All posts by Tommy Apriando, Yogyakarta

Pesantren Ini Daur Ulang Air Bekas Wudhu, Seperti Apa?

Pondok pesantren ini mendaur ulang bekas air wudhu. Upaya ini salah satu cara bermeta air dan wujud kontribusi kepedulian kepada lingkungan. Foto: Tommy Apriando

Pondok pesantren ini mendaur ulang bekas air wudhu. Upaya ini salah satu cara bermeta air dan wujud kontribusi kepedulian kepada lingkungan. Foto: Tommy Apriando

 

Siang itu, di Kompleks IV Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, ramai para santri antri berwudhu. Mereka bersiap buat shalat zhuhur. Sekitar 80-an santri menjalankan rutinitas ibadah maupun keseharian menggunakan air. Tentu memerlukan banyak air. Masalah muncul, kala ketersediaan air kadang tersendat.

Bertolak dari keadaan ini, lima mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yakni Aji Purnomo (Geografi), Muhamad Lutfi S. (MIPA), Luthfi Afgani (MIPA), Eka Fitriani (MIPA), dan Tia Nur A (Teknologi Pertanian) menemukan ide kreatif. Mereka menerapkan sistem filtrasi air bekas wudhu, diberi nama  Re-Syar’i limbah air wudhu.

Luthfi mengatakan, prinsip sistem ini yaitu mendaur ulang air bekas wudhu menjadi air siap pakai nonkonsumtif. Air ini termasuk belum terkontaminasi bahan kimia, jadi cukup menggunakan filtrasi sederhana.

“Dengan sistem re-syar’I, hasil filtrasi air bekas wudhu dipakai kembali sesuai syariat Islam. Juga untuk mencuci atau mandi,” katanya.

Mereka juga membangun beberapa tempat wudhu dengan debit air lebih tinggi, air bekas wudhu akan dialirkan ke sistem filtrasi, hingga tak terbuang sia-sia.

Sebelumnya, sistem re-syar’i ini memang telah ditemukan oleh beberapa pihak. Namun, mereka memberikan beberapa sentuhan inovasi, seperti menambahkan ziolit guna menyerap kotoran dan berbagai zat lain dalam air hingga membantu menjernihkan.

Sistem ini, katanya,  masih bisa diterapkan di daerah lain yang tak ada ziolit. “Alat filtrasi dengan material mudah ditemukan dan melimpah seperti ziolit, kerikil, pasir, arang, dan batok kelapa.”

Senada diungkapkan Aji Purnomo.  Dia mengatakan, tak hanya memasang alat filtrasi, juga memberikan penyuluhan kepada warga pondok pesantren soal manfaat penggunaan daur ulang air wudhu ini. Kegiatan ini, katanya,  sekaligus menumbuhkan kesadaran bagi santri lebih memelihara lingkungan dengan menghemat penggunaan air.

Merekapun membentuk struktur kepengurusan di ponpes itu sebagai penanggung jawab perawatan sistem. “Jika diterapkan kontinu dan memberikan manfaat serta efektif mengatasi kekurangan air, sistem ini dapat juga diterapkan kepada warga lain.”

Daur ulang air bekas wudhu, mulai dilakukan di mesjid-mesjid maupun musholla, sebagai salah satu gerakan cinta bumi.

 

 

Trenggiling-trenggiling Ini Kembali Hidup Bebas di Hutan Sibolangit

Trenggiling lepas liar di Hutan Sibolangit.

Trenggiling lepas liar di Hutan Sibolangit.

 

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera, Rabu (22/6/16) melepasliarkan tujuh trenggiling sitaan pekan lalu di Medan, Sumatera Utara. Semestinya, ada delapan trenggiling sitaan tetapi satu mati. Hasil otopsi, memperihatkan, kala penyitaan kondisi trenggiling sudah kritis.

Sebelumnya, Sabtu pagi (18/6/16), tim melakukan penggerebekan mobil dan menahan dua tersangka IS dan S serta menyita delapan trenggiling. IS, teryata anggota TNI berdinas di Kota Padang.

Tulus Hutahuruk, Kepala Balai Gakkum LHK Sumatera, mengatakan, pelepasliaran tujuh trenggiling di Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit, Deli Serdang,  Sumatera Utara. Hutan Sibolangit, sangat layak dan cocok buat melanjutkan hidup satwa dilindungi ini. Hutan masih lebat dan pakan berlimpah. “Ini satu alasan kuat mengapa mereka rilis di sini,” katanya.

TWA Sibolangit, juga mendapat pengawasan 24 jam penuh dari tim Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul bersenjata lengkap. Ada harapan satwa-satwa ini bisa berkembang biak dengan baik.    “Diharapkan bisa berkembang biak, dan menambah populasi mereka.”

Dia mengatakan, saat di area rehabilitasi dan persiapan pelepelasliaran, mereka menurunkan tim dokter hewan yang memantau kondisi dan memeriksa kesehatan tujuh trenggiling ini. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah satwa terpapar penyakit menular atau tidak.

Dari penyidikan, satwa-satwa ini telah lama ditangkarkandi Kota Padang sebelum dibawah ke Medan.  “Tujuh trenggiling ini sehat, aman dirilis.”

Dua tersangka, S dan IS dalam proses penyidikan. S  mendapatkan penangguhan penahanan sedangkan IS, anggota TNI, diproses Denpom Medan.

Tulus mengatakan, dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) ada kelemahan, dengan tak mencantumkan wajib penahanan.  Dia berharap, dalam revisi UU, bisa diatur kewenangan penahanan tersangka tindak pidana perdagangan satwa.

“Kalau penyidik Polisi bisa menahan karena mereka menggunakan KUHPidana. Kita UU KSDAE tak mengatur.”

Dia tak khawatir S lari karena jaminan penangguhan oleh perangkat desa dan istri tersangka. Jika pelaku berani bertindak gegabah, banyak orang jadi korban, terutama penjamin. “Pemberkasan lanjut sampai pengadilan. Kami akan menguak dan menyidik siapa lagi jaringan lain yang belum tertanngkap,” katanya.

 

Trenggiling ini satu dari delapan ekor yang disita penyidik Gakkum Sumatera . Foto: Ayat S Karokaro

Trenggiling ini satu dari delapan ekor yang disita penyidik Gakkum Sumatera . Foto: Ayat S Karokaro

Lingkungan Kritis, Bencana di Mana-mana, Berikut Peta Kerawanan

jateng1-Alat berat digunakan untuk memulihkan jalan yang tertimbun longsorAlat berat guna membongkar jalan yang tertimbun longsor. Foto: Nuswantoro
 

 

Hujan deras disusul banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai daerah, dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, sampai Sulawesi Utara. Puluhan korban jiwa berjatuhan. Rumah, harta benda dan berbagai infrastruktur rusak.

Sejak 17 Juni 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dituntut sigap atas potensi hujan lebat di beberapa daerah, seperti Sumbar, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua. Perintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar setiap BPBD meningkatkan kesiapsiagaan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan pemantauan kondisi lapangan.

”Kita siapkan tim reaksi cepat, siapkan logistik dan peralatan, aktivasi Pusdalops,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, SUtopo Purwo Nugroho saat dihubungi Mongabay.

BNPB punya peta ancaman longsor 2016 dengan penyebab fenomena EL-Nino dan La-Nina hingga sulit prediksi musim dan cuaca. La-Nina, katanya,  diperkirakan terjadi Juli-September 2016.

Sebenarnya, fenomena ini tak terlalu mengkhawatirkan jika persiapan baik, yakni, lingkungan baik, RTRW jelas, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah.

Keadaan ini bisa berdampak positif bagi sektor pertanian,  terutama padi, jagung, dan palawija karena pasokan air tersedia. “Meski tak baik untuk komoditas tembakau dan bawang merah. Juga bagus untuk produksi listrik tenga air.”

Begitu juga, kekeringan atas kebakaran hutan dan lahan tak akan parah meskipun potensi bencana hidrometeorologi tetap tinggi. Pemerintah, katanya, harus respon cepat dan tanggap cuaca.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Dia mengatakan, bencana ekologis di Jawa tersebar pada 16 kabupaten kota di Jateng, seperti Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo, dan Kebumen. Lalu, Wonosobo, Pemalang, Klaten, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo.

Purworejo, Banjarnegara dan Kebumen daerah parah longsor. Sedang banjir terjadi di Kendal, Sukoharjo dan Kota Solo.

 

2016 rawan longsor

Sutopo mengatakan, 95% bencana di Indonesia itu dampak bencana hidrometeorologi seperti, banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, dan gelombang pasang. Korban paling besar karena longsor, tahun ini sudah 99 orang tewas.

BNPB memetakan ada 274 kabupaten/kota memiliki bahaya sedang-tinggi longsor dengan perkiraan jiwa terdampak sampai 40,9 juta.

Dalam 12 tahun terakhir, sejak 2005, sebanyak 2.088 korban meninggal dan hilang karena longsor. Bencana ini mayoritas karena ulah manusia.

”Potensi longsor makin tinggi puncaknya Desember 2016, Januari-Maret 2017,” katanya. Hal ini diiringi meningkatnya fenomena La-Nina, khusus sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Sulawesi, Maluku, Papua, memiliki curah hujan tinggi.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

 

Antisipasi

Sutopo mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa Landslide Early Warning System (LEWS) terpasang, tetapi warga ada yang memutus kabel karena merasa terganggu. Padahal, deteksi awal sangatlah penting dalam peringatan longsor.

LEWS terpasang banyak tak berfungsi baik. Penyebabnya, tak hanya biaya operasi dan pemeliharaan tinggi, masyarakat juga merasa tak memiliki, kerusakan teknik, bersifat proyek, dan lain-lain hingga alat tak terawat.

Berdasrkan survei LIPI dan Unesco, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah sangat rendah. Begitu juga alokasi anggaran penanggulangan bencana di BPBD. ”Masih jauh dari memadai, idealnya satu persen APBD per tahun, sekarang rata-rata 0,02-0,07% per tahun.”

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

 

Lingkungan makin kritis

Pembangunan masif di Jawa tanpa mempertimbangkan kajian lingkungan. Apalagi Jawa jadi wilayah utama pengembangan industri dan jasa.  Pembangunan infrastruktur beberapa tahun belakangan makin masif, tanpa memperhatikan wilayah sekitar.

“Jawa menurut tata ruang untuk industri dan jasa.  Padahal kondisi ekologis sudah rusak.  Eskalasi bencana makin meningkat kalau daya dukung lingkungan tak diperhitungkan, ” kata Guru Besar Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Soeryo Adiwibowo di Jakarta,  Rabu (22/6/16).

Idikator ini, katanya, dari tutupan hutan terus berkurang.  Pada tahun 1800-an terdapat 10juta hektar,  berkurang drastis pada tahun 1989 menjadi 1juta hektar.  Tahun 2005 tinggal 0,4juta hektar.  Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur,  kini tutupan hutan di Pulau Jawa semakin berkurang.

Di sisi lain,  luas lahan kritis juga mengalami peningkatan. Pada 1988 ada 1.3630.600 hektar lahan kritis.  Terdiri dari 97.700 hektar di hutan, 1.262.900 hektar luar hutan.  Angka ini naik drastis pada 2002 menjadi 4.168.600 hektar. Seiring agenda pembangunan makin marak,  katanya, lahan kritis juga makin meningkat.

“Kerusakan tutupan hutan di Jawa terjadi di banyak kawasan.  Baik hutan produksi dikelola Perum Perhutani,  perkebunan, pertambangan, sekitar waduk, juga konservasi kelolaan KLHK, “katanya.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Menurut Adiwibowo, pembangunan yang menyasar Jawa bagian selatan sangat rentan. Sebab, katanya, selatan Jawa merupakan lintasan ring of fire. Jika ini berlanjut, potensi longsor dan banjir akan terus meningkat.

“Kami buat kajian degrdasri hutan dan deforestasi secara spasial dengan skenario moderat. Bukaan lahan di pantai selatan makin meningkat. Jalan pantai selatan, akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Ini akan makin berat tekanan di pantai selatan, ” katanya.

Pada 2008, dia bersama sejumlah peneliti menunjukkan hasil kajian pada Kementerian Koordinator Perekonomian soal Jawa sudah sangat tereksploitasi. “Hasil kajian kami belum direspon baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” katanya. Padahal, bencana besar menyebabkan, kerugian Negara triliunan rupiah.

Dia mengatakan, bencana marak jangan dilihat hanya karena perubahan iklim saja. Pembangunan tak memperhatikan daya dukung lingkungan, ikut berperan.

Adiwibowo memprediksi kerusakan juga terjadi di banyak DAS. Dalam skenario ekstrim,  diperkirakan pada 2020 terdapat 123 DAS mengalami deforestasi tinggi, 2025 jadi 126.

Dia menyoroti banyak perda sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan hingga berimbas daerah-daerah makin rentan bencana.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Sepanjang 2007-2008, di Jawa, ada 278 Perda terkait pengelolaan SDA, 176 perizinan eksploitasi SDA, 85 perda kolaborasi mengajak masyarakat,  dan 17 bersifat devolusi, menyerahkan kewenangan mengelola lingkungan ke rakyat.

“Ini menunjukkan perda untuk keperluan ekonomi. Banyak perda keluar tanpa ada jaring kerjaantar dinas di pemerintah daerah.”

Persoalan lingkungan, katanya, tak memiliki batas administratif karena DAS banyak melintasi kabupaten bahkan provinsi. “Jarang yang mau berkolaborasi.Makin untuk kepentingan ekonomi, makin kecil perda dikomunikasikan dengan perda tetangga. Sedikit sekali kabupaten memperhatikan daya dukung lingkungan,”katanya.

Dia meminta pemerintah mengeluarkan daftar negatif investasi di Jawa,  terutama berkaitan ekstraksi SDA.

“Tiongkok sudah bikin daftar investasi negatif, salah satu industri semen, maka sekarang mereka berbondong-bondong ke Indonesia,” katanya.

Pemerintah katanya, harus mengetatkan daftar industri ekstraktif negatif seperti semen. Industri semen,  seharusnya tak boleh lagi di Jawa.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati mengatakan, bencana diperparah dampak perubahan iklim. Jadi, perlu segera adaptasi.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana erat terkait dengan kebijakan, pelembagaan dan pendanaan.  Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sudah ada pengelolaan SDA,  lingkungan serta penanggunlangan bencana serta penanganan perubahan iklim.  Peraturan nasional,  juga sudah ada.

Hal yang pelu diperhatikan dalam mensinergikan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yakni, akses informasi iklim baik historis maupun proyeksi serta data bencana untuk penyusunan kajian risiko baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dia bilang juga perlu penyediaan pedoman dan panduan kajian kerentanan risiko iklim dalam mendukung perencanaan dan penentuan prioritas aksi adaptasi. “Kebijakan alokasi anggaran yang memberikan prioritas kepada pelaksanaan program di berbagai sektor dan daerah. Juga harus bersinergi lintas sektoral,”katanya.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

 

 

Peta KLHK

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, telah mengeluarkan peta posisi lahan Jawa dan Madura sejak 2003. Peta disusun dengan memadukan berbagai aspek seperti curam lereng, curah hujan,  tanah,  geologi, morfometri dan posisi DAS.

Peta ini, katanya, sudah diintegrasikan dengan peta gerakan tanah milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta peta wilayah banjir dari Bappenas.

“Peta sudah didistribusikan kepada emda sejak 2006. Dari bencana terjadi, 80-90% lokasi persis seperti di peta, “katanya.

Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan,  perubahan iklim mempunyai efek jangka panjang jadi upaya adaptasi dan mitigasi harus siap dari sekarang.  Menyiapkan terburuk dengan harapan terbaik.

“Harus ada disaster manajemen, dana,  juga perbaikan teknologi. Kesiapan lebih serius dan langkah sistematis di semua jajaran pemerintah pusat,  daerah dan seluruh lapisan masyarakat.  Harus ada sinergi,” katanya. Jadi, rencana aksi terintegrasi dan sistematis perlu ada dalam penanganan bencana.  “Jangan sampai baru bergerak di menit terakhir.”

 

Tim SAR membantu mengevakuasi warga korban jbanjir di Purworejo. Foto: Nuswantoro

Tim SAR membantu mengevakuasi warga korban jbanjir di Purworejo. Foto: Nuswantoro

 

 

Prediksi BMKG

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya mengingatkan masyarakat waspada hujan lebat.

Perkiraan BMKG, Indonesia masuk kondisi hangat suhu muka air laut di atas normal perairan Indonesia barat.  Ditambah masuk aliran massa udara basah dari Samudera India di maritim kontinen Indonesia. Aliran masa udara dingin Australia di wilayah Indonesia hingga memicu peningkatan curah hujan. Dia mengingatkan potensi puncak banjir rob di Semarang, kemungkinan awal Juli.

 

Sumber: BNPB

Sumber: BNPB

Penanganan Korupsi Sektor Kehutanan Minim

Segel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kebun sawit di atas lahan yang belum lama mengalami kebakaran. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini, apakah hanya selesai di urusan pidana biasa, atau ada kaitan dengan prosedur pemberian izin, misal, di lahan gambut dalam, apakah ada korupsi di dalamnya? Tampaknya, pengusutan kasus-kasus korupsi dalam kejahatan kehutanan masih jauh dari perhatian. Foto: Sapariah Saturi

Segel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kebun sawit di atas lahan yang belum lama mengalami kebakaran. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini, apakah hanya selesai di urusan pidana biasa, atau ada kaitan dengan prosedur pemberian izin, misal, di lahan gambut dalam, apakah ada korupsi di dalamnya? Tampaknya, pengusutan kasus lebih dalam, seperti mencari unsur korupsi dalam kejahatan kehutanan ini masih jauh dari perhatian. Foto: Sapariah Saturi

 

Penegakan hukum kasus-kasus korupsi sektor kehutanan masih sangat minim, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegak hukum juga terkesan enggan menggunakan pasal-pasal  yang bisa menjerat pelaku dengan hukuman lebih berat, seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aradila Caesar, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW di Jakarta, Rabu (22/6/16) mengatakan, kala tarik ke belakang, penanganan perkara korupsi kehutanan di KPK maupun Kejaksaan dan Kepolisan tak terlalu banyak. Contoh, kasus pembakaran hutan dan lahan 2015, hampir tak terdengar sejauh mana penanganan perkara. “Bahkan banyak kasus berhenti.  Ini belum berbicara dalam konteks korupsi,” katanya.

Pemantauan Indonesia Corruption Watch sepanjang 2003-2016, korupsi kehutanan diungkap KPK hanya 12 kasus, antara lain, program pembangunan perkebunan sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur, penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri antara 2001-2006 kepada sejumlah perusahaan. Lalu, pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR dan pejabat Kementerian Kehutanan terkait pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Kemenhut 2007-2008. Juga kasus alihfungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Musi Banyuasin untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Siapi-api, penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Siak melibatkan sejumlah perusahaan dan bupati 2001-2003.

Kasus Bupati Buol Amran B soal pengurusan HGU PT Cipta Cakra Murdaya atau PT Hardaya Inti Plantation,  tukar menukar kawasan hutan di Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri melibatkan mantan Bupati Rachmat Yasin.

Dari 12 perkara, 35 orang terjerat pidana, kepala daerah delapan orang, DPR enam,  pengusaha 10,  PNS daerah 10 dan lain-lain satu orang. Dari 35 orang itu,  hanya satu orang tersangka, yakni Edison Marudut kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau.

Meski begitu,  katanya, kalau dibandingkan kasus korupsi kehutanan ditanganj Kejaksaan maupun Kepolisian,  KPK masih lebih baik walau kurang.

“KPK belum fokus. Dalam korupsi kehutanan dan sumber daya alam isu soal penerimaan negara. KPK masih fokus soal proyek pengadaan barang dan jasa.”

Korupsi pemberian izin di kawasan hutan, katanya,  tak terlalu banyak diungkap. Padahal katanya, obral perizinan pemanfaatan kawasan hutan makin marak. Menjelang pemilihan daerah, misal, banyak kepala daerah serampangan mengeluarkan perizinan guna mendapatkan dana kampanye.  “Ini bisa jadi mengindikasikan korupsi. Tak banyak diungkap.”

 

Gedung perusahaan sawit yang dibangun di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang, Sulteng ( Temuan Jatam Sulteng). Apakah ini salah satu yang disebutkan KLHK bahwa kawasan moratorium banyak tak berhutan? Apa upaya penegakan hukum bagi pelanggar seperti ini? Foto: Etal Douw

 

Dia juga menyayangkan vonis hukuman kasus korupsi kehutanan rendah. Dari 34 orang vonis,  21 vonis ringan antara satu sampai empat tahun penjara, 11 vonis sedang antara empat sampai 10 tahun.  Hanya dua orang menerima vonis berat, seperti mantan Bupati Pelalawan Teuku Azmun Jaafar vonis 11 tahun dan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal 14 tahun. “Padahal kerugian negara dan suap sektor kehutanan sangat besar,”katanya.

Berdasarkan hitungan ICW,  kerugian negara dalam korupsi kehutanan ditangani KPK mencapai Rp2,2 triliun total suap Rp.8,657 miliar dan 17.000 dolar Singapura.

Tahun 2012,  ICW pernah melansir penelitian mengenai kinerja pemberantasan korupsi dan pencucian uang sektor kehutanan.  Hasilnya, menunjukkan potensi kerugian negara sektor non pajak kawasan hutan kurun 2004-2007 mencapai Rp169,797 triliun.  Nilai ini didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan dikurangi nilai pendapatan negara yang diterima.

Negara, katanya, seharusnya menerima Rp217,629 triliun dari pembukaan 8 juta hektar perkebunan sawit. Kenyataan, hanya Rp47,8 triliun.

“Kami merasa, jika KPK serius menangani perkara korupsi sektor kehutanan, akan ada lebih 12 kasus.  Kalau kita lihat misal soal tumpang tindih kawasan. Ini berarti ada persoalan pada pemberian izin.  Kalau bisa kita Tarik,  jangan-jangan ada suap dalam pemberian izin. Kita tahu,  izin belum clear and clean ada ribuan. Jangan-jangan, ini ada irisan dengan korupsi,” katanya.

Dari berbagai kasus korupsi kehutanan ditangani KPK,  ada kasus sampai kini belum tuntas, yakni korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan.  Hingga kini, tujuh orang kena hukuman, seperti Putranefo (Direktur Masaro Radiokom),  Wandoyo Siswanto (kuasa pengguna anggaran) Juga empat mantan anggota DPR (Yusuf Erwin Faisal,  Hilman Indra, Azwar Chesputra dan Fachri Leluasa),  serta Anggoro Widjojo (swasta). “Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban hingga kini masih lolos jerat hukum,” katanya.

Dilla juga menyoroti korporasi terjerat minim.  Padahal,  dalam UU Tipikor maupun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),  korporasi bisa dijerat.  Sejauh ini, dipidana hanya pengusaha, korporasi lolos jeratan hukum.

Dia berharap,  pimpinan KPK mau memulai menjerat korporasi dalam korupsi kehutanan. Sanksi, katanya, menurut UU Tipikor dan TPPU bisa pembekuan izin, pembubaran juga kena sanksi denda. “Itu sangat bisa dilakukan. Sampai saat ini belum ada kemauan ke arah situ,” katanya.

Tak jauh beda pandangan Supriyadi Widodo Eddyono,  Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform. Dia  mengatakan, korupsi kehutanan,  penggunaan pasal TPPU,  stagnan.

“Regulasi TPPU di Indonedia sudah cukup kuat. Sudah tiga kali revisi. Tapi kalau kita cek kasus kehutanan,  penggunaan pasal TPPU jauh dari harapan.”

Dia menyoroti, tiga kasus besar korupsi sektor kehutanan, seperti Adelin Lis,  Marthen Reinow dan Labora Sitorus. Dalam kasus pembalakan liar menjerat Adelin Lis, penerapan pasal TPPU gagal karena tak masuk dakwaan jaksa penuntut umum.

JPU sengaja tak pakai UU TPPU. “Bisa jadi ada ketakutan atau kekhawatiran,  hingga hanya pakai UU Kehutanan.”

Pasca putusan,  Kepolisian menjerat Adelin dengan pidana TPPU.  Pada 31 Juli 2008, Majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 10 tahun,  denda Rp1 miliar dan harus mengganti kerugian negara Rp119.802.393.040 serta US$2.938.556,24. “Sayangnya hingga kini Adelin masih menjadi buronan.”

Lalu kasus Marthen Renoiw,  pasal TPPU gagal karena surat dakwaan JPU bersifat alternatif. Hingga hakim PN Sorong membebaskan.

“Ini terjadi karena ketidaktahuan jaksa dalam merumuskan dakwaan yang baik dalam perkara TPPU.”

Korupsi kehutanan memasukkan pasal TPPU terjadi pada perkara Labora Sitorus. Pada Januari 2013, kala aparat kepolisian menyita 2.264 meter kubik kayu merbau dalam 115 kontainer yang dikapalkan dari Sorong ke Surabaya.  Mahkamah Agung 17 September tahun sama menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda Rp5 miliar.

“Dari tiga kasus ini  menunjukkan cukup berat bagi Indonesia pakai pasal TPPU. Banyak tantangan.  Setelah kasus Labora Sitorus, tak ada lagi pakai pasal TPPU.”

Padahal,  penggunaan pasal TPPU dalam perkara korupsi kehutanan sangat penting.  “Aset hasil kejahatan lebih gampang dirampas.”  Jadi, katanya, perlu keberanian penegak hukum untuk menggunakan instrumen TPPU.

Dua Tahun Perempuan Rembang Menolak Tambang di Tenda Perjuangan

Melanie Subono dan Mike Marjinal menyemangati perjuangan dua tahun Ibu-Ibu Rembang di tenda perjuangan. Foto: Tommy Apriando

Melanie Subono dan Mike Marjinal menyemangati perjuangan dua tahun Ibu-Ibu Rembang di tenda perjuangan. Foto: Tommy Apriando

 

Ratusan perempuan berkebaya dan bercaping berjalan memasuki lokasi peletakan batu pertama pabrik PT. Semen Indonesia. Aparat keamanan mulai kepolisian, tentara dan satuan pengamanan pabrik tampak berjaga-jaga. Mereka menghalangi upaya para perempuan menolak pendirian pabrik dan pertambangan semen di karst (batu gamping) Pegunungan Kendeng Utara. Aksi ini berujung pemukulan. Beberapa di antara mereka dilempar ke semak-belukar. Dua perempuan pingsan dan beberapa lagi lecet di bagian kulit. Begitulah kejadian dua tahun lalu, 16 Juni 2014.

“Semua masih ingat, tepat dua tahun lalu perlawanan menjaga Ibu Bumi kami mulai,” kata Sukinah, Kamis (16/6/16), di tenda perjuangan.

Dia mengatakan, pabrik semen pindah ke Kabupaten Rembang karena warga Kecamatan Sukolilo, Pati sukses menolak kehadiran PT. Semen Gresik (Persero) Tbk—pada 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia Tbk. Kemenangan warga di Pati membuat perusahaan mengalihkan lokasi pertambangan di Kawasan Gunung Watuputih, Rembang dengan nilai proyek Rp3,7 triliun.

“Perjuangan kami hingga titik darah penghabisan. Warga akan terus melawan hingga tuntutan kami dipenuhi, batalkan pabrik dan tambang semen,” katanya.

Dua tahun lalu, saya datang ke tenda perjuangan warga ini. Tenda-tenda beratap dan beralaskan terpal plastik di pinggiran jalan pabrik semen. Hujan, panas, siang malam mereka rasakan.

Sukinah sedih dan prihatin. Sejak kehadiran pabrik semen kerukunan warga desa terganggu. Warga terpecah, antara mendukung dan menolak pabrik.

Penolakan warga, katanya, bukan karena ada provokasi dan mendanai, tetapi bentuk kekhawatiran terhadap ancaman kehiangan mata pencaharian baik petani dan peternak. Mayoritas masyarakat Desa Tegaldowo dan Timbrangan–dua desa terdampak–sebagai petani dan peternak.

Saya melihat langsung, sumber air kebutuhan sehari-hari warga, untuk minum ternak dan irigrasi sawah dari berbagai sumber mata air dan sungai dari karst Watuputih. “Pabrik semen harus angkat kaki dari Rembang.”

Murtini, warga Desa Timbrangan bercerita, kala dua tahun lalu pingsan saat berhadapan dengan kepolisian. Dia tak takut. “Sampai kapanpun akan tetap menolak pabrik semen. Tak takut apapun dan siapapun.”

 

Aktivitas bertani warga di Desa Tegaldowo, Rembang. Foto: Tommy Apriando

Aktivitas bertani warga di Desa Tegaldowo, Rembang. Foto: Tommy Apriando

 

Joko Prianto, warga Tegaldowo mengatakan, tenda perjuangan oleh petani Kendeng Utara di Desa Tegaldowo dan Timbrangan, Kecamatan Gunem, sebagai wujud melawan dengan damai.

“Demi masa depan anak cucu,” kata Joko.

Pembangunan, katanya, seharusnya, rakyat, pemerintah dan investor sama-sama untung, tak ada salah satu rugi.

 

Perjuangan tenda berlanjut

Memperingati dua tahun di tenda perjuangan, selain warga Rembang, hadir pula Mike Band Marjinal dan penyanyi Melanie Subono. Mereka bernyanyi dan menyemangati perjuangan Ibu-ibu Rembang.

“Perjuangan tulus ibu-ibu Rembang membuat Marjinal belajar banyak menghargai dan bersyukur hasil kaum tani. Terhadap ibu yang melahirkan dan merawat kita dan menjaga alam,” kata Mike.

Manusia dan alam, katanya, tak bisa dipisahkan. “Alam jangan dihancurkan, pertambangan semen harus ditolak.”

Sedang Melanie sedih, melihat Ibu-ibu Rembang dua tahun di tenda. Jawa, katanya, lumbung pangan, bukan lumbung tambang.

Negara lain,  mulai memikirkan bahan lain pengganti semen. “Indonesia masih gila-gilaan nambang semen.” Parahnya, semen-semen itu buat mencukupi negara lain.  “Alam Jawa harus terjaga. Perjuangan Ibu-ibu tulus mempertahankan sumber air dan lumbung pangan.”

 

Sehari-hari di tenda perjuangan. Foto: Tommy Apriando

Sehari-hari di tenda perjuangan. Foto: Tommy Apriando

Tenda perjuangan perempuan Rembang. Dua tahun sudah mereka berjuang di sini. Foto: Tommy Apriando

Tenda perjuangan perempuan Rembang. Dua tahun sudah mereka berjuang di sini. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

Alami Banjir-Longsor Terparah di Jateng, Tanggap Darurat Purworejo sampai 18 Juli

Rumah warga yang selamat dari terjangan longsor di Purworejo. Foto: Nuswantoro

Rumah warga yang selamat dari terjangan longsor di Purworejo. Foto: Nuswantoro

 

Banjir dan longsor terjadi pada  16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, seperti  Purworejo, Banjanegara, Srgaen, Kendal, Wonogiri, Magelang, Karanganyar, Kota Solo dan Cilacap. Longsor terparah dan menelan korban terbanyak di Purworejo.

Minggu sore, (19/6/16), warga masih banyak berdatangan ke lokasi tanah longsor di Dusun Caok, Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hujan turun sejak siang hingga malam membuat tebing bukit setinggi sekitar 60 meter itu sisi barat longsor dan menimpa tiga rumah warga. Juga memutus ruas jalan yang menghubungkan Donorati dan Caok sepanjang 150 meter.

Tim SAR gabungan terus mencari korban hilang yang tertimbun longsor di Purworejo. Senin (20/6/16) sekitar pukul 09.00-12.00, tim SAR menemukan empat korban lagi meninggal dunia. Tiga orang di Desa Donorati, Kecamatan Purworejo  dan satu di Desa Caok/Karangrejo, Kecamatan Loano. Data BPBD menyebutkan, korban banjir dan longsor 40 orang meninggal dunia, tujuh hilang, dan 10 luka-luka.

“Jadi total korban banjir dan longsor di Jateng 47 orang tewas dan 15 hilang,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Senin (20/6/16).

Fokus pencarian korban, katanya, Desa Donorati diperkirakan masih enam orang hilang dan Desa Caok (Karangrejo) ada delapan hilang. Di Desa Jelog, Kecamatan  Kaligesing ada satu orang hilang.

Sebelumnya, BNPB menyebutkan, di Purworejo 19 tewas, 25 hilang, dan 11 luka-luka. Kebumen tewas tujuh, Sukoharjo, Rembang dan Banyumas, masing-masing satu tewas.

Longsor dan korban jiwa di Purworejo, terjadi di lima lokasi. Pertama, Desa Karangrejo, Kecamatan Loano Sembilan tewas, enam hilang dan satu luka-luka. Korban banjir, empat tewas, dua hilang dan tujuh luka-luka.  Kedua, Desa Pacekelan, Kecamatan Purworejo, satu tewas dan satu luka-luka. Ketiga, Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, dua hilang. Keempat, Dresa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, satu tewas dan empat hilang. Titik kelima, Desa Donorati, Kecamatan Purworejo, ada empat tewas, 11 hilang dan dua luka-luka.

 

Warga bersama petugas mencari korban tertimbun. Foto: Nuswantoro

Warga bersama petugas mencari korban tertimbun. Foto: Nuswantoro

 

Dia mengatakan, sekitar 250 personil SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, SKPD, organisasi masyarakat sipil, sampai relawan masyarakat mencari korban hilang Desa Dorowati.

Akses jalan sebelumnya tak bisa dilalui, sudah diperbaiki. Tiga alat berat membantu pencarian korban. “Tanah labil dan potensi longsor susulan masih tinggi jika hujan di bagian hulu,” katanya.  Di Desa Caok/Karangrejo,  tim SAR gabungan sekitar 200 personil terus mencari korban.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, bersama Bupati Purworejo, Ketua Komisi VIII DPR, dan pejabat BNPB turun ke lokasi longsor di Purworejo. Operasi SAR ditetapkan hingga tujuh hari ke depan (24/6/16) sesuai ketentuan. “Jika diperlukan dapat diperpanjang.”

Terkait mereka yang masih hilang, Willem meminta dukungan Polri menerjunkan anjing pelacak.

Willem memberikan tiga arahan prioritas. Pertama, pencarian korban hilang, kedua, menangani masyarakat terdampak, ketiga, upaya mitigasi struktural dan non struktural.

Bentuk mitigasi itu, katanya, akan merestorasi sungai, pemerintah setempat akan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum membantu mempercepat pemulihan pascabencana. “Penataan ruang berbasis peta rawan longsor perlu lebih ditegakkan guna melindungi masyarakat dari longsor.”

 

Alat berat untuk memulihkan jalan yang tertimbun longsor. Foto: Nuswantoro

Alat berat untuk memulihkan jalan yang tertimbun longsor. Foto: Nuswantoro

 

Tanggap darurat 30 hari

Kondisi banjir dan longsor terparah, mendorong Bupati Purworejo, Agus Bastian, menetapkan masa tanggap darurat 30 hari, 19 Juni-18 Juli 2016.

Data terkini menyebutkan, 19 rumah rusak berat dan 41 rumah terpendam, tiga jembatan rusak. Ketiga jembatan ini, kata Sutopo, di Kecamatan Loning, Mranti dan Caok.

BPBD terus mendata. Pantauan tim BNPB di lapangan, kendala sangat signifikan dalam proses evakuasi adalah wilayah tertimbun longsor, terutama di Desa Donorati.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo Boedi Harjono kepada Mongabay, menjelaskan, hingga Minggu siang beberapa korban sudah ditemukan.

“Di Caok ada sembilan korban meninggal ditemukan. Sidomulyo tiga meninggal, dan Pacekelan satu orang. Donorati sampai sekarang (siang-red) masih evakuasi. Ada 12 korban diindikasikan tertimbun,” katanya.

Dia berharap, dua alat berat ditambah satu buldoser swasta bisa membantu mempercepat pembersihan longsoran.

Banjir terparah di Purworejo, katanya, terjadi di Bayan, Bagelen, Butuh, Pituruh, Kutoarjo, Purwodadi.  “Kita masih memantau, jangan-jangan ada yang kelewatan. Kita menyisir keseluruhan wilayah mengantisipasi dampak.”

Pantauan Mongabay, banjir Purworejo Minggu petang mulai surut di beberapa wilayah. Jalan penghubung Purworejo dan Yogyakarta bisa dilalui setelah malam sebelumnya terputus, yaitu di Krendetan, Bagelen. Siang hari jalan tembus Sogan, Wates, masih tergenang. Petang sudah surut.

Sapto, warga Krendetan korban banjir mengatakan, air sempat menggenangi rumah setinggi satu meter karena Sungai Bogowonto meluap. “Hujan turun sejak sore hingga menjelang subuh. Malam hari air setinggi pinggang,” katanya.

Dari informasi lapangan, longsor di Caok sekitar pukul 18.30, didahului hujan lebat sejak siang hari. Saat itu, ada truk terjebak longsoran kecil dari tebing sisi barat jalan yang mengubungkan Dororati dan Caok. Beberapa sepeda motor hendak lewat terpaksa berhenti karena terhalang truk. Naas, luncuran tanah volume lebih besar menimpa mereka.

Karsono, warga Caok mengatakan, tercatat sembilan korban meninggal dalam peristiwa itu, tiga warga Caok, enam warga desa lain.

“Truk dan sepeda motor masih tertimbun. Korban termuda 14 tahun,” katanya. Dia tak menyangka peristiwa itu terjadi di dusunnya. “Belum pernah seperti ini di sini.”

 

Dua bocah bermain air kala banjir di Bagelen, Purworejo. Foto: Nuswantoro

Dua bocah bermain air kala banjir di Bagelen, Purworejo. Foto: Nuswantoro

 

Catatan BPBD Purworejo, korban di Caok ada 16 orang. Seorang korban selamat bernama Mohtarom. Belum ditemukan enam orang, yaitu Adi, Muksodah, Slamet, Ayu, Sulaiman, dan Sulistyowati. Sembilan orang korban ditemukan adalah      Toyo, Surip, Tentu, Amat Fajaryadi, Muji Santoso, Parwati, Reinaldi, Muhammad Arifin, dan Edi Fatmanto.

Proses pencarian dan penyelamatan fokus sembilan titik, yaitu di Caok, Tegalsari, Mranti, Borokulon, Pacekelan, Trirejo, Lugosobo, Bagelen, dan Kaligesing.

 

Kondisi Kebumen

Sedangkan banjir dan longsor di Kebumen menyebutkan,  dua orang meninggal (sebelumnya disebut tujuh-red) dan enam hilang, puluhan rumah rusak dan ratusan lain terendam banjir, serta empat jembatan rusak.

Pemerintah Kebumen menetapkan masa tanggap darurat 15 hari, terhitung 19 Juni-3 Juli 2016. Selama masa tanggap darurat, Komandan Kodim 0709 ditunjuk Bupati Kebumen sebagai Komandan Tanggap Darurat.

Sutopo mengatakan, banjir dan longsor Kebumen dipicu hujan di sebagian besar wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 20–22 Juni 2016. Peringatan BMKG menyebutkan, beberapa wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang atau puting beliung. Wilayah berpotensi antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Tim SAR mengevakuasi warga dengan perahu karet. Foto: Nuswantoro

Tim SAR mengevakuasi warga dengan perahu karet. Foto: Nuswantoro

 

 

Tanggul sementara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menyebutkan, akan membuat tanggul sementara dan menyediakan pompa pada titik tertentu untuk penanganan bencana di Jateng yang terkena banjir rob.  Upaya ini, katanya, mengantisipasi jalur mudik. ”Penting musim mudik, jalur pantura dan jalan nasional di Semarang jangan sampai kena banjir rob,” katanya. Dia optimistis, jalur selatan maupun pantura aman.

Kementerian PUPR juga akan ke lokasi langsung. ”Di Semarang kita sudah kirim 10 pompa, terutama di terminal Terboyo. Untuk jangka panjang, PUPR pun akan membuat parapet atau dinding beton.

Basuki mengatakan, penanganan mesti lebih cepat dan komprehensif karena berdasarkan prediksi BMKG pada 6 Juli akan terjadi banjir rob cukup tinggi. Dia menggarisbawahi beberapa lokasi rawan, seperti banjir di sekitar Bengawan Solo dan Semarang.

 

Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Boedi Harjono menunjukkan lokasi longsor di Purworejo. Foto: Nuswantoro

Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Boedi Harjono menunjukkan lokasi longsor di Purworejo. Foto: Nuswantoro

 

 

Makin Kritis, Restorasi Danau Toba jadi Prioritas, Seperti Apa?

Tambak-tambak ikan memenuhi Danau Toba. KLHK meminta, pemda menata ulang agar tak terjadi kelebihan ‘pemanfaatan’ danau ini hingga makin kritis. Foto: Sapariah Saturi

 

Kondisi Danau Toba makin memprihatinkan. Salah satu tercermin dalam hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini. Pemerintahpun menjadikan danau ini prioritas untuk direstorasi. Untuk itu, pada 29-30 Juli 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal meninjau ke kawasan wisata danau kaldera terbesar terletak di Sumatera Utara ini.

”Ada konteks destinasi wisata dan tetap dibilang menjadi danau prioritas dalam konteks restorasi danau,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya usai rapat persiapan kunjungan Wapres ke Danau Toba di Jakarta, Senin (20/6/16).

Dia mengatakan, masalah lingkungan di Sumut relatif berat, terutama di Kabupaten Simalungun dan Labuhan Batu. Bersama eselon I KLHK, khusus Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mengidentifikasi kerusakan Danau Toba baik hulu maupun hilir.

Berdasarkan evaluasi 7 Mei lalu, KLHK menemukan hasil laboratorium terkait kandungan baku mutu Danau Toba. ”Total fosfor (naik, red) 300% dibandingkan 2012,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah.

Adapun sumber pencemaran karena limbah buangan pemukiman, peternakan, industri dan hotel sekitar. KLHK, katanya, merekomendasi untuk menurunkan 43% atau 212.295 kilogram per tahun. ”Contoh detergen dari rumah tangga dan hotel paling banyak.”

KLHK, mewajibkan setiap industri dan hotel memiliki instalasi pola air limbah (IPAL) domestik. Hilirpun diperbaiki, misal, jumlah ikan di keramba jaring apung masyarakat dikurangi. ”Ikan sudah over populasi, kalau ini over pakan juga over. Keduanya mampu menghasilkan limbah fosfor.”

KLHK juga merekomendasikan penurunan angka hingga 44% atau sekitar 24.064 ton. KLHK akan mengomunikasikan ini dengan pemerintah daerah.

”Bukan mematikan usaha, bukan. Tak boleh tapi dikurangi, tidak optimal juga kalau jumlah banyak,” katanya.

Pakan ikan, ucap Karli,  turut andil dalam menyumbang kerusakan air. Tak hanya fosfor, hasil laboratorium menemukan kerusakan karena hidrogen sulfida dan phosfat yang melampaui angka standar baku mutu air.

 

Jutaan ikan mati pada keramba jaring apung di Danau Toba. Belum ada keterangan resmi soal penyebab kematian, tetapi dugaan awal karena kekurangan oksigen. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Pemulihan hulu

Restorasi danau ini menjadi agenda utama kunjungan kerja Wapres nanti. Melalui penanaman pohon dan penyebaran bibit ikan. Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK menyebutkan, perbaikan hulu dan hilir danau perlu didukung dengan kesiapan masyarakat.

Dalam pemulihan danau membutuhkan biaya sekitar Rp1-2 miliar per danau. Untuk itu, akan mengerjakan hulu terlebih dahulu, seperti menanam 7.700 pohon di Hutan Ginjang, Tapanuli Utara sekitar 15 hektar dan menebarkan ribuan bibit ikan.

Aktivitas ini, perlu ditanggapi dengan pengelolaan keberlanjutan dan ada zonasi keramba jaring apung, misal, dengan penataan lewat pergub dan perda.

Ketua Organisasi Punguan Simolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Effendi Simbolon mengingatkan dalam restorasi, pemerintah jangan sampai lupa konflik tanah yang menjadi masalah paling sering di Sumatera. “Percuma kita angkat Danau Toba, tapi melupakan masyarakat adat,” katanya.

Rapat kerja ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, dan beberapa perwakilan dari Menkominfo, Kementerian ATR, Perindustrian, Panglima TNI dan Kepolisian RI.

 

 

Polisi Tangkap 10 Penambang Emas Ilegal di Sumbar

Lokasi bekas tambang emas yang ditinggal rusak begitu saja. Foto: Vinolia

Lokasi bekas tambang emas yang ditinggal rusak begitu saja. Foto: Vinolia

 

Penambangan emas ilegal marak di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kini, pengurasan kekayaan alam itu makin merusak ekologi karena menggunakan alat berat. Penegakan hukum dilakukan. Belum lama ini, Ditreskrimsus Polda Sumbar menangkap 10 penambang emas liar (illegal mining) di Kampung Baru Lubuk Ulang-Aling Sangir, Solok Selatan.

Berawal dari laporan masyarakat, petugas gabungan Polda Sumbar dibantu Polres Solok Selatan, dan Sat Bri­mobda dipimpin Kasubdit IV Tippidter Ditreskrimsus, Kompol Rio Marbun meringkus 10 penambang emas, pada 9 Juni 2016 sekitar pukul 16.00. Mereka punya peran berbeda, ada sebagai pemodal, operator eks­avator, dan pekerja.

“Tambang ini sudah lama meresahkan masyarakat. Masyarakat melaporkan aktivitas men­curigakan dan merugikan mereka,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Syamsi di Padang, Selasa (14/6/16).

Penangkapan tersangka pada dua lokasi, yakni, Sungai Kampung Baru Lubuk Ulang Aling, Kenagarian Sangir, Batang Hari, dan Pulau Soppan Jorong Pulau Panjang, Kena­garian Sangir.

Lokasi Sungai Kampung Baru, katanya, petugas mengamankan empat pelaku inisial, J (38), MI (30), W (25), dan MH (25). Lokasi kedua, enam orang inisial, AJ (39), MS (31), AB (27), MH (20), M (23), dan FA (19).

Polisi menyita dua eksavator, enam jerigen minyak tanah 30 liter, satu slang spiral biru dan tiga karpet karet masing-masing berukuran 1×50 meter.

 

Para pelaku penambang emas ilegala yang ditangkap Polda Sumbar. Foto: Vinolia

Para pelaku penambang emas ilegala yang ditangkap Polda Sumbar. Foto: Vinolia

 

Mengenai perizinan, peran pengelola dan pemilik tambang, polisi masih melakukan pengembangan. Untuk barang bukti, sudah diamankan ke Mapolsek Sangir Batang Hari, Solok Selatan.

Para tersangka dijerat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun kurungan.

Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari menyambut baik operasi penangkapan ini. Namun dia meminta aparat penegak hukum membersihkan masalah tambang liar sampai ke akar-akarnya.  Mengingat aktivitas ilegal berlangsung lama dan sangat massif.

Bahkan para penambang, katanya, menggunakan alat berat. “Kasus tambang liar di Solok Selatan sudah jadi sorotan lama. Bahkan pemerintah pusat pernah datang namun tetap beroperasi. “Seharusnya penegak hukum lebih intensif mengawasi hingga tak ada lagi penambangan liar disana,” katanya.

LBH Padang juga meminta, aparat penegak hukum tak tebang pilih. Kalau operasi penangkapan, katanya, jangan hanya pekerja lapangan, tetapi aktor di balik tambang liar. “Siapa pemasok, siapa pemodal, siapa pemilik alat berat. Polisi harus mencari mata rantai distribusi, sudah sampai dimana? Kemana dipasarkan.”

Seharusnya, kata Era, penegak hukum tahu soal itu. Masyarakat saja, katanya, tahu kalau di lokasi tambang banyak alat berat. “Berarti ini sudah bisnis besar, melibatkan orang besar.”

 

Daerah bekas tambang ini ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi. Foto: Vinolia

Daerah bekas tambang ini ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi. Foto: Vinolia

 

LBH juga mengendus “modus” pembiaran tambang liar oleh oknum pejabat pemerintah daerah. “Bisa dicurigai ada unsur kesengajaan, sengaja dibiarkan masuk tanpa izin, tanpa melalui proses pengurusan birokrasi.” Dugaan ini, katanya,  karena aktivitas tambang-tambang liar tetap merajalela padahal sudah sejak lama menjadi sorotan. “Ada apa?”

LBH berharap,  dengan penarikan kewenangan ke provinsi, pencegahan dan pemberatasan lebih memungkinkan. “Kita tunggu bagaimama sepak terjang setelah kewenangan ditarik ke provinsi, termasuk pengusutan izin tumpang tindih dan masalah clean and clear oleh Dinas ESDM dan KPK.”

Pelaksana harian (Plh) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Herry Martinus mendukung Polda Sumbar menertibkan tambang-tambang ilegal. “Aktivitas tambang ilegal di Solok Selatan sangat massif. Ini menjalar ke Sijunjung hingga Dharmasraya.” Kondisi ini, katanya, menyebabkan lingkungan rusak terlebih penambangan tak sesuai kaidah. “Seperti menggunakan air raksa, dapat merusak kesehatan masyarakat.”

Harry membantah kalau ada keterlibatan pejabat. Menurut dia, persoalan ekonomi masyarakat yang tak paham kalau melanggar hukum.

Dia sepakat membersihkan praktik tambang ilegal harus sampai ke akar. “Kasihan juga jika hanya pekerja ditangkap, aktor bebas berkeliaran. Polda kita apresiasi. Mudah-mudahan ada efek jera.”

 

Lokasi tambang emas yang biasa dikeruk dengan alat berat oleh para penambang liar di Solok Selatan. Foto: Vinolia

Lokasi tambang emas yang biasa dikeruk dengan alat berat oleh para penambang liar di Solok Selatan. Foto: Vinolia

Ketika Tim Pakar Tolak Dokumen Amdal PT Semen Gombong

Air-mengalir-setiap-hari-tanpa-ada-kekeringan-di-manfaatkan-warga-di-lereng-perbukitan-karst-Gombong.-Foto-Tommy-Apriando

Air mengalir setiap hari tanpa ada kekeringan dimanfaatkan warga di Lereng Perbukitan Karst Gombong. Foto: Tommy Apriando

Tim pakar Komisi Penilai Amdal, menyatakan, menolak Amdal PT Semen Gombong. Pertambangan semen di karst Gombongpun tak layak ada. Warga bergembira. Ada yang takbir. Ada yang bersujud syukur.

Waktu menunjukkan pukul 9.00, kala  Samtilar bersama ratusan warga dari  Lereng Pegunungan Gombong tiba di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng. Spanduk berisikan penolakan tambang terbentang di bagian depan. Warga berbaris memanjang ke belakang.

Samtilar, adalah Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag). Bersama perwakilan warga di ruang BLH Jateng, dia tampak serius mendengarkan presentasi para pakar dan pemrakarsa Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), PT. Semen Gombong.

Di luar, warga aksi teatrikal, orasi dan doa bersama. Sekitar pukul 16.00, Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai Amdal Jateng, Dwi Purwantoro Sasongko mengatakan, dokumen Amdal Semen Gombong tak layak.

Sontak warga bergembira. Mereka mengucapkan takbir dan sujud syukur. Ada yang membakar dokumen Amdal.

Sedari awal, katanya, tim Amdal dari masyarakat Gombong menyatakan Amdal tak layak dan banyak penipuan. Dia mencotohkan, dalam Amdal tak menyebutkan ada goa dan ponor. Padahal, hasil penelusuran warga lebih tiga goa dalam peta izin usaha pertambangan (IUP). Kala ada pertambangan akan memotong aliran sungai bawah tanah.

“Pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping dapat merugikan rakyat dan melanggar hak asasi sekitar pabrik dan tambang,” kata Samtilar dihubungi pada hari itu, 8 Juni 2016.

Siti Hanifah, warga Sekayu mengatakan,  penolakan tambang karena khawatir sumber mata air hilang. Air untuk minum, pertanian, perikanan dan kegiatan lain.  “Kaum perempuan akan merasakan sekali dampak sumber air hilang. Menolak tambak harga mati,” katanya.

Sedang Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai MAdal Jateng, Dwi Purwantoro Sasongko mengatakan, ada beberapa alasan pertambangan pabrik semen di karts Gombong Selatan tak layak. Pertama, kawasan IUP eksplorasi Semen Gombon bagian ekosistem karts, hingga tak boleh ditambang.  “Penambangan batu gamping di situ akan menyebabkan perubahan pola karts, baik eksokarts maupun endokarts,” katanya.

Kedua, ekosistem karst ini, masuk kawasan bentang alam karst (KBAK) Gombong yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KBAK kategori kawasan lindung karst atau karst kelas satu, hingga tak bisa ditambang. Ini sesuai Keputusan Menteri ESDM, Nomor 17 tahun 2012, tentang Penetapan Kawasan Bentang Karst.

Semen Gombong mengajukan IUP batu gamping seluas 99,7 hektar dari area seluas 147,5 hektar. Karena penambangan utama bagian hulu untuk penyiapan bahan baku semen dan tak layak, maka seluruh rencana kegiatan tak layak lingkungan. “Baik penambangan dan proses produksi pabrik semen.”

 

Sumber air di Banyu Mudal digunakan oleh PDAM dan warga Desa Nogoraji dan Banyu Mudal. Foto: Tommy Apriando

Sumber air di Banyu Mudal digunakan oleh PDAM dan warga Desa Nogoraji dan Banyu Mudal. Foto: Tommy Apriando

 

Pakar Ekologi Universitas Diponegoro Norma Afiati saat menyatakan, Amdal Semen Gombong tak layak karena tim penyusun belum menyebutkan lengkap entitas karst Gombong, lokasi rencana penambangan pabrik semen. Padahal, daerah itu banyak hewan amphibi. Jika entitas tak disebutkan khawatir penambangan merusak populasi mereka.

Di dalam rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) tak jelas letak. “Koordinat tak ada. Spesifikasi kontruksi, apakah dinding tanah, beton terbuka, atau tertutup kemiringan tidak disebutkan. Padahal ampibi katak dan organisme menuju kepunahan karena habitat ciut,” katanya.

Petrasa Wacana, Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) mengatakan, Amdal Semen Gombong tak layak sebuah sejarah. Tak banyak pemerintah tak meloloskan Amdal investasi, apalagi pabrik semen. Di beberapa lokasi jika ingin membatalkan, masyarakat harus berjuang dan tak banyak kemenangan warga.

Dia menilai, terjadi pergeseran Amdal, tak lagi sebagai alat mengurangi dampak lingkungan. Kala lingkungan sudah terdampak , bahkan risiko-risiko buntutan jarang dikaji dalam Amdal. Misal, risiko bencana karena perubahan lahan akibat pertambangan, risiko dampak konflik sosial, risiko sumber-sumber penghidupan daerah hilang.

“Investasi hanya dipandang sebagai obyek ekonomi daerah seperti peningkatan pendapatan daerah. Selama investasi berjalan, keberlanjutan lingkungan selalu diabaikan,” katanya.

Pemerintah daerah, katanya, harus memiliki komitmen tinggi menjaga karst Gombong— menjadi kawasan Warisan Dunia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004. Ia bentang alam karst yang harus dilindungi.  “Jangan sampai mengorbankan kawasan karst hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia.”

MSI menyarankan, untuk menyelamatkan karst, perlu kebijakan moratorium. Tak hanya karst Jawa, tetapi seluruh Indonesia. Dari 150 juta kilometer persegi batugamping Indonesia, 90% karst. Belum semua kawasan ditetapkan sebagai kawasan karst.

 

Indonesia, sadarlah!

Di Tiongkok, setelah 2010, menutup 762 pabrik semen karena menyumbang polutan terbesar. Indonesia malah berlomba-lomba membuka kran investasi pabrik semen dan menciptakan polutan.

Analisis MSI dari data Kementerian Perindustrian, tiga perusahaan semen sedang berproduksi di Jawa, yakni, PT. Indocement (tiga lokasi) memiliki cadangan batugamping 11.773,43 juta ton, dengan produksi 10.007,42 juta ton. PT Semen Indonesia cadangan batugamping pada tiga lokasi 2.026,18 juta ton dengan produksi 1.722,26 juta ton dan PT. Holcim cadangan batugamping dua lokasi 130,99 juta ton, produksi 111,34 juta ton.

Pada 2025, berdasarkan asumsi pertumbuhan konsumsi 10% tiap tahun, rata-rata pertumbuhan konsumsi semen hanya 5%. Total kebutuhan semen Indonesia 2015-2025 diperkirakan 1.259,8 juta ton. Cadangan batugamping tertambang dihimpun dari delapan IUP batugamping milik tiga perusahaan semen terbesar itu tercatat 13.930,60 juta ton. Dengan asumsi efisiensi bahan baku 85%, cadangan batugamping ini bisa menjadi produk semen 11.841,01 juta ton.

 

Peta Lokasi Proyek PT Semen Gombong

Peta Lokasi Proyek PT Semen Gombong

 

Nilai ini, katanya,  belum memperhitungkan cadangan batugamping di IUP tujuh perusahaan semen besar lain. Kondisi ini menunjukkan, Indonesia tak perlu investasi baru semen, karena cadangan surplus alias sudah melebihi kebutuhan semen nasional.

“Indonesia tak sedang krisis semen, bahkan surplus. Tanpa harus membangun pabrik lagi, kebutuhan semen sangat cukup.”

Pakar Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang, Rakhmat Vowo Suharto mengatakan, melihat dari aturan tata ruang, semua komponen fisika, kimia, sosial budaya, biologi, Amdal bisa dikatakan layak. Namun,  ada hal tak layak, terutama penambangan batu gamping. Karst bahan baku pabrik semen, ketika penambangan tak layak, maka kelayakan lain menjadi tak bermakna. Jadi, pabrik semen di Gombong tak layak dari kaca mata Amdal.

“Jika amdal tak layak, tidak akan keluar izin lingkungan. Tak ada izin operasional, apalagi eksploitasi oleh Semen Gombong,” katanya.

Hasil tim penilai Amdal akan diberikan kepada Gubernur. Selanjutnya provinsi merekomendasikan kepada Bupati Kebumen. Semen Gombong  tak bisa revisi Amdal, karena kegiatan pertambangan ditolak. Jika membuat Amdal baru, desain kegiatan berubah. Jika mereka tetap mendirikan pabrik semen, tak mungkin mendatangkan bahan baku semen dari lokasi lain. Amdal juga harus diubah.

Pada Mei lalu, Direktur Semen Gombong Aries Tarjimanto mengatakan, pabrik semen ini berkapasitas produksi 2,3 juta ton semen atau 1,9 ton clinker per tahun dengan luas tambang batu lempung 124 hektar. Tambang batu gamping 147,5 hektar. Penyusunan Amdal oleh tim sudah menerapkan konservasi lahan, revegetasi, hingga pembuatan embung.

 

Aksi warga Gombong ketika sidang Amdal di BLH Jawa Tengah, 8 Juni 2016.

Aksi warga Gombong ketika sidang Amdal di BLH Jawa Tengah, 8 Juni 2016.

Tertangkap saat Mau Jual Trenggiling, Pelaku Ada yang Anggota TNI

Anak trenggiling ini bersama induknya berasal dari Kota Padang Sidempuan. Foto: Ayat S Karokaro

Anak trenggiling ini bersama induknya berasal dari Kota Padang Sidempuan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Pemerintah berupaya melindungi satwa-satwa langka dengan berbagai aturan. Upaya makin sulit kala para pemain (pelaku) perdagangan satwa ilegal adalah aparat negara sendiri. Kasus ini seperti terjadi di Medan, Sumatera Utara. Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, Sabtu pagi (18/6/16),  menangkap dua penjual trenggiling, salah satu ternyata oknum TNI Kodam I/BB.

Penangkapan di dekat bus angkutan umum Batang Pane tujuan Kota Padang Sidempuan-Medan, Sumut. Penyidik Balai Gakum Sumatera bersama Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul bersenjata lengkap, menghentikan mobil pribadi dinaiki dua pelaku.

Pasukan SPORC menemukan delapan trenggiling, di bangku belakang. Penyidik LHK langsung mengamankan seluruh barang bukti beserta dua orang pelaku, salah satu anggota TNI.

Tulus Hutahuruk, Kepala Balai Gakum LHK Sumatera, mengatakan, mereka meningkatkan operasi pengawasan dengan membentuk beberapa tim. Dalam kasus ini, setelah mendapatkan informasi akan ada transaksi satwa dilindungi, langsung memerintahkan Seksi Aceh-Sumut melakukan pengintaian.

“Kita berhasil, satu orang mengaku TNI dan warga sipil. Pemeriksaan terus dilakukan,” katanya.

Haluanto Ginting, Kepala Seksi Aceh-Sumut, yang memimpin operasi mengatakan, setelah mendapat informasi tim langsung melakukan pengintaian selama dua hari, di Jalan Menteng Medan. Begitu bus Batang Pane, tiba di loket, dia mengawasi.

Saat penggrebekan, seorang pria berambut cepak menunjukkan kartu anggota TNI dan menyatakan bertugas di Administrasi Veteran Padang.

Berharap, kalau aparat dibiarkan, pria berinisial IS dengan pangkat Sersan Kepala (Serka), menyatakan bertugas di kesatuan Babin Minvet Caddam 1/27 Padang. Haluanto tetap menangkap pria dengan pelaku lain, berinisial S, warga Medan Barat.

“Kedua pelaku langsung kita amankan ke Markas SPORC Brigade Macan Tutul, barang bukti satu mobil pribadi dan trenggiling” katanya.

 

Ini adalah warga sipil berinisial S yang berhasil ditangkap bersama seorang oknum TNI dengan delapan trenggiling. Foto: Ayat S Karokaro

Ini adalah warga sipil berinisial S yang berhasil ditangkap bersama seorang oknum TNI dengan delapan trenggiling. Foto: Ayat S Karokaro

 

Dari pemeriksaan sementara, oknum TNI ini hanya ikut pria mengambil barang. IS tak mengetahui kalau yang diambil trenggiling. “IS mengaku ikut membantu S mengambil barang kiriman.”

Haluanto, menyatakan, penyidikan pelaku TNI diserahkan ke Polisi Militer sedang warga sipil ditangani PPNS Kehutanan.

Dugaan sementara, katanya, setelah tiba di Medan, mereka akan membawa trenggiling ke suatu tempat lalu ada kelompok lain akan mengambil. “Ini masih kita kembangkan. Satu trenggiling bisa Rp5 juta, dikali delapan lebih Rp40 juta.”

Selang lima jam,  setelah penangkapan, terlihat enam Polisi Militer, mendatangi markas SPORC Brigade Macan Tutul. Menaiki mobil PM, menuju ruang penyidikan.

Mereka sempat melarang media mengambil gambar. Polisi Militer ini tampak terkejut saat melihat plat polisi ada logo TNI-AL. Saat ditanya, seorang perwira datang menyatakan itu hanya modus pelaku dalam memperlancar aksi. Setelah menandatangai berita acara pemeriksaan, IS langsung dibawa.

Sedangkan delapan trenggiling, akan dirilis ke alam, namun lokasi belum diberitahukan. Satwa-satwa ini harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

 

Sisik menjadi incaran utama jaringan perburuan trenggiling. Foto: Ayat S Karokaro

Sisik menjadi incaran utama jaringan perburuan trenggiling. Foto: Ayat S Karokaro

Ini trenggiling remaja yang disita dari oknum TNI. Foto: Ayat S Karokaro

Ini trenggiling remaja yang disita dari oknum TNI. Foto: Ayat S Karokaro

Banjir dan Longsor Parah Hantam Jateng, Puluhan Warga Tewas

Banjir dan longsor menghantam 16 kabupaten dan kota di Jawa Rengah Sampai Minggu sore, sudah 35 warga tewas. Foto: BNPB/BPBD

Banjir dan longsor menghantam 16 kabupaten dan kota di Jawa Rengah Sampai Minggu sore, sudah 35 warga tewas. Foto: BNPB/BPBD

 

Sejak Sabtu (18/6/16), siang hingga malam hujan lebat mengguyur, menyebabkan banjir dan longsor pada 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Daerah-daerah itu, seperti di Purworejo, Banjanegara, Srgaen, Kendal, Wonogiri, Magelang, Karanganyar, Kota Solo dan Cilacap.

Berdasarkan data sementara BPBD ke Posko BNPB sampai Minggu sore (19/6/16), menyatakan, dampak banjir dan longsor menyebabkan 35 orang tewas, 25 orang masih hilang 14 luka-luka. Ratusan rumah rusak, dan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam rilis kepada media mengatakan, rincian korban jiwa, di Purworejo 19 tewas, 25 hilang, dan 11 luka-luka. Kebumen tewas tujuh, Sukoharjo, Rembang dan Banyumas, masing-masing satu tewas. “Sebagian besar korban meninggal karena longsor. Dari 35, 31 tewas longsor dan empat hanyut banjir,” katanya.

Dia mengatakan, daerah terparah longsor di Purworejo. Longsor dan korban jiwa, katanya, terjadi di lima lokasi. Pertama, Desa Karangrejo, Kecamatan Loano Sembilan tewas, enam hilang dan satu luka-luka. Korban banjir, empat tewas, dua hilang dan tujuh luka-luka.  Kedua, Desa Pacekelan, Kecamatan Purworejo, satu tewas dan satu luka-luka. Ketiga, Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, dua hilang, Keempat, Dresa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, satu tewas dan empat hilang.Titik kelima, Desa Donorati, Kecamatan Purworejo, ada empat tewas, 11 hilang dan dua luka-luka.

“Pencarian korban hilang terus dilakukan tim SAR gabungan. Aksesibilitas menuju lokasi longsor cukup sulit dijangkau, khusus jalan Desa Dorowati rusak. Alat berat tak bisa dipakai untuk mencari korban tertimbun longsor,” katanya.

 

Longsor meratakan rumah warga. Foto: Nuswantoro

Longsor meratakan rumah warga. Foto: Nuswantoro

 

Ratusan personil SAR gabungan melakukan pencarian manual. Lima alat berat dipakai mencari korban di Purworejo.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, dalam perjalanan menuju Purworejo. Willem berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk penanganan darurat banjir dan longsor.

Logistik dan peralatan di gudang BPBD dikerahkan membantu masyarakat terdampak. Tim Reaksi Cepat BNPB sudha di lokasi mendampingi BPBD.  “BNPB mengerahkan pesawat tanpa awak untuk kajian cepat dampak bencana. BPBD Magelang, Temanggung dan Wonosobo membantu penanganan darurat di Purworejo.”

BPNB mengimbau, masyarakat waspada. “Hujan lebat diperkirakan masih berpotensi turun hingga 20 Juni. Selalu waspada.”

Muji, korban selamat di Dusun Caok, Desa Karangrejo, Loano, Purworejo, tak menyangka akan terjadi longsor. Dia bersyukur selamat meskipun rumah roboh tertimpa longsoran.

Saat itu, katanya,  hujan lebat sejak pukul 17.00. Dia dan beberapa warga menonton sungai meluap beberapa puluh meter dari rumah. Sekitar pukul 18.30, warga lain memberitahu kalau rumah dia roboh terkena longsoran. Dia kaget dan bergegas pulang. Anak semata wayang dan istri berada di rumah.

Alhamdulillah, ternyata anak istri berada di rumah neneknya tak jauh dari rumah saya. Rumah roboh tak apa-apa. Yang penting kami semua selamat.”

Marino, adik salah satu korban meninggal Muji Santoso mengtakan, sang kakak akan pergi mengurus perpisahan siswa. Malang, di jalan terjadi longsoran.

“Kakak saya tertimbun, ditemukan meninggal. Hari ini langsung dimakamkan di makam desa,” kata Marino.

 

Longsor di berbagai daerah di Jateng menewaskan 35 orang, 25 hilang dan belasan luka-luka. Foto: Nuswantoro

Longsor di berbagai daerah di Jateng menewaskan 35 orang, 25 hilang dan belasan luka-luka. Foto: Nuswantoro

 

 

Sumbar pun terendam banjir

Sebelum itu, hujan deras mengguyur Kota Padang sejak Kamis sore (16/6/16) merendam ribuan rumah tersebar di 10 kecamatan di Padang, dan sebagian wilayah Padang Pariaman. Akibatnya,  ribuan warga diungksikan ketempat lebih aman.

Hujan ekstrim menyebabkan longsor pada kilometer 18, Bungus, Padang, perbatasan Padang-Bengkulu menyebabkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Pesisir Selatan dan Bengkulu. Banjir menyebabkan, aktivitas Bandara Internasional Minangkabau (BIM),  lumpuh total.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, 10 kecamatan terendam banjir, meliputi Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, Padang timur, Kuranji dan Bungus Teluk Kabung. Sedangkan Kecamatan Pauh, merupakan satu-satu kecamatan terbebas banjir karena di ketinggian.

 

Pasca banjir akses jalan ke Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung terisolir Sabtu. Foto: Vinolia

Pasca banjir akses jalan ke Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung terisolir Sabtu. Foto: Vinolia

 

Genangan air setinggi 50 centimeter hingga 1,2 meter merendam ribuan rumah di Kelurahan  Lubuk Buaya, Tunggul Hitam, Pangambiran, Ampalu (Arai Pinang), Banda Gadang, Maransi, Parak Jambu, Jondul, Seberang Padang, Pampangan, Seberang Palinggam, Lolong, Bungus dan Marapalam. Lokasi terparah di Lubukbuaya, Ampalu, Jondul Rawang dan Brandon.  Banjir juga merendam Kasai arah ke Padang Pariaman. Ribuan warga mengungsi ke rumah ibadah dan gedung-gedung aman banjir.

Untuk evakuasi, Rudy Rinaldi, Kepala BPBD Padang,  mengerahkan 100 personil, delapan kendaraan dan 30 perahu karet. Dari laporan personil lapangan, satu orang meninggal dunia, seorang pria, warga Komplek Arai Pinang terpeleset saat mengungsi. Pendataan dan evakuasi masih dilakukan tim gabungan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Pagar Negara menyebutkan, belum dapat menyimpulkan estimasi kerugian dan korban jiwa. BPBD Sumbar menunggu laporan petugas lapangan.

“Kami sudah turunkan perahu dari padang, SAR, Tagana Dinsos, juga didatangkan dari BPBD Bukitinggi dan Solok,” katanya.

Pantauan Mongabay, Kamis (16/6/16) malam, sejumlah pengendara terjebak banjir. Beberapa kendaraan roda dua mogok hingga harus didorong. Banyak pula pengendara berbalik arah karena tak bisa menembus kepungan air pada badan jalan.

Yunus, pemilik motor mogok di Jalan Jhoni Anwar, Kampung Lapai mengatakan, kawasan ini langganan banjir.  namun ia tak menyangka bahwa genangan air sampai separah ini (setinggi paha orang dewasa). “sebenarnya saya agak ragu lewat sini, namun karena ingin cepat sampai rumah akhirnya saya tempuh juga, beginilah akhirnya motor saya mati terendam air,” sebutnya.

 

Seorang warga terjebak banjir di jalan Tarandam simpang empat kamis malam. Foto: Vinolia

Seorang warga terjebak banjir di jalan Tarandam simpang empat kamis malam. Foto: Vinolia

 

Pemandangan serupa juga terlihat di jalan-jalan utama Kota Padang, seperti Jalan Sudirman, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Rasuna Said, Jl Raden Saleh, Jl Agus Salim, Jl Veteran, Jl Sawahan, Jl Gunung Pangilun dan Gor. Ketinggian air 50-75 centimeter. Kendaraan melintas banyak mogok. Banjir juga menggenangi pemukiman warga dan perkantoran.

Rifai, warga Kampung Nias, Kelurahan Ranah Parak Rumbio mengatakan, hujan mengguyur sejak Kamis sore menyebabkan kantor terendam banjir. “Bertahun-tahun saya tinggal disini baru kali ini banjir, curah hujan sangat tinggi, selokan tak mampu menampung air,” katanya.

Afrigh Rizkan mahasiswa tinggal di Kawasan Air Tawar mengatakan, banjir mulai memasuki rumah sejak Kamis malam. Dia pasrah karena kawasan kos itu langganan banjir.

Penerbangan dialihkan

Kamis malam (16/6/16), bandara lumpuh. Pesawat tujuan BIM terpaksa dialihkan ke bandara terdekat, seperti Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau.

Walikota Payakumbuh, Riza Falepi salah satu mengalami pengalihan. Pesawat Garuda GA166 dari Jakarta tujuan Padang tak dapat mendarat di BIM, dialihkan ke Bandara di Pekanbaru.

 

Sebuah cafe terendam banjir di Jalan A. Yani Padang. Foto: Vinolia

Sebuah cafe terendam banjir di Jalan A. Yani Padang. Foto: Vinolia

 

“Pesawat saya sempat berputar-putar sekitar setengah jam di langit Padang. Karena guncangan kuat, terdengar informasi pesawat dialihkan ke Pekanbaru,” kata Riza.

Yoserizal, Humas PT Angkasa Pura II BIM Padang membenarkan pengalihan pendaratan pesawat ke bandara lain, seperti ke Bandara SSK II di Pekanbaru, Riau dan Bandara Kualanamu.

Pengalihan pesawat antara lain, Batik Air rencan mendarat di BIM pukul 19.38, dialihkan ke Pekanbaru. Lion Air pukul 19.38 tujuan Jakarta-Padang, dialih ke Bandara Kualanamu. Sriwijaya Air tujuan Jakarta-Padang , dialihkan ke Medan.

Dampak pengalihan, sejumlah penerbangan dari BIM ke Jakarta dan daerah lain terpaksa ditunda sementara.

 

Banjir bandang di  Padang Pariaman

Curah hujan tinggi juga menyebabkan Sungai Batang Surantiah,  meluap hingga banjir bandang di Jorong Surantiah Hulu, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.

Data BPBD Sumbar, menyebutkan banjir bandang Kamis malam mengakibatkan antara lain, 10 rumah rusak berat, 10 sepeda motor hanyut, 73 keluarga mengungsi sampai 50 haktar sawah terancam gagal panen tersapu air bah.

Pagar Negara, mengatakan, warga telah mengungsi di posko terdekat karena kondisi rumah tak bisa ditempati.

 

Akses jalan di Kampung Surantih Pariaman masih digenangi banjir. Foto: Donal Chaniago

Akses jalan di Kampung Surantih Pariaman masih digenangi banjir. Foto: Donal Chaniago

Begini Cara Warga Langkat Mengelola dan Berbagi Hasil Minyak Mentah

Setelah menyedot, minyak mentah dikumpulkan dalam ember sebelum dimasukkan dalam jerigen. Foto: Ayat S Karokaro

Setelah menyedot, minyak mentah dikumpulkan dalam ember sebelum dimasukkan dalam jerigen. Foto: Ayat S Karokaro

 

Udara sejuk terasa menyelimuti tubuh, saat tiba di Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (16/6/16). Alunan lagu Melayu terdengar dari bilik-bilik rumah warga. Sayup-sayup juga terdengar orang mengaji. Terasa tenang dan damai.

Beberapa perempuan tampak lalu lalang di sekitar dapur rumah. Para pria ke kebun, maupun lahan pertanian. Tak  hanya itu, ada  juga pergi menambang minyak mentah tak jauh dari kampung mereka.

Ucapan salam menyambut siapa saja yang melintas di daerah yang diberi nama perkampungan Majelis Ta’lim Fardu ‘Ain Indonesia (MATFAI), di Dusun III Hulu, Langkat.

Telaga Said, adalah lokasi pertama pengeboran minyak bumi di nusantara ini. Dalam catatan sejarah tertulis, pada 1880, warga Belanda,  Aeilko Jans Zijker, pindah dari Jawa ke Sumatra Timur kala menemukan rembesan minyak ke permukaan Langkat. Kala itu, dia sedang inspeksi.

Dikutip dari Wikipedia, sampel minyak dibawa dan dianalisis di Batavia. Hasil penyulingan menghasilkan kadar minyak 59%. Untuk mengeksplorasi minyak, pada 1882,  Zijker mencari dana ke Belanda. Pada 1883, Zijker memperoleh konsesi di Telaga Said, Langkat seluas 500 bahu (3,5 km persegi) dari Sultan Langkat.

Tahun pertama, Zijker mulai mengebor sumur pertama. Gagal. Dia mencoba sumur kedua, diberi nama Telaga Tunggal, dan berhasil menemukan minyak pada kedalaman 22 meter pada 1884. Sumber utama pada kedalaman 120 meter.

Tahun 1890,  Zijker mengalihkan konsesi ke NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (KNPM). Zijker meninggal mendadak Desember 1890 di Singapura. Kepemimpinan perusahaan digantikan De Gelder, berkantor di Pangkalan Brandan. Fasilitas lain dipasang di Pangkalan Susu. Pembangunan kilang di Pangkalan Brandan 1892, mulai berproduksi dari hasil minyak ladang Telaga Said. Sumur-sumur ini selesai bor sekitar 1934.

 

Inilah lokasi tambang minyak mentah milik warga yang dikelola secara tradisional turun temurun. Foto: Ayat S Karokaro

Inilah lokasi tambang minyak mentah milik warga yang dikelola secara tradisional turun temurun. Foto: Ayat S Karokaro

 

Warga memanfaatkan potensi di bekas ladang minyak bumi lama maupun  desa sekitar. Menurut warga, penambangan minyak mentah sudah turun temurun. Salah satu di Desa Darat Hulu, ada lokasi dikenal dengan Bukit Tua. Cerita turun menurun, dari sini bermula penambangan minyak mentah di Langkat.

Kala saya ke area pertambangan minyak mentah di Dusun III Hulu ini, tak terlihat wilayah hancur. Pohon masih berdiri tegak, rumput hijau disantap kerbau. Hanya terdengar suara mesin ganset tak begitu keras di sekitar pertambangan. Ia untuk menggerakkan pipa menghisap minyak dari dalam tanah dengan kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut.

Pada ujung lubang bagian atas, terlihat pipa sepanjang dua meter untuk menyerup minyak mentah dari dalam tanah. Luas hanya 1×1 meter, diameter sekitar 10 centimeter.

Disinilah para penambang memanfaatkan kekayaan alam. Mereka berupaya meminimalisasi risiko terhadap alam. Sebelum menghisap minyak mentah, dilakukan penggalian buat menanam besi berdiamater sekitar 10 centimeter sepanjang sekitar 180-200 meter. Lubang kembali ditimbun. Warga desa sadar betul kala tak dijalankan dengan baik aksi mereka bisa merusak alam.

Sebelum mengeruk, warga mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah lokasi penambangan tak menganggu lingkungan sekitar. Apakah lokasi ini tak merusak kualitas air bawah tanah, dan tak merusak tumbuhan serta kehidupan sekitar penambangan. Jika salah satu terganggu, tak akan dibuat lubang tambang.

Thamrin, penambang minyak mentah di Dusun III Hulu mengatakan, pengeboran ini tradisional dan mandiri. Satu lubang minyak mentah dibor selama lima bulan.

 

Minyak mentah hasil penyulingan dari dalam tanah. Foto: Ayat S Karokaro

Minyak mentah hasil penyulingan dari dalam tanah. Foto: Ayat S Karokaro

 

Dalam satu lubang minyak, bisa menghasilkan tiga drigen ukuran 40 liter, hingga sehari semalam bisa 120 liter. Jika beruntung, bisa dapat minyak sampai 400 liter. Setelah itu, minyak dibawa ke bagian pengolahan menjadi minyak tanah, minyak solar bahkan bensin.

Di bagian penampung yang disebut along-along (pengepul minyak mentah), satu jerigen 40 liter Rp150.000. “Alhamdulillah, dari hasil pengolahan minyak mentah ini, mereka bisa membangun rumah layak dan bisa memberikan sedekah serta menyisihkan buat simpanan.”

Ada yang menarik dari sistem ini. Setiap tiga jam, mereka harus menghentikan operasi penambangan dan penyerupan. Menurut Thamrin agar memberikan ruang gerak atau napas buat minyak kembali terkumpul. Kala dipaksakan, minyak tak mau naik, dan hasil hanya air berlumpur.

“Jadi dikasih waktu tiga jam sekali istirahat. Inilah mengapa sejak dulu lubang tambang minyak mentah tetap ada dan tak terhenti. Intinya jangan rakus dan serakah.”

Juardi, penambang minyak mentah juga jemaah Kampung MATFAI, mengatakan, ada ratusan lubang minyak mentah di desa mereka. Di Desa Telaga Said, hampir 600 lubang masih terlihat dan beroperasi. Meskipun begitu, pasokan air mereka terjaga baik.

“Kami menjalankan usaha penuh pertimbangan. Kami tak ingin merusak alam, rakus dan serakah, ” katanya seraya memegang pipa siap menyerup minyak mentah.

Uang hasil penjualan minyak mentah, katanya, disumbangkan ke Baitul Maal Kampung MATFAI. Uang itu, untuk membangun kampung, mendirikan sekolah, madrasah, klinik rumah sakit, pengajian dan kebutuhan lain. Semua dengan sukarela.

Dia mengatakan, Imam Hanafi, adalah pemimpin Kampung MATFAI. “Beliau anak ketujuh dari 10 bersaudara, penerus pendiri MATFAI Langkat, Syekh KH Ali Mas’ud Al Banjari. Kami menambang mengikuti cara-cara arif yang diajarkan, tak merusak alam.”

 

Kampung MATFAI dari atas bukit. Foto: Ayat S Karokaro

Kampung MATFAI dari atas bukit. Foto: Ayat S Karokaro

Hasil penjualan minyak mentah tak warga pakai sendiri. Mereka juga sumbangkan buat pembangunan desa. Foto: Ayat S Karokaro

Hasil penjualan minyak mentah tak warga pakai sendiri. Mereka juga sumbangkan buat pembangunan desa. Foto: Ayat S Karokaro

Pipa dua meter dimasukkan dalam lubang sedalam 180 meter berisi minyak mentah untuk dihisap keluar. Foto: Ayat S Karokaro

Pipa dua meter dimasukkan dalam lubang sedalam 180 meter berisi minyak mentah untuk dihisap keluar. Foto: Ayat S Karokaro

Akhirnya Asia Pulp and Paper Serahkan Peta Konsesi ke BRG

Lahan gambut bekas terbakar di konsesi PT Bumi Mekar Hijau, pemasok APP di Sumatera Selatan. Kebakaran berulang terjadi di konsesi HTI yang berada di lahan gambut ini. Foto: Lovina

Lahan gambut bekas terbakar di konsesi PT Bumi Mekar Hijau, pemasok APP di Sumatera Selatan. Kebakaran berulang terjadi di konsesi HTI yang berada di lahan gambut ini. Foto: Lovina

 

Drama ‘penahanan’ peta konsesi PT Asia Pulp and Paper (APP), anak usaha Sinar Mas, berakhir sudah.  Akhirnya, APP menyerahkan peta konsesi kepada Badan Restorasi Gambut pada 13 Juni 2016. Bos Sinar Mas langsung meminta maaf kepada BRG atas kelambanan mendapatkan data APP.

”Kami apresiasi sikap mereka meminta maaf,” kata Nazir Foead, Kepala BRG Selasa (14/6/16). Permintaan maaf, katanya, langsung dari petinggi Sinar Mas, Franky O Widjaja.

Sebelumnya, sejak Februari 2016, BRG dipersulit mendapatkan peta konsesi anak usaha Sinar Mas ini. APP mengatakan, BRG bisa meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menginstruksikan APP langsung mengirimkan data kepada BRG.

”Mereka bilang akan mengubah pendekatan lebih kooperatif konstruktif,” katanya. Mereka akan memberikan data lain jika BRG memerlukan.

APP menyatakan akan mengirimkan data spasial lahan gambut dan konsesi APP berupa batas konsesi, batas administrasi hingga tingkat desa, data topografi hasil pemetaan LiDAR. Lalu, peta kanal atau saluran drainase, sekat-sekat untuk mengembalikan muka air, pemukiman di konsesi, jaringan jalan dalam konsesi, tata ruang dan konflik lahan.

Budi S. Wardhana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG menyebutkan telah menerima peta lengkap. “Hanya kurang satu set terkait kedalaman gambut di konsesi.”

 

APP lengkapi data

Jumat (17/6/16), APP mendatangi kantor BRG untuk melengkapi data, dan disambut sangat baik oleh Budi S, Wardhana. APP menyerahkan peta kedalaman gambut dan forest sustainable policy.

”Ini berlaku ke anak perusahaan dan mitra kami. Jumlahnya 26 konsesi,” kata Suhendra Wiriadinata, Direktur APP di kantor BRG (17/6/16).

APP berkomitmen mendukung penuh program pemerintah melalui BRG dalam merestorasi gambut. APP juga akan melengkapi, jika terdapat data kurang demi  kelancaran kerja BRG.

Meski demikian, katanya, persentase ketebalan gambut di konsesi APP belum diketahui. ”Masih proses verifikasi.”  Setelah ini, BRG akan verifikasi bersama dengan data yang dimiliki bersama.

Setelah verifikasi selesai, BRG akan melakukan kesepakatan dengan perusahaan yang berisi jadwal dan lokasi restorasi, begitu juga metode standard restorasi.

 

Budi S. Wardhana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG menerima peta yang diserahkan Suhendra Wiriadinata, Direktur APP. Foto: Lusia Arumingtyas

Budi S. Wardhana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG menerima peta yang diserahkan Suhendra Wiriadinata, Direktur APP. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Dalam kesepakatan juga merangkum supervisi, monitoring dan eveluasi. ”Sebisa mungkin sesuai peta indikatif yang sudah dikeluarkan,” ucap Budi.

Peta indikatif adalah peta dengan data sekunder, berbasis spot, citra satelit dengan resolusi tinggi, peta pusat penelitian tanah dan agroclimate dan peta wetland Internasional.

 

Zonasi dan pemetaan

Sementara itu, BRG bersama KLHK juga sedang menyusun peraturan menteri dalam inventarisasi dan penentuan zona lindung dengan peta 1: 50.000 untuk kawasan lindung dan budidaya, 1: 10.000 peta kerja merestorasi hidrologi, vegetasi, sosial budaya dan infrastruktur, peta 1:2000 untuk engineering, desain ulang kanal.

”Kita akan bertemu dengan asosiasi, APHI, GAPKI dan ICOPE untuk menyampaikan tindak lanjut kami,” kata Budi.

Kini, BRG merestorasi fisik lapangan pada empat wilayah prioritas. ”Restorasi fisik Rp160 miliar tahun ini, dana masih dari KLHK.”

BRG mengajukan anggaran Rp1,2 triliun pada 2017. Anggaran ini, katanya, tak hanya perancangan termasuk pemetaan. Sebanyak 50% dana untuk restorasi fisik seperti desain, operasional, pengelolaan infrastruktur pembahasan. Lalu, buat sosialisasi, edukasi, peningkatan kemitraan dan pengembangan kapasitas masyarakat. ”Semoga 2017 sudah bisa menggunakan APBN dan APBD.”

Melalui APBN, BRG akan menggunakan anggaran penelitian dan pengembangan, terlait teknologi pemetaan. ”Jika mau detil 1:2.000.” Untuk biaya pemetaan, dia mencontohkan, di Sebangau, satu hektar bisa US$10. Untuk melihat kubah gambut, memerlukan dana pemetaan US$1,5-3 per hektar.

Sampai saat ini, yang memiliki peta kerja adalah Kabupaten Meranti dan Pulang Pisau. Menyusul Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.

 

 

Putusan Hukum Kasus Kebakaran Lahan Jatim Perkasa Mengecewakan, Kementerian LHK Banding

Majelis Hakim yang menyidangkan kasus kebakaran lahan PT JJP di PN Jakarta Utara. Foto: Lusia Arumingtyas

Majelis Hakim yang menyidangkan kasus kebakaran lahan PT JJP di PN Jakarta Utara. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Setelah proses panjang persidangan, sekitar 13 bulan dan penundaan putusan berkali-kali atas kasus kebakaran lahan perusahaan sawit, PT Jatim Jaya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berakhir mengecewakan, Rabu (15/6/16). Majelis hakim hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari gugatan kebakaran lahan 1.000 hektar, hanya diakui 120 hektar atau biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp22,277 miliar dan ganti rugi Rp7, 196 miliar dari Rp491, 025 miliar. Kementerian yang dikomandoi Siti Nurbaya inipun mengajukan banding.

Sidang dipimpin Hakim Inrawaldi dan anggota Jeferson Tarigan dan Kun Maryoso ini mulai pada 12.30. Dalam pembacaan putusan, Inrawaldi menyatakan, gugatan KLHK hanya dikabulkan sebagian.

”Luasan (terbakar) hanya diakui 120 hektar dari 1.000 hektar,” kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan, KLHK, Jasmin Ragil Utomo. Dengan begitu, perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ditafsir Rp22, 270 miliar lebih. ”Itu jauh dari gugatan kita,” katanya.

Tak hanya itu, profeksi dan eksesi KLHK ditolak pengadilan. Hingga kini, JJP telah menanami lahan yang terbakar itu. Dia optimistis banding nanti profeksi dikabulkan. ”Poin utama pengadilan sudah mengakui ada kebakaran meski luasan tak sesuai.”

KLHK, katanya, segera mempelajari dan mengevaluasi putusan pengadilan dan akan banding ke tingkat lebih tinggi. ”Semoga mendapatkan keadilan lebih tinggi pula,” katanya.

Ternyata tergugat tak puas dengan putusan pengadilan. Pengacara JJP, Efrizal H. Sharief menyatakan, putusan tengah-tengah atau moderat. ”Luasan lahan terbakar itu, secara subyektif kami ga bersalah. Api dari masyarakat, saksipun sudah kita datangkan,” ujar dia.

Dia keberatan asal api disebutkan dari JJP. “Itu dari selatan, hutan belukar ke lahan masyarakat kemudian ke kita.”

Selain asal api, dia mau merevisi luasan lahan terbakar dari penelitian laboratorium dan menolak biaya pemulihan. ”Buat apa dipulihkan, kan tidak rusak, buktinya bisa tanam kembali.”

Gugatan terhadap JJP oleh KLHK sejak 27 Januari 2015, didasari temuan tim pada 2013 mengindikasikan perusahaan sawit ini membakar lahan di Riau.

Dalam perhitungan, gas rumah kaca lepas selama kebakaran melewati ambang pencemaran (telah mencemarkan) lingkungan. Kebakaran itu merusak lapisan permukaan gambut tebal 10-15 cm. Selama pembakaran, 9.000 ton karbon, 3150 ton CO2, 32,76 ton CH4, 14,49 ton NOx, 40,32 ton NH3, 33,9 ton O3, 583,75 ton CO serta 700 ton partikel.

KLHK pun mengugat JJP, membayar dana pemulihan lingkungan lahan 1.000 hektar yang dibakar Rp371, 137 miliar dan ganti rugi materiil Rp199, 888.miliar.

Sejak pembacaan gugatan pertama kali pada 1 Juli 2015 hingga penyerahan kesimpulan oleh para pihak pada 11 Mei 2016, perkara ini melalui 24 kali persidangan.

Sementara, Fajri Fadillah, asisten Peneliti Divisi Pencemaran dan Kesehatan Publik ICEL yang mengikuti proses persidangan, menyebutkan, dalam putusan ini ada beberapa hal menarik.

”Putusan ini cukup kita apresiasi, majelis hakim memiliki upaya dalam mengeksplor kerugian kebakaran lahan,” katanya.

Dia mengatakan, terkait luasan, penggugat mengajukan 1.000 hektar, tergugat 140 hektar. Hukum meutuskan 120 hektar.

Majelis Hakim, katanya, memperhitungkan dalil kerugian dan pemulihan dengan rumus yang dimiliki. ”Dikali 8,33% dibagi dua karena sumber api dari perusahaan maupun masyarakat.”

Akhirnya, hakim mengeluarkan dalil kerugian Rp7 miliar dan pemulihan Rp22 miliar. Perhitungan ini ditangkap ICEL sebagai pertimbangan cukup progresif.

Meski demikian, dia masih mau melihat lebih rinci asal penghitungan. Dia  belum tahu angka 8,33% dihitung dari mana. “Angka dibagi dua kurang valid, besaran antara lahan masyarakat dan perusahaan berbeda. Biasa, penghitungan dalam pengadilan bukan menggunakan angka rumit, hanya matematika sederhana.”

 

Akademisi: Kembangkan Tanaman Lokal Papua, Bukan Sawit

Petatas, salah satu pangan khas Merauke, dengan diameter lebih satu meter. Papua, kaya sumber pangan lokal yang potensial berkembang. Pemerintah harus mendorong pengembangan sumber lokal ini daripada menanam tanaman asing seperti sawit bahkan beras sekalipun. Foto: Agapitus Batbual

 

Papua memiliki beragam tanaman  lokal dari sagu, sampai umbi-umbian seperti petatas, dan kombili. Untuk itu, dalam pemenuhan sumber pangan,  pemerintah hendaknya mengembangkan produk lokal, bukan tanaman asing seperti sawit.

Philipus Betaubun, Rektor Universitas Musamus, bersikap tegas menolak pengembangan sawit di seluruh Papua termasuk Merauke. Sawit, katanya, rakus air. Bila Merauke penuh sawit, akan jadi bencana ke depan. Pasokan air bersih Merauke, katanya, dari tiga hingga empat sungai, yakni, Kali Bian, Kali Kumb, dan Kali Maro dan Kali Buraka.

“Baiknya tolak saja karena perusahaan rajin menebang hutan untuk tanaman ini tanpa memperhitungkan situasi Merauke.  Pasti ke depan seluruh daratan kering karena sawit,” katanya dalam Seminar dan Lokakarya Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia Badan Kerja Sama (FKPTPIBKS) Wilayah Timur  di Universitas Negeri Musamus, awal Juni lalu.

Dia mengajak seluruh dekan Fakultas Pertanian di Indonesia mencermati masalah ini. Sawit, katanya,  menyerap (memerlukan) air 80% lebih banyak dibandingkan sagu. Sagu tak hanya menyerap karbon juga penyimpan air.  “Disini sagu tumbuh subur dengan totem Mahuze. Jangan sagu dibabat habis demi sawit,” kata Betaubun.

Sagu, katanya, sumber pangan lokal Marind bernilai tinggi. Ada juga pangan lain seperti umbi-umbian (petatas, kombili), jagung, kedelai, tebu, sampai pisang Merauke. “Bagus mengembangkan sumber pangan lokal berbasis alam,” katanya.

Betaubun mengatakan,  sawit itu tanaman asing dibawa lalu dikembangkan ke Merauke dengan membunuh sagu. “Satu sawit menyedot air hingga kering, tak ada kesempatan sagu tumbuh. Padahal sagu tanaman lokal Merauke.”

Dia pernah melaporkan masalah ini kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Investasi sawit, katanya,  menyebabkan seluruh daratan Marind mengalami kekeringan. Sumber air hulu buat perusahaan sawit dan membuka hutan. Orang Merauke hanya mengkonsumsi air Rawa Biru. Ada beberapa perusahaan protes, tetapi dia tak ambil pusing demi penduduk Merauke. “Tutupan hutan makin kritis, seiring pembukaan sawit. Pembabatan hutan luar biasa.”

 

Philipus Betaubun, Rektor Universitas Musamus. Foto: Agapitus Batbual

Philipus Betaubun, Rektor Universitas Musamus. Foto: Agapitus Batbual

 

Agus Sumule, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Manokwari menilai, menjadikan Merauke pusat pangan nasional lokal itu tepat. “Tempat mengembangkan sumber daya lokal bagus,” katanya.

Presiden pernah mengatakan, soal kedaulatan pangan. “Artinya, negara bisa menentukan kemauan tanpa intervensi dari negara luar. Orang Indonesia makan dari hasil alam.

Masalahnya, potensi berlimpah pangan lokal sering terlupakan, misal, orang Papua makan sagu dari zaman  leluhur, tetapi kehadiran beras mengubah pola pangan warga.

Sedang sawit, banyak sengaja ditanam di bantaran kali maupun di hulu, katanya, jelas-jelas keliru. Namun, dia bilang tak semua sawit merusak lingkungan, asal memperhatikan keberlanjutan. “Kalau tak hati-hati Papua bisa hancur karena sawit.”

Menurut dia, pengawasan investasi sawit harus ketat dari luasan tebang sampai berapa banyak bibit. Sebelum itu, hak-hak masyarakat adat pemilik lahan harus dihargai, baik kontrak atau sewa.

Suntoro Wongso Atmojo, pengajar ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) berpendapat, untuk melindungi air sumber daya alam setiap perusahaan harus memperhatikan konservasi. “Untuk melindungi tanah dan air Merauke juga Indonesia. Jangan mengejar produksi tetapi tak memperhatikan aspek konservasi.”

Dia mencontohkan Merauke, konsep  harus memperhatikan daerah aliran sungai. Merauke, katanya, harus punya sistem hidrologi air baku.

Michael Talubun, Staf  Bappeda Merauke, menilai,  pertanian di Indonesia sangat penting. Kala membahas pertanian, katanya, berarti bicara air, padi, hewan dan tanaman lokal Merauke.

 

Proses pembuatan sagu. Foto: Agapitus Batbual

Proses pembuatan sagu. Foto: Agapitus Batbual

Lahan proyek pengembangan pangan (padi) oleh pemerintah di Dusun Wapeko, Distrik Kurik. Foto: Agapitus Batbual

Lahan proyek pengembangan pangan (padi) oleh pemerintah di Dusun Wapeko, Distrik Kurik. Foto: Agapitus Batbual

Asa Anak Rimba di Tengah Pusaran Konflik Sumber Daya Alam

Anak-anak dari Komunitas Orang Rimba, sedang belajar. Foto: Warsi

Anak-anak dari Komunitas Orang Rimba, sedang belajar. Foto: Warsi

 

Besigar, Perba, Berujung, Budi dan Besiar, tampak berseri-seri ketika membuka amplop putih berisi kelulusan mereka. Kelima anak Orang Rimba ini  sudah mengikuti ujian nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Sarolangun, beberapa waktu lalu. Mereka lulus!

Anak-anak ini berencana masuk sekolah menegah kejuruan. “Kami akan melanjutkan SMK. Nanti dibantu Warsi,” kata Besigar.

Shasa, Fasilitator Pendidikan Orang Rimba Warsi mengatakan, keinginan mereka melanjutkan ke SMK perlu dibicarakan dengan anak-anak dan orangtua. Kalau masuk SMK, katanya, pola akan berbeda. Selama ini, anak-anak Rimba, masih sekolah terbuka, tak setiap hari masuk kelas. Hanya beberapa hari di sekolah, selebihnya guru-guru Warsi membantu pendalaman.  “Jika SMK,  mereka harus full jam sekolah, gak bisa separo-separo lagi seperti waktu SMP dan SD,” ucap Shasa.

Persetujuan orangtua penting, mengingat mereka akan tinggal berjauhan. “Mereka akan jauh dari rimba dan kemungkinan tinggal di kosan dekat sekolah. Apakah mau dan setuju begitu? Atau punya pendapat lain guna melanjutkan sekolah.”

Menurut dia, masih perlu pendampingan intensif bagi anak-anak rimba jika mau melanjutkan sekolah jauh dari rimba. Apalagi, jika harus bersaing dengan anak-anak lain. “Adakala mereka masih kurang percaya diri bergaul dengan anak-anak lain. Ini akan kita bicarakan lagi dengan mereka.”

Sejauh ini, katanya,  banyak anak Rimba kesulitan berinteraksi dan melanjutkan pendidikan. Tahun lalu ketika Beteguh sedang menempuh pendidikan di SMA di Kota Jambi, awal bersemangat. Kemampuan akademik Beteguh termasuk baik, ternyata sekolah sangat jauh dari rimba dan orangtua jadi kendala tersendiri. Meski semua keperluan sekolah tersedia, bahkan dukungan sekolah sangat baik, katanya, apa daya, baru satu semester, pemuda ini meminta kembali ke rimba. Kini mengambil sekolah terbuka.

“Kita memang lebih waspada setelah kejadian Beteguh meski sekarang dia tetap melanjutkan sekolah dan tinggal bersama kelompoknya, makanya untuk kelima anak rimba yang baru lulus ini kita juga masih harus mendiskusikannya lagi secara detail dengan anak-anak tersebut dan juga orang tuanya,”lanjut Shasa.

Kelulusan ini menjadi mimpi baru bagi komunitas yang saat ini terjepit dalam konflik perebutan sumber daya alam. Baru-baru ini, Orang Rimba terusir dari tempat hidup fdi perkebunan sawit PT BKS.

Robert Aritonang, Manajer Pemberdayaan Warsi menyebutkan, pendidikan poin penting untuk mereka mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara. “Pendidikan minim membuat mereka kehilangan hak. Akses minim dan ketidakterjangkauan pemerintah membuat Orang Rimba makin termarjinalkan dan miskin,” katanya.

Data Warsi soal konflik pengelolaan SDA melibatkan Orang Rimba makin meningkat. Dalam 10 tahun, ada 13 nyawa Orang Rimba hilang dalam pusaran konflik perebutan SDA.

 

Deforestasi di Jambi, hutan terbuka menjadi sawit maupun kebun tanaman (HTI). Foto: Warsi

Deforestasi di Jambi, hutan terbuka menjadi sawit maupun kebun tanaman (HTI). Foto: Warsi

 

 

Hutan berkurang, konflik meningkat

Kehilangan tutupan hutan terus terjadi di Jambi. Berdasarkan interpretasi Lansat 8 Unit Geographic Information System Warsi, dalam empat tahun (2012-2016) Jambi kehilangan tutupan hutan 189.125 hektar. Dari Interpretasi 2012, total hutan Jambi masih 1.159.559 hektar, pada 2016 tinggal 970.434 hektar.

Berdasarkan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan dalam pelestarian lingkungan hutan mesti dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai. Jambi ada empat DAS yaitu DAS Batanghari, DAS Betara, DAS Hitam Hulu dan Tandas Mendahara. Dengan kondisi hutan kurang satu juta hektar, Jambi sudah kritis.

“Hilangnya tutupan hutan Jambi hampir delapan kali lapangan bola per jam. Ini cukup besar di tengah upaya mempertahankan hutan tersisa sebagai penyeimbang ekosistem,” kata Rudi Syaf Manajer Komunikasi Warsi.

Kehilangan hutan paling banyak terpantau di selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kawasan ini terpantau ada land clearing sejumlah perusahaan hutan tanaman industri (HTI) seperti PT Lestari Asri Jaya, PT Wana Mukti Wisesa. Di Bungo, ada perusahaan PT Mugitriman Internasional, PT Malaka Agro Perkasa. Di Merangin juga beroperasi PT Hijau Arta Nusa dan PT Jebus Maju.

Tak hanya itu,  dari pantauan lapangan kehilangan hutan dari pembukaan lahan ilegal oleh pihak-pihak lain, seperti di Tebo, terutama sejak akses jalan ke hutan dengan pembangunan koridor jalan menghubungkan HTI Sinar Mas dengan pabrik pengolahan kayu di Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat.

Pembukaan lahan masif juga terlihat di Merangin, terutama Jangkat dengan pembukaan TNKS dan penyangga untuk perkebunan kopi.

“Dengan pembukaan jalan di Bukit Tiga Puluh menyebabkan Orang Rimba makin terjepit. Dari data-data kita, konflik di daerah itu sangat tinggi melibatkan Orang Rimba. Tutupan hutan hilang, membuat mereka makin kehilangan akses dan sumber penghidupan.”

 

Lahan-lahan ini dulu hutan, kini hilang. Orang Rimba, pun makin terjepit. Foto: Warsi

Lahan-lahan ini dulu hutan, kini hilang. Orang Rimba, pun makin terjepit. Foto: Warsi

 

 

 

 

Pemerintah Targetkan Ratifikasi Perjanjian Paris Selesai Oktober

Kala pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon sampai 29% pada 2030, energi andalan masih batubara. PLTU dibangun di mana-mana, salah satu PLTU Batang, warga tak bersedia menyerahkan lahanpun, pakai UU hingga tak bisa berkutik. Lahan-lahan pertanian subur wargapun ditutup, buat bangun PLTU Batang. Berharap, komitmen pemerintah bukan hanya komitmen kosong, tetapi sejalan di lapangan. Foto: Greenpeace Indonesia

 

 

Pemerintah sedang menyiapkan proses ratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement ) bersama DPR dengan target rampung Oktober 2016. ”Selesai akhir Oktober, pengesahan oleh Presiden minggu kedua November,” kata Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Arief Yuwono di Jakarta, pekan lalu.

Hingga kini pembahasan ratifikasi masih tahap konsultasi publik sampai pada minggu ketiga bulan ini. Selanjutnya, minggu keempat September akan pembahasan bersama DPR. “Masih dipertimbangkan apakah oleh Komisi IV, Komisi VII. Atau komisi gabungan,”

Isi ratifikasi ini, katanya, nanti lebih detil dalam bahasan Intended Nationally Determined Contributions (INDC) menuju Nationally Determined Contributions (NDC). “Ini juga komitmen kita, hingga aturan terkait Paris Agreement memiliki payung hukum,” katanya.

Ratifikasi ini menjadi bukti komitmen Indonesia berperan aktif pada penanganan iklim dunia. ”Agar kita memiliki hak suara dan mampu bernegosiasi untuk membahas rule selanjutnya,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masriparin.

Melalui ratifikasi, Indonesia tegas menunjukkan komitmen tinggi, tak hanya menjadi pelopor, juga langkah dalam memperbaiki kondisi lingkungan.”Jika tidak, kita hanya observer dalam setiap pertemuan perubahan iklim,” katanya.

Adapun komitmen Perjanjian Paris berlaku jika terdapat 55 negara meratifikasi (enter into force) dari 175 negara yang ambil bagian. Hingga kini, sudah 17 negara meratifikasi Perjanjian Paris, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

 

Target dan implementasi harus sejalan

Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus Ketua Kaukus Hijau DPR, Satya Widya Yudha menegaskan,  dalam pemenuhan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca perlu sejalan dengan kebijakan Indonesia. Selama ini, dinilai tak satu tujuan.”Saya melihat inkonsisten dalam kebijakan pemerintah,” katanya dalam dialog iklim ”Merealisasikan Paris Agreement dengan Aksi selenggaraan UNDP di Jakarta, (8/6/16).

Dia memberikan contoh, tujuan penurunan emisi GRK tetapi ada pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, mayoritas sumber batubara. ”Harusnya diubah paradigma dari minyak bumi ke gas.” Sebab, emisi karbon yang dikeluarkan bertolak belakang dengan Perjanjian Paris. Begitu juga transportasi publik masih menggunakan bahan bakar minyak, seharusnya, beralih ke gas. ”Target bisa tercapai, hanya butuh kebijakan.”

 

 

Lebih memasyarakat

Imam Prasodjo, sosiolog Universitas Indonesia menyebutkan, Kesepakatan Paris harus diaplikasikan dalam aksi lebih memasyarakat.  Artinya, isu ini tak hanya menyerang sektor industri tetapi pada gaya hidup masyarakat Indonesia yang mengeluarkan karbon dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, katanya, perlu ada perubahan sikap didasari lingkungan sekitar dan berdampak pada diri masing-masing. Dia mengusulkan beberapa langkah. Pertama, awarness campaign, yakni proses pengetahuan dari diri seseorang. Kedua, desire to change. ”Bagaimana mengajak orang greget melakukan itu.” Ketiga,  commit to change. Yakni, perlu upaya hukum dan juga pendekatan kesadaran.

 

 

Berharap Putusan Majelis Hakim Berkeadilan bagi Warga dan Alam Kendeng

Warga Pegunungan Kendeng kala aksi ke PTTUN Surabaya, ingin mengetuk hati majelis hakim agar memberikan putusan adil bagi warga dan alam. Foto: Tommy Apriando

Warga Pegunungan Kendeng kala aksi ke PTTUN Surabaya, ingin mengetuk hati majelis hakim agar memberikan putusan adil bagi warga dan alam. Foto: Tommy Apriando

 

Waktu menunjukkan pukul 9.00 pagi. Sekitar 250 warga Pegunungan Kendeng Utara, Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo, mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, Kamis (2/6/16). Mereka tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) .

Membawa spanduk berukuran 1×3 meter, bertuliskan bahasa Jawa bermakana “Ibu Bumi sudah Memberi, Ibu Bumi Disakiti, Ibu Bumi Akan Mengadili.” Mereka menggelar aksi bertajuk “Donga Nusantara Kendeng Njejegke Adil.”   Bagian depan bendera merah putih terlipat dibawa seorang perempuan. Puluhan perempuan lain membawa kendi berbalut kain putih. Bagian belakang, bendera merah putih berkibar, terikat tongkat bambu.

Mereka datang ke PTTUN berniat mengetuk hati nurani para hakim. Sekaligus mendoakan banding gugatan izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS),  anak usaha PT. Indocement Tbk, menghasilkan keputusan berlandaskan kebenaran dan berpihak kelestarian alam. Gugatan warga di PTUN Semarang, menang tetapi bupati dan perusahaan banding.

“Jawa Tengah harus jadi lumbung pangan, bukan tambang. Doa kita semoga hakim berpihak kelestarian Gunung Kendeng,” kata Gunarti, perempuan Kendeng.

Gunarti mengenakan pakaian serba putih dan caping bambu. Dia memimpin aksi mulai berorasi hingga menyanyikan lagu Jawa. Kehadiran warga, katanya,  ingin menyampaikan kepada majelis hakim soal penolakan warga pertambangan semen. Warga ingin menyelamatkan bumi, lingkungan dan Ibu pertiwi yang sudah menghidupi warga.

“Bumi dan alam menghidupi manusia secara tulus, kami ingin menyelamatkan Pegunungan Kendeng, agar kehidupan anak cucu lebih lestari,” katanya.

Pertanian, katanya, sudah terbukti sejak nenek moyang mampu mencukupi pangan dan menyejahterakan masyarakat. “Kita sudah sampaikan kepada gubernur dampak pabrik semen meluas. Jateng seharusnya menjadi lumbung pangan nusantara.” Jateng, katanya, juga rawan bencana. “Jangan sampai pertambangan menjadi bencana bagi warga Kendeng,” ucap Gunarti.

Bambang Sutikno,  warga Desa Wukirsari, Tambakromo menjelaskan, SMS), hendaknya tak ekspansi di Kayen dan Tambakromo, Pati. Kayen dan Tambakromo juga padat penduduk.

“Mereka hanya memikirkan kepentingan sempit atas nama investasi, jelas-jelas akan memberangus kehidupan petani di Pegunungan Kendeng,” katanya.

Aksi warga ini sudah kali kedua. Sebelumnya, 24 Februari 2016 warga menyampaikan kepada majelis Hakim  jangan hanya mengacu berkas-berkas tertulis, perlu melihat bukti lapangan.

 

Aksi warga Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Lusia Arumingtyas

Aksi warga Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Tommy Apriando

 

Gunretno, tokoh JMPPK mengatakan, warga tak bermaksud mengintervensi pengadilan. Warga hanya khawatir hingga datang mengawal banding ke PTTUN Surabaya.

Santer Sitorus, hakim kepala kasus pabrik semen Pati ini disebut-sebut diperiksa KPK kasus suap.  Saat anggota majelis hakim perkara sengketa tanah di Cengkareng, Jakarta barat diajukan PT Sabar Ganda melawan Kepala Pertanahan Wilayah Jakbar dan Pemprov Jakarta.  Dalam suatu pemeriksaan disebutkan Santer melobi nominal suap.

“Rekam jejak buruk ini sungguh mengkawatirkan warga. Di tangan hakim tak berintegritas, sejumlah uang akan mengorbankan kelestarian lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat.”

Hakim, katanya,  harus adil dan berpihak fakta maupun kebenaran. Kelestarian alam Pegunungan Kendeng harus terjaga demi keberlangsungan kehidupan dan ekosistem.

Sekitar pukul 10.40 kain putih terbentang sepanjang 100 meter. “Ibu bumi wis maringi. Ibu bumi dilarani. Ibu bumi kang ngadili.”  Begitu bunyinya. Ia melibatkan sembilan Kartini Kendeng yang menyemen kaki di depan istana.

Dengan doa, kata Gunretno, warga memohon kepada Tuhan agar alam tak rusak.  “Putuslah dengan adil dan jujur. Berpihak pada Ibu Bumi dan  kelestarian alam.”

 

Petisi untuk Heidelberg Cement Jerman

Sabtu, (4.6/16), sebuah petisi berbahasa bahasa Jerman melalui situs Regenwald.org, dibuat.  Ia ditujukan kepada bos perusahaan Heidelberg Cement, Mr. Scheifele dan Mr Schaller.

Dalam petisi, warga Tambakromo dan Kayen, menolak pabrik semen SMS, dengan saham mayoritas milik Heidelberg.  Pegunungan karst Kendeng di lingkungan rentan bencana, bernilai ekonomi dan budaya besar. Ribuan orang bergantung pada karst, sebagai menyimpan air dan menyerap karbon. “Heidelberg Cement menyadari kerusakan dari tembang, namun bersikeras,” tulis petisi.

 

Gunarti (berbaju putih), kala aksi bersama perempuan Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Tommy Apriando

Gunarti (berbaju putih), kala aksi bersama perempuan Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Tommy Apriando