Hutan

Perizinan tambang zircon PT. Giri Indahandalan (GI) sudah kadaluarsa. SK Walikota Palangkaraya No 93 Tahun 2010, terbit 1 Februari, berlaku tiga tahun. Namun, Walikota Palangkaraya H.M. Riban Satia, justru menerbitkan…

Walhi Sumatera Selatan menuntut negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang lebih dahulu meratifikasi AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) turut bertanggung jawab atas bencana asap di Sumatera Selatan.…

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Riau pada Selasa (09/09/2014) menghukum PT Adei Plantation and Industry untuk kasus kebakaran hutan dan lahan dengan denda Rp 1,5 miliar subsider lima…

Setelah 12 tahun menunggu, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas untuk menjadi undang-undang. …

Hanya sepelangkahan orang dewasa, ruas jalan itu cukup dilintasi satu sepeda motor. Di sisi kiri dan kanan, pohon-pohon besar tumbuh subur. Daunnya rindang saling bersentuhan, bak dua insan saling berjabat…

Senin pagi, 8 September 2014, tujuh warga Desa Tanjung Baung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang tampak siaga. Tugas mereka hari itu melakukan pengecekan. Sehari sebelumnya, tersiar kabar alat berat PT.…

Provinsi Kalimantan Utara  (Kaltara), setelah berpisah dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memiliki lebih dari sebagian besar hutan primer yang dulunya bagian dari Kaltim. Keindahan dan keanekagaraman hayati yang berlimpah, banyak…

Meskipun selama dua pekan ini dilakukan pemadaman api oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, kabut asap kian menebal di Palembang. Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) pun gerah, mereka meminta pemerintah…

Saat ini banyak konflik lahan terjadi di kawasan hutan yang wilayahnya mencapai 64 persen dari luas daratan Indonesia. Konflik lahan tersebut terkait sektor pertambangan, perkebunan bahkan pertanianan. Tumpang tindih perizinan,…

Inkuiri nasional Komnas HAM di Kantor Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan selama tiga hari, menghadirkan sekitar 12 tokoh masyarakat adat dari wilayah Sumatera. Kesaksian mereka didengarkan oleh perwakilan pemerintah…

Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah ini tampaknya cocok dengan nasib warga Kampung Long Isun. Sudahlah lahan adat terampas, warga ditahan pula. Masyarakat adat Long Isun di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten…

Layuk Sarungallo (68) duduk menyandarkan punggung pada kursi plastik.  Dia menyeruput kopi. “Jika Tongkonan tak memiliki lili (wilayah) untuk hutan, rante (lapangan upacara), tempat pemakaman, dan sawah, maka bagaimana menentukan…

Truk bernomor polisi BM 8099 MF mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Koridor Harimau Bukit Batabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang telah dirambah oleh kelompok Peranap dan kelompok Sungai…

Andi Muttaqien, koordinator Tim Advokasi Anti Mafia Hutan tengah menyerahkan berkas gugatan uji materil UU P3H  di Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/9/14) di Jakarta. Foto: Sapariah SaturiSejak awal penyusunan UU Pencegahan…

Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengusulkan pengurangan luas hutan Aceh dari 3,405 juta hektar menjadi 3,352 juta hektar. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, usulan…

Usai di Sulawesi, Komnas HAM melanjutkan Inkuiri Nasional hak masyarakat adat ke region Sumatera. Ia dipusatkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara,  pada 10-11 September 2014.  Dalam inkuiri…

Ada sebuah desa di tengah hutan, Tumbang Bahanei, namanya. Ia berada di Kecamatan Rungan Barat,  Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dengan kearifan lokal, masyarakat adat di kawasan ini berusaha menjaga…

Anyun dan Yohanes Singkul, dua warga Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) menghadapi sidang putusan atas kasus penganiayaan terhadap aparat Brimob Polda Kalbar di Pengadilan…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketapang akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Konservasi menjadi peraturan daerah. Melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja, Senin (8/9/2014), perjuangan warga dan…

Mahkamah Agung pada 24 Desember 2013 memutuskan PT Hati Prima Agro (HPA), anak usaha  Bumitama Gunajaya Agro Group, membuka lahan ilegal. Putusan ini menerima kasasi Kementerian Kehutanan,  sekaligus membatalkan putusan…