All posts by Luh De Suriyani, Denpasar

Kijang Mati Diburu di Taman Nasional Bali Barat. Kok Bisa?

Empat indukan kijang (Muntiacus muntjak) mati ditembak pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan Sabtu (14/01/2017) dini hari. Lima pemburu kabur ke tengah hutan, saat petugas menggeledah isi mobil. Kijang dan rusa lebih dikenal menjadi ikon kawasan ini sampai ada satu pulau kecil bernama pulau Menjangan.

Empat bangkai kijang betina ada dalam bagasi mobil para pemburu.Disertai barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan kaliber 5,5 mm, satu unit pisau bayonet, dan sebuah lampu senter.

Bangkai seekor kijang dibedah untuk mendapatkan barang bukti proyektil peluru yang digunakan para pemburu. Mereka menggunakan peredam untuk mengelabui petugas.

 

Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan 5 pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pengguna mobil sewaan ini yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan 5 pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pengguna mobil sewaan ini yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

 

Kepala Bagian Tata Usaha TNBB Wiryawan mengatakan seluruh barang bukti sudah diserahkan ke kepolisian setempat dan pelakunya belum teridentifikasi. Sebagian pemburu berusaha mengecoh petugas dengan mengenakan pakaian adat untuk bersembahyang di sebuah pura dalam kawasan TNBB.

Dua petugas TNBB yang menyamar sedang memancing mengawasi gelagat mereka karena ternyata tak bersembahyang. Sekitar pukul 00.30 Wita petugas jaga malam kantor seksi pengelolaan TNBB wilayah 2 Buleleng mengontak Polhut yang berjaga di daerah Tegal Bunder bahwa ada sebuah mobil Suzuki APV Nopol DK 573 IS mencurigakan di wilayah hutan Resort Prapat Agung.

Empat petugas yakni Made Suardika sebagai ketua regu, Dimyati, Surya, Made Mudana, melakukan pemeriksaan pada mobil ini di pintu keluar dan menemukan seluruh barang bukti. Sayang, pelaku berhasil kabur di tengah pekat malam.

Wiryawan menyebut, pemilik STNK kendaraan sudah mendatangi kepolisian dan menyebut itu mobil sewaan. Pada tahun 2016, TNBB menangani sedikitnya 3 kasus yakni perburuan rusa, penangkapan ikan hias, dan penebangan kayu.

 

Barang bukti berupa dua senapan dan satu senter dalam mobil Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan pemburu untuk menembak kijang di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

Barang bukti berupa dua senapan dan satu senter dalam mobil Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan pemburu untuk menembak kijang di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

 

Kondisi TNBB

TNBB secara administratif mencakup dua kabupaten Buleleng dan Jembrana. Zona inti seluas lebih dari 7500 hektar, perairan hampir 500 hektar. Zona pemanfaatan intensif 1600-an hektar di darat dan 2700-an hektar di perairan laut. Zona pemanfaatan budaya seluas 242,26 hektar di Pulau Menjangan, Teluk Terima, Prapat Agung, Bakungan, dan Klatakan.

Dalam kawasan TNBB ada sebuah pulau bernama Pulau Menjangan yang tak boleh dihuni manusia.Rusa yang ukurannya dua kali lipat kijang terlihat lalu lalang di pulau berpasir putih yang sering dikunjungi sebagai tempat persembahyangan umat Hindu dan wisata bawah air ini.

Hewan ini kerap terlihat sedang tidur atau bersantai di sekitar atau dalam sejumlah pura di Pulau Menjangan. Rusa jantan dengan tanduk tinggi dan bercabang-cabang terlihat jinak jika didekati warga yang sedang bersembahyang.

Jumlah kijang diperkiraan 400-an, lebih sedikit dari rusa yang diinventaris terakhir 2015 sekitar 1080-an ekor. Kijang dewasa ukurannya sekitar anakan rusa. “Mungkin itu kenapa pemburu pilih kijang, ini pemikiran saya saja, mungkin mudah diangkut. Ini jadi pertanyaan juga,” lanjut Wiryawan.

 

Petugas sedang mengamati barang bukti berupa 2 senapan dan bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pemburu yang menyewa mobil yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

Petugas sedang mengamati barang bukti berupa 2 senapan dan bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pemburu yang menyewa mobil yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

 

Upaya konservasi di TNBB menurutnya sangat tergantung kesadaran masyarakat.  Desa yang berbatasan lansung menurutnya sudah terbangun kesadarannya dengan sering memberi informasi jika ada rusa terjebak.

Burhanuddin Masy’ud, Ricky Wijaya, dan Irawan Budi Santoso meneliti Pola Distribusi, Populasi Dan Aktivitas Harian Rusa Timor (Cervus timorensis, De Blainville 1822) Di Taman Nasional Bali Barat yang dipublikasikan journal.ipb.ac.id pada 2007. Disebutkan pola persebaran rusa timor di Taman Nasional Bali Barat tidak merata dan cenderung berkelompok yakni di tipe hutan musim, mangrove, dan hutan savana. Jumlah total populasi rusa timor di Tanjung Sari TNBB diperkirakan mencapai 713 ekor sampai 1320 ekor dengan komposisi umur anak 28% dan dewasa 72%, seks rasio antara jantan dan betina adalah 9:4.

Aktivitas harian rusa timor sebagian besar digunakan untuk aktivitas makan (ingesti) diikuti istirahat, bergerak, dan grooming. Ada perbedaan persentase waktu aktivitas pada periode pagi, siang dan sore hari baik antara rusa jantan maupun rusa betina.

Dr. Achmadi Sjarmidi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung menyampaikan presentasinya berjudul Dampak dan Konflik Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati untuk Tinjau Ulang Pengelolaan Kawasan Konservasi pada  10 Juli 2014 di Ruang Seminar Botani-Mikrobiologi Puslit Biologi LIPI seperti terarsip di biologi.lipi.go.id.

Disebutkan pengelolaan kawasan konservasi dengan penyelenggaraan taman wisata pada saat ini tidak menunjukkan hasil yang sejalan dengan konservasi itu sendiri. Kerusakan kawasan terus berlangsung dan tidak ada upaya yang memadai untuk mengendalikannya.

Adapun pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tadinya hanya menjadi sebagian dari konsep yang diterapkan (pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan) cenderung menjadi aktifitas utama di berbagai kawasan konservasi. Beberapa hasil studi di beberapa kawasan konservasi mengenai dampak aktivitas pariwisata terhadap populasi dan perilaku satwa dikemukakan dalam presentasi ini.

Jalak Bali masuk dalam kategori kritis IUCN Red List, dengan penurunan drastis populasinya pada tahun 2005 akibat perburuan, perdagangan gelap dan pengurangan habitat. Upaya penyelamatan dilakukan antara lain dengan membangun pusat penangkaran jalak Bali yang salah satunya di habitat alaminyadi kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

 

Petugas mengubur bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

Petugas mengubur bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

 

Kawasan TNBB juga merupakan habitat alami rusa. Satwa ini kini sering masuk ke area yang dihuni manusia terutama pada musim kering akibat kurangnya pakan. Kandungan air di kawasan TNBB pada dasarnya memadai namun seluruh mata air yang ada telah dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi diluar kepentingan pelestarian kawasan. Disebutkan pengelolaan wisata harus mempertimbangkan aspek kelestarian jenis-jenis satwa dan tumbuhandi kawasan, memperhitungkan dengan teliti daya dukung ekosistem terhadap aktifitas kunjungan, dan tidak semata-mata mengacu pada peningkatan pendapatan finansial belaka.

 

Satwa Dilindungi

Dalam blogs.uajy.ac.id/katonsindhuraga menuliskan seluruh sub spesies muntjak telah dilindungi, seperti yang tercantum di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, sejak tanggal 27 Januari 1999 (PHKA 2004).

Walaupun belum ada data pasti mengenai populasi muncak di habitat in situ maupun ex situ, diduga populasinya di alam semakin menurun, seperti yang terjadi pada spesies satwa liar Indonesia lainnya. Eksploitasi hutan secara berlebihan serta alih fungsi hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan mengakibatkan habitat satwa semakin berkurang dan terdesak hingga terkadang memasuki daerah hunian manusia.

Meskipun termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan PP No.7 Tahun 1999, populasi kijang dianggap belum terancam kepunahan. Oleh Daftar Merah IUCN, kijang dikategorikan dalam status konservasi least concern atau beresiko rendah sejak 1996.

Dalam kawasan TNBB terdapat sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan dilindungi. Di antaranya endemik Bali yang hampir punah, jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di habitat aslinya.

Di kawasan perairannya juga kaya biodiversitas dan jadi titik-titik penyelaman atau snorkeling. TNBB dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk.

 

Tanpa Perda Zonasi, Ahok Ternyata Sudah Terbitkan Pergub Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub tersebut dinilai cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan banyak masalah baru.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), di Jakarta, Senin (16/1/2017) mengungkapkan, Pergub yang ditandatangani dan diterbitkan beberapa hari menjelang Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama melaksanakan cuti untuk mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta itu, mengandung banyak pertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

(baca : Inilah Permasalahan di Darat dan Laut dalam Reklamasi Jakarta )

 

Gambaran reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan. Foto : Fisip UI

Gambaran reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan. Foto : Fisip UI

 

Ketua Bidang Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, di antara masalah yang muncul setelah pergub tersebut diterbitkan, adalah karena itu diterbitkan secara sepihak. Seharusnya, sebelum pergub terbit, masyarakat dilibatkan terkait penyusunan draf rancangan pergub.

“Ini, justru tanpa ada proses partisipasi warga maupun organisasi lingkungan yang berkepentingan terhadap perlindungan llingkungan. Sangat jelas tidak ada proses pelibatan masyarakat maupun konsultasi publik,” ujar dia.

Karena dilakukan secara sepihak, Marthin mengklaim, pembuatan pergub tersebut dilakukan secara diam-diam, tidak transparan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dia mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bisa segera melakukan review dan membatalkan pergub tersebut.

“Kami masih yakin kalau beliau bisa membatalkannya. Kita lihat saja,” sebut dia.

(baca : Berikut Putusan Pemerintah Soal Pulau-pulau Reklamasi Teluk Jakarta)

 

Sejumlah nelayan menyegel Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menyegel pulau buatan tersebut karena menolak reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan mereka, Foto : Sapariah Saturi

Sejumlah nelayan menyegel Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menyegel pulau buatan tersebut karena menolak reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan mereka, Foto : Sapariah Saturi

 

Selain masalah di atas, Marthin mengungkapkan, penerbitan pergub tersebut juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menjadikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 sebagai dasar penerbitan pergub.

Kalaupun ada, menurut Marthin, pergub tersebut diterbitkan sebagai menjadi aturan organik dari Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Dalih tersebut, bagi dia dinilai tidak tepat karena perda tersebut masih mengacu pada desain reklamasi yang lama.

“Sementara, sekarang ini desain reklamasi sudah jauh berubah dan juga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga sudah berubah sekarang,” jelas dia.

(baca : Susi Pudjiastusi: Reklamasi Teluk Jakarta Dilakukan Tanpa Rekomendasi KKP)

Tak hanya itu, Marthin menyebut, selain tidak berdasar pada kajian, panduan rancang kota yang ada dalam pergub tersebut juga tidak disertai dengan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 12 Tahun 2012. Dalam permen tersebut, AMDAL wajib dibuat untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan luas antara 25 hingga 2.000 hektare.

(baca : Soal Reklamasi Jakarta, Berikut Temuan Kementerian Lingkungan Hidup)

Pembangunan yang sedang dilakukan di Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan menunda reklamasi Teluk Jakarta setelah ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Foto : Sapariah Saturi

Pembangunan yang sedang dilakukan di Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan menunda reklamasi Teluk Jakarta setelah ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Foto : Sapariah Saturi

 

Masih Moratorium

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Arman Manila menyatakan, penerbitan pergub juga dinilai tidak tepat, karena saat ini reklamasi Jakarta sedang memasuki masa moratorium. Itu artinya, tidak boleh ada pembangunan dalam bentuk apapun.

“Presiden Jokowi memerintahkan untuk ada kajian ulang tentang reklamasi. Jadi, seharusnya tida ada penerbitan pergub atau peraturan lainnya,” tutur dia.

Masalah berikutnya yang ikut menyertai penerbitan pergub, menurut Arman, adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang seharusnya diterbitkan oleh DPRD DKI Jakarta. Ketiadaan perda tersebut, mengindikasikan ada yang tidak beres dan terindikasi ada dugaan korupsi antara swasta, eksekutif, dan legislatif.

(baca : Di Tengah Penolakan, 8 Perusahaan Pastikan Terlibat dalam Reklamasi Jakarta)

“Di sisi lain, Perda Nomor 8 Tahun 1995 juga sudah kadaluarsa, karena aturannya sudah seharusnya diperbaharui dan tidak berlaku seperti Kepres No.52 Tahun 1995 yang sudah dinyatakan dicabut oleh Perpes No.54 Tahun 2008,” jelas dia.

Sedangkan Tigor Hutapea dari KSTJ mengungkapkan, selain masalah-masalah yang sudah disebut di atas, pergub ternyata diterbitkan dalam waktu dua hari menjelang cuti Gubernur Ahok. Menurut dia, itu menunjukkan adanya intergritas yang bermasalah dalam proyek reklamasi.

“Integritas yang bermasalah ini tidak hanya kali ini saja, tetapi sejak Ahok mulai menjadi Plt Gubernur menggantikan Jokowi, yang memperpanjang izin lokasi yang sudah tidak bisa diperpanjang karena habis jangka waktu yang dipaksakan diterbitkan,” tutur dia.

Karena itu, Tigor menyebut, tindakan Gubernur Ahok tersebut sangat berbahaya karena menggunakan kewenangannya menerbitkan aturan untuk proses yang bermasalah dan itu menunjukkan itikad tidak baik untuk melindungi proyek yang bermasalah.

 

Nelayan Teluk Jakarta, salah satu yang bakal terdampak kala reklamasi terlaksana. Apakah pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka tak akan terganggu kala reklamasi ada? Foto: Sapariah Saturi

Nelayan Teluk Jakarta, salah satu yang bakal terdampak kala reklamasi terlaksana. Apakah pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka tak akan terganggu kala reklamasi ada? Foto: Sapariah Saturi

 

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai, jika reklamasi kembali dilanjutkan, akan banyak masalah yang timbul. Di antaranya, karena ketetapan hukumnya tidak ada. Padahal, untuk bisa melaksanakan reklamasi, ketetapan hukum harus jelas.

Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati mengatakan, ketetapan hukum yang menjadi acuan utama dalam reklamasi, adalah peraturan daerah (Perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.

“Jika perda zonasi sudah ada, reklamasi bisa terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat,” ungkap dia.

Nur Hidayati menjelaskan, selain perda zonasi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta, khususnya yang sudah berjalan di Pulau G, F, I, dan K, dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Aturan tersebut, adalah Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tidak hanya itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditengarai juga sudah melanggar tata aturan yang lain. Menurut Nur Hidayati, pengembang dalam melakukan penyusunan analisis mengenaai dampak lingkungan (AMDAL) tidak partisipati dan tidak melibatkan nelayan.

“Yang juga sudah dilanggar, dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, itu ditemukan kepentingan untuk bisnis jauh lebih besar dibanding kepentingan untuk umum atau rakyat. Karenanya, reklamasi tidak benar. Itu semua kata Majelis Hakim PTUN Jakarta ya,” sebut dia.

 

Air untuk Penghidupan Warga Karangtengah Tiba-tiba Keruh, Ada Apa?

Waluyo, 54, melarang cucunya untuk turun ke bawah air terjun Cipendok dengan ketinggian 92 meter yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Padahal, kedatangan dirinya bersama cucunya dari luar kota, sedianya akan mandi di Sungai Prukut yang menjadi tempat jatuhnya air terjun Cipendok.

“Saya terkejut saja sampai sini, ternyata airnya keruh. Padahal, biasanya airnya bersih, bahkan pada saat hujan sekalipun. Namun, ternyata saat sekarang keruh,”ungkap Waluyo, warga Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Banyumas tersebut.

 

Air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir. Wisatawan pun enggan berkunjung ke lokasi wisata tersebut dan masyarakat setempat terdampak karena airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Foto : L Darmawan

Air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir. Wisatawan pun enggan berkunjung ke lokasi wisata tersebut dan masyarakat setempat terdampak karena airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Foto : L Darmawan

 

Makanya, ia kemudian melarang cucunya untuk mandi curug tersebut, karena airnya berwarna coklat. Pantas saja, tidak terlalu banyak wisatawan yang datang di kawasan wisata alam tersebut. Padahal, biasanya pada akhir pekan, ada puluhan bahkan ratusan pengunjung yang sengaja datang di Curug Cipendok itu. Mereka bermain di bebatuan yang berada di Kali Prukut yang mengalirkan air yang terjun dari curug tersebut. Para pengunjung biasanya begitu betah, karena airnya dingin dan bersih. Khas mata air pegunungan.

Tetapi kini, sangat kontras dengan kondisi sebelumnya. Sebab, dengan air yang keruh, wisawatan enggan datang. Jangankan untuk mandi, melihat saja sepertinya tidak terlalu semangat. “Kalau seperti ini, apa yang dilihat. Daun-daun pepohonan yang berada di sekitar curug saja berwarna coklat. Kalau tidak ada lumpur yang masuk ke aliran curug, jelas tidak mungkin. Air yang warnanya coklat itu karena ada tanah yang tercampur,”jelas Waluyo.

 

Karena air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir, wisatawan enggan mandi dan bermain di curug tersebut. Foto : L Darmawan

Karena air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir, wisatawan enggan mandi dan bermain di curug tersebut. Foto : L Darmawan

 

Salah satu petugas Kawasan Wisata Curug Cipendok, Hadi Purnomo, mengakui kalau wisatawan yang datang ke curug semakin hari kian sedikit. “Sudah dua bulan kondisi air Curug Cipendok keruh, karena airnya berwarna coklat. Orang yang masih datang ke sini, kemungkinan belum tahu kalau airnya keruh. Jika sudah tahu keruh, sepertinya mereka enggan datang. Karena pada umumnya, para pengunjung itu paling suka menikmati mandi di sekitar air terjun,”jelas Hadi.

Ia mengungkapkan, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan kalau air Curug Cipendok yang keruh tersebut disebabkan karena adanya pembukaan areal hutan milik Perhutani. “Pepohonan pada areal hutan milik Perhutani ditebang untuk dijadikan jalan bagi proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Baturraden. Dengan adanya pembukaan lahan hutan maka ada tanah atau lumpur yang masuk ke aliran air menuju Curug Cipendok, sehingga airnya berwarna coklat,”katanya.

 

Terdampak

Keruhnya air Curug Cipendok hingga aliran air Sungai Prukut yang kemudian melintasi Desa Karangtengah berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Pasalnya, aliran yang sebelum bersih dan kini menjadi kotor itu merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat.

“Saya menggunakan air yang mengalir dari Curug Cipendok untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mandi, memasak dan minum. Kalau sekarang, semuanya serba sulit karena airnya bercampur lumpur. Saya terpaksa harus menyaring dahulu untuk keperluan sehari-hari baik untuk masak maupun minum. Bagi yang ekonominya mampu, mereka bisa membeli air galon yang bersih, tetapi seperti saya buruh tani tidak mungkin. Makanya saya menyaring air dahulu,”ungkap Katur, 51, warga Dusun Lebaksiu, Desa Karangtengah.

 

Seorang anak melinats di dekat Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng yang airnya keruh sejak dua bulan terakhir. Foto : L Darmawan

Seorang anak melinats di dekat Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng yang airnya keruh sejak dua bulan terakhir. Foto : L Darmawan

 

Tak hanya Katur yang terkena dampak, Risto, 48, juga merasakan dampaknya. Sebab, aliran air tersebut digunakan oleh warga desa untuk mengaliri kolam-kolam ikan. “Begitu ada perubahan air yang kini kotor dan berubah menjadi coklat, maka banyak petani ikan yang merugi akibat ikannya mati. Berbagai jenis ikan seperti gurameh, nilam, mujair dan lainnya terpengaruh dengan perubahan air tersebut. Kondisi seperti ini jelas sangat memprihatinkan,” katanya.

Tidak heran, jika kemudian warga setempat sejak pekan lalu melakukan protes terhadap kondisi aliran sungai yang keruh. Mereka memasang berbagai macam poster dan patung kertas yang berbentuk ikan di atas aliran irigasi desa setempat. Di patung ikan ditulis, tulung aku pengin urip lah artinya tolong, saya ingin hidup. Kemudian di sisi lainnya, bertuliskan aku jaluk tulung sapa atau saya minta tolong siapa.

Kepala Desa Karangtengah Rusdi Mulyanto mengatakan kalau keruhnya air memang berdampak besar bagi masyarakat setempat. “Kami telah bertemu dengan Pak Bupati Banyumas Achmad Husein mengenai air yang keruh tersebut. Dari hasil pertemuan itu diperoleh informasi jika kotornya air sungai salah satunya akibat pembangunan jalan untuk proyek pembangunan PLTP Baturraden. Kami mohon, agar pengelola PLTP Baturraden segera melakukan upaya agar air kembali bersih,” tegasnya.

Menurut Kades, upaya harus secepatnya karena air yang tercemar tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat. “Masyarakat terus mengeluhkan air yang tercemar itu, karena mereka sangat menggantungkan kehidupannya pada aliran air dari Curug Cipendok tersebut. Baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan kolam. Tidak sedikit petani ikan di sini rugi belasan hingga puluhan juta rupiah akibat tidak panen ikan. Penyebabnya adalah air yang tercemar tersebut,” kata dia.

 

Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng membuat patung ikan dan memasang poster sebagai bentuk protes keruhnya air Sungai Prukut karena pembangunan jalan PLTP Baturraden. Foto : L Darmawan

Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng membuat patung ikan dan memasang poster sebagai bentuk protes keruhnya air Sungai Prukut karena pembangunan jalan PLTP Baturraden. Foto : L Darmawan

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banyumas Irawadi mengungkapkan bahwa Pemkab Banyumas telah bertemu dengan PT Sejahtera Alam Energy (SAE) membahas persoalan tersebut. “PT SAE selaku perusahaan yang membangun PLTP Baturraden sudah berkomitmen untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan PLTP tersebut. Setidaknya dalam sepekan mendatang, aliran sungai akan bersih kembali,”ujarnya.

Bahkan, pada Senin (17/01/2017), ia akan mendampingi Bupati Banyumas Achmad Husein untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan PT SAE untuk menghilangkan dampak keruhnya air di Curug Cipendok dan sungai di sekitarnya.

Sementara Site Manager PT SAE Hermansyah yang dikutip media lokal di Banyumas menyebutkan kalau pihaknya sudah mulai bergerak untuk menyingkirkan tanah yang berada di sekitar lokasi air. “Target kami, dalam seminggu sudah rampung, dengan melakukan pembersihan dan pemasangan penyaring air agar tidak keruh lagi. Kami meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. PT SAE juga akan memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan masyarakat,”katanya.

 

Garam Nasional Gagal Produksi Sepanjang 2016, Kenapa Bisa Terjadi?

Produksi garam nasional sepanjang 2016 mengalami keterpurukan yang sangat besar. Hal itu, ditandai dengan gagalnya produksi garam mencapai target nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Di sepanjang tahun tersebut, produksi garam hanya sanggup mencapai 144.009 ton saja.

Jumlah tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, hanya empat persen saja dari target yang ditetapkan sebesar 3 juta ton pada 2016.

“Garam tahun lalu puso (gagal panen) karena benar-benar kondisi alam. Kita sudah berusaha keras, tapi kondisi alam yang sangat tidak bersahabat membuat produksi gagal mencapai target karena banyak yang gagal produksi,” ungkap dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Arifin sedang mengkristalkan air payau di tambak yang beratap agar bisa terus produksi saat musim hujan di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Siasat pelestari garam rakyat sekaligus menghijaukan tambak dengan bakau.  Foto Anton Muhajir

Arifin sedang mengkristalkan air payau di tambak yang beratap agar bisa terus produksi saat musim hujan di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Siasat pelestari garam rakyat sekaligus menghijaukan tambak dengan bakau. Foto Anton Muhajir

 

Brahmantya menjelaskan, untuk bisa melakukan produksi garam yang normal, idealnya memang diperlukan sinar matahari dan iklim yang panas. Prasyarat cuaca tersebut, mutlak dibutuhkan para petambak garam di berbagai daerah untuk bisa memproduksi garam yang bagus dan berkualitas.

Namun, menurut dia, prasyarat tersebut pada 2016 tidak bisa diperoleh, karena anomali cuaca La Nina sangat mengontrol kemampuan petambak garam melakukan produksinya. Karena La Nina tersebut, petambak tidak mendapat sinar matahari terik mengingat sepanjang 2016 dilanda musim kemarau basah.

“Tahun 2016 itu, curah hujan rerata lebih besar dari 150 milimeter per bulan. Bahkan, di beberapa tempat ada yang mencapai 300 milimeter per bulan. Itu kondisi yang menyulitkan bagi para petambak garam,” ujar dia.

(baca : Ketika Garam dan Bakau Bersatu, Siasat Pelestariannya di Pesisir Utara Lamongan)

Karena kondisi tersebut, Brahmantya meminta semua pihak untuk ikut memahami dan mengambil langkah yang bijak agar industri garam nasional bisa tetap hidup. Di sisi lain, kebutuhan garam nasional juga diharapkan bisa tetap terpenuhi.

 

Farihin merebus garam terakhirnya di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Farihin merupakan satu dari 5 rumah tangga pemasak garam yang tersisa di kampung tersebut. Foto Anton Muhajir

Farihin merebus garam terakhirnya di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Farihin merupakan satu dari 5 rumah tangga pemasak garam yang tersisa di kampung tersebut. Foto Anton Muhajir

 

“Koordinasi dengan pihak industri telah dilakukan. Intinya target swasembada garam harus ada dan harus ekstensifikasi lahan,” ucapnya.

Dengan melakukan koordinasi, Brahmantya sangat yakin, produksi garam nasional bisa kembali bangkit dan bahkan tidak menutup kemungkinkan untuk mencapai swasembada produksi garam. Syaratnya, kata dia, semua pihak harus ikut terlibat, karena swasembada garam tidak hanya ditentukan oleh KKP semata.

Selain jumlah produksi yang jauh dari target pada 2016, KKP juga merilis stok garam yang tersedia sampai akhir 2016 lalu jumlahnya mencapai 112.671 ton. Dengan demikian, pada 2017 ini, KKP menargetkan bisa terlaksana panen komoditas garam linear hingga mencapai 3,2 juta ton.

Menanggapi kegagalan target produksi 2016, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, itu bukanlah karena faktor alam dengan cuaca La Nina saja, melainkan juga ada faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya.

Halim menerangkan, faktor lain yang ikut terlibat itu, adalah intervensi teknologi yang masih sangat minim, pendampingan penyaluran program petambak garam yang berjalan tidak tepat sasaran. Faktor-faktor tersebut, kata dia, seharusnya tidak terjadi saat Pemerintah sedang menggenjot produksi garam nasional.

 

Hasil panen dari lahan petambak di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

Hasil panen dari lahan petambak di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

 

Impor Garam

Kegagalan produksi garam yang dialami Indonesia sepanjang 2016, memaksa Pemerintah Indonesia untuk kembali membuka keran impor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. KKP memastikan, untuk 2017 akan dilakukan impor sebanyak tiga tahap dengan jumlah total maksimal 226.124 ton.

Menurut Brahmantya, pada 27 Desember 2016 dalam rapat lintas instansi, didapatkan kesepakatan bahwa impor maksimal dilakukan untuk garam konsumsi. Pelaksanaan impor tersebut, akan dilakukan secara bertahap, dengan setiap tahapnya dilakukan pengawasan dan evaluasi secara lengkap dan menyeluruh.

(baca : Tata Niaga Garam Nasional Dikuasai 7 Importir?)

Yang disebut pengawasan dan evaluasi, kata Brahmantya, yaitu bagaimana impor garam bisa berjalan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika di tengah impor tersebut, ternyata kebutuhan garam nasional sudah tercukupi, maka impor tidak akan dilanjutkan walaupun masih ada satu atau dua tahap lagi.

“Ini fungsinya untuk mengontrol kuota impor juga. Jika sembarangan dilepas kuotanya, tidak akan bagus. Jadi, jika tidak perlu impor lagi, maka akan dihentikan langsung. Itu jika hasil evaluasi demikian,” jelas dia.

Adapun, instansi yang ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan impor garam pada 2017, dari hasil rapat pada akhir 2016 itu, disepakati adalah PT Garam, BUMN yang fokus pada pengelolaan dan produksi garam nasional.

Agar proses impor berjalan baik, KKP sengaja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lintas Kementerian Lembaga khusus garam yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi impor garam yang dilaksanakan pada 2017. Satgas tersebut akan diisi tujuh pihak terkait.

“Setidaknya ada tujuh pihak yang harus dikoordinasikan terkait Satgas Impor Garam ini,” kata dia.

Ketujuh pihak itu, ujar dia, selain KKP, ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

 

Priyanto memperlihatkan garam hasil produksi rumah tangga miliknya. Foto : Tommy Apriando

Priyanto memperlihatkan garam hasil produksi rumah tangga miliknya. Foto : Tommy Apriando

 

Gudang Garam Baru dengan Sistem Resi Gudang

Pada 2017, Pemerintah juga fokus membangun enam gudang garam baru yang difungsikan untuk menyimpan hasil produksi garam rakyat dari berbagai daerah yang ada. Jumlah tersebut, melengkapi gudang garam yang sudah dibangun oleh KKP pada 2016 sebanyak 6 unit.

Brahmantya menjelaskan, enam gudang yang akan dibangun pada tahun ini, akan berlokasi di Brebes, Demak, Rembang (Jawa Tengah), Sampang, Tuban (Jawa Timur), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Adapun, 6 unit gudang garam yang sudah dibangun pada 2016, kata Brahmantya, adalah berlokasi di Cirebon, Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jateng), Pamekasan (Jatim), Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan).

“Seluruh gudang yang sudah dan akan dibangun menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia atau SNI,” jelas dia.

Untuk setiap gudang yang akan dibangun nanti, Brahmantya memperkirakan, itu sedikitnya diperlukan waktu tiga hingga enam bulan. Dengan waktu tersebut, masing-masing gudang yang akan dibangun, biaya yang harus dikeluarkan sedikitnya mencapai Rp2 miliar dengan kapasitas setiap gudang mencapai 2.000 ton.

Selain enam gudang yang telah menggunakan sistem resi gudang tersebut, juga telah terbangun 10.385 meter jalan produksi dan tersalurkannya 489 ribu meter persegi geomembran di 14 kabupaten/kota.

Berdasarkan data KKP, ada 10 sentra produksi garam yaitu Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bima, Pangkep dan Jeneponto.Selain itu, ada 20 daerah penyangga yaitu Aceh Besar, Aceh Timur, Pidie, Karawang, Brebes. Demak, Jepara, Tuban, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, bangkalan, Buleleng, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Kupang, Pohuwato, dan Takalar.

 

Petani di Amed, Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali mengolah air laut menjadi garam. Petani garam di Amed makin terjepit lahannya oleh bangunan perkembangan industri pariwisata. Foto : Luh De Suriyani

Petani di Amed, Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali mengolah air laut menjadi garam. Petani garam di Amed makin terjepit lahannya oleh bangunan perkembangan industri pariwisata. Foto : Luh De Suriyani

 

Sementara, Abdul Halim dari Pusat Studi Kemaritiman untuk Kemanusiaan menyebutkan, sebelum KKP membangun enam gudang garam baru pada 2017, sebaiknya dipastikan dulu fungsinya seperti apa dengan detil. Dengan demikian, pembangunanya dinilai tidak akan mubazir lagi.

“Sebaiknya dipastikan dulu fungsi gudang garamnya, sebelum mematok pembangunannya. Dengan demikian, alokasi dana yang akan dikeluarkan dari APBN maupun ABPD tidak akan sia-sia dan justru bermanfaat sangat banyak,” kata Abdul Halim.

Seekor Paus Ini Terdampar di Panimbang Banten. Bagaimana Akhirnya?

Seekor paus kepala melon (Peponocephala electra ) atau melon headed whale terdampar di pesisir pantai Cibungur, sekitar 1 km dari pantai Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017).

Paus tersebut pertama kali diketahui keberadaanya oleh nelayan setempat, yang kemudian berusaha menghalau paus tersebut ke tengah laut. Akan tetapi paus itu kembali terdampar di pesisir pantai.

“Paus itu terdampar dan ditemukan oleh nelayan pencari kerang.  Nelayan berusaha menghalau ke tengah laut, tetapi paus balik lagi. Kebetulan pantai itu landai sehingga paus kembali terdampar,” kata Kepala Loka Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Serang, Bambang Subolo yang dihubungi Mongabay pada Jumat (13/01/2017).

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Akhirnya nelayan tersebut, lanjut Bambang, melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Panimbang, Serang  sekitar pukul 9 pagi.

“Polairud langsung ke lokasi dan mengamankan paus dengan dipindahkan sementara ke tambak ikan dan kemudian dijaga. Kemudian petugas Polairud menghubungi PSPL Serang untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Tim dari PSPL Serang kemudian datang ke lokasi dan diputuskan paus malang itu segera dilepasliarkan. Bersama dengan petugas Polairud dan nelayan setempat, tim PSPL kemudian membawa paus tersebut untuk dilepasliarkan melalui dermaga di Pelabuhan Panimbang.

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Kondisi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten saat dievakuasi pada Rabu (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Kondisi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten saat dievakuasi pada Rabu (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

“Karena perahu tidak bisa masuk ke tambak, maka paus dipindahkan menggunakan pick up dan dibawa ke TPI (tempat pelelangan ikan) di Panimbang. Dari dermaga, paus dibawa menggunakan kapal ke tengah lautan dan kemudian dilepaskan,” jelas Bambang.

Paus itu akhirnya kembali berenang menemukan kebebasannya kembali di lautan luas.

Kejadian mamalia terdampar seperti paus di wilayah kerjanya, lanjutnya, bukan merupakan kejadian yang pertama, tetapi sudah banyak sekali terjadi. Loka PSPL Serang yang baru terbentuk lima tahun terakhir ini mempunya wilayah kerja meliputi 8 propinsi yaitu Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Sedangkan penanganan paus kepala melon yang terdampar di pantai Cibungur, sekitar 1 km dari pantai Cibungur, Pandeglang, Banten, tambah Bambang, merupakan penanganan sesuai dengan Pedoman Penanganan Mamalia Laut yang dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012.

Petugas Loka PSPL Serang sendiri telah mendapatkan pelatihan penanganan mamalia laut terdampar. “Cuma  hasil pelatihan itu baru dipraktekkan (menangani paus kepala melon itu) kemarin,” tambah Bambang.

 

Proses pelepasan seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses pelepasan seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Seekor paus kepala melon (melon headed whale) akhirnya berenang bebas setelah sempat terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Seekor paus kepala melon (melon headed whale) akhirnya berenang bebas setelah sempat terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Paus Ditemukan Mati Terdampar di Lombok dan Bali

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan laporan tentang itu diterima Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Denpasar Bali pada Kamis (12/01/2017) siang. Paus sudah mati, masih ada genangan darah di air sekitarnya, dan ada sebagian gigi terpotong.

“Sudah ada warga yang memotong sebagian giginya. Ada kepercayaan gigi dan minyaknya untuk obat,” kata Lalu Adrajatun Koordinator Balai BPSPL Denpasar yang juga mewilayahi NTB di Lombok.

 

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

BPSPL dengan instansi terkait sampai di lokasi paus terdampar sekitar 14.00 WITA kemudian melakukan identifikasi. Masyarakat mengerumuni mamalia ini. Setelah berkoordinasi, ditawarkan  penanganan dengan cara dikubur atau ditenggelamkan. “Sebelumnya diambil sampel daging di perut dan mulut untuk uji lab,” lanjut Adrajatun.

Para petugas dan instansi terkait memutuskan paus sperma dengan bobot 4-5 ton ini ditenggelamkan jelang tengah malam. Usaha ini memerlukan waktu 2 jam sampai Jumat (13/01/2017) dini hari.

Penenggelaman ini menunggu air pasang sekitar pukul 9 malam. Kemudian pukul 11, petugas terkait tiba di lokasi membawa alat-alat sederhana seperti tali tambang, karung-karung pasir yang diikatkan di ekor, perut, dada, dan kepala paus dengan panjang sekitar 8,5 meter ini.

 

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

Apabila dikuburkan lokasi ada tapi sarana prasarana tak memadai. Untuk menguburkan paus perlu alat berat untuk menarik ke daratan dan menggali. Keputusannya ditenggelamkan. Jelang tengah malam ketika air pasang, petugas  mendorong ke tengah berjarak 1 mil dari teluk ke laut lepas.

Mereka menggunakan 4 perahu, 3 perahu nelayan dan satu milik Pemda. Alat yang digunakan adalah tali tambang, satu buah jangkar, 15 karung pasir dikalungkan untuk memperberat. Prosesnya sampai lewat tengah malam. Petugas menunggu satu jam siapa tahu mengambang lagi, sampai dipastikan tenggelam.

“Ada kepercayaan masyarakat ini rejeki kenapa diabaikan? Ada juga kepercayaan dagingnya lebih enak dari daging kambing. Kalau dimakan satu kampung juga tak akan habis,” Adrajatun mengingat tawar menawar dengan warga. Ia mengaku berusaha memberi pemahaman kalau paus sudah membusuk dagingnya, bisa ada virus sehingga tak sehat bila dikonsumsi.

 

Petugas mengambil sampel daging di perut dan mulut dari bangkai seekor paus sperma betina (Physeter macrocephalus), yang terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Petugas mengambil sampel daging di perut dan mulut dari bangkai seekor paus sperma betina (Physeter macrocephalus), yang terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

Terdampar di Lombok Timur dan Buleleng

Kasus sebelumnya mamalia terdampar pada 2016, ada lumba-lumba dan paus terdampar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saat itu disebut sudah sulit diidentifikasi karena petugas terlambat mendapat informasi dan tubuh paus sudah sebagian dipotong-potong oleh warga.

Lombok Timur dikenal sebagai jalur migrasi mamalia. Lokasi ini ada beberapa atol, pulau-pulau kecil yang kaya biodiversitas karang. Salah satu tangkapan adalah ikan-ikan karang dan lobster.

Laut Lombok Timur juga disebut sebagai salah satu lokasi pengerukan pasir untuk rencana reklamasi di Teluk Benoa. Sejumlah warga sudah bereaksi menolak pengerukan ini. “Belum terjadi pengerukan, risikonya bukan hanya mengancam biota juga pulau-pulau kecil di wilayah selatan bisa tergerus abrasi,” sebut Adrajatun.

Kasus terdampar lain adalah hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) dengan panjang sekitar 4,5 meter di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Letda Laut (P) Agus Toha Tohid, Komandan Pos TNI AL Celukan Bawang mengatakan hiu paus ini ditemukan nelayan di pinggir pantai sedang berputar-putar pada Rabu (11/01/2017) kemudian keesokan harinya sudah menghilang.

 

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

 

Terdampar lagi dan terlihat nelayan pada Kamis (12/01/2017) petang. “Berusaha dievakuasi, ditarik kapal ke tengah laut tapi 2-3 jam kemudian balik lagi ke posisi awal tapi kemudian tak terlihat lagi,” jelasnya. Mamalia laut terbesar ini tak bisa ditarik ke pesisir karena air surut.

Ia menyebut nelayan melihat sirip kirinya robek seperti bekas gigitan. Kemungkinan ini yang mempengruhi keseimbangannya. Pada Jumat (13/01/2017) pagi hewan malang ini sudah ditemukan mati di pantai Bangsal. “Opsinya dikubur karena arus lemah khawatir kembali dan bisa jadi penyakit, di kawasan ini ada budidaya kerapu,” lanjutnya. Sampel sirip, dokumentasi foto dan video sudah diambil untuk diidentifikasi.

Penyebab terdamparnya mamalia laut (paus dan lumba-lumba) belum diketahui secara pasti, beberapa di antaranya penggunaan sonar bawah laut dan polusi suara (seismik) yang mengganggu sistem navigasi, perburuan mangsa sampai ke perairan yang dangkal, karena terluka atau sakit.

 

Sirip kiri yang robek dari seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

Sirip kiri yang robek dari seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 menerbitkan Pedoman Penanganan Mamalia Laut.

Kejadian pendamparan mamalia laut di perairan Indonesia cukup sering terjadi, dalam modul ini disebutkan luasnya perairan Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat dan pemerintah daerah tentang mekanisme penanganan mamalia terdampar menyebabkan lambannya kegiatan penanganannya dan bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian.

Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan mamalia laut yang terindikasi terdampar dan maupun yang sudah terdampar sehingga dapat digiring kembali ke perairan dalam kondisi hidup, termasuk langkah-langkah penanganan dalam kondisi mati.

 

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : WWF-Indonesia

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : WWF-Indonesia

 

Sejumlah langkah awal yang disarankan adalah lakukan pengamatan dengan menggunakan binokuler untuk mengamati pola pergerakan, tanda-tanda mamalia laut, dan bila memungkinkan lakukan identifikasi awal. Kemudian dokumentasikan dengan menggunakan kamera digital atau video kamera. Berikutnya lakukan pencatatan awal (spesies, panjang, jumlah, lokasi). Kemudian gunakan media sosial (misal facebook, twitter, blog) untuk menyampaikan informasi pertama kepada para penolong pertama dan update informasi serta kontak instansi terkait.

Jenis mamalia laut yang sering terdampar di Indonesia menurut dokumen ini (data 1987-2013) di antaranya lumba-lumba irrawaddy (Orcaella brevirostris),  paus sperma cebol (Kogia sima), paus paruh Blainville (Mesoplodon densirostris), lumba-lumba spinner (Stenella longirostris), dan lainnya.

 

Ini Rekomendasi Mitigasi Bencana di Pesisir Utara Makassar

Mangrove sebagai ekosistem penting di kawasan pesisir bisa menjadi pilihan mitigasi kebencanaan tanpa merusak lingkungan yang ada. Ini berbeda dibandingkan bentuk mitigasi lain, seperti pembangunan fisik yang bisa saja berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

“Banyak pilihan dalam pelaksanaan mitigasi di pesisir, tapi mangrove adalah salah satu vegetasi yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan,” ungkap Abbdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kepada Mongabay, akhir Desember 2016, menjelaskan hasil penelitian untuk program doktornya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 2016 lalu.

 

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam desertasinya yang berjudul ‘Kajian Strategi Pengelolaan Eksosistem Mangrove di Pesisir Utara Makassar dalam Rangka Mitigasi Bencana’ Rahman menjelaskan betapa pesisir Makassar yang sangat rentan akan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut.

(baca : Begini 6 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Mangrove di Indonesia)

“Jadi pesisir dalam pandangan investor seperti buah mangga yang ranum dan sangat menjanjikan. Coba bayangkan lahan pesisir dalam kondisi yang alamiahnya paling harganya Rp100 ribu – Rp200 ribu, tetapi begitu mereka sentuh diberi rukan dan reklamasi itu bisa bernilai sampai Rp30 juta per meter,” katanya.

Menurutnya, meski pesisir Makassar begitu menggiurkan, namun dalam pengelolaannya seharusnya tetap mempertimbangkan kelestarian ekologi, apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam kajiannya menggunakan citra satelit pada perhitungan pasang surut dan kenaikan air laut, Rahman menemukan bahwa pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kenaikan air laut di pesisir Makassar hingga 30 cm lebih. Pada tahun 2050 menjadi 60 cm lebih dan pada tahun 2075 mencapai 90 cm lebih. Pada tahun 2100 kenaikannya diperkirakan sudah mencapai 122 cm.

 

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

 

Tidak hanya kenaikan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub sebagai dampak dari bumi yang semakin memanas, masalah lain yang muncul adalah terjadinya deforestasi di daratan yang berdampak pada menurunnya daya simpan air pada tanah.

“Di lain pihak hutan-hutan di daratan habis dibabat untuk kebutuhan ruang mengakibatkan daya simpan air ini menjadi rendah, sehingga ketika terjadi hujan hanya dalam hitungan jam saja air itu semua sudah di laut lagi. Padahal dulunya ketika alam masih alami butuh waktu hingga seminggu atau lebih.”

(baca : Nasib Miris Hutan Mangrove Disulap jadi Tambak hingga Kebun Sawit)

Dengan kondisi inilah sehingga harus ada upaya pencegahan awal berupa perencanaan mitigasi jangka panjang.

“Jika Kota Makassar sebagai kota besar tidak membuat mitigasi jangka panjang maka akan berbahaya bagi generasi mendatang. Mungkin saat ini dampaknya belum begitu dirasakan, tetapi kan kita tidak boleh bermasa bodoh.”

Menurut Rahman, penelitiannya tentang mangrove sebagai sistem mitigasi bencana juga didorong oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Ini bukan karena tak ada komitmen Pemkot Makassar, tetapi terkendala oleh lahan-lahan dalam kota yang semakin mahal, bisa mencapai puluhan juta per meter.

“Saya pikir kalau kita menambah RTH di pesisir kan ini tanah negara jadi tak ada biaya pembebasan lahan. Hanya memang dibutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai stakeholders terkait untuk menjalankannya.”

 

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

 

Pelibatan Masyarakat

Selanjutnya Rahman menyarankan agar masyarakat di pesisir tidak diabaikan, namun didukung dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, baik melalui usaha kreatif ataupun pengembangan wisata bahari potensinya cukup besar.

“Makassar kan krisis tempat-tempat wisata alam. Tetapi kalau kita kembangkan wisata pesisir dengan hutan-hutan mangrove dibuat tracking mangrove dan gazebo lalu ada space untuk warga lokal bisa menjual hasil-hasil olahan kelautan dan perikanan, ini kan sangat menarik dan bisa memberi tambahan ekonomi. Dari situlah bisa menjadi motivasi mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian mangrove.”

(baca : Begini Pemberdayaan Nelayan Sekaligus Pelestarian Mangrove Dengan Ekominawisata di Lantebung. Seperti Apa?)

Menurut Rahman, mangrove ini tidak akan bertahan tanpa pelibatan masyarakat lokal dalam menjaganya. Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar sendiri melalui program CCD IFAD telah menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok sumber daya alam di seluruh kelurahan pesisir Makassar, termasuk kelompok pelestari mangrove. Salah satu kelompok pesisir ini bahkan telah mampu memproduksi bibit hingga 30 ribu bibit.

“Kita anggaplah hargnya Rp2.500 per bibit maka bisa menghasilkan Rp75 juta. Ini pasti mereka akan tertarik untuk terlibat. Nah kemudian dari sana kita harus memberikan penyadaran. Kami melakukan penyuluhan.”

 

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam penelitiannya ini Rahman juga membuat analisis prioritas dan menemukan bahwa upaya pelestarian baik melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan penanaman dengan melibatkan masyarakat menjadi urutan prioritas dalam hierarki strategi pengelolaan mangrove.

“Dapat dikatakan bahwa seberapa besar pun upaya dan anggaran pemerintah untuk mangrove ini jika tidak melibatkan masyarakat tak akan berhasil. Hanyalah kalau pemerintah ikut membuat regulasi, menegakkan peraturan, dan membuat insentif-insentif, alokasi anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal, itu peluang berhasilnya tinggi.”

Kondisi di Lapangan

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa meski upaya-upaya pengrusakan mangrove masih terjadi sepanjang tahun 2000-2015, namun kondisi mangrove masih cukup baik dan meningkat luasannya, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan penyebabnya adalah gencarnya upaya penanaman mangrove pada periode tersebut.

“Memang ada kerusakan, tapi tiga tahun terakhir ini juga ada penanaman sekitar 150 ribu bibit, sehingga luasan lahan mangrove bertambah sekitar15 hektar. Meskipun tidak berhasil 100 persen, namun nampak sekali keberhasilannya cukup bagus, tumbuh di atas 60 persen.”

Rahman juga mendapatkan data kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk pengembangan mangrove di lahan sekitar 660 hektar,yang masih bisa ditanami. Lokasinya tersebar di lima kelurahan bagian utara Makassar, yaitu Untia, Bira, Parangloe, Buloa dan Tallo.

“Tetapi setelah kita lihat kesesuaian berdasarkan kondisi lapangan, kita rekomendasikan hanya 170 hektar saja yang sangat memungkinkan untuk bisa segera ditanami,” tambahnya.

 

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

 

Secara total, luas mangrove di pesisir utara Makassar di lima kelurahan seluas 54 hektar. Kondisinya jauh lebih baik dibanding pesisir bagian barat ke selatan, yang sebagian besar terdampak proyek reklamasi pemerintah dan swasta.

“Bagian barat ke selatan ini kan cenderung sudah direklamasi, juga sudah dibangun tanggul-tanggul, sehingga sudah agak sulit mengembangkan hutan mangrove di kawasan itu.”

Penyebab berkurangnya tutupan mangrove di Makassar selama ini antara lain konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.

(baca : Tercemar Berat, Pesisir Makassar Tak Lagi Kondusif)

Poin penting dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mempertahankan ekosistem yang ada melalui pembuatan regulasi.

“Sekarang kita perlu membuat zonasi ruang pemanfaatan pesisir. Makassar sudah punya dokumennya tetapi belum diimplementasikan karena belum jadi Perda. Kita juga perlu membuat zonasi mangrove itu sendiri, sehingga jelas mana zona yang bisa ditanami dan yang tidak memungkinkan. Ini yang sedang kita buat kajiannya.”

 

Begini Tuntutan Pencabutan Izin Tambang Karst di Pangkalan Karawang

Polemik permasalahan pertambangan di kawasan Karts, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus menuai sorotan. Kali ini protes dilayangkan oleh massa yang terhimpun dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Aksi Selamatkan Bumi Karawang. Mereka melakukan aksi dan audiensi di halaman Gedung Sate, Bandung, pada Kamis (12/01/2017), untuk meminta kejelasan terkait status karst Pangkalan

Koordinator aksi, Robin Berlins, mengatakan aksi ini berangkat dari keprihatinan terkait kondisi karts Pangkalan yang semakin mengkhawatirkan karena tergerus oleh tambang industri. Dampak dari rusaknya kawasan karst disinyalir menimbulkan anomali lingkungan di wilayah Karawang, seperti kekeringan ketika musim kemarau dan banjir saat musim hujan.

 

Peserta aksi yang tergabung dalam Sekertariat Bersama (Sekber) Aksi Selamatkan Bumi Karawang ditemui Kepala Humas Pemprov Jabar Yana Suristriawan (tengah) di halaman Gedung Sate, Bandung, Jabar pada Kamis (12/01/2017).  Mereka menuntut penyabutan Izin Usaha Tambang (IUP) di karst Pangkalan, Karawang yang merusak lingkungan. Foto : Donny Iqbal

Peserta aksi yang tergabung dalam Sekertariat Bersama (Sekber) Aksi Selamatkan Bumi Karawang ditemui Kepala Humas Pemprov Jabar Yana Suristriawan (tengah) di halaman Gedung Sate, Bandung, Jabar pada Kamis (12/01/2017). Mereka menuntut penyabutan Izin Usaha Tambang (IUP) di karst Pangkalan, Karawang yang merusak lingkungan. Foto : Donny Iqbal

 

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Karawang menolak mengeluarkan izin lingkungan terhadap perusahan pertambangan PT Mas Putih Belitung (MPB) beberapa waktu lalu.

(baca : Kenapa Karst Karawang Selatan Perlu Diselamatkan? Ternyata Ini Alasannya )

Menurut Robin, di Karawang sedikitnya terdapat 11 perusahan tambang yang telah melakukan eksplorasi karts Pangkalan terhitung sejak pertengahan tahun 2006. 11 perusahaan tersebut sebetulnya sudah mengantongi izin eksplorasi tetapi belum ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami menginginkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mencabut izin-izin pertambangan yang sudah dikeluarkan. Hal itu mutlak harus dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem yang bakal berpengaruh terhadap ketersediaan air,” paparnya kepada Mongabay saat aksi tersebut.

Dikutip dari website resmi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, kawasan karst Pangkalan Karawang telah ditentukan sebagai Kawasan karst Kelas I yang merupakan kawasan lindung sumber daya alam dan di kawasan tersebut tidak boleh ada kegiatan pertambangan.

Kawasan karst kelas I mengikuti Peraturan Gubernur Jabar Pasal 13 Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan Kawasan Karst di Jawa Barat  dijelaskan merupakan kawasan yang wajib dilindungi dan tidak direkomendasikan untuk kegiatan budidaya yang merusak fungsi kawasan karst. Peruntukan kawasan karst kelas I adalah sebagai kawasan lindung karena memiliki nilai strategis tinggi, dicirikan dengan adanya gua-gua, mata air, dan bentukan morfologi yang khas.

Pemanfaatan kawasan karst kelas I hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak menurunkan mutu lingkungan dan biofisik. Hal itu juga sesuai dengan kriteria Kawasan Karst Kelas I mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia No. 1456K/20/MEM/2000.

 

Kawasan bentang karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang ditambang untuk industri semen. Foto : walhijabar.org

Kawasan bentang karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang ditambang untuk industri semen. Foto : walhijabar.org

 

Robin mengungkapkan permasalahan karst di Pangkalan yakni mengenai luasan Kawasan Bentang Alam (KBAK) yang menurut data dari Perda RTRW baik Kabupaten Karawang maupun Provinsi Jabar berjumlah 1012,9 hektare yang masuk dalam kategori karst kelas I artinya kawasan geologi. Tetapi, pada kenyataanya data yang dilansir dari Kementrian ESDM menyebutkan hanya sekitar 375 hektare yang masuk KBAK di Pangkalan.

“Bisa jadi ada kekeliruan disini. Untuk itu kami minta kejelasan kemana karts seluas 637,9 hektare atau 62% itu? kok hilang begitu saja. Padahal kan angkanya sudah jelas tertulis dalam Perda RTRW,” ucap dia.

Dia melanjutkan, pada waktu itu perwakilan Pemprov Jabar yang meninjau lokasi karst Pangkalan beralasan bahwa sebagiannya sudah rusak oleh tambang rakyat. Kemudian Pemkab dinilai tidak sanggup mengamankan tanah sebagai salah satu dasar penetapan KBAK. Juga di dalam aturannya dituliskan apabila kawasan karts kelas I itu wajib dikonservasi atau direklamasi. Namun, dilapangan tidak demikian, malah tambang makin meluas dan mengurangi luasan KBAK.

“Bupati Karawang sudah melakukan teguran sebanyak 4 kali pada tahun 2015-an dengan mengirim surat kepada Pemprov agar tidak mengeluarkan izin. Namun, pengakuan dari Bupati tidak ada tanggapan. Jadi itulah dasar kami datang ke sini mempertanyakan itu,” kata Robin.

Robin berujar, harapannya tidak ingin ada pertambangan di Karawang selatan yang sebetulnya dilindungi. Supaya keseimbangan terus berlanjut,  luasan KBAK karst Pangkalan juga mesti sesuai Perda RTRW Karawang 2011 – 2031.

 

Kawasan bentang alam karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang terancam pertambangan. Permen ESDM No.17 tahun 2012 mengatur tentang tata kelola sebagai kawasan lindung geologi nasional. Foto : walhijabar.org

Kawasan bentang alam karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang terancam pertambangan. Permen ESDM No.17 tahun 2012 mengatur tentang tata kelola sebagai kawasan lindung geologi nasional. Foto : walhijabar.org

 

Pencabutan Izin

Ditempat yang sama, Dadan Ramdan, Direktur eksekutif Walhi Jabar, menuturkan terkait perizinan tambang yang dikeluarkan telah cacat prosedur dan cacat hukum karena tidak seseuai mekanisme yang benar. Disisi lain, apabila surat dari Pemkab Karawang belum ditanggapi oleh Pemprov Jabar tentunya harus terus diupayakan dan didesak agar izin IUP dicabut.

“Kebijakan penolakan yang dilakukan Bupati Karawang tidak hanya berbentuk formal saja. Seharusnya ada upaya kongkrit, misalnya menemui Kementerian ESDM untuk meninjau kembali penetapan KBAK di Pangkalan yang mungkin masih keliru,” ucap dia.

Dadan menjelaskan, dasar hukum karst khususnya di Pangklaan sudah jelas masuk ke dalam kawasan kelas I dan mutlak dilindungi. Karts juga masuk kawasan cagar alam dan cagar budaya sehingga seharusnya jauh dari penambangan serta wajib dilestarikan. Jikalau ada karst yang masuk kategori boleh ditambang, dipersilahkan bagi para pengusaha penambangan untuk mengeksplorasi sesuai aturan.

“Ya, memang karst dibutuhkan untuk bahan baku semen. Tapi di kita (Jawa Barat), semen sudah surplus dan sudahlah ulah diperluas deui. Diduga bahan mentah ini akan ekspor ke luar. Tentu kerugiannya lebih besar, lingkungan akan rusak. Padahal di negara lain, penambangan karst telah banyak dihentikan dan dilarang,” papar Dadan.

Sedangkan Kepala Humas Jabar, Yana Suristriawan mengatakan, Pemprov Jabar akan mengkaji ulang dan mengevaluasi terkait permasalah karst pangkalan di Karawang. “Kami akan mengundang pihak – pihak terkait permasalah ini. Untuk waktunya, nanti diinformasikan,” katanya saat menemui massa aksi yang berkumpul mulai pukul 14.00 WIB itu.

 

Senter dan Cutter, Perkasa Selamatkan Sumber Daya Kelautan Indonesia. Kok Bisa?

Ancaman kehilangan nyawa disertai keterbatasan fasilitas, tak menghalangi tekad para petugas yang bekerja di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengamankan sumber daya kelautan berpindah tangan ke negara lain secara ilegal. Berkat tekad kuat dan kerja ekstra keras dari mereka, Indonesia sukses mengamankan sangat banyak sumber daya kelautan.

Badan Karantina Ikan, Pengandalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, sepanjang 2016, sumber daya kelautan yang berhasil diselamatkan di wilayah perbatasan dan pintu masuk atau keluar Indonesia, nilainya mencapai Rp306,8 miliar.

 

Petugas TCEC Serang, dibantu Polisi dan relawan melepasliarkan 31 ekor penyu hijau hasil penangkapan penyelundupan di Pantai Kuta Bali, pada Kamis (14/04/2015). Sejumlah turis terlihat turut serta dan memotret kegiatan itu. Foto : TCEC Serang

Petugas TCEC Serang, dibantu Polisi dan relawan melepasliarkan 31 ekor penyu hijau hasil penangkapan penyelundupan di Pantai Kuta Bali, pada Kamis (14/04/2015). Sejumlah turis terlihat turut serta dan memotret kegiatan itu. Foto : TCEC Serang

 

Nilai yang berhasil diselamatkan tersebut, menurut Kepala BKIPM Rina, meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 yang hanya mencapai Rp37,2 miliar saja. Itu artinya, kata dia, ada peningkatan hingga 825 persen dibandingkan capaian serupa pada tahun lalu.

“Apresiasi harus diberikan kepada para petugas yang bekerja langsung di lapangan. Mereka rela bertaruh nyawa untuk menyelamatkan sumber daya kelautan dari Negara ini. Dari kegigihan mereka, Negara bisa menyelamatkan banyak sumber daya kelautan,” ungkap dia di Jakarta, Rabu (12/1/2017).

Rina mengungkapkan, selain keberanian dan kegigihan, senjata utama yang digunakan para petugas saat menghadang para penyelundup sumber daya kelautan, adalah cutter atau pisau lipat. Senjata tersebut, selalu dibawa, karena digunakan untuk membuka barang yang akan diselundupkan.

“Kemampuan BKIPM itu hanya bermodalkan cutter dan senter yang berfungsi untuk menerangi saat pemeriksaan,” tutur dia.

Selain cutter yang sudah jelas fungsinya, Rina menjelaskan, senter selalu masuk dalam daftar senjata yang harus dibawa petugas BKIPM di lapangan, karena barang tersebut bisa menjadi alat penerangan yang sangat bermanfaat.

“Kita tahu, kalau produk perikanan dan kelautan itu pasti dikirimnya pada malam hari. Itu dilakukan karena malam hari relatif sepi, jalan raya juga sepi dan suhu udara lebih rendah. Itu cocok untuk menjaga ikan tetap segar. Karenanya, senter sangat diperlukan,” sebut dia.

Karena tidak bisa menindak pelaku penyelundupan, Rina mengatakan, setiap operasi di lapangan, petugas BKIPM selalu menggandeng aparat setempat seperti Dinas Perhubungan, Polairud, dan juga TNI.

 

Sebanyak 1.171 ekor arwana berhasil digagalkan penyelundupannya ke Singapura oleh tim dari BKIPM KKP di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Foto : M Ambari

Sebanyak 1.171 ekor arwana berhasil digagalkan penyelundupannya ke Singapura oleh tim dari BKIPM KKP di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Foto : M Ambari

 

Tak Hanya Di Perbatasan

Akan tetapi, Rina menambahkan, meski nilainya mencapai Rp306,8 miliar, namun upaya penyelundupan sumber daya kelautan itu tidak seluruhnya terjadi di wilayah perbatasan. Dia memaparkan, dari 157 kasus yang terjadi pada 2016, 15 kasus terjadi di perbatasan.

Itu artinya, menurut Rina, sebagian besar kasus penyelundupan terjadi wilayah lain yang bukan perbatasan. Wilayah lain yang dimaksud, adalah pintu masuk dan keluar negara melalui pelabuhan laut dan bandar udara.

“Penyelamatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, mencakup yang berasal dari jalur ekspor, impor, dan antar area. Dan semuanya dilakukan secara ilegal,” jelas dia.

Adapun, sumber daya ikan tersebut, dari data yang dirilis BKIPM, mencakup benih lobster, kepiting/lobster/rajungan bertelur, kepiting dan lobster yang berukuran kurang dari 200 gram, mutiara, dan koral.

Selain itu, ada juga produk hasil perikanan lain seperti kuda laut, penyu, kura-kura, sirip hiu, ketam tapak kuda, ikan hias, dan lain sebagainya.

Dari jumlah kasus yang berhasil digagalkan itu, Rina merinci, 17 kasus sudah mendapat putusan pengadilan, 1 kasus sudah masuk ke kejaksaan, 2 kasus sampai tahap P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), 14 kasus dalam proses penyidikan, dan 119 kasus dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan pelepasliaran ke alam.

“Tarakan di Kalimantan Utara menjadi lokasi yang paling banyak ditemukan kasus. Terutama, karena di sana banyak kepiting atau lobster bertelur. Jadi banyak yang diselundupkan,” ungkap dia.

Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan BKIPM Riza Priyatna menjelaskan, masuknya Tarakan sebagai daerah yang paling banyak digagalkan upaya penyelundupan, tidak lain karena di wilayah tersebut sudah diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 56 Tahun 2016 yang membolehkan ekspor kepiting bertelur.

“Tetapi, Permen tersebut mengatur kapan itu ekspor bisa dilakukan. Tidak boleh sembarangan di setiap waktu. Itu yang disalahkgunakan oleh oknum,” ucap dia.

 

Kepiting bakau adalah anggota suku portunidae yang hidup di ekosistem hutan bakau. Kepiting yang mempunyai nilai ekonomis menjadi salah satu unggulan dari Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. foto : Donny Iqbal

Kepiting bakau adalah anggota suku portunidae yang hidup di ekosistem hutan bakau. Kepiting yang mempunyai nilai ekonomis menjadi salah satu unggulan dari Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. foto : Donny Iqbal

 

Sesuai Permen baru tersebut, kata Riza, kepiting bertelur boleh dikirim ke luar negeri asalkan dilakukan melalui jalur udara dan rutenye ke Singapura dulu. Pengiriman tersebut, boleh dilakukan pada rentang waktu antara Desember hingga Februari atau sekitar tiga bulan saja.

“Di luar itu, tidak boleh ada pengiriman. Kami berikan kelonggaran, karena di rentang waktu tersebut, ada perayaan warga Tionghoa seperti imlek yang selalu menggunakan kepiting bertelur sebagai salah satu sajiannya,” jelas dia.

 

Logam Berat Jadi Halangan

Berkaitan dengan kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan, Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM Widodo Sumiyanto menerangkan, sepanjang 2016, terjadi penolakan ekspor hingga 18 kasus oleh 38 negara mitra yang sudah terikat perjanjian mutual recognition agreement (MRA) dengan Indonesia.

“Penolakan terjadi karena berbagai hal, salah satunya karena oil fish (dari sejenis ikan makarel) yang mengandung merkuri,” ucap dia.

Penolakan karena kasus oil fish tersebut, kata Widodo, terjadi di Rusia dan mencapai empat kali atau terbanyak dibandingkan negara lain yang menjadi mitra. Sementara, negara seperti Belanda, Perancis, Tiongkok, dan Kanada tercatat melakukan penolakan maksimal hingga tiga kali.

Sementara, negara seperti Jerman, Spanyol, dan Italia melakukan penolakan maksimal hingga dua kasus. Dan untuk penolakan sebanyak satu kasus dilakukan oleh Norwegia dan Vietnam.

 

Ikan makarel yang digunakan untuk membuat oil fish. Foto : wisegeek.com

Ikan makarel yang digunakan untuk membuat oil fish. Foto : wisegeek.com

 

“Kita bersyukur, karena penolakan ini masih di bawah 10 kasus per negara. Ini menjadi kinerja terbaik buat BKIPM juga,” jelas dia.

Tentang merkuri yang ada dalam oil fish, Widodo menambahkan, itu tidak bisa dihindari penyebarannya, karena logam berat tersebut ada dalam siklus rantai makanan yang ada dalam ikan.

“Jadi, logam berat itu bisa ada karena ikan kecil memakan plankton, dan ikan kecil kemudian dimakan ikan besar, dan akhirnya itu ikan besar dimakan oilfish. Itu sudah menjadi rantai makanan,” tandas dia.

 

Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari ….

Pemerintah Indonesia terus melakukan penertiban pulau yang ada di seluruh daerah dan membakukan jumlahnya secara detil. Sepanjang 2016, pulau yang berhasil ditertibkan dan diverifikasi jumlahnya mencapai 14.572 pulau. Seluruhnya kemudian dibakukan sebagai wilayah kepulauan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bryahmantya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan, jumlah pulau yang berhasil dibakukan itu, sebagian besar di antaranya berasal dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebanyak 13.466 pulau.

“Selain itu, ada tambahan dari jumlah pulau yang diverifikasi pada 2015 sebanyak 537 pulau dan 749 pulau pada 2016,” ucap dia di Jakarta, kemarin.

 

Pulau Pudut, pulau kecil di dekat Tanjung Benoa, yang menjadi incaran investor untuk direklamasi. Foto: Ni Komang Erviani

Pulau Pudut, pulau kecil di dekat Tanjung Benoa, yang menjadi incaran investor untuk direklamasi. Foto: Ni Komang Erviani

 

Dengan jumlah total sebanyak 14.572 pulau, Brahmantya mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mendepositkannya ke PBB pada sidang UNGEGN yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Agustus mendatang.

“Tahun 2017 ini, kita juga akan tetap membakukan nama-nama pulau. Jadi, nanti saat sidang PBB kita dapatkan data total terbaru,” jelas dia.

Brahmantya menuturkan, didaftarkannya pulau-pulau ke PBB, tidak lain karena Indonesia ingin menjaga dan merekatkan kedaulatan Negara. Dengan cara tersebut, diyakini kedaulatan bisa terjaga dengan baik.

“Kita ingin pulau-pulau yang ada, termasuk pulau kecil dan terdepan, bisa terdata resmi sebagai bagian dari Indonesia. Ini juga menjaga agar tidak ada Negara lain yang memberi pengakuan terhadap pulau-pulau tersebut,” jelas dia.

 

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

 

Untuk diketahui, sidang UN GEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) adalah sidang tahunan yang dilaksanakan salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang membahas tentang standardisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam periode lima tahun sekali, UN GEGN mengadakan konferensi PBB mengenai standardisasi nama-nama geografis di dunia. Pada sidang tahunan 2012, Indonesia telah melaporkan sebanyak 13.466 pulau ke PBB dan langsung ditetapkan pada sidang tersebut.

 

Pulau Terdepan Bertambah Lagi

Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan, dalam kesempatan sama mengatakan, sejalan dengan program KKP yang akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, PRL menjabarkannya dengan memulai pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.

Sebelum 2017, kata Agus, jumlah pulau kecil dan terdepan adalah 92 pulau. Namun, itu akan berubah karena pada 2017 PRL akan menambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau.

Selanjutnya, menurut Agus, ke-111 pulau tersebut akan segera dilegalisasi, diberikan nama, dan dikelolanya dengan lebih baik lagi.

“Itu target kita tahun 2017 ini. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” jelas dia.

Agus mengungkapkan, untuk rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terdepan yang akan dilaksanakan pada 2017, itu akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan melakukan koordinasi, maka diharapkan akan ada keselarasan dalam menertibkan pulau-pulau tersebut.

“Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya,” lanjutnya.

 

Pulau Polewali berada di Kabupaten Pangkep adalah satu dari 121 pulau yang berada di Kepulauan Spermonde. Pulau ini dan sejumlah pulau-pulau lain menjadi tempat wisata domestik, baik untuk rekreasi keluarga, penyelaman dan memancing. Foto: Awaluddinnoer

Pulau Polewali berada di Kabupaten Pangkep adalah satu dari 121 pulau yang berada di Kepulauan Spermonde. Pulau ini dan sejumlah pulau-pulau lain menjadi tempat wisata domestik, baik untuk rekreasi keluarga, penyelaman dan memancing. Foto: Awaluddinnoer

 

Di antara kementerian dan lembaga tersebut, Agus mengakui bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan rencana maupun data.

“Selain itu, kita juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut,” tandas dia.

“Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya,” tambah dia.

 

Pemberian Nama Pulau Harus Dilakukan Negara

Berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang membolehkan negara lain untuk memberi nama pada pulau-pulau kecil dan terdepan, Brahmantya dengan tegas menyebut bahwa ide tersebut bagus, tapi sebaiknya tidak dilaksanakan.

Menurut dia, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, secara historis dan geografis adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Karenanya, yang berhak memberi nama pulau-pulau tak bernama tersebut haruslah Indonesia secara kelembagaan.

“Saya berharapa Negara yang langsung memberi nama-nama pulau tersebut,” ucap dia.

Akan tetapi, meski berharap Negara yang turun langsung dalam penamaan pulau kecil dan terdepan, Brahmantya mengakui kalau pihaknya hingga saat ini belum memiliki ide lebih detil terkait nama apa saja yang akan diberikan. Menurutnya, penamaan tersebut harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kita akan koordinasikan dulu dengan Kemendagri ya. Kita belum ada nama-namanya dan kita juga belum tahu. Tapi, kalau KKP yang diberi mandat untuk penamaan, kita akan lakukan,” ungkap dia.

Karena ini baru akan dilaksanakan, Brahmantya mengharapkan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut serta secara aktif. Artinya, ide pemberian nama bisa saja berasal dari masyarakat, selama ide tersebut disetujui dan latar belakang penamaaannya jelas sesuai dengan kearifan lokal pulau tersebut.

Di saat bersamaan, Agus Dermawan kemudian mencontohkan, di kepulauan Seribu ada sebuah pulau yang dikenal sekarang sebagai Pulau Bidadari. Sebelumnya, pulau tersebut namanya adalah Pulau Hantu.

“Jika namanya itu digunakan, mana bisa menarik wisatawan. Karenanya, kemudian diganti,” jelas dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widajaja mengatakan, pemberian status pulau-pulau kecil yang ada sekarang, penting dilakukan karena itu menyangkut keberadaannya di dunia internasional.

Untuk itu, menurut Sjarief, pihaknya saat ini melakukan inventarisasi pulau-pulau mana saja yang layak masuk sebagai nominasi untuk mendapatkan status dan sekaligus nama. Dengan cara tersebut, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi pengakuan secara sepihak ataupun polemik untuk pemanfaatan pulau.

“13.466 itu data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Nah, itu bisa jadi aset Negara untuk dikembangkan. Saat ini anggaran sedang dihitung untuk legalisasi tersebut,” tutur dia di Jakarta.

Sjarief mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sekitar 50 pulau saat ini statusnya dalam pengelolaan ataupun kepemilikan pihak lain seperti investor asing. Pulau-pulau tersebut sudah dan dalam tahap pengembangan oleh para pengelola pihak lain tersebut untuk dijadikan pulau wisata ataupun untuk kepentingan ekonomi lain.

“Tahun ini semoga bisa selesai (sekitar) 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur,” sebut dia.

Adapun undang-undang yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena ada penertiban pulau-pulau kecil dan terdepan, Sjarief menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatan pulau-pulau yang sudah ada oleh pihak lain apakah bisa dimanfaatkan lagi ataukah tidak. Kebijakan tersebut diterapkan, karena di antara pulau-pulau tersebut, ada yang masuk dalam kawasan konservasi perairan dan ada yang tidak.

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” ujar dia.

Selain inventarisir, Sjarief mengakui, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, Bitung (Sulawesi Utara) dan Kepulauan Karimun Jawa (Jawa Tengah).

“Kita sedang menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangani. Jika sudah, kita akan langsung bergerak,” tandas dia.

 

Mewujudkan Kemandirian Energi Berawal dari Desa di Bali

Bagi I Gusti Ngurah Agung Putradhyana, mengubah panas sinar matahari menjadi energi listrik tidak lagi mimpi. Dia menggunakannya mulai dari skala pribadi dan rumah tangga. Mimpi besarnya, Indonesia yang berlimpah cahaya matahari ini bisa mandiri energi terbarukan.

Agung Putradhyana mulai mewujudkan mimpi itu dari desanya sendiri. Sehari-hari, arsitek alumni Universitas Udayana Bali yang akrab disapa Gung Kayon itu tinggal di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Jaraknya sekitar 60 km barat daya dari Denpasar.

Di rumah berarsitektur Bali tersebut, Gung Kayon mencukupi hampir semua kebutuhan energi listriknya dengan tenaga surya. Untuk mendapatkan energi matahari di rumahnya, Kayon memasang belasan panel surya di halaman, atap, ataupun bagian lain. Energi matahari yang terkumpul kemudian diubah menjadi panas, cahaya, maupun gerak melalui berbagai peralatan rumah tangga.

 

I Gusti Ngurah Agung Putradhyana yang lebih akrab dipanggil Gung Kayon memotong rumput menggunakan alat dengan sumber energy dari matahari di rumahnya di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Foto : Anton Muhajir

I Gusti Ngurah Agung Putradhyana yang lebih akrab dipanggil Gung Kayon memotong rumput menggunakan alat dengan sumber energy dari matahari di rumahnya di Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Foto : Anton Muhajir

 

Panel-panel itu dalam beragam ukuran dan daya, dari 10 watt peak (WP) per jam hingga 300 WP per jam. Panel-panel tersebut rata-rata mendapatkan sinar matahari minimal 4 jam tiap hari sehingga daya listrik yang diperoleh antara 40 watt hingga 1.200 watt.

Sebagai ilustrasi, panel surya dengan kekuatan 50 WP per jam mampu menyimpan energi listrik mencapai 200 watt selama 4 jam. Daya listrik sebesar itu cukup untuk menyalakan lampu 10 lampu dengan daya 3 watt selama lebih dari 5 jam.

Namun, Gung Kayon tidak hanya menggunakan energi surya tersebut untuk kebutuhan lampu penerang. Dia juga menggunakan energi surya tersebut antara lain untuk kompor listrik, lampu rumah, isi ulang ponsel, bahkan mesin pemotong rumput.

Untuk alat terakhir tersebut, Gung Kayon menggunakan panel surya yang dimasukkan ke dalam tas, yang energinya digunakan untuk alat pemotong. Meskipun masih dalam jumlah terbatas, Gung Kayon juga membuat alat pembajak sawah, gerobak pengangkut sampah, dan alat pemotong padi yang digerakkan dengan tenaga surya.

Alat sederhana lain yang dia kembangkan adalah pengisi daya telepon genggam. Hanya dengan 2-4 panel surya masing-masing berkekuatan 10 WP, dia bisa mengisi ulang daya ponsel. “Tidak perlu lagi pakai listrik rumah. Praktis bisa dibawa ke mana-mana juga,” kata Gung Kayon.

Pengisi daya ponsel itu kadang dia tempelkan di topi atau di tas sehingga bisa dibawa jalan-jalan.

 

Gung Kayon memperlihatkan solar panel portable. Atas upaya mewujudkan kemandirian energi di desanya Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, Gung Kayon mendapat anugerah dari Kementerian ESDM  pada November 2016. Foto : Anton Muhajir

Gung Kayon memperlihatkan solar panel portable. Atas upaya mewujudkan kemandirian energi di desanya Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, Gung Kayon mendapat anugerah dari Kementerian ESDM pada November 2016. Foto : Anton Muhajir

 

Dengan semua inovasi tersebut, rumah Gung Kayon di Desa Geluntung pun kini sama sekali tidak tergantung pada listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia memang masih berlangganan PLN dengan daya sebesar 1.300 Watt tapi hanya sebagai cadangan. Dalam sebulan, dia paling hanya menghabiskan biaya Rp 20.000. “Karena sudah kadung langganan,” katanya lalu tertawa.

 

Memperluas di Desa

Atas usahanya mengenalkan sumber energi terbarukan, pada November 2016 lalu, Gung Kayon mendapatkan penghargaan Energi Prakarsa Perorangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, penghargaan itu justru membuatnya tertantang untuk mewujudkan mimpi kemandirian energi di Indonesia.

Menurut Gung Kayon, dengan posisi di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mandiri dengan mengandalkan tenaga surya. Itulah yang sekarang dia perjuangkan, mewujudkan kemandirian energi mulai dari desa kelahirannya sendiri.

“Indonesia memiliki sumber energi matahari yang lebih dari cukup. Potensinya mencapai 1.000 watt per jam sementara alata-alat di pasaran bisa mengubahnya menjadi sekitar 150 sampai 200 watt per jam,” kata Kayon.

“Dengan modal potensi itu, banyak hal bisa kita lakukan. Jadi tidak ada lagi istilah tidak ada sumber energi lagi,” tambahnya.

Untuk memperluas penggunaan tenaga surya, Gung Kayon saat ini mengajak warga di desanya untuk menggunakan panel surya. Setahun terakhir, beberapa lokasi di desa pun memasang panel surya tersebut, seperti di Kantor Desa, Pura, dan tempat pemandian atau beji.

 

Kantor Desa Geluntung, Tabanan, Bali, sudah menggunakan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan lampu penerang di halaman kantor. Foto : Anton Muhajir

Kantor Desa Geluntung, Tabanan, Bali, sudah menggunakan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan lampu penerang di halaman kantor. Foto : Anton Muhajir

 

Di pemandian umum, misalnya, kini terpasang 20 lampu LED di sepanjang jalan menuju lokasi pemandian. Dari dulunya gelap karena tidak ada lampu, kini tiap malam tempat itu terang. Begitu pula dengan di Pura Desa.

Pemilihan lokasi-lokasi tersebut, menurut Gung Kayon, untuk memberikan “cantolan kultural” terhadap kampanye energi terbarukan. Setelah memasang di pura dan tempat pemandian, Kayon ingin selanjutnya memasang di balai banjar.

Tempat lain di Desa Geluntung yang sudah menggunakan listrik tenaga surya adalah Kantor Desa. Sejak Januari tahun lalu, mereka memasang panel surya di depan kantor desa lalu hasilnya digunakan untuk menghidupkan enam lampu di jalan dan halaman kantor desa.

Wayan Budiawan, Sekretaris Desa Geluntung mengatakan pemasangan panel surya di depan kantor desa menjadi percontohan bahwa listrik tenaga surya memang bisa diterapkan di skala lebih besar, tidak hanya di rumah tangga.

“Ini bagus karena sumber energinya dari alam dan dikembalikan lagi ke alam. Kita juga jadi pakai sumber energi lebih bersih karena mengandalkan matahari,” kata Budiawan.

Agar upaya memperluas di skala desa bisa lebih cepat, sekarang beberapa warga seperti Budiawan juga aktif memasang panel surya di sepanjang jalan desa. Harapannya, seluruh lampu di tempat-tempat publik Desa Geluntung bisa sepenuhnya menggunakan surya panel.

 

Bali Bisa Mandiri

Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko mengatakan upaya Gung Kayon di level desa bisa menjawab tantangan Bali mewujudkan kemandirian energi. “Dengan potensi sinar matahari berlimpah, Bali bisa memanen sinar matahari agar menjadi sumber energi listrik mulai dari skala rumah tangga,” kata Darmoko.

Darmoko mengatakan satu persen luas Bali saja sudah bisa memenuhi sumber energi surya panel. Misalnya dengan menggunakan atap rumah warga sebagai tempat surya panel. Dari masing-masing rumah tangga kemudian bisa dijual dan dikelola oleh PLN.

 

Seorang anak melintas di kompleks PLTS Kubu, Karangasem, Bali, yang kondisinya memprihatinkan dengan banyaknya alat dan panel surya yang rusak. Foto : Anton Muhajir

Seorang anak melintas di kompleks PLTS Kubu, Karangasem, Bali, yang kondisinya memprihatinkan dengan banyaknya alat dan panel surya yang rusak. Foto : Anton Muhajir

 

Sayangnya, menurut Darmoko, pemerintah pusat maupun di Bali belum serius dalam mengembangkan sumber energi listrik ramah lingkungan dan terbarukan. Dia menyebut contoh proyek listrik tenaga surya di Kubu, Karangasem dan di Nusa Penida, Klungkung.

Di Kubu, Karangasem, saat ini terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mangkrak. Padahal, dia menjadi salah satu dari tiga proyek percontohan pembangkit listrik tenaga terbarukan pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berada di lokasi seluas 1,2 hektar dengan kekuatan listrik yang dihasilkan sebesar 1 MWP, PLTS Kubu tidak hanya menjadi PLTS pertama yang dibangun tapi juga menjadi PLTS terbesar di Indonesia pada saat itu. Toh, mimpi besar nan ambisius itu kini tak terurus.

(baca : PLTS Kubu, Proyek Ambisius yang Kini Tidak Terurus)

Begitu pula dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Nusa Penida yang diresmikan SBY pada November 2007. Lokasi di Puncak Mundi ini malah digadang-gadang sebagai Desa Wisata Mandiri Energi karena juga memiliki PLTS.

 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Nusa Penida mangkrak dan baling-baling pembangkit listrinya tidak ada yang berfungsi sama sekali saat ini. Foto : Anton Muhajir

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Nusa Penida mangkrak dan baling-baling pembangkit listrinya tidak ada yang berfungsi sama sekali saat ini. Foto : Anton Muhajir

 

Toh, semua mimpi besar kemandirian energi itu kini telantar. Tidak ada satu pun dari delapan baling-baling PLTB yang berfungsi. Begitu pula dengan PLTS di pulau di sisi tenggara Bali tersebut.

Karena itulah, menurut Darmoko, upaya mewujudkan kemandirian energi di Bali harus dilakukan dari skala rumah tangga dengan melibatkan partisipasi publik. “Semua perlu kemandirian seperti air, pangan, dan energi. Negara harus memfasilitasi agar warga bisa mewujudkan kemandirian tersebut,” ujarnya.

 

Kenapa Penyelundupan Koral di Bali Marak Terjadi?

Awal tahun 2017 diwarnai dengan dua kasus penyelundupan terumbu karang di Bali. Hampir 140 bongkahan koral yang ditemukan Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Bali dalam sejumlah kotak yang diletakkan begitu saja di jalan. Belum diketahui siapa pengirim dan penerimanya. Sebuah jaringan terputus.

Seluruh paket-paket karang dalam boks styrofoam ini ditemukan di kawasan Jalan Bypass Mantra yang menghubungkan sejumlah kawasan perairan dan pelabuhan dari Timur Bali menuju Kota Denpasar. Namun lokasi penurunan boks berbeda. Kasus pertama pada 4 Januari 2017.

Ini kronologis yang disampaikan Direktur Polair Kombes Pol Sukandar pada Mongabay. Sekitar pukul 5 dini hari petugas menemukan paket-paket kotak di sebuah warung pinggir jalan. Petugas menunggu penyemputnya sampai keesokan hari pukul 9 malam namun tak kunjung datang. “Sel terputus, pemilik warung juga tak tahu. Ditunggui tak ada yang ambil,” papar Sukandar.

 

Sejumlah karang acropora hasil selundupan mati saat dipilah sebelum dilepaskan, ditanamkan di substrat area transplantasi di pesisir Serangan, Denpasar Bali. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah karang acropora hasil selundupan mati saat dipilah sebelum dilepaskan, ditanamkan di substrat area transplantasi di pesisir Serangan, Denpasar Bali. Foto Luh De Suriyani

 

Ia memperkirakan kasus penangkapan pertama tahun 2017 ini untuk diperdagangkan.  Ada 52 buah karang hias yang disimpan dalam 3 boks masing-masing berisi 18 plastik, 19 plastik dan 15 plastik. Sebanyak 13 bagian jenis acropora mati sebelum dilepaskan.

Mencegah kematian semua karang, barang bukti segera dilepaskan dengan cara diikat di substrat buatan Green Island Serangan, Denpasar, sebuah lokasi konservasi flora dan fauna laut. Bersama Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas 1 Denpasar Kementerian Kelautan dan Perikanan, petugas Direktorat Polisi Perairan Polda Bali melepasliarkan seluruh karang tersebut di perairan yang sedang digalakkan menjadi coral garden itu.

Kasus berikut pada 9 Januari pagi. Serupa dengan kasus pertama. Petugas mendapat informasi ada distribusi karang illegal dari NTB ke Bali. Ditemukan boks-boks lagi berisi 86 bagian koral yang dibungkus-bungkus plastik bening tanpa pengirim dan penerima.

Lebih banyak dari temuan 4 Januari. Alhasil belum ada tersangka dari kasus-kasus penyelundupan karang ini. Berkaca dari peristiwa pertama, petugas memancing penjemput lebih cepat agar karang-karang itu bisa lebih awal diselamatkan.

Sekitar empat jam kemudian, pukul 11 sejumlah petugas dan unit terkait bidang perlindungan pesisir melakukan penghitungan dan pemeriksaan barang bukti sebelum ditanamkan kembali di substrat. Satu demi satu bungkusan plastik dibuka, ada 74 bagian karang yang masih hidup. Sisanya mati ditandai warna memutih pada permukaannya.

 

Sejumlah petugas menghitung dan mengecek kondisi karang hasil selundupan, 10 Januari 2017 di Denpasar, Bali, sebelum dilepaskan di laut. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah petugas menghitung dan mengecek kondisi karang hasil selundupan, 10 Januari 2017 di Denpasar, Bali, sebelum dilepaskan di laut. Foto Luh De Suriyani

 

Tanpa menunggu lama, setelah didata, sejumlah penyelam segera menyiapkan alat bantu seperti nilon cable untuk mengikat koral di substrat berbentuk meja yang sudah ditanam di dasar laut oleh pengelola Green Island. Petugas penyelam dari BPSPL Denpasar seperti Hendra, Yudi, dan lainnya dengan sigap menyiapkan alat selam dan membawa karang-karang ke speedboat.

Diperlukan sekitar 2 jam menanam 74 koral-koral selundupan ini. Tampak koral baru ini berdampingan dengan koral-koral lain yang sudah tumbuh dari transplantasi sebelumnya.

 

Marak Penyelundupan

“Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen menjaga kelestarian sumberdaya perikanan termasuk karang hias untuk perdagangan. Secara fisik, karang yang ditemukan berasal dari alam, bukan hasil budidaya karang sebagaimana disyaratkan dalam perdagangan karang CITES dan tidak dilengkapi dokumen secara resmi oleh instansi terkait,” ujar Suko Wardono, Kepala BPSPL Denpasar.

Hal ini merugikan sumberdaya perikanan karena fungsi terumbu karang sebagai pelengkap rantai makanan dalam ekosistem perairan. Perdagangan karang hias/akuarium untuk tujuan ekspor sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan CITES. Namun, lemahnya pengawasan pada jalur perdagangan dapat menjadi celah bisnis ini. Upaya memperkuat pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya jenis ikan dilindungi disebut prioritas BPSPL Denpasar pada 2017.

BPSPL Denpasar merekap kasus-kasus penyelundupan karang ini cukup marak ditemukan di Bali. Upaya penggagalan dan penangkapan perdagangan karang tanpa dilengkapi dokumen resmi pada 2016 sebanyak 4 kali total berjumlah 28 boks styrofoam.

 

Sejumlah orang bersiap membawa karang yang masih sehat ke lokasi coral garden, Serangan, Denpasar, Bali. Ini adalah kasus peyelundupan kedua selama awal tahun ini di Bali. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah orang bersiap membawa karang yang masih sehat ke lokasi coral garden, Serangan, Denpasar, Bali. Ini adalah kasus peyelundupan kedua selama awal tahun ini di Bali. Foto Luh De Suriyani

 

Permana Yudiarso, Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP merekap kasus 2016 di antaranya pada 1 Maret ditemukan 4 boks berisi karang jenis Euphyillia glabresceus oleh Polsek Kuta. Kemudian 11 April, Polsek Padangbai, Karangasem mengamankan 11 boks, lalu 19 April Polresta Denpasar menemukan 6 boks di Denpasar. Selanjutnya 25 April polisi sektor kawasan laut Gilimanuk dan BKIPM Denpasar menemukan 7 boks di berisi 440 hard coral.

“Koral yang mati bisa jadi karena packing kurang bagus dan perjalanan lama,” ujar Yudiarso tentang dampak penyelundupan.  Menurutnya Denpasar, Surabaya, Semarang, Jakarta dan kota besar lainnya merupakan salah satu jalur perdagangan karang hias ekspor.

Dari data yang diriceknya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sejumlah 3.884 kg koral senilai US$ 19.972 diekspor melalui Bandara Ngurah Rai (Statistik Ekspor Perikanan, 2012). “Jumlah yang besar. Kami akan mencoba perbandingan data kuota dan ekspor. Kalau selisih, ekspor lebih banyak bisa indikasi, dari mana? Kuota tambahan atau apa?,” jelasnya.

 

Pencegahan dan Konservasi

Salah satu kelompok masyarakat yang terus mengembangkan perdagangan ikan hias berkelanjutan adalah sejumlah warga Desa Les yang terletak di kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dikenal sebagai inisitif penghasil ikan hias laut ramah lingkungan. Caranya dengan membuat peraturan adat pelarangan pencurian ikan, tak menggunakan cara menangkap berbahaya dan massal, dan konservasi terumbu karang sebagai habitat ikan hias.

Lebih dari 30 tahun Desa Les telah menjadi wilayah untuk penangkapan dan perdagangan ikan hias laut untuk kebutuhan pasar global. Bertransformasi dari kelompok penangkap ikan berbahaya seperti menggunakan potas di masa lalu yang merusak karang, rumah ikan.

 

Sejumlah penyelam menanam karang hasil selundupan di coral table, berdampingan dengan hasil transplantasi di perairan Serangan, Denpasar, Bali. Foto: BPSPL Denpasar

Sejumlah penyelam menanam karang hasil selundupan di coral table, berdampingan dengan hasil transplantasi di perairan Serangan, Denpasar, Bali. Foto: BPSPL Denpasar

 

Gayatri Reksodihardjo-Lilley, pendiri Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) mengatakan salah satu penyebab penyelundupan karang adalah kurangnya pengawasan di sumber pengambilan karang alam ini. “Tak ada keseriusan mencegah dari asalnya, perdagangan karang internasional sudah diatur tapi pengawasan di sumbernya tidak ada,” ujarnya.

Distribusi karang dari pulau ke pulau menurut aturan harus ada suratnya. Artinya begitu ada pengeluaran, asal daerah, jumlah dan jenisnya sudah ada. “Kalau tidak ada kuotanya langsung bisa ditelusuri,” lanjutnya.

Menurutnya  perusahaan yang sudah mendapat izin juga merasa rugi kalau ada kasus-kasus penyelundupan. “Kuota bukan kewajiban, Indonesia melakukannya sebagai wujud pengelolaan. Dikirim ke CITES, tiap ekspor ada stamp-nya. Tapi yang belum didata adalah jumlah yang dimanfaatkan, yang diambil di lokasi,” tambah Gayatri. Menurutnya wewenang ini ada di BKSDA yang mengeluarkan izin.

Di Desa Les, lokasi LINI Aquaculture and Training Centre yang didirikan sejak 2015 menurutnya tak ada perdagangan karang, karena tak banyak karangnya. Namun ada pembelajaran yang bisa ditiru di usaha pelestarian dan pengelolaan sumber daya lautnya.

Misalnya mendorong alternatif penghasilan seperti melatih ibu-ibu, keluarga nelayan untuk mempunyai keahlian budidaya ikan hias laut.  Selain itu lahir kewajiban untuk melindungi ekosistem karang.

 

2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium

Bersamaan dengan berlakunya larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mulai 1 Januari 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengubah fokus pendampingan kepada nelayan yang ada di sejumlah daerah. Fokus itu, diakselerasikan dengan rencana KKP yang menerapkan penggunaan alat tangkap baru yang ramah lingkungan, gillnet millenium.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Rifky Effendi mengatakan, jika tahun lalu KKP fokus mendampingi para nelayan yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) untuk diarahkan menjadi pembudidaya ikan, maka tahun ini pendampingan seperti itu sudah tidak ada.

“Pada 2017 ini, kita fokus mendampingi nelayan yang menggunakan alat tangkap seperti cantrang yang dilarang digunakan lagi. Kita ingin mendampingi mereka bagaimana mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan,” ucap dia di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

 

Kapal yang menggunakan jaring pukat tarik. Foto : greenpeace.org.uk

Kapal yang menggunakan jaring pukat tarik. Foto : greenpeace.org.uk

 

Selama masa pendampingan itu, Rifky menjelaskan, pihaknya memberikan sosialisasi bagaimana menggunakan alat tangkap baru yang sama sekali asing bagi pengguna cantrang. Meski baru, namun mereka diyakinkan bahwa alat yang baru kualitasnya tidak kalah bagus dan bisa menghasilkan tangkapan ikan yang sama banyaknya.

“Kita ingin memberi pemahaman kepada mereka, para pengguna alat tangkap yang dilarang, bahwa dengan mengganti alat ke yang baru, itu sama sekali tidak mengalami kerugian. Justru, alat yang baru ini akan berdampak bagus untuk lingkungan,” tutur dia.

Sesuai rencana, Rifky menyebutkan, masa pendampingan kepada nelayan pengguna cantrang itu akan berlangsung selama enam bulan hingga Juni mendatang. Selama masa tersebut, BPSDM KP bekerja bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Selain itu, untuk mempercepat proses sosialisasi, pihaknya melibatkan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN).

Selama masa sosialisasi dan pendampingan, Rifky menyebutkan, pihaknya akan memberi pelatihan di sembilan lokasi yang ada di Indonesia. Metode pelatihan yang diberikan, nantinya berupa training of trainer (TOT) dan akan diberikan kepada nelayan yang terpilih.

“Metode itu diterapkan, karena kita menyadari, dengan banyaknya orang yang harus dilatih, waktunya tidak akan mencukupi. Jadi, akhirnya diambil metode TOT. Diharapkan, nanti alumni TOT ini akan jadi pelatih yang bisa melatih nelayan lainnya,” papar dia.

 

Danau Limboto yang penting bagi kehidupan masyarakat dan satwa sekitar. Foto: Wikipipedia

Danau Limboto yang penting bagi kehidupan masyarakat dan satwa sekitar. Foto: Wikipedia

 

Adapun, Rifky menambahkan, sembilan lokasi yang akan menggelar pelatihan TOT itu, adalah Sumatera Utara (Sumut), Lampung, Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Cantrang ini kan masa transisinya enam bulan. Selama itu, kita akan dampingi proses penggantian dengan melibatkan ahli yang bagus. Pekan keempat Januari ini sudah mulai dilaksanakan pelatihan,” jelas dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, meski cantrang resmi dilarang,  namun Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada para pengguna alat tangkap tersebut untuk melakukan proses transisi selama enam bulan ke depan terhitung sejak Januari 2017.

“Kita beri waktu toleransi selama enam bulan ke depan. Selama waktu tersebut, diharapkan pengguna alat tangkap, khususnya cantrang, bisa segera melakukan penggantian,” ungkap dia.

Menurut Zulficar, dalam masa enam bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna alat tangkap yang dilarang untuk bisa melakukan penggantian. Itu artinya, upaya penggantian akan didorong melalui pendampingan, dan tidak hanya dari pemberlakuan Permen.

Selama proses enam bulan tersebut, Zulficar berjanji tidak akan ada penangkapan nelayan ataupun kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Namun, agar para pengguna memahami, Pemerintah berjanji hanya akan memberikan teguran saja kepada para pengguna dan memberikan peringatan untuk segera menggantinya.

DJPT mengonfirmasi, selama proses sosialiasi pada 2015-2016, pihaknya telah berhasil mendorong pengguna cantrang untuk mengganti dengan alat yang ramah lingkungan. Dari data yang ada, jumlahnya sudah mencapai 3.198 kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) dan 2.578 kapal berukuran 10 sampai 30 GT. Adapun alat tangkap cantrang yang sudah diganti sebanyak 2.091 unit.

 

Tiga Alat Penangkapan Ikan Dilarang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mulai 1 Januari 2017 Pemerintah resmi melarang alat penangkapan ikan (API) yang dianggap bisa merusak lingkungan.

 

Kapal yang menggunakan pukat hela (trawl) untuk menangkap ikan. Foto : youtube

Kapal yang menggunakan pukat hela (trawl) untuk menangkap ikan. Foto : youtube

 

API yang resmi dilarang itu, menurut Zulficar Mochtar, adalah:

  1. Pukat tarik (seinenets). Meliputi :
  • Dogol (danishseines),
  • Scottish seines,
  • Pair seines,
  • Cantrang, dan
  • Lampara dasar.
  1. Pukat hela (trawls). Meliputi :
  • Pukat hela dasar(bottom trawls),
  • Pukat hela dasar berpalang (beam trawls),
  • Pukat hela dasar berpapan (otter trawls),
  • Pukat hela dasar dua kapal (pairt rawls),
  • Nephrop strawl,
  • Pukat hela dasar udang (shrimp trawls),
  • Pukat udang,
  • Pukat hela pertengahan (mid water trawls),
  • Pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls),
  • Pukat ikan,
  • Pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls),
  • Pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan
  • Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls).
  1. Meliputi :
  • Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan

Ketiga jenis API yang dilarang itu, menurut Zulficar, ditetapkan karena KKP ingin mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

“Pada pasal 21 disebutkan bahwa API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang apabila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna,” papar dia.

Seluruh API yang dilarang tersebut, menurut Zulficar, tidak boleh dioperasikan terhitung 1 Januari 2017 di seluruh wilayah pengelolaan penangkapan (WPP) RI.

 

Pertama Kalinya Hiu Hantu Terekam Kamera. Ini Penampakannya…

Laut dalam masih menyimpan misteri terbesar di dunia. Laut dalam merupakan habitat yang terbesar di dunia, dengan luas dua pertiga dari permukaan bumi dan rata-rata kedalaman lebih dari 3,5 kilometer.

Karena kebanyakan perairan laut dalam terhubung, maka banyak spesies satwa laut dalam memiliki rentang geografis yang luas. Misalnya, salah satu satwa laut dalam yang sebelumnya diidentifikasi di Pasifik selatan, baru-baru ini ditemukan di sekitar Kepulauan Hawaii dan di lepas pantai California, Amerika.

Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian Lonny Lundsten dan rekan-rekannya dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California, seperti dikutip dari websitenya.

 

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

 

Untuk pertama kalinya, para ilmuwan tersebut berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau yang umumnya disebut chimaera biru hidung runcing.  Hiu yang diberi nama latin Hydrolagus trolli pada tahun 2002 ini, diketahui hidup di perairan dalam di sekitar Australia, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru. Sebelum penelitian MBARI ini, hiu hantu tidak secara resmi diidentifikasi hidup di belahan bumi utara.

Chimaeras adalah ikan yang tidak biasa. Seperti hiu, tubuh mereka tidak kaku oleh tulang, tetapi oleh piringan dan tulang-seperti tulang rawan. Seperti chimaera dari mitologi Yunani, yang memiliki kepala kambing, ekor ular, dan kepala singa, hiu hantu terlihat cukup aneh.

Bahkan nama-nama umum untuk kelompok satwa laut ini yaitu hiu hantu ini hiu, rabbitfishes  dan ratfishes. Namun, hiu hantu relatif umum dan ditemukan luas di laut dalam, dengan 38 spesies yang diketahui di seluruh dunia.

 

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

 

Pada tahun 2009, peneliti MBARI bersama para ilmuwan di California Academy of Sciences dan Moss Landing Marine Laboratories (MLML) bekerja sama mengidentifikasi spesies baru hiu hantu di Teluk California.

Beberapa dari peneliti yang sama juga telah melihat hiu hantu selama penyelaman wahana tanpa awak yang dioperasikan jarak jauh (remotely operated vehicle/ROV) di California tengah. Mereka tidak yakin tentang spesies tersebut, tapi mereka tahu satwa itu berbeda dengan dua spesies hiu hantu yang sebelumnya diidentifikasi di lepas pantai California.

Dalam penelitian yang dipublikasikan di Marine Biodiversity Records, Lundsten dan rekan-rekannya memperlihatkan bukti bahwa hiu hantu itu yang terlihat di sekitar Teluk Monterey,  merupakan spesies yang sama yang sebelumnya telah diidentifikasi di Pasifik Barat.  Hasil penelitian itu juga mengutip tiga ahli chimaera yang melihat rekaman video ROV MBARI yang percaya ikan adalah chimaera biru hidung runcing berhidung.

Meski belum teridentifikasi, hiu hantu juga terlihat di lepas pantai Amerika Selatan dan Afrika Selatan, serta di Samudera Hindia. Jika satwa laut itu teridentifikasi sama dengan spesies hiu yang ditemukan di perairan tengah California, itu akan menjadi bukti lebih lanjut bahwa, chimaera biru hidung runcing memang ada di perairan laut dalam.

 

 

 

 

Terus Berulang Terjadi, Dari Mana Sampah di Pantai Kuta?

Hingga kini, warga masih kerap heran dan bertanya, “sampah dari mana di Pantai Kuta itu?” Sebuah survei menyebut sebagian besar sampah adalah plastik dan sumbernya dari darat. Artinya itu sampah kita sendiri yang dibuang di got, masuk sungai, lalu berakhir di lautan.

Sejak awal Desember lalu, saat angin Barat mulai bertambah kuat, seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang pesisir Bali di arah Barat Daya mulai terlihat ‘menakjubkan’. Pantai berpasir putih dari dekat bandara Ngurah Rai, Kuta, sampai Legian penuh sampah plastik tiap harinya.

Arus tak henti-hentinya mendaratkan sampah dan serpihan, mayoritas anorganik ke bulir-bulir pasir yang lembut di pantai. Ketika pesisir sudah terlihat penuh, baru disapu dan dikumpulkan jadi titik-titik gunungan sampah. Demikian seterusnya. Sampah tak habis-habis dibawa gulungan ombak. Pemandangan kontras. Birunya laut dan jejeran sampah menutup pasir.

 

Sejumlah pedagang gotong royong menyapu sampah plastik di Pantai Kuta, Bali pada Selasa (03/01/2017). Sedikitnya perlu 3 kali menyapu tiap harinya karena sampah terus menerus terbawa arus. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah pedagang gotong royong menyapu sampah plastik di Pantai Kuta, Bali pada Selasa (03/01/2017). Sedikitnya perlu 3 kali menyapu tiap harinya karena sampah terus menerus terbawa arus. Foto Luh De Suriyani

 

“Tiap hari minimal tiga kali disapu. Gak enak kelihatannya,” ujar Afit, salah seorang penjual minuman di pantai Kuta, awal tahun 2017. Jadilah, para pedagang, penjaja jasa, dan pengelola pantai gotong royong tiap pagi, siang, dan sore.

“Tahun baru ini turun setengah pengunjungnya. Karena sampah dan isu-isu lain lah,” keluh Alin, penjaja lain yang sedang mengumpulkan sampah depan area dagangnya.

(baca : Siaga Sampah Bali. Ada Apakah?)

Tahun baru bersama gelombang dan serakan sampah plastik di Pantai Kuta. Jika biasanya pasir menjadi tempat berjemur, duduk-duduk, atau bermain, kini para turis menjauh. Mereka duduk di kursi yang disediakan para pedagang. Hanya beberapa orang yang sedang belajar surfing berada di tengah sebaran sampah.

“Ini ya sampah kita sendiri, dari sungai ke laut,” Afit menjawab kalem. Ia sudah tak lagi terkejut karena fenomena sampah ini terjadi tiap tahun saat jelang akhir tahun, ketika angin dari arah laut menampar keras pesisir Bali arah Barat Daya, antara Selatan dan Barat yang bertepatan dengan lokasi wisata paling padat. Ada pantai Jerman, Kuta, Legian, dan Seminyak.

 

Wisatawan surfing di tengah gulungan ombak penuh sampah saat angin Barat di Pantai Kuta sampai Seminyak, Bali. Sampah di pesisir pantai menjadi masalah bagi lingkungan dan pariwisata Bali. Foto: Luh De Suriyani

Wisatawan surfing di tengah gulungan ombak penuh sampah saat angin Barat di Pantai Kuta sampai Seminyak, Bali. Sampah di pesisir pantai menjadi masalah bagi lingkungan dan pariwisata Bali. Foto: Luh De Suriyani

 

Ratusan orang berkaos Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa beraksi dengan aksi menyambut tahun baru membersihkan sampah Pantai Kuta, 1 Januari lalu. Dipimpin Gede Ary Astina alias Jerinx, drummer band Superman Is Dead, mereka bersepeda menuju Pantai Kuta kemudian mengumpulkan berkantong-kantong sampah anorganik yang akan dipilah Eco Bali Recycling.

(baca :  Inilah Para Pahlawan Sampah Bali)

“Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkotor di Bali. Kuta juga dekat dengan Teluk Benoa. Ini belum reklamasi saja jumlah sampahnya gila-gilaan, apalagi ditambah dengan pulau baru,” ujar Jerinx.

Salah seorang peneliti di Bali tertarik dengan fenomena sampah ini dan sejak 2014 melakukan riset soal jenis dan sumber sampah hingga sampai Pantai Kuta.

Pada Maret-Oktober 2014, sebuah tim dipimpin Dr I Gede Hendrawan Peneliti dari Centre of Remote Sensing and Ocean Sciences, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana mengadakan survei di sepanjang Pantai Kuta (bukan di perairan) untuk mengetahui jenis sampah yang terdampar atau terdeposisi di sepanjang pantai.

Survei dilakukan dengan metode transek yang dikembangkan oleh National Marine Debris Monitoring Program (NMDMP). Mereka mengamati sampah yang berukuran besar (macro debris), ukuran lebih dari 2,5 cm. Untuk mengetahui jenis sampah, diklasifikasikan seperti yang dilakukan National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) dalam marine debris program.

 

Hasil survei menunjukkan mayoritas sampah di pesisir Bali adalah plastik dan sumbernya dari daratan, sampah manusia yang dibuang sembarangan. Foto: Luh De Suriyani

Hasil survei menunjukkan mayoritas sampah di pesisir Bali adalah plastik dan sumbernya dari daratan, sampah manusia yang dibuang sembarangan. Foto: Luh De Suriyani

 

Hasil survei memperlihatkan sampah yang terdeposisi di pantai Kuta didominasi 75% sampah plastik, dengan konsentrasi rata-rata sampah sebesar 0,25/meter persegi. Tim ini juga melakukan klasifikasi sumber sampah dengan metode yang dikembangkan oleh Ocean Conservancy.

“Dari jenis sampah yang telah diperoleh dapat diklasifikasikan bahwa sumber sampah yang terdapat di pantai Kuta berasal dari aktifitas di darat mencapai sekitar 52%, aktifitas laut sekitar 14%, dan aktifitas secara umum baik darat maupun laut sebesar 34%,” papar peneliti muda ini.

Apakah pergerakan sampah bisa ditelusuri?

Hendrawan menjelaskan pengamatan sumber sampah yang memasuki perairan laut dari aliran sungai yang berhadapan langsung dengan Selat Bali di daerah Tabanan dan Jembrana telah dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juli-September 2014.

Kondisi sungai pada saat daerah sekitarnya hujan telah mengalirkan sampah jauh lebih banyak daripada saat kondisi tidak hujan. Sungai Ijo Gading pada bulan Juli mengalirkan sampah mencapai 3000 sampah organik/jam dan 816 sampah plastik/jam.

Sungai Tukad Penet mengalirkan paling banyak sampah organik selama pengamatan, yaitu rata-rata berjumlah 230,66 sampah organik/jam, dan Tukad Ijo Gading mengalirkan paling banyak sampah plastik, dengan rata-rata sebanyak 32 sampah plastik/jam.

Sementara rata-rata jumlah sampah yang mengalir di bulan Juli pada 8 sungai yang menjadi daerah kajian mengalirkan 503,25 sampah organik/jam dan 503,25 sampah plastik/jam.

Jika dikalkulasi, rata-rata dalam 24 jam, ada aliran sampah lebih 24 ribu unit. Jika ditumpuk mungkin menyerupai gunung. Bayangkan jika sampah ini lalu robek dan jadi serpihan terutama mikroplastik yang sangat mudah dimakan binatang laut dan meracuni ekosistem laut.

(baca : Memprihatinkan Satwa Laut di Bali dan NTB Makin Beresiko Keracunan karena Ini)

Dengan demikian sungai-sungai yang berada berhadapan langsung dengan Selat Bali memiliki potensi untuk turut menyumbangkan sampah menuju perairan laut, terutama pada saat musim hujan, baik berupa sampah organik maupun sampah plastik.

“Namun pergerakan sampah di perairan Selat Bali masih belum dapat ditentukan, sehingga potensi Pantai Kuta menerima sampah yang berasal dari beberapa sungai di Bali harus mendapat kajian lebih lanjut,” Hendrawan memberi catatan.

 

Ratusan orang mengenakan kaos Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyambut tahun baru dengan bersepeda dan memungut sampah di Pantai Kuta, dipimpin Jerinx, vokalis band Superman Is Dead. Foto: facebook Ary Astina

Ratusan orang mengenakan kaos Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyambut tahun baru dengan bersepeda dan memungut sampah di Pantai Kuta, dipimpin Jerinx, vokalis band Superman Is Dead. Foto: facebook Ary Astina

 

Saat ini timnya sedang melakukan studi pendahuluan dengan pemodelan matematik untuk mengetahui pergerakan sampah yang ada di Selat Bali, dan mekanisme pergerakannya sampai terdeposisi di Pantai Kuta. Model matematik yang dikembangkan pada prinsipnya menghitung besarnya arus dan pola pergerakan arusnya yang digerakkan oleh pasang surut dan angin.

Dari pergerakan arus tersebut kemudian dilakukan tracking terhadap partikel yang mengapung di perairan Selat Bali. “Dari hasil model, secara umum sampah yang terdeposisi di Pantai Kuta berasal dari Pulau Bali sendiri, seperti dari kabupaten Tabanan dan Jembrana. Namun demikian sampah di Kuta juga disumbangkan oleh pesisir pantai di Banyuwangi dan Samudra Hindia,” ia memperkirakan.

Waktu yang dibutuhkan sampah tersebut terdeposisi di pantai Kuta sekita 5-28 hari. Akan tetapi pada kondisi angin ekstrem akan mempercepat pergerakan sampah dari sumber ke Pantai Kuta. Jika dilihat dari hasil model, hampir 20-30% sampah yang mengapung di Selat Bali akan terdeposisi di Pantai Kuta. “Untuk meyakinkan hasil model, telah dilakukan verifikasi model dengan data lapangan, dan didapatkan hasil yang bersesuaian antara hasil model dan data lapangan,” lanjutnya.

Hingga kini masih dilakukan analisis model lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, dan secara keseluruhan sedang dipersiapkan untuk di publikasikan melalui Jurnal, diharapkan nanti informasi menjadi lebih valid setelah melalui proses review dan publikasi.

Hendrawan mengakui sangat sulit memantau pergerakan sampah yang jumlahnya jutaan, sehingga dibuatlah materi mengapung.  Pada penelitian ini dilepas 2 materi mengapung yang dilengkapi dengan GPS dan diikuti selama 8 jam. Dari hasil tracking partikel mengapung digunakan untuk validasi hasil model yang sudah dikembangkan, dan didapatkan hasil model dan tracking di lapangan memiliki pola bersesuaian.

“Kita tak mau menunjukkan itu sampah siapa. Sampah kita juga berkontribusi,” ingat Gede Hendrawan yang juga terlibat dalam riset soal mikroplastik di laut dan dalam Pari Manta bersama peneliti lain sejak 2015.

(baca : Memprihatinkan Satwa Laut di Bali dan NTB Makin Beresiko Keracunan karena Ini)

Ketika musim kemarau, dengan riang buang sampah ke aliran air. Berharap hilang dari depan mata. Mengendap, kemudian saat musim hujan kita memanen lagi sampah itu.

 

Salah Satu Gunung Es Terbesar di Dunia Ini Diambang Pecah

Gunung es raksasa, satu dari 10 yang terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan, sedang dalam proses untuk pecah dan terpisah dari Kutub Selatan.

Bongkahan yang diberi nama Larsen C ini telah bergerak menjauh dari Benua Kutub Selatan sejak beberapa waktu, dan sebuah retakan besar sedang mengancam terbelahnya bongkahan seluas 5000 km2 dari Larsen C.

Retakan ini sebenarnya telah ada selama beberapa waktu, tetapi dalam sebulan terakhir atau lebih, retakan telah memanjang dengan kecepatan yang berbahaya.   Seperti dikutip dari iflscience.com, di paruh kedua Desember 2016,  retakan itu telah berkembang dan tumbuh memanjang  menjadi  18 kilometer .

 

Jalur retaknya bongkahan es raksasa Larsen C di Kutub Selatan pada paruh kedua Desember 2016. Foto : John Sonntag/NASA

Jalur retaknya bongkahan es raksasa Larsen C di Kutub Selatan pada paruh kedua Desember 2016. Foto : John Sonntag/NASA

 

Bongkahan raksasa Larsen C  — sekitar dua kali ukuran Hawaii — diprediksi akan segera runtuh, tapi retakan ini akan membelah sekitar 10 persen saja. Para ilmuwan khawatir bahwa ini akan membuat bagian-bagian yang masih hidup dari Larsen C, sangat tidak stabil dan sangat rawan runtuh dalam dekade mendatang.

Larsen C adalah lapisan es yang paling penting di Benua Antartika bagian utara. Lapisan ini  sudah mengambang di laut, sehingga kehancurannya tidak akan langsung mengakibatkan  kenaikan permukaan laut . Namun, lapisan ini menahan banyak gletser yang masih ada di daratan.

Ketika Larsen C benar-benar terpecah,  dan es-es ini tak terelakkan akan jatuh ke laut dan meningkatkan permukaan air laut global sekitar 10 cm. Mungkin terdengar seperti terlalu banyak, tapi dalam 20 tahun terakhir ini, kenaikan air laut ‘hanya’ 6,6 cm!

Jika kenaikan permukaan laut ini digabung dengan dampak-dampak perubahan iklim, maka kontribusi Larsen C tentu saja sangat signifikan.

Meskipun pemanasan yang semakin cepat di wilayah ini kemungkinan telah mempercepat perkembangan jurang raksasa yang membelah bagian dari Larsen C menjauh dari Antartika, belum ada bukti langsung untuk mendukung teori dulu. Meski begitu,  banyak bukti yang mengaitkan makin hangatnya suhu atmosfer dan laut dengan penyusutan es di Kutub Selatan.

 

Peta kondisi bentang daratan es Larsen C dan retakannya yang makin memanjang di Kutub Selatan. Sumber : MIDAS / Swansea University / Aberystwyth University

Peta kondisi bentang daratan es Larsen C dan retakannya yang makin memanjang di Kutub Selatan. Sumber : MIDAS / Swansea University / Aberystwyth University

 

Para peneliti dari Swansea University, yang telah menggunakan data satelit untuk memantau kehancurannya, mengatakan bahwa kasus ‘terbelahnya’ lapisan es  ini merupakan sesuatu yang tak terelakkan karena geografi yang unik dari daerah tersebut.

Semenanjung Antartika  dulunya merupakan jaringan lapisan-lapisan es yang diberi nama Larsen.  Larsen A runtuh pada tahun 1995,  dan Larsen B hancur cukup dramatis  pada tahun 2002. Bahkan, ada banyak lapisan es di seluruh Antartika yang berada di ambang bencana sekarang, tapi Larsen C, lapisan terakhir yang bernama Larsen,  akan hancur terlebih dahulu.

 

Jalur retaknya bongkahan es raksasa Larsen C di Kutub Selatan pada paruh kedua Desember 2016. Foto : John Sonntag/NASA

Jalur retaknya bongkahan es raksasa Larsen C di Kutub Selatan pada paruh kedua Desember 2016. Foto : John Sonntag/NASA

 

 

Per 1 Januari 2017 Cantrang Resmi Dilarang, Tapi….

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets) resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Dengan berlakunya peraturan tersebut, seluruh alat tangkap yang biasa digunakan kapal ikan Indonesia (KII) dan masuk kelompok tersebut, terlarang statusnya.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar buru-buru mengatakan, pemberlakuan Permen tersebut tak berarti memberlakukan pelarangan secara masif kepada pengguna alat tangkap yang dilarang. Justru, Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada mereka.

“Kita beri waktu toleransi selama enam bulan ke depan. Selama waktu tersebut, diharapkan pengguna alat tangkap, khususnya cantrang, bisa segera melakukan penggantian,” ungkap dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Asap hitam mengepul di langit Tanjung Balai karena empat kapal pukat trawl yang dibakar nelayan trandisional. Nelayan kesal, alat tangkap dilarang tetapi marak dan tak ada tindakan apa-apa dari aparat. Foto: Ayat S Karokaro

Asap hitam mengepul di langit Tanjung Balai karena empat kapal pukat trawl yang dibakar nelayan trandisional. Nelayan kesal, alat tangkap dilarang tetapi marak dan tak ada tindakan apa-apa dari aparat. Foto: Ayat S Karokaro

 

Menurut Zulficar, dalam masa enam bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna alat tangkap yang dilarang untuk bisa melakukan penggantian. Itu artinya, upaya penggantian akan didorong melalui pendampingan, dan tidak hanya dari pemberlakuan Permen.

Selama proses enam bulan tersebut, Zulficar berjanji tidak akan ada penangkapan nelayan ataupun kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Namun, agar para pengguna memahami, Pemerintah berjanji hanya akan memberikan teguran saja kepada para pengguna dan memberikan peringatan untuk segera menggantinya.

Janji tersebut juga terungkap dalam Surat Edaran yang dikeluarkan KKP secara resmi pada 3 Januari lalu. Surat itu memerintahkan KKP dan pemerintah daerah melakukan pendampingan selama enam bulan.

“Kami ingin menegaskan kepada publik bahwa Cantrang itu sudah dilarang sejak 1 Januari. Tapi, jika kami terlalu frontal, juga berbahaya. Makanya kami beri pendampingan selama enam bulan ke depan. Tujuannya, agar pengguna bisa memahami dan menggantinya dengan alat yang dibolehkan,” papar dia.

Adapun, isi pokok dari surat edaran itu, mencakup lima hal, yaitu:

  1. Membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan (API) yang melibatkan kementerian/lembaga terkait.
  2. Memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank.
  3. Merelokasi daerah penangkapan ikan.
  4. Mempercepat proses perizinan API pengganti yang diizinkan.
  5. Memfasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti. Keenam, tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) baru untuk API yang dilarang.

Dengan adanya himbauan tersebut, KKP menginginkan proses penggantian alat tangkap bisa berjalan dengan baik dan tanpa perlawanan. Ini juga seperti menjawab kritikan dari banyak pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota parlemen yang menganggap bahwa pelarangan alat tangkap seperti cantrang itu akan merugikan nelayan.

 

Seiring dengan hilangnya ikan awu-awu, pukat awu-awu yang dimiliki warga tidak lagi digunakan sejak 2003 silam. Foto: Wahyu Chandra

Seiring dengan hilangnya ikan awu-awu, pukat awu-awu yang dimiliki warga tidak lagi digunakan sejak 2003 silam. Foto: Wahyu Chandra

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan sempat bersuara, meski peraturan tersebut berlaku pada 2017, namun nelayan sudah merasakan keresahan sejak peraturan tersebut disahkan, atau dua tahun sebelumnya. Hal itu, karena Pemerintah hingga saat ini belum memberikan solusi bagi pengguna alat tangkap yang akan dilarang tersebut.

“Para nelayan terus mengeluhkan akan diberlakukannya Permen tersebut. Di sisi lain, Pemerintah belum memberikan solusi atas penerapan Permen tersebut,” ujar dia.

Daniel mengungkapkan, dari informasi yang diterima Komisi IV, saat ini sedikitnya terdapat 38 ribu kapal yang berasal dari Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Seluruh kapal tersebut langsung terdampak dari pemberlakuan Permen.

“Ini menyangkut 760 ribu orang nelayan di tiga provinsi tersebut yang terdampak langsung. Itu belum termasuk yang ada di Jawa Barat dan Kalimantan,” jelas dia.

Lebih lanjut Daniel menjabarkan, banyaknya kapal dan nelayan yang terdampak langsung, karena di dalam Permen disebutkan ada 17 jenis alat tangkap yang resmi akan dilarang untuk dioperasikan mulai 1 Januari 2017 nanti.

Akibat kebijakan tersebut, Daniel mengklaim, saat ini sudah ada kerugian ekonomi dengan nominal yang sangat besar, yakni Rp3,4 triliun. Selain itu, akan muncul juga pengangguran di Jabar dengan jumlah 66.621 orang.

“Kebijakan ini telah menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial. Sedangkan di Kalimantan Barat, informasi yang kita peroleh bahwa ada 3.982 kapal yang tidak bisa melaut,” ungkapnya.

Sehari menjelang tenggat waktu penggunaan cantrang berakhir pada 31 Desember 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI).

Dalam peraturan tersebut ditetapkan, pelarangan penggunaan beberapa alat tangkap ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik dan Cantrang termasuk di dalamnya.

 

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

Pokja Cantrang

Agar proses pendampingan dan penggantian berjalan lancar, KKP sengaja membentuk kelompok kerja (Pokja) yang khusus menangani penggantian alat tangkap cantrang. Pokja tersebut, kata Zulficar, dibentuk sesuai dengan amanat surat edaran yang memfokuskan pada pendampingan dan sosialisasi kepada seluruh aparat di Indonesia tentang tenggat waktu enam bulan.

“Dengan adanya Pokja, maka nanti akan ada koordinasi aparat hukum untuk tidak melakukan penindakan. Tetapi, nanti akan fokus pada pembinaan saja selama enam bulan sampai Juni nanti. Pokja sendiri akan dibentuk dalam seminggu ke depan,” jelas dia.

Saat pokja terbentuk, Zulficar menerangkan, tim akan bekerja bersama dengan aparat dan juga pemerintah daerah yang terlibat langsung di lapangan. Dalam pendampingan tersebut, pihaknya ingin memberikan pemahaman tentang relokasi daerah penangkapan ikan, percepatan perizinan alat penangkapan ikan pengganti yang diizinkan, dan memfasilitasi penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) pengganti.

“Kami juga melakukan pendampingan dengan memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank,” sebut dia.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengonfirmasi, selama proses sosialiasi pada 2015-2016, pihaknya telah berhasil mendorong pengguna cantrang untuk mengganti dengan alat yang ramah lingkungan. Dari data yang ada, jumlahnya sudah mencapai 3.198 kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) dan 2.578 kapal berukuran 10 sampai 30 GT. Adapun alat tangkap cantrang yang sudah diganti sebanyak 2.091 unit.

Untuk akses pendanaan dan pembiayaan, Zulficar menyebutkan, pihaknya memfasilitasi pengguna cantrang dan alat tangkap yang dilarang lainnya untuk memperoleh permodalan melalui Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel). Skema yang ditawarkan dalam Gemonel adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adapun, dana yang ditawarkan itu, kata dia, adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional melaut dan investasi nelayan, seperti pengadaan atau pemeliharaan kapal, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

“Dari catatan kami, pada 2016, sudah ada 189 nelayan yang mengajukan permohonan kepada pihak perbankan dengan nilai usulan mencapai Rp46 miliar,” jelas dia.

 

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat mengganti alat tangkap yang dilarang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Per 1 Januari 2017 sudah berlaku, sementara hingga saat ini penggantian masih belum selesai. Ini harus segera dilaksanakan cepat,” ucap dia.

Menurut Halim, penggantian alat tangkap yang dilarang memang wajib dilakukan segera. Oleh hal itu, karena jika sampai 2017 masih juga belum selesai, dikhawatirkan akan terjadi aksi kriminal kepada nelayan yang sedang melaut.

“Sekarang saja sudah banyak nelayan yang ditangkap karena menggunakan alat tangkap yang dilarang, bagaimana nanti ketika Permen resmi berlaku. Pasti nanti kriminalisasi akan sangat tinggi,” sebut dia.

Agar proses penggantian bisa berjalan lancar, Halim meminta agar Pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), membuat mekanisme yang jelas bersama perbankan. Karena, jika tetap berfokus pada penggantian alat tangkap nelayan tradisional, akan terjadi gejolak sosial nantinya.

Inilah Penampakan Kuda Paling Indah di Dunia..

Alam ini menyediakan berbagai hal yang indah dan menakjubkan. Dari keindahan alamnya, baik itu dari puncak gunung sampai lembah terdalam di palung laut, dan makhluk hidupnya yang luar biasa.

Salah satunya adalah makhluk ini..

Alam memberi kejutan keindahan lain dari seekor kuda bernama Akhal Teke, salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia!

 

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Foto : Pascal Mouawad

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Foto : Pascal Mouawad

 

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Kuda ini dikenali dengan dari warnanya yang pirang berkilat hampir metalik. Foto : Palana

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Kuda ini dikenali dengan dari warnanya yang pirang berkilat hampir metalik. Foto : Palana

 

Berasal dari Turkmenistan, makhluk-makhluk yang megah ini dapat dikenali dari warnanya yang  pirang berkilat hampir metalik.

Para ilmuwan mengklaim bahwa faktor genetik kuda yang menyebabkan rambut dan kulit mereka dapat memantulkan dan menyerap cahaya  seperti layaknya logam.

Seperti dikutip dari boredpanda.com, Akhal Teke adalah jenis kuda dengan postur atletis, sehingga cocok untuk olahraga.

Dengan keberadaannya yang hanya 1.250 ekor, tidak mengherankan Bangsa Cina menyebut mereka sebagai “kuda dari surga”.

 

Kuda Akhal Teke. Foto : Burak Caliskan

Kuda Akhal Teke. Foto : Burak Caliskan

 

Kuda Akhal Teke. Foto : Pascal Mouawad

Kuda Akhal Teke. Foto : Pascal Mouawad

 

Kuda Akhal Teke. Foto : unknown

Kuda Akhal Teke. Foto : unknown

 

Kuda Akhal Teke. Foto : wikipedia

Kuda Akhal Teke. Foto : wikipedia