All posts by Indra Nugraha, Jakarta

Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK

Bisnis sawit di Indonesia, yang begitu besar diikuti masalah menggunung pula, dari kerusakan hutan (lingkungan), sampai konflik sosial. Dalam perolehan izin pun muncul beragam masalah. Walhipun, melaporkan beberapa perusahaan sawit, dan tambang ke KPK di beberapa wilayah di Indonesia. Foto: Rhett Butler

 

Walhi melaporkan tujuh perusahaan perkebunan sawit dan tambang serta beberapa pejabat pemerintah ke KPK di Jakarta, Selasa (24/5/16). Laporan ini karena ada indikasi kerugian negara mencapai Rp3,6 triliun.

Manajer Kampanye Walhi Zenzi Suhadi mengatakan, tujuh perusahaan ini dari lima provinsi di empat pulau dengan kerugian negara Rp3,6 triliun. Angka ini, katanya,  diambil dari potensi kerugian negara dari praktik penjarahan hutan. Selain itu, katanya, ada kerugian Rp13 miliar dari suap perusahaan kepada beberapa level pejabat pemerintah mulai kepala desa sampai kepala daerah dan BPN dalam proses penerbitan konsesi, HGU, izin dan pengamanan perusahaan.

Dia melaporkan juga keterlibatan Pengadilan Agama dalam memanipulasi kepemilikan tanah dan transaksi fiktif ganti rugi tanah di Sulawesi Tenggara. “Ada proses penjualan wilayah komunal masyarakat dengan kepemilikan fiktif disahkan Pengadilan Agama Sultra,” katanya.

Beberapa kasus ini sengaja diambil dari empat pulau dan provinsi berbeda guna mewakili beberapa karakter khusus ekosistem khusus di Indonesia, dari hutan tropis, gambut, rawa, danau, pulau kecil dan savana.

“Karena berbeda ekosistem, akan berbeda pola relasi masyarakat dan membentuk sistem perekonomian berbeda.”

Walhi, katanya, menginginkan penegakan hukum korupsi bukan hanya menyasar praktik-praktik penggelapan uang negara, tetapi mulai menghentikan kejahatan lingkungan yang memporak-porandakan sistem perekonomian negara. “Tak ada ekonomi negara terbentuk tanpa sistem ekonomi mikro tingkat masyarakat,” katanya.

Dia juga menginginkan, penegakan hukum korupsi, bisa menghentikan penghancuran ekonomi masyarakat dampak degradasi, deforestasi ataupun ekspansi perkebunan sawit.

Meski begitu, Zenzi tak menyebut identitas perusahaan dengan detil, hanya menyebut  inisial, seperti PT AM di Bengkulu, perkebunan sawit yang membabat hutan tropis di daerah aliran sungai. Di Sumatera Selatan, PT TN, juga perusahaan sawit membabat hutan konservasi TWA Dangku. Di Kalimantan Tengah, PT BA, perusahaan sawit membabat ekosistem gambut dan danau. Ia diduga memberikan suap kepada beberapa pejabat.

Di Konawe Selatan,  perkebunan ekosistem rawa dua perusahaan perkebunan PT. MJ dan PT. BNP , dan perusahaan tambang di Konawe  PT. VD. Di Halmahera Selatan, Maluku, PT KN. Ia di pulau kecil dengan kontur berbukit.

Untuk luasan, perkiraan awal, di Kalteng 28.000 hektar, Bengkulu 1.500 hektar, Sulawesi Tenggara 754 hektar, Malut 11.000 hektar dengan wilayah rambahan 14.500 hektar.

“Untuk proses hukum, kita belum bisa menyebut identitas. Dengan harapan, penggalian alat bukti dan lain-lain bisa berjalan lancar.”

Modus mereka, di Sultra, proses ganti rugi langsung kepada masyarakat atau transaksi fiktif kepala desa melibatkan Pengadilan Agama. Mengesahkan kepemilikan adat palsu dan jadi alat transaksi antara lima orang mengatasnamakan seluruh masyarakat selaku pemilik adat.

“Kita berharap, KPK serius menghentikan praktik-praktik transaksi fiktif, keterlibatan pejabat negara ini agar tak terjadi di provinsi lain. Kalau kasus Sultra tak dihentikan, di provinsi lain akan banyak keterlibatan Pengadilan Agama, pembentukan masyarakat adat palsu.”

Kalau tak dihentikan, katanya, dia khawatir Pengadilan agama menjadi pembenaran publik mengesahkan kepemilikan masyarakat adat. Padahal, sangat rentan dilakukan oknum-oknum bentukan perusahaan dan kepala daerah yang menginginkan ganti rugi tanah fiktif.

Pada 2013, Walhi melaporkan beberapa kasus terkait potensi kerugian negara dari tegakan kayu. Kini berbeda, karena potensi kerugian bukan hanya dari potensi tegakan kayu dan hutan tropis juga ekosistem khusus.

Zenzi mengatakan, kerugian negara terjadi dalam beberapa kasus tersebut secara terstruktur, masif dan terorganisir dikendalikan korporasi.

Walhi melihat, ada manipulasi dalam pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan di wilayah-wilayah itu, katanya, tanpa proses verifikasi akuntabel. Merugikan kementerian, masyarakat dan lingkungan.

“Permohonan pelepasan untuk masyarakat, ketika dilepaskan, diberikan izin kepada perusahaan,” katanya.

Di lapangan, perusahaan-perusahaan ini ada sudah produksi, ada proses land clearing, ada juga dalam persiapan land clearing. “Kita lapor ke KPK agar ada penegakan hukum, menghentikan yang berjalan dan mencegah yang akan terjadi,” katanya.

Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel mengatakan, di Sumsel, perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan berada dalam Suaka Margasatwa seluas 1.700 hektar.

Izin keluar 2005 oleh bupati, luas 3.000 hektar, 1.700 hektar di Suaka Margasatwa Dangku dengan tanaman usia produktif. “Potensi kerugian negara berdasarkan hitungan Rp118 miliar,” katanya dengan hitungan tegakan kayu hilang, belum termasuk flora fauna hilang.

Sejak 2014, Walhi sudah melaporkan empat perusahaan dalam hutan lindung, hutan alam, gambut lebih tiga meter. Namun, katanya, sampai sejauh ini belum ada perkembangan. KPK, katanya, akan mengecek laporan ini.

 

 

Menteri Sosial Minta Perketat Pintu Masuk ke Zona Merah Sinabung

Selasa pagi, Sinabung kembali erupsi. Foto: Ayat S Karokaro

Selasa pagi, Sinabung kembali erupsi. Foto: Ayat S Karokaro

 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, meminta pengetatan pengawasan ke pintu masuk desa zona merah bahaya erupsi Gunungapi Sinabung. Hal ini perlu, mencegah jatuh korban jiwa dan luka-luka lagi terkena awan panas.

Khofifah, meninjau langsung dari dekat zona merah bahaya Sinabung, pada Senin (23/5/16). Dia melihat kondisi Desa Gamber, yang ditutupi debu vulkanik Sinabung. Karena ada larangan memasuki zona merah, Khofifah hanya melihat di luar radius lima kilometer.

Selain memperketat pintu masuk ke desa, dia tengah membangun sistem peringatan dini (early warning system) di pintu-pintu masuk ke daerah zona merah.

Dengan EWS ini, diharapkan warga desa bisa mengetahui kondisi Sinabung, bahkan bisa segera menyelamatkan diri jika sewaktu-waktu kembali erupsi. Cara ini, diharapkan bisa menekan korban jiwa.

Saat ke Tanah Karo, Khofifah juga mengunjungi pengungsian korban erupsi Sinabung, di GBKB Simpang Enam, Kabanjahe, Karo.  Dia menyatakan, pemerintah akan menyumbangkan satu bus buat mengangkut anak-anak korban pergi dan pulang sekolah.

“Diharapkan bus sekolah bisa menjadi solusi anak- bisa tetap sekolah. Sekolah mereka jauh-jauh. Pemerintahan Jokowi akan terus memantau perkembangan ini, ” katanya.

Dia juga memberikan bantuan dana santunan kepada sembilan korban Rp140 juta. Rincian, tujuh meninggal dunia dana santunan Rp15 juta per orang, korban luka-luka  Rp 2,5 juta per orang, diterima ahli waris.

Data dari Pemkab Karo, setidaknya ada 1.519 jiwa dari 421 keluarga mengungsi di sejumlah posko di Kabanjahe, Karo.

 

Pasca erupsi Gunung Sinabung terlihat tenang. Foto: Ayat S Karokaro

Pasca erupsi Gunung Sinabung terlihat tenang. Foto: Ayat S Karokaro

 

Pada Februari 2014, ada 11 orang tewas terkena debu panas, dan puluhan luka-luka. Lalu Sabtu (21/5/16), erupsi kembali terjadi mengakibatkan tujuh orang tewas, dan dua mengalami luka-luka cukup parah. Bahkan tim dokter RSUP Adam Malik Medan, menyatakan, satu korban luka parah, Cahaya Beru Tarigan,  harus amputasi kaki, karena 60% sudah luka parah dan infeksi. Cahaya, istri Brahim Sembiring (57), tewas di RSUP Adam Malik Minggu (22/2/16) karena kondisi parah.

 

Teruskan pencarian

Saberina Beru Tarigan, Sekretaris Daerah Karo, Selasa (24/5/16) mengatakan, langkah cepat mereka dengan evakuasi seluruh warga pada radius kurang lima kilometer dari kawah Sinabung.

Selain mencari kemungkinan ada korban jiwa lagi, penyisiran ke area rawan akan dilakukan. Tim PVMBG memantau kondisi gunungapi menyatakan kondisi aman untuk penyisiran. Aktivitas Sinabung Selasa pagi kembali erupsi, hingga tim SAR gabunganTNI-Polri dan Basarnas waspada. Penyisiran melibatkan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, Basarns dan BPBD Karo.

Dia menyayangkan, walau ada peringatan warga tetap membandel. Pemasangan portal menuju pintu masuk sudah dilaukan, tetapi tak diindahkan.

Warga tetap di desa, dan menjalankan aktivitas seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. “Kami bingung. Kalau tegas katanya kejam. Warga kembali ke desa, dan bercocok tanam. Korban yang terkena debu vulkanik itu sebagian tengah di laaing. Wajah, badan, dan kaki terkelupas akibat terkena debu vulkanik,” ucap Saberina.

 

Rumah in berada di Guru Kinayan, Karo yangi hancur akibat terkena debu vulkanik saat Gunung Sinabung erupsi. Foto: Ayat S Karokaro

Rumah in berada di Guru Kinayan, Karo yangi hancur akibat terkena debu vulkanik saat Gunung Sinabung erupsi. Foto: Ayat S Karokaro

Para Peneliti Ini Bicara Tata Kelola Lahan di Yogyakarta, Seperti Apa?

Kawasan pemukiman dan pembangunan hotel menyebabkan alih fungsi lahan. Foto: Tommy Apriando

Kawasan pemukiman dan pembangunan hotel menyebabkan alih fungsi lahan. Foto: Tommy Apriando

 

“Berhati Nyaman.” Begitu slogan buat Yogyakarta, yang menjadi kebanggaan. Kata-kata ini belakangan dipelesetkan menjadi “Jogja Berhenti Nyaman.” Mengapa? Karena melihat dinamika penggunaan dan alih fungsi lahan untuk pembangunan mal, apartemen, hotel sampai pemukiman. Para penelitipun melakukan kajian atas perubahan penggunaan lahan di Yogyakarta.

Bowo Susilo, meneliti dinamika penggunaan lahan di Yogyakarta. Dia mengatakan, selama 25 tahun (1980-2005), data BPS memperlihatkan, di Yogyakarta terjadi perubahan lahan cukup signifikan. Persentase lahan pertanian berubah menjadi nonpertanian berkisar antara 17,5%-27%.

Melalui pemodelan spasial, katanya, perubahan ini dapat dikaji sebagai dasar memprediksi perubahan masa datang.

Total perubahan penggunaan lahan di Yogyakarta periode 1993-2000 sekitar 704,8 hektar. Perubahan mencakup 17 macam dengan luasan bervariasi antara 0,2 ha dan 359,8 hektar. perubahan dominan, katanya, sawah menjadi permukiman 359,8 hektar. Pada 2000-2007, luas perubahan 755,7 hektar mencakup 15 macam luasan antara 0,5-365,5 hektar.

“Perubahan paling dominan sawah menjadi permukiman,  sebesar 365,5 hektar, penggunaan lahan bervariasi. Jika disederhanakan menjadi dua kategori, yaitu permanen dan tidak,” kata Bowo.
Dari analisis menunjukkan, ada hubungan signifikan antara luas atau kuantitas perubahan penggunaan lahan dengan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Bowo menghasilkan model konseptual untuk menjelaskan mekanisme perubahan penggunaan lahan.

Perubahan lahan, katanya,  terjadi karena tiga elemen fundamental, yaitu kebutuhan lahan, preferensi keruangan dan kalkulasi keruangan.

Wahyu Wardhana, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, melihat perubahan lahan di Gunungkidul. Gunungkidul, dulu daerah hutan lebat tetapi eksploitasi besar-besaran Pemerintah Belanda menjadikan wilayah ini kering, tandus, bahkan rentan kemiskinan, terutama 1940-1970.

Kepada Mongabay, dia mengatakan, berbagai upaya perbaikan lingkungan melalui penghijauan dan rehabilitasi dilakukan pemerintah maupun masyarakat lokal. Proses ini membawa perubahan di Gunungkidul, yang semula daerah tandus menjadi lahan hijau dengan berbagai vegetasi.
Dia menyebutkan, terjadi perubahan kondisi lahan di Gunungkidul selama 1970-2012. Hasil rehabilitasi lahan ini menciptakan penurunan luasan tanah berbatu dari 133.182,98 hektar menjadi 9,41 hektar.

Selama periode ini, katanya, pola transisi lahan menunjukkan tren positif  dengan bervariasi setiap zona. Variasi ini, katanya, karena perbedaan karakteristik pengelolaan lahan setiap zona bentang, misal, zona Baturagung, transisi berlangsung dinamis karena ada aktivitas memanen hasil hutan oleh masyarakat. Dalam rentang 1990-2000 terjadi pengurangan tutupan vegetasi berkayu.

Wahyu menyarankan,  di Gunungkidul penting memperhatikan variasi biofisik bentang lahan  sebagai landasan implementasi rehabilitasi lahan. Sedang masyarakat, modal utama rehabilitasi.

Sementara, penelitian Retnadi Heru Jatmiko, menyebutkan, hasil citra saluran infra merah termal terhadap perubahan iklim perkotaan Yogyakarta diketahui suhu tinggi  berada di pusat perkotaan. Suhu lebih rendah ke pinggiran, dan mulai mendingin ke arah luar kota. Suhu lebih dingin kala makin menjauh dari perkotaan.

“Distribusi suhu tinggi di pusat Yogyakarta pada bangunan permukiman padat.”

Penelitian dia dilakukan 2013 hingga 2014. Aspal, atap bangunan dan tutupan lahan di pusat kota, katanya,  memiliki temperatur lebih tinggi dibandingkan tutupan vegetasi dan nonbangunan di luar perkotaan. Jadi, temperatur suatu daerah, katanya, sangat berkaitan dengan perubahan tutupan lahan.

“Perubahan tutupan lahan di perkotaan memengaruhi suhu permukaan obyek di perkotaan, akhirnya berpengaruh pada suhu udara mikro,” katanya.

 

Kini, Gunungkidul mulai banyak tutupan lahan hingga kaya sumber air. Foto: Tommy Apriando

Kini, Gunungkidul mulai banyak tutupan lahan hingga kaya sumber air. Foto: Tommy Apriando

 

Lima Tahun Kebijakan Moratorium Izin Hutan, Ini Catatan dari Walhi

Kebun-kebun sawit di Kalteng, banyak dibuka di kawasan hutan. Foto: Save Our Borneo

 

Lima tahun sudah kebijakan moratorium izin hutan dan lahan berjalan, sejak keluar Mei 2011, tetapi dinilai belum membuahkan banyak perbaikan. Kebijakan ini dipandang hanya kamuflase karena di lapangan pemberian izin baru untuk pembukaan hutan terus terjadi.

Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional mengatakan, selama masa moratorium pemerintah juga mengeluarkan regulasi kontradiksi. Di kebijakan moratorium, instruksi menghentikan penerbitan izin baru tetapi waktu bersamaan pemerintah menebitkan peraturan pemerintah yang membolehkan konversi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Dia mencontohkan, PP 60 tahun 2012 untuk perkebunan dan PP 61 tahun 2012 untuk pertambangan.

Dalam pelaksanaan Inpres, katanya, ada proses pembelokan. Contoh, dua kali perpanjangan, ada substansi menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Kemenhut), untuk revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). Revisi ini, kata Zenzi, idealnya untuk mengkoreksi perizinan. “Kalau perizinan diterbitkan dalam kawasan moratorium, seharusnya izin batal. Yang dilakukan sebaliknya,” katanya di Jakarta, Minggu (23/5/16).

Fakta lapangan, kala kawasan moratorium tumpang tindih dengan perizinan, walaupun Inpres lebih dulu ada, PIPIB dikurangi. Kemudian ada proses pengabaian instruksi oleh kementerian.

Dalam revisi setiap enam bulan, katanya, kawasan moratorium berkurang. waktu bersamaan pemerintah meningkatkan izin prinsip perusahaan menjadi IUP perkebunan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan hak guna usaha (HGU).

“Ada pelanggaran atau pembangkangan terhadap Inpres itu secara kolaboratif antara pengusaha, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR, maupun pemerintah daerah. Izin perusahaan terbit setelah moratorium.”

Deputi Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Ahmad Fandi mengatakan, selama lima tahun moratorium, ada banyak pelepasan kawasan hutan.

Di Kalteng, terdapat 83 izin sawit seluas 617.066 hektar di lahan gambut, 75 unit 245.727 hektar di kawasan moratorium. Tutupan hutan pada 2011 8.025.376,57 hektar, tahun 2014 menjadi 7.882.114,28 hektar. Artinya,  berkurang 143.262, 29 hektar.

Selama lima tahun moratorium, katanya,  ada 36 izin pinjam pakai, dan hutan dilepaskan 773.286,84 hektar. “Memang ini  di luar moratorium. Kalau kembali hakikat  moratorium sebenarnya seperti apa? Kami  mempunyai ekspektasi besar moratorium bisa mengendalikan laju deforestasi. Ini kontradiktif.”

Walhi menemukan, selama moratorium, izin tetap keluar di kawasan moratorium. Salah satu, di Kotawaringin Barat untuk perkebunan sawit PT Andalan Sukses Makmur, izin keluar 21 November 2012. “Kita overlay lagi izin yang dikeluarkan di kawasan moratorium keluar dari PIPIB,” katanya.

Angka luasan PIPIB terus berkurang. PIPIB 2011 seluas 5.784.212 hektar, pada 2015, jadi 3.789.086,52 hektar, berkurang 1.995.125,48 hektar.

“Kita juga melihat sebenarnya PIPIB ini bukan izin yang menyesuaikan, tetapi PIPIB yang menyesuaikan izin. Logika terbalik. Yang kita inginkan izin menyesuaikan PIPIB.”

Di Kalteng, katanya, banyak kasus perkebunan sawit belum selesai. Kalau mengacu Korsup sawit maupun minerba KPK, menemukan data pelanggaran cukup signifikan. Saat korsup, ada sekitar 2,6 juta hektar perkebunan sawit masuk kawasan hutan. Dari 333 izin tambang di Kalteng, clean and clean (CnC) hanya 126. “Lebih 200 bisa dikatakan bodong karena tak dilengkapi izin lengkap. Selama moratorium, kasus-kasus ini juga tak disentuh.”

Moratorium, katanya, harus dibenahi. Selama lima tahun ini, moratorium tak menyentuh esensi perbaikan tata kelola Kehutanan dan lingkungan. “Moratorium belum menyentuh esensi moratorium itu sendiri. Izin tetap ada,  deforestasi tetap berlanjut,” katanya.

Fandi melihat, ada beberapa kelemahan dari kebijakan moratorium karena tak dibarengi sanksi dan penegakan hukum. Ketika pemda atau jajaran di bawah Presiden tak menjalankan moratorium, sanksi tak jelas.

“Moratorium harus punya parameter tegas. Apa sih target capaian? Kalau dianggap berhasil, seharusnya ada kriteria jelas. Ke depan, harus diperbaiki, menggunakan indikator jelas,” katanya.

Hadi Jatmiko, Direktur eksekutif Walhi Sumsel mengatakan, sejak moratorium tak juga membuat perbaikan terhadap kondisi hutan dan lahan di Sumsel.

“Karena wilayah-wilayah moratorium yang memang dilindungi UU seperti hutan konservasi dan lindung yang memang tak boleh ada izin. Sedang wilayah-wilayah moratorium sudah ada banyak sekali izin,” katanya.

Dia mencontohkan, gambut di Sumsesl 1,2 juta hektar, sekitar 800.000 hektar dikuasai korporasi pertambangan, HTI maupun perkebunan.

“Idealnya moratorium bukan hanya menghentikan perizinan baru, harusnya terkait pembukaan lahan. Kalau moratorium ingin berhasil, dan memberikan ruang hutan dan lahan pulih, harusnya izin-izin dalam kawasan moratorium tak boleh buka lahan.”

Dia memaparkan, di Sumsel, izin usaha pertambangan di lahan gambut 114 izin, 70 izin perkebunan, 49 di lahan gambut kedalaman lebih tiga meter. Izin pengelolaan hutan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat di lahan gambut 17 izin, sebanyak 15 izin di gambut dalam.

Dari wilayah gambut 1.256.502,34 hektar dikonversi jadi usaha perkebunan, dan hutan tanaman 851.169,23 hektar (64,74%). Lahan gambut lebih tiga meter menjadi IUP perkebunan, tambang dan hutan tanaman 178.650,25 hektar (40%) dari luas gambut Sumsel.

Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar mengatakan, kebijakan moratorium sekadar niat baik untuk perubahan dan perbaikan tata kelola tetapi implementasi  belum bisa dibanggakan.

Di Kalbar, Walhi menemukan ada 41 izin IUPHHK 2.008.523,83 hektar, masuk PIPIB kesembilan seluas 76.285,23 hektar. Lalu, ada 40 izin sawit 469.837,54 hektar, ada di  PIPIB seluas 63.194,13 hektar. Jadi, total area moratorium terbebani izin 139.479,36 hektar.

Anton juga menyoroti relasi antara moratorium dengan konteks kerja Badan Restorasi Gambut. Seharusnya, ada hubungan saling menguatkan. BRG, katanya, harus menjadi Inpres moratorium napas utama semangat kerja. Bukan hanya menjawab persoalan kebakaran.

Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, mengatakan, moratorium seharusnya dibarengi evaluasi izin-izin.

Meski di Kalsel, ada hal bagus kala Bupati Hulu Sungai Tengah mencabut izin lokasi PT Globalindo Nusantara Lestari 6 April lalu. Semula, wilayah konsesi masuk area moratorium.

 

Berikut Alokasi Dana Sawit Itu, Benarkah buat Pengembangan Kebun Berkelanjutan?

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit (Crude Palm Oil/COP Fund) terbentuk dengan pertimbangan utama menjamin pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan. Ini seperti tercantum dalam pembuka Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015, soal penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. Bagaimana dalam perjalanan setahun ini? Apakah berjalan sesuai pertimbangan kala pembentukan badan ini? Foto: Sapariah Saturi

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit (Crude Palm Oil/COP Fund) terbentuk dengan pertimbangan utama menjamin pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan. Kini, uang yang terkumpul 90% buat subsidi biodiesel. Foto: Sapariah Saturi

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit (Crude Palm Oil/COP Fund) terbentuk dengan pertimbangan utama menjamin pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan.  Ini seperti tercantum dalam pembuka Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015, soal penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. Bagaimana serapan dan penyaluran dana dalam perjalanan setahun ini? Apakah berjalan sesuai pertimbangan kala pembentukan badan ini?

Sampai triwulan pertama 2016, badan ini berhasil menghimpun dana sawit Rp2,86 triliun. Sebelumnya, pada 2015, dana sawit terkumpul Rp6,5 triliun.

Pengumpulan dana ini dari pungutan ekspor sawit dan CPO. Ada lima eksportir terbesar membayar pungutan periode 2015, yakni, Wilmar Nabati Indonesia, Sumber Indah Perkasa, Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia, Musim Mas dan Sari Dumai Jati.

Direktur Eksekutif BPDP Sawit Bayu Khrisnamurthi menyebutkan, target pengumpulan pada 2016 sebesar Rp9,5 triliun. ”Itu (Rp2,86 triliun, red.) sudah mencapai target 2016,” katanya. Adapun ekspor dari Januari-Maret mencapai 7,42 juta ton.

Pemasukan dana ini, tak hanya dari produk mentah juga produk turunan sawit. “Dari jumlah itu produk medium, artinya intermediate industry olahan lebih lanjut dari CPO mencapai 87,2%,” katanya.

Hingga kini, produk turunan minyak sawit di Indonesia, triwulan pertama mencapai 6,47 juta ton. Sisanya, ekspor CPO. Jelas, kebijakan penghimpunan dana ini, katanya,  mampu menjadi pemantik ekspor produk turunan CPO. ”Kebijakan itu meningkatkan hilirisasi.”

 

Porsi besar buat biodiesel

Adapun penghimpunan dana ini terbagi dalam beberapa sektor, antara lain, penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset.

Untuk peningkatan sarana dan prasarana termasuk subsidi biodiesel. “Terbesar biodiesel, 90% untuk stabilisasi harga melalui subsidi diesel,” kata Dadan Kusdiana, Direktur Penyaluran Dana BPDP Sawit.

Pasalnya, melalui biodiesel yang dikenal sebagai B-20 ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 18 juta ton per tahun, mengurangi impor minyak mentah hingga 6,9 juta kiloliter dan biodiesel 2,5-3 juta kiloliter. Biodiesel 20% (B20), adalah kegiatan mencampur bahan bakar minyak (BBM) solar dengan CPO.

Dengan peningkatan biodiesel ini, serapan sawit domestik meningkat di tengah permintaan dunia rendah. Penerapan pajak impor juga berdampak pada ekspor sawit.

Adapun capaian biodiesel pada 2015 sebesar 905.000 kiloliter dengan target awal 1,5 juta kiloliter, baik untuk public service obligation (PSO) atau subsidi, non-PSO maupun pengguna langsung. ”Memang jauh dari target, kita juga baru memulai Agustus.” Biodiesel, katanya, sudah produksi dan mendapat subsidi periode Januari-Maret mencapai 600.000 kiloliter. Sedang target biodiesel 2016 antara 3,2-3,7 juta kiloliter. ”Kalau melihat pertiga bulan ini, saya optimis angka bawah 2,8-3,2 juta kiloliter,” katanya.

Untuk target penyaluran biodiesel sebesar 2,7 juta kiloliter. Berdasarkan data BPDP, PT Pertamina (Persero) membeli biodiesel sekitar 200.000 per bulan pada triwulan pertama 2016.

Khusus subsidi biodiesel kepada produsen, katanya, dari dana sawit Rp1,9 triliun. ”Kami sudah menyalurkan Rp641,5 miliar Januari-Maret 2016,” ucap Bayu. Sedangkan, besaran subsidi April-Mei menjadi Rp5.000, sebelumnya Rp3.000 per liter.

Kondisi kini, ada selisih antara harga CPO pasar dunia dengan harga minyak global. ”Harga CPO global membaik.” Pada Maret 2016 mendekati US$700 per ton, naik dari US$450 per ton pada Agustus 2015. Harga minyak dunia kisaran US$30-US$40 per barel.

 

Sumber: Pertamina

Sumber: Pertamina

 

 

Peremajaan tanaman

Replanting ataupun peremajaan tanaman menjadi sektor kedua prioritas penyaluran dana, setelah subsidi biodiesel. Target penyaluran dana pungutan sawit untuk replanting 2016 sebesar Rp1 triliun. Adapun, triwulan I 2016 dana tersalurkan mencapai Rp16,75 miliar.

Keseluruhan, target 2016, program peremajaan yang sedang proses ada 4.396 hektar dengan 2.140 petani dalam 12 koperasi pertanian. Masing-masing, katanya, mendapatkan sokongan dana Rp25 juta per hektar. Hingga April 2016, terdapat dua koperasi yang mendapatkan dukungan BPDP.

Badan ini juga menginisiasi proses 9.994 hektar lahan petani kecil skema peremajaan dengan BRI.

Dadan menjelaskan, dana BPDP akan tersalurkan kepada petani plasma dan swadaya. ”Upayakan ke petani swadaya, yang memang tak memiliki induk, dibandingkan petani plasma.”

Dia menegaskan hanya mendukung petani berlahan legal. BPDP juga akan membantu sertifikasi sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Adapun prasyarat dalam penyaluran dana sawit ini, antara lain petani kecil luas lahan kurang empat hektar, yang mengajukan dari koperasi atau kelompok tani berkelompok bersama-sama memiliki lahan kurang 300 hektar. Ada bank menyatakan setuju bekerja sama dengan petani. Terakhir, lahan petani potensial mendapatkan ISPO.

Terkait sosialisasi, BPDP bekerjasama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Keduanya, menjadi sarana perpanjangan tangan BPDP. Keduanyapun menjadi sarana peingkatan SDM petani.

Tak hanya petani, rentang waktu antara Januari-Juni 2016, BPDP memfasilitasi sembilan kelas pelatihan terkait sawit dan 270 siswa SMK dalam 12 provinsi. Begitu juga pelatihan bagi petani guna meningkatkan produktivitas, CPO berkelanjutan dan penanaman kembali.

 

Riset

BPDP juga andil dalam penelitian seiring peningkatan produksi turunan sawit dan peremajaan tanaman. Pada 2016, dana riset Rp146 miliar, masing-masing proposal Rp1 miliar.  ”Sudah berjalan 46 proposal sejak 2015,” ucap Dadan.

Tahun ini, kuota 100 proposal. Kini, lebih 200 proposal masuk dan akan diseleksi. BPDP memiliki program penelitian khusus bekerjasama dengan IPB dan BPPT. Palm oil emulsion, katanya,  sebagai agen dalam pemadaman api (IPB) dan sawit tua untuk bahan bioethanol dengan BPPT.

Pengalokasian dana BPDP sudah mulai berjalan sejak terbentuk awal tahun lalu. Tak semua alokasi dana dijabarkan. Soal promosi dan advokasi mereka tak menyebutkan gamblang seperti apa dan berapa alokasi dana buat itu.

 

biodisel3-Slide10

 

 

Tak adil buat petani?

Zenzi Suhadi, dari Walhi Nasional mengatakan, kebijakan dana ini baik, namun konteks tak adil bagi petani. ”Implementasi cuma terakses bagi kelompok petani yang memiliki relasi dengan korporasi tertentu,” katanya.

Dia menilai, dengan ada CPO-Fund, pertama, korporasi diuntungkan karena model ini bisa mengikat petani di bawah kontrol perusahaan. Kedua, pola kemitraan dengan bagi hasil tak menguntungkan petani. Petani hanya mendapatkan persentase keuntungan selisih harga jual dengan biaya produksi dan pengurangan utang pembuatan kebun.

”Jika hanya membangun relasi dengan korporasi dan “petani”nya ini jelas tak adil.”

Seharusnya, kata Zenzi, prioritas CPO-Fund petani korban konflik perampasan tanah oleh korporasi. Pasalnya, ribuan rakyat menjadi korban perampasan tanah dan kehilangan sumber penghidupan sehari-hari.

Walhipun merekomendasikan, BPDP bisa menyalurkan pembiayaan peningkatan kapasitas petani dari penyedia TBS menjadi penghasil CPO dan turunan.

Petani, katanya,  juga ambil bagian dalam kesempatan mengakses teknologi dan pasar. Selama ini, di tangan pemilik modal, petani tak mengetahui margin harga CPO dan TBS.

Walhi mengharapkan, CPO-Fund masuk APBN, hingga ada audit dan pertanggungjawaban sistem ini. Jika tak adil dan transparan akan menjadi ladang korupsi dari korporasi ke korporasi.

Achmad Suhada, dari Greenpeace menyebutkan, sebaiknya pola CPO-Fund ini untuk meningkatkan dan menyambung komitmen sawit berkelanjutan. ”Memperkuat peran petani mandiri yang tersebar dan belum tertata baik oleh Kementerian Pertanian.”

Dengan lembaga ini diharapkan skema “no deforestasi” petani kecil juga menjadi bagian. Achmadpun mengapresiasi, pemberian bantuan revitalisasi perkebunan, juga kerjasama dengan lembaga penelitian resmi Indonesia dalam pengembangan riset.

CPO-Fund, katanya, perlu mengutamakan prinsip transparansi dan kredibilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana. ”Publik perlu mengetahui mekanisme dan penggunaan. Jadi perlu audit publik pada periode tertentu.”

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menyebutkan, CPO-Fund masih sangat sulit diakses petani kecil. ”Tak ada beda dengan revitalisasi tanaman sawit yang dikeluarkan Kementan dengan memberikan subsidi bunga dari pemerintah.”

Adapun temuan SPKS, memperlihatkan, ada prasyarat mengikuti regulasi perbankan. Padahal, titik akses ke perbankan seringkali menyulitkan petani. ”Kalau sama saja, mungkin regulasi membantu, tapi manfaat tak dirasakan petani.”

Darto mengatakan, penyaluran dana dan sosialisasi melalui Apkasindo perlu dicek kembali. “Apakah dalam pengelolaan, perusahaan amdil bagian, bukan petani? Skema penyaluran dana CPO-Fund turut dikaji. Ini tugas Kementan agar menarik bagi petani biasa. Jika tidak, pada tidak mau.”

 

 

 

 

Awan Panas Sinabung Telan Korban Lagi…

Awan panas dari erupsi Gunung Sinabung. Foto: BNPB

Awan panas dari erupsi Gunung Sinabung. Foto: BNPB

 

Gunungapi Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, aktif memuntahkan awan panas beberapa tahun belakangan ini. Warga desa radius tiga kilometerpun sampai relokasi. Bahkan, warga bertahun-tahun masih tinggal di pengungsian. Pada Februari 2014, awan panas  menyebabkan 11 orang tewas dan beberapa luka-luka.

Pada Sabtu (21/5/16) gunung ini kembali menghamburkan awan panas hingga tujuh orang tewas, dua luka-luka dan kritis. Korban kritis terkena debu panas Sinabung, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan. Korban meninggal Minggu (22/5/16) masih disemayamkan di RS Efarina Etaham Kabanjahe, Karo. Korban tewas rata-rata usia lebih 45 tahun, dan satu remaja.

Data tim pemantau Gunungapi Sinabung dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Sabtu mulai erupsi pukul 14.28. Awan panas mencapai 4,5 km, ke arah Barat Karo. Tinggi abu vulkanik sampai 3.000 meter.

Abu ke barat Karo ini, cepat terhembus angin kencang menuju Desa Gamber, Simpang Empat, Karo. Ini daerah zona merah, yang wajib dikosongkan.

Tim SAR gabungan TNI-Polri, tim BPBD Karo, bersama masyarakat membantu evakuasi sembilan korban, tujuh tewas, dua kritis. Pencarian terus dilakukan sejak Sabtu dilanjutkan Minggu.

 

Korban luka bakar dibawa ke RS Adam Malik, Mrdan. Foto: Ayat S Karokaro

Korban luka bakar dibawa ke RS Adam Malik, Mrdan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, mengatakan, memberikan peringatan dan mengevakuasi masyarakat dan pengunjung (wisatawan). “Semu dilarang beraktivitas pada radius tiga km dari puncak Gunungapi Sinabung. Masyarakat jarak tujuh km sektor selatan-tenggara, jarak enam km sektor tenggara-timur, serta jarak empat km sektor utara–timur laut Sinabung harus dievakuasi ke lokasi aman,” katanya dalam rilis kepada media.

Pencarian korban, katanya,  dengan menyisir rumah dan kebun masyarakat. Tak diketahui pasti berapa banyak masyarakat di Desa Gamber saat awan panas. Seharusnya, tak ada aktivitas masyarakat tetapi sebagian nekat berkebun dan tinggal sementara waktu.
Korban tewas dan luka-luka terkena awan panas Sinabung:

Meninggal dunia:

Karman Milala (60).
Irwansyah Sembiring (17)
Nantin Br. Sitepu (54)
Leo Perangin-angin
Ngulik Ginting
Ersada Ginting
Ibrahim Sembiring

Luka-luka:

Cahaya Sembiring (75)
Cahaya boru Tarigan (45)

 

Warga menyaksikan Gunung Sinabung tengah erupsi mengeluarkan debu panas dan lahar dingin. Foto: Ayat S Karokaro

Warga menyaksikan Gunung Sinabung tengah erupsi mengeluarkan debu panas dan lahar dingin. Foto: Ayat S Karokaro

Awan pekat dari erupsi Sinabung. Foto: BNPB

Awan pekat dari erupsi Sinabung. Foto: BNPB

Awan panas terlihat mengepul tinggi. Foto: Ayat S Karokaro

Awan panas terlihat mengepul tinggi. Foto: Ayat S Karokaro

Menyelisik Elang Alap dari Gandang Dewata

Elang Alap Gunung Gandang Dewata yang belum terdeteksi. Foto: Eko Rusdianto

Elang Alap Gunung Gandang Dewata yang belum terdeteksi. Foto: Eko Rusdianto

 

Ketika saya ke pasar hobi di Toddupuli, Makassar, medio Mei lalu, suara burung bersahut-sahutan. Ada Beb, nuri, gagak, kepodang, sampai pipit. Ada kandang jaring kawat berukuran 1 x 1 meter, penuh sesak puluhan jalak tunggir merah. Keadaan sama dialami serindit Sulawesi. Burung-burung itu dari Sulawesi, beberapa dari Maluku bahkan Papua.

Setiap hari, kawasan itu selalu ramai. Di belakang petak pedagang, ada lapangan luas–bekas terminal angkutan Toddopuli. Ada tiang-tiang besi berdiri, terhubung palang-palang dan cantolan menggantung sangkar. Di tempat ini, setiap pekan lomba kicau burung digelar.

Ketika menyambangi atau sekadar melintas tempat ini, pikiran melayang membayangkan, bila kepakan sayap burung-burung ini berakhir dalam sangkar.

 

Walet Maluku, dengan daerah sebaran d Sulawesi, Kepulauan Sula dan Maluku. Foto: Eko Rusdianto

Walet Maluku, dengan daerah sebaran d Sulawesi, Kepulauan Sula dan Maluku. Foto: Eko Rusdianto

 

Mereka layak hidup bebas. Di alam liar, suara burung terdengar lebih merdu dari nyanyian dari dalam sangkar yang bisa jadi adalah tangisan mereka.  Saya mengalami itu ketika ikut Ekspedisi Bireshourches Keragaman Hayati LIPI di Gandang Dewata Mamasa, Sulawesi Barat pada 16 April-4 Mei 2016.

Di Desa Rante Pongko, menuju kaki gunung ada kutilang terbang bermain, saling berkejaran dan hinggap di pucuk pohon atau bubungan rumah sambil berkicau. Ekor bergoyang naik turun, rambut di kepala berdiri. Di persawahan elang terbang memutar. Sayap membentang lebar.

Peneliti Burung LIPI, Tri Haryoko mengatakan, perdagangan burung dengan menangkap dari alam liar, salah satu ancaman. “Jika ada perdagangan burung, sebaiknya hasil penangkaran,” katanya.

Di alam, rantai ekosistem menempatkan tugas burung sebagai salah satu penyebar biji  terbaik, seperti julang Sulawesi atau kolibri menghisap nektar bunga. Jenis burung lain sebagai pengendali serangga.

Saya menyaksikan tugas beberapa burung itu langsung di Gandang Dewata. Burung kecil bermain di ranting-ranting tanaman kecil, beberapa kali terlihat menyambar serangga tertentu. Ketika sang burung berhasil, paruh menjepit serangga erat.

 

Jalak alis api, endemik Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

Jalak alis api, endemik Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

 

Sayangnya, selama pengamatan di Gandang Dewata, tak banyak burung memasuki masa breeding (berbiak). Anakan burung di sekitar kawasan berkurang. Hal ini ikut berpengaruh pada vertebrata lain yang menjadi sumber pakan.

Selama pengamatan, Tri  mengidentifikasi 54 jenis burung dari 10 ordo dan 28 famili dengan titik ketinggian antara 1.500–2.000 mdpl. Identifikasi itu, merupakan tipe burung pada persawahan, kebun dan hutan.

Dari jumlah itu, kata Tri, 32 jenis (27,35%) burung endemik  Sulawesi. “Dengan tambahan itu (identifikasi Gandang Dewata), dari keseluruhan jenis burung Sulawesi,  baru tercatat 12,98% dari total keragaman jenis.”  “Saya kira Gandang Dewata kawasan esensial  bagi kehidupan 27,35%  burung endemik Sulawesi.”

 

Kipasan Sulawesi dengan sebaran Sulawesi dan Kepulauan Sula. Foto: Eko Rusdianto

Kipasan Sulawesi dengan sebaran Sulawesi dan Kepulauan Sula. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Elang alap

Selasa (26/4/15),  seekor elang alap terjaring perangkap, sekitar satu kilometer dari basecamp penelitian LIPI. Tri,  memegangi menggunakan kaos tangan. Burung itu berontak, kaki mungil dengan cakar tajam mencengkram jari. Paruh kecil ikut menggigit kaos tangan.

Tri merapikan bulu yang berantakan. Disepuh dari kepala hingga ekor. Burung diam sesaat, lalu kembali menjerit. Sayap mengepak berusaha terbang. Saat sedang menelisik, dia melihat keunikan.

Tri terperangah, raut wajah terlihat begitu senang. Setelah memotret elang alap, dia duduk. Sebuah buku guide-tentang burung Kawasan  Wallacea-dipelototi. Halaman berisi informasi mengenai jenis elang terbuka. Dua gambar elang alap dalam lembaran itu dicocokkan. Tak ada sama persis.

Burung ini tak disangka akan terjaring karena perangkap dipasang rendah. Elang alap biasa berada di dahan-dahan tinggi mengintai mangsa. Akhirnya ada beberapa spekulasi, kemungkinan sang burung terbang rendah memburu burung kecil, atau sedang menukik untuk menyergap mangsa seperti kadal.

Alap hasil tangkapan itu memiliki tiga stripe (totol) warna putih di bagian ekor, kaki kuning keemasan, kuku hitam, bulu dada coklat muda hingga leher. “Ada dua kemungkinan, ia Accipiter nanus ataukah Accipiter trinotatus. Keduanya endemik Sulawesi ,” katanya.

Accipiter nanus disebut elang alap kecil, untuk Accipeter trinotatus itu elang alap ekor totol. Dari karakter dua jenis itu, kata Tri, temuan alap di Gandang Dewata terjadi overlap dalam karakter morfologi (bentuk), ekor mirip trinonatus tetapi ukuran mirip nanus. “Bagaimana menentukannya? Kita akan uji molekuler. Dari jenis mana. Itu butuh waktu.”

 

Staf peneliti tengah memeriksa perangkap. Foto: Eko Rusdianto

Staf peneliti tengah memeriksa perangkap. Foto: Eko Rusdianto

 

Pertanyaan dari jenis mana alap di Gandang Dewata, terus menghantui. Keesokan hari, sang burung harus jadi specimen, sebagai sampel pengujian lebih lanjut.

Kejutan terus berlanjut. Ketika mengambil sampel pakan di bagian pencernaan si burung, ditemukan beberapa potongan tubuh serangga. Tri mengurai satu per satu. Ada kaki dan kepala serangga. Untuk memastikan, dia  meminta bantuan seorang rekan peneliti serangga LIPI. “Nah secara umum, elang itu predator bukan insektivora (pemakan serangga), penelitian ini mengungkap referensi baru bahwa serangga salah satu pakan elang alap kecil.”

Elang alap Gandang Dewata ini jantan. Panjang total 23,9 sentimeter. Panjang tarsus (tungkai kaki) 4,33 sentimeter, rentang sayap 43,3 sentimeter dan berat sekitar 88 gram. “Ketersediaan pakan didominasi serangga menjadikan burung mengkonsumsi serangga, maka berukuran relatif kecil.”

Jika menelisik dari dua jenis alap seperti Accipiter nanus ukuran antara antara 23-28 sentimeter. Tungkai kuning jingga terang, paha putih dan tak bertanda, sera kuning kehijauan. Lalu Accipiter trinotatus berukuran 29-31 sentimeter, ekor gelap dengan dua hingga tiga bintik (totol)  putih khas di seluruh bulu ekor.

“Jadi kemungkinan burung ini (alap Gandang Dewata) jenis berbeda dari Accipiter nanus dan Accipiter trinotatus. Variasi baru ini akan memberikan tambahan ciri dalam morfologi,” ujar dia.

Secara umum di Indonesia, elang alap termasuk ordo Falconiformes dan suku Accipitridae dengan anggota mencapai 21 genus. Untuk genus Accipiter terdapat 19 jenis. Tujuh jenis tersebar di sub Kawasan Sulawesi meliputi Talaud, Nenusa, Sangihe, Muna, Togian, Butung. Tiga jenis, yakni Accipeter nanus, Accipeter trinnotatus, Accipiter griseiceps endemik di sub kawasan ini. Endemik khusus Sulawesi Accipiter nanus.

 

Kacamata Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

Kacamata Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

Perjalanan Gading Gajah dari Aceh Inipun Berakhir di Pekanbaru…

Petugas Gakum KLHK Sumatera saat melakukan penangkapan di sebuah rumah makan di Kota Pekanbaru, Riau. Foto: Balai Pam dan Gakkum LHK Sumatera.

Petugas Gakum KLHK Sumatera saat melakukan penangkapan di sebuah rumah makan di Kota Pekanbaru, Riau. Foto: Balai Pam dan Gakkum LHK Sumatera.

 

Upaya perdagangan sepasang gading gajah Sumatera dari Aceh ke Pekanbaru, Riau, berhasil digagalkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sumatera (Balai Pam&Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Sumatera, Jumat (20/5/16). Dalam penggerebekan selain gading, petugas menangkap lima pelaku.

Tulus Hutahuruk, Kepala Balai Pam&Gakkum Sumatera, kepada Mongabay di Medan, mengatakan, penangkapan sekitar pukul 15.20. Tim bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam  (BKSDA) Jambi, dibantu penyidik Ditserse Kriminal Khusus Polda Riau, menangkap masing-masing berinisial YU, SY, MA, WA dan NI. Kelimanya diamankan di halaman Restoran Shusie Tei Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru, saat menunggu transaksi jual beli.

Dia mengatakan, kasus terbongkar, setelah pengembangan penangkapan dua pelaku perdagangan kulit harimau di Jambi. Pelaku ternyata jaringan perdagangan satwa antarprovinsi. Dari penyidikan, ada jaringan lain akan memperdagangkan sepasang gading gajah di Riau. Mendapat informasi ini, dia memerintahkan penyidik bersama satuan polisi reaksi cepat (SPORC) mengejar.

Setelah pengembangan empat hari, penyidik mendapat informasi lima tersangka akan membawa sepasang gading dari Indragiri menuju ke suatu tempat belum bisa diungkapkan, karena masih pengembangan membongkar jaringan lain.

Informasi KLHK menyebutkan, sepasang gading ini dibawa dari Medan. Ada penampung siap membeli. Namun, pelaku belum mau buka mulut. Meski begitu, KLHK berkoordinasi dengan penyidik lain di Sumatera.

 

Gajah Sumatera, satwa terancam punah karena beragam gangguan, dari habitat rusak sampai perburuan buat diambil gading dan dijual. Foto: Ayat S Karokaro

Gajah Sumatera, satwa terancam punah karena beragam gangguan, dari habitat rusak sampai perburuan buat diambil gading dan dijual. Foto: Ayat S Karokaro

 

Tulus mengatakan, dari pemeriksaan awal gading gajah dari Aceh. Harga dipatok satu kilogram Rp15 juta-Rp20 juta. Berat dua gading gajah 25-35 kg.

“Pengakuan tersangka, gading kan diperlihatkan ke calon pembeli di Riau. Ke siapa, perlu pendalaman lebih lanjut.”

Sebelum ini,  Noviar Andayani, Country Director Wildlife Conservation Society-Indonesia, menilai, pembeian hokum harus memberikan efek jera. Hukuman dalam UU Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dinilai rendah. Untuk itu, organsiasi ini mendukung penuh upaya pemerintah buat merevisi UU ini.

“Kami WCS bersama dengan berbagai mitra dan NGO lain, mendukung pemerintah dalam merevisi UU KSDAE Salah satu pasal paling perlu diubah adalah hukuman dari maksimun ke minimum, ” ucap Noviar.

Selain menaikkan hukuman, katanya, terpenting lagi konsistensi penegak hukum untuk terus-terusan memproses para pelaku kejahatan.

 

 

Para tersangka bersama gading gajah yang hendak mereka jual. Foto: Balak Gakkum LHK Sumatera

Para tersangka bersama gading gajah yang hendak mereka jual. Foto: Balai Gakkum LHK Sumatera

Banjir Bandang Hantam Sintuwu, Pemerintah Sigi Siapkan Relokasi

Rumah Warga yang ditimpa kayu dan lumpur di Kabupaten Sigi. Foto: Andika Dhika

Rumah Warga yang ditimpa kayu dan lumpur di Kabupaten Sigi. Foto: Andika Dhika

 

Hujan deras selama seminggu melanda dataran tinggi Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengakibatkan banjir bandang di Desa Sintuwu, Selasa (17/5/16) pukul 14.30. Lokasi banjir bandang dikosongkan, penduduk diimbau mengungsi ke tempat lebih aman. Mengingat lokasi banjir begitu rawan, pemerintah Sigi akan merelokasi warga.

Data Aparat Desa Sintuwu, menyebutkan, korban banjir bandang satu anak meninggal dunia tertimpa pohon lapuk, sekitar 12 keluarga (40) jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Kerugian, 20 kambing hanyut, tiga sepeda motor tertimbun, 11 rumah rusak berat terendam lumpur, satu rumah hanyut.

Banjir menimbulkan longsor di  empat titik,  yakni, tiga longsor besar menimbun sungai, tiga longsor kecil menyebabkan kebun kakao rusak parah dan memutus akses jalan penghubung Desa Sintuwu.

Jamal, warga setempat, mengatakan, banjir bandang bermula longsor tebing gunung di aliran Sungai Halumbulapa menyebabkan air tertampung. Saat hujan terus turun, air meluap, meluber ke kebun-kebun kakao hingga menghantam pemukiman.

 

Titik Longsor dan aliran sungai yang banjir bandang di Sigi, Sulawesi Tengah. Foto: Andika Dhika

Titik Longsor dan aliran sungai yang banjir bandang di Sigi, Sulawesi Tengah. Foto: Andika Dhika

 

 

Sungai emas

Banyak pihak mengaitkan banjir Desa Sintuwu dengan tambang emas di Kecamatan Palolo. Senada ditanyakan rombongan Muspida, kala mengunjungi lokasi. Ada Danrem 132 Tadulako Kolonel Inf. M. Saleh Mustafa, Dandim 1306 Donggala Letkol Kavaleri I Gede Masa, Anggota DPRD Sigi.

Menurut Gustav, aliran sungai ini dinamai warga Halumbulapa  berarti sungai emas. Nama ini diambil dari Bahasa Kaili. Dia menolak jika banjir berkaitan dengan tambang emas tradisional.

“Tak ada tambang emas di hulu sungai, kami melarang orang menambang di desa ini. Daerah ini jauh dan tak berhubungan dengan Dongi-dongi” katanya.

Masyarakat, katanya, membangun rumah di bekas jalan masa pendudukan Jepang. Pada 1990-an, bagian barat jalan wilayah penyangga Taman Nasional Lore Lindu, memanjang ke Desa Pakuli,  Kecamatan Gumbasa, Sigi.

Abidin Kepala Desa Sintuwu, mengatakan, banjir bandang pelajaran bagi orang-orang yang membuka kebun di gunung. Akar-akar pohon besar tak kuat menampung beban tanah yang labil.

Rencana pemerintah desa, katanya, membuat program menjaga hulu sungai, agar bencana tak terulang.

 

Kebun coklat warga juga dihantam banjir bandang. Foto: Andika Dhika

Kebun coklat warga juga dihantam banjir bandang. Foto: Andika Dhika

 

Relokasi warga

Wakil Bupati Sigi Paulina Martono meninjau lokasi mengatakan, banjir karena hujan deras tak berhenti di atas tanah labil. Kondisi tanah pasir labil disertai curah hujan tinggi mengakibatkan air bercampur lumpur menghantam pemukiman penduduk. “Banjir bukan karena pembalakan liar, pohon terbawa banjir dengan akar,” katanya.

Pemerintah Sigi mengerahkan alat berat membersihkan tumpukan kayu dan lumpur. Pangan dan kebutuhan mendesak seperti pakaian juga diberikan.

Mengenai penanganan korban banjir bandang, kata  Paulina, rencana Pemerintah Sigi akan merelokasi warga. “Kita akan menyiapkan lahan dan perumahan sederhana bagi warga.”

Lokasi banjir, katanya, akan dikosongkan karena tak layak ditinggali tetapi tetap memberikan kesempatan petani mengolah kebun. ”Kalau berkebun boleh, tidak untuk ditinggali.”

Danrem dan Dandim menyampaikan, evakuasi dan pembersihan sisa bencana sudah selesai. Dia berharap, masyarakat membudidayakan tanaman keras di tebing dan sepanjang aliran sungai mencegah bencana susulan.

 

Wakil Bupati Sigi Paulina Martono bersama Danrem dan Dandim meninjau langsung lokasi banjir. Foto: Andika Dhika

Wakil Bupati Sigi Paulina Martono bersama Danrem dan Dandim meninjau langsung lokasi banjir. Foto: Andika Dhika

 

Perlu mitigasi bencana

Monitoring Relawan Untuk Orang dan Alam (ROA) menyebutkan, banjir dua bulan terakhir di Sulteng, menyebabkan 2000-an jiwa mengungsi. Pada April 2016, di Petasia Barat, Morowali Utara, banjir mengakibatkan 341 keluarga (1.235 jiwa) terdapat 21 ibu hamil serta 199 balita mengungsi. Dua  jembatan putus.

Pada Maret 2016, banjir di Desa Kilo, Poso, satu orang meninggal dunia, 50 keluarga mengungsi. Mei 2016, banjir bandang menghantam persawahan dan jembatan di Desa Leboni dan Wera, Poso. Pintu air irigasi ambruk, sekitar 100 hektar sawah tak dapat ditanami.

Direktur ROA Mochammad Subarkah mengatakan, siklus bencana Sulteng dalam lima tahun terakhir pada tiap pergantian musim. ”Jika panas tiba, kekeringan, musim hujan, kebanjiran.”

Sistem penanggulangan bencana, katanya,  mesti terpadu. Mulai sekarang, pemerintah harus menetapkan perencanaan mitigasi bencana dengan mendorong penguatan komunitas terdampak.

“Masyarakat dan pemerintah harus sinergis, terutama komunitas, mereka harus memahami standar menghadapi bencana, mengenai keselamatan dan pemenuhan pangan memadai.”

 

Penyelundupan Ratusan Burung Lewat Bandara Kualanamu Terbongkar

Lovebird sitaan dari Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

Lovebird sitaan dari Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

 

Penyeludupan ratusan burung ke sejumlah wilayah di Indonesia, melalui Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, digagalkan tim Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut). Modus pelaku menggunakan dokumen BBKSDA palsu!

Hotmauli Sianturi, BBKSDA Sumut kepada Mongabay Kamis (18/5/16) mengatakan, pembongkaran kasus bermula kecurigaan pada dokumen. Setelah menerjunkan intelijen ke bandara, ditemukan dokumen pengiriman satwa keluar melalui udara, tanpa pemeriksaan BBKSDA Sumut.

 

Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut sesaat setelah memimpin penyitaan dari Cargo Bandara KNIA menunjukkan barang bukti lovebird. Foto: Ayat S Karokaro

Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut sesaat setelah memimpin penyitaan dari Cargo Bandara KNIA menunjukkan barang bukti lovebird. Foto: Ayat S Karokaro

 

Seharusnya, souvenir satwa dua ekor, harus dapat persetujuan Kepala Bidang Teknis BBKSDA Sumut. Lebih dua satwa, harus dapat persetujuan Kepala BBKSDA. Kenyataan, ratusan burung lovebird dan murai batu serta murai daun tanpa sepengetahuan BBKSDA Sumut. Tepatnya, surat yang seharusnya dikeluarkan BBKSDA Sumut dipalsukan! Ini terkuak, saat diperiksa nomor register dokumen tak sesuai nomor register dokumen BBKSDA.

Negara, katanya,  rugi karena mereka tak membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “PNBP hilang, dokumen negara dipalsukan baik tanda tangan maupun nomor register. Ini sangat mengerikan. Kami yakin masih banyak kasus belum terungkap. Akan kita bongkar habis,” katanya.

Sedang barang bukti, katanya,  berupa dokumen palsu, disita penyidik PPNS BBKSDA Sumut. Dari penelusuran, ratusan burung dari cargo sebuah maskapai di Bandara Kualanamu, akan dikirim ke Yogyakarta, Bali dan Jakarta.

“Yang kita sita ada burung kacer, keledekan, murai batu, dan lovebird. Ada 400-an. Sitaan ini akan dibawa ke lembaga konservasi di Pematang Siantar. Kerugian negara bisa Rp150-Rp200 juta.”

 

Lovebird putih, hasil sitaan dari Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

Lovebird putih, hasil sitaan dari Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

 

Untuk pemalsuan dokumen, katanya, masuk pidana umum dan dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Sedang internal BBKSDA, katanya, akan pembenahan administrasi.

Dia mengatakan, satwa boleh diperjualbelikan kalau hasil penangkaran. Jeratan langsung dari alam (F1), tak boleh. Untuk mendapatkan izin penangkaran atau F2 hingga F3 dan selanjutnya, BKSDA akan mengeluarkan izin melalui pemeriksaan dan analisis mendalam. Tujuannya, untuk mengetahui apakah satwa hasil penangkaran atau tidak.

 

Sebagian burung-burung yang diupayakan untuk diselundupkan dengan dokumen palsu ini mati karena tak mendapatkan perawatan layak. Foto: Ayat S Karokaro

Sebagian burung-burung yang diupayakan untuk diselundupkan dengan dokumen palsu ini mati karena tak mendapatkan perawatan layak. Foto: Ayat S Karokaro

Murai batu ini juga turut disita dari Cargo Bandara KNIA bersama ratusan lovebird. Foto: Ayat S Karokaro

Murai batu ini juga turut disita dari Cargo Bandara KNIA bersama ratusan lovebird. Foto: Ayat S Karokaro

Menanti Keseriusan Pemerintah Urus Kematian Anak di Lubang Tambang

Lubang tambang milik PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) yang merenggut nyawa Ardi, korban ke sepuluh. Foto: Jatam Kaltim

 

Lubang tambang batubara di Samarinda, Kalimantan Timur, telah memakan banyak korban. Sampai Mei ini,  sudah 24 anak tewas. Protes dari teriakan sudah disuarakan sejak lama oleh pegiat lingkungan. Teranyar, para aktivis mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, mendesak pemerintah serius menangani kasus kematian anak di lubang tambang batubara. Mereka antara lain dari Jatam, Walhi, Greenpeace, ICEL, ICW dan Change.org.

Koalisi organisasi masyarakat sipil ini berharap, pemerintah membentuk  tim khusus bawah koordinasi Presiden antara lain koordinasi antarkementerian dan lembaga, maupun langkah konkret berupa kebijakan memutus rantai korban.

Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah mengatakan, kematian 24 anak di lubang tambang perusahaan izin dari daerah maupun pusat.

Pada konsesi izin pusat, ada empat perusahaan, PT Insani Bara Perkasa. Perusahaan ini, katanya, paling bermasalah dan brutal karena tiga anak meninggal di konsesi itu. PT Lana Harita Indonesia, perusahaan Thailand, PT Kitadin grup Banpu dan PT Multi Harapan Utama. Sisanya, tambang izin daerah. “Kalau dikatakan ada kesalahan pemda nggak juga. Semua sekarang saling lempar tanggung jawab,” katanya usai pertemuan Selasa (17/5/16).

Bahkan, katanya, mayoritas anak meninggal justru di konsesi perusahaan yang dinyatakan clear and clean (CnC).

“Jadi CnC menurut kami omong kosong karena hanya pemeriksaan atas meja. Tak langsung di lapangan. Ini pertanyaan kita. Sebenarnya, kita ini menata perizinan untuk siapa? Hanya untuk kesenangan data menjadi rapi? Untuk tambahan pemasukan keuangan negara, atau pemulihan lingkungan dan keselamatan rakyat?”

Dia meminta, pemerintah mencabut CnC ketujuhbelas perusahaan penyebab kematian 24 anak. Kalau tidak, menandakan CnC hanya pepesan kosong.

Berdasarkan citra satelit 2014, ada 232 lubang tambang masih menganga dan ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan.

Masyarakat, kata Merah, sebenarnya tak peduli ini urusan pemerintah pusat atau daerah. Yang perlu, tindakan tegas segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tak muncul korban lagi.

“Di Kaltim, tambang berdekatan dengan perumahan warga. Bahkan jarak tak sampai 20 meter. Mereka bertetangga dengan bencana. Kapan saja bisa jadi korban.”

Lubang tambang, katanya, tak ada rambu-rambu peringatan, pos dan pagar. “Baru ada setelah ada korban meninggal.”

Lubang menganga begitu saja bertahun-tahun. Padahal dalam aturan, paling lambat 30 hari harus ditimbun. Dia mendesak, pemerintah mengambil langkah pencegahan, penindakan hukum,  evaluasi serta pencabutan izin,  pemulihan lingkungan, dan rehabilitasi korban.

Khalisah Khalid dari Walhi Nasional berharap, penanganan tak kasus per kasus tetapi sekaligus membenahi tata kelola sumber daya alam terutama industri ekstraktif. Bukan hanya Kaltim, seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Februari 2015 Koalisi mengadukan kasus ini langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memberi sanksi administratif penghentian izin selama 160 hari hanya empat perusahaan terlapor.

Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas mengatakan, akan melaporkan kepada Kepala KSP, Teten Masduki dan meneruskan usulan kepada Presiden.

“Ini masalah serius, harus segera ditangani pemerintah.  Presiden sendiri dua kali ke Katim dan mendapatkan keluhan langsung dari warga. Kami berterimakasih diberi banyak data untuk tindak lanjut,” katanya.

KSP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun . pemerintah daerah.

Soal inspeksi ke lapangan, katanya, akan dibicarakan. Begitu juga masalah penegakan hukum bagi perusahaan yang tak mereklamasi tambang.

“Ini perlu rapat koordinasi mungkin level eselon satu. Teman-teman aktivis punya rekomendasi langkah yang harus dilakukan. Menurut saya ini sangat bagus. Bisa jadi bahan masukan kami koordinasi antarkementerian,” katanya

KSP, katanya, baru duduk bersama informal sekali antara KLHK dan KESDM membahas persoalan ini.  Dia akan mendorong pertemuan lebih operasional.

Merah mengatakan, janji tindaklanjut KSP semoga bukan harapan palsu.

“Karena Presiden dua kali ke Kaltim selalu disambut lubang tambang. Supaya ketika Presiden datang ketiga kali bisa menjawab dengan gagah berani bahwa sudah melakukan sesuatu dan menghukum perusahaan.”

Dalam pertemuan itu, para aktivis menyerahkan 11.500 tandatangan petisi online di kanal www.change.org/lubangtambang. Petisi ini meminta pemerintah daerah menutup lubang tambang di Samarinda.

 

Inilah lubang bekas tambang batubara yang menelan jiwa Raihan, korban kesembilan. Foto: Jatam Kaltim

Lahan Kering di Flores Ini Bisa Hasilkan Sorgum Melimpah

Menanam sorgum di Flores Timur dan Lembata sebagai bentuk konkrit mengupayakan kedaulatan pangan lokal. Foto: Dewi Hutabarat

Menanam sorgum di Flores Timur dan Lembata sebagai bentuk konkrit mengupayakan kedaulatan pangan lokal. Foto: Dewi Hutabarat

 

Dulu, lahan di Dusun Likotuden, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur hanya hamparan, tak bermanfaat maksimal. Ini lahan milik 62 keluarga. Maria Loretha, Penggerak Petani Lahan Kering Flores Timur berinisiatif memanfaatkan lahan dengan menanami sorgum. Dia bersama masyarakat sekitar, sempat tak yakin upaya ini akan membuahkan hasil. Ternyata, kesuksesan luar biasa tercapai. Di lahan 30 hektar ini, mereka berhasil memanen 90 ton sorgum.

“Saya seperti berjudi. Di lahan panas ekstrim, ditambah perubahan iklim mencoba menanam, terus mencoba meyakinkan petani. Ternyata hasil panen sorgum melimpah,” katanya dihubungi Mongabay, Senin (16/5/16).

Dia melihat peluang dari kekayaan alam Flores. Sorgum, katanya,  jadi makanan pokok beberapa kabupaten dampingan, di Kabupaten Ende, Flores Timur dan Lembata. Sorgum selalu disajikan ketika upacara adat. Sorgum ditanam di lahan kering, lahan basah tetap padi dan jagung.

“Semoga pemerintah memperhatikan kearifan lokal, salah satu perhatian pada sorgum sebagai bagian adat istiadat masyarakat Flores,” ucap Maria.

Pada 9 Mei 2016, Maria panen raya sorgum di Flores Timur. Dihadiri berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.  Dari Kementerian Koordinator Ekonomi  Asisten Deputy Elyas Payong; Kementerian Pertanian, Amir Pohan; Kepala BPTP Naibonat; Peter Lantuk Kepala Sub Divre Bulog Larantuka.

Lalu, Rusdi Tagaroa dari Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Ditjen PPMD Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi; Romo Benyamin Daud, Direktur Yaspensel Keuskupan Larantuka serta Kepala Desa Kawalelo Paulus Ike Kolah.

Hadir juga pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat Uskup Larantuka Yang Mulia Mgr. Frans Kopong Kung dan Yayasan Keragamaan Hayati Indonesia (Kehati) Direktur Eksekutif M. Senang Sembiring, “Dari seluruh Flores Timur panen total 200 ton sorgum dari 65 hektar lahan kering tandus,” katanya.

Tak hanya Flores Timur, panen raya sorgum juga di Lembata, sekitar 60 ton dari 20 hektar lahan kering, total 140 ton.

Menurut Maria, di lahan kering NTT seperti Likotuden, hampir mustahil menanam padi. Begitu pula jenis tanaman lain, bila bibit bukan lokal sulit dikembangkan.

 

Mengapa harus beras?

Sebelum panen raya, pada April 2016, puluhan hektar ladang sorgum di Lembor, Manggarai Barat, NTT, dalam tiga minggu siap panen semena-mena dibuldozer oleh orang mengaku pemerintah.

Dinas beserta aparat keamanan pongah mengatasnamakan Nawacita menghancurkan jerih payah petani Aliansi Petani Lembor (APEL). Benih langka lokal bergizi tinggi yang susah payah ditemukan kembali ditanam oleh petani, dimusnahkan demi keserakahan berkedok swasembada beras.

 

Panen sorgum di Flores, NTT. Foto Dewi Hutabarat

Panen sorgum di Flores, NTT. Foto Dewi Hutabarat

 

Dalam surat kepada Presiden Joko Widodo, Maria menuliskan, di tanah Jawa kampanye “Go Pangan Lokal” dan “One Day No Rice” nyaring digembar-gemborkan. Kampanye keragaman pangan gencar tetapi petani lokal malah dihancurkan untuk “tanam paksa beras”.

Indonesia, katanya, kaya keragaman hayati, tercermin dari sumber pangan. “Setandus apapun suatu daerah, ada bibit-bibit lokal yang dibudidayakan turun-temurun. Jika pengetahuan dipegang dan dikembangkan, takkan pernah terjadi kelaparan.”

Di daerah sekering NTT, misal, berbagai jenis gandum lokal dengan mudah tumbuh subur, menyediakan nutrisi tak kalah dengan nasi.

Lahan kering NTT tak sanggup dipaksa panen beras. Saat paceklik, beraspun “diimpor”dari luar daerah dengan harga selangit. Lebih parah, katanya, bibit lokal seperi jewawut, jelai, dan sorgum terancam punah. Teknik menanampun hanya diketahui oleh tua-tua di kampung. “Dalam kondisi begini bagaimana anak-anak NTT tidak menjadi anak-anak kurang gizi?”

 

Tanaman anugerah

Direktur Eksekutif M. Senang Sembiring mengatakan, sorgum bertahan hidup 100% dibanding jagung dan padi di dusun ini.

“Pangan lokal terbukti bertahan sesuai iklim, mari dukung bersama. Sorgum memiliki banyak kelebihan. Hampir semua bisa dimanfaatkan. Daun, biji, dan batang. Sorgum lebih baik dari jagung dalam pakan ternak.  Sorgum satu hektar bisa 40 ton daun, Juga protein tinggi,” katanya.

Sorgum, katanya, pangan lokal bergizi tinggi dan baik bagi penderita diabetes karena berserat tinggi sekaligus menjadi antioksidan. Kelebihan lain, bisa tiga kali panen dalam satu kali masa tanam.

“Sekali tanam, panen berulang. Ini anugerah. Di Tiongkok, hanya sekali panen. Disini bisa tiga kali dengan bantuan sedikit lebih banyak air pada masa tanam.”

NTT berhasil panen sorgum hingga 260 ton awal 2016 dari dua kabupaten, yakni Flores Timur (200 ton) dan Lembata (60 ton).

Ahmad Bahruddin dari Jamaah Produksi Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayibah (Jawa Tengah) hadir mewakili gerakan pertanian pangan lokal.  Menurut dia, panen sorgum Flores Timur ini momentum pemantik kedaulatan pangan berbasis lokal.

“Semua pihak harus betul-betul mendukung dan komitmen agar kedaulatan pangan terwujud di setiap sudut Indonesia.”

Kepala Desa Paulus Ike Kola menyatakan, petani sorgum telah membentuk Kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam berbasis Sorgum (UBSP).  “Tanaman padi, jagung dan kacang-kacangan kami tanam, gagal semua. Sorgum 100% berhasil.”

Rusdi Tagaroa, Direktur Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Ditjen PPMD Kementerian PDTT mengatakan, sorgum menyediakan pangan bergizi bagi warga dan efektif mencegah kelaparan.

“Kalau bisa didukung Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga usaha berbasis desa, shingga bisa berkembang.”

Warga lokal, katanya, punya pengetahuan turun temurun tentang pangan lokal, hingga pemerintah tinggal mendukung. Apalagi warga menanam dengan praktik pertanian organik hingga tak merusak lingkungan.

Tanggapan dari Ketua DPRD Lembata Ferdinandus mengatakan, sorgum berhasil lebih baik disini. Pemerintah Lembata, katanya, harus berani menyuarakan sorgum sebagai tanaman unggulan sumber pangan pokok dengan harapan pemerintah pusat berpihak pada petani sorgum.

Yerry Letor, pendamping petani sorgum dari Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) mengatakan, perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas pertanian pascapanen. Sedang di Desa Waikerong, katanya, perlu ketersediaan air.

Sorgum, sumber nutrisi tinggi, bisa sebagai diet sehat yang tinggi vitamin seperti niacin, riboflavin, dan thiamin. Ada mineral penting seperti magnesium, zat besi, tembaga, kalsium, fosfor, dan kalium. Bahkan menyediakan hampir separuh asupan harian protein, yaitu 48%. Sorgum, sumber serat terbaik makanan dunia.

Kedepan, katanya,  perlu dipikirkan pengelolaan pasca panen, pasar, pemanfaatan sorgum. “Apakah makanan olahan, pangan alternatif, bahan pakan ternak, atau untuk industri lain.”

Pengelolaan Terpadu Tak Jelas, Jakarta Dinilai Gagal Kelola Sampah

Aksi Jakarta Bersih. Pemerintah Jakarta punya obsesi Jakarta bebas sampah 2020. Semestinya, seraya menumbuhsadarkan warga akan peduli mengurangi sampah, tempat pengelolaan juga dibangun baik. Sayangnya, sampai saat ini tempat pengelolaan sampah terpadu yang dibangun tak jelas. Foto: Sapariah Saturi

Aksi Jakarta Bersih. Pemerintah Jakarta punya obsesi Jakarta bebas sampah 2020. Semestinya, seraya menumbuhsadarkan warga akan peduli mengurangi sampah, tempat pengelolaan juga dibangun baik. Sayangnya, sampai saat ini tempat pengelolaan sampah terpadu yang dibangun tak jelas. Foto: Sapariah Saturi

 

Koalisi Persampahan Nasional (KPN) menilai Jakarta gagal mengelola sampah. Pasalnya, hingga 2016, sampah buangan ke Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, terus bertambah. Sekitar 7.000 ton per hari belum termasuk sampah lautan.

Bagong Sutoyo, Ketua Koalisi Persampahan Nasional mengatakan, sejak 2005, Jakarta sudah membangun empat Intermediate Technology Facility (ITF) atau TPST yang tersebar di Sunter, Marunda, Cakung Cilincing dan Duri Kosambi.

Lokasi ini diproyeksi mampu mengolah sampah antara 1.500-2.000 ton per hari. Langkah ini matang dituangkan dalam masterplan pengelolaan sampah Jakarta 2015 dan 2012-2032.

Berdasarkan kotrak kerjasama Pemprov Jakarta dengan pengelola (pihak ketiga) volume sampah berkurang setiap tahun. ”Dari 4.000 ton menjadi 3.500 ton perhari, turun 3.000 menjadi 2.000 ton perhari.”

 

Temuan lapangan

Hasil investigasi Walhi, ternyata keempat lokasi tak beroperasi semestinya. ”Kini, proyek gagal dan TPST Jakarta tak beroperasi,” kata Bagong.

Dia mencontohkan, TPST dengan insinerator di Sunter, Jakarta Utara, Walhi menemukan fakta nama TPST tak sesuai operasional. ”Unit nama TPST namun operasional hanya memadatkan sampah,” kata Walhi Jakarta Riza V. Tjahjadi, salah satu investigator.

Sampah-sampah yang masuk TPST ini dari sekitar Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Setelah pemadatan, sampah padat kembali diangkut truk Dinas Kebersihan Jakarta ke Bantargerbang.

Padahal, setiap tahun ada dana operasional untuk ini. “Kalau hanya pemadatan, cukup Stasiun Pengalihan Antara (SPA). Pertanyaannya,  apakah anggaran disebut TPST dan SPA itu sama?”

Tak sampai disitu, April lalu, TPST ini dilengkapi ITF. Menurut narasumber lapangan, tak ada ITF sama sekali termasuk insinerator.

”Dahulu ada insinerator ukuran kecil. Ternyata, punya Pak JK (Jusuf Kalla) pada 2011 sebagai uji coba.”

Pembangunan TPST di Sunterpun dianggap mengada-ada, juga di Marunda, hingga kini masih kosong. TPST Cakung CIlincing pun mangkrak. ”Kata petugas keamanan sudah empat tahun ini berhenti.” Padahal, lokasi ini dulu pengolahan sampah yang menghasilkan kompos.

Walhi bersama dengan KPN mendesak Pemprov Jakarta mengawasi pembangunan TPST. Juga perlu audit menyeluruh anggaran yang digelontorkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Departemen Advokasi Walhi Jakarta, Aron Chandra menyebutkan, Jakarta masih jauh dari siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Kondisi TPST mangkrak tanpa kejelasan.

 

Masalah lain muncul

KPN menyebutkan ada masalah lain akibat kegagalan pembangunan ITF/TPST ini, yaitu sampah belum terpilah saat dikirim ke TPST Bantargerbang, volume terus meningkat, jumlah truk sampah bertambah, tipping fee masih rendah, harga lstrik sampah murah, green belt belum terealisasi, sampai penambahan pegawai harian lepas (PHL) berlebihan.

Padahal, anggaran pengelolaan sampah Bantargerbang per tahun mencapai Rp400 miliar. ”Pengelola TPST merasa tak menerima itu,” kata Bagong. Dia menduga ada indikasi dana mengendap di Dinas Kebersihan Jakarta.

 

 

Perempuan Kendeng Ketuk Hati Jerman agar Investasi Peka Dampak

Gunretno bersama perempuan Kendeng aksi di Kedubes Jerman. Foto: Indra Nugraha

Gunretno bersama perempuan Kendeng aksi di Kedubes Jerman. Foto: Indra Nugraha

 

Senin pagi, (16/5/16), hujan deras mengguyur Jalan Sudirman, Jakarta. Ini tak menyurutkan semangat 30-an perempuan Kendeng aksi di depan Kantor Kedutaan Besar Jerman. Mengenakan topi caping dan baju kebaya, serta membawa bendera merah putih. Puluhan polisi semula bertugas mengamankan aksi, justru kalah, mereka berhamburan mengamankan diri dan mengambil jas hujan lalu segera kembali pengamanan.

Di depan para perempuan, tersaji hasil tani dari kampung halama. Ada jagung, singkong, terong, mentimun dan sayur mayur. Mereka mau menunjukkan lahan pertanian subur terancam rencana pembangunan pabrik  PT Indocement Tunggal Perkasa (ITP). Satu per satu mereka orasi dalam bahasa Jawa. Sesekali tembang syahdu dalam Bahasa Jawa serempak dinyanyikan.

“Kami aksi di Kedubes Jerman karena ini kan mewakili negaranya. Tempat kami akan dihancurkan pembangunan pabrik semen dana dari Jerman. Kami berharap, mudah-mudahan  Kedubes  Jerman bisa mewakili dan menyuarakan agar bisa menghentikan dana untuk Indocement,” kata Gunarti, perempuan Kendeng.

Anak perusahaan ITP, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) hendak ekspansi penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Pati. Wilayah ini padat penduduk dan mengancam banyak sumber air warga.

Aksi di Kedubes Jerman, karena perusahaan Jerman, Heidelberg Cement AG, dipegang Birchwood Omnia Ltd, pemilik saham ITP 51%. Lewat aksi ini, warga berharap, investasi Jerman di Indonesia khusus di Pegunungan Kendeng, tak hanya memperhatikan aspek ekonomi juga lingkungan, sosial budaya, daya dukung, serta daya tampung wilayah.

Dua orang perwakilan dari mereka diterima kedutaan untuk berdialog, Gunretno dan Paini. Paini adalah warga terdampak langsung. Dia penggugat Bupati Pati di PTUN Semarang. Pada November 2015 gugata menang, kini Bupati Pati dan SMS banding.

Gunretno, dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMMPK)  mengatakan, diterima sangat baik Kedubes Jerman. Mereka mengatakan, walaupun tak mempunyai kewenangan langsung tetapi pemerintah dan warga Jerman, tak senang kegiatan merusak lingkungan. “Kami sampaikan tertulis maupun lisan, tak akan dilewatkan,” kata Gunretno, meniru ucapan perwakilan kedubes.

 

Marginal band, menyayikan lagu Kartini-Kartini Rembang Pasti Menang. Foto: Indra Nugraha

Marginal band, menyayikan lagu Kartini-Kartini Rembang Pasti Menang. Foto: Indra Nugraha

 

Kedubes Jerman , katanya, akan membangun komukasi aktif dengan warga. Tak hanya percaya pemda yang mengatakan, seolah-olah warga setuju pembangunan semen. “Dia bahkan menjanjikan senang hati kalau diundang warga datang,” katanya.

Setelah di Kedubes Jerman, warga menuju Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Marjinal Band juga ikut aksi. Sesaat sebelum warga ke Kementerian ESDM, mereka menyanyikan lagu bertajuk “Kartini-Kartini Rembang Pasti Menang.”

“Lagu ini kami buat 2014. Kami juga buat video klipnya,” kata Mike, Marjinal. Bagi dia, perempuan-perempuan Kendeng adalah guru. Mereka selalu bisa memberikan semangat dan melihat kehidupan dengan jelas.

Mike beserta grup musik Marjinal bertekad, memaksimalkan waktu sosialisasi dan advokasi agar makin banyak peduli perjuangan perempuan-perempuan Kendeng.

 

Perempuan Kendeng protes perusahaan Jerman agar berinvestasi peduli dampak. Foto: Indra Nugraha

Perempuan Kendeng protes perusahaan Jerman agar berinvestasi agak peduli dampak. Foto: Indra Nugraha

Perempuan Kendeng aksi membawa hasil tani. Foto: Indra Nugraha

Perempuan Kendeng aksi membawa hasil tani. Foto: Indra Nugraha

Banjir Bandang dan Longsor di Wisata Air Terjun Sibolangit Tewaskan Belasan Orang

Tim SAR menemukan seeorang korban tewas banjir bandang danau dua warna Sibolangit.

Tim SAR menemukan seeorang korban tewas banjir bandang danau dua warna Sibolangit.

 

Banjir bandang dan longsor di wisata air terjun dua warna, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang,  Sumatera Utara (Sumut) terjadi Minggu (15/5/16) sore. Puluhan pengunjung yang tengah asyik berwisata menjadi korban, 16 orang tewas.

Data tim SAR Medan dan gabungan TNI-Polri, setidaknya 78 orang korban banjir bandang. Hingga Selasa (17/5/16), 16 orang meninggal dunia, empat masih hilang, selebihnya selamat. Rabu malam, 10 korban tewas terindentifikasi, enam dipulangkan, selebihnya masih disemayamkan di ruang jenazah RS Brimob Polda Sumut.

Seluruh korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Brimob Polda Sumut, untuk identifikasi. Korban luka-luka dirawat di rumah sakit seperti RSUP Adam Malik Medan.  Sejak Senin-Rabu (16-18/5/16) tim gabungan masih mencari para korban.

Ahmad Junir, Kepala Sub Seksi Potensi SAR Medan, Selasa sore (17/5/16) mengatakan, pencarian sedikit mengalami kendala karena medan cukup sulit. Dia tetap optimistis,  tim SAR bisa menemukan sisa korban hilang.

Dalam pencarian pada hari ketiga, mereka membagi dua tim. Pertama, turun menyisir area awal kejadian. Kedua, menyusuri wilayah hulu dan ke atas, bertemu satu titik dengan tim pertama.

Daerah dianggap ekstrim karena pengaruh longsor dan banjir bandang. Cuaca juga mempengaruhi proses pencarian. “Ini perlu diantisipasi, karena jika hulu hujan, kemungkinan longsor. Air bah bisa datang lagi. Jadi kita harus memperhitungkan semua hal. Keselamatan tim SAR harus kita pikirkan. Namun evakuasi belum kita hentikan, masih terus lanjut mencari,” katanya.

 

Dalam pencarian korban banjir bandang dan longsor di ekowisata air terjun dua warna Sibolangit, tim SAR menyisir wilayah hulu dan aliran sungai. Foto: Ayat S Karokaro

Dalam pencarian korban banjir bandang dan longsor di ekowisata air terjun dua warna Sibolangit, tim SAR menyisir wilayah hulu dan aliran sungai. Foto: Ayat S Karokaro

 

Target pencarian, katanya, selama tujuh hari. Jika tak ada tanda-tanda, katanya, pencarian dihentikan. Jika ada tanda-tanda, pencarian akan diperpanjang. “Ada 350 orang tim SAR masih mencari korban hilang. Mereka bertugas selama enam jam tiap tim.”

Brigjen Adhi Prawoto, Wakapolda Sumut, kepada Mongabay mengatakan, dari 78 korban, 74 mahasiswa (dua lulusan setingkat SMA–Harahap dan Zahra—hilang), dan dua pemandu wisata.

Tim SAR, katanya, menemukan satu korban hilang, Mordang Harahap. Dia selamat menggantung di pepohonan setinggi tujuh meter. Ada satu jenazah di Lau Putimus, berjarak sekitar 2.5 km dari posko utama. “Dua jenazah mengarah ke hilir. Hari sama satu  jenazah di Sembahe, langsung diantar ke posko sementara, ” kata Adhi.

Sepanjang Selasa, tim SAR menemukan sejumlah barang diduga milik korban.Di hulu sungai, tim menemukan baju, dan celana pemandu dan sendal. Topi ranger juga ditemukan terselip di bebatuan besar diduga terbawa air deras.

Tim SAR menemukan baju tertimbun bercampur lumpur, diduga milik korban hilang. Seluruh temuan ini diamankan. Data terakhir BNPB, hingga Selasa (17/5/16) jam 21.00, masih ada lima korban terseret banjir belum ditemukan.

Banjir dan longsor di Bumi Perkemahan, Desa Durin Sirugun, ini juga menyebabkan jalan penghubung Desa Bandar Baru tak bisa dilalui kendaraan roda empat. Bupati Deli Serdang memerintahkan kawasan wisata ini ditutup sementara, sambil menunggu hasil kajian.

 

Tim SAR Medan menemukan celana diduga milik ranger, korban hilang akibat banjir bandang di Danau Dua Warna Sibolangit. Foto: Ayat S Karokaro

Tim SAR Medan menemukan celana diduga milik ranger, korban hilang akibat banjir bandang di Danau Dua Warna Sibolangit. Foto: Ayat S Karokaro

Cerita Orang Namo Merawat Hutan dan Mengelola Rotan Lestari

Hasil utama Hutan Desa Namo, adalah rotan. Foto: Andika Dhika

Hasil utama Hutan Desa Namo, adalah rotan. Foto: Andika Dhika

 

“Kita Orang Namo sudah hidup turun temurun di sini. Kebiasaan kita setelah kerja sawah, menunggu panen, baru masuk hutan ambil rotan.” Begitu ungkapan Jordi, Ketua Masyarakat Adat Namo, di  Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kala diskusi dengan rombongan jurnalis disana.

Desa Namo, bisa dibilang kolaborasi alam hutan, lembah dan perbukitan. Desa di dataran tinggi, dihuni masyarakat lokal Kulawi yang hidup beririsan langsung dengan hutan dari generasi ke generasi. Bagian Timur berbatasan langsung Taman Nasional Lore Lindu dan Barat adalah hutan lindung.

Rumah penduduk sebagian besar permanen dengan tembok beton dan atap seng. Kegiatan masyarakat di antara lembah, sungai dikelilingi perbukitan. Sebagian besar rumah di pinggir jalan trans beraspal yang menghubungkan Gimpu Kulawi Selatan dan Kota Palu. Ke Desa Namo, perlu waktu sekitar tiga jam dari Palu mengendarai motor atau mobil.

Penghuni Desa Namo ada 374 keluarga.  Mayoritas penduduk petani pekebun dan pencari rotan serta damar. Warga juga bertani sawah seluas 27 hektar di Dusun III.  Desa Namo terbagi dalam empat dusun.

 

Desa Namo, dengan sekeliling hutan dan pegunungan. Foto: Andika Dhika

Desa Namo, dengan sekeliling hutan dan pegunungan. Foto: Andika Dhika

 

Kopi dan kakao

Sekretaris Desa Namo, Rusdin, mengatakan, tak ada payung hukum pengelolaan lahan dan hutan menjadi tantangan bagi warga Namo. Ia sekaligus membatasi ruang gerak mereka sebagai petani mengelola hutan.

Ruang kelola warga Namo terbatas, memaksa sebagian memilih ikut transmigrasi lokal di Kecamatan Lindu periode 1970-an. Aktivitas masyarakat Namo masuk hutan berkurang sejak 1980-an.

Masa itu, masyarakat mulai membudidayakan kopi di sekitar pemukiman dan kebun. “Kopi memiliki ikatan sejarah dengan Desa Namo karena sebagian besar orang Kulawi peminum kopi,” katanya.

Luas perkebunan kopi di Namo sekitar 400 hektar. Era 1990-an masyarakat beralih dan menebang sebagian besar kopi untuk kakao. Booming kakao berharga tinggi, memacu minat masyarakat budidaya dan mengabaikan kopi. “Selang 10 tahun, muncul beragam penyakit kakao. Saat bersamaan harga kopi naik, kakao merosot karena penyakit.”

Budidaya kopi dan kakao di dataran tinggi Namo, kian bersaing setelah harga kopi menanjak. Bagi petani Namo, merawat kakao lebih rumit ketimbang kopi, terutama soal hama. Pengalaman mereka menemukan, hama penyakit kakao lebih banyak, dibanding kopi.

Kini, luas kebun kopi Desa Namo sekitar 20 hektar jenis robusta, sebagian tanaman baru,  ada kebun lama.

Cengkih, pernah ada era 1970-an walau skala kecil. Kehancuran kakao memaksa warga kembali melirik sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

 

Rotan produksi Desa Namo, selain dijual mentah juga dibuat beragam kerajinan tangan. Foto: Andika Dhika

Rotan produksi Desa Namo, selain dijual mentah juga dibuat beragam kerajinan tangan. Foto: Andika Dhika

 

Hutan Desa dan hukum adat

Sejak 2011, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan,  Desa Namo ada hutan desa, dengan wilayah kelola 490 hektar. Ia bagian daerah aliran sungai (DAS) Palu, sub DAS Miu. Usulan hutan desa pada 2010, difasilitasi Yayasan Jambata.

Direktur Yayasan Jambata,  organisasi yang aktif mendampingi masyarakat Namo, Zarlif mengatakan, dari 490 hektar, 400 hektar zona lindung, sisanya 90 hektar fungsi pemanfaatan.

Rencana kerja hutan Desa Namo selama 35 tahun sudah mendapat pengesahan Gubernur Sulteng, 2014-2049. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sudah terbentuk, diketuai Basri.  Produk utama dari hutan desa adalah rotan dan bambu.

Rusdin, mengatakan, pengelolaan hutan berkelanjutan bagi negara tak terhubung dengan konsep di masyarakat. Hutan, katanya, dipandang daerah untuk mencari sumber penghidupan petani. Pengelolaan hutan pada aturan keadatan.

Ketua LPHD, Basri, mengatakan, LPHD telah menyusun program 35 tahun pengeloaan hutan desa lestari. Konsep dan pengaturan dipadukan antara sanksi adat, dan aturan perundang-undangan.

”Kami punya aturan, siapa masuk hutan tanpa sepengetahuan LPHD, akan diberikan sanksi adat,” katanya.

Menurut Rusdin, hutan desa ini masuk kawasan lindung. Jadi, dalam pengelolaan skema hutan desa dipadukan dengan pengelolaan adat. Secara adat,  dalam pengelolaan hutan kala ada sengketa desa ditangani di lobo (balai pertemuan).

Dalam aturan adat itu ada hutan terlarang,  merupakan kawasan terlindungi. Hanya bisa diolah melalui persetujuan lembaga adat, lembaga pengelola hutan desa, dan pengurus desa. “Jika ada melanggar aturan yang telah disepakati akan kena sanksi adat atau givu.”

Ketua Adat Desa Namo Jordi, mengatakan, ada sanksi pelanggar disebut hampole hangu. Sanksi berupa denda atau ganti rugi uang Rp1 juta. Denda juga bisa piring, sarung atau kerbau, tergantung tingkat pelanggaran.

“Sanksi berat ketika pelanggar tak datang memenuhi panggilan lembaga adat atas kejadian tertentu,” katanya.

Aturan utama dalam pengelolaan hutan desa,  katanya, tak boleh menebang pohon selain untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap warga desa hanya boleh mengambil dengan cara manual, sesuai anjuran kehutanan. “Ini demi keberlanjutan hutan desa.”

Hutan desa terbagi ke dalam beberapa pengelompokan zona pemanfaatan, terdiri dari hutan produksi rotan dan kayu kebutuhan rumah tangga, dan zona budidaya untuk kebun-kebun komoditas.

 

Rotan produksi warga, dikumpulkan, lalu ditimbang untuk dijual. Foto: Andika Dhika

Rotan produksi warga, dikumpulkan, lalu ditimbang untuk dijual. Foto: Andika Dhika

 

 

Rotan lestari

Guna mendorong rotan lestari, organisasi kelompok pengelolaan hutanpun dibentuk, dengan nama Kelompok Pengelolaan Hutan Lestari (ROLES).

Sujadi Sekretaris ROLES mengatakan, kelompok ini bertujuan mewujudkan hutan rotan berkelanjutan. Juga mendorong pengelolaan rotan buat kerajinan.

Produksi rotan dari Februari-Mei 2016, sebanyak 29, 380 ton dengan jenis batang, tohiti, dan lambang. Izin pengelolaan rotan setiap tahun diajukan per orang ke Dinas Kehutanan Sigi dengan koordinator unit pengelola ROLES Namo. Pada 2015-2016,  keluar izin IPHHBK Hutan Desa 10 izin dengan kapasitas masing-masing 20 ton. Jadi total produksi 2016 sebanyak 200 ton.

Inisiasi uji coba chain of Custody (CoC) rotan lestari (ROLES) oleh Non Timber Forest Product–Exchange Program Indonesia (NTFP–EP Indonesia) bekerja sama dengan perkumpulan IMUNITAs, industri pengolahan di Palu (CV Fajar Baru) dan UKM mebel di Sukoharjo (INORI). Inisiatif ini sejak awal 2016.

Masing-masing anggota ROLES per minggu dapat memanen rotan  satu ton dengan pengiriman rotan ke industri biasa setiap dua minggu sekali, tetapi sangat tergantung cuaca dan kondisi jalan di Kecamatan Kulawi.

Dengan skema rotan lestari ini, terjadi peningkatan harga cukup signifikan. Sebelumnya, harga rata-rata rotan Desa Namo hanya Rp900-Rp1.000 perkg, setelah skema ROLES, Rp1.300-Rp1.400.

Menurut Sujadi, ROLES punya aturan khusus panen rotan, misal, berdasarkan blok atau lokasi tebang. Perotan tak boleh menebang kayu dan mengambil rotan berumur muda.

ROLES, katanya,  juga membagi lokasi pengambilan rotan dalam beberapa tempat, yakni, kalapini, raramanga, vatumorati, viutu, vangavuntu, dan loka. Lokasi pengambilan rotan diatur berpindah dari lokasi satu ke yang lain, sesuai kesepakatan waktu panen.

Jarak antar lokasi pengumpulan dan pengambilan rotan di hutan sekitar tujuh kilometer. Dari hutan, rotan ditarik dan ditampung dekat Sungai Mili. Setelah semua rotan terkumpul diangkut menggunakan ojek dengan ongkos Rp35.000 per sekali jalan.

Setiap ojek rata-rata mengangkut rotan seberat 100 kilogram. Per hari setiap pengendara ojek, jika cuaca baik, dapat hilir mudik tiga sampai 12 kali pengangkutan.

Tak hanya dijual mentah, hasil rotan hutan desa, kata Basri, juga  dibuat kerajinan anyaman oleh warga, seperti karanci (kerangjang), teko, pangkoloa (ransel rotan).

 

Ingin Percepatan Bandara Kulon Progo, Tahukah Presiden Kalau Lokasi Pembangunan Itu Lumbung Pangan?

Produksi semangka sangat melimpah di lahan pertanian yang akan tergusur pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Foto: Tommy Apriando

Produksi semangka sangat melimpah di lahan pertanian yang akan tergusur pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Foto: Tommy Apriando

 

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) membahas percepatan  pembangunan bandara di Yogyakarta, sebagai pengganti Bandara Adisutjipto yang sudah kelebihan kapasitas, Senin sore, (9/5/16), di Istana Negara, Jakarta.

Presiden menyampaikan, Bandara Adisutjipto melayani 3,5 juta penumpang pertahun, padahal kapasitas hanya 1,5 juta. “Bandara baru akan memberikan dampak dan nilai tambah pada perekonomian daerah, terutama Yogyakarta dan sekitar,” kata Presiden, dari rilis Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.

Jokowi mendengar rencana bandara sudah lama tetapi pengerjaan belum mulai. Presiden menekankan agar semua bergerak cepat menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Jika ditunda-tunda, katanya, infrastruktur Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lain.

Dia berpesan agar pembangunan bandara tak hanya untuk lima sampai10 tahun, kalau bisa 30-50 tahun ke depan.  “Terintegrsi dengan moda lain, baik bus maupun kereta api. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.”

Secara terpisah, Gubernur Yogyakarta Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, siap menjalankan permintaan Presiden. ”Permintaan kepada Angkasa Pura mempercepat, masih menunggu appraisal,” katanya.

Tim appraisal diberi waktu 30 hari untuk menaksir harga lahan di kawasan bandara. Setelah itu, akan ada 30 hari lagi musyawarah hasil taksiran ke warga. Bagi warga terdampak akan ada waktu 14 hari untuk menyepakati atau menolak harga taksiran. Bila menolak, jangka waktu itu ada proses mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Terkait kemungkinan pengurangan luasan bandara, dari 647 hektar, sesuai izin penetapan lokasi, menjadi sekitar 587 hektar, Gubernur belum berani menentukan. Dia menyerahkan kepada tim appraisal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkoro mengatakan, pengurangan lahan menyesuaikan desain. Bagian yang mengalami penyusutan sebelah barat, bagian satuan radar. Pengurangan juga berpengaruh pada luasan lahan yang akan dibebaskan.

Sedangkan relokasi, katanya, sudah meminta persetujuan ke Kadipaten Pakualaman supaya lahan Paku Alam Ground (PAG) di Kaligintung dan Siwates bisa untuk relokasi. Sistemnya, margersari. Setiap kepala keluarga menempati lahan seluas 100 meter persegi.

”Magersari itu bukan diberi atau sewa, tetapi bisa ditempati sampai kapanpun terserah,” kata Astungkoro.

 

Cabai, salah satu produksi dari Temon yang terancam tergusur untuk pembangunan bandara baru. Foto: Tommy Apriando

Cabai, salah satu produksi dari Temon yang terancam tergusur untuk pembangunan bandara baru. Foto: Tommy Apriando

 

Lumbung pangan

Menanggapi ini, LBH Yogyakarta dan Paguyuban Petani Wahana Tri Tunggal (WTT)–petani dari Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan dan Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo –, menilai negara tutup mata atas berbagai carut marut rencana pembangunan bandara ini.

Pertanian Kulonprogo merupakan budidaya lahan pesisir dengan gumuk pasir.  Komoditas warga seperti cabai, semangka, melon, buah naga dan suyuran mayur, buat memenuhi keperluan bukan hanya Yogyakarta juga luar daerah. Lahan yang bakal tergusur itu daerah lumbung pangan.

Yogi Zul Fadhli, dari LBH Yogyakarta, mengatakan, selama ini keberatan rencana pembangunan bukan saja dari WTT—penolak tanpa syarat–, kegelisahan juga muncul dari kelompok pro-bersyarat– menuntut ganti rugi layak seperti lahan pengganti dan relokasi gratis, juga ganti rugi bagi penggarap PAG.

Kegelisahan ini muncul lantaran masa hari depan mereka tak jelas karena janji-janji seperti lahan pengganti dan relokasi makin tak jelas. Padahal, janji-janji itu dikatakan tim persiapan.

“Sampai hari masih mendampingi petani yang keberatan dengan rencana pembangunan, tergabung dalam WTT. Pembangunan ini jelas berisiko merampas lahan pertanian,” kata Yogi.

Belum lagi aspek perencanaan, katanya, soal rencana bandara tak ada dalam aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Bahkan Pesisir Temon, Kulonprogo, dalam Perda RTRW Yogyakarta, jelas kawasan lindung karena rawan bencana alam. UU Kebencanaan menegaskan, salah satu upaya mengurangi bahaya bencana tsunami dengan tak membangun sama sekali.

“Pada aspek tahapan, perencanaan penting seperti penyusunan Analisis mengenai dampak lingkungan hingga izin lingkungan, hingga hari ini belum dilakukan.”

 

Aparat kepolisian berjaga-jaga kala tim penilai datang ke desa dalam kaitan pembangunan bandara. Foto" LBH Yogyakarta

Aparat kepolisian berjaga-jaga kala tim penilai datang ke desa dalam kaitan pembangunan bandara. Foto” LBH Yogyakarta

 

Catatan LBH Yogyakarta, perencanaan serampangan tanpa ada Amdal, padahal proses pembebasan lahan sudah berjalan—masuk tahapan pra-konstruksi. Terkesan Pemerintah ingin menguasai lahan terlebih dahulu, lingkungan sosial urusan belakangan dan bisa diakali. Jadi, penyusunan dari pemrakarsa terkesan prosedural semata, Tanpa perlu melibatkan, atau persetujuan bahkan keberatan warga.

Menyangkut relokasi ke tanah kas desa, katanya, jelas obyek milik Pakualaman Ground. Kalaupun relokasi bukanlah menjadi pemilik hanya menguasai.

Ganti rugi bentuk uang, katanya, tentu sulit bagi petani yang sangat bergantung lahan. “Menjual tanah, bagi petani sama seperti menjual ibu sendiri. Wajar jika konflik di Kulon Progo memanas. Petani berat melepaskan tanah sebagai alat produksi mereka.”

Ketua WTT Martono mengatakan, Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dan WTT menyatakan bersatu dan tetap menolak pembangunan pabrik penambangan pasir besi di Karangwuni dan megaproyek bandara baru di Temon.
Mereka juga mengirimkan surat kepada Presiden ditembuskan kepada DPR, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria, Gubernur, Bupati, Polri, TNI dan instansi serta organisasi lain.

Surat ini berisi pernyataan sikap PPLP dan WTT, antara lain menolak rencana pembangunan bandara baru tanpa syarat. Mereka juga menuntut menolak pertambangan pasir besi tanpa syarat.

 

Intimidasi dan kekerasan

Kamis, (12/5/16), , sejumlah petani penolak pembangunan bandara mendapat intimidasi dan kekerasan polisi. Beberapa petani jadi korban. Data LBH Yogyakarta menyebutkan, kejadian bermula sekitar pukul 08.00, sekitar 1.000-an personil keamanan (empat bis dan enam truk), terdiri dari (paling banyak) polisi dan TNI, diturunkan.

Bersama tim appraisal, aparat menggeruduk Padukuhan Sidorejo. Mereka hendak menilai tanah pemakaman umum di padukuhan setempat. Sudah barang tentu, penilaian ditentang warga. Ratusan warga berkumpul di makam. Berjaga-jaga sekaligus menutup rapat pintu makam agar tak dimasuki tim appraisal dan aparat. Tak berselang lama, setelah perundingan, ada keputusan hanya tim appraisal yang boleh masuk bersama pewaris makam dan aparat seperlunya.

Blokade dibuka. Sesudah pintu terbuka, ratusan aparat justru ikut merangsek masuk ke makam. Yang terjadi,  sabuk pengamanan berwarna kuning dibentangkan dan petani  yang mengepung makam dibubarkan. Mereka dianggap tak berkepentingan. Suasana ricuh. Warga kocar-kacir. Sejumlah petani terpojok, ada kena jotos dan ditendang polisi. Bahkan diintimidasi psikis. Bagi warga tanah makam sama pentingnya dengan tanah hak milik karena hasil iuran warga.

LBH Yogyakarta mengecam tindakan polisi. Tindak-tanduk mereka menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan hidup warga Temon.

Muhamdi, warga setempat dihubungi Mongabay mengatakan, kejadian 11-12 Mei itu, petani didorong lalu dipasang police line, “Yang melawan kena tonjok, tendang, serta dorong pakai tameng, dan pentungan. Dalihnya menyeterilkan pemakaman dari warga. Korban pemukulan kurang lebih 12 orang,” katanya.

 

Warga Kecamatan Temon, Kulonprogo, menolak pembangunan bandara. Foto: Tommy Apriando

Warga Kecamatan Temon, Kulonprogo, menolak pembangunan bandara. Foto: Tommy Apriando

Temuan LIPI Ini Kemungkinan Jenis Katak Baru dari Sulawesi

Limnonectes cf. modestus - jenis yang hidup di sungai namun status taksonomi (dalam ilmu pemberiaan nama) dalam kelompok atau klasifikasi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Foto: Eko Rusdianto

Limnonectes cf. modestus – jenis yang hidup di sungai namun status taksonomi (dalam ilmu pemberiaan nama) dalam kelompok atau klasifikasi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Foto: Eko Rusdianto

 

Perjalanan selama 3,5 jam menuju basecamp peneliti LIPI di kaki Gunung Gandang Dewata, melewati tanjakan dan menyeberangi aliran air, tak membuat Amir Hamidy kelelahan. Menggunakan balutan kain di kepala, celana pendek, sepatu boot semata kaki, dia begitu lincah.

Tiba mejelang sore, ketika kabut mulai turun menyelimuti dahan-dahan pohon. Puncak gunung terlihat memutih.

Menjelang malam, ketika sudah makan, dia berganti kostum. Pakaian kedap air, sepatu laras tinggi, headlamp, tas punggung kecil, dan togkat berujung bengkok mirip kail. Amir Hamidy, bersama dua orang akan menyusuri pesisir sungai dan rimbun pohon, mencari katak, kodok, dan reptil lain. “Mau merekam suara kodok juga,” katanya.

“Dia memang seorang scientis (ilmuan), tak ada waktu terbuang. Selalu memaksimalkan,” seloroh Tri Haryoko, peneliti burung LIPI.

Amir Hamidy, peneliti herpet dari LIPI. Tak banyak bicara. Tanpa ekspresi. Dia berbeda dengan puluhan rekan peneliti lain yang ikut bersama dalam ekspedisi Bioresourches Keragaman Hayati di Gunung Gandang Dewata.

Beberapa jam kemudian, Hamidy kembali ke camp. Malam itu dia tak mencari spesiemen, melainkan merekam suara kodok di alam liar. Beberapa hari sebelumnya, tim herpet telah mengumpulkan beberapa sepesimen. Suara kodok tak berhasil direkam di alam liar akhirnya dipilih dengan telaten. Dimasukkan ke kantong plastik menggelembung, bersama potongan tangkai dan daun.

Sejumlah hewan amfibi itu dibawa serta masuk dalam tenda. Di jejerkan rapi dekat lembaran matras. Malam ini, dia juga hendak merekam suara hewan itu, sebelum menjadi spesimen dan diangkut ke LIPI.

 

Dua kandidat

Kamis (27/4/16), sekitar pukul 10.00, ketika udara basecamp mulai terasa hangat, proses fiksasi (pembuatan spesimen) dimulai. Proses ini dengan penuh kehati-hatian, karena setiap individu harus benar-benar  terawetkan baik–agar kelak dalam penelitian, pengukuran, hingga deskripsi secara fisik tetap terjaga.

Untuk fiksasi, peralatan cukup sederhana. Ada sarung tangan. Masker. Spoit dan jarum. Ada formalin dan alkohol.

 

Di Sulawesi katak pohon endemik Sulawesi ada dua. Totol kuning dan hitam. Namun keduanya dari jenis Rhacophorus edentulus.Foto: Eko Rusdianto

Di Sulawesi katak pohon endemik Sulawesi ada dua. Totol kuning dan hitam. Ini masuk  jenis Rhacophorus edentulus. Foto: Eko Rusdianto

 

Setiap satu individu yang selesai di-fiksasi akan dibenamkan pada cairan alkohol di wadah kecil. Dari tempat itulah, Amir mengangkat hewan-hewan kecil itu dengan penjepit. Dijejerkan lembut dan hati-hati dalam boks kotak kecil. Ekor kadal dibuat melengkung mengukuti bagian tubuh. Katak dan kodok, kaki belakang, diatur seperti hendak melompat. Jari-jari terbuka.

“Apakah ada temuan baru,” tanya saya.

“Belum tahu. Semua ini endemik Sulawesi,” katanya.

“Ada kemungkinan, dua ini kandidat. Mungkin jenis baru.”

Saya begitu bahagia dengan percakapan itu. Hamidy, tetap dingin. Tak seantusias beberapa rekan peneliti lain. “Emang gitu mas. Dia mah orangnya flat, tidak seperti saya exiting, jika ada yang baru,” kata Anang Setiawan Achmadi, peneliti tikus LIPI.

Dua kandidat jenis baru itu Limnonectes sp dan Oreophryne sp, yang diperkirakan endemik Sulawesi.

Individu katak dari Limnonectes sp untuk jenis betina warna dominan coklat. Empat paha, memiliki garis-garis hitam. Selaput diantara jari-jari berwarna hitam. Bentuk lucu. Bagian rahang dan pundak agak besar. Katak ini seperti memiliki pipi montok. Saya menjuluki katak cibi–alias chubby.

Untuk jantan ukuran lebih kecil. Jika dilihat dari atas, bagian punggung memiliki dua garis putih lurus bermula dari pangkal mata, hingga ke pinggul. Pinggiran garis putih, muncul benjolan-benjolan kecil.

Oreophryne sp adalah katak kecil ukuran antara satu sampai dua sentimeter, ditemukan di sekitaran basecamp. Katak jantan jenis ini, bertugas menjaga telur hingga mejadi berudu. Warna coklat muda. Oreophryne sp jenis Papuan lineage.

Tak hanya katak kadidat jenis baru yang menarik perhatian. Individu lain bernama latin Limnonectes cf. modestus (endemik Sulawesi) juga tak kalah unik. Katak jenis ini hidup di sungai. Badan seperti dilapisi kulit tebal mirip baju perang bangsa Roma. Kelihatan begitu keras, ketika disentuh cukup lembut.

Limnonectes cf. modestus, kata  Hamidy taksonominya masih dalam kajian. Kajian nama untuk memasukkan kelompok dan klasifikasi dalam pencantuman nama terus berlangsung.

Saya melihat Hamidy memegang satu per satu hewan ini. Dia seperti pawang herpet.  Ketika memulai memotret katak, dia mengarahkan dengan penuh kesabaran. “Memotret katak harus sudut 45 derajat, supaya mata dan sisi tubuh kelihatan,” katanya.

Untuk ular dan kadal, selain tampilan hewan utuh, paling utama membuat fokus pada kepala. Gunanya untuk melihat pola sisik.

Tak mudah memotret hewan liar. Sekali waktu mereka melompat, merayap dan mencoba melarikan diri.

Dalam rantai ekosistem, katak memiliki fungsi sangat spesifik. Selain mangsa predator seperti ular, juga memangsa nyamuk dan serangga kecil lain. Katak dapat mengindikasikan jika hutan dan sumber air sekitar masih bersih. “Jika hutan dirambah, jadi kebun, katak pasti hilang,” kata Hamidy. “Jadi dalam perubahan lingkungan katak sangat riskan.”

 

Hylarana macrops,- endemik Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

Hylarana macrops, endemik Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

 

Individu katak hutan dewasa dalam berkembang biak, tak begitu cepat. Setiap katak dewasa hanya mampu bertelur hingga 10 butir, dalam perjalanan yang menjadi anakan sekitar lima. Untuk beberapa jenis katak hutan, individu dewasa meletakkan telur di daun di dekat air.

Telur-telur siap menetas akan terjatuh ke air dan menjadi berudu. Usia telur menjadi berudu ke katak mencapai satu bulan. Bila air tercemar dan kotor, berudu akan lama. “Bisa lebih sebulan. Kalau air bersih,  dari berudu ke katak bisa kurang sebulan.” Usia katak dewasa antara tiga hingga empat tahun.

Di Gandang Dewata, Hamidy dan tim herpet, mencari di ketinggian 1.700 mdpl. Selama ekspedisi itu, dominasi fauna yang dikumpulkan dari Asia lineage. Penemuan itu tidaklah begitu mengherankan dimana beberapa juta tahun lalu, bagian Selatan dan Barat Sulawesi secara geologi merupakan pecahan daratan sundaland yang menghubungkan dengan daratan Asia lain.

 

Rhacophorus monticola - katak pohon gunung endemik Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

Rhacophorus monticola – katak pohon gunung endemik Sulawesi. Foto: Eko Rusdianto

Sphenomorphus variegatus. Foto: Eko Rusdianto

Sphenomorphus variegatus. Foto: Eko Rusdianto