All posts by Ayat S Karokaro dan Sapariah Saturi

Karhutla Kepung Tanah Batak, Riau Mereda, 500-an Warga Ditangkap di Kalbar

Hutan pinus di Simalungun terbakar. Pembakaran lahan terjadi di Tano Batak. Foto: Ayat S Karokaro

Hutan pinus di Simalungun terbakar. Pembakaran lahan terjadi di Tano Batak. Foto: Ayat S Karokaro

 

500-an warga di Kalimantan Barat ditangkap TNI karena membuka lahan dengan membakar. Kini, mereka diserahkan ke polisi. Ada yang wajib lapor, sampai ditahan.

Sepekan terakhir kebakaran hutan terus terjadi di sekitar Danau Toba, di Tanah Batak. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB), setidaknya 2.400 hektar hutan di Samosir terbakar, belum kawasan lain.

Data Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) , hutan terbakar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara dan Karo. Semua lahan terbakar persis di sekitaran Danau Toba.

Delima Silalahi, Koordinator Studi dan Advokasi Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Selasa siang (30/8/16) mengatakan, sebenarnya kebakaran hutan di Tano Batak, sudah diamati sejak lama.

Hampir setiap kemarau, seputar Danau Toba kebakaran. Bedanya, dulu kebakaran hanya di Samosir dan Toba Samosir, sekarang meluas ke Simalungun, dan Tapanuli Utara hingga Karo.

Di Dolok Tolong Balige, Tapanuli Utara (Taput), dan Danau Toba Samosir, kata Delima, langganan kebakaran setiap tahun. Sianjur Mula-mula, dan Tele, katanya, juga bagian langganan kebakaran.

Kondisi ini, katanya, karena pengetahuan dan penyadartahuan masyarakat rendah untuk tak membakar sekitar perbukitan.

Data KSPPM, setidaknya 2.000 hektar lebih perbukitan dan hutan di seputar Danau Toba kebakaran. Seharusnya, dengan kebakaran hebat ini, pemerintah daerah sigap segera menetapkan darurat kebakaran.

“Juga harus ada pendidikan penyadartahuan kepada masyarakat, untuk tak membabar lahan.”

 

Kebakaran hutan pinus. Api yang membakar hutan kayu pinus di Saitbuttu Saribu, Kecamatan Pam Sidamanik, Simalungun, Sumut, Senin, 22 Agustus 2016.

Kebakaran hutan pinus. Api yang membakar hutan kayu pinus di Saitbuttu Saribu, Kecamatan Pam Sidamanik, Simalungun, Sumut, Senin, 22 Agustus 2016. Foto: Ayat S Karokaro

 

Tanda-tanda agar tak membakar hutan juga tak ada. Daerah Sihotang dan Bukit Tele di Samosir, merupakan hutan yang sama sekali tak ada peringatan larangan membakar.

“Pengawasan pemerintah daerah masih lemah, di dalam ada dinas kehutanan. Kecil sekali sosialisasi dan penyadartahuan. Posko tanggap bencana tak ada. Kami sempat lihat ada titik api, tapi mau lapor kemana,” ucap Delima.

Dia mengatakan, titik-titik rawan kebakaran ada di Samosir yaitu Tele, Sianjur Mula-mula, Sihotang, Dolok Tolong, Kota Balige, Taput, Huta Ginjang, Taput.

“Harusnya antisipasi sejak awal.”

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tampak tak menjadi penbelajaran bagi pemerintah daerah.

“Apa sih kerja pemerintah daerah? Turun dong ke bawah, jangan hanya di kantor. Ini asap sudah mengganggu masyarakat Tano Batak. Ribuan hektar terbakar tetapi darurat kebakaran hutan belum dikeluarkan. Aneh kan?”

Sementara itu, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat di Samosir, belum lama ini mengatakan, data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sumatera bagian tengah paling kering.

Dalam 10 hari,  bisa-bisa tak ada hujan atau hanya ada hujan satu hingga dua hari.

“Yang Kalimantan sebetulnya lebih parah. Jambi sudah mengeluarkan darurat, kalau Kalimantan Barat sudah duluan. Daerah sudah bagus dengan peran-peran satgas terpadu.”

Khusus Sumatera Utara, Siti terus memantau langsung dan turun ke lokasi kebakaran di seputaran dan tepian hutan Danau Toba. Terpantau banyak kebakaran lahan.

Karhutla di Danau Toba, katanya, kebanyakan masyarakat membakar jagung, jerami dan sampah serta bakar lahan hingga menjalar ke pinggir hutan.

 

Api yang membakar semak hutan kayu pinus di Saitbuttu Saribu, Kecamatan Pam Sidamanik, Simalungun, Sumut, Senin, 22 Agustus 2016. Foto: Ayat S Karokaro

Api yang membakar semak hutan kayu pinus di Saitbuttu Saribu, Kecamatan Pam Sidamanik, Simalungun, Sumut, Senin, 22 Agustus 2016. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Titik api Kalbar masih tinggi

Sementara itu, pantauan satelit MODIS 156 hotspot tersebar pada 21 provinsi di Indonesia Rabu (31/8/16) pukul 07.00. Di Riau tak ada, tetapi Kalimantan terpantau 48 titik api. Di Jawa Barat,  ada 14 hotspot, berasal dari pembakaran jerami pasca panen padi sawah tak memberikan dampak lingkungan berarti.

Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, karhutla Riau berhasil dipadamkan. Pantauan satelit maupun patroli udara menunjukkan tak ada yang terbakar.

“Asap tipis masih mengepul dari lokasi-lokasi terbakar sebelumnya. Nihilnya hotspot ini menyebabkan kualitas udara Riau baik. Seluruh pengukuran kualitas udara di Sumatera hasil menggembirakan,” katanya, dalam rilis.

Sutopo mengatakan, Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepri, Palembang, Aceh dan Jambi, kurang 50 psi.

“Jumlah hotspot menurun, dan sebaran asap di Riau, dapat diatasi,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Menurut dia, beberapa daerah sempat diselimuti asap beberapa hari lalu karena area terbakar meluas. “Menjelang siang hari, kualitas udara hampir di seluruh daerah Riau terus membaik.”

Tak hanya Riau, dia juga fokus penanganan karhutla di Kalbar, Kalteng dan daerah lain.

Berbeda dengan Riau, Kalimantan Barat, masih membara. Terditeksi 48 hostpot dari satelit MODIS Rabu (31/8/16). Sebagian besar hotspot dari pembukaan kebun di Sanggau. Ada juga titik api di Landak, Kubu Raya dan Sambas.

Pencegahan dan pemadaman karhutla terus berjalan. Dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar, katanya, sembilan menetapkan siaga darurat karhutla, yakni Kubu Raya, Mempawah, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

“BNPB mengerahkan dua heli water bombing  dan satu pesawat hujan,” kata Sutopo.

 

500 warga ditangkap di Kalbar

Sampai Rabu, sekitar 576 orang pembuka lahan dengan membakar ditangkap aparat TNI dari Kodim serta diserahkan kepada kepolisian di Kalbar.

Mereka ini, tujuh orang ditangkap Kodim 576/MPH (Mempawah), 30 orang diamankan Kodim 1205/SKW (Singkawang), dua orang oleh Kodim 1203/KTP (Ketapang), 386 orang Kodim 1204/SGU (Sanggau), 48 orang Kodim 1209/STG (Sintang), 68 orang Kodim 1206/PSB (Putussibau) dan 35 orang Kodim 1207/BS (Kubu Raya).

Pelaku, katanya, ada yang wajib lapor, membuat pernyataan, sampai ditahan.

 

api batak6-KSPPM mencatat setidaknya ada 2000 hektar lahan di Tano Batak yang berdekatan dengan kawasan Danau Toba terbakar (Ayat S Karokaro) KSPPM mencatat setidaknya ada 2.000 hektar lahan di Tano Batak yang berdekatan dengan Danau Toba terbakar. Foto: Ayat S Karokaro

 

Kasus Tambang Seret Gubernur Sultra Jadi Tersangka, KPK: Masih Ribuan Izin Bermasalah

Di Sultra, Gubernur menjadi tersangka diduga izin tambang yang dikeluarkan bermasalah. Foto ini lubang-lubang bekas galian tambang nikel di Morowali. Setelah izin massif diberikan, tambang-tambang nikel marak beroperasi. Bahkan, di tepi jalan raya dan dekat pemukiman, izin bisa keluar. Perusahaan meninggalkan kubangan dan lubang-lubang tambang begitu saja, setelah ada larangan ekspor bahan mentah. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 23 Agustus 2016, menetapkan Gurbernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka. Alam diduga terlibat kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan nikel melibatkan beberapa perusahaan.

Ceritnya, izin tambang diberikan pada PT Anugerah Harisma Barakah (ABH). Pada 2011, Alam mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bombana dan Buton, Sultra. Terjadi penurunan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Kebijakan ini diperkuat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 465 Tahun 2011.

”Luasan konsesi ABH 3.084 hektar,” kata Syahrul, pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), di Jakarta (31/8/16).

Awal kepemimpinan Alam, berencana menghentikan operasi tambang tak produktif atau tak mampu menyumbang pajak daerah. Usut punya usut, pertemuan perusahaan dengan Gurbernur membuat kebijakan berubah seketika, dari ‘lawan’ menjadi ‘kawan.’

Alhasil, izin perusahaan langgeng dengan salah satu langkah penurunan status hutan. Berdasarkan informasi, nilai pengeluaran IUP di Sultra bisa mengantongi minimal Rp1 miliar untuk satu izin. Izin ini langgeng dari produksi sampai ekspor.

Padahal, katanya, seringkali ada kunjungan dari kementerian dan provinsi terkait untuk pengawasan. Tak pernah ada penindakan.

”Harusnya Kasus Nur Alam ini menjadi pintu masuk menguak kasus di daerah lain.”

KPK sedang mendalami keterkaitan dengan PT Billy Indonesia, memiliki tambang di Bombana dan Konawe Selatan, tempat AHB menambang nikel (2009-2014).

Perusahaan ini memiliki rekan bisnis Richcorp Internasional berbasis di Hongkong. Selama ini impor nikel dari Billy Indonesia.

Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perusahaan pernah mengirim US$4,5 juta ke Alam. Gubernur ini satu dari 10 kepala daerah yang memiliki rekening gendut.

Berdasarkan data Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, ada sekitar 4,93 juta hektar hutan lindung dan 1,3 juta hutan konservasi beralih fungsi menjadi pertambangan.

”Itu baru terungkap saat penggabungan data antara Dirjen Minerba ESDM dan Dirjen Planologi dan Tata Ruang KLHK 2014,” kata Dian Patria, Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Bidang Pencegahan KPK.

Alam tersangka karena menyalahgunakan wewenang dalam menertiban surat keputusan (SK persetujuan percadangan wilayah pertambangan, dan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi. Juga, SK Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi jadi izin operasi produksi AHB.

 

Sumber: presentasi dalam diskusi Jatam di KPK

Sumber: presentasi dalam diskusi Jatam di KPK

 

 

Ribuan IUP bermasalah

Berdasarkan data KPK dari 10.172 IUP pertambangan, 3.966 IUP bermasalah pada Februari 2016. Banyak izin bermasalah dicurigai mengandung korupsi melibatkan kepala daerah sebagai pemberi izin.

IUP bermasalah, antara lain, IUP ganda di kawasan sama, IUP alamat tak sesuai, kawasan hutan lindung atau konservasi dan pemegang IUP tak punya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Dian, beberapa izin dibuat seolah-olah memenuhi aspek regulasi dan data administrasi. Setelah dikaji, ditemukan banyak permasalahan dalam penerbitan izin hingha menimbulkan eksploitasi sumber daya alam. Jika dihitung, dampak kajian ekonomi dan ekologi mencapai Rp4.000 triliun.

Hingga Agustus 2016, masih ada 3.772 IUP bermasalah. ”Ada sekitar 1.000 IUP bermaslah dilaporkan bupati ke gurbernur untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, diperkuat Permen terkait Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Minerba, Gurbernur pun memeliki kewenangan dalam memperbaiki IUP bermasalah.

“Jangan-jangan semua main mata, jangan-jangan ada suap, mulai dari pemberian izin dan proses produksi dilaporkan hanya sedikit. Akhirnya kami berpendapat, KPK tak bisa hanya bicara.”

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerl (ESDM) ambil alih penertiban IUP bermasalah.

 

 

 

Buah Manis Masyarakat Adat Serampas dalam Menjaga Hutan

Persawahan dengan latar belakang Hutan Adat Rantau Kermas. Foto: Elviza Diana

Persawahan dengan latar belakang Hutan Adat Rantau Kermas. Foto: Elviza Diana

 

Satu per satu tekuyung berhasil dikeluarkan Dewi dari tumpukan daun-daun dalam anyaman bambu. Tangkuk, begitu nama anyaman buat menjaring ikan maupun tekuyung ini.

Tekuyung, sejenis siput yang hidup di sungai dan biasa menempel di sela batu-batuan. Hampir setiap sore,  perempuan 35 tahun ini membawa tangkuk.

Dewi bersama dua keponakan perempuan menangkap tekuyung sembari menikmati dingin dan aliran deras Sungai Batang Langkup.

Sungai ini,  berada di pinggir pemukiman warga, berbatasan langsung dengan persawahan di Desa Rantau Kermas. Tradisi ini dapat dilakukan jika kedalaman sungai dangkal.

Sungai Batang Langkup,  menjadi nadi kehidupan yang mengairi ribuan hektar persawahan mereka. Meskipun kemarau panjang, Sungai Batang Langkup,  belum pernah kekeringan.

Dewi mengumpamakan, kekeringan di Sungai Batang Langkup sebagai satu pertanda kiamat.

“Dari nenek buyut kami belum pernah ada sejarah Sungai Batang Langkup kekeringan. Kalau kekeringan itu tanda kiamat,” katanya.

Saat kemarau panjang 1997, sungai ini masih mampu mengairi sawah-sawah mereka.

Persawahan dengan latar belakang Hutan Adat Rantau Kermas. Foto: Elviza Diana

Persawahan dengan latar belakang Hutan Adat Rantau Kermas. Foto: Elviza Diana

 

 

***

Hutan Adat Rantau Kermas menjadi sumber utama pasokan air ke Sungai Batang Langkup.

Hutan adat ini, awalnya diusulkan masyarakat Desa Rantau Kermas seluas 181 hektar. Kopi, merupakan produk utama mereka. Ada juga kayu manis dan lain-lain.

Awal 2015, Bupati Merangin mengukuhkan hutan Kermas, Kecamatan Jangkat, Merangin seluas 130 hektar.  Desa ini, bagian masyarakat adat Serampas.

Masyarakat adat Serampas, tersebar di lima desa, yaitu, Desa Renah Alai, Rantau Kermas, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Desa Renah Kemumu.

Kelima desa ini masih memegang teguh nilai-nilai adat sejak nenek moyang mereka. Menjaga hutan dengan kearifan mereka.

Kearifan mereka berbuah manis, tak hanya bisa memenuhi kehidupan dari hutan, Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Rantau Kermas Marga Serampas di Jangkat, Merangin Jambi, meraih juara ketiga apresiasi Wana Lestari 2016. Penghargaan ini diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasan Apede, Kepala Desa juga wakil ketua KPHA Rantau Kermas, tampil menerima penghargaan Menteri LHK. Penyerahan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan,  Hadi Daryanto, di Manggala Wanabakti Jakarta,  16 Agustus lalu.

Alhamdulillah, bangga kami bisa meraih penghargaan ini. Ini meningkatkan semangat kami terus menjaga dan mengelola hutan adat, menjaga kelestarian lingkungan untuk kami dan anak cucu,” katanya.

 

Mencari tekuyung, hewan sejenis siput yang banyak di aliran Sungai Batang Langkup yang mengairi wilayah adat Marga Serampas. Foto: Elviza Diana

Mencari tekuyung, hewan sejenis siput yang banyak di aliran Sungai Batang Langkup yang mengairi wilayah adat Marga Serampas. Foto: Elviza Diana

 

 

Pengakuan lewat perda

Baru-baru ini,  masyarakat Serampas , mendapat pengukuhan melalui Peraturan Daerah Nomor 8    tahun 2016  tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Serampas.

Mereka tergabung dalam Marga Serampas ini, merupakan memiliki komitmen menjaga hutan dan lingkungan sekitar.

Pengesahan perda ini sejalan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)-35, tentang hutan adat dan peraturan perundangg-undangan terkait.

Isi perda ini bersifat deklaratif, mengakui, dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Serampas yang selama ini terabaikan.

Dengan perda ini hak-hak hukum adat Serampas dapat dipulihkan dan menjadi pintu masuk pemberdayaan dan pembangunan di sana.

Manager Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) KKI Warsi, Adi Junedi mengatakan, pengesahan perda ini langkah awal bagi masyarakat Serampas menuju kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.

“Tentu sesuai nilai, norma, dan pranata adat di Serampas, tak lepas dari koridor perundang-undangan berlaku.”

Perda ini, katanya,  akan menjadi amunisi bagi masyarakat Serampas untuk melindungi hutan adat mereka.

“Baik perlindungan dari masyarakat luar maupun kebijakan yang dinilai merusak lingkungan.”

Dia berharap, dengan ada perda ini bisa jadi landasan hukum Menteri LHK menetapkan status hutan adat Serampas.

“Bisa jadi media resolusi konflik antara Masyarakat Adat Serampas dengan pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat,” katanya.

Pengesahan perda disambut gembira masyarakat Serampas yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Merangin.

“Kami berterimakasih kepada DPRD dan pemda Merangin yang telah mengesahkan perda ini. Tak bisa memberi apa-apa membalas kebaikan mereka,” kata Ketua Forum Masyarakat Adat Serampas,  Ishak.

Bagi mereka, pengesahan ini langkah maju dalam mengelola dan mempertahankan wilayah adat agar lestari.

Dia berani menjamin, masyarakat Serampas tak akan menyalahgunakan perda ini. “Kami mampu menjaga hutan dengan baik.”

Dengan pengesahan perda ini, masyarakat Serampas memiliki payung hukum mengelola hutan adat.

“Kami sangat yakin. Kami berjanji menjaga hutan ini. Selama ini kami sudah membuktikan bisa menjaga hutan melalui aturan adat,” katanya.

 

Kayu manis, komoditas selain kopi di masyarakat adat Serampas. Foto: Elviza Diana

Kayu manis, komoditas selain kopi di masyarakat adat Serampas. Foto: Elviza Diana

 

Kelembagaan masyarakat hukum Adat Serampas ada delapan kedepatian. Yakni, Depati Seri Bumi Puti Pemuncak Alam Serampas, Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro, Depati Karti Mudo Menggalo, Depati seniudo, Depati Paying, Depati Kertau, dan Depati Siba.

Bupati Merangin Al Haris mengatakan, perlu menetapkan perda karena selama ini masyarakat Serampas terbukti mampu mengelola lahan dalam bentuk penggunaan tanah ajum dan tanah arah.

“Ini bentuk pengelolaan tanah di Serampas yang secara komunal.”

Dia berharap, dengan ada perda masyarakat Serampas tak termarginalkan dalam pembangunan.

”Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serampas. Perda tujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat,” katanya.

Dalam perda ini,  ada semacam kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. “Selama ini mereka ragu bertindak dan ragu berbuat,” ucap Haris.

 

Berbagai hasil pertanian, seperti kacang merah juga anugerah dari kesuburan wilayah Marga Serampas ini. Foto: Elviza Diana

Berbagai hasil pertanian, seperti kacang merah juga anugerah dari kesuburan wilayah Marga Serampas ini. Foto: Elviza Diana

 

 

 

Pengelolaan lahan adat

Dalam masyarakat adat Serampas ada istilah “Tanah Ajum Tanah Arah.” Berarti, pola pembagian tanah sesuai pemanfaatan, pembagian ini meliputi daerah apa yang boleh dibuka sebagai perladangan dan pemukiman. Tanah ajum berarti tanah boleh dibuka untuk pemukiman atau tempat tinggal penduduk.

Sedangkan tanah arah, berarti tanah boleh buat berkebun atau perladangan. Tanah basah untuk persawahan dan tanah kering untuk berladang.

Kriteria membuka lahan ini, di tempat datar dan berada dekat sungai dalam kawasan adat Serampas.

M Tanuin, Depati Payung mengatakan, dengan tanah ajum dan tanah arah, masyarakat membagi tanah sesuai penggunaan masing-masing.

Tanah ajum dan tanah arah ini, katanya, memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Serampas.

“Tanah ini, warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan.”

Warga yang ingin mendapatkan tanah ajum,  dan tanah arah, terlebih dahulu melapor kepada depati.

Apabila ada warga Serampas ingin membuka perladangan dalam satu depati, dia boleh membayar uang adat segantang beras dan seekor ayam. Sedangkan membuka perladangan berbeda depati, akan kena sanksi adat berupa beras 20 gantang dan kambing satu ekor.

Ada beberapa ciri-ciri tanah ajum dan tanah arah, seperti  hanya masyarakat Serampas yang berhak atau bebas menggunakan tanah-tanah itu. Orang luar, katanya,  tak boleh mengelola tanah ajum dan tanah arah di wilayah Serampas.

Kalaupun ingin mengelola, katanya, harus menjadi anak buah (mengikuti) warga Serampas, tak boleh membuka lahan baru.

Warga Serampas,  boleh mengambil manfaat dari tanah ajum dan tanah arah hanya untuk keperluan sendiri. Jika untuk kepentingan orang lain, hak harus dicabut. Orang lain yang mengambil manfaat atas tanah itu akan mendapatkan sanksi adat.

Depati, katanya, bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum oleh pihak-pihak lain di luar wilayahnya.

Tanah ajum dan tanah arah ini, dapat diperjualbelikan kepada masyarakat di luar kawasan adat Serampas. Apabila dijual ke luar, ada sanksi adat. Bahkan, bisa kena sanksi usir dari wilayah adat Serampas.

“Jelaslah penguasaan tanah ajum dan tanah arah hanya dibatasi untuk warga adat Serampas,” ucap Tanuin.

Untuk warga luar Serampas, katanya, berlaku ketentuan-ketentuan yang mengikat. “Jika ada melanggar aturan, tanah akan balik ke adat. Yang bersangkutan kena sanksi adat.”

 

 

serampas4-Pohon-pohon berdiameter di atas satu meter banyak terdapat di Hutan Adat Rantau Kermas. Foto Elviza DianaPohon-pohon berdiameter lebih satu meter banyak di Hutan Adat Rantau Kermas. Foto: Elviza Diana

 

 

Soal Tambang di Kawasan Karst, Berikut Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM (Bagian 2)

 

Pegunungan karst Kendeng sebagai sumber air bagi pengairan irigasi sawah warga di Kayen, Tambakromo dan Sukolilo, Pati. Apa jadinya kalau ditambang? Foto : Tommy Apriando

 

Sejak 2013,  Komnas HAM menerima pengaduan dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah (Rembang, Pati, Kebumen), Jawa Barat (Sukabumi), dan Jawa Timur (Tuban), terkait pembangunan maupun operasi pabrik semen dan penambangan batu gamping (kapur).

Tren pengaduan masyarakat makin meningkat seiring pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron mengatakan, peningkatan konsumsi semen, baik keperluan domestik dan ekspor, memerlukan tambahan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik baru dan pertambangan baru. Kondisi ini, katanya, ancaman serius keberlanjutan fungsi-fungsi karst dan HAM.

“Hampir 99% kawasan teridentifikasi karst, belum dilindungi karena belum ada penetapan pemerintah,” katanya.

Sejak Juni 2015-3 Agustus 2016, Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data, fakta, dan informasi berkaitan regulasi, kelembagaan, kebijakan, dan hal relevan bagi pelestarian ekosistem karst dan perlindungan HAM.

Komnas HAM, katanya,  sudah meminta keterangan 12 ahli berbagai bidang keilmuan, pertemuan dan permintaan keterangan enam kementerian. Juga diskusi dengan industri semen seperti Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan pemantauan di beberapa wilayah pertambangan batu gamping dan pabrik semen.

Berdasarkan penelusuran itu, kata Nurkhoiron, Komnas HAM menympulkan ada keabsenan regulasi, dan kelembagaan yang mempunyai perspektif utuh dalam melestarikan karst sebagai ekosistem esensial dan multifungsi.

“Regulasi, dan kelembagaan karst saat ini, sangat parsial, bias geologi, dan banyak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sekitar karst.  Hingga muncul konflik sosial dan potensi pelanggaran HAM,” katanya.

Untuk itu, perlu ada regulasi atau lembaga (badan khusus) mengatur fungsi dan pemanfaatan serta perlindungan ekosistem karst yang berkarakter unik, multifungsi, dan multi sektor ini.  Perlu juga, katanya, percepatan pembahasan dan pengesahan RPP Ekosistem Karst. Pembahasan RPP ini sudah bertahun-tahun tetapi belum selesai.

“RPP harus segera konsultasi akhir, disahkan dengan mengubah beberapa ketentuan seperti ada badan khusus mengelola dan melestarikan karst.”

PP ini, akan mengatur kawasan dan pemanfaatan berdasarkan zonasi guna menjamin kepastian hukum baik bagi kelestarian karst, HAM, dan kepentingan pembangunan.

Dalam temuan Komnas HAM dipaparkan, perlu ada kajian menyeluruh potensi dan daya dukung ekosistem karst di masing-masing wilayah. Data ini, katanya, menjadi database nasional potensi dan manfaat karst.

“Sebagai bahan perencanaan pembangunan berkelanjutan dan mendukung kebijakan satu peta.”

Komnas HAM juga menemukan dampak negatif keberadaan pabrik semen terhadap hak kesehatan, hak lingkungan hidup, dan hak air.

Jadi, katanya, investasi semen harus berhati-hati, terencana, dan mempunyai mekanisme human rights safe guard.

“Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar menghormati HAM masyarakat sekitar karst dan memastikan pemerintah pusat dan daerah serta korporasi tak memaksakan kehendak dalam pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping,” ujar dia.

Pemerintah, juga harus audit menyeluruh atas perizinan dan dokumen pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, merespon konflik antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi di wilayah-wilayah calon atau lokasi pabrik semen dan penambangan batu gamping.

“Juga meninjau ulang karst yang ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta survei, pemetaan, dan penetapan karst lebih partisipatif.”

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya, diminta bikin Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan karst dan audit serta evaluasi dampak-dampak pabrik semen dan penambangan batu gamping yang berjalan.

Pemerintah,  harus melindungi HAM masyarakat sekitar yang mengantungkan hidup dan penghidupan dari fungsi-fungsi ekosistem karst. “Dengan mengeluarkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat secara operasional dan mampu mewadahi fungsi dan karakter ekosistem karst yang khas dan esensial.”

Tak hanya itu. Pemerintah, kata Nurkhoiron, perlu mensinergikan kebijakan dan program-program pembangunan di kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pelestarian fungsi-fungsi ekosistem karst. Juga memastikan sumber-sumber batu gamping untuk semen tak dengan cara merusak karst dan tidak melanggar HAM.

 

 

 

Polemik pabrik semen

Sementara itu, dalam diskusi diselenggarakan FAA PPMI Minggu,  (9/8/16), di Jakarta, Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah & Sektor KLHK menegaskan, isu lingkungan harus ilmiah berdasarkan data, dan mengakomodir kearifan lokal.

“Prinsipnya adil distribusi beban biaya sosial, memakai mekanisme terbuka, akuntabel, dan mitigasi dampak oleh pemerintah daerah,” katanya.

Gunritno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengatakan, persoalan lingkungan dimulai dari keresahan masyarakat soal pembangunan pabrik semen di Kendeng.

“Perjuangan petani Kendeng menjaga karst sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kedaulatan pangan Pertambangan semen akan merusak sumber air warga dan pasokan air pertanian dan ternak,” ucap Gunretno.

Sementra, Ery S Indrawan, pengurus Asosiasi Semen Indonesia menjelaskan, tujuan pembangunan pabrik supaya semen bisa mandiri, tak tergantung impor.

Saat ini,  industri semen Indonesia produksi hingga 62 juta ton per tahun, permintaan sampai 65 juta ton dan impor 2 juta ton.

“Industri harus tumbuh mendorong pergerakan ekonomi, namun tetap menjaga lingkungan hidup, hingga solusi untuk kebaikan bersama bisa tercapai.”

Sekretaris Perusahaan SI Agung Wiharto menambahkan, saat ini negara membangun 30-35% pabrik semen menandingi pabrik asing swasta.

Semen Indonesia sering mediasi dan diskusi, namun hingga kini belum menemui titik kesepakatan dengan warga. Agung berharap,  ada lembaga independen yang tak berpihak membantu rencana pembagunan pabrik semen ini.

Anggota Komisi VI DPR Yaqut Kholil Qoumas mengatakan, ada kekhawatiran warga diwakili Kartini kendeng terhadap kerusakan lingkungan dan hilang sumber air sekitar 500.000 warga Rembang.

“Sumbangan Semen Indonesia kepada negara tentu besar, kinerja perusahaan selama ini diketahui baik. Tetapi lestarinya alam harus menjadi pertimbangan. Negara tak boleh hanya mengambil keuntungan dari mengeruk negeri.”

Menurut Yaqut, sumber sengkarut pabrik semen Rembang adalah proses perizinan dan Amdal. “Semua tampak seperti akal-akalan untuk memenuhi nafsu pejabat setempat.”

Dia menyarankan, baik pemda dan perusahaan agar setop sementara dulu untuk audit lingkungan independen atas pabrik dan penambangan di karst. “Jika hasil aman bagi lingkungan, silakan terus. Jika sebaliknya, dihentikan. Ini nampaknya tak didengar.”

Agung Sedayu, Koordinator Presidium FAA PPMI, mengatakan, Presiden sudah memerintahkan ada kajian lingkungan hidup strategis  sebelum melanjutkan penambangan semen.

Dia berharap tim KLHS bisa berkerja maksimal sesuai arahan Presiden. “Hormati proses dan kerja optimal tim KLHS, selama itu konstruksi pabrik harus dihentikan.” Habis

 

 

 

Ritual Sipaha Lima Parmalim, Ucap Syukur Limpahan Hasil Alam

Menanam (menancapkan) pohon simbol menjaga tanaman. Jika tiga pohon ditebang, wajib tanam lagi. Begitu kepercayaan warga Parmalim. Mereka menyadari betul soal menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Foto: Ayat S Karokaro

Menanam (menancapkan) pohon simbol menjaga tanaman. Jika tiga pohon ditebang, wajib tanam lagi. Begitu kepercayaan warga Parmalim. Mereka menyadari betul soal menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Gondang Sebangunan, musik khas Batak ini, samar-samar terdengar dari kejauhan. Tiupan seruling dan gendang saling bersahutan, makin terdengar jelas, saat saya masuk ke Desa Hutatinggi Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Senin (18/7/16).

Di desa ini, setiap tahun digelar ritual Sipaha Lima, dalam kelender Batak bulan kelima atau dalam kelender Masehi pada Juli. Masyarakat Parmalim, mengadakan syukuran atas rezeki dan kesehatan selama satu tahun. Ritual digelar seharian selama dua hari, Minggu-Senin  (17-18/7/16).

Komunitas Parmalim terbesar di Desa Hutatinggi Laguboti. Saat ritual ini, ribuan pengikut Parmalim di seluruh nusantara berkumpul. Mereka berdoa, menari. Mereka tampak bahagia bisa berkumpul.

Pimpinan tertinggi Parmalim (I Huta Parmalim) Hutatinggi Laguboti, bernama Raja Marnangkok Naipospos. Dia mengenakan ikat kepala hitam, terlihat ada rumbai merah di kedua sisi kanan dan kiri.

Sepanjang ritual, Raja Marnangkok memimpin doa dan persembahan kepada Yang Maha Pencipta yang memberikan rezeki, dan kesehatan.

Raja Marnangkok Naipospos adalah cucu Raja Mulia Naipospos, meninggal dunia pada 18 Februari 1956.

Monang Naipospos, Ketua Puguan Parmalim mengatakan, hingga kini ada 6.000 jiwa atau 1.500 keluarga Komunitas Parmalim, tersebar di seluruh nusantara.

 

Dalam ritual Sipaha Lima Parmalim, ada penyembelihan kerbau hitam. Foto: Ayat S Karokaro

Dalam ritual Sipaha Lima Parmalim, ada penyembelihan kerbau hitam. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

***

Begitu tiba di pintu masuk, tampak replika ayam jago di atap Bale Pasogit atau rumah Parmalim, berwarna merah, putih dan hitam. Ada empat bangunan di komplek ini. Sebuah gedung sebagai balai doa atau Bale Partonggoan, Balai Sakral atau Bale Parpitaan, Balai Pertemuan atau Bale Pangaminan, dan Balai Pekerjaan Dapur atau Bale Parhobasan. Semua dibangun berdasarkan corak khas Batak.

Iringan musik Gondang Sebangunan makin terdengar keras. Warga Parmalim berkumpul di lapangan memakai ikat kepala putih dan tutup kepala berbeda.

Bagi pria dan perempuan sudah menikah pakai tutup kepala disebut tali-tali berwarna putih. Ia menandakan kesucian. Bagi para pemimpin mengenakan tali-tali hitam, berarti kepemimpinan dan tanggung jawab.

Khusus perempuan wajib pakai sarung atau ragi berbentuk ulos jenis runjat, kebaya, selendang atau hande-hande bervariasi, yaitu mangiring, sedum, bintang maratur. Rambut disanggul.

Kini, mulai ritual menanam batang pohon atau borotan. Nasi putih segenggam diletakkan dalam tanah yang akan digali dan jadi lubang borotan. Setelah itu,  belasan orang bersama mengangkat kayu ukuran besar dari satu tempat ke tempat yang disiapkan.

Oloppon…oloppon…oloppon….” Begitu mereka berteriak saling bersahutan sampai pohon ukuran besar selesai tanam.

Bagi mereka, menancapkan batang pohon sebagai simbol menghargai dan menjaga alam dari kerusakan dan penebangan pohon tanpa aturan. Bagi warga Parmalim, menebang tiga pohon wajib tanam pohon lain.

 

Memakai ikat kepala hitam dan terdapat warna merah di kedua sisi adalah pimpinan tertinggi Parmalim Hutatinggi-Laguboti bernama Raja Marnangkok. Foto: Ayat S Karokaro

Memakai ikat kepala hitam dan terdapat warna merah di kedua sisi adalah pimpinan tertinggi Parmalim Hutatinggi-Laguboti bernama Raja Marnangkok. Foto: Ayat S Karokaro

 

Setelah borotan, tampak sejumlah warga Parmalim menggiring satu kerbau hitam. Ini binatang yang akan disembelih sebagai persembahan rasa syukur pada nikmat alam.

Monang Naipospos, mengatakan, bagi mereka menjaga lingkungan sebuah kewajiban dan kebutuhan. Mereka sadar betul, menjaga keseimbangan alam, sangat baik bagi kehidupan mereka.

Kala perusakan lingkungan terus terjadi, katanya, sama saja merusak diri sendiri. Parmalim menyadari, tak akan melakukan itu, dan tetap memegang teguh para leluhur.

“Kalau hutan rusak bencana dating. Kami tak mau itu terjadi. Menjaga alam sebuah kebutuhan bagi kami, ” katanya.

Ritual Sipaha Lima,  katanya, merupakan persembahan hasil “Gabe na niula” atau hasil kehidupan yang dicapai selama satu tahun.

Dulu, katanya, leluhur mereka petani. Ritual Sipaha Lima, juga dilakukan persembahan matumona atau persembahan hasil panen pertama selama satu tahun. Panen perdana itu, katanya, lebih dahulu disimpan untuk persembahan kepada Mulajadi Nabolon.

Sebulan sebelum Sipaha Lima, wajib memberikan tiga pikul hasil panen per keluarga  (ugasan torop/sokong). Ia sebagai wujud kasih sayang dan saling tolong menolong sesama warga Parmalim.

“Jika tak sanggup, dibebaskan dari kewajiban memberikan sokong tiga pikul hasil panen. Ini bentuk puji syukur hasil panen.  Sudah berlangsung sejak leluhur.”

 

Mengenakan ulos dan pakaian khas Batak, perempuan warga Parmalim ini berkumpul memperingati ritual Sipaha Lima. Foto: Ayat S Karokaro

Mengenakan ulos dan pakaian khas Batak, perempuan warga Parmalim ini berkumpul memperingati ritual Sipaha Lima. Foto: Ayat S Karokaro

Perayaan Sipaha Lima di Laguboti. Foto: Ayat S Karokaro

Perayaan Sipaha Lima di Laguboti. Foto: Ayat S Karokaro

Penanganan Karhutla Tertolong Cuaca, Pakar: Perhatikan Juga Api di Timur

Kebakaran di Kabupaten Karo, Sumut. Api terus meluas, karena kemarau dibarengi angin kencang. Foto: Ayat S Karokaro

 

Ribuan hektar hutan di Kabupaten Samosir terbakar.   Meskipun begitu, Pemerintah Samosir, masih enggan menetapkan darurat karhutla. Khawatir kebakaran makin luas dan tak terkendali, BNPB  menurunkan pesawat holco .

 

Ancaman kebakaran hutan dan lahan diprediksi sampai akhir 2016. Pemerintah optimistis,  karhutla dapat terkendali. Anomali cuaca dan La-Nina menguat menyebabkan curah hujan tinggi selama kemarau membantu dalam mengurangi dampak karhutla.

”Upaya pemerintah juga cukup baik, curah hujan melimpah dan kalau kebakaran tak terlalu luas,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB,  Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB, Jakarta (29/8/16).

Bukan itu saja, katanya, penanganan kebakaran tahun ini lebih optimal dari sisi sumber daya manusia, jumlah bisa hampir dua kali lipat dari tahun lalu.

Pada 2015, katanya, sekitar 3.000 personil per provinsi, saat ini bisa 3.000-7.000 pada enam provinsi prioritas rawan kebakaran, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Pemerintah,  perlu tetap mengoptimalisasi pengawasan daerah rawan kebakaran di utara garis khatulistiwa dan diprediksi berakhir Oktober ini.

”Saya optimis, hotspot tak akan menyebar ke lokasi lain dan pemadaman sudah tak ada lagi Oktober.”

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Jika dibandingkan periode sama (1 Januari-29 Agustus), hotspot mengalami penurunan 61%, dari 32.734 titik pada 2015, menjadi 12.884.

Berdasarkan satelit MODIS dari NASA, hotspot di Riau 29 Agustus 2016 pukul 10.00 sebanyak 85, yakni, Rokan Hilir (71), Bengkalis (3), Dumai (1), Indragiri Hilir (1), Indragiri Hulu (3), Pelalawan (3), dan Rokan Hulu (3).

Di Pekanbaru, kualitas udara sedang hingga tidak sehat dan di Bengkalis ISPU mencapai indikator bahaya, konsentrasi 471 mikro gram per meter kubik.

Menurut Sutopo, pembakaran sengaja masih sering ditemukan, biasa di kawasan-kawasan tumpang tindih, yakni perbatasan antara konsesi dengan masyarakat, perkebunanan, pekarangan masyarakat, tanah ulayat dan lahan open access.

Jika dibandingkan data hotspot tahun lalu, luasan dan titik-titik terjadi kebakaran hutan masih di tempat sama.”

Hingga kini, sudah 17 pesawat untuk mengatasi karhutla, tujuh Riau, satu Jambi, empat Sumsel, dua Kalbar, dua Kalteng dan satu Kalsel.  Lalu, empat helikopter water bombing telah disiapkan untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

”Kalau kurang nanti kami akan siapkan.”

Dari swasta, masih banyak perusahaan belum terlibat penanganan karhutla. ”Ada peningkatan kepedulian dalam menyiapkan tenaga, sarana dan prasarana, tapi belum semua kalau melihat luasnya  wilayah,” katanya.

Group Sinar Mas mengerahkan pesawat water bombing Super Puma dan beberapa karyawan. Belum semua perusahaan terlibat.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Mengenai dana alokasi dana on-call BNPB, mencapai Rp500 miliar. Pemerintah Indonesia pun mendapat dana hibah dari pemerintah Tiongkok Rp20,3 miliar buat karhutla selama dua tahun.

Dana hibah ini untuk kegiatan koordinasi, pelatihan, dukungan logistik monitoring dan evaluasi.

 

Samosir enggan tetapkan darurat karhutla?

Pada 29 Agustus 2016, BNPB melansir sudah sekitar 2.400 hektar Hutan Pusuk di Samosir, terbakar. Ia hutan pinus.

Meski demikian, hingga kini Bupati Samosir enggan menetapkan status siaga darurat. Padahal, sudah direkomendasikan BPDP karena wilayah sudah terbakar sejak Juni lalu.

”Kemarin kita akhirnya menerbangkan pesawat holco karena inisiatif sendiri,” katanya.

Sutopo mengingatkan, kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah. Mereka harus benar-benar paham manajemen bencana.

“Kita perlu kecepatan dan ketepatan, penggunaan dana dan sebagainya, pemda yang berperan.”

 

Belum progresif

Pakar Kehutanan IPB, Bambang Hero mengapresiasi aksi preventif kementerian. Meski demikian, tak semua daerah rawan kebakaran memiliki respon dan strategi cepat.

“Kalau Sumsel dan Riau, mereka sudah integrated. Banyak wilayah lain belum.”

Dia mencontohkan, Kalimantan pada 2015,  tampak tak menjadi pembelajaran tahun ini. Antisipasi tak progresif.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Bambang ke lapangan (Kalimantan) beberapa hari lalu,  masih banyak wilayah belum memiliki sarana dan prasarana.

Sebagian pemerintah daerah rawan karhutla masih mengganggap peristiwa kabut asap bukan prioritas, terutama kabupaten. Alasan klise, terkait dana terus menghantui hingga pencegahan minim.

“Selain, early warning system, pemerintah perlu menjangkau informasi kebakaran dan antisipasi ini hingga ke tapak. Mereka masih belum terjangkau dan potensi kebakaran cukup tinggi,” katanya.

 

Kebakaran makin ke Timur

Tak hanya di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran sudah meluas ke Timur. Berdasarkan data BNPB, hotspot di Maluku (1 )titikGorontalo (1),  Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Tenggara (2), Sulawesi Utara (5), Sulawesi Selatan (2), Sulawesi Barat (1), NTT (4), dan Papua (9).

Bambang Hero, mengatakan, peta kebakaran tahun lalu sudah makin ke arah timur. “Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara.”

Penanganan karhutla, katanya, selain fokus di Barat, Timur Indonesia,  patut jadi fokus. Apalagi, infrastruktur di Timur masih belum memadai, begitu juga persiapan sarana dan prasarana.

“Jika tak diperhatikan dan diantisipasi dari sekarang mungkin akan makin besar,” katanya.

Sutopo membenarkan soal ini. Kebakaran makin ke Timur, karena perilaku pembakaran sengaja, dan pertambahan penduduk di sana.

 

Titik api 29 Agustus 2016. Sumber: BNPB

Titik api 29 Agustus 2016. Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

DPRD Kalbar Usung Perda Perlindungan Masyarakat Adat, Muncul Keberatan. Mengapa?

Kawasan hutan adat Semunying Jaya yang dibakar perusahaan Kalimantan Barat. Wilayah adat tak diakui. Ini salah satu contoh pengakuan dan perlindungan yang perlu diberikan negara kepada masyarakat adat, salah satu lewat perda. Foto: Walhi Kalbar

 

 

DPRD Kalimantan Barat berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Di berbagai daerah di negeri ini, sudah banyak usulan perda serupa bahkan ada beberapa sudah disahkan.

Di Kalbar, perda yang akan menjadi payung hukum bagi pengakuan dan perlindungan berbagai masyarakat maupun komunitas adat di sana, malah mendapat penolakan dari beberapa organisasi masyarakat. Penolak mencurigai, raperda ini akan membawa kepentingan etnik atau kelompok tertentu. Yang dimaksud etnik atau kelompok tertentu itu mengacu pada Suku Dayak. ( Draf Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat).

Bagaimana raperda ini berproses? Raperda ini digagas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, Walhi Kalbar kepada Fraksi PDIP Kalbar. Selanjutnya, raperda diusung menggunakan hak inisiatif anggota DPRD Kalbar. Itikad awal, menguatkan tradisi, hak ulayat dan perlindungan terhadap tanam tumbuh di atas tanah adat.

“Dalam proses awal, Walhi Kalbar terlibat banyak dalam diskusi, baik level organisasi masyarakat sipil, ataupun partai politik dan legislatif,” kata Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar.

Di Kalbar, katanya, perspektif mengenai masyarakat adat selalu disamakan dengan masyarakat Dayak.

“Ini soal pemahaman yang belum sama. Jadi, saat itu saya sudah usulkan kepada PDIP sebagai pengusung, untuk dialog antarFraksi, memperbaiki perspektif internal mereka,” katanya.

Dua warga komunitas Banemo, di Patani, Halmahera Tengah, sedang panen pala. Mereka berharap, Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, yang didorong segera dibahas di DPRD Halteng. Hutan pala mereka, terancam karena izin sudah dikeluarkan pemerintah daerah kepada perusahaan sawit. Foto: Sapariah Saturi

Dua warga komunitas Banemo, di Patani, Halmahera Tengah, sedang panen pala. Mereka berharap, Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, yang didorong segera dibahas di DPRD Halteng. Hutan pala mereka, terancam karena izin sudah dikeluarkan pemerintah daerah kepada perusahaan sawit. Foto: Sapariah Saturi

Sementara di luar, organisasi masyarakat sipil harus konsolidasi dengan seluruh organisasi masyarakat berbasis etnis dan agama guna memperbaiki pemahaman dan tujuan rencana rapeda ini.

“Proses-proses ini, yang saya tahu tak berjalan baik.”

Jadi, dengan perspektif belum sama, proses legislasi terus berjalan. Kondisi ini, katanya, kemudian menjadi penyebab sikap resistensi berbagai pihak.

Anton juga setuju para pihak duduk bersama membahas payung hukum ini, hingga tak makin berpolemik.

“Dengan catatan tak boleh dipolitisir,” katanya.

Secara umum, raperda ini sesungguhnya merespon inisiatif-inisiatif perlindungan terhadap masyarakat adat yang selama ini termarjinalkan, tetapi belum mendapatkan perlindungan negara.

Konteks raperda, kata Anton, sebenarnya semua suku bangsa yang ada di tanahnya, ada tradisi hidup berkembang dalam keseharian.

Happy Hendrawan, peneliti Swandiri Institute juga menanggapi masalah ini. Dia mengatakan, pengaturan masyarakat adat sangat perlu terkait dampak pembangunan, baik bersifat eksploitatif sumber daya alam (SDA) maupun pembangunan lain yang berdampak pada norma adat.

“Raperda yang mengatur dan menjamin keberadaan masyarakat adat harus didukung. Ini amanat UUD’45 Pasal 18B juga secara faktual keberadaan masyarakat adat terancam,” katanya.

Keterancaman ini, katanya, tak saja dari luar tetapi dalam, akibat gempuran modernisasi. Diapun menyarankan, agar masyarakat mendapat informasi lengkap soal raperda ini.

Realita saat ini, terjadi perbedaan pengertian dan terminologi dalam judul raperda yang menyebutkan Masyarakat Hukum Adat di Kalbar. Padahal, antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat berbeda, baik konsep, teori maupun konstruksi hukum.

“Ini perlu ditekankan karena Gubernur telah menyerukan dan meminta semua masyarakat, pemkab/kota mau mendukung dan menerima raperda adat yang sedang berproses,” katanya.

 

Perda masyarakat adat Kajang, sudah disahkan. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba, Sulsel, identik dengan pakaian hitam-hitam. Pakaian hitam yang mereka gunakan untuk ritual diproduksi sendiri melalui alat tenun sederhana, berbahan baku dari tumbuh-tumbuhan sekitar hutan sebagai bahan pewarna. Foto : Wahyu Chandra

 

Penegasan terkait kata ini, katanya, perlu agar tak terjadi tafsir keliru. Dia menilai, secara politis,  masyarakat hukum adat cenderung mengarah pada kelompok tertentu. Yang dimaksud masyarakat hukum adat, katanya, kelompok masyarakat yang masih memegang dan memiliki perangkat-perangkat adat dan wilayah adat.

“Masyarakat adat cenderung lebih luas, karena pemahaman umum masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang masing memegang nilai dan norma adat meski sudah tak berdomisili di wilayah adat, misal, masyarakat adat Bugis atau Jawa.”

Pemahaman umum ini, tentu tak persis sama dengan pemahaman teoritik, hingga Raperda tentang masyarakat (hukum) adat,  mestinya tak semata-mata berbasis teori.

Penjelasan komprehensif perlu segera dilakukan, katanya, hingga tak menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat lain yang merasa memegang adat tetapi tak terwakili dalam perda ini.

Para pihak, kata Happy, perlu evaluasi, bagaimana proses raperda ini.

“Mestinya perda ini menjadi perda yang jelas dan tegas apakah mengatur dan melindungi masyarakat adat atau semata-mata hanya menjawab persoalan konflik tenurial.”

Dia mengusulkan, raperda ini dibahas ulang dengan melibatkan semua komponen masyarakat adat.

 

 

Libatkan para pihak dan bahas bersama

Yusriadi, dosen Linguistik di Kalbar, memberikan kritik membangun terkait raperda ini. Dia mengatakan, gagasan membuat payung hukum masyarakat adat sudah lama.

“Menurut informasi, raperda dibuat lebih dahulu baru naskah akademik. Masyarakat ditanya pendapat mereka tentang raperda. Prosedur ini jelas terbalik. Seharusnya, naskah akademik memunculkan raperda. Aspirasi warga atau tokoh, dihimpun, diolah, dimasukkan dalam raperda,” katanya.

Dia melihat, pengumpulan data hanya dilakukan di Sanggau, bukan di seluruh Kalbar, juga kritikan terhadap naskah ini.

“Tak semua masyarakat adat jadi informan. Tak semua masyarakat adat diminta kontribusi pemikiran untuk rancangan perda.”

Secara terminologi, katanya, masyarakat adat dan masyarakat hukum adat merupakan dua hal berbeda. Bahkan, perbedaan ini dapat dilihat dalam pasal penjelasan.

Yus beranggapan, banyak masyarakat adat tak memiliki perangkat peradilan adat karena peradilan ini sudah lama ditinggalkan.

Dia menilai, tatanan hukum masyarakat Kalbar akan goyang karena di dalam salah satu pasal disebutkan, tindak pidana ringan (di bawah satu tahun) dapat ditangani peradilan adat.

“Kita masih ingat betapa banyak orang trauma oleh peradilan jenis ini pada 1980-2000-an?”

Saya sempat mengalami masa kala mencuat soal komersialisasi hukum adat di Kalbar era 2000-an. Kala itu, ada oknum-oknum tertentu yang mudah mengatasnamakan atau memanfaatkan penerapan hukum adat di luar wilayah adat.

Satu contoh, akhir 1999, ada berita kriminal penangkapan penadah motor curian di salah satu desa di kabupaten di Kalbar pada satu harian lokal dengan sumber keterangan Kapolsek. Ternyata, Kapolsek memberikan keterangan lokasi kejadian, salah nama desa. Motor curian ada di desa sebelahnya.

Beberapa hari setelah berita terbit, ada beberapa orang datang ke media yang memuat, mengatasnamakan, orang dari desa yang salah sebut. Mereka bilang desa merasa tercemar. Mereka yang datang, akan mendenda adat media. Kalau tak salah, kala itu, meminta belasan juta rupiah.

Editor media, bernegosiasi panjang. Akhirnya, masalah ini berakhir damai ditengahi seorang petinggi Polda Kalbar.  Media tak jadi kena denda adat.

John Bamba, Dayakolog Kalbar angkat bicara. Dia meyakini, aturan apapun, apalagi yang ingin mengatur kehidupan masyarakat adat, proses harus bottom-up dan multilevel. Jadi, memerlukan banyak konsultasi-konsultasi dengan para pihak, terutama masyarakat adat yang sesungguhnya.

“Bukan hanya oleh mereka yang memperjuangkan seperti aktivis, birokrat, akademisi, politisi, dan lain lain, yang belum tentu masih masyarakat adat, kebanyakan cuma etnis saja.”

Dia menyatakan, tak terlibat dalam proses pembuatan raperda.

“Saya hanya pernah diajak diskusi satu atau dua kali beberapa tahun lalu, oleh akademisi dari Universitas Tanjungpura, yang menyatakan akan membuat naskah akademik raperda ini. Saya saat itu setuju, setelah itu tidak terlibat lagi,” katanya.

 

Apay Janggut memperlihatkan aliran Sungai Utik dari ketinggian puluhan meter. Masyarakat adat Iban Sungai Utik menjaga pasokan air melalui hukum-hukum adat. Inilah salah satu contoh praktik-praktik kehidupan masyarakat adat yang menjaga hutan (wilayah) mereka dengan kearifan. wilayah-wilayah ini banyak terancam bisnis ekstraktif, seperti di Sei Utik, sudah di kelilingi sawit. Foto: Andi Fachrizal

 

Belum selesai

Isu masyarakat adatpun, katanya,  belum kelar di Indonesia. Masih banyak pihak belum mau menerima realitas ini. Banyak hal perlu dibereskan dulu di tingkat nasional, seperti soal definisi, kriteria, penyebutan, eksistensi, konsistensi di setiap UU dan kebijakan yang dibuat.

“Intinya, isu masyarakat adat ini belum final. Itu sebabnya setiap usaha yang ingin potong kompas akan menghadapi hambatan seperti raperda ini. Ini realitas. Suka tidak suka begitu kenyataannya,” ucap John.

Dia menduga, belum ada kesamaan soal masyarakat adat inilah yang membuat Presiden Joko Wdodo, kesulitan mengambil langkah, terkait program Nawacita.

Masih banyak tokoh dan pejabat belum mau menerima realitas masyarakat adat di Indonesia.

“Ingat jargon: “semua orang indonesia adalah penduduk asli atau masyarakat adat, saya kira masih cukup dominan saat ini.”

Perjuangan Institute Dayakologi, katanya, sejak berdiri soal pemberdayaan masyarakat adat Dayak secara holistik melalui pendekatan budaya. Berbagai penelitan dan dokumentasi dilakukan selama 25 tahun termasuk hukum adat dan permasalahan yang dihadapi.

“ID tak sependapat, hukum adat harus dibuat tertulis. Hukum adat harus tetap berbentuk lisan karena justru disitu letak kekuatannya.”

 

 

 

***

Mei lalu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno, menggelar jumpa pers di DPRD Kalbar terkait raperda ini. Dia menyesalkan, Rapat Paripurna gagal karena tak quorum. Padahal, Raperda PP MHA ini inisiatif DPRD Kalbar, bersumber dari usulan masyarakat, hingga wajib dibahas.

Raperda, katanya, tak hanya untuk suku tertentu, tetapi buat semua etnis di Kalbar.

“Aturan yang sesuai kita pakai, yang tak sesuai dibuang.”

Dia meminta, para pihak tak berpraduga mengenai isi raperda. Di dalam rapat, dia mempersilakan para anggota DPRD mendebat isi raperda ini.

Raperda ini, mengacu pada UU’45, UU Pokok Agraria, UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2015 tentang penguatan dan pengakuan masyarakat adat.

Penolakan terhadap raperda ini, antara lain dari Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar (MABM). Ketua MABM, Chairil Effendi  menuding raperda ini memuat banyak hal mengandung diskriminasi terhadap etnik lain di Kalbar. Namun, dia tak menjabarkan jelas apa yang dikatakan berisi diskriminasi itu.

Alasan Chairil khawatir perda bisa melemahkan tata hukum positif jika berlaku.

Dia menyatakan,  akan protes ke Kementerian Dalam Negeri, karena menilai raperda ini dapat membahayakan keutuhan NKRI.

 

 

Kelola Kawasan Karst, Pemerintah Harus Miliki Kajian Lingkungan Hidup Menyeluruh (Bagian 1)

Aktivitas peghancuran pegunungan Kendeng. Foto: Gerakan Rakyat Menggugat

 

Presiden Joko Widodo pada Selasa, (2/8/16), menemui perwakilan masyarakat Kendeng di Istana Negara, Jakarta. Sekitar 18 perwakilan masyarakat menyampaikan keluhan terkait polemik pendirian pabrik semen dan eksploitasi Gunung Kapur, Pati, Jawa Tengah.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, mengatakan, Presiden menawarkan solusi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk melihat kelayakan pengelolaan kawasan.

“Presiden menyepakati dibuat KLHS supaya bisa diketahui mana yang bisa eksploitasi, mana yang tidak,” katanya.

Menanggapi ini, Dr. Cahyo Rahmadi, Presiden Indonesia Speleology Society (ISS) mengatakan, upaya Presiden mendorong KLHS harus melihat aspek endokarst—yang terkadang tak diperhatikan sebagai fungsi ekosistem karst utuh.

Dalam penyusunan, katanya, harus ada keterlibatan lintas kementerian dan masyarakat terdampak. Semua pihak, katanya,  harus andil sejak dalam perencanaan. “Tak ada ke depan KLHS versi A dan KLHS versi B.”

Sepanjang berpijak pada kaidah keilmuan, fakta dan data ilmiah dan kesimpulan disokong argumen ilmiah, katanya, hasil kajian seharusnya bisa diterima sebagai acuan pengelolaan karst.

Permasalahan karst dan industri semen muncul, katanya, karena batugamping dan karst,  hanya dipandang sebagai potensi tambang bukan ekosistem penyangga termasuk soal ketersediaan air sampai jasa lingkungan.

“Pembangunan infrastruktur memang perlu semen. Apa betul industri semen yang ada tak mampu menyokong percepatan infrastruktur 10 tahun ke depan. Sampai-sampai pabrik-pabrik baru berlomba-lomba dibuka terutama di Jawa?” tanyanya.

Ancaman terbesar di Jawa, katanya, kondisi karst dari Banten sampai Jawa Timur tereskploitasi padahal kawasan itu penyangga demi ketersediaan air.

“Ketika pemerintah punya kebijakan menarik investor industri semen besar di Jawa, itu kesalahan. Harus dihentikan.”

Tanpa kehadiran industri semen saja, katanya, daya dukung ekosistem Jawa, sudah sangat rentan. Bencana lingkungan terjadi di mana-mana seperti banjir, longsor dan kekeringan.

“Jawa sudah tak layak buat investasi semen. Pemerintah harus tegas memikirkan ini.”

Dia mengingatkan, industri semen jangan sampai mengorbankan fungsi karst– yang jelas tak memungkinkan diperbarui jika sudah rusak. Terlebih, kondisi lingkungan terus merosot karena tekanan dari berbagai sisi.

“Apa kita harus diam ketika air dari dalam tanah mengering, mengancam sumber air warga, lahan pertanian, konon menjadi ujung tombak ketahanan pangan, juga indikator daya saing bangsa.”

Geopark Gunung Sewu di Wonogiri, terancam tambang dan pabrik semen di Wonogiri. Foto: Nuswantoro

Menurut Cahyo, solusi terbaik dengan mengkaji semua aspek penting ekosistem karst, guna memastikan ketersediaan air.

Polemik pertambangan semen muncul, katanya, antara lain karena dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tanpa melibatkan masyarakat.

“Kita lihat di Pati, Rembang dan Gombong, dokumen Amdal belum menyentuh substansi yang ditimbulkan aktivitas pertambangan.”

Industri semen, katanya, mengklaim pakai metode ramah lingkungan. Namun, katanya,  yang namanya eksploitasi tambang, baik batubara, karst dipastikan tak bisa diperbaharui.

“Tak bisa memberikan justifikasi ramah lingkungan, karena ketika bicara karst, dimana ada bukit karst, disitu berfungsi penyerap dan penyimpan air.”

“Hanya klaim ramah lingkungan, jangka panjang karst tak bisa diperbaharui. Dihijaukan bisa, tetapi kemampuan menyerap dan menyimpan tak bisa kembali.”

Dia mencontohkan, dalam izin usaha pertambangan (IUP) PT Semen Indonesia, dalam dokumen Amdal, 40% tangkapan air di wilayah IUP. IUP berpotensi dibuka.

“Jika daerah itu hilang, darimana mata air masyarakat? Dimana ramah lingkunganya? Mata air akan hilang. Itu analogi paling gampang.”

Meskipun begitu, katanya, perlu bersama-sama duduk bareng. “Bicara dengan data. Akhirnya peran pemerintah yang bisa menahan lajunya.”

 

 

Moratorium izin tambang di karst

Cahyo menyarankan, pemerintah memoratorium izin tambang karst. “Perhatikan izin yang belum keluar. Jika baru usulan, hentikan.”

Terpenting, katanya, jika masyarakat di karst menjadi prioritas kebijakan pemerintah, mau tak mau harus ada moratorium tambang karst.

 

 

Aturan ekosistem karst mendesak

Hingga kini, Peraturan Pemerintah soal perlindungan dan pengeloaan ekosistem karst belum selesai padahal pembahasan sudah bertahun-tahun.

Cahyo mengatakan, memastikan ekosistem karst terjaga perlu produk hukum kuat. KLHK, katanya, sudah menyusun RPP karst belum juga selesai.

“Proses sudah cukup lama. RPP ini bisa melindungi fungsi karst sebagai penyangga kehidupan,” katanya.

Pemerintah, katanya,  harus segera menetapkan zonasi, mana kawasan karst lindung dan budidaya. “Kajian itu harus dengan payung hukum PP karst, lalu pemetaan secara komprehensif.”

 

 

Mongabay Travel: Petualangan Uji Nyali di Jantung Sulawesi

Pemandangan kala berojek menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Pemandangan kala berojek menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

 

Dari Sabbang ke Seko, Kabupaten Luwu Utara, pakai ojek motor? Kalau ojek motor selama satu, dua, tiga sampai lima atau enam jam, mungkin biasa. Ini perjalanan dua sampai tiga hari!

Kali pertama mengungkapkan keinginan mengunjungi Seko, menggunakan jasa ojek motor, saya sudah diperingatkan berhati-hati dan membawa perbekalan cukup. Cerita-cerita cukup menyeramkan, dari kemalaman di tengah hutan, hingga tragedi motor rusak.

Seko, terletak sekitar 120 kilometer dari Sabbang, Luwu Utara atau 600 kilometer dari Makassar. Daerah ini dibagi dalam tiga wilayah, Seko, Seko Tengah dan Seko Padang.

Secara geografis, Seko berada di jantung Sulawesi. Jika Anda mengambil peta Sulawesi, memberi titik wilayah itu, terlihat koordinat tepat berada di tengah. Seko berdekatan dengan Kalumpang dan Mamasa, Sulawesi Barat dan Poso, Sulawesi Tengah.

Akhirnya, pada 8 Juni 2016, bersama dua pendamping dari Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Tana Luwu, saya menjajaki  liukan jalanan sejauh 120 kilometer. Dari jalan aspal, rabat beton, gundukan kerikil tajam dari batu gunung, hingga tanah liat. Menjelang malam, kami beristirahat di Kampung Rongkong.

 

Ian pengemudi ojek berpose di depan tugu jarak dalam perjalanan menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Ian pengemudi ojek berpose di depan tugu jarak dalam perjalanan menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

 

Jarak dari Sabbang, kampung pertama kami memulai perjalanan dan mencapai Rongkong, belumlah setengah jarak menuju Seko.

Pagi hari berikutnya, Ian, pengemudi ojek saya, menjadikan tas punggung sebagai sandaran di bagian ujung jok motor.

“Jadi nanti tas bisa buat jadi sandaran,” katanya.

“Rute berikutnya bakal berkubang lumpur.”

Benar saja, melewati Rongkong jalanan mulai mengecil. Beberapa kali ban motor terselip dan membuat kendaraan doyong. Ketika mengeluarkan suara teriak dan menghembuskan nafas panjang karena kelelahan. Ian tertawa.

Menapaki jalan menuju Seko, benar-benar membuat semua badan terasa pegal. Beruntung pemandangan di sepanjang perjalanan membuat suasana hati senang. Petak sawah bersusun mengikuti kontur bukit, kanopi hutan lebat. Udara sejuk.

Sebenarnya, mencapai Seko ada dua jalur. Melalui darat pakai ojek motor dan pesawat. Namun, pesawat kecil berawak 10 orang selalu penuh. Saya mencoba peruntungan selama tiga minggu menjadi daftar tunggu, hingga kepulangan tak mendapat kursi.

Padahal dalam segi waktu, jarak tempuh pakai pesawat dari Masamba, ibukota Luwu Utara, hanya sekitar 15 menit dengan biaya Rp300.000.

Kalau pakai ojek, waktu tempuh jalanan kering dua hari satu malam, ketika musim hujan hingga tiga hari. Untuk biaya, antara Rp1 juta-Rp1,5 juta sekali jalan.

 

Infrastruktur jalan rusak parah menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Infrastruktur jalan rusak parah menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

 

Hingga tahun 2000-an, menjangkau Seko, hanya dengan kuda. Beban diangkut kuda dan orang berjalan mengiringi yang memakan waktu sampai seminggu.

Ketika ojek motor sampai daerah bernama Mabusa, kami merebahkan badan di kursi kayu panjang. Di tempat ini, ada puluhan ojek motor beristirahat. Ada hendak menuju Seko, ada menuju Sabbang.

Mabusa, seperti sebuah persinggahan. Ada beberapa warung menjajakan makanan, kopi, bahkan petak kamar kecil untuk menginap. Sewa Rp30.000 per malam, fasilitas selimut dan kasur gulung tipis.

Mabusa berada di ketinggian. Kabut tebal dan air sangat dingin. Untuk melanjutkan perjalanan harus membeli jas hujan dan menggunakan jaket tebal. Pada sore hari, kabut tebal dan jarak pandang hanya beberapa puluh meter.

Kalau membawa kendaraan sendiri menuju Seko, perlu keahlian tersendiri. Jika mendapati jalan tanah lengket dan berlumpur, hanya ada satu rute, mengikuti jalur ban pengendara awal. Sepanjang jalan, rute ban itu bagai parit-parit tak beraturan.

Ian sudah menjajal jalanan Seko, sejak enam tahun lalu. Dia sudah menggunakan enam sepeda motor. Menurut dia, satu motor buat ojek ke Seko, paling lama bertahan enam bulan. Setelah itu, suara mesin akan berbunyi macam parut kelapa.

Semua penyewa jasa ojek menuju Seko, menggunakan motor bebek. Motor-motor ini akan “ditelanjangi” seperti kap penutup rangka dilepaskan. Shockbecker ditinggikan. Rantai diganti, tentu saja gear pakai lebih besar. Banpun harus bunga berduri.

 

Hutan nan lebat jadi pemandangan dalam perjalanan ke Seko. Foto: Eko Rusdianto

Hutan nan lebat jadi pemandangan dalam perjalanan ke Seko. Foto: Eko Rusdianto

 

Dalam perjalanan sekitar pukul 12.00, kami sampai di daerah bernama Palandoang. Ini persinggahan lain dari para tukang ojek. Di tempat ini, kami makan siang dan meluruskan kembali badan yang seperti remuk.

Saya bertanya, atau sedikit mengeluh ke Ian. “Berapa jauh lagi, apakah jalan serupa ini terus hingga ke Seko?” tanya saya.

Nda jauhmi. Sedikit lagi. Jalannya tiga kali lebih parah,” jawab Ian.

 

Real adventure

Motor sudah naik ke rakit. Perjalanan bak titian “neraka” segera dimulai. Jalan menanjak. Suara motor seperti menangis terdengar dari kejauhan. Beberapa kali penumpang harus turun, memilih berjalan kaki.

Motor tenggelam lumpur hingga ke jok. Di jalan ini, pengendara yang tak cekatan akan terjatuh. Saya menjumpai beberapa sepeda motor terjebak. Beberapa orang membantu, mendorong dan menarik.

Wajah-wajah mereka berkeringat dan kotoran tanah liat. Setiap hari jalanan berlumpur ini dipadati pengendara sepeda motor.

Mereka membawa penumpang orang dan kebutuhan sehari-hari. Ada motor dengan bagian belakang membawa ayam. Ada motor disesaki makanan ringan. Ada pula membawa pakaian. Barang-barang itu akan dijual di Seko. Mereka para pedagang.

Dari Seko, ketika barang dagangan ludes, mereka akan membawa kembali kakao, kopi dan beras. Beberapa motor mampu membawa beban hingga 350 kilogram.

“Membawa barang, jauh lebih mudah dibanding penumpang orang. Kalau barang, jatuh nda masalah, kalau orang harus benar-benar dijaga,” kata Dail pengojek lain.

Dail, pengojek lebih berpengalaman. Dia melewati beberapa jalan berlumpur tanpa harus turun. Dia terlihat mudah, begitu menghapal seluk beluk rute. Dail menjadi pengojek hampir 10 tahun.

 

Capek berojek cukup terobati dengan pemandangan nan indah. Foto: Eko Rusdianto

Capek berojek cukup terobati dengan pemandangan nan indah. Foto: Eko Rusdianto

 

Bukan hanya soal infrastruktur jalan jelek. Di Palandoang, tempat penyebrangan motor saya bertemu beberapa anak usia sekolah dasar. Salah seorang bernama Anas. Sembari menunggu antrian motor menyeberang, dia menyeduhkan kopi.

Anas beberapa tahun ini tak melanjutkan sekolah. Dia berhenti. Alasannya,  tak ada guru bertahan di kampung. Selalu berganti dan tak lama mereka meninggalkan anak didiknya.

Di dekat sungai penyeberangan, ada bangunan sekolah terbuat dari beton. Halaman sudah ditumbuhi rumput. Tak terawat. Sekilas bangunan masih baru. “Ada sekolah tak ada guru,” kata teman Anas.

“Masih mau sekolah,” tanya saya.

“Mau,”

“Sudah bisa membaca?”

“Tidak lancar,”

“Apa cita-cita mu?”

“Tidak tahu. Dulu mau jadi polisi. Sekarang tidak tahu mi,” kata Anas.

 

 

Kekhawatiran warga

Matahari meredup. Kami sudah melewati jalan “neraka.” Di hadapan kami hamparan padang ilalang. Jalur tanah dan beberapa kubangan air kendaraan meliuk bagai ular. Ian melaju dengan kencang.

“Akhirnya dapat jalan aspal.”

Aspal, adalah kata pengganti bagi beberapa pengemudi ojek untuk menyatakan jalan mulai baik. Meski demikian, jalan baik bagi mereka itu penuh kubangan dan tonjolan batu-batu gunung.

 

Ada sekolah, tak ad guru. Murid telantar, bangunan sekolah tak terawat. Foto: Eko Rusdianto

Ada sekolah, tak ad guru. Murid telantar, bangunan sekolah tak terawat. Foto: Eko Rusdianto

 

Di punggung bukit ilalang itu, ada dua warung persinggahan, dan dua jalan. Ke kanan menuju Seko Padang–tempat bandara-dan jalan lurus ke Seko Tengah.  Ini tempat istirahat kami.

Dua warung itu hanya pinjaman. Si pemilik warung pernah mengusulkan membeli petakan tanah itu, tetapi pemilik tak ketahuan dimana.

Menurut dia, padang ilalang adalah aset perusahaan. “Tanah ini, hampir sebagian besar wilayah konsesi perusahaan,” kata Dewi Sartika, pengurus AMAN Tana Luwu.

Hari telah gelap, kami sudah melewati Sae. Sebelumnya Ikha, sapaan akrab Dewi, mengingatkan untuk melihat wilayah yang akan dibangun bendungan besar.

Konon, tampungan air akan disalurkan ke Ratte, Seko Tengah, sebagai pembangkit listrik tenaga air.

Perusahaan yang hendak membangun PLTA adalah PT Seko Power Prima dengan daya 480 MW.

Di Sae, DAM seluas 100 hektar. Power house PLTA berada di Ratte, dalam jarak garis lurus mencapai 18 kilometer.

Dari Sae, Seko Power akan membangun terowongan melewati beberapa kampung termasuk Embonatana.

Inilah yang menjadi kekhawatiran beberapa penduduk, yang kelak akan tergusur ketika PLTA dibangun.

Kami sampai di Desa Tanamakaleang,  sekitar pukul 21.00. Beberapa masyarakat menjamu kami dengan kopi khas Seko dan tuak nira. Menyegarkan.

“Inilah kami berjuang agar tak terusir dari kampung. Di Seko, kami bahagia. Kalau besok-besok kami mendapat masalah, orang-orang dengan mudah mengerahkan kekuatan pada kami. Karena jarak jauh dari kota,” kata Andri, warga Seko, tuan rumah kami.

“Terimakasih sudah bersusah payah melihat keadaan kami.”

 

Hamparan sawah di Rongkong, dalam perjalanan menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Hamparan sawah di Rongkong, dalam perjalanan menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Pengemudi ojek beristirahat. Foto: Eko Rusdianto

Pengemudi ojek beristirahat. Foto: Eko Rusdianto

Inilah Ribuan Lobster Anakan Sitaan dari Bandara Kualanamu

Petugas Karantina kala memeriksa sayur mayur yang ternyata tempat 'bersembunyi' anakan lobster. Foto: Ayat S Karokaro

Petugas Karantina kala memeriksa sayur mayur yang ternyata tempat ‘bersembunyi’ anakan lobster. Foto: Ayat S Karokaro

 

Upaya penyelundupan lewat Bandara Kualanamu, Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali terulang. Pada Rabu sore (25/8/16), petugas Balai Karantina Ikan Pengedalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan, menggagalkan upaya penyelundupan ribuan lobster anakan dikirim dari Surabaya ke Medan.

Aksi terungkap, kala penyidik Karantina curiga dengan paket kiriman kotak di areal Cargo Bandara Kualanamu. Saat pemeriksaan, ternyata isi barang berbeda dengan keterangan dokumen.

Anwar, Kepala Balai Karantina Ikan Medan mengatakan, dari penyidikan awal diketahui, dua kotak kiriman dari Bandara Juanda Surabaya ke Kualanamu berisi sayur mayur berupa kol, wartel, dan kangkung, pengirim PT Djafa Mandiri Perkasa atas nama Suryono.

Paket kiriman menggunakan pesawat Lion Air JT 797. Ketika ketika pemeriksaan isi, ternyata dalam tumpukan sayur mayur diselipkan 48  plastik 18.240 baby lobster.

 

Anwar, Kepala Petugas Balai Karantina Ikan Pengedalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan menunjukkan barang bukti ribuan baby lobster dalam plastik. Foto: Ayat S Karokaro

Anwar, Kepala Petugas Balai Karantina Ikan Pengedalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan menunjukkan barang bukti ribuan baby lobster dalam plastik. Foto: Ayat S Karokaro

 

Dia langsung membentuk tim memburu pelaku. Pengintaian selama 24 jam penuh, namun penerima paket tak juga mengambil barang.

“Nama pengirim Suryonodan nama penerima juga sama. Kita intai 24 penuh, penerima paket tak mengambilnya. Kita usut lebih jauh, ” katanya.

Dia akan membongkar jaringan penyelundupan satwa dan tumbuhan menggunakan pengiriman jalur udara. Dari cara kerja, katanya, pelaku sudah profesional.

Berhubung kasus terkait dua lokasi berbeda, katanya, PPNS dari pusat akan mengembangkan kasus ini. Karantina Medan, akan berkoordinasi dengan Surabaya.

Menurut Anwar, penyelundupan berulang dan modus operasi berubah-ubah. Sebelumnya, dengan membawa barang bukti keluar Sumut pakai tas, masukkan ke bagasi. Kini,  mereka pakai paket pengiriman dari cargo dan menyusupkan barang utama dengan barang lain yang tak dilarang.

“Modus operandi berbagai cara. Ini harus kita dalami terus.”

Kini, barang bukti dibawa ke Kantor Balai Karantina. Rencananya,  dalam waktu dekat akan dilepasliarkan ke laut.

Sebelumnya, pada Selasa (23/8/16), 3.092 kepiting telur akan diseludupkan ke Thailand berhasil digagalkan petugas Balai Karantina. Ribuan kepiting itu dikirim warga Medan lewat Bandara Kualanamu.

Inilah ribuan baby lobster yang diselundupkan dari Surabaya ke Medan melalui Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

Inilah ribuan baby lobster yang diselundupkan dari Surabaya ke Medan melalui Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

 

Anakan lobster sitaan Balai Karantina Perikanan di Bandara Kualanamu, Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Anakan lobster sitaan Balai Karantina Perikanan di Bandara Kualanamu, Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Penyelundupan anakan lobster dengan modus diselipkan antara sayur mayur. Foto: Ayat S Karokaro

Penyelundupan anakan lobster dengan modus diselipkan antara sayur mayur. Foto: Ayat S Karokaro

 

Kala Kabut Asap Kebakaran Riau sampai Negeri Tetangga, Sumbar Alami Banjir dan Longsor

Kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera, sudah menimbulkan kabut asap dan sempat sampai ke Singapura. Sumber: BNPB

Kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera, sudah menimbulkan kabut asap dan sempat sampai ke Singapura. Sumber: BNPB

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terjadi, di berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan, mulai menimbulkan kabut asap, seperti di Riau. Bahkan, kabut asap karhutla Riau, Jumat (26/8/16), sempat ‘mampir’ ke Singapura dan Malaysia. Kondisi kontras di daerah lain, seperti Sumatera Barat, malah banjir dan longsor.

Kepala Pusdatin dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, titik api meningkat signifikan mulai Jumat, meski Sabtu (27/8/16) mulai turun.

”Penanggulangan terus kita lakukan, BNPB telah menambah heli water bombing ke Sumatera dan Kalimantan,” katanya saat dihubungi melalui telepon.

Pagi Jumat, Singapura dan Malaysia mulai terkena kabut dengan konsentrasi tipis hingga sedang.

Berdasarkan pantauan satelit Himawari, asap sudah berada di sebagian Malaysia. Kualitas udara di Malaysia, masih terpantau baik-sedang.

Begitu juga dengan kualitas udara di Singapura, mulai membaik. ”Level sedang hingga tak sehat,” kata Sutopo.

Berdasarkan situs National Environmental Agency, ada perbaikan cuaca di Singapura, Sabtu (27/8/16). Ada pergeseran arah angin di malam hari, dari barat ke barat daya.

”Hingga 12 jam ke depan diperkirakan konsentrasi berada di high end dari kisaran sedang atau low end dari kisaran tak sehat,” bunyi keterangan di situs NEA.

Sedangkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) memperlihatkan konsentrasi partikular 138 ug/m3 pada Sabtu (27/8/16) pukul 07.00. ”Jarak pandang di Pekanbaru 2.500 meter, masih berasap tadi pagi. Perkiraan cuaca cerah hingga berawan. Intersitas hujan ringan, tak merata,” kata Sugarin, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru.

Berdasarkan satelit Tera dan Aqua memantau peningkatan titik panas indikasi karhutla 65 level kepercayaan lebih 50%. Paling tinggi, di Riau 61 titik, Rokan Hilir (36), Bengkalis (9), Siak (13), Rokan Hulu (2) dan Kampar (1).

Level lebih 70% mencapai 49 titik, Rohil (31), Bengkalis (7), Siak (10) dan Kampar (1). Adapun temperatur maksimum wilayah ini 32-35 derajat Celcius.

Kabut asap juga mulai mengganggu kualitas udara menyebabkan jarak pandang turun, Dumai 1.500 meter, Renggat 5.000 meter, dan Pelalawan 7.000 meter.

 

Kondisi udara di Singapura, Jumat ini. Sumber: BNPB

Kondisi udara di Singapura, Jumat ini. Sumber: BNPB

 

 

Posko nasional

Pada Sabtu ini, pemerintah juga menetapkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB sebagai posko nasional penanggulangan karhutla. Penetapan itu, katanya, hasil pembicaraan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala Kntor Staf Presiden, Kepala BMKG, Kepala BRG dan Tim Komunikasi Presiden. “Ini menyikapi ancaman karhutla yang makin meningkat.”

Kepala BNPB, Willem Rampangilei langsung mengaktivasi personil dan jalur komando. Hingga kini, 7.200 personil satgas darat dan udara sudah dikerahkan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffes B. Pandjaitan menyebutkan, upaya pemadaman karhutla Riau mengerahkan 11 pesawat water bombing dan TMC, serta empat pesawat swasta.

“Kita juga pemadaman dari udara dengan sembilan pesawat Hingga malam ini, berdasarkan pantauan citra satelit sudah tidak ada kabut asap yang melintas.

Siti Nurbaya, Menteri LHK mengatakan, media dalam pemantauan perlu diperkuat bersama.

 

Materail longsor di Solok, hingga menewaskan empat warga, satu keluarga. Foto: Lidairak Aferah

Materail longsor di Solok, hingga menewaskan empat warga, satu keluarga. Foto: Lidairak Aferah

 

 

Sumbar longsor, empat tewas

Kala di Riau, bersibuk memadamkan api, di Sumatera Barat, kebanjiran. Pekan lalu, kebakaran hebat juga terjadi di Sumbar, di hutan lindung (Pasaman) dan perbukitan Lima Puluh Koto, Kamis (25//8/16). Kini, banjir dan longsor menimpa Solok.

Banjir-longsor datang menyusul hujan lebat sejak Rabu-Kamis (24-25/8/16). Di Jorong IV Rawan, Sungai Lasih, Kanagarian Batang Barus, Solok, longsor  memewaskan empat orang dalam satu keluarga (ayah, ibu, dan dua anak). Korban tewas, Bakri M (60),  Nubaidar (55),  Ramzi (18) dan Widia (6,5).

Mereka tewas setelah rumah semipermanen dan satu warung di pinggir Jalan Solok-Muaralabuh, tertimbun longsor.

Material lumpur bercampur batu cadas Bukit Rawang menimbun badan jalan lintas Solok-Muaralabuh,  sekitar 200 meter ketinggian enam meter.

Arus lalu lintas putus total sejak Kamis (25/8/16) pukul 00.30. Warga baru mengetahui kejadian setelah mendengar gemuruh dari bukit. Mereka berhamburan keluar rumah melihat keadaan.

Kala itu, terlihat rumah Bakri dan satu rumah semipermanen tertimbun longsor. Warga tak bisa langsung mengevakuasi korban karena lokasi sulit. Lumpur bercampur batu disertai air deras ketinggian dua meter, sulit ditembus. Warga melaporkan pada wali nagari dan Polres Arosuka.

Kapolres Arosuka, AKBP Reh Ngenana dan jajaran tak bisa berbuat banyak. Material longsor cukup tinggi ditambah lokasi gelap gulita.

Evakuasi berjalan setelah satu eksavator dari Pemerintah Solok sampai lokasi pukul 06.30. Ada juga backhoe loader membersihkan material longsor.

Kala proses evakuasi, jenazah Bakri pertamakali ditemukan sekitar pukul 15.00. Jasad istri dan kedua anak ditemukan sekitar pukul 21.30. Sebelum disemayamkan, keempat jenazah dimandikan di RSUD Kayuaro.

Dua anak Bakri, Intan Purnama Sari dan Daswil,  selamat karena tak berada di rumah. Mereka menginap di rumah saudara, bersebelahan dengan rumah Bakri.

 

Proses mengevakuasi korbn longsor di Solok. Foto: Lidairak Aferah

Proses mengevakuasi korbn longsor di Solok. Foto: Lidairak Aferah

 

 

Solok-Muaralabuh sempat lumpuh 

Akibat material longsor setinggi enam meter di Jalan Solok-Muarolabuah, lalu lintas putus total. Mengantisipasi kemacetan panjang, Polres Arosuka menyetop setiap pengemudi di Tugu Lubuk Selasih.

Pengendara mobil maupun sepeda motor dari arah Padang diminta berputar menuju Lembangjaya, keluar di simpang Danau Kembar. Sebaliknya, dari Muaralabuh atau Alahanpanjang juga melewati jalur alternatif itu.

Hingga pukul 16.30, akses jalan utama Solok-Muaralabuh masih terkunci.

Air lumpur setinggi paha pria dewasa dari Batang Rawang mengalir deras. Kondisi ini mempersulit kendaraan melewati gundukan longsor di depan Masjid Darul Khahar Rawang.

Polres Arosuka bersama Pemkab Solok, TNI, maupun BPBD Sumbar dan nagari terus memantau perkembangan di lokasi longsor.

Jalur lalu lintas Alahan Panjang-Muaro Labuah baru bisa dilewati kendaraan bermotor pada Jumat (23/8/16).

Pantauan lapangan, arus lalu lintas menggunakan sistem buka tutup karena alat berat bekerja memindahkan material longsor yang menumpuk dan menimbun badan sungai. Tiap 15 menit jalur dibuka agar tak menimbulkan kemacetan panjang.

Para pengemudi harus ekstra hati-hati karena ada genangan air setinggi sekitar selutut orang dewasa di jalan yang cekung.

 

Puting beliung 

Tak hanya banjir dan longsor, angin puting beliung juga menghantam puluhan rumah di tiga wilayah di Pasaman Barat, Nagari Sungainanam (Kecamatan Lembah Gumanti) dan Nagari Kotosani, (Kecamatan X Kotosingkarak).

Selain atap rumah berterbangan, sebagian dinding rusak berat.  Di Nagari Sungainanam, sekitar 200 rumah di 15 jorong rusak.

Berdasarkan data BPBD Sumbar terhitung Jumat (26/8/16) angin kencang di beberapa kabupaten/kota di Sumbar seperti Pasaman Barat, Solok Tanah Datar dan Lima Puluh Koto.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pagar Negara kepada Mongabay mengatakan, di Pasaman Barat, tak ada korban jiwa karena puting beliung, tetapi menyebabkan kerugian sekitar Rp300 juta.

 

Banjir di Jakarta

Jakarta juga banjir. Pada Sabtu siang (27/8/16), hujan menyebabkan banjir di beberapa tempat terutama di Jakarta Selatan.

Sutopo dalam rilis mengatakan, selain intensitas hujan tinggi turun, banjir muncul karena saluran drainase tak mampu menampung dan mengalirkan aliran permukaan dari hujan.

Data sementara BPBD Jakarta ada 39 RW di 15 kelurahan delapan kecamatan, Jaksel terendam banjir. Sekitar 10.538 keluarga atau 31.622 jiwa terdampak banjir. Tak ada pengungsian.

Adapun banjir meliputi Kebayoran Baru, Cilandak, Cipete Selatan, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, dan Pesanggrahan. Di Jakarta Timur banjir, Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, dan Kramat Jati.

Daerah paling parah terendam banjir Kelurahan Petogoan, Kebayoran Baru terendam banjir 90-100 centimeter. Sekitar 39 RT di tiga RW di daerah Petogogan.

Di Kecamatan Cilandak, banjir 40–100 centimeter merendam tiga kelurahan dan sembilan RW meliputi 54 RT di Pondok Labu, Cipete Selatan, dan Gandaria Selatan. Tinggi banjir di Kelurahan Gandaria Selatan 70–100 centimeter.

 

Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung via Bandara Kualanamu

Ekek layongan adalah satu dari ribuan burung yang akan diseludupkan dari Bandara Kualanamu dengan menyalahgunaan dokumen. Foto: Ayat S Karokaro

Ekek layongan adalah satu dari ribuan burung yang akan diseludupkan dari Bandara Kualanamu dengan menyalahgunaan dokumen. Foto: Ayat S Karokaro

 

Kali kesekian, upaya penyelundupan ratusan burung melalui jalur Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) terjadi. Modusnya, jumlah satwa kiriman jauh lebih besar dari dalam dokumen. Bersyukur aksi digagalkan petugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, dua orang diduga pemilik diamankan petugas, masing-masing berinisial AES (56) dan MPO (35). Kedua pelaku warga Sekata Medan, dan masih menjalani pemeriksaan oleh PPNS di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas-II.

Jafar Sidik, Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas-II Medan mengatakan, kasus ini terbongkar pada Selasa (16/8/16) oleh petugas yang mencurigai dokumen pengiriman barang yang dilampirkan pelaku.

Saat pemeriksaan, ternyata dokumen pengiriman satwa ini tak sesuai isi sertifikat atau dokumen karantina (KH-9), yang dikeluarkan 15 Agustus 2016.

Isi dokumen pengiriman 282 burung. Saat pengecekan, ternyata pelaku memalsukan dokumen, jumlah kiriman tak sesuai dokumen asli yang dikeluarkan Karantina Pertanian Kelas-II Medan.

Harusnya, dikirim 282 burung, rincian ledekan 150, kutilang emas dua, cucak kutilang tiga, kerak kerbau dua, manyar 50, dan pleci 75.

Ketika diperiksa, ada 972 burung de­ngan 15 jenis, yang ditempatkan dalam tiga koli isi burung di Terminal Cargo Bandara Kuala Namu Line 1.

“Saya langsung perintahkan diproses. Mereka coba main-main dengan memalsukan dokumen negara sah. Seluruh barang bukti sudah diamankan,” kata Jafar.

 

 Lovebird, antara lain burung yang akan diselundupkan melalui Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

Lovebird, antara lain burung yang akan diselundupkan melalui Bandara Kualanamu. Foto: Ayat S Karokaro

 

Dari pemeriksaan, ratusan burung itu akan dikirim ke Jakarta, menggunakan pesawar terbang Lion Air. Satwa dikirim pakai jasa pengangkutan PT AO di Tan­jung Morawa.

Meskipun belum tersangka, katanya, kedua pelaku masih terus pemeriksaan untuk membongkar modus mereka memalsukan dokumen sah.  Kedua pelaku dianggap melanggar karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dengan ancaman hukuman pidana maksimal tiga tahun, dan denda Rp150 juta.

“Memang burung itu bukan satwa dilindungi, tetapi menyalahi dokumen.”

Mengantisipasi ratusan burung tak mati, sementara ditempatkan di penangkaran Karantina Kelasa-II Medan lalu diserahkan ke BKSDA Sumut untuk pelepasliaran.

G. Siboro, Kabid Teknis BBKSDA Sumut, mengatakan, paling utama penyelamatan satwa agar tak mati. Meski belum masuk satwa dilindungi, katanya, harus ada upaya penyelamatan agar tak punah.

 

Kepala Kantor BKP Kelas II Medan, Japar Sidik melihat burung yang berusaha diselundupkan. Foto: Ayat S Karokaro

Kepala Kantor BKP Kelas II Medan, Japar Sidik melihat burung yang berusaha diselundupkan. Foto: Ayat S Karokaro

Ada 15 jenis burung diamankan petugas Kantor Karantina Pertanian WIlayah II Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Ada 15 jenis burung diamankan petugas Kantor Karantina Pertanian WIlayah II Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Kasus Karhutla 2016: Banyak Tangkap Warga, Bagaimana Perusahaan?

api ni1-14022322_10209341623872824_4486803396472601731_n Kebakaran di Kalimantan Tengah, yang terjadi di konsesi pertambangan. Apakah ini sudah terusut penegak hukum, secepat kala menangkap warga? Foto: dari Facebook Arie Rompas

 

Kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat. Enam provinsi telah menetapkan siaga darurat karhutla. Sejalan dengan itu, penegakan hukum dilakukan. Sampai Agustus ini sudah ratusan warga ditangkap, sedangkan perusahaan baru sembilan dalam penyelidikan.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, terjadi peningkatan tersangka kasus karhutla, terhitung Agustus 2016 ini, dari 254 kasus (2015), menjadi 366 kasus. Luasan, karhutla mencapai 4.005,589 hektar.

”Penangkapan tersangka perorangan naik dibandingkan tahun lalu. Di Riau sendiri ada 85 orang tertangkap,” katanya di Jakarta (25/8/16). Selama 2016, hingga Agustus ini, sudah 454 orang tersangka, melonjak dibandingkan tahun lalu 196 orang.

Dia mengungkapkan ini usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Kepala BMKG Andi Eka Sakya serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam pertemuan dilakukan video conference dengan 33 provinsi di Indonesia untuk melihat perkembangan tiap wilayah.

Tito mengatakan, peningkatan tersangka perorangan karena pengetahuan masyarakat masih minim kalau membakar lahan bisa kena hukum. Hingga masih banyak membuka lahan dengan membakar.

Sedangkan tersangka perusahaan ada sembilan masih tahap penyelidikan. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, kemungkinan tersangka akan bertambah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan catatab,  kalau dalam pemeriksaan jika ada indikasi warga merupakan suruhan baik aparatur desa maupun perusahaan korporasi, mesti usut tuntas.

“Jika saat diperiksa, mereka lugu dan tidak tahu menahu, sebaiknya dilepaskan,” katanya seraya mengatakan, berrarti perlu sosialisasi terkait pembakaran lahan.

Tahun ini, KLHK mengapresiasi status siaga darurat dalam enam provinsi. Pemerintah membentuk satgas pemburu api untuk pengawasan.

“Kami kini memantau dengan model patroli terpadu, pengecekan hot spot, jika ada fire spot akan dimatikan.”

Patroli ini, katanya,  dibarengi sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara, Puan Maharani menyebutkan, pemerntah telah menetapkan aturan kepada rambu swasta soal penanggulangan karhutla dan peraturan pembukaan lahan.

”Jika tetap membakar, surat izin usaha akan dicabut hingga menimbulkan efek jera,” katanya.

 

 

Hukum lemah ke perusahaan

Kala dibandingkan tahun lalu, penanganan karhutla perusahaan turun, dari 25 jadi sembilan kasus.  Beberapa bulan lalu, 15 kasus karhutla perusahaan di Riau, dilakukan penghentian penyidikan lalu.

Ari Dono mengkalim perusahaan tak terbukti melanggar hukum. Dia beri contoh, salah satu perusahaan ternyata izin usaha sudah habis saat karhutla jadi lahan hutan negara.

Dia menegaskan penghentian penyidikan bukan tanpa alasan. ”Penyelidikan sudah kami lakukan tiga bulan.” Sejumlah saksi dan barang bukti memperlihatkan, perusahaan bukan dalang karhutla.

Ada juga, katanya, penghentian karena kawasan lahan sengketa hingga tak jadi tanggung jawab perusahaan.

Para penggiat lingkungan menyayangkan penegakan hukum terhadap perusahaan lemah terutama grup-grup besar. Penegakan hukum tampak menyasar perorangan alias warga

”Ini menunjukkan melemahnya komitmen negara melawan asap dan menjadi preseden butuk terhadap kinerja penegakan hukum,” kata Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau, Rabu (24/8/16).

 

Dengan SP3 itu, katanya, menunjukkan penegak hukum takluk terhadap pemodal.

Dari 15 perusahaan yang mendapat SP3 di Riau, tiga penah mendapatkan SP3 dalam kasus illegal logging pada 2008. Adapun, 15 perusahaan ini, sembilan perusahaan HTI dan enam sawit.

”Sembilan perusahaan bagian dari grup besar,” katanya. Pemain besar di Riau, yakni RAPP (APRIL) dan APP (Sinar Mas).

”Kami sedang menyusun praperadilan terkait SP3 dan dua tahun ini kembali muncul api,” katanya.

Tak hanya, SP3 Polda Riau, Sumsel dan Kalimantan Barat pun menyusul hal serupa. Di Sumsel, SP3 kasus karhutla 2015. Polisi menyatakan lahan terbakar hanya 2,5 hektar. Data Walhi Sumsel, luas karhutla mencapai ratusan hektar. Begitu juga di Kalbar, SP3 pada satu perusahaan dan tiga orang.

 

 

Hiu Berjalan, Si Unik dari Negeri Seribu Pulau

Hiu berjalan. Foto: dokumentasi Nasijaha Dive Centre

Hiu berjalan. Foto: dokumentasi Nasijaha Dive Centre

 

Hiu bisa berjalan? Hiu punya kaki?  Mungkin pikiran-pikiran itu muncul kala mendengar nama satwa laut yang satu ini. Keunikan bentuk tubuh satwa inilah, hingga ia mendapat nama itu.

Ya, inilah hiu berjalan (walking shark) dengan nama latin Hemiscyllum halmahera, merupakan satwa laut endemik dari Maluku Utara.

Spesies ini salah satu kekayaan bawah laut dari negeri seribu pulau yang ditemukan  Gerard. R. Allen, biologis asal Australia. Setelah penemuan itu,  hiu berjalan,  menjadi icon penting dan paling dicari para divers ketika menyelam di laut Ternate dan sekitar.

Hiu berjalan memesona  dengan  warna  unik dan gerakan menawan. Seperti diklaim Allen,  hiu family hemiscylliidae ini tak dapat ditemui di kawasan lain selain Malut. Meski tak asing bagi masyarakat Malut, namun ia baru booming ketika pertama kali terlihat Allen pada 2008 saat riset di laut Ternate.

Allen dan kolega, perlu lima tahun untuk menyatakan, hiu jenis bambu ini spesies baru, sebagaimana tertulis  dalam Aqua International Journal Juli 2013.

Sebagaimana ditulis dalam jurnal itu, hiu ini disebut walking shark lantaran memiliki empat sirip mirip kaki di sisi tubuh. Keempat sirip ini membuat hiu seperti sedang berjalan saat berenang di dasar lautan.

 

Hiu berjalan endemik Maluku Utara. Foto: dokumentasi Nasijaha Dive Centre

Hiu berjalan endemik Maluku Utara. Foto: dokumentasi Nasijaha Dive Centre

 

Hiu  ini hidup pada kedalaman dua sampai tiga-meter hingga puluhan meter di dalam laut. Ia juga memiliki  pola warna dasar cenderung berbeda dari walking shark lain.

Dikutip dari artikel ilmiah tulisan biologis Gerald R. Allen, Mark V. Erdmann, dan Christine L. Dudgeon, bahwa Hemiscyllium halmahera, a new species of Bamboo Shark (Hemiscylliidae) from Indonesia.

Tulisan itu menyebutkan, tubuh Hemiscyllium halmahera berwarna dasar cokelat dengan sejumlah bintik gelap berbentuk poligon. Spesies ini tampilan mirip dengan Hemiscyllium galei dari Papua Barat, namun ada perbedaan pada pola bintik. Hemiscyllium galei memiliki tujuh bintik gelap berukuran besar pada sisi-sisi tubuh.

Hemiscyllium halmahera punyai sirip dada, panggul, dan punggung untuk ‘berjalan,’  Hiu ini mencari makanan  ikan- ikan kecil dan invertebrata.  Mereka biasa meletakkan telur- telur di langkan karang dan kerap ditemukan di karang-karang yang terisolasi. Mereka diketahui tak pernah menyeberangi lautan dalam.

Di mana bisa menjumpai hiu berjalan itu? Kala ke Malut, para wisatawan yang hobi menyelam tak perlu terlalu bersusah payah. Pada kedalaman dua sampai tiga meter di titik-titik selam di Kota Ternate, hiu ini sering muncul  meski tak berkelompok.

“Kita kadang temui tiga, kadang satu. Kadang juga tidak ada. Ada yang ditemukan panjang satu meter bahkan di kedalaman 1,5 meter sampai 10 meter,” kata Adita Agoes, dive master Nasijaha Dive  Center Ternate, di Ternate, pekan lalu.

Hiu ini, katanya sungguh memesona penikmat olahraga bawah laut ketika menyelam di sekitar Pulau Ternate.

Walking shark biasa kami jumpai di titik selam 1,5 meter. Bahkan bisa ada di 15 meter.  Kalau di Ternate di Taman Laut Ternate  dari Pelabuhan Ahmad Yani hingga ke Dodoku Ali di Salero,”katanya.

hiu jalan2-Hemyscillium (7) Hiu berjalan endemik Malut, yang biasa dijumpai di periaran Ternate. Foto: dokumentasi Nasijaha Dive Centre

 

Masih banyak belum terungkap, jangan rusak laut

Adita, mengatakan, Allen pertama kali menjumpai walking shark  di seputaran swering (Pantai Falajawa Ternate, red).

Keberadaan Hemiscyllium halmahera ini, katanya,  menunjukkan kekayaan laut Malut, tinggi. “Jika walking shark termasuk ikan berukuran besar baru diklaim sebagai spesies baru, kemungkinan masih banyak ikan-ikan berukuran kecil belum teridentifikasi lantaran survei potensi biota laut Malut minim,” ujar dia.

Dia mengatakan, data kekayaan bawah laut Malut masih kurang. Masih sedikit, penelitian dilakukan.

Sejauh ini,  survei biota laut baru di Halmahera Selatan, yakni Kepulauan Widi hingga Bacan dan Gura Ici pada 2005. Lalu Jailolo, Loloda, Morotai, Teluk Kao sampai Teluk Buli pada 2008. Kedua survei dilakukan Gerard Allen dan kolega, didukung Universitas Khairun dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Untuk Ternate, Tidore, Makian, Teluk Weda, dan Morotai Utara belum pernah ada survei.”

Dia  menyarankaan, Hemiscyllium halmahera dapat menjadi pancingan bagi peneliti datang ke Ternate. Survei-survei  ini, katanya,  akan menghasilkan data valid yang menjadi landasan bagi organisasi masyarakat sipil lingkungan mengupayakan konservasi lingkungan.

“Jika lingkungan dan biota terjaga, animo wisatawan datang juga makin tinggi.”

Dia juga mengingatkan, agar pemerintah tak bisa seenaknya mengubah lingkungan, misal reklamasi massif.

Hiu berjalan bukan tanpa ancaman. Meskipun belum ada penelitian khusus dampak reklamasi dan aktivita lain terhadap hiu berjalan, tetapi hiu makin sulit ditemui.

“Sekarang, kalau turun diving malam hari  beruntung kalau bertemu,” katanya.

Dia menduga,  hiu berjalan makin sulit ditemui karena mulai banyak sampah di Taman Laut Ternate. Reklamasi yang getol dilakukan pemerintah Ternate beberapa tahun belakangan ini, katanya, juga ancaman bagi hiu berjalan.

Dengan reklamasi (penimbunan) laut, hiu yang kerap terlihat di antara karang sekitar laut Ternate kemungkinan tergusur.

hiu jalan2-Hemyscillium (8) Hiu berjalan. Foto: dokumentasi Nasijaha Dive Centre

 

Tak Mau Buka Data Perizinan, FWI-Jatam: Bukti Pemerintah Tak Transparan

Salah satu gambaran, hutan-hutan di Indonesia, terbabat menjadi sawit. Pemerintah enggan terbuka soal izin-izin yang sudah keluar, termasuk izin HGU. Foto: Lili Rambe

 

Pemerintah masih tak transparan membuka data perizinan perkebunan sawit, salah satu satu seperti permintaan Forest Watch Indonesia (FWI) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang soal izin di di Kalimantan. Terbukti, FWI sulit meminta data, bahkan sampai menang di Komisi Informasi Publik pun, kementerian ini masih banding.

Tertanggal 9 Agustus 2016, Kementerian ATR/BPN memberikan surat atas keberatan putusan sidang KIP pada 22 Juli 2016.

”Mereka mengajukan banding dengan alasan yang dapat membatalkan peraturan terkait kebijakan informasi publik adalah Mahkamah Agung, bukan sidang Komisi Informasi,” kata Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sikap ini, katanya, jelas bertentangan dengan kebijakan satu map, yang berkomitmen terbuka.

Kejadian serupa terjadi di Kalimantan Timur. Putusan Komisi Informasi Kaltim yang membuka dokumen hak guna usaha perkebunan ditolak Kantor Wilayah (Kanwil) BPN, seperti permintaan data PT Perkebunan Kaltim Utama (perkebunan sawit) dan PT Kutai Energy (tambang) di Kecamatan Muara Jawa milik Luhut Binsar Pandjaitan.

Kedua perusahaan, katanya, terbukti menyerebot lahan masyarakat. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memenangkan persidangan Maret 2016, BPN Kaltim banding dan Juni menang kembali.

Proses ini, seharusnya menjadi yurisprudensi bagi upaya lain dalam menguak kasus tumpang tindih lahan, pelanggaran HAM dan perampasan lahan karena tak ada transparansi dalam perizinan.

”Usaha BPN melindungi HGU menjadi tolak ukur pemerintah melindungi kejahatan korporasi,” kata Ketut  Bagia Yasa, Divisi Hukum dan Advokasi Jatam Kaltim.

 

 

Ada kejanggalan

FWI menemukan kejanggalan pada perizinan usaha perkebunan seluas 9,1 juta hektar. Namun, kata Linda, untuk memverifikasi perizinan, memerlukan data valid yang di-overlay dengan data pemerintahan. FWI perlu pemerintah membuat akses melihat perizinan sawit.

Berdasarkan data FWI 2014, laju deforestasi Indonesia terjadi 1,13 juta hektar per tahun. Adapun Kalimantan, menjadi pulau teratas ekspansi sawit dibandingkan pulau lain, seluas 327,571 hektar.

Sebanyak 9,1 juta hektar memperoleh izin usaha perkebunan (IUP) dan 2,7 juta hektar HGU. Realisasi tanam hanya 3,2 juta hektar. Timbullah carut marut perizinan. Bahkan, di Kutai Timur,  pernah terjadi empat tumpang tindih antara izin HPH, HTI dan tambang dan sawit.

Tumpang tindih ini, katanya, berdampak luar biasa baik dari sisi lingkungan maupun sosial.

Ki Bagus Hadikusuma, Manager Kampanye Jatam menyebutkan, di bawah kepemimpinan Awang Faroek Ishak empat tahun terakhir sudah 95 izin tambang keluar di Kaltim. ”Parahnya di Samarinda, 71% dikapling industri tambang,” katanya.

Adapun, 138 perizinan di Kalimantan, antar beberapa perusahaan saling bersengketa. Ada juga yang memiliki hubungan mutualisme.

Yogyakarta Alami Krisis Air, Mengapa?

air1-Warga menggunakan ember mengambil air di sumber air tanpa harus membeli. Foto Tommy Apriando. Warga Jogja antri air. Foto: Tommy Apriando

 

 

Dua pekan lalu, ada peluncuran film soal ancaman krisis air tanah di Yogyakarta, dua pekan lalu di University Club Universitas Gadjah Mada (UGM). Film karya Teguh Supriyadi berjudul “Jogja Darurat Air,” menceritakan keresahan warga  yang mengalami kekurangan air sejak hotel dan apartemen dibangun di wilayah sekitar. Tampak keluhan warga di Miliran dan Karangwuni. Air sumur mereka berkurang drastis sejak ada hotel dan apartemen.

Setelah pemutaran film lanjut diskusi “Kemerdekaan dan Hak Warga atas Air.”

Nila Ardhianie Direktur Amartha Institute mengatakan, ketergantungan Jogja atas air tanah sangat besar.

Data BPS mengenai sumber air PDAM menunjukkan 2014, sebesar 38,57% PDAM menggunakan air tanah sebagai sumber air. Pada 2015, 87% sumber air PDAM Yogyakarta, masih dari air tanah. Lebih dari separuh penduduk Yogyakarta, katanya, menggunakan air tanah sebagai sumber air minum.

Data BPS, penggunaan air PDAM di Jakarta dan Surabaya 100% menggunakan air permukaan dan dilarang pakai air tanah.

“Air tanah di Jogja menjadi gantungan hidup sekitar 3 juta penduduk atau 60%. Air tanah dipakai berlebihan tak dihargai dan diatur memadai,” katanya.

Pemakaian air tanah Jogja terus menerus dalam besar tanpa diatur dan kelola baik buat keperluan rumah tangga dan komersial. Pengguna komersial, katanya, berhadap-hadapan langsung dengan pengguna rumah tangga. Banyak rumah tangga kalah.

Ketika terjadi persaingan langsung antara pengguna komersial dengan rumah tangga,  katanya, pemerintah seharusnya membuat pengaturan tegas hingga tak terjadi kekalahan si lemah.

“Di Jogja tak ada pengaturan dan pengelolaan memadai dari otoritas. Kekeringan sumur warga terus terjadi. Kemampuan sumur komersial menyedot air punya pengaruh bagi sumur warga,” katanya.

Lima kecamatan dengan kerawanan paling tinggi berturut-turut adalah Gondokusuman, Margangsan, Mantrijeron, Jetis dan Umbulharjo. Setiap tahun, kecamatan-kecamatan ini defisit antara p400.000–2,7 juta meter kubik air tanah.

 

Hotel menjamur

Data Amartha Institute for Water Literacy disebutkan, saat ini ada 350 hotel berbintang di Yogyakarta, ada 15.000 kamar. Ada 30 apartemen yang memiliki sekitar 12.000 kamar.

Menurut Nila, hotel dan apartemen tak menggunakan air PDAM karena biaya cukup tinggi, misal hotel memiliki 400 kamar perlu dana Rp2miliar per bulan. Membuat sumur, katanya dalam hanya membutuhkan biaya sekitar Rp500 juta.

“Daya sedot sumur dalam yang dimiliki hotel dan apartemen tersebut sangat besar. Tentu saja, ini akan mengganggu sumber air warga khusus yang memiliki sumur.”

Nila berharap, Gubernur segera memperkuat PDAM dengan menyuntikkan dana agar dapat  investasi untuk membangun instalasi pengolahan air permukaan, mengharuskan gunakan air PDAM bagi kebutuhan komersial. Juga menegakkan disiplin ketat atas pelanggaran dan membuat peraturan menjamin terpenuhi hak azasi warga atas air.

Eko Teguh Paripurno, Dosen Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengatakan, melihat keparahan masalah, Gubernur perlu turun tangan.

“Kalau perlu menerbitkan Pergub pembatasan pemanfaatan air tanah. .Defisit air tanah sudah terjadi di seluruh kecamatan Jogja.”

Dalam waktu dekat puluhan apartemen baru dan hotel baru akan beroperasi, jika tidak dikelola dan diatur baik bisa dipastikan sumur warga asat akan menjadi tontonan sehari-hari di Jogja “Setiap tahun, kondisi air tanah Yogyakarta mengalami penurunan 15-50 meter cm.

Eko berharap, pemerintah bisa memperbaiki tata kelola air hingga menyelamatkan air tanah Yogyakarta. “Dalam lima tahun, penurunan bisa 2,5 meter.”

Penurunan air tanah karena di Yogyakarta, banyak hotel dan bangunan vertikal dengan mengambil air tanah dibor sekitar 100 meter. Selain itu, masyarakat cenderung tak bijak dalam menggunakan air.

“Rata-rata setiap hari masyarakat Yogyakarta menghabiskan 125.000 air, hotel menghabiskan 350 liter air per hari.”

Dia menyarankan, perlu penguatan PDAM agar melayani penduduk menggunakan air permukaan.

Halik Sandera, Direktur Walhi Yogyakarta mengatakan, pemerintah Yogyakarta harus segera bertindak jika tak ingin warga krisis air. Caranya,  bisa membuat zonasi hotel dalam tata ruang perkotaan, dengan batasan jumlah, dan sesuai nilai maupun kebudayaan masyarakat.

“Banyaknya hotel, apartemen dan hotel di Yogyakarta dan Sleman akan mempengaruhi ketersediaan air saat kemarau. Debit air tanah setiap tahun turun.”

 

 

 

 

Si Jago Merah Lalap Hutan Sumbar, 6 Provinsi Siaga Darurat Karhutla

Kondisi hutan terbakar pada Senin siang (22/8/16), Kebakaran hutan ini terjadi sejak Minggu malam di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Foto: Yulisman

Kondisi hutan terbakar pada Senin siang (22/8/16), Kebakaran hutan ini terjadi sejak Minggu malam di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Foto: Yulisman

 

Kebakaran hebat melanda hutan di dua wilayah Sumatera Barat, yakni ‎Jorong Koto Panjang, Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman dan perbukitan di Kaki Gunung Bungsu Nagari Gurun,  Kecamatan Harau, Limapuluh Kota pada minggu (22/8/16).

Di Pasaman, api melalap hutan lindung ilalang dan semak belukar, sekitar 50 haktar. Api baru bisa padam Senin malam (22/8/16).

Di Lima Puluh Koto, kebakaran hutan terjadi di perbukitan Jorong Lubuak Jantan, Nagari Gurun, Harau lima hektar, dan Jorong Gantiang, Nagari Taram dua haktar sekitar 12 jam. Api baru bisa padam Senin malam (22/8/16) dengan menggunakan dua mobil pemadam kebakaran BPBD.

Pada Selasa (23/8/16), kebakaran hutan kembali terjadi di Lima Puluh Koto,  tepatnya Jorong Sarasah Tanggo,  Nagari Sari Lamak, Harau seluas satu hektar.

Kebakaran segera tertangani karena cepat diketahui BPBD Padang saat latihan mengambil citra satelit pakai pesawat tanpa awak (drone) di GOR Singo Harau.

Melihat kobaran api di bukit, personil BPBD langsung berkoordinasi dengan anggota BPBD Damkar, satu mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan.

Sedangkan di Pasaman, M Sayuti Pohan,  Kepala BPBD Pasaman mengatakan, api dari pembakaran lahan warga yang membuka lahan baru. Lahan rata-rata tumbuh belukar dan ilalang, menyebabkan api cepat menjalar hingga sulit dijinakkan. Belum lagi, cuaca kering dan panas serta berangin menjadi faktor kebakaran meluas.

Upaya pemadaman oleh BPBD Pasaman dibantu Kodim 0305  dan Polres beserta masyarakat.

Api baru padam Senin dini hari (22/8/16) dengan alat seadanya. “Alat pemadam tak ada, kita gunakan hanya pompa. Pompa kita tak bisa menjangkau seluruh area terbakar.”

Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk pakai ranting dan dahan pohon untuk padamkan api. “Kami baru berhasil memadamkan api di Jorong Bangkok Senin dini hari. Di Jorong Kotopanjang, tak bisa kendaraan jadi jalan kaki. Pemadaman api manual seperti ember, sekop dan tongkat kayu beserta mesin portabel,” kata Sayuti.

Data Dinas Kehutanan Pasaman, menyebutkan, hutan lindung terbakar sekitar 50 haktar didominasi ilalang dan belukar. Untuk mencegah terulang, Dinas Kehutanan akan membentuk tim terpadu pencegahan kebakaran hutan.

“Dari investigasi kami lahan sengaja dibakar pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk membuka perkebunan. Ini sudah ditindaklanjuti,” kata Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Yozawardi.

Kedepan, katanya, mereka akan sosialisasi agar tak lagi membakar hutan.

“Sebagai follow-up, September mendatang akan dibentuk kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan.”

 

 Hutandi Mapat Tunggul Selatan, Pasaman, yang terbakar sejak Minggu malam. Foto: Yulisman

Hutandi Mapat Tunggul Selatan, Pasaman, yang terbakar sejak Minggu malam. Foto: Yulisman

 

 

Kata BMKG

Satelit Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) tak mendeteksi ada titik api di Sumbar.  Budi Samiaji Kepala Seksi Obsevarsi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) mengatakan, titik api tak terdeteksi via satelit hari ini. Satelit juga kurang bisa jadi rujukan 100%,” katanya di Padang, Selasa (23/8/16).

Sebelumnya,  kebakaran juga terjadi di Bukit Patambuan, Taluak Batuang, Batangkapas, Pessel, Jumat, siang (19/8/16).  Kebakaran diduga seorang warga membuka lahan, dengan membakar.

 

 

Siaga darurat karhutla

Memasuki puncak kemarau, September ini, titik panas pun makin terlihat. Guna mengantisipasi karhutla enam provinsi menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, yakni, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Adapun periode siaga darurat karhutla masing-masing provinsi adalah, Riau (1/3/16 – 30/11/16), Jambi (27/7/16 – 14/10/16), dan Sumatera Selatan (7/3/16–30/11/16). Lalu, Kalimantan Barat (1/6/16–1/9/16), Kalimantan Tengah (11/7/16– 8/10/16), dan Kalimantan Selatan (15/8/16–15/11/16).

Gubernur Kalbar, menyiapkan perpanjangan masa siaga darurat karhutla hingga November 2016.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, dengan status siaga darurat ini ada kemudahan akses bagi BNPB dan BPBD menggerakkan sumber daya.

“BNPB sudah mengerahkan delapan helikopter water bombing, dua pesawat water bombing dan dua pesawat hujan buatan,” katanya di Jakarta, dalam rilis kepada media.

Di Riau,  ditempatkan tiga heli water bombing, dua pesawat water bombing dan satu pesawat Casa hujan buatan. Sampai kini, katanya, sudah 2.937 hektar hutan dan lahan terbakar di Riau berhasil dipadamkan satgas darat.

Di Sumsel, BNPB menempatkan dua heli water bombing dan satu pesawat hujan buatan. Di Kateng, dua pesawat heli water bombing, dan di Kalbar satu heli water bombing. Di Kalbar,  BNPB sedang siap kirim satu heli water bombing dan satu pesawat hujan buatan.

 

Prajurit tewas kala padamkan kebakaran

Kabar duka datang dari Riau.  Seorang prajurit TNI, Pratu Wahyudi, tewas kala memadamkan titik api di Rokan Hilir, Riau.

Innalillahi wa innailaihi raji’un. Kabar duka baru saya terima dari Riau. Seorang prajurit TNI gugur saat bertugas di pemadaman titik api Rokan Hilir,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rilis media.

Wahyudi hilang sejak beberapa hari lalu, baru Selasa (23/8/16), ditemukan tewas.

Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari dalam rilis mengatakan, kematian Pratu Wahyudi menambah daftar panjang korban dan kerugian dari karhutla. “Pada 2015, lima warga tewas, 97.000 lebih warga kena ISPA dan kerugian ekonomi sekitar Rp91 triliun. Belum lagi kerugian ekologis,” katanya.

Dia mengatakan, korban bertambah karena belum ada penyelesaian persoalan hulu karhutla, seperti review perizinan, pengukuhan kawasan hutan, konflik agraria dan memperluas kelola rakyat sampai pengembalian lahan adat.

Pemerintah, katanya, baru fokus hilir, memadamkan api,  lemah penyelesaian masalah di hulu yang lebih sistematis. “JIka hulu jadi prioritas, bisa mencegah jatuh korban.”

 

Anggota TNI Dari Kodim 0305 memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran hutan ini terjadi pada minggu malam 210816 Kecamatan Mapattunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Foto: Yulisman

Anggota TNI Dari Kodim 0305 memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran hutan ini terjadi pada minggu malam 210816 Kecamatan Mapattunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Foto: Yulisman

Kawanan Monyet Hitam Ini Mulai Turun ke Jalan, Ada Apa?

monyet1-Grumphy menikmati jagung rebus di pinggir jalanGrumphy menikmati jagung rebus di pinggir jalan. Foto: Eko Rusdianto

 

Selasa (16/8/16), Jack, tenaga konservasi dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) memegang tongkat kayu. Berjalan kaki di sepanjang Jalan Maros–Bone, via Camba, mengawasi puluhan monyet hitam Sulawesi Selatan (Macaca maura).

Dia begitu tekun, meminta pada setiap pengendara, baik mobil dan motor tak berhenti memberi makan pada monyet-monyet itu.

Monyet itu, bergerombol, duduk santai di pinggir jalan beraspal. Ketika kendaraan melintas, mata dan kepala mereka awas, menunggu lemparan makanan.

Kera bernama Grumphy duduk manis, ada jagung rebus dalam genggaman dimakan dengan lahap.

“Tadi itu pengendara lewat, buang jagung,” kata Jack.

Macaca maura, penghuni hutan karst TN Babul, satwa endemik Sulawesi. Di Indonesia, Macaca ada 12 spesies, tujuh di Sulawesi.

Menyaksikan Macaca turun ke jalan bukanlah tontonan menarik. Duduk berjejer seperti peminta-minta. Padahal dalam hutan karst makanan utama seperti buah dan beberapa ficus melimpah.

Mereka ke jalan, kata Kamajaya Saghir staf konservasi TN Babul, mulai Maret 2016 hingga sekarang.

“Kita tak tahu mengapa seperti ini. Kemungkinan terbiasa dengan ada orang memberi makan,” katanya.

Fenomena turun monyet ke jalan, tak anyal membuat beberapa pelintas tertarik memberi makan.

Haro (60), pawang monyet di TN Babul sejak 1980 menyampaikan keprihatinan masalah ini. “Saya sedih lihat monyet-monyet turun jalan. Ada banyak kekhawatiran, bisa saja tertabrak, atau mencelakakan orang,” katanya.

monyet4-Spanduk himbauan yang dipasang di sepanjang tempat turun Macaca mauraSpanduk imbauan dipasang di sepanjang tempat turun Macaca maura. Foto: Eko Rusdianto

Dalam beberapa kali perjumpaan antara tim TN Babul, ditemukan beberapa pengendara sengaja datang membawa makanan. Dari mulai bertandan-tandan pisang, makanan ringan seperti kerupuk, roti hingga jagung.

“Saat ketemu langsung, kami sampaikan jika makanan monyet-monyet ini bukan itu. Ini akan membuat monyet tergantung dan malas mencari makanan lagi,” kata Haro.

Kelompok monyet turun ke jalan adalah kelompok B. Sebelumnya kelompok C juga turun ke jalan, namun belum masif.

Petugas TN Babul tak perlu waktu lama menggiring kembali ke hutan.

“Tiap hari teman-teman menghalau monyet itu. Dibuat bunyi-bunyi seperti petasan,” kata Haro.

Ada soal lain kala kelompok B bandel. Dugaan Haro, ada dua pejantan pendatang memasuki kelompok B.

Jocker, monyet besar dengan bekas luka di bagian mulut. Pejantan lain Grumphy. Mereka diyakini mengajari kelompok B bermain dan menunggu makanan di pinggir jalan.

Jocker dan Grumphy, pernah menjadi pemimpin kelompok B. “Saya kira dua pejantan ini, pernah dipelihara manusia. Jadi jinak, kalau dihalau tetap tak mau pergi. Berbeda dengan yang lain, jika dihalau cepat lari.”

 

Salah satu titik tempat turun Macaca maura, tampak padat lalu lintas kendaraan. Foto: Eko Rusdianto

Salah satu titik tempat turun Macaca maura, tampak padat lalu lintas kendaraan. Foto: Eko Rusdianto

 

Jinak

Sejak Maret-Agustus 2016, tim TN Babul belum berhasil menghalau kawanan monyet ke habitat asli. Karena keseringan mendapatkan makanan dari pelintas, kawanan menjadi makin agresif.

Hendra, anak Haro, juga staf TN Babul dan pawang monyet kesulitan menghalau satwa ini. “Kami berdiri sepanjang hari meminta pengendara setop memberi makan monyet, ada yang mengerti, ada tak peduli,” katanya.

Era selfie dan wefie ini, orang-orang membawa handphone. “Mereka pelankan mobil lalu buang makanan, monyet datang, terus mereka foto untuk kesenangan,” ucap Hendra.

Hendra, bahkan sekali waktu dikejar kawanan ketika menemani beberapa peneliti.

“Seorang peneliti buka tas ambil buku dan pulpen. Monyet pikir akan beri makanan, jadi mereka mengejar.”

Kamajaya menilai, memberi makan monyet sembarangan, bisa menyebabkan satwa terancam baik  dari penyakit sampai ketergantungan pada manusia.

“Beberapa kali monyet-monyet ini bahkan berani mengambil topi orang yang melintas,” katanya.

 

 

Satu Macaca maura di tepian jalan menanti pengendara melempar makanan. Foto: Eko Rusdianto

Satu Macaca maura di tepian jalan menanti pengendara melempar makanan. Foto: Eko Rusdianto

Salah satu ficus makanan utama Macaca. Dalam bahasa setempat pohon dikenal dengan nama duajeng. Foto: Eko Rusdianto

Salah satu ficus makanan utama Macaca. Dalam bahasa setempat pohon dikenal dengan nama duajeng. Foto: Eko Rusdianto