All posts by Ayat S Karokaro, Medan

Anak-anak Orangutan Ini Berhasil Lepas dari Jerat Perdagangan Ilegal

Setibanya di Mapolda Sumut, anak orangutan ini diberikan makanan sehat agar menjaga daya tahan tubuh tetap kuat dan segar. F oto: Ayat S Karokaro

Setibanya di Mapolda Sumut, anak orangutan ini diberikan makanan sehat agar menjaga daya tahan tubuh tetap kuat dan segar. F oto: Ayat S Karokaro

 

Dalam lima hari, lima orangutan Sumatera diselundupkan dari Aceh ke sejumlah daerah di Indonesia. Berhasil digagalkan oleh penyidik Mabes Polri, dibantu Center for Orangutan Protection (COP), Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan Animal Indonesia.

Daniek Hendarto, Anti Wildlife Crime Coordinator COP, Rabu sore (27/7/16) di Mapolda Sumatera Utara (Sumut), mengatakan, kasus ini terbongkar setelah COP bersama Polri berhasil menggagalkan perdagangan satwa orangutan di Jakarta.

Kasus itu pada 23 Juli 2016, Mabes Polri dibantu COP, JAAN, dan Animal Indonesia menangkap satu orangutan Sumatera di Kampung Rambutan, Jakarta. Setelah dikembangkan ternyata satwa dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini, diperoleh dari jaringan lain di Aceh Selatan, Aceh.

Lima hari setelah pengembangan, tim berangkat ke Aceh Selatan dan menyamar sebagai pembeli. Setelah mendapatkan titik terang, penyidik Polri, kata Daniek, mencoba menjebak pelaku dengan menawar harga tinggi. Pelaku terpancing, saat akan membawa empat anak orangutan menuju Medan, penyidik bersama tim gabungan langsung menyergap.

 

Anak orangutan Sumatera ini disita dari dua pelaku perdagangan satwa saat membawanya dari Aceh Selatan dan akan dijual di Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Anak orangutan Sumatera ini disita dari dua pelaku perdagangan satwa saat membawanya dari Aceh Selatan dan akan dijual di Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Penyidik mengamankan dua pelaku , empat orangutan, tiga berusia sekitar satu tahun, satu dua tahun. Satwa diamankan tim. Satu mobil pribadi juga disita petugas.

Anak orangutan ini langsung dibawa ke Markas Pold Sumut. Dua pelaku diperiksa kepolisian.

Tampak kondisi orangutan sehat, tetapi sedikit lemah karena menempuh perjalanan jauh dari Aceh ke Medan. Setibanya, di Mapolda, mereka langsung memberikan makanan bergizi.

Benfika, Ketua JAAN mengatakan, tahun ini banyak sekali mengungkap perdagangan primata di Indonesia.

Dia menilai, ada kelemahan pengawasan keluar masuk satwa melalui jalur tikus maupun jalur resmi yang kurang begitu dijaga petugas.

Langkah utama harus dilakukan, katanya, selain merevisi UU Konservasi dan Sumber Daya Alam,  perlu juga pengetatan penjagaan pintu keluar masuk jalur tikus maupun jalur resmi.

 

Dengan usia masih sangat muda cukup rentan jika dilepaskan ke alam. Foto: Ayat S Karokaro

Dengan usia masih sangat muda cukup rentan jika dilepaskan ke alam. Foto: Ayat S Karokaro

Di dalam kandang inilah tiga anak orangutan Sumatera usia tiga tahun diamankan Mabes Polri bersama tim COP dari Aceh Selatan saat mau dijual ke Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Di dalam kandang inilah tiga anak orangutan Sumatera usia tiga tahun diamankan Mabes Polri bersama tim COP dari Aceh Selatan saat mau dijual ke Medan. Foto: Ayat S Karokaro

orangutan baru5-Diduga anak ORangutan Sumatera ini diburu dari kawasan TNGL dan diperjualbelikan jaringan perdagangan satwa hingga ke luar negeri (Ayat S Karokaro)

Anak orangutan Sumatera usia sekitar dua tahunan ini terlihat lahap menyantap buah yang diberikan padanya. Foto: Ayat S Karokaro

Anak orangutan Sumatera usia sekitar dua tahunan ini terlihat lahap menyantap buah yang diberikan padanya. Foto: Ayat S Karokaro

Belajar dari Adi Putra: Sekolah Bayar dengan Sampah

Suasana belajar di Sekolah Bank Sampah. Foto: Elviza Diana

Suasana belajar di Sekolah Bank Sampah. Foto: Elviza Diana

 

Matahari mulai menghangat, ketika saya menginjakkan kaki di sebuah bangunan sederhana. Dari depan, sudah disambut spanduk bertuliskan “ Sekolah Bank Sampah Paud Al-Kautsar.” Tampak satu motor roda tiga berisi tumpukan sampah kardus tersusun rapi.

Suasana riuh terdengar dari sekitar 20-an anak bernyanyi riang dipandu seorang guru. Halaman berlantai semen dengan bangunan berukuran 6×6 meter ini, sekaligus kediaman sang pendiri sekolah,  Adi Putra.

Pria inilah yang memiliki ide mendirikan sekolah dengan memunguti sampah sebagai bayaran. Ide ini sempat dianggap aneh, bahkan oleh sang istri, Astuti.

Astuti meragukan keinginan Adi. “Awalnya sempat ragu dengan keinginan mendirikan sekolah mengandalkan sampah. Saya sempat bilang, sekolah dengan sampah apa iya bisa terwujud.” Alumni FKIP Bahasa dan Sastra Universitas Jambi ini pantang menyerah.

Tekad memberikan manfaat bagi sesama sekaligus kecintaan pada dunia pendidikan dan lingkungan membuat dia terus berjuang mewujudkan mimpi.

Meskipun ide Sekolah Bank Sampah, muncul sejak 2010, tak lantas terealisasi. Kekurangan biaya dan kehidupan serba sulit membuat Adi harus menunda keinginan.

 

Beberapa hasil kerajinan tangan berbahan sampah dari kumpulan orangtua murid. Kreasi sampah inidibuat oleh lembaga bentukan Adi, Lembaga Keterampilan Keliling. Foto: Elviza Diana

Beberapa hasil kerajinan tangan berbahan sampah dari kumpulan orangtua murid. Kreasi sampah inidibuat oleh lembaga bentukan Adi, Lembaga Keterampilan Keliling. Foto: Elviza Diana

 

“Saya mau semua anak dapat bersekolah. Sampah yang selama ini diaggap tidak bermanfaat bisa menjadi modal untuk bersekolah. Itu menjadi tujuan awal saya mendirikan sekolah ini. Semua aspek baik pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan agama menjadi satu konsep sekolah Bank Sampah ini,“ katanya.

Saat itu, dia agen koran lokal di Jambi. Sebelum bisa mendirikan Sekolah Bank Sampah, Adi mencoba memanfaatkan limbah koran bekas untuk membayar tagihan bulanan.

“Pikiran saya gimana pembaca tetap bisa berlanggan koran, karena harga langganan naik. Ide saya sederhana, hanya menawarkan kepada mereka memberikan koran bekas sebagai penutup biaya tambahan berlangganan koran.”

Pada 2014, tepatnya 28 Mei Adi berhasil mendapatkan izin mendirikan Sekolah Bank Sampah PAUD dan TK  AL-Kausar. “Berkat dukungan banyak teman-teman khusus alumni Universitas Jambi, sekolah ini bisa didirikan.”

Kala itu, dia hanya memiliki dana Rp150.000 dan timbangan, yang menjadi modal pertama membuka sekolah.

“Karena konsepnya membayar sekolah dengan sampah, jadi saya mengandalkan sampah-sampah ini untuk biaya operasional,” ujar dia.

Awal buka, murid hanya 30 orang. Untuk membayar tagihan uang sekolah Rp30.000 setiap bulan, Adi membuka peluang orangtua murid membayar dengan sampah. Setiap hari, ada saja yang membawa satu kantong sampah dan menyerahkan untuk ditimbang. Sampah-sampah dikumpulkan ini lalu ditimbang dan dihargai sebagai cicilan uang sekolah. Biaya gaji guru dan operasional lain menjadi kendala, saat pasokan harga sampah turun.

Adi bahkan pernah menggunakan sisa uang gajinya untuk membayar gaji guru-guru di sekolah.

Niat baik Adi berbuah kebaikan juga dari orang-orang yang selalu ada menjadi donatur sampah hingga beberapa peralatan. Beberapa donatur, juga meringankan para orangtua murid dari keluarga tak mampu.

“Donatur yang membantu kami memberikan sampah-sampah  setiap minggu. Juga meringankan orangtua murid tak mampu. Kendala gaji guru juag teratasi.”

Kini, sekolah ini punya enam guru untuk pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Bukan hanya unik dan murah, sekolah ini dipilih orangtua karena banyak nilai, terutama kepedulian lingkungan.

Metty (30) orangtua murid mengatakan, menyekolahkan kedua anak di siini. Anak pertama sudah tamat, saat ini mendaftarkan mereka di sekolah sama.

“Satu kebaikan diajarkan di sini, anak-anak lebih peduli lingkungan, misal anak saya, kalau ketemu sampah, selalu bilang jangan dibuang sembarangan bisa dikumpulin buat bayar sekolah, “ katanya tersenyum.

Guna meningkatkan keinginan orangtua murid mengumpulkan sampah, sekolah juga menyiapkan buku tabungan penjualan sampah dari orangtua yang berlebih bayar biaya bulanan. “Kalau ada sisa kami tabung, jadi orangtua murid bersemangat,” kata Adi.

 

Gudang sampah yang menampung sampah kering untuk biaya sekolah bulanan di Sekolah Bank Sampah. Foto: Elviza Diana

Gudang sampah yang menampung sampah kering untuk biaya sekolah bulanan di Sekolah Bank Sampah. Foto: Elviza Diana

 

 

Sampah membawa ke Amerika

Sang istri, Astuti,  kaget mengetahui suami diundang ke Amerika selama 25 hari. Pada April 2016, menjadi bulan bersejarah bagi Adi. Dia mendapat undangan Kedutaaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke negeri Paman Sam.

“Saya merasa tak percaya, suami bisa berangkat ke Amerika berkat sampah yang dinilai tak berharga. Saya langsung sujud syukur… ” cerita Astuti.

Adi mengenang, kunjungan Mr. Edward, dari  Kedutaan Besar Amerika ke Sekolah Bank Sampah dua tahun lalu, berlanjut undangan ke AS.

Saat ini, Adi sudah mengembangkan metode serupa di beberapa tempat, seperti sekolah bank sampah perempuan di Desa Penyengat Olak, kerjasama dengan perangkat desa dan salah satu sekolah tinggi di Kota Jambi. Juga Sekolah bank sampah Pasar Wisata Lumut Berseri SMA Arradal Haq Desa Pematang Lumut,  Kecamatan Betara,  Tanjung Jabung Barat.

Sekolah bank sampah juga mengambangkan peluang sampah-sampah ini dengan membuka Lembaga Keterampilan Keliling diikuti perempuan di sekitar Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.

Lembaga ini mendidik, perempuan untuk mendapatkan keterampilan megubah sampah menjadi berbagai barang, seperti tas, dompet. Ada juga peralatan rumah tangga berbahan paralon bekas.

 

Jam dinding ini berbahan dasar paralon bekas yang disulap menjadi bermanfaat. Foto Elviza Diana (2)

Jam dinding ini berbahan dasar paralon bekas yang disulap menjadi bermanfaat. Foto: Elviza Diana

Tuntutan Warga Kendeng dari Tenda di Depan Istana

Kendeng ni

Kendeng ni

 

Sekitar 20-an warga Kecamatan Gunem Rembang, Jawa Tengah, memasang tenda di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/7/16). Terik mentari tak menyurutkan langkah warga dari Desa Timbrangan dan Tegaldowo, ini aksi protes pembangunan pabrik semen di Karst Kendeng. Mereka menuntut pemerintah membedah Amdal bersama-sama warga.

Polisi sempat melarang mereka mendirikan kemah bersama itu. Tak menyurutkan niat, dua jam lebih, warga Kendeng membangun tenda dengan tiang mereka sendiri. Akhirnya, pukul 12.00, polisi mengizinkan. Sekitar 10 polisi berdiri turut ‘menjaga’ tenda biru yang ditopang bambu setinggi sekitar 1,5 meter ini.

”Kami disini sampai pemerintah mau membedah Amdal bersama kami,” kata Sukinah, warga Rembang, di Jakarta.

Awalnya, dia tak tahu Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) itu apa. Akhirnya, dia tahu, Amdal itu dokumen berbentuk buku tebal. “Ternyata itu sebuah kebohongan orang semen yang tak tahu lapangan. Hanya copy paste Amdal Semen Pati. Padahal ini menyangkut nyawa orang banyak,” katanya.

Kendeng

Kendeng

Dari jumlah goa, katanya, sampai ponor ditulis jauh lebih kecil dalam Amdal. Beberapa nama desa pun ditulis salah. Nama desa di Pati ditulis di Rembang.

Amdal, katanya, seharusnya jangan berpura-pura. “Mari duduk bersama kita adu kejujuran tentang ini.”

Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia Herlambang Perdana Wiratraman menyebutkan, kondisi ini menjadi fakta dan janji jauh dari harapan antara kebijakan pusat dengan kondisi lapangan.

 

 

Kendeng lagi

Kendeng lagi

Kendeng Jakarta

Kendeng Jakarta

Kendeng lagi

Kendeng lagi

Belasan Trenggiling Ini Diamankan dari Keranjang Sempit Dalam Mobil

trenggiling ni2-Belasan Trenggiling yang diselamatkan dari upaya perdagangan satwa ini langsung diamankan ke Kantor BBKSDA Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan (Ayat S Karokaro)

 

 

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Selasa (19/7/16) menggagalkan upaya perdagangan belasan trenggiling (Manis Javanica) antarprovinsi.

Penyidik BBKSDA Sumut dibantu Ditreskrimsus Polda Sumut, mengamankan satu mobil yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan. Hotmauli Sianturi,Kepala BBKSDA Sumut, mengatakan, mengamankan sedikitnya 13 trenggiling, disembunyikan dalam keranjang di mobil pribadi.

Dua pelaku, langsung ditahan di Polda. Saat disita dari pelaku, satu trenggiling mati karena dalam kandang tak layak. “Penangkapan ini berkat informasi masyarakat, selanjutnya dikembangkan tim,” katanya.

Dari penyidikan sementara, katanya, dua tersangka–dengan identitas masih disembunyikan–karena dalam pengembangan kasus, mengaku trenggiling dari Siboron-borong, Tapanuli Utara.

Belasan trenggiling ini dibawa BBKSDA Sumut, dan menjalani pemeriksaan medis. Dari pemeriksaan, 12 trenggiling hidup itu sehat, satu mati karena kekurangan cairan dan dalam ruang sempit di keranjang.

Trenggiling ni4-remaja ini ditempatkan dalam kandang sementara dan siap di rilis ke alam (Ayat S Karokaro)

Trenggiling ni4-remaja ini ditempatkan dalam kandang sementara dan siap di rilis ke alam (Ayat S Karokaro)

Setelah pemeriksaan, belasan tenggiling ini langsung dilepaskan dengan lokasi juga disembunyikan demi keamanan satwa.

Menurut Hotmauli, bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, akan mendalami kasus ini hingga tuntas. Terutama mengungkap jaringan lain yang belum tertangkap, dan membongkar kemana satwa ini akan dibawa.

Perdagangan ilegal satwa, termasuk trenggiling, di Sumut, marak. Tak hanya perdagangan ilegal domestik, katanya, juga transnasional seiring perkembangan teknologi internet.

Dari nilai ekonomis, permasalahan ini masuk urutan kedua setelah bisnis narkoba. Sisi ekologis, katanya, perdagangan ilegal berpotensi merusak ekosistem penyangga kehidupan.

Sementara itu, satu pelaku mengaku kalau hanya membawa satwa dari Siborong-borong ke Medan, dan memberikan pada pemesan bernama JA.

Pria pengemudi mobil ini mengaku, setibanya di Medan, mereka dihubungi pemesan untuk mengambil trenggiling dengan upah Rp4 juta per orang. Juga akan ada tambahan lagi dari JA sebagai bonus jika pesanan tiba aman. “Kami gak tahu kalau trenggiling ini dilindungi. Cemanalah anak istri ini kalau kami ditahan.”

 

 

trenggiling ni5-Pengiriman secara illegal 13 ekor trenggiling dari Siborong-Borong, Tapanuli Utara ke Kota Medan digagalkan penyidik BBKSDA Sumut (Ayat S Karokaro)

trenggiling ni5-Pengiriman secara illegal 13 ekor trenggiling dari Siborong-Borong, Tapanuli Utara ke Kota Medan digagalkan penyidik BBKSDA Sumut (Ayat S Karokaro)

Ritual Ucap Maaf Warga Pegunungan Kendeng kepada Alam

Kupatan kendeng mengingatkan manusia untuk tidak hanya saling meminta maaf antar manusia juga terhadap alam. Foto; Tommy Apriando

Kupatan kendeng mengingatkan manusia untuk tidak hanya saling meminta maaf antar manusia juga terhadap alam. Foto; Tommy Apriando

 

Udara berhembus cukup kencang. Sinar mentari menembus celah dedaunan jati. Pagi itu, Sabtu (9/7/16), Sukinah, warga Desa Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah, mulai sibuk menyiapkan beras. Janur kuning untuk ketupat pun sudah siap di halaman rumah.  “Ini akan dimulai proses Kupatan Kendeng. Mengambil air di sumber mata air Pegunungan Kendeng, untuk menucuci beras buat ketupat,” katanya.

Sukinah, memakai baju kebaya, dan rambut berikat model sanggul. Sesekali dia nembang lagu Jawa buat nanti prosesi pengambilan air dari sumber mata air atau “Temon Banyu.” Sesekali dia melihat sapi di kandang, tepat di belakang rumah.

Jam menunjukkan sekitar pukul 14.00, Sukinah mulai menyiapkan bakul bambu. Kain panjang batik disiapkan untuk menggendong bakul itu. “Kupatan yakni mengaku lepat, atau mengaku salah. Tak hanya pada manusia, juga alam,” ucap Sukinah.

Pukul 15.00, puluhan perempuan memakai kebaya berbaris. Membawa bakul berikat selendang panjang. Bakul-bakul terisi beras dan janur ketupat. Mereka berjalan sembari nembang lagu-lagu berbahasa Jawa berisi pesan alam. Akhirnya,  mereka tiba di Waru, sumur tertua di Desa Tegaldowo, dengan air mengalir dari Pegunungan Kendeng.

Temon Banyu Beras, kata Sukinah, merupakan ungkapan syukur karunia air dan panen yang diberikan Pegunungan Kendeng Utara kepada warga yang sebagian besar petani. Air dari sumur dipertemukan dengan beras panenan dari lereng pegunungan. Setelah didoakan, air dan beras diantar ke Tenda Perjuangan di Gunung Bokong untuk jadi ketupat.

Minggu (10/7/16), pukul 9.00, bergantian warga datang ke rumah Sukinah. Membawa ketupat yang dimasak. Di samping rumah, piramida berbahan bambu disusun untuk meletakkan ketupat menjadi gunungan. Hingga pukul 13.00, gunungan ketupat dibawa ke lapangan di Desa Tegaldowo, didoakan dan dibawa keliling desa.

“Ketupat dibagikan kepada warga, digotong bergantian, diikuti ratusan warga, barong, barongsai dan naga,” katanya.

 

Ritual Lamporan mengusir penyakit yakni perusahaan semen yang akan mengancam sumber air. Foto: Tommy Apriando

Ritual Lamporan mengusir penyakit yakni perusahaan semen yang akan mengancam sumber air. Foto: Tommy Apriando

 

Sebelum doa, serangkaian pertunjukan kesenian di panggung hiburan, di tengah ratusan warga. Beberapa seniman dan musisi dari berbagai daerah, seperti Sisir Tanah, KePAL, Nyonyor Numpang Tenar dari Yogyakarta dan Bara dari Solo. Tak ketinggalan penampil dari warga Kendeng, yakni sholawatan oleh Gus Gufron dari Desa Nggarang Rembang, Kesenian lesung juga tetembangan dan geguritan oleh Ibu-ibu Kendeng.

Joko Prianto dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang mengatakan, Kupatan Kendeng tahun ini kali kedua. Warga Desa Tegaldowo, Timbrangan, Suntri di Kecamatan Gunem dan Desa Bitingan serta Tengger di Kecamatan Sale, Rembang, ingin merawat tradisi yang lama hilang.

Sejak kehadiran pabrik semen, katanya, kerukunan warga terpecah. Jadi, harus permintaan maaf kepada manusia dan alam. Alam sudah memberi manusia hidup. Manusia tak lepas dari kesalahan dalam merusak alam. “Jika alam marah, mereka datang melalui bencana kekeringan, banjir atau longsor,” kata Joko Prianto.

Masyarakat Pantai Utara Jawa  terutama Rembang memiliki tradisi Lebaran Ketupat dirayakan sekitar seminggu hingga 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Ketupat dari bahasa Jawa ‘ngaku lepat’ berarti mengakui kesalahan.

Sejak 16 Juni 2014, warga mendirikan tenda di tapak pabrik semen dan melakukan berbagai aksi lain hingga menyemen kaki di depan istana menolak industri semen. PT Semen Indonesia berencana mendirikan pabrik 57 hektar dan penambangan batu kapur seluas 525  hektar guna memenuhi produksi tiga juta ton per tahun. “Belum ada tambang besar saja banjir kala hujan deras. Apalagi jika ada tambang,” kata Joko.

 

Kupatan Kendeng di Lapangan Desa Tegaldowo menjaga alat dan menjaga budaya. Foto: Tommy Apriando

Kupatan Kendeng di Lapangan Desa Tegaldowo menjaga alat dan menjaga budaya. Foto: Tommy Apriando

 

Zainal Arifin Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengatakan, pendirian Semen Indonesia, melanggar Perda RTRW Kabupaten Rembang,  yang menyatakan hutan di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Rembang, bukan kawasan industri besar. Amdal Semen Indonesia yang menjadi dasar penerbitan izin juga mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi.

Data Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak sesuai kondisi rill lapangan. Contoh keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tak sesuai. Dalam Amdal, goa disebutkan ada sembilan padahal 64. Mata air disebutkan ada 40, di lapangan tercatat 125. Dalam Amdal tak menyebutkan ponor, kenyataan ada 28 titik.

“Warga sudah survei sendiri. Bahkan mengajak perusahaan dan ahli untuk melihat kebohongan Amdal, mereka tidak datang,” katanya.

Kala Semen Indonesia beroperasi di Rembang mengancam mata air, gunung, ekosistem, serta polusi udara. Data PDAM Rembang menunjukkan, sekitar 153.402 jiwa di sangat bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan ratusan mata air. Mata air ini juga dimanfaatkan penduduk Blora. Adapun, penelitian terbaru UPN Yogyakarta menunjukkan di CAT Watuputih, tempat pabrik semen terdapat danau bawah tanah sangat besar yang terancam tambang dan pabrik semen.

 

 

***

Malam hari, ratusan warga berkumpul di Lapangan Desa Tegaldowo. Mereka menyalakan obor untuk ritual Lamporan. Ini tradisi tolak bala untuk mengusir wabah penyakit dan hama tanaman. Ratusan warga berjalan, dari lapangan menuju tambang Semen Indonesia, sembari membawa obor sebagai penerangan, berjarak sekitar satu kilometer di perbukitan.

Warga membentuk lingkaran sambil membacakan doa dan mantra demi punahnya bala yang kali ini datang dalam ujud industri semen yang mengancam kelestarian alam dan kehidupan di Kendeng Utara. “Pergi pabrik semen…” ucap Joko.

 

 

Warga mengeliling desa Tegaldowo membagikan ketupat yang sudah didoakan, sembari mengaja warga menjaga gunung sebagai sumber air. Foto: Tommy Apriando

Warga mengeliling desa Tegaldowo membagikan ketupat yang sudah didoakan, sembari mengaja warga menjaga gunung sebagai sumber air. Foto: Tommy Apriando

Beginilah Nasib Masyarakat Adat Talang Mamak (Bagian 1)

Rumah masyarakat Kebatinan Ampang Delapan. Foto: Lusia Arumingtyas

Rumah masyarakat Kebatinan Ampang Delapan. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Saya bersama beberapa rekan wartawan mengunjungi masyarakat adat Talang Mamak, di Komunitas Anak Talang dan Ampang Delapan, Kecamatan Indragiri Hulu, Riau, pada Mei lalu. Dari Pekanbaru, menggunakan mobil, perjalanan memakan waktu antara tujuh sampai delapan jam.

Selama lima jam, kami melalui jalan beton memanjang. Tak jarang jalan bergelombang mungkin karena beban kendaraan terlalu berat.

Tampak beberapa truk pembawa tandan buah segar (TBS) sawit  ataupun kayu gelondongan lalu lalang. Sesekali, duakali, makin jauh dri pusat kota, makin sering dijumpai. Selebihnya, kami melalui jalan hanya dengan pemadatan tanah. Kala hujan,  mobil seringkali tergelincir karena tanah lempung menyulitkan ban berjalan. Sebagian jalan juga berlubang. Beruntung, kami datang kala kemarau.

Inilah akses jalan keseharian masyarakat adat Talang Mamak. Ada jalan lain, jalur perusahaan. Jalan berupa padatan tanah, sesekali aspal, tertata rapi dan sangat mulus untuk dilalui. Sepanjang jalan, perkebunan sawit hampir di kiri kanan jalan.

Suku Talang Mamak berada di sepanjang Sungai Indragiri, Indragiri Hulu, Riau. Masyarakat ini tergolong Melayu Tua (Proto Melayu). Mereka suku asli Indragiri dan sering menyebut sebagai Suku Tuha. Berarti, suku pertama datang di Indragiri Hulu.

Asal muasal sejarah Talang Mamak beragam. ”Katanya awalnya Datuk Pepatih berakit kulim (kayu tua,red.) berlayar dari Kerajaan Paranguyung (Sumatera Barat, red),” kata Abu Sanar, masyarakat Talang Mamak sekaligus Ketua AMAN Indragiri Hulu.

Datuk Pepatih menyusuri aliran Sungai Indragiri. Dalam perjalanan itu, dia mengenalkan budaya, adat dan puasaka. Budaya terakulturasi juga dari Malaysia karena Pepatih memiliki silsilah keluarga dari Johor.

 

Kondisi Sungai Cenaku, sumber air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, hari demi hari, sungai ini mulai tercemar...Foto: Lusia Arumingtyas

Kondisi Sungai Cenaku, sumber air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, hari demi hari, sungai ini mulai tercemar…Foto: Lusia Arumingtyas

 

Wilayah jelajah Pepatih di empat kecamatan, yakni Kecamatan Batang Gangsal, Batang Cenaku, Kelayang, Rakit Ulu dan Renggat Barat. Ada satu kelompok di Jambi, di Dusun Semaratihan, Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumai, Tebo Jambi.

Suku yang berbahasa Melayu Tinggi ini memiliki tiga Balai besar sebagai pusat pemerintahan. Ada Talang Durian Cacar dipimpin Patih Bunga, Talang Parit dipimpin Patih Besi, dan Talang Perigi dipimpin Patih Kelopak. Batin merupakan pimpinan adat di suatu komunitas yang memiliki hak otonom atas wilayah adat, lembaga adat dan tatanan adat.

Suku Talang Mamak, ada sekitar 29 komunitas. ”Lima belas komunitas dipetakan luasan wilayah mencapai 195.000 hektar terletak di Batang (sungai, red.) Ekok.”  Sebanyak 22 komunitas bergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), meski dua tak aktif. Kini, ada empat komunitas mengajukan pemetaan wilayah ke AMAN terletak di Batang Gangsal.

 

 

Sosial ekonomi

Mata pencarian warga Talang Mamak, sebagian besar berladang dan berkebun. ”Mereka berpindah-pindah dalam berladang,” kata Abu.

Karet, komoditas utama mereka dengan sistem tumpang sari.”Sebelum pohon karet besar, mereka biasa menanam padi, ladang atau tanaman semusim.”

Kondisi mereka makin terjepit, kala wilayah hidup sebagian menjadi sawit ‘milik’ perusahaan. Sebelumnya, diawali konsesi hak pengusaan hutan (HPH) pada 1970-an di Indragiri Hulu. Penebangan hutan makin masif.

Data Sajogyo Institute, menyebutkan, kondisi ini erat kaitan dengan kebijakan ekonomi Indonesia menjadikan Riau sebagai provinsi penyedia kayu log. Hingga perusahaan berizin pemanfaatan kayu menebang kayu lebih banyak ketimbang HPH.

 

 Datuk Rajo Penghulu, bersama keluarga. Foto: Lusia Arumingtyas

Datuk Rajo Penghulu (berbaju orange), bersama keluarga. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

Data Eye On The Forest, menyebutkan, pada 2000, tutupan Riau tersisa 41%. Kondisi ini, berimbas pada wilayah Talang Mamak.

Transmigrasi pemerintah pemerintahpun jadi menambah masalah. ”Sekitar 1980-an dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, saat itu masih melalui pertanian palawija,” katanya.

Nurman, anak Talang, menceritakan, transmigran ke Talang Mamak, banyak meninggalkan rumah karena merasa tak cocok. Saat inilah mulai ada perampasan wilayag adat.

Lahan transmigrasi banyak jadi kebun sawit mandiri. Masyarakat mulai menyerahkan lahan untuk mendapatkan satu kapling kebun sawit. ”Meningkatkan perekonomian juga, namun kadang tanah yang dijanjikan tak kunjung datang,” katanya mengingat cerita sang ayah.

Pada 1990-an, perambahan lahan buat sawit makin terasa. Perusahaan-perusahaan mulai menduduki wilayah Talang Mamak. Kesenjangan terjadi. Saat inilah, muncul konflik, kerusakan lingkungan meski tak dipungkiri segelintir orang menikmati peningkatan ekonomi.

Batin Gunduk, penguasa adat Kebatinan Ampang Delapan mengatakan, soal pelestarian adat, katanya, dilakukan dalam pertemuan adat disebut Rayo Penghulu. Ia biasa setelah Lebaran Haji.

Kepala Adat, Batin Pemangku, Monti, Bubungan, katanya, tokoh adat yang berbicara disana. ”Itu juga tempat jika ada aturan yang perlu direvisi,” kata Aan Pradinata, pemuda sembilan atau Dubalang Anak Talang.

Aan menceritakan, sejak teknologi masuk ke Talang Mamak, banyak merasa adat tak lagi penting. Beberapa pihak tak terima dikritik. Bersama dubalang lain, Aan pun sering diskusi dengan Barisan Pemuda Aadat Nusantara (BPAN) Batin kekhawatiran identitas maupun adat istiadat Talang Mamak yang makin luntur. Dia mencontohkan, dulu dalam pertemuan warga masih bergotong royong masak bersama, kini tinggal catering. “Adat jangan sampai hilang.”

 

Sungai Cenaku yang melintasi wilayah Anak Talang. Kini, air mulai keruh, tak lagi jernih seperti dulu. Foto: Lusia Arumingtyas

Sungai Cenaku yang melintasi wilayah Anak Talang. Kini, air mulai keruh, tak lagi jernih seperti dulu. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

***

Kala saya ke Talang Mamak Kebatinan Ampang Delapan dan Anak Talang, kondisi miris. Perusahaan-perusahaan masuk, hutan adat tergerus. ”Manusia tanpa air, apa bisa hidup, tanpa hutan tak bisa makan, tak ada obat,” kata Datuk Rajo Pengulu, pimpinan adat dan Panglima Dubalang Anak Talang.

Sumber kehidupan di hutan menipis, hasil kebun seperti karetpun menurun. Beragam masalah ini bikin masyarakat adat makin terjepit.

Sedang warga transmigran banyak berkebun sawit dan dinilai hidup lebih layak. Warga adat Talang Mamak, berkebun karet dan kesulitan kala harga produk terus menurun.     ”Mereka (transmigran,red.) bisa menyekolahkan anak. Kita petani karet, tak bisa,” kata Supriyadi, warga Komunitas Anak Talang.

Kesenjangan itulah menjadi salah satu alasan masyarakat Talang Mamak ada yang beralih dari karet ke sawit.

Harga karet, katanya, seringkali tak stabil menyebabkan warga, seperti Supriyadi enggan terus noreh.”Kalau sedang musim hujan, ya jarang bisa memanen,” katanya.

Pada 2007-2009, harga karet bisa Rp 12.000 per kilogram. Harga segitu, cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dulu, transaksi masyarakat dengan barter barang. Semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi dengan berladang dan kebun. Hanya bahan energi untuk penerangan dan garam yang beli.

”Sekarang harga karet Rp4.500, bahkan pernah Rp2000 per kilogram,” katanya. Biaya hidup rata-rata per bulan bisa Rp2 juta hingga hasil karet tak mencukupi.

Supriyadipun mencari pekerjaan lain. Selain bertani sawit, dia membantu mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit dari desa ke koperasi. Biaya Rp500.000,  sekali angkut.

Masalah tak sampai disitu. Perusahaan masuk ke hutan adat, konflikpun terjadi.

Kebun sawit PT Mega Nusa Inti Sawit yang mengelilingi Desa Anak Talang. Foto: Lusia Arumingtyas

Kebun sawit PT Mega Nusa Inti Sawit yang mengelilingi Desa Anak Talang. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Konflik lahan

Salah satu konflik antara Anak Talang dan PT. Runggu. Komunitas adat di Kecamatan Batang Cenaku ini, resah dengan kehadiran Runggu. Luas wilayah adat mereka 17.000 hektar, 1.000 menjadi kebun sawit.

Runggu berada di Kecamatan Peranap hingga Batang Cenaku, Indragiri Hulu. ”Memang agak jauh dari komunitas, bisa pake mobil tapi ada yang harus jalan kaki,” kata Akhwan BInawan dari Hakiki, organisasi pendamping warga.

Datuk Rajo Penghulu, pimpinan adat dan Panglima Dubalang Anak Talang mengatakan, perusahaan ada sejak 2010, tetapi mulai menanam 2013. Selama itupun, perusahaan tak pernah sosialisasi kepada masyarakat.

Bahkan, temuan warga, sekitar 100-an hektar kebun sawit perusahaan di Hutan Lindung Bukit Betabuh. Komunitas Talang Mamak melaporkan kasus kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri, KPK, Kepala Desa Anak Talang, Camat, Kapolsek, Dinas Perkebunan sampai Dinas Kehutanan. ”Tapi belum ada tindakan hingga sekarang,” katanya.

Konflik tak ada penyelesaian hingga membuat warga kesal. Pada 2014, warga Anak Talang, Muska Bujang Hadi dipenjara karena menghadang perusahaan. Intimidasipun seringkali diterima para pejuang hak tanah adat ini.

Awal 2014, masyarakat adat sempat menyetop alat buldozer perusahaan kala menggali tanah. ”Tak  sampai seminggu, ada orang datang dengan senjata api rakitan meminta kami melepas.”

Pada 20 Februari 2016, terjadi pertemuan antara Runggu dengan atas permitaan masyarakat adat. Tak tercapai kesepakatan. Dua buldozer kembali ditahan masyarakat dengan harapan kejelasan izin Runggu.

Selang dua hari, alat berat menghilang. ”Ya oknum bermain, sebenarnya juga dari masyarakat Anak Talang.” Perusahaan ini diketahui tak memiliki izin beroperasi di Talang Mamak.

”Mereka hanya punya surat keterangan tanah surat keterangan ganti rugi dari oknum mafia tanah tanpa sepengetahuan Datuk Dubaang dan Batin serta masyarakat sekitar,” ucap Ketua Pengurus Daerah AMAN Inhu, Abu Sanar.

 

 

Lingkungan rusak

Tak hanya lahan adat terampas, lingkunganpun rusak, seperti air bersih tercemar. ”Hutan lindung kami tergerus, sumber air sulit,” kata Datuk Rajo Panghulu. Sebelum 2014, masyarakat masih mudah mendapatkan air bersih kebutuhan sehari-hari, kini sulit.

Pada 70-an, Sungai Cenaku di hulu dekat Komunitas Talang Anak sangat bersih. ”Surut lama, dan dalam.” Kini, sungai beraih bersih hanya cerita. ”Sering gatal-gatal.”  Bukan itu saja. Sejak 2015, banjir kerap datang berulang kala hujan lebat setengah hari saja. (Bersambung)

Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik masyarakat Komunitas Anak Talang, Indragiri Hulu, Riau. Foto: Lusia Arumingtyas

TBS sawit milik masyarakat Komunitas Anak Talang, Indragiri Hulu, Riau. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Berikut Penyebab Kematian Anak-anak Harimau di Kebun Binatang Ini…

Anak harimau di Kebun Binatang Buktitinggi. Foto: Vinolia

Anak harimau di Kebun Binatang Buktitinggi, semasa hidup. Foto: Vinolia

 

Dua anak harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae), Thamrin dan Sarinah,  mati di kebun binatang Bukittinggi pada 30 Juni dan 1 Juli disebabkan penyakit kronis. Demikian diungkapkan Tim Medis dari Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) atau Kebun Binatang Bukittinggi di Bukittinggi, Senin (18/07/16).

Dokter hewan Tri Nola Mayasari, Tim Medis TMSBK menjelaskan, diagnosa anak harimau betina, diketahui terjadi komplikasi jantung koroner dan enteritis akut atau peradangan saluran pencernaan menyebabkan Sarinah mati 30 Juni 2016 sekitar pukul 15.00.

Hasil nekropsi anak pasangan Bancah dan Sean ini, tampak paru-paru berbusa, pucat, mengalami hemorogi (pendarahan) dan bentuk tak sama. Jantung juga ada lemak antara myocardium dan cardium serta bilik kanan jantung. Juga luka di permukaan hati dan mengalami hemorogi.

Lambung pendarahan. Saat nekropsi, kondisi lambung kosong, tak ada makanan. Usus juga pendarahan. Tak hanya itu, pembesaran pembuluh darah juga tampak di permukaan ginjal. Selaput ginjalpun sulit dibuka. Warna limpa tak seragam dan mengalami hemoragi. Atas dasar itulah tim medis menyimpulkan harimau betina mati karena komplikasi jantung koroner dan enteritis akut.

Untuk harimau jantan, Thamrin, mati 1 Juli 2016,  mengalami muntah dan diare, hingga dibawa ke Puskeswan Bukittinggi agar mendapat tindakan lanjut.

“Sempat kami infus dan terapi obat, sekitar pukul 15.00 tak tertolong lagi. Anak harimau ini dibawa ke Padang Panjang untuk nekropsi sekaligus diopset. Kesimpulan kami sementara, Thamrin mati karena enteritis akut. Penyakit harimau jantan ini tak jauh berbeda dengan betina, bedanya hanya di jantung,”  kata Tri.

anak harimau ni1-Sarinah dan Thamrin saat masih hidup. Foto Vinolia

Sarinah semasa hidup. Foto: Vinolia

 

Matinya macan dahan

Dia juga menjelaskan penyebab kematian dua anak macan dahan akhir April dan awal Mei 2016. Saat dalam kandungan, anak macan dahan memang kurang sempurna. Awalnya induk betina melahirkan tiga anak 7 Januari 2016. Anak pertama lahir pukul 16.30 kelamin jantan, 10 jam kemudian anak kedua betina, disusul ketiga jantan.

Anak ketiga tak bernyawa di dalam rahim. Seiring waktu, perkembangan anak macan dahan betina sedikit kurang sempurna. Dokter menduga karena anak ini lama tertahan dalam rahim ditambah asupan susu ibu kurang,

Penurunan kesehatan mulai tampak pada 15 Maret 2016. Awalnya anak betina menggigil dan berjalan sempoyongan. Ia diberi pemanas, susu formula bayi usia 0-6 bulan lalu terapi vitamin. Saat itu, suhu badan normal, 37,8 derajat celcius dan masih mau makan, tak mencret ataupun muntah.

Pada 30 Maret, dilaporkan satwa tak mau makan hingga diputuskan mencekokkan bubur daging ke mulut dan terapi vitamin serta pemanasan. Terapi selama 20 hari. Hari ke-21, siang hari tiba-tiba satwa sesak nafas, aktivitas menurun. Kondisi makin buruk hingga pemberian infus dan multivitamin. Pukul 15.00, macam mati. Diagnosa saat itu satwa mengalami dispone akut.

Untuk anak macan jantan, katanya, 9 Mei 2016 dilaporkan tak mau makan. Lalu rontgen di Klinik Peternakan. Satwa diperiksa darah dan diterapi lalu diputuskan opname di Padang. Sekitar pukul 00.00 mulai membaik, dilaporkan menghabiskan makanan dan mulai menampakkan sifat liar. Pada 10 Mei 2016, kondisi tiba-tiba menurun dan mati pukul 09.00.

 

Evaluasi menyeluruh

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Balai Konservasi Sumberdaya alam (BKSDA) Sumbar, Muhammad Zaidi,  Jumat (21/7/16) mengatakan, sudah menerima laporan dari kebun binatang soal penyebab kematian dua anak harimau dan anak macan dahan. BKSDA, tengah meninjau dan menyelidiki marathon kondisi TMSBK. “Tim BKSDA dari berbagai stakeholder sedang peninjauan TMSBK untuk evaluasi baik medis maupun teknis,” katanya.

Secara medis, diselidiki apakah pengelola kebun binatang bekerja sesuai prosedur atau tidak. Secara teknis, peninjuan apakah penempatan satwa sesuai peruntukan, misal, kandang, satwa butuh udara agak lembab bagaimana model kandang, dimana posisi-posisi penempatan satwa. Bagi satwa mudah stres, bagaimana penempatan. “Artinya teknis apakah kebun binatang sudah pas atau belum sesuai Permenhut RI Nomor P. 31 tahun 2012 tentang lembaga konservasi. Data-data mulai dikumpulkan BKSDA,” katanya.

Evaluasi tim, katanya, akan dilaporkan BKSDA ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Bagaimana hasil wewenang kementerian menjatuhkan sanksi jika ada kesalahan protap dalam penanganan satwa.”

Dalam aturan soal konservasi, sanksi bisa pembekuan izin, sampai penghentian pelayanan. Meskipun tim medis dari kebun binatang mengatakan penyebab kematian anak harimau karena penyakit genetik, tim BKSDA tetap mengkaji ulang.

 

Hadapi Perubahan Iklim, Petani Lombok Prediksi Cuaca dengan Ukur Curah Hujan

Ahmad Sofian, petani Lombok, memperlihatkan alat ukur hujan, yang berfungsi sebagai alat prediksi cuaca. Foto: Indra Nugraha

Ahmad Sofian, petani Lombok, memperlihatkan alat ukur hujan, yang berfungsi sebagai alat prediksi cuaca. Foto: Indra Nugraha

 

Setiap pagi Ahmad Sopian, menuju sawah di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Beberapa peralatan dia bawa, seperti cangkul. Namun ada beberapa peralatan tak biasa dibawa ke sawah. Ada penggaris, buku catatan, pulpen dan bambu seperti lidi sepanjang satu jengkal orang dewasa.

Langkahnya tergesa menuju tabung alumunium berukuran diameter 12×22 cm, warga sekitar menyebut ini centong. Bambu dimasukkan ke centong. Sehari sebelumnya tak hujan hingga centong kering kerontang.

“Kemarin tak ada hujan. Berarti curah hujan nol. Saya tulis di buku ini dengan tanda setrip,” kata Ahmad seraya menggores pena dalam buku cacatan, Selasa (19/7/16).

Jika hujan turun dan tabung berisi air, dia akan mengukur bambu terbasahi penggaris. Ukuran dalam satuan millimeter. Ini kegiatan rutin.

Dalam satu hektar, setidaknya dua centong pengukur curah hujan. Ia tersebar di beberapa zona yang disepakati. Ada zona utara, timur, selatan. Posisi centong di tengah sawah atau kebun. Harus dipastikan tak ada penghalang apapun baik pohon atau bangunan lain. Tujuannya, agar air hujan masuk centong. Ia dipasang menempel pada kayu berukuran satu meter. Centong dibiarkan selama 24 jam guna menampung curah hujan. Kala pengukuran selesai, tiap hari air centong dikeluarkan, dan ke posisi semula.

Mengukur centong Ahmad beserta puluhan petani lain di desa itu ternyata buat prediksi cuaca. Mereka bisa tahu, tanaman apa cocok ditanam. Sebelum Kelompok Pengukur Curah Hujan (KPCH) terbentuk, para petani terbiasa menanam tanpa mempertimbangkan cuaca. Alhasil, berkali-kali mereka gagal panen.

 

Petani Lombok, sedang mencatat hasil catatan curah hujan. Foto: Indra Nugraha

Petani Lombok, sedang mencatat hasil catatan curah hujan. Foto: Indra Nugraha

 

KPCH dibentuk atas bantuan Pusat Kajian Antropologi (Puska) FISIP Universitas Indonesia dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Pendanaan ICCTF ini Rp1 miliar dengan durasi 24 bulan. Selain di Lombok Timur, juga di Kabupaten Indramayu, Sumedang dan Bekasi.

“Di sini semua petani menanam tembakau. Sebelumnya, hujan terus menerus, banyak petani tembakau gagal panen. Dengan perkiraan skenario cuaca melalui penghitungan curah hujan, kami mulai beralih menanam tanaman lain,” katanya.

Seperti yang Ahmad lakukan. Lahan 350 meter persegi, tak semua ditanami tembakau. Setengah lahan, menjadi sawah padi hingga potensi gagal panen bisa ditekan.

Dengan mempertimbangkan data hasil perhitungan curah hujan itu pula, di lahan tembakau kini dibuat beberapa saluran irigasi genangan air yang bisa membanjiri kebun.

“Sebelum bergabung KPCH, saya tak tahu ini. Sekarang, gak gagal panen lagi,” katanya.

Serupa dialami Zulkarnain (32). Setelah bergabung dengan KPCH 2015, dia merasa tak khawatir gagal panen. Kini, dia bersama petani lain bisa mengantisipasi hujan.

Sebelumnya, petani diberikan pelatihan oleh Puska UI hingga bisa membuat strategi bertani dengan skenario cuaca bulanan berdasarkan hasil pengamatan curah hujan harian. Biasanya, petani di Lombok Timur, menanam padi awal tahun untuk panen April. Pada Mei, mereka biasa lanjut menanam tembakau dan panen September, sebelum musim penghujan. Perubahan iklim makin terasa berdampak pada cuaca tak menentu. Musim hujan datang lebih awal. Bahkan BMKG memprediksi hujan turun pada Juli.

“Dari hasil perhitungan, kita bisa membuat stretegi tanam. Misal, bulan ini jangan 100% tanam tembakau. Jadi setengah tanam padi.”

Tanaman lain bisa melon, kembang kol, jagung dan lain-lain. Di Desa Pandan Wangi, anggota KPCH ada 23 orang. Mereka bertanggungjawab mengukur curah hujan harian. Meski begitu, bukan berarti informasi hanya milik anggota KPCH. Informasi didapat dari olah data, juga disebarkan kepada petani lain.

Dari lahan satu hektar milik Zulkarnain, dia bisa mendapatkan keuntungan Rp25-Rp30 juta per musim. Dia merasa tak lagi gagal panen karena memperhatikan skenario bulanan.

Baik Mariana, petani lain mengatakan, dengan tergabung KPCH dia bisa mengubah pola pikir orangtuanya. Dulu orangtua bersikeras hanya menanam tembakau. Sekarang, mau menanam jagung setelah diberitahu prediksi cuaca.

“Data curah hujan semua dikumpulkan. Saya yang buat laporan per zona. Ada zona utara, timur, selatan. Semua dikumpulkan kemudian kita kirim ke Bu Yunita dari Puska UI. Nanti dari sana ada skenario musiman.” Informasi lalu mereka teruskan ke semua koordinator. Ada pertemuan rutin menjelaskan perkiraan cuaca. Di KPCH, katanya, ada pertemuan bulanan setelah mengamati curah hujan. “Tiap bulan kita evaluasi, Bu Yunita juga sering datang,” ujar dia.

 

Setelah bisa memprediksi cuaca, petani bisa menentukan tanaman yang sesuai iklim. Tak hanya tembakau, bisa padi juga sayur mayur seperti kol ini. Foto: Indra Nugraha

Setelah bisa memprediksi cuaca, petani bisa menentukan tanaman yang sesuai iklim. Tak hanya tembakau, bisa padi juga sayur mayur seperti kol ini. Foto: Indra Nugraha

 

Mariana juga bekerja di Unit Penyuluhan Pertanian. Dia , juga membuat penghitungan curah hujan. Data kombinasi antara BMKG dan KPCH.

Guru Besar Antropologi FISIP UI Yunita T. Winarto sebagai penggagas KPCH mengatakan, KPCH di Lombok Timur, sudah berjalan baik. Respons petani menggembirakan. Dia terkesan dengan banyak generasi muda mau menjadi petani dan siap siaga menghadapi perubahan iklim. Dia berharap, lewat KPCH bisa mengurangi dampak perubahan iklim yang kian hari makin dirasakan petani.

“Dalam dua tahun sejak 2014 pertama dibentuk, sudah ada sembilan KPCH di tiga kecamatan di Lombok Timur. Tiga di Kecamatan Keruak, tiga di Sakra dan dua di Jerowaru,” katanya.

Kerjasama antar stakeholder yang melibatkan petani, ilmuan, penyuluh pertanian dan pemerintah daerah seperti ini, katanya, sangat baik. Menurut dua, di Lombok Timur, lebih mudah mengorganisasi petani dibandingkan daerah lain.

Yunita mengatakan, KPCH merupakan implementasi program Warung Ilmiah Lapangan (WIP) yang digagas Puska UI. Ia pembelajaran agrometeorologi langsung di lapangan. Semua pihak terlibat aktif.

Petani jadi pembelajar aktif memantau curah hujan harian dan agroekosistem. Lewat bantuan ICCTF, ini implementasi di Lombok Timur dan daerah lain.

Selama ini, katanya, petani kesulitan memahami ramalan cuaca dari BMKG. Keterbatasan pengetahuan menjadi penyebab mereka sukar mencerna istilah ramalan cuaca BMKG. Lewat KPCH, semua dibuat sederhana dan mudah dipahami. Ke depan, petani diarahkan bisa memahami kondisi lahan, dan asupan pupuk untuk memaksimalkan hasil tani.

Anggota Wali Amanat ICCTF Jatna Supriatna mengatakan, KPCH sangat membantu petani terutama menghitung kapan waktu tepat mulai bertani dan menentukan jenis tanaman cocok dengan kondisi cuaca.

“Bagaimana petani bisa menghitung dan mempredisksi kira-kira enam bulan ini bisa nyawah atau nggak?  Kita harus betul-betul paham.  Tahu kapan harus nyawah,  kapan nandur dan manen.”

Syamsidar Thamrin, Kasubdit Iklim dan Cuaca Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, dari 380 proposal kegiatan penanggulangan perubahan iklim, hanya 19 disetujui ICCTF. Salah satu, KPCH.

“Karena pendekatan cukup unik, dari manusia sendiri.  Bapak-bapaknya sangat responsif dan ingin belajar. Kita sangat mengapresiasi program ini.”

Idham, Camat Keruak mengapresiasi pembentukan KPCH dan sangat membantu petani mengantisipasi dampak perubahan iklim. “Dengan KPCH petani bisa banyak belajar.”

Baru-baru ini, katanya, banyak petani Keruak kekurangan air hingga gagal panen.  Meski bantuan mesin penyedot air ada, namun, 20% lahan pertanian Keruak gagal panen. “Kami berharap program ini terus berjalan.”

 

Sawah petani. Setelah bisa memprediksi cuaca, petani bertanam variasi, guna mengurangi gagal panen. Foto: Indra Nugraha

Sawah petani. Setelah bisa memprediksi cuaca, petani bertanam variasi, guna mengurangi gagal panen. Foto: Indra Nugraha

Pertemuan rutin petani Lombok. Foto: Indra Nugraha

Pertemuan rutin petani Lombok. Foto: Indra Nugraha

 

KIP Putuskan Data HGU Kebun Sawit di Kalimantan Terbuka buat Publik

Hutan lepas jadi kebun sawit. KIP memutuskan data HGU sawit di Kalimantan, terbuka buat publik. Foto: Rhett A Butler

 

Kabar baik buat keterbukaan informasi. Jumat (22/7/16), Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) agar Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Negara membuka data hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan.

”Majelis Komisioner mengabulkan permohonan pemohon (FWI, red.) seluruhnya,” kata Ketua MK KIP, Henny S. Widyaningsih, saat membacakan amar putusan).

Sidang kesembilan dihadiri kedua pihak, baik FWI maupun Kementerian ATR/BPN. Anggota majelis komisioner turut ambil bagian dalam persidangan terdiri atas Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan dengan mediator Evy Trisulo dan panitera pengganti Hafida Riana.

FWI dan Perkumpulan Kaoem Telapak, memohonkan data HGU lahan sawit hutan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Infomasi yang dikabukan meliputi lima data, yakni nama pemegang izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU, komoditi, dan peta areal HGU dilengkapi titik koordinat.

KIP mengabulkan, dengan alasan izin HGU merupakan informasi publik dan mampu disajikan setiap saat sesuai ketentuan UU KIP.  Majelispun menilai, pengecualian seperti alasan ATR/BPN menolak karena bisa menyebabkan persaingan usaha tak sehat, ditolak.

”Kami mengapresiasi putusan KIP. Jika ada upaya banding, kami akan maju terus,” kata Pengkampanye FWI, Linda Rosalina.

Dia berharap, putusan KIP ini menjadi pembelajaran bagi Kementerian ATR/BPN untuk transparansi data.

Sebelumnya, sudah ada dua putusan serupa oleh KIP dengan jenis dokumen sama, di Kalimantan Timur dan Bengkulu.

Jika putusan sudah inkracht, katanya, FWI segera melakukan mekanisme pengambilan data dan verifikasi lapangan.

”Dengan keterbukaan ini, kita memiliki banyak temuan menarik khusus luasan perkebunan yang seringkali tak sama, konflik dan carut marut sistem perizinian,” katanya.

Meski demikian, FWI menyayangkan proses sengketa lama. ”Ini jadi warning untuk KIP, yang bertugas memberikan informasi cepat, tepat dan proses sederhana,” katanya seraya menjabarkan, proses kasus ini, empat bulan masa permohonan hingga pendaftaran sengketa,  enam bulan pendaftaran hingga putusan.

Permohonan FWI, katanya, berlatar penelitian soal tumpang tindih penguasaan lahan sawit menyebabkan kerusakan hutan. ”Temuan FWI sampai 2014, IUP dikeluarkan pemerintah 9,1 juta hektar, dan 2,7 juta hektar ber-HGU, realisasi tanam 3,2 juta hektar,” katanya.

Virgo Eresta Jaya, Plt. Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN mengatakan, belum mengetahui banding atau tidak. Dia belum menerima amar putusan sidang.

”Kami akan telaah nanti setelah diterima. Kita menghormati putusan KIP dan akan bekerja sama apapun hasilnya,” katanya kepada Mongabay melalui telepon.

 

FWI1-infografis_kip_+22Juli2016Sum Sumber: FWI

 

Puluhan Elang Ini Hasil Sitaan dari Aksi Dagang Lewat Facebook

Elang-elang muda yang berhsil diamankan dari aksi perdagangan ilegal. Seluruh barang bukti dititipkan di pusat penyelamatan satwa BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah III. Foto: Ayat S Karokaro

Elang-elang muda yang berhsil diamankan dari aksi perdagangan ilegal. Seluruh barang bukti dititipkan di pusat penyelamatan satwa BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah III. Foto: Ayat S Karokaro

 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, Senin (18/7/16) menangkap MR, pelaku perdagangan elang  melalui jejaring sosial Facebook.

MR, diamankan beserta 20 elang remaja yang ditempatkan dalam dua keranjang masing-masing berisi 10 anakan dan siap dijual. Penyidik juga mengamankan satu sepeda motor untuk membawa burung-burung itu dan satu telepon seluler sebagai sarana komunikasi dengan calon pembeli.

Halasan Tulus, Kepala Balai LHK Sumatera, kepada Mongabay di Medan, Selasa (19/7/16) mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat. Setelah itu, dia membentuk tim untuk penyelidikan.

Tak membutuhkan waktu lama. Tiga hari setelah itu, penyidik bisa berkomunikasi dengan pelaku yang siap menyediakan satwa petugas penyamar.

“Pelaku memajangkan foto puluhan elang atau burung alap-alap. Kami langsung berkomunikasi dari Facebook hingga telepon. Tersangka setuju menjual. Lokasi disepekati. Saat dia membawa, langsung kami tangkap,” katanya.

Untuk penangkapan, tim berkoordinasi dengan BKSDA Lampung. Pelaku terpancing menjual pulahan elang, dan bertemu dengan ‘calon pembeli di Jalan Dipenogoro Gang Sirsak, Bandar Lampung, Lampung.

Hingga Rabu siang (20/7/16), petugas terus memeriksa MR. Dari penyidikan awal, diduga pelaku pemain lama. Terlihat dari cara kerja cukup rapi. Dugaan lain, pelaku jaringan perdagangan satwa antarprovinsi.

Menurut Tulus, ada dugaan pelaku menampung satwa dari para pemburu, kemudian memperdagangkan melalui jejaring sosial. Satwa-satwa ini Lampung.

Bersama tim BKSDA Wilayah III Lampung dibantu tim Wild Life Crime Unit (WCU), penyidik terus mendalami kelompok lain, termasyk pemburu, hingga pemain besar dan pemodal.

Irma Hermawati, Legal Advisor WCU mengatakan, penelusuran tim WCU di lapangan, burung-burung ini diduga diambil dari sarang langsung melalui para pemburu. MR pemain lama, dan pasti mempunyai anggota lain, dan memiliki tugas berbeda, yaitu mencari satwa atau memburu, menampung, hingga memperdagangkan baik langsung maupun pakai media sosial.

Penggunaan media sosial untuk perdagangan satwa dilindungi baik hidup maupun mati, katanya, menjadi modus paling diminati.  Untuk itu, katanya, perlu keterlibatan Kementerian Komunikasi membantu KLHK membongkar jaringan perdagangan satwa ini.

Menurut Irma,  KLHK tak bisa bekerja sendiri membongkar kasus ini, misal, ke Facebook langsung bekerjasama dalam memprotek iklan yang masuk.

Minat tinggi pelaku berdagang dengan Facebook, katanya, membuat WCU terus berkomunikasi dengan Facebook Asia dan sempat pertemuan di Singapura. Dalam pertemuan WCU menyampaikan harapan kepada Facebook agar bekerjasama dalam mem-filter para pelaku yang coba memperdagangkan satwa melalui Facebook.

Adapun perdagangan satwa-satwa yang biar ‘iklan’ di Facebook seperti elang, harimau, berbagai primata, termasuk orangutan dan lain-lain kecuali badak.  Dia berharap, fenomena ini segera disikapi serius. “KLHK gak bisa bekerja sendiri, Kemenkoinfo harus dilibatkan.”

Dia menyatakan, komunitas elang juga berperan menyebabkan laju kepunahan satwa ini di Lampung. “Kalau satu komunitas elang beranggotakan 100 orang , ada 100 elang disitu. Bisa terbayangkan kalau 100 komunitas dan mereka mempublish di media sosial dan menjual untuk alasan dipelihara sebagai komunitas.”

 

Segera rehabilitasi

WCU berkomunikasi dengan Direktorat Penegakan Hukum LHK, agar elang-elang ini segera masuk rehabilitasi hingga bisa segera proses peliaran. Kalau mereka di area tak layak khawatir tak bertahan hidup, terlebih elang-elang ini masih berusia muda.

 

 

Ada Konflik Sosial-Budaya, Amdal Reklamasi Teluk Benoa Belum Bisa Putus

Aksi Band Superman Is Dead tak terlihat dikerubung massa aksi deklarasi desa Sanur-Intaran-Penyaringan yang meminta Presiden Jokowi membatalkan Perpres tentang Sarbagita dan Teluk Benoa. Foto : Luh De Suriyani

 

Penolakan masyarakat Bali, terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, begitu besar. Penolakan warga karena beragam alasan dari soal  lingkungan, sosial,  ekonomi, budaya dan lain-lain. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, aspek sosial budaya belum terpenuhi menjadi salah satu alasan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), belum ada keputusan terima atau ditolak.

San Avri Awang, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, mengatakan, kajian analisis Amdal Teluk Benoa berdasarkan aspek biofisik, fisika-kimia, dan sosial-budaya. Aspek biofisik dan fisika-kimia, katanya, telah selesai dan terpenuhi tetapi aspek sosial-budaya masih belum terlaksana.

Dengan begitu, proyek reklamasi masih belum aman dilanjutkan ”Kita tak ingin ribut, masyarakat harus kita pikirkan, pengusaha juga harus kita pikirkan,” katanya.

 

Pulihkan Pulau Pudut solusi konflik?

San mengatakan, pemerintah, akan melakukan pemulihan Pulau Pudut. Dia menilai, langkah ini sebagai solusi penyelesaian konflik sosial di masyarakat adat Bali.

”Pudut, red) akan diurus dan diselesaikan dahulu, setelah itu kami melihat apakah Teluk Benoa layak atau tidak,” katanya.

Lokasi itu, menjadi tempat suci para pemuka adat Bali. Pemulihan ini dengan mengembalikan luas pulau delapan hektar, kini hanya kurang satu hektar.  Penyusutan itu, kata San, karena faktor lingkungan, abrasi dan kerusakan lain.

Berdasarkan data dia, pengakuan tempat suci hanya di Pulau Pudut, tak berlaku di sekitar. Pemulihan pulau, katanya, kemungkinan berlangsung tahun ini menggunakan dana APBN.

 

Pesan ke Presiden

Pekan lalu, Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, ForBALI dan Eksekutif Nasional Walhi mendatangi Kantor Staf Presiden.

Sebelumnya, pertemuan dijadwalkan dengan Kepala KSP Teten Masduki pukul 16.00, mundur pukul 17.10. Pertemuan tertutup dari awak media.

Koordinator Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Wayan Suarsa menyebutkan, pemerintah masih belum memahami kepentingan atau arti kesucian dari tempat suci, di Teluk Benoa. ”Banyak masih belum paham seberapa penting nilai kesucian Teluk Benoa untuk tetap dijaga,” katanya.

Pemerintah, katanya, baru berjanji akan minidaklanjuti. “Belum sampaikan pasti. Kita lihat saja nanti.” Untuk itu, pergerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa akan terus dilakukan, biar pemerintah dan masyarakat melihat ke depan.

Dalam pertemuan itu, Teten meminta masyarakat tenang. Koordinator ForBALI, I Wayan Gendo Suardana mengatakan, Teten bilang, pemerintah akan mengecek sekecil apapun informasi yang disampaikan kepada meereka. Dia mengapresiasi respon pemerintah dan berharap keputusan segera keluar, yakni. Instrumen keputusan menghentikan reklamasi.

Dia berharap, pertemuan ini menjadi sarana langsung informasi kepada Presiden.

Khalisah Khalid, Juru Bicara Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, Teten belum bisa memberikan keputusan. ”Mereka akan melakukan upaya terbaik, proses masih berlangsung, telah menjadi perhatian Presiden,” katanya.

Presiden,  baru mengarahkan kementerian terkait berkoordinasi terkait izin lokasi yang ketuk 25 Agustus 2016. Selain itu, pembahasan pencabutan Pepres hingga kini belum terjadwal.

Pada Februari lalu, perwakilan warga penolak reklamasi juga datang ke KSP ditemui Deputi II, Yanuar Nugroho dan staf khusus Noer Fauzi Rachman.

Penolakan rencana reklamasi ini muncul dari berbagai kalangan. Dari masyarakat biasa, masyarakat adat, akademisi, musisi, pekerja pariwisata dan lain-lain. Khusus masyarakat adat menolak meningkat, dari 14 kelompok, kini 38 komunitas dengan jumlah sekitar 334.000 jiwa, dari hanya 148.000 jiwa.

 

 

Konflik Lahan di Konsesi HTI, APHI Cari Model Penyelesaian

Warga Desa Petebang Jaya sedang mengisi waktu luang usai menoreh karet. Berkat izin pemerintah, desa ini masuk dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Wana Hijau Pesaguan. Foto: Andi Fachrizal

 

Konflik tenurial di hutan tanaman industri (HTI) banyak terjadi karena konsesi tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat.  Untuk itu, perlu ada skema terbaik yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) coba mencari model penyelesaian konflik, salah satu lewat buku bertajuk Resolusi Konflik Lahan: Pembelajaran dari Hutan Tanaman Industri. Buku ini berisi pengalaman menyelesaikan konflik di tiga perusahaan HTI, yakni, PT Arangan Hutan Lestari,  PT Finnantara Intiga dan PT Inhutani V Lampung.

“Buku ini kami tulis hampir setahun. Kami mencari informasi cukup beralasan dan punya pertimbangan tertentu di lapangan karena ini konteksnya pembelajaran. Ini akan menjadi dasar  dan strategi APHI lima tahun ke depan. Bagaimana anggota berinovasi dan bekolaborasi dengan masyarakat,” kata Bambang Widyantoro,  Ketua bidang Sosial dan Lingkungan APHI di Jakarta, dalam peluncuran buku, Juni lalu.

Pengusaha HTI, katanya, perlu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam menyelesaikan konflik, termasuk menciptakan produk inovasi baru, peluang dan diversifikasi usaha.

Bambang juga penulis buku memaparkan strategi penyelesaian konflik tenurial.  Dia membagi beberapa tahapan dalam resolusi konflik.  Pertama,  pemetaan konflik partisipatif melalui dialog antara perusahaan dan masyarakat serta pengumpulan data.  Kedua, pengakuan terhadap kawasan hutan.  Ketiga, penyusunan alternatif pola resolusi konflik.

“Model kemitraan perlu mendapat prioritas dalam penyelesaian konflik lahan konsesi. Ini mungkin yang terbaik. Kemitraan perlu dibuat rambu-rambu untuk mengendalikan kegiatan masyarakat di areal agar sesuai peraturan, “katanya.

Sebisa mungkin, katanya, resolusi konflik melalui legal formal dihindari tetapi mengedepankan kemitraan menguntungkan kedua pihak.

Keempat,  sosialisasi. Kelima,  verifikasi.  Keenam,  negosiasi.  Ketujuh, penandatanganan perjanjian kerjasama.  Kedelapan,  implementasi perjanjian kerjasama. Kesembilan,  monitoring serta evaluasi.

“Intinya inovasi diharapkan, bagaimana meningkatkan nilai hutan, baik manfaat maupun keuntungan lebih baik. Kehutanan selalu dipojokkan tak berikan kontribusi besar atau menyengsarakan masyarakat sekitar, paradigma ini harus diubah.”

Wakil Ketua APHI Rahardjo Benyamin mengatakan, konflik sering terjadi  katena ada perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat atau antarpelaku usaha.  Jadi, perlu dialog lintas sektoral dalam mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik.

Konflik sosial, katanya, menjadi isu nasional hingga penanganan harus bersama-sama. Tak hanya oleh pemerintah, juga pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, sampai tokoh masyarakat (adat).

“Masih banyak konflik sosial belum selesai baik.  Berdampak operasional pemegang izin banyak terganggu, katanya.

Bahkan,  tak jarang karena konflik sosial berkepanjangan menyebabkan banyak perusahaan pemegang izin harus menghentikan operasional,  mengembalikan areal kepada pemerintah, tak diperpanjang,  atau izin dicabut.

“Jika begini, tak ada yang diuntungkan.  Areal tak bertuan bisa menjadi obyek perambahan, menyebabkan kebakaran.”

Sebenarnya, kata Rahardjo, pemerintah dan pemegang izin sudah berupaya menyelesaikan konflik. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah keluar, seperti Permenhut pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan, Perdirjen PHPL tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pemegang IUPHHK.  Namun upaya-upaya ini, belum sepenuhnya menyelesaikan konflik. Kedua aturan belum menjadi obat mujarab. Kehadiran negara sangat digantikan pelaku usaha.  Jadi, APHI merasa perlu menyiapkan anggota agar paham dan mampu menghadapi konflik.

Dewi Rizki, Direktur Program of Sustainable Development Governance Kemitraan mengatakan,  dalam banyak konflik tenurial,  tak jarang menimbulkan pertumpahan darah.

Data BPS dan Kementerian Kehutanan 2009, ada 32.000-an desa di kawasan hutan. HuMa mencatat, terjadi 232 konflik di 22 provinsi dan 98 kabupaten, luasan lebih dari 2 juta hektar dan korban 91,958 orang. Sebagian besar konflik, 85% di perkebunan, kehutanan 10%.

 

Perlu mediator

Sosiolog Universitas Gadjah Mada Susetiawan mengatakan, dari sekian banyak areal berizin, lebih 50% ada konflik. Untuk itu, harus dihadapi dengan inovatif misal, membuat new pattern of social relationship yang terinstitusionalisasi. Dinamikanya,  bisa bermacam-macam di satu tempat dengan tempat lain.

Perbedaan kepentingan, katanya, menimbulkan konflik. Tinggal bagaimana mengakomodasi semua kepentingan itu.

“Biasanya kalau orang Indonesia, ngomong harmoni selalu didefinisikan sebagai situasi tanpa konflik. Padahal, harmoni lahir dari konflik. Resolusi itu cara mewujudkan harmonisasi.”

Direktur Jenderal Pehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Hadi Daryanto mengatakan, petugas mediasi konflik perlu mendapat ilmu soal ini. Pendidikan atau pelatihan perlu. Sejak dua tahun terakhir, katanya, ada 55 orang dididik menjadi mediator.  Pelatihan oleh KLHK dan sertifikasi Mahkamah Agung.

“Harus melatih orang untuk mediasi.  Ada sekolahnya.  Intinya mendengar,  dialog.  Ini saya meminta bantuan UNDP.  Akan diadakan pelatihan hingga provinsi.”

 

Kala Warga Wonogiri Terusik Tambang dan Pabrik Semen (Bagian IV)

Karmin dan tanah yang selalu tergenang air di Tameng, Girikikis. Foto: Nuswantoro

Karmin dan tanah yang selalu tergenang air di Tameng, Girikikis. Foto: Nuswantoro

 

 

“Mata airmu dari Solo. Terkurung Gunung Seribu. Air meluap sampai jauh. Akhirnya ke laut,…”

Begitulah penggalan lagu Bengawan Solo, karya Gesang, sang maestro keroncong, sebagai wujud kekaguman pada Bengawan Solo. Mata air Bengawan Solo, sebenanya tak dari Solo. Di ujung paling selatan air mengalir justru dari Wonogiri. Dari sana, sumber air berkumpul dengan aliran beberapa sungai kecil, bertemu di Bengawan Solo. Di Wonogiri, bagian selatan itupula letak rencana tambang PT Ultratech Mining Indonesia (UMI) berada.

Arif Jauhari, pegiat Indonesian Speleological Society menjelaskan, melihat lokasi terdampak tambang semen UMI bakal langsung mengancam Sungai Bengawan Solo.

“Posisi di hulu Sungai Bengawan Solo. Di sana banyak mata air besar. Berderet-deret, dari Guwokikis sampai Guwotirto. Semua mengarah ke daerah aliran sungai Bengawan Solo, hanya sebagian kecil ke Selatan,” katanya.

Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo menyebut, ada 47 sumber air di Wonogiri. Sumber air itu tersebar di Kecamatan Pracimantoro, Wuryantoro, Baturetno, Eromoko, Giriwoyo, dan Giritontro. Sebagaian besar sumber air berada di hulu Sungai Bengawan Solo, di Wonogiri, bagian selatan membentuk pola huruf U.

“Soal rencana pemindahan tapak pabrik, ada yang mengatakan karena penolakan warga. Ada juga berpendapat karena potensi dampak ke Bengawan Solo. Meski dipindah dampaknya tetap sama karena lokasi penambangan tetap, hanya tapak pabrik yang dipindah,” katanya.

 

Gunung Sewu dalam pelukan kabut di pagi hari. Foto: Nuswantoro

Gunung Sewu dalam pelukan kabut di pagi hari. Foto: Nuswantoro

 

Menurut Purmiyanto, petani Desa Tirtosuworo, aktif menolak penambangan. Bengawan Solo Purba di desa itu masuk wilayah UMI.

“Bahkan persis di tengah, yang di Tirtosuworo. Tempat saya kebetulan di Lembah Bengawan Solo Purba, hanya berjarak beberapa ratus meter dari pengambilan sampel.”

 

 

* * *

Kuswaji, pakar geomorfologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mengatakan, Bengawan Solo Purba terbentuk dari pengangkatan lempeng tanah.

“Dulu di bawah laut. Pelan-pelan terangkat hingga Sungai Bengawan Solo, dulu hulu mengalir ke selatan, kini ke utara. Kekhasan bekas Bengawan Solo menarik dilestarikan sebagai geopark,” katanya.

Dari buku panduan Museum Kars Indonesia, proses pengangkatan itu yang membentuk formasi pegunungan karst Gunung Sewu, dari Pantai Parangtritis sebelah barat Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, dan Teluk Pacitan, sebelah timur.

Karst Gunung Sewu berkembang pada lapisan batu gamping terbentuk tiga hingga 15 juta tahun lalu. Pelarutan membentuk karst, terjadi setelah cekungan tempat batu gamping terangkat dari laut sekitar 1,8 juta tahun lalu.

Bentukan karst fenomenal di Gunung Sewu adalah lembah kering di Giritontro dan Teluk Sadeng. Panjang puluhan kilometer, berkelok-kelok. Saat musim hujan, sebagian digenangi air dan menjadi telaga musiman. Inilah Bengawan Solo Purba itu.

Menurut buku itu, proses pengangkatan di Selatan, yaitu di Sadeng, masih berlangsung hingga kini,  membentuk undak sungai dan undak pantai. Laju pengangkatan berkisar 1-1,5 cm per tahun. Selain membentuk ratusan gua, ponor, dan telaga, tersebar di tiga kabupaten, karstifikasi Gunung Sewu ini di Pacitan membentuk sistem gua terpanjang di Jawa yaitu Luweng Jaran di Pacitan sepanjang 18 kilometer! Bengawan Solo sendiri panjang 600 kilometer, melewati 20 kabupaten, yang menjadikan sungai terpanjang di Jawa.

 

Koral pembentuk karst koleksi Museum Karst Indonesia. Foto: Nuswantoro

Koral pembentuk karst koleksi Museum Karst Indonesia. Foto: Nuswantoro

 

 

* * *

Keresahan warga karena rencana tambang, dengan keluar IUP untuk UMI ditanggapi dengan berbagai unjuk rasa, dan audiensi pada para pejabat daerah. Mereka juga mendata potensi air, dan sistem yang mendukung karst.

Dengan bantuan pelatihan dari Acityacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta, di antaranya oleh Sunu Widjanarko, speleolog senior, warga mendata potensi air secara swadaya. Purwiyanto mengisahkan, inventarisasi dilakukan 21 Desember hingga 23 Januari 2014, di tiga dusun.

“Dari hasil pendataan itu, kami menemukan banyak mata air, ponor, gua kebanyakan berbentuk vertikal, dan telaga karst di dalam maupun sekitar IUP.”

Ada 28 goa mereka temukan. Di Dusun Darmosito, Tirtosuworo, ada goa berpotensi menjadi tempat wisata karena keindaham. Goa Langse memiliki stalagtit, stalagmit, dan dinding goa indah. Selain itu goa masih aktif.

Mereka juga menemukan delapan telagadua permanen musim kemarau tak pernah kekeringan,  yaitu Telaga Jambu dan Pindul.

“Darmosito, tempat saya lahir dan dibesarkan kawasan perlintasan Bengawan Solo Purba. Mengebor 22 meter sudah mendapat air, cukup untuk 20 keluarga. Meskipun kemarau debit masih besar,” katanya.

Kondisi ini mematahkan anggapan menyebut Wonogiri Selatan sering kekeringan. Padahal tak semua kering. Apalagi ada 62 mata air, semua belum dimanfaatkan efektif. Dari survei, mereka juga mendata banyak ponor dan telaga bukti sistem sungai bawah tanah.

“Ada warga memasukkan kinang di Ponor Sengon, Guwotirto yang masuk lokasi IUP UMI, muncul di lokasi lain. Ponor Ngampel, Tirtosuworo muncul Sumber Puring. LalupPonor di Manggung Tirtosuworo, masuk ke Ponor Karang, keluar di Sumber Air Kakap.”

Dulu masyarakat Giriwoyo, masih menganggap luweng sebagai tempat sampah. Akibatnya, banyak ponor tertutup plastik, limbah rumah tangga, juga botol pestisida. Syukurlah, kini kebiasaan sudah berubah.

Dari peta temuan itu, warga lalu menyandingkan dengan peta lokasi IUP UMI. Hasilnya, banyak lokasi telaga, sumur, mata air, dan ponor akan jadi tempat pengambilan gamping.

“Kalau ditambang, ada dampak ke Waduk Gajah Mungkur dan berimbas ke Bengawan Solo,” katanya. “Air mengalir ke persawahan di sebelah utara, bermuara di Waduk Gajah Mungkur.”

Di Girikikis, Giriwoyo saya bertemu Ngadiyem. Dia mengantar saya melihat ponor yang pernah menenggelamkan rumah. Lubang selebar lima meter sebagian tertutup semak. Ponor merupakan bagian sistem sungai bawah tanah.

 

Ngadiyem, menunjuk ke arah ponor yang menenggelamkan sebuah rumah di Girikikis. Foto: Nuswantoro

Ngadiyem, menunjuk ke arah ponor yang menenggelamkan sebuah rumah di Girikikis. Foto: Nuswantoro

 

 

* * *

Ning Fitri, aktivis Walhi Jawa Tengah, berpendapat karst adalah sistem penyimpan dan penata kelola air terbaik dan alami yang tak bisa tergantkan. Kini, di banyak karst pulau Jawa terancam industri semen.

“Cara pandang kawasan karst sebagai mesin uang menjadi ancaman utama,” katanya.

Hal itu pula yang membuat izin-izin eksplorasi dan eksploitasi mudah terbit, meski bertentangan dengan aturan. Beberapa UU melindungi kawasan karst, misal, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ,UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Lingkungan hidup, dan UU Otonomi Daerah.

Pada Desember 2015, warga Giriwoyo tergabung dalam Aja Kwatir melayangkan Surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat pengaduan itu dikirim ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, Gubernur Jteng, Bupati Wonogiri, dan beberapa pejabat terkait lain.

Dalam surat itu, mereka menyatakan ketidaksetujuan rencana penambangan batu gamping dan pendirian pabrik semen.

“Kami tak setuju dan menolak karena sebagian besar petani mengandalkan tanah sebagai lahan untuk bertani. Bertani sudah menghidupi kami,” bunyi surat itu. “Upaya mempertahankan tanah kami dari kerusakan lingkungan kami lakukan dengan swadana dan swadaya masyarakat, sebagai kekayaan khas di kawasan karst masuk geopark dunia.”

Mereka mengerti, Presiden bertekad Indonesia harus swasembada pangan dalam tahun-tahun mendatang. Itu sebabnya pengelolaan lahan pertanian intensif dan mencegah alih fungsi lahan pertanian. Warga Giriwoyo telah hidup di karst Gunung Sewu sebagai petani itu berjuang mempertahankan sawah mereka agar tak menjadi tambang.   “Sampai kini tak ada jawaban,” kata Karmin. (Habis)

 

Stalagtit dan tetesan air di Goa Gong, Pacitan. Foto: Nuswantoro

Stalagtit dan tetesan air di Goa Gong, Pacitan. Foto: Nuswantoro

Evaluasi Terkait Moratorium: Temukan Jutaan Hektar Kebun Sawit Tanpa Izin sampai Lahan Puluhan Perusahaan Diambil Alih

Lahan yang sudah dibuka perusahaan sawit dan diputus beroperasi ilegal oleh Mahkamah Agung. Tetapi eksekusi lapangan terhadap ‘kebun’ sawit yang seharusnya hutan itu tak jelas. Apakah ini termasuk salah satu kebun sawit bodong itu? Sayangnya, data lengkap dari KLHK belum bisa dibuka dengan alasan evaluasi belum selesai. Foto: Save Our Borneo

 

Guna persiapan menyusun kebijakan moratorium sawit sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan evaluasi terhadap permohonan sampai izin-izin kebun sawit. Ada temuan mencengangkan, sekitar 2,3 juta hektar kebun sawit tak berizin pusat maupun daerah. Di Papua dan Papua Barat, sekitar satu juta hektaran lahan sawit dari 66 perusahaan diambil alih. Sayangnya, data lengkap soal evaluasi lahan sawit ini belum dibuka dengan alasan belum selesai.

San Avri Awang, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK mengatakan, ada sekitar 3,5 juta hektar lahan dari pelepasan yang menjadi obyek moratorium. Yang sudah pasti ditolak, katanya, seluas 948.418,79 hektar dari permohonan 60 perusahaan tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sisanya, 2,3 juta merupakan lahan bodong.

Pemerintah, katanya, akan menindaklanjuti serius isu sawit tak berizin ini. Namun, Awang bilang, tak akan gegabah alias mesti penuh kehati-hatian dalam menindak kebun tak jelas yang masih proses evaluasi ini.

”Kalau kita tegakkan hukum gampang tapi mungkin kesulitan dalam eksekusi. Kalau soft (upaya persuasif), bisa beri sewa pakai batas waktu tertentu baru,” katanya.

Namun, katanya, kalau pakai cara sewa pakai dengan batas waktu tertentu  terhadap jutaan hektar lahan sawit tak berizin,  banyak menabrak UU.

”Banyak UU tertabrak ini, bisa jadi perlu Perpu untuk sewa pakai tadi itu supaya tak nabrak UU.”

Sedangkan, 3,5 juta hektar lain masih proses evaluasi dan masuk moratorium lanjutan jika terbukti mangkrak atau tak produktif.

”Itu (3,5 juta, red.) terdiri dari 1,6 juta hektar pelepasan, dan 1,9 hektar lahan tukar menukar.” Adapun sistem tukar menukar hutan sebelumnya telah diatur melalui PP 60/2012 dan PP 104/2015.

Dalam evaluasi ini, KLHK juga mengambil alih lahan kembali pelepasan hutan buat sawit seluas satu jutaan hektar di Papua dan Papua Barat.  Seharusnya, kata San, ada 66 perusahaan sawit mendapatkan izin, tetapi belum melakukan apa-apa. Luasan ini akan dievaluasi dan menjadi bahan obyek moratorium.

Adakah celah untuk buru-buru menggarap lahan? San pun akan mengirimkan surat ke gubernur. KLHK memastikan tak ada pembukaan lahan.

San menjelaskan, lima kriteria lahan perkebunan yang menjadi obyek moratorium. Pertama, pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk kebun sawit yang belum dikerjakan atau tak produktif.

Kedua, ada indikasi tak sesuai tujuan pelepasan dan tukar menukar. Ketiga, indikasi dipindahtangankan pada pihak lain.

Keempat, izin sawit sudah keluar dengan tutupan lahan bagus. Kelima, keberadaan kebun sawit di kawasan hutan.

Kelima kriteria ini, katanya, telah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimatangkan tim kecil KLHK.

Pertemuan lanjutan nanti, katanya, kembali diagendakan dengan pengajuan materi Instruksi Presiden.

Guru Besar Manajamen Kehutanan UGM ini memprediksi payung hukum Inpres akan selesai awal Agustus. Menurut dia, perlu ada persamaan persepsi dan usulan dari 12 institusi dalam rapat koordinasi lanjutan di Kemenko Perekonomian. ”Paling cepat minggu awal Agustus rampung.”

 

Tata kelola hutan

Salah satu tujuan moratorium adalah perbaikan tata kelola dan tata kelola lahan dan lingkungan.  ”Moratorium bukan sebatas cek kosong, justru memiliki konteks. Mempertimbangkan salah satunya kesejahteraan petani, pasar, perbaikan komoditas sawit, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan,” katanya.

Momen inipun menjadi ajang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi produksi. ”Selama ini kebun rakyat kurang dua juta ton per tahun, kalau bisa naik enam ton, jadi tiga kali lipat.”

Skema perbankanpun perlu diperhatikan dalam membantu petani. Penyempurnaan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menjadi salah satu agenda moratorium ini. ”Bagaimana membuat ISPO diakui internasional.” Selama ini, standar wajib sawit Indonesia ini belum jalan.

 

 

 

Soal Investasi Sawit, Begini Kata Bupati Merauke

Tampak anak-anak Kampung Selil, Distrik Ulil, Merauke, bermain di areal HGU PT Bio Inti Agrindo. Lahan mereka telah di kelilingi dan menjadi kebun sawit. Foto: Petrus Kindem/WWF

 

Perusahaan sawit banyak bercokol di Merauke, Papua, terlebih sejak ada Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dimulai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menyadari berbagai dampak bisa timbul dari masalah lingkungan sampai konflik sosial dari bisnis ini, Bupati Merauke Frederikus Gebze,  akan membatasi investasi  sawit di daerah itu.

Dia mengatakan, pembukaan lahan sawit memicu pelepasan karbon. Hutan Papua, katanya,  perlu diselamatkan dan perlu peran semua pihak termasuk pemilik hutan.  Apalagi, katanya,  proyek nasional rentan menyebabkan penebangan hutan.

Gebze mengatakan, sejak dulu, orang Marind tak lepas dari hutan, budaya, dan adat. ‘’Sejak leluhur alam dan lingkungan telah membentuk manusia Marind mengenal lumbung pangan masyarakat adat setempat,” katanya, saat menerima kujungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, Juni lalu.

Diapun bertekad mencanangkan pembangunan daerah berkelanjutan, misal, dalam membangun infrastruktur dasar dengan  perhitungan rendah emisi.

Orang Papua, katanya, rajin menjaga alam. Demi tujuan serupa, diapun  akan membatasi investasi sawit di Merauke. Bahkan, meminta perusahaan mengembangkan kebun sawit rendah emisi.

“Semua harus sepakat membatasi investor sawit. Pembukaan hutan besar-besaran untuk sawit harus memperhitungkan tanah ulayat, tempat keramat.”

Konsorsium World Agroforestry Center (INCRAF) dan dan ParCimon ada proyek pembangunan rendah emisi empat tahun di Merauke. Dubes UE datang terkait urusan ini. Gebze berharap, proyek ini tetap berlanjut.

Adapun beberapa perusahaan sudah beroperasi  di Merauke, antara lain Korindo Group (PT Dongin Prabhawa, PT. Berkat Cipta Abadi, PT. Papua Agro Lestari); PT. Agripima Cipta Abadi,  PT Bio Inti Agrindo, PT. Agri Prima Persada Mulia, masuk grup Daewoo Internasional Coorpartion. Ada juga Ganda Group.

 

Warga Kampung Yanggandur mengiris sarang semut bakal obat herbal di Merauke. Foto: Hidayatillah

Warga Kampung Yanggandur mengiris sarang semut bakal obat herbal di Merauke. Foto: Hidayatillah

 

 

Harus jelas

Anselmus Amo, Direktur  Sekretriat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, mengapresiasi pendapat  bupati. “Beliau memberikan perhatian khusus kepada suku Marind, pemilik adat. Kebijakan membatasi pembukaan lahan sawit Merauke sangat wajar,” katanya.

Perusahaan sawit  di Merauke, ada mengantongi izin dan belum dapat izin maupun yang sudah beroperasi. “Bupati Merauke mau membatasi perusahan sawit yang mana? Apakah yang ada sekarang, mau diberitahu pengurangan lahan, misal, izin 30.000 an jadi 10.000-an hektar. Yang terlanjur di bibir kali, hutan konservasi,  dikurangi. Inilah yang harus jelas dalam surat keputusan bupati,” katanya.

Dia menyarankan, dalam menjalankan pembatasan sawit, bupati mesti menkaji dan mengevaluasi perizinan dari awal. “Kalau proses salah, melanggar aturan, perusahaan harus kena sanksi tegas. Bukan hanya sawit, semua izin. Apkah mereka telah berbicara baik dengan pemilik hutan? Atau mereka culik orang kampung bawa ke Jakarta dan menandatangani surat pelepasan hutan?”

Kunjungan Duta Besar Uni Eropa, katanya,  penting sebagai bentuk perhatian karena hutan Papua paru-paru dunia. Namun, terpenting bagi Orang Papua, hutan ini sebagai tanah, dan budaya. Hutan merupakan tempat hidup Orang Papua. “Mereka tergantung lingkungan hidup, punya ikatan erat antara utan, budaya, dan manusia Papua.”

PT Korindo Group, salah satu perusahaan yang memiliki banyak usaha sawit di Papua, termasuk Merauke. Johanes Rettob, Humas Korindo Group mengatakan, tak ingin bersinggungan dengan Pemda Merauke. Pembatasan lahan kebun sawit oleh Bupati Merauke sejalan dengan rencana moratorium oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam menjalankan bisnis, katanya, perusahaan sudah berusaha keras memenuhi beragam peraturan, tetapi belum tentu lancar, salah satu terhambat masalah ulayat. “Secara administrasi belum jelas aturan dari pemerintah. Soal pembayaran ulayat misal ganti rugi, pinjam pakai dalam bentuk apapun.” Dia berharap, ada aturan jelas dari pemerintah.

 

Hasil tanaman kemiri asal Kampung Yanggandur, Distrik Sota, Merauke. Tanaman ini berfungsi untuk ekonomi rakyat. Foto: Hidayatillah

Hasil tanaman kemiri asal Kampung Yanggandur, Distrik Sota, Merauke. Tanaman ini berfungsi untuk ekonomi rakyat. Foto: Hidayatillah

Soal Kebijakan Konservasi Hutan APP, Begini Penilaian Koalisi

Lahan gambut terbakar sepanjang Juli 2015 di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP Grup) di Siak. Foto diambil pada 3 Agustus 2015. Made Ali

 

 

Asia Pulp and Paper (APP) memasuki tahun keempat komitmen kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy/FCP) terhitung 1 Februari 2013. Koalisi Anti Mafia Hutan mengevaluasi komitmen anak usaha Sinar Mas ini sepanjang 2013-2015. Bagaimana hasilnya?

”Indikasi terlihat, peluncuran FCP hanyalah jalan memuluskan bisnis APP di pasar Internasional,” kata Henri Subagio, Direktur Esekutif ICEL, di Jakarta, belum lama ini.

Tim Koalisi terdiri dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jiklahari), Yayasan Auriga, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan laporan Jikalahari, APP memiliki luasan konsesi 883.172,05 hektar dengan 725.221,08 hektar di lahan gambut. Banyak wilayah tumpang tindih terjadi kebakaran dan perambahan.

”Sudah kita konfirmasi dengan APP, jawabannya tak dilakukan mereka tapi pihak lain,” kata Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah.

Jikalahari mencatat, deforestasi hutan alam dalam konsesi APP dan pemasok di Riau selama tiga tahun mencapai 7.377 hektar. Paling luas hutan alam terjadi di PT Suntara Gaja Pati mencapai 861,87 hektar.

Penebangan hutan alam oleh APP Grup terjadi di beberapa wilayah. Pada 8 April 2013, di PT RIau Indo Agropalma Blok Kerumutan. ”Padahal ini habitat harimau Sumatera kritis dan terancam punah.”

Pada Agustus 2014, terjadi di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Indragiri Hillir. Jikalahari menemukan satu eskavator sedang membuat kanal dan jalan dengan menggali gambut, eskavator menebangi hutan alam di community use MSK. Penebangan terjadi di PT Satria Perkasa Agung, Pelalawan 2 Agustus 2015.

Begitu juga, hotspot pada 2015 meningkat, dari 2.145 (2014) menjadi 8.195 hotspot. Pemenang sebaran hotspot di PT Arara Abadi, yakni 1.420 hotspot.

Data berasal dari Citra Satelit Landsat dan Earth Observing System (EOS). ”Sebaran hotspot dan pola-pola serta indikasi terus berulang di konsesi itu.”

Tak hanya merambah kerusakan lingkungan, konflik sosial pun tak terelakkan, misal di PT Arara Abadi di Kecamatan Pinggir, Bengkalis berkonflik dengan masyarakat Suku Sakai. Izin Menteri Kehutanan RI merebut lahan mereka seluas 7.128 hektar.

Perusahaan sama, juga berengketa lahan dengan masyarakat desa Sungai Berbari dan Desa Dosan di Siak. Ada beberapa hasil audit kepatuhan pencegahan karhutla di APP Grup pun mendapatkan predikat tidak patuh, seperti, PT Sakato Pratama Makmur, PT Satria Perkasa Agung, PT Ruas Utama Jaya dan PT Suntara Gaja Pati.

”Jelas ini membuktikan implementasi tata HTI masih sangat rendah. Kami mendesak APP transparan dalam membantu komitmen mereka.”

Syahrul Fitra, Peneliti Hukum Yayasan Auriga, menyebutkan, tak ada perubahan pada komitmen APP. Deforestasi terus terjadi, malah 2015,  titik api meningkat.  

Dia menilai,  evaluasi terhadap perusahaan HTI mupun HPH belum terlihat, hingga kebakaran hutan dan lahan terus berulang. “Belum ada publish ke publik.”

 

Konsesi PT BMH, pemasok APP, yang terbakar berulang. Ia berada di lahan gambut. APP menyatakan, menghentikan dulu BMH sebagai pemasok, selama penanganan kasus oleh pemerintah. Foto: Lovina S

Konsesi PT BMH, pemasok APP, yang terbakar berulang. Ia berada di lahan gambut. APP menyatakan, menghentikan dulu BMH sebagai pemasok, selama penanganan kasus oleh pemerintah. Foto: Lovina S

 

Pemberian izin disertai kepastian ketersediaan bahan bakupun patut dicermati pemerintah. Pasalnya, kekurangan bahan baku menyebabkan penebangan hutan alam.

Seharusnya, kata Henri, temuan-temuan ini menjadi ‘pintu masuk’ pemerintah mendalami pelanggaran. ”Diverifikasi dan klarifikasi hasil temuan ini,” katanya.

  

 

Kata APP

Menanggapi ini, APP menyebutkan dalam pemenuhan kekurangan bahan produksi, mencari sumber materi tambahan dari pasar terbuka. APP tidak merambah hutan alam maupun ekspansi lahan dengan membakar.

”Melalui FCP, kami berkomitmen mengembalikan, untuk hutan alam, setiap kawasan konservasi yang dibakar,” kata Randy Salim, Head of Global Communication APP.

Dia bilang, El-Nino tahun lalu, merugikan perkebunan dan area konsevasi hingga jutaan dolar. APPpun menegaskan, pemasok kayu mereka tak membuka lahan dengan dibakar. ”Sejak 1996, kita mengimplementasikan zero burning policy.”

APPpun telah memberi sanksi bagi pemasok yang melanggar kebijakan. Bahkan, PT Bumi Mekar Hijau, salah satu pemasok diberhentikan hingga menunggu penyelidikan pemerintah karena kebakaran di konsesi mereka.

Perusahaan juga menjamin transparansi data kepada siapapun. Dia menyebutkan, telah memberikan peta pemasok kayu dan pulp kepada World Resources Institute dan pemerintah. “Kami juga mulai memverifikasi semua hotspot dan laporan verifikasi pasca hotspot dua kali seminggu di website APP,” katanya.

Untuk pencegahan karhutla juga disiapkan melalui investasi cukup besar. Awal tahun ini, APP bekerjasama dengan TNI, Polri, organisasi lokal di Riau dalam manajemen bencana, Manggala Agni, Pemprov Riau serta masyarakat dalam menanggapi prediksi kekeringan.

”Fokus tiga bidang, yaitu Bukit Kerikil Wildlife and Biosphere Reserve, Bandara Pinang Kampai Dumai, Kabupaten Meranti, dan kawasan hutan sekitar Rokan Hilir.”

Perusahaan juga menyiapkan tiga helikopter Super Puma, peralatan pemadan kebakaran Tohatsu pompa, pompa kecil penjaga, selang untuk mencegah kebakaran. Lalu standar pelatihna dan sertifikasi dengan menerapkan incident command system (ICS).

APP juga investasi dua pesawat pengintai dengan kamera thermal untuk mendeteksi dan mengisolasi kebakaran hutan. Sistem monitoring dan manajemen ini mampu mengontrol dan mengurangi kebakaran hutan. Juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api untuk membantu masyarakat mengembangkan mata pencaharian alternatif. ”Tahun 2020, target bangun 500 DMPA.”

Mengenai konflik sosial, APP mengklaim telah merancang free prior and informed consent (FPIC) dan resolusi konflik dalam rantai pasokan ataupun konflik lain. “Diharapkan mampu menyelesaikan konflik sosial dan pengenalan sistem pemantauan konflik sosial baru.”

 

Kisah Seputar Hilangnya Anak Harimau dari Kandang Penitipan

Ini dia foto anak harimau Sumatera di kandang sementara setengah jam sebelum lepas dari kandang di Yayasan Bodhicitta, Barumun. Foto: Ayat S Karokaro

Anak harimau Sumatera di kandang sementara  Yayasan Bodhicitta, Barumun, sebelum hilang. Foto: istimewa

 

Kabar anak harimau Sumatera, hilang setelah berhasil dievakuasi dari jeratan pemburu, menimbulkan banyak pertanyaan.  Anak harimau usia kurang satu tahun yang hilang di kandang penitipan Yayasan Bodhicitta di Barumun ini ada dugaan sengaja diambil untuk diperjualbelikan.

Sebuah organisasi yang konsen soal harimau, Bukitbarisan Sumatran Tiger Rangers (BSTR) menurunkan tim investigasi. Harray Sam Munthe, Pendiri BSTR kepada Mongabay, Sabtu (2/7/16) mengatakan, hasil investigasi mereka ternyata anak harimau itu sudah hilang pagi hari, belum lama ‘numpang kandang’ setelah evakuasi.  Dari kronologis Yayasan Bodhicitta, anak harimau hilang setelah dipindahkan ke kandang sementara yang lebih besar. (lihat kronologis dari yayasan).

Seksi VI BKSDA Sumut yang mengevakuasi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, menitipkan anak harimau diperkirakan ke Yayasan Bodhicitta.  Dia menyesalkan, kehilangan anak harimau seolah ditutup-tutupi, dua minggu setelah kejadian baru diberi kabar. “Jadi Minggu malam (10/4/16), anak harimau tiba di Yayasan Bodhicitta Barumun, pagi sudah hilang. Itu kami sesalkan.”

Terkait waktu hilang ditutup-tutupi, ada indikasi anak harimau diambil, lalu dibawa keluar Sumut untuk dijual. Karena, tak berapa lama pasca kehilangan harimau ini, dia mendapat informasi dan telepon dari pemilik kebun binatang Asam Kulin Pekanbaru, Riau, bahwa ada sejumlah orang menawarkan anak harimau.

Karena curiga, sang pemilik kebun binatang menghubungi Harray mempertanyakan status anak harimau ini. Dia terkejut dan meminta menahan sebisa mungkin sejumlah orang yang akan menjual anak harimau itu, seraya melaporkan ke BKSDA dan Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup Sumatera. Sayangnya, para pelaku keburu pergi karena mulai curiga.

Dari perbincangan dengan pegawai kebun binatang, para pelaku mengaku anak harimau dapat dari hutan Barumun, dibawa ke Gunung Tua, dan akan dijual. Pelaku, kata Harray, melanjutkan perjalanan ke Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. “Apakah ini anak harimau yang hilang atau tidak? Dari kronologis sejumlah orang yang mau menjual dan ciri-ciri ada kemiripan.”

Temuan lain, setelah berhasil mengevakuasi anak harimau dari jerat pemburu, ada sejumlah orang mengaku oknum kepolisian dan kehutanan, membuntuti tim evakuasi BKSDA Sumut bersama Yayasan Bodhicitta menuju ke Barumun Nagari.

Dari pengumpulan bukti, malam sebelum anak harimau hilang, sejumlah orang mengaku oknum polisi dan kehutanan ingin mengambil anak harimau. Penjaga di yayasan mengaku, ketika tengah minum kopi masih melihat satwa di kandang, tak lama hilang.

 

Anak harimau yang hilang. Foto: Ayat S Karokaro

Anak harimau yang hilang. Foto: Istimewa

 

 

Induk harimau diduga terjebak dan mati

Belum selesai keterkejutan anak harimau hilang, ada kabar menyedihkan, kalau sang ibu harimau juga mati. Selang beberapa hari setelah anak harimau dievakuasi ke Barumun, harimau dewasa diduga sang induk mencari anak, terjerat pemburu, kemudian langsung dikuliti. Area di Padang Lawas, desa berdekatan dengan evakuasi anak harimau.

Perilaku harimau, katanya, jika anak hilang pasti mencari keliling kampung, karena masih mencium bau sang anak. Namun, tim evakuasi langsung membawa anak harimau ke area cukup jauh hingga induk terus mencari, dan jadi target pemburu.

BKSDA, katanya,  sudah memburu para pelaku dibantu Barumun Nagari, tetapi tak berhasil menemukan yang menguliti sang induk.

Tim BSTR juga mencari tahu pembunuh sang induk. Tim bergerak sampai Riau. Hingga kini belum menemukan jejak kulit sang induk.

Syukur Alfajar, Manager Program Yayasan Bodhicitta, kepada Mongabay mengatakan, anak harimau dititipkan karena saat evakuasi ada sejumlah orang yang mengikuti Suhut Helsaki, Kepala Seksi Kepala Seksi VI BKSDA Sumut. Demi keamanan, mereka berinisiatif memindahkan anak harimau sitaan dari mobil Suhut ke mobil mereka.

Di Yayasan Bodhicitta, seeorang dokter hewan asal Australia yang menjadi relawan di SRI, Jen Shower, memeriksa kondisi harimau. Ia diberi vitamin.

Hari pertama, harimau ditempatkan di kandang kecil, dokter Jen  menyarankan pindah ke kandang besar. Awalnya Syukur menolak mengingat kekhawatiran anak harimau ini lepas dari jeruji kandang yang lebar. Namun karena dipastikan akan aman, maka akhirnya dipindahkan ke kandang besar. Sayangnya, tidak berapa lama anak harimau itu kabur dan keluar dari sisi jeruji kandang besar.

“Jadi dokter hewan Jen itu yang mengatakan agar anak harimau itu dipindahkan ke kandang besar. Dia bilang tak akan lari karena sudah ada dipasang jaring penghalau matahari. Jadi bukan diambil atau dicuri, melainkan benar-benar keluar kandang yang jerujinya ukuran besar.”

Sebenarnya, anak harimau itu sebelum evakuasi sudah di rumah kepala desa. Kepala desa menghubungi dan menawarkan anak harimau itu. Dia langsung menghubungi BKSDA Sumut, dan mencoba mengulur waktu kepala desa agar tak menjual ke pihak lain.

Karena anak harimau terlihat lemas, kepala desa menghubungi dia lagi dan tak perlu membayar.

Suhut Helsaki, Kepala Seksi WIlayah VI, berangkat ke desa itu buat penyitaan.  Jadi, katanya, anak harimau sudah di kandang di rumah kepala desa. “Suhut berhasil menyita dan menitipkan ke kami. Begitu sehat akan dirilis ke alam di hutan Barumun. Sayangnya, kabur dari kandang. Aku sudah diperiksa penyidik PPNS BKSDA dan ditunjukkan bukti, benar lari dari kandang, sisa bulu dekat kandang,” katanya.

Dia yakin anak harimau kabur dari kandang itu masih sehat. “Dua hari lalu masih terlihat jejak. Dia mampu bertahan di hutan Barumun, karena masih alami dan jauh dari pemburu.”

Mengenai induk harimau, dia membenarkan ikut membantu BKSDA Sumut mencari si pembunuh. Sayang tak berhasil.

Hotmauli Sianturi, Kepala Balai Besar KSDA Sumut, mengatakan,  dari investigasi mereka, anak harimau lepas dari kandang karena jeruji kurang rapat.

Anak harimau Sumatera betina ini, terkena perangkap pemburu selama lima hari di Desa Banua Tongah, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Minggu (10/4/16). Tim evakuasi datang dan harimau selamat.

 

Sebelum disita BKSDA Sumut, ternyata anak harimau ini sudah dimasukkan dalam kandang dan siap dijual.

Sebelum disita BKSDA Sumut, ternyata anak harimau ini sudah dimasukkan dalam kandang dan siap dijual.

 

Pada 23 Juli 2016, Yayasan Parsamuhan Bodhicitta Mandala Medan, melalui Syukur Alfajar, Conservation Program Manager Yayasan Bodhicitta Mandala Medan memberikan kronologi seputar harimau, Hamidah, dari proses evakuasi sampai hilang dan upaya pencarian.

Adapun kronologis penyelamatan (evakuasi) hingga lepasnya anak harimau Hamidah dari kandang sementara di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS) di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut:

8 April 2016:
Kepala Desa Simangambat Dolok, Damri menelepon Syukur Alfajar, Conservation Program Manager Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan, dan mengatakan akan ada anak harimau dijual. Ada beberapa kali beliau menelepon. Syukur menanyakan dimana lokasi anak harimau dan bagaimana kondisinya. Karena concern penyelamatan satwa. Tetapi Damri menanyakan tentang harga penjualan anak harimau.

 

10 April 2016:

Sore hari ketika Syukur keluar dari lokasi camp BNWS, Damri, mencegat dan mengatakan “Tolong ambil anak harimau itu. Anak harimau tidak dijual lagi tetapi ambil saja karena sudah empat hari di lubang jerat.” Lubang jerat merupakan salah satu cara masyarakat Paluta menangkap satwa buruan seperti rusa atau kijang.

Begitu Syukur kembali ke camp dan mendapatkan jaringan internet, dia men-share ke grup whatsapp (WA) Barumun Nagari, sebuah kelompok diskusi berbagai lembaga yang berkolaborasi dalam program konservasi Suaka Margasatwa Barumun. Syukur tujukan pesan kepada Gunawan, Kepala Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan BBKSDA Sumut, bahwa ada anak harimau terjerat di dalam lobang jerat rusa di Kecamatan Batang Onang. Syukur share juga nomor telepon Kepala Desa Simangambat Dolok, Damri, kepada Gunawan.

Meskipun lokasi anak harimau berada adalah di Desa Purba Tonga, sebuah desa di sebelah Simangambat Dolok, tetapi nomor Kades Simangambat Dolok yang Syukur berikan karena yang memberi informasi pertama kali. Jarak Simangambat Dolok ke Purba Tonga kira-kira delapan km.

11 April 2016:
Pagi hari, Suhut Hesaki Tampubolon, Kasi Konservasi Wilayah VI BKSDA Sumut menelepon Syukur, sekitar pukul 6.00 pagi. Beliau yang sudah mendapat perintah dari KSDA Wilayah III, mengatakan sudah menelepon Damri dan akan meluncur ke lokasi anak harimau dijerat. Suhut meminta Syukur menyusul di belakang untuk memback-up operasi evakuasi sebagai mitra dari BBKSDA Sumut.

Saat itu, Suhut sudah berada di dekat Bandara Aek Godang. Perkiraan jarak antara Padang Sidempuan-Aek Godang sekitar satu jam. Begitu menerima telepon Suhut, Syukur bersiap-siap. Ada juga informasi tambahan bahwa Suhut juga menghubungi drh. Jen Shower, relawan dari Australia, saat itu menjadi relawan di lembaga Sumatra Rainforest Institute (SRI). Jarak kantor SRI yang berlokasi di Kota Panyabungan ke tempat anak harimau sekitar 2,5 jam (lebih kurang 110 km).

Syukur meluncur ke Daerah Sosopan di Daerah Pasar Matanggor. Satu jam kemudian setelah Syukur sampai di Pasar Matanggor, Suhut mengabari bahwa tidak perlu lagi ke lubang anak harimau terjerat, jaraknya menurut informasi orang kampung 3,5 jam perjalanan jalan kaki dari desa. Suhut meminta Syukur menunggu di Pasar Matanggor karena anak harimau sudah di dalam kotak di mobil Suhut. Suhut mengatakan akan membawa harimau ke BNWS untuk segera rilis ke habituasi Barumun Tiger Sanctuary.

Saat Suhut Hesaki keluar kampung mengendarai mobil operasional Manggala Agni BBKSDA Sumut, diikuti beberapa anggota Koramil Sosopan dan beberapa anggota masyarakat yang mendengar ada anak harimau terjerat dan ingin tahu anak harimau mau dibawa kemana.

Karena terlalu ramai, Suhut menghubungi Syukur dan mengatur skenario agar anak harimau di mobil dipindahkan ke mobil evakuasi BNWS yang Syukur tumpangi. Suhut akan melayani konfirmasi dari beberapa anggota masyarakat yang penasaran dan terus mengikuti kendaraan evakuasi.

Syukur meminta Suhut mencari tempat aman. Syukur akan berhenti di belakang dan memindahkan anak harimau ke dalam mobil Syukur supaya anak harimau dapat segera ditangani secara medis. Sementara Suhut berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang mengikuti. Setelah berhasil memindahkan anak harimau, Syukur melanjutkan perjalanan. Anak harimau sudah di dalam box kayu, Syukur coba lihat ke dalam dan dengar suara. Di dalam mobil yang Syukur tumpangi bersama, supir, dan Henry Wijaya, Program Director BNWS. Mereka mengendarai mobil jenis Toyota Hilux.

Waktu anak harimau sudah di dalam mobil, posisi tim kesehatan, Jen Shower, dari hasil komunikasi, Syukur perkirakan masih sekitar satu jam lagi baru tiba di Aek Godang. Syukur tetap komunikasi dengan Jen tentang bagaimana penanganan medis. Jen menyarankan mencari tempat sunyi dan ada air. Di sana nanti baru akan dicek apakah anak harimau sehat atau tidak. Sesuai saran Jen, mereka kemudian mencari tempat sunyi.

Suhut saat itu masih mengobrol dengan orang yang mengejar tadi. Tim SRI bersama Jen belum tiba. Setelah bertemu dengan lokasi yang sunyi dekat dengan sungai serta jauh dari akses masyarakat, mereka berhenti. Syukur terus intensif berkoordinasi dengan Suhut dan Jen. Suhut lebih dahulu tiba dan anak harimau diturunkan dari peti kayu. Syukur tidak bisa melihat jelas tapi dia pikir anak harimau haus. Syukur beri air. Anak harimau mau minum.

Syukur hubungi kembaliJen karena berpikir anak harimau harus segera ditangani oleh dokter hewan. Lalu 20 menit kemudian, barulah tim SRI beserta Jen tiba. Begitu mereka tiba, atas instruksi dan pengawasan Suhut, karena bukan SRI yang memimpin operasi penyelamatan, anak harimau itu kemudian dicek kesehatan. Secara kasat mata, Jen menyimpulkan anak harimau tersebut kurus dan tidak sehat. Karena Jen adalah wildlife rescuerer, penanganan medical rescue dipercayakan diambil alih olehnya. Kami hanya membantu seperlunya. Tindakan yang dilakukan selanjutnya memberi bius agar bisa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

Dari hasil pemeriksanaan, Jen menyimpulkan anak harimau itu tidak bisa dirilis saat itu karena malnutrisi hingga perlu perawatan beberapa saat, tidak bisa dijelaskan beberapa saat itu seberapa lama, tetapi sampai kondisi pulih. Karena tempat itu sudah banyak orang datang, maka mereka putuskan membawa anak harimau pindah ke barak/camp gajah Unite Penyelamatan Populasi Gajah BBKSDA Sumut yang saat ini berlokasi di dalam areal BNWS. Barak gajah tempatnya terkontrol, ada pintu security hingga tidak sembarang orang bisa masuk.

Dalam perjalanan ke Barak Gajah, Zein menyarankan jika ada sungai, anak harimau perlu dimandikan supaya bersih. Jadi begitu ada sungai, anak harimau kami mandikan. Seperti yang tampak pada foto di berita Mongabay.

Sesampainya di barak gajah, Jen melakukan tindakan medis, anak harimau diberi infus. Mereka sediakan tempat yang rileks, jauh dari kerumunan orang, dan sejuk. Kemudian Jen menyuntikkan beberapa vitamin. Saat anak harimau mulai sadar, mereka beri minum susu, dan makan daging. Anak harimau sudah mulai memberi respon. Awalnya mereka beri daging ikan. Obat-obatan dan vitamin tersedia di Barak Gajah dan juga dibawa oleh tim SRI.

Pukul 17.00, kondisi anak harimau mulai pulih dan sudah bangkit, Jen kembali ke Padangsidempuan, begitu juga SRI dan Kasi Konservasi Wilayah VI BBKSDA Sumut. Malam itu anak harimau mereka masukkan ke dalam kandang sementara berukuran kecil (60 cm x 50 cm x 120 cm). Syukur ronda dan jaga malam di dekat kandang harimau. Dia tidur di sana sampai pagi.

12 April 2016:
Pagi hari, Syukur beri makan anak harimau dengan susu. Respon sudah bagus. Sekitar pukul 10.00, tim SRI dengan Jen datang. Siang hari karena kondisi di Garak Gajah sudah banyak yang tahu hingga banyak pekerja camp penasaran jadi kurang nyaman untuk anak harimau. Anak harimau kemudian dipindahkan ke lokasi penyelamatan yang nantinya menjadi tempat Tiger Santuary. Daerah itu sangat terbatas aksesnya.

Di lokasi ini rencananya anak harimau akan dimasukkan ke dalam kandang besar (3,5 x 3,5 x 4 m). Tetapi sebagian besar mereka yang ada di lokasi menilai, lubang kandang besar—kandang untuk mamalia sedang dewasa –ini terlalu besar hingga khawatir anak harimau bisa keluar sesuai teori kucing, jika kepala bisa keluar makan badan juga. Tetapi Jen menyarankan bisa diatasi dengan membuat jaring bayangan atau jaring matahari. Kandang besarpun ditutup sekelilingnya dengan jaring matahari.

Setelah diberi makan, anak harimau dalam kandang kecil kemudian dimasukkan ke dalam kandang besar dengan catatan pintu kandang kecil tetap tertutup, hingga anak harimau berada di dua kandang, di dalam kandang kecil yang dimasukkan lagi ke dalam kandang besar. Sorenya, Jen dan Kasi Konservasi Wilayah VI kembali ke Sidempuan. Syukur tetap jaga malam di samping kandang harimau mengamati perkembangan harimau.
13 April 2016:
Pagi hari anak harimau Syukur beri minum susu. Sudah mulai kuat minum susu. Syukur berikan makanan dan sampai tiga kali tambah makanan. Anak harimau sudah kuat. Sekitar pukul 9.00, Syukur rekam video anak harimau dan share ke grup WA Barumun Nagari. Syukur mengabarkan kepada kawan-kawan tentang perkembangan anak harimau. Syukur sampaikan ke kawan-kawan anak harimau diberi nama Hamidah.

Syukur menghubungi kembali Jen. Syukur kabarkan Hamidah sudah kuat makan dan minum susu dan meminta saran apa tindakan selanjutnya. Jen mengatakan agar membuka pintu kandang kecil tetapi tetap di dalam kandang besar. Syukur sempat menolak dengan argumentasi seperti kemarin, tetapi Jen berkeras dan mengatakan anak harimau butuh tempat yang lebih luas dari kandang kecil. Serta meyakinkan, teknik penutupan dengan kain sudah cukup untuk mencegah harimau keluar dari sela- sela jerejak kandang. Syukurpun mengikuti saran ini. Syukur amati kondisi sekitar dan memperhatikan perilaku anak harimau setelah keluar dari kandang kecil sekitar 20 menit.

Kemudian, kepada keeper, —biasanya ada tiga orang keeper yang menjaga siamang, burung, dan hewan lain–, Syukur titipi tugas untuk melihat kandang harimau. Karena sudah tiga hari mendampingi anak harimau dan wartawan juga sudah mulai berdatangan, Syukur pikir sudah waktunya melayani pertanyaan-pertanyaan dan wawancara wartawan. Syukur kemudian turun ke pos keamanan dan meminta keeper menjaga anak harimau.

Kira-kira setelah setengah jam saya di pos keamanan, keeper yang bernama Ali menghubungi Syukur dan mengabarkan bahwa Hamidah lepas. Syukur bilang, akan datang, ada beberapa wartawan yang Syukur tinggalkan. Syukur bilang ke wartawan, nanti bisa menelpon saja. Syukur kembali ke kandang harimau dan melihat Hamidah sudah tidak ada. Waktu itu hanya ada satu keeper yakni Ali beserta isterinya yang memang tinggal di situ dan Muhammad Hatta petugas dari BBKSDA Sumut, tenaga bakti rimbawan KPHK SM Barumun yang sedang pemetaan di daerah itu. Kepada tim, Syukur katakan untuk tidak mengganggu kandang sampai tim penyidik BKSDA datang.

Tak menunggu, saya segera menghubungi kepala Resort SM Barumun II (lokasi BNWS ada di wilayah Resort SM Barumun II Seksi Konservasi Wilayah VI, Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan, BBKSDA Sumut), Parta Basmely, mengabarkan bahwa anak harimau lepas. Syukur meminta, Partamelaporkan kondisi secara struktural dan segera datang untuk mengecek. Setengah jam kemudian Parta tiba.

Tindakan yang mereka lakukan segera cari dan selamatkan (search and rescue/SAR) karena waktu itu musim kemarau. Mereka serakkan beberapa kantung air dan sebar makanan di beberapa tempat karena harimau masih anakan dan belum bisa mencari makan sendiri sambil terus pencarian fisik. Mereka periksa juga lubang-lubang alam di sekitar lokasi. Tetapi anak harimau tidak berhasil ditemukan.

14 April 2016:
Tim dari penyidik BBKSDA Sumut datang dan memeriksa. Selain Syukur, keeper BNWS yang berada di lokasi saat Hamidah lepas juga diperiksa oleh penyidik (PPNS BBKSDA Sumut) selama satu hari satu malam. Mereka menemukan lubang celah jerejak di kandang besar yang kiri kanan besi terdapat bulu-bulu anak harimau itu. Kemungkinan dari celah itu anak harimau berusaha dan berhasil keluar. Foto dan bulu mereka kumpulkan sebagai bukti. Selesai diperiksa dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani mereka kembali melakukan pencarian.

Pada saat proses pencarian ini teman-teman dari SRI datang membawa kandang jerat, jaring, dan obat bius. Mereka sama-sama mencari. Setelah empat hari karena anak harimau tidak ditemukan, tim SRI pulang. Untuk melanjutkan pencarian, Syukur tidak punya cukup tenaga. Syukur mengajak salah seorang teman membantu melakukan pencarian. Bersama-sama mereka terus melakukan pencarian. Mereka menyebar kantong air, menyebar beberapa potong daging, kemudian di daerah tertentu kita pasang jaring ikat, jaring berdiri untuk menjerat anak harimau dan menangkapnya. Satu lagi metodenya, adalah kandang jebak, kandang besi. Selama satu minggu mereka cari terus secara intens. Anak harimau belum berhasil ditangkap tetapi mereka menemukan jejak-jejak yang diyakini jejak kaki anak harimau.

Dua minggu kemudian, dalam proses pencarian, mereka melihat anak harimau dengan kasat mata pada malam hari sebanyak tiga kali. Mereka juga melakukan pencarian siang dan malam hari untuk memperbesar kemungkinan perjumpaan. Mereka menggunakan cahaya senter untuk mencari perhatian mata harimau. Sampai sekarang, mereka masih terus melakukan pencarian. Tetap dengan metode kandang jebak dan juga pengamatan lingkungan apakah lingkungan ini mendukung harimau hidup atau tidak. Salah satu faktor, air dan makanan kecil yang mungkin ditangkap.

Waktu mereka menelusuri, menemukan sungai dengan stadia U, sungai tua, musim kemarau panjangpun akan ada titik-titik air seperti sumur yang terpotong-potong di daerah itu, dalam sungai ada yang satu meter, ada setengah meter. Dengan temuan itu, mereka yakin sumber air tetap ada. Daerah itu juga habitat ayam hutan. Dari kedua faktor itu, mereka yakin anak harimau itu bisa bertahan. Lokasi itu juga cukup aman dari ancaman predator lain.

Kemudian pada masa-masa hujan mereka lakukan pengamatan jejak, jejak masih mereka temukan sampai sekarang.

19 April 2016:
Tanggal 19 April 2016, setelah tim penyidik dari BBKSD datang, Syukur menerima surat teguran dari BBKSDA ke Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan sebagai lembaga yang isinya teguran tertulis atas kelalaian menjaga anak harimau. Teguran tertulis ini meminta yayasan terus melaporkan hasil pencarian anak harimau (yang masih terus dilakukan) dan menyarankan perbaikan kandang. BBKSDA menyimpulkan, tidak ada tindakan kriminal atau kesengajaan atas peristiwa ini.

Berikut Perkembangan Rencana Moratorium Sawit, Apa Komentar Pakar?

Seorang warga desa  di Katingan, Kalteng, menunjukkan perusahaan membuka kebun di lahan yang masuk kawasan moratorium. Semoga saja, moratorium sawit yang akan dibuat tak mengalami nasib serupa, aturan yang tampak keren di atas kertas tetapi lemah di lapangan.

 

 

Setelah melalui kajian termasuk evaluasi perizinan kebun sawit baik yang baru permohonan maupun izin-izin lama, akhirnya pemerintah merencanakan moratorium sawit selama lima tahun. Optimalisasi kebun yang ada antara lain, dengan peningkatan produktivitas menjadi salah satu fokus ke depan. Demikian antara lain hasil pertemuan lintas kementerian di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7/16).

“Kita ingin menata kembali lahan sawit, termasuk meningkatkan produksi lahan yang sudah ada dan menanam kembali,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam rapat koordinasi itu.

Hadir dalam pertemuan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan, dan beberapa eselon kementerian terkait. Beberapa perwakilan perusahaan perkebunan turut ambil bagian dalam pengkajian moratorium sawit ini.

Sebelumnya, sudah ada kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut ada sejak 2011, lewat Instruksi Presiden. Moratorium sawit kali ini, menjadi rangkaian kebijakan itu. ”Kali ini kita harus sudah siapkan data. Kebetulan kita punya program One Map Policy. Sekarang kita sudah punya peta dasar. Harapannya kebijakan ini bisa lebih operasional. Selama ini izin lokasi dimana, kebun dimana,” kata Darmin dalam keterangan tertulis.

Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursida Baldan pun merespon baik kebijakan ini. Terkait data, ATR merujuk data KLHK.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menegaskan, dengan moratorium, tak ada izin keluar untuk pelepasan hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit.

Sedangkan penyusunan rancangan Inpres dan norma-norma moratorium sawit ini, bakal tuntas dalam rakor berikutnya. Setiap kementerian terkait, katanya,  wajib menjalankan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

 

 

Fokus optimalisasi produk

Kala moratorium pembukaan lahan sawit, optimalisasi produk menjadi penting. Jadi, perlu ada rencana aksi pemerintah daerah dalam memastikan produktivitas. Terlebih, petani sawit banyak masalah produktivitas karena beragam kendala seperti sarana produksi, bibit dan pupuk.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Dwi Praptomo Sudjatmiko menyebutkan pemerintah fokus produktivitas berkelanjutan dan mempertahankan suplai sawit.

Adapun langkah ditempuh dalam peningkatan produktivitas didasarkan pada ulang dengan mengganti bibit baru dan bersertifikat. ”Volume akan kita tingkatkan termasuk keterlibatan Badan Pengelola Dana Perkebunan sawit.”

Selama ini, dana BPDP sebagian besar untuk biodesel. Dwipun akan mengusulkan menaikkan dana replanting antara 10-20%. ”Kami turut pantau siapa saja target petani, agar tepat sasaran,” katanya.

Langkah lain, dengan penggunaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani sawit ataupn skala kecil. ”Nanti akan diusulkan peraturan terkait tanaman tahunan, yang mampu mengembalikan dana setelah berbuah. Komoditas sawit, karet tiga empat tahun baru berbuah.”

 

 

Jangan sebatas pembatasan

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodiharjo menilai Inpres ini sangatlah penting namun ada beberapa catatan. Evaluasi perizinan penting, tetapi perlu dingat, kerusakah hutan juga banyak dari izin-izin tak resmi.

Kelahiran moratorium, katanya, menjadi dasar penguatan pengendalian dan penegakan hukum. Sama seperti regulasi sebelumnya, aturan jangan jadi sebatas aturan administratif.

Hariadi mengingatkan, jika hanya mengandalkan Inpres atau Perpres, kala tak dibarengi penguatan kelembagaan di lapangan.

Jadi, katanya, aturan tak hanya berjalan di pusat namun perlu operasional di daerah. Operasional ini, perlu merujuk regulasi yang ada, seperti di pemerintahan daerah, Dinas Perkebunan atau Kehutanan daerah.

”Jadi ada task force untuk daerah dalam memastikan (ilegal atau legal). Tak hanya sebatas pembatasan izin.”

Dia mencontohkan, di Riau, PT Hutani Sola Lestari (HSL), kala pengecekan HPH akhir tahun lalu, ternyata sudah 76 lokasi perkebunan sawit. ”Umur telah 7-8 tahun, jadi sudah selama itu berada disana.” Hal ini, katanya,  jelas melanggar aturan.

Dwi mengakui pelaksanaan kelembagaan di daerah masih kurang. Kementan mengaku cukup sulit intervensi karena izin seringkali di daerah. ”Pengawasan laporan enam bulan sekali untuk dilaporkan ke Kementerian Pertanian namun tak berjalan efektif,” katanya.

Dia berharap, melalui moratorium ini,  menjadi solusi menjaga hutan. ”Bupati sudah tak ada hak, melanggar akan diberi sanksi. Lembaga yang ada akan lebih dimanfaatkan dan diperkuat.”

 

 

Utamakan tata kelola lahan

Tak sebatas moratorium, kata Hariadi, perbaikan tata kelola menjadi kunci utama penyelamatan lingkungan. Salah satu, terkait data izin pengelolaan perkebunan sawit di daerah yang masih buruk.

Serupa dilontarkan Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribussiness Strategic Policy Institute (PASPI). ”Jauh lebih bermanfaat jika Presiden keluarkan Inpres perbaikan tata kelola hutan dan percepatan restorasi hutan kritis,” katanya kepada Mongabay.  Pasalnya, moratorium sebelumnya telah dilakukan dan masih berlaku.

Data PASPI, sejak 1960-2014, konversi hutan menjadi non hutan di Indonesia seluas 62 juta hektar, 11 juta hektar luas kebun sawit. Sisanya, untuk proses pembagunan dan non hutan selain sawit.

Dia menilai, moratorium sawit tak menjawab persoalan tata kelola sawit, izin tumpang tindih dan peningkatan produktivitas. ”Yang diperlukan, perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan bukan moratorium sawit.”

Tata kelola hutanlah yang menjadi lebih bermanfaat dan mampu mengakomodir semua. ”Larang HPH, tangkap pemburu satwa liar, hijaukan kembali hutan lindung dan kritis, juga bekas terbakar. Jangan hanya terus bicara proyek, namun tanamlah,” katanya.

Hariadi menambahkan, transparansi sebagai penyebab utama penghambat penyelamatan hutan. ”Makin data esklusif terhadap masyarakat, akan makin tak terkontrol,” ucap Hariadi.

Harapannya, moratorium mengakomodir dan mempertimbangkan penggunaan UU Keterbukaan Informasi Publik.