Laut

Tanpa Perda Zonasi, Ahok Ternyata Sudah Terbitkan Pergub Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub tersebut dinilai cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan banyak masalah baru.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), di Jakarta, Senin (16/1/2017) mengungkapkan, Pergub yang ditandatangani dan diterbitkan beberapa hari menjelang Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama melaksanakan cuti untuk mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta itu, mengandung banyak pertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

(baca : Inilah Permasalahan di Darat dan Laut dalam Reklamasi Jakarta )

 

Gambaran reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan. Foto : Fisip UI

Gambaran reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau buatan. Foto : Fisip UI

 

Ketua Bidang Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, di antara masalah yang muncul setelah pergub tersebut diterbitkan, adalah karena itu diterbitkan secara sepihak. Seharusnya, sebelum pergub terbit, masyarakat dilibatkan terkait penyusunan draf rancangan pergub.

“Ini, justru tanpa ada proses partisipasi warga maupun organisasi lingkungan yang berkepentingan terhadap perlindungan llingkungan. Sangat jelas tidak ada proses pelibatan masyarakat maupun konsultasi publik,” ujar dia.

Karena dilakukan secara sepihak, Marthin mengklaim, pembuatan pergub tersebut dilakukan secara diam-diam, tidak transparan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dia mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bisa segera melakukan review dan membatalkan pergub tersebut.

“Kami masih yakin kalau beliau bisa membatalkannya. Kita lihat saja,” sebut dia.

(baca : Berikut Putusan Pemerintah Soal Pulau-pulau Reklamasi Teluk Jakarta)

 

Sejumlah nelayan menyegel Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menyegel pulau buatan tersebut karena menolak reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan mereka, Foto : Sapariah Saturi

Sejumlah nelayan menyegel Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menyegel pulau buatan tersebut karena menolak reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan mereka, Foto : Sapariah Saturi

 

Selain masalah di atas, Marthin mengungkapkan, penerbitan pergub tersebut juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menjadikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 sebagai dasar penerbitan pergub.

Kalaupun ada, menurut Marthin, pergub tersebut diterbitkan sebagai menjadi aturan organik dari Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Dalih tersebut, bagi dia dinilai tidak tepat karena perda tersebut masih mengacu pada desain reklamasi yang lama.

“Sementara, sekarang ini desain reklamasi sudah jauh berubah dan juga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga sudah berubah sekarang,” jelas dia.

(baca : Susi Pudjiastusi: Reklamasi Teluk Jakarta Dilakukan Tanpa Rekomendasi KKP)

Tak hanya itu, Marthin menyebut, selain tidak berdasar pada kajian, panduan rancang kota yang ada dalam pergub tersebut juga tidak disertai dengan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 12 Tahun 2012. Dalam permen tersebut, AMDAL wajib dibuat untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan luas antara 25 hingga 2.000 hektare.

(baca : Soal Reklamasi Jakarta, Berikut Temuan Kementerian Lingkungan Hidup)

Pembangunan yang sedang dilakukan di Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan menunda reklamasi Teluk Jakarta setelah ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Foto : Sapariah Saturi

Pembangunan yang sedang dilakukan di Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah akhirnya memutuskan menunda reklamasi Teluk Jakarta setelah ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Foto : Sapariah Saturi

 

Masih Moratorium

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Arman Manila menyatakan, penerbitan pergub juga dinilai tidak tepat, karena saat ini reklamasi Jakarta sedang memasuki masa moratorium. Itu artinya, tidak boleh ada pembangunan dalam bentuk apapun.

“Presiden Jokowi memerintahkan untuk ada kajian ulang tentang reklamasi. Jadi, seharusnya tida ada penerbitan pergub atau peraturan lainnya,” tutur dia.

Masalah berikutnya yang ikut menyertai penerbitan pergub, menurut Arman, adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang seharusnya diterbitkan oleh DPRD DKI Jakarta. Ketiadaan perda tersebut, mengindikasikan ada yang tidak beres dan terindikasi ada dugaan korupsi antara swasta, eksekutif, dan legislatif.

(baca : Di Tengah Penolakan, 8 Perusahaan Pastikan Terlibat dalam Reklamasi Jakarta)

“Di sisi lain, Perda Nomor 8 Tahun 1995 juga sudah kadaluarsa, karena aturannya sudah seharusnya diperbaharui dan tidak berlaku seperti Kepres No.52 Tahun 1995 yang sudah dinyatakan dicabut oleh Perpes No.54 Tahun 2008,” jelas dia.

Sedangkan Tigor Hutapea dari KSTJ mengungkapkan, selain masalah-masalah yang sudah disebut di atas, pergub ternyata diterbitkan dalam waktu dua hari menjelang cuti Gubernur Ahok. Menurut dia, itu menunjukkan adanya intergritas yang bermasalah dalam proyek reklamasi.

“Integritas yang bermasalah ini tidak hanya kali ini saja, tetapi sejak Ahok mulai menjadi Plt Gubernur menggantikan Jokowi, yang memperpanjang izin lokasi yang sudah tidak bisa diperpanjang karena habis jangka waktu yang dipaksakan diterbitkan,” tutur dia.

Karena itu, Tigor menyebut, tindakan Gubernur Ahok tersebut sangat berbahaya karena menggunakan kewenangannya menerbitkan aturan untuk proses yang bermasalah dan itu menunjukkan itikad tidak baik untuk melindungi proyek yang bermasalah.

 

Nelayan Teluk Jakarta, salah satu yang bakal terdampak kala reklamasi terlaksana. Apakah pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka tak akan terganggu kala reklamasi ada? Foto: Sapariah Saturi

Nelayan Teluk Jakarta, salah satu yang bakal terdampak kala reklamasi terlaksana. Apakah pemerintah sudah menjamin kehidupan mereka tak akan terganggu kala reklamasi ada? Foto: Sapariah Saturi

 

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai, jika reklamasi kembali dilanjutkan, akan banyak masalah yang timbul. Di antaranya, karena ketetapan hukumnya tidak ada. Padahal, untuk bisa melaksanakan reklamasi, ketetapan hukum harus jelas.

Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati mengatakan, ketetapan hukum yang menjadi acuan utama dalam reklamasi, adalah peraturan daerah (Perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.

“Jika perda zonasi sudah ada, reklamasi bisa terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat,” ungkap dia.

Nur Hidayati menjelaskan, selain perda zonasi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta, khususnya yang sudah berjalan di Pulau G, F, I, dan K, dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Aturan tersebut, adalah Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tidak hanya itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditengarai juga sudah melanggar tata aturan yang lain. Menurut Nur Hidayati, pengembang dalam melakukan penyusunan analisis mengenaai dampak lingkungan (AMDAL) tidak partisipati dan tidak melibatkan nelayan.

“Yang juga sudah dilanggar, dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, itu ditemukan kepentingan untuk bisnis jauh lebih besar dibanding kepentingan untuk umum atau rakyat. Karenanya, reklamasi tidak benar. Itu semua kata Majelis Hakim PTUN Jakarta ya,” sebut dia.

 

Gubernur Jateng Cabut Izin Lingkungan, PT Semen Indonesia Tak Berarti Batal di Rembang, Mengapa?

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan peluang PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

 

 

 

 

Senin, (16/1/17), 29  hari sudah warga Pegunungan Karst Kendeng di Rembang ‘menduduki’ Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut Gubernur Ganjar Pranowo mencabut surat keputusan izin lingkugan sesuai bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA). Selasa, (17/1/17), batas akhir—sudah 90 hari– bagi Gubernur untuk menjalankan putusan MA.

“Kami tak akan pulang sebelum izin pabrik semen dicabut dan pembangunan pabrik semen berhenti dan hengkang,” kata Joko Prianto, kepada Mongabay, Senin, (16/1/17).

Dari dokumen yang diterima Mongabay 8 Desember 2016, PTUN Semarang menetapkan putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 berkekuatan hukum tetap. Salinan diterima LBH Semarang, 9 Januari 2017.

Malam hari, Ganjar jumpa pers menyampaikan keputusan mencabut izin lingkungan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 sebagai langkah menjalankan putusan MA. Dengan begitu, SK Gubernur Jateng No 668.1/17 Tahun 2012 sebagaimaa telah diubah dalam SK No 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik  Semen Indonesia di Rembang, batal dan tak berlaku.

Meskipun begitu, Semen Indonesia, tak berarti batal bikin pabrik dan nambang dari Rembang. Beralasan sesuai putusan MA, Gubernur Jateng memerintahkan, Semen Indonesia harus menyempurnakan dokumen Andal dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL).  Komisi Amdal Jateng, kata Ganjar, sedang menilai Andal dan RKL/RPL ini.

“Memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan PK, yang hanya membatalkan izin lingkungan, maka izin lingkungan dapat dilaksanakan PT Semen Indonesia, apabila memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi,” katanya dalam rilis.

 

 

 

 

Desakan kepada gubernur

Siang hari, Senin (16/1/17)  di Jakarta,, Aliansi Masyarakat Sipil dan akademisi berisi seratusan orang atas nama organisasi dan personal menyerukan Presiden Joko Widodo memastikan Gubernur Jateng patuhi putusan MA.

Asfinawati Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, tak bermakna kalau putusan tak dipatuhi.

“Putusan PK (peninjauan kembali-red)  yang mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lainnya,” katanya di Jakarta.

Dia melihat gelagat kepala daerah mencoba berkelit dari menjalankan putusan hukum. Artinya, melanggar putusan hukum, sebagai kepala daerah tak mematuhi putusan pengadilan. “Gubernur tak patuh pada kewajiban, melanggar larangan, dan sumpah jabatan,” ucap Asfinawati.

Eko Cahyono Direktur Sajogyo Institute mengatakan, kala putusan hukum tak jalan hak-hak dasar masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng terus ditekan.  Pemerintah Jateng, katanya,  membiarkan bahkan mendorong konflik-konflik horizontal terjadi bahkan upaya kriminalisasi petani penolak.

Tak jalankan putusan, katanya, berarti mengingkari hukum. Pengingkaran juga terjadi, katanya,  pada proses yang sudah berjalan dalam pertemuan dengam Presiden yang mengamanatkan adat kajian lingkungan hidup strategis Jawa Tengah. Ia sebagai syarat melihat ulang pembangunan pabrik dalam konteks daya tampung dan daya dukung lingkungan.

 

 

 

 

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

 

 

 

 

Masalah rakyat dan penyelamatan kekayaan alam, katanya, belum jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. “Masyarakat kecil kerab jadi pelaku utama penyelamatan ruang hidup tak pernah dilihat.”

Dewi Kartina, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menilai, seakan tak ada upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut dengan memberikan keadilan bagi warga.

KPA melihat, ada penggalangan kelompok seolah-olah merepresentasikan gerakan buruh seakan kontra dengan warga Rembang penolak semen. Ada juga semacam upaya ‘membakar’ konflik horizontal antar warga Rembang yang mempertahankan lahan dengan golongan yang merepresentasikan kelompok agama. Dia prihatin, putusan pejabat publik yang bermasalah malah menarik warga ke konflik horizontal.

Dewi juga khawatir dengan aksi kriminalisasi. “Ini sangat disayangkan. Tahun 2016 ada 177 petani dikriminalkan pemerintah.”

Kala sampai batas waktu tak ada keputusan, katanya, Presiden harus segera mengambil alih dengan memanggil gubenur bersama staf Presiden dan MA,  bersama Kementerian Dalam Negeri. Presiden, katanya, juga harus memberikan sanksi kepada gubernur.

KPA juga meminta Presiden Jokowi memastikan Kapolda Jateng termasuk Kapolri menghentikan kriminalisasi terhadap warga Rembang. “Hentikan kriminalisasi warga. Presiden harus menjamin hak agrarian dan lingkungan warga Rembang,” katanya.

Senada Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Dia mengatakan, ada pengabaian bahkan melawan putusan MA nyata terlihat dari upaya Gubernur mencabut izin lingkungan lama 9 November 2016, dan menerbitkan izin lingkungan baru pada hari sama.

“Walhi tegas meminta agar Gubernur Jateng menghormati putusan MA. Harus  menghentikan operasi pabrik semen, karena kerentanan dan keterancaman masyarakat antara lain pencemaran air tanah, banjir dan kekeringan.”

Haris Azhar Koordinator KontraS mengatakan, putusan MA,  dalam melindungi hak masyarakat sudah kuat.

Meski begitu, katanya, seharusnya, ada bagian negara yang bisa melihat pihak ketiga yang mendapatkan izin taat aturan hukum. Negara, katanya,  seharusnya bisa menguji apakah pemberian izin secara prosedural memperhatikan kapasitas perusahaan, seperti catatan buruk soal kerusakan lingkungan, hak kesehatan masyarakat dan tertib atau tidak pada aturan hukum.

Perlu juga mengecek apakah perusahaan punya kelengkapan kerja yang mengurangi dampak minimum pelanggaran HAM. Contoh, mekanisme pengaduan jika perusahaan melanggar. Lalu, apakah perusahaan memiliki mekanisme informasi regular tentang catataan tak ada risiko pelanggaran HAM.

“Jika perusaah tak punya harusnya izin tak layak diberikan. Ini penting ke depan,” katanya.

Soal kasus Rembang, katanya, kalau Gubernur tak kunjung cabut izin ligkungan berarti gubernur melanggar pidana dan perdata. “Jika gubernur mengabaikan koreksi lembaga yudisial, gubernur melanggar konstitusi.”

Andi Muttaqin dari Elsam mengatakan, tak bisa ditawar-tawar, gubernur harus menjalankan putusan MA, mencabut izin lingkungan. Dia mendesak hentikan upaya kriminalisasi warga, sebaliknya, segera penuhi hak-hak mereka.

Rahma Mary, kuasa hukum warga mengatakan, jika Gubenrur tak menjalankan putusan, berarti menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan tindak pidana karena meneruskan pembangunan pabrik secara ilegal. “Tindakan Gubernur menerbitkan SK baru tindak pidana,” katanya.

Dia bilang, konsekuensi penetapan, tergugat tak bisa berupaya hukum apapun membatalkan putusan PK hingga harus eksekusi. Perintah Presiden soal KLHS, katahnya,  harus berjalan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jateng, termasuk Pegunungan Kendeng.

“Semua upaya pendirian pabrik semen harus dihentikan, termasuk tak boleh ada izin baru.”

Saat ini,  di tapak pabrik semen, terhitung 940 hari lebih warga bertahan di Tenda Perjuangan Gunung Bokong, Rembang.

Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang,  dihubungi Mongabay mengatakan serupa. Dia bilang Gubernur Jateng telah membangkang atas putusan pengadilan. Dari awal warga mendesak pembangunan pabrik setop terlebih dahulu. Pada 22 Oktober 2014, Komnas HAM juga menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik semen hingga selesai proses hukum. Sayangnya, tak dihiraukan, pembangunan jalan terus. Kala perusahaan kalah, baru investasi Rp5 triliun selalu disebut-sebut sebagai alasan agar pabrik dan tambang lanjut.

Soal investasi sudah Rp5 triliun, katanya, merupakan risiko pemerintah dan perusahaan yang tak setop bangun kala proses hukum berjalan. Angka Rp5 triliun itu, katanya, tak sebanding dengan nilai kelestarian alam. “Investasi seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bermartabat dan menghormati aturan hukum.”

Petrasa Wacana dari Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) mengatakan, gubernur sebagai aparatur negara wajib mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan. Bukan malah mengeluarkan izin lingkungan baru, walau gubernur berdalih hanya adendum.

Soal penyusunan KLHS, dia berharap, dilakukan tim terbaik dan sangat paham situasi lapangan. “Kita percaya data dan fakta. Saya yakin, Karst Kendeng layak dilindungi.”

 

 

 

 

 

 

 

Teluk Balikpapan yang Tidak Pernah Sepi dari Masalah

Keberadaan bekantan di Teluk Balikpapan sangatlah penting. Diperkirakan, jumlahnya saat ini sekitar 1.400 individu. Foto: Hendar

Keberadaan bekantan di Teluk Balikpapan sangatlah penting. Diperkirakan, jumlahnya saat ini sekitar 1.400 individu. Foto: Hendar

 

Koordinator Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) Husain Suwarno mengatakan, rencana pelestarian kawasan hutan di Teluk Balikpapan menghadapi tantangan berat. FPTB menemukan, hutan dengan nilai konservasi tinggi di Teluk Balikpapan telah rusak. “Ini terjadi di wilayah Sungai Tempadung, Berenga dan Tengah,” kata Husein.

Sepanjang Desember 2016 hingga Januari 2017, FPTB mencatat ada pembukaan lahan lebih dari lima hektare di hulu Sungai Berenga Tengah yang masuk perluasan Kawasan Industri Kariangau (KIK). “Semakin banyaknya perusahaan di wilayah Kariangau, semakin cepat dan bertambah luas kerusakan yang terjadi.”

Husein menyatakan, setiap saat kawasan Teluk Balikpapan selalu terancam. Sebelumnya, pihaknya mendapat temuan di medio November 2016. Yakni, Perusahaan Sawit PT. Dermaga Kencana Indonesia (PT. DKI, Kencana Agro Ltd. Group) diduga telah merusak sekitar 23 hektare hutan dengan nilai konservasi tinggi. Di lahan itu dibangun pabrik pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil), di Muara Sungai Tempadung. Sekarang PT. DKI, berencana memperluas areanya.

Husein meminta keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimtan Timur untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Tujuannya, agar kegiatan spekulasi lahan yang berujung pada perusakan lingkungan hidup bisa dicegah. Selain itu, keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Kariangau juga dipantau ketat.

“Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat penting. Hutan yanga ada bernilai konservasi tinggi, habitatnya bekantan, orangutan, macan dahan dan beruang madu.”

Teluk Balikpapan juga merupakan urat nadinya ribuan nelayan di sekitar Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). “Teluk Balikpapan harus kita jaga bersama dari berbagai kerusakan lingkungan yang setiap waktu mengancam,” tandasnya.

 

 

Terumbu karang unik ini berada di Teluk Balikpapan. Foto: Hendar

Terumbu karang unik ini berada di Teluk Balikpapan. Foto: Hendar

 

 

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan isu perusakan hutan Teluk Balikpapan akibat aktivitas KIK adalah permasalahan lama yang dimunculkan kembali. Pihaknya akan menjawab keluhan tersebut dengan mengeluarkan rilis resmi dan pengecekkan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan. “Kita akan jawab dengan pernyataan resmi,” sebutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Suryanto, menegaskan tudingan kegagalan menjaga kelestarian Teluk Balikpapan tidak lah benar. Suryanto mempertanyakan indikasi apa yang digunakan sebagai penilaiannya. “Saya pelajari dulu, apa indikasinya. Menurut saya, bila ada pembangunan kawasan industri dan pelabuhan, pasti ada dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.”

 

 

Teluk Balikpapan dilihat dari udara. Foto: Husein/Forum Peduli Teluk Balikpapan

Teluk Balikpapan dilihat dari udara. Foto: Husein/Forum Peduli Teluk Balikpapan

 

 

Suryanto menjelaskan, untuk masalah Teluk Balikpapan, pemerintah dihadapkan pada pilihan ekonomi dan lingkungan. Namun, pihaknya berusaha memperkecil dampak yang terjadi pada kondisi lingkungan hidup. “Kan, ada pilihan trade off mau mengembangkan ekonomi, pastinya akan ada gangguan pada lingkungan.”

Suryanto memastikan, jika kegiatan yang berjalan di area kawasan industri tersebut sesuai Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disetujui. Semuanya sudah menjadi peraturan daerah (Perda) dan tidak mungkin, ada izin di luar kawasan industri. “Saya akan meminta staf, berkoordinasi dengan Forum Peduli Teluk Balikpapan, melihat langsung kondisi aktual,” pungkasnya.

 

 

 

Garam Nasional Gagal Produksi Sepanjang 2016, Kenapa Bisa Terjadi?

Produksi garam nasional sepanjang 2016 mengalami keterpurukan yang sangat besar. Hal itu, ditandai dengan gagalnya produksi garam mencapai target nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Di sepanjang tahun tersebut, produksi garam hanya sanggup mencapai 144.009 ton saja.

Jumlah tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, hanya empat persen saja dari target yang ditetapkan sebesar 3 juta ton pada 2016.

“Garam tahun lalu puso (gagal panen) karena benar-benar kondisi alam. Kita sudah berusaha keras, tapi kondisi alam yang sangat tidak bersahabat membuat produksi gagal mencapai target karena banyak yang gagal produksi,” ungkap dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Arifin sedang mengkristalkan air payau di tambak yang beratap agar bisa terus produksi saat musim hujan di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Siasat pelestari garam rakyat sekaligus menghijaukan tambak dengan bakau.  Foto Anton Muhajir

Arifin sedang mengkristalkan air payau di tambak yang beratap agar bisa terus produksi saat musim hujan di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Siasat pelestari garam rakyat sekaligus menghijaukan tambak dengan bakau. Foto Anton Muhajir

 

Brahmantya menjelaskan, untuk bisa melakukan produksi garam yang normal, idealnya memang diperlukan sinar matahari dan iklim yang panas. Prasyarat cuaca tersebut, mutlak dibutuhkan para petambak garam di berbagai daerah untuk bisa memproduksi garam yang bagus dan berkualitas.

Namun, menurut dia, prasyarat tersebut pada 2016 tidak bisa diperoleh, karena anomali cuaca La Nina sangat mengontrol kemampuan petambak garam melakukan produksinya. Karena La Nina tersebut, petambak tidak mendapat sinar matahari terik mengingat sepanjang 2016 dilanda musim kemarau basah.

“Tahun 2016 itu, curah hujan rerata lebih besar dari 150 milimeter per bulan. Bahkan, di beberapa tempat ada yang mencapai 300 milimeter per bulan. Itu kondisi yang menyulitkan bagi para petambak garam,” ujar dia.

(baca : Ketika Garam dan Bakau Bersatu, Siasat Pelestariannya di Pesisir Utara Lamongan)

Karena kondisi tersebut, Brahmantya meminta semua pihak untuk ikut memahami dan mengambil langkah yang bijak agar industri garam nasional bisa tetap hidup. Di sisi lain, kebutuhan garam nasional juga diharapkan bisa tetap terpenuhi.

 

Farihin merebus garam terakhirnya di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Farihin merupakan satu dari 5 rumah tangga pemasak garam yang tersisa di kampung tersebut. Foto Anton Muhajir

Farihin merebus garam terakhirnya di Dusun Mencorek, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Farihin merupakan satu dari 5 rumah tangga pemasak garam yang tersisa di kampung tersebut. Foto Anton Muhajir

 

“Koordinasi dengan pihak industri telah dilakukan. Intinya target swasembada garam harus ada dan harus ekstensifikasi lahan,” ucapnya.

Dengan melakukan koordinasi, Brahmantya sangat yakin, produksi garam nasional bisa kembali bangkit dan bahkan tidak menutup kemungkinkan untuk mencapai swasembada produksi garam. Syaratnya, kata dia, semua pihak harus ikut terlibat, karena swasembada garam tidak hanya ditentukan oleh KKP semata.

Selain jumlah produksi yang jauh dari target pada 2016, KKP juga merilis stok garam yang tersedia sampai akhir 2016 lalu jumlahnya mencapai 112.671 ton. Dengan demikian, pada 2017 ini, KKP menargetkan bisa terlaksana panen komoditas garam linear hingga mencapai 3,2 juta ton.

Menanggapi kegagalan target produksi 2016, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, itu bukanlah karena faktor alam dengan cuaca La Nina saja, melainkan juga ada faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya.

Halim menerangkan, faktor lain yang ikut terlibat itu, adalah intervensi teknologi yang masih sangat minim, pendampingan penyaluran program petambak garam yang berjalan tidak tepat sasaran. Faktor-faktor tersebut, kata dia, seharusnya tidak terjadi saat Pemerintah sedang menggenjot produksi garam nasional.

 

Hasil panen dari lahan petambak di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

Hasil panen dari lahan petambak di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

 

Impor Garam

Kegagalan produksi garam yang dialami Indonesia sepanjang 2016, memaksa Pemerintah Indonesia untuk kembali membuka keran impor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. KKP memastikan, untuk 2017 akan dilakukan impor sebanyak tiga tahap dengan jumlah total maksimal 226.124 ton.

Menurut Brahmantya, pada 27 Desember 2016 dalam rapat lintas instansi, didapatkan kesepakatan bahwa impor maksimal dilakukan untuk garam konsumsi. Pelaksanaan impor tersebut, akan dilakukan secara bertahap, dengan setiap tahapnya dilakukan pengawasan dan evaluasi secara lengkap dan menyeluruh.

(baca : Tata Niaga Garam Nasional Dikuasai 7 Importir?)

Yang disebut pengawasan dan evaluasi, kata Brahmantya, yaitu bagaimana impor garam bisa berjalan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika di tengah impor tersebut, ternyata kebutuhan garam nasional sudah tercukupi, maka impor tidak akan dilanjutkan walaupun masih ada satu atau dua tahap lagi.

“Ini fungsinya untuk mengontrol kuota impor juga. Jika sembarangan dilepas kuotanya, tidak akan bagus. Jadi, jika tidak perlu impor lagi, maka akan dihentikan langsung. Itu jika hasil evaluasi demikian,” jelas dia.

Adapun, instansi yang ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan impor garam pada 2017, dari hasil rapat pada akhir 2016 itu, disepakati adalah PT Garam, BUMN yang fokus pada pengelolaan dan produksi garam nasional.

Agar proses impor berjalan baik, KKP sengaja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lintas Kementerian Lembaga khusus garam yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi impor garam yang dilaksanakan pada 2017. Satgas tersebut akan diisi tujuh pihak terkait.

“Setidaknya ada tujuh pihak yang harus dikoordinasikan terkait Satgas Impor Garam ini,” kata dia.

Ketujuh pihak itu, ujar dia, selain KKP, ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

 

Priyanto memperlihatkan garam hasil produksi rumah tangga miliknya. Foto : Tommy Apriando

Priyanto memperlihatkan garam hasil produksi rumah tangga miliknya. Foto : Tommy Apriando

 

Gudang Garam Baru dengan Sistem Resi Gudang

Pada 2017, Pemerintah juga fokus membangun enam gudang garam baru yang difungsikan untuk menyimpan hasil produksi garam rakyat dari berbagai daerah yang ada. Jumlah tersebut, melengkapi gudang garam yang sudah dibangun oleh KKP pada 2016 sebanyak 6 unit.

Brahmantya menjelaskan, enam gudang yang akan dibangun pada tahun ini, akan berlokasi di Brebes, Demak, Rembang (Jawa Tengah), Sampang, Tuban (Jawa Timur), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Adapun, 6 unit gudang garam yang sudah dibangun pada 2016, kata Brahmantya, adalah berlokasi di Cirebon, Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jateng), Pamekasan (Jatim), Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan).

“Seluruh gudang yang sudah dan akan dibangun menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia atau SNI,” jelas dia.

Untuk setiap gudang yang akan dibangun nanti, Brahmantya memperkirakan, itu sedikitnya diperlukan waktu tiga hingga enam bulan. Dengan waktu tersebut, masing-masing gudang yang akan dibangun, biaya yang harus dikeluarkan sedikitnya mencapai Rp2 miliar dengan kapasitas setiap gudang mencapai 2.000 ton.

Selain enam gudang yang telah menggunakan sistem resi gudang tersebut, juga telah terbangun 10.385 meter jalan produksi dan tersalurkannya 489 ribu meter persegi geomembran di 14 kabupaten/kota.

Berdasarkan data KKP, ada 10 sentra produksi garam yaitu Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bima, Pangkep dan Jeneponto.Selain itu, ada 20 daerah penyangga yaitu Aceh Besar, Aceh Timur, Pidie, Karawang, Brebes. Demak, Jepara, Tuban, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, bangkalan, Buleleng, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Kupang, Pohuwato, dan Takalar.

 

Petani di Amed, Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali mengolah air laut menjadi garam. Petani garam di Amed makin terjepit lahannya oleh bangunan perkembangan industri pariwisata. Foto : Luh De Suriyani

Petani di Amed, Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali mengolah air laut menjadi garam. Petani garam di Amed makin terjepit lahannya oleh bangunan perkembangan industri pariwisata. Foto : Luh De Suriyani

 

Sementara, Abdul Halim dari Pusat Studi Kemaritiman untuk Kemanusiaan menyebutkan, sebelum KKP membangun enam gudang garam baru pada 2017, sebaiknya dipastikan dulu fungsinya seperti apa dengan detil. Dengan demikian, pembangunanya dinilai tidak akan mubazir lagi.

“Sebaiknya dipastikan dulu fungsi gudang garamnya, sebelum mematok pembangunannya. Dengan demikian, alokasi dana yang akan dikeluarkan dari APBN maupun ABPD tidak akan sia-sia dan justru bermanfaat sangat banyak,” kata Abdul Halim.

Seekor Paus Ini Terdampar di Panimbang Banten. Bagaimana Akhirnya?

Seekor paus kepala melon (Peponocephala electra ) atau melon headed whale terdampar di pesisir pantai Cibungur, sekitar 1 km dari pantai Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017).

Paus tersebut pertama kali diketahui keberadaanya oleh nelayan setempat, yang kemudian berusaha menghalau paus tersebut ke tengah laut. Akan tetapi paus itu kembali terdampar di pesisir pantai.

“Paus itu terdampar dan ditemukan oleh nelayan pencari kerang.  Nelayan berusaha menghalau ke tengah laut, tetapi paus balik lagi. Kebetulan pantai itu landai sehingga paus kembali terdampar,” kata Kepala Loka Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Serang, Bambang Subolo yang dihubungi Mongabay pada Jumat (13/01/2017).

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Akhirnya nelayan tersebut, lanjut Bambang, melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Panimbang, Serang  sekitar pukul 9 pagi.

“Polairud langsung ke lokasi dan mengamankan paus dengan dipindahkan sementara ke tambak ikan dan kemudian dijaga. Kemudian petugas Polairud menghubungi PSPL Serang untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Tim dari PSPL Serang kemudian datang ke lokasi dan diputuskan paus malang itu segera dilepasliarkan. Bersama dengan petugas Polairud dan nelayan setempat, tim PSPL kemudian membawa paus tersebut untuk dilepasliarkan melalui dermaga di Pelabuhan Panimbang.

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Kondisi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten saat dievakuasi pada Rabu (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Kondisi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten saat dievakuasi pada Rabu (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

“Karena perahu tidak bisa masuk ke tambak, maka paus dipindahkan menggunakan pick up dan dibawa ke TPI (tempat pelelangan ikan) di Panimbang. Dari dermaga, paus dibawa menggunakan kapal ke tengah lautan dan kemudian dilepaskan,” jelas Bambang.

Paus itu akhirnya kembali berenang menemukan kebebasannya kembali di lautan luas.

Kejadian mamalia terdampar seperti paus di wilayah kerjanya, lanjutnya, bukan merupakan kejadian yang pertama, tetapi sudah banyak sekali terjadi. Loka PSPL Serang yang baru terbentuk lima tahun terakhir ini mempunya wilayah kerja meliputi 8 propinsi yaitu Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses evakuasi seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Sedangkan penanganan paus kepala melon yang terdampar di pantai Cibungur, sekitar 1 km dari pantai Cibungur, Pandeglang, Banten, tambah Bambang, merupakan penanganan sesuai dengan Pedoman Penanganan Mamalia Laut yang dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012.

Petugas Loka PSPL Serang sendiri telah mendapatkan pelatihan penanganan mamalia laut terdampar. “Cuma  hasil pelatihan itu baru dipraktekkan (menangani paus kepala melon itu) kemarin,” tambah Bambang.

 

Proses pelepasan seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

Proses pelepasan seekor paus kepala melon (melon headed whale) yang terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (11/02/2017). Tim PSPL Serang dibantu polisi Polairud Panimbang dan nelayan setempat berhasil melepaskan kembali paus itu ke lautan. Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Seekor paus kepala melon (melon headed whale) akhirnya berenang bebas setelah sempat terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

Seekor paus kepala melon (melon headed whale) akhirnya berenang bebas setelah sempat terdampar di pesisir pantai Cibungur, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu subuh (11/02/2017). Foto : Loka PSPL KKP Serang

 

Paus Ditemukan Mati Terdampar di Lombok dan Bali

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan laporan tentang itu diterima Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Denpasar Bali pada Kamis (12/01/2017) siang. Paus sudah mati, masih ada genangan darah di air sekitarnya, dan ada sebagian gigi terpotong.

“Sudah ada warga yang memotong sebagian giginya. Ada kepercayaan gigi dan minyaknya untuk obat,” kata Lalu Adrajatun Koordinator Balai BPSPL Denpasar yang juga mewilayahi NTB di Lombok.

 

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

BPSPL dengan instansi terkait sampai di lokasi paus terdampar sekitar 14.00 WITA kemudian melakukan identifikasi. Masyarakat mengerumuni mamalia ini. Setelah berkoordinasi, ditawarkan  penanganan dengan cara dikubur atau ditenggelamkan. “Sebelumnya diambil sampel daging di perut dan mulut untuk uji lab,” lanjut Adrajatun.

Para petugas dan instansi terkait memutuskan paus sperma dengan bobot 4-5 ton ini ditenggelamkan jelang tengah malam. Usaha ini memerlukan waktu 2 jam sampai Jumat (13/01/2017) dini hari.

Penenggelaman ini menunggu air pasang sekitar pukul 9 malam. Kemudian pukul 11, petugas terkait tiba di lokasi membawa alat-alat sederhana seperti tali tambang, karung-karung pasir yang diikatkan di ekor, perut, dada, dan kepala paus dengan panjang sekitar 8,5 meter ini.

 

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Seekor paus sperma betina atau sperm whale (Physeter macrocephalus), terdampar dan mati di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

Apabila dikuburkan lokasi ada tapi sarana prasarana tak memadai. Untuk menguburkan paus perlu alat berat untuk menarik ke daratan dan menggali. Keputusannya ditenggelamkan. Jelang tengah malam ketika air pasang, petugas  mendorong ke tengah berjarak 1 mil dari teluk ke laut lepas.

Mereka menggunakan 4 perahu, 3 perahu nelayan dan satu milik Pemda. Alat yang digunakan adalah tali tambang, satu buah jangkar, 15 karung pasir dikalungkan untuk memperberat. Prosesnya sampai lewat tengah malam. Petugas menunggu satu jam siapa tahu mengambang lagi, sampai dipastikan tenggelam.

“Ada kepercayaan masyarakat ini rejeki kenapa diabaikan? Ada juga kepercayaan dagingnya lebih enak dari daging kambing. Kalau dimakan satu kampung juga tak akan habis,” Adrajatun mengingat tawar menawar dengan warga. Ia mengaku berusaha memberi pemahaman kalau paus sudah membusuk dagingnya, bisa ada virus sehingga tak sehat bila dikonsumsi.

 

Petugas mengambil sampel daging di perut dan mulut dari bangkai seekor paus sperma betina (Physeter macrocephalus), yang terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017).  Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

Petugas mengambil sampel daging di perut dan mulut dari bangkai seekor paus sperma betina (Physeter macrocephalus), yang terdampar di sebuah pesisir pulau kecil di Gili Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada pada Kamis (12/01/2017). Petugas dari BPSPL KKP Denpasar Bali dan petugas setempat dibantu masyarakat kemudian menenggelamkan bangkai paus di tengah laut. Foto : BPSPL Denpasar wilayah NTB

 

Terdampar di Lombok Timur dan Buleleng

Kasus sebelumnya mamalia terdampar pada 2016, ada lumba-lumba dan paus terdampar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saat itu disebut sudah sulit diidentifikasi karena petugas terlambat mendapat informasi dan tubuh paus sudah sebagian dipotong-potong oleh warga.

Lombok Timur dikenal sebagai jalur migrasi mamalia. Lokasi ini ada beberapa atol, pulau-pulau kecil yang kaya biodiversitas karang. Salah satu tangkapan adalah ikan-ikan karang dan lobster.

Laut Lombok Timur juga disebut sebagai salah satu lokasi pengerukan pasir untuk rencana reklamasi di Teluk Benoa. Sejumlah warga sudah bereaksi menolak pengerukan ini. “Belum terjadi pengerukan, risikonya bukan hanya mengancam biota juga pulau-pulau kecil di wilayah selatan bisa tergerus abrasi,” sebut Adrajatun.

Kasus terdampar lain adalah hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) dengan panjang sekitar 4,5 meter di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Letda Laut (P) Agus Toha Tohid, Komandan Pos TNI AL Celukan Bawang mengatakan hiu paus ini ditemukan nelayan di pinggir pantai sedang berputar-putar pada Rabu (11/01/2017) kemudian keesokan harinya sudah menghilang.

 

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

 

Terdampar lagi dan terlihat nelayan pada Kamis (12/01/2017) petang. “Berusaha dievakuasi, ditarik kapal ke tengah laut tapi 2-3 jam kemudian balik lagi ke posisi awal tapi kemudian tak terlihat lagi,” jelasnya. Mamalia laut terbesar ini tak bisa ditarik ke pesisir karena air surut.

Ia menyebut nelayan melihat sirip kirinya robek seperti bekas gigitan. Kemungkinan ini yang mempengruhi keseimbangannya. Pada Jumat (13/01/2017) pagi hewan malang ini sudah ditemukan mati di pantai Bangsal. “Opsinya dikubur karena arus lemah khawatir kembali dan bisa jadi penyakit, di kawasan ini ada budidaya kerapu,” lanjutnya. Sampel sirip, dokumentasi foto dan video sudah diambil untuk diidentifikasi.

Penyebab terdamparnya mamalia laut (paus dan lumba-lumba) belum diketahui secara pasti, beberapa di antaranya penggunaan sonar bawah laut dan polusi suara (seismik) yang mengganggu sistem navigasi, perburuan mangsa sampai ke perairan yang dangkal, karena terluka atau sakit.

 

Sirip kiri yang robek dari seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

Sirip kiri yang robek dari seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : Letda Laut (P) Agus Toha Tohid/Pos TNI AL Celukan Bawang

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 menerbitkan Pedoman Penanganan Mamalia Laut.

Kejadian pendamparan mamalia laut di perairan Indonesia cukup sering terjadi, dalam modul ini disebutkan luasnya perairan Indonesia dan minimnya pengetahuan masyarakat dan pemerintah daerah tentang mekanisme penanganan mamalia terdampar menyebabkan lambannya kegiatan penanganannya dan bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian.

Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan mamalia laut yang terindikasi terdampar dan maupun yang sudah terdampar sehingga dapat digiring kembali ke perairan dalam kondisi hidup, termasuk langkah-langkah penanganan dalam kondisi mati.

 

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : WWF-Indonesia

Seekor hiu paus atau whale shark (Rhincodon typus) terdampar dan mati di perairan Bangsal, Sumberkima, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Petugas akhirnya mengubur bangkai hiu paus itu. Foto : WWF-Indonesia

 

Sejumlah langkah awal yang disarankan adalah lakukan pengamatan dengan menggunakan binokuler untuk mengamati pola pergerakan, tanda-tanda mamalia laut, dan bila memungkinkan lakukan identifikasi awal. Kemudian dokumentasikan dengan menggunakan kamera digital atau video kamera. Berikutnya lakukan pencatatan awal (spesies, panjang, jumlah, lokasi). Kemudian gunakan media sosial (misal facebook, twitter, blog) untuk menyampaikan informasi pertama kepada para penolong pertama dan update informasi serta kontak instansi terkait.

Jenis mamalia laut yang sering terdampar di Indonesia menurut dokumen ini (data 1987-2013) di antaranya lumba-lumba irrawaddy (Orcaella brevirostris),  paus sperma cebol (Kogia sima), paus paruh Blainville (Mesoplodon densirostris), lumba-lumba spinner (Stenella longirostris), dan lainnya.

 

Ini Rekomendasi Mitigasi Bencana di Pesisir Utara Makassar

Mangrove sebagai ekosistem penting di kawasan pesisir bisa menjadi pilihan mitigasi kebencanaan tanpa merusak lingkungan yang ada. Ini berbeda dibandingkan bentuk mitigasi lain, seperti pembangunan fisik yang bisa saja berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

“Banyak pilihan dalam pelaksanaan mitigasi di pesisir, tapi mangrove adalah salah satu vegetasi yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan,” ungkap Abbdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kepada Mongabay, akhir Desember 2016, menjelaskan hasil penelitian untuk program doktornya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 2016 lalu.

 

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam desertasinya yang berjudul ‘Kajian Strategi Pengelolaan Eksosistem Mangrove di Pesisir Utara Makassar dalam Rangka Mitigasi Bencana’ Rahman menjelaskan betapa pesisir Makassar yang sangat rentan akan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut.

(baca : Begini 6 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Mangrove di Indonesia)

“Jadi pesisir dalam pandangan investor seperti buah mangga yang ranum dan sangat menjanjikan. Coba bayangkan lahan pesisir dalam kondisi yang alamiahnya paling harganya Rp100 ribu – Rp200 ribu, tetapi begitu mereka sentuh diberi rukan dan reklamasi itu bisa bernilai sampai Rp30 juta per meter,” katanya.

Menurutnya, meski pesisir Makassar begitu menggiurkan, namun dalam pengelolaannya seharusnya tetap mempertimbangkan kelestarian ekologi, apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam kajiannya menggunakan citra satelit pada perhitungan pasang surut dan kenaikan air laut, Rahman menemukan bahwa pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kenaikan air laut di pesisir Makassar hingga 30 cm lebih. Pada tahun 2050 menjadi 60 cm lebih dan pada tahun 2075 mencapai 90 cm lebih. Pada tahun 2100 kenaikannya diperkirakan sudah mencapai 122 cm.

 

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

 

Tidak hanya kenaikan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub sebagai dampak dari bumi yang semakin memanas, masalah lain yang muncul adalah terjadinya deforestasi di daratan yang berdampak pada menurunnya daya simpan air pada tanah.

“Di lain pihak hutan-hutan di daratan habis dibabat untuk kebutuhan ruang mengakibatkan daya simpan air ini menjadi rendah, sehingga ketika terjadi hujan hanya dalam hitungan jam saja air itu semua sudah di laut lagi. Padahal dulunya ketika alam masih alami butuh waktu hingga seminggu atau lebih.”

(baca : Nasib Miris Hutan Mangrove Disulap jadi Tambak hingga Kebun Sawit)

Dengan kondisi inilah sehingga harus ada upaya pencegahan awal berupa perencanaan mitigasi jangka panjang.

“Jika Kota Makassar sebagai kota besar tidak membuat mitigasi jangka panjang maka akan berbahaya bagi generasi mendatang. Mungkin saat ini dampaknya belum begitu dirasakan, tetapi kan kita tidak boleh bermasa bodoh.”

Menurut Rahman, penelitiannya tentang mangrove sebagai sistem mitigasi bencana juga didorong oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Ini bukan karena tak ada komitmen Pemkot Makassar, tetapi terkendala oleh lahan-lahan dalam kota yang semakin mahal, bisa mencapai puluhan juta per meter.

“Saya pikir kalau kita menambah RTH di pesisir kan ini tanah negara jadi tak ada biaya pembebasan lahan. Hanya memang dibutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai stakeholders terkait untuk menjalankannya.”

 

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

 

Pelibatan Masyarakat

Selanjutnya Rahman menyarankan agar masyarakat di pesisir tidak diabaikan, namun didukung dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, baik melalui usaha kreatif ataupun pengembangan wisata bahari potensinya cukup besar.

“Makassar kan krisis tempat-tempat wisata alam. Tetapi kalau kita kembangkan wisata pesisir dengan hutan-hutan mangrove dibuat tracking mangrove dan gazebo lalu ada space untuk warga lokal bisa menjual hasil-hasil olahan kelautan dan perikanan, ini kan sangat menarik dan bisa memberi tambahan ekonomi. Dari situlah bisa menjadi motivasi mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian mangrove.”

(baca : Begini Pemberdayaan Nelayan Sekaligus Pelestarian Mangrove Dengan Ekominawisata di Lantebung. Seperti Apa?)

Menurut Rahman, mangrove ini tidak akan bertahan tanpa pelibatan masyarakat lokal dalam menjaganya. Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar sendiri melalui program CCD IFAD telah menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok sumber daya alam di seluruh kelurahan pesisir Makassar, termasuk kelompok pelestari mangrove. Salah satu kelompok pesisir ini bahkan telah mampu memproduksi bibit hingga 30 ribu bibit.

“Kita anggaplah hargnya Rp2.500 per bibit maka bisa menghasilkan Rp75 juta. Ini pasti mereka akan tertarik untuk terlibat. Nah kemudian dari sana kita harus memberikan penyadaran. Kami melakukan penyuluhan.”

 

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam penelitiannya ini Rahman juga membuat analisis prioritas dan menemukan bahwa upaya pelestarian baik melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan penanaman dengan melibatkan masyarakat menjadi urutan prioritas dalam hierarki strategi pengelolaan mangrove.

“Dapat dikatakan bahwa seberapa besar pun upaya dan anggaran pemerintah untuk mangrove ini jika tidak melibatkan masyarakat tak akan berhasil. Hanyalah kalau pemerintah ikut membuat regulasi, menegakkan peraturan, dan membuat insentif-insentif, alokasi anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal, itu peluang berhasilnya tinggi.”

Kondisi di Lapangan

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa meski upaya-upaya pengrusakan mangrove masih terjadi sepanjang tahun 2000-2015, namun kondisi mangrove masih cukup baik dan meningkat luasannya, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan penyebabnya adalah gencarnya upaya penanaman mangrove pada periode tersebut.

“Memang ada kerusakan, tapi tiga tahun terakhir ini juga ada penanaman sekitar 150 ribu bibit, sehingga luasan lahan mangrove bertambah sekitar15 hektar. Meskipun tidak berhasil 100 persen, namun nampak sekali keberhasilannya cukup bagus, tumbuh di atas 60 persen.”

Rahman juga mendapatkan data kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk pengembangan mangrove di lahan sekitar 660 hektar,yang masih bisa ditanami. Lokasinya tersebar di lima kelurahan bagian utara Makassar, yaitu Untia, Bira, Parangloe, Buloa dan Tallo.

“Tetapi setelah kita lihat kesesuaian berdasarkan kondisi lapangan, kita rekomendasikan hanya 170 hektar saja yang sangat memungkinkan untuk bisa segera ditanami,” tambahnya.

 

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

 

Secara total, luas mangrove di pesisir utara Makassar di lima kelurahan seluas 54 hektar. Kondisinya jauh lebih baik dibanding pesisir bagian barat ke selatan, yang sebagian besar terdampak proyek reklamasi pemerintah dan swasta.

“Bagian barat ke selatan ini kan cenderung sudah direklamasi, juga sudah dibangun tanggul-tanggul, sehingga sudah agak sulit mengembangkan hutan mangrove di kawasan itu.”

Penyebab berkurangnya tutupan mangrove di Makassar selama ini antara lain konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.

(baca : Tercemar Berat, Pesisir Makassar Tak Lagi Kondusif)

Poin penting dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mempertahankan ekosistem yang ada melalui pembuatan regulasi.

“Sekarang kita perlu membuat zonasi ruang pemanfaatan pesisir. Makassar sudah punya dokumennya tetapi belum diimplementasikan karena belum jadi Perda. Kita juga perlu membuat zonasi mangrove itu sendiri, sehingga jelas mana zona yang bisa ditanami dan yang tidak memungkinkan. Ini yang sedang kita buat kajiannya.”

 

RI-Belanda Kerjasama Bangun Pembangkit Listrik Arus Laut di NTT

Desain Jembatan Pancasila NTT yang akan dibangun ini bakal dilengkapi turbin-turbin buat pembangkit listrik tenaga arus laut. Foto: Dinas PU NTT

Desain Jembatan Pancasila NTT yang akan dibangun ini bakal dilengkapi turbin-turbin buat  listrik tenaga arus laut. Foto: Dinas PU NTT

 

 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Belanda bekerjasama membangun jembatan Pancasila-Palmerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jembatan yang akan membentang sepanjang 800 meter itu, menghubungkan Flores dan Pulau Adonara. Ia dilengkapi turbin yang bisa menghasilkan aliran listrik memanfaatkan arus laut.

“Ini sudah jadi pembicaraan Perdana Menteri Belanda bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” kata  Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (11/1/17).

Potensi listrik arus laut wilayah itu 300 MW. Rencananya, tahap awal membuat 30 MW. “Itu bertahap, kita ujicoba dulu. Kebetulan kebutuhan disana kira-kira itu. Sekarang keseluruhan NTT sudah ada 150 MW,” katanya.

Proses konstruksi akan selesai 2018. Jika pembangunan berhasil, NTT akan mempunyai cadangan listrik 40-45 MW. Harapannya, bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sekarang kita mempelajari harga. Belanda mengajukan 16 sen per KWH. Kita meminta di bawah itu. Mereka yang kasih duit. Jadi kita tinggal membangun jembatan. Ini kombinasi. Kita mau ada alih teknologi dan local content.”

Untuk skema pendanaan, katanya, sedang mereka bicarakan. Mereka memberikan jaminan buat 30 modal sendiri, sisanya pinjaman lunak. “Ini masih kita hitung.”

Pembangkit listrik tenaga arus laut, katanya, hal baru di Indonesia, belum pernah ada. Ia pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru. Dia bilang, studi kelayakan masih tahap penyelesaian.

Pembangunan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yusid Toyib, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengatakan, kementerian PUPR mengatur soal jembatan. “Kami sudah ada dana Rp10 miliar untuk studi kelayakan. Nanti kita bertemu lagi untuk membahas teknis. Yang pasti akan jadi. Koordinator Pak Menko (Kemeritiman-red). Dia akan jadi leader proyek ini bisa berjalan,” katanya.

Untuk teknis, di bawah jembatan akan dipasang turbin menggantung dan bisa menghasilkan aliran listrik.

Dalam menjalankan proyek ini, katanya, PUPR tak menemukan banyak kendala, tinggal soal kesepakatan harga listrik bersama PLN. Dana pembangunan jembatan, katanya, akan ambil pinjaman lunak Belanda.

“Prosesnya di Bappenas, mereka sudah menawarkan. Nilai US$75 juta. Proses konstruksi setahun setengah selesai kok, 2018 jadi. Manfaatnya listrik. Kalau listrik ada, investor pasti datang. Hotel bisa berdiri disana. Infrastruktur dasar dibutuhkan. Ini energi baru terbarukan. Mengambil arus laut.”

Kesempatan sama Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, rencana pembangunan jembatan Pancasila Palmerah akan menghubungkan Desa Palau Larantuka dan Desa Tanah Merah Ngadongara di Flores Timur.

“Ini dibahas bersama beberapa kementerian karena selain konektivitas, juga ada pasang turbin di jembatan untuk menghasilkan listrik.”

Dia berharap, pembangunan ini berjalan secepatnya. “Tapi ini masih ada tahapan diskusi lebih teknis supaya bisa membuat jadwal bisa mulai kerja,” katanya.

 

 

 

 

 

Senter dan Cutter, Perkasa Selamatkan Sumber Daya Kelautan Indonesia. Kok Bisa?

Ancaman kehilangan nyawa disertai keterbatasan fasilitas, tak menghalangi tekad para petugas yang bekerja di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengamankan sumber daya kelautan berpindah tangan ke negara lain secara ilegal. Berkat tekad kuat dan kerja ekstra keras dari mereka, Indonesia sukses mengamankan sangat banyak sumber daya kelautan.

Badan Karantina Ikan, Pengandalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, sepanjang 2016, sumber daya kelautan yang berhasil diselamatkan di wilayah perbatasan dan pintu masuk atau keluar Indonesia, nilainya mencapai Rp306,8 miliar.

 

Petugas TCEC Serang, dibantu Polisi dan relawan melepasliarkan 31 ekor penyu hijau hasil penangkapan penyelundupan di Pantai Kuta Bali, pada Kamis (14/04/2015). Sejumlah turis terlihat turut serta dan memotret kegiatan itu. Foto : TCEC Serang

Petugas TCEC Serang, dibantu Polisi dan relawan melepasliarkan 31 ekor penyu hijau hasil penangkapan penyelundupan di Pantai Kuta Bali, pada Kamis (14/04/2015). Sejumlah turis terlihat turut serta dan memotret kegiatan itu. Foto : TCEC Serang

 

Nilai yang berhasil diselamatkan tersebut, menurut Kepala BKIPM Rina, meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 yang hanya mencapai Rp37,2 miliar saja. Itu artinya, kata dia, ada peningkatan hingga 825 persen dibandingkan capaian serupa pada tahun lalu.

“Apresiasi harus diberikan kepada para petugas yang bekerja langsung di lapangan. Mereka rela bertaruh nyawa untuk menyelamatkan sumber daya kelautan dari Negara ini. Dari kegigihan mereka, Negara bisa menyelamatkan banyak sumber daya kelautan,” ungkap dia di Jakarta, Rabu (12/1/2017).

Rina mengungkapkan, selain keberanian dan kegigihan, senjata utama yang digunakan para petugas saat menghadang para penyelundup sumber daya kelautan, adalah cutter atau pisau lipat. Senjata tersebut, selalu dibawa, karena digunakan untuk membuka barang yang akan diselundupkan.

“Kemampuan BKIPM itu hanya bermodalkan cutter dan senter yang berfungsi untuk menerangi saat pemeriksaan,” tutur dia.

Selain cutter yang sudah jelas fungsinya, Rina menjelaskan, senter selalu masuk dalam daftar senjata yang harus dibawa petugas BKIPM di lapangan, karena barang tersebut bisa menjadi alat penerangan yang sangat bermanfaat.

“Kita tahu, kalau produk perikanan dan kelautan itu pasti dikirimnya pada malam hari. Itu dilakukan karena malam hari relatif sepi, jalan raya juga sepi dan suhu udara lebih rendah. Itu cocok untuk menjaga ikan tetap segar. Karenanya, senter sangat diperlukan,” sebut dia.

Karena tidak bisa menindak pelaku penyelundupan, Rina mengatakan, setiap operasi di lapangan, petugas BKIPM selalu menggandeng aparat setempat seperti Dinas Perhubungan, Polairud, dan juga TNI.

 

Sebanyak 1.171 ekor arwana berhasil digagalkan penyelundupannya ke Singapura oleh tim dari BKIPM KKP di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Foto : M Ambari

Sebanyak 1.171 ekor arwana berhasil digagalkan penyelundupannya ke Singapura oleh tim dari BKIPM KKP di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Foto : M Ambari

 

Tak Hanya Di Perbatasan

Akan tetapi, Rina menambahkan, meski nilainya mencapai Rp306,8 miliar, namun upaya penyelundupan sumber daya kelautan itu tidak seluruhnya terjadi di wilayah perbatasan. Dia memaparkan, dari 157 kasus yang terjadi pada 2016, 15 kasus terjadi di perbatasan.

Itu artinya, menurut Rina, sebagian besar kasus penyelundupan terjadi wilayah lain yang bukan perbatasan. Wilayah lain yang dimaksud, adalah pintu masuk dan keluar negara melalui pelabuhan laut dan bandar udara.

“Penyelamatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, mencakup yang berasal dari jalur ekspor, impor, dan antar area. Dan semuanya dilakukan secara ilegal,” jelas dia.

Adapun, sumber daya ikan tersebut, dari data yang dirilis BKIPM, mencakup benih lobster, kepiting/lobster/rajungan bertelur, kepiting dan lobster yang berukuran kurang dari 200 gram, mutiara, dan koral.

Selain itu, ada juga produk hasil perikanan lain seperti kuda laut, penyu, kura-kura, sirip hiu, ketam tapak kuda, ikan hias, dan lain sebagainya.

Dari jumlah kasus yang berhasil digagalkan itu, Rina merinci, 17 kasus sudah mendapat putusan pengadilan, 1 kasus sudah masuk ke kejaksaan, 2 kasus sampai tahap P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), 14 kasus dalam proses penyidikan, dan 119 kasus dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan pelepasliaran ke alam.

“Tarakan di Kalimantan Utara menjadi lokasi yang paling banyak ditemukan kasus. Terutama, karena di sana banyak kepiting atau lobster bertelur. Jadi banyak yang diselundupkan,” ungkap dia.

Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan BKIPM Riza Priyatna menjelaskan, masuknya Tarakan sebagai daerah yang paling banyak digagalkan upaya penyelundupan, tidak lain karena di wilayah tersebut sudah diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 56 Tahun 2016 yang membolehkan ekspor kepiting bertelur.

“Tetapi, Permen tersebut mengatur kapan itu ekspor bisa dilakukan. Tidak boleh sembarangan di setiap waktu. Itu yang disalahkgunakan oleh oknum,” ucap dia.

 

Kepiting bakau adalah anggota suku portunidae yang hidup di ekosistem hutan bakau. Kepiting yang mempunyai nilai ekonomis menjadi salah satu unggulan dari Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. foto : Donny Iqbal

Kepiting bakau adalah anggota suku portunidae yang hidup di ekosistem hutan bakau. Kepiting yang mempunyai nilai ekonomis menjadi salah satu unggulan dari Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. foto : Donny Iqbal

 

Sesuai Permen baru tersebut, kata Riza, kepiting bertelur boleh dikirim ke luar negeri asalkan dilakukan melalui jalur udara dan rutenye ke Singapura dulu. Pengiriman tersebut, boleh dilakukan pada rentang waktu antara Desember hingga Februari atau sekitar tiga bulan saja.

“Di luar itu, tidak boleh ada pengiriman. Kami berikan kelonggaran, karena di rentang waktu tersebut, ada perayaan warga Tionghoa seperti imlek yang selalu menggunakan kepiting bertelur sebagai salah satu sajiannya,” jelas dia.

 

Logam Berat Jadi Halangan

Berkaitan dengan kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan, Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM Widodo Sumiyanto menerangkan, sepanjang 2016, terjadi penolakan ekspor hingga 18 kasus oleh 38 negara mitra yang sudah terikat perjanjian mutual recognition agreement (MRA) dengan Indonesia.

“Penolakan terjadi karena berbagai hal, salah satunya karena oil fish (dari sejenis ikan makarel) yang mengandung merkuri,” ucap dia.

Penolakan karena kasus oil fish tersebut, kata Widodo, terjadi di Rusia dan mencapai empat kali atau terbanyak dibandingkan negara lain yang menjadi mitra. Sementara, negara seperti Belanda, Perancis, Tiongkok, dan Kanada tercatat melakukan penolakan maksimal hingga tiga kali.

Sementara, negara seperti Jerman, Spanyol, dan Italia melakukan penolakan maksimal hingga dua kasus. Dan untuk penolakan sebanyak satu kasus dilakukan oleh Norwegia dan Vietnam.

 

Ikan makarel yang digunakan untuk membuat oil fish. Foto : wisegeek.com

Ikan makarel yang digunakan untuk membuat oil fish. Foto : wisegeek.com

 

“Kita bersyukur, karena penolakan ini masih di bawah 10 kasus per negara. Ini menjadi kinerja terbaik buat BKIPM juga,” jelas dia.

Tentang merkuri yang ada dalam oil fish, Widodo menambahkan, itu tidak bisa dihindari penyebarannya, karena logam berat tersebut ada dalam siklus rantai makanan yang ada dalam ikan.

“Jadi, logam berat itu bisa ada karena ikan kecil memakan plankton, dan ikan kecil kemudian dimakan ikan besar, dan akhirnya itu ikan besar dimakan oilfish. Itu sudah menjadi rantai makanan,” tandas dia.

 

Diambil Siripnya, Perburuan Hiu Belum Mengisyaratkan Berakhir

Hiu martil yang memiliki bentuk kepala seperti martil. Hiu martil memiliki kemampuan luar biasa yaitu dapat menemukan partikel di air 10 kali lipat dibanding hiu lainnya. Sumber: Wikipedia Commons

Hiu martil yang memiliki bentuk kepala seperti martil. Hiu ini memiliki kemampuan luar biasa yaitu dapat menemukan partikel di air 10 kali lipat dibanding hiu lainnya. Sumber: Wikipedia Commons

 

 

Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Jawa Timur mengamankan sekitar 50 ekor hiu yang telah dipotong siripnya, serta potongan sirip siap jual di TPI Pandean, Situbondo, Senin (09/1/2017) malam. Hiu yang ditangkap nelayan dari Kapal Layar Motor (KLM) Sumber Laut ini merupakan jenis hiu lanjaman jawa (Carcharhinus amblyrhynchoides) dan hiu martil (Sphyrna lewini).

Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki KLM Sumber Laut tersebut telah habis masa berlakunya, Mei 2016.

“Kami amankan kapal dan barang bukti ke Ditpolair Polda Jatim di Surabaya. Nakhoda dan dua awak kapalnya sedang diproses,” jelas AKBP Heru Prasetyo, Kasat Patroli Daerah, Ditpolair Polda Jawa Timur, kepada Mongabay, Selasa (10/1/2017).

Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 93 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 tentang pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI. “Ahli dari BKSDA menyatakan, tindakan pelaku tidak dapat dijerat dengan UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tapi hanya UU Perikanan saja,” ujar AKBP Heru Prasetyo.

 

 

P1 HH Hammerhead, pesawat tanpa awak yang awalnya merupakan pesawat komersial P-180 Avanti II. Tampilannya mengingatkan kita akan hiu martil, sebagaimana namanya. Sumber: P1hh.piaggioaerospace.it

P1 HH Hammerhead, pesawat tanpa awak yang awalnya merupakan pesawat komersial P-180 Avanti II. Tampilannya mengingatkan kita akan hiu martil, sebagaimana namanya. Sumber: P1hh.piaggioaerospace.it

 

 

 

Regulasi

Maraknya perburuan atau penangkapan hiu, tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, yang mendatangkan keuntungan melalui penjualan sirip serta daging. Yudi Herdiana, Marine Program Manager Wildlife Conservation Society (WCS) mengatakan, tingginya harga sirip hiu di pasaran ekspor maupun dalam negeri membuat hiu banyak diburu.

“Harga sirip hiu ini cukup mahal, belum lagi dagingnya yang memang bisa jual.”

 

 

Hiu martil yang dijual di pasar wilayah Aceh Barat. Foto: WCS

Hiu martil yang dijual di pasar wilayah Aceh Barat. Foto: WCS

 

 

Perburuan hiu untuk diambil sirip maupun dagingnya juga dipengaruhi tidak adanya ketegasan regulasi: larangan menangkap hiu di perairan Indonesia. Regulasi yang ada masih sebatas ekspor. “Khusus hiu, jenis hiu monyet yang tidak boleh ditangkap di perairan Indonesia. Sedangkan aturan ekspor sudah ada untuk 4 jenis yaitu 3 jenis hiu martil dan 1 hiu koboi.”

 

Baca: Hiu Martil juga Bisa “Terbang”

 

Menurut Yudi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan baru, yang lebih memperketat serta mengurangi akses penangkapan hiu di perairan Indonesia. Sampai saat ini pun, belum ada regulasi internasional yang melarang penangkapan hiu. Aturan penangkapan ikan secara internasional, berlaku untuk komoditas ikan tangkap seperti tuna. “Di dunia, terdapat sekitar 816 spesies hiu, dan baru beberapa saja yang diatur maupun dilarang.”

 

 

Puluhan hiu yang disita dari Kapal Layar Motor (KLM) Sumber Laut oleh  Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Jawa Timur. Foto:  Ditpolair Poda Jatim

Puluhan hiu yang disita dari Kapal Layar Motor (KLM) Sumber Laut oleh Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Jawa Timur. Foto: Ditpolair Poda Jatim

 

 

Maraknya penangkapan hiu, selain belum adanya aturan tegas, disebabkan juga perbedaan perspektif antara masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dengan aktivis lingkungan dan pemerhati satwa.

“Penangkapan hiu oleh nelayan karena dianggap sebagai komoditas ikan tangkap biasa, yang dapat dijual untuk menghasilkan uang. Sedangkan pandangan yang tidak setuju menjelaskan, perburuan hiu dapat mempengaruhi ekosistem laut.”

 

 

Petugas Ditpolair Polda Jatim memeriksa hiu hasil tangkapan nelayan di TPI Pandean, Situbondo, Jawa Timur. Foto: Ditpolair Jatim

Petugas Ditpolair Polda Jatim memeriksa hiu hasil tangkapan nelayan di TPI Pandean, Situbondo, Jawa Timur. Foto: Ditpolair Jatim

 

 

Hiu merupakan spesies yang berfungsi sebagai top predator. Keberadaan hiu meregulasi atau mengatur keseimbangan dalam sebuah ekosistem. Biasanya, hiu menyerang atau memangsa hewan atau ikan yang lemah atau sakit, sehingga ekositem tetap terjaga. Turunnya jumlah hiu akan mempengaruhi penurunan produksi ikan lain.

“Mangsa tingkat satu setelah hiu akan membengkak populasinya bila hiu tidak ada. Akibatnya, spesies dibawahnya akan ikut berkurang, padahal spesies yang secara ekonomis penting itu justru yang dimanfaatkan masyarakat misalnya tuna atau tongkol.”

Untuk itu, regulasi perlindungan hiu perlu diperkuat. “Sosialisasi dan penegakan hukum harus dijalankan berbarengan kedepannya,” papar Yudi.

 

 

 

Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari ….

Pemerintah Indonesia terus melakukan penertiban pulau yang ada di seluruh daerah dan membakukan jumlahnya secara detil. Sepanjang 2016, pulau yang berhasil ditertibkan dan diverifikasi jumlahnya mencapai 14.572 pulau. Seluruhnya kemudian dibakukan sebagai wilayah kepulauan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bryahmantya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan, jumlah pulau yang berhasil dibakukan itu, sebagian besar di antaranya berasal dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebanyak 13.466 pulau.

“Selain itu, ada tambahan dari jumlah pulau yang diverifikasi pada 2015 sebanyak 537 pulau dan 749 pulau pada 2016,” ucap dia di Jakarta, kemarin.

 

Pulau Pudut, pulau kecil di dekat Tanjung Benoa, yang menjadi incaran investor untuk direklamasi. Foto: Ni Komang Erviani

Pulau Pudut, pulau kecil di dekat Tanjung Benoa, yang menjadi incaran investor untuk direklamasi. Foto: Ni Komang Erviani

 

Dengan jumlah total sebanyak 14.572 pulau, Brahmantya mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mendepositkannya ke PBB pada sidang UNGEGN yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Agustus mendatang.

“Tahun 2017 ini, kita juga akan tetap membakukan nama-nama pulau. Jadi, nanti saat sidang PBB kita dapatkan data total terbaru,” jelas dia.

Brahmantya menuturkan, didaftarkannya pulau-pulau ke PBB, tidak lain karena Indonesia ingin menjaga dan merekatkan kedaulatan Negara. Dengan cara tersebut, diyakini kedaulatan bisa terjaga dengan baik.

“Kita ingin pulau-pulau yang ada, termasuk pulau kecil dan terdepan, bisa terdata resmi sebagai bagian dari Indonesia. Ini juga menjaga agar tidak ada Negara lain yang memberi pengakuan terhadap pulau-pulau tersebut,” jelas dia.

 

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

 

Untuk diketahui, sidang UN GEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) adalah sidang tahunan yang dilaksanakan salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang membahas tentang standardisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam periode lima tahun sekali, UN GEGN mengadakan konferensi PBB mengenai standardisasi nama-nama geografis di dunia. Pada sidang tahunan 2012, Indonesia telah melaporkan sebanyak 13.466 pulau ke PBB dan langsung ditetapkan pada sidang tersebut.

 

Pulau Terdepan Bertambah Lagi

Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan, dalam kesempatan sama mengatakan, sejalan dengan program KKP yang akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, PRL menjabarkannya dengan memulai pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.

Sebelum 2017, kata Agus, jumlah pulau kecil dan terdepan adalah 92 pulau. Namun, itu akan berubah karena pada 2017 PRL akan menambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau.

Selanjutnya, menurut Agus, ke-111 pulau tersebut akan segera dilegalisasi, diberikan nama, dan dikelolanya dengan lebih baik lagi.

“Itu target kita tahun 2017 ini. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” jelas dia.

Agus mengungkapkan, untuk rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terdepan yang akan dilaksanakan pada 2017, itu akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan melakukan koordinasi, maka diharapkan akan ada keselarasan dalam menertibkan pulau-pulau tersebut.

“Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya,” lanjutnya.

 

Pulau Polewali berada di Kabupaten Pangkep adalah satu dari 121 pulau yang berada di Kepulauan Spermonde. Pulau ini dan sejumlah pulau-pulau lain menjadi tempat wisata domestik, baik untuk rekreasi keluarga, penyelaman dan memancing. Foto: Awaluddinnoer

Pulau Polewali berada di Kabupaten Pangkep adalah satu dari 121 pulau yang berada di Kepulauan Spermonde. Pulau ini dan sejumlah pulau-pulau lain menjadi tempat wisata domestik, baik untuk rekreasi keluarga, penyelaman dan memancing. Foto: Awaluddinnoer

 

Di antara kementerian dan lembaga tersebut, Agus mengakui bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan rencana maupun data.

“Selain itu, kita juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut,” tandas dia.

“Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya,” tambah dia.

 

Pemberian Nama Pulau Harus Dilakukan Negara

Berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang membolehkan negara lain untuk memberi nama pada pulau-pulau kecil dan terdepan, Brahmantya dengan tegas menyebut bahwa ide tersebut bagus, tapi sebaiknya tidak dilaksanakan.

Menurut dia, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, secara historis dan geografis adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Karenanya, yang berhak memberi nama pulau-pulau tak bernama tersebut haruslah Indonesia secara kelembagaan.

“Saya berharapa Negara yang langsung memberi nama-nama pulau tersebut,” ucap dia.

Akan tetapi, meski berharap Negara yang turun langsung dalam penamaan pulau kecil dan terdepan, Brahmantya mengakui kalau pihaknya hingga saat ini belum memiliki ide lebih detil terkait nama apa saja yang akan diberikan. Menurutnya, penamaan tersebut harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kita akan koordinasikan dulu dengan Kemendagri ya. Kita belum ada nama-namanya dan kita juga belum tahu. Tapi, kalau KKP yang diberi mandat untuk penamaan, kita akan lakukan,” ungkap dia.

Karena ini baru akan dilaksanakan, Brahmantya mengharapkan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut serta secara aktif. Artinya, ide pemberian nama bisa saja berasal dari masyarakat, selama ide tersebut disetujui dan latar belakang penamaaannya jelas sesuai dengan kearifan lokal pulau tersebut.

Di saat bersamaan, Agus Dermawan kemudian mencontohkan, di kepulauan Seribu ada sebuah pulau yang dikenal sekarang sebagai Pulau Bidadari. Sebelumnya, pulau tersebut namanya adalah Pulau Hantu.

“Jika namanya itu digunakan, mana bisa menarik wisatawan. Karenanya, kemudian diganti,” jelas dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widajaja mengatakan, pemberian status pulau-pulau kecil yang ada sekarang, penting dilakukan karena itu menyangkut keberadaannya di dunia internasional.

Untuk itu, menurut Sjarief, pihaknya saat ini melakukan inventarisasi pulau-pulau mana saja yang layak masuk sebagai nominasi untuk mendapatkan status dan sekaligus nama. Dengan cara tersebut, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi pengakuan secara sepihak ataupun polemik untuk pemanfaatan pulau.

“13.466 itu data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Nah, itu bisa jadi aset Negara untuk dikembangkan. Saat ini anggaran sedang dihitung untuk legalisasi tersebut,” tutur dia di Jakarta.

Sjarief mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sekitar 50 pulau saat ini statusnya dalam pengelolaan ataupun kepemilikan pihak lain seperti investor asing. Pulau-pulau tersebut sudah dan dalam tahap pengembangan oleh para pengelola pihak lain tersebut untuk dijadikan pulau wisata ataupun untuk kepentingan ekonomi lain.

“Tahun ini semoga bisa selesai (sekitar) 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur,” sebut dia.

Adapun undang-undang yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena ada penertiban pulau-pulau kecil dan terdepan, Sjarief menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatan pulau-pulau yang sudah ada oleh pihak lain apakah bisa dimanfaatkan lagi ataukah tidak. Kebijakan tersebut diterapkan, karena di antara pulau-pulau tersebut, ada yang masuk dalam kawasan konservasi perairan dan ada yang tidak.

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” ujar dia.

Selain inventarisir, Sjarief mengakui, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, Bitung (Sulawesi Utara) dan Kepulauan Karimun Jawa (Jawa Tengah).

“Kita sedang menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangani. Jika sudah, kita akan langsung bergerak,” tandas dia.

 

Tambang Emas Bikin Sengsara Warga Pulau Romang, Mana Pemerintah?

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

 

 

 

Bertahun-tahun sudah warga protes operasi tambang emas PT Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang, Maluku, tetapi tak mendapat respon serius pemerintah. Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi. Kasus sudah dilaporkan ke Pusat, dari DPR RI, KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oktober 2016, anggota Komisi VII DPR mengadukan laporan masyarakat soal kasus Pulau Romang kepada  KLHK. Eksplorasi perusahaan selama 10 tahun dinilai sangat merugikan masyarakat. Belum ada respon, KontRas pun mengadukan kasus lagi ke Direktorat Penegakan Hukum KLHK, Senin (9/1/17).

Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan, kehadiran perusahaan memberikan kerugian kepada warga.

”Hasil madu hutan berkurang, pala dan cengkih hilang salah satu karena kabel kupas perusahaan dan agar-agar (rumput laut) yang hilang sejak ada perusahaan,” katanya di Jakarta.

 

Baca juga: Kasus Tambang Gemala Borneo, Hentikan Kriminalisasi Warga

 

Tak hanya itu, dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbitan Pemerintah Maluku dinilai tak beres. Baik segi substansi maupun keterlibatan masyarakat sekitar, mereka  tak pernah ikut serta menyusun dokumen lingkungan.

”Amdal tak beres, dipalsukan. Izin pasti korup,” katanya.

GBU, anak usaha Robust Resources ini dalam Amdal menyebutkan, Pulau Romang mendapatkan izin eksplorasi tambang seluas 250 km persegi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan luas Pulau Romang hanya 192,2 km persegi. Sisi lain, berdasarkan UU Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil kurang dari 2.000 km pemerintah tak boleh ada pertambangan.

Berdasarkan KepMen Kehutanan Nomor SK25/Menhut-II/2012 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diatur jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm kedalaman 150 meter. Lalu, titik bor 60 buah.

Meski demikian, dalam laporan lapangan KontraS Desember lalu, eksplorasi terjadi tak sesuai aturan. ”Titik antar bor hanya kurang 10 meter dan jumlah lebih 60 lubang. Jdi, debit dan kualitas air sekitar jadi keruh dan minim,” katanya.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK akan mengirim tim untuk pengecekan lapangan akhir Januari 2017. ”Kita punya komitmen menyelesaikan,” katanya.

Dia bersama Direktur Pengaduan dan Sanksi Administratif Rosa Vivien Ratnawati, akan menelusuri izin lingkungan, IPPKH, dan izin eksplorasi. ”Seharusnya mereka (gubernur yang menerbitkan izin) beri sanksi administrasi.”

Kontras meminta KLHK memiliki prosedur komunikasi tanggap dan cepat atas laporan warga Pulau Romang. Pasalnya, intimidasi hingga pembunuhan telah terjadi.

 

 

 

 

Ancam ruang hidup dan langgar HAM

Rivanlee Anandar,  Divisi Advokasi Hak Ekonomi dan Sosial KontraS Desember lalu menceritakan hasil kunjungan lapangan ke Pulau Romang. Dia melihat langsung praktik perusahaan eksplorasi emas.

Banyak kejanggalan mulai dampak lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

“Sebelum kita hadir, Gubernur pernah datang. Saat kedatangan Gubernur, warga meminta setop pertambangan, Oktober seharusnya setop. Kami kesana, temukan lubang mata bor baru. Perusahaan masih beroperasi,” katanya.

Kehadiran GBU di Pulau Romang, memicu konflik horizontal antara masyarakat pro dan kontra pertambangan, muncul konflik pertanahan.

“Pulau Romang ini dihuni masyarakat adat yang mempunyai mekanisme sendiri untuk membagikan tanah berdasarkan aturan adat. GBU memunculkan sengketa. Berebut tanah untuk dibeli perusahaan,” katanya.

 

 

 

 

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

 

 

 

 

Selain itu, kerusakan lingkungan juga menjadi keluhan warga. Sejak ada GMU, panen pala dan cengkih turun drastis dampak pengeboran sekitar perkebunan, banyak tanaman rusak. Padahal dulu, tanaman ini komoditas andalan masyarakat. Rumput laut pun tak luput dari kerusakan bahkan sudah sulit ditemukan.

Dulu, sebelum GMU ada, katanya, pengakuan warga, sebelum GMU beroperasi, di Desa Solath,  untuk sandar perahu hanya tersisa satu jalur karena penuh rumput laut (bahan bikin agar-agar).  Kini, nyaris tak ada.

Hasil madu masyarakat juga berkurang drastis. Biasa, madu sekali panen bisa menghasilkan lima sampai 10 liter, atau setara tiga jerigen minyak. Setelah kehadiran tambang, madu berkurang hanya satu sampai dua liter. Penyebabnya, lebah enggan bersarang karena ada bunyi-bunyian aktivitas tambang.

Saat ke Pulau Romang,  Rivan mencium abu busuk dari lubang mata bor. “Itu bau tak enak. Dari jarak 50-100 meter sudah kecium bau bekas pengeboran. Kami tak tahu kandungan, yang jelas bau cukup menyengat.”

Bahkan, katanya, warga pernah dengar dentuman keras terasa seperti gempa. Ledakan muncul dari lokasi pertambangan. “Itu menyebabkan kaca di rumah-rumah warga pecah,” katanya.

Operasi GBU juga membuat debit air berkurang. Di Desa Hila,  misal, selain berkurang, air juga menjadi keruh. Bahkan ada juga beberapa mata air kering.

“Ini merepotkan petani dan warga. Air keruh hingga tak layak konsumsi,” katanya.

GBU, berdasarkan perjanjian kontrak kerja pada 22 Februari 2008, memiliki luas 25.000 hektar mencakup Pulau Romang dan pulau-pulau kecil di sekitar yang tak berpenghuni.

Perusahaan ini mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Maluku Tenggara Barat Bitzael S. Temmar pada 10 Juli 2008 lewat rekomendasi nomor 540/052.a/rek/2008. Pada 2009, juga mendapatkan surat rekomendasi Bupati Maluku Barat Daya Jacob Patty lewat surat omor 542/207/209 tertanggal 20 Maret 2009.

“Untuk menjaga keamanan, mereka menyewa aparat seperti Brimob maupun Babinsa.”

Mereka tahu di lapangan, 90% warga menolak pertambangan,  hanya 10% pro tambang termasuk aparat desa. “Kami menemukan tiga anak kecil dipukul aparat kepolisian, satu bahkan sempat ditodong pistol.”

Rivan menduga, ada indikasi pembunuhan salah satu warga penolak pertambangan pada 2013. George Pookey, sebelumnya sempat hilang beberapa hari. Saat ditemukan, sudah tak bernyawa dengan tubuh utuh, namun kepala jadi tengkorak.

“Dia nelayan penolak tambang paling keras. Dugaan pembunuhan ini tak disusut. Keluarga juga bingung. Ingin melapor ke kepolisian juga jauh. Transportasi disana minim. Hanya ada dua speedboat di Pulau Romang untuk akses ke pulau lain,” ucap Rivan.

Aktivitas pertambangan Pulau Romang, katanya, telah menutup masalah sistemik yang kerap terjadi seperti keterbatasan akses informasi, transportasi, dan penerangan. Di Pulau Romang, listrik hanya menyala dari pukul 18.00-24.00.

Menurut dia, operasi GBU telah melanggar HAM, seperti hak atas air bersih dan aman, jaminan kelompok minoritas dan masyarakat adat, akses keadilan, kebebasan bergerak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pertanggungjawaban negara dan korporasi.

Melky Nahar, Kepala Pengkampanye Jatam mengatakan, kondisi seperti di Pulau Romang banyak terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Problem mendasar, katanya, paradigma pembangunan pemerintah lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam. Hampir seluruh pulau kecil begitu banyak usaha pertambangan dengan izin oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Penerbitan izin-izin ini rata-rata tak mempunyai kajian ekologis kuat dari segi daya dukung lingkungan,” katanya.

Indonesia,  ada 10.936 izin pertambangan, 418 wilayah kerja migas dengan mengkapling 44% daratan Indonesia. Di Pulau Romang, 98,4% daratan sudah dikuasai pertambangan, lima dari 11 IUP di Pulau Romang milik GBU.

“Kita bisa banyangkan ruang hidup masyarakat seperti apa? Seluruh kekayaan di dalamnya, oleh pemerintah dianggap harus diuangkan. Soal masyarakat adat dan lingkungan tak jadi pertimbangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyaris tak berperan penting dalam menyelamatkan pulau kecil dari ancaman.”

Melky mengatakan, pemda berencana merelokasi 3.000 warga Pulau Romang ke Pulau Wetar. Baginya, bukan solusi bijak mengingat Pulau Wetar 83% sudah dikuasai pertambangan.  Relokasi ini, katanya, akan menambah panjang deretan masalah.

Dia juga menyoroti kerawanan bencana. Pulau Romang,  memiliki risiko bencana tinggi, gempa bumi dan tsunami kategori sedang. Risiko bencana akan makin meningkat seiring masuk pertambangan.

Data KKP 2011, 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Kajian Indeks Dampak Perubahan Iklim oleh lembaga dunia Maplecroft juga menyebut 1.500 pulau kecil di Indonesia diprediksi tenggelam pada 2050.

“Jauh sebelum ada tambang, sudah ada banyak risiko dan riskan keberlangsungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Jika ditambah tambang masuk, saya kira akan mempercepat pulau kecil tenggelam.”

 

 

 

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

 

 

 

Dia menuntut, pemerintah berani bersikap tegas dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan di pulau-pulau kecil. Evaluasi itu, tak hanya soal clear and clean (CnC), lebih menyoal permasalahan substantif terkait kehancuran lingkungan hidup dan merenggut ruang hidup masyarakat.

“KLHK harus jadi motor. Tak boleh berdiam diri.”

Dia bilang, Koalisi Save Pulau Romang sudah melaporkan kasus ke KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Laporan terakhir bulan lalu (November 2016). Juga ke KPK melalui korsup minerba. Lebih fatal menurut ESDM, perusahaan itu lolos CnC. Berarti ada peroalan ini,” katanya.

Merah Johansyah, Koordinator Jatam mengatakan, dari segi HAM, yang terjadi di Pulau Romang sebenarnya terjadi genosida terhadap 3.000 warga.

“Pemusnahan 3.000 orang ini oleh negara yang memberikan izin tambang. Kalau akan dipindah ke Pulau Wetar, sama artinya mereka dipindahkan ke neraka berbeda tapi sama. Ini penistaan terhadap hak asasi masyarakat adat.”

Ony Mahardika, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil Walhi Nasional mengatakan, ancaman tambang di pulau kecil dan daya rusak lingkungan terjadi karena pemerintah mengandalkan industri ekstraktif.

“Bagaimana bisa menghasilkan duit banyak, ruang lingkungan dan akses masyarakat tak pernah dihiraukan. Seluruh izin tambang harus evaluasi ulang atau moratorium.”

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara Parid Ridwanuddin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 sebenarnya jelas memberikan syarat dalam menjalankan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Syaratnya, harus melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Praktiknya, persyaratan ini kerapkali dilanggar.

Perusahaan mencoba menyangkal beragam masalah yang timbul karena kehadiran mereka. Yusdi Sangadji, Country General Manager GBU seolah mau mengelak dan bilang masa eksplorasi belum timbulkan kerusakan lingkungan.

”Kita kan baru eksplorasi. Pencemaran kan terjadi ketika aktivitas bahan baku dan kimia, eksplorasi tak ada hubungan dengan pencemaran. Isu tersebar tidak sesuai fakta lapangan,” katanya.

Mengenai permasalahan administrasi, Amdal palsu dan IPPKH, dia malah melemparkan ke instansi lain.  Katanya, soal itu perlu konfirmasi dengan pihak yang mengeluarkan izin, yakni Badan Lingkungan Hidup Maluku dan Dinas Kehutanan.

”Kalau kami sudah menjalankan untuk sosialisasi dengan masyarakat, dan aturan terkait pengeboran tak ada dalam IPPKH. Intinya kami tak melanggar aturan termasuk soal penambangan di pulau kecil.”

Masa eksplorasi selama 10 tahun, katanya, hal biasa karena infrastruktur dan sarana-prasarana sulit terjangkau. ”Eksplorasi sudah sampai inti, hampir final. Kami sedang proses izin produksi, ini sudah mulai konstruksi,” katanya.

 

 

 

 

 

Kenapa Penyelundupan Koral di Bali Marak Terjadi?

Awal tahun 2017 diwarnai dengan dua kasus penyelundupan terumbu karang di Bali. Hampir 140 bongkahan koral yang ditemukan Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Bali dalam sejumlah kotak yang diletakkan begitu saja di jalan. Belum diketahui siapa pengirim dan penerimanya. Sebuah jaringan terputus.

Seluruh paket-paket karang dalam boks styrofoam ini ditemukan di kawasan Jalan Bypass Mantra yang menghubungkan sejumlah kawasan perairan dan pelabuhan dari Timur Bali menuju Kota Denpasar. Namun lokasi penurunan boks berbeda. Kasus pertama pada 4 Januari 2017.

Ini kronologis yang disampaikan Direktur Polair Kombes Pol Sukandar pada Mongabay. Sekitar pukul 5 dini hari petugas menemukan paket-paket kotak di sebuah warung pinggir jalan. Petugas menunggu penyemputnya sampai keesokan hari pukul 9 malam namun tak kunjung datang. “Sel terputus, pemilik warung juga tak tahu. Ditunggui tak ada yang ambil,” papar Sukandar.

 

Sejumlah karang acropora hasil selundupan mati saat dipilah sebelum dilepaskan, ditanamkan di substrat area transplantasi di pesisir Serangan, Denpasar Bali. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah karang acropora hasil selundupan mati saat dipilah sebelum dilepaskan, ditanamkan di substrat area transplantasi di pesisir Serangan, Denpasar Bali. Foto Luh De Suriyani

 

Ia memperkirakan kasus penangkapan pertama tahun 2017 ini untuk diperdagangkan.  Ada 52 buah karang hias yang disimpan dalam 3 boks masing-masing berisi 18 plastik, 19 plastik dan 15 plastik. Sebanyak 13 bagian jenis acropora mati sebelum dilepaskan.

Mencegah kematian semua karang, barang bukti segera dilepaskan dengan cara diikat di substrat buatan Green Island Serangan, Denpasar, sebuah lokasi konservasi flora dan fauna laut. Bersama Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas 1 Denpasar Kementerian Kelautan dan Perikanan, petugas Direktorat Polisi Perairan Polda Bali melepasliarkan seluruh karang tersebut di perairan yang sedang digalakkan menjadi coral garden itu.

Kasus berikut pada 9 Januari pagi. Serupa dengan kasus pertama. Petugas mendapat informasi ada distribusi karang illegal dari NTB ke Bali. Ditemukan boks-boks lagi berisi 86 bagian koral yang dibungkus-bungkus plastik bening tanpa pengirim dan penerima.

Lebih banyak dari temuan 4 Januari. Alhasil belum ada tersangka dari kasus-kasus penyelundupan karang ini. Berkaca dari peristiwa pertama, petugas memancing penjemput lebih cepat agar karang-karang itu bisa lebih awal diselamatkan.

Sekitar empat jam kemudian, pukul 11 sejumlah petugas dan unit terkait bidang perlindungan pesisir melakukan penghitungan dan pemeriksaan barang bukti sebelum ditanamkan kembali di substrat. Satu demi satu bungkusan plastik dibuka, ada 74 bagian karang yang masih hidup. Sisanya mati ditandai warna memutih pada permukaannya.

 

Sejumlah petugas menghitung dan mengecek kondisi karang hasil selundupan, 10 Januari 2017 di Denpasar, Bali, sebelum dilepaskan di laut. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah petugas menghitung dan mengecek kondisi karang hasil selundupan, 10 Januari 2017 di Denpasar, Bali, sebelum dilepaskan di laut. Foto Luh De Suriyani

 

Tanpa menunggu lama, setelah didata, sejumlah penyelam segera menyiapkan alat bantu seperti nilon cable untuk mengikat koral di substrat berbentuk meja yang sudah ditanam di dasar laut oleh pengelola Green Island. Petugas penyelam dari BPSPL Denpasar seperti Hendra, Yudi, dan lainnya dengan sigap menyiapkan alat selam dan membawa karang-karang ke speedboat.

Diperlukan sekitar 2 jam menanam 74 koral-koral selundupan ini. Tampak koral baru ini berdampingan dengan koral-koral lain yang sudah tumbuh dari transplantasi sebelumnya.

 

Marak Penyelundupan

“Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen menjaga kelestarian sumberdaya perikanan termasuk karang hias untuk perdagangan. Secara fisik, karang yang ditemukan berasal dari alam, bukan hasil budidaya karang sebagaimana disyaratkan dalam perdagangan karang CITES dan tidak dilengkapi dokumen secara resmi oleh instansi terkait,” ujar Suko Wardono, Kepala BPSPL Denpasar.

Hal ini merugikan sumberdaya perikanan karena fungsi terumbu karang sebagai pelengkap rantai makanan dalam ekosistem perairan. Perdagangan karang hias/akuarium untuk tujuan ekspor sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan CITES. Namun, lemahnya pengawasan pada jalur perdagangan dapat menjadi celah bisnis ini. Upaya memperkuat pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya jenis ikan dilindungi disebut prioritas BPSPL Denpasar pada 2017.

BPSPL Denpasar merekap kasus-kasus penyelundupan karang ini cukup marak ditemukan di Bali. Upaya penggagalan dan penangkapan perdagangan karang tanpa dilengkapi dokumen resmi pada 2016 sebanyak 4 kali total berjumlah 28 boks styrofoam.

 

Sejumlah orang bersiap membawa karang yang masih sehat ke lokasi coral garden, Serangan, Denpasar, Bali. Ini adalah kasus peyelundupan kedua selama awal tahun ini di Bali. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah orang bersiap membawa karang yang masih sehat ke lokasi coral garden, Serangan, Denpasar, Bali. Ini adalah kasus peyelundupan kedua selama awal tahun ini di Bali. Foto Luh De Suriyani

 

Permana Yudiarso, Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP merekap kasus 2016 di antaranya pada 1 Maret ditemukan 4 boks berisi karang jenis Euphyillia glabresceus oleh Polsek Kuta. Kemudian 11 April, Polsek Padangbai, Karangasem mengamankan 11 boks, lalu 19 April Polresta Denpasar menemukan 6 boks di Denpasar. Selanjutnya 25 April polisi sektor kawasan laut Gilimanuk dan BKIPM Denpasar menemukan 7 boks di berisi 440 hard coral.

“Koral yang mati bisa jadi karena packing kurang bagus dan perjalanan lama,” ujar Yudiarso tentang dampak penyelundupan.  Menurutnya Denpasar, Surabaya, Semarang, Jakarta dan kota besar lainnya merupakan salah satu jalur perdagangan karang hias ekspor.

Dari data yang diriceknya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sejumlah 3.884 kg koral senilai US$ 19.972 diekspor melalui Bandara Ngurah Rai (Statistik Ekspor Perikanan, 2012). “Jumlah yang besar. Kami akan mencoba perbandingan data kuota dan ekspor. Kalau selisih, ekspor lebih banyak bisa indikasi, dari mana? Kuota tambahan atau apa?,” jelasnya.

 

Pencegahan dan Konservasi

Salah satu kelompok masyarakat yang terus mengembangkan perdagangan ikan hias berkelanjutan adalah sejumlah warga Desa Les yang terletak di kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dikenal sebagai inisitif penghasil ikan hias laut ramah lingkungan. Caranya dengan membuat peraturan adat pelarangan pencurian ikan, tak menggunakan cara menangkap berbahaya dan massal, dan konservasi terumbu karang sebagai habitat ikan hias.

Lebih dari 30 tahun Desa Les telah menjadi wilayah untuk penangkapan dan perdagangan ikan hias laut untuk kebutuhan pasar global. Bertransformasi dari kelompok penangkap ikan berbahaya seperti menggunakan potas di masa lalu yang merusak karang, rumah ikan.

 

Sejumlah penyelam menanam karang hasil selundupan di coral table, berdampingan dengan hasil transplantasi di perairan Serangan, Denpasar, Bali. Foto: BPSPL Denpasar

Sejumlah penyelam menanam karang hasil selundupan di coral table, berdampingan dengan hasil transplantasi di perairan Serangan, Denpasar, Bali. Foto: BPSPL Denpasar

 

Gayatri Reksodihardjo-Lilley, pendiri Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) mengatakan salah satu penyebab penyelundupan karang adalah kurangnya pengawasan di sumber pengambilan karang alam ini. “Tak ada keseriusan mencegah dari asalnya, perdagangan karang internasional sudah diatur tapi pengawasan di sumbernya tidak ada,” ujarnya.

Distribusi karang dari pulau ke pulau menurut aturan harus ada suratnya. Artinya begitu ada pengeluaran, asal daerah, jumlah dan jenisnya sudah ada. “Kalau tidak ada kuotanya langsung bisa ditelusuri,” lanjutnya.

Menurutnya  perusahaan yang sudah mendapat izin juga merasa rugi kalau ada kasus-kasus penyelundupan. “Kuota bukan kewajiban, Indonesia melakukannya sebagai wujud pengelolaan. Dikirim ke CITES, tiap ekspor ada stamp-nya. Tapi yang belum didata adalah jumlah yang dimanfaatkan, yang diambil di lokasi,” tambah Gayatri. Menurutnya wewenang ini ada di BKSDA yang mengeluarkan izin.

Di Desa Les, lokasi LINI Aquaculture and Training Centre yang didirikan sejak 2015 menurutnya tak ada perdagangan karang, karena tak banyak karangnya. Namun ada pembelajaran yang bisa ditiru di usaha pelestarian dan pengelolaan sumber daya lautnya.

Misalnya mendorong alternatif penghasilan seperti melatih ibu-ibu, keluarga nelayan untuk mempunyai keahlian budidaya ikan hias laut.  Selain itu lahir kewajiban untuk melindungi ekosistem karang.

 

2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium

Bersamaan dengan berlakunya larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mulai 1 Januari 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengubah fokus pendampingan kepada nelayan yang ada di sejumlah daerah. Fokus itu, diakselerasikan dengan rencana KKP yang menerapkan penggunaan alat tangkap baru yang ramah lingkungan, gillnet millenium.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Rifky Effendi mengatakan, jika tahun lalu KKP fokus mendampingi para nelayan yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) untuk diarahkan menjadi pembudidaya ikan, maka tahun ini pendampingan seperti itu sudah tidak ada.

“Pada 2017 ini, kita fokus mendampingi nelayan yang menggunakan alat tangkap seperti cantrang yang dilarang digunakan lagi. Kita ingin mendampingi mereka bagaimana mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan,” ucap dia di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

 

Kapal yang menggunakan jaring pukat tarik. Foto : greenpeace.org.uk

Kapal yang menggunakan jaring pukat tarik. Foto : greenpeace.org.uk

 

Selama masa pendampingan itu, Rifky menjelaskan, pihaknya memberikan sosialisasi bagaimana menggunakan alat tangkap baru yang sama sekali asing bagi pengguna cantrang. Meski baru, namun mereka diyakinkan bahwa alat yang baru kualitasnya tidak kalah bagus dan bisa menghasilkan tangkapan ikan yang sama banyaknya.

“Kita ingin memberi pemahaman kepada mereka, para pengguna alat tangkap yang dilarang, bahwa dengan mengganti alat ke yang baru, itu sama sekali tidak mengalami kerugian. Justru, alat yang baru ini akan berdampak bagus untuk lingkungan,” tutur dia.

Sesuai rencana, Rifky menyebutkan, masa pendampingan kepada nelayan pengguna cantrang itu akan berlangsung selama enam bulan hingga Juni mendatang. Selama masa tersebut, BPSDM KP bekerja bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Selain itu, untuk mempercepat proses sosialisasi, pihaknya melibatkan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN).

Selama masa sosialisasi dan pendampingan, Rifky menyebutkan, pihaknya akan memberi pelatihan di sembilan lokasi yang ada di Indonesia. Metode pelatihan yang diberikan, nantinya berupa training of trainer (TOT) dan akan diberikan kepada nelayan yang terpilih.

“Metode itu diterapkan, karena kita menyadari, dengan banyaknya orang yang harus dilatih, waktunya tidak akan mencukupi. Jadi, akhirnya diambil metode TOT. Diharapkan, nanti alumni TOT ini akan jadi pelatih yang bisa melatih nelayan lainnya,” papar dia.

 

Danau Limboto yang penting bagi kehidupan masyarakat dan satwa sekitar. Foto: Wikipipedia

Danau Limboto yang penting bagi kehidupan masyarakat dan satwa sekitar. Foto: Wikipedia

 

Adapun, Rifky menambahkan, sembilan lokasi yang akan menggelar pelatihan TOT itu, adalah Sumatera Utara (Sumut), Lampung, Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Cantrang ini kan masa transisinya enam bulan. Selama itu, kita akan dampingi proses penggantian dengan melibatkan ahli yang bagus. Pekan keempat Januari ini sudah mulai dilaksanakan pelatihan,” jelas dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, meski cantrang resmi dilarang,  namun Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada para pengguna alat tangkap tersebut untuk melakukan proses transisi selama enam bulan ke depan terhitung sejak Januari 2017.

“Kita beri waktu toleransi selama enam bulan ke depan. Selama waktu tersebut, diharapkan pengguna alat tangkap, khususnya cantrang, bisa segera melakukan penggantian,” ungkap dia.

Menurut Zulficar, dalam masa enam bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna alat tangkap yang dilarang untuk bisa melakukan penggantian. Itu artinya, upaya penggantian akan didorong melalui pendampingan, dan tidak hanya dari pemberlakuan Permen.

Selama proses enam bulan tersebut, Zulficar berjanji tidak akan ada penangkapan nelayan ataupun kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Namun, agar para pengguna memahami, Pemerintah berjanji hanya akan memberikan teguran saja kepada para pengguna dan memberikan peringatan untuk segera menggantinya.

DJPT mengonfirmasi, selama proses sosialiasi pada 2015-2016, pihaknya telah berhasil mendorong pengguna cantrang untuk mengganti dengan alat yang ramah lingkungan. Dari data yang ada, jumlahnya sudah mencapai 3.198 kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) dan 2.578 kapal berukuran 10 sampai 30 GT. Adapun alat tangkap cantrang yang sudah diganti sebanyak 2.091 unit.

 

Tiga Alat Penangkapan Ikan Dilarang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mulai 1 Januari 2017 Pemerintah resmi melarang alat penangkapan ikan (API) yang dianggap bisa merusak lingkungan.

 

Kapal yang menggunakan pukat hela (trawl) untuk menangkap ikan. Foto : youtube

Kapal yang menggunakan pukat hela (trawl) untuk menangkap ikan. Foto : youtube

 

API yang resmi dilarang itu, menurut Zulficar Mochtar, adalah:

  1. Pukat tarik (seinenets). Meliputi :
  • Dogol (danishseines),
  • Scottish seines,
  • Pair seines,
  • Cantrang, dan
  • Lampara dasar.
  1. Pukat hela (trawls). Meliputi :
  • Pukat hela dasar(bottom trawls),
  • Pukat hela dasar berpalang (beam trawls),
  • Pukat hela dasar berpapan (otter trawls),
  • Pukat hela dasar dua kapal (pairt rawls),
  • Nephrop strawl,
  • Pukat hela dasar udang (shrimp trawls),
  • Pukat udang,
  • Pukat hela pertengahan (mid water trawls),
  • Pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls),
  • Pukat ikan,
  • Pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls),
  • Pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan
  • Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls).
  1. Meliputi :
  • Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan

Ketiga jenis API yang dilarang itu, menurut Zulficar, ditetapkan karena KKP ingin mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

“Pada pasal 21 disebutkan bahwa API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang apabila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna,” papar dia.

Seluruh API yang dilarang tersebut, menurut Zulficar, tidak boleh dioperasikan terhitung 1 Januari 2017 di seluruh wilayah pengelolaan penangkapan (WPP) RI.

 

Susun Konsep Bangun Ekonomi Masyarakat Adat Pesisir, Apa Kata Pemerintah?

Masyarakat adat pesisir perlu mendapatkan perhatian serius dari perlindungan hak kelola sampai pengembangan ekonomi. Foto: Ayat S Karokaro

Masyarakat adat pesisir perlu mendapatkan perhatian serius dari perlindungan hak kelola sampai pengembangan ekonomi. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), saat ini sedang menyusun konsep pembangunan ekonomi masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai amanat UU.

Ridho Batubara, Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, KKP, mengatakan,  kritikan masyarakat adat pada KKP, mendorong mereka menempatkan masyarakat adat dalam pengelolaan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini tercantum dalam UU Nomor 27 tahun 2007.

“Isi pasal itu jelas dan tegas bagaimana kewenangan dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ini menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat adat,”  katanya di Medan, akhir Desember lalu.

Masyarakat adat menangkap ikan turun temurun di pesisir. Banyak pihak kemungkinan akan ekspansi ke pesisir, katanya, jadi harus mendapatkan izin masyarakat adat.

Belum lama ini, katanya,  mereka rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, dengan hasil mendorong KKP mencari budaya Indonesia atau kearifan lokal dalam mengelola perairan pesisir untuk usulan warisan dunia.

Dia mengusulkan, organisasi yang konsern mendampingi warga, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selain mengadvokasi konflik masyarakat adat yang mempertahankan hutan, juga bermain di peningkatan pendapatan masyarakat adat di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia.

Ridho juga mengusulkan, AMAN membuat peta hasil tangkapan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil. Peta itu, katanya, akan ditempatkan dalam rencana tata ruang laut nasional.

Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), mengatakan,  BRWA sudah memiliki peta wilayah adat berada pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain Kepulauan Aceh, Maluku, serta pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara.

Peta ini, katanya,  bisa diselaraskan dengan data KKP hingga bisa jadi rujukan program KKP terkait pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dia mengusulkan, ada kesepakatan bersama antara masyarakat adat dengan KKP dalam menyusun program kerja 2017 tentang pemberdayaan masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kasmita bilang, dari 8, 2 juta hektar peta wilayah adat yang diserahkan kepada pemerintah, sekitar 20% peta pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Sebenarnya kita sudah siap meregistrasi peta wilayah.”

Hal penting harus menjadi perhatian, katanya, bagaimana KKP memfasilitasi dan mengintegrasikan rencana pengelolaan pesisir dan pulau kecil itu, berdasarkan kearifan tradisional masyarakat. Termasuk penataan ruang kelola dan ruang hidup masyarakat pesisir terlebih KKP sudah memiliki direktorat khusus perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Terpenting, bagaimana mengintegrasikan rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, merunut pada peta-peta adat pesisir dan pulau-pulau kecil.”

 

 

 

Pemukiman warga pesisir di Tanjung Balai, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Pemukiman warga pesisir di Tanjung Balai, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

 

Pertama Kalinya Hiu Hantu Terekam Kamera. Ini Penampakannya…

Laut dalam masih menyimpan misteri terbesar di dunia. Laut dalam merupakan habitat yang terbesar di dunia, dengan luas dua pertiga dari permukaan bumi dan rata-rata kedalaman lebih dari 3,5 kilometer.

Karena kebanyakan perairan laut dalam terhubung, maka banyak spesies satwa laut dalam memiliki rentang geografis yang luas. Misalnya, salah satu satwa laut dalam yang sebelumnya diidentifikasi di Pasifik selatan, baru-baru ini ditemukan di sekitar Kepulauan Hawaii dan di lepas pantai California, Amerika.

Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian Lonny Lundsten dan rekan-rekannya dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California, seperti dikutip dari websitenya.

 

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

 

Untuk pertama kalinya, para ilmuwan tersebut berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau yang umumnya disebut chimaera biru hidung runcing.  Hiu yang diberi nama latin Hydrolagus trolli pada tahun 2002 ini, diketahui hidup di perairan dalam di sekitar Australia, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru. Sebelum penelitian MBARI ini, hiu hantu tidak secara resmi diidentifikasi hidup di belahan bumi utara.

Chimaeras adalah ikan yang tidak biasa. Seperti hiu, tubuh mereka tidak kaku oleh tulang, tetapi oleh piringan dan tulang-seperti tulang rawan. Seperti chimaera dari mitologi Yunani, yang memiliki kepala kambing, ekor ular, dan kepala singa, hiu hantu terlihat cukup aneh.

Bahkan nama-nama umum untuk kelompok satwa laut ini yaitu hiu hantu ini hiu, rabbitfishes  dan ratfishes. Namun, hiu hantu relatif umum dan ditemukan luas di laut dalam, dengan 38 spesies yang diketahui di seluruh dunia.

 

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) California untuk pertama kalinya berhasil mengabadikan hiu hantu (ghost shark) atau chimaera biru hidung runcing (Hydrolagus trolli) di perairan California. Foto : MBARI California

 

Pada tahun 2009, peneliti MBARI bersama para ilmuwan di California Academy of Sciences dan Moss Landing Marine Laboratories (MLML) bekerja sama mengidentifikasi spesies baru hiu hantu di Teluk California.

Beberapa dari peneliti yang sama juga telah melihat hiu hantu selama penyelaman wahana tanpa awak yang dioperasikan jarak jauh (remotely operated vehicle/ROV) di California tengah. Mereka tidak yakin tentang spesies tersebut, tapi mereka tahu satwa itu berbeda dengan dua spesies hiu hantu yang sebelumnya diidentifikasi di lepas pantai California.

Dalam penelitian yang dipublikasikan di Marine Biodiversity Records, Lundsten dan rekan-rekannya memperlihatkan bukti bahwa hiu hantu itu yang terlihat di sekitar Teluk Monterey,  merupakan spesies yang sama yang sebelumnya telah diidentifikasi di Pasifik Barat.  Hasil penelitian itu juga mengutip tiga ahli chimaera yang melihat rekaman video ROV MBARI yang percaya ikan adalah chimaera biru hidung runcing berhidung.

Meski belum teridentifikasi, hiu hantu juga terlihat di lepas pantai Amerika Selatan dan Afrika Selatan, serta di Samudera Hindia. Jika satwa laut itu teridentifikasi sama dengan spesies hiu yang ditemukan di perairan tengah California, itu akan menjadi bukti lebih lanjut bahwa, chimaera biru hidung runcing memang ada di perairan laut dalam.

 

 

 

 

Terus Berulang Terjadi, Dari Mana Sampah di Pantai Kuta?

Hingga kini, warga masih kerap heran dan bertanya, “sampah dari mana di Pantai Kuta itu?” Sebuah survei menyebut sebagian besar sampah adalah plastik dan sumbernya dari darat. Artinya itu sampah kita sendiri yang dibuang di got, masuk sungai, lalu berakhir di lautan.

Sejak awal Desember lalu, saat angin Barat mulai bertambah kuat, seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang pesisir Bali di arah Barat Daya mulai terlihat ‘menakjubkan’. Pantai berpasir putih dari dekat bandara Ngurah Rai, Kuta, sampai Legian penuh sampah plastik tiap harinya.

Arus tak henti-hentinya mendaratkan sampah dan serpihan, mayoritas anorganik ke bulir-bulir pasir yang lembut di pantai. Ketika pesisir sudah terlihat penuh, baru disapu dan dikumpulkan jadi titik-titik gunungan sampah. Demikian seterusnya. Sampah tak habis-habis dibawa gulungan ombak. Pemandangan kontras. Birunya laut dan jejeran sampah menutup pasir.

 

Sejumlah pedagang gotong royong menyapu sampah plastik di Pantai Kuta, Bali pada Selasa (03/01/2017). Sedikitnya perlu 3 kali menyapu tiap harinya karena sampah terus menerus terbawa arus. Foto Luh De Suriyani

Sejumlah pedagang gotong royong menyapu sampah plastik di Pantai Kuta, Bali pada Selasa (03/01/2017). Sedikitnya perlu 3 kali menyapu tiap harinya karena sampah terus menerus terbawa arus. Foto Luh De Suriyani

 

“Tiap hari minimal tiga kali disapu. Gak enak kelihatannya,” ujar Afit, salah seorang penjual minuman di pantai Kuta, awal tahun 2017. Jadilah, para pedagang, penjaja jasa, dan pengelola pantai gotong royong tiap pagi, siang, dan sore.

“Tahun baru ini turun setengah pengunjungnya. Karena sampah dan isu-isu lain lah,” keluh Alin, penjaja lain yang sedang mengumpulkan sampah depan area dagangnya.

(baca : Siaga Sampah Bali. Ada Apakah?)

Tahun baru bersama gelombang dan serakan sampah plastik di Pantai Kuta. Jika biasanya pasir menjadi tempat berjemur, duduk-duduk, atau bermain, kini para turis menjauh. Mereka duduk di kursi yang disediakan para pedagang. Hanya beberapa orang yang sedang belajar surfing berada di tengah sebaran sampah.

“Ini ya sampah kita sendiri, dari sungai ke laut,” Afit menjawab kalem. Ia sudah tak lagi terkejut karena fenomena sampah ini terjadi tiap tahun saat jelang akhir tahun, ketika angin dari arah laut menampar keras pesisir Bali arah Barat Daya, antara Selatan dan Barat yang bertepatan dengan lokasi wisata paling padat. Ada pantai Jerman, Kuta, Legian, dan Seminyak.

 

Wisatawan surfing di tengah gulungan ombak penuh sampah saat angin Barat di Pantai Kuta sampai Seminyak, Bali. Sampah di pesisir pantai menjadi masalah bagi lingkungan dan pariwisata Bali. Foto: Luh De Suriyani

Wisatawan surfing di tengah gulungan ombak penuh sampah saat angin Barat di Pantai Kuta sampai Seminyak, Bali. Sampah di pesisir pantai menjadi masalah bagi lingkungan dan pariwisata Bali. Foto: Luh De Suriyani

 

Ratusan orang berkaos Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa beraksi dengan aksi menyambut tahun baru membersihkan sampah Pantai Kuta, 1 Januari lalu. Dipimpin Gede Ary Astina alias Jerinx, drummer band Superman Is Dead, mereka bersepeda menuju Pantai Kuta kemudian mengumpulkan berkantong-kantong sampah anorganik yang akan dipilah Eco Bali Recycling.

(baca :  Inilah Para Pahlawan Sampah Bali)

“Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkotor di Bali. Kuta juga dekat dengan Teluk Benoa. Ini belum reklamasi saja jumlah sampahnya gila-gilaan, apalagi ditambah dengan pulau baru,” ujar Jerinx.

Salah seorang peneliti di Bali tertarik dengan fenomena sampah ini dan sejak 2014 melakukan riset soal jenis dan sumber sampah hingga sampai Pantai Kuta.

Pada Maret-Oktober 2014, sebuah tim dipimpin Dr I Gede Hendrawan Peneliti dari Centre of Remote Sensing and Ocean Sciences, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana mengadakan survei di sepanjang Pantai Kuta (bukan di perairan) untuk mengetahui jenis sampah yang terdampar atau terdeposisi di sepanjang pantai.

Survei dilakukan dengan metode transek yang dikembangkan oleh National Marine Debris Monitoring Program (NMDMP). Mereka mengamati sampah yang berukuran besar (macro debris), ukuran lebih dari 2,5 cm. Untuk mengetahui jenis sampah, diklasifikasikan seperti yang dilakukan National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) dalam marine debris program.

 

Hasil survei menunjukkan mayoritas sampah di pesisir Bali adalah plastik dan sumbernya dari daratan, sampah manusia yang dibuang sembarangan. Foto: Luh De Suriyani

Hasil survei menunjukkan mayoritas sampah di pesisir Bali adalah plastik dan sumbernya dari daratan, sampah manusia yang dibuang sembarangan. Foto: Luh De Suriyani

 

Hasil survei memperlihatkan sampah yang terdeposisi di pantai Kuta didominasi 75% sampah plastik, dengan konsentrasi rata-rata sampah sebesar 0,25/meter persegi. Tim ini juga melakukan klasifikasi sumber sampah dengan metode yang dikembangkan oleh Ocean Conservancy.

“Dari jenis sampah yang telah diperoleh dapat diklasifikasikan bahwa sumber sampah yang terdapat di pantai Kuta berasal dari aktifitas di darat mencapai sekitar 52%, aktifitas laut sekitar 14%, dan aktifitas secara umum baik darat maupun laut sebesar 34%,” papar peneliti muda ini.

Apakah pergerakan sampah bisa ditelusuri?

Hendrawan menjelaskan pengamatan sumber sampah yang memasuki perairan laut dari aliran sungai yang berhadapan langsung dengan Selat Bali di daerah Tabanan dan Jembrana telah dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juli-September 2014.

Kondisi sungai pada saat daerah sekitarnya hujan telah mengalirkan sampah jauh lebih banyak daripada saat kondisi tidak hujan. Sungai Ijo Gading pada bulan Juli mengalirkan sampah mencapai 3000 sampah organik/jam dan 816 sampah plastik/jam.

Sungai Tukad Penet mengalirkan paling banyak sampah organik selama pengamatan, yaitu rata-rata berjumlah 230,66 sampah organik/jam, dan Tukad Ijo Gading mengalirkan paling banyak sampah plastik, dengan rata-rata sebanyak 32 sampah plastik/jam.

Sementara rata-rata jumlah sampah yang mengalir di bulan Juli pada 8 sungai yang menjadi daerah kajian mengalirkan 503,25 sampah organik/jam dan 503,25 sampah plastik/jam.

Jika dikalkulasi, rata-rata dalam 24 jam, ada aliran sampah lebih 24 ribu unit. Jika ditumpuk mungkin menyerupai gunung. Bayangkan jika sampah ini lalu robek dan jadi serpihan terutama mikroplastik yang sangat mudah dimakan binatang laut dan meracuni ekosistem laut.

(baca : Memprihatinkan Satwa Laut di Bali dan NTB Makin Beresiko Keracunan karena Ini)

Dengan demikian sungai-sungai yang berada berhadapan langsung dengan Selat Bali memiliki potensi untuk turut menyumbangkan sampah menuju perairan laut, terutama pada saat musim hujan, baik berupa sampah organik maupun sampah plastik.

“Namun pergerakan sampah di perairan Selat Bali masih belum dapat ditentukan, sehingga potensi Pantai Kuta menerima sampah yang berasal dari beberapa sungai di Bali harus mendapat kajian lebih lanjut,” Hendrawan memberi catatan.

 

Ratusan orang mengenakan kaos Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyambut tahun baru dengan bersepeda dan memungut sampah di Pantai Kuta, dipimpin Jerinx, vokalis band Superman Is Dead. Foto: facebook Ary Astina

Ratusan orang mengenakan kaos Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyambut tahun baru dengan bersepeda dan memungut sampah di Pantai Kuta, dipimpin Jerinx, vokalis band Superman Is Dead. Foto: facebook Ary Astina

 

Saat ini timnya sedang melakukan studi pendahuluan dengan pemodelan matematik untuk mengetahui pergerakan sampah yang ada di Selat Bali, dan mekanisme pergerakannya sampai terdeposisi di Pantai Kuta. Model matematik yang dikembangkan pada prinsipnya menghitung besarnya arus dan pola pergerakan arusnya yang digerakkan oleh pasang surut dan angin.

Dari pergerakan arus tersebut kemudian dilakukan tracking terhadap partikel yang mengapung di perairan Selat Bali. “Dari hasil model, secara umum sampah yang terdeposisi di Pantai Kuta berasal dari Pulau Bali sendiri, seperti dari kabupaten Tabanan dan Jembrana. Namun demikian sampah di Kuta juga disumbangkan oleh pesisir pantai di Banyuwangi dan Samudra Hindia,” ia memperkirakan.

Waktu yang dibutuhkan sampah tersebut terdeposisi di pantai Kuta sekita 5-28 hari. Akan tetapi pada kondisi angin ekstrem akan mempercepat pergerakan sampah dari sumber ke Pantai Kuta. Jika dilihat dari hasil model, hampir 20-30% sampah yang mengapung di Selat Bali akan terdeposisi di Pantai Kuta. “Untuk meyakinkan hasil model, telah dilakukan verifikasi model dengan data lapangan, dan didapatkan hasil yang bersesuaian antara hasil model dan data lapangan,” lanjutnya.

Hingga kini masih dilakukan analisis model lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, dan secara keseluruhan sedang dipersiapkan untuk di publikasikan melalui Jurnal, diharapkan nanti informasi menjadi lebih valid setelah melalui proses review dan publikasi.

Hendrawan mengakui sangat sulit memantau pergerakan sampah yang jumlahnya jutaan, sehingga dibuatlah materi mengapung.  Pada penelitian ini dilepas 2 materi mengapung yang dilengkapi dengan GPS dan diikuti selama 8 jam. Dari hasil tracking partikel mengapung digunakan untuk validasi hasil model yang sudah dikembangkan, dan didapatkan hasil model dan tracking di lapangan memiliki pola bersesuaian.

“Kita tak mau menunjukkan itu sampah siapa. Sampah kita juga berkontribusi,” ingat Gede Hendrawan yang juga terlibat dalam riset soal mikroplastik di laut dan dalam Pari Manta bersama peneliti lain sejak 2015.

(baca : Memprihatinkan Satwa Laut di Bali dan NTB Makin Beresiko Keracunan karena Ini)

Ketika musim kemarau, dengan riang buang sampah ke aliran air. Berharap hilang dari depan mata. Mengendap, kemudian saat musim hujan kita memanen lagi sampah itu.

 

Ikan Purba Hidup yang Melebihi Era Dinosaurus Ini Ada di Indonesia

 

Ikan purba Latimeria menadoensis yang berada di Gedung Widya Satwaloka, LIPI, Cibinong, Bogor. Foto: Rahmadi Rahmad

Ikan purba Latimeria menadoensis yang berada di Gedung Widya Satwaloka, LIPI, Cibinong, Bogor. Jenis ini diperkirakan telah hidup sejak 400 juta tahun silam, melebihi era dinosaurus. Foto: Rahmadi Rahmad

 

 

Inilah wujud ikan purba Coelacanth (Latimeria menadoensis). Ditemukan di Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara, Pada 30 Juli 1998. Tepatnya, dikedalaman 100 – 150 meter. Ukurannya, panjang 124 sentimeter dengan bobot berat 29 kilogram. Spesimen basah ikan betina tiada tara ini, terpajang rapi di Laboratorium Herpetologi, Gedung Widya Satwaloka, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Bogor.

Mengapa disebut ikan purba? Ini dikarenakan, ikan yang seumurannya sudah tidak ada lagi. Alias sudah menjadi fosil. Sementara Coelacanth ini masih hidup sampai sekarang. Jenis ini masih ada di perairan Sulawesi Selatan, bahkan hasil penelitian terakhir mendeteksi keberadaannya di Papua. “Masyarakat lokal, tempat ia ditemukan menyebutnya ikan raja laut,” papar Renny Kurnia Hadiaty, Ichthyology Laboratory, Divisi Zoologi, Pusat Penelitian Biologi, LIPI, kepada Mongabay Indonesia, baru-baru ini.

 

 

Kepala eusthenopteron (model) yang hidup di era Devonian. Sumber: Wikipedia

Kepala eusthenopteron (model) yang hidup di era Devonian. Sumber: Wikipedia

 

 

Diperkirakan, Coelacanth telah hidup sejak Zaman Devonian sekitar 400 juta tahun silam atau disebut juga Zaman Ikan yang mengacu pada evolusi beberapa kelompok ikan. Pada masa ini, ikan mengalami perkembangan cukup cepat. Ikan besar yang dinamakan dunkleosteus, panjang 6 meter dengan berat 1 ton, muncul pada periodesasi ini.

Begitu juga dengan jenis hiu primitif cladoselache, yang panjangnya 1,8 meter, serta jenis eusthenopteron yang hidup sekitar 385 juta tahun silam. Pada masa ini, hiu dan ikan berahang besar begitu aktif sebagai pemangsa di lautan. Nama Devonian sendiri diambil dari sebuah tempat di Inggris, Devon, daerah yang pertama kali batuannya diteliti.

 

Dunkleosteus, ikan yang hidup di Zaman Devonian. Ilustrasi: Alain Benet eau/Pinterest.com

Dunkleosteus, ikan yang hidup di Zaman Devonian. Ilustrasi: Alain Benet eau/Pinterest.com

 

 

Bila dibandingkan dengan kemunculan dinosaurus di muka bumi sekitar 230 juta tahun silam, dipastikan Coelacanth ini lebih purba lagi umurnya. Selain dijuluki fosil hidup, keajaiban ikan ini adalah sampai sekarang, ia tidak mengalami evolusi bentuk.

Coelacanth merupakan ikan dengan rongga mulut berduri. Sebelumnya, keberadaan jenis ini hanya diketahui dari fosil saja. Hingga akhirnya pada 22 Desember 1938, ia benar-benar terlihat nyata, hidup, di Muara Chalumna, Afrika Selatan. Adalah Marjorie Courtenay Latimer, kurator museum di East London, Afrika Selatan, yang menemukan dan melaporkannya kepada Profesor J.L.B. Smith, ahli ikan dari Universitas Rhodes. Jenis ini pun dinamakan Latimeria chalumnae.

Pencarian terus dilakukan oleh para peneliti. Sampai diketahui, perairan Kepulauan Komoro, di barat Madagaskar merupakan habitat jenis ini. Coelacanth juga, dalam laporan Schart et all (2005), ditemukan di lautan lepas Afrika Selatan, Mozambiq, Kenya, dan Tanzania. Kesemua jenis ini masih mengacu pada Latimeria chalumnae.

 

 

Dinosaurus merupakan hewan yang dominan pada masanya sekitar 230 juta tahun silam. Sumber: Jurassicpark.wikia.com

Dinosaurus merupakan hewan yang dominan pada masanya sekitar 230 juta tahun silam. Sumber: Jurassicpark.wikia.com

 

 

30 Juli 1998, spesiemen hidup Coelacanth tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara, bagian gugusan pulau yang membentuk Taman Nasional Bunaken. Sebelum diketahui ia merupakan ikan purba, masyarakat setempat pernah menjualnya di Pasar Ikan Bersehati, Manado, tahun 1997.

Coelacanth yang tertangkap itu pun berhasil didokumentasikan Mark V Edmann, peneliti asal Amerika yang saat itu bersama istrinya tinggal di Manado. Edmann telah berpesan kepada nelayan setempat, memberikan jenis tersebut kepadanya bila kembali tertangkap. Lokasi terjeratnya ikan ini diperkirakan sekitar 250 – 400 meter dari bibir pantai. Selanjutnya, Edmann dan M. Kasim Moosa, dari Biologi Kelautan LIPI, menyumbangkan spesimen tersebut ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

 

 

Latimeria chalumnae yang berada di Kepulauan Komoro. Sumber: Wikipedia

Latimeria chalumnae yang berada di Kepulauan Komoro. Sumber: Wikipedia

 

 

Hal menggembirakan dari temuan Coelacanth ini adalah dikukuhkannya sebagai jenis baru yaitu Latimeria menadoensis. Tentunya, berdasarkan analisa DNA mitokondria dan isopopulasi yang sudah dilakukan para peneliti.

Kajian “Morphological Study of The Scales of Latimeria menadoensis”  yang dilakukan Renny Kurniadi Hadiaty dan Ike Rachmatika menunjukkan, ada perbedaan antara Latimeria menadoensis dengan Latimeria chalumnae. Bagian bawah tubuh L. menadoensis dan L. chalumnae pada daerah dorsal dan sisik yang membentang hingga ekor, menjelaskan hal itu.

 

 

Coelacanth, ikan purba yang telah terdeteksi di perairan timur Indonesia. Peta: Marcio Jose Bastos Silva/www.shutterstock.com

Coelacanth, ikan purba yang telah terdeteksi di perairan timur Indonesia. Peta: Marcio Jose Bastos Silva/www.shutterstock.com

 

 

Untuk warna, L. menadoensis bercirikan cokelat dengan bercak putih tidak berpola pada sisiknya. Sementara, L. chalumnae berwarna kebiruan dengan noda putih tidak beraturan pula pada sisiknya.

Perbedaan mendasar lainnya adalah, L. menadoensis memiliki jumlah jari pada sirip punggung kedua yang lebih sedikit dibanding L. chalumnae. Namun begitu, jumlah jari-jari sirip ekor tambahannya malah lebih banyak. Keseluruhan, dari 23 karakter meristik dan morfometrik yang diteliti pada dua jenis ini, sekitar 52 persennya memang tidak sama.