All posts by Indra Nugraha, Jakarta

Wapres Bicara soal Hutan Rusak, Bencana sampai Restorasi Gambut

Hutan gambut yang terbakar berdampingian dengan kebun sawit yang juga hangus terlalap api di Riau. Ini salah satu bentuk tata kelola lahan yang buruk, yang perlu pembenahan segera. Foto: tim Penegakan Hukum KLHK

Hutan gambut yang terbakar berdampingian dengan kebun sawit yang juga hangus terlalap api di Riau dari gambar yang diambil pakai drone. Ini salah satu bentuk tata kelola lahan yang buruk, yang perlu pembenahan segera. Foto: tim Penegakan Hukum KLHK

 

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VI di Jakarta, Rabu (30/11/16). Dia memaparkan berbagai pandangan mengenai lingkungan hidup, mulai kerusakan hutan, bencana hingga agenda restorasi gambut.

“Biasanya, bulan-bulan ini selalu ingat banjir dimana-mana. Di  Jateng, Aceh dan lain-lain. Setiap ada musibah, baru ingat hutan. Begitu juga ketika musim kering, kebakaran hutan dimana-mana,  ingat lagi mengapa tak menjaga hutan? Kalau dapat keuntungan besar, lupa pada hutan,” katanya.

Dia bilang, banyak pihak mendapatkan keuntungan sesaat dari hutan, namun mengakibatkan bencana berulang. Banyak perusahaan, seperti tambang dan sawit maju dengan membabat hutan.

Padahal,  katanya, kondisi hutan di Indonesia rentang waktu 60 tahun terakhir makin mengkhawatirkan. Jika melihat sejarah, 1950-an, luas hutan Indonesia sekitar 150 juta hektar. Saat itu, penduduk kisaran 90 juta jiwa.

Dewasa ini, luas hutan dengan tutupan bagus hanya 90 juta hektar, dengan jumlah penduduk 250 juta orang, atau naik 2,5 kali lipat. Kondisi ini, jadi penyebab perubahan iklim makin terasa.

“Penduduk terus bertambah salah satu penyebab. Penduduk bertambah, butuh rumah, lahan pertanian banyak, butuh makan lebih enak juga macam-macam. Akibatnya transmigrasi besar-besaran. Kita buka hutan di daerah,” katanya.

Kalla juga mengungkit kegagalan proyek lahan gambut satu juta hektar era Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah, yang ikut berperan dalam kerusakan hutan dan gambut. Kebakaran terus terjadi, hingga berimbas pada kerusakan lingkungan dan perekonomian masyarakat. Penyebab lain hutan berkurang, sebut Kalla, karena bisnis hutan masif era lalu.

Selain itu, katanya, bisnis perkebunan sawit seluas 15 jutaan hektar juga ikut ambil bagian. Pertambangan, katanya, juga ikut merusak hutan.

Dia menyoroti reklamasi pasca tambang yang banyak terbengkalai. Perusahaan tambang,  ucap Kalla, harus memenuhi kewajiban menutup kembali bekas galian lalu penanaman kembali.

“Kalau tidak tanam kembali, akan sulit. Solusi banjir dan kekeringan itu cuma satu, yaitu hutan,” katanya.

Dia juga ingatkan, kerusakan hutan karena alihfungsi menjadi kebun sayur-mayur sampai kentang. “Jangan tanam sayur-sayuran atau tanaman perlu hawa dingin namun tak mampu menahan air di hulu atau pegunungan, tanamlah kayu penahan air,” katanya.

Gerakan menanam pohon penting. Dia menyarankan, tanam kayu di hulu sungai ataupun pegunungan agar menahan air.

“Bila hulu baik, banyak pohon penahan, kita bisa lihat air sungai di hilir jernih. Bila hilir kotor, yakinlah hulu pasti rusak.”

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemberian izin pengelolaan hutan harus beralih. Kalau selama ini,  lebih mengutamakan perusahaan besar, sekarang lebih memprioritaskan  izin kepada masyarakat dengan skema perhutanan sosial seperti hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa, hutan kemasyarakatan sampai hutan adat.

“Dalam RPJMN direncanakan 12,7 juta hektar hutan dapat diberikan bagi masyarakat lokal dan smallholders melalui reforma agraria dan akses penggunaan kawasan,” katanya.

Kini, sudah tercatat penetapan areal kerja perhutanan sosial seluas 1,67 juta hektar. Skema ini, katanya, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Siti juga menyampaikan, beberapa kemajuan pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Tahun ini, katanya, Indonesia bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Semua itu, katanya, berkat peran semua pihak ikut bahu membahu.

 

 

 

Gambut tebal di kebun sawit yang dibelah-belah untuk kanal. Kegiatan ini dilarang, tetapi masih saja dilakukan perusahaan. Foto: Humas KLHK

Gambut tebal di kebun sawit yang dibelah-belah untuk kanal. Kegiatan ini dilarang, tetapi masih saja dilakukan perusahaan. Foto: Humas KLHK

 

 

 

 

Restorasi gambut tak boleh pakai APBN?

Wapres juga mengatakan, dalam menyelamatkan hutan perlu perhatian semua pihak termasuk negara-negara lain. Menurut dia, asing sebenarnya tak langsung ikut berkontribusi dalam merusak hutan Indonesia. Dunia juga merasakan dampak baik jika hutan Indonesia lestari.

Dia bercerita saat berkunjung ke Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia dituduh sebagai perusak hutan dan harus bertanggungjawab. Padahal, kedua negara itu juga ikut berkontribusi membuat hutan Indonesia rusak.

“Di New York,  saya marahi semua orang yang menuduh kita rusak hutan. Juga di Tokyo.  Saya bilang,  ini meja, pintu, kursi dari Indonesia. Kau beli US$5, kau jual US$100,” katanya.

Kalla bilang, memulihkan hutan Indonesia perlu kontribusi dari negara-negara lain.

Untuk restorasi gambut, katanya, tak akan pakai APBN tetapi memanfaatkan dana hibah negara lain. Dia meminta, negara-negara lain ikut andil dan tanggungjawab dalam memperbaiki hutan, termasuk restorasi gambut.

“Saya katakan dalam proses restorasi gambut tak boleh pakai APBN. Dunia harus ikut membayar karena juga ikut merusak. Pengusaha-pengusaha asing menghabisi hutan kita. Saya bilang, anda semua harus bayar.  Dunia harus tanggungjawab.”

 

 

 

Siapkan instrumen

Saat ini, pemerintah mempersiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menampung sekaligus mengelola dana hibah dari luar negeri buat restorasi gambut.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, pembentukan BLU melalui peraturan Presiden sedang disiapkan. Ia sejalan dengan PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang juga sedang disiapkan.

“PP itu jadi payung perpres ini. Judulnya pendanaan lingkungan hidup, itu bagian UU 32 Tahun 2009. Disitu memang ada jaminan untuk lingkungan hidup.”

Sebaiknya, kata Bambang,  dana APBN BRG hanya untuk dana operasional dan administrasi, luar itu dari dana luar.  “Maka harus ada bank kustodian.”

Untuk Perpres BLU, katanya, tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sedang PP Instrumen Pembiayaan Lingkungan Hidup, sudah ada paraf dari delapan menteri. “Insya Allah,  minggu ini bisa maju ke Presiden, nanti bersamaan dengan Perpres BLU. Inilah komitmen kita peduli, negara-negara lain juga peduli.”

 

 

 

 

 

 

Kementerian Lingkungan Selidiki Konsesi Tebu Jadi Kebun Sawit di OKI

oki-gambut5-15230670_10154713465824144_6801489161292402365_nSatgas KLHK kala turun lapangan memantau konsesi tebu yang menjadi kebun sawit. Foto: Humas KLHK

 

 

 

Hamparan dataran hitam teriris kanal-kanal seakan tak berujung. Parit-parit buatan dengan air kehitam-hitaman ini tampak penuh, bahkan sebagian menggenangi lahan gambut. Ada lahan sudah berisi tanaman, sebagian masing kosong. Itulah, puluhan ribu hektar konsesi tebu yang berubah menjadi kebun sawit di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Fakta ini temuan dari Satgas Monitoring dan Evaluasi Gambut bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kala turun lapangan pekan terakhir November 2016.

San Avri Awang, ketua satgas juga Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, mengatakan, satgas memonitoring dan evaluasi lapangan pada 22 November 2016 ke empat kabupaten prioritas restorasi gambut, salah satu di OKI.

“Indikasi awal kami peroleh, analisa lanjutan 26 November, dua dirjen (Dirjen Planologi dan Penegakan Hukum-red), langsung sidak on the spot ke OKI, Sumsel,” katanya di Jakarta, Rabu (30/11/16).

Dari sana, satgas masuk ke konsesi perusahaan, PT Dinamika Graha Sarana, anak usaha, PT Tunas Baru Lampung Tbk. Perusahaan ini, katanya, mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan pada 2012, seluas 39.553 hektar dengan peruntukan buat tebu.

Kala tim turun, kata Awang, di lapangan mereka menemukan, lahan 39.000-an hektar itu sudah terbagi dua hak guna usaha (HGU). Pertama, sekitar 12.000-an hektar tetap tebu yang dipegang GDS. Di lapangan belum ada operasi, masih tanaman asal. Analisis mengenal Dampak Lingkungan (Amdal) sedang proses.

Kedua, PT Smora Usaha Jaya (SUJ), lebih 25.000-an hektar konon juga grup DGS. “Perusahaan beranak pinak. Di SUJ ini HGU jadi kebun sawit padahal izin pelepasan (kawasan hutan) tebu,” katanya.

Dari pemantauan lapangan secara fisik dan drone, puluhan ribu hektar itu, katanya, dipastikan kubah gambut.

Dari segi konsesi terpecah dua HGU jadi sawit dan tebu, katanya, DGS ada indikasi pelanggaran hingga perlu tindaklanjut. Lalu, di SUJ, areal terbakar seharusnya tak buat kanal, tetapi diblok. “Kenyataan,  buat kanal. Air begini banyak sudah pastikan kubah,” katanya.

Awang, bilang, lahan ini juga terbakar pada 2015, dengan bekas-bekas masih tampak, tanah hitam gosong dan pohon-pohon tersisa meranggas bekas terbakar.  Ia terlihat dari pemantauan lansat, 2015 dan langsung di lapangan.

“Ini lokasi terbakar. Di peta indikatif pemantauan dan pelaksanaan restorasi gambut BRG ini wilayah yang harus diselesaikan restorasinya. Daerah ini sudah disalahgunakan dari tebu ke sawit,” katanya.

Menurut dia, tim turun melihat dua blok. Blok pertama, sekitar 500 hektar sudah tanam, blok kedua, 4.000 hektar siap tanam.

 
oki-gambut4-15192656_10154713465239144_6629589593537284062_nLahan pembibitan yang tak jauh dari kebun yang akan ditanami. Foto: Humas KLHK

 

 

Dari informasi yang mereka kumpulkan, sawit mulai tanam Agustus 2016 dengan usia bibit sembilan bulan. “Bibit (ditanam) di lapangan langsung. Sekitar ini pembibitan. Mereka gak bisa lagi berkilah. Bibit ada, yang ditanam ada,” ucap Awang.

“Menurut kami, HGU bermasalah. Tebu kok jadi lain. Bagaimana BPN keluarkan HGU. Bagaimana Amdal ini?”

KLHK, katanya, bertanggung jawab terhadap Amdal nasional hingga tahu seluk beluk alias prosedur dokumen ini bisa keluar.  “Harusnya, tanya tata ruang, izin sebelumnya. Mengapa jadi sawit, bisa? Jadi ada indikasi yang perlu ditindaklanjuti. Saya kesimpulan, perusahaan ini harus diberikan tindakan sesuai aturan.”

Dari temuan ini, katanya, satgas meminta Dirjen Gakum menindaklanjuti. “Dari satgas serahkan ke Gakum sebagai institusi paling berwenang buat tindaklanjuti,” ujar dia.

Temuan lain, katanya, konsesi, PT Bumi Sri Wijaya Sentosa (BSWS), pas bersebelahan dengan DGS yang mendapat izin pelepasan kawasan hutan seluas 39.000-an hektar buat tebu pada 2012. Akhir 2015, BSWS, mengembalikan areal ini karena merasa tak bisa melaksanakan kegiatan lapangan.

Anehnya, oleh Pemkab OKI, lahan ini dipecah jadi tiga konsesi baru diduga buat kebun sawit juga.

“Ini menurut kami, ada beberapa indikasi pelanggaran juga.  Dugaan kuat, karena izin satu atap juga. Ada persoalan di pemda,” katanya.

Seharusnya, izin tebu, harus buat tebu bukan jadi komoditas berbeda. “Sekitar 80.000 hektar buat tebu, tetapi kenyataan seperti itu,” ucap Awang.

Dia setuju, pengawasan harus makin ketat. “Saya terus pantau ini, kerja sama dengan UPT dijalankan juga. Saya pastikan ke depan, terus galakkan ini buat pemantauan dan ke lapangan.”

Awang menduga kuat, kasus seperti ini tak hanya di OKI juga banyak perusahaan melakukan tindakan serupa. “Harus diluruskan semua.”

Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakum, KLHK mengatakan, dari penelusuran awal diduga ada pelanggaran terkait operasional kebun sawit di OKI dan pelanggaran izin pelepasan kawasan.

“Ini akan kita telusuri. Kita lihat indikasi pelanggaran Amdal. Bagaimana Amdal bisa keluar pada SUJ. Ini harusnya tebu tapi jadi sawit. Juga indikasi pembabatan hutan dan lahan,” katanya.

Tim Gakum KLHK turun ke lapangan buat mengumpulkan bahan lanjutan terkait kasus DGS ini.

Penyelidikan, kata Roy, sapaan akrabnya,  terus lanjut, sekaligus mengkaji hukum yang mungkin dikenakan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Pengusutan ini, katanya, tak hanya kepada perusahaan juga pemberi izin karena ada dugaan pelanggaran soal perizinan.

“Akan kita lakukan proses penyelidikan buat lihat siapa-siapa yang terlibat. Tak menutup kemungkinan, pemberi izin dan direksi perusahaan,” katanya.

 

 

 

oki-gambut3-15317957_10154713465029144_8305415444805173932_nKanal yang dibuat menoreh gambut dalam. Foto: Humas KLHK

oki-gambut2-15232056_10154713464789144_1171317884263230552_nPondok para pekerja sawit di tepian kanal. Foto: Humas KLHK

 

Kala Habitat Terus Tergerus, Begini Nasib Gajah di Jambi

Tengkorak gajah di Jambi dengan gading sudah tak ada. Foto: Perkumpulan Hijau

Tengkorak gajah di Jambi dengan gading sudah tak ada. Foto: Perkumpulan Hijau

 

 

Ketika mencari jernang setahun lalu, Mulkan menemukan bangkai gajah, tersisa tumpukan tulang belulang di Hutan Harapan, sekitar 50 meter berbatasan dengan perkebunan karet PT Alam Lestari Nusantara (ALN) di Apdeling VIII, dekat anak Sungai Merentang, Sepintun, Sarolangun. Ditemani Marhoni, temuan itu baru dikabarkan pada BKSDA Jambi awal November ini.

Mulkan takut kalau jadi tertuduh dan harus bertanggungjawab. Memegangnya saja dia tak berani. Yang dia tahu, pengawas gajah di Sepintun adalah orang PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki). Orang-orang keturunan Suku Anak Dalam (SDA) Batin Telisak, punya pengalaman buruk dengan Reki.

Mereka pernah dilarang masuk ke Hutan Harapan, meski hanya mencari jernang, damar dan rotan, yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

“Takutnya ditisum (visum) dapat kito kan,  nanti disangko orang Reki kito yang membunuhnya, ternyato tidak, kito cuma ketemu bangkai,” ucap Mulkan.

Setelah setahun ditinggal, bangkai gajah itu tak lagi utuh, tulang cerai berai. Tinggal tengkorak kepala, dan sebagian tulang masih di tempat awal. Bagian tulang kaki terpisah sekitar 30 meter. Banyak tulang hilang.

Marhoni, keturunan Suku Anak Dalam (SAD) Batin Telisak cerita, gajah di Sepintun ada lama sejak leluhur masih hidup.

Dia bilang, tak ada konflik antar mereka. Belum pernah ada kabar gajah mati. Mereka hidup berdampingan dalam satu hutan.

“Kalau bahasa kito itu lah bekanti (kawan),” kata Marhoni.

Gajah di hutan, katanya, cukup membantu warga SAD Batin Telisak. Mereka biasa mencari jernang, damar dan rotan dengan mudah.

“Gajah itu seperti doser, badannyo besak (besar). Bekas yang dilewati jadi terang. Kito lihat pohon jernang itu jadi gampang.”

Pada 2011-2012, Perkumpulan Hijau, pernah meneliti habitat  gajah di konsesi ALN, anak usaha PTPN– mendapatkan izin HTI seluas 10.785 hektar—di Sarolangun. Hasilnya, ada sekelompok gajah hidup di sana.

Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau minta pada pemerintah Jambi agar izin ALN dikaji ulang. Sebab, banyak kebun karet masyarakat rusak dimakan gajah sejak ALN buka lahan. Dia juga menyebut dalam dukomen Amdal PT. Bukit Kausar yang kini izin beralih ke ALN tak menyebutkan ada populasi gajah di izin mereka.

“Gajah ini satwa dilindungi, kalau habitat habis, mereka bisa mati. Lahan masyarakat juga jadi korban. Mereka harus diberikan tempat,” katanya.

 

 

 

Konsesi ALN berbatasan dengan PT Reki. Foto: Perkumpulan Hijau

Konsesi ALN berbatasan dengan PT Reki. Foto: Perkumpulan Hijau

 

 

 

Iroisnya, kata Feri, Tri Siswo Kepala BKSDA Jambi waktu itu, dengan terang membantah ada gajah di konsesi ALN. “Kepala BKSDA, tak percaya ada gajah, malah dia bilang itu rekayasa,” katanya.

Marhoni yang ikut membantu penelitian Perkumpulan Hijau, mengatakan,  sejak dulu daerah Sungai Semambu, Sungai Telisak, Sungai Meranti hingga Sungai Merentang yang masuk konsesi ALN adalah wilayah jelajah gajah.

Gajah-gajah itu pula kerap masuk-keluar konsesi Reki di Jambi hingga bagian kawasan di Sumatera Selatan.

Ketika ALN mulai membuka ribuan hektar hutan, wilayah jelajah gajah di Sepintun masuk kebun masyarakat.

Sepanjang 2009-2010, banyak kebun masyarakat rusak dimakan gajah. Marhoni ikut ketiban pulung, hampir 20 hektar kebun karet rusak.

Dia sempat lapor perihal gajah makan pohon karet pada Dinas Kehutanan Jambi, namun dia justru dianggap keliru.

“Katanya masyarakat salah beumo (bermukim) di ladang gajah,” katanya menirukan jawaban petugas BKSDA waktu itu.

Marhoni bilang, jika sebelum ada pembabatan hutan untuk ALN, kebun karet masyarakat aman dari jangkauan gajah.

“Kini ALN ada baru sibuk gajah, malah bikin rumah untuk jago gajah pula.”

Setidaknya ada 10-30 hektar karet muda ALN habis dimakan gajah.

Indra Humas PTPN VI mengaku tak tahu perihal gajah di lokasi anak perusahaan PTPN ini. “Saya belum tahu, nanti saya tanyakan sama pengurus di sana,” katanya lewat telepon.

Krismanko Padang, staf BKSDA Jambi mengatakan, di Sepintun ada sekitar enam sampai delapan gajah betina hidup liar.

 

 

 

Mati dibunuh

Sunarto, Ekolog Satwa Liar WWF, mengatakan,  rentetan kematian gajah hampir setiap meningkat. Pada 2012, ada 28 gajah Sumatera mati. Setahun berikutnya, tercatat 33. Pada 2014, gajah mati dilaporkan melonjak 46 . Tahun 2015, 40 gajah mati, hingga18 Februari 2016, ada tiga gajah mati.

 

 

 

Mulkan, saat memberitaukan temuan tulang belulang gajah. Foto: Perkumpulan Hijau

Mulkan, saat memberitaukan temuan tulang belulang gajah. Foto: Perkumpulan Hijau

 

 

 

Dia bilang, kematian gajah-gajah di Sumatera karena banyak konflik dan perburuan. “Kalau kita temukan banyak gajah jantan mati, gading sudah tak ada lagi,” katanya.

Riau, katanya, menjadi daerah paling rawan di Sumatera untuk populasi gajah. Ratusan gajah mati atau hilang di Riau sejak 2000, seiring pesatnya pertumbuhan bisnis sawit. Banyak gajah dibunuh karena dianggap sebagai ‘hama’.

Sunarto mengatakan, di Kantung Balai Raja, Riau, banyak terjadi konflik menyebabkan gajah mati.  Gajah-gajah banyak lari ke timur menuju Giam Siak Kecil.

“Dulu gajah di Riau paling banyak setelah Aceh, sekarang banyak mati,” katanya.

Kajian WWF-Indonesia menunjukkan, populasi gajah Sumatera kian hari makin memprihatinkan. Tiga dekade terakhir, gajah Sumatera banyak kehilangan habitat, da populasi menyusut lebih separuh.

Estimasi populasi 2007 ada sekitar 2.400-2.800 gajah di Sumatera. Data populasi gajah berdasarkan workshop forum gajah dan KLHK 2014, di Sumatera tinggal 1.724.

“Tapi ada juga yang memperkirakan tinggal 1.000an, karena banyak kasus gajah mati,” kata Sunarto.

Gajah-gajah ini hidup menyebar dari Lampung hingga Aceh. Populasi paling banyak di Aceh, tercatat 500 gajah. Di Lampung ada 355, Riau 310, Bengkulu 240, Jambi 159, Sumatera Selatan 100, Sumatera Utara 60. Di Sumatera Barat sejak 2000 gajah Sumatera tak lagi ada.

“Sekitar 1980an masih ditemukan di perbatasan Padang-Jambi, sejak 2000 tidak ditemukan lagi.”

 

 

Deforestasi

WWF Indonesia menyebut, Sumatera salah satu wilayah dengan laju deforestasi hutan terparah di dunia dan populasi gajah berkurang lebih cepat dibandingkan jumlah hutan.

Penyusutan habitat satwa besar ini telah memaksa mereka masuk ke kawasan berpenduduk hingga memicu konflik manusia dan gajah, yang sering berakhir kematian gajah.

Sukmareni, Koordinator Devisi Komunikasi KKI Warsi mengatakan, komitmen pemerintah untuk perlindungan lingkungan di Jambi, masih lemah. Banyak hutan alam dialihfungsikan demi kepentingan ekonomi.

Kurun tiga tahun terahir, Jambi kehilangan hampir 200.000 hektar hutan alam atau delapan kali luas lapangan bola per jam.

Berdasarkan interprestasi satelit Landsat 8 oleh unit Geographic Information System Warsi, rentang waktu 2012-2016, Jambi kehilangan tutupan hutan 189.125 hektar. Dari interpretasi 2012, hutan Jambi 1.159.559 hektar. Hingga pertengahan 2016, hutan Jambi tinggal 97.434 hektar.

Kehilangan hutan ini akibat konversi hutan alam menjadi izin konsesi perusahaan industri, pembukaan tambang, serta perambahan. Kehilangan terluas di sebelah selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Kabupaten Tebo.

Tebo merupakan habitat gajah terbesar di Jambi, salah satu di konsesi LAJ dan PT Tebo Multi Agro. Di sana masih ada beberapa kelompok gajah hidup liar di sekitaran Taman Nasional Bukit Tigapuluh. “Ada kelompok Indah, Sinta, Bella, Freda,” kata Krismanko.

BKSDA Jambi, katanya,  tak bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan gajah. Hampir semua habitat gajah di Jambi menjadi konsesi perusahaan. “Semua habitat gajah ada di kawasan perusahaan, ya kita cuma bisa berdo’a,” katanya.

Menurut dia, tanggung jawab penyelamatan gajah sudah menjadi kewenangan perusahaan.

Albert, Koordinator Lapangan Mitigasi Konflik Gajah, Frankfurt Zoological Society, mengatakan, habitat itu harga mati buat gajah. Kala habitat gajah dibuka, yang timbul adalah konflik. Di lansekap Bukit Tigapuluh, setiap tahun terjadi 100-120 kali konflik gajah dengan manyarakat dan dengan perusahaan.

“Kalau konflik, masyarakat juga yang rugi. Kalau sampai habitat gajah benar-benar habis, konflik akan sulit diselesaikan. Kita tak tahu lagi gajah itu mau dibawa ke mana.”

 

 

 

 

Kotoran gajah banyak ditemukan di konsesi ALN. Foto: Perkumpulan Hijau

Kotoran gajah banyak ditemukan di konsesi ALN. Foto: Perkumpulan Hijau

 

 

 

 

 

Derita Petani Desa Sukamulya Kala Terkena Pembangunan Bandara

Aksi warga Sukamulya, di lahan subur yang akan menjadi bandara. Foto: KNPA

Aksi warga Sukamulya, di lahan subur yang akan menjadi bandara. Foto: KNPA

 

 

Tangis dan teriakan para perempuan pecah, kala dua kali gas air mata ditembakkan polisi ke udara jelang tengah hari, Kamis, (17/11/16).

“Tolong… Allahu akbar,” teriak warga sembari mundur, mengamankan diri.

Lima jam sebelumnya, ratusan petani berkumpul di depan Balai Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Para perempuan memakai caping dan topi. Ada yang menutup sebagian wajah pakai kain. Puluhan bendera merah putih mereka bawa, diikat pad sebilah kayu.

Mereka doa bersama, sebelum turun ke ladang. Menghadang upaya pengukuran lahan proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Pukul 8.30, mereka berjalan, membentuk barisan dan memanjang. Setiba di lahan, pukul 9.30, sekitar 2.000 personel gabungan Brimob dari kepolisian, TNI AD, dan satuan polisi Pamong Praja, tiba di lahan pertanian. Mereka saling berhadapan.

Melihat aparat gabungan datang, Bambang Nurdiansyah dari Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan beberapa warga menemui Kapolres Majalengka AKBP Mada Roestanto.

Mereka minta mediasi agar tak terjadi kekerasan. Bambang coba dialog antarpihak soal persoalan lahan untuk bandara. Roestanto menolak.

“Kami hanya menjalankan tugas negara,” katanya saat itu.

Bambang menanyakan surat tugas aparat gabungan. Permintaan ditolak.  “Kami bawa 2.000 pasukan, sudah pasti ada surat tugas,” katanya kepada Bambang.

Warga minta ditemukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur, juga ditolak. Hingga pukul 11.30, negosiasi gagal. Kapolres dan Komandan Kodim, mulai memerintahkan pasukan bersiap-siap.

Duarr, duarr!” Senapan gas air mata menggema.

Seketika itu, warga coba menghadang aparat. Upaya warga direspon tembakan gas air mata, tak lagi ke udara, langsung ke warga.

Bambang melihat Sahir,  warga desa Sukamulya, terkena gas air mata di bahu. Ada Ibu-ibu terkepung aparat, masih ditembaki gas air mata. Seorang warga pingsan. Ada pula berjalan tergopong-gopoh, menjauh dari aparat sambil menangis.

Sejak pukul 12.00, tembakan gas air mata tak berhenti. Warga dievakuasi ke Balai Desa, kaum perempuan ke desa sebelah. Tembakan mulai berhenti sekitar pukul 16.00. Polisi merangsek masuk kampung. Menyisir warga yang aksi penolakan. Sambil evakuasi, suara tembakan tak kunjung henti. Warga ketakutan. Mereka menangis.

“Seandainya dialog, pasti kekerasan tidak terjadi,” kata Bambang, di Walhi Nasional,  20 November lalu.

Bambang menceritakan, ada warga ingin kembali ke rumah untuk shalat, di depan rumah ada tenda kepolisian. Dia ditangkap dan dipukuli. Ini membuat warga lain takut pulang.

Belajar mengajar pun terhambat. Guru tak mau datang ke sekolah. Kepala sekolah bahkan ikut mendukung pembangunan bandara. Ada pula rumah warga tak dijaga, pintu warung dijebol. Minuman dagangan diambil. Termasuk pintu toko milik Bambang rusak. “Ada warga melihat warung saya dirusak. Dagangan masih aman,” katanya.

Warga Desa Sukamulya mayoritas petani. Luas desa 740 hektar, terbagi 700 hektar pertanian dan 40 hektar pemukiman. Ada 1.700 keluarga, penduduk 5.500 jiwa.

Setiap hektar lahan pertanian menghasilkan delapan ton padi setiap panen. Setahun dua kali panen. Artinya, kata Bambang, jika lahan pertanian tergantikan untuk bandara, miliaran rupiah setiap kali panen hilang. Janji Presiden Joko Widodo yang tertuang di Nawacita untuk swasembada pangan, di lapangan lahan tani malah tergusur

Penolakan warga terhadap bandara Kertajati, karena selama ini warga dan Pemerintah Desa Sukamulya tak diajak bicara.

Pemerintah berdalih, mengundang masyarakat Desa Sukamulya lewat undangan pembahasan pembangunan bandara. Surat selalu datang terlambat.

Dia mencotohkan, pada Selasa, (8/11/16) , ada rapat pukul 13.00 di Gedung Sate Bandung, undangan datang pukul 10.00 di hari sama. Jarak Sukamulya ke Bandung sekitar 100 Kilometer. Etika mengundang tak ada. “Kami menduga ini direncanakan.”

Bambang dan warga Desa Sukamulya berharap, upaya pembangunan jangan pakai kekerasan dalam menyesaikan persoalan. “Ajak kami bicara hati ke hati. Kami bukan teroris, dialog akan lebih menghormati hak azasi.”

 

 

RUmah-rumah hantu yang dijadikan 'alat' bagi makelar tanah untuk menaikkan harga. Foto: KNPA

RUmah-rumah hantu yang dijadikan ‘alat’ bagi makelar tanah untuk menaikkan harga. Foto: KNPA

 

 

 

***

Rumah-rumah beratap asbes dan berdinding triplek berdiri di atas tanah untuk pembangunan bandara. Rumah-rumah itu berukuran 10x 14 meter. Baru dibangun sekitar pengukuran tanah dan ganti rugi mulai berjalan.

Warga menyebut itu rumah hantu yang didirikan tanpa penghuni. Hanya modus untuk meninggikan harga jual tanah. Pelakunya, makelar tanah diduga dilakukan oknum pejabat dari kecamatan hingga kabupaten.  Begitu kata Bambang dari hasil penulusuran di lapangan.

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pendamping warga Sukamulya, mencium indikasi korupsi pada pembebasan lahan.

Rumah dadakan itu, hasil dari sewa tanah, dibikin modal Rp1 juta untuk sewa tanah dan Rp20 juta untuk bangun rumah hantu. Lalu rumah hantu dijual kisaran Rp100 juta. Oknum makelar tanah dapat untung Rp80 juta. “Itu semua hasil manipulasi data.”

Ada lagi rumah setan. Tak ada bangunan, hanya tanah kosong. Kala pemberkasan, dilampirkan berkas desain rumah yang akan dibangun, dan tanah jadi mahal.

“Indikasi korupsi kuat, pemain diduga aparat tingkat desa hingga pemerintah kabupaten,” katanya.

Catatan KPA, setidaknya ada tiga jenis tanah ganti rugi untuk menggusur desa, yakni tanah sawah, pekarangan dan rumah atau bangunan. Harga sawah Rp125.000 permeter, pekarangan Rp1 juta permeter dan bangunan Rp2,5 juta permeter.

Oknum makelar menawarkan tanah agar harga jual tinggi. Mereka meminta bagi keuntungan. Modusnya,  mereka sebut lahan sawah berupa bangunan. Itulah, kini di Sukamulya, banyak rumah hantu.

Penetapan harga juga tertutup. Tak ada sosialisasi, yang terjadi pengukuran paksa.

Dewi menilai, cara pemerintahan Jokowi masih bermasalah dalam menyelesaikan konflik agraria, dengan kekerasan dan penistaan terhadap petani.

Proses perencanaan pembangunan bandara di Kertajati banyak manipulasi dan terindikasi korupsi. Pemerintah tak mendengarkan keberatan masyarakat. Saat ini 10 desa sudah diratakan, hanya Desa Sukamulya masih bertahan.

Penggusuran warga pada 17 November lalu atas instruksi Gubernur Jawa Barat, dikawal Polri, TNI, Satpol PP dan satgas BIJB. Tepat sehari sebelumnya, KPA melayangkan surat ke Kantor Staf Presiden (KSP), meminta mediasi antara warga dan Pemprov Jabar diambil alih KSP.

Respon lamban. Pemprov Jabar lebih dahulu bertindak represif.

“Peristiwa itu menjadikan tiga petani tersangka. Mereka dituduh melawan aparatur negara. Ini penistaan terhadap petani dan kemanusiaan,” kata Dewi.

Peristiwa Sukamulya, kata Dewi,  sebagian kecil dari banyak contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidakberpihakan negara terhadap petani. Sekaligus cermin kemunduran demokrasi.

Pengerahan aparat keamanan, intimidasi, kriminalisasi dan teror menjadi pola standar pemerintah rezim Jokowi dalam menggusur lahan warga mengatasnamakan pembangunan. Pola semacam itu juga terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede, reklamasi Jakarta, reklamasi Bali, pabrik semen di Kendeng, dan real estate di Karawang dan banyak lagi.

Data Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebutkan, selain di Desa Sukamulya, selama 2016 hingga November, terjadi tujuh konflik agraria, upaya penggusuran wilayah pertanian rakyat yang disertai tindak kekerasan dan kriminalisasi atas 8306,66 Ha lahan.

Tujuh peristiwa itu di Serdang Bedagai, Sumut; Tebo Jambi, Muaro Jambi; Lebak Banten, Sukabumi Jabar; Kendal Jateng dan teranyar di Langkat, Sumut pada 18-19 November 2016.

Dari tujuh peristiwa ini tercatat 13 orang mengalami tindak kekerasan, 11 orang ditangkap, dan delapan dikriminalisasi.

Catatan KPA, tak ada sosialisasi dan musyawarah dalam pembangunan bandara di Kertajati oleh provinsi, kabupaten dan BIJB kepada warga Sukamulya melanggar prosedur dan tahapan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dewi mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diwakili Riza Damanik dan Noer Fauzi Rachman, 19 November datang ke Sukamulya. Hari itu juga, lepas mahgrip kepolisian ditarik. Sebelumnya,  mereka membuat tenda-tenda, buat warga makin trauma.

Noer Fauzi dihubungi Mongabay mengatakan, kedatangan mereka memeriksa situasi dan kondisi pasca bentrokan antara sebagian penduduk Desa Sukamulya dengan aparat keamanan.

Dia  bilang, harus dilakukan, pertama,  pemulihan rasa nyaman dan aman penduduk yang berkumpul di aula desa dan kembali ke rumah masing-masing. Kedua, penduduk kembali bekerja, yang bertani kembali ke tanah garapan, pedagang kembali berdagang. Anak-anak kembali ke sekolah, dan guru-guru kembali mengajar.

“Kerukunan dipulihkan  antarpenduduk pro dan kontra pembebasan tanah untuk BIJB. Tak boleh saling menjelekkan, apalagi ancam mengancam,” kata Oji, panggilan akrabnya.

Dewi meminta, KSP mengambil alih proses mediasi di Sukamulya. Pelenyapan Desa sukamulya, tak mempertimbangkan dampak sosial dan ekologi. “Ganti rugi putus, padahal mayoritas penduduk Sukamulya bertani. Jika hanya ganti rugi bisa pastikan masyarakat tak bisa menjadikan tanah sebagai basis produksi.”

Sekolah, katanya, harus dipastikan bisa aktif kembali. Kepala sekolah tak boleh jadi pihak pro pembangunan BIJB. “Presiden harus ambil alih proses mediasi yang ditangani pemprov maupun bupati untuk agar berjalan berkeadilan. Paling penting Desa Sukamulya tetap ada. Tidak seperti 10 desa lain yang hilang,” ucap Dewi.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan,  penggusuran pemukiman dan wilayah pertanian rakyat di 11 desa di Majalengka menambah panjang daftar alihfungsi lahan pertanian dan wilayah kelola rakyat di Indonesia.

“Ini bertolak belakang dengan visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.  Pemerintah harusnya mencukupkan lahan bagi petani bukan malah menggusur dan mengalihfungsi. Ini tak sejalan dengan agenda reforma agraria Presiden,” katanya.

Pembangunan infrastuktur memicu bencana ekologi makin besar dan masyarakat menjadi korban. Seharusnya, kata Yaya, panggilan akrabnya,  pemulihan ekologi berjalan demi keseimbangan ekosistem.

Walhi mencatat Jawa darurat bencana, terutama Jawa Barat, paling tinggi bencana ekologi.

 

 

 

Warga desa Sukamulya, berkumpul sebelum aksi. Foto: KNPA

Warga desa Sukamulya, berkumpul sebelum aksi. Foto: KNPA

 

 

Saat ini, katanya,  harus ada moratorium terhadap semua proyek infrastruktur, hingga pemerintah punya mekanisme beradap dalam melakukan pengadaan lahan. Jika pemerintah tak memiliki model penanganan manusiawi, menghormati lingkungan dan hak asasi manusia, katanya, proyek pembangunan akan membuat kemiskinan baru bagi masyarakat.

Tiap pembangunan, katanya, pemerintah daerah harus sudah punya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Moratorium semua proyek pembangunan infrastruktur. Bikin mekanisme penyelesaian konflik yang menghormati hak asasi manusia.”

 

 

***

Duapuluh lima lembaga tergabung di Komite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, Jumat (18/11/16). Surat ini berisi protes pembangunan BIJB di Kertajati.

Dalam surat itu, KNPA meminta Presiden segera memerintahkan Kepolisian menghentikan tindakan represif, dan kriminalisasi kepada warga Desa Sukamulya. Komite juga desak penarikan aparat keamanan dari lokasi dan membebaskan warga yang ditahan.

“Juga evaluasi pembangunan perpanjangan dan perluasan landas pacu di Desa Sukamulya.”

Presiden,  harus segera memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN menghentikan pengukuran dan penggusuran. Juga usut tuntas pembebasan lahan sepihak dan sewenang-wenang.

“Mendesak kepolisian, kejaksaan dan KPK memproses hukum dan menindaklanjuti dugaan korupsi proyek BIJB,” seperti tertulis pada surat itu.

Agus Ruli Ardiyansah, Sekretaris Umum DPP SPI mengatakan, Presiden harus berhenti menggunakan cara kekerasan terhadap petani dan segera memerintahkan Kapolri menarik mundur pasukan di Desa Sukamulya. Begitu juga yang terjadi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Langkat.

Casiman, Sunadi dan Darni menjadi tersangka oleh Polda Jabar. Mereka kena Pasal 214 KUHP, dituduh melawan aparatur negara. Sejak 17 November 2016, mereka ditahan di Polda Jabar. Pada 24 November, LBH Bandung selaku pendamping berhasil menangguhkan penahanan mereka.

“Bersyukur pasti, tapi tak cukup, ketiganya masih tersangka,” kata Iwan Nurdin, dari KPA.

Direktur Sajogyo Institute, Eko Cahyono mengatakan, pemaksaan membangun bandara memperlihatkan negara lebih mengutamakan pertumbuhan dan abai keadilan sosial.

Belum lagi, lahan pertanian subur bakal tergusur. “Jika janji kedaulatan pangan salah satu tujuan Nawacita, mendahulukan pembangunan bandara pengingkaran atas Nawacita.”

Untuk itu, katanya,  pemerintah perlu koreksi ulang seluruh kebijakan infrastruktur dan pembangunan yang mengingkari janji Nawacita.

“Ini negara agraris, seringkali ingkar agraria.”

Haris Azhar, Koordinator KontraS, mengatakan, perusahaan terlibat pembangunan BIJB harus diaudit. Saat ini, BIJB sebagai pelaksana proyek merupakan BUMD Pemprov Jabar.

Presiden, katanya, harus segera perintahkan Polri mengamankan masyarakat dari ancaman kejahatan pembangunan seperti pengukuran liar BPN. “Usut dan tangkap makelar-makelar tanah di Majalengka yang menipu atau mark-up harga tanah.”

Dari website Pemprov Jabar, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyayangkan insiden di Kertajati Majalengka beberapa waktu lalu.

Dia menyerahkan kepada aparat berwenang untuk penyelesaian masalah insiden itu.

Mengenai musyawarah harga pembebasan lahan, kata Aher, mengklaim sudah berkali-kali. Dia tak mengerti mengapa harus ada unjuk rasa lagi. “Musyawarah sebelumnya sudah berkali-kali,  sudah menemukan kesepakatan dan lain-lain. Kenapa masih ada unjuk rasa?”

Dia janji, akan terus dialog agar tak ada lagi kesalahpahaman.

Pembebasan lahan, katanya, akan lanjut terutama untuk perpanjangan landasan. Landasan harus selesai pembebasan tahun ini, karena 2017 harus selesai pembangunan.

“Kalau sekarang tak selesai, khawatir tak akan ada pembangunan hingga target bisa molor 2017 akhir,” katanya.

 

 

 

 

 

Orangutan-orangutan Ini Belajar Hidup di Batu Mbelin

Orangutan SUmatera ini dilatih agar bisa kembali ke alam. Foto: Ayat S Karokaro

Orangutan SUmatera ini dilatih agar bisa kembali ke alam. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Pagi di pertengahan November 2016, udara sejuk menyelimuti sebuah desa bernama Batu Mbelin, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari kejauhan sayup terdengar suara orangutan Sumatera, bersahutan.

Sanda gurau relawan tim Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP), terdengar riuh memecah suasana pagi di pinggiran hutan Sibolangit. Mereka tengah merawat orangutan di Stasiun Karantina Orangutan Batu Mbelin, Sibolangit.

Ian Singleton, Direktur SOCP, terlihat melatih anak-anak orangutan Sumatera bisa mencari makan sendiri agar mampu bertahan kala lepas liar.

Dokter hewan senior SOCP, Yenny Saraswati tampak bersama tim medis, tengah memeriksa kesehatan orangutan Sumatera dalam kandang.

Area SOCP dibangun semirip mungkin seperti di alam. Pohon tumbuh hijau berjejeran di sepanjang area, dengan kicauan burung. SOCP memberikan batas kepada siapa saja yang datang, agar tak terlalu dekat ke kandang agar satwa tak stres.

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), berkala datang ke karantina, ini, untuk melihat kondisi satwa-satwa titipan.

Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut, terlihat berada di karantina. Dia turut melatih orangutan di sana.

Uli, sapaan akrab Hotmauli, tengah melatih anak-anak orangutan bisa mengambil makanan di tempat tertentu, mulai yang mudah terjangkau, sulit hingga sangat sulit. Hal ini perlu dilakukan agar saat dilepas, mereka bisa mencari makan sendiri dan mampu bersaing dengan satwa lain.

Sejak 2001, kata Singleton,  mereka menerima 350 lebih orangutan dan banyak dilepasliarkan ke alam. Hampir semua, sitaan dari masyarakat. Saat ini,  ada sekitar 25-30 orangutan per tahun dititipkan di SOCP. Orangutan jantan dan betina mati dibunuh perkiraan sampai 100 per tahun.

Sebagian besar satwa ini mati dibunuh. Ada juga diambil hidup, bukan karena orang berburu masuk kawasan hutan, kebanyakan karena pembukaan lahan perkebunan sawit, illegal logging dan kejahatan kehutanan lain yang merusak habitat mereka.

 

 

 

Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut, terlihat berada di karantina. Dia turut melatih orangutan di sana. Foto: Ayat S Karokaro

Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut, terlihat berada di karantina. Dia turut melatih orangutan di sana. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Saat ada pembukaan lahan menjadi perkebunan sawit, hutan hilang, orangutan kemungkinan mati. Sebagian ke rumah penduduk, menjadi peliharaan atau bisa diselamatkan lembaga konservasi.

“Kalau dibilang kasihan orangutan disini, itu sebaliknya. Mereka beruntung bisa bertahan hidup, mereka diselamatkan saat penghancuran habitat untuk pembukaan lahan.”

Dia bilang, lokasi paling banyak orangutan berhasil dievakuasi di Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Aceh Tenggara.

Di Aceh Tenggara, katanya, paling banyak karena penghancuran habitat oleh pembukaan lahan dan illegal logging, dalam hutan lindung.

Hasil survei SOCP, orangutan Sumatera hidup tak lebih 14.000. Jika ada yang bilang, cukup banyak, kata Singleton, jelas pandangan salah. Kala membandingkan, 14.000 orangutan Sumatera duduk di kursi stasiun bola Barcelona di Spanyol, memiliki kursi 100.000, seluruh orangutan Sumatera di muka bumi bisa duduk disitu. “Begitu sedikitnya jumlah mereka yang masih hidup.”

Sebelum 2010,  penegakan hukum terhadap pemburu orangutan jarang. Mulai 2010, ada dua kasus perdagangan orangutan vonis penjara walau hukuman tergolong rendah.

Pada 2015-2016, ada enam perkara perdagangan orangutan di pengadilan Sumut dan Aceh, dengan penjara hingga tiga tahun lebih, dan denda lumayan tinggi.

“Harus ada kerjasama dengan kepolisian dan penegak hukum lain, termasuk bea dan cukai serta karatina hewan baik pelabuhan maupun di bandara,” kata Uli.

Menurut dia, sejak 2001, setidaknya ada 270 orangutan Sumatera lepas ke alam, 180 rilis di hutan Jambi, dan 80 hutan Jantho, Aceh Besar. Hingga 25 November 2016, ada 50 orangutan Sumatera di Karantina SOCP Batu Mbelin. Ada tujuh sakit, selebihnya bisa dilepas ke alam.

 

 

 

Anak orangutan yang berhasil diselamatkan ini diajarkan bagaimana hidup di alam agar setelah lepas liar bisa bertahan. Foto: Ayat S Karokaro

Anak orangutan yang berhasil diselamatkan ini diajarkan bagaimana hidup di alam agar setelah lepas liar bisa bertahan. Foto: Ayat S Karokaro

Pengembangan Listrik Tenaga Surya Masih Terkendala, Mengapa?

Gardu instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan solar panel di Pulau Matutuang Kec. P. Maroro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara sebagai penyedia listrik kepada masyarakat di pulau itu. oto : Agustinus Wijayanto

Gardu instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan solar panel di Pulau Matutuang Kec. P. Maroro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara sebagai penyedia listrik kepada masyarakat di pulau itu. oto : Agustinus Wijayanto

 

 

Proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt, sekitar 25% bersumber energi terbarukan, antara lain menargetkan 6.400 MW untuk energi surya fotovoltaik (PV). Bagaimana kondisi energi panel surya ini di Indonesia?

“(Untuk pembangkit energi terbarukan) ada beberapa sudah tender. Target minimal 5.000 MW tercapai pada 2019,” kata Direktur Konversi Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Maritje Hutapea.

Menurut dia, penting bagi pemerintah menggenjot penggunaan energi baru dan terbarukan, salah satu memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030.

“Penting untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi serta meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri,” katanya.

Meskipun begitu, dia menyadari industri fotovoltaik dalam negeri belum berkembang baik walau potensi alam sangat besar. Potensi energi matahari di Indonesia berkisar 4,8 kWh per meter persegi hari.

“Animo masyarakat untuk industri fotovoltaik sangat besar, namun industri dalam negeri belum berkembang. Potensi bahan baku kita besar. Indonesia kaya pegunungan yang kaya batu silika,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian,  Syarif Hidayat.

Selama ini,  kendala terbesar dalam pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)— sebagian besar dibangun di Indonesia bagian timur— dari segi pemeliharaan. “Pembangkit ini critical point-nya pada baterai. Banyak PLTS setelah dibangun dan dipakai baterai rusak. Bagaimana ini bisa dikelola dengan baik,” katanya.

Syarif juga menyoroti industri komponen pembangkit ini belum berkembang hingga masih impor.

Kondisi ini dibenarkan Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) BPPT, Andhika Prastawa. Dia bilang, industri fotovoltaik Indonesia masih rendah.

Menurut studi kelayakan BPPT 2012, Indonesia sangat layak bangun industri panel surya karena sinar matahari stabil dan kaya daerah pegunungan sumber pasir silika sebagai bahan dasar lempengan untuk pembangkit ini.

“Kita punya bahan dasar, bahan baku masih impor. Pasir silika, bahan utama industri ini, sayangnya masih diperdagangkan mentah,” katanya dalam Konsorsium Kemandirian Industri Fotovoltaik Nasional,  akhir pekan lalu di Jakarta.

Padahal, pasir silika biasa laku US$30 perton jika diolah menjadi solar sel bisa US$60 perkilogram.

Teknologi ini, katanya,  sudah diterapkan sejak 80-an dengan kapasitas instalasi, tahun 2015, sebesar 77 MWp dengan instalasi terbesar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar IPP 5MWp.

Industri ini, katanya, juga akan membuka lapangan pekerjaan, 35 kesempatan kerja per satu MW. “Dengan kata lain kalau program pemerintah ini (35.000 MW ) akan buka 35.000 kesempatan kerja,” katanya.

 

 

Sisi lain, katanya, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil. “Konsekuensi logis, harus ada riset nasional pengembangan dan dana pendidikan yang cukup untuk industri ini. Kadang kita lupa kita industri tapi tak tenaga ahli dan teknis. Kemenristek Dikti perlu siapkan ini.”

Sistem pembangkit listrik tenaga surya, katanya, ada dua, yakni on grid (terhubung jala pakai modul surya dan inverter) dan off  grid (tak terhubung jala).

Saat ini,  baru ada 11 produsen modul fotovoltaik di Indonesia. Investasi swasta dalam industri fotovoltaik terbilang sepi, dugaan Andhika karena kebimbangan belum ada ‘pasar’ pasti.

“Ini bak ayam dan telur. Produsen dulu atau pasar dulu? Tak salah juga kalau pemerintah mendorong karena jika swasta belum mau dirikan pabrik, pemerintah siapkan dulu.Pemerintah berkewajiban menciptakan pasar,” katanya.

 

 

Penyerahan seperangkat panel surya kepada SMKN III Merauke. Sekolah ini sekalian menjadi bengkel panel surya, kala ada warga membutuhkan. Foto: Agapitus Batbual

Penyerahan seperangkat panel surya kepada SMKN III Merauke. Sekolah ini sekalian menjadi bengkel panel surya, kala ada warga membutuhkan. Foto: Agapitus Batbual

 

 

 

 

Belum tersentuh listrik

Saat ini,  dari 82.190 desa di Indonesia ada 2519 desa belum teraliri listrik. Sebanyak 2.111 di Papua dan 262 di Papua Barat. Salah satu upaya percepatan melistriki desa belum berlistrik ini tentu dengan mengutamakan energi terbarukan seperti PLTS.

Ada masalah lain menjadi kekhawatiran dalam industri panel surya ini adalah harga beli listrik PLN. Sebenarnya, pemerintah telah mengatur, soal mekanisme penawaran, proses penetapan pengembangan PLTS fotovoltaik dan penetapan harga beli oleh PLN. Namun, kata Maritje, implementasi peraturan menteri ini terkendala karena sistem online belum ada.

Kalau ada sistem online, diatur penetapan pengembang pembangkit fotovoltaik, mulai pendaftaran hingga lelang proyek.

”Kami sudah jadwalkan dua kali peluncuran sistem online ini, selalu gagal karena bertepatan pergantian menteri,” katanya.

Kendala lain, terkait revisi Permen Perindustrian tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) belum terbit. “Hari ini juga saya tagih ke Kemenperin, mana revisinya?” tanya Maritje.

Masalah lain jadi sandungan implementasi permen ini terkait subsidi pengembang yang ditolak Badan Anggaran DPR. “Ini sedang dicarikan insentif. Sudah banyak pengembang PLTS berminat bangun PLTS di Indonesia, tapi ya itu kendalanya.”

I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronikan Kementerian Perindustrian mengatakan, dalam roadmap pengembangan industri panel surya, target TKDN hingga 2018 sebesar 40%, 76% tahun 2020, 85% pada 2022 dan 90% di 2025.

“Besaran komponen dalam negeri harus dipakai PLTS bukan sekadar menang-menangan tender. Untuk mendorong industri dan kemandirian dalam negeri,” katanya.

Industri komponen ini, lanjut Suryawirawan, harus dengan standar produksi ketat.

Menurut dia, ada lima investasi industri PLTS fotovoltaik kristalin yakni industri solar module, solar cell, wafer, solar grade silicon dan metalurgical grade silicon.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (APAMSI) Nick Nurrachman menyambut positif roadmap Kemenperin.

“Sampai kita punya kemandirian, tetap akan ada impor karena kebutuhan sangat tinggi tetapi minimal ada suplai dalam negeri 50%,” katanya.

 

 

 

 

Tambang Emas Ilegal Menggila, Warga Solok Minta Aparat Bertindak Tegas

Alat berat yang mengeruk bumi untuk mendapatkan emas di Solok. Foto: Vinolia

Alat berat yang mengeruk bumi untuk mendapatkan emas di Solok. Foto: Vinolia

 

 

 

Puluhan warga dari Kabupaten Solok Nagari Sariak dan Nagari Sungai Abu unjuk rasa di Polda Sumatera Barat,  Jumat (25/11/16). Aksi ini buntut kekecewaan masyarakat atas kelambanan penanganan tambang emas ilegal yang dilaporkan sejak 2015.

Koordinator lapangan, Hendra Sulfa, dalam orasi mendesak,  Kapolda Sumbar beserta jajaran mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku (penyandang modal) penambang ilegal di Nagari Sungai Abu dan Sariak.

“Kita meminta Kapolda Sumbar memberantas habis tambang liar dan menindak tegas oknum pem-backing dari aparat keamanan melindungi praktik ilegal itu,” katanya.

Bahkan praktik liar ini sudah menjalar ke hutan lindung dan diduga ada oknum polisi mengambil keuntungan.

Dalam tuntutan, masyarakat mendesak Kapolda Sumbar mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam penambangan ilegal di Sungai Abu dan Sariak. “Kita akan mendukung upaya kepolisian dalam menegakkan hukum.”

Penolakan masyarakat terhadap tambang emas ilegal di sana bukan tanpa sebab. Sejak ada puluhan alat berat membuat lingkungan sekitar rusak. Sejak para pemodal memonopoli area, tambang rakyat menjadi terhenti.

“Jalan kami rusak, air sungai keruh dan tambang rakyatpun mati,” kata Hendra.

Selain berorasi, masyarakat juga menyerahkan bukti foto-foto tambang ilegal yang dilengkapi titik koordinat.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumbar AKBP Dodi Rahmawan berjanji menindaklanjuti laporan masyarakat dan menyelidiki apakah benar anggota Polres Aro Solok tak menjalankan tugas dengan benar.

Dodi juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan menyerahkan laporan terkait tambang emas ilegal dan membuat laporan kembali ke SPKT Polda Sumbar.

“Jika ada laporan, kami akan proses. Setelah laporan masuk, kita akan proses dan menangkap pelaku yang dilaporkan,” katanya.

Usai menyampaikan aspirasi, warga langsung membuat laporan ke SPKT Polda Sumbar dengan laporan polisi nomor: LP/386-A/ XI/2016/Spkt SBR.

 

 

 

LBH Padang, Aulia Rizal menyerahkan berkas laporan hasil investigasi kepada Wakil Dir eskrimsus Polda Sumbar Dodi Rahmawan. Foto: Vinolia

LBH Padang, Aulia Rizal menyerahkan berkas laporan hasil investigasi kepada Wakil Dir eskrimsus Polda Sumbar Dodi Rahmawan. Foto: Vinolia

 

 

 

 Sudah lapor kekali-kali

Tambang ilegal di dua nagari ini telah menimbulkan keresahan masyarakat. Dari hasil investigasi LBH Padang bersama masyarakat diketahui aktivitas ilegal di dua nagari itu berupa penebangan kayu liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining) makin marak. Ia meluas sejak dua tahun belakangan. Bahkan, sebagian besar tambang telah menjarah hutan lindung.

Menyadari ancaman ini, selama 2015, sejumlah warga Sungai Abu telah membuat pelaporan. Pada Oktober 2015, warga melaporkan itu ke Polres Aro Suka, Solok. Saat itu Kapolres berjanji akan menarik alat berat. Bukan berkurang atau diberantas, malah ilegal makin masif. Masyarakat melanjutkan pelaporan ke Polda Sumbar pada November 2015.

“Saat mendatangi Polda Sumbar, kami diterima AKP Purwanto, saat itu dia mengatakan akan mengkoordinasikan dengan atasan,” kata Aulia Rizal,  penanggung jawab kasus dari LBH Padang.

Karena kasus masih belum ada respon, didampingi LBH Padang, pada Desember 2015, warga kembali melaporkan ke SPKT dan Ditreskrimsus Polda Sumbar. Saat itu Polda menolak memberikan surat tanda terima laporan dengan alasan harus turun ke lapangan dulu, menemukan bukti.

Memasuki akhir 2016 , Polda Sumbar sama sekali belum menunjukkan keseriusan menindak pelaku atau penyandang modal tambang ilegal dan penebang kayu liar ini (bahkan terkesan pembiaran).

Alat berat (ekskavator) yang beroperasi makin leluasa dan meningkat. Sedikitnya ada empat ekskavator beroperasi dengan lokasi di Sungai Batarun dan Sungai Gumanti, Kenagarian Sungai Abu.   Kondisi ini, berdampak buruk pada warga dan lingkungan.

 

 

 

 

Indonesia Pecahkan Rekor Dunia Tanam Pohon Serentak, Seperti Apa?

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan ketua Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau Yohannes C. Walean meninjau pohon yang telah ditanam secara serentak pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2016. Foto: Humas KLHK

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan ketua Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau Yohannes C. Walean meninjau pohon yang telah ditanam secara serentak pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2016. Foto: Humas KLHK

 

 

 

Senin pagi (28/11/16), ribuan warga berkumpul di lahan seluas 23 hektar di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Para petani, pelajar berseragam sekolah, muda, tua, semua bercampur. Mereka bersiap tanam pohon.

Ada bibit jati dan kaliandra di samping mereka. Terik matahari tak menyurutkan semangat. Presiden Joko Widodo juga hadir. Dia  menekan tombol sirine tanda mulai penanaman. Semua orang langsung bergerak, memasukkan bibit kaliandra dan jati dalam lubang-lubang yang disiapkan.

Kegiatan puncak Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2016 itu sengaja dirancang memecahkan rekor dunia (Guinness World Record). Sekitar 5.500 orang itu menanam pohon 238.000 batang dalam waktu 60 menit serentak di satu tempat. Ia terdiri 200.000 kaliandra dan 38.000 jati.

Gawe ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah, Perhutani, serta Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh).

“Harus kita ingat, urusan pelestarian hutan dan alam bukanlah masalah kecil. Ini menyangkut masa depan cucu dan cicit kita. Menanam pohon berarti kita sedang menanam doa dan harapan. Kerja kita semua untuk keberlanjutan hidup generasi akan datang,” kata Presiden.

Dia bilang, jika alam tak terjaga bencana seperti banjir dan longsor akan terus mengintai. Dia mencontohkan, bencana banjir di Bandung dan Garut terjadi lantaran hulu seperti Gunung Papandayan dan Cikurai banyak beralihfungsi menjadi lahan pertanian, pemukiman, industri, dan tambang.

“Saya senang sekali dengan model penanaman dan pemeliharaan pohon hari ini. Dilakukan koperasi Koprabuh. Menanam, memperbaiki lingkungan, sekaligus memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat. Inilah model yang kita cari. Jangan sampai kita sering berbicara menanam jutaan atau miliaran. Tak usahlah ngomong tinggi-tinggi. Ini Kalau 238.000 dipelihara dan hidup semua, itulah yang kita inginkan,” katanya.

Dia berkomitmen, terus mengembangkan model-model perhutanan social baik dikelola perseorangan, maupun koperasi. “Jangan kembali memberikan konsesi-konsesi besar kepada korporasi. Kalau memberikan manfaat kepada rakyat silakan, kalau tidak, geser pemberian itu kepada koperasi,” katanya.

Jokowi mengatakan, akan terus memantau perkembangan model penanaman dan pemeliharaan pohon seperti di Tuban ini. Dia berharap, bisa berjalan baik hingga jadi contoh bagi daerah lain.

“Saya ingin kita mengkorporasikan petani dan nelayan, juga koperasi. Tanpa membuat model-model seperti itu sulit yang kecil-kecil akan berkembang,” ujar Jokowi.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, momentum pemecahan rekor dunia penanaman pohon serentak ini, dapat memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim.

Capaian rekor dunia ini, katanya, sebagai bukti langkah-langkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim global dan mengatasi kerusakan lingkungan.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam konsultasi dan rapat kabinet terbatas, upaya penghijauan, penanaman pohon harus jelas apa yang akan diperoleh rakyat. Memanam pohon harus juga memberikan sesuatu kepada rakyat. Tidak semata-mata menjaga liungkungan juga mendapatkan kesejahteraan.”

 

 

Presiden Joko Widodo memimpin langsung penanaman pohon sejumlah 238.000 batang dalam waktu 60 menit pada satu lokasi secara serentak pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2016 yang dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Foto: Humas KLHK

Presiden Joko Widodo memimpin langsung penanaman pohon  238.000 batang dalam waktu 60 menit pada satu lokasi secara serentak pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2016 yang dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Foto: Humas KLHK

 

 

 

Libatkan petani untuk tanam dan pelihara

Menurut dia, Koprabuh memiliki rencana penanaman ini melalui mekanisme adopsi dengan rotasi selama delapan tahun, melibatkan petani dalam menanam dan memelihara pohon.

“Nanti harus ditanam kembali dengan kelipatan tiga batang, satu batang di bekas tebangan, dua di lokasi lain. Ini mengandung arti percepatan penanaman untuk kepentingan lingkungan, juga memberikan peluang pengembangan ekonomi masyarakat,” katanya.

Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK berharap bisa membangkitkan semangat membangun hutan rakyat. Hal inilah alasan pemilihan lokasi peringatan HMPI tahun ini.  Kalau tahun-tahun sebelumnya, di hutan negara, kini di lahan warga.

“Status kawasan punya masyarakat, masyarakat kerjasama dengan Koprabuh. Nanti koperasi akan memelihara dan perawatan. Tak hanya penanaman. Pemerintah memberikan fasiliatasi, aturan, petunjuk kepada koperasi bagaimana cara memupuk, pemberantasan hama penyakit dan lain-lain,” katanya.

Di kawasan ini, katanya, biasa warga tanam jagung dan lain-lain tetapi sudah lama tak ditanami.

“Harapan kami tak hanya seremonial belaka. Ini juga membantu program perbaikan lahan kritis,” katanya.

Lahan kritis di Indonesia kini ada 24,3 juta hektar. Angka ini diklaim sudah menurun. Pada 2005 ada 30 juta hektar lahan kritis, turun jadi 27 juta hektar pada 2010, hingga 24,3 juta hektar 2014. Dalam RPJMN 2015-2019,  pemerintah menargetkan perbaikan lahan kritis 5,5 juta hektar dengan alokasi 1,25 juta hektar per tahun.

Gubernur Jawa Timur, Sukarwo merasa terhormat karena menjadi tempat penyelenggaraan puncak menanam pohon.

Hutan negara di Jatim seluas 1.361.146 hektar atau 28,38% dari luas daratan, luas hutan rakyat 743.933 hektar atau 15,51%. Jadi, tutupan hutan negara dan hutan rakyat 43,89% dari luas Jatim.

Berdasarkan review lima tahunan oleh Balai Pengolaan DAS Brantas, lahan kritis di Jatim turun cukup signifikan. Tahun 2004 seluas 823.000 hektar, pada 2009 menjadi 598.000 hektar, tahun 2013 jadi 256.000 hektar.

Sukarwo bilang, sumber mata air bertambah, dari 2012 ada 3.872 lokasi, Juli 2016 menjadi 4.389 lokasi, bertambah 517. “Ini luar baisa.”

Menurut dia, penanaman serentak ini berdampak positif terhadap pemenuhan bahan baku industri dari kayu rakyat.  Dari 942 industri penggunaan kayu bulat di Jatim, 906 industri atau 98,18% bahan baku dari hutan rakyat yang rata-rata produksi kayu 2.708.538 meter kubik selama tiga tahun ini.

Saat bersamaan, Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan sertifikat adopsi pohon. Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota pemenang lomba penanaman dan pemeliharaan pohon 2015. Untuk tingkat provinsi kepada Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Utara. Untuk kabupaten kepada Cilacap, Kuningan, dan Lampung Timur dan tingkat kota yaitu Cimahi, Metro Lampung, dan Balikpapan.

 

 

 

 

 

Setelah Lisensi Kayu Legal ke Uni Eropa Mulai Efektif, Begini Kata Para Menteri

Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Kementerian Luar Negeri A.M. Fachir, usai pemecahan kendi. Ini sebagai tanda dua kontainer pengapalan kayu berlisensi FLEGT untuk dikirim ke Uni Eropa melalui Pelabuhan Tanjung Priok, di halaman Manggala Wanabhakti (24/11/16). Foto: Lusia Arumingtyas

Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Kementerian Luar Negeri A.M. Fachir, usai pemecahan kendi. Ini sebagai tanda dua kontainer pengapalan kayu berlisensi FLEGT untuk dikirim ke Uni Eropa melalui Pelabuhan Tanjung Priok, di halaman Manggala Wanabhakti (24/11/16). Foto: Lusia Arumingtyas

 

Pemberlakuan efektif Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) sejak 15 November 2016 memberikan harapan perbaikan ekspor usaha perkayuan Indonesia terutama ke pasar Uni Eropa. Sekitar 800-an lisensi sudah keluar kepada 100 perusahaan.

”Sertifikat FLEGT Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia untuk menembus pasar baru,” kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian saat Perayaan Nasional Peluncuran Lisensi FLEGT, akhir pekan lalu.

Pada acara ini juga hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Duta Besar Komisi Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerand, dan pelaku usaha industri kayu maupun lembaga sertifikasi.

Wajah Indonesia dalam industri kehutanan, katanya, pernah mendapat stigma negatif. Marak illegal logging merusak sumber daya hutan menyebabkan produk kayu Indonesia mengalami hambatan.

Mengembalikan nama baik, katanya, mudah. ”Sertifikasi legalitas ini bisa menjadi instrument atau sistem untuk menembus pasar ekspor.”

 

 

 

Salah satu produk kayu, berbentuk ayunan, berlisensi FLEGT siap ekspor. Foto: Lusia Arumingtyas

Salah satu produk kayu, berbentuk ayunan, berlisensi FLEGT
siap ekspor. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

Siti Nurbaya, mengatakan, komitmen ini—pendekatan lacak rantai pasok– sebagai penerapan prinsip legalitas dan kelestarian dalam memberantas pembalakan liar.

”Kita menghilangkan stigma ilegal menjadi legal cukup penting dalam peningkatan daya saing,” katanya.

Pemerintah optimistis, industri kayu meningkat seiring pemberlakuan skema ini. Eksportir, katanya, tak perlu melalui tahap uji tuntas (due diligent) pada 24 negara Uni Eropa.

“Ini salah satu intensif akses pasar dalam peningkatan ekspor yang sempat melambat di tengah perekonomian tak stabil,” katanya.

Dari 15 November sampai Kamis (23/11/16), Indonesia telah menerbitkan 845 lisensi FLEGT dari 100 perusahaan akan ekspor produk kayu ke Uni Eropa dengan nilai US$24,96 juta.

Pengiriman ekspor kepada 24 negara Uni Eropa dengan produk panel, furnitur, woodworking, kerajinan, chips, kertas dan pekakas.

Produk panel memiliki permintaan cukup tinggi dan memberikan kontribusi US$11,92 juta dan furniture US$7,2 juta.

Ida Bagus Prathama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK mengklaim, pengajuan izin sertifikat oleh pengusaha terus meningkat. ”Kalau berlanjut hingga akhir tahun, kami bisa menerbitkan ribuan sertifikat,” katanya.

Dia optimistis, ekspor 2016 akan mencapai US$10 miliar. Periode Januari-Agustus 2016, ekspor ke Uni Eropa US$708,38 juta, sepanjang 2015 hanya US$882,23 juta.

Selanjutnya, pemerintah mendorong kerja sama dengan Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Kanada untuk sertifikasi legal ini. ”EU ini penting, karena China banya impor barang setengah jadi dari Indonesia dan ekspor ke EU. Kerjasama dengan EU ini mendorong ia (Tiongkok) menggunakan (sertifikasi) legal.”

Panggah Susanto Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian mengatakan, penerapan aturan ini harus konsisten. Stigma positif green industry, katanya, menjadi daya dukung dalam peningkatan ekspor lebih tinggi. Ia tak hanya berlaku untuk hasil hutan, juga perkebunan seperti sawit. ”Menambah nilai produk-produk disesuaikan pengembangan berkelanjutan.”

 

 

Menteri Perekonomian, Darmin Nasution menyerahkan secara simbolis Piagam Penghargaan Lisensi FLEGT kepada 10 eksportir dan telah telah pengapalan produk ke EU. Mereka mewakili dari 100 eksportir terdaftar. Foto: Lusia Arumintyas

Menteri Perekonomian, Darmin Nasution menyerahkan secara simbolis Piagam Penghargaan Lisensi FLEGT kepada 10 eksportir dan telah telah pengapalan produk ke EU. Mereka mewakili dari 100 eksportir terdaftar. Foto: Lusia Arumintyas

 

 

 

 

Petani Muda Bandung Ini Bertekad Lepaskan Warga dari Jerat Tengkulak

Rici Solihin, di kebun paprikanya. Foto: dokumen Rici Solihin

Rici Solihin, di kebun paprikanya. Foto: dokumen Rici Solihin

 

Rici Solihin, begitu nama pemuda 26 tahun ini. Di usia masih sangat muda, lulusan Manajemen Bisnis Universitas Padjajaran ini sudah didaulat sebagai Duta Petani Muda pada acara yang diselenggarakan Oxfam Indonesia.

Lewat perusahaan, Paprici Segar Barokah, dia aktif memberdayakan petani paprika di Desa Pasir Langu, Bandung Barat, Jawa Barat. Dia juga berjuang melepaskan ketergantungan para petani dari jerat tengkulak.

Awalnya, Rici, bukan petani, tetapi pedagang. Seiring waktu, dia melihat ada kelangkaan barang. Banyak petani menjual hasil ke tengkulak. Melihat kondisi itu, dia berpikir, petani bekerja keras tetapi jual ke tengkulak dengan harga lebih murah dari pasaran.  “Saya memutuskan mencoba pertanian sendiri pertanian paprika dan mencoba memeberdayakan petani sekitar,” katanya, dua pekan lalu di Jakarta.

Anak bungsu empat bersaudara ini bisa membuktikan. Dengan bertani paprika ternyata menguntungkan. Jika ditekuni dengan konsisten dan serius, keuntungan cukup besar. Hal ini, katanya, bertolak belakang dengan anggapan banyak orang, bahwa petani tak bisa membawa kesejahteraan.

Meski begitu, perjuangan Rici jelas tak mudah. Dia banyak hadapi kendala seperti ancaman hama, gagal panen, sampai harga jual murah.

Pernah, ketika mulai bertani paprika, harga jual anjlok, di pasaran Rp5.000 per kilogram. Meskipun begitu, tak lantas menyurutkan semangat Rici. Dengan kesabaran dan fokus, perlahan tetapi pasti usaha tani dia tumbuh pesat. Kini,  harga jual paprika miliknya Rp20.000-Rp50.000 per kilogram.

Dia terus berusaha memperbaiki kualitas dan meningkatkan pengolahan produk. “Jika saat berdagang saya hanya mendapatkan profit maksimal 20%, dengan bertani profit bisa lebih 40%,” katanya.

Rici mulai bertani pada 2012, menjelang kelulusan kuliah. Memanfaatkan lahan milik orangtua seluas 500 meter persegi, dia mulai membangun green house berkapasitas 3.000 tanaman dengan biaya sekitar Rp50 juta.

Seriring berjalan waktu, pertanian paprika Rici makin berkembang. Dari luas lahan hanya 500 meter persegi, menjadi 3.000 meter persegi. Lahan tambahan dia beli pakai keuntungan paprika.

Alhamdulillah, orangtua mendukung penuh. Awalnya sempat khawatir. Dengan bukti dan tunjukkan konsisten saya, orangtua mendukung.”

Dalam sebulan, kebun paprika dia bisa menghasilkan satu ton. Omzet sekitar Rp20 juta per bulan. Jika digabung dengan paprika kebun petani binaan, omzet sampai Rp50 juta per bulan. Distribusi paprika, katanya, dikirim ke Bandung dan Jakarta, juga beberapa wilayah lain seperti Kepulauan Riau, Batam, Jambi, Pontianak, dan lain-lain. Bahkan pada 2012-2013, dia pernah mengekspor paprika ke Singapura.

“Sekarang saya lebih enjoy jadi petani dan berbagi pengalaman bisnis pertanian dengan menjadi dosen luar biasa di beberapa universitas mengenai wirausaha dan pertanian,” katanya.

Rici bilang, memang produk paprikanya belum sepenuhnya organik. Metode penanaman hidroponik masih memerlukan pupuk kimia tetapi residu rendah dan memenuhi standar. “Ke depan kita berusaha menggeser ke organik.”

Dia juga berpikir ingin meningkatkan nilai tambah prduk pertanian warga, misal dengan mengelola seperti keripik paprika, minuman atau lain-lain.

Selepas menamatkan starta satu, dia memperoleh beasiswa S2 mengambil konsentrasi manajemen rantai pasok di universitas sama. Pilihan studi ini demi melancarkan bisnis pertanian dia.

Menurut dia, mengelola bisnis pertanian yang baik, perlu memahami bagaimana mengatur pasokan dan permintaan produk. Tahun lalu, gelar master dia peroleh.

 

 

Rici Solihin dan finalis petani muda yang lain. Foto: dokumen Rici Solihin

Rici Solihin dan finalis petani muda yang lain. Foto: dokumen Rici Solihin

 

 

Rici aktif mengajak kalangan muda terjun ke dunia pertanian. Anak-anak muda Indonesia, katanya,  sedikit yang berminat jadi petani. Mereka tak tahu bagaimana cara memulai. Diapun sering mensosialisasikan keuntungan petani kepada anak-anak muda.

Dia juga sering mengundang para pelajar TK dan SD berkunjung ke kebunnya. Dia rutin open house di kebun paprika. Dia mengenalkan bagaimana bercocok tanam yang baik, pemeliharaan sekaligus menginspirasi anak-anak untuk mau menjadi petani.

 

 

Memutus rantai tengkulak

Petani, katanya, kala tahu cara mengakses pasar, cara menjual, mengelola kualitas, ditambah manajemen pertanian baik, pasti mendapatkan keuntungan berlebih hingga bisa terlepas dari tengkulak.

Dia melihat,  dalam satu rantai pasokan pertanian di sana ada enam sampai tujuh perantara. Pantaslah, petani hanya mendapatkan untung maksimal 30%, 70% dinikmati tengkulak. “Jika kita bisa mempersingkat rantai pasokan menjadi tiga atau dua, itu bisa meningkatkan pendapatan petani. Keuntungan petani bisa naik lebih 40%,” katanya.

Memutus rantai ini yang Rici lakukan dengan menyasar strategi bisnis lebih relevan dengan menyasar penjualan produk paprika ke restoran, supermarket, dan hotel. Dia juga membentuk kelompok tani Segar Barokah. Hingga kini, ada 10 petani dan 40 buruh tani tergabung dalam kelompok tani binaan Rici.

Dia juga mengumpulkan hasil tani beberapa daerah lain, misal tomat dari Garut, kentang dari Pangalengan, atau cabai dari Tasikmalaya. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan menjual ke tengkulak.

“Kita juga tak ingin mematikan bisnis tengkulak. Caranya, menyediakan market segmentasi berbeda dengan mereka. Contoh, jika market tengkulak biasa menjual ke pasar induk yang grade tak terlalu tinggi. Kita menyasar pasar menengah ke atas, hanya menerima panen kualitas premium,” katanya.

Rici berharap, dengan menjadi duta petani muda, bisa membentuk komunitas mewadahi kalangan anak muda lebih tertarik menggeluti pertanian. Dia melihat petani muda cukup banyak dengan melihat pendaftar penganugerahan duta petani muda ada sekitar 514 orang.

 

 

 

Petani muda

Guna membangkitkan petani-petani muda, Oxfam Indonesia bekerjasama dengan AgriProFocus Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Kuncup Padang Ilalang (KAIL) menyelenggarakan pemilihan Duta Petani Muda 2016.

Ada 10 finalis terpilih dari 514 pendaftar. Mereka ini Ahmad Tarmizi, petani kedelai dan pengolahan pasca panen dari NTB; Apni Olivia Naibaho, petani sayur dan hidroponik dari Sumut, dan Frisca Chairunnisa, petani sayur organik Sumbar. Lalu, I Gede Artha Sudiarsana, petani jamur Bali; Maya Stolastika Buleng, petani tomat ceri Jatim; Muhammad Juananda Kopayona, pengolahan pasca panen madu NTT dan Yosef Leribun, peternak ayam dan babi NTT. Juga, Muhammad Nasrul, pengolahan pasca panen perikanan Sulsel; Rici Solihin, produksi dan pemasaran paprika Jabar, dan Rizal Fahreza, produksi dan distribusi jeruk di Jabar.

 

 

 

 

Warga Desa Ini Pompa Air Pakai Energi Surya

Panen surya, sebagai pemasok energi untuk pemompa air di desa ini. Foto: Nuswantoro

Panen surya, sebagai pemasok energi untuk pemompa air di desa ini. Foto: Nuswantoro


 

 

Sudaryanto bisa tersenyum. Kini, warga RT 04, RW 02 Dukuh Banyumeneng II, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, ini bisa menghemat anggaran beli air bersih.

Kini, dia juga mudah mengambil air dengan jarak beberapa langkah dari rumah. Sudaryanto turut hadir bersama tetamu penting lain dalam pengguntingan pita tanda peresmian Pengangkatan Air Tenaga Surya, Senin, (21/11/16).

“Dulu harus mikul air ke sumber (mata air). Jarak dua km. Atau beli air, satu tanki Rp 120.000, habis 20 hari. Itupun memakai air harus irit. Kalau membeli air satu jerigen harga Rp1.000,” katanya. Pria ini memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual batu kapur, kayu, dan hasil palawija.

Untuk mengatasi kekurangan air, warga Giriharjo, membuat bak penampungan air hujan. Inipun musim kemarau kering, hingga warga harus mengambil ke mata air berjarak jauh, melewati jalan terjal, naik turun perbukitan. Tak ada warga punya sumur.

 

 

 

***

Desa Giriharjo berupa perbukitan kapur berbatu. Pepohonan jati, sonokeling, mahoni, dan akasia. Dengan penduduk sekitar 5.000 jiwa, kebanyakan mereka petani palawija yang mengandalkan tadah hujan.

Ada tiga sumber mata air masyarakat Giriharjo, salah satu Kali Gedhe, yang dipompa menggunakan tenaga surya.

Ketua Organisasi Pengelola Air Abimanyu (Air Bersih Masyarakat Banyumeneng II),  Suyapto, mengatakan, setelah proyek selesai warga hanya mengeluarkan biaya sekitar sepertiga.

“Tiap pengguna dibuatkan aturan, per kubik kena tarif Rp7.500. Anggap saja sebulan satu keluarga pakai lima kubik, sebulan hanya Rp37.500. Biaya itu oleh kelompok dipakai untuk perawatan, misal, kalau ada pipa bocor, kran atau pompa rusak,” katanya.

Pompa air tenaga surya yang mendapat dana bantuan Indonesia Climate Change Trust Fund itu kelanjutan dua proyek serupa sebelumnya.

“Ini rangkaian program telah mulai sejak 2009. Bermula dari proyek kuliah kerja nyata, membangun di Dukuh Banyumeneng I, jadi pilot project pengangkatan air tenaga surya untuk 30 keluarga,” kata Presiden Direktur Yayasan EnerBI, atau Energi Bersih Indonesia, Dinar Arif Prasetyo, sebagai pelaksana proyek.

Pada 2014, hibah dari Alstom, untuk Banyumeneng I sebanyak 90 keluarga, lanjut ke Dukuh Banyumeneng II untuk 40 keluarga pada 2015. Lalu, mendapat tambahan 40-50 keluarga pada 2016 bantuan ICCTF. Total keseluruhan keluarga terlayani sekitar 160 keluarga.

 

 

 

Solusi kesulitan Air

Staf Ahli Bupati Gunungkidul, Khaerudin mengatakan, air bersih di kabupatennya masalah krusial karena daerah cukup luas, dan permukiman tersebar di selatan, tengah dan utara.

Kabupaten ini memiliki perbukitan kapur dilalui sistem sungai bawah tanah. Buat mengangkat air, katanya, perlu teknologi khusus.

Dia bilang, ada lima sistem penyerapan air bersih di Gunungkidul, yakni, sistem perpipaan, air bersih pedesaan, droping air dan penampungan air hujan serta pelestarian lingkungan.

“Semoga ini mampu memberikan solusi bagi peliknya mendapatkan air. Warga tak perlu berjalan kaki lebih mendapatkan air,” kata Bayu Haryana, staf ahli Gubernur Yogyakarta.

Staf ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Agus Puji Prasetyono mengatakan, proyek di Desa Giriharjo sejalan dengan tekad pemerintah menggunakan energi hijau, sesuai rencana umum energi nasional.

Erwin Widodo, Direktur Eksekutif ICCTF, mengapresiasi peran masyarakat terutama kepala desa dalam kelancaran pembangunan proyek pemanfaatan energi surya yang sering gagal di tempat lain. Di Banyumeneng, katanya,  bisa berhasil dan berkelanjutan berkat kekompakan warga dan aparat desa.

 

 

 

 

 

Kala Pemerintah Yakinkan Badan Otorita Danau Toba Peka Lingkungan dan Sosial

Danau Toba, begitu indah tanpa kerambah dengan hutan lebat. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba, begitu indah tanpa kerambah dengan hutan lebat. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Presiden Joko Widodo awal Juni 2016 menandatangani Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam aturan itu dikatakan, guna pengembangan pariwisata, dibentuk Badan Otorita Pengelola Pariwisata Danau Toba. Badan ini,  berada langsung di bawah Presiden. Beragam kekhawatiran pun muncul atas rencana ini baik soal lingkungan maupun konflik lahan.

Menteri Pariwisata Arief Yahya, selaku ketua pelaksana harian dewan pengarah mengatakan, Danau Toba jadi destinasi wisata unggulan di Indonesia, akan memperhatikan aspek lingkungan. Dia berharap,  tak ada kekhawatiran dari banyak pihak terkait pembentukan badan otorita ini.

Banyak kalangan khawatir, dengan gencarnya mengundang investor masuk bangun infrastruktur akan merusak bentang alam danau.

“Jangan khawatir. Pariwisata justru bisnis yang kalau lingkungan rusak, malah tak bagus. Dengan kata lain, ramah lingkungan pasti jadi perhatian. Lingkungan, komunitas dan ekonomi jadi perhatian,” katanya  sesaat setelah rapat di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (24/11/16).

Arief mengatakan, sudah sepakat berapa persen boleh dibangun dan tak boleh melanggar aturan. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan turun.

“Nanti ada tanah dengan kemiringan berapa itu, kalau miring lebih 45 derajat, tak boleh dibangun,” katanya.

Pelibatan masyarakat dalam Otorita Danau Toba, katanya,  juga menjadi perhatian serius. Masyarakat sekitar akan diberdayakan.

“Karena kita selalu start dari komunitas disitu. Kalau ada ekonomi kreatif, kita cari tahu ekonomi kreatif dimana? Kearifan lokal kita jadikan, kita didik.”

Menurut dia, dalam rapat dibahas beberapa hal, seperti percepatan destinasi Danau Toba, deleniasi 603 hektar tinggal operasional sampai geopark akan diajukan Oktober 2017. “Seluruh persyaratan harus selesai semester I-2017. Akses semua sudah oke. Tadi dilaporkan dari Kuala Namu sampai ke Parapat terkoneksi 2019.”

Akhir tahun depan, katanya, Bandara Sibisa bisa uji coba pesawat-pesawat kecil. “Kalau bandara Silangit, tadi Maret 2017 bisa didarati 737-800, sekarang 737-500 sudah bisa,” ucap Arief.

Danau Toba, katanya,  akan mencontoh kelola danau di Hang Zhu, Tiongkok. Dia sudah mengunjungi Hang Zhu 10-13 Oktober lalu, kunjungan balasan Tiongkok ke Danau Toba awal 2017.

“Pak Presiden jatuh cinta pada danau di Hang Zhu ketika pembukaan G-20. Memang luar biasa mereka mengelola sebuah danau, meskipun lebih cantik Danau Toba. Kita akan belajar bagaimana mengelola danau yang baik,” katanya.

Danau Toba akan menjadi sister lake tetapi bukan berarti ada kerjasama dengan Tiongkok langsung, hanya bagian seni pertunjukan.

“Ada orang tampil di air, itu mungkin akan diambil. Juga bisa belajar manajemen danau.”

 

 

Danau Toba dipenuhi keramba. Kini, pemerintah pusat ingin memperbaiki kawasan ini dan mengembangkan pariwisata dengan membentuk Badan Otorita Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba dipenuhi keramba. Kini, pemerintah pusat ingin memperbaiki kawasan ini dan mengembangkan pariwisata dengan membentuk Badan Otorita Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

 

Perpres soal Badan Otorita Danau Toba

 

***

Sebagai tindaklanjut pengembangan pariwisata Danau Toba, akhir Agustus lalu, Jokowi, ngantor dua hari di Tano Batak. Menurut Presiden, dalam penataan ulang Danau Toba perlu penataan lingkungan sekitar.

Kerusakan hutan sekitar Danau Toba, membuat Jokowi turun tangan. Penghijauan pohon harus dilakukan. Dia tak ingin Danau Toba jadi pemandangan mengerikan karena lingkungan rusak dan hutan gundul. Target penanaman satu juta pohon, katanya, harus terlaksana, agar Danau Toba kembali hijau dan indah lagi.

Presiden mengatakan, baru melihat lokasi-lokasi yang akan dipakai buat pengembangan Danau Toba. Salah satu hasil rapat terbatas disana, ada 400 hektar bisa dipakai buat pengembangan wisata. Ia bisa memberikan dampak ekonomi dan perbaikan lingkungan.

“Keindahan alam harus diperbaik. Jangan sampai wisata alam seperti air terjun pulau-pulau kecil cantik dan budaya adat istiadat Danau Toba tenggelam. Keindahan harus terjga dengan tak merusak hutan,” katanya.

Presiden berharap, masyarakat membantu menanam dan bergotong royong bersama membangun kembali danau ini.

Pembibitan harus terus berjalan dengan target seluruh hutan rusak sekitar Danau Toba bisa hijau kembali.

“Tanpa partisipasi masyarakat menanam kembali, semua yang tak akan maksimal,” ucap Jokowi, seraya mengatakan kala melihat dari udara banyak hutan gundul sekitar Danau Toba.

Dia bilang, Danau Toba harus bangkit, dan menjadi  tujuan wisata lokal dan internasional. “Pembangunan taman wisata, penghijauan hutan akan dilakukan.”

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, konsep wisata Danau Toba, dengan menyuguhkan alam lebih baik.

Setelah mendapatkan perintah Presiden untuk penghijauan, dia sudah berulang rapat dengan Dinas Kehutanan Sumut dan UPT daerah. Paling mendesak, katanya, penghijauan di beberapa tempat di sejumlah wilayah Danau Toba, seperti di Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Simalungun, dan Karo.

 

 

Di pinggir Danau Toba, Presiden Joko Widodo bersama jajaran usai penanaman pohon. Foto: Ayat S Karokaro

Di pinggir Danau Toba, Presiden Joko Widodo bersama jajaran usai penanaman pohon. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

Tak jelas

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, otorita badan ini tak jelas ada di sektor apa. ”Tendensi badan otorita ini hanya menjadi instrumen bagi para investor. Ini yang dikhawatirkan,” katanya.

Penataan Danau Toba terlihat tak menyeluruh untuk peningkatan pariwisata. Malah, hak penguasaan lahan yang gencar terdengar.

“Meski hingga kini, wilayah pariwisata dimana dan seperti apa tak tergambarkan.”

Padahal, kata Abdon, sebagai otorita seharusnya tak perlu menguasai lahan tertentu, karena bisa mengatur penggunaan lahan di seluruh Danau Toba.

Kondisi ini, katanya, menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar wilayah. Dia khawatir, konflik tenurial. Untuk itu, katanya, sebelum bergerak, pemerintah seharusnya memperjelas status penguasan lahan.

”Apakah itu hutan negara, hutan adat atau milik perseorangan.”

Ketidakjelasan awal ini, katanya, bisa menjadi sumber konflik baru.

Pemerintah, ucap Abdon,  sempat mengutarakan lahan 500-an hektar ternyata ada beberapa masalah. Pertama, sekitar 100 hektar tumpang tindih dengan lahan adat (harangan) Desa Motung. Ia sumber air warga Ajibata.

Kedua, hutan adat marga Butar-butar seluas 120 hektar dan hutan kemasyarakatan. Hingga kini, masyarakat belum mendapatkan sosialisasi pengelolaan lahan kawasan mereka.

Jika menyentuh hutan lindung, misal, pemerintah memang memiliki kewenangan menurunkan fungsi sebagai hutan produksi terbatas, konservasi atau lain-lain. ”Jika fisik hutan lindung yang bahaya. Berbicara fungsi kawasan hutan, bukan hanya pada penurunan fungsi namun keberlanjutan kawasan sekitar agar tak menabrak daya dukung.”

 

 

 

 

 

 

 

Hadapi Perubahan Iklim, Kesadaran Pemerintah Daerah Terbilang Minim

Banjir bandang di Cimacan, Garut Kota, menyebabkan rumah hancur. Puluhan korban meninggal dunia dan hilang. Salah satu penyebab bencana kerusakan parah pada DAS Cimanuk. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Banjir bandang di Cimacan, Garut Kota, menyebabkan rumah hancur. Puluhan korban meninggal dunia dan hilang. Salah satu penyebab bencana kerusakan parah pada DAS Cimanuk. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

 

 

Masih banyak kabupaten/kota di Indonesia, atau lebih 50% belum memasukkan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Demikian diungkapkan perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Budi Sulistyono di Jakarta, Kamis (24/11/16).

Budi, juga Bupati Ngawi mengatakan, perencanaan pembangunan sensitif risiko iklim dan bencana menjadi kunci agar masyarakat lebih siap. Antarlembaga dan sektor,  katanya, pemerintahan harus saling terkoneksi agar bersama-sama menghadapi perubahan iklim di daerah.

“Mestinya, dengan situasi sekarang ini, pimpinan daerah harus memperlihatkan kepanikan. Musim ini bisa meluluhlantakkan semua bangunan, juga apa saja yang direncanakan,” katanya.

Untuk itu, katanya, mumpung sedang menyusun anggaran 2017, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) semua harus disiapkan. “Baik mengantisipasi bencana, maupun pencegahan bencana ke depan,” katanya.

Bencana, katanya,  bisa dari resapan air berkurang. Untuk itu, jangka panjang, semua daratan yang memungkinkan tangkapan air harus tertanami sempurna. Jangka pendek, pemerintah daerah harus bisa mengantisipasi musim tak menentu dampak perubahan iklim.

“Kalau banjir dan longsor, logistik harus disiapkan. Masyarakat harus diajari mandiri. Tanggap darurat di desa-desa kita sudah ada. Harus munculkan tanggap darurat solidaritas dan gotong royong masyarakat. Harus dimotori pemerintah,” katanya.

Dia melihat, belum semua pemerintah kabupaten/kota memeprsiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim.

“Semua serentak, sama menangani bencana ke depan. Cara pandang harus sama. Sosialisasi terus dilakukan baik dari kementerian, BNPB dan lain-lain.”

Menurut dia, Ngawi sudah tanggap siaga menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana. Namun, katanya, dalam menghadapi itu tak bisa berjalan sendirian, perlu dukungan daerah lain.

 

 

 

Anggota Siswa Pecinta Alam (Sispala) CAMAR SMA Negeri 1 Singkawang, sedang menanam mangrove di Kelurahan Setapuk Besar. Foto: Dok. WWF-Indonesia

Anggota Siswa Pecinta Alam (Sispala) CAMAR SMA Negeri 1 Singkawang, sedang menanam mangrove di Kelurahan Setapuk Besar. Foto: Dok. WWF-Indonesia

 

 

 

Ngawi melakukan pendidikan terhadap masyarakat soal tanggap darurat bencana, pelatihan ke kelompok-kelompok tanggap darurat di setiap desa rawan bencana.

“Kami adakan peralatan, seperti perahu-perahu karet harus berfungsi sempurna. Semua Puskesmas harus mempersiapkan apa yang diperlukan. BPPD juga demikian, harapannya dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia,” katanya.

Budi mengatakan, perencanaan pembangunan harus mengacu upaya penanganan bencana, misal, bangun rumah, setidaknya harus mengalokasikan 25-30% untuk terbuka hijau.

Sayangnya, kata Budi, kini masih ada ego sektroral dan rivalitas di daerah. “Bagaimana menarik investor sebanyak-banyaknya di daerah. Kadang investor minta apa saja diberi. Apakah itu menggusur lahan hijau, atau menggusur lahan pertanian, dibiarkan saja asal investor masuk,” katanya.

Jadi, katanya, harus ada keseragaman dan konsiten dalam menjalankan aturan tata ruang, misal, mana wilayah industri, pertanian, pemukiman dan lain-lain

“Sekarang ini kan tidak, masih banyak daerah ingin investor masuk dan menuruti mereka. Bahkan investor diberikan kebebasan dimana tempat suka,” katanya.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan, tak ada satupun kabupaten/kota bebas ancaman bencana. Pada 2007, dana merespon bencana tahun sebelumnya mencapai 10% dari APBN.

Data Bappenas 2013, menunjukkan bencana rentang 2004-2013 menyebabkan kerugian Rp162,8 triliun. “Penting bagi pemerintah kabupaten sadar dan merencanakan pembangunan agar risiko bencana di daerah dapat dikurangi.”

Dengan berbagai risiko iklim dn kerentanan di Indonesia, katanya, sudah saatnya pemerintah daerah bertindak cepat menyusun rencana pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan sektor-sektor paling rawan terdampak perubahan iklim.

Dalam penyusunan program pembangunan, harus ada penilaian dan kajian kerentanan lebih lengkap dan komprehensif. “Termasuk, rencana tata ruang harus memperhitungkan kerawanan daerah dan mengubah perspektif serta praktik bisnis biasa,” katanya.

Selain itu, juga mendorong peningkatan kapasitas daerah agar bisa menghubungkan antara pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.“Membangun kabupatan kota tangguh bencana adalah idaman kita.”

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Nur Masripatin mengatakan, saat ini perlu mempercepat implementasi mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC)). Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, katanya, tak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan daerah.

”Target-target perjanjian dan komitmen internasional dan nasional harus dielaborasi ke setiap sektor dan daerah, seperti sektor lahan dan kehutanan, energi, transportasi, dan lain-lain.”

 

 

 

Pembukaan gambut buat kanal di konsesi PT PP Lonsum Kedang Makmur, Kalimantan Timur. Kala pemerintah daerah masih minim kesadaran soal perubahan iklim, maka tak akan terpikir kalau izin-izin di hutan gambut yang mereka berikan pada perusahaan itu bakal menciptakan pelepasan emisi besar, dan mendatangkan bencana lingkungan. Foto: Aidenvironment diambil Mei 2015

Pembukaan gambut buat kanal di konsesi PT PP Lonsum Kedang Makmur, Kalimantan Timur. Kala pemerintah daerah masih minim kesadaran soal perubahan iklim, maka tak akan terpikir kalau izin-izin di hutan gambut yang mereka berikan pada perusahaan itu bakal menciptakan pelepasan emisi besar, dan mendatangkan bencana lingkungan. Foto: Aidenvironment diambil Mei 2015

 

 

 

Masih terkendala

Pentingnya peningkatan peran daerah dalam menghadapi perubahan iklim juga dikatakan Kasubdit Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri, Ala Baster.

Dia mengatakan, pengarusutamaan perubahan iklim dalam pembangunan daerah masih mengalami beberapa kendala. Pertama, pemerintah daerah masih bingung menentukan program mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.

“Harus ada pola pikir, masalah lingkungan tak hanya soal sampah. Perlu ada kelembagaan kuat dengan tugas wewenang dan pendanaan dalam APBD,” katanya dalam diskusi di Jakarta,Senin (21/11/16).

Selain itu, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilarang menyusun kegiatan tanpa norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai pedoman. “Karena itu daerah galau, mau kerja dasarnya apa. Banyak kepala daerah agak hati-hati (mengalokasikan dana) karena banyak kepala daerah yang bermasalah  dengan program dari pusat, kena di administrasi,” ucap Baster.

Selain itu, semestinya pemerintah daerah menginventarisasi sektor dan wilayah rentan dampak perubahan iklim. “Misal Jakarta, rentan wilayah Jakarta Utara,” katanya.

Setelah itu, pemda bisa menyusun strategi adaptasi perubahan iklim berdasarkan kajian kerentanan dan mengintegrasikan ke penyusunan rencana pembangunan daerah. Strategi ini, katanya, disusun melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai prioritas pembangunan daerah. “Berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat,” katanya.

 

 

Acuan rencana nasional

Erik Armundito dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, mengatakan, rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN API) merupakan dokumen yang menyediakan arahan aksi adaptasi lintas sektor untuk jangka pendek, jangka menengah dan panjang.

Catatan Bappenas, berbagai bencana perubahan iklim atau hidrometeorologi, selama 2000-2010 menyebabkan 4.936 orang meninggal dan hilang, 17,7 juta jiwa menderita dan mengungsi, ratusan ribu rumah rusak dan lebih 2,5 rumah terendam banjir.

Dalam RPJMN 2015-2019, ucap Erik, pemerintah telah memasukkan perubahan iklim sebagai program lintas bidang dengan target menurunkan emisi dari lima sektor prioritas yakni kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi (transportasi), industri dan limbah.  Ia juga bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, baik ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus dan sistem pendukung.

Untuk itu, pemerintah menunjuk 15 daerah percontohan yakni Bali, Kota Semarang, Pekalongan, Jawa Barat, Blitar, Bandar Lampung, Jawa Timur, Malang, Kota Batu, Kota Malang, NTB, Pulau Lombok, Tarakan, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Daerah ini dipilih karena dinilai sudah punya kajian kerentanan daerah, ada komitmen daerah. Ada adaptasi yang sudah dan sedang bejalan baik, ada pokja perubahan iklim daerah yang sesuai RAN API.

Penasihat Senior RAN API, Budhi Setiawan, mengatakan dokumen RAN API yang terbit 2014 dalam tahap persiapan implementasi di daerah. Dalam dokumen itu, katanya, ada tiga poin utama, yakni kondisi iklim daerah, strategi berdasarkan perubahan iklim, dan efektivitas serta efisiensi implementasi.

Kondisi iklim, katanya,  dikaji daerah, untuk strategi ketahanan, daerah bisa mengacu dokumen RAN API yang ada dan berkonsultasi dengan Bappenas.

Untuk efektif efisiensi program, kata Budhi, memang belum bisa ditentukan. Bappenas, katanya, sedang membangun sistem untuk mengetahui sejauh apa implementasi dokumen ini di daerah.

“Hampir semua daerah sudah memasukkan ini dalam RPJMD, sudah punya rencana. Implementasi kita belum lihat karena sistem sedang dibangun,” katanya.

Implementasi tak harus dengan program baru. Bisa jadi, daerah mengsinkronkan kegiatan ada dan memiliki muatan adaptasi perubahan iklim.

Yulita dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemenkes, kata Yulita, tak punya indikator khusus adaptasi perubahan iklim. “Semua terintegrasi, misal, dalam Permenkes 2011 tentang strategi adaptasi perubahan iklim dan Permenkes 2012 tentang identifikasi faktor risiko adaptasi perubahan iklim.”

Hal ini dibenarkan Ala Baster. Katanya, terpenting kesepahaman sama di level nasional tentang apa adaptasi dan mitigasi.

Contoh, seperti dilakukan Pemda Lampung. “Saat banjir, pemda tak hanya menumpukkan masalah pada Dinas Pekerjaan Umum juga Dinas Pendidikan dengan pendidikan mitigasi. Mereka bangun sumur resapan dikerjakan anak-anak sekolah dasar. Itu sudah termasuk RAN API,” kata Budhi.

Menurut Baster, pemda perlu membuat satu mata anggaran RAD API. “Cuma perlu kesepakatakan. Kode mata anggaran harus sama. Sudah ada daerah yang punya namun kurang terstrukur.”

 

 

 

Kaltim Targetkan Perhutanan Sosial 600 Ribu Hektar, Bagaimana soal Hutan Adat?

Karst Sangkulirang kala dilihat dari atas puncak Bukit Ketepu. Karst Sangkulirang termasuk ke dalam tipe bentukan tower karst karena bentuk menyerupai tower-tower yang menjulang tinggi. Pengelolaan karst ini lebih baik diserahkan ke masyarakat agar memanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian daripada izin-izin kepada perusahaan eksploitatif. Foto: Lawalata IPB

Karst Sangkulirang kala dilihat dari atas puncak Bukit Ketepu. Karst Sangkulirang termasuk ke dalam tipe bentukan tower karst karena bentuk menyerupai tower-tower yang menjulang tinggi. Pengelolaan karst ini lebih baik diserahkan ke masyarakat agar memanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian daripada izin-izin kepada perusahaan eksploitatif. Foto: Lawalata IPB

 

 

Pemerintah Kalimantan Timur menargetkan 600.000 hektar perhutanan sosial tersebar di berbagai titik dan dipastikan masuk Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah 2016.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim Wahyu Widhi Heranata kepada Mongabay Oktober lalu mengatakan, dulu banyak aturan mengikat dan tak membolehkan masyarakat mengakses hutan hingga terkesan hanya kayu. Sekarang, akses sudah terbuka bagi masyarakat untuk mengelola dan memberdayakan hasil dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, sekaligus melestarikan hutan.

“Saat ini proses kami menginventarisir lokasi, kami akan tentukan peruntukan yang tepat,” katanya.

Inventarisasi ini, katanya, melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor yang mendukung pengembangan perhutanan sosial. Pemberdayaan, katanya, tak sebatas peternakan, bisa pertanian, perikanan dan kelautan, tanaman pangan hingga perkebunan.

Wahyu mencontohkan, Dishut Kaltim memiliki kemitraan di Kabupaten Kutai Timur.

Ada beberapa perusahaan hutan alam dan hutan tanaman industri (HTI) menandatangani kemitraan bersama masyarakat. Melalui mekanisme ini, kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakat lebih baik.

“Masyarakat mendapatkan nilai lebih dari menanam, penggemukan sapi dan tumpang sari,” katanya.

Dia mencontohkan, wilayah kelola warga di karst Sangkulirang Mangkalihat. Perhutanan sosial di kawasan ini, katanya, bisa menjamin karst tetap terlindungi, dan bisa berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Program yang sudah dikembangkan model pengelolaan karst berbasis tapak di Desa Merabu, Kelay, Berau. Dengan skema perhutanan sosial, katanya,  mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak, mulai pemerintah, masyarakat, hingga pelaku bisnis.

“Desa Merabu sudah memanfaatkan lahan 25 hektar untuk peternakan 40 sapi,” katanya.

Dia bilang, upaya perlindungan karst Sangkulirang Mangkalihat, pengembangan Desa Merabu menjadi embrio perhutanan sosial di Kaltim. Masyarakat, katanya, bisa merasakan manfaat langsung terutama di sekitar dan hutan, daripada jika karst ditambang untuk industri kayu maupun semen.

 

 

 Perkuat peran pemda

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, pemerintah menargetkan setiap tahun 2.5 juga hektar, atau 12,7 hektar sampai 2019 hutan kelola rakyat.

KLHK, katanya,  telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dua minggu lalu.

Dalam peraturan itu, ucap Bambang, perhutanan sosial terdiri dari berbagai macam hutan dari hutan tanam, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat dan hutan desa.

Aturan ini,  memberi dasar hukum masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan untuk mengelola hutan. “Izin akan kami berikan selama masyarakat bisa mengelola dengan baik kawasan hutan.”

Hingga kini, katanya, ada sekitar satu juta hektar perhutanan sosial di berbagai wilayah dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Di beberapa daerah memiliki produk unggulan seperti Lampung dengan kopi arabika, Sulawesi dengan sutra alam, Kalimantan Tengah dengan madu dan Maluku dengan produk minyak kayu putih.

 

 

 Nasib hutan adat

Hutan Adat, salah satu skema perhutanan sosial, tetapi penetapan kawasan tak sama. Catur Endah Prasetyani, Kepala Bagian Pada Program dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK mengatakan, hutan adat bukan perizinan, jadi perlu peran daerah.

KLHK, katanya,  akan menetapkan hutan adat apabila sudah ada peraturan daerah yang mengakui masyarakat hukum adat. “Kami tak sembarangan mengakui kawasan sebagai hutan adat. Lebih ke daerah, kami hanya menetapkan kawasan,”katanya.

Muhamad Muhdar, Direktur Prakarsa Borneo mengatakan, perda merupakan sarat penetapan hutan adat. Posisi hutan adat selevel dengan hutan negara.

“Perlu didorong cepat kepada bupati menetapkan masyarakat adat. Karena harus jelas masyarakat adat yang mana, kemudian area mana dan harus disebutkan masyarakat adatnya.”

Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim Margaretha Seting mengatakan, perhutanan sosial menunjukkan ketidakpedulian pemerintah dan berbagai pihak terhadap masyarakat adat. Penetapan hutan adat, katanya, tetap akan menemui jalan panjang walau masuk dalam perhutanan sosial.

Selama ini, penyusunan perda adat di daerah memerlukan proses begitu panjang. Kala masuk perhutanan sosial tanpa perubahan konsep, tetap saja tak memuluskan atau mempercepat penetapan hutan adat.

Seharusnya, kata Seting, pemerintah daerah maupun pusat mencari jalur alternatif percepatan penetapan hutan adat. Untuk itu, katanya, perlu langkah khusus baik peraturan maupun politik.

Direktur Walhi Kaltim, Fathur Roziqin mengatakan, persoalan konflik kehutanan seharusnya selesai terlebih dahulu, sebelum menentukan skema perhutanan sosial.

Walhi Kaltim mencatat, ada 11 konsesi tak aktif di Mahulu, dan tak satupun konflik selesai antara wilayah garapan masyarakat dan konsesi perusahaan.

Saat ini,  hak pengelolaan hutan di Kaltim 4,9 juta hektar oleh 76 perusahaan. Luas ini setara Nusa Tenggara Timur. Sedangkan luas hutan tanaman industri 1,6 huta hektar dikelola 44 perusahaan, setara luas Bangka Balitung.

“Penyelesaian konflik tenurial menjadi penting dilakukan terlebih dahulu,” ucap Fathur.

Selama ini, katanya, pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) juga tak begitu berjalan. Mekanisme itu, membuat masyarakat mempunyai ketergantungan kepada perusahaan yang memberikan akses. Seharusnya, penentuan skema atas kemauan masyarakat.

“Harapannya, skema tepat dan perhutanan sosial nyata sebagai solusi menuju kesejahteraan masyarakat,” katanya.

 

 

 

Kala Mahkamah Agung Patahkan Gugatan Rp439 Miliar KLHK ke Perusahaan Sawit Bakar Lahan

Perkebunan kelapa sawit milik PT. SPS II. Foto: Junaidi Hanafiah

Perkebunan kelapa sawit milik PT. SPS II. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

KLHK harus menelan pil pahit kala putusan gugatan kepada PT Surya Panen Subur,  dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, tak berubah. Pengadilan memutuskan perusahaan pembakar lahan ini tak terbukti merusak lingkungan. Kekecewaan muncul kala kasus gugatan kasasi KLHK di MA ini, diketuai hakim agung yang membidangi perkara agama.

 

Baru lebih sepekan kabar bahagia atas kemenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belasan triliun melawan perusahaan HTI, PT Merbau Palalawan Lestari, kabar duka datang. Gugatan Rp439,018 miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan 2012 pada lahan PT Surya Panen Subur (SPS) ditolak Mahkamah Agung (MA).

Suhadi, Juru Bicara MA mengatakan, putusan MA menolak permohonan kasasi Menteri Lingkungan Hidup—kini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Putusan MA Nomor 2905 K/Pdt/2015 menyebutkan, penggugat perlu membayar biaya perkara Rp516.000. Dalam surat putusan disebutkan permohonan kasasi tak dibenarkan, karena keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim MA menilai, putusan dan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar. KLHK, katanya, tak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan terkait kerusakan gambut.

 

Baca juga: Lawan Perusahaan Kayu, KLHK Menang Gugatan Rp16 Triliun

 

Dalam surat putusan disebutkan karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, ada pelanggaran hukum berlaku, ada kelalaian penerapan hukum, pelanggaran hukum berlaku, dan kelalaian memenuhi syarat-syarat wajib peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim Agung memutuskan MA menguatkan putusan PT Jakarta.

Berdasarkan pendapat ahli dan hasil penelitian, Muhammad Noor dari Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa menyatakan, organisme tanah dianggap masih kisaran normal, hingga lokasi kebakaran tak mengalami kerusakan.

KLHK menyesalkan putusan MA. Jasmin Ragil Utomo, Direktur Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Ditjen Penegakan Hukum KLHK menyatakan, putusan ini kembali lagi pada keyakinan hakim.

Putusan kasus ini, katanya, belum menerapkan kehati-hatian (pecautionary principle) dan prinsip in dubio pro natura.

KLHK, katanya, akan menentukan kemungkinan upaya hukum peninjauan kembali atau tidak setelah mendapatkan surat putusan MA.

Kekecewaan pun dilontarkan Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB.  Dia heran kalau dibilang wilayah kebakaran tak alami kerusakan. Padahal, katanya, kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca terbukti berdasarkan analisa laboratorium.

”Putusan ini jelas melukai perasaan korban asap dan penolakan gugatan banyak mengartikan pembakaran yang berdampak negatif itu sudah dilegalkan,” katanya.

Gugatan KLHK bermula dari termuan ada kebakaran lahan gambut berulang pada lahan perusahaan di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.  Ini hasil pengawasan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pola titik panas terlihat dari satelit Nasa Februari 2009-Juni 2012.

Kebakaran lahan gambut dengan kedalaman tiga meter itu dibenarkan saksi ahli IPB, Bambang Hero Saharjo. Pembakaran membuat pencemaran udara dan merusak lahan dengan luasan mencapai 1.200 hektar.

Bambang mendapati fakta, ada tanda fisik yang memperlihatkan pembakaran sengaja untuk lahan sawit. KLH menggugat SPS ke PN Jaksel berdasarkan fakta kebakaran lahan 11 April 2012 dan 26 Juli 2012. Nilai gugatan ganti rugi materil Rp136.864.142.800 dan biaya pemulihan Rp302.154.300.000.

Sebelumnya, PN Jaksel menolak gugatan KLH pada 25 September 2014, banding ke PT Jakarta. Juga ditolak, tak lantas putus asa KLH kasasi. Putusan sama.

 

Baca Juga: PT SPS II, Perusahaan Sawit Ketiga yang Divonis Bersalah Bakar Rawa Tripa

 

Berbeda dengan kasus pidana terhadap perusahaan ini yang memutus bersalah perusahaan. Dalam berita Mongabay, sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah SPS II yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar kawasan Rawa Gambut Tripa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Maret dan Juni 2012.

Dalam persidangan Kamis (28/1/16) di Meulaboh, Hakim Rahma Novatiana, menjatuhkan denda kepada perusahaan ini Rp3 miliar dan hukuman penjara tiga tahun, subsider satu bulan,  kepada Anas Muda Siregar (kepala kebun) dan Marjan Nasution (kepala proyek).  Sayangnya, Presiden Direktur SPS II Edi Sutjahyo Busiri dinyatakan bebas.

 

 

Sumber: Walhi

Sumber: Walhi

 

 

 

Hakim MA bidang agama pegang kasus lingkungan?

Putusan MA diketuai oleh Majelis Hakim Agung Prof Abdul Manan, dan Zahrul Rabain dan Soltoni Mohdally sebagai anggota. Adapun, Abdul Manan adalah Ketua Muda MA bidang Agama.

”Kebijakan ini memang sudah dianut sejak lama. Agama bisa diperbantukan dalam perdata. Itu sudah sejak sistem kamar,” kata Suhadi.

Perdata dan agama dianggap memiliki kesamaan hukum juga karena proses perdata. Hal ini juga pernah diberlakukan tahun sebelumnya, dimana hakim agama bisa menjadi ketua majelis pidana. Meski, tak berlaku saat surat edaran tentang sistem kamar keluar.

Suhadi menyatakan, dalam penanganan gugatan tak semua hakim agung hanya satu bidang. ”Ini bisa campur, misal, ketua dari Agama, anggota merupakan perdata. Anggota keduanya perdata, Pak Soltoni saat ini ketua kamar perdata,” katanya.

Saat ini, sistem kamar telah terbagi menjadi lima bidang yakni Perdata, Pidana, Agama, TUN dan Militer. Meski demikian, pelaksanaan dalam perkara yang memiliki kesamaan hukum acara dapat saling melengkapi.

Penanganan lintas kamar ini menjadi keprihatinan Bambang Hero. ”Seharusnya jadi bagian tak terpisahkan dari kepedulian MA karena dalam persidangan saksi ahli harus sesuai dengan kompetensi. Apa tak ada hakim lain yang punya kepedulian lingkungan dan hajat hidup orang banyak hingga harus dipimpin hakim agama?”

Perbedaan jalur logika hukum di Indonesia ini, katanya, tak lagi berpihak pada keadilan dan kepentingan orang banyak.

Fajri Fadillah, asisten Peneliti Divisi Pencemaran dan Kesehatan Publik ICEL menyatakan, aturan terkait hakim agung dari salah satu kamar membantu mengadili perkara kamar lain tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213 tahun 2014 lampiran II huruf c.

”Itu memang tak dilarang, tetapi aturan terkait bisa menjadi ketua majelis hakim ataupun sebatas anggota tak diatur. Setau kami dapat diperbantukan sebatas hakim anggota,” katanya.

Dia menilai, menajemen perkara di pengadilan cukup rumit. Beban perkara masuk di MA sangat banyak.

Fajri menyayangkan jika pemantauan putusan dari kamar lain tidak dilakukan. ”Hingga arus perkara masuk MA banyak, tapi hakim perkara yang mengerti tentang lingkungan mungkin banyak menangani perkara lain, hingga SK-KMA jadi solusi.”

Pada tingkatan MA, katanya, tak ada sertifikasi hakim lingkungan, hanya tim pokja lingkungan hidup.

 

Salinan Putusan MA atas kasasi KLHK

 

Kopi Aroma Unik Ini Bersahabat dengan Lahan Gambut

Keragaman bentuk dan warga buah masak liberika di Tanjung Jabung Barat. Jambi. Foto: Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

Keragaman bentuk dan warga buah masak liberika di Tanjung Jabung Barat. Jambi. Foto: Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

 

 

Segelas kopi hitam masih mengepulkan asap tipis. “Liberika Tungkal.  Coba!” kata Bambang, rekan saya. Abangnya, dapat kiriman sebungkus kopi liberika dari kawan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kopi tanpa gula ini pahit, tetapi tak begitu kuat macam robusta.

Deni, pemilik kedai kopi Koffiekopi punya pendapat soal kopi Tungkal. Katanya, kopi liberika Tungkal punya rasa unik. “Ada mirip sayuran, mirip kacang, mirip karedok. Ada aroma-aroma nangka,” katanya.

Rasa asam dan manis sedikit mirip arabika, tetapi kental saat disesap tak sekuat robusta. Deni mengatakan, liberika ada di antara arabika dan robusta.

Di Indonesia, liberika mulai dikenal abad 19. Kopi yang tumbuh liar di Liberia, Afrika Barat ini dibawa Belanda untuk mengganti arabika yang waktu itu terserang hama daun karat atau hemelia vastatrixi (HV).

Meski diganti, kopi arabika masih ditemukan di dataran tinggi kantong penghasil kopi Indonesia, seperti Ijen, Jawa Timur, Toraja, Gayo, Aceh, dan lereng bagian atas Bukit Barisan Sumatera, seperti Mandailing, Lintong dan Sidikalang.

Sayangnya, pada 1907, liberika juga terserang daun karat. Hampir semua kopi di daratan rendah rusak. Belanda mengganti dengan robusta. Liberika lebih tahan penyakit daun karat ketimbang arabika, meski tak sekuat robusta.

Liberika tumbuh liar tak hanya di Afrika Barat, menyebar hampir di seluruh hamparan Afrika dari Burkina Faso, Gabon, Gana, Maurtania, Negeria, Pantai Gading, Gambia, Uganda, Kamerun, Mauritius hingga Anggola.

Perlahan kopi liberika mulai merambah daratan Filipina, Guyana, Suriname, Malaysia dan Indonesia. India, Srilanka, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Timor-Timur juga ikut membudidayakan, meski laha terbatas.

Sayuti, tertarik dengan liberika. Dia bawa biji kopi dari Malaysia dan tanam di tanah petak di Kelurahan Mekar Jaya, Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi sekitar 1940.

Duapuluh tahun kemudian, liberika mulai dibudidayakan di Desa Parit Lapis, Mekar Jaya. Terus dan terus, hingga meluas sampai ribuan hektar di pesisir pantai timur Jambi, mayoritas lahan gambut.

Catatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tungkal, Jambi, ada 2.710 hektar perkebunan kopi liberika di enam kecamatan gambut, yakni, Betara, Bram Itam, Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, dan Kuala Betara.

Pada 6 Desember 2013, Menteri Pertanian, Suswono mengeluarkan surat keputusan menetapkan varietas kopi di Tanjung Jabung Barat,  dengan nama liberika Tungkal komposit (libtukom). Masyarakat Tungkal lebih umum pakai nama kopi excelsa.

Kopi libtukom punya rasa cukup menarik untuk diperhitungkan di perdagangan pasar maupun di lidah pecinta kopi. Dalam sertifikat indikasi geografis dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM 23 Juli 2015, tertulis hasil uji citarasa oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia, menyimpulkan, liberika Tungkal dengan proses olah basah kopi peram (OBKP) memiliki citarasa herbal, rubbery, rutter sourish and too high acidity.

Jenis ini dapat final score notation spesialit grade 82,75. Untuk kopi olah basah kopi madu (OBKM) memiliki cita rasa herbal, rubbery, sweet, strong aroma, heavybody and very balance dengan final score notation spesialit grade 83,5.

Panen setahun, di Tungkal,  bisa menghasilkan lebih 2.000 ton biji liberika dengan pasar sampai ke Malaysia. Petani hanya bisa menjual kopi sebatas ke pengepul di Kuala Tungkal.

“Kalau kopi original, mau berapapun (jumlahnya) masyarakat lokal mau nampung, yang susah itu yang kualitas SOP (bagus),” kata Murdianto Ketua MPIG Tungkal.

Selain masyarakat lokal, ada juga pengusaha dari Depok kadang kala minta kiriman kopi kulitas bagus. “Dulu, bu Yuli pernah minta 300 kg,” katanya, mengacu orderan dari Depok.

Sekitar 2011-2012,  biji kopi original pernah tembus Rp38.300 perkg, turun jadi Rp32.000 pekg. Sekarang, dari tangan petani, biji liberika original kisaran Rp34.000-Rp35.000 perkg.

Untuk kopi kualitas bagus bisa sampai Rp65.000 perkg, kopi sangrai Rp150.000 dan kopi bubuk Rp160.000 perkg.

Menurut Murdianto, setiap 17 Agustus dan menjelang Lebaran, harga kopi selalu turun. Paa Desember sampai awal tahun harga baru naik sedikit-sedikit.

Meski hampir lima dekade budidaya liberika, nama kopi Tungkal baru mulai dikenal beberepa tahun belakangan. Murdianto berencana mengajak Gubernur Jambi, Zumi Zola ngopi bareng, agar kenal Jambi punya kopi lokal.

 

 

Biji kopi liberika. Foto: Yitno Suprapto

Biji kopi liberika dengan aroma unik. Ada aroma sayur, kacang-kacangan sampai nangka . Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

Liberika Meranti

Beralih ke sekitar 500 kilometer dari Tanjung Jabung Barat, di Pesisir Kepulauan Meranti. Haji Saleh, pulang merantau dari Batu Pahat, Johor Baru, Malaysia, sekitar 1940an. Dia bawa pulang enam bibit liberika ke Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Pulau Meranti, Riau. Bibit liberika itu ditanam.

Tujuhpuluh tahun kemudian, sekitar 700 hektar lahan gambut di Kedaburapat jadi perkebun kopi liberika. Di Meranti, selain di Kedabu Rapat, kopi ini juga dikembangkan di Minasimpian, Sendaur dan sedikit di Tanah merah.

Ada tumpukan biji kopi ribuan ton saat petani di Kedapurapat panen. Kopi-kopi ini dijual ke pengepul, yang kemudian bawa ke Malaysia. Sejak 1985, liberika Meranti sudah menjajaki pasar Malaysia.

“Ada juga jual ke Bali, Singapura, yang lebih dekat,” kata Solehudin, petani kopi Kedapu Rapat.

Di Malaysia, liberika Meranti kisaran Rp40.000 perkg. Harga lebih murah dibanding pasar domestik, bisa Rp60.000 perkg untuk kopi green bean. Kopi sangrai, harga bisa Rp130.000, dan kopi bubuk dibandrol Rp150.000 perkg.

“Kalau untuk kita (domestik) saya pilih yang bagus-bagus, yang hitam, yang pecah dipisahin,” kata Soleh.

Untuk kopi luak liberika Meranti, harga bisa delapan kali lebih mahal. Harga kopi luak green bean Rp600.000 perkg, sangrai bisa Rp1,1 juta sekg. Kopi luak liberika bubuk seharga Rp1,3 juta perkg. Di dunia, kopi luak dikenal sebagai kopi terbaik, bisa dijual Rp3-Rp4 juta perkg.

“Kita pakai luak liar, kata pecinta kopi rasanya lebih enak dibanding pakai luak ternak,” ucap Soleh. “Harga sesuailah, kita dapat juga susah.”

Nama liberika dari Meranti, mulai naik daun. Terutama setelah kopi para petani pesisir Selat Malaka ini mendapatkan penghargaan sebagai hasil pertanian terbaik dari Dirjen Kekayaan Intelektual Nasional, Juli 2016.

Bagi masyarakat Rangsang Pesisir, kopi lebih menjanjikan ketimbang sawit yang tumbuh pesat di Riau. “Dulu ada yang pernah tanam sawit, harga jelek, jadi tebang lagi ganti kopi,” katanya.

Soleh meneruskan usaha bapaknya, juga petani kopi. Ada lahan gambut lima hektar dibuat menjadi perkebunan kopi liberika. Dia menanam kopi tumpang sari. Ada pinang dan kelapa. Hasil kebun kopi, katanya, cukup membantu.

“Bapak saya sekolahin sembilan anak dulu dari hasil kopi.”

 

 

Liberika Meranti. Foto: Yitno Suprapto

Liberika Meranti. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

Tanaman baik hati

“Kopi ini tanaman baik hati,” kata Veronica Herlina, Eksekutif Sustainable Platform Coffee Indonesia (SCOPI), saat dijumpai usai dialog pentas inovasi rakyat bersama BRG kala Jambore Gambut, Minggu (6/11/16) di Jambi.

Kopi, katanya,  bisa hidup berdampingan dengan apa saja, pinang, pisang, jeruk, macam-macam, asal bukan sawit. “Sawit rakus air,” katanya.

Pada dasarnya, kopi perlu tanaman pelindung untuk mengurangi intensitas sinar matahari sampai di kanopi daun. Kopi justru tak akan tumbuh baik di areal terbuka.

Dia biacara di hadapan masyarakat Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi, bahwa kopi tak merusak gambut. Selama ini, tanaman monokultur tak ramah gambut, macam sawit, yang menguasai tujuh provinsi itu. Indonesia,  menjadi penghasil sawit terbesar dunia.

Di dunia, Indonesia negara penghasil kopi terbesar keempat setelah Brasil, menguasai 30% perdagangan kopi global. Vietnam, penghasil robusta terbesar dunia, dan Kolombia menghasilkan biji kopi 810.000 ton pada 2015.

Veronica bilang, belasan persen dari total perdagangan kopi dunia disuplai Indonesia.

Dalam bisnis kopi, Indonesia, punya posisi penting memenuhi permintaan, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dunia. Terlebih, tren peminum kopi di setiap negara terus meningkat.

Dalam pandangan Veronica, petani lahan gambut harus bisa mengambil peluang dalam pengembangan liberika karena punya prospek bagus. “Di Jember, masyarakatnya sampai impor liberika dari Vietnam,” katanya.

Indonesia, punya potensi lahan kopi yang dapat dikembangkan berkelanjutan. Negara seribu pulau ini juga dikenal punya varian kopi terbanyak hampir 100 jenis. Nama kopi Gayo, Lintong, Mandiling, Solok, Jawa, Toraja, Wamena Papua, Lanang, Kintamani Bali, hingga kopi terbaik dunia, kopi luak, ada di Indonesia.

Produksi kopi Indonesia didominasi robusta, hampir 83%  dari produksi. Sumatera Selatan dan Lampung, penghasil robusta terbesar Indonesia. Dataran tinggi Aceh dan Sumatera Utara penghasil arabika terbesar, 17% total produksi kopi Indonesia dari sana. Sebagian kecil liberika di Jambi.

Veronica bilang, SCOPI akan membuka jaringan ke pedagang dan pengusaha kopi untuk membantu pemasaran kopi petani. Anggota SCOPI,  katanya, banyak pengusaha yang memerlukan pasokan kopi.

 

 

 

 

Proses Hukum Tak Jelas, Satu Kontainer Siput Hijau Sitaan Malah Kembali ke Pemilik, Kok Bisa?

Dalam kontainer ini siput hijau dan satwa laut lain sitaan Bea Cukai Belawan, yang tak jelas proses hukum. Foto: Ayat S Karokaro

Dalam kontainer ini siput hijau dan satwa laut lain sitaan Bea Cukai Belawan, yang tak jelas proses hukumnya. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Oktober tahun lalu, Bea Cukai Belawan,  berhasil menyita satu kontainer berisi siput hijau dan biota laut lain yang akan diselundupkan ke Hongkong dan Thailand, melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Aneh, walaupun sitaan satwa dilindungi tetapi kasus tak proses,  malah satwa kembali ke pemilik dengan catatan penuhi syarat-syarat. Kok bisa?

Kasus itu,  dibongkar penyidik Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, dan dibeberkan ke media pada Kamis (15/10/15). Dalam satu kontainer diamankan Bea Bea dan Cukai Belawan itu, ditemukan 131 boks atau 6.008 kg siput hijau yang masuk satwa dilindungi, tak boleh diperdagangkan apalagi ekspor, 11 boks atau 200 kg gelembung renang ikan atau perut ikan. Lalu, 40 boks teripang kering seberat 1.200 kg. Menurut Bea dan Cukai Belawan, pemilik muatan CV. Mandiri Sukses, berkantor di Medan, Sumatera Utara.

Proses penyidikan kasus ini tak jelas. Hingga 14 November 2016, tak ada satupun tersangka penyelundupan ini.

Bagaimana nasib barang bukti? Saya mencoba menelusuri ke Pos P2 Bea dan Cukai Belawan, tempat satu kontainer barang bukti dititipkan dalam penjagaan ketat.

Sumber Mongabay di Bea dan Cukai mengatakan, siput hijau, perut ikan, dan teripang tak ada di gudang penyimpanan barang bukti sitaan.

Ternyata satu kontainer siput hijau dan biota laut itu sudah dikirim ke negara tujuan. Sungguh mengejutkan!

 

 

Teripang yang diamankan Bea Cukai Belawan. Foto: Ayat S Karokaro

Teripang yang diamankan Bea Cukai Belawan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Saya berusaha mengkonfirmasi ke Bea Cukai Belawan. Sayang, petugas keamanan di pintu masuk tak memberikan izin bahkan menyatakan tak ada izin wawancara.

Lupi Hartono, Kepala Kantor Bea Cukai Belawan yang membongkar kasus ini, tak lagi menjabat. Dia memegang jabatan baru di tempat lain.

Sebelumnya Lupi, mengatakan, siput hijau akan dikirim ke Thailand, sedangkan gelembung ikan dan teripang yang melanggar ketentuan karantina dan perikanan, akan dikirim ke Hong Kong.

Karena tak ada pelanggaran kepabeanan, penyidikan kasus siput hijau, diserahkan ke BKSDA Sumut. Sedang, kasus teripang dan gelembung ikan ditangani penyidik Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan II.

Dia menyatakan, dari pemeriksaan awal, diketahui perusahaan Jasa Abadi Musara, yang mengatur barang di dua negara itu. Karena pemilik (eksportir) CV. Sukses Mandiri, maka perusahaan ini yang bertanggungjawab.

“Saat kita beritahukan ke BKSDA Sumut ada tangkapan siput hijau dan biota laut lain, mereka mengambil alih penyidikan, begitu juga Kantor Karantina Ikan. Disini hanya dititipkan walau kita yang membongkarnya.”

Penelusuran dilanjutkan ke Kantor Karantina Ikan. Semua bungkam, tak berani bicara. Sumber Mongabay, menyatakan, barang bukti dilepas karena ada permintaan. Namun siapa yang meminta sumber itu enggan bicara.

 

 

BBKSDA Sumut, Bea Cukai dan Karntina Ikan, memeriksa isi kontainer sitaan. Foto: Ayat S Karokaro

BBKSDA Sumut, Bea Cukai dan Karntina Ikan, memeriksa isi kontainer sitaan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Bagaimana dengan BKSDA Sumut? Sumber Mongabay di sini mengatakan, siput hijau dan yang lain diserahkan ke pemilik yang bertanggungjawab, dengan catatan melengkapi surat-surat yang diminta untuk ekspor impor barang.

Sebelumnya,  Joko Iswanto, Kepala Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan (Kasi P3-BBKSDA Sumut, saat ini bertugas di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) mengatakan, berdasarkan uji LIPI di Bogor, siput hijau sitaan itu biota laut dilindungi.

Dia bilang, agar tak salah melangkah, saksi ahli sudah mereka sumpah, dan mengatakan siput hijau benar satwa dilindungi.

Jumlah sitaan banyak, BBKSDA Sumut tak punya tempat mencukupi. Satu kontainer barang bukti ini titip di Kantor Bea dan Cukai Belawan.

Kepala BBKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi, biasa disapa Uli, terkejut dengan informasi Mongabay ini. Dia tak tahu kasus itu, karena belum menjabat di sana.

Untuk memastikan soal keberadaan barang bukti, Uli langsung menghubungi Joko Iswanto. Dari komunikasi melalui telepone, Joko membenarkan, barang bukti telah dikembalikan ke pemilik, dengan catatan melengkapi semua dokumen.

Uli tambah terkejut. Dia bilang, kala menjabat tak mendapatkan informasi soal kasus ini. Kasus siput hijau Oktober 2015, Uki menjabat Kepala BKSDA Sumut, 1 April 2016.

Menurut dia, data LIPI ke BBKSDA Sumut menyatakan siput hijau masuk dilindungi hingga tak ada alasan tak proses hukum. “Harus ada tindakan hukum terhadap mereka yang mencoba menyelundupkan satwa dilindungi UU,” katanya.

Untuk mendapatkan kejelasan, dia akan bertemu dengan Kepala Bea Cukai. Dia bilang, akan ada penyidikan soal ini. UU, katanya,  berlaku universal, dan akan terlihat di mana pelanggaran terjadi.

“Saya terkejut sekali dengan informasi ini. Harus ada tindakan hukum ini.”

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi KLHK, kepada Mongabay mengatakan, akan mengecek kasus itu.

Untuk kasus satwa dilindungi ini, larinya pidana. Menurut dia, jika ada oknum di KLHK terlibat melepaskan sitaan ini, Inspektorat Jendral, akan investigasi internal.

 

 

Siput hijauh, masuk satwa laut dilindungi. Foto: Ayat S Karokaro

Siput hijauh, masuk satwa laut dilindungi. Foto: Ayat S Karokaro

 

Kala Nelayan Jakarta Sampaikan Keluhan Reklamasi ke Kedutaan Belanda

Tanda tangan protes reklamasi Jakarta di depan Kedutaan Belanda. Foto: Indra Nugraha

Tanda tangan protes reklamasi Jakarta di depan Kedutaan Belanda. Foto: Indra Nugraha

 

 

Puluhan nelayan Teluk Jakarta, aksi damai di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/16) bertepatan dengan kunjungan PM Belanda ke Indonesia. Nelayan menyuarakan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Jakarta dan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sugianto, nelayan Jakarta, mengatakan, kalau reklamasi jalan, Muara Angke akan habis dikeruk jadi waduk. “Era Rizal Ramli (Menteri Maritim), reklamasi sudah jelas ditolak. Tiga menteri menolak. Mengapa harus dipaksakan lanjut,” katanya.

Nelayan lain, Diding mengatakan, sudah beberapa kali aksi tetapi menemui jalan buntu. Padahal, nasib nelayan sangat tergantung kelestarian laut.

“Kalau laut sudah diurug, cari makan susah. Kejahatan bisa merajalela. Kejahatan timbul karena perut lapar,” katanya.

Dia sudah menjadi nelayan sejak 1974. Baginya, nelayan Jakarta selalu terombang-ambing. “Saya alami, dari  Bintang Mas, era Gubernur Ali Sadikin 1977, kita dipindahkan dari Muara Karang ke Muara Angke. Sekarang 2016, kita mau pindah kemana lagi? Muara Angke sudah di ujung laut. Daripada kita jauh-jauh nyemplung ke laut, lebih baik mati bareng-bareng,” katanya.

Aktivis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, aksi di depan Kedubes Belanda ini karena Pemerintah Belanda terlibat dalam proyek reklamasi dan NCICD.

“Sejak 2001, kami tahu sudah ada kesepakatan pemerintah Belanda dan Indonesia untuk investasi pengelolaan banjir di Jakarta,” katanya.

Yang terjadi, katanya, pengelolaan banjir ini hanyalah kedok untuk investasi dan mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur di Teluk Jakarta. “Baik membangun reklamasi 17 pulau maupun pembangunan tanggul laut raksasa melalui NCICD,” ujar dia.

Pemerintah Belanda, kata Marthin, berupaya mendorong NCICD berlanjut hingga fase A, B dan C. Padahal, pada fase A tak pernah konsultasi publik. Justru, Pemerintah Belanda dan Indonesia termasuk Pemerintah Jakarta memaksakan kelanjutan pembangunan tanggul di pesisir utara Jakarta.

Dia tahu, Jakarta, mengalami penurunan muka tanah cukup serius. Meskipun begitu, katanya, dalam penanganan jangan menggunakan pendekatan sama rata.

“Amblesan tanah berbeda-beda di tiap tempat, Pendekatan pun harus beda. Lebih parah pemerintah Belanda mendorong masterplan NCICD, solusi giant sea wall,” katanya.

 

 

Pulau G, yang sudah diputus agar izin dicabut oleh PTUN Jakarta dan pembangunan sudah dihentikan permanen oleh Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli, bakal ‘hidup’ lagi era Menko Maritim Luhut P. Foto: Sapariah Saturi

Pulau G, yang sudah diputus agar izin dicabut oleh PTUN Jakarta dan pembangunan sudah dihentikan permanen oleh Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli, bakal ‘hidup’ lagi era Menko Maritim Luhut P. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Pembangunan GSW, katanya,  tak akan menyelesaikan masalah banjir rob di Jakarta. Justru, malah memimbulkan masalah baru, seperti perampasan ruang gerak nelayan tradisional, maupun nelayan-nelayan pesisir tergerus.

“Kita tahu di Jakarta mudah penggusuran. Jika ini diteruskan, sama saja pemerintah Belanda ikut mendukung penggusuran di Jakarta. Harus dihentikan.”

Pemerintah Belanda, ucap Marthin,  seharusnya memberikan model pembangunan lebih baik. “Kita tahu di negaranya Belanda melakukan pembangunan yang baik.”

Dia menuntut, Pemerintah Belanda memikirkan investasi mereka dalam proyek ini. Investasi di Indonesia, katanya, harus menjunjung tinggi HAM.

Reklamasi juga, tak bisa jalan karena masih ada izin lingkungan dibekukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mengenai pulau-pulau yang sudah jadi, Marthin menuntut pemerintah merehabilitasi dan restorasi.

Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta, Marthin menyebutkan,  beberapa perusahaan Belanda ikut terlibat, seperti Royal Haskoning DHV desain Pulau G, F dan N. Witeven +Bos untuk desain Pantai Indah Kapuk, Pulau C, D dan E dan Van Oord serta Boskalis yang mendapatkan kontrak pengerjaan pengerukan dan pengurukan Pulau G. Perusahaan mendapatkan jaminan ekspor kredit 209 juta Euro dari Atradius DSB.

Perusahaan-perusahaan Belanda yang menjadi konsultan reklamasi, katanya, perlu diberikan sanksi oleh pemerintah Belanda.

“Mereka sudah melakukan kejahatan lingkungan dan mengancam wilayah nelayan tradisional. Ini erat terkait dengan komitmen Belanda dengan prinsip bisnis dan HAM yang harus mereka penuhi,” katanya.

Nelson Simamora dari LBH Jakarta mengatakan, reklamasi menyebabkan banyak orang tergusur dan kehilangan mata pencaharian.

Padahal, area sekitar Pulau G itu dulu tempat ikan berkumpul. Setelah reklamasi, ikan tak ada. Nelayan semakin kesulitan.

 

 

Protes reklamasi Jakarta di Kedutaan Belanda. Foto: Indra Nugraha

Protes reklamasi Jakarta di Kedutaan Belanda. Foto: Indra Nugraha

 

 

Arieska Kurniawaty, aktivis Solidaritas Perempuan mengatakan, sebelumnya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sudah dua kali mengirim surat kepada Pemerintah Belanda. Hingga kini,  tak ada respon. Surat pertama kepada PM Belanda, surat kedua kepada Atradius DSB.

“Isi surat, kita menyampaikan konsen keterlibatan Belanda dalam proyek ini. Sebenarnya, Belanda kan punya komitmen perlindungan lingkungan, juga penegakan HAM.”

“Kami ingin mengingatkan PM Belanda bahwa proyek di Jakarta bermasalah. Tak ada KLHS (kajian lingkungan hidup strategis-red) partisipatif, melibatkan masyarakat. Juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan sumber kehidupan peisisir.”

 

 

 

Janji dialog

Ferdinand Lahnstein, perwakilan Kedubes Belanda keluar menemui para demonstran. Dia langsung dialog dengan warga. Berbagai keluhan disampaikan warga, termasuk soal tak ada tanggapan dari Pemerintah Belanda, soal dua surat yang dikirim beberapa waktu lalu.

“Kami akan menyampaikan tanggapan surat itu seminggu ke depan,” katanya.

Terkait penolakan reklamasi dan NCICD, kata Lahnstein, mereka bukan pemilik proyek. Pemerintah Belanda, katanya, hanya ingin membantu Indonesia,  agar lebih aman. Dia menjanjikan akan memfasilitasi warga berdialog dengan pihak terkait soal reklamasi dan NCICD.