- Perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali menunjukkan beberapa wacana penting, seperti ajakan Presiden Indonesia untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen terkait air dari negara-negara yang hadir, termasuk mendorong adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia.
- Presiden World Water Council Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi negaranya masing-masing untuk mewujudkan keadilan untuk akses air
- Indonesia mengemukakan empat inisiatif baru yakni pengusulan Hari Danau Sedunia, pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, dan mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.
- Ada juga penandatanganan kesepakatan pendanaan proyek air untuk Kota Jakarta dan sekitarnya, serta nota kesepahaman proyek suplai air di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (20/5/2024) pagi.
Menurut Presiden RI, WWF ke-10 harus menjadi momentum negara-negara di dunia untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.
Air dinilai memegang peran penting dan sentral bagi kehidupan umat manusia. Bahkan begitu pentingnya hingga air disebut sebagai the next oil di masa depan. “Begitu pula jika dilihat dari sisi ekonomi. Kekurangan air, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050,” katanya dalam siaran pers yang dipublikasikan laman WWF.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan dan 1,18 juta hektare jaringan irigasi. Kemudian merehabilitasi seluas 4,3 juta hektare jaringan irigasi dan membangun 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.
Indonesia juga memanfaatkan air untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. PLTS ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. “Namun semua upaya ini tidak cukup. Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani. Forum Air Sedunia ke-10 ini menjadi langkah strategis melakukan aksi nyata dan komitmen bersama mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi,” ujar Presiden.
Baca : Kekerasan di Forum Rakyat untuk Air: Kritik World Water Forum di Bali Berujung Anarkis
Indonesia dikatakan Presiden, konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air.
Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima di samping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.
Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
Untuk itu Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air yang berkelanjutan di negara-negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik menjadi aksi nyata.
Keadilan Akses Air Global
Sebelumnya, Presiden World Water Council Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi, hukum, dan peraturan di negara masing-masing. Hal tersebut dikatakannya akan mempercepat terwujudnya keadilan untuk akses air dan sanitasi di seluruh dunia.
Pada kesempatan tersebut Loïc Fauchon mengungkapkan pihaknya akan memperkenalkan koalisi “Money for Water” pada konferensi PBB mendatang dan mengajak seluruh negara ikut bergabung. Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan pembatalan utang air (water debt) untuk negara-negara termiskin di dunia.
“Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah,” ujarnya.
Baca juga : Kekerasan di Forum Rakyat untuk Air: Kritik World Water Forum di Bali Berujung Anarkis
Menutup sambutannya, Fauchon pun menyerukan tindakan internasional untuk memastikan tata kelola yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.
“Sebagaimana yang kita lakukan dalam forum ini, yang juga penting untuk memperkuat aturan mediasi untuk sungai, danau, dan DAS (daerah aliran sungai). Diplomasi air sejatinya membawa kedamaian di tepian, alih-alih membawa perang ke sungai,” ujarnya.
Selain itu, hydro-diplomacy menjadi langkah konkret dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.
Sebagai hasil dari forum akan disahkan Deklarasi Menteri yang berisikan tiga kepentingan nasional Indonesia, yakni pengusulan Hari Danau Sedunia, pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, dan mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.
The Bandung Spirit Water Summit
Semangat kolaboratif global untuk mencari solusi permasalahan air di pulau-pulau kecil dan terluar akan menjadi fokus utama dalam The Bandung Spirit Water Summit yang berlangsung pada 21 Mei 2024. The Bandung Spirit Water Summit merupakan rangkaian World Water Forum ke-10.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI sekaligus Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Basuki Hadimuljono dan Ketua High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) yang merupakan mantan Perdana Menteri Korea Han Seung-soo akan membuka acara The Bandung Spirit Water Summit tersebut.
Menteri Basuki mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau terkecil dan terluar sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. Pengelolaan sumber daya air, katanya, menghadapi tantangan antara lain regulasi penanganan bencana, pengumpulan data dan analisa, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dalam pengembangan perencanaan strategis yang berfokus dalam meningkatkan kepedulian pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau kecil dan terluar dalam menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut,” kata Basuki dalam The23rd High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (19/5/24).
Baca juga : Klaim Investasi US$9,4 Miliar di World Water Forum Bali
Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
Sementara Profesor Kenzo Hiroki dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) sekaligus Koordinator HELP mengatakan, panel tingkat tinggi itu memiliki makna khusus karena mengangkat dan mendorong pembahasan masalah air ke platform politik solidaritas dan kemakmuran bersama.
The Bandung Spirit Water Summit akan menjadi koridor politik baru untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) melalui air. “Di forum ini, para pemimpin negara, organisasi internasional, ahli, serta pemangku kepentingan akan berdialog dan menghasilkan The Spirit of Bandung: a call to action,” kata Kenzo.
Dengan mengumpulkan para kepala negara, pemangku kepentingan, dan para ahli, The Bandung Spirit Water Summit akan merumuskan proposal dan tindakan nyata. Ada lima fokus utama dalam The Bandung Spirit Water Summit, yaitu air dan perdamaian, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, sanitasi dan air untuk semua, keuangan dan pemerintahan, serta generasi muda.
Bandung Spirit adalah istilah yang merujuk pada negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika 1955 yang bekerja sama kolaboratif dan saling menguntungkan antara negara anggotanya.
Baca juga : Hancurnya Air Suci Kami, Kiamat bagi Ritual Keagamaan Indonesia?
Global Water Fund
Kebutuhan investasi menjadi tantangan tersendiri dalam pembenahan infrastruktur air dan sanitasi yang memadai. World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024 dapat menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan global untuk pengelolaan air.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa air adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah telah mengalokasikan sekitar 3,4 persen dari APBN untuk itu. Namun, ia menilai jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi.
“Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Oleh karena itu, banyak ikhtiar dilakukan, mulai dari level lokal, bahkan hingga desa, sampai ke level nasional dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam High Level Panel (HLP) World Water Forum ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center, Bali, Selasa (21/5/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia mendorong adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.
“Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi,” tuturnya.
Proyek Air Jakarta dan IKN
WWF ke-10 ini juga menghasilkan aksi rencana konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dan nota kesepahaman mengenai Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Nota kesepahaman itu ditandatangani usai High Level Panel (HLP) World Water Forum ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (21/5/2024).
Kesepakatan pendanaan SPAM Regional Karian-Serpong ditandatangani oleh Country Head of International Finance Corporation (IFC) Euan Marshal, Principal Investment Specialist at Asia Development Bank (ADB) Yuichiro Yoi, Director General of Infrastructure Finance Department K-Exim Jae-Sun Shim, Managing Director Development Bank of Singapore Kunardy Darma Lie, dan Presiden Direktur PT Karian Water Service, Kyeong Yun Jeong.
SPAM Regional Karian-Serpong merupakan Proyek Strategis Nasional berkapasitas 4.600 liter/detik. SPAM ini diharapkan dapat memberikan akses air minum kepada 1,84 juta penduduk yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Proyek SPAM Regional Karian-Serpong memiliki nilai investasi sebesar Rp2,4 triliun.
Hasil lain adalah nota kesepahaman mengenai proyek Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di IKN Nusantara. MoU itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Wakil Presiden K-Water Han Seong Yong. K-Water merupakan perusahaan milik negara Korea Selatan.
Sebelumnya Kementerian PUPR telah membangun satu proyek SPAM berkapasitas 300 liter per detik di IKN yang direncanakan beroperasi pada Juli 2024. (***)
World Water Forum : Menagih Komitmen Pemerintah Jaga Sumber Air
