All posts by Yustinus S.Hardjanto, Samarinda

Langkah Ini akan Ditempuh Jatam Bila Distamben Kutai Kartanegara Tidak Berikan Data Tambang

Lubang bekas tambang bermasalah yang telah merenggut nyawa 24 anak di Kalimantan Timur. Foto: Jatam Kaltim

 

Putusan kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yulius, dengan anggota Yusaran dan Sudarmanto pada 10 Maret 2016 lalu, telah menguatkan putusan Komisi Informasi Publik Kaltim dan PTUN Samarinda yang sebelumnya telah memerintahkan Bupati dan Distamben Kukar untuk menyerahkan seluruh SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) se-Kutai Kartanegara kepada Jaringan Advokasi Tambang Kaltim.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, saat mendengar putusan MA itu menyatakan, siap menyerahkan data IUP yang mengantongi ijin di wilayahnya. Sementara Jatam, menunggu selama tujuh hari kerja terhitung 21 Maret 2016, untuk penyerahan 700 data IUP batubara di Kukar tersebut oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) maupun Pemkab Kukar.

Namun, setelah tenggat waktu tersebut, data IUP tak kunjung diserahkan oleh Distamben maupun Pemkab Kukar. Hingga 9 Mei 2016, Jatam mengajukan surat permohonan ke Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda untuk meminta dilaksanakannya putusan Komisi Informasi Publik No: 003/REG/PSI/III/2014 itu.

Berbekal Surat Penetapan PTUN Samarinda, Selasa, 24 Mei 2016, Mustakim, Divisi Riset dan Edukasi Jatam Kaltim mendatangi Kantor Dinas Pertambangan untuk meminta langsung dokumen yang seharusnya diserahkan. Namun salah satu staf Distamben yang menemuinya menyebutkan, kepala dinas sedang tidak di tempat.

“Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tidak ada. Jangan-jangan, dokumen yang kami minta memang tidak ada.”

Surat tersebut, akhirnya diserahkan kepada staf Distamben dengan catatan, dalam waktu dua hari kerja Jatam akan kembali untuk menanyakan dokumen tersebut. “Jika dalam dua hari kerja Distamben Kukar tidak juga menyerahkan dokumen yang kami minta, kami akan laporkan ke Kepolisian,” lanjut Mustakim.

 

Infografis Jatam Kaltim menang di Mahkamah Agung. Sumber: Jatam Kaltim

 

Telisik praktik tambang

Jatam Kaltim gigih meminta data IUP yang telah dinyatakan KIP sebagai data publik bukan tanpa alasan. Menurut Mustakim, apabila data dibuka publik dapat melakukan kontrol terhadap operasi tambang para pemegang IUP di lapangan.

Menurut catatan kami, Kukar pemberi izin terbanyak untuk usaha pertambangan batubara di Indonesia. Izin-izin yang diberikan ini berpotensi melanggar aturan, seperti tumpang tindih kawasan yang termasuk di dalamnya kawasan konservasi, penambangan di luar konsensi, monopoli, dan pelanggaran lingkungan hidup.

“Jika dokumen yang kami minta tetap tidak diserahkan, Distamben Kukar termasuk Pemkab Kukar tentunya, akan dianggap melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dan terkesan ingin melindungi kepentingan mafia dan pemilik tambang nakal.”

Mustakim kembali menegaskan, data yang diminta itu penting bagi Jatam Kaltim untuk meneliti praktik usaha pertambangan batubara di Kukar dan Kaltim yang menyebabkan kualitas lingkungan hidup memburuk. Terlebih, menyebabkan tewasnya 24 anak-anak di lubang tambang mulai 2011 hingga Mei 2016 ini.

“Tidak selayaknya Distamben menyembunyikan dokumen yang kami minta apapun alasannya. Menolak memberikan dokumen publik sama artinya dengan menolak kontrol publik atas usaha-usaha yang merusak lingkungan hidup,” tegasnya.

Sengketa informasi antara Distamben Kukar dengan Jatam Kaltim dimulai sejak Maret 2015. Ketika itu,  Distamben menolak memberikan data IUP Batubara di seluruh wilayah Kabupaten Kukar. Alasannya, terikat oleh Undang-undang Arsip dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). 

 

Perburuan Satwa Liar Dilindungi Itu Nyata dan Meresahkan

Terungkapnya kasus perdagangan gading gajah sumatera dari Aceh ke Pekanbaru, Riau, Jumat (20/05/2016), menjadi bukti bahwa perburuan satwa liar dilindungi itu memang nyata di depan mata.

Menurut Osmantri, Wildlife Crime WWF Indonesia Central Sumatera, Sumatera bagian tengah merupakan wilayah yang paling banyak terjadi aktivitas perburuan maupun perdagangan satwa liar. “Perburuan masih berlangsung hingga kini yang meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.”

 

Gading gajah yang disita dari pelaku di Riau beberapa waktu lalu. Foto: WWF

Gading gajah yang disita dari pelaku di Riau beberapa waktu lalu. Foto: WWF

 

Terungkapnya sindikat perdagangan organ satwa liar tersebut menunjukkan, Riau merupakan kawasan strategis bagi pengepul dan pedagang haram satwa liar, baik dalam keadaan hidup maupun organnya saja.

“Riau merupakan tempat strategis setelah Jakarta. WWF menengarai Riau tempat favorit perdagangan satwa di Sumatera, karena sudah ada bukti satwa liar yang dijual ke Malaysia, seperti kulit maupun tulang harimau.”

Selain Malaysia, Taiwan dan Tiongkok menjadi negara tujuan akhir perdagangan organ satwa liar asal Sumatera. Ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan serta tingginya harga jual, seperti sepasang gading gajah yang berhasil disita lalu, harganya sekitar 20 juta per kilogram, dari berat total 47 kilogram.

“Itu bisa mencapai Rp1 miliar. Belum lagi trenggiling dalam bentuk daging mentah maupun sisik yang dihargai Rp1,2 juta per kilogram. Sedangkan 1 lembar kulit harimau rata-rata dihargai Rp50 juta dan burung rangkong bernilai 6-7 juta per ons,” ungkap Osmantri atau biasa dipanggil Abeng.

 

Kulit harimau sumatera yang siap diperdagangkan. Foto:  WWF

Kulit harimau sumatera yang siap diperdagangkan. Foto: WWF

 

Ketua PROFAUNA Indonesia, Rosek Nursahid menilai, perburuan satwa liar di alam terutama gajah, berkaitan erat dengan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit. Rosek mengatakan, ketika habitat gajah berubah menjadi hamparan sawit, status gajah liar dianggap sebagai hama.

“Akibatnya gajah dibunuh dan gadingnya diambil yang kemudian beredar di pasar gelap.”

Penegakan hukum dengan menangkap pelaku perdagangan satwa liar penting dilakukan, namun lebih penting lagi mencegah perburuan satwa di habitat aslinya. Selama ini, para pemburu bergentayangan, sehingga banyak satwa liar mati dan sebagian dijual bebas di pasar. “Pencegahan harus dilakukan, bila mengurusi perdagangan saja satwanya sulit diselamatkan.”

Perdagangan gading gajah, lanjut Rosek, selain mengancam kelestarian gajah di alam juga sangat kejam, karena harus membunuh untuk mendapatkan gadingnya. Edukasi harus terus dilakukan kepada masyarakat, agar tidak memelihara satwa liar dengan dalih pencinta satwa. Ini pula yang menyebabkan perburuan di alam cukup tinggi.

“Ngakunya pencinta satwa dengan mengoleksi bagian tubuh satwa liar, padahal hasil pembantaian.”

 

Tulang-belulang satwa liar yang akan  dijual ke luar negeri. Foto: WWF

Tulang-belulang satwa liar yang akan dijual ke luar negeri. Foto: WWF

 

Penegakan Hukum

Mengurai benang kusut perdagangan satwa tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan benar. Lemahnya UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan sanksi maksimal 5 tahun, tidak memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan satwa liar. Adanya fakta vonis ringan yang jauh dari hukuman maksimal, seringkali membuat pelaku mengulangi perbuatannya.

“Sanksi harus diperberat dan semua pihak harus siap menerima bila melakukan kejahatan,” terang Osmantri.

Masyarakat memegang peran penting dalam menekan tingginya kasus perdagangan satwa liar. Masih adanya masyarakat yang menyimpan atau mengoleksi satwa awetan maupun pernak-perniknya sebagai hiasan, menunjukkan permintaan masih tinggi. “Penyadartahuan harus dilakukan, selain pencegahan,” papar Osmantri.

Berdasarkan catatan WWF Indonesia, ada 12 kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Gajah, harimau, dan rangkong adalah jenis satwa yang kerap diperdagangkan.

 

 

Para Investigator Lingkungan Ini Dididik untuk Perangi Wildlife Crime

Maraknya kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi di Kalimantan Barat, mendapat perhatian serius. Untuk mengurangi kasus-kasus tersebut, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan sejumlah LSM menggelar “Pelatihan Investigasi Peredaran Ilegal Jenis Satwa Liar Dilindungi di Kalimantan Barat” di Pontianak, selama tiga hari.

“Modus peredaran ilegal satwa liar terus berkembang. Para pemburu, pedagang, atau penyelundup selalu mencari cari dari pantauan aparat penegak hukum,” kata Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Sustyo Iriyono, Senin (23/05/ 2016).

 

Biawak tak bertelinga yang kembali digagalkan dalam upaya penyelundupan ke luar Kalimantan Barat pertengahan Maret 2016 lalu. Foto: BKSDA Kalbar

 

Kejahatan terhadap TSL (wildlife crime) dilindungi di Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir menjadi isu nasional. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu yaitu satwa liar (wildlife), pelanggaran dan/atau kejahatan (offence), komoditas perdagangan satwa liar (commodity), tingkatan-tingkatan perdagangan (level of trade), dan nilai perdagangan (value).

Sustyo mengatakan, menurut data Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2009, kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi masuk urutan ketiga setelah perdagangan senjata gelap dan emas. “Nilai kerugian negara akibat perdagangan ilegal satwa liar ditaksir mencapai Rp9 triliun per tahun.”

Pawan-Kubu Landscape Leader, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, Ian M Hilman, menambahkan, pelatihan investigasi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan tentang perlindungan satwa dilindungi di Indonesia, termasuk konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Teknik-teknik membangun jaringan kerja untuk memperoleh informasi dan target yang ditetapkan juga dibekalkan kepada peserta. “Peserta dapat melakukan identifikasi satwa, juga memahami modus tindak kejahatan yang diterapkan para pelaku di lapangan. Untuk kerja berjejaring, diperlukan hubungan komunikasi berkelanjutan antara aparat penegak hukum dan mitra dalam pengungkapan kejahatan lingkungan.”

 

Dalam enam wadah plastik ini, biawak tak bertelinga kalimantan coba diselundupkan dalam paket yang bertuliskan Mie Ramin, pertengahan Maret 2016. Foto: BKSDA Kalbar

 

Berbasis Smartphone

Ian menekankan, pelatihan dasar investigasi ini mengedepankan penggunaan telepon cerdas atau smartphone. Terutama, melakukan identifikasi satwa dilindungi yang hidup maupun bagian-bagiannya, serta mengaplikasikan sistem monitoring.

Sulhani, Direktur Yayasan Titian, mengajarkan bagaimana memilah informasi yang valid dan melakukan verifikasi dari informasi yang didapat sendiri atau dari orang lain. “Investigastor harus memilah nilai informasi dan seberapa penting sumber yang tengah kita mintai keterangannya.”

Informasi ‘obrolan warung kopi’ kata dia, hanya bisa dipakai jika sudah dilakukan verifikasi. “Para investigator harus mementingkan keselamatan diri sendiri. Hal ini penting karena investigasi tidak akan berhasil jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” papar Sulhani.

Pelatihan ini sendiri diikuti oleh personel BKSDA yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut), Penyuluh Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan sejumlah LSM. Peserta diberikan gambaran jelas tentang peredaran ilegal satwa liar dilindungi serta cara melakukan investigasi.

 

Kejahatan penjualan bayi orangutan ini dilakukan melalui jejaring sosial Facebook. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Akhirnya, Lumba-lumba yang Terdampar di Pantai Kenjeran Itu Kembali ke Perairan Lepas

Satu individu lumba-lumba gigi kasar (Rough Toothed Dolphin) terdampar di perairan Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Minggu (22/5/2016), karena tersangkut jaring nelayan. Saat ditemukan nelayan, lumba-lumba sepanjang 2,5 meter dan berat 1 kuintal itu dalam kondisi kurang sehat dengan beberapa luka di tubuhnya.

“Awalnya, nelayan di sini yang tahu, lalu melaporkan ke petugas,” kata Mariyono, nelayan Nambangan, Senin (23/5/2016).

 

Lumba-lumba betina ini terdampar di perairan Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Minggu (22/5/2016). Foto: JAAN

Lumba-lumba betina ini terdampar di perairan Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Minggu (22/5/2016). Foto: JAAN

 

Lumba-lumba yang diduga kehilangan arah saat lepas dari kawanannya ini lalu ditarik ke laut dangkal. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKSDA Jawa Timur, Kebun Binatang Surabaya, dan  Jakarta Animal Aid Network.

Kepala Resort KSDA 07 Wilayah Surabaya, Doki Jati Widiarto saat ditemui di lokasi mengatakan, perairan di sekitar Selat Madura diperkirakan tempat migrasinya lumba-lumba, serta wilayah untuk bermain dan mencari pakan.

“Mungkin, saat akan kembali ke kelompoknya setelah mencari pakan, dia tersangkut jaring nelayan,” kata Doki.

Aktivis Jakarta Animal Aid Network, Amang Raga mengungkapkan, saat ditarik ke tepi kondisi lumba-lumba secara umum masih baik. Indikasinya, gerakan masih lincah, nafas normal, serta akselerasi yang masih bagus.

“Secara fisik ada luka namun tidak terlalu serius,” papar Amang.

Terdamparnya lumba-lumba berjenis kelamin betina ini diduga karena sakit, sehingga saat memisahkan diri dari kawanannya dia tidak dapat kembali ke jalur migrasi. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Amang menduga ada kemungkinan lumba-lumba ini terkena virus yang nampak dari bercak semacam jamur pada tubuhnya.

“Setelah kami foto dan tunjukkan ke dokter hewan dari Dolphin Project, diindikasikan lumba-lumba terserang pox virus. Bila tidak segera dilakukan perawatan medis kemungkinan bisa mati.”

 

Kondisi lumba-lumba saat diperiksa oleh aktivis JAAN. Foto:  JAAN

Kondisi lumba-lumba saat diperiksa oleh aktivis JAAN. Foto: JAAN

 

Sebelumnya, lumba-lumba yang berhasil dievakuasi itu telah dilakukan pemeriksaan dan diberi tindakan medis oleh tim dokter dari Kebun Binatang Surabaya.

“Dokter sudah memberi suntikan antibiotik dan vitamin, setelah perkembangannya bagus kami release,” kata Aschta Boestani Tajudin, Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya.

Senin (23/5/2016) tim BKSDA, KKP, KBS dan Jakarta Animal Aid Network melepasliarkan lumba-lumba tersebut ke perairan dalam di sekitar kaki jembatan Suramadu. Dari pengamatan Mongabay di lokasi pantai Nambangan, lumba-lumba tersebut masih terlihat berputar di sekitar pinggir pantai. Bahkan saat digiring ke tengah, ia kembali ke pinggir mengikuti perahu nelayan.

“Setelah dilakukan pematauan, lumba-lumba kami angkat kembali dan kami lepas ke 8 mil arah timur dengan kedalaman sekitar 15-20 meter. Di situ, lumba-lumba bergerak lebih lincah dan menjauhi kapal menuju timur. Sampai sekarang belum nampak kembali ke sekitar Kenjeran,” terang Amang, yang hingga Selasa (24/5/2016) melakukan penyusuran pantai untuk memastikan lumba-lumba tidak kembali.

 

Lumba-lumba saat dilepaskan terlihat berputar di sekitar  kaki Jembatan Suramadu. Foto: Petrus Riski

Lumba-lumba saat dilepaskan terlihat berputar di sekitar kaki Jembatan Suramadu. Foto: Petrus Riski

 

Amang mengatakan, Selat Madura sebenarnya bukan merupakan jalur yang biasa dilewati lumba-lumba, meski pernah ada kasus serupa sekitar dua tahun lalu di Sukolilo, Surabaya. Menurutnya, terdamparnya mamalia laut ini perlu mendapat perhatian serius, karena satwa yang terdampar seringkali dalam kondisi sakit atau kurang sehat.

“Seperti lumba-lumba ini kan sakit, sebenarnya menurut kami dia butuh ditampung dulu dalam kolam tengah laut, sambil dilakukan perawatan intensif. Kalau masih sakit dan dia kembali ke kawanannya, nanti virusnya bisa mewabah,” ungkapnya.

 

Kisah Masyarakat Mekarti Jaya: Tegas Tolak Sawit, Mantap Kembangkan Kakao

Empat lelaki melewati Sungai Taluditi. Mereka memanggul karung yang dibuat seperti ransel. Isinya mulai dari logistik, loyang, terpal hingga seekor ayam hidup. Mereka adalah para penambang rakyat. Sungai Taluditi menjadi jalur lintasan mereka dan pintu masuknya adalah Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Desa ini salah satu desa transmigrasi sekaligus penyangga hutan Pohuwato.

Pagi di penghujung April 2016 itu, sebelum menuju lokasi tambang yang bisa ditempuh jalan kaki dua hari dua malam, para penambang rakyat beristirahat di sebuah rumah panggung pinggiran hutan. Pemiliknya adalah Abang, lelaki Gorontalo bernama lengkap Abdul Hasan.

 

Kebun kakao milik warga di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Foto: Christopel Paino

Kebun kakao milik warga di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Foto: Christopel Paino

 

Abang usianya 53 tahun. Dia seorang diri tinggal di situ. Tahun 1998 hingga 2001 dia bekerja sebagai karyawan perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) Wenang Sakti. Dia hapal seluk beluk hutan Taluditi. Setelah perusahaan itu hengkang, Abang memilih menghabiskan hidupnya sebagai petani.

“Luas kebun saya tujuh hektare.”

Di kebunnya, Abang menaman macam-macam, mulai kelapa, jagung, kakao, ubi, dan pisang. Namun belakangan, Abang resah. Setengah dari luasan kebunnya masuk kawasan hutan. Dia kaget ketika tim dari Dinas Kehutanan dan instansi terkait mematok pal batas di kebunnya. Padahal, Abang sedang mengajukan ke kepala desa agar mendapatkan bukti kepemilikan yang sah terkait status kebun tersebut.

“Pal batas dibuat 2012 lalu dan kebun saya masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).”

Meski pal batas berada di tengah kebun Abang, bukan berarti tak ada lagi kebun di seberangnya. Jika masuk ke dalam hutan, ada lahan warga lainnya. Seperti milik Nining Yuningsih, perempuan transmigran asal Jawa Barat dan Yosias Katelu, pria paruh baya asal Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, yang tak pernah injak kampung halamannya.

Nining memiliki lahan seluas 1,5 hektare yang ditanami padi, jagung, rica, dan kakao. Dia  bukanlah warga Desa Mekarti, tapi warga trans di UPT Marisa V Sub B. “Lahan kami di sana diambil sawit, kami diberi lahan di sini.”

Nining tak tahu kalau lahan tersebut masuk kawasan hutan. Dia mengaku diberi Dinas Transmigrasi. Jika tidak demikian, Nining mengaku tak bisa bertahan hidup, karena sudah tidak mempunyai lahan lagi. “Warga trans seperti saya yang mempunyai lahan di sini sekitar 15 orang,” sebutnya.

Sementara Yos, panggilan Yosias, memiliki lahan dua hektare lebih. Kakao tetap menjadi andalan bagi pemilik lahan di kawasan hutan HPT ini. Selain itu, Yos terkenal sebagai pemburu ulung mulai babi hutan, anoa, hingga ular piton, dapat ditangkapnya.

“Saya juga mengajukan surat pengukuhan tanah ke kepala desa, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ucap Yos. Menurutnya, rata-rata pemilik lahan yang berada dalam kawasan hutan itu sekitar satu hingga dua hektare.

Soeharto, Kepala Desa Mekarti Jaya, mengakui kesulitan menghadapi persoalan kebun warga yang berada dalam kawasan hutan, terutama dengan adanya lahan transmigrasi. “Luas lahan warga, khususnya transmigrasi, yang masuk kawasan hutan sekitar 15 hektar.”

Menurutnya, awalnya mereka menolak kedatangan para transmigran yang mengolah lahan di hutan tersebut, namun Soeharto mengaku tidak bisa melawan perintah camat yang akhirnya membolehkan lahan digarap.

“Tapi lahan yang digarap warga itu hanya hak pakai saja, bukan hak milik.”

 

Para penambang rakyat menjadi desa mekarti jaya sebagai pintu masuk menuju lokasi mencari emas. Foto: Christopel Paino

Para penambang rakyat menjadi desa mekarti jaya sebagai pintu masuk menuju lokasi mencari emas. Foto: Christopel Paino

 

Dibujuk Sawit

“Kenapa tidak kerja di perusahaan sawit?” pertanyaan itu diajukan Fajar Kaprawi dan Nur Indah Ristiana, staf Burung Indonesia yang berbincang dengan Abang di teras rumahnya.

“Pengalaman saya kerja di perusahaan, hanya menjadi buruh. Lebih baik jadi petani,” kata Abang.

Menurutnya, sawit hanya mempersempit lahan masyarakat. Sementara dengan menjadi petani, Abang mengaku bisa bekerja tanpa beban. Belum lagi penguasaan lahan perusahaan sehingga tak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menjadi buruh.

Hingga saat ini, bujuk rayu sawit di Desa Mekarti Jaya selalu gagal. Masyarakat bersikukuh menolak masuknya investasi sawit ke desa mereka. Bahkan pada 2014, masyarakat pernah menebang 36 batang sawit yang sudah di tanam di lahan warga.

“Warga tak ada yang menjual tanah ke perusahaan sawit, tiba-tiba langsung di tanam. Perusahaan datang berdasarkan sertifikat, kami berdasarkan peta. Ternyata yang menjual itu dari desa tetangga,” ungkap Soeharto.

“Kami sudah mengirim surat tiga kali ke perusahaan, camat, polsek, hingga polres, tapi tidak ada tanggapan. Di kemudian hari, perusahaan mengaku bersalah,” katanya lagi.

Sawit menurut warga tidak cocok ditanam di Mekarti Jaya. Masyarakat lebih senang dengan kakao yang sudah belasan tahun menjadi andalan ekonomi mereka.

Mekarti Jaya merupakan desa di kawasan hutan yang masuk bentang alam Popayato-Paguat yang dianggap sebagai daerah penting bagi keragaman hayati. Burung Indonesia dengan program Restorasi Ekosistem menjadikan Mekarti Jaya sebagai salah satu fokus kerja mereka, dan mendorong masyarakat yang berbatasan dengan wilayah hutan tersebut agar lebih mengembangkan perkebunan kakao.

 

Pal batas HPT yang masuk dalam kebun milik Abang di Mekarti Jaya. Foto: Christopel Paino

Pal batas HPT yang masuk dalam kebun milik Abang di Mekarti Jaya. Foto: Christopel Paino

 

Potensi kakao

“Kami menanam kakao sejak lama, artinya kami sudah berjalan dan siap lari. Kalau kita menanam sawit, ya, harus mulai dari nol lagi,” kata Soeharto beranalogi.

Menurutnya, potensi kakao sangat menjanjikan bagi masyarakat Mekarti Jaya, dengan begitu sawit tidak menjadi perhatian. Selain itu, katanya lagi, sangat aneh jika mereka yang berada di kawasan penyangga hutan menjadi kekurangan air karena tersedot perkebunan sawit.

“Perusahaan sawit pernah sosialisasi ke warga, semua menolak,” ungkap Soeharto.

Nasrohi, ketua kelompok petani mandiri, mengatakan sejak mereka jadi warga trans di Mekarti Jaya 1996, sudah banyak jenis tanaman yang mereka coba. Bahkan dia sendiri sering keluar masuk hutan sebagai penarik rotan, namun tidak ada yang bisa memberikan pendapatan yang menjanjikan untuk keluarga.

“Sejak menanam kakao, saya bisa menghidupi keluarga hingga menyekolahkan dua anak.”

Menurutnya, meski kakaonya diambil tengkulak, ia bisa merasakan untung. Pasalnya, ia menjual kakaonya dalam keadaan basah yang dijemput di kebun. Dalam bentuk basah, petani menjual sekarung seharga Rp650.000 hingga Rp750.000, tanpa ditimbang. Oleh tengkulak, biasa dijual lagi dalam keadaan kering yang harganya lebih mahal.

“Persoalan kami adalah transportasi, sehingga sebagian besar menjual dalam keadaan basah. Dalam setahun, petani dua kali panen.”

Sebelumnya, petani di Mekarti Jaya, kata Nasrohi, belum banyak yang mempunyai pengalaman. Setelah difasilitasi Burung Indonesia, beberapa petani diberikan pelatihan bahkan studi banding ke petani kakao yang dianggap berhasil di Sulawesi Selatan.

“Dengan menanam kakao, kami memiliki penghasilan tetap.”

 

Pembukaan kawasan HPT untuk kegiatan transmigrasi. Foto: Christopel Paino

Pembukaan kawasan HPT untuk kegiatan transmigrasi. Foto: Christopel Paino

 

Burung Indonesia menganggap kakao salah satu jenis tanaman agroforestry yang potensial di bentang alam Popayato-Paguat. Sebagai bagian dari program Restorasi Ekosistem dan tindak lanjut dari Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD), Burung Indonesia Program Gorontalo telah melakukan fasilitasi terhadap usaha tani kakao di wilayah ini sejak 2015.

Abdulah Diko, fasilitator Desa Mekarti Jaya dari Burung Indonesia menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas kakao dari wilayah kecamatan Taluditi, termasuk Mekarti Jaya, Burung Indonesia membentuk tim yang disebut ICS (Internal Control System). Tujuannya sebagai penjamin mutu kakao dari kelompok yang sudah dibentuk, agar standar mutu kakao terjaga dan mampu menaikan harga kakao itu sendiri.

“Ke depan arahnya adalah sertifikasi dan budidaya kakao berkelanjutan. Untuk mencapai target ini, petani sudah dilatih dalam hal peningkatan kapasitas dan melihat peluang pasar. Tahapan sekarang adalah memperbaiki mutu kakao,” jelas Diko.

Menurutnya, standar mutu kakao yang dijamin ICS telah memenuhi aspek pemberdayaan, lingkungan, ekonomi, sosial, kesetaraan gender dan pelibatan generasi muda.

“Termasuk yang dinilai itu penggunaan obat kimia, kebun warga yang tidak boleh masuk dalam kawasan hutan, atau petani yang masih berburu satwa liar.”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012, perkebunan kakao di Provinsi Gorontalo terdapat di tiga kabupaten yakni Pohuwato dengan luas 2.414 hektare dan produksi 2.166 ton, Kabupaten Boalemo seluas 636 hektare dan produksi 307 ton, serta Kabupaten Gorontalo Utara 175 hektare dan produksi 156 ton.

Sementara berdasarkan survei lapangan Burung Indonesia yang dilakukan Juli-Oktober 2012, di Desa Mekarti Jaya terdapat sebanyak 228 petani kakao yang bekerja di lahan seluas 328 hektare, dengan produksi 328 ton setiap tahun. Angka itu merupakan yang terbanyak di Kecamatan Taluditi, dan jadi penyumbang produktivitas kakao untuk Kabupaten Pohuwato.

 

 

Begini, Kondisi Nyata Tambang Batubara di Kalimantan Timur

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Foto: Jatam Kaltim

 

Koalisi Anti Mafia Tambang Kalimantan Timur (Kaltim) yang terdiri atas Jatam Kaltim, Pokja 30, Imapa Unmul, Sema IAIN  Samarinda, FNKSDA Kaltim, Walhi Kaltim, Aman Kaltim, TKPT, LMND Kaltim, Gusdurian Kaltim, GMNI Samarinda, Mapala Plankthos dan Naladwipa Institute menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.

Aksi yang ditandai dengan membentang spanduk bertuliskan “Waktumu Sudah Habis Gubernur’ ini bertujuan mengingatkan dan mendesak Gubernur Kalimantan Timur untuk segera bertindak. Mencabut izin tambang bermasalah dan yang tidak bersertifikat clear and clean (CnC).

Rilis data yang disampaikan koalisi, mengacu hasil Koordinasi dan Supervisi KPK Bidang Mineral dan Batubara (Korsup KPK) yang dilaksanakan Rabu (06/04/2016) di Balikpapan, menunjukkan masalah yang belum terutarai yaitu tunggakan piutang dan jaminan reklamasi (jamrek) para pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Selain itu, banyak para pemegang IUP tidak mempunyai NPWP dan operasi pertambangan batubara menyasar hutan konservasi serta hutan lindung.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, dalam keterangannya mengungkapkan, urusan CnC di Kaltim, IUP yang telah mengantongi sertifikat berjumlah 412 eksplorasi dan 422 operasi. Sementara yang  belum mengantongi sertifikat CnC berjumlah  250 IUP eksplorasi dan 44 operasi.

Menurutnya, sejak dilaksanakan Korsup KPK dari 2014 hingga akhir 2015, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Provinsi Kalimantan Timur. “Tercatat, hingga April 2016, ditemukan 1.205 IUP yang kurang bayar dengan tunggakan iuran tetap selama 2013-2015 sebesar Rp288,17 miliar. Sementara, piutang royalti Rp46,41 miliar. Total tunggakan IUP terhadap negara sejumlah Rp335,13 miliar,” papar Bambang.

Dalam Korsup KPK dinyatakan batas atau tenggat waktu bagi gubernur se-Indonesia untuk melakukan evaluasi dan rekonsiliasi status CnC serta pencabutan izin IUP yang tidak CnC adalah 12 Mei 2016.

 

Foto 4

 

Tambang bermasalah

Koalisi menyebut, kategori CnC dan non CnC sebenarnya tidak relevan untuk Kalimantan Timur karena banyak pemegang IUP yang masuk kategori CnC ternyata bermasalah di lapangan.

“Evaluasi pencabutan izin mesti diluaskan, tak hanya bagi perusahaan tambang yang non CnC tapi juga tambang bermasalah. Koalisi tetap akan mengawal momentum batas waktu 12 Mei 2016 sebagai batas akhir gubernur untuk bertindak,” terang Merah Johansyah, Dinamisator Jatam Kaltim yang menjadi juru bicara koalisi.

Lebih lanjut Merah menyampaikan, koalisi menemukan 17 IUP dan PKP2B yang menyebabkan 24 anak-anak meninggal di lubang tambang maupun kawasan eks pertambangan batubara di Kalimantan Timur. “Juga terdapat 42 izin tambang yang mengkapling Tahura Bukit Soeharto,” tambahnya.

Seruan “Waktumu Sudah Habis Gubernur” adalah ungkapan terakhir dari koalisi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar melaksanakan dan menyelesaikan evaluasi seluruh IUP, sebagaimana dimandatkan PerMen ESDM No. 43 Tahun 2015.

Selain itu, merupakan tuntutan bagi  Gubernur Kalimantan Timur untuk mencegah, menegakkan hukum, mencabut izin tambang yang menyebabkan tewasnya anak-anak di lubang atau eks pertambangan batubara. Juga reklamasi atas lubang tambang, pencabutan ijin bagi tambang bermasalah yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, kawasan karst, serta kasus tumpang tindih, korupsi, pengemplang pajak dan pelaku monopoli pertambangan.

“Koalisi akan melakukan tuntutan hukum lewat gugatan Citizen Lawsuit apabila gubernur tidak memenuhi tuntutan ini,” tegas Merah.

 

Dimusnahkan! Barang Bukti Kejahatan Satwa Liar di Aceh

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan pemusnahan barang bukti kejahatan satwa bernilai miliaran rupiah yang ditangani penegak hukum sejak 2013.

Sebanyak 3 ofsetan harimau, 2 ofsetan macan dahan, 2 gading, 1 ofsetan beruang, serta kulit kucing hutan dan beruang madu dibakar bersama oleh para pejabat Pemerintah Aceh, Kejaksaan, dan Kepolisian di Banda Aceh, Senin, 23 Maret 2016. Pembakaran ini simbol perlawanan serius terhadap perburuan dan perdagangan satwa yang meningkat cukup tajam di Aceh.

 

Pemusnahan barang bukti satwa liar, Senin 23 Mei 2016, di Banda Aceh. Foto: Chik Rini

Pemusnahan barang bukti satwa liar, Senin 23 Mei 2016, di Banda Aceh. Foto: Chik Rini

 

Kepala BKSDA Aceh Genman Suhefti Hasibuan menuturkan, kegiatan pemusnahan ofsetan satwa liar ini merupakan momentum pemerintah dalam memberantas jual beli satwa dilindungi baik hidup maupun mati. “Pemerintah tidak akan mentolerir setiap pelanggaran hukum di bidang kehutanan, terutama jual beli satwa liar ilegal,” tegasnya.

Barang bukti kejahatan satwa ini berasal dari sitaan masyarakat dan juga kasus-kasus hukum yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh yang tersebar di Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, termasuk dari Pengadilan Militer di Banda Aceh. Setidaknya, lebih dari 20 orang telah divonis pengadilan sepanjang 2013-2016 dengan hukuman berkisar 4 bulan – 2,5 tahun penjara.

Menurut drh. Taing Lubis dari BKSDA Aceh, barang bukti ofsetan satwa tersebut dibakar mengingat kondisinya yang tidak utuh dan bisa menjadi sumber penyakit. Seperti ofsetan macan dahan yang semua bulunya rontok dan menyisakan kulit. Sementara kondisi ofsetan harimau juga sudah tidak utuh lagi karena ada bagian yang hilang seperti kulit dahi, hidung, kumis, dan ekornya patah.

“Banyak asumsi bagian harimau itu berdaya magis. Makanya, kita bakar untuk memastikan barang-barang itu musnah tak berbekas dan tidak bernilai lagi,” kata Taing.

 

Pemusnahan barang bukti satwa liar ini merupakan kasus yang ditangani sejak 2013 yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Foto: Chik Rini

Pemusnahan barang bukti satwa liar ini merupakan kasus yang ditangani sejak 2013 yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Foto: Chik Rini

 

Tidak semua barang bukti tersebut dimusnahkan. Beberapa yang masih bagus kondisinya dititipkan di Museum Aceh dan Visitor Centre Tahura Pocut Meurah Intan di Aceh Besar yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dan pendidikan konservasi.

Salah satu yang diserahkan ke Museum Aceh adalah  gading gajah Papa Genk. Gajah Sumatera  berumur 30 tahun itu mati dibunuh dengan cara dipasang jerat tombak pada Juli 2013 di Sampoinet, Aceh Jaya.  Kasus Papa Genk menarik perhatian Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono waktu itu, karena banyaknya protes pencinta satwa. Para pelaku sebanyak 14 orang tersebut telah divonis 4 bulan percobaan penjara.

“Kami senang mendapatkan gading “The Legend Papa Genk”. Ia memiliki nilai sejarah karena kisah terbunuhnya sangat mengharukan. Diharapkan, kisah Papa Genk bisa diabadikan di Museum Aceh sebagai pembelajaran generasi muda agar peduli pada gajah sumatera yang sudah hampir punah,” kata Afni, kurator dari Museum Aceh.

Museum Aceh juga mendapat titipan 1 ofsetan harimau sumatera dari hasil penangkapan di Aceh Tengah tahun 2013 dan tulang rahang gajah yang berasal dari kasus pembunuhan gajah di Aceh Barat pada 2014.

Untuk Tahura Pocut Meurah Intan dititipkan 2 ofsetan harimau sumatera, 1 kepala harimau sumatera, 2 ofsetan kucing emas, 2 gading sepanjang 2 meter lebih milik gajah Sadat dari  Pusat Latihan Gajah Saree yang mati karena sakit, 2 gading sitaan, ofsetan beruang madu, kepala kijang muntjak, kepala burung julang, dan tulang belulang harimau.

Barang bukti kejahatan tersebut berasal dari kasus yang pernah ditangani pengadilan militer di Banda Aceh yang melibatkan 2 oknum TNI di Aceh Tengah tahun 2013, kasus perdagangan ofsetan di Aceh Tengah tahun 2014, dan kasus perdagangan yang terjadi di Aceh Tenggara tahun 2014.

 

Sejumlah barang bukti yang ditunjukkan ini merupakan bukti tingginya perburuan satwa liar di Aceh. Foto: Chik Rini

Sejumlah barang bukti yang ditunjukkan ini merupakan bukti tingginya perburuan satwa liar di Aceh. Foto: Chik Rini

 

WWF Indonesia mencatat, Aceh merupakan salah satu daerah asal perdagangan satwa karena memiliki hutan cukup luas dengan spesies satwa yang lengkap. Menurut Wildlife Crime Team WWF Indonesia, Novi Hardianto, beberapa kasus penangkapan jual beli satwa dan organnya di Medan dan Riau, satwa-satwa itu berasal dari perburuan di Aceh. Seperti kasus penangkapan anak orangutan dan gading gajah di Pekanbaru beberapa waktu lalu, yang barang buktinya berasal dari Aceh.

“Biasanya, dari Aceh mereka menjual ke Medan sebelum membawanya ke Jakarta, Batam, Malaysia atau Singapura,” kata Novi.

Perdagangan satwa liar melibatkan jaringan yang cukup luas dan saat ini merupakan kejahatan cukup serius di seluruh dunia. Menurut data Global Financial Integrity, Washington DC, perdagangan ilegal satwa menempati urutan kelima dengan omset tertinggi setelah narkoba, pemalsuan barang, perdagangan manusia, dan minyak. Kerugian Indonesia dari kasus perdagangan ilegal satwa ini mencapai Rp9 triliun per tahun. “Ini menjadi masalah besar karena menyebabkan penurunan populasi satwa yang sebagian besar hasil tangkapan alam liar,” ujar Novi.

 

 

Cinta Mati Rajali untuk Gunung Leuser

Urusan Gunung Leuser, tanyakan saja pada Rajali Jemali. Ia paham betul, setiap lekuk gunung tersebut. Sejak 1981, Mr. Jali, biasa disapa memang sudah malang melintang di gunung yang puncaknya mencapai 3.404 meter di atas permukaan laut (m dpl).

Mr. Jali yang lahir Juli 1966, memang tidak muda lagi. Tapi, untuk persoalan mendaki, nama lelaki yang tinggal di Kedah, Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, wilayah yang menjadi salah satu pintu pendakian Leuser ini, sungguh tiada tanding.

 

Rajali Jemali yang lebih dikenal dengan Mr. Jali tidak hanya sekadar pemandu tetapi juga guru para pendaki Gunung Leuser. Foto: Junaidi Hanafiah

Rajali Jemali yang lebih dikenal dengan Mr. Jali tidak hanya sekadar pemandu tetapi juga guru para pendaki Gunung Leuser. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Tahun 1980, Mr. Jali yang saaat itu berumur belasan tahun, masih menjalankan rutinitas sebagaimana masyarakat biasa, berkebun di kaki Gunung Leuser, dan sesekali berburu berbagai jenis satwa.

Kehidupannya berubah sejak 15 Juli 1981, ketika untuk pertama kalinya ayah enam putra ini diminta menjadi pemandu warga Malaysia yang melakukan penelitian berbagai jenis burung di Taman Nasional Gunung Leuser. Taman nasional yang ditetapkan Menteri Pertanian Nomor: 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian lima Taman Nasional di Indonesia, yaitu; TN Gunung Leuser, TN Ujung Kulon, TN Gede Pangrango, TN. Baluran, dan TN. Komodo.

Berbekal peralatan seadanya, Mr. Jali yang tidak bisa baca tulis itu, berhasil mendampingi peneliti tersebut. Meskipun, ia hanya membangun tenda plastik hitam yang dipakai untuk berteduh saat hujan dan pakaian seadanya guna melawan hawa dingin. “Saya mendampingi tiga hari. Peneliti tersebut mengaku senang setelah saya temani mengelilingi hutan Leuser,” ujarnya simpel beberapa waktu lalu.

 

Pondok penginapan yang dibangun Mr. Jali untuk para pendaki, peneliti, atau wisatawan. Foto: Junaidi Hanafiah

Pondok penginapan yang dibangun Mr. Jali untuk para pendaki, peneliti, atau wisatawan. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Tak lama berselang, Rajali kembali diajak dua wartawan asal Inggris, Siemen dan David, untuk melakukan penelitian semua satwa yang ada di lembah Leuser. “Mereka yang menjuluki saya Mr. Jali, karena Rajali terlalu panjang dan susah disebut. Siemen dan David juga yang memperkenalkan saya ke dunia international sebagai guide Gunung Leuser.”

Tahun 1984, Mr. Jali bersama beberapa warga di pintu Leuser terlibat dalam pembukaan jalur pendakian Gunung Leuser yang dilakukan oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. “Saat itu Wanadri membuka jalur pendakian melalui dinding tenggara, jalur yang jarak tempuhnya terlalu jauh. Akhirnya, saya bersama beberapa warga membuka jalur lain yang jarak tempuhnya lebih dekat,” ujarnya.

Setelah itu, Mr. Jali sering dijadikan pemandu dan mulai fokus mengembangkan ekowisata. Untuk mendaki, normalnya 15 hari. Hebatnya, mendaki hingga sampai ke puncak Leuser, bahkan turun ke daerah lain seperti ke Kabupaten Aceh Selatan, ia  tidak menggunakan  Global Positioning System (GPS). “Beberapa kali pakai GPS, malah membuat kami tersesat, akhirnya saya lebih percaya pada instink dan bantuan kompas.”

 

Suasana nyaman di pondok yang dibangun Rajali. Foto: Junaidi Hanafiah

Suasana nyaman di pondok yang dibangun Rajali. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Pemandu dan guru

Mulai sering dijadikan guide oleh para pendaki dan peneliti hutan di Leuser, Jali pun mengembangkan mata pencahariannya. Tahun 1995, berbekal kredit bank, ia membangun 25 pondok di kaki Gunung Leuser untuk para pendaki, peneliti, maupun wisatawan.

Namun, pada 2002, saat Aceh dilanda konflik bersenjata, penginapan itu hangus dibakar orang tidak dikenal. Habis tak bersisa. Galau menghinggapi kehidupannya. Beruntung, salah seorang warga berkebangsaan Jerman yang juga temannya, sekitar 2007, memberikan bantuan Rp80 juta untuk membangun kembali pondok miliknya. “Lima pondok dan  peralatan mendaki gunung seperti tenda, tas dan perlengkapan lainnya saya pergunakan dari uang tadi,” ujarnya.

 

 

Mr. Jali tetap mempertahankan tata cara tradisional dan kearifan masyarakat lokal saat melakukan pendakian juga menjaga kelestarian Leuser. Foto: Junaidi Hanafiah

Mr. Jali tetap mempertahankan tata cara tradisional dan kearifan masyarakat lokal saat melakukan pendakian juga menjaga kelestarian Leuser. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Kini, tak hanya mantap sebagai pemandu, Mr. Jali juga mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian Leuser. “Coba lihat, hampir semua hutan di kaki Leuser berubah jadi kebun, kalau dibiarkan, hutan Leuser bisa jadi hanya cerita, dan masyarakat yang tinggal di kaki gunung Leuser, atau di muara sungai yang berhulu ke Leuser, siap-siap menanggung bencana. Belum lagi jerat para pemburu yang ditebar untuk menangkap satwa.”

Menurut Jali, sebagian besar masyarakat di Kedah mulai sadar menjaga hutan Leuser. Bahkan, beberapa masyarakat lokal telah dilibatkan sebagai pemandu wisata. “Masyarakat juga harus dipikirkan dari manfaat ekowisata ini, sehingga mereka tidak lagi membuka kebun di hutan. Saya hanya mampu merekrut 25 orang untuk menjadi pemandu, dan saat ini mereka telah berkali mendaki puncak Leuser,” ucapnya.

 

Kawasan TNGL yang rusak di Kabupaten Kabupaten Gayo Lues. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Syahrol Rizal, aktivis lingkungan yang juga mantan anggota Mapala UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyebut Mr. Jali bukan hanya pemandu tapi juga guru bagi mahasiswa pencinta alam. “Ia pencinta lingkungan sejati, orang Gayo Lues yang peduli Leuser.”

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Reza Fahlevi menuturkan Mr. Jali merupakan pemandu unik. Memakai tata cara tradisional dan kearifan lokal saat melakukan pendakian Gunung Leuser dan cinta mati akan hutan Leuser. “Kami terus membantunya, mengajak berkunjung ke daerah lain yang memiliki ekowisata dan telah dikelola dengan baik. Tujuannya, agar ia berkembang dan mendapatkan pengetahuan baru.”

Reza menambahkan, saat ini, USAID Lestari, sedang menjalankan program pengurangan  emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan melestarikan keanekaragaman hayati di hutan yang kaya karbon dan bernilai konservasi tinggi. Selain itu juga, membantu mengembangkan ekowisata.

“Di Aceh, mereka bekerja di Leuser. Kita berharap, mereka juga memperhatikan orang-orang yang menjaga lingkungan seperti Mr. Jali ini,” papar Reza.

 

 

Susi dan Desi Akhirnya Lulus Sekolah Alam Liar

Susi dan Desi lulus sekolah alam liar. Empat tahun lebih kedua individu orangutan (Pongo pygmaeus) ini mengenyam pendidikan di pusat rehabilitasi International Animal Rescue Indonesia atau Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di Kecamatan Sungai Awan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Di sana keduanya dilatih memanjat, mencari makan, membuat sarang serta berbagai kemampuan untuk bertahan hidup. Interaksi dengan manusia sangat diminimalisir. Proses ini dilakukan agar mereka bisa menjalani kehidupannya di alam setelah dilepaskan. Keduanya juga sudah menjalani simulasi kemampuan bertahan hidup.

Mereka selanjutnya dipindahkan ke pulau pre-release untuk dimonitoring. Pulau tersebut sebenarnya masih berada di kawasan pusat rehabilitasi YIARI. Keduanya memang dilepaskan, namun tetap diawasi.

 

Hutan Lindung Gunung Tarak, Ketapang, Kalimantan Barat, tempat pelepasliaran orangutan yang telah direhabilitasi. Foto: YIARI

Hutan Lindung Gunung Tarak, Ketapang, Kalimantan Barat, tempat pelepasliaran orangutan yang telah direhabilitasi. Foto: YIARI

 

Jumat, 20 Mei 2016 lalu, YIARI bersama Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah I (BKSDA SKW I) Ketapang dan Dinas Kehutanan melakukan pelepasan dua individu orangutan tersebut di Hutan Lindung Gunung Tarak, Ketapang. Susi adalah orangutan yang diselamatkan YIARI 2011 silam yang ketika itu sudah bertahun menjadi peliharaan warga Kota Pontianak.

Kondisinya memprihatinkan ketika diselamatkan. Di lehernya terdapat luka infeksi terbuka, bernanah dan mengeluarkan bau tak sedap. Luka yang disebabkan rantai yang mengikat kencang lehernya, bahkan ketika diperiksa, ada karet yang tertanam di kulit lehernya.

Untuk mengeluarkan karet tersebut, tim medis melakukan operasi. Tidak hanya itu, akibat rantai, ada bagian dalam organ tenggorokan Susi terluka yang membuatnya susah bernapas dan mengeluarkan suara aneh. Selama menjalani perawatan dan rehabilitasi, kondisi Susi makin membaik, tidak hanya fisik tapi juga mental.

Desi punya kisah lain. Orangutan usia 10 tahun ini berasal dari Kecamatan Simpang Hilir, Ketapang. Susi dievakuasi Maret 2012, yang merupakan peliharaan warga. Menurut pemiliknya saat itu, dia membeli Desi seharga Rp50 ribu pada 2010 dari temannya di hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit.

Hasil monitoring Susi dan Desi selama di pulau pre-release di  Ketapang menunjukkan perkembangan positif. “Kondisi Susi bagus, dia sudah mampu mencari makan sendiri dan membua sarang. Kami yakin dia akan senang berada di rumah barunya,” jelas Christine Nelson, dokter hewan asal Amerika yang telah bekerja di YIARI sejak 2012.

 

Banyak kasus yang mengancam kehidupan orangutan, satu diantaranya adalah ditangkap untuk dijadikan satwa peliharaan. Foto: YIARI

Banyak kasus yang mengancam kehidupan orangutan, satu di antaranya adalah ditangkap untuk dijadikan satwa peliharaan. Foto: YIARI

 

Karmele Llano Sanchez, Ketua Program YIARI menuturkan, Susi telah bertahun menjadi hewan peliharaan. Dirantai secara kejam sehingga memberikan efek buruk kesehatannya. Beruntung dia diselamatkan. “Ada beberapa orangutan yang kami selamatkan, tapi terlambat untuk direhabilitasi, sehingga mereka akan tetap tinggal di pusat rehabilitasi seumur hidupnya.”

Perjalanan panjang pelepasan Susi dan Desi dimulai pukul 00.00 WIB dari Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi YIARI di Sungai Awan. Perjalanan menuju Gunung Tarak itu ditempuh selama lima jam. Setelah itu, tim melanjutkan berjalan kali yang melibatkan 16 porter untuk mengangkut kandang berisi orangutan sejauh 8 kilometer. Ketika dilepas di lokasi, Susi dan Desi tampak kebingungan, namun kemudian langsung berjalan dan memanjat pohon.

 

Tim monitoring

Susi dan Desi tentu saja dipantau perkembangannya di alam bebas. Tim monitoring yang  bertugas mencatat pergerakan, aktivitas, serta jenis makanan yang dimakan. Tim ini bekerja sebelum orangutan bangun sampai tidur di sarangnya.

Selain Susi, di Hutan Lindung Gurung Tarak juga ada Helen, Prima, dan Peni yang dipantau tim monitoring YIARI. Mereka sudah dipantau dua tahun lalu dan pemantauannya akan dihentikan karena hasilnya yang positif. “Tim monitoring orangutan melakukan pekerjaan luar biasa,” jelas drh. AdiIrawan, Manager Operasional YIARI. Mereka tinggal di pondok di tengah hutan, bangun dini hari dan kembali ke pondok ketika matahari terbenam, mengikuti orangutan hampir 14 jam.

“Kami sangat senang melihat semangat dan kepedulian mereka terhadap keberlangsungan hidup orangutan. Kami yakin kehadiran mereka akan memastikan keberhasilan hidup orangutan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

 

Hutan yang terus dibuka membuat habitat alami orangutan semakin berkurang. Foto: YIARI

Hutan yang terus dibuka membuat habitat alami orangutan semakin berkurang. Foto: YIARI

 

Saat ini, YIARI menampung lebih dari 100 individu orangutan dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah sejalan dengan hilangnya habitat mereka, akibat pembukaan hutan untuk perkebunan. Ini juga menyebabkan YIARI kesulitan menemukan hutan yang aman untuk melakukan pelepasliaran.

Kami tidak bisa membayangkan masa depan orangutan kalau habitatnya hilang secepat ini. Mereka terancam oleh pembukaan hutan, kebakaran, juga perdagangan dan pemeliharaan seperti Susi dan Desi. “Jika masyarakat semakin peduli dengan populasi satwa dilindungi serta habitatnya ini, kemungkinan selamat dan bertambahnya populasi orangutan lebih besar. Meskipun, banyak individu yang harus diselamatkan,” harap cemas Karmele.

 

 

Di Sintang, 11 Izin Usaha Perkebunan Sawit Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai 147.235 hektar di Kalimantan Barat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam memperkirakan, proses ini akan terus terjadi lantaran lemahnya pengendalian proses penggunaan usaha skala besar dengan carut marutnya kebijakan peruntukan ruang.

“Selain itu, banyak areal usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, termasuk yang tidak mungkin secara legal dikonversikan seperti pada hutan lindung dan hutan konservasi,” ungkap Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, yang merupakan koordinator koalisi.

 

Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Foto: Rhett Butler

 

Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yayasan Titian Lestari melakukan investigasi lapangan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit. Terdapat 45 izin dengan luas total 578.203 hektar. “Kami melakukan analisis spasial, terdapat 11 izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dengan luas 7.256 hektar. Ini temuan awal,” kata Meidina Fadli, staf Yayasan Titian Lestari dalam pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu di Pontianak.

Adapun metodologi analisis, dilakukan dengan menghitung spasial izin yang dikeluarkan lalu di-overlay dengan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kalimantan Barat.

Kabupaten Sintang dengan luas wilayah administrasi 2.163.500 hektar memiliki kondisi hutan yang terdegradasi pada hutan dataran rendah non-rawa. Dalam kurun 2001-2010 tutupan hutannya hilang 129.992 hektar.

Tutupan hutan tersisa ini sulit dijangkau, hutan rawa dan rawa gambut, hutan konservasi dan hutan produksi yang masih ada hak pengelolaan. “Pemerintah daerah harus mensikapi, dengan melakukan evaluasi,” katanya.

 

Tumpukan buah sawit. Foto: Rhett Butler

 

Identifikasi

Yayasan Titian Lestari meminta masukan para pihak apakah tumpang tindih tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan. Ada beberapa aturan yang menegaskan hal tersebut.

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3), setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan dengan ancaman pidana pada pasal Pasal 78 Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 92 Ayat (2) Korporasi yang:  Huruf a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), huruf b; dan/atau diancam dengan hukuman pidana; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dan Pasal 18, selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:  paksaan pemerintah; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.

Dina menjelaskan, ada permasalahan untuk meyakinkan temuan awal tersebut seperti data sekunder surat keputusan perizinan perkebunan sawit di Sintang yaitu izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha. “Kami sudah ajukan permohonan informasi resmi ke sejumlah instansi di Sintang dan Provinsi Kalbar.”

Terkait permohonan itu, sudah diajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang dan upaya gugatan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar. “Kami berharap, data-data yang diperlukan itu bisa dibuka karena merupakan data publik,” katanya.

 

 

Zoo Recapp, Aplikasi Pantau Kondisi Kebun Binatang yang Libatkan Masyarakat

Kematian gajah bernama Yani di Kebun Binatang Bandung (11/5/2016), menjadi keprihatinan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan satwa di wilayah ex situ. Pemeliharaan satwa di lembaga konservasi seperti kebun binatang, dinilai masih jauh dari kesejahteraan satwa.

Perkumpulan Peduli Satwa atau Indonesian Society for Animal Welfare (ISAW), mengajak masyarakat luas terlibat dalam upaya perbaikan kebun binatang. Caranya? Baru-baru ini ISAW meluncurkan aplikasi Zoo Reporting for Citizens Application (Zoo Recapp), yang merupakan aplikasi pematauan dan penilaian kondisi satwa di kebun binatang.

 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menjenguk Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, yang mati pada Rabu (11/05/2016). Sumber: Akun Facebook Ridwan Kamil

 

Kinanti Kusumawardani, Executive Director ISAW menuturkan, masyarakat perlu dilibatkan untuk membantu terciptanya perbaikan kondisi pada suatu lembaga konservasi. “Kami buat dengan metode ZEQAP (Zoo Exhibit Quick Audit Process).”

Dalam aplikasi ini, pelapor diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab, sehingga tidak perlu penilaian ilmiah dengan tes laboratorium. Laporan itu selanjutnya didata dan direkap, untuk dilihat satwa apa saja yang masuk dan kebun binatang mana saja yang harus dipantau.

Data itu akan diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). “Dari situ bisa dilihat apa saja ketidaklayakannya, apakah kondisi fisik  satwa, kandang atau makanan,” imbuhnya pertengahan pekan ini.

Ketua PROFAUNA Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, aplikasi yang melibatkan masyarakat ini merupakan langkah baik untuk transparansi pengelolaan kebun biantang. Sistem pelaporan yang mudah diakses dengan aplikasi gadget, diharapkan dapat dilakukun masyarakat yang di daerahnya memiliki lembaga konservasi semacam kebun binatang. “Tidak hanya di Bandung setelah ada kematian satwa, tapi juga di tempat lain di seluruh Indonesia.”

 

Aplikasi Zoo Recapp. Sumber: Google Play Store

Aplikasi Zoo Recapp. Sumber: Google Play Store

 

Tanpa dokter hewan

Regulasi pemeliharaan satwa di lembaga konservasi telah diatur secara rinci dalam Permenhut No. 31 Tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi, serta Peraturan Dirjen PHKA No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi.

Dalam Permenhut No. 31/2012 pasal 9 disebutkan bahwa ketersediaan dokter hewan dan paramedis sebagai tenaga kerja permanen merupakan salah satu kriteria yang mutlak dimiliki oleh kebun binatang. Di pasal 29 juga disebutkan bahwa lembaga konservasi dilarang memperagakan satwa sakit atau menelantarkan satwa, dengan cara yang tidak sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa.

 

Aplikasi Zoo Recapp yang mengajak masyarakat untuk melihat kondisi kebun binatang. Sumber: Google Play Store

Aplikasi Zoo Recapp yang mengajak masyarakat untuk memantau kondisi kebun binatang. Sumber: Google Play Store

 

Tidak adanya dokter hewan sejak setahun terakhir di Kebun Binatang Bandung, nyatanya tidak diketahui oleh Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKBSI, Tony Sumampau mengatakan, laporan yang dibuat Kebun Binatang Bandung tiga bulan sekali tidak mencantumkan perihal tidak adanya dokter hewan.

“Setiap tiga bulan mereka buat laporan ke Dirjen PHKA (sekarang KSDAE) tembusan ke PKBSI. Laporan menyebutkan populasi satwa, kalau berkurang kenapa, kalau mati apa sebabnya. Kondisi secara umum dilaporkan, tidak secara individual. Soal tidak ada dokter tidak dilaporkan.”

Tony menilai, secara umum kondisi Kebun Binatang Bandung cukup baik, karena mendapat Akreditasi B. Namun, perlu perbaikan dalam hal pengelolaan dan manajemen.“PKBSI sudah kirim tim dokter untuk bantu pengelolaan satwa, dan sekarang sudah normal,” singkatnya.

Jumlah kebun binatang di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 67 dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari jumlah itu baru 53 yang terdaftar di PKBSI, dan hanya 30 yang sudah terakreditasi.

“Upaya perbaikan kebun binatang yang dinilai buruk oleh masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah bersama PKBSI, salah satunya dengan membuat pilot project kebun binatang di Solo dan Bukittinggi,” ujarnya.

 

Kandang pelikan di Kebun Binatang Surabaya, kelebihan populasi  masih jadi persoalan yang harus diselesaikan PDTS KBS. Foto: Petrus Riski

Kandang pelikan di Kebun Binatang Surabaya, kelebihan populasi masih jadi persoalan yang harus diselesaikan PDTS KBS. Foto: Petrus Riski

 

Tata kelola

Kasus kematian satwa di Kebun Binatang Bandung bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Kejadian ini juga dialami Kebun Binatang Surabaya.

Manajemen pengelolaan yang kurang baik, terlebih bila disertai konflik antar pengurus, sering menjadi penyebab tidak terurusnya satwa. Selain itu, persoalan over populasi dan satwa single, menjadi masalah serius yang harus diselesaikan. Hal ini diakui Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Aschta Boestani Tajudin.

Menurut Aschta, luas Kebun Binatang Surabaya yang 15 hektar, dirasa tidak cukup menampung 2.200 populasi dari 182 jenis satwa yang ada. Menurutnya, penjarangan satwa dengan cara pertukaran atau pelepasliaran adalah cara yang tepat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan satwa yang ada di ex situ.

“Bagaiman mungkin komodo yang jumlahnya 78 ekor ditampung semua di lahan KBS, belum lagi pelikan sekitar 100 ekor yang hidup di kandang seadanya. Kita ingin 30 tahun kedepan, hanya ada 300 jenis satwa dengan jumlah 1.000 hingga 1.500 populasi. Untuk mengeluarkan satwa tentu itu otoritas Kementerian LHK yang didasarkan pada penilaian LIPI.”

Aschta menegaskan, pencatatan atau pendataan satwa menjadi program ke depan yang akan dilakukan. “Tujuannya tidak lain hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup satwa itu sendiri,” paparnya.

 

 

Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu

Rangkong badak yang hidup bebas di alam. Foto: Hendar

 

Petugas Balai Konservasi  Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mengevakuasi satu individu burung rangkong badak (Buceros rhinoceros) jantan, Jumat (13/05/2016). Evakuasi tersebut atas kerja sama BKSDA Kalbar dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mempawah.

“Kondisi burung yang dinamai pemiliknya Cula ini, cukup sehat. Usianya sekitar tiga tahun,” kata Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar. Lim Kuang Tang, warga Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang memelihara Cula, mengaku membeli burung tersebut dari warga setempat. “Enggang ini kita amankan di kantor BKSDA Kalbar untuk perawatan lebih lanjut. Upaya penyadartahuan tetap kita lakukan, agar warga mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan satwa dilindungi,” ujarnya awal pekan ini.

Belum lama sebelumnya, warga Mungguk Linang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, menemukan satu individu kangkareng perut putih yang telah membusuk. Ditubuhnya, terdapat banyak lubang. Diduga kuat, kematiannya akibat tembakan pemburu.

Iqbal (31), warga setempat, mengatakan enggang tersebut berukuran sekitar 15 cm dengan berat sekitar setengah kilogram. “Banyak lubang ditubuhnya, di sayapnya juga ada lubang,” kata Iqbal. Satwa tersebut tidak berhasil didapat pemburu, lantaran diperkirakan tidak langsung mati setelah ditembak.

Iyan (33), warga Batu Ampar menuturkan, masih banyak pemburu di kawasan tersebut. Bisa jadi, para pemburu tidak mengetahui jika hewan tersebut dilindungi. Dia mengaku mengetahui status konservasi hewan tersebut dari media massa. Ketika melihat foto bangkai satwa tersebut, Iyan langsung mengenalinya sebagai satwa dilindungi.

 

Kangkareng perut-putih saat bertengger di pohon penuh buah. Foto: Asep Ayat

 

Habitat hilang

Alih fungsi hutan menjadi salah satu penyebab hilangnya habitat asli rangkong. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, menyebutkan bahwa deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat mencapai 426 ribu hektar atau urutan kelima provinsi  tertinggi di Indonesia. “Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mencatat, pelepasan hutan secara keseluruhan untuk sawit hingga saat ini mencapai 5,2 juta hektar,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, koordinator koalisi.

Catatan ini, lanjutnya, masih bisa lebih luas mengingat penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan secara tidak bertanggung jawab, sering kali tidak mendasarkan pada legalitas dokumen semata. Terutama, mengingat nilai kayu yang tidak kalah tinggi, menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pemegang izin usaha perkebunan atau yang menguasai lahan tersebut. “Fakta ini menjadi dasar asumsi bahwa habitat satwa dan tumbungan dilindungi akan semakin berkurang,” paparnya.

 

Rangkong badak. Foto: Asep Ayat

 

Peran ekologis

Albertus Tjiu, manager WWF Indonesia Program Kalimantan Barat menyebutkan, jenis rangkong mempunyai peran penting dalam ekosistem. Daya jelajahnya tinggi. Selain itu, keberadaan rangkong menjadi indikator bahwa di habitat tersebut masih terdapat pohon-pohon besar dan sehat untuk mereka bersarang. “Menjaga rangkong berarti menjaga hutan, selain fungsinya sebagai penebar biji, dan menjaga emisi karbon tidak meningkat karena hilangnya hutan,” katanya, dalam workshop Jurnalis data terbuka untuk lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Di Kalimantan Barat, jenis rangkong dijumpai di kawasan Heart of Borneo (HoB) yang merupakan rumah bagi 30 hingga 40% jenis flora dan fauna dunia. Tempat hidup satwa langka seperti, orangutan, macan dahan, bekantan, berbagai jenis owa dan burung jenis rangkong hingga 15.000 jenis tanaman berbunga. “Bicara soal kawasan HoB, tidak hanya bicara mengenai kawasan Kalimantan saja. Namun juga lintas negara, yakni melibatkan Malaysia dan Brunei Darussalam,” tambahnya.

Rangkong bukan hanya dikenal sebagai burung sakti penebar biji, ia juga mendapat penghargaan khusus di hati masyarakat. Suku Dayak menganggap rangkong sebagai simbol yang berhubungan dengan dewa. Rangkong juga dianggap panglima para burung. Negara Bagian Sarawak, Malaysia, menjadikan rangkong badak sebagai maskot, sedangkan enggan gading diabadikan sebagai maskot Provinsi Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 13 jenis rangkong yang 3 jenisnya merupakan endemik Indonesia yaitu 2 jenis di Sulawesi; julang sulawesi dan kangkareng sulawesi; serta 1 jenis di Pulau Sumba yaitu julang sumba. Jenis lainnya adalah enggang klihingan, enggang jambul, julang jambul-hitam, julang emas, kangkareng hitam, kangkareng perut-putih, rangkong badak, enggang gading, rangkong papan, dan julang papua.

Semua jenis rangkong tersebut, dilindungi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No 7 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

 

Daftar 13 jenis rangkong di Indonesia dan status konservasi internasional

 

Nama Indonesia1 Nama ilmiah2 Nama Inggris IUCN3 CITES4
1.    Enggang Jambul Berenicornis comatus White-crowned hornbill NT II
2.    Rangkong Gading Rhinoplax vigil Helmeted hornbill CR I
3.    Enggang Papan Buceros bicornis Great hornbill NT I
4.    Enggang Cula Buceros rhinoceros Rhioceros hornbill NT I
5.    Enggang Klihingan Anorrhinus galeritus Bushy-crested hornbill LC II
6.    Kangkareng Hitam Anthracoceros malayanus Black hornbill NT II
7.    K. Perut-putih Anthracoceros albirostris Oriental pied hornbill LC II
8.    Julang Jambul-hitam Rhabdotorrhinus corrugatus Wrinkled hornbill NT II
9.    Kangkareng Sulawesi Rhabdotorrhinus exarhatus Sulawesi hornbill VU II
10.  Julang Sulawesi Rhyticeros cassidix Knobbed hornbill VU II
11.  Julang Sumba Rhyticeros everetti Sumba hornbill VU II
12.  Julang Emas Rhyticeros undulatus Wreathed hornbill LC II
13.  Julang Irian Rhyticeros plicatus Papua hornbill LC II


Catatan: 1. Penamaan Indonesia (Sukmantoro et al. 2007); 2. Nama ilmliah (Josep del Hoyo et al. 2014); 3. IUCN, 2015; CITES, 2015. Sumber: Rangkong Indonesia

 

 

Tim Restorasi Gambut Sumsel Berharap Semua Pihak Fokus Cegah Kebakaran

Kondisi gambut di Indonesia. Foto: Rhett Butler

 

Musim kemarau diperkirakan berlangsung akhir Mei 2016. Pemerintah dan masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) cemas bencana kabut asap terjadi. Dr. Najib Asmani, Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan, berharap semua pihak yang bekerja untuk mengatasi persoalan lahan gambut fokus pada pencegahan kebakaran dan konflik tahun ini.

“Pembasahan atau rewetting lahan gambut merupakan target utama kita sebelum musim kemarau datang. Jika kemarau datang, kita fokus pada upaya pencegahan kebakaran, termasuk melakukan upaya pembasahan lahan,” kata Najib kepada Mongabay Indonesia, Rabu (18/05/2016).

“Selain itu, usaha-usaha pencegahan konflik juga sangat penting. Artinya, percuma jika kita langsung melakukan penghutanan tapi kemudian terbakar dan menimbulkan konflik,” lanjutnya. Setelah kebakaran tidak terjadi, dan lahan gambut basah, baru dilakukan penghutanan.

Terkait dengan target tersebut, Najib berharap semua pihak, baik itu organisasi masyarakat sipil (CSO), NGO, lembaga pemerintah, yang tengah melakukan berbagai upaya perbaikan lahan gambut di Sumsel untuk berkoordinasi dengan TRG Sumsel.

Selain tidak terjadi “tumpang tindih” kegiatan, “Koordinasi penting agar tahu apa, siapa, dan di mana dilakukan. Koordinasi diperlukan agar kerja menjadi efektif dan target restorasi benar-benar optimal,” katanya.

“Kita tidak akan menghalangi semua niat baik terhadap persoalan lahan gambut di Sumsel. Itu memang dibutuhkan. Tapi alangkah sayangnya niat baik tersebut mengalami hambatan teknis di lapangan sebagai akibat tidak terbangunnya koordinasi atau komunikasi,” kata akademisi dari Universitas Sriwijaya ini.

 

Peta Indikatif Restorasi dan Kawasan Hidrologis Gambut Sumatera Selatan. Peta: WRI dan Deltares 2016

 

Rewetting lahan gambut

Sebelumnya, Dr. Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut (BRG) berharap Tim Restorasi Gambut di Indonesia jangan dahulu melakukan penanaman (revegetasi) di lahan gambut yang akan direstorasi. Yang pertama dilakukan adalah penataan hidrologis atau rewetting lahan gambut yang rusak tersebut.

“Percuma dilakukan penanaman jika hidrologisnya belum ditata. Percayalah, pasti akan terbakar lagi. Entah tahun depan atau lima tahun lagi,” kata Harris saat berdiskusi dengan pengurus TRG Sumatera Selatan di Kantor Bappeda Sumsel, Jalan Kapten Ahmad Rivai Palembang, Senin (16/05/2016).

Dijelaskan Harris, persoalan kebakaran lahan gambut yang terjadi selama 18 tahun terakhir, dikarenakan hidrologis lahan gambut tidak lagi baik. Itu dikarenakan alih fungsi lahat gambut yang tidak memperhatikan tata hidrologisnya.

Seperti yang diketahui, Sumatera Selatan merupakan satu dari delapan provinsi di Indonesia, yang menjadi target restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektare. Lahan gambut di Sumatera Selatan yang akan direstorasi itu seluas 400-an ribu hektare selama lima tahun (2016-2021). Lokasinya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba). Sedangkan provinsi yang lahan gambutnya akan direstorasi selain Sumatera Selatan adalah Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Utara, serta Papua.

“Ya, memang seperti itu. Makanya, Sumatera Selatan sejak dua tahun lalu selalu berupaya melakukan pencegahan kebakaran. Komitmen menata lahan gambut juga dilakukan setahun lalu, sebelum BRG terbentuk,” kata Dr. Robiyanto R. Susanto, Ketua Tim Ahli TRG Sumsel.

Robiyanto berharap terjadi komunikasi yang baik antarpihak dalam mengatasi persoalan lahan gambut. “Baik itu pemerintah pusat,  provinsi, kabupaten dan kota, CSO, NGO, kepolisian, TNI, maupun perusahaan, sehingga kinerja menjaga dan memperbaiki lahan gambut berjalan optimal,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya yang membangun Museum Rawa di Kabupaten Banyuasin ini.

 

Burung, Makhluk Sensitif Terhadap Perubahan Iklim

Dara-laut sayap-putih. Foto: Khaleb Yordan

Dara-laut sayap-putih. Foto: Khaleb Yordan

 

Burung merupakan makhluk penting yang mampu menandai adanya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Peneliti dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia, Nurul Winarni, coba menjabarkan vitalnya peran burung sebagai indikator perubahan iklim tersebut. Menurut Nurul, burung sangat sensitif jika terjadi perubahan di lingkungannya.

“Ini disebabkan burung punya keterkaitan tertentu pada habitat yang cukup spesifik atau pada sumber makanan tertentu. Banyak jenis pohon buah atau serangga yang jadi sumber pakannya juga dipengaruhi iklim,” ujarnya melalui surat elektronik kepada Mongabay, Minggu, 15 Mei 2016.

Terjadinya perubahan pasokan makanan, hal ini juga akan mempengaruhi burung. Nurul mencontohkan bagaimana bergesernya tempat-tempat sumber pakan yang tersedia. Pada daerah beriklim subtropis, kata pengajar biologi konservasi ini, biasanya akan sangat mudah diamati terjadinya perubahan ini karena perbedaan suhu antarmusim yang cukup jelas. “Ini bisa diamati dari respon distribusi burung yang menghindar dari daerah-daerah yang suhunya makin panas. Sturktur komunitas, biasanya juga turut berubah karenanya.”

Para peneliti, kata Nurul, biasanya mengamati dalam jangka waktu panjang (long-term monitoring). Ini untuk memastikan bahwa respon memang disebabkan karena iklim yang berubah, bukan karena faktor lain.

 

Trinil lumpur- asia. Foto: Chairunas Adha Putra

Trinil lumpur-asia. Foto: Chairunas Adha Putra

 

Pengamatan yang cukup mudah dilakukan adalah dengan mengamati lokasi-lokasi perlintasan burung migrasi dan mencatat waktu kedatangan serta jumlahnya. Dengan mencatat berkala lokasi tersebut, akan terlihat apakah waktu kedatangannya dari tahun ke tahun mengalami pergeseran atau tidak. Analisa ini juga, bisa ditambah dengan data stasiun meteorology terdekat untuk melihat apakah perubahan suhu atau curah hujan berpengaruh.

Beberapa lembaga bergandeng tangan melakukan kerja sama untuk memantau perpindahan burung tersebut. Sebut saja East Asian Australasian Flyway Partnership (EAAFP) dan Wetlands International. Salah satunya, dengan memonitor burung-burung migran yang ditandai.

Dari penelitian dan monitoring itu, menurut Nurul, akan diperoleh sejumlah temuan, mulai perpindahan atau hilangnya spesies tertentu. Respon juga dapat berupa pergeseran waktu migrasi (menunda atau mempercepat) hingga tidak melakukan migrasi sama sekali. Atau juga berpengaruh pada musim berbiak yang bergeser hingga telur menetas lebih cepat. “Saat telur menetas lebih cepat, kadang makanan belum tersedia sehingga menimbulkan kekurangan pakan atau lebih banyak persaingan untuk mendapatkan pakan.”

Pada burung migran serta burung-burung pantai lainnya, perubahan habitat juga sangat berdampak pada kehidupan mereka. Misalnya, lokasi-lokasi yang dahulu menjadi daerah persinggahan atau tempat mencari makan, sekarang berubah menjadi permukiman. Menurutnya, harus ada upaya bersama dalam melindungi satwa terhadap perubahan iklim. “Sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon, perlindungan hutan dari deforestasi sangat penting. Karena hutan selain sebagai habitat dan sumber pakan satwa, juga merupakan penyerap karbon.”

 

Pengamatan burung migran di Pantai Tomer. Foto: Taman Nasional Wasur

Pengamatan burung migran di Pantai Tomer. Foto: Taman Nasional Wasur

 

Migrasi

Migrasi merupakan perjalanan ribuan kilometer setiap tahun yang dilakukan kelompok burung migran yang terdiri dari burung laut, burung pantai, dan burung hutan guna mencari habitat yang sesuai untuk kehidupan mereka. Saat musim dingin melanda belahan bumi di Utara, burung-burung migran ini tebang ke Selatan, dan ketika di Utara udara kembali menghangat, burung-burung ini kembali untuk berbiak.

Pengembaraan jauh penuh marabahaya ini harus dilakukan dua kali dalam setahun. Petualangan tersebut, menurut Yus Rusila Noor dari Wetlands International-Indonesia Programme, merupakan pertaruhan hidup melelahkan demi menyambung kehidupan dan keturunan mereka. “Banyak yang tak bisa menyelesaikan perjalanannya karena lokasi tujuan untuk mencari makan telah hilang atau berubah fungsi,” ujarnya.

 

Kampanye dan Pameran foto WMBD 2016. Foto: PPBJ

Kampanye dan Pameran foto WMBD 2016. Foto: Paguyuban Pengamat Burung Jogja

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang dilewati burung air bermigrasi di jalur terbang Asia Timur – Australasia, memiliki peran penting dalam pelestarian burung ini. “Beberapa lokasi di Pantai Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua diketahui merupakan tempat persinggahan penting burung pengembara tersebut. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi burung-burung tersebut karena Nusantara ini wilayah yang disinggahi setiap tahun,” terang Yus.

Fransisca Noni dari Burung Nusantara yang mewakili panitia peringatan Hari Burung Migran Dunia (World Migratory Bird Day – WMBD) menuturkan, Indonesia pada 2016 melakukan 29 kegiatan dari Sumatera hingga Papua dengan melibatkan 700 peserta. “Peringatan kali ini yang berlangsung pada 10 Mei 2016, begitu istimewa karena video hasil karya Gorontalo Biodiversity Forum memenangkan video kontes WMBD.”

 

 

Jenis burung yang teramati selama migrasi tersebut adalah biru-laut ekor-blorok, gajahan besar, gajahan timur, trinil bedaran, trinil-lumpur asia, cerek-kalung kecil, cerek-pasir besar, cerek tilil, sikatan emas, bentet loreng, sikatan bubik, kirik-kirik laut, sikep-madu asia, gajahan pengala, trinil pantai, trinil-kaki hijau, kedidi-leher merah, dara-laut sayap-putih, dara-laut biasa, dara-laut tiram, dan dara-laut kumis.

Ancaman yang dihadapi burung petualang tersebut tidak hanya datang dari kondisi alam yang kadang tidak bersahabat, tetapi juga dari manusia yang kerap memburu, menangkap, dan memperjualbelikannya. “Sampah dan alih fungsi lahan makin menggenapi ancaman tersebut,” ujar Noni.

 

 

Cula Badak yang Ditemukan di Kalimantan Barat Itu, Ternyata…

Cula badak yang berhasil disita di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Foto: BKSDA Kalimantan Barat

 

Penemuan benda yang diduga cula badak di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, 11 Maret 2016 lalu, cukup menghebohkan banyak pihak. Keberadaan cula badak di Kalimantan ini diharapkan menjadi pijakan awal terhadap mata rantai kehidupan badak sumatera di Kalimantan.

Terlebih, kamera jebak tim survei dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Universitas Mulawarman (Unmul), Yayasan Badak Indonesia (YABI), dan WWF Indonesia berhasil mengidentifikasi delapan individu badak di Kalimantan Timur pada 2013. Ini dibuktikan dengan temuan jejak, goretan cula di pohon, pelintiran batang pohon, serta hasil kamera jebak baik foto maupun video.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Sustyo Iriyono, mengatakan pihaknya telah mengirimkan spesimen benda yang diduga cula badak tersebut ke Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkmen pada 16 Maret 2016. “Laboratorium memeriksa DNA sampel yang diterima pada 24 Maret 2016 hingga 19 April 2016,” ungkap Sustyo. Sampel berukuran 5x5x5 cm tersebut tersebut diterima pada 23 Maret 2016.

 

Badak sumatera di Kalimantan Timur yang terekam kamera jebak (Repro WWF-Indonesia) di Kutai Barat 2013 lalu. Foto: Hendar

 

Sustyo merinci, prosedur yang digunakan untuk menguji sampel tersebut adalah Genotipe spesies (genotyping) menggunakan marka DNA mitokondria (mtDNA) pada fragmen HVR spesifik untuk jenis badak. Pada fragmen gen penyandi 12$ rRNA sampel itu menggunakan mesin ABI 3130xL Genetic analyzer. Hasil pemeriksaan identifikasi DNA dilakukan dengan merujuk penentuan spesies yang dilakukan Wang dkk, tahun 2000.

“Kesimpulan yang diperoleh, hasil ekstraksi DNA sampel yang diduga cula badak itu tidak berhasil digandakan dengan menggunakan pasangan primer spesifik untuk fragmen HVR terhadap jenis badak (spesies Rhino),” jelasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, sampel tersebut tidak mengandung DNA jenis badak.

Peneliti menyebutkan, urutan nukleotida gen penyandi 12$ rRNA dengan menggunakan pasangan primer universal dari sampel tidak dapat digandakan, sehingga tidak dapat ditentukan jenis/spesiesnya. “Mungkin disebabkan adanya campuran atau kontaminasi DNA dari spesies Iain sehingga perunutan DNA tidak dapat ditentukan,” lanjut Sustyo.

Tadinya, jika benda tersebut positif cula badak, dari uji genetik itu akan terlihat berapa usia tanduk tersebut. Sehingga, kebenaraan akan keberadaan badak sumatera di Kalimantan dapat terjawab. Ini merupakan hal baru. “Terlebih, keberadaan badak di Kalimantan Barat, sejauh ini hanya diketahui dari cerita rakyat secara lisan.”

 

Jejak tapak badak yang ditemukan saat survei badak di Kutai Barat, Kaltim pada Februari 2013. Foto: WWF-Indonesia

 

Terpisah, Manajer WWF Indonesia Program Kalimantan Barat, Albert Tjiu mengatakan, sebagai peneliti dia sangat penasaran dengan fakta ini. “Kalau tulang, dipukul bisanya berdenting. Namun, laboratorium juga belum dapat menjelaskan apa penyusun benda berbentuk cula tersebut, mungkin karena kontaminasi tadi,” katanya.

Albert mengatakan, kesimpulan dari tes DNA benda mirip cula badak ini sedikit ambigu. Pasalnya, ada pencampuran DNA. Disampel itu ada minyak gaharu, ada wangi gaharu, dan yang kita tahu gaharu digunakan di upacara adat. Kemungkinan, minyak gaharu telah meresap di sampel itu. “Kita akan mengecek ke lembaga lain. Sebenarnya ini sampel apa,” paparnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, petugas Bandara Supadio Pontianak pada 11 Maret 2016 tidak tidak berkenan meloloskan barang yang dibawa penumpang yang mirip cula badak. Si pemilik barang, meninggalkan cula tersebut begitu saja dan kasusnya ditindaklanjuti oleh BKSDA Kalbar yang segera mengirimkan tim ke bandara sesaat setelah mendapat laporan tersebut.

 

 

 

Terus Bertambah, Sudah 24 Anak Meninggal di Lubang Bekas Tambang Kalimantan Timur

Lubang tambang yang teramat dekat permukiman warga membuat keselamatan nyawa anak-anak terancam. Foto: Jatam Kaltim

 

Lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur terus memakan korban. Minggu, 15 Mei 2016,  Wilson Manggala (17 tahun) dilaporkan tenggelam dan hilang di lubang PT. Surya Teknik Anugerah kontraktor dari PT. Insani Bara Persada (PT.IBP) yang terletak di KM 9, RT 18 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putra pertama dari pasangan Simon Manggala dan Julianti Batara yang bermukim di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Husein, RT 26, Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang, ini meminta izin ke orang tuanya berkumpul dengan temaan-temannya di hari Minggu tersebut.

Senny Sebastian dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang mendatangi lokasi kejadian menyebutkan, Wilson datang bersama empat teman sebayanya. Awalnya, mereka hanya berfoto di sekitar lubang. Selanjutnya, salah seorang rekan korban mengajak berenang, menyeberangi kolam lubang. Wilson menyusul, namun sekitar lima meter berenang dari tepi, ia tak kuat.

“Rekan korban berusaha menolong dengan meraih tangannya, namun tidak kuasa menyelamatkan. Wilson tenggelam,” papar Senny.

Pencarian korban dilakukan warga sekitar dan malam harinya datang tim dari BPBD Kutai Kartanegara. Tubuh Wilson tidak ditemukan hingga pencarian dihentikan pukul 00.00 Wita.

Senin, (16/05/2016) pencarian dilanjutkan. Jasad Wilson ditemukan sekitar pukul 09.00 Wita. Posisinya di tengah kolam eks lubang galian batubara yang luasnya sekitar 2 hektar dengan kedalaman 15 meter. Jasadnya dibawa ke RSUD IA Moeis untuk divisum sebagai bahan penyidikan kepolisian.

Kasus tenggelamnya Wilson menambah panjang daftar anak yang menjadi korban di lubang bekas tambang di Kalimantan Timur yang dibiarkan menganga, tanpa pengamanan. “Sudah 24 anak jadi korban sejak 2011,” lanjut Senny.

Musdalifah Adam, Corporate Secretary PT. IBP sebagaimana dimuat dalam  kaltim.tribunews.com mengatakan, perusahaan tidak menutup lubang bekas tambang yang sudah tidak aktif sejak 2013 karena pemilik lahan meminta kepada perusahaan untuk tidak menutupnya.

“Kami sebenarnya ingin menutup lubang itu, namun warga yang merupakan pemilik lahan tidak mengizinkan. Saya mendapat informasi jika lubang itu akan dibuat tambak,” ujarnya.

 

Grafis: Jatam Kaltim

Grafis: Jatam Kaltim

 

Ratusan lubang

Berdasarkan data yang dihimpun Jatam Kaltim, di Kalimantan Timur terdapat 4.464 lubang tambang dari total 1.488 Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan cakupan luas 5,4 juta hektare. Khusus di Kota Samarinda, ada 232 lubang milik 32 perusahaan yang letaknya dekat permukiman.

“Area operasi 32 perusahaan itu di bawah batas jarak permukiman sebagaimana yang diatur Permen LH No.4 Tahun 2012, jarak pertambangan dengan permukiman minimal 500 meter ,” terang Ketut Bagja Yasa, Divisi Lapor Kasus Jatam Kaltim.

Lubang bekas tambang ini tersebar di Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Sungai Pinang, Sambutan, Palaran, dan Loa Janan Ilir.

“Banyaknya lubang yang dibiarkan tanpa pengawasan, membuat risiko bertambahnya jumlah korban meski tidak kita harapkan, sangatlah besar,” lanjut Ketut.

Merah Johansyah Ismail, Dinamisator Jatam Kaltim yang Senin (16/05/2016) melalui pesan elektroniknya menyampaikan desakan agar IUP PT. IBP dicabut meminta pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan.

“Jatam Kaltim juga meminta gubernur untuk membatalkan kunjungan ke Rusia yang ke dua ini, agar lebih fokus menangani persoalan lubang tambang yang terus memakan korban.”

Merah menambahkan, Jatam Kaltim akan meminta Presiden untuk menutup atau mencabut izin perusahaan tambang bermasalah di Kalimantan Timur. “Permintaan ini akan kami sampaikan melalui Kantor Staf Presiden,” paparnya.

 

 

TNKS Bisa Dihapus dari Daftar Situs Warisan Dunia Bila Rencana Ini Dilakukan

Gunung Kerinci yang dilihat dari Kayu Aro, Kerinci, dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat. Sumber: Wikipedia

Gunung Kerinci yang dilihat dari Kayu Aro, Kerinci, dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat. Sumber: Wikipedia

 

Komite Warisan Dunia pada 2004 menetapkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage). Namun, akibat tingginya ancaman seperti perambahan, pembalakan liar, ekspansi perkebunan monokultur dan pembangunan jalan, World Heritage Committee UNESCO memasukkan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera ini (TNKS, TNBBS dan TNGL) sebagai Situs Warisan Dunia dengan status In Dangered (terancam) pada 22 Juni 2011.

Khusus TNKS, adanya rencana pembangunan jalan yang membelah kawasan ini makin memperparah kondisinya. “Adanya rencana pembangunan jalan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak menganggap penting keutuhan TNKS. Bila ini terjadi, TNKS bisa dihapus dari daftar Situs Warisan Dunia,” kata Direktur Lingkar Institut Iswadi, Rabu (11/5/2016).

Iswadi mengemukakan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Kerinci-Seblat di Bengkulu. “Bila rencana pembangunan jalan direalisasikan, laju perambahan dan luas kawasan yang dibuka semakin tinggi. Pastinya, semakin mengancam keberadaan spesies kharismatik Sumatera seperti harimau dan gajah,” tambahnya.

 

Objek wisata air terjun di TNKS. Foto: Asep Ayat

 

Koalisi Kerinci-Seblat merupakan gabungan delapan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi. Yakni, Genesis, Kanopi, Lingkar Institut, Walhi Bengkulu, Walhi Sumatera Selatan, Walhi Jambi, LTB Jambi, dan Akar Network. Koalisi ini dibentuk untuk menyikapi rencana pembangunan jalan yang membelah kawasan TNKS oleh sejumlah pemerintah daerah. “Data yang dimiliki koalisi menunjukkan ada 30 rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS,” ujar Koordinator Akar Network, Supintri Yohar.

Deputi Program Walhi Sumatera Selatan Tubagus Soleh mengatakan, rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS adalah bencana. Hal yang diperkuat oleh pernyataan Deputi Direktur Walhi Jambi Rudiansyah, rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS bisa meningkatkan potensi bencana ekologi akibat rusaknya kawasan. “Artinya, bila dikaitkan dengan masalah kemanusiaan, harusnya pemerintah daerah melakukan pembangunan yang mengurangi potensi bencana, bukan malah meningkatkan,” imbuh Rudiansyah.

 

Tiong emas atau sering disebut Hill Myna, merupakan jenis burung yang ada di TNKS. Foto: Asep Ayat

 

Dalam waktu dekat, Koalisi Kerinci-Seblat akan melakukan hearing dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya, mendesak KLHK untuk tidak memberikan izin, dan Kemendagri membatalkan sejumlah peraturan daerah yang telah memasukan rencana pembangunan jalan tersebut karena bisa dianggap melanggar setidaknya empat undang-undang dan satu peraturan presiden.

Yakni, UU No 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 41/1999 Tentang Kehutanan, UU No 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahan Hutan, UU No 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden No 13/2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. “Jangan hanya perda yang menghambat investasi yang dibatalkan, perda yang mempercepat kerusakan kawasan hutan dilindungi juga harus dihapus,” kata Koordinator Koalisi Kerinci-Seblat, Barlian.

 

30 Rencana Jaringan/Ruas Jalan yang Membelah TNKS

No Rencana Jaringan/Ruas Jalan
1 Nilo Dingin (Merangin, Jambi) – Danau Pauh (Merangin, Jambi)
2 Lubuk Gading (Solok Selatan, Sumatera Barat) – Talao (Solok Selatan, Sumatera Barat)
3 Bayang (Solok, Sumatera Barat) – Alahan Panjang/Lembah Gumanti (Solok, Sumatera Barat)
4 Surantih (Solok, Sumatera Barat) – Surian (Solok, Sumatera Barat)
5 Kambang (Solok Selatan, Sumatera Barat) – Muara Labuh (Pesisir Selatan, Sumatera Barat)
6 Pelompek (Kerinci, Jambi) – Tanah Tumbuh (Bungo, Jambi)
7 Pungut (Kerinci, Jambi) – Kayu Aro/Danau Tinggi (Kerinci, Jambi)
8 Rantau Kermas (Merangin, Jambi) – Lempur (Kerinci, Jambi)
9 Nilo Dingin (Merangin, Jambi) – Tanjung Kasri (Merangin, Jambi)
10 Lempur (Kerinci, Jambi) – Ipuh (Mukomuko)
11 Lunang (Pesisir Selatan, Sumatera Barat) – Sitinjau Laut (Pesisir Selatan, Sumatera Barat)
12 Batang Merangin (Merangin, Jambi) – Muara Siau (Merangin, Jambi)
13 Batang Merangin/Tamai (Merangin, Jambi) – Serestra/Muara Siau (Merangin, Jambi)
14 Pinang Belapis (Lebong) – Muara Madras (Merangin, Jambi)
15 Empat Jurai (Solok, Sumatera Barat)
16 Pinang Belapis (Lebong, Bengkulu)
17 Rantau Kermas (Merangin, Jambi) – Pulau Tengah (Merangin, Jambi)
18 Rantau Kermas (Merangin, Jambi) – Mukomuko (Mukomuko)
19 Lebong Tandai (Lebong, Bengkulu)
20 Pinang Belapis (Lebong, Bengkulu) – Rawas Ulu/Napal Licin (Musirawas Utara, Sumatera Selatan)
21 Napal Licin (Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan) – Muara Limau (Musirawas Utara, Sumatera Selatan)
22 Katenong (Lebong, Bengkulu) – Karang Jaya (Lebong, Bengkulu)
23 Sanggaran Agung (Kerinci, Jambi) – Muara Jernih (Kerinci, Jambi)
24 Curup (Rejang Lebong, Bengkulu) – Ulu Terawas (Musirawas Utara, Sumatera Selatan)
25 Pelompek (Kerinci, Jambi) – Rantau Pandan (Kerinci, Jambi)
26 Bayang (Solok, Sumatera Barat) – Lembang Jaya (Solok, Sumatera Barat)
27 Pungut (Kerinci, Jambi) – Tanah Tumbuh (Muaro Bungo, Jambi)
28 Sanggaran Agung (Kerinci, Jambi) – Sungai Manau (Merangin, Jambi)
29 Rantau Kermas (Merangin, Jambi) – Muara Madras (Merangin, Jambi)
30 Lebong Selatan (Lebong, Bengkulu) – Musirawas (Musirawas, Sumatera Selatan)

Sumber: Koalisi Kerinci –Seblat (2016).

 

Warisan Dunia

TNKS dibentuk dari 17 kelompok hutan yang merupakan bagian hutan lindung register tahun 1921-1926 (ditetapkan Belanda), cagar alam dan suaka margasatwa yang ditetapkan pada 1978-1981, ditambah kawasan hutan produksi. Usulan pembentukan TNKS dilakukan berdasar hasil penelitian Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam dan WWF yang disponsori FAO (Food and Agriculture Organization) pada 1977 – 1980.

Usulan tersebut ditanggapi Departemen Pertanian (kala itu membidangi sektor kehutanan), Departeman Penerangan, Menteri Negara PPLH dan Meneg Ristek dengan mengeluarkan pernyataan bersama dan konsep Strategi Konservasi Alam di Indonesia pada 6 Maret 1980. Pada Kongres Taman Nasional Sedunia III di Bali tahun 1982, pemerintah menetapkan rencana taman nasional untuk 11 kawasan, termasuk Kerinci Seblat.

Surat Menteri Pertanian No.736/ Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 menetapkan TNKS seluas 1.484.660 hektar. Dalam perkembangannya, luas TNKS berkurang menjadi 1.386.000 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 192/Kpts-II/1996 tanggal 1 Mei 1996. Akibat terjadi penyusutan, dilakukanlah revisi dengan melakukan tata batas.

 

Peta Usulan Jalan Menembus TNKS. Peta: Taman Nasional Kerinc Sebelat. Klik untuk memperbesar foto

 

Setelah pemancangan pal batas dan rekonstruksi, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 901/Kpts- II/1999 tanggal 14 Oktober 1999  menetapkan kawasan TNKS seluas 1.375.349 hektar. Lalu, berdasarkan SK Menhut No.420/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, luas TNKS menjadi 1.389.510 hektar. Pada 2003, taman nasional yang membentang di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat ini juga ditetapkan sebagai Taman Nasional Warisan Asean.

Hasil penelitian Purwanto (2015) menunjukkan, laju perambahan TNKS sepanjang 1990 – 2014 adalah 2.737 hektar/tahun. Bila dibagi tiga periodisasi, laju perambahan sepanjang 1990 – 2000 adalah 846,93 hektar/tahun, sepanjang 2000 – 2010 menjadi 1.414,20 hektar/tahun, dan meningkat tajam menjadi 10.772,65 hektar/tahun sepanjang 2010 – 2014. Diperkirakan, luas kawasan yang dirambah hingga 2014 sebesar 130.322,2 hektar.

 

Kawasan Hutan yang Membentuk TNKS

No Unit Hutan Status Tanggal Provinsi
1 Bayang HL 08-06-1921 Sumatera Barat
2 Batang Hari HL 31-01-1921 Sumatera Barat
  Kambang HL 19-02-1921 Sumatera Barat
3 Indrapura CA 09-12-1929 Sumatera Barat
  Indrapura CA 05-11-1980 Jambi
4 Sangir 1 HL 25-04-1921 Sumatera Barat
  Jujuhan HL 08-06-1921 Sumatera Barat
5 Hutan tidak berstatus TS Sumatera Barat
6 Danau Gunung Tujuh CA 1976 Jambi
7 Sangir Ulu HL 29-06-1926 Jambi
  Batang Tebo HL Jambi
  Batang Tahir HL Jambi
  Sangir Ulu SM Jambi
  Batang Tebo SM Jambi
  Batang Tahir SM Jambi
8 Batang Tebo HL Jambi
9 Batang Merangin Timur HL 29-06-1926 Jambi
10 Hutan tidak berstatus TS Jambi
11 Gunung Sumbing Masurai HL Jambi
12 Batang Merangin Barat SM Jambi
13 Bukit Tapan CA 1978 Jambi
14 Bukit Kayu Embun SM Bengkulu
15 Bukit Gedang Seblat SM 1980 Bengkulu
16 Bukit Rengas HL 08-03-1926 Bengkulu
  Hulu Sulup HL 08-03-1926 Bengkulu
17 Rawas Hulu Rakitan SM 05-07-1979 Sumatera Selatan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

 

 

Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan

Danau Sentarum. Inilah penampakan Danau Sentarum dari puncak Bukit Tekenang, Kabupaten Kapuas Hulu. Foto: Andi Fachrizal

Inilah penampakan Danau Sentarum dari puncak Bukit Tekenang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

 

Ini bukan rumah biasa. Fungsinya pun tidak seperti kebanyakan rumah yang ada. Ia semacam wadah tempat menggali informasi, sekaligus menjadi tahap awal pengolahan madu hutan organik dalam kemasan. Begitulah gambaran Rumah Workshop Madu Hutan yang akan dikelola Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

Rumah itu berdiri pada Sabtu (14/5/2016) di Dusun Semangit, Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir. “Rumah Workshop Madu Hutan ini sudah selaras dengan harapan pemerintah daerah,” kata Nasir melalui siaran pers yang dikirim Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) ke Mongabay Indonesia di Pontianak, Minggu (15/5/2016).

Menurutnya, pembangunan Rumah Workshop Madu Hutan ini menjadi salah satu upaya agar semua desa yang ada di Kapuas Hulu bisa menggali potensi masing-masing desa demi peningkatan kesejahteraan. Termasuk wilayah desa di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

Nasir menjelaskan, sebagai salah satu sub-sentra madu hutan di Kapuas Hulu, rumah workshop tersebut sekaligus menjadi Sekretariat Koperasi APDS yang sebelumnya menggunakan rumah warga. Sebelumnya, bupati juga meresmikan bangunan yang sama pada Agustus 2015, yang merupakan sub-sentra yang dikelola Asosiasi Periau Mitra Penepian di Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong.

Dengan adanya pengembangan budidaya madu hutan ini, kata Nasir, diharapkan bisa memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya sudah lama memikirkan bagaimana caranya memasarkan dan mengemas produk madu hutan dengan baik sehingga menjadi andalan Kapuas Hulu.

“Tentu saja ini bukan persoalan yang gampang. Sekarang koperasi sudah ada, namun yang menjadi kendala adalah modal awal yang digunakan koperasi untuk menalangi biaya dalam menghimpun madu hasil panen dari masyarakat,” urai Nasir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), Arief Mahmud mengatakan, meski saat ini dua taman nasional yaitu TN Danau Sentarum (TNDS) dan TN Betung Kerihun (TNBK) dilebur menjadi satu, namun pihaknya tetap akan melanjutkan komitmen melestarikan TNDS bersama masyarakat yang tinggal di dalam kawasan.

 

Salah satu perkampungan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, Kapuas Hulu. Foto: Andi Fachrizal

Salah satu perkampungan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, Kapuas Hulu. Foto: Andi Fachrizal

 

Pada 2014, Balai TNDS bersama Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan Tropical Forest Conservation Act (TFCA Kalimantan) menggagas membangun rumah workshop madu yang berfungsi sebagai pusat informasi mengenai pengelolaan madu hutan di Danau Sentarum.

“Potensi lebah madu yang ada di TNDS luar biasa. APDS bersama sub-sentra yang lain, telah melakukan upaya membudidayakan lebah madu, sehingga sangat wajar jika kita mendorong budidaya madu hutan semakin hari semakin baik. Kita bersama masyarakat, memberdayakan potensi yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat atas keberadaan TNDS,” kata Arief.

Manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di antaranya peningkatan harga madu hutan yang dihasilkan dari Danau Sentarum. Tren pertumbuhan harga pun, untuk saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tentu itu semua berkat kerja sama dan sinergi semua pihak, baik itu pemerintah kabupaten, masyarakat, taman nasional, dan LSM yang tak henti memberikan pendampingan kepada masyarakat supaya kualitas madu hutan semakin meningkat,” kata Arief.

Kerja sama itu, merupakan yang pertama kalinya dilakukan semua pihak, khususnya di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Untuk itu, tambah Arief, di sisi lain keberadaan dan kelestarian taman nasional harus tetap terjaga, supaya manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, termasuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan saat musim kering.

 

Seorang petani madu sedang memerlihatkan tikung miliknya sebelum dipasang di danau dan menjadi tempat bersarang lebah madu (Apis dorsata). Foto: Andi Fachrizal/Dok. Mongabay Indonesia

Seorang petani madu sedang memerlihatkan tikung miliknya sebelum dipasang di danau dan menjadi tempat bersarang lebah madu (Apis dorsata). Foto: Andi Fachrizal/Dok. Mongabay Indonesia

 

Manfaat Rumah Workshop

Sementara itu, Presiden APDS, Basriwadi mengatakan, dengan adanya rumah workshop diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan pengembangan madu hutan ke depannya. Pembangunan rumah workshop tersebut, tak terlepas dari dukungan taman nasional yang dituangkan dalam nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama.

Pembangunan fisik rumah workshop tersebut, dibangun oleh pihak taman nasional, sedangkan isi  dalamnya difasilitasi TFCA Kalimantan. Selain itu, bangunan workshop juga dilengkapi dengan panel surya dengan kapasitas daya 3.500 watt yang berfungsi sebagai sumber energi yang digunakan dalam proses pengolahan madu hutan.

Peran Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan Badan Pengelolaan DAS Kapuas sangat penting dalam pengembangan kelembagaan sub-sentra maupun sentra madu hutan di Kapuas Hulu.

“Dengan adanya rumah workhsop ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pengembangan madu hutan, yang merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat di kawasan danau selain pengelolaan sumber daya dari sektor perikanan,” jelas Basriwadi.

 

Tikung atau sarang lebah buatan petani. Sebelum dipasang, kayu pilihan itu, cerinap, tembesu, medang, diolah menyerupai papan agak melengkung selebar 18 centimeter. Panjang tikung rata-rata dua meter. Foto: Edhu/WWF-Indonesia Panda Click

 

 

Asosiasi periau tertua

APDS adalah salah satu asosiasi tertua di Kapuas Hulu yang berdiri sejak 2006. Pada awal pembentukannya, APDS baru beranggotakan lima periau dengan jumlah anggota 86 orang. Saat ini, jumlah anggota APDS mencapai 15 periau, dengan jumlah anggota mencapai 305 orang. Periau merupakan kelompok tradisional pemanen madu hutan di Kapuas Hulu. Satu periau biasanya beranggotakan 10 hingga 25 orang.

AOI Regional Kalimantan Barat yang terdiri dari enam lembaga di antaranya Yayasan Dian Tama, Perkumpulan Kaban, Yayasan Riak Bumi, PRCF Indonesia, APDS dan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, melakukan pendampingan sejak Juni 2014 melalui proyek Pengembangan Madu Hutan Organis Kapuas Hulu AOI-TFCA selama dua tahun. TFCA Kalimantan sendiri, mulai bekerja di Kapuas Hulu melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas Hulu.

 

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengamati madu hutan dalam kemasan, seiring peresmian penggunaan Rumah Workshop Madu Hutan di Dusun Semangit, Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau. Foto: Dok. Asosiasi Periau Danau Sentarum

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengamati madu hutan dalam kemasan, seiring peresmian penggunaan Rumah Workshop Madu Hutan di Dusun Semangit, Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau. Foto: Dok. Asosiasi Periau Danau Sentarum

 

Produksi sentra madu hutan Kapuas Hulu yang meliputi kawasan TNDS, hutan desa Bumi Lestari dan Mentari Kapuas di Kecamatan Jongkong, serta Kecamatan Bunut Hilir bisa mencapai 60 ton dalam satu periode panen. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya terserap oleh koperasi sentra yang mewadahi empat koperasi primer atau sub-sentra yang ada.

Saat ini, harga madu hutan yang sudah melalui proses pengolahan bisa mencapai Rp225 ribu per kilogramnya, dengan asumsi harga berkisar Rp75 ribu dalam kemasan 250 milli liter atau setara dengan 325 gram. Madu hutan yang diproduksi APDS maupun asosiasi periau yang menjadi anggota sentra, terjamin kualitas organiknya dengan kadar air rendah di bawah 21 persen.