperkirakan jumlah populasinya di TNBTS. Macan tutul jawa merupakan satwa pemalu dan soliter, menjaga teritori atau home range yang diperkirakan mencapai 9-15 kilometer.

Kami berupaya melakukan pendataan dengan memasang beberapa kamera di tempat lain,” kata Agung.

 

Kegiatan pemasangan kamera jebak oleh tim TNBTS. Foto: TNBTS

Kegiatan pemasangan kamera jebak oleh tim TNBTS. Foto: TNBTS

 

Satwa dilindungi

Ketua PROFAUNA Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, penampakan gambar dan video macan tutul jawa melalui kamera jebak di kawasan TNBTS, membuktikan wilayah itu memang telah lama menjadi habitat macan tutul jawa. Catatan PROFAUNA menunjukkan, pada 1998 dan 2000 pernah ditemui macan tutul jawa di kawasan tersebut. “Biasanya di wilayah Aran-aran, Kecamatan Wajak.”

Rosek mengatakan, macan tutul jawa tersingkir karena perkembangan pariwisata di TNBTS. Ancamannya bukan karena diburu, tetapi macan tutul itu akan terusik kemudian berpindah tempat akibat perkembangan pariwisata alam. “Risiko terburuk, masuk perkampungan.”

Menanggapi penampakan macan tutul jawa di kawasan Coban Trisula, Rosek mengatakan pengelola TNBTS harus konsisten menetapkan zona tersebut, sebagai habitat macan tutul dan satw liar lainnya yang langka dan dilindungi. “Jadi zona inti, yang tertutup untuk wisata dan kegiatan-kegiatan manusia.”

Penempatan penjaga di titik-titik yang dianggap rawan terhadap perburuan satwa liar, perlu menjadi prioritas pengelola TNBTS. Tujuannya, mengantisipasi terdesaknya habitat macan tutul dan terancamnya satwa liar lain dari perburuan. “Banyak anak muda yang tiba-tiba jadi petualang, masuk ke hutan dan kawasan, tapi tidak punya etika dan pengetahuan tentang konservasi alam. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tandas rosek.

 

Patroli rutin di wilayah jelajah macan tutul jawa terus dilakukan. Foto: TNBTS

Patroli rutin di wilayah jelajah macan tutul jawa terus dilakukan. Foto: TNBTS

 

Agung Siswoyo menegaskan, pihaknya telah memprogramkan patroli rutin di jalur masuk menuju kawasan yang diduga menjadi daerah jelajah macan tutul. Sehingga, tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. “Sosialisasi dan koordinasi sudah kami lakukan ke desa, polsek dan koramil. Termasuk, mengimbau masyarakat untuk tidak masuk kawasan yang melewati jalur macan tutul ini.”

Macan tutul termasuk dalam kategori Apendiks I Konvensi Perdagangan Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar (Convention of Internatioal Trade in Endagered Species/CITES), serta Kritis danlam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak 2007, sehingga segala bentuk perdagangan satwa ini dilarang untuk dilakukan. Satwa ini dilindungi di Indonesia, yang tercantum di UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan.