All posts by Sapariah Saturi

Terus Bangun PLTU Picu Kematian Dini Puluhan Ribu Orang, di Asia Tenggara, Indonesia Terbesar

ampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

Tampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

 

 

 

Kepulan asap keluar dari cerobong pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Jepara, Jawa Tengah. Lepas dan menyebar di udara. Setiap hari, terlebih kemarau, rumah-rumah sampai tanaman warga penuh debu. Ada sebagian warga pindah rumah karena tak tahan polusi dan menderita sakit pernapasan terutama anak-anak mereka. Itu sebagian kecil gambaran warga kala ada PLTU batubara. Ada puluhan pembangkit batubara di Indonesia, bahkan bakal bertambah.

Universitas Harvard bersama Greenpeace Internasional pada 13 Januari 2017, meluncurkan penelitian terbaru soal kematian dini pertahun di negara-negara Asia Tenggara, Korea, Taiwan dan Jepang dampak pembangkit pembangkit listrik batubara. Di Asia Tenggara, negara terparah Indonesia disusul Vietnam.

Penelitian itu menyebutkan, kala rencana pembangunan PLTU batubara berlanjut, emisi di Asia Tenggara, Korea Selatan dan Jepang akan naik tiga kali lipat pada 2030 dengan konsentrasi peningkatan terbesar di Indonesia dan Vietnam.

 

Baca juga: Studi Ungkap Polutan PLTU Batubara Sebabkan Kematian Dini

 

Dengan begitu, pembangkit batubara ini bakal menciptakan 70.000 kematian dini setiap tahun. Disebutkan, Indonesia akan menderita tertinggi kematian dini, diikuti Vietnam, lalu Myanmar pada 2030.

“Kami memperkirakan, puluhan ribu kematian dini dapat dihindari melalui pilihan energi lebih bersih. Biaya kesehatan manusia ini harus dipertimbangkan serius ketika membuat pilihan tentang masa depan energi di Asia Tenggara,” kata Shannon Koplitz, peneliti utama dalam proyek dari Harvard University, dalam rilis kepada media .

Riset ini juga menghitung kalau tak ada pembangunan pembangkit baru di neraga-negara itu, sekitar 50.000 nyawa bisa diselamatkan setiap tahun sampai 2030.

 

Baca juga: Ongkos Kesehatan sampai Ratusan Triliun, Batubara Itu Ternyata Energi Termahal

 

Penulis riset ini dari kelompok pemodelan Sains Atmosfer Universitas Harvard , Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dan Greenpeace memetakan emisi saat ini dari semua PLTU batubara di wilayah-wilayah itu. Mereka menggunakan model atmosfer canggih untuk menilai seberapa banyak tingkat polusi udara dampak emisi batubara di lokasi berbeda di seluruh Asia.

 

 

 

 

 

 

Sebelum itu, Univeristas Harvard dan Greenpeace Asia Tenggara berjudul Ancaman Mau PLTU Batubara rilis pada 2015. Riset itu mengungkap,  operasi PLTU batubara di Indonesia, menyebabkan kematian dini 6.500 jiwa per tahun. Angka ini dari penelitian 42 PLTU di Indonesia.

Indonesia mencanangkan tambahan pembangkit batubara sekitar 22.000 MW—bagian proyek 35.000 MW—kalau jalan, prediksi kematian dini di Indonesia, melonjak jadi 15.700 jiwa per tahun atau 21.000 –an dengan negara tetangga.

Kematian dini itu antara lain karena, 2.700 jiwa kena stroke, 300 kanker paru-paru, 2.300 jantung insemik, 400 paru obstuktif kronik, dan 800 orang lain terkena penyakit pernafasan dan kardiovaskular.

Laporan serupa memperlihatkan, PLTU batubara di Vietnam menyebabkan sekitar 4.300 kematian dini per tahun, di Thailand pembangkit batubara ini menyebabkan kematian dini sekitar 1.550 orang per tahun.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, para pemimpin dan  pengambil kebijakan di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia,  harus menyadari ketergantungan batubara yang sangat tinggi mempercepat laju perubahan iklim.

Dia bilang, meneruskan konsumsi batubara dengan level seperti sekarang, berarti makin menambah potensi bencana perubahan iklim.

Negara-negara di Asia Tenggara ini bukan tak ada pilihan lain.  Mereka, katanya, punya kesempatan beralih cepat dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Vietnam, katanya, sudah mengambil langkah awal dengan membatalkan 17 pembangkit batubara besar, mengurangi dampak kesehatan hingga lebih seperempat andai rencana ekspansi batubara semula terjadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiongkok dan India, juga sudah membuktikan bahwa pengembangan sumber energi terbarukan masif sangat mungkin selama ada kemauan politik pemerintah.

Dengan begitu, katanya, harga listrik terbarukan yang kerap jadi alasan energi bersih lamban, dan mandek, katanya,  sudah terbantahkan.

“Saat ini di berbagai negara dunia harga listrik energi terbarukan seperti surya dan angin ada lebih rendah daripada harga listrik PLTU batubara,” katanya kepada Mongabay.

Untuk Indonesia, katanya, memang punya target peningkatan energi terbarukan 25% sampai 2030. Target ini, kata Arif, mungkin tercapai, kala pemerintah mau meninjau ulang rencana pembangunan pembangkit batubara. Kala pemerintah bersikeras bangun PLTU sesuai rencana, katanya, target 25% mustahil tercapai.

Menurut dia, belajar dari model pembangunan energi di negara-negara lain, hambatan terbesar pengembangan energi terbarukan karena subsidi masif pemerintah kepada batubara dan bahan bakar fosil lain.

Selama pemerintah masih memberikan subsidi dan jaminan politik serta keuangan terhadap bahan bakar fosil, katanya, mustahil energi terbarukan bisa bersaing.

Asia Tenggara,  salah satu daerah cepat berkembang di dunia. Proyeksi kebutuhan listrik pada 2035 naik 83% dari 2011, lebih dua kali rata-rata global. Banyak negara di wilayah ini masih mengejar pembangkit batubara baru, hingga tertinggal dari Tiongkok dan India.

Tiongkok, sebelumnya emitor karbon terbesar dunia, memperlihatkan penurunan keseluruhan konsumsi batubara dan emisi polutan sejak 2013. Tren terus berlanjut.

Sedangkan negara-negara maju, hanya Jepang dan Korea Selatan terus membangun pembangkit batubara baru. Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen iklim dan kekhawatiran mereka mengenai kesehatan masyarakat.

 

 

 

Tumpukan batubara untuk PLTU Rum, Kota Tidore Kepulauan. Pulau-pulau nan jauh dari sumber batubara yang kaya energi terbarukanpun, tetap dijejali dengan energi kotor PLTU batubara, dengan alasan klasik energi terbarukan mahal. Foto: M Rahmat Ulhaz

Tumpukan batubara untuk PLTU Rum, Kota Tidore Kepulauan. Pulau-pulau nan jauh dari sumber batubara yang kaya energi terbarukanpun, tetap dijejali dengan energi kotor PLTU batubara, dengan alasan klasik energi terbarukan mahal. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur Jateng Cabut Izin Lingkungan, PT Semen Indonesia Tak Berarti Batal di Rembang, Mengapa?

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan peluang PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

 

 

 

 

Senin, (16/1/17), 29  hari sudah warga Pegunungan Karst Kendeng di Rembang ‘menduduki’ Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut Gubernur Ganjar Pranowo mencabut surat keputusan izin lingkugan sesuai bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA). Selasa, (17/1/17), batas akhir—sudah 90 hari– bagi Gubernur untuk menjalankan putusan MA.

“Kami tak akan pulang sebelum izin pabrik semen dicabut dan pembangunan pabrik semen berhenti dan hengkang,” kata Joko Prianto, kepada Mongabay, Senin, (16/1/17).

Dari dokumen yang diterima Mongabay 8 Desember 2016, PTUN Semarang menetapkan putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 berkekuatan hukum tetap. Salinan diterima LBH Semarang, 9 Januari 2017.

Malam hari, Ganjar jumpa pers menyampaikan keputusan mencabut izin lingkungan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 sebagai langkah menjalankan putusan MA. Dengan begitu, SK Gubernur Jateng No 668.1/17 Tahun 2012 sebagaimaa telah diubah dalam SK No 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik  Semen Indonesia di Rembang, batal dan tak berlaku.

Meskipun begitu, Semen Indonesia, tak berarti batal bikin pabrik dan nambang dari Rembang. Beralasan sesuai putusan MA, Gubernur Jateng memerintahkan, Semen Indonesia harus menyempurnakan dokumen Andal dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL).  Komisi Amdal Jateng, kata Ganjar, sedang menilai Andal dan RKL/RPL ini.

“Memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan PK, yang hanya membatalkan izin lingkungan, maka izin lingkungan dapat dilaksanakan PT Semen Indonesia, apabila memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi,” katanya dalam rilis.

 

 

 

 

Desakan kepada gubernur

Siang hari, Senin (16/1/17)  di Jakarta,, Aliansi Masyarakat Sipil dan akademisi berisi seratusan orang atas nama organisasi dan personal menyerukan Presiden Joko Widodo memastikan Gubernur Jateng patuhi putusan MA.

Asfinawati Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, tak bermakna kalau putusan tak dipatuhi.

“Putusan PK (peninjauan kembali-red)  yang mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lainnya,” katanya di Jakarta.

Dia melihat gelagat kepala daerah mencoba berkelit dari menjalankan putusan hukum. Artinya, melanggar putusan hukum, sebagai kepala daerah tak mematuhi putusan pengadilan. “Gubernur tak patuh pada kewajiban, melanggar larangan, dan sumpah jabatan,” ucap Asfinawati.

Eko Cahyono Direktur Sajogyo Institute mengatakan, kala putusan hukum tak jalan hak-hak dasar masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng terus ditekan.  Pemerintah Jateng, katanya,  membiarkan bahkan mendorong konflik-konflik horizontal terjadi bahkan upaya kriminalisasi petani penolak.

Tak jalankan putusan, katanya, berarti mengingkari hukum. Pengingkaran juga terjadi, katanya,  pada proses yang sudah berjalan dalam pertemuan dengam Presiden yang mengamanatkan adat kajian lingkungan hidup strategis Jawa Tengah. Ia sebagai syarat melihat ulang pembangunan pabrik dalam konteks daya tampung dan daya dukung lingkungan.

 

 

 

 

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

 

 

 

 

Masalah rakyat dan penyelamatan kekayaan alam, katanya, belum jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. “Masyarakat kecil kerab jadi pelaku utama penyelamatan ruang hidup tak pernah dilihat.”

Dewi Kartina, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menilai, seakan tak ada upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut dengan memberikan keadilan bagi warga.

KPA melihat, ada penggalangan kelompok seolah-olah merepresentasikan gerakan buruh seakan kontra dengan warga Rembang penolak semen. Ada juga semacam upaya ‘membakar’ konflik horizontal antar warga Rembang yang mempertahankan lahan dengan golongan yang merepresentasikan kelompok agama. Dia prihatin, putusan pejabat publik yang bermasalah malah menarik warga ke konflik horizontal.

Dewi juga khawatir dengan aksi kriminalisasi. “Ini sangat disayangkan. Tahun 2016 ada 177 petani dikriminalkan pemerintah.”

Kala sampai batas waktu tak ada keputusan, katanya, Presiden harus segera mengambil alih dengan memanggil gubenur bersama staf Presiden dan MA,  bersama Kementerian Dalam Negeri. Presiden, katanya, juga harus memberikan sanksi kepada gubernur.

KPA juga meminta Presiden Jokowi memastikan Kapolda Jateng termasuk Kapolri menghentikan kriminalisasi terhadap warga Rembang. “Hentikan kriminalisasi warga. Presiden harus menjamin hak agrarian dan lingkungan warga Rembang,” katanya.

Senada Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Dia mengatakan, ada pengabaian bahkan melawan putusan MA nyata terlihat dari upaya Gubernur mencabut izin lingkungan lama 9 November 2016, dan menerbitkan izin lingkungan baru pada hari sama.

“Walhi tegas meminta agar Gubernur Jateng menghormati putusan MA. Harus  menghentikan operasi pabrik semen, karena kerentanan dan keterancaman masyarakat antara lain pencemaran air tanah, banjir dan kekeringan.”

Haris Azhar Koordinator KontraS mengatakan, putusan MA,  dalam melindungi hak masyarakat sudah kuat.

Meski begitu, katanya, seharusnya, ada bagian negara yang bisa melihat pihak ketiga yang mendapatkan izin taat aturan hukum. Negara, katanya,  seharusnya bisa menguji apakah pemberian izin secara prosedural memperhatikan kapasitas perusahaan, seperti catatan buruk soal kerusakan lingkungan, hak kesehatan masyarakat dan tertib atau tidak pada aturan hukum.

Perlu juga mengecek apakah perusahaan punya kelengkapan kerja yang mengurangi dampak minimum pelanggaran HAM. Contoh, mekanisme pengaduan jika perusahaan melanggar. Lalu, apakah perusahaan memiliki mekanisme informasi regular tentang catataan tak ada risiko pelanggaran HAM.

“Jika perusaah tak punya harusnya izin tak layak diberikan. Ini penting ke depan,” katanya.

Soal kasus Rembang, katanya, kalau Gubernur tak kunjung cabut izin ligkungan berarti gubernur melanggar pidana dan perdata. “Jika gubernur mengabaikan koreksi lembaga yudisial, gubernur melanggar konstitusi.”

Andi Muttaqin dari Elsam mengatakan, tak bisa ditawar-tawar, gubernur harus menjalankan putusan MA, mencabut izin lingkungan. Dia mendesak hentikan upaya kriminalisasi warga, sebaliknya, segera penuhi hak-hak mereka.

Rahma Mary, kuasa hukum warga mengatakan, jika Gubenrur tak menjalankan putusan, berarti menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan tindak pidana karena meneruskan pembangunan pabrik secara ilegal. “Tindakan Gubernur menerbitkan SK baru tindak pidana,” katanya.

Dia bilang, konsekuensi penetapan, tergugat tak bisa berupaya hukum apapun membatalkan putusan PK hingga harus eksekusi. Perintah Presiden soal KLHS, katahnya,  harus berjalan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jateng, termasuk Pegunungan Kendeng.

“Semua upaya pendirian pabrik semen harus dihentikan, termasuk tak boleh ada izin baru.”

Saat ini,  di tapak pabrik semen, terhitung 940 hari lebih warga bertahan di Tenda Perjuangan Gunung Bokong, Rembang.

Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang,  dihubungi Mongabay mengatakan serupa. Dia bilang Gubernur Jateng telah membangkang atas putusan pengadilan. Dari awal warga mendesak pembangunan pabrik setop terlebih dahulu. Pada 22 Oktober 2014, Komnas HAM juga menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik semen hingga selesai proses hukum. Sayangnya, tak dihiraukan, pembangunan jalan terus. Kala perusahaan kalah, baru investasi Rp5 triliun selalu disebut-sebut sebagai alasan agar pabrik dan tambang lanjut.

Soal investasi sudah Rp5 triliun, katanya, merupakan risiko pemerintah dan perusahaan yang tak setop bangun kala proses hukum berjalan. Angka Rp5 triliun itu, katanya, tak sebanding dengan nilai kelestarian alam. “Investasi seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bermartabat dan menghormati aturan hukum.”

Petrasa Wacana dari Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) mengatakan, gubernur sebagai aparatur negara wajib mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan. Bukan malah mengeluarkan izin lingkungan baru, walau gubernur berdalih hanya adendum.

Soal penyusunan KLHS, dia berharap, dilakukan tim terbaik dan sangat paham situasi lapangan. “Kita percaya data dan fakta. Saya yakin, Karst Kendeng layak dilindungi.”

 

 

 

 

 

 

 

Cerita Para Penjaga Lahan Gambut dari Jambi

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

Desa Arang-arang, Jambi,  pada Oktober 2015, luluh lantak oleh kebakaran.  Hampir seluruh ladang dan kebun di desa ini habis terbakar. Sekitar 50an kilometer dari Kota Jambi, saya bertemu  Selaiman di pinggir padang rumput teriti–mirip batang tebu seukuran jari orang dewasa–menjulang hampir tiga  meter.

“Ini dulu habis (terbakar) semua,” katanya.

Wak Den, sapaan akrab Selaiman, menunjuk di tengah padang teriti ada lubuk selalu tergenang air meski kemarau. Di dalamnya ada ratusan kilogram ikan gabus hidup liar, sekali tangkap dengan strum, bisa dapat satu pikul (100kg).

Dia menduga ada pemancing ikan dari desa tetangga yang sengaja membakar padang teriti untuk buat jalan  menangkap ikan, kadang membuat api untuk membakar ikan tangkapan. Tak pelak bara api itu ditinggal  begitu saja.  Celakanya, padang teriti di lahan gambut.

“Lho kok ada api,” kata Bahari, Kades Arang Arang, menceritakan kebakaran. Malam itu, sekitar pukul 22.00 dia mau pergi ke kebun pisang di kampung sebelah.

Warga bergotong-royong memadamkan api. Mereka pakai gedebok pisang seukuran betis. BNPB juga ikut turun tangan. Semua sibuk memadamkan api hingga pagi.

“Tapi tak bisa dipadam. Ini habis galo sampai sano,” kata Bahari menunjuk ujung padang teriti. “Air kering susah nak madaminnyo.”

Selang hitungan hari, di  perkebunan sawit perusahaan PT Sumber Tama Nusa Pertiwi, milik Makin Grup juga terbakar. Lokasi ada di RT10, RT11, RT12, RT13, dan RT14 di Kampung Trans Arang-arang,  hanya terpisah sungai dengan Desa Arang-arang.

Anggota BNPB, TNI, Manggala Agni dan  warga kampung  pontang-panting padamkan api yang mendekat di perkebunan warga. “Jadi kita selametin kebun masyarakat dulu. Tingggi api itu setinggi daun itu, lima meter,” katanya.

Kebakaran menggila. Meluas ratusan hektar hingga perkebunan sawit warga di RT6, RT7, RT8, dan RT9. Padang teriti, kebun sawit, sampai kandang kambing dan kandang sapi habis terbakar.  “Baru kali inilah api sadis nian di Arang-arang.”

Kades bilang, setiap tahun sejak 2011-2015, saat kemarau selalu kebakaran. Selama itu pula dia selalu mengirim surat pada perusahaan untuk antisapasi api.

Makin Grup punya izin 8.000 hektar kebun sawit . Warga kampung punya lahan sekitar 4.000 hektar—ladang, kebun sawit hingga kebun duku. Bahari bilang, perusahaan harus punya penjaga kebakaran yang terus memantau api 24 jam.

Sekitar 12.000-an hektar dari luas Desa Arang-arang adalah lahan gambut dalam,  diperkirakan sekitar lima meter. Saat kebakaran besar tahun lalu, lebih  300 hektar kebun sawit dan padang rumput di Arang-arang habis terbakar. “Paling banyak di lahan gambut.”

Awal Januari 2016, Selaiman dan puluhan warga Desa Arang-arang, Puding, Pulau Mentaro, Pematang Raman ikut pelatihan dari Pusat Diklat Kehutanan untuk masyarakat peduli api. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu lembaga swadaya masyarakat buat pelatihan masyarakat peduli api (MPA) untuk menghalau kebakaran lahan. Beberapa desa, diberi bantuan sumur bor untuk pemadaman api.

Agustus 2016, pukul 23.00 , padang teriti di Arang-arang kembali terbakar. “Sayo balik dari Jambi, apo merah-merah tu. Telponlah budak MPA. Api tu,” kata Bahari .

Dia menelepon Salihin, Ketua MPA Arang-arang. Selaiman  dapat kabar langsung menggedor tujuh rumah anggota MPA. “Ada musibah, saya bilang gitu.” 

Malam buta, Selaiman dibantu delapan warga  MPA dan seorang anggota Babinsa sigap padamkan api degan gedebok pisang. “Pontang panting, kejar sana, kejar sini,” ucap Selaiman.

Di perbatasan kebun duku, batang teriti dibabat meski sudah ada tanaman nanas yang sebelumnya ditanam untuk sekat bakar. Mereka  takut api merembet ke kebun duku. Hitungan jam, api takluk.

Wak Den tetap aktif jadi penghalau api meski usia tak lagi muda. Bersama belasan anggota MPA lain, dia berusaha menjaga desa dari kebakaran, meski hanya dibayar dari hasil kebun yang dikelola bersama.

“Kami kerja lillahita’ala.”

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

 

***

Abdul Hamid, tak pernah menyesal tinggal di Desa Sungi Beras, Tanjung Jabung Timur. Meski hampir seluruh wilayah hutan dan  pertanian desa ini, rawa gambut. Masyarakat di sana mayoritas menanam pinang dan kelapa dalam.

Pada 1970-1980, hutan Desa Sungai Beras, banyak pembalakan liar. Kanal selebar lima meter dan panjang berkilo-kilometer menjadi bukti penjarahan kayu.

Sekitar tahun 1994, status hutan rawa gambut  berubah menjadi hutan lindung gambut. Praktis Hamid dan banyak masyarakat lain tak lagi boleh membuka hutan rawa gambut. Perekenomian mereka terganggu. “Setelah jadi hutan lindung kami tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kan dilarang,” kata Hamid.

Pada 2013, masyarakat Desa Sungai Beras mengajukan skema Hutan Desa. Tujuannya, mereka bisa memanfaatkan hutan gambut. Pengajuan disetujui setelah selang setahun, tepatnya 21 Agustus 2014, sesuai SK Menteri Kehutanan No.707/Menhut-II/2014, hutan gambut 2.200 hektar di Desa Sungai Beras  menjadi Hutan Desa.

Masyarakat bertanggungjawab penuh untuk pengelolaan, menjaga dari penjarahan kayu, dan  kebakaran lahan.

Pada 2015, gambut di Tanjung Jabung Timur, membara. BPBD Jambi mencatat ada 1.654 titik api didominasi  gambut di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

“Pada 2015, daerah kami tak terbakar,” kata Kamsan, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Sungai Beras.

“Yang terbakar di desa sebelah—Sinar Wajo—di sini sama sekali tidak ada api, kecuali merun.”

Abdul Hamid  kini  Ketua Kelompok Tani Senang Jaya—satu dari enam kelompok tani pengelola Hutan Desa Sungai Beras—mengatakan, warga Beras selalu menjaga debit air agar lahan gambut tetap basah dan bisa  untuk pertanian.

“Kami buat parit-parit kecil agar gambut tidak kering.  Ketinggian air selalu dijaga 60 sentimeter dari permukaan,” katanya.

Untuk menjaga gambut tetap basah, warga desa swadaya membuat sekat kanal. Aliran air kanal untuk mengeluarkan kayu log dibendung dengan terpal dan batang kayu sebesar betis ditancapkan sebagai penahan. Beberapa kanal perkebunan sawit milik PT.Haji Kadas, PT.Maji, PT.SMP juga disekat. 

Setiap pembuatan satu sekat kanal, perlu modal Rp100.000. “Ya untuk beli terpal, sama jaminan (makanan kecil) buat yang gotong-royong,” katanya.

Jarak 60 sentimeter air dengan permukaan gambut, katanya, cukup ideal sebagai lahan pertanian. Di hutan desa, ada 370 hektar ditanami jelutung. “Insya Allah 2018 mulai panen.”

Tutupan hutan alam di Sungai Beras, masih terjaga. Banyak meranti, kempas, jelutung tumbuh liar dan besar. Kata Kamsan, setidaknya ada 60 jenis kayu besar masih  ditemukan di  hutan Sungai Beras. Kayu-kayu ini banyak diburu pengusaha kayu log. Warga selalu menjaga dengan emmbuat patroli rutin, agar hutan mereka aman.

Belakangan KPHD Sungai Beras mulai mengembangkan bibit kopi liberika tungkal komposit yang tumbuh subur di  gambut  Betara, Tanjung Jabung Barat. Kata Kamsan, mereka berniat membangun hutan.

“Kalau dirusak, anak cucu kita bisa kelabakan, terjadi pencemaran, kekurangan oksigen,” katanya.

Keberhasilan menjaga dan mengelola lahan gambut membuat nama KPHD Sungai Beras kian terkenal. Mereka sering diundang di berbagai daerah untuk jadi pembicara diskusi pengelolaan lahan gambut.

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

Begini Mereka Kelola Sampah, Lingkungan Bersih, Dompet Bisa Berisi

Yenni, oelopor bank sampah My Darling, dengan bergam produk daur ulang dari sampah. Foto: Lusia Arumingtyas

Yenni, pelopor bank sampah My Darling, dengan bergam produk daur ulang dari sampah. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

Sore itu, Kota Bekasi, baru diguyur hujan. Bau tengik sampah menyergap. Pagi maupun sore sehabis hujan, bau tak sedap sampah biasa dirasa sebagian warga Bekasi. Padahal, rumah saya 10 km dari tempat pembuangan sampah Bantar Gerbang.

Polusi udara tak terhindarkan. Terlebih saat truk-truk berjejer keluar Tol Bekasi Barat membawa 6.270 ton sampah per hari oleh Jakarta. Angka ini sama dengan berat 25 paus biru dan menutupi empat kali lapangan sepak bola.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Jakarta,  79% sampah Jakarta dikirim dan diolah di TPST Bantargerbang, sisanya didaur ulang ataupun tak terangkut, 54% sampah organik, yang lain kertas, plastik, kaca, logam dan lain-lain.

Kebiasaan warga memilah sampah dan mendaur ulang masih sangat minim. Hampir tiga perempat warga membuang sampah langsung di dalam bak sampah.

Data Waste4Change pun menyebutkan skala rata-rata keinginan masyarakat Jakarta bertanggung jawab atas sampah minim, 7,6 dari skala 10. Angka ini sebenarnya memberikan harapan bagi kondisi lingkungan sekitar.

Kini, ada 420 bank sampah di Indonesia. Pemerintah sedang menggalakkan pengelolaan bank sampah berbadan hukum, diusung Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

 

 

 

Produk daur ulang dari Bank Sampah My Darling. Foto: Lusia Arumingtyas

Produk daur ulang dari Bank Sampah My Darling. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

 

 

Bank sampah

Namanya Bank Sampah My Darling di Jakarta Selatan,  dengan penggagas, Yenni Mulyani Hidayat. Yenni gemas dengan banyak sampah berceceran di jalan, sampai akhirnya terbersit ide bikin daur ulang sampah di rumah. Awalnya, ide ini muncul 2010, saat perempuan asli Cianjur, Jawa Barat ini aktif dalam kegiatan PKK.

Ihh orang gila dia, mungutin sampah kaya pemulung. Ga punya duit, gembel,” katanya mengenang cemooan orang kala melihat dia memungut botol bekas di Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Cemooh kerab datang  tetapi dia tak peduli. Di terus mengumpulkan sampah untuk daur ulang.

Terinspirasi dari program televisi dia mengajak tiga teman mencari wadah ngerumpi dan menghasilkan sesuatu. Ketiga temannya adalah Sisi, Kendah dan Faridah.

Sebuah garasi tak terpakai miliknya disulap menjadi basecamp mereka. Mulai botol plastik, bungkus kopi, botol minuman ringan, koran bekas hingga kaleng bekas . Mereka mendaur ulang menjadi barang bernilai jual tinggi.

”Hai My Darling kemana aja lo, udah lama ga keliatan,” sapaan itulah yang seringkali keluar saat bertemu. Hingga muncullah penamaan bank sampah ini jadi My Darling, yakni Masyarakat Sadar Lingkungan. Itu semua bermula dari keseharian para penggagas.

Setengah perjalanan, pada tiga bulan pertama, dia berjuang sendirian. ”Ada yang buat bank sampah sendiri, ada yang bilang ngapain mengurusi sampah yang tidak ada duitnya.”

Dalam menjalankan bank sampah ini sedikit tertatih dan harus penuh kesabaran. Kini,  penghasilan per bulan bisa puluhan juta, sekitar Rp5-20 juta.”Duit dari sampah itu enak, tak mengeluarkan modal banyak.”

Menurut dia, pada prinsipnya kerja keras dan membuka jaringan. Yenni sering melanglang buana dari satu pameran ke pameran lain, bukan berharap barang laku tetapi membuka jaringan. Tak jarang, berkat produk maupun keterampilannya, dia sering keliling Indonesia bahkan hingga Singapura menyebarkan virus positif ini. Pameran juga sebagai sarana mengedukasi masyarakat dengan cara interaktif.

Yenni tak hanya memungut sampah di jalan, juga sering mendapatkan dari warung-warung kopi, rumah anggota DPR, perusahaan maupun warga asing yang tinggal di Indonesia.

”Kami tak bayar, biasa kami tanya mereka butuh apa, kemudian saya buatkan entah tas, tudung saji atau pernak-pernik daur ulang lain,” katanya.

Dia menyebutkan beberapa penyumbang sampah seperti orang-orang KBRI, Raam Punjabi, Anis Matta, Kantor Manulife dan lain-lain.

Tiap hari dia terus memperkaya ilmu, mulai belajar dari youtube, kenalan sana sini maupun melatih keuletan tangan, mulai bikin toples permen, souvenir, kotak tisu, tudung saji, karpet, jam dinding, lampion dan hiasan bunga. Harga bervariasi mulai Rp500 hingga Rp500.000.

Dia sering promosi dengan menggunakan barang-barang daur ulang. ”Mereka suka, mereka tanya dan beli, saya buka jaringan lagi.”

Sampai kini, katanya, bank sampah masih minim meski sudah ada aturan. Bank sampah bagaikan siuman, dicari ketika ada even tertentu seperti adipura. Awalnya, dia sempat didukung pemerintah, namun akhirnya memilih independen.

Jika pemerintah ingin berbicara tentang zero waste, katanya, hanya omong kosong. Baginya, pemerintah perlu serius dan konsisten dalam menjalankan amanah perundang-undangan, salah satu UU Pengelolaan Sampah.

Bagi Yenni, beraksi nyata harus segera. Setidaknya, itulah yang kini dia lakukan. ”Jadikan memanfaatkan sampah sebagai gaya hidup, hingga kita tak sadar sekaligus peduli lingkungan,” katanya.

 

 

 

 

Para relawan di bank sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

Para relawan di bank sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

Masih di Jakarta Selatan, setiap minggu keempat dalam setiap bulan, halaman depan SMP Surya Dharma,  ramai. Ada sekitar lima orang, beberapa menggunakan masker dan sarung tangan. Mereka memilah sampah berdasarkan jenis, kardus terkumpul menjadi satu, botol-botol juga menjadi satu. Sampah-sampah ini masuk ke Bank Sampah Xie Li, kelolaan Yayasan Tzu Chi. Xie Li, berarti gotong royong.

Nasandi, relawan Yayasan Tzu Chi ini seorang apoteker. Awalnya dia hanya mengisi waktu luang membantu pengobatan sesama. Ada bank sampah, tak jarang relawan menjadikan rumah sebagai depo pelestarian lingkungan. Saat itu, Selatan belum ada relawan, Nasandi menawarkan diri dan memilih SMP Surya Dharma sebagai tempat pengepul sementara.

”Biasa 30-50 orang, tergantung, biasa relawan dari Depok dan Jakarta Selatan,” katanya.

Sampah-sampah biasa ada yang mengantar, ada juga yang menjemput. Beberapa hari sebelumnya, biasa dia membagikan pamflet di sekitar wilayah dengan menginformasikan waktu dan tempat pengumpulan.

”Kita ingin masyarakat berpikir ulang terkait sampah, hingga berkurang dan jadi lifestyle mereka.”

Penolakan sering terjadi. Para relawan harus siap mental. Nasandi bilang, mencari relawan gampang-gampang susah.

”Kita bekerja dengan hati dan pendekatan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan,” katanya. Keberagaman identitas, kepercayaan maupun suku melebur menjadi satu, terbuka untuk umum.

Dengan ada bank sampah,  setidaknya sampah berkurang. Sampah rumah tangga terpilah. Setelah terkumpul, sampah-sampah dibawa ke gudang khusus di Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng, Jakarta Barat.

 

 

 

 

Sampah-sampah yang dikumpulkan ke Bank Sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

Sampah-sampah yang dikumpulkan ke Bank Sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Ini Miliki Koleksi Lebih 72.000 Kupu-kupu Papua

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Setiap kolesi diberi nomor. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Setiap kolesi diberi nomor. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

“Keragaman hayati merupakan pemberian terindah untuk umat manusia, namun merupakan suatu tugas yang paling menantang untuk melindunginya.” Henk Van Mastrigt.

Kecintaan alam dan minat besar pada kupu-kupu, membuat Henk Van Mastrigt, misionaris kelahiran sejak 1974 di Papua,  mengoleksi lebih 72.000 spesimen kupu-kupu Papua. Koleksi kupu-kupu siang dan malam ini dari berbagai wilayah Papua, pantai maupun pegunungan.

Bruder Henk, begitu dia disapa, berminat kupu-kupu mengikuti jejak sang bapak. Dia mulai mengoleksi kupu-kupu serius akhir 1980-an.

“Awalnya bruder hanya koleksi kupu-kupu siang genus delias. Berkembang hingga semua famili dengan genus dan spesies di Papua terutama kupu-kupu siang,”  kata Evie Warikar, Dosen Jurusan Biologi Universitas Cenderawasih juga pengurus laboratorium tempat koleksi kupu-kupu kini ditempatkan.

Sebelum meninggal 5 Agustus 2015, Bruder Henk memutuskan untuk menyerahkan koleksi di laboratorium yang kini disebut Laboratorium Koleksi Serangga Papua (KSP) Br. Henk Van Mastrigt, OFM.

Laboratorium itu resmi 15 Januari 2016 terletak di salah satu Gedung Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih Jayapura, dilengkapi perpustakaan di mana tersedia buku-buku berkaitan dengan serangga terutama kupu-kupu.

Dalam laboratorium berjejer rak-rak tempat spesimen kupu-kupu sudah diklasifikasi berdasarkan famili, sub famili, genus dan spesies masing-masing. Setiap koleksi dilengkapi nomor koleksi, dan keterangan tempat di mana kupu-kupu ditemukan, ketinggian tempat dan waktu penemuan dan nama orang yang menemukan.

Proses pengambilan dari alam hingga ditempatkan rak koleksi memerlukan ketekunan dan kehati-hatian tinggi. Kupu-kupu ditangkap pakai jaring khusus, lalu ditusuk bagian toraks, diambil menggunakan jepit dan dimasukkan ke wadah khusus. Kemudian dibawa ke laboratorium.

Beberapa kupu-kupu ukuran besar disuntik agar mati. Sedang kupu-kupu berukuran sangat kecil seperti kupu-kupu malam dimasukkan ke wadah khusus agar mati. Di laboratorium kupu-kupu ini kemudian diukur, diberi nomor dan keterangan.

Data masuk ke database koleksi, lalu spesimen kupu-kupu masuk ke rak koleksi sesuai klasifikasi.

 

 

 

 

Lemari tempat menyimpan kupu-kupu kolesi laboratorium. Foto: Asrida Elisabeth

Lemari tempat menyimpan kupu-kupu kolesi laboratorium. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

Papua sangat luas menjadi tantangan tersendiri bagi Bruder Henk dan tim dalam mengumpulkan koleksi. Tak sedikit ikut membantu, seperti para guru di pedalaman atau pegunungan yang mengumpulkan kupu-kupu di tempat mereka bertugas untuk dibawa dan melengkapi koleksi.

“Koleksi ini penting karena bisa jadi nanti kita tak bisa menemukan lagi. Lihat bagaimana tiap hari hutan-hutan kita dirusak” ucap Evie.

Dalam menentukan klasifikasi kupu-kupu, awalnya dia menggunakan panduan dari buku The Butterflies of Papua New Guinea, Theis Systematics and Biology yang ditulis Michael Parson. Untuk mempermudah penelitian di lapangan dia mulai menulis buku sendiri antara lain Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Memabramo Sampai Pegunungan Cyclop (terbit 2005, disusun bersama Edy Rosariyanti.

Lalu,  Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Kepala Burung Termasuk Pulau-pulau Provinsi Papua Barat (terbit 2010 disusun bersama Kelompok Entomologi Papua). Juga Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Pulau-pulau Teluk Cenderawasih (terbit 2013 disusun bersama dengan Evie Lilly Warikar).

Masih ada rencana untuk penulisan buku tentang wilayah-wilayah lain di Papua. Kala dia kesulitan menentukan jenis kupu-kupu, akan berhubungan dengan laboratorium Natur Kunde di Jerman dan pihak-pihak lain yang akan membantu meneliti. Selain kupu-kupu, laboratorium ini mulai mengoleksi serangga seperti capung dan kumbang.

 

 

 

 

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Entomologi Papua

Tahun 1995, Bruder Henk mulai ikut membimbing para mahasiswa yang meneliti entomologi. Kini, mereka tersebar di berbagai kampus di Papua. Beberapa menjadi dosen dan menaruh minat pada entomologi.

Sejak 2006,  terbentuk kelompok entomologi Papua dengan kegiatan seperti mengumpulkan dan menyediakan data mengenai serangga di Papua. Kelompok ini menerbitkan majalah tiga bulanan bernama Suara Serangga Papua (Sugapa), dan membantu dosen serta mahasiswa yang melakukan penelitian.

Bersama Bruder Henk, kelompok ini bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Universitas Papau, LIPI, Papua Insect Foundation di Belanda, WWF, Museum Natur Kunde Berlin, Conservation International dan berbagai organiasi dan individu lain baik lokal, nasional maupun internasional.

Pada 2018, 40 peneliti dari seluruh dunia akan ekspedisi ke Papua bernama Henk Van Mastrik Expedition.  Mereka akan penelitian pada empat tempat bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa serta peneliti lokal Papua.

 

 

 

 

 

Kupu-kupu genis delias koleksi laboratorium kampus ini. Ia jadi koleksi pertama Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu genis delias koleksi laboratorium kampus ini. Ia jadi koleksi pertama Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

Kendala

Menjaga koleksi begitu kaya tentu tak mudah. Laboratorium inipun memiliki berbagai kendala terutama teknis pengelolaan, seperti biaya staf menjaga dan merawat koleksi, melayani para peneliti dan pihak lain yang ingin bekerjasama. Juga, menghadiri pameran-pameran lingkungan hingga pegembangan kebun kupu-kupu Sigit-sigit terletak dekat laboratorium.

Pengawetan masih pakai bahan alternatif seperti kapur barus bukan bahan khusus karena harga mahal. Jarum khusus insect pun masih harus dibeli di luar negeri, padahal ke depan koleksi terus berkembang.

Saat ini,  semua famili kupu-kupu siang sudah lengkap bahkan disebut terlengkap di dunia. Sedang kupu-kupu malam masih perlu kerja keras untuk meneliti dan melengkapi, termasuk serangga lain.

“Kami sedang mengajukan kepada rektorat supaya laboratorium bisa jadi pusat studi hingga ada alokasi dana dari universitas untuk pengelolaan,” katanya.

Kupu-kupu jadi indikator perubahan lingkungan dan struktur tanaman sekitar. Dari telur sampai kupu-kupu dewasa, kupu-kupu hanya hidup di tanaman tertentu.

Kupu-kupu dewasa menghisap nektar dari bunga seperti kembang sepatu, maupun bouganville. Jika ada aliran sungai, kupu-kupu menghisap air mineral dari bebatuan dan pasir. Sumber makanan lain adalah kotoran burung , buah-buahan busuk dan bangkai binatang.

Meskipun ada tumbuhan inang dan tersedia sumber makanan, katanya, tetapi tak ada kupu-kupu, bisa jadi penanda tempat itu sudah tercemar.

 

 

 

 

 

Koleksi kupu-kupu berikut foto Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Koleksi kupu-kupu berikut foto Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI-Belanda Kerjasama Bangun Pembangkit Listrik Arus Laut di NTT

Desain Jembatan Pancasila NTT yang akan dibangun ini bakal dilengkapi turbin-turbin buat pembangkit listrik tenaga arus laut. Foto: Dinas PU NTT

Desain Jembatan Pancasila NTT yang akan dibangun ini bakal dilengkapi turbin-turbin buat  listrik tenaga arus laut. Foto: Dinas PU NTT

 

 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Belanda bekerjasama membangun jembatan Pancasila-Palmerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jembatan yang akan membentang sepanjang 800 meter itu, menghubungkan Flores dan Pulau Adonara. Ia dilengkapi turbin yang bisa menghasilkan aliran listrik memanfaatkan arus laut.

“Ini sudah jadi pembicaraan Perdana Menteri Belanda bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” kata  Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (11/1/17).

Potensi listrik arus laut wilayah itu 300 MW. Rencananya, tahap awal membuat 30 MW. “Itu bertahap, kita ujicoba dulu. Kebetulan kebutuhan disana kira-kira itu. Sekarang keseluruhan NTT sudah ada 150 MW,” katanya.

Proses konstruksi akan selesai 2018. Jika pembangunan berhasil, NTT akan mempunyai cadangan listrik 40-45 MW. Harapannya, bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sekarang kita mempelajari harga. Belanda mengajukan 16 sen per KWH. Kita meminta di bawah itu. Mereka yang kasih duit. Jadi kita tinggal membangun jembatan. Ini kombinasi. Kita mau ada alih teknologi dan local content.”

Untuk skema pendanaan, katanya, sedang mereka bicarakan. Mereka memberikan jaminan buat 30 modal sendiri, sisanya pinjaman lunak. “Ini masih kita hitung.”

Pembangkit listrik tenaga arus laut, katanya, hal baru di Indonesia, belum pernah ada. Ia pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru. Dia bilang, studi kelayakan masih tahap penyelesaian.

Pembangunan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yusid Toyib, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengatakan, kementerian PUPR mengatur soal jembatan. “Kami sudah ada dana Rp10 miliar untuk studi kelayakan. Nanti kita bertemu lagi untuk membahas teknis. Yang pasti akan jadi. Koordinator Pak Menko (Kemeritiman-red). Dia akan jadi leader proyek ini bisa berjalan,” katanya.

Untuk teknis, di bawah jembatan akan dipasang turbin menggantung dan bisa menghasilkan aliran listrik.

Dalam menjalankan proyek ini, katanya, PUPR tak menemukan banyak kendala, tinggal soal kesepakatan harga listrik bersama PLN. Dana pembangunan jembatan, katanya, akan ambil pinjaman lunak Belanda.

“Prosesnya di Bappenas, mereka sudah menawarkan. Nilai US$75 juta. Proses konstruksi setahun setengah selesai kok, 2018 jadi. Manfaatnya listrik. Kalau listrik ada, investor pasti datang. Hotel bisa berdiri disana. Infrastruktur dasar dibutuhkan. Ini energi baru terbarukan. Mengambil arus laut.”

Kesempatan sama Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, rencana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah akan menghubungkan Desa Palau Larantuka dan Desa Tanah Merah Ngadongara di Flores Timur.

“Ini dibahas bersama beberapa kementerian karena selain konektivitas, juga ada pasang turbin di jembatan untuk menghasilkan listrik.”

Dia berharap, pembangunan ini berjalan secepatnya. “Tapi ini masih ada tahapan diskusi lebih teknis supaya bisa membuat jadwal bisa mulai kerja,” katanya.

 

 

 

 

 

Kala Konflik Agraria Makin Banyak di Daerah Istimewa Ini, Mengapa?

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

 

 

 

 

Sri Poniati, kaget ketika pukul 9.00 pagi, pada Rabu, 14 Desember 2016, Buldoser sudah tiba di Kampung Cemara Sewu, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lebih 500 kepolisian, tentara dan satuan polisi Pamong Praja mengawal. Alat berat bersiap merobohkan rumah dan bangunan usaha lebih dari 30 keluarga. Lahan ini masuk klaiman tanah kesultanan yang akan dibangun pariwisata alam.

“Kami dibohongi. Janji diberikan biaya bongkar, lalu diminta membongkar rumah kami sendiri. Faktanya dibongkar paksa,” katanya, Desember lalu.

Sejak pukul 8.00 pagi, buldoser mulai merobohkan rumah dan warung warga. Tak ada satupun bangunan utuh, 33 usaha kecil hancur. Ganti rugi dan rekolasi hanya berlaku bagi warga ber-KTP Bantul. Mereka yang kontrak, tak dapat apapun.

“Sekarang 12 keluarga bertahan, hanya beratap terpal,” kata Heronimus Heran, dari Jogja Darurat Agraria (JDA) kepada Mongabay.

Dia bercerita, awalnya, 7 Desember 2016, warga diundang sosialisasi di Kantor Desa Parangtritis. Di pertemuan Satpol PP menjanjikan relokasi hanya 28 keluarga. Tak ada pembongkaran hingga biaya relokasi dibayarkan dan lahan relokasi siap ditempati. Masing-masing keluarga akan mendapat lahan 6×6 meter di timbunan rawa Kali Mati.

Warga bertahan di lahan ada perempuan, laki-laki dewasa dan lansia 34 orang, tiga balita, dan 15 anak-anak di bawah 18 tahun.

Penduduk Parangkusumo dan Cemara Sewu ini, katanya, rakyat miskin yang tak mampu hidup di kota. Mereka menempati lahan berpasir dibeli murah, lalu dibangun rumah permanen atau semi permanen.

“Pengusiran paksa warga Parangkusumo, adalah pelanggaran HAM berat,” kata   Hamzah Wahyudin, Direktur LBH Yogyakarta.

Pemerintah Yogyakarta dan Bantul, katanya, harus memulihkan kondisi warga yang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Negara harus cepat tanggap mengambil langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga.

Hermawan Setiaji, Kepala Satpol PP Bantul mengatakan, Pemkab Bantul sudah membahas masalah itu dengan warga pada 17 November. Ada tiga poin kesepakatan, yakni lahan relokasi, bantuan alat angkut, dan uang jasa bongkar bangunan Rp1 juta.

“Lahan relokasi disepakati ada 1.000 meter persegi. Kita bisa cek jika dianggap tak layak,” katanya. Pemkab Bantul,  hanya memfasilitasi bagi warga asli Yogyakarta.

Catatan Jogja Darurat Agraria, lebih 20 titik konflik agraria dan tata ruang tersebar di Yogyakarta. Konflik ini menimbulkan pengusiran, penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat. Kondisi ini, katanya, meambah panjang pelanggaran HAM karena hak kehidupan layak baik ekonomi dan sosial warga makin terabaikan.

Indonesia memiliki UU mengatur wewenang dan hak atas tanah, yaitu UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU ini antara lain mengamanatkan, tanah-tanah dan bekas tanah swapraja terredistribusi adil, dan memastikan warga negara yang puluhan tahun menggarap tanah akan dijamin hak atas tanah itu.

UUPA, katanya,  tetaplah UU tertinggi pertanahan Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Daerah ini, tak bisa berpura-pura “istimewa” dalam pertanahan dengan menjadikan UU Keistimewaan lex specialis terhadap UUPA. Terlebih, katanya, Sultan Hamengkubuwono IX telah menerbitkan Perda tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UUPA di sini.
“Melangkahi dan mengabaikan UUPA sama dengan melanggarnya,” ucap Heron.

 

 

 

 

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

 

 

Gusur lahan pertanian

Setidaknya tiga megaroyek di Yogyakarta, yakni, pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja (Kulon Progo).

Pembangunan bandara internasional, katanya, disebut-sebut proyek strategis nasional, sesungguhnya kegagalan Jogja mempertahankan pertanian pesisir selatan berproduktivitas tinggi dan khas budaya Jogja. Pemerintah Indonesia diwakili PT. Angkasa Pura I bekerjasama dengan investor India, GVK Power and Infrastrukture.
Pembangunan bandara melalui penerbitan izin penetapan lokasi oleh Gubernur dan pembebasan lahan sebelum ada izin lingkungan. Setelah rentetan tak jelas karena cacat prosedur, katanya, petani tetap dipaksa angkat kaki melalui UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Hak petani yang menolak proyek seperti paguyuban warga Wahana Tri Tunggal, terabaikan. Uang ganti rugi tetap dititipkan di pengadilan.
Di Bantul, warga Parangkusumo,  menghadapi ancaman penggusuran untuk pembangunan Parangtritis Geomaritime Science Park. Ia didapuk sebagai kawasan konservasi di tanah yang diklaim sebagai Sultan Ground.

Di Gunung Kidul, warga Watu Kodok berjuang karena terusir investor yang merasa berhak menggusur warga melalui surat sakti kekancingan keluaran lembaga swasta Kesultanan.

Di Kota Yogyakarta dan Sleman, warga menolak pembangunan masif hotel, mal dan apartemen. Pembangunan itu, katanya, merusak tatanan sosial, lingkungan dan budaya masyarakat.

“Paling terasa, pembangunan menyebabkan air sumur warga kering akibat penyedotan air tanah berlebihan dan tanpa mentaati prosedur.”

Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Mongabay mengecam, keras bentuk-bentuk penggusuran paksa yang banyak melahirkan korban rakyat.

Pemerintahan saat ini justru memilih tak bersikap tegas dengan dalih hak keistimewaan Yogyakarta. Sikap ini, katanya,  mengindikasikan pemerintah turut melanggengkan praktik-praktik feodalisme di Yogyakarta yang menjadi sebab konflik agraria.

Warga Parangkusumo, misal, lahan mereka tempati masuk Sultan Ground. Warga menilai penetapan wilayah konservasi Gumuk Pasir akal-akalan pemerintah guna memuluskan pembuatan lapangan Golf 65 hektar.

Klaim-klaim sepihak atas nama Sultan Ground untuk merampas tanah rakyat jelas harus diakhiri. “Penggusuran justru pemiskinan struktural. Penting perencanaan dan konsultasi bersama warga,” ucap Dewi.

“Kebijakan penggusuran tanpa menyiapkan tempat relokasi terlebih dahulu agar warga dapat melanjutkan hidup adalah tindakan sembrono,” Hamzal.

Penggusuran paksa, katanya, tak hanya mengancam hak perumahan warga juga berpotensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, missal, hak hidup, hak dilindungi, hak tak diusik privasi, keluarga, dan rumah, dan hak menikmati kepemilikan tenteram.

Bagi orang-orang terimbas tang tak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka, negara harus menerapkan segala ukuran tepat, untuk memastikan perumahan, pemukiman, atau akses alternatif tanah produktif tersedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai Penyitaan Satwa Dilindungi sampai Proses Pengadilan, Mengapa Belum Bikin Jera?

Berang-berang sitaan dari warga di Langkat. Foto: Ayat S Karokaro

Berang-berang sitaan dari warga di Langkat. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Kolaborasi instansi berwenang dengan organisasi masyarakat sipil maupun lembaga konservasi di Sumatera Utara, terbilang lumayan efektif. Hampir tiap pekan, ada satwa-satwa sitaan, baik hasil buruan, perdagangan maupun peliharaan warga.

Bagi yang belum tahu maupun menyerahkan satwa sukarela, masih pendekatan persuasif alias tak lanjut proses hukum. Sebagian kasus melaju ke pengadilan.  Sayangnya, selama ini hukuman terbilang rendah hingga tak membuat pelaku jera.

Seperti kejadian di Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Langkat. Di belakang rumah warga  bernama Irma, terlihat kandang di keliling kawat besi dengan dua satwa dilindungi, berang-berang dewasa. Hampir dua tahun mereka hidup di sana. Tanpa kubangan air buat bermain.

Pada Jumat (6/1/17), Seksi Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumut (BBKSDA Sumut) bersama tim Indonesian Species Conservation Program (ISCP), meyita dua berang-berang peliharaan ini.

Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, kepada Mongabay mengatakan,  pembongkaran kasus ini berkat informasi ISCP melaporkan ada warga memelihara satwa dilindungi.

Dia membentuk tim dan menyelidiki lalu menyitaan. Dokter pun memeriksa, dan satwa dalam keadaan sehat.

Dalam pemeriksaan, pemilik tak berniat memperdagangkan berang-berang ini, hanya ingin memelihara. Alasannya, kasihan melihat satwa diperdagangkan pemburu.

Sebagai langkah awal, katanya, BBKSDA Sumut memberikan peringatan, jika ke depan masih memelihara dan mengulangi perbuatan sama, maka akan proses hukum.  BBKSDA memutuskan, sementara waktu dua berang-berang ini titip di Medan Zoo.

Rudianto Sembiring, Direktur ISCP, mengatakan, awalnya bersama Herbert akan menyita empat kukang di Timbang Jaya, Bahorok. Kondisi empat kukang itu sendiri dalam kondisi menyedihkan karena kurang nutrisi dan gizi.

 

 

 

 

Rudianto Sembiring, Direktur ISCP, saat mengevakuasi berang-berang dari rumah warga di Langkat, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Rudianto Sembiring, Direktur ISCP, saat mengevakuasi berang-berang dari rumah warga di Langkat, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Untuk evakuasi cepat, dua kukang Sumatera dititipkan BBKSDA Sumut ke SOCP, dan dua lagi ke ISCP. Jika kondisi sehat dan sifat masih liar, segera rilis.

Ketika penyitaan, ternyata Irma juga memelihara dua berang-berang di belakang rumah. Dia berharap,  ada tindakan hukum terhadap Irma agar tak lagi mengulangi perbuatan sama.

Senada disampaikan Gunung Gea, Direktur Program Yayasan Scorpion Indonesia. Dia berharap, masyarakat menghindari pelihara satwa dilindungi karena mengancam kelangsungan hidup satwa.

Penegakan hukum bagi pelanggar, katanya, harus tegas. Saat ini, katanya, pemeliharaan satwa dilindungi seperti orangutan, kukang, berang-berang dan lain-lain terus terjadi, namun pemerintah kerap memilih pendekatan persuasif.

“Harusnya pemilik bisa dipenjara agar ada contoh bagi yang lain untuk tak lakukan hal serupa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidang perdagangan harimau dan trenggiling

Di Bahorok, penyitaan satwa dilindungi, di Medan, proses hukum bagi pelanggar yang memperdagangkan satwa. Di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (10/1/17) sidang perdana perdagangan kulit harimau Sumatera utuh dan ratusan sisik trenggiling.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumut, majelis hakim Jhoni Siahaan, memimpin sidang.

Dalam dakwaan, JPU Debora Sabarita menyebutkan, terdakwa Budi alias Akheng, sebagai penampung satwa dilindungi seperti kulit harimau dan ratusan sisik trenggiling, sekaligus pemilik gudang buat menyimpan satwa sebelum diperdagangkan.

Terdakwa Sunandar alias Asai, sebagai penghubung antara pedagang dan pembeli. Dia bertugas mencari calon pembeli dan dalam menentukan harga.

Terakhir Edy Murdani, sebagai pemilik kulit harimau, diperoleh dari pemburu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Aceh. Adi membawa kulit harimau ke Medan. Debora menjerat tiga pelaku dengan UU KSDAE, Jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

“Kalau ancaman pidanan maksimal lima tahun denda Rp100 juta di UU KSDAE. Mereka kita kenakan pasal berlapis.”

Dalam dakwaan, ketiga terdakwa ditangkap saat akan transaksi jual beli di hotel Jalan Sisingamangaraja, Medan kepada petugas yang menyamar.

“Sidang dilanjutkan pecan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian,” kata hakim.

 

 

 

 

Ketiga terdakwa jual beli satwa dilindungi usai persidangan di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Ketiga terdakwa jual beli satwa dilindungi usai persidangan di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

Penegakan hukum lemah

Irma Hermawati, Legal Advisor WCU, mengatakan,  pelaku mengulangi perbuatan antara lain karena kurang pengetahuan dan kemauan aparat penegak hukum, khusus JPU dalam mengungkap kasus perdagangan satwa ilegal– yang pembuktian memang sulit. Terlebih perdagangan satwa ilegal antarnegara baik negara transit ataupun tujuan, serta melibatkan korporasi sebagai pelaku.

Seringkali, katanya, jaksa yang menangani perkara tak jeli memberikan petunjuk kepada penyidik hingga yang disidangkan hanya pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual maupun korporasi.

Jaksa,  yang meneliti berkas perkara hanya fokus UU KSDAE, tanpa melihat ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, misal UU Pencucian Uang bila hasil kejahatan ditempatkan melalui rekening atau disamarkan untuk pembelian aset lain.

Selanjutnya,  Kepabeanan dan pemalsuan dokumen juga bisa, apabila ada pelanggaran dalam ketidaksesuaian dokumen atau palsu,  yang menyertai pengiriman (perdagangan) satwa ilegal antardaerah atau negara. Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mengungkap kasus masih lemah.  Baik mengenai jenis spesies yang berasal dari negara mana, masuk dalam aturan Cities atau tidak, perlu tes DNA atau tidak. Juga lembaga/badan mana yang terakreditasi untuk pengujian tes DNA, serta kasus perdagangan satwa ilegal yang melibatkan beberapa negara misal, menggandeng ASEAN WEN.

Selain itu, kepedulian aparat hukum terutama jaksa dan hakim minim menyebabkan penanganan kasus perdagangan satwa liar lemah hingga banyak tuntutan dan putusan rendah.

 

 

 

 

Sisik treggiling yang disita dari tiga pelaku. Foto: Ayat S Karokaro

Sisik treggiling yang disita dari tiga pelaku. Foto: Ayat S Karokaro

Proses persidangan Budi di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Proses persidangan Budi di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika Petugas Bandara Adisutjipto Gagalkan Penyelundupan Puluhan Reptil ke Bangkok

Kadal lidah biru sitaan dari Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

Kadal lidah biru sitaan dari Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Lipatan kulit di sekitar leher satwa bisa mengembang seperti payung berfungsi menakut-nakuti musuh atau pemangsa. Sepintas mirip binatang purba hingga disukai kolektor atau penghobi reptil.

“Ini soa payung. Mirip celeret gombel kalau di Jawa. Yang ini bagian leher yang bisa mengembang. Ini kadal lidah biru, ciri-cirinya menonjol lidah biru. Asalnya dari Papua. Keduanya dilindungi,” kata Kusmardiastuti, Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, di Balai Karantina Pertanian Yogyakarta, Senin (9/1/17).

Soa payung dan kadal lidah biru adalah dua dari delapan jenis satwa yang akan diselundupkan ke Bangkok, dan berhasil digagalkan otoritas bandara Adisutjipto, Yogyakarta, Sabtu lalu (7/1/2017).

Agus Pandu Purnama, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dalam konferensi pers menerangkan, dua warga asal Magelang ditangkap kala akan melewati screening check point Bandara Adisutjipto. Keduanya akan terbang ke Bangkok dengan pesawat Air Asia QZ7557, transit di Jakarta.

“Saat melewati alat pemindai, petugas bandara terminal B mencurigai dua koper yang mereka bawa. Petugas meminta mereka membuka,” katanya.

Setelah dibuka, dalam koper milik Veto Yudhanto dan Yudhistira Firman Syah terdapat delapan bungkus kotak besek dari anyaman bambu.

“Awalnya mereka mengaku itu oleh-oleh gudeg. Dibuka berisi reptil,” katanya.

Petugas mendapati barang bukti 71 satwa, sembilan soa payung, delapan kadal lidah biru, 20 biawak, 20 kura-kura, sembilan katak pohon hijau, dan lima piton.

 

 

 

 

Bayi biawak Papua, yang diamankan petugas di Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

Bayi biawak Papua, yang diamankan petugas di Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Dari pengakuan mereka, sudah sering mengirimkan satwa. Kali ini,  tanpa dokumen yang disyaratkan.

Wisnu Haryana, Kepala Balai Karantina Kelas II Yogyakarta mengatakan, kelengkapan penerbitan sertifikat kesehatan karantina sebenarnya tak sulit.

“Pertama, perlu dokumen BKSDA yaitu surat angkut tumbuhan dan satwa luar negeri. Setelah ada surat karantina akan memeriksa dokumen dan fisik mengenai kesesuaian jenis dan jumlah, dan kesehatan. Kalau semua memenuhi akan kami rilis,” katanya.

Dari pemeriksaan awal, dua orang ini belum memenuhi subtansi syarat UU nomer 16 tahun 92 pasal 7 mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

“Untuk proses hukum akan kami serahkan ke Polda Yogyakarta,” ucap Wisnu.

Soa payung (Chlamydosaurus kingii), kadal lidah biru (Tiliqua gigas), biawak coklat (Varanus gouldi), dan biawak Maluku atau mangrove monitor (Varanus indicus), dilindungi. Untuk Biawak Papua (Varanus similis), kura-kura dada merah (Emyduro subglobusa), piton Kalimantan (Python breitensteini), dan katak hijau atau pohon (Litoria caerulea), tak dilindungi.

Polda, melalui Direktorat Reskrimsus (Reserse Kriminal Khusus) akan menindaklanjuti kasus ini.

“Kami terapkan UU Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,” kata Bhakti Andriono, Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Yogyakarta.  Barang bukti, katanya,  akan dititipkan di Kebun Binatang Gembira Loka.

Yudi Pratikno, Komandan Satpom-AU Lanud Adisutjipto, memperingatkan siapapun tak memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan pernah sekali-kali mencoba (menyelundupkan) di Bandara Internasional Adisutjipto. Kita di sini kompak, pasti akan ketahuan. Motifnya bagaimana, cara bagaimana. Peralatan di sini sudah lengkap.”

 

 

 

 

 

Kura-kura dada merah yang berhasil disita dalam upaya penyeleundupan ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

Kura-kura dada merah yang berhasil disita dalam upaya penyeleundupan ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Senada dikatakan Wisnu. Di lapangan, antarinstansi,  mereka benar-benar bekerjasama dengan baik. “Jadi jangan sekali-kali mencoba meloloskan satwa tanpa dokumen lengkap melalui Bandara Adisutjipto atau Kantor Pos Besar Yogyakarta,” katanya.

Di bandara ini, katanya, dari tahun ke tahun trend penyelundupan makin menurun, meski diakui belum sepenuhnya hilang.

“Belakangan turun, jenis berubah-ubah. Suatu kali reptil, nanti menurun. Terus ganti lagi. Pola sudah kami ketahui.”

Dari penelusuran lewat media sosial Facebook, ada nama Veto Yudhanto dan Yudhistira Firman Syah, keduanya tinggal di Muntilan, Magelang. Veto adalah pemilik Jateng Gecko, mengelola Jateng Landak, menjalankan usaha perdagangan satwa antara lain reptil dan kura-kura. Yudhistira bekerja untuk Sonny Muntilan, peternakan terpadu perkutut, lovebird, dan landak mini.

Saat Mongabay mencoba menghubungi keduanya, mereka tak merespon pesan singkat yang dikirim.

 

 

 

 

Soa payung, satwa dilindungi yang berhasil disita dari warga di Bandara Adisucipto. Satwa ini akan dibawa ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

Soa payung, satwa dilindungi yang berhasil disita dari warga di Bandara Adisucipto. Satwa ini akan dibawa ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflik Lahan 2016, Sektor Perkebunan Tertinggi Didominasi Sawit

Konflik lahan 2016, tertinggi di sektor perkebunan yang didominasi kebun sawit. Foto: Ridzki R Sigit

Konflik lahan 2016, tertinggi di sektor perkebunan yang didominasi kebun sawit. Foto: Ridzki R Sigit

 

 

 

Konflik lahan dan sumber dauya alam dari tahun ke tahun terus meningkat. Sepanjang 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika di Jakarta mengatakan, urutan kedua sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, properti 104.379 hektar, migas 43.882 hektar, infrastruktur 35.824 hektar. Lalu pertambangan 27.393 hektar, pesisir 1.706 hektar, terakhir pertanian lima hektar.

Konflik tersebar di 34 provinsi, dengan enam penyumbang konflik tertinggi, antara lain: Riau 44 konflik (9,78%), Jawa Timur 43 (9,56 %), Jawa Barat 38 (8,44%), Sumaetra Utara 36 (8,00%), Aceh 24 (5,33%), dan Sumatera Selatan 22 (4,89%).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna 2017 di Istana Bogor mengatakan, dalam mengurangi kesenjangan sosial maupun wilayah, kebijakan distribusi dan legalisasi tanah menjadi penting.

Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI mengatakan, perusahaan raksasa perkebunan menguasai lima juta hektar hak guna usaha. Kondisi ini terjadi karena ada ketimpangan aturan dalam penguasaan lahan dan izin hutan.

Pada izin HGU, pemilik konsesi boleh menguasai 100% lahan dan di hutan bisa kuasai 80%, dengan 20% kawasan lindung dan tanaman kehidupan masyarakat.

”Pemerintah perlu meninjau HGU perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin dan menredistribusikan kepada masyarakat untuk mempercepat komitmen reforma agraria,” katanya.

Alamsyah merekomendasikan, pemerintah perlu membahas penguasaan HGU 100% oleh warga. Kini, hanya 3% lahan dikuasai masyarakat baik berupa hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan lahan transmigrasi. Dia juga mendesak,  pemerintah membatalkan 3.386 izin usaha pertambangan bermasalah.

Mochammad Maskum, Wakil Ketua Umum PB Nahdatul Ulama mengatakan, konflik agraria berujung pada kekerasan kolektif. Reforma agraria jadi tak solutif, karena korban kekerasan adalah petani, pekebun, nelayan kecil yang kalah oleh pembangunan hingga kesenjangan ekonomi tinggi.

 

 

 

 

konflik-2016-slide03

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan komunal

Presiden menargetkan,  12,7 juta hektar hutan buat masyarakat dan redistribusi lahan 9 juta hektar. Targetnya, petani gurem tak memiliki tanah atau kepemilikan kurang 0,3 hektar.

Pengakuan hak komunal, kata Dewi,  lebih penting bagi serikat tani, organisasi tani dan masyarakat adat. Jadi, yang ada kepemilikan tanah bersama secara berkelompok. Kalau sertifikasi individu, risiko masyarakat melepas tanah tinggi.

”(Melepas) kepada para mafia tanah, spekulan, yang membuat akumulasi kapital masuk lagi,” katanya.

Dengan begitu, kontrol tanah di tangan kelompok atau komunitas, hingga memiliki relasi sosial kuat dengan prinsip kolektivitas.

Selama ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tampak hanya mengejar target sertifikasi bidang tanah. Dengan Peraturan Menteri ATR soal tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Dewi mengatakan, reforma agraria Kementerian ATR/BPN  seakan dikontrol pasar. Satu sisi, pemerintah komitmen redistribusi lahan, tetapi cenderung mempermudah investasi, seperti bisnis sawit.

Dia juga menyoroti peraturan Presiden soal pelaksanaan reforma agraria belum juga selesai. Reforma agrariapun, katanya, masih jadi agenda politik, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

konflik-2016-2-slide04

 

 

 

 

 

 

Konflik lahan di Riau

Di Riau, dua kelompok perusahaan kehutanan raksasa APRIL dan APP mendominasi konflik sumberdaya alam sepanjang 2016. Selain komitmen keberlanjutan perusahaan belum optimal, peran pemerintah memediasi dinilai minim.

Catatan akhir tahun Scale Up di Riau mengungkapkan, ada 73 konflik selama 2016, melonjak dari tahun lalu 55 kasus.

“Jika kita mundur empat tahun ke belakang, 2016 adalah tahun tertinggi konflik di Riau,” kata Harry Octavian, Direktur Scale Up Senin (9/1/17) di Pekanbaru.

Sektor kehutanan dan perkebunan mendominasi konflik,  masing-masing 34 kasus. Pada 2015, perkebunan tertinggi, 36 kasus dan kehutanan 18 kasus.

Berdasarkan kelompok usaha, Scale Up mencatat konflik paling banyak di konsesi yang dikelola atau terhubung dengan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) 18 kasus dan Asia Pulp and Paper (APP) 10 kasus.

Padahal dua kelompok usaha ini telah berkomitmen keberlanjutan yang diumumkan global. Di dalam komitmen itu, selain menghentikan deforestasi, perusahaan juga membangun sistem penanganan konflik.

Sayangnya, komitmen dan sistem pengaduan dengan jangka waktu penyelesaian setiap kasus ternyata tak cukup menekan angka konflik.

“Masyarakat tak sepenuhnya mengetahui sistem ini karena kurang sosialisasi. Sosialisasi banyak dilakukan ke LSM sebagai stakeholders. Padahal masyarakat lebih penting, karena mereka yang hidup di wilayah operasional perusahaan,” katanya.

Bahkan, katanya, Scale Up bahkan menemukan ada kelompok masyarakat tak percaya mekanisme buatan perusahaan. “Bisa jadi karena konflik sudah bertahun-tahun.”

Selain dua perusahaan itu, konflik juga terjadi di kelompok usaha Asian Agri, PTPN V, Duta Palma, Surya Dumai, Musimas, Peputra Masterindo, Samung dan Torganda.

Konflik tahun lalu menyebabkan 17 orang ditahan, dan 13 luka-luka. Belasan korban luka paling banyak karena konflik di hutan tanaman industri dan perkebunan dengan luas areal segketa 166.000 hektar.

Kabupaten paling tinggi konflik adalah Pelalawan 18 kasus, Siak (11) dan Rokan Hilir (10). Konflik juga terjadi karena masalah tapal batas tak jelas antarkabupaten dan antarprovinsi, ada lima kasus. Jika dilihat tipe lahan konsesi, 43 kasus di gambut dan 30 tanah mineral.

Data-data ini diperoleh Scale Up dengan penggalian informasi ke lapangan, pengaduan masuk dan konflik diberitakan media.

Isomuddin, divisi riset Scale Up mengatakan, konflik-konflik baru muncul juga menyumbang peningkatan kasus .

“Misal ada penggalian kanal baru. Ini memunculkan konflik baru walau sebenarnya masyarakat dan perusahaan masih ada konflik di bagian lain kawasan itu,” katanya.

Dia mencontohkan,  konflik baru masyarakat Desa Tanjung Air Hitam di Pelalawan dulu bermasalah dengan perusahaan kehutanan kini dengan perusahaan perkebunan.

 

 

 

 

Dorong peran pemerintah daerah

Berdasarkan data ke Ombudsman Riau, tahun sama justru ada 203 kasus. Konflik bukan saja sektor kehutanan, perkebunan atau lingkungan seperti yang dicatat Scale Up, termasuk pertanahan.

“Kami menyebut ini kasus alas hak. Kami baru menyelesaikan 15 dari 30 kasus yang ditarget selesai,” kata Ahmad Fitri, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau.

Fitri menilai,  peran pemerintah daerah sangat lemah dalam penyelesaian konflik hingga masalah makin rumit. Padahal pemerintah punya otoritas lebih luas dalam mengurangi konflik. Pemerintah bisa mencegah agar kasus tak membesar.

“Kami mendorong pemda menyelesaikan konflik. Biasa kalau bersama kami (turun ke lapangan), pemda mau bentuk tim, tapi membentuk saja. Ke depan harus ada tim tak adhoc,  tapi tim khusus yang bertugas menangani konflik,” katanya.

Isniati Kuswini, Project Coordinator  World Resources Institute (WRI) membenarkan,  Riau provinsi paling tinggi konflik sumberdaya se-Indonesia. Salah satu penyebab, ketidakjelasan peta yang menjadi rujukan semua pihak.

Ketidakterbukaan peta ini, katanya,  menyebabkan semua pihak seperti punya peta sendiri, bisa saja tumpang tindih.

“Konflik bisa selesai saat ada kejelasan. WRI menginisiasi satu peta. Kita berharap informasi kami buat justru memperkuat keterbukaan. Keterbukaan informasi, keterbukaan persoalan.”

 

 

 

 

konflik-2016-3-slide05

 

 

 

 

 

 

Tambang Emas Bikin Sengsara Warga Pulau Romang, Mana Pemerintah?

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

 

 

 

Bertahun-tahun sudah warga protes operasi tambang emas PT Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang, Maluku, tetapi tak mendapat respon serius pemerintah. Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi. Kasus sudah dilaporkan ke Pusat, dari DPR RI, KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oktober 2016, anggota Komisi VII DPR mengadukan laporan masyarakat soal kasus Pulau Romang kepada  KLHK. Eksplorasi perusahaan selama 10 tahun dinilai sangat merugikan masyarakat. Belum ada respon, KontRas pun mengadukan kasus lagi ke Direktorat Penegakan Hukum KLHK, Senin (9/1/17).

Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan, kehadiran perusahaan memberikan kerugian kepada warga.

”Hasil madu hutan berkurang, pala dan cengkih hilang salah satu karena kabel kupas perusahaan dan agar-agar (rumput laut) yang hilang sejak ada perusahaan,” katanya di Jakarta.

 

Baca juga: Kasus Tambang Gemala Borneo, Hentikan Kriminalisasi Warga

 

Tak hanya itu, dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbitan Pemerintah Maluku dinilai tak beres. Baik segi substansi maupun keterlibatan masyarakat sekitar, mereka  tak pernah ikut serta menyusun dokumen lingkungan.

”Amdal tak beres, dipalsukan. Izin pasti korup,” katanya.

GBU, anak usaha Robust Resources ini dalam Amdal menyebutkan, Pulau Romang mendapatkan izin eksplorasi tambang seluas 250 km persegi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan luas Pulau Romang hanya 192,2 km persegi. Sisi lain, berdasarkan UU Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil kurang dari 2.000 km pemerintah tak boleh ada pertambangan.

Berdasarkan KepMen Kehutanan Nomor SK25/Menhut-II/2012 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diatur jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm kedalaman 150 meter. Lalu, titik bor 60 buah.

Meski demikian, dalam laporan lapangan KontraS Desember lalu, eksplorasi terjadi tak sesuai aturan. ”Titik antar bor hanya kurang 10 meter dan jumlah lebih 60 lubang. Jdi, debit dan kualitas air sekitar jadi keruh dan minim,” katanya.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK akan mengirim tim untuk pengecekan lapangan akhir Januari 2017. ”Kita punya komitmen menyelesaikan,” katanya.

Dia bersama Direktur Pengaduan dan Sanksi Administratif Rosa Vivien Ratnawati, akan menelusuri izin lingkungan, IPPKH, dan izin eksplorasi. ”Seharusnya mereka (gubernur yang menerbitkan izin) beri sanksi administrasi.”

Kontras meminta KLHK memiliki prosedur komunikasi tanggap dan cepat atas laporan warga Pulau Romang. Pasalnya, intimidasi hingga pembunuhan telah terjadi.

 

 

 

 

Ancam ruang hidup dan langgar HAM

Rivanlee Anandar,  Divisi Advokasi Hak Ekonomi dan Sosial KontraS Desember lalu menceritakan hasil kunjungan lapangan ke Pulau Romang. Dia melihat langsung praktik perusahaan eksplorasi emas.

Banyak kejanggalan mulai dampak lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

“Sebelum kita hadir, Gubernur pernah datang. Saat kedatangan Gubernur, warga meminta setop pertambangan, Oktober seharusnya setop. Kami kesana, temukan lubang mata bor baru. Perusahaan masih beroperasi,” katanya.

Kehadiran GBU di Pulau Romang, memicu konflik horizontal antara masyarakat pro dan kontra pertambangan, muncul konflik pertanahan.

“Pulau Romang ini dihuni masyarakat adat yang mempunyai mekanisme sendiri untuk membagikan tanah berdasarkan aturan adat. GBU memunculkan sengketa. Berebut tanah untuk dibeli perusahaan,” katanya.

 

 

 

 

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

 

 

 

 

Selain itu, kerusakan lingkungan juga menjadi keluhan warga. Sejak ada GMU, panen pala dan cengkih turun drastis dampak pengeboran sekitar perkebunan, banyak tanaman rusak. Padahal dulu, tanaman ini komoditas andalan masyarakat. Rumput laut pun tak luput dari kerusakan bahkan sudah sulit ditemukan.

Dulu, sebelum GMU ada, katanya, pengakuan warga, sebelum GMU beroperasi, di Desa Solath,  untuk sandar perahu hanya tersisa satu jalur karena penuh rumput laut (bahan bikin agar-agar).  Kini, nyaris tak ada.

Hasil madu masyarakat juga berkurang drastis. Biasa, madu sekali panen bisa menghasilkan lima sampai 10 liter, atau setara tiga jerigen minyak. Setelah kehadiran tambang, madu berkurang hanya satu sampai dua liter. Penyebabnya, lebah enggan bersarang karena ada bunyi-bunyian aktivitas tambang.

Saat ke Pulau Romang,  Rivan mencium abu busuk dari lubang mata bor. “Itu bau tak enak. Dari jarak 50-100 meter sudah kecium bau bekas pengeboran. Kami tak tahu kandungan, yang jelas bau cukup menyengat.”

Bahkan, katanya, warga pernah dengar dentuman keras terasa seperti gempa. Ledakan muncul dari lokasi pertambangan. “Itu menyebabkan kaca di rumah-rumah warga pecah,” katanya.

Operasi GBU juga membuat debit air berkurang. Di Desa Hila,  misal, selain berkurang, air juga menjadi keruh. Bahkan ada juga beberapa mata air kering.

“Ini merepotkan petani dan warga. Air keruh hingga tak layak konsumsi,” katanya.

GBU, berdasarkan perjanjian kontrak kerja pada 22 Februari 2008, memiliki luas 25.000 hektar mencakup Pulau Romang dan pulau-pulau kecil di sekitar yang tak berpenghuni.

Perusahaan ini mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Maluku Tenggara Barat Bitzael S. Temmar pada 10 Juli 2008 lewat rekomendasi nomor 540/052.a/rek/2008. Pada 2009, juga mendapatkan surat rekomendasi Bupati Maluku Barat Daya Jacob Patty lewat surat omor 542/207/209 tertanggal 20 Maret 2009.

“Untuk menjaga keamanan, mereka menyewa aparat seperti Brimob maupun Babinsa.”

Mereka tahu di lapangan, 90% warga menolak pertambangan,  hanya 10% pro tambang termasuk aparat desa. “Kami menemukan tiga anak kecil dipukul aparat kepolisian, satu bahkan sempat ditodong pistol.”

Rivan menduga, ada indikasi pembunuhan salah satu warga penolak pertambangan pada 2013. George Pookey, sebelumnya sempat hilang beberapa hari. Saat ditemukan, sudah tak bernyawa dengan tubuh utuh, namun kepala jadi tengkorak.

“Dia nelayan penolak tambang paling keras. Dugaan pembunuhan ini tak disusut. Keluarga juga bingung. Ingin melapor ke kepolisian juga jauh. Transportasi disana minim. Hanya ada dua speedboat di Pulau Romang untuk akses ke pulau lain,” ucap Rivan.

Aktivitas pertambangan Pulau Romang, katanya, telah menutup masalah sistemik yang kerap terjadi seperti keterbatasan akses informasi, transportasi, dan penerangan. Di Pulau Romang, listrik hanya menyala dari pukul 18.00-24.00.

Menurut dia, operasi GBU telah melanggar HAM, seperti hak atas air bersih dan aman, jaminan kelompok minoritas dan masyarakat adat, akses keadilan, kebebasan bergerak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pertanggungjawaban negara dan korporasi.

Melky Nahar, Kepala Pengkampanye Jatam mengatakan, kondisi seperti di Pulau Romang banyak terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Problem mendasar, katanya, paradigma pembangunan pemerintah lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam. Hampir seluruh pulau kecil begitu banyak usaha pertambangan dengan izin oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Penerbitan izin-izin ini rata-rata tak mempunyai kajian ekologis kuat dari segi daya dukung lingkungan,” katanya.

Indonesia,  ada 10.936 izin pertambangan, 418 wilayah kerja migas dengan mengkapling 44% daratan Indonesia. Di Pulau Romang, 98,4% daratan sudah dikuasai pertambangan, lima dari 11 IUP di Pulau Romang milik GBU.

“Kita bisa banyangkan ruang hidup masyarakat seperti apa? Seluruh kekayaan di dalamnya, oleh pemerintah dianggap harus diuangkan. Soal masyarakat adat dan lingkungan tak jadi pertimbangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyaris tak berperan penting dalam menyelamatkan pulau kecil dari ancaman.”

Melky mengatakan, pemda berencana merelokasi 3.000 warga Pulau Romang ke Pulau Wetar. Baginya, bukan solusi bijak mengingat Pulau Wetar 83% sudah dikuasai pertambangan.  Relokasi ini, katanya, akan menambah panjang deretan masalah.

Dia juga menyoroti kerawanan bencana. Pulau Romang,  memiliki risiko bencana tinggi, gempa bumi dan tsunami kategori sedang. Risiko bencana akan makin meningkat seiring masuk pertambangan.

Data KKP 2011, 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Kajian Indeks Dampak Perubahan Iklim oleh lembaga dunia Maplecroft juga menyebut 1.500 pulau kecil di Indonesia diprediksi tenggelam pada 2050.

“Jauh sebelum ada tambang, sudah ada banyak risiko dan riskan keberlangsungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Jika ditambah tambang masuk, saya kira akan mempercepat pulau kecil tenggelam.”

 

 

 

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

 

 

 

Dia menuntut, pemerintah berani bersikap tegas dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan di pulau-pulau kecil. Evaluasi itu, tak hanya soal clear and clean (CnC), lebih menyoal permasalahan substantif terkait kehancuran lingkungan hidup dan merenggut ruang hidup masyarakat.

“KLHK harus jadi motor. Tak boleh berdiam diri.”

Dia bilang, Koalisi Save Pulau Romang sudah melaporkan kasus ke KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Laporan terakhir bulan lalu (November 2016). Juga ke KPK melalui korsup minerba. Lebih fatal menurut ESDM, perusahaan itu lolos CnC. Berarti ada peroalan ini,” katanya.

Merah Johansyah, Koordinator Jatam mengatakan, dari segi HAM, yang terjadi di Pulau Romang sebenarnya terjadi genosida terhadap 3.000 warga.

“Pemusnahan 3.000 orang ini oleh negara yang memberikan izin tambang. Kalau akan dipindah ke Pulau Wetar, sama artinya mereka dipindahkan ke neraka berbeda tapi sama. Ini penistaan terhadap hak asasi masyarakat adat.”

Ony Mahardika, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil Walhi Nasional mengatakan, ancaman tambang di pulau kecil dan daya rusak lingkungan terjadi karena pemerintah mengandalkan industri ekstraktif.

“Bagaimana bisa menghasilkan duit banyak, ruang lingkungan dan akses masyarakat tak pernah dihiraukan. Seluruh izin tambang harus evaluasi ulang atau moratorium.”

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara Parid Ridwanuddin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 sebenarnya jelas memberikan syarat dalam menjalankan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Syaratnya, harus melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Praktiknya, persyaratan ini kerapkali dilanggar.

Perusahaan mencoba menyangkal beragam masalah yang timbul karena kehadiran mereka. Yusdi Sangadji, Country General Manager GBU seolah mau mengelak dan bilang masa eksplorasi belum timbulkan kerusakan lingkungan.

”Kita kan baru eksplorasi. Pencemaran kan terjadi ketika aktivitas bahan baku dan kimia, eksplorasi tak ada hubungan dengan pencemaran. Isu tersebar tidak sesuai fakta lapangan,” katanya.

Mengenai permasalahan administrasi, Amdal palsu dan IPPKH, dia malah melemparkan ke instansi lain.  Katanya, soal itu perlu konfirmasi dengan pihak yang mengeluarkan izin, yakni Badan Lingkungan Hidup Maluku dan Dinas Kehutanan.

”Kalau kami sudah menjalankan untuk sosialisasi dengan masyarakat, dan aturan terkait pengeboran tak ada dalam IPPKH. Intinya kami tak melanggar aturan termasuk soal penambangan di pulau kecil.”

Masa eksplorasi selama 10 tahun, katanya, hal biasa karena infrastruktur dan sarana-prasarana sulit terjangkau. ”Eksplorasi sudah sampai inti, hampir final. Kami sedang proses izin produksi, ini sudah mulai konstruksi,” katanya.

 

 

 

 

 

Susun Konsep Bangun Ekonomi Masyarakat Adat Pesisir, Apa Kata Pemerintah?

Masyarakat adat pesisir perlu mendapatkan perhatian serius dari perlindungan hak kelola sampai pengembangan ekonomi. Foto: Ayat S Karokaro

Masyarakat adat pesisir perlu mendapatkan perhatian serius dari perlindungan hak kelola sampai pengembangan ekonomi. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), saat ini sedang menyusun konsep pembangunan ekonomi masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai amanat UU.

Ridho Batubara, Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, KKP, mengatakan,  kritikan masyarakat adat pada KKP, mendorong mereka menempatkan masyarakat adat dalam pengelolaan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini tercantum dalam UU Nomor 27 tahun 2007.

“Isi pasal itu jelas dan tegas bagaimana kewenangan dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ini menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat adat,”  katanya di Medan, akhir Desember lalu.

Masyarakat adat menangkap ikan turun temurun di pesisir. Banyak pihak kemungkinan akan ekspansi ke pesisir, katanya, jadi harus mendapatkan izin masyarakat adat.

Belum lama ini, katanya,  mereka rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, dengan hasil mendorong KKP mencari budaya Indonesia atau kearifan lokal dalam mengelola perairan pesisir untuk usulan warisan dunia.

Dia mengusulkan, organisasi yang konsern mendampingi warga, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selain mengadvokasi konflik masyarakat adat yang mempertahankan hutan, juga bermain di peningkatan pendapatan masyarakat adat di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia.

Ridho juga mengusulkan, AMAN membuat peta hasil tangkapan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil. Peta itu, katanya, akan ditempatkan dalam rencana tata ruang laut nasional.

Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), mengatakan,  BRWA sudah memiliki peta wilayah adat berada pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain Kepulauan Aceh, Maluku, serta pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara.

Peta ini, katanya,  bisa diselaraskan dengan data KKP hingga bisa jadi rujukan program KKP terkait pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dia mengusulkan, ada kesepakatan bersama antara masyarakat adat dengan KKP dalam menyusun program kerja 2017 tentang pemberdayaan masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kasmita bilang, dari 8, 2 juta hektar peta wilayah adat yang diserahkan kepada pemerintah, sekitar 20% peta pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Sebenarnya kita sudah siap meregistrasi peta wilayah.”

Hal penting harus menjadi perhatian, katanya, bagaimana KKP memfasilitasi dan mengintegrasikan rencana pengelolaan pesisir dan pulau kecil itu, berdasarkan kearifan tradisional masyarakat. Termasuk penataan ruang kelola dan ruang hidup masyarakat pesisir terlebih KKP sudah memiliki direktorat khusus perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Terpenting, bagaimana mengintegrasikan rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, merunut pada peta-peta adat pesisir dan pulau-pulau kecil.”

 

 

 

Pemukiman warga pesisir di Tanjung Balai, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Pemukiman warga pesisir di Tanjung Balai, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

 

Kemenangan Awal Warga Bukit Duri yang Tergusur Atas Nama Normalisasi Ciliwung

Gambaran kampung susun warga Bukit Duri. Foto: Ciliwung Merdeka

Gambaran kampung susun warga Bukit Duri. Foto: Ciliwung Merdeka

 

 

 

 

Warga Bukit Duri menang gugatan di PTUN Jakarta atas penggusuran wilayah hidup mereka. Meskipun begitu, perjuangan belum berakhir, karena Pemerintah Jakarta, mengajukan banding.

 

Kabar gembira bagi warga Bukit Duri, Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, (5/1/17) memenangkan gugatan warga Bukit Duri terhadap SK Satpol PP Nomor 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016, yang dinilai cacat hukum.

“SP (surat peringatan-red) yang dikeluarkan Pemkot Jaksel dan Pemprov DKI melanggar asas hukum pemerintahan yang baik. Pemkot Jaksel dan Pemprov DKI harus memberikan ganti rugi kepada warga yang rumahnya sudah rata menjadi tanah,” kata Ketua Majelis hakim Baiq Yuliani, kala membacakan putusan.

Pada 29-30 September dan 1-3 Oktober 2016, rumah-rumah warga Bukit Duri dihancurkan paksa. Sebelum itu, teror, intimidasi, stigmatisasi bahwa warga Bukit Duri warga liar, menduduki tanah negara, penyebab banjir, dan masih banyak lagi cap-cap negatif diberikan kepada mereka.

Teror datang dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot) dan Pemerintah Jakarta. Kala itu, Gubernur Basuki Tjahja Purnama akrab disapa Ahok menerbitkan surat peringatan (SP) 1, 2 dan SP3 untuk menggusur paksa mereka.

Vera Soemarwi, kuasa hukum warga Bukit Duri mengatakan, ketiga SP terbit dengan alasan warga Bukit Duri melanggar Peraturan Daerah Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Alasan Pemerintah Jakarta, warga membangun di pinggir, hingga menyebabkan Kali Ciliwung tak normal dan dianggap layak gusur. Pemda menilai, normalisasi tak cukup dengan mengeruk kali agar lebih dalam, dan menggali lebih lebar.

Dasar normalisasi yaitu Keputusan Gubernur Nomor 2181 tahun 2014 tentang perpanjangan penetapan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan trace Kali Ciliwung dari pintu air Manggarai sampai Kampung Melayu—karena sudah kadaluarsa sejak 5 Oktober 2015.

“Peraturan Gubernur Jakarta No. 163/2012 jo Keputusan Gubernur 2181sebagai dasar hukum normalisasi Kali Ciliwung,” ucap Vera.

Warga Bukit Duri keberatan. Warga menggugat pemerintah daerah karena menerbitkan SP 1, 2, dan 3.  Warga beralasan, surat peringatan telah melanggar asas non-retroaktif.

Kebanyakan warga tinggal di Bukit Duri,  sejak Indonesia belum merdeka. Warga sudah membangun rumah di pinggir kali sejak 1920-an.  Alasan lain, penerbitan surat peringatan bertentangan dengan izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan,  Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 71/2012, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang HAM.

Rahma Mary, juga kuasa hukum warga kepada Mongabay mengatakan, implikasi pembatalan SP, berarti pemerintah tak sah menggusur.

Warga, katanya,  harus dikembalikan seperti kondisi semula, entah dengan mengembalikan tanah atau ganti rugi uang. Putusan PTUN ini, katanya, akan dibawa sebagai bukti ke sidang class action Bukit Duri yang sedang berlangsung di PN Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim juga berpendapat perampasan tanah-tanah warga tanpa kompensasi layak. Pembebasan tanah-tanah warga Bukit Duri tak berdasarkan tahap-tahap dalam UU Pengadaan Tanah. Yakni, inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, sampai pelepasan tanah instansi.

“Hakim juga berpendapat terjadi pelanggaran asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan,” ucap Rahma.

LBH Jakarta, dalam penelitian menemukan 113 kasus penggusuran paksa terjadi di Jakarta dengan 8.145 keluarga dan 6.283 usaha terdampak  pada 2015.

Dari 113 kasus penggusuran 84% tanpa prosedur musyawarah, dengan kekerasan berlebihan melibatkan polisi (67 kasus), TNI (65). Bahkan 64% (72 kasus) penggusuran paksa di Jakarta dibiarkan tanda solusi, 28% (32) relokasi, 8% (9) ganti rugi.

Dari 32 kasus diberikan solusi relokasi, hanya 18 memenuhi kriteria layak, lima tak layak, dan sembilan kasus hanya merelokasi sebagian warga korban penggusuran. Dari sembilan kasus yang mendapatkan ganti rugi, hanya lima memenuhi hak warga untuk mendapatkan ganti rugi layak.

Pada 2016,  berdasarkan penelitian LBH Jakarta pada analisa APBD dan rencana detail tata ruang Jakarta 2016 menemukan 325 lokasi penggusuran PKL, rumah, normalisasi dan ruang terbuka hijau (RTH) terletak di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82), Jakarta Selatan (77), Jakarta Utara (54), Jakarta barat (55).  Rencana penggusuran 2016 naik tiga kali lipat dari 2015.

“Tindakan pelanggaran berat lain adalah sikap Pemerintah Jakarta tak menghormati proses hukum di pengadilan seperti di Bukit Duri,” kata Tigor Hutapea, dari LBH Jakarta.

Meskipun sudah ada perintah pengadilan menyatakan Pemprov Jakarta tak boleh menggusur di Bukit Duri hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Pemprov arogan menggusur.

Menurut Resolusi Komisi HAM PBB No. 2004/28, penggusuran itu bentuk pelanggaran HAM husus hak atas perumahan dan tempat tinggal.

Menurut Komentar Umum PBB No. 7/1997, katanya,  penggusuran merupakan cara terakhir bila tak ada alternatif lain dalam suatu musyawarah tulus. Apabila penggusuran tetap jalan tanpa suatu musyawarah tulus, jelas pelanggaran HAM.

“Pemerintah harus menghentikan segala bentuk penggusuran atas rumah warga dan membuat regulasi anti penggusuran paksa,” katanya.

Indonesia, katanya, sama sekali belum mengadopsi standar penggusuran dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila situasi ini dibiarkan, akan lebih banyak warga terdampak penggusuran menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak.

 

 

 

 

Warga Bukit Duri, usai sidang di PTUN Jakarta. Foto: Ciliwung Merdeka

Warga Bukit Duri, usai sidang di PTUN Jakarta. Foto: Ciliwung Merdeka

 

 

 

 

Sandyawan Sumardi, selaku pengugat menyambut gembira putusan PTUN Jakarta. Penggusuran Bukit Duri, katanya, hanya contoh kecil, dari berbagai penggusuran di negeri ini. Ada proyek bandara, pabrik semen, jalan tol dengan pola sama. Reklamasi juga hampir terjadi berbagai daerah, atas nama kepentingan umum dan pembangunan.

“Keberatan Ahok memenuhi hak warga, karena akan merusak konsep pembangunan kapitalisme yang sudah direncanakan,” katanya kepada Mongabay.

Dia bilang, warga menunutut pemulihan hak setelah pembatalan SP dan secara konkrit harus segera pemenuhan hak kompensasi. “Penggusuran ini berkaitan kebutuhan dasar masyarakat, tempat tinggal, dekat pekerjaan, hak atas ruang hidup dan hak atas tanah yang dibutuhkan masyarakat.”

Penggusuran dengan alasan kepentingan umum, proyek normalisasi, jalan tol, RTH, reklamasi, katanya, dengan mengorbankan rakyat kecil, akan merusak tatanan bangsa.

“Ketidakadilan dan diskriminasi bukan hanya pada keagamaan, ras, dan suku. Diskriminasi terhadap warga miskin itu juga pelanggaran HAM,” kata Sandyawan.

 

 

 

Kampung susun

Dia bersama Komunitas Bukit Duri dan dibantu pertimbangan akademik dari Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota sudah pernah mengusulkan konsep Kampung Susun Manusiawi Bukit Diri 16 Oktober 2012. Usulan ini disetujui Joko Widodo ketika baru menjadi Gubernur Jakarta.

Konsep desain kampung susun, pada dasarnya bangunan pemukiman inkramental, bahkan kampung tumbuh mengadopsi pola kehidupan kampung tradisional. Dibangun partisipatif, sarat ikhtiar pelestarian alam, lingkungan hidup sehat, wirausaha sosial-ekonomi, ruang-ruang sosial, sistem komunikasi terbuka, tersedia ruang-ruang seni-budaya dan religiositas warga.

“Usulan kami menyertakan pakar hidrologi, ahli tata air, arsitek, praktisi, akademisi, urban planner  hebat, ekonom hebat, dan sejarawanagar tidak kehilangan akar kehidupan,” ucap Sandyawan.

Walaupun sudah tergusur,  namun perjuangan mereka masih akan terus berlanjut. Apalagi,  Pemda akan banding atas putusan PTUN Jakarta ini.

 

 

 

Normalisasi  Ciliwung lanjut?

Apa kata Ahok sial kemenangan warga Bukit Duri ini? “Kita tunggu aja nanti,  proses hukumnya ada. Pasti lanjut (normalisasi-red). Kita akan pelajari salahnya kenapa, kan memang kadang-kadang ada surat (tanah) yang salah,” katanya kepada wartawan, Jumat, (6/1/17).

Ahok enggan berkomentar banyak lantaran dia bukan tak gubernur aktif.  Namun, katanya, ganti rugi selama ada barang tak masalah. “Saya enggak bisa komentar, saya enggak bisa masuk. Nanti kalau udah masuk saya bisa lihat.”

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, akan banding atas putusan PTUN ini. “Kita mau banding, kita lagi siapin,” katanya.

Warga Bukit Duri, katanya, tak memiliki lahan itu hingga Pemprov Jakarta tak perlu memberikan ganti rugi. Kasus, katanya,  belum berkekuatan hukum tetap.

“Jika sudah inkrach baru bisa dilakukan. Terlebih tak gampang melakukan, karena harus diajukan terlebih dahulu anggaran ke DPRD. Jika ganti rugi, apa yang dimiliki mereka? Tanah juga tanah kita, mana suratnya? Kita disuruh bayar enggak ada suratnya?” ucap Tri.

Haris Azhar Koordinator KontraS mengatakan, senang mendengar kemenangan gugatan hukum warga di PTUN Jakarta. Dia bilang, wajar karena banyak warga secara historis dan legal punya hak tinggal di sana. Penggusuran adalah kejahatan atas nama kewenangan jabatan publik.

“Masyarakat masih ada tugas menggugat lebih lanjut akibat praktik pelanggaran HAM ini. Ada banyak kerugian, materil dan immaterial,” katanya.

Ke depan,  masih mungkin penggusuran karena ada kecenderungan pejabat-pejabat menghiraukan putusan pengadilan. Haris mencontohkan, reklamasi Pantai Utara Jakarta, putusan Mahkamah Agung untuk Kendeng di Rembang. Belum lagi, karena ada banyak kontrak-kontrak sepihak pemerintah daerah dengan pengusaha tanpa menghiraukan hak masyarakat.

“Saya pesimis dengan rejim pemerintah ini, tidak punya perspektif membangun nilai kemanusiaan dan lingkungan,  yang ada cuma bangun infrastruktur.”

Seharusnya, kata Haris,  Pemda Jakarta, koordinasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman untuk menghitung kerugian warga. “Bukan malah banding.”

 

 

 

 

Konsep dan denah Kampung Susun Bukit Duri. Foto: Ciliwung Merdeka

Konsep dan denah Kampung Susun Bukit Duri. Foto: Ciliwung Merdeka

 

 

 

 

 

Ratusan Hektar Hutan Lindung Bukit Betabuh Terbakar

Upaya pemadaman kebakaran di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: Zamzami

Upaya pemadaman kebakaran di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

 

 

 

 

Lebih 200 hektar Hutan Lindung Bukit Betabuh, Riau,  terbakar sejak Minggu (9/1/17) hingga Senin sore api terus membara. Kebakaran telah menghancurkan 40 hektar lahan restorasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Betabuh.

Kepala KPH Lindung Bukit Betabuh Haris, mengatakan, menerima laporan warga Minggu pagi dan siang bersama enam petugas KPH menuju lokasi kebakaran di Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau. Jarak tempuh ke lokasi yang berbukit-bukit ini perlu lebih dua jam dari Kota Taluk Kuantan, Ibukota Kuantan Singingi.

“Kita langsung cek ke lokasi. Melokalisir dengan kekuatan enam orang.  Kita mengamankan areal penanaman (restorasi),” katanya saat dihubungi Mongabay Senin sore.

Tak banyak bisa dilakukan petugas karena luasan terbakar ratusan hektar dengan kontur tanah berbukit. Terlebih, saat itu angin cukup kencang hingga kobaran api cepat menjalar ke lahan belum terbakar.

Areal terbakar memang bukan lagi hutan dengan tegakan kayu rapat tetapi semak belukar dengan beberapa kayu. Di lokasi ada ribuan bibit tanaman hutan dan buah-buahan baru ditanam tahun lalu untuk restorasi. “Habis semua. Palingan tinggal 10 hektar, 40 hektar habis,” ucap Haris.

Hari kedua pemadaman, selain 11 anggota KPHL juga dibantu 11 TNI dan polisi. Sayangnya, alat tersedia hanya penyemprot hama yang biasa dipakai petani. Api dengan tak bisa padam semua.

“Kami sudah minta bantuan perusahaan terdekat. Ada PT Tri Bakti Sarimas. Saya sudah minta bantu. Kebun mereka terdekat dengan lokasi,” katanya.

 

 

 

 

Areal terbakar di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: Zamzami

Areal terbakar di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

 

 

Di sekitar kawasan terbakar, katanya,  terlihat beberapa bibit sawit sekitar dua tahunan. Sementara api hanya membakar semak dengan beberapa pohon. Haris melihat bangunan gubuk kecil biasa dipakai petani.

“Saya tak melihat mereka. Sepertinya mereka kabur pas hari pertama. Hari kedua kemarin saya jumpa mereka dan memberikan peringatan keras. Kita akan angkat mereka kalau berani menanam di areal terbakar.”

Menurut Haris,  kawasan sekitar lokasi sudah banyak dikuasai perambah. Secara hukum,  mereka tak berhak karena wilayah itu hutan lindung. Jadi tak boleh ada perkebunan kecuali mendapat izin negara.

Hutan Lindung Bukit Betabuh seluas 43.541,49 hektar dikelola KPHL Bukit Betabuh, dengan kondisi cukup memprihatinkan. Pada 2015, kebakaran hebat menghancurkan bukit-bukit hutan. Luasan mencapai ratusan hektar. Pada Desember tahun lalu kebakaran juga menghanguskan sekitar 500 hektar di perbatasan dengan Sumatera Barat.

Berdasarkan analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru, pada Senin kemarin terdeteksi tujuh titik panas, tiga di Kabupaten Pelalawan, tiga di Siak dan satu di Kuantan Singingi.

“Kondisi iklim global masih La-Nina lemah. Ini sampai Maret. Seminggu lalu memang agak kering di Riau walau masih musim hujan sekarang. Kemarau pertama baru mulai Februari,” kata Slamet Riyadi dari BMKG kepada Mongabay, Selasa pagi.

Mengenai prediksi iklim 2017, katanya, secara umum hampir sama dengan 2014. Kemarau kering pertengahan tahun ini mulai sekitar Mei hingga September. “Ini akan rawan kebakaran.”

 

 

 

 

Asap masih mengepul dari hutan lingdung Bukit Betabuh, yang terbakar. Foto: Zamzami

Asap masih mengepul dari hutan lingdung Bukit Betabuh, yang terbakar. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

Di hutan lindung yang terbakar itu tampak ada yang mulai menanam sawit. Foto: Zamzami

Di hutan lindung yang terbakar itu tampak ada yang mulai menanam sawit. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meresahkan, Begini Cara Warga Wonogiri Atasi Serangan Monyet

Tanam pohon buah-buahan di Gunung Kacang. Selain buat konservasi lahan, buah bisa jadi makanan monyet hingga tak ganggu tanaman pertanian warga. Foto: Nuswantoro

Tanam pohon buah-buahan di Gunung Kacang. Selain buat konservasi lahan, buah bisa jadi makanan monyet hingga tak ganggu tanaman pertanian warga. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

“Saya tobat. Sekarang tak menanam jagung lagi karena selalu dirusak kawanan kera ,” kata Sukiman Rebo, warga Pakis, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Minggu, belum lama ini. Warga menyebut monyet ekor panjang ini dengan sebutan kera.

Dia kesal monyet kerap menyerang ke ladangnya. Serangan monyet, katanya,  datang hampir tiap hari terlebih musim kemarau.

“Petani sudah melakukan berbagai cara mencegah serangan. Menghalau memakai kayu, anjing, sampai menunggui ladang. Kawanan kera selalu kembali datang.”

Monyet datang, ladang rusak. Pernah, katanya, jagung  sampai tak bisa panen. Sebagai ganti, dia memilih tanam janggelan.

“Ini salah satu tanaman andalan Wonogiri. Daun jadi bahan cincau hitam. Jika ditanami jagung atau ketela, sudah pasti dimakan monyet.

“Biasanya kera datang berkelompok. Sekitar 10 ekor setiap kelompok. Mereka itu pintar,” katanya sambil memperagakan bagaimana monyet-monyet itu menjarah jagung atau ketela.

Ciri-ciri kelompok monyet yang menyerang berbulu abu-abu, dengan variasi warna coklat keemasan dan putih. Ekor panjang. Setiap menyerang selalu datang berkelompok. Biasa menyerang pagi atau siang hari.

Monyet ini bisa mendekap jagung jarahan sambil bergelantungan di pohon. Jika mengambil ketela, mereka menggunakan kekuatan otot tangan dan punggung. Saat mencabut ketela, posisi berkebalikan dengan yang biasa dilakukan manusia.

Untuk mencegah kerugian, petani Desa Bugelan yang menanam jagung atau ketela terpaksa menjaga ladang.

Sejak pagi mereka sudah berada di ladang, siap menghalau kawanan monyet yang mau menjarah. Mereka tak berani membunuh monyet karena tahu perbuatan itu dilarang.

Slamet, warga Bugelan menuturkan, tak hanya tanaman pangan, monyet juga merusak tanaman seperti sengon. Kadang-kadang, monyet itu berani sampai ke rumah warga.

“Sengon masih muda dirusak, dahan dipatahkan. Seolah-olah mereka tahu itu bukan pohon yang menghasilkan makanan buat mereka,” kata pria juga anggota LMDH Hargo Mulyo, Bugelan itu.

Sebelum menyerang, selalu ada salah satu anggota kawanan naik ke pohon tinggi dan mengintai keberadaan petani. Saat petani pergi, monyet turun mengambil makanan.

“Jika tak ada ketela, rumput untuk ternak juga dimakan,” katanya, sambil memperlihatkan jenis rumput yang dimakan monyet.

Paryanto, Kepala Desa Bugelan, mengatakan, ada sekitar 15 hektar lahan petani tak bisa ditanami tanaman pangan karena kawanan monyet menjadikan lahan itu tempat mencari makan.

“Petani biarkan ladang itu terbengkalai. Beberapa kali warga lapor ke kantor. Keluhan lalu diteruskan ke kecamatan dan BKSDA Sukoharjo,” katanya. “Tapi belum ada tindak lanjut.”

Akhirnya, dia mengambil solusi, kalau lahan-lahan Perhutani yang masih kosong ditanami pohon yang menghasilkan makanan monyet, hingga tak menyerang tanaman warga.

Di beberapa wilayah ada warga membangun rumah di daerah rawan longsor. “Ini sekaligus konservasi perbukitan, menghijaukan bukit mencegah longsor.”

 

 

 

 

Slamet, petani Bugelan, memperlihatkan jenis rumput yang juga dimakan monyet. Foto: Nuswantoro

Slamet, petani Bugelan, memperlihatkan jenis rumput yang juga dimakan monyet. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

Tanami pohon buah

Tino Noto Prasojo, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Hargo Mulyo, Bugelan, mengatakan, warga sekitar Gunung Kacang, kerap didatangi monyet. Mereka sudah angkat tangan.

Warga sekitar hutan jarang menanam ketela atau jagung. Padahal,  selain beras, mereka memanfaatkan jagung dan ketela sebagai makanan pokok.

“Warga dekat hutan kini menanam jahe, cabe, janggelan. Talas dan kalanjana saja dimakan kera,” katanya.

Dia lalu menggerakkan masyarakat agar di lingkungan Gunung Kacang ditanami buah-buahan.

Gayung bersambut. Kebetulan, Garda Hijau Bumi (GHB) Wonogiri, kelompok prolingkungan berencana mengadakan penanaman pohon. GHB selama ini dikenal mendampingi Sadiman, penerima kalpataru karena kegigihan menghijaukan bukit-bukit gundul di Wonogiri.

“Tambahan buah-buahan itu bermula dari keluhan warga Bugelan, kalau kemarau warga diganggu kera,” kata Yustanto, Ketua GHB, saat penanaman pohon.

Sebanyak 10.000 bibit tanaman mereka berikan ke LMDH. Bibit-bibit itu hasil sumbangan beberapa instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Wonogiri, Balai pengelolaan DAS Solo, dan Ikatan Alumni UNS, Solo.

Selanjutnya, bibit ditanam di sekitar Bugelan, antara lain Gunung Kacang, Air Terjun Jurug Muncar, dan Gunung Besek. Tanaman buah itu antara lain sirsak, duwet, jambu biji, kakao, asam Jawa, talok.

Mereka juga menanam beringin dan tanaman perindang lain.   “Kita menanam buah di Bugelan sebagai sabuk pengaman, agar ekosistem tetap terjaga, tanpa menyakiti kera.”

Menurut Sulis, koordinator lapangan aksi penanaman, selain melibatkan masyarakat, kegiatan didukung komunitas pecinta lingkungan berbagai kota, dan TNI. Sebanyak 350-an orang dari 311 komunitas, dari Solo, Bali, Ponorogo, Yogyakarta, dan sekitar Wonogiri.

“Harapannya dengan penghijauan, masyarakat kembali bisa menanam tanaman lebih menghasilkan. Hutan lebih hijau. Warga sekitar hutan bisa menanam jagung, ketela lagi.”

Mereka berharap, monyet tak masuk wilayah warga. “Cukup di hutan karena dalam hutan tersedia makanan buat mereka.”

 

 

 

 

Buah yang disukai monyet. Foto: Nuswantoro

Buah yang disukai monyet. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika Daerah Deklarasi jadi Provinsi Konservasi dan Pembangunan Hijau

Pantai Pulau Um, Sorong, Papua Barat, indah dan bersih menjadi tujuan wisata. Pulau ini merupakan pulau konservasi masyarakat adat Malaumkarta. Foto: Sapariah Saturi

Pantai Pulau Um, Sorong, Papua Barat, indah dan bersih menjadi tujuan wisata. Pulau ini merupakan pulau konservasi masyarakat adat Malaumkarta.  Aksi pemerintah provinsi menjadi provinsi konservasi sejala sudah dilakukan masyarakat bertahun-tahun sebelum itu.  Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

 

 

Beberapa daerah mulai peduli menyusun aturan buat melindungi lingkungan, seperti menyatakan diri sebagai provinsi konservasi, maupun provinsi hijau. Setidaknya, ada tiga provinsi mendeklarasikan diri ingin menjadi ‘hijau’ yakni, Papua Barat, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Bagaimana komitmen ini terus berjalan dengan kepala daerah terus berganti terlebih belum ada memiliki payung hukum.

”Ini baru inisiatif, kita memberikan apresiasi. Itu komitmen provinsi,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, belum lama ini.

Penetapan provinsi konservasi belum memiliki aturan khusus baru dasar usulan daerah kepada pemerintah pusat. Biasanya, wilayah ini dikelilingi hutan konservasi dan hutan lindung.

Kriteria keduanya,  menjadi sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dalam mengkonservasi sumber keragamanhayati dan pemanfaatan lestari.

Adapun, zona pemanfaatan ini menonjolkan sistem jasa lingkungan dengan membuka akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu, seperti jasa pariwisata.

”Ini potensi pemanfaatan hutan dari provinsi makin besar,” ucap Bambang.

Langkah ini, katanya,  mampu membantu pemerintah pusat dalam menjaga dan melestarikan hutan di masing-masing wilayah. Dia berharap, daerah lain mengikuti langkah ini.

 

 

 

 

 

Gorontalo

Pada 5 Desember 2016, Gorontalo baru mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Konservasi oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gorontalo menjadi provinsi yang mempertegas langkah dalam konservasi alam.

Beberapa masalah lingkungan sudah mulai terjadi seperti ekosistem pesisir rusak, wilayah darat berkurang, persawahan menipis, banjir dan lain-lain, tetapi KLHK mengapresiasi, provinsi ini punya komitmen memperbaiki.

”Kalau memang sebelumnya sudah rusak, komitmen ini langkah memperbaiki. Ini proses,” ucap Bambang.

Gorontalo dikelilingi wilayah konservasi seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu, Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale.

Siti mengatakan, konservasi dan pembangunan bisa berdampingan. Melalui pendekatan konservasi, pemerintah akan mendorong sektor pariwisata, energi dan pelestarian budaya dengan memakai pendekatan bentang alam.

”Manusia bagian penting dalam proses pembentukan bentang alam,” katanya.

 

 

 

 

 

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Kaltim juga mengdeklarasikan diri sebagai provinsi pembangunan hijau. Mungkinkah? Foto: Jatam Kaltim

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Kaltim juga mengdeklarasikan diri sebagai provinsi pembangunan hijau. Mungkinkah? Foto: Jatam Kaltim

 

 

 

 

 

 

 

Papua Barat

Papua Barat,  sejak 19 Oktober 2015, telah mendeklarasikan sebagai Provinsi Konservasi. Penetapan itu saat Gubernur Abraham O Atururi, disaksikan Menteri Dalam Negeri, para nupati dan walikota.

Kekayaan alam provinsi di provinsi kepala burung ini memang melimpah. ”Papua sebagai deposit, pengelolaan butuh kehati-hatian,” kata Jacob Manusawai, Rektor Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari, belum lama ini di Jakarta.

Wilayah darat, Papua Barat dihuni 871.000 jiwa dan 8,6 juta hektar hutan. Hampir 70% hutan mangrove di Indonesia mampu menyimpan karbon.

Tak hanya menjaga kelestarian alam, penetapan Provinsi Konservasi ini turut menjaga tradisi budaya setempat. ”Bagi kami tanah adalah ibu, laut adalah bapak,” kata Nataniel D Mandacan, Sekretaris Daerah Papua Barat.

Mereka berharap ada dukungan insentif dari masyarakat global dalam pengelolaan hutan dan wilayah.

”Masyarakat lokal mendapat kesejahteraan dari pengelolaan hutan yang baik, kita menjaga hingga kepentingan masa depan.”

Dalam perwujudan komitmen ini, pemerintah daerah sedang membuat peraturan daerah khusus, yang menjadi roadmap dalam mengedepankan pengelolaan berkelanjutan.

Kekayaan alam Papua Barat, 35% hutan primer utuh, memiliki 0,6% karbon hutan tropis dunia. Kawasan ini, memiliki 1.750 spesies ikan karang, 60% tanaman endemik di seluruh dunia, dan 600 karang keras merupakan 75% spesies dunia.

“Pemanfaatan sumber daya alam tak hanya mengejar ekonomi dan mengorbankan segalanya,” ucap Nataniel.

 

 

 

 

 

 Kaltim

Pada 26 September 2016, Siti Nurbaya mendeklarasikan kesepakatan pembangunan hijau (Green Growth Compact/ GGC) untuk Kalimantan Timur Hijau di Jakarta. Sebelumnya, Kaltim mendeklarasikan provinsi GGC 29 Mei 2016.

Dia bilang, ada tiga hal penting berkaitan dengan GGC ini. Pertama, berkaitan konteks, kedua, konten, ketiga, keselarasan dengan kebijakan pemerintah (KLHK).

Best practice yang sudah dilakukan Kaltim dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah-daerah lain dalam konteks pembangunan hijau,” katanya.

Ide GGC dibahas Gubernur Awang Farouk bersama Gubernur Brasil dan Yucatan, Meksiko dalam forum The Nature Conservancy  pada COP 21 di Paris, Prancis.

Pemerintah Kaltim menargetkan penurunan deforestasi 80% pada 2020 tertuang dalam dokumen rencana aksi nyata, seperti strategi pembangunan rendah emisi karbon, deklarasi Kaltim hijau dan rencana aksi daerah gerakan rumah kaca (RAD GRK). Kaltim juga memiliki  Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), satu-satunya di Indonesia.

Merah Johansyah,  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, deklarasi Kaltim ini bak mimpi di siang bolong karena terlalu banyak mengobral komitmen padahal kenyataan kebalikan.

“Mana mungkin komitmen itu dipenuhi,” katanya.

Sampai sekarang, ada 1.271 izin tambang dan 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) seluas 7,2 juta hektar dari 12,7 juta atau 65% lahan Kaltim buat tambang. “Sudah jelas pembangunan rendah karbon itu cum bunyi-bunyian, kenyataan tidak.”

Kalau memang mau serius hijau, Merah mengusulkan beberapa langkah. Pertama,  mulai mencabut semua izin tambang di kawasan penting seperti karst, gambut dan daerah aliran sungai Mahakam.  Kedua, mencabut izin tambang di kawasan konservasi  dan padat penduduk, kedua, mereduksi radikal produksi batubara sampai 50%.

Keempat, moratorium izin pertambangan batubara hingga prasyarat keselamat rakyat dan keberlangsungan alam terpenuhi. Kelima, susun program dan skenario meninggalkan ekonomi dan energi batubara total pada 2020.

 

 

 

 

 

Rambu-rambu pemerintah pusat

Siti mengatakan, KLHK akan menyusun bersama rambu-rambu dan strategi konservasi yang menjadi komitmen daerah.

Sigit Pudjianto, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri meminta semua pihak, baik masyarakat, Majelis Rakyat Papua maupun DPR Papua Barat mengawal provinsi konservasi sebagai peraturan daerah khusus.

Penetapan provinsi konservasi ini tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 juncto UU Nomor 35/2008 yang memberikan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat.

Sigit meyakinkan, daerah tak perlu khawatir APBD mengecil karena tak ada pendapatan dari mengekstraksi sumber alam, dan mengedepankan pada konservasi. ”Di negara kesatuan, duit dibagi kepada daerah-daerah. Apalagi provinsi konservasi menyumbang untuk Indonesia,” katanya.

Nataniel mengatakan, pengelolaan pariwisata di Raja Ampat membuktikan, kekayaan alam bisa dimanfaatkan tanpa eksploitasi berlebih.

 

 

 

 

 

Air terjun di Lembah Permai, Gorontalo, yang berpotensi sebagai penyedia jasa lingkungan. Foto: Christopel Paino

Air terjun di Lembah Permai, Gorontalo, yang berpotensi sebagai penyedia jasa lingkungan. Foto: Christopel Paino

 

 

 

 

 

 

 

Mangrove Ternate Kritis, Bagaimana Upaya Pemulihan?

Kondisi Mangrove Mangga Dua yang makin terjepit oleh aktivitas warga dan pemukiman. Foto: M Rahmat Ulhaz

Kondisi Mangrove Mangga Dua yang makin terjepit oleh aktivitas warga dan pemukiman. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

Kala mangrove tergerus, ancaman abrasi bagi daratan sekitar. Setidaknya, hal itu terjadi di Taduma ,  Kelurahan Aftador,  Pulau Ternate, Maluku Utara. Di kampung ini, banyak rumah tersapu ombak.

Ikram Salim, warga Taduma mengatakan, ancaman  abrasi di  pesisir pulau Ternate terutama di Aftador makin memprihatinkan. “Di Taduma ada kedaton kecil sultan sudah rusak dihantam ombak,” katanya.

Dia meminta, pemerintah memberikan perhatian serius pada pemulihan kawasan ini, misal, mengusahakan talud penahan ombak dan penanaman mangrove di Pantai Taduma. Hingga, rumah  warga yang mulai  tergerus abrasi bisa selamat.

“Bikin penahan ombak dan tanam mangrove , bisa bermanfaat ganda. Selain menahan abrasi juga tempat bertelur ikan dan biota laut lain,” katanya.

Tokoh Pemuda Gambesi Ikram Sangaji mengatakan, dampak abrasi dirasakan warga Kelurahan Gambesi. Saat ini,   lahan  petani kangkung di Gambesi,   nyaris tersapu  air laut.

”Ini kalau tak diatasi dengan tanam mangrove,   kebun- kebun kangkung sebagai sumber pendapatan masyarakat bisa terancam. Jarak air laut  dengan kebun sayur kurang lebih 10 meter. Dulu, sangat jauh sekali,” katanya.

Ikram  yang kedua orangtua petani kangkung meminta ada tindakan cepat pemerintah.  ”Kami tak tahu ini dampak apa,  tetapi sejak ada reklamasi pantai di kota,  kebun kangkung kami makin terancam.”

Wilayah ini memang sudah terkenal dengan kangkung. Ada,  Maragrito,  pakar Hukum Tata Negara sukses sampai jadi doktor dari orangtua petani kangkung.  “Abrasi jika dibiarkan, bisa mengancam kehidupan petani,” ucap Ikram.

Dari Kelurahan Fitu, Gambesi, Kastela, Rua  hingga Taduma,  begitu tampak abrasi yang mengancam pemukiman warga. Garis pantai pesisir terus bergeser.

 

 

 

 

Janji rehabilitasi  mangrove

Walikota Ternate Burhan Abdurahman saat menghadiri penanaman 1.000 pohon mangrove di Rua Pulau Ternate awal November 2016 mengakui,  ada ancaman abrasi terhadap pemukiman warga.  Untuk itu, pemerintah membuat program menanam mangrove di pesisir pantai.

“Ini salah satu yang bisa diambil dari mangrove. Pohon ini bisa mengatasi abrasi,” kata Burhan.

Pemukiman warga Ternate rata-rata  di pesisir, katanya, rentan ancaman abrasi. Dia berjanji memperhatikan serius masalah ini.  “Perhatian  kita  ke depan   setiap waktu  membuat  kegiatan yang bisa mencegah abrasi. Jika tidak,  bibir pantai dari waktu ke waktu lebih mendekati pemukiman. Ini bisa mengancam keselamatan  masyarakat. Penanaman  mangrove sangat  positif,” katanya.

 

 

 

 

Kawasan hutan mangrove Mangga Dua yang direklamasi dan kini telah berubah menjadi Pelabuhan Semut yang menghubungkan Ternate dengan Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara. Foto M rahmat Ulhaz

Kawasan hutan mangrove Mangga Dua yang direklamasi dan kini telah berubah menjadi Pelabuhan Semut yang menghubungkan Ternate dengan Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara. Foto M rahmat Ulhaz

 

 

 

 

Dia berharap penanaman berkelanjutan.  ”Penanaman di Kelurahan Rua menjadi awal kita melestarian mangrove. Saya berharap, ada kelanjutan di kelurahan lain yang hutan mangrove hampir habis.”

Program penanaman mangrove sendiri,  sebenarnya sudah berulangkali.  Sayangnya, tak terawat hingga mati sia-sia.   Pada 2014  dan 2015, Pemkot Ternate, sudah menanam sekitar 10.000 bibit mangrove  di sejumlah lokasi. Penanaman gagal total.

“Itulah saya sesalkan. Padahal  seperti ini harus menjadi perhatian bersama, terutama pemeliharaan. Jangan hanya tanam terus berhenti di situ. Mangrove yang ditanam saya harap bisa tumbuh besar dan bermanfaat,” katanya.

Bagaimana soal anggaran rehabilitasi lahan  mangrove rusak? Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate  yang membidangi lingkungan, Muksin Bailussy membenarkan, dukungan anggaran ke instansi terkait untuk rehabilitasi mangrove minim. Tak nampak ada pembelaan hak -hak masyarakat di bidang lingkungan.  Secara umum,  katanya, keberpihakan pemkot dalam memperhatikan persoalan lingkungan sangat minim.  Soal ini,  sudah banyak disuarakan organisasi masyarakat sipil maupun mahasiswa. Namun, katanya, tanggapan pemkot tak jelas.

Untuk reklamasi, katanya, pemkot berpatokan pada keterbatasan lahan kota yang makin sempit,  tetapi paling tidak ada upaya rehabilitasi pengganti mangrove Ternate. ”Soal ini pemkot  seringkali abai,” katanya.

Usulan anggaran ke DPRD juga tak nampak, misal, usulan Rp150 juta- Rp200 juta untuk  rehabilitasi mangrove. “Anggaran kecil,  maka yang mereka lakukan juga tak nampak.”

 

 

 

 

Belum ada  perlindungan

Kondisi hutan mangrove Ternate sudah kritis dampak aktivitas manusia seperti reklamasi  untuk infrastruktur kota dan pemukiman baru.

”Reklamasi pantai penyumbang  terbesar kerusakan mangrove di Kota Ternate,” kata Ekal Fahmi Kapita Ketua Komunitas Peduli Mangrove Ternate, belum lama ini.

Saat ini, katanya, dalam kota seperti di Kelurahan Mangga Dua, mangrove sudah habis. Belum lagi pada 2017, ada rencana reklamasi kawasan baru di selatan kota dari  Kelurahan Kalumata  menuju Kelurahan Fitu. Kawasan mangrove di daerah lintasan reklamasi itu, terancam.

Sekadar bahan banding,  katanya,  di Maluku Utara di delapan kabupaten dan dua kota pemekaran  terus berjalan dan memerlukan lahan buat pembangunan baru, mangrove jadi sasaran.

Di Kota Tidore Kepulauan,  misal, pembabatan hutan mangrove untuk reklamasi Pantai Tugulufa. Di Halmahera Tengah, hutan bakau tergerus untuk pembangunan perumahan PNS. Di Kepulauan Sula, katanya, ada pembongkaran hutan mangrove untuk bikin SPBU dan lain-lain.

Di Ternate,  lahan- lahan produktif mangrove juga terbongkar,  dan tak ada tanaman pengganti.

”Eksploitasi dan degradasi mangrove mengakibatkan perubahan ekosistem pantai, terjadi kerusakan terumbu karang, biota laut hilang, abrasi pantai, intrusi air laut sampai berbagai flora dan fauna langka musnah. “Jika begitu barulah muncul kesadaran penting peran mangrove,” ucap Ekal.

Di Maluku Utara, katanya, baru Halmahera Barat yang membuat peraturan daerah perlindungan hutan mangrove. Kota Ternate  dan kabupaten lain, belum ada perda perlindungan mangrove.

Jadi, katanya, pemerintah perlu bikin aturan perlindungan mangrove sekaligus memikirkan model pemeliharaan yang tepat. Pemerintah, katanya, harus memikirkan, perawatan mangrove termasuk yang baru ditanam agar tak mati.

Bahkan, katanya, pada tempat tertentu sebelum menanam mangrove perlu membuat  perlindungan wilayah, terlebih kawasan menghadap ke laut bebas perlu alat pemecah ombak.

“Pemeirntah perlu melibatkan semua pihak,   kampus, komunitas dan berbagai pihak yang paham mangrove. Tujuannya,  setelah ditanam  dipastikan  mangrove hidup.”

Soal peraturan daerah ,  Salim Abubakar, Peneliti  Mangrove di Ternate mengusulkan Pemerintah Ternate harus mengambil langkah cepat, salah satu membuat Perda Perlindungan Mangrove.

Paling tidak, katanya,  pemkot segera membuat zonasi hutan mangrove hingga nampak ada upaya membuat perlindungan dan konservasi.

 

 

 

 

Kondisi mangrove di Kelurahan Fitu yang kini makin habis dan terjepit oleh pemukiman warga setempat. Foto: M Rahmat Ulhaz

Kondisi mangrove di Kelurahan Fitu yang kini makin habis dan terjepit oleh pemukiman warga setempat. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

 

 

 

 

Paus Terdampar Itu Ditenggelamkan di Perairan Mentawai

Paus yang terdampar di Pantai Jati, Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

Paus yang terdampar di Pantai Jati, Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

 

 

 

 

Satu paus sperma (sperm whale/ Physeter macrocephalus) mati dan terdampar di Pantai Jati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin (2/1/17). Paus sepanjang enam meter, berat dua ton ini sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Saat evakusi pada bagian ekor masih mengeluarkan darah.

Redi, warga Mentawai mengatakan, sebelum paus di Pantai Jati, Tua Peijat, pukul 08.30, paus itu, sempat terombang ambing kena gelombang.

“Saat masih pagi, dari arah depan Pantai Jati tepatnya di Selat Awera, saya melihat ada paus terbawa arus. Baru ketika terdampar di tepi pantai, kita liat paus sudah mati dan mengeluarkan aroma busuk,” katanya.

Paus mati jadi tontotan gratis bagi warga. Masyarakat berbondong-bondong ke lokasi melihat langsung mamalia langka ini, tak sedikit pula mengabadikan dengan handphone.

Untuk mensterilkan lokasi, Polres Kepulauan Mentawai, memagari dengan police line (garis polisi).

Kepala Pos SAR Mentawai, Hendri menuturkan, warga berinisiatif melapor ke pemeritah setempat. Sekitar pukul 12.00, Pos SAR Mentawai dibantu BPBD, Polres, Kodim 0319, Dinas Kelautan dan Perikanan dan masyarakat turun ke lapangan untuk evakuasi.

Tiga unit kapal nelayan dikerahkan menyeret paus ke tengah laut, badan paus diikat ke kapal, diseret ke laut. Upaya  gagal karena tali pengikat terputus.

“Kapasitas kapal nelayan tak memadai menyeret paus dua ton, ditambah laut surut ikut mempersulit.”

Upaya kembali dilakukan pukul 15.30 menggunakan kapal BPBD Mentawai. Paus berhasil diseret ke tengah laut dan ditenggelamkan. “Paus kami bawa ke tempat jauh dari pemukiman penduduk, sekitar 1,8 kilometer dari pantai. Setelah itu badan paus diberi pemberat dan perut dirobek agar bisa tenggelam,” ucap Hendri.

 

 

 

 

Paus akhirnya ditenggelamkan di laut Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

Paus akhirnya ditenggelamkan di laut Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

 

 

 

 

Mengenai penyebab kematian, Hendri belum bisa memastikan. Dari penuturan nelayan, beberapa hari sebelum paus ditemukan terdampar terlihat berkelahi dengan paus lain di tengah laut.

“Sampai sekarang, kami belum mengetahui penyebab kematian paus, ini pertama kali di Mentawai,” katanya.

Dwi Suprapti, Marine Species Conservation Coordinator- WWF Indonesia mengatakan, berdasarkan foto-foto yang dikirim Mongabay, paus sperma.

Hari sama, paus sperma juga terdampar di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Paus mati itu, kata Dwi, adalah paus bergigi berukuran paling besar. Berdasarkan foto, kondisi paus sudah kode 3-4 alias mulai membusuk.

Menurut dia, ada banyak faktor penyebab paus terdampar, antara lain, penyakit, pemangsaan, perubahan iklim ekstrim, gempa di dasar laut membuat mereka bergerak ke permukaan cepat dan kemudian kehilangan orientasi maupun mengalami dekompresi.

Bisa juga dampak penangkapan ikan tak ramah lingkungan, misal, pemboman ikan, racun dan lain-lain, terjaring tak sengaja, cedera atau terlilit hingga kehabisan oksigen di bawah laut.

Penyebab lain, aktivitas perairan yang menghasilkan sonar, dapat mengganggu orientasi paus, pencemaran perairan (sampah maupun kimiawi),  tabrakan kapal,  industri migrasi hasilkan polusi suara dan cemaran minyak sampai pembangunan pesisir tak lestari menyebabkan perubahan habitat.

Namun, dia tak bisa menyimpulkan penyebab kematian paus yang terdampar di Mentawai. “Penyebab kematian paus harus dilakukan nekropsi dan observasi terhadap luka-luka pada tubuhnya.”

Bagi paus yang mati, ada beberapa penanganan bisa dilakukan, seperti menenggelamkan, mengubur atau membakarnya.

“Kami merekomendasikan dikubur, agar kelak suatu hari jika perlu kuburan bisa dibongkar dan diambil tulang untuk rekonstruksi dan jadi bahan edukasi,” katanya.

Berdasarkan data Whale Stranding Indonesia (WSI)–bekerjasama dengan WWF Indonesia–memperlihatkan,  fenomena paus sperma terdampar di Indonesia,  sejak 1987-akhir 2016 ada 286 kasus. Dari 286 kasus mamalia laut terdampar 11% adalah paus sperma, yaitu jenis kedua terbanyak setelah pesut (30%).

Kasus paus terdampar di Indonesia,  Kalimantan Timur adalah provinsi tertinggi. Data menunjukkan, 2016, paus terdampar di Indonesia ada 33 kasus. Dimana dari 33 kasus terdampar di Indonesia tiga kasus paus sperma.

Untuk Sumatera Barat, terlaporkan baru satu kasus 2014. “Ini laporan kedua dari Sumbar.”

 

 

 

 

paus-grafis1-img-20170107-wa0053

Paus terdampar di Pantai Jati. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

Paus terdampar di Pantai Jati. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai