All posts by Akhyari Hananto

Kamuflase Unik Serangga yang Tidak Terbayangkan Sebelumnya

Ketimbang mengubah bentuk atau warna tubuh, beberapa hewan memilih membawa serta benda-benda yang akan membuat mereka membaur dengan lingkungan tempat mereka berada. Ini dilakukan sebagai langkah melindungi diri dari predator.

Beberapa serangga yang terperangkap dalam getah pohon dan terawetkan, membuktikan bila cara kamuflase tersebut sudah ada sejak setidaknya 130 juta tahun silam.

 

Rekonstruksi serangga dengan tumbuhan sebagai bentuk kamuflase. Sumber: Wang et al/Science Advance

Rekonstruksi serangga dengan tumbuhan sebagai bentuk kamuflase. Sumber: Wang et al/Science Advance

 

Sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Bo Wang dari Nanjing Institute of Geology melakukan sebuah pekerjaan besar dengan meneliti 300,000 serangga yang mereka temukan dalam fosil getah pohon.

Dari publikasi yang diterbitkan oleh Science Advances,  Wang melaporkan penemuan 35 spesimen yang menunjukkan bukti nyata tentang perilaku kamuflase. Sebagian besar dari mereka adalah serangga-seranga dari zaman Cretaceous. Sekitar 12 dari spesimen tersebut, ditemukan di Myanmar, sebagaimana dibahas dalam jurnal tersebut.

Perilaku kamuflase itu menyebar di era Dinosaurus, dimana banyak ditemukan juga serangga membawa benda-benda untuk kamuflase di tempat-tempat yang sekarang disebut Perancis dan Lebanon.

 

Larva Myrmeleontidae dari era pertengahan Cretaceous yang diperoleh dari pohon damar di Myanmar dan Perancis. Sumber: Wang et al/Science Advance

Larva Myrmeleontidae dari era pertengahan Cretaceous yang diperoleh dari pohon damar di Myanmar dan Perancis. Sumber: Wang et al/Science Advance

 

Yang menarik, serangga-serangga ini juga kreatif. Mereka tak sekadar mengambil dedaunan di dekat mereka, namun juga tulang belulang serangga lain, butiran pasir, debu tanah, tulang daun, dan sisa tumbuhan yang lain. Sehingga disimpulkan bahwa perilaku ini terjadi lebih dari sekali, dan berevolusi secara konvergen.

Bahkan, sebagaiman diberitakan di IFL Science, ada serangga yang membawa serta bangkai mangsanya yang telah dimakan bagian isinya. Perilaku ini, kemungkinan tak hanya melindungi mereka dari predator, tapi juga membuat mereka kurang diminati untuk dimangsa kembali.

 

Larva Myrmeleontidae dari era pertengahan Cretaceous yang diperoleh dari pohon damar di Myanmar. Sumber: Wang et al/Science Advance

Larva Myrmeleontidae dari era pertengahan Cretaceous yang diperoleh dari pohon damar di Myanmar. Sumber: Wang et al/Science Advance

 

Wang dan timnya juga memberikan informasi ekologi di zaman Crataceous. Misalnya, beberapa serangga membawa serta beberapa potongan pohon pakis setelah kebakaran besar di masa itu. “Hal ini memberikan gambaran antara peristiwa kebakaran besar dan produksi getah tumbuhan yang besar, dan juga adanya peristiwa kebakaran besar di ekosistem era pertengahan Cretaceous (sebelum zaman tanaman berbunga)” kata Wang.

 

 

Kerap Diburu, Hidup Burung Liar Berujung di Sangkar

Ribuan burung dari 60 jenis dijual bebas di Kalimantan Barat, termasuk celepuk reban (Otus lempiji) ini. Foto: Dok. Planet Indonesia

 

Awal Juni 2016, Kepolisian Sektor Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mengamankan 200 individu burung jenis kucica kampung (Copsyhus saularis), yang diduga dibawa dari Malaysia. Polisi menemukan burung tersebut dikemas dalam sepuluh kotak plastik, di bus antarnegara, dalam sebuah pemeriksaan rutin. Entikong merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan distrik Tebedu, negara bagian Sarawak, Malaysia.

Amat, pemilik ratusan burung tersebut yang menumpang bus SJS jurusan Kuching-Pontianak. Kepala Kepolisian Sektor Entikong, Ajun Komisaris Polisi Kartayana, mengatakan, Amat akan menjual burung-burung tersebut di Pontianak. “Harganya cukup bagus. Didukung banyak kolektor burung,” katanya. Amat merupakan pekerja di perkebunan kelapa sawit. Di daerahnya bekerja, burung tersebut masih banyak ditemukan.

Sebelumnya, 14 Maret 2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, menggagalkan pengiriman 140 individu burung berbagai jenis di Bandara Internasional Supadio, Pontianak. Burung tersebut, dibawa dari Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, menggunakan pesawat menuju Pontianak.

“Beberapa memang bukan burung yang dilindungi, tetapi prosedur pengirimannya tidak sah. Tidak dilengkapi dokumen balai karantina untuk tumbuhan dan hewan,” kata Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Sustyo Iriyono. Pemilik berinisial SH, terbukti dijerat dengan pasal 42 junto Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun SH, tidak ditahan dan hanya diberikan pembinaan.

Modus operandi dalam kasus ini adalah burung-burung dimasukkan dalam kardus yang diberi lubang di sisinya. Jenis yang terindentifikasi adalah cica-daun besar (95 ekor), murai batu (27 ekor), kucica kampung (13 ekor), beo (3 ekor), cica-daun sayap-biru (1 ekor), dan kapasan (1 ekor).

Setahun lalu, kasus yang sama juga terjadi di perbatasan Entikong. Bahkan jumlahnya lebih banyak; 400 individu kucica kampung asal Malaysia lolos di pos pemeriksaan lintas batas negara di Entikong. Burung-burung tersebut dibawa dalam kotak oleh mobil pribadi.

 

Kucica kampung (Copsychus saularis) adalah anggota keluarga Turdidae. Burung yang memiliki kemampuannya berkicau ini banyak dijumpai di pasar burung Kalimantan Barat. Foto: Dok. Planet Indonesia

 

Menipis

Riset yang dilakukan Yayasan Planet Indonesia menunjukkan, ragam jenis burung terdapat di wilayah segitiga Kalimantan Barat. Daerah itu adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau. Di tambah lagi, Sintang dan Putusibau. Di Malaysia, nilai ekonomi burung seperti kucica kampung atau murai batu tidak semahal di Indonesia.

“Survei pertama kami dilakukan 23 hari pada 92 di toko burung,” ujar Adam Miller, Direktur Eksekutif Yayasan Planet Indonesia. Survei dilakukan dua tahapan yang pertama ditemukan 4.802 individu burung, sedangkan survei kedua ditemukan 1.0627 individu.

Di daerah tersebut, kata Adam, yang banyak didatangi para penjebak yang kebanyakan adalah warga transmigrasi. “Namun, ada juga penjebak lokal. Mereka baru mengetahui nilai ekonomi burung-burung tersebut setelah melihat banyak orang luar masuk hutan.”

Upaya yang dilakukan Yayasan Planet Indonesia adalah mendekati tokoh-tokoh dan komunitas kunci, untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terlebih melindungi burung agar tetap di alam. Masyarakat belum banyak mengerti, keberadaan jenis burung tertentu merupakan predator bagi hama tanaman ladang mereka. Populasi predator yang tidak seimbang dengan makan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.

Novia Sagita, Managing Director Planet Indonesia Kalimantan Barat mengatakan, saat ini yayasannya mendampingi masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Nyiut, agar dapat mengelola masa menjebak burung di hutan. “Kita harapkan, dengan manajemen waktu berburu ke hutan, dapat memberikan kesempatan burung-burung yang ada di sana untuk berkembang biak. Walau pada dasarnya, hal itu bertentangan dengan aturan,” kata dia. Sambil memberikan dampingan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, masyarakat sekitar CA Gunung Nyiut juga didorong untuk membuat aturan adat terkait pengelolaan kawasan.

 

Cica-daun besar (Chloropsis sonnerati) yang siap dijual di pasar bebas Kalimantan Barat. Burung ini dikenal pula dengan sebutan Greater Green Leafbird. Foto: Dok. Planet Indonesia

 

Status

Adam menambahkan, berdasarkan survei, pihaknya mengidentifikasi beberapa spesies burung di Kalimantan Barat (Kalbar) yang status konservasinya berubah. “Kita akan berbagi data dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terkait status konservasi ini.”

Menurutnya, perdagangan burung di Indonesia sangat unik. Karena sudah menjadi budaya masyarakat, sulit untuk menghentikannya. Terdapat 15 spesies burung di Kalbar yang saat ini populasinya terancam. “Sebenarnya ada 20 species. Hal ini berawal dari konferensi di Singapura. Hasil dari konferensi tersebut kita bangun kelompok untuk mengidentifikasikan 20 spesies terancam seperti kucica kampung, kenari, cucak rawa, dan serindit.”

Terkait advokasi, kata Adam, dalam waktu dekat akan dilakukan lokakarya untuk para penjebak, atau pemburu. Membangun pemahaman ditingkat akar rumput, diharapkan menjadi solusi ketimbang tindakan represif. “Karena ini menyangkut mata pencaharian mereka, periuk orang kecil,” tambah Novia.

 

 

Jual Kulit Harimau Sumatera, Residivis di Aceh Ini Diganjar 3 Tahun Penjara

Polda Aceh saat menunjukkan barang bukti kulit harimau yang berhasil ditangkap dari pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh, 17 Maret 2016. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Pengadilan Negeri Bireuen memvonis Maskur, seorang residivis kejahatan satwa di Aceh, penjara 3 tahun, denda Rp50 juta, dan subsider 3 bulan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu 2,5 tahun penjara. Maskur terbukti menjual kulit dan tulang dua anak harimau sumatera yang dibunuhnya dengan cara diracun, di kebun miliknya di Linge, Aceh Tengah, Aceh.

“Ini vonis tertinggi yang pernah dijatuhkan pengadilan di Aceh untuk pelaku kejahatan satwa,” urai Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit (WCU), yang dihubungi paska sidang putusan kasus perdagangan harimau di Bireuen, Rabu (22/6/2016).

Persidangan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Effendi, SH, MH, serta hakim anggota Mukhtaruddin SH dan Rahma Novatiana SH serta jaksa penuntut umum Eko, SH dan Dede, SH.

Maskur terbukti melanggar pasal 21 junto pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam pertimbangan hakim, hukuman Maskur diperberat karena warga Takengon itu pernah melakukan kejatan serupa tahun 2014. Ia pernah divonis Pengadilan Takengon 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp10 juta, dan subsider 2 bulan.

Bersamaan dengan Maskur, hakim juga memvonis seorang warga Bireuen bernama Agus Salim dengan hukuman penjara 2 tahun, denda Rp50 juta, dan subsider 3 bulan penjara. Agus ditangkap polisi di Cot Gapu, Bireuen pada 17 Maret 2016 saat menerima dua lembar kulit harimau dan tulang-tulangnya dari Maskur.

Saat penangkapan, Maskur sempat melarikan diri, namun akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Agus Salim adalah seorang penadah dan dia berencana akan menjual kulit dan tulang harimau itu ke penampung yang lebih besar. Atas vonis ini baik jaksa dan kedua terpidana tidak melakukan banding.

 

Pemusnahan barang bukti satwa liar yang dilakukan di Banda Aceh, Senin 23 Mei 2016. Foto: Chik Rini

 

WCU mengapresiasi putusan hakim di Aceh ini karena lebih baik, yang rata-rata pelaku kejatan satwa hanya dihukum kisaran 1 tahun. Vonis di Aceh ini juga diikuti oleh vonis kasus perdagangan harimau di Bengkulu yang memberi hukuman 4 tahun penjara untuk pelaku.

“Kami mendesak hasil proses pengadilan kejahatan satwa di Aceh dan Bengkulu ini bisa diikuti oleh hakim-hakim di pengadilan lain terutama hakim di Pengadilan Negeri Tanggerang yang kerap memvonis ringan para pelaku penyelundupan satwa ke luar negeri sehingga tidak memberi efek jera,” kata Irma.

WCU selama ini aktif membantu aparat penegak hukum, membongkar kasus-kasus kejahatan satwa di Indonesia. “Dari 26 kasus kejahatan satwa yang pernah kami eksekusi, 6 diantaranya adalah  perdagangan dan perburuan harimau sumatera yang terjadi di Aceh dan Jakarta. Sebanyak 6 orang sudah pernah divonis dengan barang bukti 4 lembar kulit harimau,” papar Irma.

Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan subspesies yang masih tersisa di Indonesia. Dua subspesies lainnya yang pernah ada yaitu harimau jawa dan harimau bali telah dinyatakan punah sebelumnya. Harimau sumatera adalah satu dari 25 spesies terancam punah yang populasinya ditargetkan meningkat sebesar 10 persen. Dasar acuannya adalah, kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

Kebijakan konservasi keanekaragaman hayati. Sumber: Presentasi Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

 

 

20 Tahun Penjara untuk Terdakwa Pembunuh Salim Kancil, Cerminkan Keadilan?

 

Madasir (kiri) dan Haroyono (kanan) , terdakwa pembunuhan Salim Kancil yang divonis 20 tahun penjara. Foto: Petrus Riski

Madasir (kiri) dan Haroyono (kanan), terdakwa pembunuhan Salim Kancil yang divonis 20 tahun penjara. Foto: Petrus Riski

 

Raut muka sedih dan tegang terpancar di wajah Tijah, istri almarhum Salim Kancil, korban yang dianiaya hingga tewas oleh puluhan orang pada 26 September 2015, di Balai Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Tijah terlihat di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/06/2016), saat Hakim Ketua Sidang Jihad Arkanuddin membacakan vonis pada 2 terdakwa, Hariyono dan Madasir, otak sekaligus pelaku penganiayaan dan pembunuhan Salim Kancil.

“Vonis penjara kepada terdakwa satu Hariyono bin Salim, dan terdakwa dua Madasir alias Abdul Kholik bin Azwan, masing-masing 20 tahun,” seru Jihad seraya mengetok palu.

Tijah tidak terima dengan putusan itu, alasannya hakim meringankan hukuman kepada pembunuhan suaminya. Ia berharap besar, para pelaku dijatuhi hukuman mati demi terciptanya keadilan. “Kecewa banget, tidak sesuai dengan kelakuan mereka. Suami saya mati, harusnya mereka  dihukum mati juga, tidak boleh ada hidup.”

Hariyono, si terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Ia mengaku tidak pernah menyuruh dan merencanakan pembunuhan Salim Kancil. “Tidak pernah menyuruh, tidak seperti itu. Tidak pernah saya merencanakan pembunuhan seseorang,” ucapnya saat digelandang keluar ruang sidang.

Na’imullah, Jaksa Penuntut Umum, juga menyatakan pikir-pikir sebelum menerima atau banding terhadap putusan hakim. “20 tahun itu hukuman maksimal. Puas atau tidak, ada waktu berpikir untuk melakukan banding,” ujarnya yang merupakan Kasie Pidum Kejari Lumajang.

Tidak rela

Pembunuhan terhadap Salim Kancil dan penganiayaan terhadap Tosan, dua aktivis lingkungan asal Desa Selok Awar-awar, menurut Tijah merupakan pembunuhan berencana yang digagas Hariyono selaku Kepala Desa, dan Madasir yang merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Selok Awar-awar. Salim Kancil dibunuh karena melakukan sejumlah aksi penolakan penambangan pasir di desa mereka, yang selama ini dijalankan Hariyono.

“Saya tidak rela, tidak terima kalau hanya dihukum begini. Jumlah mereka yang menganiaya Salim Kancil sebanyak 60 orang. Bila pemimpinnya hanya dipenjara 20 tahun, bisa jadi yang lain disuruh pulang,” ujar Tijah yang ingin mengadukan kasus ini ke Presiden Joko Widodo.

 

Tijah (kanan) istri almarhum Salim Kancil hadir di persidangan. Ia menuntut pembunuh suaminya dihukum mati. Foto: Petrus Riski

Tijah (kanan) istri almarhum Salim Kancil hadir di persidangan. Ia menuntut pembunuh suaminya dihukum mati. Foto: Petrus Riski

 

Tosan, korban penganiayaan yang selamat, mengaku heran dengan putusan hakim. Dia menilai, proses persidangan sudah diatur agar pelaku penganiayaan terhadap dirinya dan pembunuh Salim Kancil diringankan hukumannya.

“Itu pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Jessica saja dituntut hukuman mati, ini kenapa Salim Kancil yang disiksa dan dibunuh di balai desa, pelakunya cuma diganjar 20 tahun penjara.”

Selain kecewa dengan putusan hakim, Tosan menganggap persidangan tidak penyentuh pokok masalah, yakni mafia pertambangan yang mengeruk sumber daya alam Lumajang. Meski disebut di persidangan, namun proses pengadilan tidak menyentuh pihak-pihak yang disebut ikut menerima aliran dana pertambangan. Tosan menduga ada keterlibatan oknum pemerintah dan aparat keamanan, sehingga kasus ini terkesan kejahatan biasa. “Pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan tolong dikesampingkan dulu, berantas saja para penambang. Saya tidak apa-apa biar pun perut saya robek, dan Salim Kancil meninggal,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto, mengaku telah memprediksi putusan hakim itu. Menurutnya, Walhi Jawa Timur sebagai salah satu Tim Advokasi Salim Kancil akan melaporkan sejumlah pelanggaran dan kejanggalan yang ditemui selama proses persidangan kepada Komisi Yudisial (KY) atau Mahkaman Agung (MA).

“Sedang disiapkan, seluruh temuan di pengadilan berupa kejanggalan dan pelanggaran,” katanya yang mendukung jaksa melakukan banding.

Rere menambahkan, kasus ini menjadi tolok ukur pengelolaan lingkungan di masa depan. Seharusnya, hukum menjadi pelindung aktivis lingkungan yang menolak pertambangan dan industri ekstarktif lain. “Kalau pengadilan kalah dari mafia pertambangan, di masa mendatang, aktivis yang melakukan penolakan pastinya tidak akan mendapat perlindungan hukum yang sesuai,” tandasnya.

 

Sumber: Facebook Walhi

 

 

Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya

Elang-laut perut-putih remaja. Foto: Khaleb Yordan

Elang-laut perut-putih remaja. Foto: Khaleb Yordan

 

Senin pagi, 20 Juni 2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat menerima beberapa satwa dilindungi. Satwa tersebut merupakan peliharaan warga, yang kemudian menyerahkannya ke BKSDA, karena mengerti bila memelihara satwa dilindungi merupakan perbuatan melanggar hukum.

Lim Tjin Hua alias Tommy, warga Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, yang memelihara dua elang-laut perut-putih (Haliaeetus leucogaster), satu elang bondol (Haliastur indus), dan satu individu elang tiram (Pandion haliaetus). Tommy juga menyerahkan tiga primata jenis owa-owa atau klempiau (Hylobates mulleri), yang terdiri dari satu induk dan dua anak.

“Pemilik memelihara elang selama satu hingga lima tahun. Dia merupakan kolektor satwa, tidak ada indikasi sebagai penyalur satwa dilindungi,” kata Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar. Sustyo menekankan agar tindakan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar serta kepemilikan satwa liar yang dilindungi undang-undang untuk kesenangan, harus bisa dihentikan.

Sustyo mengimbau masyarakat yang memelihara satwa liar dilindungi, untuk menyerahkan kepada pihak Balai agar dapat direhabilitasi dan dikembalikan ke habitat aslinya. “Tempat paling baik satwa adalah alam liar. Bukan di kandang,” kata dia. Satwa-satwa tersebut, rencananya akan dititiprawatkan sementara waktu di Lembaga Konservasi Sinka Zoo Singkawang. Khusus untuk klempiau, akan segera dileparliarkan, setelah diperiksa kesehatannya, karena masih memiliki sifat liar.

Terkait elang, Sustyo mengatakan, jenis ini termasuk satwa dilindungi. Sehingga, tidak bisa diperjualbelikan dan dipelihara bebas, mengingat secara keseluruhan di wilayah Indonesia populasi dan habitatnya sudah berkurang. “Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua jenis elang itu dilindungi,” katanya.

 

Elang bondol. Foto: Khaleb Yordan

Elang bondol. Foto: Khaleb Yordan

 

Dihubungi terpisah, Zaini Rahman yang merupakan pegiat konservasi elang menuturkan, semua jenis elang memang dilindungi. Jenis ini ditandai dari ukurannya yang agak besar hingga besar. Burung pemangsa ini memiliki paruh berkait dengan cakar kuat, yang berfungsi untuk mencabik vertebrata. “Kegiatan memelihara elang yang berkembang di masyarakat saat ini lebih ke prestise saja. Ini dampak dari kegiatan falconry yang belakangan marak,” ujarnya, Rabu (22/06/2016).

Falconry adalah memelihara elang yang digunakan untuk berburu. Kegiatan ini merupakan budaya yang berkembang di luar seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan Timur Tengah. Bahkan, di Timur Tengah, aktivitas berburu yang disebut olah raga menggunakan elang ini, telah dilakukan sejak abad ke-8 Masehi yang selanjutnya berkembang ke Eropa, terutama di kalangan bangsawan. “Di Indonesia,  falconry dilakukan untuk atraksi. Yang harus dipastikan adalah dari mana elang tersebut diperoleh? Apakah di Indonesia ada penangkaran elang? Toh, tidak semua budaya luar harus kita terima bulat-bulat,” papar Zaini.

 

Elang-ular bido ini direhabilitasi dahulu hingga setahun sebelum dilepasliarkan ke alam. Foto: Suaka Elang

Di alam, elang berperan penting sebagai top predator. Keseimbangan ekosistem akan terganggu bila elang diburu atau ditangkap untuk dipelihara. “Ekosistem kawasan akan tidak seimbang pastinya. Di satu sisi ada kemungkinan jumlah elang mengalami penurunan dan di lain sisi populasinya berlebih.”

Mengenai elang peliharaan, Zaini menuturkan, rehabilitasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelepasliaran dilakukan. Rehabilitasi ini meliputi kesehatan dan perilaku. Jangan sampai, elang yang akan dilepaskan itu ternyata berpenyakit atau cacat, sehingga tidak dapat berburu terlebih beradaptasi di alam liar. “Berapa lama waktu penyembuhan yang dibutuhkan, tergantung kondisi elang itu sendiri. Pastinya, kesehatan yang prima dan perilaku liarnya harus muncul kembali.”

 

Morfometri dan pemasangan cincin merupakan hal utama yang harus dilakukan pada elang-ular bido ini sebelum dilepasliarkan. Foto : Fransisca Noni

 

Sitaan

Hingga Juni 2016,  BKSDA Kalbar telah menerima penyerahan dan evakuasi sejumlah satwa, seperti primata, mamalia, reptili, aves, dan jenis tanaman dilindungi. Untuk primata, BKSDA melakukan evakuasi terhadap 12 individu orangutan (Pongo pygmaeus) dan 17 mamalia. Selain itu, terdapat 36 ekor reptil yaitu biawak tak bertelinga (Lanthanotus borneensis), buaya muara, tokek pakistan, ular sanca batik, sanca bola, serta ular viper.

Untuk golongan burung, BKSDA Kalbar menerima penyerahan dan evakuasi sebanyk 863 individu, terdiri dari elang, rangkong badak, kangkareng hitam, murai batu, kacer, cucak hijau, dan kerak kerbau yang kebanyakan akan diselundupkan via Bandara Supadio Pontianak. Dari golongan tumbuhan dilindungi, BKSDA Kalbar telah mengamankan sebanyak 125 rumpun, terdiri dari 37 rumpun anggrek alam dan 88 rumpun kantong semar.

 

Klempiau yang harusnya hidup di hutan, menderita akibat dikandangkan oleh manusia. Foto: Aseanty Pahlevi

Klempiau yang harusnya hidup di hutan, menderita akibat dimasukkan dalam kandang oleh manusia untuk dipelihara. Foto: Aseanty Pahlevi

 

 

Empat Tahun Penjara, Hadiah untuk Pemburu Harimau Sumatera

Dua anggota jaringan perburuan dan perdagangan ilegal harimau sumatera, Azuar Anas (AA) dan Sudirman (Sn) telah divonis oleh Pengadilan Negeri Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. AA divonis penjara 4 tahun dan denda Rp60 juta, subsider 3 bulan, dan SN divonis 3 tahun kurungan dan denda Rp30 juta, subsider 2 bulan.

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, Tyas Listiani, Suryo Jatmiko, dan Agung Hartato menyatakan AA dan Sn terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Kedua terdakwa menerima putusan tersebut,” ujar Humas PN Arga Makmur Agung Hartato kepada Mongabay Indonesia, Kamis (23/06/2016).

Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tongkagie Arief mengapresiasi putusan tersebut. “Putusan yang sangat  berani. Cukup sebanding dengan perbuatan mereka (AA dan Sn) dan sudah memihak kepentingan konservasi. Putusan ini akan memberi dampak signifikan terkait upaya pelestarian harimau sumatera di TNKS.”

 

Kulit harimau sumatera yang diamankan dari pelaku, yang merupakan anggota Jaringan Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. KLHK

 

Menurut Arief, dampak penangkapan AA dan Sn pada Jumat (8/01/2016) yang didukung pemberitaan media telah menurunkan aktivitas perburuan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di sekitar TNKS hingga 40 persen, hingga awal Juni 2016. “Apalagi dengan adanya putusan pidana 4 tahun penjara, dampaknya akan lebih signifikan. Saya juga berharap, para stakeholder ikut mendukung putusan ini sebagaimana dukungan media,” tambah Arief.

Field Manager PHS-KS Dian Rusdianto turut mengapresiasi putusan tersebut. “Bisa dikatakan, putusan ini adalah rekor selama UU No 5 tahun 1990 diundangkan, terkait perburuan dan perdagangan ilegal harimau sumatera. Putusan ini paling tinggi di Indonesia.”

Khusus perburuan di sekitar kawasan TNKS, sambung Dian, putusan ini melampaui putusan PN Arga Makmur 2005 untuk perkara serupa. Saat itu, terdakwa divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 ribu. “Bedanya, untuk perkara 2005 itu, ada barang bukti berupa senjata api rakitan atau kecepek. Sehingga, terdakwa juga dikenakan UU Darurat.”

Dian juga mengatakan, pidana penjara yang terbilang tinggi ini akan berdampak signifikan terhadap upaya pelestarian harimau sumatera di kawasan TNKS. “Biasanya, dampak penurunan aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal harimau sumatera pasca-putusan terasa minimal setahun. Mudah-mudahan, dampak putusan yang tinggi ini akan memberikan efek jera bagi pelaku dan pemburu yang masih berkeliaran.”

 

Pelaku bersama barang bukti kulit harimau sumatera, saat ditangkap tim PHS-KS dan Polres Mukomuko, 8 Januari 2016. Foto Dokumen KLHK

Pelaku bersama barang bukti kulit harimau sumatera, saat ditangkap tim PHS-KS dan Polres Mukomuko, 8 Januari 2016. Foto: Dok. KLHK

 

Jual 8 harimau sejak 2011

AA dan Sn ditangkap di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Jumat (8/1/2016), dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat (PHS-KS) bersama Polres Mukomuko. Penangkapan itu disertai barang bukti berupa satu tas berisi kulit harimau dalam keadaan basah karena telah direndam spiritus dan satu tas berisi tulang belulang seekor harimau sumatera yang sudah dibakar.

Penangkapan tersebut hasil kerja keras tim PHS-KS yang telah melakukan investigasi dua tahun. Dalam operasi penangkapan, anggota tim menyamar sebagai pembeli dan membuat janji bertemu Sn di rumah makan Sinar Pagi, di simpang Penarik pukul 18.00 WIB. Melihat kondisi rumah makan ramai, mereka pindah ke Hotel Harmoni. Di perjalanan, Sn diperlihatkan uang Rp60 juta.

Sn, lalu menelpon AA untuk mengantarkan barang melalui Za, di depan Hotel Harmoni pukul 18.30 WIB. Setelah penyerahan barang, mereka pun ditangkap. Selanjutnya, Sn diminta menelpon AA untuk bertemu di simpang Penarik. AA dibekuk pukul 21.30 WIB. Setelah diperiksa, Za dilepas karena tidak mengetahui isi tas yang diantar dan tidak beri upah, ia hanya menuruti perintah AA yang tak lain adalah bapaknya. Dari pemeriksaan, AA dan Sn mengaku sudah menjual delapan harimau sumatera sejak 2011.

 

Barang bukti berupa tulang belulang  harimau sumatera yang disita dari pelaku. Foto: Dok KLHK

Barang bukti berupa tulang belulang harimau sumatera yang disita dari pelaku. Foto: Dok. KLHK

 

 

Pedagang Kulit Harimau di Aceh, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Polda Aceh saat menunjukkan barang bukti kulit harimau yang berhasil ditangkap dari pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Dua warga Aceh dituntut hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta, dan subsider 3 bulan di Pengadilan Negeri Bireuen. Mereka dipidana karena memperdagangkan tulang dan kulit dua anak harimau sumatera yang dibunuh di Aceh Tengah.

Polisi dibantu Wildlife Crime Unit (WCU) menangkap pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen pada 17 Maret 2016. Saat itu, Maskur (pelaku) hendak menjual tulang dan kulit harimau kepada Agus Salim sebagai penadah. Dua anak harimau itu dibunuh oleh Maskur dengan cara meracun di kebun miliknya di Desa Kemerling, Kecamatan Linge, Aceh Tengah pada Desember 2015.

Pada 2014, Maskur pernah ditangkap polisi di Takengon dengan barang bukti berupa 1 ofsetan kepala harimau sumatera, 2 ofsetan kucing emas, kepala kambing hutan, kepala kijang muntjak, kepala burung julang, kulit beruang madu dan kucing emas, serta gigi beruang. Itu merupakan kasus penangkapan barang bukti kejahatan satwa terbesar yang pernah dilakukan oleh polisi di Aceh. Maskur divonis hukuman penjara di bawah satu tahun.

Irma Hermawati, Legal Advisor WCU, yang dihubungi Selasa (21/6/2016) menyampaikan harapannya, hakim memvonis pelaku dengan hukuman maksimal. Mengingat, Maskur telah melakukan kejatan serupa dalam rentang waktu tidak begitu lama.

“Harapan kami, hakim bisa melakukan terobosan dengan menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa bukan pemain biasa. Sudah lama pula mereka melakukan aksi ini,” kata Irma.

Proses persidangan terhadap pelaku kejahatan satwa itu telah berlangsung lima kali dengan menghadirkan saksi ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Persidangan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Effendi, SH, MH, serta hakim anggota Mukhtaruddin, SH dan Rahma Novatiana, SH yang diketahui merupakan hakim bersertifikasi lingkungan. Ia pernah menjadi hakim dalam kasus pembakaran lahan gambut oleh PT. Kallista Alam di Rawa Tripa. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Eko, SH dan Dede, SH.

Sejak tiga tahun terakhir, polisi dan pengadilan militer telah mengungkap empat kasus perdagangan dan kepemilikan ofsetan harimau dan bagian tubuh lainnya di Aceh. Namun, hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan. “Aceh merupakan daerah merah sebagai sumber spesies asli Indonesia yang menjadi target perdagangan ilegal satwa liar. Kami berharap aparat polisi hutan bisa bersinergi dengan kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan penangkapan,” kata Irma.

 

Perburuan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terus terjadi membuat populasinya menurun. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Seperti yang pernah diberitakan Mongabay, pada 17 Maret 2016, Polda Aceh menangkap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera di kawasan Cot Gapu, Kabupaten Bireuen. Penangkapan dilakukan setelah polisi menyamar sebagai pembeli dan mengajak pelaku bertemu.

Saat ditangkap, dari pelaku bernama Agus Salim warga Kabupaten Aceh Besar, didapati dua kulit harimau termasuk tulang-tulangnya. Sementara satu pelaku yang sebelumnya melarikan diri, Maskur, menyerahkan diri pada 22 Maret 2016.

Kasubbid Tipiter Reskrimsus Polda Aceh AKBP Mirwazi saat itu mengatakan, harimau yang dibunuh untuk diambil kulitnya tersebut, berumur sekitar lima sampai delapan tahun. “Pelaku dijerat  Pasal 21 ayat 2 (a dan b) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya junto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.”

 

 

Kesempatan Giring Kembali ke Alam Liar Selalu Ada

Erni Suyanti Musabine ketika merelokasi Giring ke kawasan TWA Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara pada 28 Oktober 2015. Foto: Dok. BKSDA Bengkulu

 

Giring, harimau sumatera korban konflik itu dipindahkan dari lokasi perawatannya di Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Bengkulu Utara ke Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 5-6 Juni 2016. Translokasi dimaksudkan agar Giring mendapatkan perawatan dan pengobatan intensif terhadap penyakit yang dideritanya.

Berpindah “rumah” bukan berarti Giring akan selamanya berada di TSI, bila sembuh ia bisa dikembalikan lagi ke habitatnya. “Secara fisik, kondisi Giring normal atau tidak mengalami cacat permanen. Ia memiliki kesempatan untuk dilepasliarkan di wilayah yang sesuai,” terang drh. Erni Suyanti Musabine, dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu kepada Mongabay Indonesia, Jumat pekan lalu.

Yanti, biasa disapa, bukanlah sosok asing bagi Giring. Dia telah merawat dan mengobati Giring sejak dievakuasi pada Februari 2015. Giring dievakuasi karena menyerang seorang warga yang mengakibatkan kematian di perkebunan karet masyarakat, areal Talang Bukit Kumbang yang berbatasan dengan Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Seluma, Bengkulu.

Awalnya, Giring dirawat di sebuah kandang milik BKSDA Bengkulu. 28 Oktober 2015, Giring dipindahkan ke TWA Seblat, Bengkulu Utara, yang lokasinya sangat mendukung upaya pelepasliaran. Hutan yang memang habitat harimau dengan pakan alami, dan seminimal mungkin diisolasi dari manusia.

 

TWA Seblat, tempat perawatan sementara Giring. Foto: BKSDA Bengkulu

TWA Seblat, tempat perawatan sementara Giring. Foto: BKSDA Bengkulu

 

Lingkungan rehabilitasi sebelum dilepasliarkan, memang harus dibuat menyerupai alam liar. Atau bahkan, berada di habitat alami. Mengapa? Karena, bila lingkungan kurang mendukung, perubahan perilaku satwa liar sangat mungkin terjadi, sehingga perlu dilakukan upaya penyesuaian kembali.

“Tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap Giring telah dilakukan sejak pertama kali pemeriksaan medis. Kontrol penyakit terus dilakukan di TWA Seblat, sementara upaya memastikan ia terbebas penyakit, dapat dilakukan dengan mengirimkan sampel darah ke laboratorium,” ujar Yanti.

 

Gambaran TWA Seblat, tempat Giring dirawat. Foto: BKSDA Bengkulu

Gambaran TWA Seblat, tempat Giring dirawat. Foto: BKSDA Bengkulu

 

Mengenai pelepasliaran sendiri, menurut Yanthi, bergantung hasil rekomendasi medis dan biologi. Secara medis artinya, satwa tidak mengalami cacat tertentu yang membuatnya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, terlebih bertahan hidup. Dipastikan juga bebas dari penyakit tertentu. Sedangkan dari sudut pandang biologi, satwa menunjukkan tidak mengalami perubahan perilaku atau masih liar. Dengan begitu, akan mudah beradaptasi saat dilepasliarkan. Riwayat konflik juga akan menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi pelepasliaran yang sesuai.

“Perihal Giring yang saat ini berada di  TSI, ada proses yang harus dilakukan bila nantinya ia sembuh dan akan dikembalikan ke alam liar, yaitu rehabilitasi. Perilaku dan makanannya perlu diadaptasi di habitatnya di Sumatera. Proses ini menjadi lebih lama karena harus menyesuaikan kembali dengan lingkungannya,” kata Yanti.

 

Kandang perawatan Giring selama di TWA Seblat. Foto: BKSDA Bengkulu

Kandang perawatan Giring selama di TWA Seblat. Foto: Erni Suyanti Musabine

 

Penyelamatan

BKSDA Bengkulu telah aktif melakukan penyelamatan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), sejak 2007. Ada sembilan individu yang berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup, meski ada beberapa yang mati selama perawatan dan sesaat setelah evakuasi. Ini dikarenakan penyakit bakterial dan parasiter yang sifatnya kronis. Juga, karena luka jerat yang membusuk, berujung pada infeksi sekunder.

“Yang masih hidup, semua ditranslokasi keluar Bengkulu. Padahal, cara ini bukanlah satu-satunya solusi jangka panjang. Bila terus dilakukan, populasi harimau liar di Bengkulu akan berkurang. Ini harus menjadi kekhawatiran bersama, khususnya para praktisi dan pemerhati konservasi harimau sumatera.”

 

Koleksi sampel darah Giring pada 2 April 2015. Foto: BKSDA Bengkulu

Koleksi sampel darah Giring pada 2 April 2015. Foto: BKSDA Bengkulu

 

Yanti menuturkan, sebelum Giring, ada juga harimau bernama Rajo yang dirujuk ke Taman Safari Indonesia. Rajo butuh pemeriksaan radiologi akibat luka tembak di wajah dan mata, serta menderita akibat penganiayaan senjata tajam dan luka jerat. Begitu juga dengan Dara yang merupakan korban perburuan.

“Sembuh dari luka amputasi kedua kaki depannya, Dara ditranslokasi ke TSI karena kecil kemungkinan bertahan hidup bila dilepasliarkan. Sedangkan harimau korban konflik lainnya ditranslokasi ke Tambling Widllife Nature Conservation di Lampung guna proses kembali ke alam.”

Menurut Yanti, pembangunan sarana dan pusat rehabilitasi harimau sumatera korban konflik dan perburuan di Bengkulu merupakan kebutuhan. Ini untuk menghindari harimau liar kian berkurang akibat translokasi. Belum lagi tingginya konflik manusia dengan harimau, disebabkan jalur jelajah harimau yang banyak di luar kawasan konservasi.

“Bila ada harimau korban konflik dan perburuan, apakah akan terus ditranslokasi? Tentu tidak kan? Bagaimana mungkin meningkatkan populasi, bila harimau yang diselamatkan dikeluarkan dari Bengkulu?”

 

Monitoring vital signs selama translokasi dilakukan pada 5 Juni 2016. Foto: BKSDA Bengkulu

Monitoring vital signs selama translokasi dilakukan pada 5 Juni 2016. Foto: BKSDA Bengkulu

 

Terkait Giring, Kepala BKSDA Bengkulu Abu Bakar mengatakan, pemindahan ke TSI tersebut telah diputuskan dalam rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Februari 2016. Selain mempertimbangkan ukuran kandang perawatan di TWA Seblat yang kecil, pemindahan dilakukan guna mengobati sakit yang diderita Giring. “Untuk menyelamatkan kehidupannya dan melestarikan genetik.”

Kemungkinan pelepasliaran Giring ke habitat liar, Abu Bakar berpendapat, mengingat Giring telah memakan manusia dan berpotensi menimbulkan konflik, lebih baik ia di TSI dahulu. “Pertimbangannya lebih ke penyelamatan genetik. Apalagi, Dara yang telah dipindahkan kini memiliki dua anak.”

Mengenai sarana rehabilitasi, Abu Bakar mengatakan, tahun depan akan dibangun sanctuary di TWA Seblat. “Mudah-mudahan lancar. Sehingga, harimau korban konflik dan perburuan yang tidak memungkinkan lagi dilepaskan di habitatnya, tetap terjaga dan terlindungi,” paparnya.

 

 

Makhluk Laut Raksasa Ini Terlihat di Sekitar Kutub Selatan. Benarkah?

Makhluk misterius yang ditangkap Google Earth. Sumber: Youtube/wowforreeel

Makhluk misterius yang ditangkap Google Earth. Sumber: Youtube/wowforreeel

 

Gambar misterius ini tertangkap di dekat Antartika (Kutub Selatan) melalui Google Earth yang memicu spekulasi di dunia maya tentang berbagai teori. Mulai UFO (unidentified flying object) hingga monster laut yang mistis “Kraken.”

Gambar yang sulit dipahami ini, pertama kali terdeteksi di pantai Pulau Deception di Shetlands Selatan lewat Google Earth, 9 April 2016. Videonya menjadi viral di dunia maya, sebagai salah satu misteri samudera untuk dipecahkan.

 

Panjang makhluk ini diperkirakan 120 meter. Sumber: Youtube/wowforreeel

Panjang makhluk ini diperkirakan 120 meter. Sumber: Youtube/wowforreeel

 

Diperkirakan, makluk tersebut memiliki panjang 120 meter, dan membuat beberapa orang percaya bahwa legenda monster laut Kraken telah ditemukan, sebagaimana diberitakan Mirror.co.uk.

“Menurut saya, itu Kraken. Bisa jadi, cerita dan legenda tentang monster laut raksasa yang selama ini kita dengar itu benar adanya” kata Scott Warring dari UFO Sightings Daily.

Menurut legenda, monster laut bernama Kraken ini mirip dengan cumi cumi raksasa, menjelajahi lautan di sekitar Norwegia dan Greenland dan menyerang kapal-kapal dengan cara menggenggam kapal-kapal tersebut dengan tentakelnya yang panjang.

 

 

Teori lain menyebutkan, makluk ini sebenarnya adalah Plesiosaur, reptil laut yang hidup di periode Jurassic. “Saat melihatnya, saya berpikir ini adalah Plesiosaur” kata sebuah komentar di Youtube. Sementara komentar yang lain menyebutkan bahwa bisa jadi, gambar tersebut adalah sumber “The Bloop”.

The Bloop adalah suara dengan frekuensi ultra-rendah yang terdeteksi oleh US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pada 1997. Penemuan waktu itu memunculkan banyak teori dengan kemungkinan adanya makhluk laut besar, yang belum terindentifikasi selama ini. Meski akhirnya NOAA mengatakan bahwa sumber suara tersebut kemungkinan besar berasal dari gempa es di lautan, namun banyak yang meragukan kesimpulan tersebut.

Pendapat lain menyatakan, makhluk yang terdekteksi di Kutub Selatan tersebut adalah cumi cumi raksasa yang menyerang ikan paus. Gambar ini bisa dideteksi di Google Earth pada koordinat 63° 2’56.73″S 60°57’32.38″W.

 

 

 

Palembang akan Menjadi Kota Perintis Kendaraan Hidrogen, Ini Harapannya

Sebagai komitmen hasil COP 21 Paris bahwa ke depan teknologi berbahan bakar fosil harus ditinggalkan, maksimal di atas tahun 2030, Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadikan Kota Palembang sebagai perintis penggunaan kendaraan hidrogen (Zero Emission Hydrogen Mobility). Sebelumnya, kendaraan ini sudah digunakan di London, Inggris.

Kebijakan ini diambil setelah Gubernur Sumsel Alex Noerdin melakukan kesepakatan awal dengan joint venture antara Presiden IMS Ecubes Aleksander Gerbec dan Ben Todd, Direktur Arcola Energi, di Kopenhagen, Denmark, Kamis (16/06/2016).

 

Sel bahan bakar portabel dengan durasi panjang ini merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan energi bersih dan dapat diandalkan. Sumber: Arcona Energy.com

Sel bahan bakar portabel dengan durasi panjang ini merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan energi bersih dan pastinya dapat diandalkan. Sumber: Arcola Energy.com

 

Kesepakatan tersebut isinya menyusun studi kelayakan tentang prospek penggunaan kendaraan bermotor berteknologi bahan bakar non-karbon di Indonesia melalui prototype di Jakabaring pada acara Asian Games 18 di Palembang.

Kesepakatan ini menyusul pertemuan dua hari sebelumnya dengan Konsorsium Export Financing GIEK di Oslo Norwegia, yang hasilnya mewujudkan Palembang sebagai perintis penggunaan blue technology kendaraan hidrogen nol emisi (Zero Emission Hydrogen Mobility).

Teknologi hidrogen yang diformulasi di Kopenhagen adalah teknologi yang sederhana, yang penggunaanya pada taraf awal dapat dimodifikasi dari electric atau hybrid car dengan instrumen tertentu. Sebagai fasilitas pendukung dibutuhkan power hydrogen atau SPU BBH (Bahan Bakar Hidrogen).

Jika hasil studi kelayakan menunjukan prospek pasar yang baik, maka akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang pembiayaan keseluruhan berasal dari joint venture IMS Ecubes dan Arcola Energy.

Aleksander Gerbec, Presiden IMS Ecubes, pada penjelasan persnya merasa yakin dengan dipilihnya Sumsel sebagai prototype teknologi kendaraan hidrogen karena sudah mencermati sosok Alex Noerdin yang dalam periode kepemimpinannya, baik sebagai Bupati Musi Banyuasin (dua periode) maupun Gubernur Sumatera Selatan (memasuki dua periode). Misalnya, melaksanakan program berobat dan sekolah gratis, serta menjadikan Sumatera Selatan sebagai penyelenggara SEA Games 2011, pembangunan LRT (Light Rail Transit) pertama di Indonesia, serta Asian Games 2018.

 

Bis dengan nol emisi dengan sistem sel bahan bakar listrik hidrogen. Sumber: Arcola Energy.com

Bis dengan nol emisi dengan sistem sel bahan bakar listrik hidrogen. Sumber: Arcola Energy.com

 

“Kerja sama penggunaan kendaraan hidrogen yang merupakan blue technology merupakan upaya Pemerintah Sumsel untuk mendukung mitigasi perubahaan iklim dalam kerangka Green Growth Development atau Green Growth South Sumatera sesuai kesepakatan COP21 Paris, Desember 2015,” kata Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumsel untuk Perubahan Iklim, Minggu (19/06/2016).

Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kendaraan ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar konvensional, sebut saja minyak yang menimbulkan polusi.

“Selain kerjasama tersebut, Pemerintah Sumsel juga bekerja sama dengan Belanda terkait pengembangan energi solar serta kegiatan pengembangan komoditas pertanian,” lanjut Najib.

 

Gubernur Sumsel Alex Noerdin (tengah) menandatangani kesepakatan dengan joint venture antara Presiden IMS Ecubes Mr. Aleksander Gerbec dan Mr. Ben Todd Direktur Arcola Energi,  di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/06/2016), terkait kendaraan hidrogen. Foto: Najib Asmani

Gubernur Sumsel Alex Noerdin (tengah) menandatangani kesepakatan dengan joint venture antara Presiden IMS Ecubes Aleksander Gerbec dan Ben Todd Direktur Arcola Energi, di Kopenhagen, Denmark, Kamis (16/06/2016), terkait kendaraan hidrogen. Foto: Najib Asmani

 

Sebelumnya, Selasa (14/06/2016), pada Forum The Oslo Exchange REDD, Oslo, Norwegia, Alex Noerdin menyampaikan upaya pelestarian hidup yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama di dunia, berdasarkan spirit Prasasti Talang Tuwo.

Dijelaskan Alex, Prasasti Talang Tuwo merupakan maklumat Raja Sriwijaya Sri Baginda Sri Jayanasa pada 23 Maret 684 Masehi. “Isinya antara lain menyebutkan  semoga tanaman-tanaman dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka atau lestari,” kata Alex di hadapan para peserta, termasuk Kepala BRG Nazir Foead, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

 

 

Kasihan, Ada Peluru Senapan di Pundak Bayi Orangutan Ini

Didik, bayi orangutan yang hidupnya menderita. Foto: YIARI

Didik, bayi orangutan yang hidupnya menderita. Foto: YIARI

 

Pendeta Olke menghubungi Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia (YIARI). Berdasarkan keterangannya, ada bayi orangutan, yang diserahkan seseorang kepada warga Desa Sandai, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk diselamatkan.

Menurut Olke, warga Sandai bernama Cuan yang juga pemilik warung di Desa Sandai itu, sama sekali tidak mengenal orang yang membawa bayi orangutan tersebut. “Waktu mengurus orang kecelakaan, tiba-tiba ada yang menyerahkan orangutan kepadanya, tidak tau siapa dan darimana, setelah itu pergi begitu saja.”

Iba, orangutan yang diberi nama Didik itu dirawat oleh Cuan, dan ia juga mencari informasi di mana orangutan tersebut bisa diserahkan. Selama tiga malam, bayi malang tersebut diberi minum susu formula.

Tim YIARI berangkat ke Desa Sandai pada 15 Juni 2016, melanjutkan laporan itu. Karmele Llano Sanchez, dokter hewan sekaligus Direktur Program YIARI yang ikut dalam kegiatan segera memeriksa kondisi bayi orangutan di lokasi.

Menurut Karmele, kondisi Didik kurus kering dan terlalu kecil untuk orangutan seusianya “Usianya diperkirakan satu tahun setengah yang bisa diketahui dari formulasi giginya.”

Di pundak kanan Didik juga ditemukan sebutir peluru senapan angin yang mengakibatkan kelenjar dada kanannya membengkak. Menurut Karmele, ada kemungkinan juga induknya tertembak, atau mati. Biasanya, ketika induknya ditembak mati, anaknya juga terkena peluru. “Kehilangan induk akan membuat bayi orangutan trauma, terlebih bila melihat langsung kejadiannya. Ini juga yang membuat Didik tampak depresi dan sedih berkepanjangan. Butuh waktu lama untuk merehabilitasinya.”

Manager operasional YIARI Ketapang, Adi Irawan mengatakan, Didik saat ini sudah dibawa ke Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Orangutan YIARI di Ketapang untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. “Ia akan belajar bertahan hidup sebelum dikembalikan ke alam liar.”

 

Tubuh Didik kurus, terlalu kecil untuk ukuran bayi orangutan seusianya. Foto: YIARI

Tubuh Didik kurus, terlalu kecil untuk ukuran bayi orangutan seusianya. Foto: YIARI

 

Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sedangkan tiga kerabatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo ada di Afrika. Diperkirakan, sekitar 20 ribu tahun lalu, orangutan tersebar di seluruh Asia Tenggara, dari ujung selatan Pulau Jawa hingga ujung utara Pegunungah Himalaya dan Tiongkok bagian selatan. Kini, 90 persen orangutan hanya ada di Indonesia yaitu di Sumatera dan Kalimantan, sementara sisanya di Sabah, dan Sarawak, Malaysia.

Orangutan kalimantan dikelompokkan dalam tiga anak jenis yaitu Pongo pygmaeus pygmaeus yang berada di bagian utara Sungai Kapuas hingga ke timur laut Sarawak; Pongo pygmaeus wurmbii yang tersebar dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito; serta Pongo pygmaeus morio, yang terlihat dari Sabah hingga selatan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Populasi keseluruhannya diperkirakan 54  ribu individu.

IUCN Red List memasukkan orangutan kalimantan dalam status Genting (Endangered/EN). Sedangkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Fauna dan Flora Liar (CITES) memasukkannya dalam Lampiran I yang artinya berarti tidak boleh diperdagangkan. Pemerintah Indonesia telah memasukkan spesies ini sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

 

Didik yang terlihat sedih dan depresi, bahkan ada sebutir peluru senapan yang bersarang di pundaknya. Foto: YIARI

Didik yang terlihat sedih dan depresi. Sebutir peluru senapan bersarang di pundaknya. Foto: YIARI

 

 

Alasan Sakit, Sidang Putusan Terhadap Terdakwa Pembunuh Salim Kancil Ditunda

Sidang terhadap terdakwa pembunuh Salim Kancil ditunda dengan alasan, terdakwa sakit. Foto: Petrus Riski

Sidang putusan terhadap terdakwa pembunuh Salim Kancil ditunda dengan alasan, terdakwa sakit. Foto: Petrus Riski

 

Sidang putusan kasus pembunuhan dengan terdakwa Hariyono dan Madesir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/6/2016), ditunda seminggu oleh Majelis Hakim. Pernyataan Hariyono yang mengaku kurang sehat, membuat hakim menunda sidang tersebut.

Hariono yang merupakan Kepala Desa Selok Awar-awar mengaku sakit diabetes, yang saat itu mengatakan kadar gula darahnya mencapai 350 mg/dl. Hariyono dan Madesir dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil, warga sekaligus aktivis lingkungan Selok Awar-awar, Lumajang.

Penundaan itu tentu saja membuat kecewa warga dan Tim Advokasi Salim Kancil, yang sejak pagi menunggu jalannya sidang. Tosan, salah satu korban yang selamat, mengaku kecewa berat. Pengakuan tidak sehat Haroyono, menurutnya hanya akal-akalan untuk memperpanjang proses hukum yang berlangsung.

“Ya gak masuk akal toh, itu kan sehat, bisa ngomong, bisa bicara, bisa jalan. Kalau orang sakit gak bisa jalan. Yang jelas, itu sakitnya sakit hati, sakit pikiran,” ujar Tosan.

Dodi Gazali, Jaksa Penuntut Umum mengatakan, meski pihaknya akan melakukan pengecekan kesehatan Hariyono, namun tetap menghormati putusan hakim. Meski ditunda, Dodi memastikan, pengunduran waktu itu tidak akan mengganggu masa penahanan hingga 1 Juli, sebagai batas akhir. “Kita ikuti apa yang dijelaskan hakim. Sesuai KUHAP, orang sakit tidak boleh ikut sidang.”

 

Aksi Walhi Jawa Timur dan Tim Advokasi Salim Kancil di depan PN Surabaya. Foto: Walhi Jatim

Aksi Walhi Jawa Timur dan Tim Advokasi Salim Kancil di depan PN Surabaya. Foto: Walhi Jatim

 

Anggota Tim Advokasi Salim Kancil, A’ak Abdullah Al-Kudus mengatakan, penundaan ini bukti penyelesaian hukum sengaja dibuat panjang. “Untuk penundaan ini, kami belum menemukan fakta khusus tentang kejanggalan, kami menduga saja. Kami pantau terus proses ini.”

A’ak menuturkan, selama proses persidangan dirinya melihat beberapa kejanggalan, seperti munculnya fakta persidangan yang tidak ditindaklanjuti oleh hakim dengan memanggil pihak yang disebut di persidangan.

“Misalkan siapa penerima pasir. Pembeli pasir dari Haryono tidak pernah diungkap utuh, padahal disebut di persidangan tapi tidak tergali,” lanjut A’ak yang juga aktivis lingkungan asal Lumajang.

A’ak menambahkan, kasus ini harusnya membuka mata semua pihak bahwa kerusakan pesisir selatan Jawa Timur, khususnya Lumajang sangat parah. Efeknya sudah di depan mata, seperti masuknya air laut hingga radius satu kilometer dari pantai saat banjir rob. “Faktanya sekarang di pesisir selatan Lumajang banjir rob, sawah Salim Kancil dan warga yang lain hilang, karena pesisir kita sudah rendah. Pemerintah tidak bisa bilang ini musibah yang harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Tidak bisa seperti itu.”

 

Konsesi migas dan IUP di Jawa Timur. Sumber: Jatam

 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, berlarutnya proses sidang menjadi indikaktor adanya kejanggalan proses hukum pembunuhan Salim Kancil. Sebelumnya, sidang tuntutan mengalami penundaan tiga kali.

“Baru beberapa menit sidang berlangsung, hakim menyatakan ditunda. Alasannya, terdakwa tidak sehat. Tidak jelas apakah hakim sudah memeriksa benar alasan itu dengan menanyakan surat dokter dan sebagainya.”

Walhi Jawa Timur kata Rere, akan melaporkan sejumlah kejanggalan yang didapati selama persidangan ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Seperti, sidang yang berlarut, saksi tidak kompeten yang semua mengaku tidak tahu. “Kita berharap, persidangan bisa membuka keterlibatan pihak lain yang menerima aliran dana pertambangan pasir di Selok-Awar-awar maupun pesisir selatan Lumajang,” paparnya.

 

Sumber: Facebook Walhi

 

 

Kisah Sukses Warga Puncak Jaya yang Bertahan dari Ancaman Sawit

“Sawit di sini sudah berapa kali panen. Tapi kami tidak pernah merasakan hasilnya.”

Suara lelaki itu pelan ketika menceritakan salah satu perusahaan perkebunan sawit yang telah beroperasi di desanya. Namanya Jasmani, 38 tahun, bapak tiga anak. Jasmani adalah Kepala Dusun Terjun Harapan, Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

 

Sawit, permasalahan yang dihadapi masyarakat Dusun Terjun Harapan, Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Foto: Rhett Butler

 

Siang yang terik di penghujung April 2016, Jasmani duduk di depan rumah ditemani anak bungsunya yang balita. Di hadapannya, ada setumpuk kunyit hasil panen dari pekarangan yang hanya beberapa meter dari rumahnya. Sembari ia bercerita, sesekali anak bungsunya itu minta dipeluk.

“Saya punya kebun plasma sawit, tapi saya jual,” ujarnya.

Jasmani mengaku termakan bujuk rayu sawit. Ketika itu, sebuah perusahaan bernama PT. Wira Sawit Mandiri datang ke kampungnya. Informasi yang didapatnya, untung besar jika tanahnya dipakai untuk menanam sawit.

Tanpa pikir panjang, Jasmani ikut program plasma dan bermitra dengan perusahaan tersebut. Programnya diberi nama plasma satu atap; perusahaan titip tanaman di lahan warga, kemudian tanaman yang sebelumnya seperti kakao, digusur. Diganti habis dengan sawit. Semua pembiayaan ditanggung perusahaan.

“Tapi, mulai dari pembersihan sampai panen, ternyata hasilnya dipotong perusahaan.”

Menurutnya, terdapat 42 kepala keluarga atau 95 persen warga di dusun itu yang memplasmakan lahan mereka ke perusahaan sawit. Sisanya, tidak berminat, karena sudah ada pengalaman pahit.

Jasmani sendiri memberikan seluruh tanahnya seluas 1,5 hektar kepada perusahaan untuk diplasmakan.

“Kami sudah panen beberapa kali. Tapi tidak pernah merasakan hasil dari sawit itu seperti apa. Banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang tidak diangkut mobil perusahaan. Dibiarkan membusuk di pinggir jalan. Apalagi di sini belum ada pabriknya.”

Kondisi yang tidak pasti itu membuat Jasmani mengambil keputusan untuk menjual tanahnya yang sudah diplasmakan kepada orang lain sebesar Rp8 juta. Uang tersebut ia belikan hewan ternak sebagai pemasukan bulanan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Jasmani terpaksa menggarap tanah orang lain. Pilihan itu ia ambil ketimbang harus bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit.

“Saya tidak tahu berapa jumlah bagi hasil ketika warga bermitra dengan perusahaan. Sebagian besar masyarakat di Dusun Terjun Harapan sebelumnya adalah petani kakao.”

 

Warga Dusun Terjun Harapan, Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, merasakan kehadiran sawit memberikan kegetiran untuk hidup mereka. Foto: Rhett Butler

 

Desa transmigrasi

Menuju Desa Puncak Jaya harus ditempuh sekira dua jam lebih dari Kota Marisa, Ibu kota Kabupaten Pohuwato. Jika ditotal dari Kota Gorontalo, durasinya sekitar 6-7 jam. Kondisi jalan di desa ini berlubang dan dalam tahap pengerasan.

Sebelum menjadi desa, pada 2003-2008, Puncak Jaya masih berbentuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT Marisa VI) dengan penempatan penduduk sejumlah 400 kepala keluarga. Medio 2008, tokoh masyarakat dan tokoh agama berkumpul, membahas perubahan status dari UPT menjadi desa persiapan.

“Sejak 2008 terbentuklah desa persiapan bernama Puncak Jaya, dari kata “Puncak dan Jaya”. Puncak berarti tempat yang tinggi, karena memang topografinya perbukitan, bergolombang dan dataran tinggi, Jaya artinya makmur, bahagia. Masyarakat desa ini selalu berjaya dalam segala aspek,” kata Daud Pateda, fasilitator desa di Puncak Jaya dari Burung Indonesia.

Dasar hukum pembentukan desa melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. Belum lama ini, 2 Juni 2016, warga melakukan pemilihan kepala desa untuk pertama kali. Namun sebelumnya, persoalan besar dihadapi desa ini. Beberapa tokohnya khawatir, wilayah desa masih tercatat dalam kawasan hutan.

“Kami hanya ikut perintah dari Dinas Transmigrasi Gorontalo. Kami diyakinkan untuk ditempatkan yang baik dan tidak bermasalah. Ternyata, Dinas Kehutanan menganggap kami menempati wilayah hutan. Padahal, infrastruktur sudah dibangun, seperti sekolah maupun sarana kesehatan,” ungkap Wagianto, warga di Dusun Sub A Desa Puncak Jaya.

Menurut Wagianto, seringkali Dinas Kehutanan dan Dinas Transmigrasi tidak koordinasi soal penempatan warga transmigrasi. Yang jadi korban adalah masyarakat. Yang mengaku siap membantu hanyalah politisi yang memiliki kepentingan tertentu. Uniknya, ketika Puncak Jaya belum defitinif, sudah mendapat bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp1 miliar.

“Sementara warga bayar pajak tidak bisa, karena desa belum definitif,” ujar Wagianto yang juga menjabat Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Luas wilayah Desa Puncak Jaya 3.740 hektar. Jumlah penduduknya 1.025 jiwa (278 KK). Sebagian besar etnis Jawa juga Bali, Sangihe, Minahasa, Nusa Tenggara Barat, Bolaang Mongondow, Bugis, Toili, dan Gorontalo. Penduduk multi etnis ikut program transmigrasi, dengan alasan utama meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Mata pencaharian utama mayoritas warga yakni sebagai petani, seperti; petani padi, jagung, cabe, jahe, dan kakao. “Dulu saya suka memburu burung. Tapi setelah mendapatkan penyadaran, saya menghentikan aktivitas berburu,” ungkap Wagianto.

Wagianto sadar akan pentingnya menyelamatkan satwa setelah berdiskusi dengan tim Burung Indonesia. Apalagi, Puncak Jaya merupakan desa dampingan untuk program Restorasi Ekosistem.

 

Rijawi Krama yang memanen jahe di antara pohon kakao. Foto: Christopel Paino

Rijawi Krama yang memanen jahe di antara pohon kakao. Foto: Christopel Paino

 

Bertahan dari serangan sawit

Wagianto bersama sebagian warga menolak masuknya perkebunan sawit, mereka bertahan dengan kakao. Untuk lebih meningkatkan pendapatan ekonomi, warga melakukan tumpang sari atau kebun campur. Di sela tanaman kakao, warga menanam jahe.

Bersama Marwah, istrinya yang berasal dari Bugis, Wagianto menanam jahe dan kunyit. Tanaman tersebut bisa dipanen hingga 100 kilogram, dan dijual ke pasar tradisional seharga Rp30-35 ribu per kilogramnya.

Tidak hanya, Marwah dan Wagianto, di siang terik itu, Rijawi Krama, pria 70 tahun, baru saja memanen jahe yang tumbuh di sela kakao. Luas kebunnya satu hektar.

“Saya mulai menanam jahe dua tahun lalu. Alhamdulillah, bisa mencukupi kebutuhan. Sekali panen hingga 70 kilogram.”

Mereka makin mantap menanam kakao dengan skema kebun campur sebagai salah satu cara bertahan dari serangan sawit. Meski ada iming-iming kesejahteraan jika bekerja dan menaman sawit, warga bersikukuh menolak.

“PT. Wira Sawit Mandiri masuk kampung ini sejak 2008,” kata Wagianto.

 

Suasana Desa Puncak Jaya, yang sebelumnya merupakan kawasan hutan, dibuka menjadi desa untuk transmigrasi. Foto: Christopel Paino

Suasana Desa Puncak Jaya, yang sebelumnya merupakan kawasan hutan, dibuka menjadi desa untuk transmigrasi. Foto: Christopel Paino

 

Anak perusahaan Kencana Group. PT Wira Sawit Mandiri ini mendapatkan izin lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Surat 2/01/1/2010, 8 Januari 2010, dengan luas 9.146 hektar. Wilayah operasinya di Kecamatan Taluditi, Kecamatan Buntulia, dan Kecamatan Marisa.

Berdasarkan dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) perusahaan yang disusun Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), pada bab II dijelaskan sosialisasi sawit telah dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato.

Kemudian, sosialisasi tahap awal dilakukan perusahaan menggunakan metode door to door. Ini sebagai pendekatan masyarakat serta memberikan pemahaman terhadap pembebasan lahan melalui program ganti rugi tumbuh tanam (GRTT) dan sistem plasma.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan cukup besar sebagai tukang dan mandor, 728 – 1.837 orang. Jumlah penduduk usia produktif di Kecamatan Taluditi adalah 6.753 jiwa sehingga diperkirakan menyerap tenaga kerja sebesar 27% dari total angkatan kerja.

“Berdasarkan skala kualitas lingkungan, dampak penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi termasuk kategori jelek. Ini berarti, dampak penerimaan tenaga kerja tidak memberikan dampak yang besar dan penting,” demikian tertulis dalam Amdal itu.

 

Salah satu wilayah Desa Puncak Jaya yang ditanami sawit dari PT. Wira Sawit Mandiri. Foto: Christopel Paino

Salah satu wilayah Desa Puncak Jaya yang ditanami sawit PT. Wira Sawit Mandiri. Foto: Christopel Paino

 

Amdal yang disusun delapan akademisi UNG itu menjelaskan, kegiatan penerimaan tenaga kerja dan terbukanya kesempatan berusaha memberikan dampak sekunder, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Jika diasumsikan, pihak PT. Wira Sawit Mandiri memberikan upah pekerja kasar (tukang) sebesar Rp50 ribu per hari, dalam sebulan pekerja akan menerima upah sebesar Rp1.500.000.  Menurut dokumen tersebut, angka ini berada di atas standar Upah Minimum Provinsi Gorontalo yaitu Rp760.000 per bulan.

Meski demikian, penjelasan dalam dokumen Amdal tersebut tetap dianggap warga di Puncak Jaya adalah tindakan yang rugi. Mereka lebih baik menanam sendiri dengan jenis tanaman yang lain, dari pada harus menjadi buruh sawit di perusahaan.

”Tetap rugi dengan sawit. Mending bercocok taman sendiri saja,” kata Wagianto.

 

 

Perburuan, Sisi Nyata Menderitanya Kehidupan Satwa Liar Selain Alih Fungsi Hutan

Belum lama ini, masyarakat dihebohkan dengan viral enam pemuda yang mengunggah foto dengan bekantan mati. Belakangan diketahui, enam pemuda tersebut merupakan pekerja penggergajian kayu di belantara hutan Kalimantan Timur. Belum jelas, apakah sawmill tempat mereka bekerja itu legal atau tidak.

Tak lama berselang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur berhasil menangkap keenam pemuda tersebut. Mereka adalah Adam, Apri, Ato, Inal, Intat, dan, Bayong. Mereka berasal dari Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Keenamnya dibekuk di Kutai Kartanegara, 14 Juni 2016, oleh SPORC Brigade Enggang dan BKSDA Kalimantan Timur, di sekitar camp tinggal mereka di Sektor Senoni, Desa Lebak Silong, Kecamatan Sebuluh, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

 

Para pelaku yang mengunggah foto dengan bekantan mati ini sudah diamankan dan kasusnya telah diserahkan ke aparat berwenang. Foto: akun Facebook Uchu’ Adam Dhoang

 

Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Sunandar, mengatakan, keberhasilan investigasi kasus pembunuhan bekantan tersebut atas kerja sama BKSDA Kalimantan Barat (Kalbar) dan Balai Penegakan Hukum KLHK Kalimantan, serta Kepolisian. Keenamnya mengaku memburu bekantan untuk dimakan. “Kami mengamankan barang bukti berupa senjata api, tulang-tulang juga ada potongan tangan, yang diduga tangan bekantan,” kata Sunandar. Terkait potongan tangan tersebut, akan dilakukan uji forensik.

“Dari barang bukti yang didapat, seharusnya keenamnya bisa ditahan dan dilakukan penegakan hukum. Namun, ada informasi mereka masih di bawah umur,” kata Sunandar lagi. Kasus ini, kata dia, ditangani oleh Balai Penegakan Hukum KLHK Kalimantan. Bekantan masuk dalam daftar satwa yang dilindungi, mengacu Undang-undang Nomor 05/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, diperkuat dengan PP No 07/1999.

 

Kasus perburuan

Di Kalimantan Barat, kasus perburuan akhir 2013 lalu ketika dua warga Pontianak menyantap orangutan, juga membuat heboh. Sempat ditahan, namun keduanya dibebaskan lantaran proses penangkapannya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan Ignatius Mandor dan Hanapi, warga yang memakan daging orangutan tersebut. Hingga kini, tidak diketahui kelanjutan kasusnya.

Saat itu, anggota DPR RI, Karolin Margaret Natasa, mendukung upaya pembebasan dua warga pemakan daging orangutan tersebut. Karolin yang juga putri Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menyatakan, kedua warga Pontianak tersebut tidak mengetahui jika menyantap orangutan bisa dijerat hukum. Ketidaktahuan masyarakat, menurutnya adalah kelalaian pemerintah dalam sosialisasi satwa dilindungi. “Jangan karena kelalaian pihak tertentu, rakyat menjadi korban,” katanya saat itu.

 

Bagian tangan orangutan yang dimasak warga di Pontianak, di penghujung 2013. Foto: Andi Fachrizal

 

Melihat lebih jauh kasus perburuan satwa dilindungi, hingga kini masih ditemui di pedalaman Kalimantan. Mariamah Achmad, Manajer Kampanye Konservasi dan Pendidikan Lingkungan Yayasan Palung, menyatakan miris dengan kenyataan ini. “Ketika melakukan diskusi dengan masyarakat atau berkunjung ke sekolah saat Ekspedisi Pendidikan Lingkungan, kami sering mendapatkan fakta bahwa masyarakat dan anak-anak mengaku masih mengonsumsi daging orangutan,” katanya.

Dia mengambil contoh, saat berkunjung ke salah satu SMP di Nanga Tayap, Juni 2015. Saat ditanya, siapa yang pernah memakan daging orangutan sekitar 20 siswa mengacungkan tangan. Mariamah atau biasa disapa Mayi jelas terkejut. Terlebih ketika hal yang sama ditanyakan di SMP Sungai Laur. Belasan anak mengacungkan tangannya. Ada banyak cerita lainnya, kisah Mayi, misal pada saat diskusi masyarakat di kampung-kampung sekitar hutan, banyak testimoni yang menyebutkan mereka masih berburu satwa liar untuk dimakan.

Tak hanya itu, saat Yayasan Palung melakukan sosialisasi di SMP dan SMA di Kota Ketapang, Mayi mendapatkan jawaban yang sama. “Jadi sebenarnya bukan hanya terjadi di pedalaman Kalbar saja,” katanya.

Edward Tang, staf Yayasan Palung juga punya pengalaman survei untuk Wilmar dengan lembaga survei Diameter di Kabupaten Landak dan Sanggau. Dikatakan Edward, masyarakat melihat orangutan terakhir awal 1980. Populasinya saat itu masih besar, “Sekarang sudah habis karena diburu untuk dimakan.” Saat pemutaran film di Desa Betenung, Nanga Tayap, informasi yang diperoleh, hinga tahun lalu mereka masih memakan daging orangutan. “Setelah banyak sosialisasi. Mereka mulai meninggalkan orangutan, beralih ke jenis-jenis monyet,” kata Mayi.

Mayi mengatakan, Yayasan Palung melakukan edukasi tentang pentingnya orangutan dari aspek ekologi, pendidikan, dan ekonomi kepada masyarakat melalui pemutaran film, program radio dan diskusi. “Kita berupaya menciptakan generasi muda yang peduli hutan dan konservasi orangutan, dengan mendampingi kelompok relawan muda.”

Yayasan Palung juga mendorong aparat untuk penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar dilindungi. “Kami memberikan data kejahatan terhadap satwa liar yang terjadi di masyarakat atau konsesi perusahaan kepada BKSDA, dan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan program hutan desa dan kerajinan hasil hutan bukan kayu,” ungkapnya.

 

Beruk yang dibunuh ini diberi rokok lalu fotonya diunggah ke media sosial, 20 April 2016. Kekejaman pada satwa sering terjadi. Pada dasarnya undang-undang mewajibkan kita melindungi satwa, meskipun bukan satwa dilindungi. Foto: akun Facebook Rama Dhan

 

 

Mengecewakan! Pedagang Kulit Harimau Sumatera hanya Dihukum Enam Bulan Penjara

Barang bukti kulit harimau ukuran 1,20 meter yang diamankan dari tersangka. Foto: Animals Indonesia/COP

Barang bukti kulit harimau ukuran 1,20 meter yang diamankan dari tersangka di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Foto: Animals Indonesia/COP

 

Keputusan Pengadilan Negeri Palembang menghukum ringan Suharno atau Reno (42) terdakwa penjual kulit harimau, membuat para pegiat lingkungan kecewa.

Rabu (8/06/2016) lalu, Suharno yang mengaku sehari-hari berprofesi sebagai pemotong kayu, divonis Pengadilan Negeri Palembang enam bulan penjara, dan denda sebesar Rp2 juta.

Majelis hakim yang diketuai Mion Ginting menjelaskan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 40 ayat 2 jo Pasal 21 ayat 2 huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada 25 Februari 2016 lalu, Suharno ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Lubuklinggau II, Kabupaten Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Awalnya, Suharno menawarkan kepada AS (saksi) kulit serta tulang harimau sumatera seharga Rp50 juta. Kulit dan tulang harimau sumatera itu dikatakan Suharno didapatkannya dari suku anak dalam di Ulu Waras, Bukit Bulan, Kecamatan Sorolangun Rawas, Jambi.

AS melaporkan hal tersebut ke polisi, dan selanjutnya membuat janji dengan Suharno untuk mempertemukannya dengan seorang pembeli (polisi). Saat pertemuan, Suharno ditangkap beserta barang bukti selembar kulit harimau sumatera berukuran 1,20 meter serta tulangnya dengan berat sekitar 2 kilogram.

 

Hukuman yang ringan bagi pelaku kejahatan satwa liar dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera. Foto: Animals Indonesia/COP

Hukuman yang ringan bagi pelaku kejahatan satwa liar dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera. Foto: Animals Indonesia/COP

 

Kecewa

Keputusan Pengadilan Negeri Palembang ini dianggap jauh dari harapan. “Hukuman Pengadilan Negeri Palembang sangat rendah, vonis bagi tersangka hanya 6 bulan. Ini sangat mengecewakan, karena tersangka terbukti memperjualbelikan kulit harimau sumatera beserta tulangnya yang masuk dalam kategori satwa liar dilindungi,” kata Suwarno, Ketua Animals Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Mongabay Indonesia, Kamis (16/06/2016).

Suwarno mendesak agar Pengadilan Negeri Palembang meninjau ulang kasus ini. “Kami berharap, hukuman diperberat dan denda diperbesar, sehingga kejahatan terhadap satwa liar tidak terulang lagi.”

“Harimau sumatera merupakan salah satu spesies harimau yang tersisa di Indonesia, sebelumnya harimau bali dan harimau jawa sudah dinyatakan punah. Keberadaan harimau sumatera terancam dengan hilangnya habitat dan perburuan untuk perdagangan. Harga kulit harimau utuh senilai Rp50 juta – 100 juta, tergantung ukuran dan kondisi. Semakin besar semakin mahal hargannya. Nilai uang yang tinggi dan permintaan yang selalu ada untuk bagian tertentu membuat perdagangan harimau terus terjadi,” kata Daniek Hendarto, Koordinator Anti Wildlife Crime COP (Center for Orangutan Protection).

“Sudah saatnya pemerintah melalui unit kerja di daerah, memiliki keinginan yang kuat untuk menegakkan hukum bagi kejahatan perdagangan satwa liar. Hukum yang tegas dan berani merupakan kunci untuk menekan kejahatan yang terus berulang,” lanjutnya.

 

Dinamika populasi harimau sumatera di site monitoring 2010-2013. Sumber: Presentasi Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK

 

Yoan Dinata, Ketua Forum Harimau Kita, kepada Mongabay Indonesia juga menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap Suharno dengan hukuman enam bulan penjara.

“Di tengah gencarnya penindakan terhadap perdagangan harimau sumatera saat ini, tentunya kami sangat menyayangkan, dan tentunya sangat kecewa dengan putusan rendah yang ditetapkan. Enam bulan penjara,” kata Dinata.

“Kita tidak tahu apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut. Tapi dengan vonis rendah, tentunya kurang memberikan efek jera kepada pelaku,” lanjutnya.

 

 

Spirit Talang Tuo, Dasar Pelestarian Lingkungan Hidup untuk Mayarakat Dunia

Hutan di Sumatera. Foto: Rhett Butler

 

Pada Forum The Oslo Exchange REDD, Oslo, Norwegia, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyampaikan upaya pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama di dunia, berdasarkan spirit Prasasti Talang Tuwo.

Dijelaskan Alex Noerdin, Prasasti Talang Tuwo merupakan maklumat Raja Sriwijaya Sri Baginda Sri Jayanasa pada 23 Maret 684 Masehi. “Isinya antara lain menyebutkan semoga tanaman-tanaman dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka atau lestari,” kata Alex di hadapan para peserta, termasuk Kepala BRG Nazir Foead, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Selasa (14/06/2016).

Berdasarkan spirit Prasasti Talang Tuwo tersebut, Alex Noerdin menyampaikan gagasan tentang kemitraan para pihak domestik dan global, untuk pertumbuhan hijau dalam suatu kelembagaan Konsorsium Donor Public Private People Pertnership (P4). Kelembagaan tersebut merupakan sinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kelembagaan ini dinamakan Kelola (Kemitraan Pengelolaan Lanskap) Foundation.

Terkait upaya memperbaiki lingkungan hidup di Sumsel, kata Alex, dimulai pembentukan Satgas REDD+ pada 2010, kemudian menjadi Badan Pelaksana REDD+ pada 2014. Sejak 2015 menjadi bagian domain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan sebagian fungsinya sejak 2016 dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).

 

Miniatur Prasasti Talang Tuo. Foto: Taufik Wijaya

 

Program kemitraan pengelolaan lanskap di Sumsel sudah dimulai Mei 2016, dengan dukungan Konsorsium Donor dari mitra internasional IDH (Belanda), UKCCU dan ZSL (Inggris), NICFI (Norwegia), GIZ Bioclime (Jerman), Asia Pulp and Paper dan Sinar Mas Grup (mitra swasta), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (mitra pemerintah), dan Yayasan Belantara (NGO). “Sebagai model awal difokuskan pada Taman Nasional Sembilang, Dangku, Bentayan, Lalan, Merang, dan HSM Padang Sugihan,” kata Alex.

Setelah mengikuti Forum The Oslo Exchange REDD, Alex Noerdin yang didampingi Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, melanjutkan lawatan ke Kopenhagen, Denmark, menghadiri undangan peluncuran Green Hydrogen Automotive, Kamis (16/06/2016).

Menurut Najib, gagasan Alex Noerdin untuk menjalankan pertumbuhan hijau dalam suatu kelembagaan Konsorsium Donor P4, mendapat dukungan banyak pihak. Sehari setelah kegiatan tersebut, Rabu (15/06/2016), panitia pelaksana mempertemukan Alex Noerdin dengan para donor international, guna mendiskusikan gagasan tersebut.

Siaga karhutlah

Terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) 2016, sebelumnya Alex Noerdin telah meminta semua pihak siaga. Siaga ini difokuskan pada 123 desa rawan kebakaran hutan dan lahan, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba).

“Beberapa lokasi di Sumsel sudah mengalami kekeringan. Agar tidak terjadi kebakaran, gubernur meminta semua pihak yang telah berkomitmen mencegah karhutlah untuk siaga,” kata Najib.

 

Alex Noerdin saat menyampaikan Spirit Talang Tuwo di Forum The Oslo Exchange REDD. Foto: Najib Asmani

Alex Noerdin saat menyampaikan Spirit Talang Tuwo di Forum The Oslo Exchange REDD. Foto: Najib Asmani

 

Sebagai informasi, pada 7 Maret 2016, Pemerintah Sumsel bersama Pemerintah Kabupaten OKI, OI, Banyuasin, Muba, TNI, Polri, serta unsur asosiasi perusahaan, LSM, dan perwakilan mitra international, telah mencanangkan Gerakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Radarkarhutlah).

Selain itu, kata Najib, akhir Juni 2016, Alex Noerdin akan melakukan rapat evaluasi kegiatan atau upaya pencegahan Karhutlah di Kabupaten OKI, OI, Banyuasin dan Muba, tiga bulan terakhir.

Di Kabupaten OKI, terdapat 25 perusahaan, baik HTI, sawit, pertambakan udang, dan restorasi. Di Muba ada 31 perusahaan, baik HTI, sawit, Oil & Gas, dan restorasi. Sementara di Banyuasin sebanyak 16 perusahaan HTI dan sawit dan di OI sebanyak 18 perusahaan, baik sawit, karet, tebu dan Oil & Gas. “Dalam upaya pencegahan karhutlah, Pemerintah Sumsel telah melakukan pembagian tugas lintas satuan kerja perangkat daerah,” jelasnya.

 

 

Tengkawang, Tanaman Maskot Kalimantan Barat dengan Aneka Manfaat

Mentega hasil olahan minyak tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

 

Tengkawang merupakan salah satu flora yang tumbuh di hutan Kalimantan Barat dan telah dibudidayakan sejak 1881. Masuk dalam genus Shorea atau meranti, membuat pohon ini mempunyai nilai ekonomis yang baik, yakni penghasil minyak nabati.

Salah satu meranti yang merupakan tanaman endemik Kalimantan Barat adalah meranti merah (Shorea stenoptera). Dalam bahasa setempat disebut Tengkawang Tungkul. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan illipe nut atau Borneo tallow nut.

Biji meranti merah diolah untuk menghasilkan minyak nabati. Turunannya juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan makanan, cokelat, pelumas, obat, lilin, dan kosmetik. Kegunaannya ini, membuat suku Dayak di Kalimantan Barat menganggap tengkawang sebagai pohon kehidupan. Bahkan, karena manfaatnya yang penting pohon ini diwariskan kepada keturunannya. Jika sudah tua, batangnya digunakan untuk membuat rumah.

Untuk mengalihkan ketergantungan pada minyak sawit, para pihak mulai menggiatkan penggunaan minyak tengkawang. Agar masyarakat dapat mengolah buah tengkawang menjadi beberapa turunan, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan) bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional memberi bantuan peralatan press pembuat minyak buah tengkawang dan tepung kepada Kelompok Tani Tengkawang Layar, Dusun Malayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang.

Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah, menuturkan Fakultas Kehutanan bertekad membuat alat yang lebih moderen, lengkap dengan mesin untuk mengemas produk olahan masyarakat. “Kami juga akan memberikan dampingan untuk proses pengolahan dan rantai penjualan.”

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, mengaku terkesan setelah menikmati cokelat yang berasal dari tengkawang. Tak hanya cokelat, Gidot juga mencicipi roti dari tengkawang serta es krim. “Sungguh luar biasa. Sebelumnya, saya hanya tahu tengkawang hanya untuk dicampur nasi saja, teryata mentega tengkawang memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” katanya.

Gidot mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan memprioritaskan dua kecamatan untuk menanam pohon tengkawang, Kecamatan Seluas dan Kecamatan Jagoi Babang. Dia juga bertekad menanam tengkawang di sepanjang daerah aliran sungai di Bengkayang.

 

Biji tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

 

Penelitian

LPS AIR merupakan organisasi sipil kemasyarakatan yang membantu warga Desa Sahan membuat turunan produk buah tengkawang. Kaum perempuan di desa itu diajarkan untuk membuat mentega, cokelat, es krim, dan roti. “Kami sangat menghargai perjuangan masyarakat Dusun Malayang untuk mempertahankan hutan adatnya. Hutan ini sudah jadi pusat penelitian tumbuhan shorea tingkat nasional, Universitas Tanjungpura, IPB, dan UGM,” kata Deman Huri Gustira, Direktur LPS AIR.

Deman menjelaskan, pohon tengkawang di Bengkayang sangat unik. Jika di tempat lain hanya berbuah empat tahun sekali, di hutan adat Pengajid, setiap tahun berbuah. Bahkan, ada yang berbuah enam bulan sekali. Pohon tengkawang merupakan pohon ikonik Kalimantan, yang keberadaanya sudah langka. Di Dusun Malayang, pohon tengkawang tetap keberadaanya. “Pohon ini menjadi salah satu pohon yang mampu menjaga sistem hidrologi Desa Sahan, sehingga sumber airnya sangat bersih,” imbuhnya.

Damianus Nadu, Ketua Kelompok Tani Tengkawang Layar menyatakan, bersama warga desa, mereka bertekad terus menanam tengkawang hingga memberikan manfaat tambahan, disamping tanaman ladang mereka.

 

Tengkawang merupakan pohon kehidupan. Foto: LPS AIR

Tengkawang merupakan pohon kehidupan. Foto: LPS AIR

 

Hutan Adat Pangajid di Desa Sahan, Kabupaten Bengkayang, memiliki luas sekitar 200 hektare. Hutan ini memiliki tumbuhan khas Kalimantan Barat seperti tengkawang, gaharu, resak, berbagai jenis anggrek, dan lain-lain. Di hutan adat tersebut diperkirakan ada 60 jenis pohon.

Hutan adat ini menjadi pusat penelitian guru besar dari Universitas Toulouse Perancis (Zephirin Mouloungul) dan Universitas Tanjungpura (Thamrin Usman dan Gusti Hardiansyah).

Tengkawang masuk dalam Famili Dipterocarpaceae, yang sekitar 12 jenisnya dilindungi PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Jenis tersebut adalah Shorea stenopten, Shorea stenoptera, Shorea gysberstiana, Shorea pinanga, Shorea compressa, Shorea semiris, Shorea martiana, Shorea mexistopteryx, Shorea beccariana, Shorea micrantha, Shorea palembanica, Shorea lepidota, dan Shorea singkawang.

 

 

Sedih! Dari 32 Paus Pilot yang Terdampar di Pantai Probolinggo, 10 Individu Mati

Sejumlah paus pilot yang terdampar di pantai Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Foto: JAAN

Sejumlah paus pilot yang terdampar di pantai Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Foto: JAAN

 

Sebanyak 10 individu paus pilot (Globicephala macrorhynchus) mati di pantai Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jumlah itu merupakan bagian dari 32 individu paus pilot yang terdampar di pantai tersebut sejak Rabu (15/6/2016).

Warga setempat melaporkan puluhan paus pilot yang terdampar tersebut ke Kepolisian dan ke berbagai instansi termasuk Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut (BPSPL) Denpasar. Kepala BPSPL Denpasar kepada Mongabay menuturkan, upaya penyelamatan paus pilot telah dilakukan sejak Rabu hingga Kamis siang, dengan cara menggiring paus pilot menuju perairan yang lebih dalam.

“Kami berusaha menggiring ke tengah untuk paus yang ada di muara dan pinggir laut, sedangkan yang berada di pesisir didorong ke perairan agar selamat,” kata Soko Wardono, Kamis (16/06/2016).

Penyelamatan puluhan paus pilot ini melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKSDA, lembaga pemerhati satwa Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Animals Indonesia, Center for Orangutan Protection (COP), Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, serta berbagai elemen dan masyarakat sekitar.

Sampai saat ini, Suko belum dapat memastikan penyebab terdamparnya kawanan paus pilot ke pantai Probolinggo itu, karena masih dilakukan pemantauan mendalam.

“Kami belum tau kenapa bisa terdampar,” singkatnya.

 

Paus 2

 

Paus pilot yang terdampar ini segera ditangani. 10 individu mati. Foto atas dan bawah: JAAN

Paus pilot yang terdampar ini segera ditangani. 10 individu mati. Foto atas dan bawah: JAAN

 

Aktivis Jakarta Animal Aid Network, Amang Raga menjelaskan, pengambilan sampel daging dan organ paus pilot yang mati telah dilakukan. Ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab terdamparnya paus pilot di Probolinggo. Dari 10 individu yang mati, satu individu diketahui sakit.

“Sampel organ telah dibawa untuk diuji di laboratorium FKH Unair. Secara umum, fisiknya bagus, tidak ada penyakit. Hanya satu yang kelihatannya sakit, tapi masih dilakukan pemeriksaan.”

Selain 10 individu yang mati, 22 individu paus pilot yang masih hidup telah dilepasliarkan kembali ke laut oleh tim penyelamat. Rata-rata, panjang paus pilot yang terdampar antara 2 hingga 6 meter.

“Kita berupaya menguburkan yang mati, sedangkan yang hari ini kami release tetap kami monitor sampai tiga hari ke depan. Ada yang digiring dan ada yang natural bergerak sendiri,” ujar Amang.

Amang Raga belum dapat memastikan penyebab terdamparnya paus pilot ini, karena masih menunggu hasil nekropsi atau bedah bangkai. Namun, ada beberapa kemungkinan yang dapat membuat kawanan paus pilot terdampar, seperti adanya gelombang tinggi laut.

“Cuaca normal, memang gelombang agak tinggi di tengah tadi malam. Khususnya empat hari terakhir. Apakah itu pengaruh La Nina atau yang lain belum dapat dipastikan,”

 

Penyebab terdamparnya 32 paus pilot ini masih diselidiki. Foto: JAAN

Penyebab terdamparnya 32 paus pilot ini masih diselidiki. Foto: JAAN

 

Marine Species Officer WWF, Casandra Taniah mengungkapkan, ada banyak kemungkinan yang menyebabkan kawanan paus ini terdampar, meski pada kasus terdamparnya puluhan paus pilot di Probolinggo membutuhkan pemeriksaan dan hasil nekropsi. Aktivitas seismik maupun gempa di laut, hingga kemungkinan adanya penyakit yang menyerang, bisa menjadi penyebab terdamparnya paus pilot.

“Beberapa hipotesa yang mungkin bisa menyebabkan terdampar, salah satunya La Nina. Mungkin bisa juga kena penyakit, aktivitas seismik, pergeseran teknonik, dan yang lain,” terang Casandra.

Nara Wisesa, Program Monitoring Evaluation Officer WWF menambahkan, peristiwa terdampar massal paus pilot ini dipengaruhi ikatan kekerabatan paus pilot yang sangat kuat. Kondisi salah satu individu paus pilot bisa saja mempengaruhi kelompoknya, hingga ikut terdampar.

“Bila satu individu terdampar, semuanya ikut terdampar. Jadi, bisa saja ada satu yang sakit, yang lain ikut terdampar atau memang semua terpengaruh. Akan diketahui bila sudah dilakukan nekropsi,” imbuh Nara.

 

Peristiwa terdamparnya paus pilot juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di Ujung Kulon dan Flores. Foto: JAAN

Peristiwa terdamparnya paus pilot juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di Ujung Kulon dan Flores. Foto: JAAN

 

Amang kembali menjelaskan, peristiwa terdamparnya kawanan paus pilot pernah terjadi beberapa tahun lalu di kawasan pantau Ujung Kulon, serta di Pantau Sawu, Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga kini, belum ada penjelasan ilmiah penyebab terdamparnya paus dalam jumlah besar.

“Dugaannya bisa banyak hal, bisa karena mengejar makanan, karena ada yang sakit, hingga aktivitas seismik pertambangan lepas pantai yang mengganggu navigasi paus. Kita masih terus memantau dan mengamati fenomena ini,” tandasnya.