konservasi

Terus Bangun PLTU Picu Kematian Dini Puluhan Ribu Orang, di Asia Tenggara, Indonesia Terbesar

ampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

Tampak corong PLTU Jepara, menyemburkan asap mengandung berbagai zat beracun yang menyebar ke mana-mana terutama lingkungan sekitar. Foto: dari video Greenpeace

 

 

 

Kepulan asap keluar dari cerobong pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Jepara, Jawa Tengah. Lepas dan menyebar di udara. Setiap hari, terlebih kemarau, rumah-rumah sampai tanaman warga penuh debu. Ada sebagian warga pindah rumah karena tak tahan polusi dan menderita sakit pernapasan terutama anak-anak mereka. Itu sebagian kecil gambaran warga kala ada PLTU batubara. Ada puluhan pembangkit batubara di Indonesia, bahkan bakal bertambah.

Universitas Harvard bersama Greenpeace Internasional pada 13 Januari 2017, meluncurkan penelitian terbaru soal kematian dini pertahun di negara-negara Asia Tenggara, Korea, Taiwan dan Jepang dampak pembangkit pembangkit listrik batubara. Di Asia Tenggara, negara terparah Indonesia disusul Vietnam.

Penelitian itu menyebutkan, kala rencana pembangunan PLTU batubara berlanjut, emisi di Asia Tenggara, Korea Selatan dan Jepang akan naik tiga kali lipat pada 2030 dengan konsentrasi peningkatan terbesar di Indonesia dan Vietnam.

 

Baca juga: Studi Ungkap Polutan PLTU Batubara Sebabkan Kematian Dini

 

Dengan begitu, pembangkit batubara ini bakal menciptakan 70.000 kematian dini setiap tahun. Disebutkan, Indonesia akan menderita tertinggi kematian dini, diikuti Vietnam, lalu Myanmar pada 2030.

“Kami memperkirakan, puluhan ribu kematian dini dapat dihindari melalui pilihan energi lebih bersih. Biaya kesehatan manusia ini harus dipertimbangkan serius ketika membuat pilihan tentang masa depan energi di Asia Tenggara,” kata Shannon Koplitz, peneliti utama dalam proyek dari Harvard University, dalam rilis kepada media .

Riset ini juga menghitung kalau tak ada pembangunan pembangkit baru di neraga-negara itu, sekitar 50.000 nyawa bisa diselamatkan setiap tahun sampai 2030.

 

Baca juga: Ongkos Kesehatan sampai Ratusan Triliun, Batubara Itu Ternyata Energi Termahal

 

Penulis riset ini dari kelompok pemodelan Sains Atmosfer Universitas Harvard , Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dan Greenpeace memetakan emisi saat ini dari semua PLTU batubara di wilayah-wilayah itu. Mereka menggunakan model atmosfer canggih untuk menilai seberapa banyak tingkat polusi udara dampak emisi batubara di lokasi berbeda di seluruh Asia.

 

 

 

 

 

 

Sebelum itu, Univeristas Harvard dan Greenpeace Asia Tenggara berjudul Ancaman Mau PLTU Batubara rilis pada 2015. Riset itu mengungkap,  operasi PLTU batubara di Indonesia, menyebabkan kematian dini 6.500 jiwa per tahun. Angka ini dari penelitian 42 PLTU di Indonesia.

Indonesia mencanangkan tambahan pembangkit batubara sekitar 22.000 MW—bagian proyek 35.000 MW—kalau jalan, prediksi kematian dini di Indonesia, melonjak jadi 15.700 jiwa per tahun atau 21.000 –an dengan negara tetangga.

Kematian dini itu antara lain karena, 2.700 jiwa kena stroke, 300 kanker paru-paru, 2.300 jantung insemik, 400 paru obstuktif kronik, dan 800 orang lain terkena penyakit pernafasan dan kardiovaskular.

Laporan serupa memperlihatkan, PLTU batubara di Vietnam menyebabkan sekitar 4.300 kematian dini per tahun, di Thailand pembangkit batubara ini menyebabkan kematian dini sekitar 1.550 orang per tahun.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, para pemimpin dan  pengambil kebijakan di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia,  harus menyadari ketergantungan batubara yang sangat tinggi mempercepat laju perubahan iklim.

Dia bilang, meneruskan konsumsi batubara dengan level seperti sekarang, berarti makin menambah potensi bencana perubahan iklim.

Negara-negara di Asia Tenggara ini bukan tak ada pilihan lain.  Mereka, katanya, punya kesempatan beralih cepat dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Vietnam, katanya, sudah mengambil langkah awal dengan membatalkan 17 pembangkit batubara besar, mengurangi dampak kesehatan hingga lebih seperempat andai rencana ekspansi batubara semula terjadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiongkok dan India, juga sudah membuktikan bahwa pengembangan sumber energi terbarukan masif sangat mungkin selama ada kemauan politik pemerintah.

Dengan begitu, katanya, harga listrik terbarukan yang kerap jadi alasan energi bersih lamban, dan mandek, katanya,  sudah terbantahkan.

“Saat ini di berbagai negara dunia harga listrik energi terbarukan seperti surya dan angin ada lebih rendah daripada harga listrik PLTU batubara,” katanya kepada Mongabay.

Untuk Indonesia, katanya, memang punya target peningkatan energi terbarukan 25% sampai 2030. Target ini, kata Arif, mungkin tercapai, kala pemerintah mau meninjau ulang rencana pembangunan pembangkit batubara. Kala pemerintah bersikeras bangun PLTU sesuai rencana, katanya, target 25% mustahil tercapai.

Menurut dia, belajar dari model pembangunan energi di negara-negara lain, hambatan terbesar pengembangan energi terbarukan karena subsidi masif pemerintah kepada batubara dan bahan bakar fosil lain.

Selama pemerintah masih memberikan subsidi dan jaminan politik serta keuangan terhadap bahan bakar fosil, katanya, mustahil energi terbarukan bisa bersaing.

Asia Tenggara,  salah satu daerah cepat berkembang di dunia. Proyeksi kebutuhan listrik pada 2035 naik 83% dari 2011, lebih dua kali rata-rata global. Banyak negara di wilayah ini masih mengejar pembangkit batubara baru, hingga tertinggal dari Tiongkok dan India.

Tiongkok, sebelumnya emitor karbon terbesar dunia, memperlihatkan penurunan keseluruhan konsumsi batubara dan emisi polutan sejak 2013. Tren terus berlanjut.

Sedangkan negara-negara maju, hanya Jepang dan Korea Selatan terus membangun pembangkit batubara baru. Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen iklim dan kekhawatiran mereka mengenai kesehatan masyarakat.

 

 

 

Tumpukan batubara untuk PLTU Rum, Kota Tidore Kepulauan. Pulau-pulau nan jauh dari sumber batubara yang kaya energi terbarukanpun, tetap dijejali dengan energi kotor PLTU batubara, dengan alasan klasik energi terbarukan mahal. Foto: M Rahmat Ulhaz

Tumpukan batubara untuk PLTU Rum, Kota Tidore Kepulauan. Pulau-pulau nan jauh dari sumber batubara yang kaya energi terbarukanpun, tetap dijejali dengan energi kotor PLTU batubara, dengan alasan klasik energi terbarukan mahal. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

 

 

 

 

Kijang Mati Diburu di Taman Nasional Bali Barat. Kok Bisa?

Empat indukan kijang (Muntiacus muntjak) mati ditembak pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan Sabtu (14/01/2017) dini hari. Lima pemburu kabur ke tengah hutan, saat petugas menggeledah isi mobil. Kijang dan rusa lebih dikenal menjadi ikon kawasan ini sampai ada satu pulau kecil bernama pulau Menjangan.

Empat bangkai kijang betina ada dalam bagasi mobil para pemburu.Disertai barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan kaliber 5,5 mm, satu unit pisau bayonet, dan sebuah lampu senter.

Bangkai seekor kijang dibedah untuk mendapatkan barang bukti proyektil peluru yang digunakan para pemburu. Mereka menggunakan peredam untuk mengelabui petugas.

 

Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan 5 pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pengguna mobil sewaan ini yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan 5 pemburu di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pengguna mobil sewaan ini yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

 

Kepala Bagian Tata Usaha TNBB Wiryawan mengatakan seluruh barang bukti sudah diserahkan ke kepolisian setempat dan pelakunya belum teridentifikasi. Sebagian pemburu berusaha mengecoh petugas dengan mengenakan pakaian adat untuk bersembahyang di sebuah pura dalam kawasan TNBB.

Dua petugas TNBB yang menyamar sedang memancing mengawasi gelagat mereka karena ternyata tak bersembahyang. Sekitar pukul 00.30 Wita petugas jaga malam kantor seksi pengelolaan TNBB wilayah 2 Buleleng mengontak Polhut yang berjaga di daerah Tegal Bunder bahwa ada sebuah mobil Suzuki APV Nopol DK 573 IS mencurigakan di wilayah hutan Resort Prapat Agung.

Empat petugas yakni Made Suardika sebagai ketua regu, Dimyati, Surya, Made Mudana, melakukan pemeriksaan pada mobil ini di pintu keluar dan menemukan seluruh barang bukti. Sayang, pelaku berhasil kabur di tengah pekat malam.

Wiryawan menyebut, pemilik STNK kendaraan sudah mendatangi kepolisian dan menyebut itu mobil sewaan. Pada tahun 2016, TNBB menangani sedikitnya 3 kasus yakni perburuan rusa, penangkapan ikan hias, dan penebangan kayu.

 

Barang bukti berupa dua senapan dan satu senter dalam mobil Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan pemburu untuk menembak kijang di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

Barang bukti berupa dua senapan dan satu senter dalam mobil Empat bangkai indukan kijang (Muntiacus muntjak) yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan pemburu untuk menembak kijang di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

 

Kondisi TNBB

TNBB secara administratif mencakup dua kabupaten Buleleng dan Jembrana. Zona inti seluas lebih dari 7500 hektar, perairan hampir 500 hektar. Zona pemanfaatan intensif 1600-an hektar di darat dan 2700-an hektar di perairan laut. Zona pemanfaatan budaya seluas 242,26 hektar di Pulau Menjangan, Teluk Terima, Prapat Agung, Bakungan, dan Klatakan.

Dalam kawasan TNBB ada sebuah pulau bernama Pulau Menjangan yang tak boleh dihuni manusia.Rusa yang ukurannya dua kali lipat kijang terlihat lalu lalang di pulau berpasir putih yang sering dikunjungi sebagai tempat persembahyangan umat Hindu dan wisata bawah air ini.

Hewan ini kerap terlihat sedang tidur atau bersantai di sekitar atau dalam sejumlah pura di Pulau Menjangan. Rusa jantan dengan tanduk tinggi dan bercabang-cabang terlihat jinak jika didekati warga yang sedang bersembahyang.

Jumlah kijang diperkiraan 400-an, lebih sedikit dari rusa yang diinventaris terakhir 2015 sekitar 1080-an ekor. Kijang dewasa ukurannya sekitar anakan rusa. “Mungkin itu kenapa pemburu pilih kijang, ini pemikiran saya saja, mungkin mudah diangkut. Ini jadi pertanyaan juga,” lanjut Wiryawan.

 

Petugas sedang mengamati barang bukti berupa 2 senapan dan bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pemburu yang menyewa mobil yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

Petugas sedang mengamati barang bukti berupa 2 senapan dan bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Polisi sedang menyelidiki pemburu yang menyewa mobil yang kabur ketika digerebeg petugas. Foto : TNBB

 

Upaya konservasi di TNBB menurutnya sangat tergantung kesadaran masyarakat.  Desa yang berbatasan lansung menurutnya sudah terbangun kesadarannya dengan sering memberi informasi jika ada rusa terjebak.

Burhanuddin Masy’ud, Ricky Wijaya, dan Irawan Budi Santoso meneliti Pola Distribusi, Populasi Dan Aktivitas Harian Rusa Timor (Cervus timorensis, De Blainville 1822) Di Taman Nasional Bali Barat yang dipublikasikan journal.ipb.ac.id pada 2007. Disebutkan pola persebaran rusa timor di Taman Nasional Bali Barat tidak merata dan cenderung berkelompok yakni di tipe hutan musim, mangrove, dan hutan savana. Jumlah total populasi rusa timor di Tanjung Sari TNBB diperkirakan mencapai 713 ekor sampai 1320 ekor dengan komposisi umur anak 28% dan dewasa 72%, seks rasio antara jantan dan betina adalah 9:4.

Aktivitas harian rusa timor sebagian besar digunakan untuk aktivitas makan (ingesti) diikuti istirahat, bergerak, dan grooming. Ada perbedaan persentase waktu aktivitas pada periode pagi, siang dan sore hari baik antara rusa jantan maupun rusa betina.

Dr. Achmadi Sjarmidi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung menyampaikan presentasinya berjudul Dampak dan Konflik Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati untuk Tinjau Ulang Pengelolaan Kawasan Konservasi pada  10 Juli 2014 di Ruang Seminar Botani-Mikrobiologi Puslit Biologi LIPI seperti terarsip di biologi.lipi.go.id.

Disebutkan pengelolaan kawasan konservasi dengan penyelenggaraan taman wisata pada saat ini tidak menunjukkan hasil yang sejalan dengan konservasi itu sendiri. Kerusakan kawasan terus berlangsung dan tidak ada upaya yang memadai untuk mengendalikannya.

Adapun pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tadinya hanya menjadi sebagian dari konsep yang diterapkan (pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan) cenderung menjadi aktifitas utama di berbagai kawasan konservasi. Beberapa hasil studi di beberapa kawasan konservasi mengenai dampak aktivitas pariwisata terhadap populasi dan perilaku satwa dikemukakan dalam presentasi ini.

Jalak Bali masuk dalam kategori kritis IUCN Red List, dengan penurunan drastis populasinya pada tahun 2005 akibat perburuan, perdagangan gelap dan pengurangan habitat. Upaya penyelamatan dilakukan antara lain dengan membangun pusat penangkaran jalak Bali yang salah satunya di habitat alaminyadi kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

 

Petugas mengubur bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

Petugas mengubur bangkai empat indukan kijang yang ditembak pemburu di di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan ditemukan pada Sabtu (14/01/2017) dini hari. Foto : TNBB

 

Kawasan TNBB juga merupakan habitat alami rusa. Satwa ini kini sering masuk ke area yang dihuni manusia terutama pada musim kering akibat kurangnya pakan. Kandungan air di kawasan TNBB pada dasarnya memadai namun seluruh mata air yang ada telah dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi diluar kepentingan pelestarian kawasan. Disebutkan pengelolaan wisata harus mempertimbangkan aspek kelestarian jenis-jenis satwa dan tumbuhandi kawasan, memperhitungkan dengan teliti daya dukung ekosistem terhadap aktifitas kunjungan, dan tidak semata-mata mengacu pada peningkatan pendapatan finansial belaka.

 

Satwa Dilindungi

Dalam blogs.uajy.ac.id/katonsindhuraga menuliskan seluruh sub spesies muntjak telah dilindungi, seperti yang tercantum di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, sejak tanggal 27 Januari 1999 (PHKA 2004).

Walaupun belum ada data pasti mengenai populasi muncak di habitat in situ maupun ex situ, diduga populasinya di alam semakin menurun, seperti yang terjadi pada spesies satwa liar Indonesia lainnya. Eksploitasi hutan secara berlebihan serta alih fungsi hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan mengakibatkan habitat satwa semakin berkurang dan terdesak hingga terkadang memasuki daerah hunian manusia.

Meskipun termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan PP No.7 Tahun 1999, populasi kijang dianggap belum terancam kepunahan. Oleh Daftar Merah IUCN, kijang dikategorikan dalam status konservasi least concern atau beresiko rendah sejak 1996.

Dalam kawasan TNBB terdapat sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan dilindungi. Di antaranya endemik Bali yang hampir punah, jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di habitat aslinya.

Di kawasan perairannya juga kaya biodiversitas dan jadi titik-titik penyelaman atau snorkeling. TNBB dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk.

 

Udang Perisai Purba Ini Muncul di Gurun Setelah Hujan Turun

udang perisai yang diperkirakan hidup sejak 350 juta tahun silam di bumi. Sumber: Facebook Northern Territory Parks and Wildlife

udang perisai yang diperkirakan hidup sejak 350 juta tahun silam di bumi. Sumber: Facebook Northern Territory Parks and Wildlife/Nick Morgan

 

Di gurun di Australia, negeri yang penuh dengan makhluk yang indah dan aneh, terdapat peninggalan prasejarah, seekor crustacea atau yang dikenal sebagai udang perisai.

Triops australiensis, yang terlihat seperti perpaduan kepiting tapal kuda dan makhluk luar angkasa ini, dimasukkan dalam kelompok Crustacea yang disebut branchiopoda. Artinya,  “kaki insang” karena kakinya seperti daun, yang masing-masing memiliki insang untuk menghirup udara.

Makhluk ini memang terlihat sangat aneh, sebuah organisme dengan telur yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Karena kelangkaan air, telur tersebut dapat tinggal di bawah tanah aktif hingga tujuh tahun atau lebih, yang dengan sabarnya menunggu hujan cukup deras agar bisa menetas. Ketika hujan turun maka jutaan makhluk ini keluar dari lumpur.

 

 

Udang perisai yang muncul di gurun di Australia setelah hujan turun. Sumber: Facebook Northern Territory Parks and Wildlife

Udang perisai yang muncul di gurun di Australia setelah hujan turun. Sumber: Facebook Northern Territory Parks and Wildlife/Nick Morgan

 

 

Baru baru ini, warga Australia bernama Nick Morgan memposting beberapa foto di laman Facebook Northern Territory Parks and Wildlife untuk mencari tahu jawaban atas apa yang dia lihat dan mengejutkan itu

Pihak Northern Territory Parks and Wildlife kemudian memberikan penjelasan: “Ini adalah jenis crustacea yang dikenal sebagai udang perisai. Ada satu spesies yang terdapat di Australia, Triops australiensis.”

Udang ini mampu beradaptasi dengan baik di alam sekitarnya. Telur-telur ditinggalkan di bawah tanah yang akan tetap aktif selama bertahun-tahun, sampai ada hujan yang cukup besar, yang memicu telur-telur tersebut menetas.

 

 

Udang perisai yang dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitar. Sumber: Facebook Northern Territory Parks and Wildlife

Udang perisai yang dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitar. Sumber: Facebook Northern Territory Parks and Wildlife/Nick Morgan

 

 

Sekarang adalah waktu terbaik untuk melihat udang perisai karena hujan lebat baru-baru ini terjadi di wilayah Central Australia. ”Mereka bisa muncul dalam jumlah jutaan” kata Michael Barritt, seorang ahli dari taman nasional tersebut. “Tapi jangan terkecoh dengan namanya. Mereka sejatinya bukan udang,” tambahnya, sebagaimana diberitakan di Tree Hugger.com 

Makhluk-makhluk ini tidak hidup lama. Mereka akan bertelur sebelum kondisi gurun kembali memanas. “Ini bukan telur biasa” kata Barritt. “Telur-telur ini bisa benar-benar mengering, terbawa angin, dan mampu bertahan di cuaca ekstrim pedalaman Australia. Termasuk panas terik, maupun dingin di malam hari di musim dingin.

Udang perisai ini sudah ada di planet bumi sejak 350 juta tahun silam.

 

 

Tanpa Perda Zonasi, Ahok Ternyata Sudah Terbitkan Pergub Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub tersebut dinilai cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan banyak masalah baru.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), di Jakarta, Senin (16/1/2017) mengungkapkan, Pergub yang ditandatangani dan diterbitkan beberapa hari menjelang Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama melaksanakan cuti untuk mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta itu, mengandung banyak pertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

(baca : Inilah Permasalahan di Darat dan Laut dalam Reklamasi Jakarta )

 

Gambaran reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan. Foto : Fisip UI

Gambaran reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan. Foto : Fisip UI

 

Ketua Bidang Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, di antara masalah yang muncul setelah pergub tersebut diterbitkan, adalah karena itu diterbitkan secara sepihak. Seharusnya, sebelum pergub terbit, masyarakat dilibatkan terkait penyusunan draf rancangan pergub.

“Ini, justru tanpa ada proses partisipasi warga maupun organisasi lingkungan yang berkepentingan terhadap perlindungan llingkungan. Sangat jelas tidak ada proses pelibatan masyarakat maupun konsultasi publik,” ujar dia.

Karena dilakukan secara sepihak, Marthin mengklaim, pembuatan pergub tersebut dilakukan secara diam-diam, tidak transparan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dia mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bisa segera melakukan review dan membatalkan pergub tersebut.

“Kami masih yakin kalau beliau bisa membatalkannya. Kita lihat saja,” sebut dia.

(baca : Berikut Putusan Pemerintah Soal Pulau-pulau Reklamasi Teluk Jakarta)

 

Sejumlah nelayan menyegel Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menyegel pulau buatan tersebut karena menolak reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan mereka, Foto : Sapariah Saturi

Sejumlah nelayan menyegel Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menyegel pulau buatan tersebut karena menolak reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan mereka, Foto : Sapariah Saturi

 

Selain masalah di atas, Marthin mengungkapkan, penerbitan pergub tersebut juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menjadikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 sebagai dasar penerbitan pergub.

Kalaupun ada, menurut Marthin, pergub tersebut diterbitkan sebagai menjadi aturan organik dari Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Dalih tersebut, bagi dia dinilai tidak tepat karena perda tersebut masih mengacu pada desain reklamasi yang lama.

“Sementara, sekarang ini desain reklamasi sudah jauh berubah dan juga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga sudah berubah sekarang,” jelas dia.

(baca : Susi Pudjiastusi: Reklamasi Teluk Jakarta Dilakukan Tanpa Rekomendasi KKP)

Tak hanya itu, Marthin menyebut, selain tidak berdasar pada kajian, panduan rancang kota yang ada dalam pergub tersebut juga tidak disertai dengan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 12 Tahun 2012. Dalam permen tersebut, AMDAL wajib dibuat untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan luas antara 25 hingga 2.000 hektare.

(baca : Soal Reklamasi Jakarta, Berikut Temuan Kementerian Lingkungan Hidup)

Pembangunan yang sedang dilakukan di Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan menunda reklamasi Teluk Jakarta setelah ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Foto : Sapariah Saturi

Pembangunan yang sedang dilakukan di Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan menunda reklamasi Teluk Jakarta setelah ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Foto : Sapariah Saturi

 

Masih Moratorium

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Arman Manila menyatakan, penerbitan pergub juga dinilai tidak tepat, karena saat ini reklamasi Jakarta sedang memasuki masa moratorium. Itu artinya, tidak boleh ada pembangunan dalam bentuk apapun.

“Presiden Jokowi memerintahkan untuk ada kajian ulang tentang reklamasi. Jadi, seharusnya tida ada penerbitan pergub atau peraturan lainnya,” tutur dia.

Masalah berikutnya yang ikut menyertai penerbitan pergub, menurut Arman, adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang seharusnya diterbitkan oleh DPRD DKI Jakarta. Ketiadaan perda tersebut, mengindikasikan ada yang tidak beres dan terindikasi ada dugaan korupsi antara swasta, eksekutif, dan legislatif.

(baca : Di Tengah Penolakan, 8 Perusahaan Pastikan Terlibat dalam Reklamasi Jakarta)

“Di sisi lain, Perda Nomor 8 Tahun 1995 juga sudah kadaluarsa, karena aturannya sudah seharusnya diperbaharui dan tidak berlaku seperti Kepres No.52 Tahun 1995 yang sudah dinyatakan dicabut oleh Perpes No.54 Tahun 2008,” jelas dia.

Sedangkan Tigor Hutapea dari KSTJ mengungkapkan, selain masalah-masalah yang sudah disebut di atas, pergub ternyata diterbitkan dalam waktu dua hari menjelang cuti Gubernur Ahok. Menurut dia, itu menunjukkan adanya intergritas yang bermasalah dalam proyek reklamasi.

“Integritas yang bermasalah ini tidak hanya kali ini saja, tetapi sejak Ahok mulai menjadi Plt Gubernur menggantikan Jokowi, yang memperpanjang izin lokasi yang sudah tidak bisa diperpanjang karena habis jangka waktu yang dipaksakan diterbitkan,” tutur dia.

Karena itu, Tigor menyebut, tindakan Gubernur Ahok tersebut sangat berbahaya karena menggunakan kewenangannya menerbitkan aturan untuk proses yang bermasalah dan itu menunjukkan itikad tidak baik untuk melindungi proyek yang bermasalah.

 

Nelayan Teluk Jakarta, salah satu yang bakal terdampak kala reklamasi terlaksana. Apakah pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka tak akan terganggu kala reklamasi ada? Foto: Sapariah Saturi

Nelayan Teluk Jakarta, salah satu yang bakal terdampak kala reklamasi terlaksana. Apakah pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka tak akan terganggu kala reklamasi ada? Foto: Sapariah Saturi

 

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai, jika reklamasi kembali dilanjutkan, akan banyak masalah yang timbul. Di antaranya, karena ketetapan hukumnya tidak ada. Padahal, untuk bisa melaksanakan reklamasi, ketetapan hukum harus jelas.

Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati mengatakan, ketetapan hukum yang menjadi acuan utama dalam reklamasi, adalah peraturan daerah (Perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.

“Jika perda zonasi sudah ada, reklamasi bisa terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat,” ungkap dia.

Nur Hidayati menjelaskan, selain perda zonasi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta, khususnya yang sudah berjalan di Pulau G, F, I, dan K, dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Aturan tersebut, adalah Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tidak hanya itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditengarai juga sudah melanggar tata aturan yang lain. Menurut Nur Hidayati, pengembang dalam melakukan penyusunan analisis mengenaai dampak lingkungan (AMDAL) tidak partisipati dan tidak melibatkan nelayan.

“Yang juga sudah dilanggar, dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, itu ditemukan kepentingan untuk bisnis jauh lebih besar dibanding kepentingan untuk umum atau rakyat. Karenanya, reklamasi tidak benar. Itu semua kata Majelis Hakim PTUN Jakarta ya,” sebut dia.

 

Janji Setia Saryono untuk Menjaga Habitat Harimau Sumatera (Bagian 3)

Harimau sumatera yang hidupnya kian terdesak akibat habitatnya menyempit. Foto: Rhett A. Butler

Harimau sumatera yang hidupnya kian terdesak akibat habitatnya menyempit. Foto: Rhett A. Butler

 

Saryono belum mengetahui bila harimau sumatera merupakan subspesies harimau terakhir di Indonesia. Dia juga belum mengerti jika populasi harimau sumatera sudah mendekati punah. Yang Saryono yakini, ketika itu adalah, keberadaan harimau sebagai penjaga keseimbangan ekosistem.

Bila tidak ada harimau, populasi babi hutan akan tidak terkendali. Dampaknya, pertanian  masyarakat terancam rusak dan petani mengalami kerugian. “Tidak ada yang memangsa babi, keseimbangan alam terganggu,” ujar lelaki berdarah Sunda kelahiran 1969 ini, di Desa Ladang Palembang, Lebong, Bengkulu.

Saryono baru mengetahui harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) sebagai subspesies terakhir di Indonesia saat mengikuti penyuluhan yang dilakukan pemerintah sekitar awal tahun 2000. “Ternyata hampir punah. Kalau saya tidak salah, jumlahnya tidak sampai 500 individu.”

Saat mengetahui upayanya bersama warga, menetapkan kawasan Bukit Sarang Macan sebagai Hutan Lindung Desa, selaras dengan pelestarian habitat harimau sumatera, ia begitu girang. “Bangga. Apalagi, informasi yang saya terima, tidak banyak desa melakukan hal serupa,” ujar bapak tiga anak ini.

 

 

Baca: Harmonisasi Masyarakat Ladang Palembang dengan Kehidupan Harimau Sumatera (Bagian 1)

 

 

Saryono mengakui, kepercayaan lokal tentang harimau sumatera adalah jelmaan atau reinkarnasi leluhur. Bukit Sarang Macan merupakan tempat leluhur bertemu. Merusak Bukit Sarang Macan yang berakibat mendatangkan musibah merupakan modal dasar dalam pembuatan kesepakatan tersebut.

 

 

Harimau sumatera yang terkena jerat di Hutan Produksi Terbatas Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Harimau sumatera yang terkena jerat di Hutan Produksi Terbatas Air Rami Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Modal dasar ini pun dilengkapi dengan kesadaran warga akan arti penting hutan sebagai sumber air bersih. Warga mengetahui Bukit Sarang Macan adalah hulu sungai Air Udik dan Air Belimau. Dengan menjaga kelestarian Bukit Sarang Macan berarti juga menjaga ketersediaan air.

“Warga sadar, air sangat penting. Bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, masak, mandi, dan mencuci, tetapi juga untuk keperluan pertanian. Akan percuma jika pemerintah membangun irigasi, namun sumber airnya tidak dijaga.”

 

 

Bekas cakaran harimau sumatera yang ditemukan tim PHSKS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Bekas cakaran harimau sumatera yang ditemukan tim PHSKS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Kesepakatan

Pembuatan kesepakatan diawali dengan diskusi kecil, sejumlah warga. Selanjutnya, bergulir dengan menggelar pertemuan di desa. Penyusunan rencana pemetaan dan pembuatan piagam kesepakatan beserta pembiayaan adalah hal penting yang dibahas. “Sekitar dua tahun berproses, 2001 hingga 2002,” kata pria yang menjabat Kepala Desa Ladang Palembang dua periode ini, 1998 – 2006 dan 2008 – 2014.

Dukungan warga merupakan kunci sukses kesepakatan. Bukan hanya pikiran dan tenaga, warga juga ikhlas menyumbang uang. “Semua dilakukan swadaya. Termasuk, saat diberi tugas, mereka ikhlas tidak dibayar, sampai sekarang,” kata Saryono.

 

 

Kotoran harimau sumatera yang ditemukan tim PHS KS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Kotoran harimau sumatera yang ditemukan tim PHS KS saat melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Tidak berhenti pada kesepakatan, upaya dilanjutkan dengan menginisiasi pembuatan peraturan desa yang menetapkan sekaligus mengatur Hutan Lindung Desa Bukit Sarang Macan. Hal ini dilakukan karena kekuatan hukum dari kesepakatan tertulis yang dibuat belum begitu kuat.

Setelah melalui rangkaian musyawarah, Peraturan Desa Nomor II Tahun 2003 Tentang Hutan Lindung Desa dan Hutan Adat Desa disahkan. “Ada pasal larangan dan sanksi bila larangan dilanggar. Perdes juga menetapkan dan mengatur Hutan Lindung Desa Air Tik Gelung dan Hutan Adat Desa Air Semiep.”

 

 

Kulit harimau, tulang dan organ tubuh ini ditemukan tim PHSKS sewaktu melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

Kulit harimau, tulang dan organ tubuh ini ditemukan tim PHSKS sewaktu melakukan patroli. Foto: Dok. Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat

 

 

Meski Saryono tidak menjabat kepala desa lagi dan tidak masuk dalam susunan pengurus Kelompok Tani Penghijauan, namun ia tetap mengambil peran. Ia ikut mengawasi efektivitas pemberlakuan Perdes No. II/2003.

“Sudah 14 tahun, kelestarian Bukit Sarang Macan seluas 20 hektare tetap terjaga. Pemerintah Desa juga tetap memberlakukan Perdes No. II/2003.”

 

 

Baca juga: Nestapa Hidup Harimau Sumatera, Diburu hingga Menuju Kepunahan (Bagian 2)

 

 

Namun begitu, Saryono berpendapat, kedepannya upaya memperkuat jaminan kelestarian Bukit Sarang Macan harus dilakukan. Setidaknya, mengantisipasi jika suatu waktu peraturan desa itu dicabut.

“Di masa mendatang, kondisi desa akan jauh berbeda. Banyak kemungkinan yang akan terjadi,” tutur lulusan Pendidikan Guru Agama ini. Dalam pemikiran Saryono, upaya lebih lanjut itu bisa berbentuk pembuatan peraturan daerah (perda) atau keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

 

Saryono memperlihatkan dokumen kesepakatan dan peraturan desa yang bertujuan melindungi hutan sekaligus habitat harimau sumatera. Foto: Dedek Hendry

Saryono memperlihatkan dokumen kesepakatan dan peraturan desa yang bertujuan melindungi hutan sekaligus habitat harimau sumatera. Foto: Dedek Hendry

 

 

Perhatian dan bantuan pemerintah daerah, BKSDA, Balai Besar TNKS dan pihak lain yang peduli dengan upaya pelestarian harimau sumatera dan hutan, sangat diharapkan. Misalnya, mengedukasi kalangan remaja akan arti penting pelestarian harimau beserta hutan, habitatnya.

“Harapan saya, paling tidak, kesepakatan tertulis dan peraturan desa yang berlandaskan warisan kepercayaan orang tua kami tentang harimau dan bukit sarang macan tetap dipertahankan. Dengan begitu, generasi penerus kami nantinya tidak hanya sekadar mendengar cerita semata,” ujar Saryono. (Selesai)

 

 

 

Teluk Balikpapan yang Tidak Pernah Sepi dari Masalah

Keberadaan bekantan di Teluk Balikpapan sangatlah penting. Diperkirakan, jumlahnya saat ini sekitar 1.400 individu. Foto: Hendar

Keberadaan bekantan di Teluk Balikpapan sangatlah penting. Diperkirakan, jumlahnya saat ini sekitar 1.400 individu. Foto: Hendar

 

Koordinator Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) Husain Suwarno mengatakan, rencana pelestarian kawasan hutan di Teluk Balikpapan menghadapi tantangan berat. FPTB menemukan, hutan dengan nilai konservasi tinggi di Teluk Balikpapan telah rusak. “Ini terjadi di wilayah Sungai Tempadung, Berenga dan Tengah,” kata Husein.

Sepanjang Desember 2016 hingga Januari 2017, FPTB mencatat ada pembukaan lahan lebih dari lima hektare di hulu Sungai Berenga Tengah yang masuk perluasan Kawasan Industri Kariangau (KIK). “Semakin banyaknya perusahaan di wilayah Kariangau, semakin cepat dan bertambah luas kerusakan yang terjadi.”

Husein menyatakan, setiap saat kawasan Teluk Balikpapan selalu terancam. Sebelumnya, pihaknya mendapat temuan di medio November 2016. Yakni, Perusahaan Sawit PT. Dermaga Kencana Indonesia (PT. DKI, Kencana Agro Ltd. Group) diduga telah merusak sekitar 23 hektare hutan dengan nilai konservasi tinggi. Di lahan itu dibangun pabrik pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil), di Muara Sungai Tempadung. Sekarang PT. DKI, berencana memperluas areanya.

Husein meminta keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimtan Timur untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Tujuannya, agar kegiatan spekulasi lahan yang berujung pada perusakan lingkungan hidup bisa dicegah. Selain itu, keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Kariangau juga dipantau ketat.

“Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat penting. Hutan yanga ada bernilai konservasi tinggi, habitatnya bekantan, orangutan, macan dahan dan beruang madu.”

Teluk Balikpapan juga merupakan urat nadinya ribuan nelayan di sekitar Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). “Teluk Balikpapan harus kita jaga bersama dari berbagai kerusakan lingkungan yang setiap waktu mengancam,” tandasnya.

 

 

Terumbu karang unik ini berada di Teluk Balikpapan. Foto: Hendar

Terumbu karang unik ini berada di Teluk Balikpapan. Foto: Hendar

 

 

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan isu perusakan hutan Teluk Balikpapan akibat aktivitas KIK adalah permasalahan lama yang dimunculkan kembali. Pihaknya akan menjawab keluhan tersebut dengan mengeluarkan rilis resmi dan pengecekkan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan. “Kita akan jawab dengan pernyataan resmi,” sebutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Suryanto, menegaskan tudingan kegagalan menjaga kelestarian Teluk Balikpapan tidak lah benar. Suryanto mempertanyakan indikasi apa yang digunakan sebagai penilaiannya. “Saya pelajari dulu, apa indikasinya. Menurut saya, bila ada pembangunan kawasan industri dan pelabuhan, pasti ada dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.”

 

 

Teluk Balikpapan dilihat dari udara. Foto: Husein/Forum Peduli Teluk Balikpapan

Teluk Balikpapan dilihat dari udara. Foto: Husein/Forum Peduli Teluk Balikpapan

 

 

Suryanto menjelaskan, untuk masalah Teluk Balikpapan, pemerintah dihadapkan pada pilihan ekonomi dan lingkungan. Namun, pihaknya berusaha memperkecil dampak yang terjadi pada kondisi lingkungan hidup. “Kan, ada pilihan trade off mau mengembangkan ekonomi, pastinya akan ada gangguan pada lingkungan.”

Suryanto memastikan, jika kegiatan yang berjalan di area kawasan industri tersebut sesuai Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disetujui. Semuanya sudah menjadi peraturan daerah (Perda) dan tidak mungkin, ada izin di luar kawasan industri. “Saya akan meminta staf, berkoordinasi dengan Forum Peduli Teluk Balikpapan, melihat langsung kondisi aktual,” pungkasnya.

 

 

 

Air untuk Penghidupan Warga Karangtengah Tiba-tiba Keruh, Ada Apa?

Waluyo, 54, melarang cucunya untuk turun ke bawah air terjun Cipendok dengan ketinggian 92 meter yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Padahal, kedatangan dirinya bersama cucunya dari luar kota, sedianya akan mandi di Sungai Prukut yang menjadi tempat jatuhnya air terjun Cipendok.

“Saya terkejut saja sampai sini, ternyata airnya keruh. Padahal, biasanya airnya bersih, bahkan pada saat hujan sekalipun. Namun, ternyata saat sekarang keruh,”ungkap Waluyo, warga Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Banyumas tersebut.

 

Air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir. Wisatawan pun enggan berkunjung ke lokasi wisata tersebut dan masyarakat setempat terdampak karena airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Foto : L Darmawan

Air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir. Wisatawan pun enggan berkunjung ke lokasi wisata tersebut dan masyarakat setempat terdampak karena airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Foto : L Darmawan

 

Makanya, ia kemudian melarang cucunya untuk mandi curug tersebut, karena airnya berwarna coklat. Pantas saja, tidak terlalu banyak wisatawan yang datang di kawasan wisata alam tersebut. Padahal, biasanya pada akhir pekan, ada puluhan bahkan ratusan pengunjung yang sengaja datang di Curug Cipendok itu. Mereka bermain di bebatuan yang berada di Kali Prukut yang mengalirkan air yang terjun dari curug tersebut. Para pengunjung biasanya begitu betah, karena airnya dingin dan bersih. Khas mata air pegunungan.

Tetapi kini, sangat kontras dengan kondisi sebelumnya. Sebab, dengan air yang keruh, wisawatan enggan datang. Jangankan untuk mandi, melihat saja sepertinya tidak terlalu semangat. “Kalau seperti ini, apa yang dilihat. Daun-daun pepohonan yang berada di sekitar curug saja berwarna coklat. Kalau tidak ada lumpur yang masuk ke aliran curug, jelas tidak mungkin. Air yang warnanya coklat itu karena ada tanah yang tercampur,”jelas Waluyo.

 

Karena air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir, wisatawan enggan mandi dan bermain di curug tersebut. Foto : L Darmawan

Karena air Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng keruh sejak dua bulan terakhir, wisatawan enggan mandi dan bermain di curug tersebut. Foto : L Darmawan

 

Salah satu petugas Kawasan Wisata Curug Cipendok, Hadi Purnomo, mengakui kalau wisatawan yang datang ke curug semakin hari kian sedikit. “Sudah dua bulan kondisi air Curug Cipendok keruh, karena airnya berwarna coklat. Orang yang masih datang ke sini, kemungkinan belum tahu kalau airnya keruh. Jika sudah tahu keruh, sepertinya mereka enggan datang. Karena pada umumnya, para pengunjung itu paling suka menikmati mandi di sekitar air terjun,”jelas Hadi.

Ia mengungkapkan, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan kalau air Curug Cipendok yang keruh tersebut disebabkan karena adanya pembukaan areal hutan milik Perhutani. “Pepohonan pada areal hutan milik Perhutani ditebang untuk dijadikan jalan bagi proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Baturraden. Dengan adanya pembukaan lahan hutan maka ada tanah atau lumpur yang masuk ke aliran air menuju Curug Cipendok, sehingga airnya berwarna coklat,”katanya.

 

Terdampak

Keruhnya air Curug Cipendok hingga aliran air Sungai Prukut yang kemudian melintasi Desa Karangtengah berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Pasalnya, aliran yang sebelum bersih dan kini menjadi kotor itu merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat.

“Saya menggunakan air yang mengalir dari Curug Cipendok untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mandi, memasak dan minum. Kalau sekarang, semuanya serba sulit karena airnya bercampur lumpur. Saya terpaksa harus menyaring dahulu untuk keperluan sehari-hari baik untuk masak maupun minum. Bagi yang ekonominya mampu, mereka bisa membeli air galon yang bersih, tetapi seperti saya buruh tani tidak mungkin. Makanya saya menyaring air dahulu,”ungkap Katur, 51, warga Dusun Lebaksiu, Desa Karangtengah.

 

Seorang anak melinats di dekat Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng yang airnya keruh sejak dua bulan terakhir. Foto : L Darmawan

Seorang anak melinats di dekat Curug Cipendok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng yang airnya keruh sejak dua bulan terakhir. Foto : L Darmawan

 

Tak hanya Katur yang terkena dampak, Risto, 48, juga merasakan dampaknya. Sebab, aliran air tersebut digunakan oleh warga desa untuk mengaliri kolam-kolam ikan. “Begitu ada perubahan air yang kini kotor dan berubah menjadi coklat, maka banyak petani ikan yang merugi akibat ikannya mati. Berbagai jenis ikan seperti gurameh, nilam, mujair dan lainnya terpengaruh dengan perubahan air tersebut. Kondisi seperti ini jelas sangat memprihatinkan,” katanya.

Tidak heran, jika kemudian warga setempat sejak pekan lalu melakukan protes terhadap kondisi aliran sungai yang keruh. Mereka memasang berbagai macam poster dan patung kertas yang berbentuk ikan di atas aliran irigasi desa setempat. Di patung ikan ditulis, tulung aku pengin urip lah artinya tolong, saya ingin hidup. Kemudian di sisi lainnya, bertuliskan aku jaluk tulung sapa atau saya minta tolong siapa.

Kepala Desa Karangtengah Rusdi Mulyanto mengatakan kalau keruhnya air memang berdampak besar bagi masyarakat setempat. “Kami telah bertemu dengan Pak Bupati Banyumas Achmad Husein mengenai air yang keruh tersebut. Dari hasil pertemuan itu diperoleh informasi jika kotornya air sungai salah satunya akibat pembangunan jalan untuk proyek pembangunan PLTP Baturraden. Kami mohon, agar pengelola PLTP Baturraden segera melakukan upaya agar air kembali bersih,” tegasnya.

Menurut Kades, upaya harus secepatnya karena air yang tercemar tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat. “Masyarakat terus mengeluhkan air yang tercemar itu, karena mereka sangat menggantungkan kehidupannya pada aliran air dari Curug Cipendok tersebut. Baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan kolam. Tidak sedikit petani ikan di sini rugi belasan hingga puluhan juta rupiah akibat tidak panen ikan. Penyebabnya adalah air yang tercemar tersebut,” kata dia.

 

Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng membuat patung ikan dan memasang poster sebagai bentuk protes keruhnya air Sungai Prukut karena pembangunan jalan PLTP Baturraden. Foto : L Darmawan

Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng membuat patung ikan dan memasang poster sebagai bentuk protes keruhnya air Sungai Prukut karena pembangunan jalan PLTP Baturraden. Foto : L Darmawan

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banyumas Irawadi mengungkapkan bahwa Pemkab Banyumas telah bertemu dengan PT Sejahtera Alam Energy (SAE) membahas persoalan tersebut. “PT SAE selaku perusahaan yang membangun PLTP Baturraden sudah berkomitmen untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan PLTP tersebut. Setidaknya dalam sepekan mendatang, aliran sungai akan bersih kembali,”ujarnya.

Bahkan, pada Senin (17/01/2017), ia akan mendampingi Bupati Banyumas Achmad Husein untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan PT SAE untuk menghilangkan dampak keruhnya air di Curug Cipendok dan sungai di sekitarnya.

Sementara Site Manager PT SAE Hermansyah yang dikutip media lokal di Banyumas menyebutkan kalau pihaknya sudah mulai bergerak untuk menyingkirkan tanah yang berada di sekitar lokasi air. “Target kami, dalam seminggu sudah rampung, dengan melakukan pembersihan dan pemasangan penyaring air agar tidak keruh lagi. Kami meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. PT SAE juga akan memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan masyarakat,”katanya.

 

Cerita Para Penjaga Lahan Gambut dari Jambi

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

Desa Arang-arang, Jambi,  pada Oktober 2015, luluh lantak oleh kebakaran.  Hampir seluruh ladang dan kebun di desa ini habis terbakar. Sekitar 50an kilometer dari Kota Jambi, saya bertemu  Selaiman di pinggir padang rumput teriti–mirip batang tebu seukuran jari orang dewasa–menjulang hampir tiga  meter.

“Ini dulu habis (terbakar) semua,” katanya.

Wak Den, sapaan akrab Selaiman, menunjuk di tengah padang teriti ada lubuk selalu tergenang air meski kemarau. Di dalamnya ada ratusan kilogram ikan gabus hidup liar, sekali tangkap dengan strum, bisa dapat satu pikul (100kg).

Dia menduga ada pemancing ikan dari desa tetangga yang sengaja membakar padang teriti untuk buat jalan  menangkap ikan, kadang membuat api untuk membakar ikan tangkapan. Tak pelak bara api itu ditinggal  begitu saja.  Celakanya, padang teriti di lahan gambut.

“Lho kok ada api,” kata Bahari, Kades Arang Arang, menceritakan kebakaran. Malam itu, sekitar pukul 22.00 dia mau pergi ke kebun pisang di kampung sebelah.

Warga bergotong-royong memadamkan api. Mereka pakai gedebok pisang seukuran betis. BNPB juga ikut turun tangan. Semua sibuk memadamkan api hingga pagi.

“Tapi tak bisa dipadam. Ini habis galo sampai sano,” kata Bahari menunjuk ujung padang teriti. “Air kering susah nak madaminnyo.”

Selang hitungan hari, di  perkebunan sawit perusahaan PT Sumber Tama Nusa Pertiwi, milik Makin Grup juga terbakar. Lokasi ada di RT10, RT11, RT12, RT13, dan RT14 di Kampung Trans Arang-arang,  hanya terpisah sungai dengan Desa Arang-arang.

Anggota BNPB, TNI, Manggala Agni dan  warga kampung  pontang-panting padamkan api yang mendekat di perkebunan warga. “Jadi kita selametin kebun masyarakat dulu. Tingggi api itu setinggi daun itu, lima meter,” katanya.

Kebakaran menggila. Meluas ratusan hektar hingga perkebunan sawit warga di RT6, RT7, RT8, dan RT9. Padang teriti, kebun sawit, sampai kandang kambing dan kandang sapi habis terbakar.  “Baru kali inilah api sadis nian di Arang-arang.”

Kades bilang, setiap tahun sejak 2011-2015, saat kemarau selalu kebakaran. Selama itu pula dia selalu mengirim surat pada perusahaan untuk antisapasi api.

Makin Grup punya izin 8.000 hektar kebun sawit . Warga kampung punya lahan sekitar 4.000 hektar—ladang, kebun sawit hingga kebun duku. Bahari bilang, perusahaan harus punya penjaga kebakaran yang terus memantau api 24 jam.

Sekitar 12.000-an hektar dari luas Desa Arang-arang adalah lahan gambut dalam,  diperkirakan sekitar lima meter. Saat kebakaran besar tahun lalu, lebih  300 hektar kebun sawit dan padang rumput di Arang-arang habis terbakar. “Paling banyak di lahan gambut.”

Awal Januari 2016, Selaiman dan puluhan warga Desa Arang-arang, Puding, Pulau Mentaro, Pematang Raman ikut pelatihan dari Pusat Diklat Kehutanan untuk masyarakat peduli api. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu lembaga swadaya masyarakat buat pelatihan masyarakat peduli api (MPA) untuk menghalau kebakaran lahan. Beberapa desa, diberi bantuan sumur bor untuk pemadaman api.

Agustus 2016, pukul 23.00 , padang teriti di Arang-arang kembali terbakar. “Sayo balik dari Jambi, apo merah-merah tu. Telponlah budak MPA. Api tu,” kata Bahari .

Dia menelepon Salihin, Ketua MPA Arang-arang. Selaiman  dapat kabar langsung menggedor tujuh rumah anggota MPA. “Ada musibah, saya bilang gitu.” 

Malam buta, Selaiman dibantu delapan warga  MPA dan seorang anggota Babinsa sigap padamkan api degan gedebok pisang. “Pontang panting, kejar sana, kejar sini,” ucap Selaiman.

Di perbatasan kebun duku, batang teriti dibabat meski sudah ada tanaman nanas yang sebelumnya ditanam untuk sekat bakar. Mereka  takut api merembet ke kebun duku. Hitungan jam, api takluk.

Wak Den tetap aktif jadi penghalau api meski usia tak lagi muda. Bersama belasan anggota MPA lain, dia berusaha menjaga desa dari kebakaran, meski hanya dibayar dari hasil kebun yang dikelola bersama.

“Kami kerja lillahita’ala.”

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

 

***

Abdul Hamid, tak pernah menyesal tinggal di Desa Sungi Beras, Tanjung Jabung Timur. Meski hampir seluruh wilayah hutan dan  pertanian desa ini, rawa gambut. Masyarakat di sana mayoritas menanam pinang dan kelapa dalam.

Pada 1970-1980, hutan Desa Sungai Beras, banyak pembalakan liar. Kanal selebar lima meter dan panjang berkilo-kilometer menjadi bukti penjarahan kayu.

Sekitar tahun 1994, status hutan rawa gambut  berubah menjadi hutan lindung gambut. Praktis Hamid dan banyak masyarakat lain tak lagi boleh membuka hutan rawa gambut. Perekenomian mereka terganggu. “Setelah jadi hutan lindung kami tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kan dilarang,” kata Hamid.

Pada 2013, masyarakat Desa Sungai Beras mengajukan skema Hutan Desa. Tujuannya, mereka bisa memanfaatkan hutan gambut. Pengajuan disetujui setelah selang setahun, tepatnya 21 Agustus 2014, sesuai SK Menteri Kehutanan No.707/Menhut-II/2014, hutan gambut 2.200 hektar di Desa Sungai Beras  menjadi Hutan Desa.

Masyarakat bertanggungjawab penuh untuk pengelolaan, menjaga dari penjarahan kayu, dan  kebakaran lahan.

Pada 2015, gambut di Tanjung Jabung Timur, membara. BPBD Jambi mencatat ada 1.654 titik api didominasi  gambut di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

“Pada 2015, daerah kami tak terbakar,” kata Kamsan, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Sungai Beras.

“Yang terbakar di desa sebelah—Sinar Wajo—di sini sama sekali tidak ada api, kecuali merun.”

Abdul Hamid  kini  Ketua Kelompok Tani Senang Jaya—satu dari enam kelompok tani pengelola Hutan Desa Sungai Beras—mengatakan, warga Beras selalu menjaga debit air agar lahan gambut tetap basah dan bisa  untuk pertanian.

“Kami buat parit-parit kecil agar gambut tidak kering.  Ketinggian air selalu dijaga 60 sentimeter dari permukaan,” katanya.

Untuk menjaga gambut tetap basah, warga desa swadaya membuat sekat kanal. Aliran air kanal untuk mengeluarkan kayu log dibendung dengan terpal dan batang kayu sebesar betis ditancapkan sebagai penahan. Beberapa kanal perkebunan sawit milik PT.Haji Kadas, PT.Maji, PT.SMP juga disekat. 

Setiap pembuatan satu sekat kanal, perlu modal Rp100.000. “Ya untuk beli terpal, sama jaminan (makanan kecil) buat yang gotong-royong,” katanya.

Jarak 60 sentimeter air dengan permukaan gambut, katanya, cukup ideal sebagai lahan pertanian. Di hutan desa, ada 370 hektar ditanami jelutung. “Insya Allah 2018 mulai panen.”

Tutupan hutan alam di Sungai Beras, masih terjaga. Banyak meranti, kempas, jelutung tumbuh liar dan besar. Kata Kamsan, setidaknya ada 60 jenis kayu besar masih  ditemukan di  hutan Sungai Beras. Kayu-kayu ini banyak diburu pengusaha kayu log. Warga selalu menjaga dengan emmbuat patroli rutin, agar hutan mereka aman.

Belakangan KPHD Sungai Beras mulai mengembangkan bibit kopi liberika tungkal komposit yang tumbuh subur di  gambut  Betara, Tanjung Jabung Barat. Kata Kamsan, mereka berniat membangun hutan.

“Kalau dirusak, anak cucu kita bisa kelabakan, terjadi pencemaran, kekurangan oksigen,” katanya.

Keberhasilan menjaga dan mengelola lahan gambut membuat nama KPHD Sungai Beras kian terkenal. Mereka sering diundang di berbagai daerah untuk jadi pembicara diskusi pengelolaan lahan gambut.

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

Ketika Suku-Suku di Papua Berupaya Mempertahankan Tanah Adat Mereka

Potensi kakao yang ada di wilayah adat Namblong. Tampak seorang warga sedang menjemur biji kakao. Foto: Christopel Paino

Potensi kakao yang ada di wilayah adat Namblong. Tampak seorang warga sedang menjemur biji kakao. Foto: Christopel Paino

 

Bagi suku-suku di Papua, setiap jengkal tanah harus dijaga karena tanah ibarat “mama” yang memberikan kehidupan. Pun wilayah dan lahannya berstatus tanah ulayat, sebuah hak yang terikat oleh hukum adat yang terus dipegang teguh hingga saat ini.

Prinsip itu dipegang teguh, setidaknya oleh Pieter Yanuaring, Kepala Dewan Adat Suku (DAS) Demutru. Perawakannya tinggi dan besar. Usianya 74 tahun, karena usia dan pengetahuannya itu dia mendapat penghormatan dari orang sekampungnya.

“Saya dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin dewan adat suku-suku asli yang berpaham Demutru,” kata Pieter kepada Mongabay Indonesia, saat dijumpai Desember lalu.

Demutru sendiri menurut Pieter berarti para-para adat atau tempat mereka duduk melakukan musyawarah mufakat. Adapun DAS Demutru yang dipimpinnya menaungi tiga masyarakat hukum adat, Klesi, Namblong, dan Kemtuk.

Menurutnya, untuk mengatur jalannya adat bagi suku-suku di satu wilayah, didalamnya telah mengandung trias politica seperti dalam teori pemerintahan modern.

“Yang kami lakukan saat ini adalah menata kembali kampung adat melalui pemetaan wilayah adat, serta menyusun kembali sejarah kampung adat. Karena kampung adat ini adalah identitas kami. Jika tidak dipertahankan maka budaya kami lambat laun akan hilang,” tegas Pieter.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura pun cukup responsif dengan keberadaan masyarakat adat. Keberpihakan itu ditunjukan dengan adanya sejumlah regulasi yang dikhususkan untuk masyarakat adat, seperti SK Bupati Nomor 319/2014 tentang 9 wilayah adat di Kabupaten Jayapura, dan SK Nomor 320/2014 tentang penetapan 36 calon kampung kampung adat di Kabupaten Jayapura.  Juga telah ada Perda Kabupaten Jayapura Nomor 10/2016 tentang Kampung Adat.

Senada dengan Pieter, hal serupa dijelaskan oleh Elly Waicang, tokoh masyarakat adat Namblong yang kesehariannya menetap di kampung Kaitemung.

Menurutnya, kampung adat adalah jati diri. Meski demikian ada beberapa oknum orang asli tidak setuju dengan pendirian dan pengakuan kembali kampung adat. Orang-orang seperti itu kata Elly, adalah orang yang tidak paham dengan adat itu sendiri.

Di dalam penataan kampung adat keduanya sepakat membahas soal potensi alam yang dimiliki masyarakat adat untuk dikembangkan secara ekonomi oleh masyarakat sendiri.

Mulai dari potensi perkebunan dimana saat ini masyarakat mulai banyak menanam kakao karena pasarnya dianggap bagus, hingga wisata alam. Untuk wisata alam, di wilayah adat Namblong memiliki tempat yang sudah dikenal orang sekitar, yaitu kali biru. Di mana kalinya berwarna biru dan sering dikunjungi sebagai tempat pemandian.

“Sayangnya wisata alam kali biru ini belum dikelola dengan baik. Sementara untuk kakao, perlu ada peningkatan lagi.”

 

 

Kali biru di wilayah adat Namblong yang dianggap merupakan potensi untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Foto: Christopel Paino

Kali biru di wilayah adat Namblong yang memiliki potensi ekowisata. Foto: Christopel Paino

 

 

Pentingnya Pemetaan Wilayah Adat

Wilayah adat Namblong yang berada di DAS Demutru menurut Elly, sedang diperhadapkan dengan ancaman-ancaman yang datang dari luar. Misalkan bujukan perusahaan perkebunan sawit, HPH, hingga rencana investor untuk pembangunan jalur kereta api yang dianggap merampas wilayah adat.

“Pentingnya pemetaan wilayah adat di sini. Posisi masyarakat adat akan kuat jika berhadapan dengan investasi atau proyek pembangunan yang dirasakan merugikan masyarakat,” ungkap Elly.

Menurutnya, di wilayah adat Namblong sering kali didatangi perusahaan yang  membujuk masyarakat untuk memberikan tanah mereka agar mau dijadikan perkebunan sawit.

Perusahaan tersebut membujuk dengan berbagai macam cara. Yang paling diingat Elly ketika perusahaan sawit membujuk masyarakat akan dibuat perumahan dan janji-janji kesejahteraan lainnya.

“Perusahaan sawit bahkan sudah melakukan survei sekitar tahun 2010 sampai 2011. Tapi masyarakat menolak kehadiran mereka. Bahkan penolakannya dengan membuat surat. Masyarakat sangat tidak setuju karena ingin mengelola sendiri hutan adat tanpa gangguan perusahaan,” ucap Elly.

Tentang penolakan warga itu diamini juga oleh Pieter. Pieter menyebut perusahaan terus membujuk namun masyarakat sudah sepakat tidak membutuhkan sawit.

“Kalau perusahaan sawit masuk, anak cucu kami lalu bercocok tanam di mana?” ungkap Pieter.

Jika memang sawit masuk, sebagian besar hutan adat yang dikelola oleh suku-suku asli dipastikan akan hilang. Begitu juga dengan sagu yang merupakan salah satu tanaman yang memiliki keterkaitan erat dengan adat orang Papua.

Elly melanjutkan bahwa dalam filosofi suku-suku di Papua, setiap orang harus punya tiga anak panah.  Ketiga anak panah itu berarti untuk melindungi tanah, perempuan, dan sagu. Jika tanah dirampas bisa perang, perempuan diganggu maka perang, begitu pun dengan sagu yang disingkirkan maka harus perang juga. Sehingganya sagu harus dilindungi.

Elly pun lalu menyoroti tanah adat yang “diambil pemerintah” untuk program transmigrasi di masa lalu.

“Kalau tentang transmigrasi mereka bahkan sudah lama datang ke sini yaitu sejak tahun 1974 dan wilayah adat diambil pemerintah untuk program transmigrasi. Sekarang sudah ada satu kampung khusus para transmigran,” jelasnya.

Elly yang kini berusia 75 tahun itu menyebut berdasarkan pemetaan wilayah, ada sekitar 200-an hektar luas wilayah adat Namblong yang berada dalam kawasan pemukiman transmigrasi.

“Silakan kamu boleh punya sertifikat tapi tanah kami punya.” Elly coba mengulangi jawaban masyarakat kampungnya jika ditanya perihal lahan yang digunakan untuk transmigrasi.

Namun dia pun mensyukuri hingga saat ini tidak ada konflik antara masyarakat asli dengan masyarakat transmigran. Meski diakui masih banyak hal yang belum selesai.

Untuk melindungi dari berbagai ancamanan yang bisa merusak eksistensi masyarakat adat, maka Elly menekankan perlunya tata kelola kampung yang harus lebih baik, salah satunya lewat pemetaan wilayah adat.

“Ketika masyarakat adat bicara, itu saya punya wilayah, lalu ketika pemerintah tanya mana buktinya, maka masyarakat bisa tunjukan hasil petanya,” ungkap Elly.

Meski Kaitemung dan Namblong sudah diakui sebagai wilayah adat, menurutnya pemetaan yang lebih detil untuk setiap kampung harus tetap dibuat, agar hak adat setiap kampung dapat diakui.

“Bahkan sesungguhnya istilah kampung itu baru. Kampung itu dalam bahasa asli kami disebut Yano. Kalau kepala pemerintahan adat di kampung lainnya disebut Ondoafi dan juga Ondofolo, maka di Yano disebut Iram,” jelas Elly.

 

 

Salah satu kebun sagu di wilayah adat Namblong. Sagu dan tanaman lain akan tergusur jika perkebunan sawit masuk di wilayah ini. Foto: Christopel Paino

Salah satu kebun sagu di wilayah adat Namblong. Sagu dan tanaman lain akan tergusur jika perkebunan sawit masuk di wilayah ini. Foto: Christopel Paino

 

 

Ancaman yang Selalu Datang

Koordinator Lapangan Pt PPMA (Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua), Daniel Baeram yang mendampingi masyarakat adat menyebut bahwa ancaman terhadap wilayah kelola terus terjadi.

Dia menyebut di beberapa tempat di Namblong masyarakatnya sedang berhadap-hadapan dengan proyek pembangunan jalur kereta api yang didorong oleh pemerintah.

Warga pun lalu melakukan pemblokiran sebagai bentuk protes mereka dengan cara membuat palang di tanah yang rencananya dilalui jalan kereta api tersebut.

“Saya kira masyarakat memalang bukan untuk menolak proyek kereta api, tapi karena belum jelas tata ruang pembangunan jalan tersebut. Masyarakat sendiri sudah punya peta dasar dan mereka tahu batas-batas wilayahnya,” jelas Daniel.

Elly Waicang menambahkan, pada bulan Juli 2015 survei mengenai jalan kereta api sudah dilakukan, dan menurutnya jalan kereta api sudah masuk dalam tanah adat. Ia berharap pemerintah tidak asal bangun tanpa tata ruang yang jelas. Sebab ada beberapa yang masuk di kebun sagu yang merupakan tempat suku asli mencari makan. Bahkan beberapa patok jalan kereta menunjukan akan menghantam salah satu sekolah SMA.

“Jika sudah ada peta wilayah adat, akan terlihat jelas mana peruntukan untuk pembangunan pemerintah seperti kereta tadi, mana hutan adat yang dikelola masyarakat, mana untuk perkebunan, dan lain-lain.”

Permasalahan ini pun diakui oleh Pemda Kabupaten Jayapura. Meski tidak langsung menjawab permasalahan tentang pembangunan jalan kereta api, Amos Soumilena, staf khusus Bupati Kabupaten Jayapura untuk kampung adat pun mengakui jika saat ini RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) belum berpihak sepenuhnya pada masyarakat adat.

Namun ia berharap proses pemetaan yang sedang dilakukan di kampung adat akan mampu memberikan posisi tawar yang kuat bagi masyarakat. Sehingga ketika pemerintah melakukan revisi RTRW, bisa menampung semua aspirasi masyarakat adat.

“Kami sadar masih banyak kekurangan dan banyak yang harus dibenahi. Tapi kami juga berharap masyarakat adat memiliki posisi yang kuat ketika berhadap-hadapan dengan persoalan hak kelola mereka. Harapan itu bisa dilakukan dengan pemetaan wilayah adat disetiap kampung-kampung,” tutup Amos.

 

 

 

Begini Mereka Kelola Sampah, Lingkungan Bersih, Dompet Bisa Berisi

Yenni, oelopor bank sampah My Darling, dengan bergam produk daur ulang dari sampah. Foto: Lusia Arumingtyas

Yenni, pelopor bank sampah My Darling, dengan bergam produk daur ulang dari sampah. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

Sore itu, Kota Bekasi, baru diguyur hujan. Bau tengik sampah menyergap. Pagi maupun sore sehabis hujan, bau tak sedap sampah biasa dirasa sebagian warga Bekasi. Padahal, rumah saya 10 km dari tempat pembuangan sampah Bantar Gerbang.

Polusi udara tak terhindarkan. Terlebih saat truk-truk berjejer keluar Tol Bekasi Barat membawa 6.270 ton sampah per hari oleh Jakarta. Angka ini sama dengan berat 25 paus biru dan menutupi empat kali lapangan sepak bola.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Jakarta,  79% sampah Jakarta dikirim dan diolah di TPST Bantargerbang, sisanya didaur ulang ataupun tak terangkut, 54% sampah organik, yang lain kertas, plastik, kaca, logam dan lain-lain.

Kebiasaan warga memilah sampah dan mendaur ulang masih sangat minim. Hampir tiga perempat warga membuang sampah langsung di dalam bak sampah.

Data Waste4Change pun menyebutkan skala rata-rata keinginan masyarakat Jakarta bertanggung jawab atas sampah minim, 7,6 dari skala 10. Angka ini sebenarnya memberikan harapan bagi kondisi lingkungan sekitar.

Kini, ada 420 bank sampah di Indonesia. Pemerintah sedang menggalakkan pengelolaan bank sampah berbadan hukum, diusung Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

 

 

 

Produk daur ulang dari Bank Sampah My Darling. Foto: Lusia Arumingtyas

Produk daur ulang dari Bank Sampah My Darling. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

 

 

Bank sampah

Namanya Bank Sampah My Darling di Jakarta Selatan,  dengan penggagas, Yenni Mulyani Hidayat. Yenni gemas dengan banyak sampah berceceran di jalan, sampai akhirnya terbersit ide bikin daur ulang sampah di rumah. Awalnya, ide ini muncul 2010, saat perempuan asli Cianjur, Jawa Barat ini aktif dalam kegiatan PKK.

Ihh orang gila dia, mungutin sampah kaya pemulung. Ga punya duit, gembel,” katanya mengenang cemooan orang kala melihat dia memungut botol bekas di Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Cemooh kerab datang  tetapi dia tak peduli. Di terus mengumpulkan sampah untuk daur ulang.

Terinspirasi dari program televisi dia mengajak tiga teman mencari wadah ngerumpi dan menghasilkan sesuatu. Ketiga temannya adalah Sisi, Kendah dan Faridah.

Sebuah garasi tak terpakai miliknya disulap menjadi basecamp mereka. Mulai botol plastik, bungkus kopi, botol minuman ringan, koran bekas hingga kaleng bekas . Mereka mendaur ulang menjadi barang bernilai jual tinggi.

”Hai My Darling kemana aja lo, udah lama ga keliatan,” sapaan itulah yang seringkali keluar saat bertemu. Hingga muncullah penamaan bank sampah ini jadi My Darling, yakni Masyarakat Sadar Lingkungan. Itu semua bermula dari keseharian para penggagas.

Setengah perjalanan, pada tiga bulan pertama, dia berjuang sendirian. ”Ada yang buat bank sampah sendiri, ada yang bilang ngapain mengurusi sampah yang tidak ada duitnya.”

Dalam menjalankan bank sampah ini sedikit tertatih dan harus penuh kesabaran. Kini,  penghasilan per bulan bisa puluhan juta, sekitar Rp5-20 juta.”Duit dari sampah itu enak, tak mengeluarkan modal banyak.”

Menurut dia, pada prinsipnya kerja keras dan membuka jaringan. Yenni sering melanglang buana dari satu pameran ke pameran lain, bukan berharap barang laku tetapi membuka jaringan. Tak jarang, berkat produk maupun keterampilannya, dia sering keliling Indonesia bahkan hingga Singapura menyebarkan virus positif ini. Pameran juga sebagai sarana mengedukasi masyarakat dengan cara interaktif.

Yenni tak hanya memungut sampah di jalan, juga sering mendapatkan dari warung-warung kopi, rumah anggota DPR, perusahaan maupun warga asing yang tinggal di Indonesia.

”Kami tak bayar, biasa kami tanya mereka butuh apa, kemudian saya buatkan entah tas, tudung saji atau pernak-pernik daur ulang lain,” katanya.

Dia menyebutkan beberapa penyumbang sampah seperti orang-orang KBRI, Raam Punjabi, Anis Matta, Kantor Manulife dan lain-lain.

Tiap hari dia terus memperkaya ilmu, mulai belajar dari youtube, kenalan sana sini maupun melatih keuletan tangan, mulai bikin toples permen, souvenir, kotak tisu, tudung saji, karpet, jam dinding, lampion dan hiasan bunga. Harga bervariasi mulai Rp500 hingga Rp500.000.

Dia sering promosi dengan menggunakan barang-barang daur ulang. ”Mereka suka, mereka tanya dan beli, saya buka jaringan lagi.”

Sampai kini, katanya, bank sampah masih minim meski sudah ada aturan. Bank sampah bagaikan siuman, dicari ketika ada even tertentu seperti adipura. Awalnya, dia sempat didukung pemerintah, namun akhirnya memilih independen.

Jika pemerintah ingin berbicara tentang zero waste, katanya, hanya omong kosong. Baginya, pemerintah perlu serius dan konsisten dalam menjalankan amanah perundang-undangan, salah satu UU Pengelolaan Sampah.

Bagi Yenni, beraksi nyata harus segera. Setidaknya, itulah yang kini dia lakukan. ”Jadikan memanfaatkan sampah sebagai gaya hidup, hingga kita tak sadar sekaligus peduli lingkungan,” katanya.

 

 

 

 

Para relawan di bank sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

Para relawan di bank sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

Masih di Jakarta Selatan, setiap minggu keempat dalam setiap bulan, halaman depan SMP Surya Dharma,  ramai. Ada sekitar lima orang, beberapa menggunakan masker dan sarung tangan. Mereka memilah sampah berdasarkan jenis, kardus terkumpul menjadi satu, botol-botol juga menjadi satu. Sampah-sampah ini masuk ke Bank Sampah Xie Li, kelolaan Yayasan Tzu Chi. Xie Li, berarti gotong royong.

Nasandi, relawan Yayasan Tzu Chi ini seorang apoteker. Awalnya dia hanya mengisi waktu luang membantu pengobatan sesama. Ada bank sampah, tak jarang relawan menjadikan rumah sebagai depo pelestarian lingkungan. Saat itu, Selatan belum ada relawan, Nasandi menawarkan diri dan memilih SMP Surya Dharma sebagai tempat pengepul sementara.

”Biasa 30-50 orang, tergantung, biasa relawan dari Depok dan Jakarta Selatan,” katanya.

Sampah-sampah biasa ada yang mengantar, ada juga yang menjemput. Beberapa hari sebelumnya, biasa dia membagikan pamflet di sekitar wilayah dengan menginformasikan waktu dan tempat pengumpulan.

”Kita ingin masyarakat berpikir ulang terkait sampah, hingga berkurang dan jadi lifestyle mereka.”

Penolakan sering terjadi. Para relawan harus siap mental. Nasandi bilang, mencari relawan gampang-gampang susah.

”Kita bekerja dengan hati dan pendekatan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan,” katanya. Keberagaman identitas, kepercayaan maupun suku melebur menjadi satu, terbuka untuk umum.

Dengan ada bank sampah,  setidaknya sampah berkurang. Sampah rumah tangga terpilah. Setelah terkumpul, sampah-sampah dibawa ke gudang khusus di Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng, Jakarta Barat.

 

 

 

 

Sampah-sampah yang dikumpulkan ke Bank Sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

Sampah-sampah yang dikumpulkan ke Bank Sampah Xie Li. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seekor Paus Ini Terdampar di Panimbang Banten. Bagaimana Akhirnya?

Seekor paus kepala melon (Peponocephala electra ) atau melon headed whale terdampar di pesisir pantai Cibungur, sekitar 1 km dari pantai Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017).

Paus tersebut pertama kali diketahui keberadaanya oleh nelayan setempat, yang kemudian berusaha menghalau paus tersebut ke tengah laut. Akan tetapi paus itu kembali terdampar di pesisir pantai.

“Paus itu terdampar dan ditemukan oleh nelayan pencari kerang.  Nelayan berusaha menghalau ke tengah laut, tetapi paus balik lagi. Kebetulan pantai itu landai sehingga paus kembali terdampar,” kata Kepala Loka Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Serang, Bambang Subolo yang dihubungi Mongabay pada Jumat (13/01/2017).

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Akhirnya nelayan tersebut, lanjut Bambang, melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Panimbang, Serang  sekitar pukul 9 pagi.

“Polairud langsung ke lokasi dan mengamankan paus dengan dipindahkan sementara ke tambak ikan dan kemudian dijaga. Kemudian petugas Polairud menghubungi PSPL Serang untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Tim dari PSPL Serang kemudian datang ke lokasi dan diputuskan paus malang itu segera dilepasliarkan. Bersama dengan petugas Polairud dan nelayan setempat, tim PSPL kemudian membawa paus tersebut untuk dilepasliarkan melalui dermaga di Pelabuhan Panimbang.

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Kondisi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten saat dievakuasi pada Rabu (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Kondisi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten saat dievakuasi pada Rabu (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

“Karena perahu tidak bisa masuk ke tambak, maka paus dipindahkan menggunakan pick up dan dibawa ke TPI (tempat pelelangan ikan) di Panimbang. Dari dermaga, paus dibawa menggunakan kapal ke tengah lautan dan kemudian dilepaskan,” jelas Bambang.

Paus itu akhirnya kembali berenang menemukan kebebasannya kembali di lautan luas.

Kejadian mamalia terdampar seperti paus di wilayah kerjanya, lanjutnya, bukan merupakan kejadian yang pertama, tetapi sudah banyak sekali terjadi. Loka PSPL Serang yang baru terbentuk lima tahun terakhir ini mempunya wilayah kerja meliputi 8 propinsi yaitu Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Sedangkan penanganan paus kepala melon yang terdampar di pantai Cibungur, sekitar 1 km dari pantai Cibungur, Pandeglang, Banten, tambah Bambang, merupakan penanganan sesuai dengan Pedoman Penanganan Mamalia Laut yang dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012.

Petugas Loka PSPL Serang sendiri telah mendapatkan pelatihan penanganan mamalia laut terdampar. “Cuma  hasil pelatihan itu baru dipraktekkan (menangani paus kepala melon itu) kemarin,” tambah Bambang.

 

Proses pelepasan seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses pelepasan seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Seekor paus kepala melon (melon headed whale) akhirnya berenang bebas setelah sempat terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Seekor paus kepala melon (melon headed whale) akhirnya berenang bebas setelah sempat terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Paus Ditemukan Mati Terdampar di Lombok dan Bali

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan laporan tentang itu diterima Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Denpasar Bali pada Kamis (12/01/2017) siang. Paus sudah mati, masih ada genangan darah di air sekitarnya, dan ada sebagian gigi terpotong.

“Sudah ada warga yang memotong sebagian giginya. Ada kepercayaan gigi dan minyaknya untuk obat,” kata Lalu Adrajatun Koordinator Balai BPSPL Denpasar yang juga mewilayahi NTB di Lombok.

 

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

BPSPL dengan instansi terkait sampai di lokasi paus terdampar sekitar 14.00 WITA kemudian melakukan identifikasi. Masyarakat mengerumuni mamalia ini. Setelah berkoordinasi, ditawarkan  penanganan dengan cara dikubur atau ditenggelamkan. “Sebelumnya diambil sampel daging di perut dan mulut untuk uji lab,” lanjut Adrajatun.

Para petugas dan instansi terkait memutuskan paus sperma dengan bobot 4-5 ton ini ditenggelamkan jelang tengah malam. Usaha ini memerlukan waktu 2 jam sampai Jumat (13/01/2017) dini hari.

Penenggelaman ini menunggu air pasang sekitar pukul 9 malam. Kemudian pukul 11, petugas terkait tiba di lokasi membawa alat-alat sederhana seperti tali tambang, karung-karung pasir yang diikatkan di ekor, perut, dada, dan kepala paus dengan panjang sekitar 8,5 meter ini.

 

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

Apabila dikuburkan lokasi ada tapi sarana prasarana tak memadai. Untuk menguburkan paus perlu alat berat untuk menarik ke daratan dan menggali. Keputusannya ditenggelamkan. Jelang tengah malam ketika air pasang, petugas  mendorong ke tengah berjarak 1 mil dari teluk ke laut lepas.

Mereka menggunakan 4 perahu, 3 perahu nelayan dan satu milik Pemda. Alat yang digunakan adalah tali tambang, satu buah jangkar, 15 karung pasir dikalungkan untuk memperberat. Prosesnya sampai lewat tengah malam. Petugas menunggu satu jam siapa tahu mengambang lagi, sampai dipastikan tenggelam.

“Ada kepercayaan masyarakat ini rejeki kenapa diabaikan? Ada juga kepercayaan dagingnya lebih enak dari daging kambing. Kalau dimakan satu kampung juga tak akan habis,” Adrajatun mengingat tawar menawar dengan warga. Ia mengaku berusaha memberi pemahaman kalau paus sudah membusuk dagingnya, bisa ada virus sehingga tak sehat bila dikonsumsi.

 

Petugas mengambil sampel daging di perut dan mulut dari bangkai seekor paus sperma betina (Physeter macrocephalus), yang terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Petugas mengambil sampel daging di perut dan mulut dari bangkai seekor paus sperma betina (Physeter macrocephalus), yang terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

Terdampar di Lombok Timur dan Buleleng

Kasus sebelumnya mamalia terdampar pada 2016, ada lumba-lumba dan paus terdampar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saat itu disebut sudah sulit diidentifikasi karena petugas terlambat mendapat informasi dan tubuh paus sudah sebagian dipotong-potong oleh warga.

Lombok Timur dikenal sebagai jalur migrasi mamalia. Lokasi ini ada beberapa atol, pulau-pulau kecil yang kaya biodiversitas karang. Salah satu tangkapan adalah ikan-ikan karang dan lobster.

Laut Lombok Timur juga disebut sebagai salah satu lokasi pengerukan pasir untuk rencana reklamasi di Teluk Benoa. Sejumlah warga sudah bereaksi menolak pengerukan ini. “Belum terjadi pengerukan, risikonya bukan hanya mengancam biota juga pulau-pulau kecil di wilayah selatan bisa tergerus abrasi,” sebut Adrajatun.

Kasus terdampar lain adalah hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) dengan panjang sekitar 4,5 meter di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Letda Laut (P) Agus Toha Tohid, Komandan Pos TNI AL Celukan Bawang mengatakan hiu paus ini ditemukan nelayan di pinggir pantai sedang berputar-putar pada Rabu (11/01/2017) kemudian keesokan harinya sudah menghilang.

 

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

 

Terdampar lagi dan terlihat nelayan pada Kamis (12/01/2017) petang. “Berusaha dievakuasi, ditarik kapal ke tengah laut tapi 2-3 jam kemudian balik lagi ke posisi awal tapi kemudian tak terlihat lagi,” jelasnya. Mamalia laut terbesar ini tak bisa ditarik ke pesisir karena air surut.

Ia menyebut nelayan melihat sirip kirinya robek seperti bekas gigitan. Kemungkinan ini yang mempengruhi keseimbangannya. Pada Jumat (13/01/2017) pagi hewan malang ini sudah ditemukan mati di pantai Bangsal. “Opsinya dikubur karena arus lemah khawatir kembali dan bisa jadi penyakit, di kawasan ini ada budidaya kerapu,” lanjutnya. Sampel sirip, dokumentasi foto dan video sudah diambil untuk diidentifikasi.

Penyebab terdamparnya mamalia laut (paus dan lumba-lumba) belum diketahui secara pasti, beberapa di antaranya penggunaan sonar bawah laut dan polusi suara (seismik) yang mengganggu sistem navigasi, perburuan mangsa sampai ke perairan yang dangkal, karena terluka atau sakit.

 

Sirip kiri yang robek dari seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

Sirip kiri yang robek dari seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 menerbitkan Pedoman Penanganan Mamalia Laut.

Kejadian pendamparan mamalia laut di perairan Indonesia cukup sering terjadi, dalam modul ini disebutkan luasnya perairan Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat dan pemerintah daerah tentang mekanisme penanganan mamalia terdampar menyebabkan lambannya kegiatan penanganannya dan bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian.

Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan mamalia laut yang terindikasi terdampar dan maupun yang sudah terdampar sehingga dapat digiring kembali ke perairan dalam kondisi hidup, termasuk langkah-langkah penanganan dalam kondisi mati.

 

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : WWF-Indonesia

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : WWF-Indonesia

 

Sejumlah langkah awal yang disarankan adalah lakukan pengamatan dengan menggunakan binokuler untuk mengamati pola pergerakan, tanda-tanda mamalia laut, dan bila memungkinkan lakukan identifikasi awal. Kemudian dokumentasikan dengan menggunakan kamera digital atau video kamera. Berikutnya lakukan pencatatan awal (spesies, panjang, jumlah, lokasi). Kemudian gunakan media sosial (misal facebook, twitter, blog) untuk menyampaikan informasi pertama kepada para penolong pertama dan update informasi serta kontak instansi terkait.

Jenis mamalia laut yang sering terdampar di Indonesia menurut dokumen ini (data 1987-2013) di antaranya lumba-lumba irrawaddy (Orcaella brevirostris),  paus sperma cebol (Kogia sima), paus paruh Blainville (Mesoplodon densirostris), lumba-lumba spinner (Stenella longirostris), dan lainnya.

 

Mongabay Travel: Simping, Pulau Terkecil di Dunia yang Nyaris Dilupakan

Pulau Simping yang berada di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sumber: Wikipedia

Pulau Simping yang berada di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sumber: Wikipedia

 

Anda pernah dengar nama Pulau Simping? Pulau yang luasnya kurang dari setengah hektare ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa Dua. Dikarenakan, dulunya, ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini, ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang.

Dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu tiga jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 kilometer. Rute yang ditempuh relatif bagus. Hanya saja, plang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang, tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

Dari Jalan Malindo, pengunjung harus menempuh jarak sekitar dua kilometer untuk mencapai Pantai Teluk Mak Jantuk. Di pantai ini, Pulau Simping berada. Topografinya sedikit berundak. Selama perjalanan, suasana pesisir nan asri terlihat jelas. Waktu terbaik berkunjung adalah pagi atau sore, sembari menunggu matahari tenggelam.

 

 

Keindahan alam yang ditawarkan di sekitar Pulau Simping. Foto: Putri Hadrian

Keindahan alam yang ditawarkan di sekitar Pulau Simping. Foto: Putri Hadrian

 

 

Pantai ini mencapai kejayaannya sekitar 10 tahun lalu. Saat itu, Pantai Teluk Mak Jantuk, dikelola oleh pengusaha yang sama dengan Sinka Zoo, kebun binatang yang konsepnya seperti Taman Safari. Namun, semua hewan ditempatkan dalam kandang. Belakangan Sinka Zoo, sebagai lembaga konservasi, banyak mendapat titipan satwa dilindungi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, sebelum dilepasliarkan. Sebagai satu-satunya kebun binatang di Kalimantan Barat, tak heran perhatian pengunjung tumpah ruah pada lokasi tersebut.

Pantai Mak Jantuk pun luput dari perhatian. Keberadaan pulau terkecil di dunia versi PBB ini, tidak mampu menarik wisatawan. Padahal, di pantai unik ini pengelola sudah membangun 12 patung shio. Namun, ikon ini tidak ampuh menarik minat wisatawan. Paling tidak untuk berfoto.

Untuk mencapai Pulau Simping dari Pantai Mak Jantuk, kita harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan menuju barat. Letaknya tidak jauh dari bibir pantai. Sebuah jembatan kayu dibuat sebagai penghubung. Sayang, kondisi jembatannya rusak berat, sehingga pengunjung tidak bisa ke tengah pulau untuk melihat klenteng tua.

 

 

Pulau Simping yang dicatat oleh PBB sebagai pulau terkecil di dunia. Sumber: Singkawang.info

Pulau Simping yang dicatat oleh PBB sebagai pulau terkecil di dunia. Sumber: Singkawang.info

 

 

Sebuah papan petunjuk mengenai status Pulau Simping, terpampang di jalan masuk ke jembatan penghubung. Dalam papan petunjuk disebutkan, Pulau Simping merupakan pulau terkecil diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Namun, papan itu tidak mencantumkan legalitas penasbihannya sebagai pulau terkecil di dunia.

Batu-batuan kokoh berukuran besar yang terserak di tepian pantai memberikan sentuhan ketegaran, dibingkai teduh birunya laut. Bunga-bunga liar berwarna kuning dan ungu, tumbuh liar di sisi yang menjorok ke daratan. Pengunjung dapat menikmati semilir angin lembab pantai di bawah pohon pinus yang rindang.

 

 

Pulau Simping yang nyaris terlupakan. Foto: Putri Hadrian

Pulau Simping yang nyaris terlupakan. Foto: Putri Hadrian

 

 

Sampah

Penanganan sampah masih menjadi permasalahan. “Ini salah satu kendala untuk membangun industri pariwisata di Kalimantan Barat. Pengunjung terlalu berharap pada petugas kebersihan. Minim upaya saling menjaga,” ujar Direktur Jejaring Wisata (Jewita) Kalimantan Barat, Aristono Edi.

Pemerintah daerah, kata Aris, harus mempunyai formula tata kelola daerah. Ada konsep daerah wisata tidak memerlukan sentuhan pembangunan, untuk menjaga keasrian dan ekosistemnya. Konsep yang matang sangat diperlukan.”Pengelolaan wisata berbasis masyarakat harus dikedepankan, sehingga masyarakat ikut memiliki kawasan tersebut dan membantu melakukan pemeliharaan.”

 

 

Kupu-kupu, hidupan liar di alam yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan yang harus kita jaga kehidupannya. Foto: Rhett Butler

Kupu-kupu, hidupan liar di alam yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan yang harus kita jaga kehidupannya. Foto: Rhett Butler

 

 

Untuk menggaet minat anak muda guna mendongkrak industri pariwisata di Kalimantan Barat, organisasi ini sejak tahun lalu kerap melakukan kompetisi foto, foto selfie, serta penulisan wisata. “Animo masyarakat cukup baik. Pengguna hastag #jejaringwisatakalbar juga ribuan.”

Aris menyatakan, untuk membangun industri pariwisata membutuhkan waktu. Namun, harus ada pionir yang menginisiasi langkah besar tersebut. Malaysia, yang mempunyai tofografi kurang lebih sama dengan Kalimantan Barat, dapat menjual potensi wisatanya. “Tema rainforest, serta ekowisata sangat diminati turis mancanegara,” katanya.

 

 

Capung dengan sayap pelangi. Foto: Rhett Butler

Capung dengan sayap pelangi. Foto: Rhett Butler

 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, M Zeet Assovie, menambahkan, selain menawarkan panorama, Kalimantan Barat berencana akan menjual keunikan dan kearifan lokalnya. “Kalimantan Barat memiliki 1.986 desa, ragam seni, budaya, dan adat istiadat yang potensinya besar untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata.”

Eksplorasi eksotisme desa-desa wisata dinilai sangat tepat untuk dipelajari guna mengembangkan peningkatan pariwisata, karena banyak desa wisata berkembang pesat. “Identifikasi potensi dan keunikan desa wisata akan dilakukan guna menarik kunjungan wisatawan sebanyak mungkin,” paparnya.

 

 

 

Laboratorium Ini Miliki Koleksi Lebih 72.000 Kupu-kupu Papua

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Setiap kolesi diberi nomor. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Setiap kolesi diberi nomor. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

“Keragaman hayati merupakan pemberian terindah untuk umat manusia, namun merupakan suatu tugas yang paling menantang untuk melindunginya.” Henk Van Mastrigt.

Kecintaan alam dan minat besar pada kupu-kupu, membuat Henk Van Mastrigt, misionaris kelahiran sejak 1974 di Papua,  mengoleksi lebih 72.000 spesimen kupu-kupu Papua. Koleksi kupu-kupu siang dan malam ini dari berbagai wilayah Papua, pantai maupun pegunungan.

Bruder Henk, begitu dia disapa, berminat kupu-kupu mengikuti jejak sang bapak. Dia mulai mengoleksi kupu-kupu serius akhir 1980-an.

“Awalnya bruder hanya koleksi kupu-kupu siang genus delias. Berkembang hingga semua famili dengan genus dan spesies di Papua terutama kupu-kupu siang,”  kata Evie Warikar, Dosen Jurusan Biologi Universitas Cenderawasih juga pengurus laboratorium tempat koleksi kupu-kupu kini ditempatkan.

Sebelum meninggal 5 Agustus 2015, Bruder Henk memutuskan untuk menyerahkan koleksi di laboratorium yang kini disebut Laboratorium Koleksi Serangga Papua (KSP) Br. Henk Van Mastrigt, OFM.

Laboratorium itu resmi 15 Januari 2016 terletak di salah satu Gedung Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih Jayapura, dilengkapi perpustakaan di mana tersedia buku-buku berkaitan dengan serangga terutama kupu-kupu.

Dalam laboratorium berjejer rak-rak tempat spesimen kupu-kupu sudah diklasifikasi berdasarkan famili, sub famili, genus dan spesies masing-masing. Setiap koleksi dilengkapi nomor koleksi, dan keterangan tempat di mana kupu-kupu ditemukan, ketinggian tempat dan waktu penemuan dan nama orang yang menemukan.

Proses pengambilan dari alam hingga ditempatkan rak koleksi memerlukan ketekunan dan kehati-hatian tinggi. Kupu-kupu ditangkap pakai jaring khusus, lalu ditusuk bagian toraks, diambil menggunakan jepit dan dimasukkan ke wadah khusus. Kemudian dibawa ke laboratorium.

Beberapa kupu-kupu ukuran besar disuntik agar mati. Sedang kupu-kupu berukuran sangat kecil seperti kupu-kupu malam dimasukkan ke wadah khusus agar mati. Di laboratorium kupu-kupu ini kemudian diukur, diberi nomor dan keterangan.

Data masuk ke database koleksi, lalu spesimen kupu-kupu masuk ke rak koleksi sesuai klasifikasi.

 

 

 

 

Lemari tempat menyimpan kupu-kupu kolesi laboratorium. Foto: Asrida Elisabeth

Lemari tempat menyimpan kupu-kupu kolesi laboratorium. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

Papua sangat luas menjadi tantangan tersendiri bagi Bruder Henk dan tim dalam mengumpulkan koleksi. Tak sedikit ikut membantu, seperti para guru di pedalaman atau pegunungan yang mengumpulkan kupu-kupu di tempat mereka bertugas untuk dibawa dan melengkapi koleksi.

“Koleksi ini penting karena bisa jadi nanti kita tak bisa menemukan lagi. Lihat bagaimana tiap hari hutan-hutan kita dirusak” ucap Evie.

Dalam menentukan klasifikasi kupu-kupu, awalnya dia menggunakan panduan dari buku The Butterflies of Papua New Guinea, Theis Systematics and Biology yang ditulis Michael Parson. Untuk mempermudah penelitian di lapangan dia mulai menulis buku sendiri antara lain Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Memabramo Sampai Pegunungan Cyclop (terbit 2005, disusun bersama Edy Rosariyanti.

Lalu,  Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Kepala Burung Termasuk Pulau-pulau Provinsi Papua Barat (terbit 2010 disusun bersama Kelompok Entomologi Papua). Juga Buku Panduan Lapangan Kupu-kupu untuk wilayah Pulau-pulau Teluk Cenderawasih (terbit 2013 disusun bersama dengan Evie Lilly Warikar).

Masih ada rencana untuk penulisan buku tentang wilayah-wilayah lain di Papua. Kala dia kesulitan menentukan jenis kupu-kupu, akan berhubungan dengan laboratorium Natur Kunde di Jerman dan pihak-pihak lain yang akan membantu meneliti. Selain kupu-kupu, laboratorium ini mulai mengoleksi serangga seperti capung dan kumbang.

 

 

 

 

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu koleksi Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Entomologi Papua

Tahun 1995, Bruder Henk mulai ikut membimbing para mahasiswa yang meneliti entomologi. Kini, mereka tersebar di berbagai kampus di Papua. Beberapa menjadi dosen dan menaruh minat pada entomologi.

Sejak 2006,  terbentuk kelompok entomologi Papua dengan kegiatan seperti mengumpulkan dan menyediakan data mengenai serangga di Papua. Kelompok ini menerbitkan majalah tiga bulanan bernama Suara Serangga Papua (Sugapa), dan membantu dosen serta mahasiswa yang melakukan penelitian.

Bersama Bruder Henk, kelompok ini bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Universitas Papau, LIPI, Papua Insect Foundation di Belanda, WWF, Museum Natur Kunde Berlin, Conservation International dan berbagai organiasi dan individu lain baik lokal, nasional maupun internasional.

Pada 2018, 40 peneliti dari seluruh dunia akan ekspedisi ke Papua bernama Henk Van Mastrik Expedition.  Mereka akan penelitian pada empat tempat bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa serta peneliti lokal Papua.

 

 

 

 

 

Kupu-kupu genis delias koleksi laboratorium kampus ini. Ia jadi koleksi pertama Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Kupu-kupu genis delias koleksi laboratorium kampus ini. Ia jadi koleksi pertama Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

Kendala

Menjaga koleksi begitu kaya tentu tak mudah. Laboratorium inipun memiliki berbagai kendala terutama teknis pengelolaan, seperti biaya staf menjaga dan merawat koleksi, melayani para peneliti dan pihak lain yang ingin bekerjasama. Juga, menghadiri pameran-pameran lingkungan hingga pegembangan kebun kupu-kupu Sigit-sigit terletak dekat laboratorium.

Pengawetan masih pakai bahan alternatif seperti kapur barus bukan bahan khusus karena harga mahal. Jarum khusus insect pun masih harus dibeli di luar negeri, padahal ke depan koleksi terus berkembang.

Saat ini,  semua famili kupu-kupu siang sudah lengkap bahkan disebut terlengkap di dunia. Sedang kupu-kupu malam masih perlu kerja keras untuk meneliti dan melengkapi, termasuk serangga lain.

“Kami sedang mengajukan kepada rektorat supaya laboratorium bisa jadi pusat studi hingga ada alokasi dana dari universitas untuk pengelolaan,” katanya.

Kupu-kupu jadi indikator perubahan lingkungan dan struktur tanaman sekitar. Dari telur sampai kupu-kupu dewasa, kupu-kupu hanya hidup di tanaman tertentu.

Kupu-kupu dewasa menghisap nektar dari bunga seperti kembang sepatu, maupun bouganville. Jika ada aliran sungai, kupu-kupu menghisap air mineral dari bebatuan dan pasir. Sumber makanan lain adalah kotoran burung , buah-buahan busuk dan bangkai binatang.

Meskipun ada tumbuhan inang dan tersedia sumber makanan, katanya, tetapi tak ada kupu-kupu, bisa jadi penanda tempat itu sudah tercemar.

 

 

 

 

 

Koleksi kupu-kupu berikut foto Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

Koleksi kupu-kupu berikut foto Henk Van Mastrigt. Foto: Asrida Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini Rekomendasi Mitigasi Bencana di Pesisir Utara Makassar

Mangrove sebagai ekosistem penting di kawasan pesisir bisa menjadi pilihan mitigasi kebencanaan tanpa merusak lingkungan yang ada. Ini berbeda dibandingkan bentuk mitigasi lain, seperti pembangunan fisik yang bisa saja berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

“Banyak pilihan dalam pelaksanaan mitigasi di pesisir, tapi mangrove adalah salah satu vegetasi yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan,” ungkap Abbdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kepada Mongabay, akhir Desember 2016, menjelaskan hasil penelitian untuk program doktornya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 2016 lalu.

 

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam desertasinya yang berjudul ‘Kajian Strategi Pengelolaan Eksosistem Mangrove di Pesisir Utara Makassar dalam Rangka Mitigasi Bencana’ Rahman menjelaskan betapa pesisir Makassar yang sangat rentan akan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut.

(baca : Begini 6 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Mangrove di Indonesia)

“Jadi pesisir dalam pandangan investor seperti buah mangga yang ranum dan sangat menjanjikan. Coba bayangkan lahan pesisir dalam kondisi yang alamiahnya paling harganya Rp100 ribu – Rp200 ribu, tetapi begitu mereka sentuh diberi rukan dan reklamasi itu bisa bernilai sampai Rp30 juta per meter,” katanya.

Menurutnya, meski pesisir Makassar begitu menggiurkan, namun dalam pengelolaannya seharusnya tetap mempertimbangkan kelestarian ekologi, apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam kajiannya menggunakan citra satelit pada perhitungan pasang surut dan kenaikan air laut, Rahman menemukan bahwa pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kenaikan air laut di pesisir Makassar hingga 30 cm lebih. Pada tahun 2050 menjadi 60 cm lebih dan pada tahun 2075 mencapai 90 cm lebih. Pada tahun 2100 kenaikannya diperkirakan sudah mencapai 122 cm.

 

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

 

Tidak hanya kenaikan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub sebagai dampak dari bumi yang semakin memanas, masalah lain yang muncul adalah terjadinya deforestasi di daratan yang berdampak pada menurunnya daya simpan air pada tanah.

“Di lain pihak hutan-hutan di daratan habis dibabat untuk kebutuhan ruang mengakibatkan daya simpan air ini menjadi rendah, sehingga ketika terjadi hujan hanya dalam hitungan jam saja air itu semua sudah di laut lagi. Padahal dulunya ketika alam masih alami butuh waktu hingga seminggu atau lebih.”

(baca : Nasib Miris Hutan Mangrove Disulap jadi Tambak hingga Kebun Sawit)

Dengan kondisi inilah sehingga harus ada upaya pencegahan awal berupa perencanaan mitigasi jangka panjang.

“Jika Kota Makassar sebagai kota besar tidak membuat mitigasi jangka panjang maka akan berbahaya bagi generasi mendatang. Mungkin saat ini dampaknya belum begitu dirasakan, tetapi kan kita tidak boleh bermasa bodoh.”

Menurut Rahman, penelitiannya tentang mangrove sebagai sistem mitigasi bencana juga didorong oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Ini bukan karena tak ada komitmen Pemkot Makassar, tetapi terkendala oleh lahan-lahan dalam kota yang semakin mahal, bisa mencapai puluhan juta per meter.

“Saya pikir kalau kita menambah RTH di pesisir kan ini tanah negara jadi tak ada biaya pembebasan lahan. Hanya memang dibutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai stakeholders terkait untuk menjalankannya.”

 

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

 

Pelibatan Masyarakat

Selanjutnya Rahman menyarankan agar masyarakat di pesisir tidak diabaikan, namun didukung dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, baik melalui usaha kreatif ataupun pengembangan wisata bahari potensinya cukup besar.

“Makassar kan krisis tempat-tempat wisata alam. Tetapi kalau kita kembangkan wisata pesisir dengan hutan-hutan mangrove dibuat tracking mangrove dan gazebo lalu ada space untuk warga lokal bisa menjual hasil-hasil olahan kelautan dan perikanan, ini kan sangat menarik dan bisa memberi tambahan ekonomi. Dari situlah bisa menjadi motivasi mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian mangrove.”

(baca : Begini Pemberdayaan Nelayan Sekaligus Pelestarian Mangrove Dengan Ekominawisata di Lantebung. Seperti Apa?)

Menurut Rahman, mangrove ini tidak akan bertahan tanpa pelibatan masyarakat lokal dalam menjaganya. Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar sendiri melalui program CCD IFAD telah menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok sumber daya alam di seluruh kelurahan pesisir Makassar, termasuk kelompok pelestari mangrove. Salah satu kelompok pesisir ini bahkan telah mampu memproduksi bibit hingga 30 ribu bibit.

“Kita anggaplah hargnya Rp2.500 per bibit maka bisa menghasilkan Rp75 juta. Ini pasti mereka akan tertarik untuk terlibat. Nah kemudian dari sana kita harus memberikan penyadaran. Kami melakukan penyuluhan.”

 

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam penelitiannya ini Rahman juga membuat analisis prioritas dan menemukan bahwa upaya pelestarian baik melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan penanaman dengan melibatkan masyarakat menjadi urutan prioritas dalam hierarki strategi pengelolaan mangrove.

“Dapat dikatakan bahwa seberapa besar pun upaya dan anggaran pemerintah untuk mangrove ini jika tidak melibatkan masyarakat tak akan berhasil. Hanyalah kalau pemerintah ikut membuat regulasi, menegakkan peraturan, dan membuat insentif-insentif, alokasi anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal, itu peluang berhasilnya tinggi.”

Kondisi di Lapangan

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa meski upaya-upaya pengrusakan mangrove masih terjadi sepanjang tahun 2000-2015, namun kondisi mangrove masih cukup baik dan meningkat luasannya, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan penyebabnya adalah gencarnya upaya penanaman mangrove pada periode tersebut.

“Memang ada kerusakan, tapi tiga tahun terakhir ini juga ada penanaman sekitar 150 ribu bibit, sehingga luasan lahan mangrove bertambah sekitar15 hektar. Meskipun tidak berhasil 100 persen, namun nampak sekali keberhasilannya cukup bagus, tumbuh di atas 60 persen.”

Rahman juga mendapatkan data kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk pengembangan mangrove di lahan sekitar 660 hektar,yang masih bisa ditanami. Lokasinya tersebar di lima kelurahan bagian utara Makassar, yaitu Untia, Bira, Parangloe, Buloa dan Tallo.

“Tetapi setelah kita lihat kesesuaian berdasarkan kondisi lapangan, kita rekomendasikan hanya 170 hektar saja yang sangat memungkinkan untuk bisa segera ditanami,” tambahnya.

 

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

 

Secara total, luas mangrove di pesisir utara Makassar di lima kelurahan seluas 54 hektar. Kondisinya jauh lebih baik dibanding pesisir bagian barat ke selatan, yang sebagian besar terdampak proyek reklamasi pemerintah dan swasta.

“Bagian barat ke selatan ini kan cenderung sudah direklamasi, juga sudah dibangun tanggul-tanggul, sehingga sudah agak sulit mengembangkan hutan mangrove di kawasan itu.”

Penyebab berkurangnya tutupan mangrove di Makassar selama ini antara lain konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.

(baca : Tercemar Berat, Pesisir Makassar Tak Lagi Kondusif)

Poin penting dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mempertahankan ekosistem yang ada melalui pembuatan regulasi.

“Sekarang kita perlu membuat zonasi ruang pemanfaatan pesisir. Makassar sudah punya dokumennya tetapi belum diimplementasikan karena belum jadi Perda. Kita juga perlu membuat zonasi mangrove itu sendiri, sehingga jelas mana zona yang bisa ditanami dan yang tidak memungkinkan. Ini yang sedang kita buat kajiannya.”

 

Ada Piramida Misterius di Kutub Selatan, Siapa Pembuatnya?

Piramida yang terlihat di Kutub Selatan. Sumber: Google Earth

Piramida yang terlihat di Kutub Selatan. Sumber: Google Earth

 

 

Baru-baru ini, media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah foto luar biasa dari Kutub Selatan. Sebuah “piramida misterius” ditemukan terkubur di belantara es Kutub Selatan. Seorang netizen memposting foto dari Google Earth tersebut untuk mendukung teorinya.

Foto itu serta merta populer. Sebuah gunung yang sangat mirip piramida ini mengundang ribuan komentar yang mengemukakan teori mengenai asal muasal piramida tersebut. Beberapa komentar meyakini bahwa peradaban purba telah membangun struktur bebatuan mirip piramida ini, sebagian lain menyebut ada ‘campur tangan’ makhluk luar angkasa dalam menciptkan bangunan simetris tersebut.

 

 

Penemuan piramida di Kutub Selatan ini menimbulkan kehebohan di media sosial dan mengundang para ahli untuk menyelidikinya. Sumber: Google Earth

Penemuan piramida di Kutub Selatan ini menimbulkan kehebohan di media sosial dan mengundang para ahli untuk menyelidikinya. Sumber: Google Earth

 

 

Kehebohan di sosial media tersebut mengundang Eric Rignot, ahli sains sistem planet bumi dari University of California, Irvine, yang mengatakan bahwa ini hanyalah pegunungan yang berbentuk mirip piramida. “Bentuk-bentuk alam yang menyerupai piramida bukanlah hal mustahil. Banyak gunung di dunia yang sebagian mirip piramida, namun biasanya hanya di satu atau dua sisi saja, bukan empat sisi,” lanjutnya sebagaimana diberitakan Live Science.

Gunung ‘piramida’ yang belum diberi nama ini adalah satu dari banyak gunung dalam jajaran Pegunungan Ellsworth Antartika, yang pertama kali ditemukan oleh British Antarctic Expedition pada 1910-1913 , dan tak pernah dipublikasikan secara luas setelahnya. Para ahli yang meneliti Kutub Selatan seringkali menyebut gunung itu dengan “piramida” agar mudah diingat dan memudahkan penyebutan.

 

 

Fosil yang diperkirakan berasal dari Periodesasi Cambrian, 500 juta tahun silam. Sumber: dyn3.heritagestatic.com

Fosil yang diperkirakan berasal dari Periodesasi Cambrian, 500 juta tahun silam. Sumber: dyn3.heritagestatic.com

 

 

Secara spesifik, gunung ini terletak di koordinat 79°58’39.25″S 81°57’32.21″W — di selatan Pegunungan Ellsworth, sebuah kawasan yang disebut Heritage Range. Wilayah ini terkenal karena penemuan fosil-fosil purba luar biasa, seperti trilobit di Periode Cambrian sekitar 500 juta tahun lalu, sebagaimana laporan USGS pada 1972.

“Gunung itu memang tidaklah tinggi, hanya 1.265 meter. Namun, bentuknya yang begitu unik membuatnya istimewa,” kata Mauri Pelto, profesor sains lingkungan hidup dari  Nichols College in Dudley, Massachusetts.

 

 

Gunung Matterhorn di Pegunungan Alpen. Kredit: Ekaterina Grivet, Shutterstock.com

Gunung Matterhorn di Pegunungan Alpen. Kredit: Ekaterina Grivet, Shutterstock.com

 

 

Menurut Pelto, erosi es di gunung itu menyebabkan bentuknya lambat laun seperti piramida. Hal tersebut terjadi ketika salju atau air mengisi celah-celah dalam gunung pada siang hari. Ketika malam tiba dan suhu mulai turun, salju membeku dan mengembang, berubah menjadi es. “Es yang mengembang menyebabkan retakan makin besar,” paparnya.

Puncak-puncak gunung yang mirip piramida sebenarnya banyak bertebaran di planet bumi. Gunung Matterhorn di Pegunungan Alpen, juga Gunung Bulandstindur di Islandia adalah dua contoh yang populer.

 

 

 

Kala Konflik Agraria Makin Banyak di Daerah Istimewa Ini, Mengapa?

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

 

 

 

 

Sri Poniati, kaget ketika pukul 9.00 pagi, pada Rabu, 14 Desember 2016, Buldoser sudah tiba di Kampung Cemara Sewu, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lebih 500 kepolisian, tentara dan satuan polisi Pamong Praja mengawal. Alat berat bersiap merobohkan rumah dan bangunan usaha lebih dari 30 keluarga. Lahan ini masuk klaiman tanah kesultanan yang akan dibangun pariwisata alam.

“Kami dibohongi. Janji diberikan biaya bongkar, lalu diminta membongkar rumah kami sendiri. Faktanya dibongkar paksa,” katanya, Desember lalu.

Sejak pukul 8.00 pagi, buldoser mulai merobohkan rumah dan warung warga. Tak ada satupun bangunan utuh, 33 usaha kecil hancur. Ganti rugi dan rekolasi hanya berlaku bagi warga ber-KTP Bantul. Mereka yang kontrak, tak dapat apapun.

“Sekarang 12 keluarga bertahan, hanya beratap terpal,” kata Heronimus Heran, dari Jogja Darurat Agraria (JDA) kepada Mongabay.

Dia bercerita, awalnya, 7 Desember 2016, warga diundang sosialisasi di Kantor Desa Parangtritis. Di pertemuan Satpol PP menjanjikan relokasi hanya 28 keluarga. Tak ada pembongkaran hingga biaya relokasi dibayarkan dan lahan relokasi siap ditempati. Masing-masing keluarga akan mendapat lahan 6×6 meter di timbunan rawa Kali Mati.

Warga bertahan di lahan ada perempuan, laki-laki dewasa dan lansia 34 orang, tiga balita, dan 15 anak-anak di bawah 18 tahun.

Penduduk Parangkusumo dan Cemara Sewu ini, katanya, rakyat miskin yang tak mampu hidup di kota. Mereka menempati lahan berpasir dibeli murah, lalu dibangun rumah permanen atau semi permanen.

“Pengusiran paksa warga Parangkusumo, adalah pelanggaran HAM berat,” kata   Hamzah Wahyudin, Direktur LBH Yogyakarta.

Pemerintah Yogyakarta dan Bantul, katanya, harus memulihkan kondisi warga yang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Negara harus cepat tanggap mengambil langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga.

Hermawan Setiaji, Kepala Satpol PP Bantul mengatakan, Pemkab Bantul sudah membahas masalah itu dengan warga pada 17 November. Ada tiga poin kesepakatan, yakni lahan relokasi, bantuan alat angkut, dan uang jasa bongkar bangunan Rp1 juta.

“Lahan relokasi disepakati ada 1.000 meter persegi. Kita bisa cek jika dianggap tak layak,” katanya. Pemkab Bantul,  hanya memfasilitasi bagi warga asli Yogyakarta.

Catatan Jogja Darurat Agraria, lebih 20 titik konflik agraria dan tata ruang tersebar di Yogyakarta. Konflik ini menimbulkan pengusiran, penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat. Kondisi ini, katanya, meambah panjang pelanggaran HAM karena hak kehidupan layak baik ekonomi dan sosial warga makin terabaikan.

Indonesia memiliki UU mengatur wewenang dan hak atas tanah, yaitu UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU ini antara lain mengamanatkan, tanah-tanah dan bekas tanah swapraja terredistribusi adil, dan memastikan warga negara yang puluhan tahun menggarap tanah akan dijamin hak atas tanah itu.

UUPA, katanya,  tetaplah UU tertinggi pertanahan Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Daerah ini, tak bisa berpura-pura “istimewa” dalam pertanahan dengan menjadikan UU Keistimewaan lex specialis terhadap UUPA. Terlebih, katanya, Sultan Hamengkubuwono IX telah menerbitkan Perda tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UUPA di sini.
“Melangkahi dan mengabaikan UUPA sama dengan melanggarnya,” ucap Heron.

 

 

 

 

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

 

 

Gusur lahan pertanian

Setidaknya tiga megaroyek di Yogyakarta, yakni, pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja (Kulon Progo).

Pembangunan bandara internasional, katanya, disebut-sebut proyek strategis nasional, sesungguhnya kegagalan Jogja mempertahankan pertanian pesisir selatan berproduktivitas tinggi dan khas budaya Jogja. Pemerintah Indonesia diwakili PT. Angkasa Pura I bekerjasama dengan investor India, GVK Power and Infrastrukture.
Pembangunan bandara melalui penerbitan izin penetapan lokasi oleh Gubernur dan pembebasan lahan sebelum ada izin lingkungan. Setelah rentetan tak jelas karena cacat prosedur, katanya, petani tetap dipaksa angkat kaki melalui UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Hak petani yang menolak proyek seperti paguyuban warga Wahana Tri Tunggal, terabaikan. Uang ganti rugi tetap dititipkan di pengadilan.
Di Bantul, warga Parangkusumo,  menghadapi ancaman penggusuran untuk pembangunan Parangtritis Geomaritime Science Park. Ia didapuk sebagai kawasan konservasi di tanah yang diklaim sebagai Sultan Ground.

Di Gunung Kidul, warga Watu Kodok berjuang karena terusir investor yang merasa berhak menggusur warga melalui surat sakti kekancingan keluaran lembaga swasta Kesultanan.

Di Kota Yogyakarta dan Sleman, warga menolak pembangunan masif hotel, mal dan apartemen. Pembangunan itu, katanya, merusak tatanan sosial, lingkungan dan budaya masyarakat.

“Paling terasa, pembangunan menyebabkan air sumur warga kering akibat penyedotan air tanah berlebihan dan tanpa mentaati prosedur.”

Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Mongabay mengecam, keras bentuk-bentuk penggusuran paksa yang banyak melahirkan korban rakyat.

Pemerintahan saat ini justru memilih tak bersikap tegas dengan dalih hak keistimewaan Yogyakarta. Sikap ini, katanya,  mengindikasikan pemerintah turut melanggengkan praktik-praktik feodalisme di Yogyakarta yang menjadi sebab konflik agraria.

Warga Parangkusumo, misal, lahan mereka tempati masuk Sultan Ground. Warga menilai penetapan wilayah konservasi Gumuk Pasir akal-akalan pemerintah guna memuluskan pembuatan lapangan Golf 65 hektar.

Klaim-klaim sepihak atas nama Sultan Ground untuk merampas tanah rakyat jelas harus diakhiri. “Penggusuran justru pemiskinan struktural. Penting perencanaan dan konsultasi bersama warga,” ucap Dewi.

“Kebijakan penggusuran tanpa menyiapkan tempat relokasi terlebih dahulu agar warga dapat melanjutkan hidup adalah tindakan sembrono,” Hamzal.

Penggusuran paksa, katanya, tak hanya mengancam hak perumahan warga juga berpotensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, missal, hak hidup, hak dilindungi, hak tak diusik privasi, keluarga, dan rumah, dan hak menikmati kepemilikan tenteram.

Bagi orang-orang terimbas tang tak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka, negara harus menerapkan segala ukuran tepat, untuk memastikan perumahan, pemukiman, atau akses alternatif tanah produktif tersedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejahatan Lingkungan di Aceh Sepanjang 2016 Menurun. Begini Penjelasannya

Awetan harimau sumatera yang disita dari para pelaku kejahatan satwa di Aceh. Pemusnahan barang bukti harus dilakukan dan hukuman untuk para pelaku harus ditingkatkan. Foto: Junadi Hanafiah

Awetan harimau sumatera dan satwa liar dilindungi lainnya yang disita dari para pelaku kejahatan satwa di Aceh. Pemusnahan barang bukti harus dilakukan dan hukuman untuk para pelaku harus ditingkatkan. Foto: Junadi Hanafiah

 

 

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyatakan kejahatan lingkungan sektor kehutanan maupun perdagangan dan perburuan satwa liar pada 2016 menurun dibandingkan 2015. Untuk tindak pidana kehutanan ada 36 kasus sedangkan kejahatan satwa liar ada 3 kasus sepanjang 2016.

“Ada penurunan hingga 20 persen dibandingkan 2015. Sementara kasus satwa liar dilindungi berkurang sekitar 40 persen,” jelas AKBP. Erwan, Kasubdit IV/Tipidter Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh, Rabu (11/01/17).

Pada 2016, Polda Aceh telah menangani tiga kasus tindak pidanan hutan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang sudah P 21. Serta satu kasus yang sudah putusan vonis di Pengadilan Negeri Bireun, terkait perdagangan harimau sumatera.

“Hal ini menjadi langkah maju dalam hal penegakan hukum sumber daya alam dan konservasi di Aceh. Pencapaian ini berkat kerja sama semua pihak, BKSDA Aceh, Dinas Kehutanan Aceh dan lembaga swadaya masyarakat.”

Polda Aceh juga telah menyediakan nomor khusus 08116771010 untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kejahatan lingkungan. “Kita berharap, kelestarian dan keanekaragaman hayati di Aceh dan secara luas terjaga,” papar Erwan.

 

 

Perburuan harimau sumatera tetap terjadi dikarenakan permintaan yang tinggi dari pasar gelap baik dalam bentuk awetan maupun organ tubuh. Foto: Junaidi Hanafiah

Perburuan harimau sumatera tetap terjadi dikarenakan permintaan yang tinggi dari pasar gelap baik dalam bentuk awetan maupun organ tubuh. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit (WCU) mengakui, kasus perdagangan satwa liar dan perburuan mulai menurun di Aceh. Namun belum bisa diyakini, apakah ini strategi baru yang digunakan para penjahat lingkungan tersebut. “Bisa jadi, modusnya berubah karena cara kerja mereka rapi.”

Irma menambahkan, WCU sangat mengapresiasi penegak hukum di Aceh yang ikut memusnahkan barang bukti kerangka dan kulit harimau sumatera setelah vonis dibacakan. “Ini jarang terjadi, biasanya setelah vonis, barang bukti tidak diketahui keberadaannya.”

Selama ini, Polda maupun Polres Aceh, cepat merespon jika ada informasi kejahatan, terkait pemburuan maupun perdagangan satwa liar. “Polda dan Polres sangat cepat merespon setiap laporan yang kami sampaikan.”

 

 

Barang bukti kulit harimau sumatera dan belulangnya yang disita Polda Aceh dari pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

Barang bukti kulit harimau sumatera dan belulangnya yang disita Polda Aceh dari pelaku di Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Kasus

Hal berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur, yang menyatakan  kejahatan kehutanan bukan menurun, tapi sedikitnya kasus yang ditangani. Padahal pada 2016, banyak kejahatan kehutanan yang terjadi. “Bukan hanya pada 2016, di 2015 juga terjadi hal serupa.”

Muhammad Nur mengatakan, pada 2016, kepolisian bersama polisi kehutan, menangkap sejumlah pelaku illegal logging, baik tangkap tangan, maupun saat dibawa dengan becak atau truk.

“Ada kejadian di Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya. Bahkan, di Aceh Timur ada pekerja koperasi tertangkap tangan menebang kayu. Tapi, kita tidak tahu bagaimana perkembangan kasus tersebut, apakah sudah ada keputusan pengadilan atau pemeriksaan dihentikan.”

Menurut Muhammad Nur, yang menyedihkan adalah kasus perambahan hutan gambut Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, bersama kepolisian telah menangkap pelaku, termasuk menemukan satu alat berat di lokasi. “Tapi, yang membingungkan, alat belat tersebut hilang entah kemana. Pelaku yang membayar perambahan juga tidak ditangkap hingga sekarang.”

 

 

Suaka Marga Satwa Rawa Singkil terus dirambah. Penegakan hukum harus dilakukan. Foto: Junaidi Hanafiah

Suaka Marga Satwa Rawa Singkil terus dirambah. Penegakan hukum harus dilakukan. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Hasil monitoring yang dilakukan Forum Konservasi Leuser (FKL) pada Januari – Juni 2016, menemukan data yang mengejutkan. Ada 2.398 aktivitas ilegal di hutan yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di 12 Kabupaten/Kota di Aceh.

“Selama enam bulan, ada 984 kasus pembalakan di KEL dengan volume kayu 3.641,21 meter kubik,” jelas Manager Konservasi FKL, Rudi Putra.

Rudi menjelaskan, di KEL juga terjadi pembukaan jalan ilegal yang mencapai 53 ruas. Ini terjadi di Aceh Tenggara, Nagan Raya dan Aceh Timur. “Kami juga menemukan 279 perburuan liar dengan 250 perangkap serta 46 pelaku,” ujarnya.