Sapariah Saturi

Implementasi Putusan MK, Perlu Dorong Daerah Bikin Perda Masyarakat Adat

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan posisi masyarakat adat lewat pengakuan hutan adat bukan hutan negara. Namun, jika tak ada komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan, implementasi putusan ini bakal melalui ....Selanjutnya

Hutan Dikapling, Banjir Landa Gorontalo

Banjir kembali melanda Gorontalo. Sebelumnya, hanya beberapa wilayah, kali ini meluas hampir ke seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Bahkan, kawasan di dekat Danau Limboto, ketinggian banjir sampai 1,5 ....Selanjutnya

Longsor Freeport: 6 Tewas, 22 Masih Tertimbun, SBY Perintahkan Investigasi

Korban tewas dari runtuhnya terowongan PT Freeport Indonesia (Freeport), di Papua, terus bertambah. Sampai Minggu (19/5/13), korban tewas bertambah satu hingga menjadi enam orang dan 22 pekerja masih tertimbun di ....Selanjutnya

Advokasi Petani, Dua Aktivis Lingkungan Sumsel Divonis 7 Bulan Penjara

Pada Kamis, 16 Mei 2013 sidang putusan terhadap dua aktivis lingkungan dari Walhi Sumatera Selatan, Anwar Sadat dan Dedek Chaniago, digelar di PN Palembang. Majelis Hakim diketuai Arnela, memutus mereka ....Selanjutnya

Walhi Jabar: Pengusutan Kasus KSO Perhutani Lamban

Januari lalu, Walhi Jawa Barat (Jabar) melaporkan Perum Perhutani dan 12 perusahaan tambang galena di Bogor karena dugaan pelanggaran hukum terkait pemberian izin kerjasama operasi (KSO) pertambangan di wilayah itu. ....Selanjutnya

Awal Mei, Anak Gajah Sumatera Mati di Aceh dan Riau

Di Aceh, anak gajah mati kesetrum listrik di Jalan Gajah Mati. Lebih parah, di Riau anak gajah mati pada konsesi RAPP di Baserah. Keduanya terjadi dalam Mei 2013. Kondisi ini ....Selanjutnya

Dinilai Biang Bencana, Warga Sungai Malaya Blokir Aktivitas PT BPK

“Perhatian, maaf untuk sementara aktivitas PT BPK diblokir. Untuk kepentingan umum dipersilakan, bis sekolah, kendaraan umum boleh lewat.” Begitu bunyi palang kayu yang menutupi sebagian besar ruas jalan akses utama ....Selanjutnya

Mahkamah Konstitusi Putuskan Hutan Adat Bukan Hutan Negara

Angin segar bagi masyarakat adat di nusantara. Kamis (16/5/13), Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian judicial review UU Kehutanan No 41 tahun 1999 yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).  ....Selanjutnya

Catatan dan Masukan Penting untuk Penguatan Moratorium II

Perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Moratorium hutan dan lahan sudah ditandatangani 13 Mei 2013 dengan penekanan masih berbasis waktu, dua tahun. Meskipun menyambut baik, berbagai kalangan memberikan beberapa catatan penting demi ....Selanjutnya

Empat Pekerja Tewas, Pemerintah dan Polisi Didesak Investigasi Longsor Freeport

Ironis, saat ikut pelatihan standar prosedur keselamatan kerja para pekerja PT Freeport Indonesia, malah tak selamat karena ruang bawah tanah longsor menimbun 39 orang. Sampai hari kedua, Rabu(15/5/13),  tim penyelamat ....Selanjutnya

SBY Perpanjang Inpres Moratorium Hutan dan Lahan

Tujuh hari sebelum masa berakhir, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperpanjang Instruksi Presiden (Inpres) Moratorium hutan dan lahan.  Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2013 yang ditandatangani 13 Mei, Presiden ....Selanjutnya

Tanam Sawit di Luar HGU, Walhi Desak PT PN XIV Kembalikan Lahan Warga

Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV  (PTPN XIV) di Kecamatan Mori Utara dan Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, segera mengembalikan ratusan hektar lahan warga yang dicaplok. ....Selanjutnya