Hutan

Terus Bangun PLTU Picu Kematian Dini Puluhan Ribu Orang, di Asia Tenggara, Indonesia Terbesar

ampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

Tampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

 

 

 

Kepulan asap keluar dari cerobong pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Jepara, Jawa Tengah. Lepas dan menyebar di udara. Setiap hari, terlebih kemarau, rumah-rumah sampai tanaman warga penuh debu. Ada sebagian warga pindah rumah karena tak tahan polusi dan menderita sakit pernapasan terutama anak-anak mereka. Itu sebagian kecil gambaran warga kala ada PLTU batubara. Ada puluhan pembangkit batubara di Indonesia, bahkan bakal bertambah.

Universitas Harvard bersama Greenpeace Internasional pada 13 Januari 2017, meluncurkan penelitian terbaru soal kematian dini pertahun di negara-negara Asia Tenggara, Korea, Taiwan dan Jepang dampak pembangkit pembangkit listrik batubara. Di Asia Tenggara, negara terparah Indonesia disusul Vietnam.

Penelitian itu menyebutkan, kala rencana pembangunan PLTU batubara berlanjut, emisi di Asia Tenggara, Korea Selatan dan Jepang akan naik tiga kali lipat pada 2030 dengan konsentrasi peningkatan terbesar di Indonesia dan Vietnam.

 

Baca juga: Studi Ungkap Polutan PLTU Batubara Sebabkan Kematian Dini

 

Dengan begitu, pembangkit batubara ini bakal menciptakan 70.000 kematian dini setiap tahun. Disebutkan, Indonesia akan menderita tertinggi kematian dini, diikuti Vietnam, lalu Myanmar pada 2030.

“Kami memperkirakan, puluhan ribu kematian dini dapat dihindari melalui pilihan energi lebih bersih. Biaya kesehatan manusia ini harus dipertimbangkan serius ketika membuat pilihan tentang masa depan energi di Asia Tenggara,” kata Shannon Koplitz, peneliti utama dalam proyek dari Harvard University, dalam rilis kepada media .

Riset ini juga menghitung kalau tak ada pembangunan pembangkit baru di neraga-negara itu, sekitar 50.000 nyawa bisa diselamatkan setiap tahun sampai 2030.

 

Baca juga: Ongkos Kesehatan sampai Ratusan Triliun, Batubara Itu Ternyata Energi Termahal

 

Penulis riset ini dari kelompok pemodelan Sains Atmosfer Universitas Harvard , Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dan Greenpeace memetakan emisi saat ini dari semua PLTU batubara di wilayah-wilayah itu. Mereka menggunakan model atmosfer canggih untuk menilai seberapa banyak tingkat polusi udara dampak emisi batubara di lokasi berbeda di seluruh Asia.

 

 

 

 

 

 

Sebelum itu, Univeristas Harvard dan Greenpeace Asia Tenggara berjudul Ancaman Mau PLTU Batubara rilis pada 2015. Riset itu mengungkap,  operasi PLTU batubara di Indonesia, menyebabkan kematian dini 6.500 jiwa per tahun. Angka ini dari penelitian 42 PLTU di Indonesia.

Indonesia mencanangkan tambahan pembangkit batubara sekitar 22.000 MW—bagian proyek 35.000 MW—kalau jalan, prediksi kematian dini di Indonesia, melonjak jadi 15.700 jiwa per tahun atau 21.000 –an dengan negara tetangga.

Kematian dini itu antara lain karena, 2.700 jiwa kena stroke, 300 kanker paru-paru, 2.300 jantung insemik, 400 paru obstuktif kronik, dan 800 orang lain terkena penyakit pernafasan dan kardiovaskular.

Laporan serupa memperlihatkan, PLTU batubara di Vietnam menyebabkan sekitar 4.300 kematian dini per tahun, di Thailand pembangkit batubara ini menyebabkan kematian dini sekitar 1.550 orang per tahun.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, para pemimpin dan  pengambil kebijakan di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia,  harus menyadari ketergantungan batubara yang sangat tinggi mempercepat laju perubahan iklim.

Dia bilang, meneruskan konsumsi batubara dengan level seperti sekarang, berarti makin menambah potensi bencana perubahan iklim.

Negara-negara di Asia Tenggara ini bukan tak ada pilihan lain.  Mereka, katanya, punya kesempatan beralih cepat dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Vietnam, katanya, sudah mengambil langkah awal dengan membatalkan 17 pembangkit batubara besar, mengurangi dampak kesehatan hingga lebih seperempat andai rencana ekspansi batubara semula terjadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiongkok dan India, juga sudah membuktikan bahwa pengembangan sumber energi terbarukan masif sangat mungkin selama ada kemauan politik pemerintah.

Dengan begitu, katanya, harga listrik terbarukan yang kerap jadi alasan energi bersih lamban, dan mandek, katanya,  sudah terbantahkan.

“Saat ini di berbagai negara dunia harga listrik energi terbarukan seperti surya dan angin ada lebih rendah daripada harga listrik PLTU batubara,” katanya kepada Mongabay.

Untuk Indonesia, katanya, memang punya target peningkatan energi terbarukan 25% sampai 2030. Target ini, kata Arif, mungkin tercapai, kala pemerintah mau meninjau ulang rencana pembangunan pembangkit batubara. Kala pemerintah bersikeras bangun PLTU sesuai rencana, katanya, target 25% mustahil tercapai.

Menurut dia, belajar dari model pembangunan energi di negara-negara lain, hambatan terbesar pengembangan energi terbarukan karena subsidi masif pemerintah kepada batubara dan bahan bakar fosil lain.

Selama pemerintah masih memberikan subsidi dan jaminan politik serta keuangan terhadap bahan bakar fosil, katanya, mustahil energi terbarukan bisa bersaing.

Asia Tenggara,  salah satu daerah cepat berkembang di dunia. Proyeksi kebutuhan listrik pada 2035 naik 83% dari 2011, lebih dua kali rata-rata global. Banyak negara di wilayah ini masih mengejar pembangkit batubara baru, hingga tertinggal dari Tiongkok dan India.

Tiongkok, sebelumnya emitor karbon terbesar dunia, memperlihatkan penurunan keseluruhan konsumsi batubara dan emisi polutan sejak 2013. Tren terus berlanjut.

Sedangkan negara-negara maju, hanya Jepang dan Korea Selatan terus membangun pembangkit batubara baru. Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen iklim dan kekhawatiran mereka mengenai kesehatan masyarakat.

 

 

 

Tumpukan batubara untuk PLTU Rum, Kota Tidore Kepulauan. Pulau-pulau nan jauh dari sumber batubara yang kaya energi terbarukanpun, tetap dijejali dengan energi kotor PLTU batubara, dengan alasan klasik energi terbarukan mahal. Foto: M Rahmat Ulhaz

Tumpukan batubara untuk PLTU Rum, Kota Tidore Kepulauan. Pulau-pulau nan jauh dari sumber batubara yang kaya energi terbarukanpun, tetap dijejali dengan energi kotor PLTU batubara, dengan alasan klasik energi terbarukan mahal. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

 

 

 

 

Kijang Mati Diburu di Taman Nasional Bali Barat. Kok Bisa?

Empat indukan kijang (Muntiacus muntjak) mati ditembak pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan Sabtu (14/01/2017) dini hari. Lima pemburu kabur ke tengah hutan, saat petugas menggeledah isi mobil. Kijang dan rusa lebih dikenal menjadi ikon kawasan ini sampai ada satu pulau kecil bernama pulau Menjangan.

Empat bangkai kijang betina ada dalam bagasi mobil para pemburu.Disertai barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan kaliber 5,5 mm, satu unit pisau bayonet, dan sebuah lampu senter.

Bangkai seekor kijang dibedah untuk mendapatkan barang bukti proyektil peluru yang digunakan para pemburu. Mereka menggunakan peredam untuk mengelabui petugas.

 

Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan 5 pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pengguna mobil sewaan ini yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan 5 pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pengguna mobil sewaan ini yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

 

Kepala Bagian Tata Usaha TNBB Wiryawan mengatakan seluruh barang bukti sudah diserahkan ke kepolisian setempat dan pelakunya belum teridentifikasi. Sebagian pemburu berusaha mengecoh petugas dengan mengenakan pakaian adat untuk bersembahyang di sebuah pura dalam kawasan TNBB.

Dua petugas TNBB yang menyamar sedang memancing mengawasi gelagat mereka karena ternyata tak bersembahyang. Sekitar pukul 00.30 Wita petugas jaga malam kantor seksi pengelolaan TNBB wilayah 2 Buleleng mengontak Polhut yang berjaga di daerah Tegal Bunder bahwa ada sebuah mobil Suzuki APV Nopol DK 573 IS mencurigakan di wilayah hutan Resort Prapat Agung.

Empat petugas yakni Made Suardika sebagai ketua regu, Dimyati, Surya, Made Mudana, melakukan pemeriksaan pada mobil ini di pintu keluar dan menemukan seluruh barang bukti. Sayang, pelaku berhasil kabur di tengah pekat malam.

Wiryawan menyebut, pemilik STNK kendaraan sudah mendatangi kepolisian dan menyebut itu mobil sewaan. Pada tahun 2016, TNBB menangani sedikitnya 3 kasus yakni perburuan rusa, penangkapan ikan hias, dan penebangan kayu.

 

Barang bukti berupa dua senapan dan satu senter dalam mobil Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan pemburu untuk menembak kijang di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

Barang bukti berupa dua senapan dan satu senter dalam mobil Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan pemburu untuk menembak kijang di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

 

Kondisi TNBB

TNBB secara administratif mencakup dua kabupaten Buleleng dan Jembrana. Zona inti seluas lebih dari 7500 hektar, perairan hampir 500 hektar. Zona pemanfaatan intensif 1600-an hektar di darat dan 2700-an hektar di perairan laut. Zona pemanfaatan budaya seluas 242,26 hektar di Pulau Menjangan, Teluk Terima, Prapat Agung, Bakungan, dan Klatakan.

Dalam kawasan TNBB ada sebuah pulau bernama Pulau Menjangan yang tak boleh dihuni manusia.Rusa yang ukurannya dua kali lipat kijang terlihat lalu lalang di pulau berpasir putih yang sering dikunjungi sebagai tempat persembahyangan umat Hindu dan wisata bawah air ini.

Hewan ini kerap terlihat sedang tidur atau bersantai di sekitar atau dalam sejumlah pura di Pulau Menjangan. Rusa jantan dengan tanduk tinggi dan bercabang-cabang terlihat jinak jika didekati warga yang sedang bersembahyang.

Jumlah kijang diperkiraan 400-an, lebih sedikit dari rusa yang diinventaris terakhir 2015 sekitar 1080-an ekor. Kijang dewasa ukurannya sekitar anakan rusa. “Mungkin itu kenapa pemburu pilih kijang, ini pemikiran saya saja, mungkin mudah diangkut. Ini jadi pertanyaan juga,” lanjut Wiryawan.

 

Petugas sedang mengamati barang bukti berupa 2 senapan dan bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pemburu yang menyewa mobil yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

Petugas sedang mengamati barang bukti berupa 2 senapan dan bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pemburu yang menyewa mobil yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

 

Upaya konservasi di TNBB menurutnya sangat tergantung kesadaran masyarakat.  Desa yang berbatasan lansung menurutnya sudah terbangun kesadarannya dengan sering memberi informasi jika ada rusa terjebak.

Burhanuddin Masy’ud, Ricky Wijaya, dan Irawan Budi Santoso meneliti Pola Distribusi, Populasi Dan Aktivitas Harian Rusa Timor (Cervus timorensis, De Blainville 1822) Di Taman Nasional Bali Barat yang dipublikasikan journal.ipb.ac.id pada 2007. Disebutkan pola persebaran rusa timor di Taman Nasional Bali Barat tidak merata dan cenderung berkelompok yakni di tipe hutan musim, mangrove, dan hutan savana. Jumlah total populasi rusa timor di Tanjung Sari TNBB diperkirakan mencapai 713 ekor sampai 1320 ekor dengan komposisi umur anak 28% dan dewasa 72%, seks rasio antara jantan dan betina adalah 9:4.

Aktivitas harian rusa timor sebagian besar digunakan untuk aktivitas makan (ingesti) diikuti istirahat, bergerak, dan grooming. Ada perbedaan persentase waktu aktivitas pada periode pagi, siang dan sore hari baik antara rusa jantan maupun rusa betina.

Dr. Achmadi Sjarmidi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung menyampaikan presentasinya berjudul Dampak dan Konflik Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati untuk Tinjau Ulang Pengelolaan Kawasan Konservasi pada  10 Juli 2014 di Ruang Seminar Botani-Mikrobiologi Puslit Biologi LIPI seperti terarsip di biologi.lipi.go.id.

Disebutkan pengelolaan kawasan konservasi dengan penyelenggaraan taman wisata pada saat ini tidak menunjukkan hasil yang sejalan dengan konservasi itu sendiri. Kerusakan kawasan terus berlangsung dan tidak ada upaya yang memadai untuk mengendalikannya.

Adapun pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tadinya hanya menjadi sebagian dari konsep yang diterapkan (pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan) cenderung menjadi aktifitas utama di berbagai kawasan konservasi. Beberapa hasil studi di beberapa kawasan konservasi mengenai dampak aktivitas pariwisata terhadap populasi dan perilaku satwa dikemukakan dalam presentasi ini.

Jalak Bali masuk dalam kategori kritis IUCN Red List, dengan penurunan drastis populasinya pada tahun 2005 akibat perburuan, perdagangan gelap dan pengurangan habitat. Upaya penyelamatan dilakukan antara lain dengan membangun pusat penangkaran jalak Bali yang salah satunya di habitat alaminyadi kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

 

Petugas mengubur bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

Petugas mengubur bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

 

Kawasan TNBB juga merupakan habitat alami rusa. Satwa ini kini sering masuk ke area yang dihuni manusia terutama pada musim kering akibat kurangnya pakan. Kandungan air di kawasan TNBB pada dasarnya memadai namun seluruh mata air yang ada telah dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi diluar kepentingan pelestarian kawasan. Disebutkan pengelolaan wisata harus mempertimbangkan aspek kelestarian jenis-jenis satwa dan tumbuhandi kawasan, memperhitungkan dengan teliti daya dukung ekosistem terhadap aktifitas kunjungan, dan tidak semata-mata mengacu pada peningkatan pendapatan finansial belaka.

 

Satwa Dilindungi

Dalam blogs.uajy.ac.id/katonsindhuraga menuliskan seluruh sub spesies muntjak telah dilindungi, seperti yang tercantum di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, sejak tanggal 27 Januari 1999 (PHKA 2004).

Walaupun belum ada data pasti mengenai populasi muncak di habitat in situ maupun ex situ, diduga populasinya di alam semakin menurun, seperti yang terjadi pada spesies satwa liar Indonesia lainnya. Eksploitasi hutan secara berlebihan serta alih fungsi hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan mengakibatkan habitat satwa semakin berkurang dan terdesak hingga terkadang memasuki daerah hunian manusia.

Meskipun termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan PP No.7 Tahun 1999, populasi kijang dianggap belum terancam kepunahan. Oleh Daftar Merah IUCN, kijang dikategorikan dalam status konservasi least concern atau beresiko rendah sejak 1996.

Dalam kawasan TNBB terdapat sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan dilindungi. Di antaranya endemik Bali yang hampir punah, jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di habitat aslinya.

Di kawasan perairannya juga kaya biodiversitas dan jadi titik-titik penyelaman atau snorkeling. TNBB dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk.

 

Janji Setia Saryono untuk Menjaga Habitat Harimau Sumatera (Bagian 3)

Harimau sumatera yang hidupnya kian terdesak akibat habitatnya menyempit. Foto: Rhett A. Butler

Harimau sumatera yang hidupnya kian terdesak akibat habitatnya menyempit. Foto: Rhett A. Butler

 

Saryono belum mengetahui bila harimau sumatera merupakan subspesies harimau terakhir di Indonesia. Dia juga belum mengerti jika populasi harimau sumatera sudah mendekati punah. Yang Saryono yakini, ketika itu adalah, keberadaan harimau sebagai penjaga keseimbangan ekosistem.

Bila tidak ada harimau, populasi babi hutan akan tidak terkendali. Dampaknya, pertanian  masyarakat terancam rusak dan petani mengalami kerugian. “Tidak ada yang memangsa babi, keseimbangan alam terganggu,” ujar lelaki berdarah Sunda kelahiran 1969 ini, di Desa Ladang Palembang, Lebong, Bengkulu.

Saryono baru mengetahui harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) sebagai subspesies terakhir di Indonesia saat mengikuti penyuluhan yang dilakukan pemerintah sekitar awal tahun 2000. “Ternyata hampir punah. Kalau saya tidak salah, jumlahnya tidak sampai 500 individu.”

Saat mengetahui upayanya bersama warga, menetapkan kawasan Bukit Sarang Macan sebagai Hutan Lindung Desa, selaras dengan pelestarian habitat harimau sumatera, ia begitu girang. “Bangga. Apalagi, informasi yang saya terima, tidak banyak desa melakukan hal serupa,” ujar bapak tiga anak ini.

 

 

Baca: Harmonisasi Masyarakat Ladang Palembang dengan Kehidupan Harimau Sumatera (Bagian 1)

 

 

Saryono mengakui, kepercayaan lokal tentang harimau sumatera adalah jelmaan atau reinkarnasi leluhur. Bukit Sarang Macan merupakan tempat leluhur bertemu. Merusak Bukit Sarang Macan yang berakibat mendatangkan musibah merupakan modal dasar dalam pembuatan kesepakatan tersebut.

 

 

Harimau sumatera yang terkena jerat di Hutan Produksi Terbatas Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Harimau sumatera yang terkena jerat di Hutan Produksi Terbatas Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Modal dasar ini pun dilengkapi dengan kesadaran warga akan arti penting hutan sebagai sumber air bersih. Warga mengetahui Bukit Sarang Macan adalah hulu sungai Air Udik dan Air Belimau. Dengan menjaga kelestarian Bukit Sarang Macan berarti juga menjaga ketersediaan air.

“Warga sadar, air sangat penting. Bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, masak, mandi, dan mencuci, tetapi juga untuk keperluan pertanian. Akan percuma jika pemerintah membangun irigasi, namun sumber airnya tidak dijaga.”

 

 

Bekas cakaran harimau sumatera yang ditemukan tim PHSKS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Bekas cakaran harimau sumatera yang ditemukan tim PHSKS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Kesepakatan

Pembuatan kesepakatan diawali dengan diskusi kecil, sejumlah warga. Selanjutnya, bergulir dengan menggelar pertemuan di desa. Penyusunan rencana pemetaan dan pembuatan piagam kesepakatan beserta pembiayaan adalah hal penting yang dibahas. “Sekitar dua tahun berproses, 2001 hingga 2002,” kata pria yang menjabat Kepala Desa Ladang Palembang dua periode ini, 1998 – 2006 dan 2008 – 2014.

Dukungan warga merupakan kunci sukses kesepakatan. Bukan hanya pikiran dan tenaga, warga juga ikhlas menyumbang uang. “Semua dilakukan swadaya. Termasuk, saat diberi tugas, mereka ikhlas tidak dibayar, sampai sekarang,” kata Saryono.

 

 

Kotoran harimau sumatera yang ditemukan tim PHS KS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Kotoran harimau sumatera yang ditemukan tim PHS KS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Tidak berhenti pada kesepakatan, upaya dilanjutkan dengan menginisiasi pembuatan peraturan desa yang menetapkan sekaligus mengatur Hutan Lindung Desa Bukit Sarang Macan. Hal ini dilakukan karena kekuatan hukum dari kesepakatan tertulis yang dibuat belum begitu kuat.

Setelah melalui rangkaian musyawarah, Peraturan Desa Nomor II Tahun 2003 Tentang Hutan Lindung Desa dan Hutan Adat Desa disahkan. “Ada pasal larangan dan sanksi bila larangan dilanggar. Perdes juga menetapkan dan mengatur Hutan Lindung Desa Air Tik Gelung dan Hutan Adat Desa Air Semiep.”

 

 

Kulit harimau, tulang dan organ tubuh ini ditemukan tim PHSKS sewaktu melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Kulit harimau, tulang dan organ tubuh ini ditemukan tim PHSKS sewaktu melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Meski Saryono tidak menjabat kepala desa lagi dan tidak masuk dalam susunan pengurus Kelompok Tani Penghijauan, namun ia tetap mengambil peran. Ia ikut mengawasi efektivitas pemberlakuan Perdes No. II/2003.

“Sudah 14 tahun, kelestarian Bukit Sarang Macan seluas 20 hektare tetap terjaga. Pemerintah Desa juga tetap memberlakukan Perdes No. II/2003.”

 

 

Baca juga: Nestapa Hidup Harimau Sumatera, Diburu hingga Menuju Kepunahan (Bagian 2)

 

 

Namun begitu, Saryono berpendapat, kedepannya upaya memperkuat jaminan kelestarian Bukit Sarang Macan harus dilakukan. Setidaknya, mengantisipasi jika suatu waktu peraturan desa itu dicabut.

“Di masa mendatang, kondisi desa akan jauh berbeda. Banyak kemungkinan yang akan terjadi,” tutur lulusan Pendidikan Guru Agama ini. Dalam pemikiran Saryono, upaya lebih lanjut itu bisa berbentuk pembuatan peraturan daerah (perda) atau keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

 

Saryono memperlihatkan dokumen kesepakatan dan peraturan desa yang bertujuan melindungi hutan sekaligus habitat harimau sumatera. Foto: Dedek Hendry

Saryono memperlihatkan dokumen kesepakatan dan peraturan desa yang bertujuan melindungi hutan sekaligus habitat harimau sumatera. Foto: Dedek Hendry

 

 

Perhatian dan bantuan pemerintah daerah, BKSDA, Balai Besar TNKS dan pihak lain yang peduli dengan upaya pelestarian harimau sumatera dan hutan, sangat diharapkan. Misalnya, mengedukasi kalangan remaja akan arti penting pelestarian harimau beserta hutan, habitatnya.

“Harapan saya, paling tidak, kesepakatan tertulis dan peraturan desa yang berlandaskan warisan kepercayaan orang tua kami tentang harimau dan bukit sarang macan tetap dipertahankan. Dengan begitu, generasi penerus kami nantinya tidak hanya sekadar mendengar cerita semata,” ujar Saryono. (Selesai)

 

 

 

Gubernur Jateng Cabut Izin Lingkungan, PT Semen Indonesia Tak Berarti Batal di Rembang, Mengapa?

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan peluang PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

 

 

 

 

Senin, (16/1/17), 29  hari sudah warga Pegunungan Karst Kendeng di Rembang ‘menduduki’ Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut Gubernur Ganjar Pranowo mencabut surat keputusan izin lingkugan sesuai bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA). Selasa, (17/1/17), batas akhir—sudah 90 hari– bagi Gubernur untuk menjalankan putusan MA.

“Kami tak akan pulang sebelum izin pabrik semen dicabut dan pembangunan pabrik semen berhenti dan hengkang,” kata Joko Prianto, kepada Mongabay, Senin, (16/1/17).

Dari dokumen yang diterima Mongabay 8 Desember 2016, PTUN Semarang menetapkan putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 berkekuatan hukum tetap. Salinan diterima LBH Semarang, 9 Januari 2017.

Malam hari, Ganjar jumpa pers menyampaikan keputusan mencabut izin lingkungan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 sebagai langkah menjalankan putusan MA. Dengan begitu, SK Gubernur Jateng No 668.1/17 Tahun 2012 sebagaimaa telah diubah dalam SK No 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik  Semen Indonesia di Rembang, batal dan tak berlaku.

Meskipun begitu, Semen Indonesia, tak berarti batal bikin pabrik dan nambang dari Rembang. Beralasan sesuai putusan MA, Gubernur Jateng memerintahkan, Semen Indonesia harus menyempurnakan dokumen Andal dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL).  Komisi Amdal Jateng, kata Ganjar, sedang menilai Andal dan RKL/RPL ini.

“Memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan PK, yang hanya membatalkan izin lingkungan, maka izin lingkungan dapat dilaksanakan PT Semen Indonesia, apabila memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi,” katanya dalam rilis.

 

 

 

 

Desakan kepada gubernur

Siang hari, Senin (16/1/17)  di Jakarta,, Aliansi Masyarakat Sipil dan akademisi berisi seratusan orang atas nama organisasi dan personal menyerukan Presiden Joko Widodo memastikan Gubernur Jateng patuhi putusan MA.

Asfinawati Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, tak bermakna kalau putusan tak dipatuhi.

“Putusan PK (peninjauan kembali-red)  yang mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lainnya,” katanya di Jakarta.

Dia melihat gelagat kepala daerah mencoba berkelit dari menjalankan putusan hukum. Artinya, melanggar putusan hukum, sebagai kepala daerah tak mematuhi putusan pengadilan. “Gubernur tak patuh pada kewajiban, melanggar larangan, dan sumpah jabatan,” ucap Asfinawati.

Eko Cahyono Direktur Sajogyo Institute mengatakan, kala putusan hukum tak jalan hak-hak dasar masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng terus ditekan.  Pemerintah Jateng, katanya,  membiarkan bahkan mendorong konflik-konflik horizontal terjadi bahkan upaya kriminalisasi petani penolak.

Tak jalankan putusan, katanya, berarti mengingkari hukum. Pengingkaran juga terjadi, katanya,  pada proses yang sudah berjalan dalam pertemuan dengam Presiden yang mengamanatkan adat kajian lingkungan hidup strategis Jawa Tengah. Ia sebagai syarat melihat ulang pembangunan pabrik dalam konteks daya tampung dan daya dukung lingkungan.

 

 

 

 

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

 

 

 

 

Masalah rakyat dan penyelamatan kekayaan alam, katanya, belum jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. “Masyarakat kecil kerab jadi pelaku utama penyelamatan ruang hidup tak pernah dilihat.”

Dewi Kartina, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menilai, seakan tak ada upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut dengan memberikan keadilan bagi warga.

KPA melihat, ada penggalangan kelompok seolah-olah merepresentasikan gerakan buruh seakan kontra dengan warga Rembang penolak semen. Ada juga semacam upaya ‘membakar’ konflik horizontal antar warga Rembang yang mempertahankan lahan dengan golongan yang merepresentasikan kelompok agama. Dia prihatin, putusan pejabat publik yang bermasalah malah menarik warga ke konflik horizontal.

Dewi juga khawatir dengan aksi kriminalisasi. “Ini sangat disayangkan. Tahun 2016 ada 177 petani dikriminalkan pemerintah.”

Kala sampai batas waktu tak ada keputusan, katanya, Presiden harus segera mengambil alih dengan memanggil gubenur bersama staf Presiden dan MA,  bersama Kementerian Dalam Negeri. Presiden, katanya, juga harus memberikan sanksi kepada gubernur.

KPA juga meminta Presiden Jokowi memastikan Kapolda Jateng termasuk Kapolri menghentikan kriminalisasi terhadap warga Rembang. “Hentikan kriminalisasi warga. Presiden harus menjamin hak agrarian dan lingkungan warga Rembang,” katanya.

Senada Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Dia mengatakan, ada pengabaian bahkan melawan putusan MA nyata terlihat dari upaya Gubernur mencabut izin lingkungan lama 9 November 2016, dan menerbitkan izin lingkungan baru pada hari sama.

“Walhi tegas meminta agar Gubernur Jateng menghormati putusan MA. Harus  menghentikan operasi pabrik semen, karena kerentanan dan keterancaman masyarakat antara lain pencemaran air tanah, banjir dan kekeringan.”

Haris Azhar Koordinator KontraS mengatakan, putusan MA,  dalam melindungi hak masyarakat sudah kuat.

Meski begitu, katanya, seharusnya, ada bagian negara yang bisa melihat pihak ketiga yang mendapatkan izin taat aturan hukum. Negara, katanya,  seharusnya bisa menguji apakah pemberian izin secara prosedural memperhatikan kapasitas perusahaan, seperti catatan buruk soal kerusakan lingkungan, hak kesehatan masyarakat dan tertib atau tidak pada aturan hukum.

Perlu juga mengecek apakah perusahaan punya kelengkapan kerja yang mengurangi dampak minimum pelanggaran HAM. Contoh, mekanisme pengaduan jika perusahaan melanggar. Lalu, apakah perusahaan memiliki mekanisme informasi regular tentang catataan tak ada risiko pelanggaran HAM.

“Jika perusaah tak punya harusnya izin tak layak diberikan. Ini penting ke depan,” katanya.

Soal kasus Rembang, katanya, kalau Gubernur tak kunjung cabut izin ligkungan berarti gubernur melanggar pidana dan perdata. “Jika gubernur mengabaikan koreksi lembaga yudisial, gubernur melanggar konstitusi.”

Andi Muttaqin dari Elsam mengatakan, tak bisa ditawar-tawar, gubernur harus menjalankan putusan MA, mencabut izin lingkungan. Dia mendesak hentikan upaya kriminalisasi warga, sebaliknya, segera penuhi hak-hak mereka.

Rahma Mary, kuasa hukum warga mengatakan, jika Gubenrur tak menjalankan putusan, berarti menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan tindak pidana karena meneruskan pembangunan pabrik secara ilegal. “Tindakan Gubernur menerbitkan SK baru tindak pidana,” katanya.

Dia bilang, konsekuensi penetapan, tergugat tak bisa berupaya hukum apapun membatalkan putusan PK hingga harus eksekusi. Perintah Presiden soal KLHS, katahnya,  harus berjalan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jateng, termasuk Pegunungan Kendeng.

“Semua upaya pendirian pabrik semen harus dihentikan, termasuk tak boleh ada izin baru.”

Saat ini,  di tapak pabrik semen, terhitung 940 hari lebih warga bertahan di Tenda Perjuangan Gunung Bokong, Rembang.

Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang,  dihubungi Mongabay mengatakan serupa. Dia bilang Gubernur Jateng telah membangkang atas putusan pengadilan. Dari awal warga mendesak pembangunan pabrik setop terlebih dahulu. Pada 22 Oktober 2014, Komnas HAM juga menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik semen hingga selesai proses hukum. Sayangnya, tak dihiraukan, pembangunan jalan terus. Kala perusahaan kalah, baru investasi Rp5 triliun selalu disebut-sebut sebagai alasan agar pabrik dan tambang lanjut.

Soal investasi sudah Rp5 triliun, katanya, merupakan risiko pemerintah dan perusahaan yang tak setop bangun kala proses hukum berjalan. Angka Rp5 triliun itu, katanya, tak sebanding dengan nilai kelestarian alam. “Investasi seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bermartabat dan menghormati aturan hukum.”

Petrasa Wacana dari Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) mengatakan, gubernur sebagai aparatur negara wajib mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan. Bukan malah mengeluarkan izin lingkungan baru, walau gubernur berdalih hanya adendum.

Soal penyusunan KLHS, dia berharap, dilakukan tim terbaik dan sangat paham situasi lapangan. “Kita percaya data dan fakta. Saya yakin, Karst Kendeng layak dilindungi.”

 

 

 

 

 

 

 

Cerita Para Penjaga Lahan Gambut dari Jambi

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

Desa Arang-arang, Jambi,  pada Oktober 2015, luluh lantak oleh kebakaran.  Hampir seluruh ladang dan kebun di desa ini habis terbakar. Sekitar 50an kilometer dari Kota Jambi, saya bertemu  Selaiman di pinggir padang rumput teriti–mirip batang tebu seukuran jari orang dewasa–menjulang hampir tiga  meter.

“Ini dulu habis (terbakar) semua,” katanya.

Wak Den, sapaan akrab Selaiman, menunjuk di tengah padang teriti ada lubuk selalu tergenang air meski kemarau. Di dalamnya ada ratusan kilogram ikan gabus hidup liar, sekali tangkap dengan strum, bisa dapat satu pikul (100kg).

Dia menduga ada pemancing ikan dari desa tetangga yang sengaja membakar padang teriti untuk buat jalan  menangkap ikan, kadang membuat api untuk membakar ikan tangkapan. Tak pelak bara api itu ditinggal  begitu saja.  Celakanya, padang teriti di lahan gambut.

“Lho kok ada api,” kata Bahari, Kades Arang Arang, menceritakan kebakaran. Malam itu, sekitar pukul 22.00 dia mau pergi ke kebun pisang di kampung sebelah.

Warga bergotong-royong memadamkan api. Mereka pakai gedebok pisang seukuran betis. BNPB juga ikut turun tangan. Semua sibuk memadamkan api hingga pagi.

“Tapi tak bisa dipadam. Ini habis galo sampai sano,” kata Bahari menunjuk ujung padang teriti. “Air kering susah nak madaminnyo.”

Selang hitungan hari, di  perkebunan sawit perusahaan PT Sumber Tama Nusa Pertiwi, milik Makin Grup juga terbakar. Lokasi ada di RT10, RT11, RT12, RT13, dan RT14 di Kampung Trans Arang-arang,  hanya terpisah sungai dengan Desa Arang-arang.

Anggota BNPB, TNI, Manggala Agni dan  warga kampung  pontang-panting padamkan api yang mendekat di perkebunan warga. “Jadi kita selametin kebun masyarakat dulu. Tingggi api itu setinggi daun itu, lima meter,” katanya.

Kebakaran menggila. Meluas ratusan hektar hingga perkebunan sawit warga di RT6, RT7, RT8, dan RT9. Padang teriti, kebun sawit, sampai kandang kambing dan kandang sapi habis terbakar.  “Baru kali inilah api sadis nian di Arang-arang.”

Kades bilang, setiap tahun sejak 2011-2015, saat kemarau selalu kebakaran. Selama itu pula dia selalu mengirim surat pada perusahaan untuk antisapasi api.

Makin Grup punya izin 8.000 hektar kebun sawit . Warga kampung punya lahan sekitar 4.000 hektar—ladang, kebun sawit hingga kebun duku. Bahari bilang, perusahaan harus punya penjaga kebakaran yang terus memantau api 24 jam.

Sekitar 12.000-an hektar dari luas Desa Arang-arang adalah lahan gambut dalam,  diperkirakan sekitar lima meter. Saat kebakaran besar tahun lalu, lebih  300 hektar kebun sawit dan padang rumput di Arang-arang habis terbakar. “Paling banyak di lahan gambut.”

Awal Januari 2016, Selaiman dan puluhan warga Desa Arang-arang, Puding, Pulau Mentaro, Pematang Raman ikut pelatihan dari Pusat Diklat Kehutanan untuk masyarakat peduli api. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu lembaga swadaya masyarakat buat pelatihan masyarakat peduli api (MPA) untuk menghalau kebakaran lahan. Beberapa desa, diberi bantuan sumur bor untuk pemadaman api.

Agustus 2016, pukul 23.00 , padang teriti di Arang-arang kembali terbakar. “Sayo balik dari Jambi, apo merah-merah tu. Telponlah budak MPA. Api tu,” kata Bahari .

Dia menelepon Salihin, Ketua MPA Arang-arang. Selaiman  dapat kabar langsung menggedor tujuh rumah anggota MPA. “Ada musibah, saya bilang gitu.” 

Malam buta, Selaiman dibantu delapan warga  MPA dan seorang anggota Babinsa sigap padamkan api degan gedebok pisang. “Pontang panting, kejar sana, kejar sini,” ucap Selaiman.

Di perbatasan kebun duku, batang teriti dibabat meski sudah ada tanaman nanas yang sebelumnya ditanam untuk sekat bakar. Mereka  takut api merembet ke kebun duku. Hitungan jam, api takluk.

Wak Den tetap aktif jadi penghalau api meski usia tak lagi muda. Bersama belasan anggota MPA lain, dia berusaha menjaga desa dari kebakaran, meski hanya dibayar dari hasil kebun yang dikelola bersama.

“Kami kerja lillahita’ala.”

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

 

***

Abdul Hamid, tak pernah menyesal tinggal di Desa Sungi Beras, Tanjung Jabung Timur. Meski hampir seluruh wilayah hutan dan  pertanian desa ini, rawa gambut. Masyarakat di sana mayoritas menanam pinang dan kelapa dalam.

Pada 1970-1980, hutan Desa Sungai Beras, banyak pembalakan liar. Kanal selebar lima meter dan panjang berkilo-kilometer menjadi bukti penjarahan kayu.

Sekitar tahun 1994, status hutan rawa gambut  berubah menjadi hutan lindung gambut. Praktis Hamid dan banyak masyarakat lain tak lagi boleh membuka hutan rawa gambut. Perekenomian mereka terganggu. “Setelah jadi hutan lindung kami tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kan dilarang,” kata Hamid.

Pada 2013, masyarakat Desa Sungai Beras mengajukan skema Hutan Desa. Tujuannya, mereka bisa memanfaatkan hutan gambut. Pengajuan disetujui setelah selang setahun, tepatnya 21 Agustus 2014, sesuai SK Menteri Kehutanan No.707/Menhut-II/2014, hutan gambut 2.200 hektar di Desa Sungai Beras  menjadi Hutan Desa.

Masyarakat bertanggungjawab penuh untuk pengelolaan, menjaga dari penjarahan kayu, dan  kebakaran lahan.

Pada 2015, gambut di Tanjung Jabung Timur, membara. BPBD Jambi mencatat ada 1.654 titik api didominasi  gambut di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

“Pada 2015, daerah kami tak terbakar,” kata Kamsan, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Sungai Beras.

“Yang terbakar di desa sebelah—Sinar Wajo—di sini sama sekali tidak ada api, kecuali merun.”

Abdul Hamid  kini  Ketua Kelompok Tani Senang Jaya—satu dari enam kelompok tani pengelola Hutan Desa Sungai Beras—mengatakan, warga Beras selalu menjaga debit air agar lahan gambut tetap basah dan bisa  untuk pertanian.

“Kami buat parit-parit kecil agar gambut tidak kering.  Ketinggian air selalu dijaga 60 sentimeter dari permukaan,” katanya.

Untuk menjaga gambut tetap basah, warga desa swadaya membuat sekat kanal. Aliran air kanal untuk mengeluarkan kayu log dibendung dengan terpal dan batang kayu sebesar betis ditancapkan sebagai penahan. Beberapa kanal perkebunan sawit milik PT.Haji Kadas, PT.Maji, PT.SMP juga disekat. 

Setiap pembuatan satu sekat kanal, perlu modal Rp100.000. “Ya untuk beli terpal, sama jaminan (makanan kecil) buat yang gotong-royong,” katanya.

Jarak 60 sentimeter air dengan permukaan gambut, katanya, cukup ideal sebagai lahan pertanian. Di hutan desa, ada 370 hektar ditanami jelutung. “Insya Allah 2018 mulai panen.”

Tutupan hutan alam di Sungai Beras, masih terjaga. Banyak meranti, kempas, jelutung tumbuh liar dan besar. Kata Kamsan, setidaknya ada 60 jenis kayu besar masih  ditemukan di  hutan Sungai Beras. Kayu-kayu ini banyak diburu pengusaha kayu log. Warga selalu menjaga dengan emmbuat patroli rutin, agar hutan mereka aman.

Belakangan KPHD Sungai Beras mulai mengembangkan bibit kopi liberika tungkal komposit yang tumbuh subur di  gambut  Betara, Tanjung Jabung Barat. Kata Kamsan, mereka berniat membangun hutan.

“Kalau dirusak, anak cucu kita bisa kelabakan, terjadi pencemaran, kekurangan oksigen,” katanya.

Keberhasilan menjaga dan mengelola lahan gambut membuat nama KPHD Sungai Beras kian terkenal. Mereka sering diundang di berbagai daerah untuk jadi pembicara diskusi pengelolaan lahan gambut.

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

Laboratorium Ini Miliki Koleksi Lebih 72.000 Kupu-kupu Papua

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Setiap kolesi diberi nomor. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Setiap kolesi diberi nomor. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

“Keragaman hayati merupakan pemberian terindah untuk umat manusia, namun merupakan suatu tugas yang paling menantang untuk melindunginya.” Henk Van Mastrigt.

Kecintaan alam dan minat besar pada kupu-kupu, membuat Henk Van Mastrigt, misionaris kelahiran sejak 1974 di Papua,  mengoleksi lebih 72.000 spesimen kupu-kupu Papua. Koleksi kupu-kupu siang dan malam ini dari berbagai wilayah Papua, pantai maupun pegunungan.

Bruder Henk, begitu dia disapa, berminat kupu-kupu mengikuti jejak sang bapak. Dia mulai mengoleksi kupu-kupu serius akhir 1980-an.

“Awalnya bruder hanya koleksi kupu-kupu siang genus delias. Berkembang hingga semua famili dengan genus dan spesies di Papua terutama kupu-kupu siang,”  kata Evie Warikar, Dosen Jurusan Biologi Universitas Cenderawasih juga pengurus laboratorium tempat koleksi kupu-kupu kini ditempatkan.

Sebelum meninggal 5 Agustus 2015, Bruder Henk memutuskan untuk menyerahkan koleksi di laboratorium yang kini disebut Laboratorium Koleksi Serangga Papua (KSP) Br. Henk Van Mastrigt, OFM.

Laboratorium itu resmi 15 Januari 2016 terletak di salah satu Gedung Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih Jayapura, dilengkapi perpustakaan di mana tersedia buku-buku berkaitan dengan serangga terutama kupu-kupu.

Dalam laboratorium berjejer rak-rak tempat spesimen kupu-kupu sudah diklasifikasi berdasarkan famili, sub famili, genus dan spesies masing-masing. Setiap koleksi dilengkapi nomor koleksi, dan keterangan tempat di mana kupu-kupu ditemukan, ketinggian tempat dan waktu penemuan dan nama orang yang menemukan.

Proses pengambilan dari alam hingga ditempatkan rak koleksi memerlukan ketekunan dan kehati-hatian tinggi. Kupu-kupu ditangkap pakai jaring khusus, lalu ditusuk bagian toraks, diambil menggunakan jepit dan dimasukkan ke wadah khusus. Kemudian dibawa ke laboratorium.

Beberapa kupu-kupu ukuran besar disuntik agar mati. Sedang kupu-kupu berukuran sangat kecil seperti kupu-kupu malam dimasukkan ke wadah khusus agar mati. Di laboratorium kupu-kupu ini kemudian diukur, diberi nomor dan keterangan.

Data masuk ke database koleksi, lalu spesimen kupu-kupu masuk ke rak koleksi sesuai klasifikasi.

 

 

 

 

Lemari tempat menyimpan kupu-kupu kolesi laboratorium. Foto: Asrida Elisabeth

Lemari tempat menyimpan kupu-kupu kolesi laboratorium. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

Papua sangat luas menjadi tantangan tersendiri bagi Bruder Henk dan tim dalam mengumpulkan koleksi. Tak sedikit ikut membantu, seperti para guru di pedalaman atau pegunungan yang mengumpulkan kupu-kupu di tempat mereka bertugas untuk dibawa dan melengkapi koleksi.

“Koleksi ini penting karena bisa jadi nanti kita tak bisa menemukan lagi. Lihat bagaimana tiap hari hutan-hutan kita dirusak” ucap Evie.

Dalam menentukan klasifikasi kupu-kupu, awalnya dia menggunakan panduan dari buku The Butterflies of Papua New Guinea, Theis Systematics and Biology yang ditulis Michael Parson. Untuk mempermudah penelitian di lapangan dia mulai menulis buku sendiri antara lain Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Memabramo Sampai Pegunungan Cyclop (terbit 2005, disusun bersama Edy Rosariyanti.

Lalu,  Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Kepala Burung Termasuk Pulau-pulau Provinsi Papua Barat (terbit 2010 disusun bersama Kelompok Entomologi Papua). Juga Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Pulau-pulau Teluk Cenderawasih (terbit 2013 disusun bersama dengan Evie Lilly Warikar).

Masih ada rencana untuk penulisan buku tentang wilayah-wilayah lain di Papua. Kala dia kesulitan menentukan jenis kupu-kupu, akan berhubungan dengan laboratorium Natur Kunde di Jerman dan pihak-pihak lain yang akan membantu meneliti. Selain kupu-kupu, laboratorium ini mulai mengoleksi serangga seperti capung dan kumbang.

 

 

 

 

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Entomologi Papua

Tahun 1995, Bruder Henk mulai ikut membimbing para mahasiswa yang meneliti entomologi. Kini, mereka tersebar di berbagai kampus di Papua. Beberapa menjadi dosen dan menaruh minat pada entomologi.

Sejak 2006,  terbentuk kelompok entomologi Papua dengan kegiatan seperti mengumpulkan dan menyediakan data mengenai serangga di Papua. Kelompok ini menerbitkan majalah tiga bulanan bernama Suara Serangga Papua (Sugapa), dan membantu dosen serta mahasiswa yang melakukan penelitian.

Bersama Bruder Henk, kelompok ini bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Universitas Papau, LIPI, Papua Insect Foundation di Belanda, WWF, Museum Natur Kunde Berlin, Conservation International dan berbagai organiasi dan individu lain baik lokal, nasional maupun internasional.

Pada 2018, 40 peneliti dari seluruh dunia akan ekspedisi ke Papua bernama Henk Van Mastrik Expedition.  Mereka akan penelitian pada empat tempat bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa serta peneliti lokal Papua.

 

 

 

 

 

Kupu-kupu genis delias koleksi laboratorium kampus ini. Ia jadi koleksi pertama Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu genis delias koleksi laboratorium kampus ini. Ia jadi koleksi pertama Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

Kendala

Menjaga koleksi begitu kaya tentu tak mudah. Laboratorium inipun memiliki berbagai kendala terutama teknis pengelolaan, seperti biaya staf menjaga dan merawat koleksi, melayani para peneliti dan pihak lain yang ingin bekerjasama. Juga, menghadiri pameran-pameran lingkungan hingga pegembangan kebun kupu-kupu Sigit-sigit terletak dekat laboratorium.

Pengawetan masih pakai bahan alternatif seperti kapur barus bukan bahan khusus karena harga mahal. Jarum khusus insect pun masih harus dibeli di luar negeri, padahal ke depan koleksi terus berkembang.

Saat ini,  semua famili kupu-kupu siang sudah lengkap bahkan disebut terlengkap di dunia. Sedang kupu-kupu malam masih perlu kerja keras untuk meneliti dan melengkapi, termasuk serangga lain.

“Kami sedang mengajukan kepada rektorat supaya laboratorium bisa jadi pusat studi hingga ada alokasi dana dari universitas untuk pengelolaan,” katanya.

Kupu-kupu jadi indikator perubahan lingkungan dan struktur tanaman sekitar. Dari telur sampai kupu-kupu dewasa, kupu-kupu hanya hidup di tanaman tertentu.

Kupu-kupu dewasa menghisap nektar dari bunga seperti kembang sepatu, maupun bouganville. Jika ada aliran sungai, kupu-kupu menghisap air mineral dari bebatuan dan pasir. Sumber makanan lain adalah kotoran burung , buah-buahan busuk dan bangkai binatang.

Meskipun ada tumbuhan inang dan tersedia sumber makanan, katanya, tetapi tak ada kupu-kupu, bisa jadi penanda tempat itu sudah tercemar.

 

 

 

 

 

Koleksi kupu-kupu berikut foto Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Koleksi kupu-kupu berikut foto Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini Rekomendasi Mitigasi Bencana di Pesisir Utara Makassar

Mangrove sebagai ekosistem penting di kawasan pesisir bisa menjadi pilihan mitigasi kebencanaan tanpa merusak lingkungan yang ada. Ini berbeda dibandingkan bentuk mitigasi lain, seperti pembangunan fisik yang bisa saja berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

“Banyak pilihan dalam pelaksanaan mitigasi di pesisir, tapi mangrove adalah salah satu vegetasi yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan,” ungkap Abbdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kepada Mongabay, akhir Desember 2016, menjelaskan hasil penelitian untuk program doktornya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 2016 lalu.

 

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam desertasinya yang berjudul ‘Kajian Strategi Pengelolaan Eksosistem Mangrove di Pesisir Utara Makassar dalam Rangka Mitigasi Bencana’ Rahman menjelaskan betapa pesisir Makassar yang sangat rentan akan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut.

(baca : Begini 6 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Mangrove di Indonesia)

“Jadi pesisir dalam pandangan investor seperti buah mangga yang ranum dan sangat menjanjikan. Coba bayangkan lahan pesisir dalam kondisi yang alamiahnya paling harganya Rp100 ribu – Rp200 ribu, tetapi begitu mereka sentuh diberi rukan dan reklamasi itu bisa bernilai sampai Rp30 juta per meter,” katanya.

Menurutnya, meski pesisir Makassar begitu menggiurkan, namun dalam pengelolaannya seharusnya tetap mempertimbangkan kelestarian ekologi, apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam kajiannya menggunakan citra satelit pada perhitungan pasang surut dan kenaikan air laut, Rahman menemukan bahwa pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kenaikan air laut di pesisir Makassar hingga 30 cm lebih. Pada tahun 2050 menjadi 60 cm lebih dan pada tahun 2075 mencapai 90 cm lebih. Pada tahun 2100 kenaikannya diperkirakan sudah mencapai 122 cm.

 

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

 

Tidak hanya kenaikan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub sebagai dampak dari bumi yang semakin memanas, masalah lain yang muncul adalah terjadinya deforestasi di daratan yang berdampak pada menurunnya daya simpan air pada tanah.

“Di lain pihak hutan-hutan di daratan habis dibabat untuk kebutuhan ruang mengakibatkan daya simpan air ini menjadi rendah, sehingga ketika terjadi hujan hanya dalam hitungan jam saja air itu semua sudah di laut lagi. Padahal dulunya ketika alam masih alami butuh waktu hingga seminggu atau lebih.”

(baca : Nasib Miris Hutan Mangrove Disulap jadi Tambak hingga Kebun Sawit)

Dengan kondisi inilah sehingga harus ada upaya pencegahan awal berupa perencanaan mitigasi jangka panjang.

“Jika Kota Makassar sebagai kota besar tidak membuat mitigasi jangka panjang maka akan berbahaya bagi generasi mendatang. Mungkin saat ini dampaknya belum begitu dirasakan, tetapi kan kita tidak boleh bermasa bodoh.”

Menurut Rahman, penelitiannya tentang mangrove sebagai sistem mitigasi bencana juga didorong oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Ini bukan karena tak ada komitmen Pemkot Makassar, tetapi terkendala oleh lahan-lahan dalam kota yang semakin mahal, bisa mencapai puluhan juta per meter.

“Saya pikir kalau kita menambah RTH di pesisir kan ini tanah negara jadi tak ada biaya pembebasan lahan. Hanya memang dibutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai stakeholders terkait untuk menjalankannya.”

 

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

 

Pelibatan Masyarakat

Selanjutnya Rahman menyarankan agar masyarakat di pesisir tidak diabaikan, namun didukung dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, baik melalui usaha kreatif ataupun pengembangan wisata bahari potensinya cukup besar.

“Makassar kan krisis tempat-tempat wisata alam. Tetapi kalau kita kembangkan wisata pesisir dengan hutan-hutan mangrove dibuat tracking mangrove dan gazebo lalu ada space untuk warga lokal bisa menjual hasil-hasil olahan kelautan dan perikanan, ini kan sangat menarik dan bisa memberi tambahan ekonomi. Dari situlah bisa menjadi motivasi mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian mangrove.”

(baca : Begini Pemberdayaan Nelayan Sekaligus Pelestarian Mangrove Dengan Ekominawisata di Lantebung. Seperti Apa?)

Menurut Rahman, mangrove ini tidak akan bertahan tanpa pelibatan masyarakat lokal dalam menjaganya. Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar sendiri melalui program CCD IFAD telah menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok sumber daya alam di seluruh kelurahan pesisir Makassar, termasuk kelompok pelestari mangrove. Salah satu kelompok pesisir ini bahkan telah mampu memproduksi bibit hingga 30 ribu bibit.

“Kita anggaplah hargnya Rp2.500 per bibit maka bisa menghasilkan Rp75 juta. Ini pasti mereka akan tertarik untuk terlibat. Nah kemudian dari sana kita harus memberikan penyadaran. Kami melakukan penyuluhan.”

 

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam penelitiannya ini Rahman juga membuat analisis prioritas dan menemukan bahwa upaya pelestarian baik melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan penanaman dengan melibatkan masyarakat menjadi urutan prioritas dalam hierarki strategi pengelolaan mangrove.

“Dapat dikatakan bahwa seberapa besar pun upaya dan anggaran pemerintah untuk mangrove ini jika tidak melibatkan masyarakat tak akan berhasil. Hanyalah kalau pemerintah ikut membuat regulasi, menegakkan peraturan, dan membuat insentif-insentif, alokasi anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal, itu peluang berhasilnya tinggi.”

Kondisi di Lapangan

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa meski upaya-upaya pengrusakan mangrove masih terjadi sepanjang tahun 2000-2015, namun kondisi mangrove masih cukup baik dan meningkat luasannya, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan penyebabnya adalah gencarnya upaya penanaman mangrove pada periode tersebut.

“Memang ada kerusakan, tapi tiga tahun terakhir ini juga ada penanaman sekitar 150 ribu bibit, sehingga luasan lahan mangrove bertambah sekitar15 hektar. Meskipun tidak berhasil 100 persen, namun nampak sekali keberhasilannya cukup bagus, tumbuh di atas 60 persen.”

Rahman juga mendapatkan data kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk pengembangan mangrove di lahan sekitar 660 hektar,yang masih bisa ditanami. Lokasinya tersebar di lima kelurahan bagian utara Makassar, yaitu Untia, Bira, Parangloe, Buloa dan Tallo.

“Tetapi setelah kita lihat kesesuaian berdasarkan kondisi lapangan, kita rekomendasikan hanya 170 hektar saja yang sangat memungkinkan untuk bisa segera ditanami,” tambahnya.

 

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

 

Secara total, luas mangrove di pesisir utara Makassar di lima kelurahan seluas 54 hektar. Kondisinya jauh lebih baik dibanding pesisir bagian barat ke selatan, yang sebagian besar terdampak proyek reklamasi pemerintah dan swasta.

“Bagian barat ke selatan ini kan cenderung sudah direklamasi, juga sudah dibangun tanggul-tanggul, sehingga sudah agak sulit mengembangkan hutan mangrove di kawasan itu.”

Penyebab berkurangnya tutupan mangrove di Makassar selama ini antara lain konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.

(baca : Tercemar Berat, Pesisir Makassar Tak Lagi Kondusif)

Poin penting dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mempertahankan ekosistem yang ada melalui pembuatan regulasi.

“Sekarang kita perlu membuat zonasi ruang pemanfaatan pesisir. Makassar sudah punya dokumennya tetapi belum diimplementasikan karena belum jadi Perda. Kita juga perlu membuat zonasi mangrove itu sendiri, sehingga jelas mana zona yang bisa ditanami dan yang tidak memungkinkan. Ini yang sedang kita buat kajiannya.”

 

Kala Konflik Agraria Makin Banyak di Daerah Istimewa Ini, Mengapa?

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

 

 

 

 

Sri Poniati, kaget ketika pukul 9.00 pagi, pada Rabu, 14 Desember 2016, Buldoser sudah tiba di Kampung Cemara Sewu, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lebih 500 kepolisian, tentara dan satuan polisi Pamong Praja mengawal. Alat berat bersiap merobohkan rumah dan bangunan usaha lebih dari 30 keluarga. Lahan ini masuk klaiman tanah kesultanan yang akan dibangun pariwisata alam.

“Kami dibohongi. Janji diberikan biaya bongkar, lalu diminta membongkar rumah kami sendiri. Faktanya dibongkar paksa,” katanya, Desember lalu.

Sejak pukul 8.00 pagi, buldoser mulai merobohkan rumah dan warung warga. Tak ada satupun bangunan utuh, 33 usaha kecil hancur. Ganti rugi dan rekolasi hanya berlaku bagi warga ber-KTP Bantul. Mereka yang kontrak, tak dapat apapun.

“Sekarang 12 keluarga bertahan, hanya beratap terpal,” kata Heronimus Heran, dari Jogja Darurat Agraria (JDA) kepada Mongabay.

Dia bercerita, awalnya, 7 Desember 2016, warga diundang sosialisasi di Kantor Desa Parangtritis. Di pertemuan Satpol PP menjanjikan relokasi hanya 28 keluarga. Tak ada pembongkaran hingga biaya relokasi dibayarkan dan lahan relokasi siap ditempati. Masing-masing keluarga akan mendapat lahan 6×6 meter di timbunan rawa Kali Mati.

Warga bertahan di lahan ada perempuan, laki-laki dewasa dan lansia 34 orang, tiga balita, dan 15 anak-anak di bawah 18 tahun.

Penduduk Parangkusumo dan Cemara Sewu ini, katanya, rakyat miskin yang tak mampu hidup di kota. Mereka menempati lahan berpasir dibeli murah, lalu dibangun rumah permanen atau semi permanen.

“Pengusiran paksa warga Parangkusumo, adalah pelanggaran HAM berat,” kata   Hamzah Wahyudin, Direktur LBH Yogyakarta.

Pemerintah Yogyakarta dan Bantul, katanya, harus memulihkan kondisi warga yang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Negara harus cepat tanggap mengambil langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga.

Hermawan Setiaji, Kepala Satpol PP Bantul mengatakan, Pemkab Bantul sudah membahas masalah itu dengan warga pada 17 November. Ada tiga poin kesepakatan, yakni lahan relokasi, bantuan alat angkut, dan uang jasa bongkar bangunan Rp1 juta.

“Lahan relokasi disepakati ada 1.000 meter persegi. Kita bisa cek jika dianggap tak layak,” katanya. Pemkab Bantul,  hanya memfasilitasi bagi warga asli Yogyakarta.

Catatan Jogja Darurat Agraria, lebih 20 titik konflik agraria dan tata ruang tersebar di Yogyakarta. Konflik ini menimbulkan pengusiran, penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat. Kondisi ini, katanya, meambah panjang pelanggaran HAM karena hak kehidupan layak baik ekonomi dan sosial warga makin terabaikan.

Indonesia memiliki UU mengatur wewenang dan hak atas tanah, yaitu UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU ini antara lain mengamanatkan, tanah-tanah dan bekas tanah swapraja terredistribusi adil, dan memastikan warga negara yang puluhan tahun menggarap tanah akan dijamin hak atas tanah itu.

UUPA, katanya,  tetaplah UU tertinggi pertanahan Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Daerah ini, tak bisa berpura-pura “istimewa” dalam pertanahan dengan menjadikan UU Keistimewaan lex specialis terhadap UUPA. Terlebih, katanya, Sultan Hamengkubuwono IX telah menerbitkan Perda tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UUPA di sini.
“Melangkahi dan mengabaikan UUPA sama dengan melanggarnya,” ucap Heron.

 

 

 

 

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

 

 

Gusur lahan pertanian

Setidaknya tiga megaroyek di Yogyakarta, yakni, pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja (Kulon Progo).

Pembangunan bandara internasional, katanya, disebut-sebut proyek strategis nasional, sesungguhnya kegagalan Jogja mempertahankan pertanian pesisir selatan berproduktivitas tinggi dan khas budaya Jogja. Pemerintah Indonesia diwakili PT. Angkasa Pura I bekerjasama dengan investor India, GVK Power and Infrastrukture.
Pembangunan bandara melalui penerbitan izin penetapan lokasi oleh Gubernur dan pembebasan lahan sebelum ada izin lingkungan. Setelah rentetan tak jelas karena cacat prosedur, katanya, petani tetap dipaksa angkat kaki melalui UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Hak petani yang menolak proyek seperti paguyuban warga Wahana Tri Tunggal, terabaikan. Uang ganti rugi tetap dititipkan di pengadilan.
Di Bantul, warga Parangkusumo,  menghadapi ancaman penggusuran untuk pembangunan Parangtritis Geomaritime Science Park. Ia didapuk sebagai kawasan konservasi di tanah yang diklaim sebagai Sultan Ground.

Di Gunung Kidul, warga Watu Kodok berjuang karena terusir investor yang merasa berhak menggusur warga melalui surat sakti kekancingan keluaran lembaga swasta Kesultanan.

Di Kota Yogyakarta dan Sleman, warga menolak pembangunan masif hotel, mal dan apartemen. Pembangunan itu, katanya, merusak tatanan sosial, lingkungan dan budaya masyarakat.

“Paling terasa, pembangunan menyebabkan air sumur warga kering akibat penyedotan air tanah berlebihan dan tanpa mentaati prosedur.”

Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Mongabay mengecam, keras bentuk-bentuk penggusuran paksa yang banyak melahirkan korban rakyat.

Pemerintahan saat ini justru memilih tak bersikap tegas dengan dalih hak keistimewaan Yogyakarta. Sikap ini, katanya,  mengindikasikan pemerintah turut melanggengkan praktik-praktik feodalisme di Yogyakarta yang menjadi sebab konflik agraria.

Warga Parangkusumo, misal, lahan mereka tempati masuk Sultan Ground. Warga menilai penetapan wilayah konservasi Gumuk Pasir akal-akalan pemerintah guna memuluskan pembuatan lapangan Golf 65 hektar.

Klaim-klaim sepihak atas nama Sultan Ground untuk merampas tanah rakyat jelas harus diakhiri. “Penggusuran justru pemiskinan struktural. Penting perencanaan dan konsultasi bersama warga,” ucap Dewi.

“Kebijakan penggusuran tanpa menyiapkan tempat relokasi terlebih dahulu agar warga dapat melanjutkan hidup adalah tindakan sembrono,” Hamzal.

Penggusuran paksa, katanya, tak hanya mengancam hak perumahan warga juga berpotensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, missal, hak hidup, hak dilindungi, hak tak diusik privasi, keluarga, dan rumah, dan hak menikmati kepemilikan tenteram.

Bagi orang-orang terimbas tang tak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka, negara harus menerapkan segala ukuran tepat, untuk memastikan perumahan, pemukiman, atau akses alternatif tanah produktif tersedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejahatan Lingkungan di Aceh Sepanjang 2016 Menurun. Begini Penjelasannya

Awetan harimau sumatera yang disita dari para pelaku kejahatan satwa di Aceh. Pemusnahan barang bukti harus dilakukan dan hukuman untuk para pelaku harus ditingkatkan. Foto: Junadi Hanafiah

Awetan harimau sumatera dan satwa liar dilindungi lainnya yang disita dari para pelaku kejahatan satwa di Aceh. Pemusnahan barang bukti harus dilakukan dan hukuman untuk para pelaku harus ditingkatkan. Foto: Junadi Hanafiah

 

 

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyatakan kejahatan lingkungan sektor kehutanan maupun perdagangan dan perburuan satwa liar pada 2016 menurun dibandingkan 2015. Untuk tindak pidana kehutanan ada 36 kasus sedangkan kejahatan satwa liar ada 3 kasus sepanjang 2016.

“Ada penurunan hingga 20 persen dibandingkan 2015. Sementara kasus satwa liar dilindungi berkurang sekitar 40 persen,” jelas AKBP. Erwan, Kasubdit IV/Tipidter Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh, Rabu (11/01/17).

Pada 2016, Polda Aceh telah menangani tiga kasus tindak pidanan hutan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang sudah P 21. Serta satu kasus yang sudah putusan vonis di Pengadilan Negeri Bireun, terkait perdagangan harimau sumatera.

“Hal ini menjadi langkah maju dalam hal penegakan hukum sumber daya alam dan konservasi di Aceh. Pencapaian ini berkat kerja sama semua pihak, BKSDA Aceh, Dinas Kehutanan Aceh dan lembaga swadaya masyarakat.”

Polda Aceh juga telah menyediakan nomor khusus 08116771010 untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kejahatan lingkungan. “Kita berharap, kelestarian dan keanekaragaman hayati di Aceh dan secara luas terjaga,” papar Erwan.

 

 

Perburuan harimau sumatera tetap terjadi dikarenakan permintaan yang tinggi dari pasar gelap baik dalam bentuk awetan maupun organ tubuh. Foto: Junaidi Hanafiah

Perburuan harimau sumatera tetap terjadi dikarenakan permintaan yang tinggi dari pasar gelap baik dalam bentuk awetan maupun organ tubuh. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit (WCU) mengakui, kasus perdagangan satwa liar dan perburuan mulai menurun di Aceh. Namun belum bisa diyakini, apakah ini strategi baru yang digunakan para penjahat lingkungan tersebut. “Bisa jadi, modusnya berubah karena cara kerja mereka rapi.”

Irma menambahkan, WCU sangat mengapresiasi penegak hukum di Aceh yang ikut memusnahkan barang bukti kerangka dan kulit harimau sumatera setelah vonis dibacakan. “Ini jarang terjadi, biasanya setelah vonis, barang bukti tidak diketahui keberadaannya.”

Selama ini, Polda maupun Polres Aceh, cepat merespon jika ada informasi kejahatan, terkait pemburuan maupun perdagangan satwa liar. “Polda dan Polres sangat cepat merespon setiap laporan yang kami sampaikan.”

 

 

Barang bukti kulit harimau sumatera dan belulangnya yang disita Polda Aceh dari pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

Barang bukti kulit harimau sumatera dan belulangnya yang disita Polda Aceh dari pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Kasus

Hal berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur, yang menyatakan  kejahatan kehutanan bukan menurun, tapi sedikitnya kasus yang ditangani. Padahal pada 2016, banyak kejahatan kehutanan yang terjadi. “Bukan hanya pada 2016, di 2015 juga terjadi hal serupa.”

Muhammad Nur mengatakan, pada 2016, kepolisian bersama polisi kehutan, menangkap sejumlah pelaku illegal logging, baik tangkap tangan, maupun saat dibawa dengan becak atau truk.

“Ada kejadian di Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, di Aceh Timur ada pekerja koperasi tertangkap tangan menebang kayu. Tapi, kita tidak tahu bagaimana perkembangan kasus tersebut, apakah sudah ada keputusan pengadilan atau pemeriksaan dihentikan.”

Menurut Muhammad Nur, yang menyedihkan adalah kasus perambahan hutan gambut Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, bersama kepolisian telah menangkap pelaku, termasuk menemukan satu alat berat di lokasi. “Tapi, yang membingungkan, alat belat tersebut hilang entah kemana. Pelaku yang membayar perambahan juga tidak ditangkap hingga sekarang.”

 

 

Suaka Marga Satwa Rawa Singkil terus dirambah. Penegakan hukum harus dilakukan. Foto: Junaidi Hanafiah

Suaka Marga Satwa Rawa Singkil terus dirambah. Penegakan hukum harus dilakukan. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Hasil monitoring yang dilakukan Forum Konservasi Leuser (FKL) pada Januari – Juni 2016, menemukan data yang mengejutkan. Ada 2.398 aktivitas ilegal di hutan yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di 12 Kabupaten/Kota di Aceh.

“Selama enam bulan, ada 984 kasus pembalakan di KEL dengan volume kayu 3.641,21 meter kubik,” jelas Manager Konservasi FKL, Rudi Putra.

Rudi menjelaskan, di KEL juga terjadi pembukaan jalan ilegal yang mencapai 53 ruas. Ini terjadi di Aceh Tenggara, Nagan Raya dan Aceh Timur. “Kami juga menemukan 279 perburuan liar dengan 250 perangkap serta 46 pelaku,” ujarnya.

 

 

 

Mulai Penyitaan Satwa Dilindungi sampai Proses Pengadilan, Mengapa Belum Bikin Jera?

Berang-berang sitaan dari warga di Langkat. Foto: Ayat S Karokaro

Berang-berang sitaan dari warga di Langkat. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Kolaborasi instansi berwenang dengan organisasi masyarakat sipil maupun lembaga konservasi di Sumatera Utara, terbilang lumayan efektif. Hampir tiap pekan, ada satwa-satwa sitaan, baik hasil buruan, perdagangan maupun peliharaan warga.

Bagi yang belum tahu maupun menyerahkan satwa sukarela, masih pendekatan persuasif alias tak lanjut proses hukum. Sebagian kasus melaju ke pengadilan.  Sayangnya, selama ini hukuman terbilang rendah hingga tak membuat pelaku jera.

Seperti kejadian di Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Langkat. Di belakang rumah warga  bernama Irma, terlihat kandang di keliling kawat besi dengan dua satwa dilindungi, berang-berang dewasa. Hampir dua tahun mereka hidup di sana. Tanpa kubangan air buat bermain.

Pada Jumat (6/1/17), Seksi Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumut (BBKSDA Sumut) bersama tim Indonesian Species Conservation Program (ISCP), meyita dua berang-berang peliharaan ini.

Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, kepada Mongabay mengatakan,  pembongkaran kasus ini berkat informasi ISCP melaporkan ada warga memelihara satwa dilindungi.

Dia membentuk tim dan menyelidiki lalu menyitaan. Dokter pun memeriksa, dan satwa dalam keadaan sehat.

Dalam pemeriksaan, pemilik tak berniat memperdagangkan berang-berang ini, hanya ingin memelihara. Alasannya, kasihan melihat satwa diperdagangkan pemburu.

Sebagai langkah awal, katanya, BBKSDA Sumut memberikan peringatan, jika ke depan masih memelihara dan mengulangi perbuatan sama, maka akan proses hukum.  BBKSDA memutuskan, sementara waktu dua berang-berang ini titip di Medan Zoo.

Rudianto Sembiring, Direktur ISCP, mengatakan, awalnya bersama Herbert akan menyita empat kukang di Timbang Jaya, Bahorok. Kondisi empat kukang itu sendiri dalam kondisi menyedihkan karena kurang nutrisi dan gizi.

 

 

 

 

Rudianto Sembiring, Direktur ISCP, saat mengevakuasi berang-berang dari rumah warga di Langkat, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Rudianto Sembiring, Direktur ISCP, saat mengevakuasi berang-berang dari rumah warga di Langkat, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Untuk evakuasi cepat, dua kukang Sumatera dititipkan BBKSDA Sumut ke SOCP, dan dua lagi ke ISCP. Jika kondisi sehat dan sifat masih liar, segera rilis.

Ketika penyitaan, ternyata Irma juga memelihara dua berang-berang di belakang rumah. Dia berharap,  ada tindakan hukum terhadap Irma agar tak lagi mengulangi perbuatan sama.

Senada disampaikan Gunung Gea, Direktur Program Yayasan Scorpion Indonesia. Dia berharap, masyarakat menghindari pelihara satwa dilindungi karena mengancam kelangsungan hidup satwa.

Penegakan hukum bagi pelanggar, katanya, harus tegas. Saat ini, katanya, pemeliharaan satwa dilindungi seperti orangutan, kukang, berang-berang dan lain-lain terus terjadi, namun pemerintah kerap memilih pendekatan persuasif.

“Harusnya pemilik bisa dipenjara agar ada contoh bagi yang lain untuk tak lakukan hal serupa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidang perdagangan harimau dan trenggiling

Di Bahorok, penyitaan satwa dilindungi, di Medan, proses hukum bagi pelanggar yang memperdagangkan satwa. Di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (10/1/17) sidang perdana perdagangan kulit harimau Sumatera utuh dan ratusan sisik trenggiling.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumut, majelis hakim Jhoni Siahaan, memimpin sidang.

Dalam dakwaan, JPU Debora Sabarita menyebutkan, terdakwa Budi alias Akheng, sebagai penampung satwa dilindungi seperti kulit harimau dan ratusan sisik trenggiling, sekaligus pemilik gudang buat menyimpan satwa sebelum diperdagangkan.

Terdakwa Sunandar alias Asai, sebagai penghubung antara pedagang dan pembeli. Dia bertugas mencari calon pembeli dan dalam menentukan harga.

Terakhir Edy Murdani, sebagai pemilik kulit harimau, diperoleh dari pemburu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Aceh. Adi membawa kulit harimau ke Medan. Debora menjerat tiga pelaku dengan UU KSDAE, Jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

“Kalau ancaman pidanan maksimal lima tahun denda Rp100 juta di UU KSDAE. Mereka kita kenakan pasal berlapis.”

Dalam dakwaan, ketiga terdakwa ditangkap saat akan transaksi jual beli di hotel Jalan Sisingamangaraja, Medan kepada petugas yang menyamar.

“Sidang dilanjutkan pecan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian,” kata hakim.

 

 

 

 

Ketiga terdakwa jual beli satwa dilindungi usai persidangan di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Ketiga terdakwa jual beli satwa dilindungi usai persidangan di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

Penegakan hukum lemah

Irma Hermawati, Legal Advisor WCU, mengatakan,  pelaku mengulangi perbuatan antara lain karena kurang pengetahuan dan kemauan aparat penegak hukum, khusus JPU dalam mengungkap kasus perdagangan satwa ilegal– yang pembuktian memang sulit. Terlebih perdagangan satwa ilegal antarnegara baik negara transit ataupun tujuan, serta melibatkan korporasi sebagai pelaku.

Seringkali, katanya, jaksa yang menangani perkara tak jeli memberikan petunjuk kepada penyidik hingga yang disidangkan hanya pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual maupun korporasi.

Jaksa,  yang meneliti berkas perkara hanya fokus UU KSDAE, tanpa melihat ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, misal UU Pencucian Uang bila hasil kejahatan ditempatkan melalui rekening atau disamarkan untuk pembelian aset lain.

Selanjutnya,  Kepabeanan dan pemalsuan dokumen juga bisa, apabila ada pelanggaran dalam ketidaksesuaian dokumen atau palsu,  yang menyertai pengiriman (perdagangan) satwa ilegal antardaerah atau negara. Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mengungkap kasus masih lemah.  Baik mengenai jenis spesies yang berasal dari negara mana, masuk dalam aturan Cities atau tidak, perlu tes DNA atau tidak. Juga lembaga/badan mana yang terakreditasi untuk pengujian tes DNA, serta kasus perdagangan satwa ilegal yang melibatkan beberapa negara misal, menggandeng ASEAN WEN.

Selain itu, kepedulian aparat hukum terutama jaksa dan hakim minim menyebabkan penanganan kasus perdagangan satwa liar lemah hingga banyak tuntutan dan putusan rendah.

 

 

 

 

Sisik treggiling yang disita dari tiga pelaku. Foto: Ayat S Karokaro

Sisik treggiling yang disita dari tiga pelaku. Foto: Ayat S Karokaro

Proses persidangan Budi di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Proses persidangan Budi di PN Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika Petugas Bandara Adisutjipto Gagalkan Penyelundupan Puluhan Reptil ke Bangkok

Kadal lidah biru sitaan dari Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

Kadal lidah biru sitaan dari Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Lipatan kulit di sekitar leher satwa bisa mengembang seperti payung berfungsi menakut-nakuti musuh atau pemangsa. Sepintas mirip binatang purba hingga disukai kolektor atau penghobi reptil.

“Ini soa payung. Mirip celeret gombel kalau di Jawa. Yang ini bagian leher yang bisa mengembang. Ini kadal lidah biru, ciri-cirinya menonjol lidah biru. Asalnya dari Papua. Keduanya dilindungi,” kata Kusmardiastuti, Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, di Balai Karantina Pertanian Yogyakarta, Senin (9/1/17).

Soa payung dan kadal lidah biru adalah dua dari delapan jenis satwa yang akan diselundupkan ke Bangkok, dan berhasil digagalkan otoritas bandara Adisutjipto, Yogyakarta, Sabtu lalu (7/1/2017).

Agus Pandu Purnama, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dalam konferensi pers menerangkan, dua warga asal Magelang ditangkap kala akan melewati screening check point Bandara Adisutjipto. Keduanya akan terbang ke Bangkok dengan pesawat Air Asia QZ7557, transit di Jakarta.

“Saat melewati alat pemindai, petugas bandara terminal B mencurigai dua koper yang mereka bawa. Petugas meminta mereka membuka,” katanya.

Setelah dibuka, dalam koper milik Veto Yudhanto dan Yudhistira Firman Syah terdapat delapan bungkus kotak besek dari anyaman bambu.

“Awalnya mereka mengaku itu oleh-oleh gudeg. Dibuka berisi reptil,” katanya.

Petugas mendapati barang bukti 71 satwa, sembilan soa payung, delapan kadal lidah biru, 20 biawak, 20 kura-kura, sembilan katak pohon hijau, dan lima piton.

 

 

 

 

Bayi biawak Papua, yang diamankan petugas di Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

Bayi biawak Papua, yang diamankan petugas di Bandara Adisucipto. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Dari pengakuan mereka, sudah sering mengirimkan satwa. Kali ini,  tanpa dokumen yang disyaratkan.

Wisnu Haryana, Kepala Balai Karantina Kelas II Yogyakarta mengatakan, kelengkapan penerbitan sertifikat kesehatan karantina sebenarnya tak sulit.

“Pertama, perlu dokumen BKSDA yaitu surat angkut tumbuhan dan satwa luar negeri. Setelah ada surat karantina akan memeriksa dokumen dan fisik mengenai kesesuaian jenis dan jumlah, dan kesehatan. Kalau semua memenuhi akan kami rilis,” katanya.

Dari pemeriksaan awal, dua orang ini belum memenuhi subtansi syarat UU nomer 16 tahun 92 pasal 7 mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

“Untuk proses hukum akan kami serahkan ke Polda Yogyakarta,” ucap Wisnu.

Soa payung (Chlamydosaurus kingii), kadal lidah biru (Tiliqua gigas), biawak coklat (Varanus gouldi), dan biawak Maluku atau mangrove monitor (Varanus indicus), dilindungi. Untuk Biawak Papua (Varanus similis), kura-kura dada merah (Emyduro subglobusa), piton Kalimantan (Python breitensteini), dan katak hijau atau pohon (Litoria caerulea), tak dilindungi.

Polda, melalui Direktorat Reskrimsus (Reserse Kriminal Khusus) akan menindaklanjuti kasus ini.

“Kami terapkan UU Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,” kata Bhakti Andriono, Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Yogyakarta.  Barang bukti, katanya,  akan dititipkan di Kebun Binatang Gembira Loka.

Yudi Pratikno, Komandan Satpom-AU Lanud Adisutjipto, memperingatkan siapapun tak memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan pernah sekali-kali mencoba (menyelundupkan) di Bandara Internasional Adisutjipto. Kita di sini kompak, pasti akan ketahuan. Motifnya bagaimana, cara bagaimana. Peralatan di sini sudah lengkap.”

 

 

 

 

 

Kura-kura dada merah yang berhasil disita dalam upaya penyeleundupan ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

Kura-kura dada merah yang berhasil disita dalam upaya penyeleundupan ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Senada dikatakan Wisnu. Di lapangan, antarinstansi,  mereka benar-benar bekerjasama dengan baik. “Jadi jangan sekali-kali mencoba meloloskan satwa tanpa dokumen lengkap melalui Bandara Adisutjipto atau Kantor Pos Besar Yogyakarta,” katanya.

Di bandara ini, katanya, dari tahun ke tahun trend penyelundupan makin menurun, meski diakui belum sepenuhnya hilang.

“Belakangan turun, jenis berubah-ubah. Suatu kali reptil, nanti menurun. Terus ganti lagi. Pola sudah kami ketahui.”

Dari penelusuran lewat media sosial Facebook, ada nama Veto Yudhanto dan Yudhistira Firman Syah, keduanya tinggal di Muntilan, Magelang. Veto adalah pemilik Jateng Gecko, mengelola Jateng Landak, menjalankan usaha perdagangan satwa antara lain reptil dan kura-kura. Yudhistira bekerja untuk Sonny Muntilan, peternakan terpadu perkutut, lovebird, dan landak mini.

Saat Mongabay mencoba menghubungi keduanya, mereka tak merespon pesan singkat yang dikirim.

 

 

 

 

Soa payung, satwa dilindungi yang berhasil disita dari warga di Bandara Adisucipto. Satwa ini akan dibawa ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

Soa payung, satwa dilindungi yang berhasil disita dari warga di Bandara Adisucipto. Satwa ini akan dibawa ke Bangkok. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflik Lahan 2016, Sektor Perkebunan Tertinggi Didominasi Sawit

Konflik lahan 2016, tertinggi di sektor perkebunan yang didominasi kebun sawit. Foto: Ridzki R Sigit

Konflik lahan 2016, tertinggi di sektor perkebunan yang didominasi kebun sawit. Foto: Ridzki R Sigit

 

 

 

Konflik lahan dan sumber dauya alam dari tahun ke tahun terus meningkat. Sepanjang 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika di Jakarta mengatakan, urutan kedua sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, properti 104.379 hektar, migas 43.882 hektar, infrastruktur 35.824 hektar. Lalu pertambangan 27.393 hektar, pesisir 1.706 hektar, terakhir pertanian lima hektar.

Konflik tersebar di 34 provinsi, dengan enam penyumbang konflik tertinggi, antara lain: Riau 44 konflik (9,78%), Jawa Timur 43 (9,56 %), Jawa Barat 38 (8,44%), Sumaetra Utara 36 (8,00%), Aceh 24 (5,33%), dan Sumatera Selatan 22 (4,89%).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna 2017 di Istana Bogor mengatakan, dalam mengurangi kesenjangan sosial maupun wilayah, kebijakan distribusi dan legalisasi tanah menjadi penting.

Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI mengatakan, perusahaan raksasa perkebunan menguasai lima juta hektar hak guna usaha. Kondisi ini terjadi karena ada ketimpangan aturan dalam penguasaan lahan dan izin hutan.

Pada izin HGU, pemilik konsesi boleh menguasai 100% lahan dan di hutan bisa kuasai 80%, dengan 20% kawasan lindung dan tanaman kehidupan masyarakat.

”Pemerintah perlu meninjau HGU perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin dan menredistribusikan kepada masyarakat untuk mempercepat komitmen reforma agraria,” katanya.

Alamsyah merekomendasikan, pemerintah perlu membahas penguasaan HGU 100% oleh warga. Kini, hanya 3% lahan dikuasai masyarakat baik berupa hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan lahan transmigrasi. Dia juga mendesak,  pemerintah membatalkan 3.386 izin usaha pertambangan bermasalah.

Mochammad Maskum, Wakil Ketua Umum PB Nahdatul Ulama mengatakan, konflik agraria berujung pada kekerasan kolektif. Reforma agraria jadi tak solutif, karena korban kekerasan adalah petani, pekebun, nelayan kecil yang kalah oleh pembangunan hingga kesenjangan ekonomi tinggi.

 

 

 

 

konflik-2016-slide03

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan komunal

Presiden menargetkan,  12,7 juta hektar hutan buat masyarakat dan redistribusi lahan 9 juta hektar. Targetnya, petani gurem tak memiliki tanah atau kepemilikan kurang 0,3 hektar.

Pengakuan hak komunal, kata Dewi,  lebih penting bagi serikat tani, organisasi tani dan masyarakat adat. Jadi, yang ada kepemilikan tanah bersama secara berkelompok. Kalau sertifikasi individu, risiko masyarakat melepas tanah tinggi.

”(Melepas) kepada para mafia tanah, spekulan, yang membuat akumulasi kapital masuk lagi,” katanya.

Dengan begitu, kontrol tanah di tangan kelompok atau komunitas, hingga memiliki relasi sosial kuat dengan prinsip kolektivitas.

Selama ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tampak hanya mengejar target sertifikasi bidang tanah. Dengan Peraturan Menteri ATR soal tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Dewi mengatakan, reforma agraria Kementerian ATR/BPN  seakan dikontrol pasar. Satu sisi, pemerintah komitmen redistribusi lahan, tetapi cenderung mempermudah investasi, seperti bisnis sawit.

Dia juga menyoroti peraturan Presiden soal pelaksanaan reforma agraria belum juga selesai. Reforma agrariapun, katanya, masih jadi agenda politik, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

konflik-2016-2-slide04

 

 

 

 

 

 

Konflik lahan di Riau

Di Riau, dua kelompok perusahaan kehutanan raksasa APRIL dan APP mendominasi konflik sumberdaya alam sepanjang 2016. Selain komitmen keberlanjutan perusahaan belum optimal, peran pemerintah memediasi dinilai minim.

Catatan akhir tahun Scale Up di Riau mengungkapkan, ada 73 konflik selama 2016, melonjak dari tahun lalu 55 kasus.

“Jika kita mundur empat tahun ke belakang, 2016 adalah tahun tertinggi konflik di Riau,” kata Harry Octavian, Direktur Scale Up Senin (9/1/17) di Pekanbaru.

Sektor kehutanan dan perkebunan mendominasi konflik,  masing-masing 34 kasus. Pada 2015, perkebunan tertinggi, 36 kasus dan kehutanan 18 kasus.

Berdasarkan kelompok usaha, Scale Up mencatat konflik paling banyak di konsesi yang dikelola atau terhubung dengan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) 18 kasus dan Asia Pulp and Paper (APP) 10 kasus.

Padahal dua kelompok usaha ini telah berkomitmen keberlanjutan yang diumumkan global. Di dalam komitmen itu, selain menghentikan deforestasi, perusahaan juga membangun sistem penanganan konflik.

Sayangnya, komitmen dan sistem pengaduan dengan jangka waktu penyelesaian setiap kasus ternyata tak cukup menekan angka konflik.

“Masyarakat tak sepenuhnya mengetahui sistem ini karena kurang sosialisasi. Sosialisasi banyak dilakukan ke LSM sebagai stakeholders. Padahal masyarakat lebih penting, karena mereka yang hidup di wilayah operasional perusahaan,” katanya.

Bahkan, katanya, Scale Up bahkan menemukan ada kelompok masyarakat tak percaya mekanisme buatan perusahaan. “Bisa jadi karena konflik sudah bertahun-tahun.”

Selain dua perusahaan itu, konflik juga terjadi di kelompok usaha Asian Agri, PTPN V, Duta Palma, Surya Dumai, Musimas, Peputra Masterindo, Samung dan Torganda.

Konflik tahun lalu menyebabkan 17 orang ditahan, dan 13 luka-luka. Belasan korban luka paling banyak karena konflik di hutan tanaman industri dan perkebunan dengan luas areal segketa 166.000 hektar.

Kabupaten paling tinggi konflik adalah Pelalawan 18 kasus, Siak (11) dan Rokan Hilir (10). Konflik juga terjadi karena masalah tapal batas tak jelas antarkabupaten dan antarprovinsi, ada lima kasus. Jika dilihat tipe lahan konsesi, 43 kasus di gambut dan 30 tanah mineral.

Data-data ini diperoleh Scale Up dengan penggalian informasi ke lapangan, pengaduan masuk dan konflik diberitakan media.

Isomuddin, divisi riset Scale Up mengatakan, konflik-konflik baru muncul juga menyumbang peningkatan kasus .

“Misal ada penggalian kanal baru. Ini memunculkan konflik baru walau sebenarnya masyarakat dan perusahaan masih ada konflik di bagian lain kawasan itu,” katanya.

Dia mencontohkan,  konflik baru masyarakat Desa Tanjung Air Hitam di Pelalawan dulu bermasalah dengan perusahaan kehutanan kini dengan perusahaan perkebunan.

 

 

 

 

Dorong peran pemerintah daerah

Berdasarkan data ke Ombudsman Riau, tahun sama justru ada 203 kasus. Konflik bukan saja sektor kehutanan, perkebunan atau lingkungan seperti yang dicatat Scale Up, termasuk pertanahan.

“Kami menyebut ini kasus alas hak. Kami baru menyelesaikan 15 dari 30 kasus yang ditarget selesai,” kata Ahmad Fitri, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau.

Fitri menilai,  peran pemerintah daerah sangat lemah dalam penyelesaian konflik hingga masalah makin rumit. Padahal pemerintah punya otoritas lebih luas dalam mengurangi konflik. Pemerintah bisa mencegah agar kasus tak membesar.

“Kami mendorong pemda menyelesaikan konflik. Biasa kalau bersama kami (turun ke lapangan), pemda mau bentuk tim, tapi membentuk saja. Ke depan harus ada tim tak adhoc,  tapi tim khusus yang bertugas menangani konflik,” katanya.

Isniati Kuswini, Project Coordinator  World Resources Institute (WRI) membenarkan,  Riau provinsi paling tinggi konflik sumberdaya se-Indonesia. Salah satu penyebab, ketidakjelasan peta yang menjadi rujukan semua pihak.

Ketidakterbukaan peta ini, katanya,  menyebabkan semua pihak seperti punya peta sendiri, bisa saja tumpang tindih.

“Konflik bisa selesai saat ada kejelasan. WRI menginisiasi satu peta. Kita berharap informasi kami buat justru memperkuat keterbukaan. Keterbukaan informasi, keterbukaan persoalan.”

 

 

 

 

konflik-2016-3-slide05

 

 

 

 

 

 

Tambang Emas Bikin Sengsara Warga Pulau Romang, Mana Pemerintah?

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

 

 

 

Bertahun-tahun sudah warga protes operasi tambang emas PT Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang, Maluku, tetapi tak mendapat respon serius pemerintah. Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi. Kasus sudah dilaporkan ke Pusat, dari DPR RI, KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oktober 2016, anggota Komisi VII DPR mengadukan laporan masyarakat soal kasus Pulau Romang kepada  KLHK. Eksplorasi perusahaan selama 10 tahun dinilai sangat merugikan masyarakat. Belum ada respon, KontRas pun mengadukan kasus lagi ke Direktorat Penegakan Hukum KLHK, Senin (9/1/17).

Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan, kehadiran perusahaan memberikan kerugian kepada warga.

”Hasil madu hutan berkurang, pala dan cengkih hilang salah satu karena kabel kupas perusahaan dan agar-agar (rumput laut) yang hilang sejak ada perusahaan,” katanya di Jakarta.

 

Baca juga: Kasus Tambang Gemala Borneo, Hentikan Kriminalisasi Warga

 

Tak hanya itu, dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbitan Pemerintah Maluku dinilai tak beres. Baik segi substansi maupun keterlibatan masyarakat sekitar, mereka  tak pernah ikut serta menyusun dokumen lingkungan.

”Amdal tak beres, dipalsukan. Izin pasti korup,” katanya.

GBU, anak usaha Robust Resources ini dalam Amdal menyebutkan, Pulau Romang mendapatkan izin eksplorasi tambang seluas 250 km persegi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan luas Pulau Romang hanya 192,2 km persegi. Sisi lain, berdasarkan UU Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil kurang dari 2.000 km pemerintah tak boleh ada pertambangan.

Berdasarkan KepMen Kehutanan Nomor SK25/Menhut-II/2012 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diatur jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm kedalaman 150 meter. Lalu, titik bor 60 buah.

Meski demikian, dalam laporan lapangan KontraS Desember lalu, eksplorasi terjadi tak sesuai aturan. ”Titik antar bor hanya kurang 10 meter dan jumlah lebih 60 lubang. Jdi, debit dan kualitas air sekitar jadi keruh dan minim,” katanya.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK akan mengirim tim untuk pengecekan lapangan akhir Januari 2017. ”Kita punya komitmen menyelesaikan,” katanya.

Dia bersama Direktur Pengaduan dan Sanksi Administratif Rosa Vivien Ratnawati, akan menelusuri izin lingkungan, IPPKH, dan izin eksplorasi. ”Seharusnya mereka (gubernur yang menerbitkan izin) beri sanksi administrasi.”

Kontras meminta KLHK memiliki prosedur komunikasi tanggap dan cepat atas laporan warga Pulau Romang. Pasalnya, intimidasi hingga pembunuhan telah terjadi.

 

 

 

 

Ancam ruang hidup dan langgar HAM

Rivanlee Anandar,  Divisi Advokasi Hak Ekonomi dan Sosial KontraS Desember lalu menceritakan hasil kunjungan lapangan ke Pulau Romang. Dia melihat langsung praktik perusahaan eksplorasi emas.

Banyak kejanggalan mulai dampak lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

“Sebelum kita hadir, Gubernur pernah datang. Saat kedatangan Gubernur, warga meminta setop pertambangan, Oktober seharusnya setop. Kami kesana, temukan lubang mata bor baru. Perusahaan masih beroperasi,” katanya.

Kehadiran GBU di Pulau Romang, memicu konflik horizontal antara masyarakat pro dan kontra pertambangan, muncul konflik pertanahan.

“Pulau Romang ini dihuni masyarakat adat yang mempunyai mekanisme sendiri untuk membagikan tanah berdasarkan aturan adat. GBU memunculkan sengketa. Berebut tanah untuk dibeli perusahaan,” katanya.

 

 

 

 

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

 

 

 

 

Selain itu, kerusakan lingkungan juga menjadi keluhan warga. Sejak ada GMU, panen pala dan cengkih turun drastis dampak pengeboran sekitar perkebunan, banyak tanaman rusak. Padahal dulu, tanaman ini komoditas andalan masyarakat. Rumput laut pun tak luput dari kerusakan bahkan sudah sulit ditemukan.

Dulu, sebelum GMU ada, katanya, pengakuan warga, sebelum GMU beroperasi, di Desa Solath,  untuk sandar perahu hanya tersisa satu jalur karena penuh rumput laut (bahan bikin agar-agar).  Kini, nyaris tak ada.

Hasil madu masyarakat juga berkurang drastis. Biasa, madu sekali panen bisa menghasilkan lima sampai 10 liter, atau setara tiga jerigen minyak. Setelah kehadiran tambang, madu berkurang hanya satu sampai dua liter. Penyebabnya, lebah enggan bersarang karena ada bunyi-bunyian aktivitas tambang.

Saat ke Pulau Romang,  Rivan mencium abu busuk dari lubang mata bor. “Itu bau tak enak. Dari jarak 50-100 meter sudah kecium bau bekas pengeboran. Kami tak tahu kandungan, yang jelas bau cukup menyengat.”

Bahkan, katanya, warga pernah dengar dentuman keras terasa seperti gempa. Ledakan muncul dari lokasi pertambangan. “Itu menyebabkan kaca di rumah-rumah warga pecah,” katanya.

Operasi GBU juga membuat debit air berkurang. Di Desa Hila,  misal, selain berkurang, air juga menjadi keruh. Bahkan ada juga beberapa mata air kering.

“Ini merepotkan petani dan warga. Air keruh hingga tak layak konsumsi,” katanya.

GBU, berdasarkan perjanjian kontrak kerja pada 22 Februari 2008, memiliki luas 25.000 hektar mencakup Pulau Romang dan pulau-pulau kecil di sekitar yang tak berpenghuni.

Perusahaan ini mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Maluku Tenggara Barat Bitzael S. Temmar pada 10 Juli 2008 lewat rekomendasi nomor 540/052.a/rek/2008. Pada 2009, juga mendapatkan surat rekomendasi Bupati Maluku Barat Daya Jacob Patty lewat surat omor 542/207/209 tertanggal 20 Maret 2009.

“Untuk menjaga keamanan, mereka menyewa aparat seperti Brimob maupun Babinsa.”

Mereka tahu di lapangan, 90% warga menolak pertambangan,  hanya 10% pro tambang termasuk aparat desa. “Kami menemukan tiga anak kecil dipukul aparat kepolisian, satu bahkan sempat ditodong pistol.”

Rivan menduga, ada indikasi pembunuhan salah satu warga penolak pertambangan pada 2013. George Pookey, sebelumnya sempat hilang beberapa hari. Saat ditemukan, sudah tak bernyawa dengan tubuh utuh, namun kepala jadi tengkorak.

“Dia nelayan penolak tambang paling keras. Dugaan pembunuhan ini tak disusut. Keluarga juga bingung. Ingin melapor ke kepolisian juga jauh. Transportasi disana minim. Hanya ada dua speedboat di Pulau Romang untuk akses ke pulau lain,” ucap Rivan.

Aktivitas pertambangan Pulau Romang, katanya, telah menutup masalah sistemik yang kerap terjadi seperti keterbatasan akses informasi, transportasi, dan penerangan. Di Pulau Romang, listrik hanya menyala dari pukul 18.00-24.00.

Menurut dia, operasi GBU telah melanggar HAM, seperti hak atas air bersih dan aman, jaminan kelompok minoritas dan masyarakat adat, akses keadilan, kebebasan bergerak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pertanggungjawaban negara dan korporasi.

Melky Nahar, Kepala Pengkampanye Jatam mengatakan, kondisi seperti di Pulau Romang banyak terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Problem mendasar, katanya, paradigma pembangunan pemerintah lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam. Hampir seluruh pulau kecil begitu banyak usaha pertambangan dengan izin oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Penerbitan izin-izin ini rata-rata tak mempunyai kajian ekologis kuat dari segi daya dukung lingkungan,” katanya.

Indonesia,  ada 10.936 izin pertambangan, 418 wilayah kerja migas dengan mengkapling 44% daratan Indonesia. Di Pulau Romang, 98,4% daratan sudah dikuasai pertambangan, lima dari 11 IUP di Pulau Romang milik GBU.

“Kita bisa banyangkan ruang hidup masyarakat seperti apa? Seluruh kekayaan di dalamnya, oleh pemerintah dianggap harus diuangkan. Soal masyarakat adat dan lingkungan tak jadi pertimbangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyaris tak berperan penting dalam menyelamatkan pulau kecil dari ancaman.”

Melky mengatakan, pemda berencana merelokasi 3.000 warga Pulau Romang ke Pulau Wetar. Baginya, bukan solusi bijak mengingat Pulau Wetar 83% sudah dikuasai pertambangan.  Relokasi ini, katanya, akan menambah panjang deretan masalah.

Dia juga menyoroti kerawanan bencana. Pulau Romang,  memiliki risiko bencana tinggi, gempa bumi dan tsunami kategori sedang. Risiko bencana akan makin meningkat seiring masuk pertambangan.

Data KKP 2011, 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Kajian Indeks Dampak Perubahan Iklim oleh lembaga dunia Maplecroft juga menyebut 1.500 pulau kecil di Indonesia diprediksi tenggelam pada 2050.

“Jauh sebelum ada tambang, sudah ada banyak risiko dan riskan keberlangsungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Jika ditambah tambang masuk, saya kira akan mempercepat pulau kecil tenggelam.”

 

 

 

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

 

 

 

Dia menuntut, pemerintah berani bersikap tegas dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan di pulau-pulau kecil. Evaluasi itu, tak hanya soal clear and clean (CnC), lebih menyoal permasalahan substantif terkait kehancuran lingkungan hidup dan merenggut ruang hidup masyarakat.

“KLHK harus jadi motor. Tak boleh berdiam diri.”

Dia bilang, Koalisi Save Pulau Romang sudah melaporkan kasus ke KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Laporan terakhir bulan lalu (November 2016). Juga ke KPK melalui korsup minerba. Lebih fatal menurut ESDM, perusahaan itu lolos CnC. Berarti ada peroalan ini,” katanya.

Merah Johansyah, Koordinator Jatam mengatakan, dari segi HAM, yang terjadi di Pulau Romang sebenarnya terjadi genosida terhadap 3.000 warga.

“Pemusnahan 3.000 orang ini oleh negara yang memberikan izin tambang. Kalau akan dipindah ke Pulau Wetar, sama artinya mereka dipindahkan ke neraka berbeda tapi sama. Ini penistaan terhadap hak asasi masyarakat adat.”

Ony Mahardika, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil Walhi Nasional mengatakan, ancaman tambang di pulau kecil dan daya rusak lingkungan terjadi karena pemerintah mengandalkan industri ekstraktif.

“Bagaimana bisa menghasilkan duit banyak, ruang lingkungan dan akses masyarakat tak pernah dihiraukan. Seluruh izin tambang harus evaluasi ulang atau moratorium.”

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara Parid Ridwanuddin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 sebenarnya jelas memberikan syarat dalam menjalankan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Syaratnya, harus melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Praktiknya, persyaratan ini kerapkali dilanggar.

Perusahaan mencoba menyangkal beragam masalah yang timbul karena kehadiran mereka. Yusdi Sangadji, Country General Manager GBU seolah mau mengelak dan bilang masa eksplorasi belum timbulkan kerusakan lingkungan.

”Kita kan baru eksplorasi. Pencemaran kan terjadi ketika aktivitas bahan baku dan kimia, eksplorasi tak ada hubungan dengan pencemaran. Isu tersebar tidak sesuai fakta lapangan,” katanya.

Mengenai permasalahan administrasi, Amdal palsu dan IPPKH, dia malah melemparkan ke instansi lain.  Katanya, soal itu perlu konfirmasi dengan pihak yang mengeluarkan izin, yakni Badan Lingkungan Hidup Maluku dan Dinas Kehutanan.

”Kalau kami sudah menjalankan untuk sosialisasi dengan masyarakat, dan aturan terkait pengeboran tak ada dalam IPPKH. Intinya kami tak melanggar aturan termasuk soal penambangan di pulau kecil.”

Masa eksplorasi selama 10 tahun, katanya, hal biasa karena infrastruktur dan sarana-prasarana sulit terjangkau. ”Eksplorasi sudah sampai inti, hampir final. Kami sedang proses izin produksi, ini sudah mulai konstruksi,” katanya.

 

 

 

 

 

Nestapa Hidup Harimau Sumatera, Diburu hingga Menuju Kepunahan (Bagian 2)

Penyelamatan harimau yang terkena jerat oleh tim Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Penyelamatan harimau yang terkena jerat oleh tim Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan subspesies yang masih tersisa di Indonesia. Dua subspesies lainnya yang pernah ada yaitu harimau jawa dan harimau bali dinyatakan telah punah. Tahun 1940-an untuk harimau bali dan 1980-an untuk harimau jawa.

Bagaimana nasib harimau sumatera saat ini? Hampir 50% habitat harimau sumatera berada di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu (Borner dalam Santiapillai and Widodo, 1987). Terutama di Bengkulu, habitatnya berada di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sebagiannya lagi, berdasarkan kajian Forum Harimau Kita, ada di koridor Balai Bukit Rejang Selatan.

Perwakilan Forum Harimau Kita wilayah Bengkulu drh. Erni Suyanti Musabine saat ditemui akhir Desember 2016 menyebutkan, jumlah harimau sumatera di Balai Bukit Rejang Selatan sekitar 30 individu. Sementara itu, Koordinator Pelestarian Harimau Sumatera – Taman Nasional Kerinci Seblat (PHS – TNKS) Wilayah Bengkulu Nurhamidi, pada pertengahan Desember 2016 memperkirakan, populasi kucing besar ini di TNKS berkisar 166 individu.

Sedangkan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu – Lampung Abu Bakar Chikmad mengungkapkan, populasi harimau sumatera di Bengkulu hanya 17 individu. “Hampir punah, hanya tersisa 17 individu,” ungkapnya, ketika ditemui akhir November 2016. Perburuan dan perdagangan ilegal, konflik dengan manusia, dan kehilangan habitat adalah serangkaian ancaman utama.

 

 

Baca: Harmonisasi Masyarakat Ladang Palembang dengan Kehidupan Harimau Sumatera (Bagian 1)

 

 

Apa yang membuat perburuan terjadi? Ellis (2005) mengungkapkan, Indonesia menjadi eksportir utama tulang harimau dan produk tulang harimau dengan tujuan utama Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. “Di Sumatera, gigi, kuku, kumis, ekor, kulit, lemak, dan kotoran dipercaya memiliki kandungan obat, sedangkan penis dan tulang dipercaya untuk perangsang.”

Sampai 1990-an, bagian paling berharga dari harimau sumatera adalah kulit. Ketika permintaan tulang untuk obat meningkat, kulit, kendati masih berharga, tidak lagi menjadi alasan utama untuk perburuan. Untuk periode 1973 – 1992, Lilley (dalam Boomgaard, 2001) menyebutkan, Indonesia mengekspor lebih dari 4.000 kilogram tulang dengan berat rata-rata 8 kg per harimau. Jumlah harimau yang dibunuh dalam setahun setidaknya 25 individu.

 

 

Harimau sumera ini sakit ketika memasuki perkampungan di Resort Sekincau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Maret 2015. Lambatnya penanganan menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Foto: WCS-IP

Harimau sumera ini sakit ketika memasuki perkampungan di Resort Sekincau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Maret 2015. Lambatnya penanganan menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Foto: WCS-IP

 

 

Berburu harimau bukanlah tradisi masyarakat di Pulau Sumatera. “Cenderung tidak ada bukti tentang daerah perburuan ekslusif untuk keluarga kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera. Kita tidak banyak mendengar tentang keluarga kerajaan yang berburu harimau di Sumatera,” ungkap Boomgaard (2001). Bukan hanya kerajaaan, Marsden (dalam Boomgaard, 2001) juga mengemukakan, penduduk sumatera tidak suka berburu harimau.

Bangsa Eropa yang mengenalkan perburuan harimau kepada penduduk Sumatera. Di Provinsi Bengkulu, Inggris yang mengenalkan. Namun, belum diketahui kapan Inggris yang mendarat pertama kali di wilayah Bengkulu pada 1685 itu, mulai mengenalkannya. “Kepala-kepala (harimau) sering dibawa untuk hadiah yang diberikan oleh British East India Company karena membunuhnya,” tulis Marsden (dalam Boomgaard, 2001).

Kendati demikian, pemberian hadiah tersebut tidak terlalu mendapat respon. “Hadiah uang untuk membunuh harimau di sini, dilakukan oleh pemerintah seperti di beberapa bagian India, tetapi sangat jarang diklaim. Orang-orang Bengkulu terlalu percaya takhayul dan lamban untuk usaha/bisnis,” ungkap Heyne (dalam Boomgaard, 2001) yang berkunjung ke Bengkulu pada 1812.

Pada 1825, wilayah Bengkulu diserahkan oleh Inggris kepada Belanda. Pemberian hadiah yang diberlakukan Belanda juga tidak terlalu direspon oleh penduduk Bengkulu. Boomgaard (2001) mengungkapkan, pada 1895, Residen Bengkulu menulis bahwa dia sangat familiar dengan sebuah kasus dimana seorang pemimpin tua menolak untuk mendapatkan hadiah untuk seekor harimau yang ditangkap. Alasannya, tidak ingin menjual leluhurnya.

Tidak terlalu mendapat respon, pemberian hadiah di Sumatera dihapus pada 1897. Residen di Sumatera menyatakan harimau tidak boleh dibunuh karena hadiah. Kendati sistem hadiah dihapus, tidak berarti pengaruhnya hilang. Sekitar 1935, pesta berburu yang dipimpin oleh seorang pegawai sipil telah membantai 70 individu di Bengkulu. Pesta berburu untuk menyikapi  “epidemik harimau” akibat pemasangan racun untuk babi hutan. Tahun 1950, diperkirakan harimau tidak terlihat lagi di sekitar Kota Bengkulu.

 

 

Yanti Musabine saat menyelamatkan Elsa yang kaki kanan depannya luka di kosensi perusahaan sawit di Kabupaten Kaur, 3 April 2014. Foto: Dok. BKSDA Bengkulu

Yanti Musabine saat menyelamatkan Elsa yang kaki kanan depannya luka di kosensi perusahaan sawit di Kabupaten Kaur, 3 April 2014. Foto: Dok. BKSDA Bengkulu

 

 

Perburuan harimau untuk diperdagangkan mulai marak di Bengkulu diperkirakan pada 1980-an. Menurut Matthiessen (dalam Ellis, 2005), menipisnya simpanan Tiongkok (China) atas tulang harimau, menjelaskan kenaikan perdagangan tersebut akhir 1980-an. Perburuan harimau meningkat di India, Bhutan, Indochina, Indonesia dan Timur Jauh Rusia. Pencarian tulang harimau untuk diekspor ke China daratan dan Taiwan adalah alasan utama banyaknya harimau dibunuh.

 

 

Harimau yang dibunuh pada 1990 – 2000 di Sumatera

 

Provinsi 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 Total
Bengkulu 10 5 5 7 12 24 25 46 46 33 2 215
Sumatera Selatan 4 15 15 9 11 9 17 14 13 107
Lampung 2 4 5 12 10 18 25 11 4 91
Jambi 1 6 6 14 17 14 9 8 75
Riau 4 1 2 6 4 11 10 12 13 8 2 73
Sumatera Barat 1 3 2 4 5 11 12 13 7 58
Total 15 10 27 35 40 69 79 122 125 81 16 619

Sumber: Tilson et al (2010)

 

 

 

Dilihat asalnya, menurut Tilson et al (2010), jumlah harimau sumatera yang dibunuh lebih banyak berasal dari taman nasional (369 individu atau 58%) dibandingkan dari luar taman nasional (260 individu atau 42%). TNKS merupakan taman nasional dengan jumlah terbanyak. Yakni, 122 individu atau 33% dari total harimau sumatera dari taman nasional (369 individu).

 

Harimau yang dibunuh antara 1990 – 2000 di Sumatera, di dalam dan luar taman nasional

 

Lokasi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Way Kambas 0 0 1 0 0 1 2 3 4 3 1
Bukit Barisan Selatan 0 0 1 4 6 11 9 18 24 9 4
Kerinci Seblat 2 3 8 10 9 14 15 21 25 15 1
Berbak 0 0 0 0 2 3 10 11 8 5 4
Bukit Tigapuluh 0 0 0 1 5 14 18 21 19 10 4
Total Dalam Taman Nasional 2 3 10 15 22 43 54 74 80 42 14
Luar Taman Nasional 13 7 17 20 18 26 25 48 45 39 2
Total 15 10 27 35 40 69 79 122 125 81 16

Sumber: Tilson et al (2010)

 

 

Perburuan di Bengkulu

Perburuan harimau di Bengkulu, tambah Tilson et al (2010), melibatkan 63 orang (24 profesional, 33 amatir, dan 6 orang pemula). Jumlah itu, jauh lebih banyak dibandingkan di Lampung yang melibatkan 25 orang (8 profesional dan 27 amatir), serta Sumatera Selatan yang melibatkan 11 orang (2 profesional dan 9 amatir).

Hasil investigasi PHS-TNKS wilayah Bengkulu mengidentifikasi kelompok pemburu harimau di Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong dan Rejang Lebong berkisar 10 – 15 orang. Setiap kelompok berjumlah 2 – 5 anggota. Kelompok ini dibiayai pemodal atau sendiri. “Beberapa pernah sekelompok, kemudian pindah ke kelompok lain, atau membentuk kelompok baru bersama anggota kelompok lain atau merekrut anggota baru,” papar Nurhamidi.

 

 

Harimau sumatera yang terkena jerat di Hutan Produksi Terbatas Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Harimau sumatera yang terkena jerat di Hutan Produksi Terbatas Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Dalam melakukan aktivitas, pelaku melakukan survei dahulu. Bila dianggap tepat, pelaku memasang tanda atau membuat lubang di areal survei. Kedatangan berikutnya untuk memasang jerat. Bila tidak di pematang yang sempit, jerat akan dipasang dengan membuat jalur khusus. “Ada yang menggunakan umpan dan ada yang tidak. Kalau menggunakan, artinya ingin cepat atau waktunya singkat.”

Hasil patroli tim PHS-TNKS pada 2015 menemukan 56 jerat aktif, sedangkan pada Januari – November 2016 disita 22 jerat aktif. Jerat ditemukan di kawasan TNKS dan penyangga. “Untuk indikasi perjumpaan seperti jejak, kotoran, cakar, dan suara ditemukan 68 indikasi selama 2015. Sementara Januari – November 2016, ada 40 indikasi.”

Selain harga jual, intensitas perburuan dipengaruhi musim dan kondisi perekonomian seperti kemarau panjang dan komoditi pertanian yang anjlok. Masa puasa dan lebaran juga cenderung memacu intensitas. “Kini, pelaku mulai membeli informasi dari penduduk, misalnya jejak. Berita tentang konflik harimau dan manusia di media massa juga sudah menjadi sumber informasi  bagi mereka,” ujar Nurhamidi.

 

 

jejak kaki harimau sumatera yang ditemukan saat patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat.

jejak kaki harimau sumatera yang ditemukan saat patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat.

 

 

Bagian tubuh harimau sumatera dijual untuk beragam keperluan. Sebut saja untuk bahan pembuatan obat, prestise kalangan tertentu, spiritual, atau terindikasi untuk ritual budaya. “Ada informasi, kepala dijual untuk pembuatan reog. Apakah benar atau tidak, masih kami pelajari. Yang jelas, hampir semua bagian harimau dijual. Mulai dari kuku, gigi, tulang, kulit, hingga kumis.”

Kelompok AA, warga Desa Pondok Baru dan Sn, warga Desa Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang ditangkap tim PHS-TNKS Wilayah Bengkulu bersama Polres Mukomuko pada Jumat (8/1/2016), merupakan pemburu yang aktif. Sejak beroperasi 2011, mereka telah membunuh delapan individu harimau sumatera.

“Vonis berat untuk pelaku sangat penting, tujuannya menekan aktivitas perburuan. Vonis berat akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pemburu yang lain. “Dampak tersebut terlihat dari temuan jerat yang turun hampir 50%,” kata Nurhamidi.

 

 

Harimau sumatera yang terus diburu menyebabkan populasinya berkurang. Penegakan hukum harus terus dilakukan bagi pelaku. Foto: Junaidi Hanafiah

Harimau sumatera yang terus diburu menyebabkan populasinya berkurang. Penegakan hukum harus terus dilakukan bagi pelaku. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Memangsa

Menurut Boomgaard (2010), ada enam alasan mengapa harimau menyerang manusia. Yakni, (1) Oportunistik; (2) Struktural; (3) Periodik atau bencana; (4) Kekacauan masyarakat, (5) Individual dan (6) Keputusasaan. Oportunistik terjadi ketika manusia merupakan satu-satunya mangsa bagi harimau.

Sedangkan tipe struktural terjadi ketika alam/habitat harimau secara konstan diinvasi oleh manusia. Ini adalah kasus ketika lahan dalam skala luas dibersihkan terkait pertambahan penduduk yang cepat, imigrasi dan ekspansi perusahaan komersil (perkebunan). Sementara itu, tipe periodik terjadi ketika bencana alam yang mengakibatkan hewan mangsa harimau berkurang.

 

 

Harimau Sumatera yang kini nasibnya kritis. Foto: Rhett A. Butler

Harimau Sumatera yang kini nasibnya kritis. Foto: Rhett A. Butler

 

 

Untuk tipe kekacauan masyarakat, terjadi pada kasus tertentu dari bencana. Seperti perang, pemberontakan, epidemik skala luar. Selanjutnya, tipe individual terjadi karena harimau sudah terlalu tua atau sudah tidak mampu memburu mangsa kecuali manusia. Untuk tipe keputusasaan terjadi ketika kelompok harimau menyerang pemukiman atau dikenal dengan istilah wabah harimau.

Di Sumatera, Boomgaard (2001) mengungkapkan, rata-rata tahunan jumlah manusia dibunuh harimau pada 1850-an sebanyak 400 orang, pada 1862-81 sebanyak 180 orang, dan pada 1882-1904 sebanyak 60 orang. Khusus Bengkulu, 100 orang dibunuh pada periode 1818 – 1855. Kebanyakan korbannya adalah orang China dan Jawa, dan buruh perkebunan. “Seakan-akan agresi harimau adalah masalah struktural.”

 

Rata-rata tahunan manusia dimangsa harimau

 

Periode

 

1820–30 1850-61 1862–81 1882–1904
Jawa 400 200 90 50
Sumatera 400 180 60

Sumber: Boomgaard (2001)

 

Nyhus and Tilson (2010) mengemukakan, tidak ada satu keterangan yang tepat untuk menjelaskan konflik. Beberapa hipotesis umum mengungkapkan mengapa harimau menyerang manusia. Hal tersebut adalah: mangsa berkurang atau ketidakmampuan memburu secara efektif, kelaparan, usia tua, sakit atau terluka, hingga tidak dapat mempertahankan jalur jelajah.

”Di Sumatera, kami menemukan bahwa harimau menyerang manusia cenderung terjadi ketika penduduk terlibat dalam aktivitas dekat pinggiran hutan. Khususnya, pertanian dan perkebunan swasta serta area dengan gangguan tinggi dan menengah”. Kecenderungan terjadinya konflik struktural ini, ungkap Boomgaard, karena harimau merupakan satwa yang mengikuti budaya atau pengikut budaya. Harimau mendekat habitat yang dibangun manusia.

 

 

Sejumlah jerat yang berhasil diamankan oleh petugas Tim Sapu Jagat PHSKS. Foto: Tim Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Sebelat

Sejumlah jerat yang berhasil diamankan oleh petugas Tim Sapu Jagat PHSKS. Foto: Tim Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Sebelat

 

 

Di Bengkulu, Erni Suyanti Musabine menambahkan, hampir semua konflik harimau-manusia terjadi di kawasan pertanian dan perkebunan swasta yang dekat hutan. Tercatat, 8 orang meninggal dalam 125 konflik yang terjadi antara 2007 – 2014. “Alih fungsi lahan atau hutan menjadi pemukiman, pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan merupakan sebab utama. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis komprehensif sebelum mengeluarkan kebijakan,” kata Yanti, biasa disapa.

Dari catatan dokter hewan BKSDA Bengkulu – Lampung ini, konflik terbanyak terjadi di Seluma, yakni 36,8%. Selanjutnya, di Kaur dan Lebong, masing-masing 23,5%, Bengkulu Utara (19,1%), Mukomuko (8,8%), Kepahiang dan Bengkulu Tengah (4,4%), Bengkulu Selatan (1,5%), sedangkan Rejang Lebong nihil. “Kesadaran dan keterlibatan masyarakat terkait mitigasi konflik harus ditingkatkan. Termasuk, memfasilitasi nomor hotline untuk cepat menginformasikan bila terjadi konflik.”

Pihak lain yang penting dilibatkan adalah perusahaan swasta. Mengingat, sejumlah konflik terjadi di kawasan perkebunan swasta seperti di Kaur, Seluma, Bengkulu Tengah dan Mukomuko. “Selama ini, sektor swasta tidak pernah dilibatkan. Padahal, mereka juga berkepentingan dan mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pelestarian harimau sumatera. Paling tidak, ketika ada harimau masuk perkebunan, mereka bisa bertindak tepat,” ujar Yanti.

 

 

Harimau sumatera yang terjerat perangkap babi kemudian ditembak aparat hingga tewas di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Sumatera Selatan (10/09/15). Hilangnya habitat, menyebabkan konflik harimau dengan manusia terjadi. Foto: Ridiansyah

Harimau sumatera yang terjerat perangkap babi kemudian ditembak aparat hingga tewas di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Sumatera Selatan (10/09/15). Hilangnya habitat, menyebabkan konflik harimau dengan manusia terjadi. Foto: Ridiansyah

 

 

Direktur Lingkar Institut Iswadi menambahkan, peran ulama atau da’i bisa dioptimalkan untuk mendukung pelestarian harimau sumatera yang berdasarkan IUCN (International Union for Conservation of Nature) statusnya Kritis (Critically Endangered/CR), atau satu langkah menuju kepunahan di alam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Mendukung Keseimbangan Ekosistem bisa menjadi landasannya. Apalagi, fatwa tersebut merekomendasikan ada da’i lingkungan. “Peluang ini akan kami maksimalkan. Untuk tahap awal akan kami lakukan di Lebong,” papar Iswadi.

 

 

 

Referensi:


Boomgaard, Peter, “Frontiers of Fear: Tigers and People in The Malay World, 1600-1950”, 2001.

Boomgaard, Peter, “Coexistence in Comparative Asian Perspective” dalam Tilson, Ronald and Nyhus, Philip J. (Eds.), “Tigers of the World: The Science, Politics, and Conservation of Panthera tigris”, 2010.

Nyhus, Philip J and Tilson, Ronald, “Panthera tigris vs homo sapiens: conflict, coexistence, or extinction” dalam Tilson, Ronald and Nyhus, Philip J. (Eds.), “Tigers of the World: The Science, Politics, and Conservation of Panthera tigris”, 2010.

Santiapillai, Charles and Ramono, Widodo Sukohadi, “Tiger Numbers and Habitat Evaluation in Indonesia” dalam Tilson, Ronald and Haber, Ulysses, “Tigers of the World: The Biology, Biopolitics, Management and Conservation of an Endangered Specie, 1987.

 

 

 

Ratusan Hektar Hutan Lindung Bukit Betabuh Terbakar

Upaya pemadaman kebakaran di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: Zamzami

Upaya pemadaman kebakaran di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

 

 

 

 

Lebih 200 hektar Hutan Lindung Bukit Betabuh, Riau,  terbakar sejak Minggu (9/1/17) hingga Senin sore api terus membara. Kebakaran telah menghancurkan 40 hektar lahan restorasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Betabuh.

Kepala KPH Lindung Bukit Betabuh Haris, mengatakan, menerima laporan warga Minggu pagi dan siang bersama enam petugas KPH menuju lokasi kebakaran di Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau. Jarak tempuh ke lokasi yang berbukit-bukit ini perlu lebih dua jam dari Kota Taluk Kuantan, Ibukota Kuantan Singingi.

“Kita langsung cek ke lokasi. Melokalisir dengan kekuatan enam orang.  Kita mengamankan areal penanaman (restorasi),” katanya saat dihubungi Mongabay Senin sore.

Tak banyak bisa dilakukan petugas karena luasan terbakar ratusan hektar dengan kontur tanah berbukit. Terlebih, saat itu angin cukup kencang hingga kobaran api cepat menjalar ke lahan belum terbakar.

Areal terbakar memang bukan lagi hutan dengan tegakan kayu rapat tetapi semak belukar dengan beberapa kayu. Di lokasi ada ribuan bibit tanaman hutan dan buah-buahan baru ditanam tahun lalu untuk restorasi. “Habis semua. Palingan tinggal 10 hektar, 40 hektar habis,” ucap Haris.

Hari kedua pemadaman, selain 11 anggota KPHL juga dibantu 11 TNI dan polisi. Sayangnya, alat tersedia hanya penyemprot hama yang biasa dipakai petani. Api dengan tak bisa padam semua.

“Kami sudah minta bantuan perusahaan terdekat. Ada PT Tri Bakti Sarimas. Saya sudah minta bantu. Kebun mereka terdekat dengan lokasi,” katanya.

 

 

 

 

Areal terbakar di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: Zamzami

Areal terbakar di hutan lindung Bukit Betabuh, Riau. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

 

 

Di sekitar kawasan terbakar, katanya,  terlihat beberapa bibit sawit sekitar dua tahunan. Sementara api hanya membakar semak dengan beberapa pohon. Haris melihat bangunan gubuk kecil biasa dipakai petani.

“Saya tak melihat mereka. Sepertinya mereka kabur pas hari pertama. Hari kedua kemarin saya jumpa mereka dan memberikan peringatan keras. Kita akan angkat mereka kalau berani menanam di areal terbakar.”

Menurut Haris,  kawasan sekitar lokasi sudah banyak dikuasai perambah. Secara hukum,  mereka tak berhak karena wilayah itu hutan lindung. Jadi tak boleh ada perkebunan kecuali mendapat izin negara.

Hutan Lindung Bukit Betabuh seluas 43.541,49 hektar dikelola KPHL Bukit Betabuh, dengan kondisi cukup memprihatinkan. Pada 2015, kebakaran hebat menghancurkan bukit-bukit hutan. Luasan mencapai ratusan hektar. Pada Desember tahun lalu kebakaran juga menghanguskan sekitar 500 hektar di perbatasan dengan Sumatera Barat.

Berdasarkan analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru, pada Senin kemarin terdeteksi tujuh titik panas, tiga di Kabupaten Pelalawan, tiga di Siak dan satu di Kuantan Singingi.

“Kondisi iklim global masih La-Nina lemah. Ini sampai Maret. Seminggu lalu memang agak kering di Riau walau masih musim hujan sekarang. Kemarau pertama baru mulai Februari,” kata Slamet Riyadi dari BMKG kepada Mongabay, Selasa pagi.

Mengenai prediksi iklim 2017, katanya, secara umum hampir sama dengan 2014. Kemarau kering pertengahan tahun ini mulai sekitar Mei hingga September. “Ini akan rawan kebakaran.”

 

 

 

 

Asap masih mengepul dari hutan lingdung Bukit Betabuh, yang terbakar. Foto: Zamzami

Asap masih mengepul dari hutan lingdung Bukit Betabuh, yang terbakar. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

Di hutan lindung yang terbakar itu tampak ada yang mulai menanam sawit. Foto: Zamzami

Di hutan lindung yang terbakar itu tampak ada yang mulai menanam sawit. Foto: KPHL Bukit Betabuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walhi: Ancaman Bencana Ekologis di Jawa Timur Itu Ada

Senja di hutan yang telah mengalami deforestasi di Riau. Foto: Rhett Butler

Senja di hutan yang telah mengalami deforestasi di Riau. Foto: Rhett Butler

 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah mengeluarkan Catatan Lingkungan Hidup Jawa Timur 2016. Hasilnya, dari catatan tersebut terlihat kondisi lingkungan yang ditinggali masyarakat Jawa Timur sudah mengalami kerusakan.

Walhi menyebut, selama 2016, situasi ekologis di Jawa Timur belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini didasari atas banyaknya kasus lingkungan (127 kasus) yang terjadi, terutama sosial ekologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah satu dari sekian regulasi di tingkat pusat yang menjadi problem pada upaya penyelamatan lingkungan. “Ini dikarenakan, kebijakan ini perpanjangan dari MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia),” ujar Rere Christanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, di Surabaya, Senin (09/1/17).

Regulasi ini, membuka lebar-lebar masuknya investasi untuk mengeksploitasi lingkungan hidup. Belum lagi, regulasi daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berandil dalam pengambilalihan lahan masyarakat untuk kepentingan invenstasi.

“Wilayah-wilayah penting secara ekologi yang diambil itu merupakan area kelola rakyat seperti sawah, ladang, maupun daerah tangkap nelayan. Akibatnya, konflik sosial muncul antara investasi dengan masyarakat.”

 

 

Kulit dan tulang harimau sumatera yang disita dari penjual satwa di Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

Kulit dan tulang harimau sumatera yang disita dari penjual satwa di Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Menurut Rere, pengambilalihan wilayah kelola masyarakat dapat dilihat dari luasan lahan usaha pertambangan migas dan mineral di Jawa Timur. Walhi Jawa Timur mencatat, ada 63 Wilayah Kerja Pertambangan dengan pembagian 31 Wilayah Kerja Pertambangan berstatus eksploitasi atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), dan 32 Wilayah Kerja Pertambangan berstatus eksplorasi.

Korsup KPK (Koordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Pertambangan Mineral dan Batubara mencatat, ada penurunan izin usaha pertambangan (IUP) per 29 Agustus 2016. Jumlah IUP di Jawa Timur turun bila dibanding data Kementrian ESDM di 2012. Dari 378 IUP kini menjadi 347 IUP. Namun, dari luasan lahan pertambangan justru mengalami peningkatan hingga 535 persen dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari 86.904 hektare menjadi 551.649 hektar.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi bukan melulu karena faktor alam, tapi campur tangan manusia melalui regulasi. Sektor tambang begitu mencolok.”

Walhi Jawa Timur mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan perbaikan regulasi, atau bila perlu mencabut aturan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. “Berbagai regulasi yang cenderung melanggengkan eksploitasi alam dan meningkatkan konflik harus dicabut.”

 

 

Semburan lumpur Lapindo, salah satu  bukti regulasi di bidang pertambangan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan dan keselamatan masyarakat. Foto: Petrus Riski

Semburan lumpur Lapindo, salah satu bukti regulasi di bidang pertambangan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan dan keselamatan masyarakat. Foto: Petrus Riski

 

 

Limbah B3

Selain kerusakan lingkungan, Walhi Jawa Timur juga menyoroti masalah pencemaran. Terutama, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengolahan limbah B3 yang tidak sesuai aturan. “Kasus limbah B3 di Mojokerto menjadi perhatian berbagai media di Jawa Timur. Pemerintah harus peduli. Perbaikan lingkungan harus terus dilakukan agar bencana ekologis dapat dihindari,” papar Rere.

Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi di tempat terpisah mengatakan, Jawa Timur merupakan provinsi yang masuk kategori darurat limbah B3. Ada beberpa wilayah yang memiliki kawasan industri terpusat, seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, dan Surabaya.

“Di Pasuruan, kami menemukan tanah bekas galian C yang dipakai untuk tempat pembuangan limbah perorangan. Sidoarjo dan Jombang juga demikian, termasuk kasus di Lakardowo, Mojokerto.”

Persoalan limbah kata Prigi, tidak dapat dilepaskan dari kewenangan perizinan dan pengawasan yang ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan pemerintah daerah cederung enggan menangani karena merasa bukan kewenangan mereka.

“Menurut kami, ada semacam penistaan hak asasi masyarakat yang tidak terlayani. Padahal, negara tahu ada pelanggaran dan ada dampak terhadap kesehatan, tapi dibiarkan. Keselamatan warga dikesampingkan karena alasan kewenangan,” tandasnya.

 

 

 

Meresahkan, Begini Cara Warga Wonogiri Atasi Serangan Monyet

Tanam pohon buah-buahan di Gunung Kacang. Selain buat konservasi lahan, buah bisa jadi makanan monyet hingga tak ganggu tanaman pertanian warga. Foto: Nuswantoro

Tanam pohon buah-buahan di Gunung Kacang. Selain buat konservasi lahan, buah bisa jadi makanan monyet hingga tak ganggu tanaman pertanian warga. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

“Saya tobat. Sekarang tak menanam jagung lagi karena selalu dirusak kawanan kera ,” kata Sukiman Rebo, warga Pakis, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Minggu, belum lama ini. Warga menyebut monyet ekor panjang ini dengan sebutan kera.

Dia kesal monyet kerap menyerang ke ladangnya. Serangan monyet, katanya,  datang hampir tiap hari terlebih musim kemarau.

“Petani sudah melakukan berbagai cara mencegah serangan. Menghalau memakai kayu, anjing, sampai menunggui ladang. Kawanan kera selalu kembali datang.”

Monyet datang, ladang rusak. Pernah, katanya, jagung  sampai tak bisa panen. Sebagai ganti, dia memilih tanam janggelan.

“Ini salah satu tanaman andalan Wonogiri. Daun jadi bahan cincau hitam. Jika ditanami jagung atau ketela, sudah pasti dimakan monyet.

“Biasanya kera datang berkelompok. Sekitar 10 ekor setiap kelompok. Mereka itu pintar,” katanya sambil memperagakan bagaimana monyet-monyet itu menjarah jagung atau ketela.

Ciri-ciri kelompok monyet yang menyerang berbulu abu-abu, dengan variasi warna coklat keemasan dan putih. Ekor panjang. Setiap menyerang selalu datang berkelompok. Biasa menyerang pagi atau siang hari.

Monyet ini bisa mendekap jagung jarahan sambil bergelantungan di pohon. Jika mengambil ketela, mereka menggunakan kekuatan otot tangan dan punggung. Saat mencabut ketela, posisi berkebalikan dengan yang biasa dilakukan manusia.

Untuk mencegah kerugian, petani Desa Bugelan yang menanam jagung atau ketela terpaksa menjaga ladang.

Sejak pagi mereka sudah berada di ladang, siap menghalau kawanan monyet yang mau menjarah. Mereka tak berani membunuh monyet karena tahu perbuatan itu dilarang.

Slamet, warga Bugelan menuturkan, tak hanya tanaman pangan, monyet juga merusak tanaman seperti sengon. Kadang-kadang, monyet itu berani sampai ke rumah warga.

“Sengon masih muda dirusak, dahan dipatahkan. Seolah-olah mereka tahu itu bukan pohon yang menghasilkan makanan buat mereka,” kata pria juga anggota LMDH Hargo Mulyo, Bugelan itu.

Sebelum menyerang, selalu ada salah satu anggota kawanan naik ke pohon tinggi dan mengintai keberadaan petani. Saat petani pergi, monyet turun mengambil makanan.

“Jika tak ada ketela, rumput untuk ternak juga dimakan,” katanya, sambil memperlihatkan jenis rumput yang dimakan monyet.

Paryanto, Kepala Desa Bugelan, mengatakan, ada sekitar 15 hektar lahan petani tak bisa ditanami tanaman pangan karena kawanan monyet menjadikan lahan itu tempat mencari makan.

“Petani biarkan ladang itu terbengkalai. Beberapa kali warga lapor ke kantor. Keluhan lalu diteruskan ke kecamatan dan BKSDA Sukoharjo,” katanya. “Tapi belum ada tindak lanjut.”

Akhirnya, dia mengambil solusi, kalau lahan-lahan Perhutani yang masih kosong ditanami pohon yang menghasilkan makanan monyet, hingga tak menyerang tanaman warga.

Di beberapa wilayah ada warga membangun rumah di daerah rawan longsor. “Ini sekaligus konservasi perbukitan, menghijaukan bukit mencegah longsor.”

 

 

 

 

Slamet, petani Bugelan, memperlihatkan jenis rumput yang juga dimakan monyet. Foto: Nuswantoro

Slamet, petani Bugelan, memperlihatkan jenis rumput yang juga dimakan monyet. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

Tanami pohon buah

Tino Noto Prasojo, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Hargo Mulyo, Bugelan, mengatakan, warga sekitar Gunung Kacang, kerap didatangi monyet. Mereka sudah angkat tangan.

Warga sekitar hutan jarang menanam ketela atau jagung. Padahal,  selain beras, mereka memanfaatkan jagung dan ketela sebagai makanan pokok.

“Warga dekat hutan kini menanam jahe, cabe, janggelan. Talas dan kalanjana saja dimakan kera,” katanya.

Dia lalu menggerakkan masyarakat agar di lingkungan Gunung Kacang ditanami buah-buahan.

Gayung bersambut. Kebetulan, Garda Hijau Bumi (GHB) Wonogiri, kelompok prolingkungan berencana mengadakan penanaman pohon. GHB selama ini dikenal mendampingi Sadiman, penerima kalpataru karena kegigihan menghijaukan bukit-bukit gundul di Wonogiri.

“Tambahan buah-buahan itu bermula dari keluhan warga Bugelan, kalau kemarau warga diganggu kera,” kata Yustanto, Ketua GHB, saat penanaman pohon.

Sebanyak 10.000 bibit tanaman mereka berikan ke LMDH. Bibit-bibit itu hasil sumbangan beberapa instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Wonogiri, Balai pengelolaan DAS Solo, dan Ikatan Alumni UNS, Solo.

Selanjutnya, bibit ditanam di sekitar Bugelan, antara lain Gunung Kacang, Air Terjun Jurug Muncar, dan Gunung Besek. Tanaman buah itu antara lain sirsak, duwet, jambu biji, kakao, asam Jawa, talok.

Mereka juga menanam beringin dan tanaman perindang lain.   “Kita menanam buah di Bugelan sebagai sabuk pengaman, agar ekosistem tetap terjaga, tanpa menyakiti kera.”

Menurut Sulis, koordinator lapangan aksi penanaman, selain melibatkan masyarakat, kegiatan didukung komunitas pecinta lingkungan berbagai kota, dan TNI. Sebanyak 350-an orang dari 311 komunitas, dari Solo, Bali, Ponorogo, Yogyakarta, dan sekitar Wonogiri.

“Harapannya dengan penghijauan, masyarakat kembali bisa menanam tanaman lebih menghasilkan. Hutan lebih hijau. Warga sekitar hutan bisa menanam jagung, ketela lagi.”

Mereka berharap, monyet tak masuk wilayah warga. “Cukup di hutan karena dalam hutan tersedia makanan buat mereka.”

 

 

 

 

Buah yang disukai monyet. Foto: Nuswantoro

Buah yang disukai monyet. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika Daerah Deklarasi jadi Provinsi Konservasi dan Pembangunan Hijau

Pantai Pulau Um, Sorong, Papua Barat, indah dan bersih menjadi tujuan wisata. Pulau ini merupakan pulau konservasi masyarakat adat Malaumkarta. Foto: Sapariah Saturi

Pantai Pulau Um, Sorong, Papua Barat, indah dan bersih menjadi tujuan wisata. Pulau ini merupakan pulau konservasi masyarakat adat Malaumkarta.  Aksi pemerintah provinsi menjadi provinsi konservasi sejala sudah dilakukan masyarakat bertahun-tahun sebelum itu.  Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

 

 

Beberapa daerah mulai peduli menyusun aturan buat melindungi lingkungan, seperti menyatakan diri sebagai provinsi konservasi, maupun provinsi hijau. Setidaknya, ada tiga provinsi mendeklarasikan diri ingin menjadi ‘hijau’ yakni, Papua Barat, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Bagaimana komitmen ini terus berjalan dengan kepala daerah terus berganti terlebih belum ada memiliki payung hukum.

”Ini baru inisiatif, kita memberikan apresiasi. Itu komitmen provinsi,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, belum lama ini.

Penetapan provinsi konservasi belum memiliki aturan khusus baru dasar usulan daerah kepada pemerintah pusat. Biasanya, wilayah ini dikelilingi hutan konservasi dan hutan lindung.

Kriteria keduanya,  menjadi sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dalam mengkonservasi sumber keragamanhayati dan pemanfaatan lestari.

Adapun, zona pemanfaatan ini menonjolkan sistem jasa lingkungan dengan membuka akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu, seperti jasa pariwisata.

”Ini potensi pemanfaatan hutan dari provinsi makin besar,” ucap Bambang.

Langkah ini, katanya,  mampu membantu pemerintah pusat dalam menjaga dan melestarikan hutan di masing-masing wilayah. Dia berharap, daerah lain mengikuti langkah ini.

 

 

 

 

 

Gorontalo

Pada 5 Desember 2016, Gorontalo baru mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Konservasi oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gorontalo menjadi provinsi yang mempertegas langkah dalam konservasi alam.

Beberapa masalah lingkungan sudah mulai terjadi seperti ekosistem pesisir rusak, wilayah darat berkurang, persawahan menipis, banjir dan lain-lain, tetapi KLHK mengapresiasi, provinsi ini punya komitmen memperbaiki.

”Kalau memang sebelumnya sudah rusak, komitmen ini langkah memperbaiki. Ini proses,” ucap Bambang.

Gorontalo dikelilingi wilayah konservasi seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu, Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale.

Siti mengatakan, konservasi dan pembangunan bisa berdampingan. Melalui pendekatan konservasi, pemerintah akan mendorong sektor pariwisata, energi dan pelestarian budaya dengan memakai pendekatan bentang alam.

”Manusia bagian penting dalam proses pembentukan bentang alam,” katanya.

 

 

 

 

 

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Kaltim juga mengdeklarasikan diri sebagai provinsi pembangunan hijau. Mungkinkah? Foto: Jatam Kaltim

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Kaltim juga mengdeklarasikan diri sebagai provinsi pembangunan hijau. Mungkinkah? Foto: Jatam Kaltim

 

 

 

 

 

 

 

Papua Barat

Papua Barat,  sejak 19 Oktober 2015, telah mendeklarasikan sebagai Provinsi Konservasi. Penetapan itu saat Gubernur Abraham O Atururi, disaksikan Menteri Dalam Negeri, para nupati dan walikota.

Kekayaan alam provinsi di provinsi kepala burung ini memang melimpah. ”Papua sebagai deposit, pengelolaan butuh kehati-hatian,” kata Jacob Manusawai, Rektor Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari, belum lama ini di Jakarta.

Wilayah darat, Papua Barat dihuni 871.000 jiwa dan 8,6 juta hektar hutan. Hampir 70% hutan mangrove di Indonesia mampu menyimpan karbon.

Tak hanya menjaga kelestarian alam, penetapan Provinsi Konservasi ini turut menjaga tradisi budaya setempat. ”Bagi kami tanah adalah ibu, laut adalah bapak,” kata Nataniel D Mandacan, Sekretaris Daerah Papua Barat.

Mereka berharap ada dukungan insentif dari masyarakat global dalam pengelolaan hutan dan wilayah.

”Masyarakat lokal mendapat kesejahteraan dari pengelolaan hutan yang baik, kita menjaga hingga kepentingan masa depan.”

Dalam perwujudan komitmen ini, pemerintah daerah sedang membuat peraturan daerah khusus, yang menjadi roadmap dalam mengedepankan pengelolaan berkelanjutan.

Kekayaan alam Papua Barat, 35% hutan primer utuh, memiliki 0,6% karbon hutan tropis dunia. Kawasan ini, memiliki 1.750 spesies ikan karang, 60% tanaman endemik di seluruh dunia, dan 600 karang keras merupakan 75% spesies dunia.

“Pemanfaatan sumber daya alam tak hanya mengejar ekonomi dan mengorbankan segalanya,” ucap Nataniel.

 

 

 

 

 

 Kaltim

Pada 26 September 2016, Siti Nurbaya mendeklarasikan kesepakatan pembangunan hijau (Green Growth Compact/ GGC) untuk Kalimantan Timur Hijau di Jakarta. Sebelumnya, Kaltim mendeklarasikan provinsi GGC 29 Mei 2016.

Dia bilang, ada tiga hal penting berkaitan dengan GGC ini. Pertama, berkaitan konteks, kedua, konten, ketiga, keselarasan dengan kebijakan pemerintah (KLHK).

Best practice yang sudah dilakukan Kaltim dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah-daerah lain dalam konteks pembangunan hijau,” katanya.

Ide GGC dibahas Gubernur Awang Farouk bersama Gubernur Brasil dan Yucatan, Meksiko dalam forum The Nature Conservancy  pada COP 21 di Paris, Prancis.

Pemerintah Kaltim menargetkan penurunan deforestasi 80% pada 2020 tertuang dalam dokumen rencana aksi nyata, seperti strategi pembangunan rendah emisi karbon, deklarasi Kaltim hijau dan rencana aksi daerah gerakan rumah kaca (RAD GRK). Kaltim juga memiliki  Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), satu-satunya di Indonesia.

Merah Johansyah,  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, deklarasi Kaltim ini bak mimpi di siang bolong karena terlalu banyak mengobral komitmen padahal kenyataan kebalikan.

“Mana mungkin komitmen itu dipenuhi,” katanya.

Sampai sekarang, ada 1.271 izin tambang dan 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) seluas 7,2 juta hektar dari 12,7 juta atau 65% lahan Kaltim buat tambang. “Sudah jelas pembangunan rendah karbon itu cum bunyi-bunyian, kenyataan tidak.”

Kalau memang mau serius hijau, Merah mengusulkan beberapa langkah. Pertama,  mulai mencabut semua izin tambang di kawasan penting seperti karst, gambut dan daerah aliran sungai Mahakam.  Kedua, mencabut izin tambang di kawasan konservasi  dan padat penduduk, kedua, mereduksi radikal produksi batubara sampai 50%.

Keempat, moratorium izin pertambangan batubara hingga prasyarat keselamat rakyat dan keberlangsungan alam terpenuhi. Kelima, susun program dan skenario meninggalkan ekonomi dan energi batubara total pada 2020.

 

 

 

 

 

Rambu-rambu pemerintah pusat

Siti mengatakan, KLHK akan menyusun bersama rambu-rambu dan strategi konservasi yang menjadi komitmen daerah.

Sigit Pudjianto, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri meminta semua pihak, baik masyarakat, Majelis Rakyat Papua maupun DPR Papua Barat mengawal provinsi konservasi sebagai peraturan daerah khusus.

Penetapan provinsi konservasi ini tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 juncto UU Nomor 35/2008 yang memberikan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat.

Sigit meyakinkan, daerah tak perlu khawatir APBD mengecil karena tak ada pendapatan dari mengekstraksi sumber alam, dan mengedepankan pada konservasi. ”Di negara kesatuan, duit dibagi kepada daerah-daerah. Apalagi provinsi konservasi menyumbang untuk Indonesia,” katanya.

Nataniel mengatakan, pengelolaan pariwisata di Raja Ampat membuktikan, kekayaan alam bisa dimanfaatkan tanpa eksploitasi berlebih.

 

 

 

 

 

Air terjun di Lembah Permai, Gorontalo, yang berpotensi sebagai penyedia jasa lingkungan. Foto: Christopel Paino

Air terjun di Lembah Permai, Gorontalo, yang berpotensi sebagai penyedia jasa lingkungan. Foto: Christopel Paino