All posts by Ayat S Karokaro, Medan

Kala Telur Penyu Dijual Bebas di Tengah Kota Medan

Penjual telur penyu di tengah Kota Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Penjual telur penyu di tengah Kota Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Namanya Yani BR, tinggal di Kabanjahe, tak jauh dari Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara. Selama setahun ini, dia berjualan telur penyu di pusat Kota Medan. Tepatnya, Jl Sudirman.

Selama sekitar setahun ini, dia tak pernah tertangkap petugas, baik kepolisian, BKSDA, maupun Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Padahal,  dia berdagang telur di dekat rumah dinas Gubernur Sumut. Juga tak jauh dari rumah dinas Pangdam I/BB dan Walikota Medan.

Selasa (20/9/16), saya mencoba menghampiri dan berbincang dengan ibu penjual telur penyu ini. Dia tampak membawa anaknya yang berusia tiga tahun.

Sebelum saya, ada beberapa rekan jurnalis dan dilarang mendekat atau mengambil foto. Tak jauh dari tempat dia berdagang, ada dua orang pria mengintai, satu suami Yani.

Dia mengaku baru menjualkan ratusan butir telur. Yani hanya menjualkan barang milik orang lain.

Setiap tiga hari sekali, pagi hari,  Yani menunggu paket telur penyu diantar. Jika tidak, suaminya menjemput di loket bus antarkota antarprovinsi di Jalan Sisingamangaraja, Medan.

 

Telur penyu yang dijual di tepi jalan di Kota Medan, Rp7.000-8.000 per butir. Foto: Ayat S Karokaro

Telur penyu yang dijual di tepi jalan di Kota Medan, Rp7.000-8.000 per butir. Foto: Ayat S Karokaro

 

Pemilik dan Yani, berbagi hasil. Jika seluruh terjual, hasil dibagi dua dengan pemasok. Jumlah telur bervariasi, mulai 70-100 per tiga hari sekali, harga jual Rp7.000-Rp8.000 per butir.

Ketika ditanya darimana asal telur penyu, Yani bilang pemasok dapat dari Aceh dan Bagan Siapiapi, dekat perbatasan Riau-Sumut.

Dia sudah ada langganan. Yang menarik, pembeli telur penyu banyak turis dari Malaysia datang ke Medan.  Mereka beli 20-30 butir buat konsumsi di Medan.

“Saat liburan, turis dari Malaysia pasti singgah beli telur penyu. Ada juga dari China tetapi mereka beli sikit.”

Dia tahu,  kalau jual telur penyu dilarang tetapi rela menantang risiko ini demi memenuhi kepeluan hidup sehari-hari.

“Aku harus jual ini buat belanja dapur bang, kalau gak gitu mana bisa kami beli susu anak.”

 

 

Usut pemasok

ProFauna, menyayangkan ini bisa terjadi di Kota Medan. Apalagi lokasi dekat dengan pusat pemerintahan.

Rosek Nursahid, dari ProFauna, Rabu siang (21/9/16) mengatakan, kasus seperti ini sebenarnya bukan saja terjadi di Sumut, tetapi daerah lain, seperti Berau, Kalimantan Timur. Perdagangan telur penyu, katanya, seakan bebas, bahkan sampai dijual di SD, SMP, hingga SMA.

 

 

Pembeli tentu pengendara yang lalu lalang. Ada juga pelanggan juga para turis. Foto: Ayat S Karokaro

Pembeli tentu pengendara yang lalu lalang. Ada juga pelanggan juga para turis. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Ketika memberikan informasi bahwa menjual dan mengambil telur penyu tak bolek, ternyata banyak aparat penegak hukum tak paham.  Dia menduga, kondisi serupa terjadi di Medan.

“Mereka pikir yang dilarang mengambil dan memburu penyu. Pandangan ini harus diluruskan. Pemerintah jelas harus mengedukasi masyarakat,” katanya seraya mengatakan, miris kala itu terjadi di dekat rumah dinas pemerintah.

ProFauna mengkritisi kinerja BKSDA, cenderung banyak membiarkan perdagangan telur penyu. “Banyak pedagang burung dan lain-lain tak diamankan.”

Dia mencontohkan, jalan menuju Berastagi, banyak menemukan pedagang satwa dilindungi seperti kukang begitu bebas.

“Aparat baru bertindak ketika ramai di media massa dan media sosial, serta dihebohkan organisasi masyarakat sipil baru bergerak. Selama ini, tak proaktif lebih cepat.”

Rantai perdagangan satwa liar, katanya, kerab melibatkan orang ekonomi lemah dan pendidikan rendah terutama ibu-ibu dan nenek tua.

Berdasarkan catatan ProFauna, seperti perdagangan satwa dari Sumatera menuju Jawa, dari Palembang, Jambi ke Lampung, melibatkan ibu tua sebagai kurir.

Mereka, katanya, dititipkan satwa liar dalam kardus, dan hanya diberi uang untuk membawa titipan. Di Jawa Barat juga terjadi. Pelaku menitipkan satwa dalam rumah ibu-ibu.

“Ini pola-pola yang dibaca dan dilakukan jaringan perdagangan satwa liar dengan memanfaatkan ibu-ibu dan orang tua. Mereka dianggap tak mencurigakan, dan iba. Akhirnya, hukum susah usut sampai ke akar.”

Khusus pedagang telur penyu di Medan, katanya, tak bisa langsung proses hukum. Proses hukum ada tahapan.

“Apakah betul pedagang ibu-ibu itu memahami? Apakah ada upaya BKSDA, Gakum, dan kepolisian sosialisasi?”

ProFauna mendesak usut dan tindak tegas pemasok. Kala sudah sosialisasi, atau pemberian penjelasan kepada si ibu tetapi tak diindahkan, katanya, barulah proses hukum.

“Pengalaman kami sering aparat menindak hukum, tetapi menangkap hanya kroco-kroco. Bos, pemasok dan jaringan besar lain termasuk pengumpul tak terungkap. Yang utama membongkar skala besar,” katanya.

Sedang Hotmauli Sianturi, Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BKSDA Sumut), mengatakan,  tindakan pedagang telur penyu salah besar.

“Ini tak boleh, melanggar UU. Saya terkejut sekali informasi anda, telur penyu tak boleh diambil apalagi diperdagangkan,” katanya.

Dia langsung memerintahkan anggota bergerak. Selain pengusutan hingga ke akar, mereka akan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.

 

Menjual telur penyu itu dilarang UU, tetapi tetap saja ada yang melakukan, di tengah kota pula dan aman-aman saja. Foto: Ayat S Karokaro

Menjual telur penyu itu dilarang UU, tetapi tetap saja ada yang melakukan, di tengah kota pula dan aman-aman saja. Foto: Ayat S Karokaro

Lahan-lahan Perusahaan yang Terbakar Ini jadi Penyangga Taman Nasional

Baru dua perusahaan dengan lahan terbakar yang diambil negara terpublish luasan dan rencana peruntukan. Perusahaan-perusahaan yang lain bagaimana? Seperti kebakaran di lahan ini tahun lalu, bagaimana proses hukumnya? Foto: Made Ali

Baru dua perusahaan dengan lahan terbakar yang diambil negara terpublish luasan dan rencana peruntukan. Perusahaan-perusahaan yang lain bagaimana? Seperti kebakaran di lahan ini tahun lalu, bagaimana proses hukumnya? Foto: Made Ali

 

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana menjadikan kawasan terbakar dua perusahaan, PT Siak Raya Timber  (SRT) dan PT Hutani Sola Lestari (HSL) menjadi penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kedua perusahaan ini mendapatkan sanksi administrasi pencabutan izin hingga lahan diambil negara.

”SRTdan HSL sedang kita tata bersama dengan aktivitis di Riau. Kita tangani dalam satu ekosistem Tesso Nillo,” kata Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, usai rapat bersama Komisi III Panja Kebakaran Hutan dan lahan, Kamis (22/9/16), di Jakarta.

Kedua perusahaan ini bagian yang dapat SP3 dari 15 perusahaan di Riau. Data KLHK, keduanya mendapatkan sanksi administrasi melalui pencabutan izin sejak 2015.

Begitu pula PT Dexter Rimba Perkasa turut mendapatkan pencabutan izin dan dapat SP3.

Pengambilalihan lahan terbakar, katanya, perintah Presiden Joko Widodo, tahun lalu. Dengan begitu, pemulihan lahan kedua perusahaan sawit ini langsung ditangani negara.

KLHK sedang menyusun sistem pengalihan status kawasan. Langkah awal, kementerian akan mengkaji keseluruhan ekosistem di Tesso Nilo, tak hanya di taman nasional.

”Kita akan lihat kondisi, kebutuhan masyarakat apa, tujuan dan diselesaikan bersama,” katanya.

Hal ini, katanya, salah satu langkah awal meminimalkan perambahan lahan di TNTS dan mulai perbaikan tata kelola terutama pabrik-pabrik sawit di Tesso Nilo. Siti tak menampik ada sejumlah persoalan perambahan di kawasan itu yang harus dibenahi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari KLHK Ida Bagus Putera Prathama menyebutkan, luasan lahan jadi penyangga diperkirakan 100.000-an hektar,  akan dikelola dengan pendekatan perhutanan sosial. Kedua lahan eks perusahaan ini, bersebelahan dengan TNTS dan sudah ada masyarakat.

 

 

 

Penegakan hukum

Komisi III DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi dan mengawasi setiap perizinan kehutanan.  ”Mengambil langkah hukum dengan menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku,”  kata Benny K Harman, Ketua Panja Karhutla.

Persoalan keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya berbicara penanganan dan jumlah hotspot berkurang. Penegakan hukum, katanya,  harus jadi garda terdepan dalam penyelesaian.

Masinton, anggota Panja mengatakan, jangan sampai negara kalah oleh korporasi. Melalui rapat Panja Karhutla, Komisi III menndesak KLHK diminta tak bekerja sendiri.

Penanganan korporasi, katanya, jangan hanya sanksi administrasi tetapi pidana dan kejelasan pengembalian lahan atas sanksi administrasi harus transparan.

”KLHK juga harus bekerja sama dengan kepolisian atau bahkan Kemenko Polhukam,” ucap Habib Aboe Bakar, anggota Panja. Pasalnya, dalam menuntas praktik mafia kebakaran hutan dan lahan ini khawatir ada sebuah “kompromi.”

 

 

Pertanggungjawaban mutlak

Dalam rapat yang berlangsung hampir 2,5 jam itu sempat diutarakan terkait prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sangat baik digunakan dalam semua lini penegakan hukum KLHK. Dimana setiap perusahaan memiliki tanggung jawab menjaga konsesi sendiri.

Keberhasilan ini terbukti dengan terkabulnya gugatan KLHK atas PT NSP beberapa bulan lalu yang menggunakan prinsip ini.

Kan ini sudah sesuai amanah UU Kehutanan, siapa saja yang mendapatkan izin (usaha pengelolaan hutan) wajib menjaga wilayah. Jadi tak perlu dicari tahu siapa pelaku pembakarannya,” kata Syafii.

Prinsip ini, katanya, tak hanya diterapkan pada hukum perdata, juga pada kepolisian melalui pidana. Tak hanya beleid itu,  UU Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, sebagai landasan hukum pendukung.

 

 

 

Ketika Keramba Apung Redupkan Pesona Danau Maninjau

Keindahan Danau Maninjau tak seperti dulu. Kini, danau dipenuhi keramba jala apung. Lebih parah lagi, keramba sudah terlalu banyak dan ikan sering mati. Foto: Vinolia

Keindahan Danau Maninjau tak seperti dulu. Kini, danau dipenuhi keramba jala apung. Lebih parah lagi, keramba sudah terlalu banyak dan ikan sering mati. Foto: Vinolia

 

 

Memandang Danau Maninjau, dari ketinggian di Kelok 44 atau Puncak Lawang, tampak menawan. Air tenang bak kaca berkilau kebiruan terpantul cahaya pagi. Bayangan bukit-bukit terjal di sekeliling tampak di permukaan danau. Indahnya…
Tak heran kalau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  pernah jadi kampung wisatawan asing di era 1980-an hingga pengujung 1990. Turis Eropa dan Jepang, rama datang ke tempat ini sepanjang tahun.

Homestay dan hotel berkembang. Maninjau pernah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara. Itu dulu….Kini,  tak ada lagi turis. Maninjau sebagai ikon wisata Sumbar, tinggal cerita.

Kala berada di tepian danau, tiupan angin menebarkan bau amis. Air bening dan biru, dari dekat terlihat kehijauan dan keruh.

Dasar danau tak terlihat, apalagi pasir putih, sudah tertutup dengan kotoran ikan dan sisa pakan keramba jala apung yang tersebar di sekeliling danau.

Air danau juga membuat gatal hingga orang tak berani mandi. Kalau masuk ke danau, kaki akan terperangkap lumpur sisa pakan dan ikan mati.

 

 

Jutaan ikan keramba apung yang mati di Danau Maninjau beberapa bulan lalu. Foto: Vinolia

Jutaan ikan keramba apung yang mati di Danau Maninjau beberapa bulan lalu. Foto: Vinolia

 

Di Maninjau Indah, hotel tertua di danau ini, beberapa karyawan tampak sibuk mengumpulkan bangkai-bangkai ikan yang terbawa arus dan merapat dekat hotel. Kegiatan ini bak agenda rutin para karyawan hotel ini.
“Kalau tak diambil, sepanjang hari bau busuk mengganggu, entah ikan dari mana, semua pemilik keramba selalu membuang ikan mati ke danau,” kata Idham Rajo Bintang, pemilik Hotel Maninjua Indah, beberapa waktu lalu.

Tokoh masyarakat Maninjau ini menyaksikan sendiri kematian  pariwisata daerah ini karena pencemaran air danau karena keramba marak.

Hotel pun kini sepi. Dalam setahun hanya terisi penuh dua malam. Saat pergantian tahun malam tahun baru dan Lebaran menampung perantau yang pulang kampung.
“Pegawai hotel saya sudah lama tak digaji. Kalau ada pemasukan baru saya bayar, karena mereka tidak mau berhenti,” kata Idham. Buat mengisi 5% tamu ke hotel berkapasitas 40 kamar inipun tak mampu.

Tidak hanya hotel milik Idham Rajo Bintang, lebih 20 homestay yang ada di Maninjau juga lebih dulu gulung tikar, beberapa masih tertinggal plang namanya.
Idham pernah mengalami masa jaya pariwisata di Maninjau pada 1970-an hingga akhir 1990-an. Dia membangun hotel pada 1974. Kala itu,  dia pengusaha sukses di Jakarta, diminta pulang bupati dan gubernur. Kala itu,  banyak turis datang ke Maninjau tetapi belum ada hotel, hanya tinggal di rumah-rumah penduduk sebagai homestay.

 

 

 

Danau Maninjau masa lalu. Air jernih dan bersih, salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara kala itu. Foto: Wikipedia

Danau Maninjau masa lalu. Air jernih dan bersih, salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara kala itu. Foto: Wikipedia

 

 

Turis datang sepanjang tahun, tak mengenal musim. Kamar hotel dan homestay hampir selalu penuh, sekitar 1.500 turis asing mengunjungi Maninjau setiap bulan. Maninjau seolah menjadi kampung wisatawan Eropa dan Jepang di Sumbar.
“Maninjau saat itu ibarat Bali kedua, setelah Bali mereka kemari. Belum merasa ke Indonesia, kalau belum datang ke Maninjau,” katanya.
Dia bahkan membuat restoran terapung di tengah danau dan membawa tamu  pakai speedboat. Dia menyediakan peralatan ski air yang digemari turis asing kala ke Maninjau.
“Anak-anak perempuan saya semua jago ski, Titi dulu jago sekali main ski air di sini,” kata Idham menceritakan sang anak, artis Titi Rajo Bintang.  Turis asing datang ke Maninjua juga ingin berenang dan bermain ski.
“Saat datang mereka belum pasang kamar sudah lari ke beranda dan melompat ke danau. Setelah puas berenang baru memesan kamar. Saat itu air jernih bahkan bisa diminun.”

Mulai akhir 1998, turis asing turun drastic. Terakhir benar-benar berhenti pada 2005. Saat itu, keramba jala apung makin marak. Aktivitas keramba di danau seluas 9.737 hektar itu mulai 1992.

Setiap tahun selalu terjadi kematian massal ikan dan ribuan ton bangkai dibiarkan membusuk di danau. Pada 1997, terjadi kematian massal pertama ikan keramba jala apung di Maninjau. Sekitar 1.300 ton ikan mati akibat tuba pakan.

 

 

Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Foto: Vinolia

Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Foto: Vinolia

 

 

Hilangnya pesona Maninjau juga dirasakan Zuhrizul Chaniago, pegiat pariwisata Sumbar. Menurut dia, ribuan petak keramba apung telah merusak keindahan danau.

“Dari kelok 44 atau puncak lawang, kita sudah bisa melihat perbedaan bagian danau yang diisi keramba dengan yang tidak. Bagian yang ada keramba air hitam dan keruh. Beda dengan yang tidak, masih biru,” kata pemilik Homestay Lawang Park di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Agam ini.

Meskipun wisata lain selingkaran Maninjau seperti Puncak Lawang, Embun Pagi dan Kelok 44 masuk dalam daftar kunjungan wisata, namun tak dengan danau itu sendiri. Wisatawan dari Puncak Lawang dan Embun Pagi ke Kelok 44, tak akan pergi ke bibir danau, apalagi menginap di hotel seputaran danau.

Wisatawan berbalik ke Bukittinggi atau melanjutkan perjalanan ke Pantai Gondoriah Pariaman. Tak ada lagi wisatawan mau berlama-lama di seputaran danau. Dari jarak dekat, danau tak lagi menyuguhkan keindahan apalagi kesejukan dan kenyamanan bagi wisatawan.

 

 

Keramba jala apung di Danau Maninjau, dari ketinggian. Foto: Vinolia

Keramba jala apung di Danau Maninjau, dari ketinggian. Foto: Vinolia

 

 

Sebaliknya, mereka menutup hidung kala melintasi danau. Wisatawan menghidar agar tak bersen­tuhan dengan air danau. Air berlendir akibat sisa makanan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar.

Belum lagi, ketika musim angin kencang, jutaan ikan mati dan menimbulkan aroma busuk. Ini jadi pemandangan menjijikkan. “Ini jauh berbeda dengan kondisi Maninjau dulu,” katanya.

Zuhrizul, mengatakan, kepentingan bisnis sekelompok orang telah membuat penderitaan panjang anak cucu selingkar danau. Mereka tak bisa mandi lagi setelah main bola di sawah dengan keceriaan. Mereka tak bisa lompat ke air dari pohon kelapa yang menjorok ke danau.

Zuhrizul membandingkan penataan Danau Maninjau dengan Pantai Padang.

“Dalam hal destinasi sebetulnya yang dianggap tak mungkin dibenahi adalah Pantai Padang. Ternyata Pantai Padang bisa berubah. Salut untuk walikota yang juga urang Agam,” katanya.

 

Jutaan ikan mati di keramba jala apung di Danau Maninjau, dibiarkan mengapung dan membusuk. Selain pencemaran pakan, bangkai-bangkai ikan ini ikut mencemari danau. Foto: Vinolia

Jutaan ikan mati di keramba jala apung di Danau Maninjau, dibiarkan mengapung dan membusuk. Selain pencemaran pakan, bangkai-bangkai ikan ini ikut mencemari danau. Foto: Vinolia

 

 

 

Pencemaran parah

Hafrijal Syandri, Ketua Pusat Studi Universitas Bung Hatta (UBH) Padang mengatakan,  pencamaran Danau Maninjau sudah sangat parah, karena sedimen sisa pakan ikan dari keramba yang melebihi daya tampung.

“Sejak 2001-2012 sudah lebih 111.000 ton sedimentasi  limbah pakan keramba jala apung terperangkap di dasar danau, apabila terjadi musim hujan dan angin kencang, dasar danau akan teraduk,  menimbulkan amoniak dan menyebabkan jutaan ikan mati” katanya.

Sedimentasi itu terperangkap di dasar, di bagian dalam hingga pinggir danau di bawah keramba. Pada beberapa tempat di pinggir danau,  di bawah keramba ketebalan sedimentasi sampai satu meter.

“Warna seperti lumpur, ini dari sisa pakan dan  ikan mati. Kalau di tengah danau mungkin lebih dalam lagi sedimentasinya,” kata Hafrijal.

Kondisi ini,  makin parah karena dengan kedalaman Maninjau 168 meter menyebabkan masa tinggal air di danau lebih lama sekitar 25 tahun. Hingga sedimentasi limbah itu terperangkap lebih lama dan menyebabkan pendangkalan danau setinggi 15 meter.

“Waduk Cirata juga punya banyak keramba jala apung, waktu tinggal air di sana sembilan bulan. Waduk dari aliran sungai mengalir cepat, kalau Maninjau, danau cukup dalam hingga  makin lama waktu tinggal air makin lama memerangkap sedimen-sedimen yang mengendap di dasar danau,” ujar dia.

 

 

Keramba jala apung yang menenuhi Danau Maninjau. Foto: Vinolia

Keramba jala apung yang menenuhi Danau Maninjau. Foto: Vinolia

 

 

Di Danau Maninjau, katanya,  juga tak ada sumber air dari sungai-sungai seperti danau lain, air masuk hanya mengandalkan ground water atau air bawah tanah. Ada aliran air keluar hanya dari Sungai Batang Antokan yang dipakai PLTA Maninjau.

Sisa-sisa nutrisi dari pakan ikan itu menyebar,  melayang di danau dan mengendap bercampur ikan mati.

“Indikator lain pencemaran danau terlihat pada lokan yang besar, eceng gondok makin banyak. Alga microcistys juga masih banyak, mengapung melayang-layang di permukaan.”

Tingkat kecerahan air juga menurun, tinggal 1,3 meter. Dulu, sampai enam meter ke dalam danau.

Ikan di Maninjau  juga mulai tercemar logam berat. Sudah ada besi (Fe) melebihi ambang batas ditentukan. Logam berat lain juga ada seperti timbal, seng dan kadmiun, tetapi batas normal.

Ikan-ikan asli danau juga banyak hilang. Dari 17 jenis ikan asli Danau Maninjau, tinggal delapan. Ikan hilang seperti garing, lelan, gasan dan baung.

“Yang tersisa kini  jenis tahan pencemaran seperti lokan dan pensi, ukuran jadi lebih besar. Juga ikan-ikan lepas dari keramba seperti nila dan lobster.”

Kualitas air danau, kata Hafrijal, sangat buruk dan tercemar berat. Untuk manusia,  sudah tak layak bahkan untuk mandi apalagi air minum.

“Untuk perikanan dan peternakan juga tergolong buruk, apalagi untuk manusia, sudah tidak layak lagi,” katanya.

 

 

 

Solusi penyelamatan Maninjau

Guna menyelamatkan Danau Maninjau, menurut dia, harus ada pengurangan keramba jala apung. Daya dukung perairan di danau hanya 6.000 petak. Kini mencapai 20.000 petak keramba.

“Ini perlu upaya pemerintah menertibkan, apalagi keramba di Maninjau kebanyakan punya investor luar yang dikelola masyarakat. Satu orang bisa punya 40-100 petak,” ujar dia.

Sebetulnya, para masyarakat sekitar danau tak berdaya lagi dengan kondisi air, dan ikan banyak mati.

“Mereka tak sanggup untuk usaha keramba.  Kenapa masih ada juga keramba? Tidak lain karena permainan toke pakan dan toke ikan!”

Masyarakat disana, katanya, mendapat bibit dari toke (bos). “Disuruh pelihara di keramba, dikasih pakan, ketika panen hasil diambil dan dijual pengusaha lalu potong utang, petani hanya buruh.”

Seharusnya, katanya,  kalau pemerintah mau memberhentikan usaha keramba, berhentikan saja, larang pakan ikan itu masuk ke keramba.

Sebagai solusi, harus ada mata pencarian yang masyarakat selain keramba, seperti pariwisata. Apalagi sejalan dengan program gubernur meningkatkan pariwisata Sumbar.

“Hidupkan kembali homestay masyarakat dengan pemulihan danau. Ini butuh keseriusan pemerntah, masyarakat, stakeholder harus duduk bersama. Jika dibiarkan terus, tercemar logam berat, untuk pemulihan danau seperti semula, bila ada pengurangan sebagian besar keramba perlu waktu sekitar 25 tahun.”

Senada dikatakan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, Ade Edward. Dia meminta pemerintah kabupaten (pemkab) agar mengambil kebijakan tepat dan tegas hingga masalah kematian ikan selesai.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus berani mengambil kebijakan menutup sementara kampung ikan Danau Maninjau dari seluruh budidaya keramba.

Tujuannya, agar kondisi danau kembali steril dan normal dari sisa pakan dan kotoran yang mengendap dengan ketebalan cukup tinggi. Saat ini, katanya,  belum ada teknologi untuk membersihkan sisa pakan dan kotoran. Daya dukung Danau Maninjau pun tak punya kemampuan cukup memulihkan diri menghadapi limbah.

Ade juga tim teknis Komisi Amdal Sumbar ini, mengatakan, kala taka da pelarangan keramba apung, tak menutup kemungkinan kematian massal terus terulang.

“Bahkan bisa lebih sering. Sekarang saja sudah tiga hingga empat kali setahun,” katanya.

Tak itu saja. Pencemaran sisa endapan pakan dan kotoran ikan yang bersifat permanen, akan merusak lingkungan danau. Padahal, danau ini satu dari 36 warisan geologi Indonesia.

“Alam bukan harta hanya generasi kini. Tapi titipan generasi selanjutnya. Bercermin ke negara maju, danau dijaga agar pengotor tak masuk. Sekali pengotor masuk ke dasar danau, tak bisa lagi dikelola, kerusakan bisa permanen.”

Meskipun begitu, katanya, pelarangan keramba harus disertai alternatif pencarian masyarakat.

“Pelarangan harus disertai solusi agar masyarakat tak menjerit. Banyak solusi, misal mengalihkan budidaya keramba apung, menjadi budidaya ikan kolam deras atau hal serupa lain,” katanya.

 

 

Keindahan danau ini mulai hilang...Foto: Vinolia

Keindahan danau ini mulai hilang…Foto: Vinolia

 

 

 

Target pengurangan keramba

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Agam, Edi Busti menyebutkan,  tim satgas penyelamatan Danau Maninjau telah terbentuk Mei 2016. Tim mulai bekerja bergotong-royong membersihkan danau setiap dua bulan sekali.

Tujuannya, membangun kesadaran masyarakat terkait pencemaran danau. Harapannya, agar muncul kesadaran masyarakat membongkar keramba mandiri.

Edi menargetkan, tahun ini berkurang 2.500 petak keramba. Namun dia tak menampik belum ada penindakan tegas. “Pemkab Agam masih pembentukan satgas. Masih menunggu pengalokasian dana untuk agenda itu. Kita tunggu APBD perubahan 2016. Terlebih lagi zonasi danau belum ada, kita tunggu dulu itu,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Agam, Ermanto mengatakan, sejak 2012, ada delapan pengusaha ikan keramba besar (lebih 20 petak) di Danau Maninjau.

Mereka sebagai pemasok pakan ikan dan menjadi pemberi modal kepada penambak lain. Dia menyebut, delapan orang itu. Yakni, Wan Alai, Jon Pertiwi, Ita Mayang Taurai, Eri St. Makrup, Anton Taruko, An Taruko, Condiak Taruko dan Rajo Ameh.

“Berdasarkan data kami, mereka sekaligus orang-orang yang selalu mengalami kerugian cukup banyak. Mereka  inilah yang harus bertanggung jawab atas kematian ikan. Mereka harusnya terlibat dalam membersihkan danau ketika ikan keramba mati,” katanya.

Soal mengubur bangkai ikan, Ermanto mengaku kesulitan mendapatkan lahan. Menurut dia, masyarakat seputaran danau tak mau lagi memberikan tanah untuk mengubur ikan.

“Jika masyarakat bilang tak diuntungkan dalam usaha keramba, mereka tak bersedia bangkai ikan dikubur di tanah mereka. Pegawai SKPD juga kewalahan goro bangkai ikan. Anggota tentu menyayangkan pengelola keramba dan pengusaha ikan tak turut membantu.”

 

 

Peta keramba jaring apung di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya, Agam. Dokumen: Hafrijal Syandri

Peta keramba jaring apung di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya, Agam. Dokumen: Hafrijal Syandri

 

 

Upaya Warga Tiada Henti Demi Lindungi Karst Kendeng

Karst Pegunungan Kendeng Utara yang terlihat kering, namun di dalamnya kaya akan sumber air dan sungai bawah tanah. Foto: Tommy Apriando

Karst Pegunungan Kendeng Utara yang terlihat kering, namun di dalamnya kaya akan sumber air dan sungai bawah tanah. Foto: Tommy Apriando

 

Waktu menujukkan pukul 10.00, pagi itu. Matahari mulai menyengat kulit. Sekitar 600 petani baru tiba di halaman Museum Ronggowarsita, Semarang. Tampak para perempuan berkebaya dan bercaping.

Ada yang  membawa nasi tumpeng dari hasil alam mereka. Ada juga ratusan kendi berisi air dari Pegunungan Kendeng. Bendera merah putih berkibar dari belakang truk yang dibawa petani Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah, Senin, (5/9/16).

Para petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo mendatangi PTUN Semarang guna mengawal penyerahan memori Kasasi.

Mereka membawa spanduk berukuran 1×3 meter, dengan bahasa Jawa bermakana, “Ibu Bumi sudah memberi, Ibu Bumi disakiti, Ibu Bumi akan mengadili.”

“Kami akan ajukan kasasi terhadap gugatan terhadap izin lingkungan dan penambangan PT. Sahabat Mulia Saksi yang dikeluarkan Bupati Pati,” kata Bambang Sutikno, warga Desa Wukirsari, Tambakromo, kepada Mongabay.

Bambang bilang, ini bagian perjuangan panjang warga menyelematkan kelestarian alam dan keadilan kehidupan anak cucu.

“Kami kawal karena banyak bukti hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”

Warga Kendeng kembali mengetuk hati majelis hakim di Mahkamah Agung yang akan memutus kasasi terhadap izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan SMS,  anak usaha PT.Indocement Tbk yang dikeluarkan Bupati Pati 8 Desember 2014.

Berkas gugatan diajukan lima warga terdampak langsung rencana pendirian pabrik dan pertambangan yakni Jasmo, Paini, Warjo, Samiun dan Sarjudi,.

 

Warga Pati, Kendeng, berjalan kali sambil membentangkan bendera merah putih. Mereka bersama mengajukan kasasi demi upaya melindungi karst Kendeng. Foto: JMPPK

Warga Pati, Kendeng, berjalan kali sambil membentangkan bendera merah putih. Mereka bersama mengajukan kasasi demi upaya melindungi karst Kendeng. Foto: JMPPK

 

Kasasi diajukan 15 kuasa hukum, yaitu, pengacara senior Trimoelja D.Soerjadi, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Siti Rakhma,  Muhnur, dan Asfinawati. Juga Hamzal Wahyuddin, Evarisan, Eko Roesanto Fiaryanto, Nur Badriyah, Luthfi Khakim, Nihayatul Mukharomah, Satria Ardyrespati Wicaksana, Fristy Ninda Yuriza, Zainal Arifin, serta Ikhwan Sapta Nugraha.

“Pak Bambang Widjojanto ikut sebagai bentuk kepedulian orang baik akan mendukung perjuangan tulus,” kata Gunritno, dari JMPPK Pati.

Catatan JMPPK, 9 Agustus 2016,  hakim PTTUN Surabaya memutuskan perkara mengabulkan permohonan tergugat (pembanding), membatalkan putusan nomor 15/G/2015/PTUN.SMG. Padahal para hakim bersertifikasi lingkungan.

“Sesama hakim bersertifikasi lingkungan di PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya, mengapa memutuskan perkara sama hasil berbeda? Ini tanda tanya sangat besar bagi kami,” katanya.

Terkait substansi putusan, tak ada pendapat hakim pada perkara, baik permohonan tergugat (pembanding) dan pengugat (terbanding).

Ada hakim beda pendapat, yakni hakim anggota II, dalam pertimbangan, menyebutkan, putusan PTUN Semarang sudah tepat dan benar. Sebab, saat penerbitan obyek sengketa a-quo mengandung cacat hukum (tak mengikut sertakan masyarakat). Hakim I dan III berpendapat lain, yakni membatalkan putusan tingkat pertama.

Paini, salah satu penggugat mengatakan, mereka hidup sehari-hari di lokasi rencana pabrik semen itu.

“Dari sudut manapun, sungguh tak layak di Tambakromo akan ada pabrik semen,” katanya.

Dihubungi terpisah, kuasa Hukum Bupati Pati, juga Kabag Hukum, Siti Subiati, mengatakan, salinan putusan diterima Pemkab Pati Senin, (1/8/16).

Pada Kamis, (14/7/16), majelis hakim PTTUN Surabaya menyatakan, mengabulkan permohonan banding Bupati Pati dan SMS. Majelis Hakim juga membatalkan putusan PTUN Semarang tertanggal 17 November 2015.

“Putusan juga menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.”

Sedang Zainal Arifin, kuasa hukum warga dari LBH Semarang mengatakan, izin lingkungan SMS bertentangan antara lain, dengan UU Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah soal rencana tata ruang wilayah nasional. Juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Keputusan bupati, katanya, ada kekeliruan, penyalahgunaan, dan ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen atau informasi, salah satu soal sebaran gua.

Berdasarkan penelitian JMPPK bersama Acintyacunyata Speleogical Club (ASC) Yogyakarta, ditemukan 30 gua, 110 mata air dan sembilan ponor. Amdal perusahaan hanya menyebutkan 10 gua, 29 mata air dan tiga ponor.

Pada 27 Agustus 2016, warga memetakan kawasan yang akan ada pabrik semen dan menemukan sungai bawah tanah.

Dalam dokumen Amdal SMS hanya 24 mata air, tak menyebutkan ada sungai bawah tanah.

 

 

Ongkos Kesehatan Sampai Ratusan Triliun, Batubara Itu Ternyata Energi Termahal

Ma’ani (40 ) dengan bayinya (6 bulan) di depan rumah yang ditutupi kain tebal untuk melindungi mereka dari debu batubara PLTU di dekatnya, Cilacap Jawa Tengah. Salah satu anaknya, Juniko Ade Putra meninggal pada usia 2,5 tahun Juni 2011 dari penyakit pernapasan diyakini karena debu batubara. Foto: dokumentasi Greenpeace/Kemal Jufri

Ma’ani (40 ) dengan bayinya (6 bulan) di depan rumah yang ditutupi kain tebal untuk melindungi mereka dari debu batubara PLTU di dekatnya, Cilacap Jawa Tengah. Salah satu anaknya, Juniko Ade Putra meninggal pada usia 2,5 tahun Juni 2011 dari penyakit pernapasan diyakini karena debu batubara. Foto: dokumentasi Greenpeace/Kemal Jufri

 

 

Selama ini pemerintah menjadikan batubara sumber energi andalan meskipun kotor tetapi dinilai murah. Bahkan, dalam program pemenuhan listrik negeri sebanyak 35.000 Mega Watt, sekitar 60% pembangkit listrik masih pakai sumber energi ini.  Bahan baku tersedia, biaya jauh lebih murah daripada mengembangkan energi terbarukan, menjadi alasan yang kerap keluar dari para pejabat pemerintah.

Sesungguhnya, benarkah biaya energi batubara ini murah?

Greenpeace melakukan perhitungan biaya energi batubara keseluruhan, dana investasi ditambah biaya kesehatan (karbon dioksida) mengacu penelitian Universitas Harvard, soal dampak PLTU Batubara.

Penelitian yang rilis pada 2015, itu menyebutkan, dari PLTU yang sudah ada perkiraan kematian dini 6.500 per tahun di Indonesia. Kalau, ditambah 22.000 MW dari PLTU baru, estimasi penderita bertambah 15.700 orang.

 

Baca juga: Studi Ungkap Polutan PLTU Batubara Sebabkan Kematian Dini

 

PLTU batubara di Indonesia, plus kapasitas tambahan menjadi sekitar 45.365 MW. Rinciannya, masing-masing proyek  announced 17.825 MW, permit development 17.930 MW, 4.400 sudah berizin atau permitted dan 5.210 MW masih dalam pengerjaan. Dari semua proyek itu diperkirakan menelan investasi sebesar  US$58,5 miliar atau sekitar Rp770 triliun.

 

Sumber: Greenpeace

Sumber: Greenpeace

Tampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

Tampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

 

 

Kajian Greenpeace, memasukkan biaya kesehatan dan karbon dioksida sebagai komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam pembangunan PLTU batubara.

Berdasarkan perkiraan penderita dari penelitian Harvard itu, biaya kesehatan PLTU batubara 45.365 MW menjadi US$26,7 miliar atau Rp351 triliun per tahun operasi PLTU.  Angka sebesar itu, lebih tinggi dari APBN 2016 buat anggaran kesehatan Rp110 triliun.

Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengatakan, setelah ada pos kesehatan ke dalam biaya PLTU batubara, listrik dari energi ini jelas bukan lagi sumber energi murah. “Jadi, mengapa harus bertahan pakai batubara? Waktunya bagi pemerintah Indonesia meninggalkan batubara sebagai sumber energi. Beralih ke energi terbarukan,” katanya di Jakarta, Rabu (21/9/16).

Tren meninggalkan batubara beralih ke energi terbarukan, katanya, terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, India sampai Tiongkok.  AS sudah berkomitmen, bertahap mengganti sumber listrik dari batubara ke energi terbarukan.

Anehnya, Indonesia malah bertindak kebalikan dari tren negara-negara di dunia. Indonesia, malah berencana membangun lebih banyak lagi pembangkit pakai bahan batubara.

“Polusi udara PLTU tingkatkan risiko penyakit seperti ISPA, kanker, stroke, paru-paru, pernapasan kronis,  sampai jantung,” kata Hindun.

 

Sumber: Greenpeace

Sumber: Greenpeace

 

 

Dengan dampak buruk terhadap kesehatan manusia ini, pemerintah, ucap Hindun, harus berpikir ulang. Selama ini,  katanya, biaya-biaya kesehatan seperti ini menjadi tanggungan warga dan pemerintah.

Dari perhitungan itu, poin biaya kesehatan dan emisi karbon sebesar US$84,19 MWh PLTU batubara, ditambah biaya listrik batubara saat ini per MWh US$51,22 hingga jadi US$152,65 per MWh.

Biaya PLTU batubara ini, katanya, sangat mahal, kala dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan, kecuali panas bumi.

Dia mencontohkan, biaya energi angin baik onshore mupun offshore sebesar US$78,25 dan US$123,55 per MWh. Lalu,  biaya biomassa dan solar PV, masing-masing US$112,76 dan US$108,07 per MWh.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, fakta lapangan kala PLTU beroperasi berdampak pada banyak hal, seperti kesehatan, nelayan dan lain-lain. “Ini yang diperhitungkan biaya kesehatan saja, belum dampak ke nelayan dan lain-lain,” katanya.

 

Baca juga: Begini Nasib Nelayan yang Bertetangga dengan Pembangkit Listrik Batubara di Cirebon

 

Perhitungan itu, katanya, sudah paling moderat, dengan asumsi sebagian besar PLTU pakai tehnologi ultra supercritical yang dicitrakan sebagai ramah lingkungan itu.

 

batubara-data3pln-screen-shot-2016-05-09-at-11-36-22-pm

 

Hitung-hitungan Greenpeace ini bukan di atas meja belaka tanpa dukungan fakta lapangan. Sebelum ini, Greenpeace sudah turun lapangan mengkaji dampak kesehatan warga pada lima wilayah sekitar PLTU batubara di Jawa dan Bali.

Arief menceritakan, di Cilacap, penelitian bersama dokter independen “Kita temukan 80% masyarakat di Cilacap menderita penyakit terkait pernapasan, dari ISPA sampai radang paru-paru,” katanya.

Tiga bulan kemudian, pada 2010, Greenpeace memeriksakan kesehatan warga yang hadir sekitar 686 orang. “Terkonfirmasi sama persis yang derita pernapasan sekitar 82%, sebagian besar anak-anak dan lansia.”

Dengan kajian ini, Greenpeace pun memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, PLTU batubara harus berakhir, yang diterjemahkan dalam kebijakan konkrit seperti tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah—dengan merevisi RPJM lama.

Kedua, menghapus secara bertahap dan meningkatkan pemantauan PLTU batubara yang ada. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harus mengembangkan roadmap dengan target jelas tahap-tahao peralihan batubara ke energi terbarukan.

Ketiga, pemerintah diminta mengatur target lebih ambisius dalam meningkatkan porsi energi terbarukan menggantikan batubara. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan insentif pengembangan energi terbarukan, mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan.

 

Sumber: Jatam

Sumber: Jatam

Sumber: Greenpeace

Sumber: Greenpeace

Presiden Perintahkan Hapus Hambatan Perhutanan Sosial, Percepat Penetapan Hutan Adat

Hutan Kemasyarakatan Aik Berik, Lombok. Di hutan kelola masyarakat ini terdapat sumber air terjun yang menjadi tumpuan pasokan air Lombok. Dulu, sebelum penetapan HKm ini, hutan malah rusak, perambahan ilegal marah. Kini, setelah warga diberi hak kelola, mereka makin menjaga kawasan yang memang menjadi gantungan hidup mereka. Foto: Sapariah Saturi

Hutan Kemasyarakatan Aik Berik, Lombok. Di hutan kelola masyarakat ini terdapat sumber air terjun yang menjadi tumpuan pasokan air Lombok. Dulu, sebelum penetapan HKm ini, hutan malah rusak, perambahan ilegal marak. Kini, setelah warga diberi hak kelola, mereka makin menjaga kawasan yang memang menjadi gantungan hidup mereka. Foto: Sapariah Saturi

 

Presiden Joko Widodo menilai, realisasi perhutanan sosial berjalan lambat. Diapun memerintahkan penyederhanaan aturan dan menghapus hambatan perhutanan sosial. Termasuk segera mengeluarkan penetapan hutan adat terutama bagi yang telah memenuhi persyaratan.

“Itu tolong digarisbawahi yang hutan adat, penting sekali,” kata Presiden pada rapat terbatas soal perhutanan sosial di Istana Presiden, Rabu (21/9/16), seperti dikutip dari Setkab, go.id.

Jokowi mengatakan, banyak warga sekitar kawasan hutan menggantungkan hidup dari sumber daya hutan. Sayangnya, sebagian besar– warga kurang mampu ini–, tak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan.

Diapun menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil langkah konkret, salah satu merealisasikan kebijakan perhutanan sosial.

Kebijakan hutan buat rakyat ini ada beberapa model, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, sampai Hutan Adat.

 

Baca juga: Soal Penetapan Hutan Adat, Pusat versus Daerah

 

Presiden menyebutkan, ada 25.863 desa di dalam dan sekitar hutan, 71% menggantungkan hidup dari sumber daya hutan.

“Ada 10,2 juta orang miskin di dalam hutan tak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” katanya.

Dia menjabarkan soal realisasi perhutanan sosial melalui berbagai skema belum optimal. Skema HTR, dari target 5,4 juta hektar, tahun 2014 lalu terealisasi sekira 702 ribu hektar (13%). Izin HTR terbitan bupati hanya 188 ribu hektar. Begitu juga Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, dari target 2,5 juta hektar, baru terealisasi 610 ribu hektar.

Presiden memerintahkan, segera mengatasi seluruh hambatan dalam merealisasikan perhutanan sosial.

“Saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyederhanakan regulasi dan prosedur hingga perhutanan sosial mudah diakses masyarakat.”

 

Baca juga: Dinilai Mal Administrasi, Menhut Dilaporkan ke Ombudsman

 

Dalam pengelolaan sumber daya hutan oleh warga sekitar, Jokowi juga tak ingin peran pemerintah terbatas sampai pada pemberian akses legal dan izin perhutanan sosial.

 

Beginilah kondisi hutan adat Sungai Utik, di Kapuas Hulu, Kalbar, yang dijaga sangat ketat oleh masyarakat adat Iban. Di sekitar mereka, di kelilingi perkebunan sawit. Upaya warga ini masih terancam kala tak ada pengakuan dan penetapan hutan (wilayah ) adat segera. Foto: Andi Fachrizal

Beginilah kondisi hutan adat Sungai Utik, di Kapuas Hulu, Kalbar, yang dijaga sangat ketat oleh masyarakat adat Iban. Di sekitar mereka, di kelilingi perkebunan sawit. Upaya warga ini masih terancam kala tak ada pengakuan dan penetapan hutan (wilayah ) adat segera. Foto: Andi Fachrizal

 

Presiden menginginkan, masyarakat mendapatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk memperkuat kemampuan dalam menjalankan usaha dan penghidupan.

“Mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, akses pada teknologi, akses pembiayaan, dan penyiapan pasca panen,” katanya.

Dalam ratas hadir seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan beberapa menteri  lain.

 

Baca juga: Kala Satgas Masyarakat Adat Masih Tak Jelas

 

Urusan perhutanan sosial berjalan lambat sudah kisah lama. Penetapan hutan adat, bagian perhutanan sosial juga bernasib serupa. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK-35) soal hutan adat bukan hutan negara, sudah beberapa tahun lalu.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sudah berusaha membantu pemerintah, lewat pemetaan partisipatif wilayah adat di negeri ini. Sampai akhir 2014 saja, sudah 4 juta hektar lebih peta diserahkan ke pemerintah.

Abdon Nababan, Sekjen AMAN, beberapa waktu lalu menyatakan, sampai 2016 ini, peta partisipatif wilayah adat yang diserahkan ke KLHK sekitar 6 jutaan hektar.

Janji lain Jokowi soal pembentukan Satgas Masyarakat Adat. Sejak 2015, satgas itu disebut-sebut segera keluar. Beberapa kali pernyataan pejabat pemerintahan Jokowi, bilang, kalau draf satgas sudah di meja Presiden. Lagi-lagi, sudah memasuki penghujung 2016, satgas ini masih juga belum jelas…

Banjir Bandang Garut, Puluhan Tewas, BNPB: DAS Cimanuk Rusak Parah

Banjir bandang di Cimacanm Garut Kota, menyebabkan rumah hancur. Puluhan korban meninggal dunia dan hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Banjir bandang di Cimacanm Garut Kota, menyebabkan rumah hancur. Puluhan korban meninggal dunia dan hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

 

Sejak akhir pekan lalu hujan deras mengguyur Pulau Jawa, menimbulkan banjir dan longsor di berbagai daerah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Terparah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hujan terus menerus dengan intentitas tinggi itu, menyebabkan Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri, meluap.

Banjir bandang pun menerjang tujuh kecamatan, yaitu Bayongbong, Garut Kota, Banyu Resmi, Karang Pawitan, Tarogong Kaler, Semarang dan Tarogong Kidul, pada Selasa (20/9/16) sejak pukul 22.00. Kedalaman banjir sekitar 1,5 sampai dua meter!

Data sementara BPDB Garut, menyebutkan, sampai Rabu sore (21/9/16), korban meninggal dunia 20 warga, dan 14 lain masih hilang.

Pencarian korban, katanya, terus dilakukan Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Tagana, PMI, relawan serta masyarakat. Ratusan pengungsi ditempatkan di kantor Korem. BPBD Provinsi Jawa Barat membantu penanganan darurat.

 

Banjir bandang Garut, membuat bus pun terbalik. Foto: dari akun Facebook Nissa Wargadipura

Banjir bandang Garut, membuat bus pun terbalik. Foto: dari akun Facebook Nissa Wargadipura

 

BPBD telah mendirikan posko dan dapur umum. Bupati Garut, katanya,  menunjuk Dandim sebagai komandan tanggap darurat.

“Pendataan masih dilakukan. Tim Reaksi Cepat berada di lapangan membantu BPBD, berupa dukungan dana siap pakai dan pendampinga posko,” katanya.

Menurut Sutopo, kebutuhan mendesak adalah dana siap pakai untuk operasional penanganan darurat. “Beras dan makanan perlu untuk pengungsi.”

Warga juga saling bahu membahu membantu, salah satu dilakukan Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, yang membuka posko untuk banjir bandang Garut dan sekitar.

“Teman-teman boleh menitipkan barang, makanan, pakaian, pembalut, dan lain-lain kepada kami,” kata pengasuh pesantren Nissa Wargadipura, dalam akun Facebooknya.

Pesantren Ath Thaariq, katanya  akan bekerjasama dengan BPBD dan segera menyalurkan bantuan yang dikumpulkan.

 

Sungai Cimanuk, yang meluap membawa segala, dari rumah hingga batu-batuan. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Sungai Cimanuk, yang meluap membawa segala, dari rumah hingga batu-batuan. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

 

 

DAS rusak parah

Sutopo mengatakan, banjir bandang Garut potret pengelolaan buruk Daerah Aliran Sungai Cimanuk.

”Banjir bandang karena luapan Sungai Cimanuk, parameter koefisien regim sungai (KRS) di atas batas normal,” katanya kepada Mongabay.

KRS, katanya, angka yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit maksimum dengan debit minimum pada suatu DAS atau sub-DAS.  Debit maksimum,  merupakan situasi saat banjir. Sebaliknya,  debit minimum,  saat kemarau.

Kategori KRS baik, berada pada titik 40, sedang 40-80 KRS, sedangkan buruk lebih 80 KRS.

”KRS Cimanuk itu 713,” katanya.

DAS Cimanuk ini, ucap Sutopo, memang paling buruk di Pulau Jawa. Situasi ini sudah berlangsung sejak 1980-an.

Untuk itu, katanya, perlu ada upaya pengembalian fungsi ekosistem lingkungan DAS guna meminimalkan potensi banjir dan longsor.

Selama resapan aliran berkurang, katanya, hutan minim, upaya konservasi tanah dan air di lahan pertanian khusus wilayah perbukitan dan pegunungan tak jalan, ancaman banjir dan longsor tak akan hilang.

Berdasarkan data BNPB, mayoritas sungai di Pulau Jawa kritis, Sungai Bengawan Solo (541 KRS), Brantas, Malang (205), dan Sungai Ciujung, Banten (189,5), Ada juga Sungai Serayu, Wonosobo, Sungai Cisadane, Tangerang, Sungai Citanduy, Tasikmalaya dan Sungai Citarum, Bandung.

 

Banjir bandang Garut, telah menewaskan 20 orang, masih hilang juga puluhan. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Banjir bandang Garut, telah menewaskan 20 orang, masih hilang juga puluhan. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

 

 

Waspada, La-Nina sampai awal 2017

Dia mengimbau, masyarakat waspada dari ancaman banjir dan longsor. Dari perkiraan, katanya, potensi hujan masih terus meningkat dengan puncak Januari 2017.

“La Nina, dipole mode negatif dan hangatnya perairan laut Indonesia menyebabkan hujan melimpah, lebih besar dari normal. Ini dapat memicu banjir dan longsor,” katanya.

Pengaruh La-Nina, katanya,  meskipun intensitas masih lemah, telah meningkatkan curah hujan hingga menimbulkan banjir dan longsor di sebagian wilayah di Jawa.

September, biasa puncak musim kemarau, kini malah hujan berintensitas tinggi di beberapa wilayah.

Sementara itu, hujan lebat sejak Jumat malam (16/9/16) hingga Sabtu (17/9/16) juga menyebabkan banjir dan longsor di beberapa kabupaten lain, seperti Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Sumedang, Cilacap, Kota Brebes Tegal, Purbalingga, Pekalongan, Tulungagung, Trenggalek, sampai Pacitan.

Di Tasikmalaya, seorang meninggal dunia tertimpa longsoran susulan kala sedang membersihkan reruntuhan longsor di rel kereta api.

Sungai Cikidang juga meluap hingga banjir setinggi satu meter merendam kampung-kampung  di Desa Tanjungsari, Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

Di Sumedang,  juga banjir dan longsor. Longsor di Dusun Ciherang, Ciguling, Singkup, Cimareme, Babakan Gunasari Desa Ciherang, Sumedang Selatan, Selasa (20/9/16).

Ada tiga orang tewas, dua luka-luka  dan satu dalam pencarian serta ratusan rumah terdampak

Bencana juga menimpa Kota Tegal, sekitar 144 rumah terendam banjir di Kelurahan Mintaragen, Tegalsari, Kraton, Kaligangsa, Margadana, dan Krandon.

 

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

Para pengungsi banjir bandang Garut. Foto: BNPB

Para pengungsi banjir bandang Garut. Foto: BNPB

 

Revisi UU Minerba, Pertimbangkan Aspek Lingkungan, Bukan Urusan Eksploitasi Semata (Bagian 2)

Lubang-lubang galian PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali, yang ditinggalkan begitu saja. Beginilah kalau perusahaan bisa ekspor ore bebas. Main gali, dan tinggal begitu saja. Mau lebih parah dari ini lagi? Foto: Jatam Sulteng

 

Suara-suara kekhawatiran kalau sampai revisi UU Mineral dan Batubara serta aturan turunan sampai membuka kembali keran ekspor mineral mentah muncul dari berbagai daerah.

Pakar dan aktivis lingkungan di Sumbar khawatir revisi UU Minerba bakal membuka keran ekspor mineral mentah.

Indang Dewata, Pakar Lingkungan Universitas Negeri Padang, mengatakan, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman lalu betapa masif kerusakan lingkungan karena bebas ekspor bahan mentah.

“Kita belajar dengan bencana lingkungan Bangka Belitung dan Kota Sawahlunto, yang saat ini meninggalkan kolong langit dengan air masam sisa tambang menimbulkan danau-danau tak bermanfaat,” kata Indang saat dihubungi Mongabay beberapa waktu lalu.

 

Baca juga: Revisi UU Minerba Bukan Alasan untuk Buka Keran Ekspor Mineral Mentah

 

Dia menilai, kerusakan lingkungan ini karena Peraturan Daerah (Perda) Timah boleh ekspor biji, padahal semula bahan jadi.

Indang khawatir, kala revisi UU soal bebas ekspor, beberapa daerah di Sumbar yang kaya bahan tambang seperti Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Sawahlunto, akan menjadi penyedia bencana di Sumbar. Bukan itu saja, kawasan hutan dan suaka alam Bukit Barisan bakal terancam.

Menurut dia, eksploitasi besar-besaran hasil alam tak akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sumbar, menjadi daerah miskin setelah tambang usai atau pasca tambang karena konsep reklamasi belum berjalan maksimal. Paksaan pemerintah, katanya,  juga mandul terhadap perusak lingkungan meskipun ada UU.

Aktivis lingkungan Sumbar, Khalid Syafullah mengatakan, cara pikir sesat kalau revisi UU Minerba jadi membolehkan ekspor bahan mentah. Jika revisi begitu, katanya, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan mandat sebagai pelayan rakyat.

“Jika tak mampu sebagai penyelenggara negara mempertahankan kedaulatan, sebaiknya mundur saja.”

Lemahnya pemerintah, hingga memperbolehkan Freeport dan Newmont tetap ekspor bahan mentah, semestinya, bukan alasan mengubah UU. Dengan mengubah, berarti mengikuti jalan yang jelas tak benar.  “Sebagai negara berdaulat, seharusnya Freeport dan Newmont tunduk kepada hukum Indonesia,” katanya.

Jika revisi UU memberi ruang ekspor mineral mentah, bagi Sumbar, akan membangkitkan kembali perusahaan tambang yang sudah berhenti menguras bumi. Mereka terhenti karena tak mampu membuat pabrik smelter. Kerawanan lain, bakal cepat keluar izin-zin tambang baru.

“Ini akan jadi bagian yang akan berkontribusi besar terhadap keselamatan rakyat dan fungsi-fungsi alam menurun karena kerusakan lingkungan.”

Apalagi, katanya, Sumbar, termasuk daerah potensi minerba lima besar di Sumatera hingga berpeluang menjadi target perusakan. Padahal, risiko bencana Sumbar,  tinggi terutama kalau terjadi perubahan drastis fungsi alam.

“Sebesar 40% lebih wilayah Sumbar memiliki kelerengan sedang hingga sangat terjal. Lebih 50% kawasan lindung dan konservasi, potensi minerba di dalamnya,” ucap Khalid.

 

Baca juga: Fokus Liputan Morowali di Bawah Cengkeraman Tambang Para Jenderal

 

Dia menyebut, beberapa kabupaten/kota akan merasakan dampak seperti Pesisir Selatan, Solok Selatan. Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Sawahlunto.

Wendra, Koordinator Divisi HAM LBH Padang, menilai revisi ini sebuah kemunduran berpikir.

“Dulu, kenapa UU disusun menggantikan UU lama untuk mencegah perampokan sumber alam melalui ekspor bahan mentah. Maka ada kewajiban perusahaan membangun smelter,” katanya.

Jika membuka kran ekspor mentah, menunjukkan pemerintah lemah dan cenderung tunduk kepada kepentingan pemodal.

Kalau pembangunan pabrik smelter tak lagi jadi prasyarat ekspor,  katanya, konsekuensi logis marak tambang mineral logam. Ujung-ujungnya, deforestasi dan degradasi hutan.

Berdasarkan SK Kemenhut No.35/2013  sekitar 56% daratan Sumbar kawasan hutan dengan kandungan mineral logam di dalamnya.

Riko C dari Greenpeace Indonesia mengatakan, prinsipnya kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral guna meningkatkan daya tambah komoditas. Kalau tidak, negara akan merugi.

Dia mencontohkan, pengiriman konsentrat pasir emas  oleh Freeport atau Newmont, pajak ekspor hanya tergolong pajak pasir atau galian. Padahal, pasir mengandung konsentrat mineral logam lain seperti bijih besi, nikel, tembaga, bauksit, uranium dan lain-lain.

“Pendapatan dari kekayaan negara hilang. Pengekspor mendapat keuntungan luar biasa.”

Padahal, katanya,  jika diolah dalam negeri, baru ekspor barang jadi, komoditas terdata baik dan negara mendapatkan keuntungan lebih besar.

Dengan pegolahan barang setengah jadi, ucap Riko, akan menggerakkan perekonomian dalam negeri  dan terpenting, dapat mengukur dan memaksimalkan antara kebutuhan pasar dengan ketersediaan bahan baku di alam.

Pembukaan keran ekspor bahan mentah, katanya, bakal berbanding lurus dengan pembukaan lahan tambang baru.

“Ini perlu disikapi tegas.”

Kalau terjadi, katanya, di Sumbar, perusahaan tambang pasir besi lama yang mati suri seperti di Solok, Solok Selatan, Surian, Sawahlunto, Batusangkar dan Dharmasraya,  akan kembali hidup.

“Perusahaan-perusahaan ini sempat mati suri karena larangan ekspor konsentrat. Sewaktu beroperasi dulu, sering konflik perusahaan dengan masyarakat.”

Tak ketinggalan suara dari Jambi. Diki Kurniawan, Direktur KKI Warsi, mengatakan, revisi UU Minerba dan PP nomor 77/2014, perlu perhatian serius. “Pembangunan smelter sisi positif diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan negara,” katanya.

Dalam revisi UU, katanya, perlu mempertimbangkan perbandingan kerusakan lingkungan dengan pendapatan negara.

“Pengamatan lapangan justru masyarakat sekitar pertambangan tak memperoleh apa-apa kecuali kerusakan lingkungan,” katanya.

Belum lagi, reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang tak terkontrol dan perusahaan cenderung abai. Ditambah lagi, masyarakat sering tergusur dari tanah mereka sendiri.

“Pemerintah perlu hati-hati mengatur regulasi tambang minerba.”

 

Tambang bauksit di Kalbar. Foto: Aseanty Pahlevi

 

 

Dampak buruk tambang lebih besar

Data statistik pertumbuhan perekonomian Jambi 2014 mengalami kenaikan hingga 7,35% ditunjang pertambangan dan perkebunan. Triwulan I-2016 pertambangan digadang-gadangkan urutan pertama Produk Domestic Regional Bruto sebesar 0,97%. Ternyata,  peningkatan ekonomi tak sebanding dengan dampak buruk dan kerusakan ekologi dari pertambangan.

“Yang menikmati hanya pengusaha, pemilik modal, penyerapan tenaga kerja juga tak signifikan. Banyak tenaga migran dari luar daerah,” kata Diki.

Dia mengatakan, pertumbuhan perekonomian semu, karena kerugian derita lingkungan dan masyarakat lebih besar dari manfaat.

Pertambangan eksploitatif dan masif, katanya, menyebabkan, kerusakan lingkungan dan deforestasi karena beroperasi di hutan meskipun bernama sistem pinjam pakai.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jambi ada 43 perusahaan pemegang kuasa pertambangan eksploitasi, empat pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, dan 144 perusahaan pemegang kuasa pertambangan eksplorasi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyayangkan jika revisi UU MInerba dan PP turunan melonggarkan ekspor mineral mentah.

 

 

Tunduk pemodal?

Ki Bagus Hadi Kusuma, Manajer Kampanye Jatam kepada Mongabay mengatakan, saat ini saja UU itu sudah banyak kelonggaran. Seharusnya, kata Bagus,  revisi UU yang sudah disuarakan sejak era Menteri ESDM Sudirman Said ini,  jadi lebih baik.

Pelemahan macam perpanjangan relaksasi ekspor, kelonggaran hilirisasi maupun percepatan perpanjangan izin, katanya,  bisa menyebabkan kerusakan lingkungan lebih masif, terutama tata kelola sumber daya alam.

”Regulasi sektor minerba sangat bisa dinegosiasi, jika korporasi tak siap, ya sudah diubah regulasi,” katanya.

Dia melihat, banyak inkonsistensi pemerintah UU yang mereka buat sendiri, misal kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan, awalnya lima tahun, mundur hingga Januari 2017.

Pemerintah, tampak mudah disetir perusahaan dengan iming-iming stabilitas ekonomi. Sedangkan tata kelola sumber daya alam tak kuat, termasuk penegakan hukum.

Seharusnya, kata Bagus, yang diperkuat dalam revisi UU itu mengakomodir hak masyarakat. Masyarakat bisa lebih mendapatkan informasi utuh sebelum industri masuk.

”Memberikan hak veto kepada masyarakat jika tambang berjalan tak sesuai informasi yang mereka terima dan menyebabkan permasalahan lingkunagn,” katanya.

Mekanisme komplain ini, katanya, seringkali tak diakomodir dalam UU Minerba.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay mengatakan, seharusnya, Indonesia sudah berada level produk bernilai tambah.

Kala keran ekspor mineral mentah kembali terbuka, akan menjebak Indonesia pada kemunduran ekonomi. ”Pengawasan pemerintah dan struktur kebijakan lebih baik diperkuat, dibandingkan harus membuka keran ekspor,” katanya.

Marry mengingatkan, pemerintah jangan masuk dalam jebakan ekonomi sumber daya alam. Keseimbangan lingkungan, katanya, makin timpang, banyak bekas lubang tambang menganga dan jatuh korban.

Data PWYP dari Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia pada 2033, batubara diperkirakan habis dan tak akan bertahan lama. Revisi ini, katanya, tak menjadi solusi hawa segar bagi para investor. Habis

 

 

Mau Jual Kukang, Ayah-Anak Tertangkap Petugas Nyamar

Kukang sitaan dari perdagangan ilegal di Deli Serdang. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang sitaan dari perdagangan ilegal di Deli Serdang. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK) Sumatera, Sabtu malam (17/9/16) berhasil mengamankan dua pelaku perdagangan satwa dilindungi, kukang.

Para pelaku, P, dan BH, anaknya berusia 15 tahun, ditangkap di Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tangan mereka pertugas mengamankan sembilan kukang Sumatera.

Halasan Tulus, Kepala Balai Pengawasan Gakum LHK Sumatera, kepada Mongabay Sabtu tengah malam di Marks SPORC Brigade Macan Tutul, Deli Serdang, mengatakan,  penangkapan ini berdasarkan informasi dari sejumlah mitra soal perburuan kukang.

Setelah penelusuran dan data akurat, pada Sabtu (18/9/16) sekitar pukul 9.20, dia membentuk tim menggerebek tempat perdagangan satwa ini.

 

Kukang sitaan. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang sitaan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Sebelum penggrebekan, katanya, mereka bersama Forest & Wildlife Protection Unit (ForWPU)-OIC dan ISCP menyamar sebagai pembeli. Tujuannya, untuk mendapatkan seluruh kukang.

Setelah kesepekatan harga satuan Rp100.000, pelaku membawa sembilan kukang. Satwa-satwa ini dalam kandang sempit. Setelah itu, petugas langsung mengamankan ayah-anak ini.

Untuk penyidikan lebih lanjut, keduanya diamankan ke markas SPORC berikut sembilan kukang. Sayangnya, satu satwa sitaan ini kritis kemungkinan pelaku tak memberi makan cukup.

Tim kesehatan Balai Gakum Sumatera berusaha mengobati. Ia diberi obat dan suntikan. Hingga Minggu pagi kondisi masih kritis di kandang sementara SPORC.

“Kita bersama mitra mendalami kasus ini cukup lama. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan, masih terus diperiksa intensif, ” ucap Tulus.

 

Kepala Balai LHK Sumatera, Halasan Tulus, tengah menginterogasi P. Foto: Ayat S Karokaro

Kepala Balai LHK Sumatera, Halasan Tulus, tengah menginterogasi P. Foto: Ayat S Karokaro

 

Ketika ditanya keterlibatan anak di bawah umur, dia bilang,  khusus anak ada perlakuan khusus.  Nanti, dalam tahanan sementara tak gabung dengan tahanan dewasa.

Menurut Tulus, modus jaringan perdagangan satwa dilindungi di Indonesia terus berkembang, mulai mengirim barang bukti melalui paket online dijemput langsung pembeli, sampai melibatkan anak-anak.

Pelaku P saat diperiksa mengaku baru dua kali jual kukang. Pertama, laku dua, dan kedua,  mau jual sembilan tetapi tertangkap. Dia membantah sebagai pemain lama. “Kalau ada yang pesan baru kucarikan di perkampungan, di ladang-ladang…”

Kukang ini mereka buru di beberapa lokasi perladangan dan kebun warga. “Memburu sejak pukul 9.00- 11.00 malam. Jika hasil buruan didapat, akan dijual ke empat lokasi pasar satwa di Medan,” katanya. Kukang, dia diberi makan pisang.

Indra Kurnia, Koordinator Forest & Wildlife Protection Unit (ForWPU)- OIC mengatakan, akan terus membongkar kasus ini. Ada dugaan, P tak bekerja sendiri.

“Perlu ada kerja ekstra untuk membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya. Ini penting, mengingat begitu tinggi angka perburuan kukang. Perdagangan di pasar gelap juga cukup besar.”

 

KUkang kritis, dan dalam perawatan. Foto: Ayat S Karokaro

KUkang kritis, dan dalam perawatan. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang sitaan dari ayah dan anak yang akan menjualnya. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang sitaan dari ayah dan anak yang akan menjualnya. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang betina yang berhasil diamankan. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang betina yang berhasil diamankan. Foto: Ayat S Karokaro

Revisi UU Minerba, Bukan Alasan untuk Buka Keran Ekspor Mineral Mentah (Bagian 1)

Galian tambang nikel di tengah hutan yang ditinggal begitu saja usai isi bumi terkuras. Foto: Sapariah Saturi

 

Tampak alat berat berjejer. Ada eksavator, truk-truk mangkal sampai tumpukan nikel mentah (ore) bak bukit-bukit kecil di tepian laut. Dari kejauhan, tampak lubang-lubang tambang menganga. Hutan-hutan terbabat. Ada yang menjadi galian. Ada juga sebagai jalan tambang.

Inilah keadaan tambang nikel ‘tak bertuan’ di Morowali, Sulawesi Tengah, awal 2014, pasca pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah sebelum ada pembangunan pabrik smelter. Mereka yang tak membangun smelter, meninggalkan usaha.

Kondisi ini terjadi di banyak daerah. Eksploitasi kekayaan mineral alam masif agak tertahan dengan perlakuan aturan ini.

Belum jalan tiga tahun, pemerintah berencana merevisi UU Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara termasuk aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 1/2014 tentang Perubahan Kedua PP No. 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Salah satu revisi yang santer disebut-sebut soal pelonggaran ekspor bahan mineral mentah.

Rencana inipun mendapat tanggapan dari berbagai daerah.

Walhi Maluku Utara menilai, revisi UU Minerba ini meminta  pemerintah pusat tak bisa monoton, hanya melihat sisi ekonomi semata.

Bagi Walhi, terpenting, masuk pada kajian dampak, terutama   penghancuran tata sistem ekologi, sosial dan budaya tempatan.

“Titik kajian dan cara pandang dulu kita tuntaskan, karena  telah diatur dalam hukum dan kebijakan berlaku,” kata Direktur Eksekutif Walhi Malut  Ismet Soelaiman, baru-baru ini.

Realita lapangan dan kajian lokal di Malut, persoalan lingkungan hidup dan sosial budaya tempatan selalu menjadi anak tiri dalam pembahasan. Alih-alih menjadi pertimbangan saat kajian atas revisi UU terkait.

Berbagai masalah di daerah muncul seperti pada bekas pertambangan nikel PT Antam di Pulau Gebe, PT Harita dan Antam di Halmahera Timur. Juga PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah sampai PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Teluk Kao,  Halmahera Utara.

Bagi Walhi,  ketika   membahas revisi UU Minerba yang mengatur  peningkatan nilai tambang, berkorelasi dengan UU Perindustrian, dan PP kegiatan usaha pertambangan  minerba.

Sekali lagi, katanya, terlihat negara secara terbuka,   tunduk pada kekuasaan segelintir koorporasi yang menjarah  perut bumi Indonesia.

Pemerintah Malut, kata Ismet, dengan wilayah pulau-pulau kecil, mesti tegas menolak rencana revisi seperti ini. Karena luasan daratan sekitar 34% , tentu sangat berdampak jika seluruh material  mentah diangkut dengan tameng  revisi UU ini.

“Pulau Gebe, Pulau Pakal, Pulau Gei, Tanjung Buli, dan Pulau Obi, contoh konkrit, seperti apa dampak kebijakan angkut “tanah air” untuk diekspor ke negara lain,” katanya.

Kini, Antam membangun smelter,  atau pabrik feronikel berkapasitas 13.500 ton nikel  dalam feronikel (TNi) di Haltim. Juga perusahaan tambang lain, seperti Harita, NHM, WBN.

Smelter Antam rencana selesai 2018. Tenggat waktu 12 Januari 2017 batas waktu ekspor mineral olahan konsentrat.

Sorotan  juga disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut.  Bagi AMAN, merevisi UU Minerba menunjukkan negara ini tak lagi berdaulat terhadap sumberdaya alam, sebagaimana perintah  Pasal 33 UUD’45.

Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut mengatakan, pemerintah terlalu memanjakan investor untuk menggaruk massif sumberdaya alam bangsa.

 

Galian bekas tambang timah di Bangka, yang ditinggal begitu saja. Foto: Sapariah Saturi

 

Sejak dulu, AMAN sudah mengkritik UU Minerba 2009 karena mengancam keselamatan lingkungan dan tak melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pertambangan di wilayah adat.

“Apalagi  tujuan revisi ini untuk membuka ruang sebesar-besarnya kepada perusahaan.  Kami tak melihat niat baik rezim ini,” katanya.

Kala revisi UU kembali membolehkan ekspor material mentah, katanya,  akan menghidupkan kembali rezim kontrak karya dan praktik  penambangan laut.

Lebih bahaya lagi, katanya, wilayah–wilayah adat akan dikuasakan kepada perusahaan tambang tanpa kebebasan masyarakat menentukan hak kelola lahan mereka.

Masyarakat adat, katanya, kelompok yang dirugikan karena tak mendapatkan posisi setara dalam pengambilan keputusan kala ada pertambangan.

Pulau–pulau kecil di Malut, pun berpotensi terancam hebat. “Ada sekitar 313 izin pertambangan  di Malut yang siap menguras perut bumi. Jika revisi mulus, bukan tak mungkin izin–izin bekerja masif. Pulau–pulau kecil seperti Pakal,  Loloda, Morotai, Gebe, Obi, Sanana, Mangoli, Taliabu akan jadi titik kehancuran.”

Pakar Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Dr  Mukhtar Adam  juga angkat bicara. Pandangan dia,  revisi ini bisa jadi jebakan  ekonomi  yang berpotensi merusak perekonomian daerah.

Pabrik smelter,katanya, kemungkinan beroperasi 2017-2018. Ia akan memberikan dampak positif bagi daerah dan efek domino bagi perekonomian Malut, bakal lebih luas.

Kalau buka keran ekspor bahan mentah jadi, maka akan mengorban nilai tambah perekonomian ke depan.

“Menteri tak bisa serta merta bertindak merugikan perekonomian jangka panjang  dengan mendesain kebijakan  regulasi seperti ini,” katanya.

Saat ini  di Malut, katanya,   berbagai industri pertambangan sedang membangun smelter. Kala UU  membolehkan ekspor bahan mentah, pabrik smelter berpotensi tak berfungsi. Ujung-ujungnya, berdampak pada angkatan kerja dan nilai  tambah perekonomian turun.

Menurut dia, seharusnya, revisi UU itu malah sesuatu yang bisa menguntungkan masyarakat sekitar, karena pendapatan perusahaan satu persen untuk tanggung jawab sosial belum menguntungkan masyarakat. Revisi UU Minerba, semestinya, menjadi jadi lokasi tambang sebagai pemegang saham hingga punya memiliki andil dalam rapat umum pemegang saham.

“Ini juga bisa mengendalikan perusahaan agar tak eksploitasi berlebihan.”

Dari Kalimantan Tengah, Arie Rompas,  Direktur Eksekutif Walhi Kalteng juga bicara soal revisi UU MInerba. Dia mengatakan, Plt Menteri ESDM, Luhut Pandjaitan, menjadi katup pengaman modal di pemerintahan Joko Widodo. “Dia sangat pro pasar terutama investasi berhubungan dengan investasi Tiongkok,” katanya.

Terkait revisi UU Minerba ini, dua menduga merupakan agenda modal yang akan berimpilikasi terhadap kerusakan lebih parah.

Membuka keran ekspor, katanya, akan memperparah kondisi hutan, ancaman terhadap pencemaran lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di sekitar investasi.

“Di Kalteng,  misal ada sekitar 900 lebih izin mencapai 3,8 juta hektar masih memiliki problem selama ini. Sebagian besar di kawasan hutan bahkan hutan lindung, ” katanya.

Dari jumlah perizinan tambang itu, katanya, 358 yang clear and clean, banyak menunggak royalti, PNPB juga banyak tak memiliki NPWP. Perusahaan juga banyak tak bayar jaminan reklamasi dan membiarkan bekas tambang mencemari sungai-sungai di Kalteng.

“Ini mengancam Kalteng, dia (Luhut-red) kembali akan mendorong pembangunan rel kereta api Puruk Cahu- Bangkuang yang mangkrak selama ini. Jelas ini agenda modal di bawah pemerintah Jokowi.”

Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) Nordin mengatakan,  revisi UU Minerba seharusnya tak boleh untuk memperlonggar pengerukan sumberdaya alam di Indonesia.

“Jangan sampai pemerintah justru menjadi ujung tombak dari praktik obral murah dan kemudahan pengerukan.”

“Kalau cuma mampu menjual murah sumberdaya alam kepada asing, dimana beda rezim ini dengan rezim lain?” Bersambung

 

 

Temuan Mencengangkan! Riset Ungkap Perkiraan Kematian Dampak Asap Karhutla 2015 Capai 100 Ribu Orang

Asap kebakaran hutan dan lahan 2015, menyebabkan putaan orang terpapar. Riset terbaru dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia, menyebutkan, diperkirakan 100 ribuan lebih kematian dini karena terpapar asap berbahaya ini. Foto: Greenpeace

Asap kebakaran hutan dan lahan 2015, menyebabkan putaan orang terpapar. Riset terbaru dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia, menyebutkan, diperkirakan 100 ribuan lebih kematian dini karena terpapar asap berbahaya ini. Foto: Greenpeace

 

Penelitian terbaru para ilmuan dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia soal dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, pada 2015, mengungkapkan temuan sungguh mencengangkan.

Dalam penelitian berjudul,”Dampak Kesehatan Masyarakat akibat Asap di Ekuatorial Asia pada September-Oktober 2015,” ini, yang rilis Senin (19/9/16), menyebutkan, dari paparan ~60 mikro gram per meter kubik (µg m-3)  dari PM2,5 asap yang menimpa penduduk menyebabkan kematian dini 100.300 orang di seluruh Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Rincian perkiraan kematian dini itu, Indonesia 91.600 orang (24.000-159.200), Malaysia 6.500 orang dari range 1.700-11.300, dan 2.200 orang (600-3.800 orang) di Singapura.

Angka ini, lebih dari dua kali lipat dari 25 µg m-3 dari PM2,5 asap dan 37.600 kematian dini yang diperkirakan selama kabut asap serupa pada 2006. Paparan asap pada wilayah-wilayah berpenduduk padat ini sesuai arah tiupan angin pada 2006 dan 2015.

Dalam penelitian ini menyebutkan, angka perkiraan sejumlah itu baru fokus pada kematian dini dewasa. Mereka kurang pengetahuan mengenai efek polusi udara terhadap kematian anak. Kemungkinan dampak pada anak-anak, sangat signifikan.

Pendekatan model ini dengan mengkuantifikasi dampak kesehatan masyarakat akibat polusi asap, termasuk asap lintas batas.

Untuk melihat paparan asap, penelitian ini menggunakan perbandingan kejadian 2006, tak memakai perbandingan asap hebat dan parah pada 1997, karena ketiadaan data satelit tahun itu.

Dari data terlihat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah terbakar hebat pada 2006, menyumbang 30% dan 31% total emisi organic carbon dan black carbon terlepas.

Emisi kebakaran di Indonesia,  selama Juli-Oktober 2015, sebesar  adalah 2,1 teragram (Tg) lebih tinggi jika dibandingkan emisi bulan sama 2006, atau naik 110%.

Dari penelitian ini juga bisa terlihat, provinsi mana yang memberikan kontribusi pemasok asap ke berbagai wilayah itu.  Sumatera Selatan menyumbang 62% atau 1,3 Tg,  pada 2015, dibandingkan emisi   2006, Kalimantan Tengah 18% (0,4 Tg).  Jambi, bertanggung jawab kurang 5% asap 2006, tetapi menyumbang emisi tertinggi ketiga pada 2015  atau 12% . Kontribusi asap Kalimantan Barat menurun dari 16% pada 2006 menjadi 6% pada 2015.

Dari sana, terungkap, daerah penyebar asap paling banyak dari Sumatera Selatan,  yang memberikan lebih tiga kali lipat  dari paparan asap dari Kalimantan Tengah.

Pada 2006, Kalbar  memberikan kontribusi 16% terhadap emisi regional, tetapi bertanggung jawab atas paparan asap tertinggi kedua setelah Sumsel di Malaysia.

Pada 2015, persentase kontribusi terhadap paparan asap dari Sumsel naik 10%-15% secara mutlak pada ketiga wilayah jika dibandingkan dengan kontribusi 2006.

Kontribusi paparan dari Jambi dua kali lipat pada 2015, jika dibanding 2006.  Sedang kontribusi dari wilayah-wilayah lain menurun.

Menurut penelitian ini, pada karhutla 2006 atau 2015, Riau, tak memberikan kontribusi signifikan tehadap paparan asap. Kondisi ini,  karena angin dominan di Riau,  berubah dari arah barat pada Juni ke tenggara,  selama September-Oktober. Ia membawa asap dari Riau, mengarah ke barat laut daripada ke Semenanjung Malaka yang penuh penduduk.

 

 

Sumber: dari riset

Sumber: dari data riset

 

 

Para peneliti ini juga menyebutkan beberapa keterbatasan seperti sulit mengkuantifikasi emisi lahan gambut hingga membawa pada prakiraan emisi melebar di seluruh api.

Kebakaran gambut terjadi di permukaan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelah api menyala, seringkali temperatur terlalu rendah untuk terdeteksi dari angkasa. Jadi, kontribusi pembakaran temperatur rendah terhadap emisi asap di lahan gambut tak dapat dipastikan.

Hasil penelitian ini, disebutkan bisa bermanfaat, antara lain, buat mengidentifikasi lokasi-lokasi api utama yang mendekati waktu sesungguhnya,  pemberi kontribusi signifikan terhadap paparan asap sesuai arah tiupan angin selama kejadian di Equatorial Asia.

Penelitian ini,  juga bisa jadi perkiraan cepat dampak kesehatan buat para pengambil kebijakan dan kelompok-kelompok masyarakat  sipil sedang mencari jalan efektif membahas karhutla musiman di Equatorial Asia. Pendekatan ini, memberikan diagnosa respon awal dari provinsi-provinsi dimana pengelolaan pemanfaatan lahan dan kebakaran efektif akan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesehatan manusia.

Riset ini dikerjakan oleh Shannon N Koplitz, Loretta J Mickley, Miriam E Marlier, Jonathan J Buonocore, Patrick S Kim, Tianjia Liu, Melissa P Sulprizio, Ruth S DeFries, Daniel J Jacob, Joel Schwartz, Montira Pongsiri dan Samuel S Myers. . Mereka ini para ilmuan dari berbagai departemen di Harvard dan Columbia University.  Lihat link riset di sini.  

Etelle Hogonnet, Campaign and Legal Director Waxman Strategies, menanggapi penelitian ini. Dia mengatakan, penelitian ini baru menghitung PM2,5 tanpa memasukkan kandungan lain seperti arsenik, karbon dioksida dan logam berat lain di dalam debu yang sangat berbahaya itu.

Kemungkinan, katanya, korban jatuh lebih banyak dari itu. Partikel-partikel asap dari kebakaran lahan gambut itu kotor sekali.

“Angka prediksi ini sangat konservatif,” katanya di Jakarta, Senin (19/9/16).

Dia menjelaskan, PM2,5 merupakan partikel debu yang sangat-sangat kecil hingga mudah masuk ke tubuh manusia dan menyebar melalui aliran darah. Ia bisa menimbulkan penyakit yang tiba-tiba seperti serangan jantung atau stroke dan lain-lain.

Hogonnet memberikan contoh, ketika kabut asap sedang parah, di dalam rumah tertutup rapat, kala ada lubang sangat kecilpun, partikel debu PM2,5 bisa masuk dan terhirup.

“Ini sangat bahaya bagi tubuh. Bagaimana anak-anak? Bagaimana orangtua bisa melindungi anak-anak mereka. Begitu juga perempuan-perempuan hamil, tentu rentan sekali,” katanya.

Dia juga tak bisa membayangkan betapa petugas pemadam kebakaran hidup dalam bahaya partikel berbahaya ini. Mereka yang berada di depan, bergulat memadamkan api berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

Menurut dia, perlu ada perhatian pemerintah kepada para pemadam kebakaran ini. “Andai mereka sakit,  bagaimana pengobatan.  Apakah ada asuransi untuk itu? Ini perlu diperhatikan,” ujar dia.

Terhadap warga yang terpapar partikel berbahaya ini, sampai kini, juga belum terlihat siapa yang bertanggung jawab. “Andai warga sakit terpapar asap, dan perlu perawatan panjang, siapa yang akan bayar biaya mereka? Kalau ada anggota keluarga meninggal dan jadi penopang keluarga, siapa yang akan biaya kehidupan keluarga mereka?” kata Hogonnet.

Lewat riset ini, katanya,  bisa terlihat, daerah mana saja penyumbang paparan asap (penyebar PM2,5). Dengan begitu, sebenarnya bisa terlihat di lokasi terbakar itu siapa pengelola kawasan hingga bisa terlihat penyebab asap kebakaran itu. “Siapa yang akan bertanggung jawab? Saya pun belum punya jawaban untuk ini.”

 

Sumber: data dari riset

Sumber: dari data riset

 

 

Peringatan bahaya

Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, temuan penelitian ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk serius perbaiki tata kelola hutan dan lahan di negeri ini.

Memang, katanya, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah perbaikan seperti membuat Badan Restorasi Gambut.

“Ini respon bagus pemerintah tetapi kerjaan masih sangat besar, termasuk manajemen semua lahan gambut, bagaimana memonitor tata kelola gambut,” katanya.

Pemerintah, sudah memiliki regulasi soal kelola gambut (PP No 71/2014) yang kini masih revisi. “Pemerintah harus kuatkan aturan ini, bukan malah melemahkan.”

Selain itu, katanya, antar kementerian, harus memiliki pemahaman sama soal perbaikan tata kelola seperti yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo.

“Antar kementerian jangan gak senada. Mau praktik berkelanjutan tapi di lapangan mereka masih kedodoran,” ucap Yuyun.

Dia mengingatkan, pemerintah perlu serius tangani isu gambut. Seruan ini, katanya, sudah lama disuarakan Greenpeace. “Perlu perlindungan total dari gambut yang tersisa. Lahan-lahan yang masuk moratorium, lindungi permanen. Itu dulu.”

Setelah itu, katanya, masuk kepada review semua perizinan. Yuyun,  juga menekankan, penegakan hukum harus tegas kepada perusahaan pelanggar hingga memberikan efek jera.

Dalam penanganan karhutla maupun kabut asap, kata Yuyun, pemerintah tak bisa lagi menggunakan cara-cara lama.

Penanganan kesehatan warga (korban), katanya, selama ini tertinggal, termasuk kesehatan para pemadam kebakaran.

Para pemadam kebakaran, katanya, seperti tentara, Manggala Agni dan relawan lain, di lapangan tak dilengkapi peralatan memadai. Mereka, katanya, berbulan-bulan terpapar asap. “Jadi mereka juga bagian dari korban.”

Dalam konteks ini, katanya, harus kembali ke konstitusi, bahwa, pemerintah wajib menjamin penduduk Indonesia mendapatkan lingkungan hidup sehat.

Untuk itu, katanya, perlu ada standard operating procedure (SOP) nasional terkait penanggulangan karhutla ini, misal,  tenaga kesehatan seperti apa, dan apa yang harus disediakan.

“Tentara harus seperti apa. BNPB harus seperti apa. Ada lembaga dan itu diatur. Gak ada saling tuding-tudingan lagi,” katanya.

Hal penting lagi, ucap Yuyun, sistem peringatan dini (early warning system) bekerja dengan baik, hingga tak tunggu sampai kebakaran parah. “Bener-bener respon terhadap hotspot cepat, diteksi dan verifikasi.”

Tak hanya pemerintah, katanya, perusahaan juga harus berperan, misal harus audit regular terhadap alat-alat pemadaman api, deteksi api dan hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan.

“Termasuk bagaimana pemerintah memonitor. Apakah perusahaan kelola gambut dan sekat-sekat kanal supaya gambut tetap basah?” ujar dia.

Walhi juga angkat  bicara.  Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional menilai, temuan riset ini merupakan alarm tanda bahaya bagi pemerintah terkait dampak bencana ekologis karhutla.

Pada karhutla 2015, ada 20 balita meninggal dunia, 500.000-an orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan sekitar 40 juta orang terpapar asap.

“Sampai saat ini pemerintah masih membantah seolah-olah itu bukan dampak yang signifikan,” kata perempuan yang biasa disapa Yaya ini.

Menurut dia, sudah seharusnya dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dianggap hal serius oleh pemerintah. Terlebih, masalah ini terus berulang setiap tahun.

Yaya mengingatkan, kewajiban konstitusi sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28, bahwa lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak asasi manusia.

Untuk itu, katanya, seharusnya dipastikan korban karhutla mendapakan penanganan kesehatan menyeluruh. “Bukan hanya saat terjadi karhutla, juga pasca kejadian, dimana ada perawatan kontinu terhadap penderita ISPA maupun yang terpapar hingga mereka sembuh atau sehat kembali. Semua ditanggung negara.”

Selain itu, pemerintah harus bisa memastikan bencana ekologis karhutla tak terjadi lagi, antara lain dengan memberikan sanksi terhadap korporasi penyebab dominan dari karhutla. Juga kaji ulang seluruh perizinan sektor kehutanan dan perkebunan hingga luasan izin sesuai kapasitas pengawasan dan pengendalian pemerintah.

“Jika pemerintah tak mampu mengawasi konsesi, jangan beri izin dengan skala luas.”

Kementerian Kesehatan kala diminta konfirmasi soal penelitian ini menyatakan, sangsi dengan angka perkiraan sebesar itu.

M.  Subuh, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes tak yakin angka ini menggambarkan keadaan sesungguhnya.

“Kalau hanya hitungan-hitungan statistik saja saya kira tak tepat menyimpulkan kematian sedemikian besar,” katanya kepada media.

Dia mengklaim, untuk data kematian,  Indonesia sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan dari daerah sampai pusat, sejak tingkat rukun tetangga (RT) sampai kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten/kota, provinsi sampai pusat.

 

Terlarang Tetap Marak, Nelayan Tradisional Tanjung Balai-Asahan Bakar Kapal-kapal Pukat Harimau

Asap hitam mengepul di langit Tanjung Balai karena empat kapal pukat trawl yang dibakar nelayan trandisional. Nelayan kesal, alat tangkap dilarang tetapi marak dan tak ada tindakan apa-apa dari aparat. Foto: Ayat S Karokaro

Asap hitam mengepul di langit Tanjung Balai karena empat kapal pukat trawl yang dibakar nelayan trandisional. Nelayan kesal, alat tangkap dilarang tetapi marak dan tak ada tindakan apa-apa dari aparat. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Biasanya,  Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran yang meledakkan kapal pencuri ikan dan perusak biota laut. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, berbeda.  Ratusan nelayan tradisional Tanjung Balai-Asahan, pada Sabtu (10/9/16) membakar kapal pukat trawl (harimau)  yang tengah menangkap ikan. Para nelayan tradisional ini kesal, alat tangkap terlarang tetapi marak beroperasi dan tak ada penegakan hukum.

Tak tanggung-tanggung, empat kapal dibakar. Dua dibakar di Perairan Asahan, tepatnya di Line Satu Lampu Putih Bagan Asahan Perairan Asahan, Asahan, dua lagi di Tangkahan, Tanjung Balai.

Data Polres Tanjung Balai, dua kapal pukat trawl dibakar di Line Satu Lampu Putih Bagan Asahan adalah KM. Bintang Harapan 1 dan KM. Bintang Harapan 2.  Dua lagi, kapal pukat harimau KM. Rose milik Regen dan kapal KM. Bintang Laut milik Ome, keduanya warga Tanjung Balai.

AKBP Ayeb Wahyu Gunawan, Kapolres Tanjungbalai, Minggu (11/9/16) mengatakan, aksi pembakaran ini bermula saat ratusan nelayan tradisional Tanjung Balai-Asahan sweeping kapal pukat harimau di Perairan Beting Bulu Simandulang, Labuhan Batu Utara. Mereka mendapati empat kapal mengambil ikan dan biota laut menggunakan pukat tarik dua.

Para nelayan tradisional kesal karena kapal-kapal ini beroperasi tanpa memperhitungkan kerusakan biota laut akibat alat tangkap tak ramah lingkungan. Kapal yang mereka amankan dibawa ke perairan Asahan dan dibakar.

“Dalam dua kapal di Line Satu Lampu Putih, ada sembilan ABK. Mereka diturunkan di Pelabuhan Panton Bagan Asahan, diberi ongkos pulang ke Simandulang. Kami bersama Danlanal Tanjung Balai Asahan dan Satpolair mencoba menenangkan situasi. Baru pukul 21.30 situasi berhasil diamankan. Massa membubarkan diri. Pembakaran sore hari, ” katanya.

 

 

Anak-anak melihat puing kapal pukat harimau yang dibakar nelayan . Foto: Ayat S Karokaro

Anak-anak melihat puing kapal pukat harimau yang dibakar nelayan . Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Apa penyebab nelayan tradisional membakar empat kapal harimau ini? Kepada Mongabay Zainal Arifin, nelayan jaring puput perwakilan nelayan tradisional Tanjung Balai-Asahan, Minggu siang mengatakan, mereka kesal karena aktivitas kapal pukat trawl menyebabkan kerusakan laut makin parah. “Ini tak boleh lagi dibiarkan begitu saja.”

Salah satu penyebab kehancuran laut Tanjung Balai-Asahan karena masih boleh kapal pukat trawl beroperasi. Mereka,  nelayan tradisional pakai alat tangkap sederhana. Cara kerja kapal pukat ini membabat habis isi makhluk hidup dalam laut.

“Terumbu karang yang seharusnya tempat ikan bertelur dan berkembangbiak, biota laut lain, juga rusak parah,” katanya.

Parahnya lagi, kapal pukat trawl ini menjalankan aksi hingga ke dekat pesisir pantai. Ikan-ikan yang seharusnya bisa dijaring nelayan tradisional sudah tak ada lagi. Mereka makin jengah, akhirnya bertindak dengan sweeping dan membakar kapal pukat yang mereka temukan.

“Saya bukan nelayan paham hukum, tetapi untuk pelestarian laut kami jangan diajari. Yang kami bingungkan, kenapa orang macam kami yang tak ada sekolah peduli dengan lingkungan laut karena dirusak pukat-pukat ini. Kenapa terus dibiarkan kapal-kapal itu beroperasi dan merusak biota laut. Ada apa ini?” kata Zainal.

Mereka memberi tenggang waktu satu bulan agar ada tindakan tegas terhadap perusak laut menggunakan kapal pukat seperti yang mereka bakar. Jika tidak, katanya, nelayan tak akan menjamin jika pembakaran terulang kembali.

Zainal mengatakan, patroli laut penegak hukum di Perairan Tanjung Balai-Asahan, sia-sia, karena setiap operasi selalu gagal, tak membuahkan hasil.

Dia tak heran karena ada oknum petugas selalu membocorkan operasi. Setiap tim patroli gabungan menjalankan tugas ke wilayah barat, oknum petugas memberitahukan agar kapal pukat mencari ikan ke timur. Begitu sebaliknya. “Tak aneh mengapa setiap patroli selalu gagal dan tak membuahkan hasil.”

Dia bilang, ada oknum menjadi mata-mata dan dapat setoran dari pengusaha kapal pukat harimau.

“Kami lihat sendiri, setiap melintas di area patroli, jaring tangguk diulur, uang dimasukkan dan aksipun lancar. Kami sudah muak dengan ini. Setiap mengadu selalu bilang ia nanti kita dalami.  Tak ada aksi nyata. Maka ini aksi nyata, kami sweeping. Dapat kapal tuh, langsung dibakar. Supaya anda semua tahu, kami bisa dapat dan mereka yang dilengkapi kapal cepat dan canggih tak pernah berhasil,” ucap Zainal, geram.

 

 

Kapal pukat harimau yang dibakar nelayan. Foto: Ayat S Karokaro

Kapal pukat harimau yang dibakar nelayan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Mereka sebenarnya tak mau berbuat seperti ini kalau penegakan hukum terhadap kapal pukat harimau berjalan. “Haruskah kami terus bergerak dan mengadili sendiri seperti ini? Tentu tidak, karena negara Indonesia kita ini negara hukum.”

Dia mau hukum berjalan, bukan sebaliknya bisa dipermainkan. “Tak ada jaminan ini tidak terulang lagi jika penegak hukum tak serius.”

Kombes Pol Rudi Hartono, Kepala Biro Operasional Karo Ops Polda Sumut, beralasan, kesulitan dalam penanganan pukat harimau karena kapal bergerak dan kucing-kucingan dengan petugas yang jumlahnya terbatas.

Namun, dia bilang juga jumlah kapal pukat trawl banyak, lebih 11.000. Namun, katanya,  bukan berarti para nelayan bisa mengambil tindakan dan main hakim sendiri.

Dia bilang, tak mau diancam nelayan tradisional yang meminta pengusutan tuntas kapal pukat trawl dalam waktu singkat. Rudi berdalih, perlu waktu pemetaan selama satu bulan agar bisa terang dan mengungkap hingga ke bos besar pendana operasi kapal pukat trawl di Tanjung Balai-Asahan.

Selain itu, katanya, ada kendala atau kesulitan mereka karena jumlah polisi 21.000 dan petugas Satpolair Polda Sumut hanya 300. Dengan jumlah kapal hanya ada tiga di Perairan Tanjung Balai-Asahan. Dia menyatakan, kewalahan menjalankan tugas menangkap kapal pukat trawl yang berjumlah ribuan.

“Mari kita bersama-sama menjaga laut dari kerusakan, tetapi bukan main hakim sendiri. Jika ada temuan, silakan lapor. Kita sikat sama-sama. Biar kami yang tangani, ” ucap Rudi.

Menurut dia, Polda menambah kekuatan, mulai Direktorat Reserse Kriminal Umum, Brimob, Direktorat Intelijen akan turun mengusut kasus kapal pukat harimau terus beroperasi. Dia berjanji siap dipindahkan jika tak bisa menyelesaikan masalah ini.

Penyelidikan oknum aparat yang terlibat, katanya, akan menjadi prioritas. Sejauh ini, katanya, ada 100 personil kepolisian dipecat karena menyalahgunakan kewenangan dalam bertugas di Sumut.

Hingga Kamis (15/9/16),  situasi di Perairan Tanjung Balai-Asahan, masih memanas. Ratusan aparat kepolisian gabungan Polres Asahan dan Polres Tanjung Balai, dibantu prajurit Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan disiagakan 24 jam penuh. Mereka mengamankan lokasi tempat kejadian perkara pembakaran empat kapal itu.

 

 

Tampak kapal patroli Satpol Air menjaga sekitar lokasi pembakaran kapal pukat trawl. Foto: Ayat S Karokaro

Tampak kapal patroli Satpol Air menjaga sekitar lokasi pembakaran kapal pukat trawl. Foto: Ayat S Karokaro

Orangutan-orangutan Ini Menderita Terkena Tembakan Senapan Angin…

Grepy, sesaat setelah evakuasi. DI tubuhnya, bersarang peluru senapan angin. Kini, orangutan ini buta permanen. Foto: dokumentasi BOSF

Grepy, sesaat setelah evakuasi. Di tubuhnya,  bersarang peluru senapan angin. Kini, orangutan ini buta permanen. Foto: dokumentasi BOSF

 

 

Namanya Windy. Tatapan mata kosong. Beberapa kali petugas mencoba memberi makanan, berkali pula tangannya gagal menangkap makanan itu. Windy adalah orangutan Kalimantan betina, asal Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Ia kini buta permanen.

Windy tak bisa lagi menghirup udara bebas di hutan, seperti dulu. Kini, ia tinggal di kandang berukuran 1,5 x 1,5 meter, hidup tergantung pada perawatan Yayasan BOSF Nyaru Menteng.

Cerita bermula pada 2012. Kala itu, beberapa pekerja perkebunan sawit PT BGA mendatangi Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng. Mereka tergesa-gesa membawa Windy dalam kotak kayu.

Monterado Friedman, Koordinator Edukasi dan Komunikasi BOSF Nyaru Menteng mengatakan, mereka sudah menangkap Windy satu atau dua hari sebelumnya karena orangutan ini masuk ke konsesi perkebunan sawit.

Sayangnya,  mungkin ketidaktahuan penanganan orangutan Windy ditangkap dengan kondisi tangan terikat. Kondisi lemah karena dehidrasi.

“Kita terima, saat pertama kali melihat Windy, ada beberapa luka fisik di tubuhnya,” katanya, beberapa waktu lalu.

Agung, biasa disapa mengatakan, sebelum menerima Windy sudah menjelaskan kepada BGA bahwa BOSF sebenarnya tak menerima orangutan umur lebih empat tahun. Apalagi jika orangutan liar. Paling memungkinkan orangutan harus translokasi, ke hutan lebih aman.

“Windy datang dengan kondisi luka. Jadi kewajiban kami menyembuhkan luka dulu, setelah itu kami translokasi. Saat itu Windy dititipkan di BOSF. Setelah dua tiga hari, kita periksa, cek lengkap. Melihat gelagat, orangutan ini lemah, saat melihat buah, pandangan tak fokus,” katanya.

Hasil pemeriksaan tim medis BOSF mencengangkan. Ternyata di tubuh Windy ditemukan delapan peluru senapan angin kaliber empat milimeter . Empat persis di sebelah kiri mata. Hasil pemeriksaan dokter hewan kala itu menyatakan Windy mengalami kerusakan permanen pada jaringan mata.

“Ia melihat buah, suka salah mengambil. Sensorik jaringan tak berfungsi dengan baik. Setelah beberapa hari diistirahatkan, pengecekan lagi, diantaranya cek mata. Kebetulan juga waktu itu ada relawan dokter mata dari Amerika sedang memberikan pelatihan kepada teman-teman medis di Nyaru Menteng. Akhirnya diketahui, Windy cacat akibat senapan angin dan hantaman benda tumpul,” katanya.

Saat itu pula, BOSF Nyaru Menteng memberitahukan kondisi Windy kepada manajemen BGA. Bahwa BOSF tak mungkin bisa melepasliarkan Windy karena cacat permanen. Peraturan pemerintah Indonesia dan IUCN menyebutkan, orangutan buta, tuli, dan cacat tak bisa dilepasliarkan.

“Sekarang Windy sudah lebih aktif, mau makan buah-buahan dan susu. Meski tak bisa lagi kembali normal seperti sedia kala. Otomatis akan tergantung dengan manusia. Akhirnya kami putuskan, Windy boleh berada di tempat kami.”

Bagaimana dengan biaya perawatan? Kala itu, katanya, BGA bersedia mengadopsi  Windy penuh selama dua atau tiga tahun, dengan biaya perawatan Rp35 juta per tahun.

Tak berlangsung lama. Menurut Agung, kini BGA tak lagi mengadopsi Windy.

“Bantuan tak lagi diberikan. Saya juga tak tahu mengapa mereka tak memperpanjang adopsi Windy.”

Ia ditempatkan di kandang khusus. Tak bisa berinteraksi dengan orangutan lain.

 

orangutan1-wendy-img-20160918-wa0011 Windy, juga buta kedua mata, terkena peluru senapan angin. Foto: Dokumentasi BOSF

 

Nasib serupa dialami Grepy, orangutan jantan berusia 12 tahun ini juga mengalami buta permanen. Grepy berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat BOSF Nyaru Menteng pada 8 Januari 2016. Ia ditemukan dengan kondisi sangat mengerikan. Beberapa luka tembak terlihat dari tubuh, kedua kelopak mata bengkak dan bola mata sebelah kanan mengeluarkan darah. Grepy orangutan dari Kabupaten Kapuas.

Cerita Grepy bermula saat peristiwa kebakaran hutan hebat akhir 2015. Kala itu, ada ratusan orangutan keluar di sepanjang DAS Mangkutub. Keluar dari hutan, mereka berpindah ke pinggir sungai sepanjang aliran Sungai Mangkutub sepanjang hampir lima kilometer.

Mereka hanya mendiami hutan rasau sepanjang sungai. Mereka hanya memakan buah rasau dan buah dari pepohonan yang tersisa. Itu tak cukup. Lokasi DAS Mangkutub ini dekat dengan stasiun penelitian orangutan liar Tuanan dikelola BOSF Mawas.

“Karena itulah kami sekuat tenaga berusaha memindahkan mereka ke hutan yang lebih aman. Disana peresediaan makanan tak cukup. Potensi konflik dengan mansuia akan lebih tinggi. Sebab sering terlihat oleh manusia yang hilir mudik. Kami curiga ada anak-anak orangutan ditangkap, lalu ibu dibunuh. Kami tak tahu motifnya dipelihara atau diperjualbelikan. Tapi isu itu ada,” kata Agung.

Akhirnya BOSF bekerjasama dengan BKSDA operasi penyelamatan orangutan dipindahkan ke daerah Begantung, daerah pusat stasiun penelitian orangutan liar di Tuanan. “Dua operasi kami lakukan, November hingga Januari 2016. Orangutan yang berhasil diselamatkan ada 69 individu.”

Pada Januari, tim gabungan ini menemukan Grepy dari pinggir Sungai Mangkutub. Saat itu, laporan tim medis di lapangan kondisi orangutan ini lemah. “Akhirnya,  dibawa ke Nyaru Menteng. Begitu hasil medis keluar, dokter hewan mengatakan ada sesuatu di matanya,” katanya.

Pada 14 Februari 2016, tim medis pemeriksaan menyeluruh Grepy. Hasil menunjukkan, ada 13 peluru senapan angin di tubuhnya. Delapan bersarang di mata sebelah kiri, kedua kornea mata menderita katarak.

Kini,  luka-luka di tubuh itu memang sudah tak terlihat. Ia dinyatakan sembuh. Namun Grepy tak bisa ke di hutan liar karena buta permanen.

Ada juga orangutan bernama Bumi. Ia  masuk Nyaru Menteng Juni 2016. Umurnya saat itu baru dua minggu.  Tali pusar bahkan masih basah. Setelah pemeriksaan, ada satu peluru di punggungnya.

“Hingga kini peluru belum bisa dikeluarkan karena kondisi masih lemah.”

Ada juga Suci, orangutan sitaan pada 8 Agustus 2016. Ada dua peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Mema, orangutan usia delapan bulan, juga kena peluru. “Banyak kasus seperti ini,” ucap Agung.

Belakangan, beberapa NGO menggalang petisi online lewat kanal change.org, ditujukan kepada Kapolri agar lebih serius mengawasi peredaran senapan angin. Senapan angin banyak untuk perburuan satwa liar, salah satu orangutan.

“Kami berharap aparat  kepolisian bisa menegakkan edaran Nomor 8 tahun 2012 bahwa senapan angin hanya untuk kegiatan olahraga dan pertandingan. Tidak untuk perburuan satwa,” katanya.

Peneliti orangutan dari Borneo Nature Foundation (BNF) Jennifer Brousseau menyambut baik penggalangan petisi online ini. Menurut dia, penggunaan senapan angin untuk berburu orangutan tak bagus.

“Kalau masyarakat lebih tahu banyak informasi mengenai orangutan, saya harap mereka tak akan berkelahi dengannya. Tak coba pakai senapan, karena pada dasarnya orangutan takut dengan manusia,” katanya.

 

 

Aksi gabungan organisasi masyarakat sipil di Palangkaraya, Kalteng, protes penggunaan senapan angin untuk berburu satwa liar, seperti orangutan. Foto: Indra Nugraha

Aksi gabungan organisasi masyarakat sipil di Palangkaraya, Kalteng, protes penggunaan senapan angin untuk berburu satwa liar, seperti orangutan. Foto: Indra Nugraha

 

Protes senapan angin

Pada Rabu (14/9/16), tampak pemuda-pemudi aksi di Jalan Yos Sudarso, tepat depan Gedung TVRI Palangkaraya. Puluhan remaja ini ada yang mengenakan topeng lukisan orangutan terbuat dari kertas karton. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan, “Senapan Angin Teror Bagi Satwa Liar.”

Mereka protes karena peredaran senapan angin tak terkontrol mengancam populasi orangutan dan satwa liar lain. Banyak kasus ditemukan orangutan luka parah tertembak senapan angin.

Para pemuda-pemudi ini merupakan perwakilan dari 13 lembaga, antara lain Centre for Orangutan Protection (COP), Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Animals Indonesia, International Animal Rescue (IAR), dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Juga Orangutan Information Centre (OIC), Orangutan Land Trust (OLT), With Compasion and Soul (WCS), Orangutan Outreach, Paguyuban Pengamat Burung Jogjakarta (PPBJ), Orangutan Veterianery Aid (OVAID), Koalisi Pemuda Hijau (KOPHI) Kalteng dan Rumah Baca Bahijau (RBB).

Selain di Palangkaraya, aksi juga serentak di sembilan kota lain, seperti Aceh, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya dan Samarinda.

“Upaya konservasi orangutan dan satwa liar lain akan terhambat jika perburuan dan pembunuhan menggunakan senapan angin kepada masih terus terjadi,” kata Satria Dwi Angga Sihantoro, koordinator Kampanye COP Palangkaraya kepada Mongabay, Rabu (14/9/16).

Mereka menuntut Kapolri, mengawasi peredaran senapan angin yang sangat meresahkan upaya konservasi. “Polri harus razia. Saya yakin dengan razia, pengawasan akan lebih ketat dan menurunkan statistik senapan angin di Indonesia,” katanya.

Dia juga menuntut, penegakan hukum bagi yang menggunakan senapan angin untuk berburu satwa liar.

 

 

Fokus Liputan: Perusahaan Datang, Warga pun Ikutan Nambang Emas di Tumpang Pitu (Bagian 2)

Para penambang sedang mendulang 14 Juni 2010. Foto: Ika NingtyasPara penambang sedang mendulang emas pada 14 Juni 2010. Foto: Ika Ningtyas

 

 

Lingkungan darat sampai perairan sekitar Tumpang Pitu, terancam tambang emas perusahaan. Pada bagian lain, tambang tradisional pun beroperasi. Warga banyak menjadi pekerja tambang, dari petani dan nelayan, beralih ke petambang.

 

Saat kami berada di Pantai Lampon, sambil membicarakan air muara yang keruh, Bu Mis menceritakan soal wilayah di balik bukit yang berjajar di Pantai Lampon. Dia menawarkan kami blusukan ke punggung bukit itu.

“Di sana ada Pantai Parang Kursi. Ada tumpukan karang menyerupai kursi. Kata orang tua, Nyi Roro Kidul, pernah duduk di sana. Menuju ke Parang Kursi jalannya sulit. Licin. Mintalah antar ke warga jika ingin ke sana,” kata warga Lampon ini.

Baca juga: Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu, Ancaman Kerusakan Pesisir dan Perairan (Bagian 1)

Fitriyati, warga Pancer juga bercerita tentang pantai indah di Kecamatan Pesanggaran ini. Penduduk sekitar menyebut Pantai Parang Kursi. Ada juga menyebut Pantai Manis. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyepakati Parang Kursi, sebagai nama pantai itu.

Lokasi tepat di tengah-tengah Pantai Lampon dan Pulau Merah. Panorama alam alami dan bersih. Wisatawan masih jarang ke sana.

Keindahan Pantai Parang Kursi, terlihat dari air laut sangat jernih, pasir putih kemerahan, hijau lumut menempel di batu karang, serta karang-karang besar tersusun rapi.

Untuk menuju Parang Kursi, bisa lewat Lampon, terlebih dahulu menyeberangi muara. Jika lewat Lampon, harus izin ke Markas Intai Amfibi. Jalur umum menuju Parang Kursi melalui jalur Desa Ringinagung.

 

Para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Ternyata, tak hanya pantai indah ada di belakang bukit itu.  Di sana, juga ada tambang emas tradisional. Ia berada di Petak 56.

Menurut Bu Mis, para penambang tradisional kumpul di Petak 56. Beberapa orang menyebut kawasan itu sebagai Kampung Seket Enem.

Kami menyusuri petak-petak Perhutani yang jadi pertambangan tradisional. Berjalan kaki. Bisa juga pakai sepeda motor. Jalan curam. Ketika musim hujan, becek.

Melewati lahan jati Perhutani dan sesekali berjumpa penduduk yang mencari bambu wuluh. Sepanjang jalan mendekati Pantai Parang Kursi, terlihat puluhan tenda warna-warni milik para penambang tradisional.

Para pekerja tampak beraktivitas.

Deretan tenda berwarna-warni penuh sesak dengan beberapa peralatan penggalian, baju-baju penambang bergelantungan. Ada kompor, dan peralatan masak juga tikar sederhana sebagai alas para penambang kala melepas lelah.

Letak kompor dan beberapa peralatan masak tepat di sebelah sumur tempat mereka menggali tanah. Masak, makan minum dan istirahat di tenda tempat mereka menambang.

Ada juga blower, sebagai asupan oksigen bagi penggali lubang. Lubang galian hanya seukuran tubuh manusia dewasa hingga hanya bisa menampung satu orang. Mereka bekerja bergantian.

Informasi tentang potensi logam mulia berupa emas mudah menyebar. Menurut Aris, penambang asal Jember, biasa kabar dari getok tular–teman-teman penambang lain.

Biasa juga lewat media pesan singkat melalui ponsel. Begitu info disebar, esok hari rombongan penambang dari berbagai daerah akan datang. Tidak diketahui pasti penyebar pertama kali.

Kebanyakan para penambang merupakan pekerja. Mereka dibayar untuk pertambangan ini. Ada modal besar membiayai mereka mulai peralatan penggalian lubang, mesin gelondong, bahan kimia pemisah emas, hingga kebutuhan makan sehari-hari.

Biasa dalam satu lubang ada tiga pemilik modal dengan pekerja tiga sampai enam orang. Dalam satu lubang menghabiskan dana besar.

Aris bilang, dana Rp100 juta tak cukup untuk proses dari awal sampai akhir. Dana, katanya, bisa sampai miliaran rupiah.

 

Mesin gelondong penambang emas. Foto: BaFFEL

Mesin gelondong penambang emas. Foto: BaFFEL

 

Ada warga sampai menjual rumah tetapi tak mendapatkan hasil apa-apa hingga gulung tikar. Jarang ada penambang berawal dari modal sendiri. Terkadang ada juga yang investasi mesin gelondong, pembayaran menggunakan sistem bagi hasil.

Dia bilang, lebih gampang pakai sistem dulang (panning), karena serbuk emas langsung dapat tanpa proses pemisahan.

Ada beberapa kasus sistem dulang masih menggunakan air raksa atau merkuri.  Ketika ada serbuk emas susah dipisahkan, katanya, harus menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri terkadang langsung di sungai tempat penambang mendulang.

Beberapa penambang termasuk Aris mengaku tak pernah mendapatkan pelatihan khusus seputar penambangan. Mulai pemetaan lokasi, katanya, pencarian batu atau tanah yang mengandung emas, penggalian lubang, gelondong hingga pemisahan emas mandiri berbekal pengalaman teman-teman terdahulu.

Sebelum berangkat ke lokasi pertambangan, biasa mereka akan memetakan wilayah dan kondisi masyarakat sekitar melalui mesin pencari. Segala informasi yang dibutuhkan kebanyakan didapatkan di mesin pencari di internet. Termasuk bagaimana proses pemisahan emas, mereka dengan mudah melihat detail di Youtube.

Aris menjelaskan,  pengolahan dan pemisahan emas dengan sistem gelondong. Para penambang, katanya,  akan menggali sumur untuk mendapatkan tanah dan batu mengandung emas.

Setelah itu,  akan dimasukkan ke mesin gelondong untuk menghancurkan tanah maupun batuan. Hasilnya, seperti lumpur karena selama proses dicampur dengan air.

Dalam 50 kg gelondong perlu sekitar dua ons air raksa. Makin banyak air raksa, akan makin bagus hasil. Untuk proses ini, mereka akan membuat bak-bak kamar mandi seukuran 2.000-5.000 liter. Limbah dibuang di sekitaran tempat gelondong.

 

peta-tambang-tumpang-pitu

 

Dalam pertambangan emas tradisional, tak semua pemain pemodal lokal. Ada juga pengusaha-pengusaha dari daerah lain di luar wilayah pertambangan.

Sistem yang dipakai, jual beli tanah dan batu hasil galian untuk kemudian digelondong di tempat mereka sendiri.

Menurut Aris, biasa dari pengusaha lokal yang dekat hubungan dengan pemerintahan.

Ada beberapa sistem yang jarang dipakai di pertambangan tradisional ini karena biaya tinggi dan faktor keselamatan. Antara lain, kata Aris, proses pemisahan menggunakan sianida, teknologi elektro winning dan potasium.

Sistem elektro winning dan sianida biasa diterapkan perusahaan besar. Meski tak banyak, ada juga pertambangan emas tradisional pakai sianida.

Untuk sistem potasium membutuhkan keahlian dan alat khusus. Cara ini, katanya, murah tetapi berisiko tinggi terhadap keselamatan pekerja.

Proses pakai sianida, Aris pernah mencoba bersama beberapa teman. Ketika batu dan tanah diduga mengandung emas dicampur sianida, akan mengeluarkan asap putih pekat dan sedikit berbuih.

Asap putih ini, katanya, seperti daun-daun basah terbakar. Bau menyengat dan membuat pusing.

Aris merasa pusing dan dada sesak ketika mencoba itu. Padahal, katanya, dia masih menggunakan sianida dalam takaran kecil. Untuk proses ini, dia tak menyarankan dalam ruangan gelap dan tertutup. “Harus banyak ventilasi udara.”

Para penambang sebagian tahu tentang dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan mereka. Namun, mereka seakan mengabaikan itu demi hasil yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepat.

“Kebanyakan penambang, termasuk saya, pasti mengharapkan hasil maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga meningkatkan perekonomian di mata masyarakat.”

 

Jalur menuju Pantai Parang Kursi, melewati hutan jati Perhutani. Foto: Zuhana A Zuhro

Jalur menuju Pantai Parang Kursi, melewati hutan jati Perhutani. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Mereka berangan tinggi. “ Pokoknya mimpi tinggi-tinggi, bahkan sampai tak masuk akal. Kalau saya, jika berhasil banyak, akan beli apapun. Kalau sudah rugi,  tak ada hasil, rasanya sudah nggak karuan. Kadang kalau di daerah lain ada lagi lokasi yang mengandung emas, ya berangkat lagi. Nggak kapok!” ucap Aris.

Lukman Hakim, pemuda Desa Sumberagung, wilayah ring satu area pertambangan mengatakan, kala orang-orang berdatangan menambang, masyarakat sekitar juga ikut jadi penambang.  Wilayahnya,  di Gunung Kucur, tepat sebelah timur konsesi PT Bumi Suksesindo (BSI).

Menurut dia, pertambangan rakyat memerlukan dana besar. Dalam satu lubang, bisa sampai ratusan juta rupiah bahkan miliar rupiah.

“Untuk galian lubang, tidak bisa diukur mas. Itu semua tergantung rezeki. Ada 10 meter dapat. Ada yang menggali hanya tiga meter, sudah dapat,” katanya.

Bagi dia, menggali emas itu kerja untung-untungan.

“Itu masalah rezeki. Ada yang menggali selama enam bulan kedalaman 40 meter,  baru dapat. Setiap penambang beda-beda peruntungan. Bahkan ada sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, tak dapat apa-apa,” ucap Lukman.

Karena peruntungan tak jelas, Lukman memutuskan berhenti dan melanjutkan menjadi petani jeruk. Baginya, usaha menambang tak sebanding dengan yang didapatkan.

“Kalau menjadi petani, hasil sudah jelas.”

Beberapa penambang tradisional masyarakat sekitar, ada yang lanjut, ada yang memiliki seperti Lukman, berbalik menjadi nelayan ataupun petani.

“Saya akan bertahan semampu saya tetap menjadi petani. Rugi kalau mau balik nambang,” katanya.

Lukman ingin menolak pertambangan ini, tetapi tak bisa bertindak apa-apa. “Mau gimana lagi, wong masyarakat sendiri banyak yang seperti ini.”

Ketika marak pertambangan tradisional, pada 2008, banyak warga menjual ternak dan lahan pertanian karena tergiur ikut menambang.

 

Keindahan Pantai Parang Kursi. Pantai-pantai di sekitar Tumpang Pitu. Foto: Zuhana A Zuhro

Keindahan Pantai Parang Kursi. Pantai-pantai di sekitar Tumpang Pitu. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Mereka berlomba-lomba mendapatkan sebanyak-banyaknya emas. Dari sini, muncul penadah-penadah emas dengan modal besar. Ada yang menyediakan alat gelondong untuk pemisahan emas. Rumah-rumah semi permanen dibangun untuk proses gelondong. Limbah dibuang di sekitar tempat itu.

Selain di Sumberagung dan Pancer,  peralihan pencaharian warga ke tambang juga terjadi pada sebagian masyarakat Lampon.

Gejala ini sempat diteliti Denar Septian Arifin, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya.

Dalam skripsi Denar berjudul Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Mobilitas Sosial (Studi pada Masyarakat Lampon Dusun Ringinsari Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi) memperlihatkan, pada awal 2008, saat marak pertambangan tradisional di Tumpang Pitu, hanya lima keluarga Lampon ikut menambang.

Seiring waktu, melibatkan hampir seluruh warga Lampon. Tahun itu juga, terjadi peralihan mata pencaharian besar-besaran warga Lampon. Awalnya, petani menjadi penambang emas tradisional.

Untuk menjadi penambang emas tradisional di Tumpang Pitu, warga Lampon harus menghadapi dan melobi pihak keamanan terdiri dari Brimob dan polisi yang menduduki kawasan pertambangan.

Saat itu, banyak penambang ditangkap pihak keamanan karena aktivitas mereka dianggap melanggar hukum alias menambang emas ilegal.

Dalam penelitian, Denar mewawancarai 15 orang. Tiga Kepala Desa Pesanggaran, Kepala Bidang Kesejahteraan Desa Pesanggaran, dan Kepala Dusun Ringinsari Lampon. Dua belas lain nelayan dan penambang.

Peralihan mata pencaharian warga Lampon tak bisa lepas dari alasan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

 

Batuan yang mengandung emas milik penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Batuan yang mengandung emas milik penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Mereka bilang, nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan buruh nelayan di Lampon, hidup serba kekurangan. Penghasilan sebulan rata-rata Rp800.000, hasil paling tinggi kadang Rp2.000.000.

Kala menjadi penambang, kalau beruntung, bisa mendapatkan hasil hingga puluhan juta rupiah.

Faktor lain, hambatan nelayan. Warga Lampon, banyak memilih jadi nelayan dibanding bercocok tanam.

Meski begitu, menjadi nelayan bukan tanpa hambatan, seperti kondisi perairan di laut Lampon yang mulai sepi ikan, minim modal, sampai keterbatasan teknologi atau alat tangkap ikan.

Penelitian Denar menyebutkan, peralihan mata pencaharian, juga berdampak pada kedinamisan mobilitas sosial masyarakat. Dalam waktu enam tahun, masyarakat banyak mengalami gerak sosial meningkat dan menurun.

Ada beberapa faktor menyebabkan gerak sosial meningkat kemudian menurun sedemikian cepat. Di antaranya, pendapatan tambang, gaya hidup, untung-untungan dan praktik hukum tak jelas.

Menurut Fitriyati, sebelum marak pertambangan tradisional maupun perusahaan,  Tumpang Pitu merupakan kawasan sangat dikeramatkan warga. Ia merupakan tempat pelarian Whong Agung Wilis.

 

Tenda-tenda biru para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Tenda-tenda biru para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Ada banyak mitos beredar di masyarakat seputar kawasan keramat itu. Salah satu mitos, Tumpang Pitu merupakan tujuh tumpeng yang dibuat Wong Agung Wilis dan pasukannya sebagai tempat persembunyian ketika dalam pelarian.

Salah satu bukti tersisa adalah Pura Segara Tawang Alun, sampai saat ini selalu dikunjungi umat Hindu dari seluruh pelosok negeri.

Fitri sendiri heran dan menyayangkan, kawasan yang dulu keramat malah ramai ditambang baik perusahaan maupun pertambangan tradisional.

Dari catatan, kemunculan pertambangan tradisional ini, awalnya aksi protes masyarakat penolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

Mereka bosan dengan janji-janji pemerintah perihal pencabutan izin eksplorasi. Saat itu, kuasa masih dipegang PT Indo Multi Niaga (IMN).

Masyarakat menganggap, tanah yang digali IMN adalah milik warga, hingga mereka merasa berhak untuk menambang emas di sana.

Kini, PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan dua anak usaha mereka, PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI), mendapatkan izin tambang di Tumpang Pitu.

Dyah Fatma Yuli, dalam penelitian skripsi berjudul ‘Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2007-2009’ menyebutkan, pertambangan rakyat dinilai liar karena belum memiliki izin formal.

Tak sedikit warga menambang ditangkap dan terkena sanksi hukum. Penambangan liar masyarakat,  dianggap sangat berbahaya dan merusak karena pengetahuan masyarakat minim soal pertambangan.

Ketrampilan juga kurang hingga sering kecelakaan dan kematian akibat longsoran tanah dan terowongan-terowongan tambang. Selain itu, tak ada pengelolaan limbah. Peremajaan bekas galian tambang hampir tidak ada.

Setelah selesai dibiarkan menganga.

 

Lubang tambang di Petak 56. Foto: BaFFEL

Lubang tambang di Petak 56. Foto: BaFFEL

 

Jumlah penambang bukan hanya masyarakat sekitar Pesanggaran. Ada dari luar Banyuwangi bahkan luar Jawa Timur. Ada sekitar 6.000 orang. Pada 29 April 2009, dipulangkan paksa ke daerah masing-masing dengan pengawalan 190 personil aparat keamanan.

Pemulangan itu setelah Pemerintah Banyuwangi rapat koordinasi dengan Muspida, Perhutani dan pemilik izin ekplorasi emas IMN. Rapat dipimpin langsung Bupati Banyuwangi kala itu, Ratna Ani Lestari. Kesimpulan pertemuan, penambangan emas liar berpotensi besar merusak lingkungan hingga harus dihentikan.

Bersamaan dengan pemulangan penambang rakyat, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menanggapi.  Jatam menilai,  pemerintah Banyuwangi tak adil karena setiap ada pertambangan rakyat selalu dilabeli ilegal karena tidak ada izin.

Menurut Jatam, kemunculan pertambangan rakyat karena masyarakat sekitar Tumpang Pitu latah menyikapi perusahaan pertambangan emas di sana.

Data Perhutani Banyuwangi Selatan, menyebutkan, selain di Petak 56, pertambangan rakyat juga ada Petak 79 dan 78,  Dusun Ringinagung Pesanggaran. Ada ribuan lubang galian tersebar. Di Petak 78, luas kerusakan sekitar lima hektar.

Di Petak 79, ditemukan lubang-lubang sumur bekas pertambangan tradisional dengan kedalaman mencapai 25–30 meter dibiarkan menganga. Ada sekitar 50 pohon jati Perhutani tumbang dan mati.

Pada 25 November 2009, ribuan lubang bekas tambang ditutup oleh ratusan petugas gabungan Perhutani, TNI dan Polri.

Pertambangan tradisional di anak Sungai Gonggo, terletak di tengah hutan menyebabkan aliran-aliran sungai rusak. Sebagian limbah bermuara di lautan Lampon, meninggalkan pencemaran di sungai yang berakibat pada perairan laut di sekitar.

 

Proses memisahkan tanah dengan emas menggunakan mercuri. Foto: Banyuwangi's Forum for Environmental Learning (BaFFEL)

Proses memisahkan tanah dengan emas menggunakan mercuri. Foto: Banyuwangi’s Forum for Environmental Learning (BaFFEL)

 

 

Penelitian kandungan merkuri

Susintowati, Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, meneliti Bioakumulasi Dalam Tubuh Biota di Muara Lampon pada Mei 2010 hingga Juni 2011.

Hasil penelusuran, memperlihatkan,  akumulasi merkuri dalam sedimen muara Sungai Lampon melebihi batas baku mutu.

Merkuri merupakan jenis logam berat seringkali sebagai pengikat emas pada proses amalgamasi. Penyebarannya,  di lingkungan harus diawasi ketat. Jika melebihi batas baku mutu, merkuri bisa membahayakan.

Dalam penelitian itu, Susintowati menggunakan metode Mercury Analyser di LPPT UGM. Hasilnya, akumulasi merkuri dalam sedimen muara hingga 0,45 ppm site I (mangrove timur), site II 65,52 ppm (lokasi amalgam), site III (bibir muara) hingga 1,17 ppm.  Sedangkan timbunan tailing tersisa setelah tambang ditutup 634,19 ppm.

Semua akumulasi sedimen dan tailing ini sangat tinggi, melebihi batas baku mutu. Sedang standar direkomendasikan di Indonesia adalah 0,001 mg/l—sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004.

Berdasarkan standar baku mutu ini, akumulasi merkuri di Lampon,  sangat tinggi. Merkuri secara alami akan keluar dalam bentuk gas ke atmosfer.

Masa bertahan merkuri,  di atmosfer sangat singkat, kira-kira 11 hari, di tanah bisa 1.000, 2.100, 3.200 tahun dan bisa lebih 250 juta tahun di sedimen samudera.

Lalu, berdasarkan perkiraan, sekitar satu bulan hingga lima tahun berada di perairan yang terkontaminasi merkuri.

Bioakumulasi merkuri dalam tubuh bioindikator Gastropod mollusca (siput) juga menunjukkan nilai tinggi, melebihi batas baku mutu. Pada Terebralia sulcata (kerang nenek) hingga 3,1 ppm , dalam tubuh Nerita argus (siput pantai) hingga 3,03 ppm. Juga dalam tubuh Patella intermedia, siput yang biasa di pantai berbatu mencapai 0,44 ppm.

Dengan analogi sederhana, Susintowati menjelaskan beberapa kemungkinan apabila proses ini masuk dalam rantai makanan melalui plankton di perairan laut Lampon yang terindikasi. Plankton kecil dimakan plankton besar. Plankton besar akan dimakan ikan, kerang atau siput. Ini semua akan terakumulasi dan sampai pada tubuh manusia.

Hasil penelitian Susintowati membuktikan, skala kecil pun tambang dan sudah ditutup sekian lama, namun efek cemar masih tetap ada dan tinggal di perairan laut Lampon. Bersambung

 

Suasana di tempat penggalian tambang rakyat. Foto: Ika Arumingtyas

Suasana di tempat penggalian tambang rakyat. Foto: Ika Ningtyas

Tenda-tenda penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Tenda-tenda penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Begini Dalih Perusahaan buat Abai Reklamasi Bekas Tambang Batubara di Jambi

Kawasan tambang batubara milik PT Jambi Prima Coal di Sorolangun. Foto: Feri Irawan

Kawasan tambang batubara milik PT Jambi Prima Coal di Sorolangun. Foto: Feri Irawan

 

 

Beberapa tahun terakhir, harga batubara terus merosot meskipun tahun ini ada kenaikan harga. Harga batubara anjlok ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan perusahaan melalaikan kewajiban reklamasi lubang-lubang tambang mereka.

Novaizal, Kasi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi mengatakan, periode 2010-2013, harga batubara sekitar US$35 per ton, berangsur turun hingga menyentuh US$18-20 per ton.

“Biaya operasional dengan harga batubara tak sebanding. Itu  jadi persoalan,” katanya di Jambi, baru-baru ini.

Sejak harga batubara anjlok banyak perusahaan berhenti beroperasi, bahkan ada ratusan memilih tutup buku.

Selain soal harga, dalih lahan masih mengandung batubara kerap menjadi alasan banyak perusahaan mengelak dari tanggung jawab reklamasi.

“Kalau ditanya soal reklamasi alasannya masih ada batubara,” ucap Novaizal.

Kan nggak mungkin kita ngebor hanya untuk memastikan itu (kolam tambang) masih ada batubara atau tidak. Kita pakai data perusahaan. Kadang pemilik tanah minta tak ditutup dulu, mereka ini kan sistem bagi hasil.”

Batubara dalam tanah tersusun miring berlapis. Keadaan ini, katanya, membuat pembisnis batubara harus cermat menghitung biaya operasional.

Dia menjelaskan, susunan batubara berlapis, tanah, batubara, tanah, batubara, berbentuk miring. Kala tutupan diambil sedikit, biaya operasional kecil, tetapi kalau tutupan tebal, biaya lebih besar.

“Maka dibiarkan tak ditutup, kalau ditutup, terus mau ambil batubaranya mereka harus membuang tanah timbunan dulu, baru dikeruk lagi, biaya operasional mahal,” katanya.

 

Lokasi dan lubang tambang batubara di Sorolangun, Jambi. Foto: Feri Irawan

Lokasi dan lubang tambang batubara di Sorolangun, Jambi. Foto: Feri Irawan

 

Novaizal mengaku pengawasan ESDM provinsi belum maksimal. Dia beralasan, mulai keterbatasan anggota, anggaran disunat, hingga ESDM provinsi belum siap setelah ada limpahan pengawasan.

“SDM kemampuan terbatas, cuma enam, tujuh orang, jadi tak semua (galian tambang) didatengin. Budget kita juga terbatas, karena ada pemangkasan anggaran,” ucap Novaizal.

Kendati demikian, dia menilai upaya mereka telah memenuhi standar pengawasan pertambangan batubara, sesuai PP Nomor 55/2010, tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

“Menurut PP bunyinya, pengawasan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Kita sudah melakukan.”

Selama ini, katanya, pengawasan mengacu rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) yang disetujui pemerintah.

Laporan ini, dibuat perusahaan setiap akhir tahun memuat tentang progres perusahaan selama setahun berjalan dan rencana kerja setahun kedepan. Jika ada ketidaksesuaian, pengawas ESDM baru mengecek ke lokasi perusahaan.

Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau mengkritisi kinerja ESDM. Semestinya, ESDM dan Balai Lingkungan Hidup Daerah mengawasi lapangan minimal sekali dalam tiga atau enam bulan.

“Kalau alasan karena ada pemangkasan budget, itu sekarang, tahun ini. Tambang sudah lama. Selama ini mereka ke mana? Bilang saja malas. Mungkin bisa juga kita duga mereka main mata dengan perusahaan,” katanya.

Begitu juga alasan lubang tambang masih ada batubara, kata Feri, itu hanya alasan klasik perusahaan untuk lari dari tanggung jawab.

 

Kawasan tambang batubara di Soronagun, Jambi. Foto: Feri Irawan

Kawasan tambang batubara di Soronagun, Jambi. Foto: Feri Irawan

 

 

 

Surat teguran

Mei lalu, BLHD Sarolangun mengirimkan surat teguran pada puluhan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di daerah itu. Surat teguran ini terkait reklamasi kolam bekas penambangan batubara yang dibiarkan mangkrak.

Tak ditanggapi, BLHD kembali melayangkan surat teguran kedua pada Juli. “Reklamasi ini jadi kewajiban perusahaan pasca tambang, sesuai izin Amdal,” kata Fauzi, Asisten II Pemkab Sarolangun, yang jadi penanggungjawab sementara BLHD Sarolangun.

Sampai sekarang, hanya tiga perusahaan yang mengirimkan laporan tentang reklamasi galian tambang. BLHD memberi tenggat waktu 100 hari sejak dilayangkan surat teguran pertama.

“Jika sudah 100 hari tidak ada lagi melapor, saya akan laporkan ke gubernur. Karena itu (pengawasan-red) kewenangan gubernur,” katanya.

Dia cerita, Senin, (5/9/16), beberapa aktivis gabungan dari lembaga swadaya masyarakat di Sarolangun aksi unjuk rasa di DPRD Sarolangun. Mereka resah dengan bekas galian tambang yang belum direklamasi.

Nyinggung soal uang jaminan reklamasi juga,” ucap Fauzi.

 

Debu memenuhi jalanan sekitar tambang kala truk-truk mengangkut barubara. Foto: Feri Irawan

Debu memenuhi jalanan sekitar tambang kala truk-truk mengangkut barubara. Foto: Feri Irawan

 

 

Soal SP3 Perusahaan, Panja Karhutla DPR Temukan Kejanggalan. Apakah Itu?

Kabut asap pekat menyelimuti Riau hampir setip tahun, termasuk 2015 buntut kebakaran hutan dan lahan. Ratusan ribu orang menderita sakit. Dari karhutla tahun itu, sebanyak 15 tersangka perusahaan, tak lanjut proses hukum. Polisi mendapatkan kritikan pedas, sampai DPR bikin panja karhutla. Foto: Nurul Fitria

 

Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan masih jadi bahasan panjang. DPR membentuk panitia kerja kebakaran hutan dan lahan (panja karhutla). Pada 30 Juli-2 Agustus 2016, panja bentukan Komisi III DPR ini menemukan beberapa kejanggalan.

Benny K Harman, Ketua Panitia Kerja Karhutla Komisi III DPR mengatakan, hasil tinjauan lapangan, panja menemukan terkait alasan hukum dan mekanisme proses penetapan perusahaan sebagai tersangka tak transparan.

”Seharusnya memiliki dasar hukum. Berdasarkan KUHP ada mekanisme dalam penentuan menjadi tersangka harus didahului dengan penerbitan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP),” katanya usai rapat, di Jakarta, Rabu (14/9/16).

Baca juga: Setop Penyidikan Belasan Kasus Karhutla Perusahaan, Polda Riau Dilaporkan ke Kompolnas

Mekanisme ini, katanya, seharusnya diketahui dan diawasi kejaksaan. Namun, kata Benny, dalam proses penetapan tersangka perusahaan, langkah ini tak ditempuh kepolisian.

Temuan lain, ada dugaan beberapa perusahaan tersangka izin mati maupun sudah dicabut. Panja memakai istilah perusahaan fiktif. Dalam catatan DPR, ada PT Dexter Rimba Perkasa (HTI). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  per 4 Februari 2015 telah mencabut  izin usaha HTI perusahaan yang keluar pada 2007 dengan luasan 21.880 hektar.

Ada PT Hutan Sola Lestari (HPH), yang pencabutan izin pada 21 September 2015—terkena sanksi administrasi karena hutan terbakar—juga masuk SP3. Lalu, PT PAN United dicabut izin 26 September 2012 dan PT Siak Timber izin cabut 23 Maret 2013.

Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR menilai, polisi tak serius dalam penanganan karhutla melibatkan perusahaan besar. ”Penetapan tersangka terlihat dan terkesan terburu-buru. Apakah hanya karena Presiden datang, marah-marah dan langsung menetapkan tersangka?” katanya.

Baca juga : Kasus Korporasi, Kapolri Larang Polisi Daerah Keluarkan SP3

Temuan-temuan ini, katanya, akan ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan pihak terkait agar lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

”Penting untuk melihat lebih jauh dan dalam untuk mendapatkan penjelasan pemerintah dan penegak hukum (terkait kasus SP3),” kata Benny.

Menurut dia, Komisi III akan bekerja selama enam minggu dan memanggil beberapa pihak terkait seperti KLHK, organisasi lingkungan seperti Walhi, dan Jikalahari, DPRD Riau Komisi A (Tim Pansus Karhutla Riau), para saksi ahli SP3, perusahaan dan pakar hukum lingkungan hidup.

Panja juga akan mengundang kapolda beberapa provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua dan Kejaksaan Tinggi Riau.

”Kami mempertanyakan apakan proses putusan ini (SP3-red) adalah proses hukum semata atau ada proses non-hukum yang mengintervensi kasus ini,” katanya.

 

 

15 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau yang terima SP3:

*PT Bina Duta Laksana (Pulpwood) = APP (Sinar Mas Forestry Affiliated)
*PT Ruas Utama Jaya (Pulpwood) = APP (Sinar Mas Forestry Affiliated)
*PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Pulpwood) = APP (Sinar Mas Forestry Affiliated)
*PT Suntara Gajapati (Pulpwood) = APP (Sinar Mas Forestry Affiliated)
*PT Dexter Timber Perkasa (Pulpwood)
*PT Siak Raya Timber (Pulpwood) = APRIL affiliated (RGE)
*PT Sumatera Riang Lestari (Pulpwood) = APRIL affiliated (RGE)
*PT Bukit Raya Pelalawan (Pulpwood) = APRIL affiliated (RGE)
*PT Hutani Sola Lestari (Pulpwood) = APRIL affiliated (RGE)
*KUD Bina Jaya Langgam (Pulpwood) = APRIL JV (RGE)
*PT Rimba Lazuardi (Pulpwood) = APRIL affiliated (RGE)
*PT PAN United (Palm Oil)
*PT Parawira (Palm Oil)
*PT Alam Sari Lestari (Palm Oil)
*PT Riau Jaya Utama (Palm Oil)

Sumber: Greenpeace

 

Akhirnya, Indonesia Terbitkan Lisensi Kayu Legal ke Uni Eropa Mulai 15 November

Sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) diharapkan mampu ‘menyortir’ kayu-kayu bersih saja yang bisa lolos ke pasar. Hingga V-Legal, yang dilanjutkan dengan lisensi FLEGT, bisa benar-benar mencerminkan kayu-kayu ‘aman’ yang masuk pasar Eropa. Foto: Made Ali

 

Akhirnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menyepakati,  penerbitan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) bagi produk-produk kayu legal Indonesia ke pasar Uni Eropa mulai berjalan efektif pada 15 November 2016.

Keputusan ini dicapai dalam sidang Komite Implementasi Gabungan kelima, yang mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan atau Voluntary Partnership Agreement (VPA-FLEGT), di Yogyakarta, Kamis (15/9/16).

Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, hasil ini buah kerja keras dari berbagai pihak guna memperbaiki tata kelola kehutanan, terutama mengatasi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal.

“Kita sendiri yang membangun sistem, sistem itu diakui Uni Eropa. Ini menjadikan Indonesia negara yang boleh menerbitkan lisensi kayu legal.  Ini membuat produk kehutanan kita masuk Uni Eropa tanpa pemeriksanaan lagi,” katanya dalam jumpa pers.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir Indonesia dicap sebagai negara penghasil kayu dari aktivitas ilegal. Situasi ini, katanya, membuat banyak perusahaan gulung tikar karena tak bisa memasarkan produk kayu.

Lantas Indonesia mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Sistem ini,  diakui UE hingga pemegang V-Legal, bisa mendapatkan lisensi FLEGT.

Wakil Duta Besar Uni Eropa, Charles Michel Geurts senang dengan pencapaian kesepakatan ini.

“Hari ini menjadi sangat penting karena ada penandatangan kesepakatan antara negara-negara UE dengan Indonesia mengenai perdagangan kayu Indonesia ke negara anggota UE,” katanya.

Keputusan itu diambil UE karena Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan perdagangan kayu ke negara-negara itu. Pencapaian ini, katanya, menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels, Belgia, 21 April lalu.

Kesepakatan kedua Presiden melahirkan jalur cepat di parlemen UE. Parlemen mengatakan ekspor kayu ke UE tak perlu melalui uji tuntas lagi karena SVLK Indonesia telah memenuhi syarat peraturan perkayuan UE.

“Ini hari sangat bagus untuk hutan, untuk Indonesia, untuk Uni Eropa, seluruh dunia. Indonesia dan Uni Eropa melakukan inovasi, melakukan tindakan melindungi hutan.”

Robianto Koestomo, dari Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) mengatakan,  sempat menderita dampak pembalakan liar tahun-tahun lalu yang menyebabkan produk tak bisa masuk pasar dunia, terutama Eropa.

“Sejak 2001, kita bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait memperkuat tata kelola hutan. Ternyata apa yang disusun pemerintah Indonesia sejalan dengan EUTR (European Union Timber Regulation-red). Jadi, 15 November menjadi starting point FLEGT. Ini berita menggembirakan, kita tunggu-tunggu,” katanya.

Dia berharap, dengan kesepakatan ini ekspor kayu Indonesia ke UE bisa meningkat. Apalagi, UE merupakan barometer dunia dalam bisnis ini. “Diharapkan Australia, selanjutnya Kanada, dan negara lain mengikuti,” katanya.

Sampai 2015, Indonesia mengekspor produk kayu ber-SVLK (V-Legal) ke 191 negara di seluruh dunia, 28 negara anggota UE dengan 15,73 juta ton, atau senilai US$9,86 miliar. Pembelian oleh UE mencapai 11% dari total produk kayu dan kertas ekspor Indonesia, dengan nilai 33% dari seluruh pangsa.

Muhamad Kosar dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan mengapresiasi kesepakatan ini. Dia bilang, lisensi ini menunjukkan pihak luar percaya Indonesia bisa menjaga hutan, dan menjual kayu sesuai aturan.

“JPIK selaku pemantau independen berfungsi menjaga kredibilitas sistem itu. Kami memiliki 51 lembaga tergabung dalam jaringan, lebih 400 orang juga bergabung dengan kami memantau dan melihat implementasi SVLK di lapangan. Ini tonggak keberhasilan tata kelola hutan kita. Ke depan ini tantangan, bagaimana kredibilitas bisa dipertahankan,” katanya.

Menurut dia, pemantau independen bisa melaporkan jika terjadi pelanggaran. Pihak yang menerima laporan, katanya, punya kewajiban menindaklanjuti.

 

 

Stasiun Nol Festival, Upaya Dorong Keseriusan Peduli Pelestarian Karst

Pembentangan bendera merah putih dan spanduk tolak pabrik semen di Goa, Pegunungan Kendeng Utara. Warga khawatir eksploitasi karst lewat pemberian izin tambang semen kepada perusahaan mengancam sumber air dan kehidupan warga. Foto JMMPK Rembang

 

Kesadaran betapa penting melestarikan kawasan karst, termasuk goa masih minim, terutama di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itulah, berbagai organisasi menggagas Festival Pemetaan Goa Internasional bernama Stasiun Nol Festival 2016. Gawe yang akan berlangsung 23-25 September 2016, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada (UGM).

Erlangga Esa Laksmana,  selaku panitia Stasiun Nol Festival (SNF) mengatakan, karst memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi, ilmu pengetahuan, wisata, sampai sumber air (sungai bawah tanah). Sisi lain, penambangan batu kapur, industri semen, dan wisata, katanya, berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengakibatkan pencemaran juga konflik sosial.

“Kegiatan ini sangat penting bagi perkembangan speleologi di Indonesia, lebih luas kelestarian goa-goa dan karst tanah air,” katanya kepada Mongabay.

Festival ini, menggabungkan berbagai aspek dan potensi guna menunjang ilmu pengetahuan serta melibatkan berbagai elemen masyarakat maupun ahli speleologi dan ilmu terkait. Selain itu, kegiatan pemetaan akan mempermudah pengelolaan kawasan karst.

Erlangga berharap, dengan festival ini mendorong perhatian serius pemerintah dan masyarakat dalam membantu pelestarian karst. Harapan lain, SNF bisa mendorong peningkatan pengetahuan mengenai kartografi, pembuatan peta dan teknik survei goa di Indonesia.

Penjelajah goa, ujar dia, masih minim hingga menjadi kendala pengelolaan karst Indonesia yang memiliki luas 154.000 kilometer persegi. Penilai goa juga sedikit, meskipun memiliki loyalitas dan kemauan tinggi,  sebagian besar belum menemukan teknik dan standar pemetaan goa yang baik.

Pemetaan goa, katanya, suatu kegiatan menggabungkan unsur kesenangan, olahraga dan ilmu pengetahuan sekaligus kegiatan garis depan dalam pelestarian karst.

“Saya juga berharap para penelusur goa di Indonesia makin giat dan terampil pemetaan.”

Federasi speleologi dari beberapa negara, katanya, sudah bersedia berpartisipasi dalam pameran peta gua ini, seperti Slovenia,  Austria,  dan Selandia Baru.

Festival ini, akan diisi beberapa kegiatan,  seperti kontes peta goa, pendaftaran via online,  lomba polygon tertutup,  pameran peta goa nasional dan internasional. Juga kritik peta, workshop pemetaan, launching buku Stasiun Nol Jilid II dan presentasi ekspedisi speleologi Halmahera.

“Saya juga berharap penelusur goa di Indonesia, makin giat dan terampil dalam pemetaan gua.”

Adapun SNF diselenggarakan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) yakni klub speleologi di Yogyakarta bekerja sama dengan organisasi penggiat penelusur goa dari dalam maupun luar negeri.