Lingkungan Hidup

Meski Deadline, KKP Pertimbangkan Matang Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa

Hari ini, Kamis (14/07/2016) menjadi batas akhir dari jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atas permohonan perpanjangan izin lokasi untuk proyek reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa tenggat waktu tersebut tidak memastikan bahwa izin lokasi akan diperpanjang lagi.

“Kita masih mempertimbangkan apakah ini akan diperpanjang atau tidak,” ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi seusai bertemu dengan wakil dari masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa di Jakarta, Rabu (13/07/2016).

Menurut Brahmantya, pihaknya sudah menerima permohonan untuk perpanjangan izin lokasi proyek reklamasi Teluk Benoa. Tetapi, permohonan tersebut akan dikaji lebih dalam dan sekaligus menunggu masukan dari semua pihak yang paham tentang reklamasi.

“Untuk masuk ke sini, kita harus menerima masukan dari semua pihak,” jelas dia.

 

Aksi di laut dari Tanjung Benoa, Bali pada Minggu (28/02/2016) Foto : Forbali

Aksi di laut dari Tanjung Benoa, Bali pada Minggu (28/02/2016) Foto : Forbali

 

Brahmantya mengungkapkan, meski izin lokasi menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya di Bali, namun dia tetap akan mengambil jalan tengah yang bijak tanpa memihak kepada siapapun. Kata dia, jika memang dalam kesimpulan tersebut izin lokasi harus ditolak, maka itu akan dilakukan setelah melalui pertimbangan matang yang rasional.

“Tapi sebaliknya, jika memang bisa ya kita akan keluarkan. Tapi, sekali lagi, itu semua harus melalui proses panjang dulu. Kita akan menunggu masukan dari berbagai pihak,” sebut dia.

Terkait banyaknya penolakan proyek reklamasi di Teluk Benoa, Brahmantya mengingatkan, saat ini yang sedang diproses untuk izin lokasi adalah sifatnya izin prinsip. Itu artinya, kalaupun izin lokasi dikeluarkan atau diperpanjang, tidak berarti reklamasi akan langsung dilaksanakan.

“Ada banyak tahapan yang harus dilewati sebelum bisa melaksanakan reklamasi. Di antaranya, adalah dengan mendapatkan izin prinsip dari KKP, izin lingkungan atau Amdal dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” papar dia.

Setelah dua izin tersebut didapat, Brahmantya menyebutkan, ada tahap berikutnya yang fungsinya hampir sama dengan dua izin sebelumnya. Kemudian, tahap terakhir, adalah proses pemberian izin pelaksanan reklamasi yang dikeluarkan oleh KKP.

“Namun, untuk bisa melewati proses tersebut, harus ada proses public hearing untuk bisa mendapatkan izin-izin yang disyaratkan. Karena, nantinya KKP bertanggung jawab penuh untuk memberikan izin pelaksanaan reklamasi,” papar dia.

Pembaruan Dokumen

Berkaitan dengan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh investor swasta, Brahmantya menyebutkan, prosesnya harus dilakukan dengan menyerahkan pembaruan data dan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

“Kita sudah mendapat pengajuan untuk perpanjangan. Syaratnya harus memperbarui semua dokumen yang dibutuhkan,” tutur dia.

Batas akhir penerbitan perpanjangan izin lokasi sendiri, kata Brahmantya, itu akan jatuh pada 25 Agustus mendatang. Itu artinya, sejak dari sekarang masih tersisa waktu cukup untuk mempertimbangkan apakah bisa atau tidak izin diperpanjang.

Sementara itu Koordinator Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi yang juga Bendesa Adat Kuta Wayan Suarsa mendesak KKP untuk menolak perpanjangan izin lokasi yang akan berlaku hingga dua tahun ke depan. Penolakan tersebut menjadi sangat penting, karena izin lokasi akan berdampak signifikan ke depannya.

“Kita sudah paham bahwa izin lokasi ini menjadi cikal bakal dari izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Karenanya kita tolak dan kita desak KKP untuk tidak memperpanjangnya. Ini menjadi harga mati bagi kami,” ungkap dia.

 

Aksdi damai tolak reklamasi Teluk Benoa dengan panggung musik di Desa Kesiman, salah satunya menampilkan Band Nosstress yang mengajak warga tetap melawan dengan damai. Foto: Luh De Suriyani.

Aksdi damai tolak reklamasi Teluk Benoa dengan panggung musik di Desa Kesiman, salah satunya menampilkan Band Nosstress yang mengajak warga tetap melawan dengan damai. Foto: Luh De Suriyani.

 

Menurut Wayan Suarsa, dengan ditolaknya izin lokasi, maka ke depan kondisi Bali akan lebih kondusif lagi. Namun, jika sebaliknya, maka Bali akan kembali bergejolak karena masyarakat Bali sama sekali tidak menginginkan reklamasi.

“Buat apa membuat rencana yang tidak diinginkan oleh masyarakat Bali sama sekali. Buat apa membuat pulau yang di atasnya dibangun hotel, jika di pulau Bali saja masih ada ribuan hotel yang bisa dipakai,” jelas dia.

Wayan Suarsa kemudian mengingatkan kepada semua, jika ada yang meragukan apa yang dilakukan seandainya izin lokasi ditolak, dengan tegas dia mengatakan bahwa Teluk Benoa akan langsung dibersihkan. Jawaban tersebut sekaligus untuk membantah anggapan bahwa penolakan reklamasi Teluk Benoa itu mengada-ada.

“Kami tidak mengada-ada. Ini harga mati. Kalau aspirasi kami tidak diperhatikan, maka kami akan turun ke jalan lebih banyak lagi,” tandas dia.

Wayan Suarsa sendiri mengklaim datang ke Jakarta mewakili 63.835 kepala keluarga (KK) yang hidup di sekitar Teluk Benoa.

Sementara Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali yang juga Koordinator Forum Bali Tolak Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Wilayah Bali Wayan Gendo Suardana meminta ketegasan dari KKP dan juga Pemerintah Pusat untuk menyikapi persoalan rencana reklamasi di Teluk Benoa dengan lebih seksama.

“Jangan sampai kasus Teluk Jakarta terulang lagi di Teluk Benoa. Karenanya, mumpung ini masih awal, maka kita akan menolaknya dengan keras. Kita harus bisa mendesak Pemerintah,” pungkas dia.

Selain Wayan Suarsa dan Wayan Gendo, rombongan juga diikuti 2 perwakilan mewakili desa adat dan tokoh Bali. Antara lain  Bendasa Adat Kelan, Bendesa Adat, Serangan, Bendesa Adat Sanur), Koordnator For Bali wilayah Jakarta Saras Dewi, dan Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko.

 

Konsesi Terbakar, Pemerintah Tegur Tiga Perusahaan

Kebakaran hutan dan lahan di Jambi tahun lalu. Tahun ini, titik panas mulai meningkat dan kebakaran terjadi di beberapa titik. Bahkan, awal Juni lalu, KLHK menegur tiga perusahaan dengan lahan konsesi terbakar. Foto: Elviza Diana

 

Titik panas (hotspot) di Sumatera dan Kalimantan, mulai meningkat. Kebakaran hutan dan lahanpun mulai terjadi di beberapa titik. Awal Juni ini, pemerintah menegur resmi tiga perusahaan dengan lahan konsesi terbakar.

”Kami sudah memerintahkan Dirjen Produksi (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, red) dan Dirjen Penegakan Hukum untuk mengecek ke lapangan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar usai Halal Bihalal di Manggala Wanabhakti, Senin (11/7/16).

Adapun tiga perusahaan itu berada di Riau, Jambi dan perbatasan keduanya. Saat ditanya identitas, Siti mengelak menginformasikan.

”Ada yang rapi dan beres, ada pula waktu ditegur itu (jawabannya, red.) urusan perambah.” Tiga perusahaan itu, PT LSRR, PT REKI dan PT LAJ. LSRR dan REKI, sudah selesai, LAJ terus diusut. ”Di Kabupatrn Tebo, dua hari ini masih terbakar, sedang kami kejar.”

Siti menginstruksikan Dirjen PHPL memberikan peringatan tertulis. Jika dalam dua hari tak terpenuhi, akan memanggil dan memproses hukum LAJ.

 

Evaluasi

Sedangkan fase kritis kedua periode hotspot masih berlangsung. KLHK bersama kementerian/ lembaga dan masyarakat terus memantau lapangan sampai September mendatang.

Berdasarkan pendataan KLHK periode 1 Januari–9 Juli 2016, ada 1.043 hotspot terpantau dari Satelit NOAA 18/19. Bila dibandingkan periode sama 2015, terjadi penurunan 2.121 titik atau 67,03%.

Berbeda dengan data Satelit Terra/Aqua mendeteksi ada1.868 hotspot. Jika dibandingkan periode sama pada 2015, mengalami penurunan 329 titik atau 14,97%.

Jika kondisi membaik, katanya, KLHK akan evaluasi pemantauan hotspot keseluruhan pada Oktober.

Pemerintah juga akan evaluasi Satgas Terpadu Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan yang terbentuk akhir tahun lalu. Penghargaan akan diberikan berdasarkan kinerja lapangan yang dinilai Juli ini.

 

Rehabilitasi lahan

Sementara, sanksi administrasi kepada perusahaan-perusahaan dengan konsesi terbakar tahun lalu, sebagian sudah dicabut.”Ada sembilan perusahaan dicabut sanksi, lima telah verifikasi,” kata Direktur PHPL, Ida Bagus Putera.

Perusahaan-perusahaan itu, seperti PT Sebangun Bumi Andalas dan PT Bumi Mekar Hijau (Sumatera Selatan), PT Sumatera Riang Lestari (Riau), PT Korintiga Hutani dan Industrial Forest Plantation (Kalimantan Tengah) dengan luas menjapai 64.055,5 hektar.

Nantinya, lahan tebakar dikembalikan kepada perusahaan untuk rehabilitasi. Prosesnya, perusahaan kena sanksi akan diverifikasi oleh Direktorat Penegakan Hukum KLHK dulu, lalu Direktorat PHPL juga verifikasi berdasarkan Permen 77 untuk mengeluarkan addendum 1 yang memberi tugas kepada perusahaan merehabilitasi dan perbaikan areal terbakar.

KLHK akan mengawasi selama dua tahun. Jika bagus,  akan kembali ke pengelola, dengan tetap memperhatikan kawasan hidrologi gambut. (KHG). ”Nanti lahan gambut menunggu KHG dari BRG, kalau menunggu kelamaan, kita rehab dahulu,” katanya.

Jika ada gambut dalam, wilayah konservasi ataupun lindung, dipastikan tak akan diganggu lagi dan akan penanaman dengan tanaman lokal agar tak terbakar lagi.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum mengatakan, penindakan kepada perusahaan terus dilakukan. ”Kita akan memberikan kesempatan mereka memperbaiki,” katanya.

 

 

‘Madu’ Tambang Bikin Karst Gunung Sewu Wonogiri jadi Incaran (Bagian 2)

Seorang warga mencuci di telaga di Bayemharjo, Giritontro dengan sumber air dari karst Gunung Sewu. Foto: Nuswantoro

Seorang warga mencuci di telaga di Bayemharjo, Giritontro dengan sumber air dari karst Gunung Sewu. Foto: Nuswantoro

 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, merupakan daerah yang dilewati bentang alam karst Gunung Sewu. Ia menyimpan berbagai bahan tambang. Di Tirtomoyo dan Jatisrono,  ada tambang tembaga bekas peninggalan Belanda dan Jepang. Di Desa Jendi dan Keloran, Kecamatan Selogiri, ada tambang emas dan masih dikelola tradisional.

Karmin, Ketua Aja Kwatir, paguyuban penolak tambang dan pabrik semen di Wonogiri mengatakan, pada 1974, dia pernah membantu lembaga meneliti tanah di Wonogiri Selatan. “Di Giritirto bukan hanya gamping, juga mengandung uranium, emas, tembaga, dan nikel,” katanya.

Data BPS Wonogiri menyebutkan,  pada 2014,  13 perusahaan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) batu gamping, ada 22 tanpa izin, kalsit 10 perusahaan, dan satu tanah liat. Kecenderungan di empat tahun sebelumnya, jumlah lebih banyak, misal, tambang batu gamping ada 29 izin pada 2010.

 

 

* * *

Dari fotokopi dokumen yang diperoleh Mongabay, pada 2011 Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu Wonogiri mengeluarkan surat IUP eksplorasi untuk PT Ultratech Mining Indonesia (UMI). Perusahaan ini memiliki hak menambang batu gamping. Dalam surat bernomor 545.21/006/2011, UMI memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Pemberian IUP juga dinyatakan sesuai Perda Nomor 11 tahun 1996 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Wonogiri.

 

Sumber air untuk mandi dan tulisan penolakan tambang di Jambewangi. Foto: Nuswantoro

Sumber air untuk mandi dan tulisan penolakan tambang di Jambewangi. Foto: Nuswantoro

 

Lokasi eksplorasi UMI meliputi Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, dan Giriwoyo, seluas 10.057, 79 hektar. Jangka waktu IUP tujuh tahun, dengan tahap eksplorasi empat tahun, Amdal dan studi kelayakan tiga tahun. Surat ditandatangani Kepala Kantor, Agus Mulyadi, 28 September 2011.

Daftar koordinat IUP ditandatangani Kepala Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Wonogiri Arso Utomo sekitar tiga bulan sebelumnya, 7 Juli 2011.

Jejak UMI di Wonogiri secara digital terlacak dalam situs resmi pemerintah Wonogiri, di wonogirikab.go.id. Situs ini menyimpan berita UMI memberikan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) Giriwoyo kepada Pemkab Wonogiri. Dokumen diserahkan Vice Presiden UMI, Raman Prabhakar kepada Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, 1 Maret 2013. UMI juga menyerahkan dokumen laporan identifikasi zonasi lokasi layak untuk pabrik.

Patrem Joko Priyono, Kepala Bidang Geologi, Air tanah, dan Energi Dinas PESDM Wonogiri mengatakan, yang dilakukan UMI hingga kini baru tahap eksplorasi, belum eksploitasi.

Eksplorasi sudah tetapi kegiatan di Giriwoyo belum tahap operasi produksi. Masih harus dikaji kelayakan. “Baik teknis, ekonomis, maupun lingkungan,” katanya.

Patrem mengatakan, lokasi pabrik semen belum pasti. “Apakah di Eromoko atau tidak, pemerintah Wonogiri belum menentukan izin lokasi,” katanya.

Memang,  UMI menyasar Eromoko. Berdasarkan RTRW Wonogiri industri besar ditempatkan di Eromoko. “Mereka sebenarnya punya konsesi di Eromoko. Artinya, IUP eksplorasi sampai di Eromoko.”

Mengamati peta lokasi IUP UMI, seperti burung onta. Bagian badan burung ada di Giriwoyo di selatan, kepala burung dengan luasan lebih kecil di Eromoko, bagian utara. Kedua wilayah dihubungkan dengan titik-titik ordinat seperti membentuk leher burung tegak ke atas.

Patrem mengatakan, Pemkab Wonogiri, tak mengeluarkan izin baru kepada investor yang ingin menambang di sana.

“Setahu saya setelah UMI, (pemkab) tak mengeluarkan izin lagi. Yang mengeluarkan gubernur dan menteri. Sejak UU 23 2014, kabupaten tak mempunyai kewenangkan mengeluarkan izin lagi.”

 

Gunung Sewu dan kabut di pagi hari. Foto: Nuswantoro

Gunung Sewu dan kabut di pagi hari. Foto: Nuswantoro

 

 

* * *

Data Dinas ESDM Jateng, menyebutkan, ada beberapa IUP eksplorasi keluar untuk Wonogiri, misal, izin kepada PT Sewu Surya Sejati (SSS) pada 2015, untuk eksplorasi gamping dan tanah liat di Eromoko dan Pracimantoro. Pada 2015, izin untuk PT Artha Syandana Indonesia, eksplorasi gamping dan tanah liat di Giritontro, Paranggupito, dan Pracimantoro.

Dalam direktori profil perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, SSS beralamatkan di Gedung MD Place Tower 1 lantai 1, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Jakarta Selatan. Alamat ini juga dipakai PT Anugerah Andalan Asia. PT Artha Syandana Indonesia, beralamatkan di Artha Graha lantai 6, Jalan Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

Sri Rahayu, dari Lembaga Pengabdian Hukum (LPH)YAPHI Solo, pendamping warga Giriwoyo mengatakan, belum tahu hubungan antara ketiga perusahaan ini dengan UMI.

“Kita mendorong teman-teman menanyakan itu. Lokasi di Paranggupito, Pracimantoro, Eromoko, dan Giritontro, kita belum sampai ke sana,” katanya.

Saat ini YAPHI Solo, masih fokus mendampingi warga Giriwoyo, belum ke wilayah terdampak lain.

Dalam dokumen IUP, UMI beralamatkan di Menara Batavia lantai 16, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta. Presiden direktur adalah Pramod Rajgaria.

Saat Mongabay menghubungi nomor telepon dijawab operator bahwa UMI sudah tak berkantor di alamat itu. Kini, pemilik nomor PT Indo Bharat Rayon (IBR), produsen tekstil, tak ada hubungan dengan UMI.

Lewat penelusuran di situs resmi, IBR berdiri sejak 1980 dan memproduksi serat tekstil serta bahan kimia. IBR merupakan anak perusahaan Aditya Birla Group, perusahaan global asal India.

Pohon Jati dan akasia, vegetasi yang sering ditemukan di pegunungan kapur. Foto: Nuswantoro

Pohon Jati dan akasia, vegetasi yang sering ditemukan di pegunungan kapur. Foto: Nuswantoro

Sementara UMI anak perusahaan PT Ultratech Cement (UC) satu grup dengan Aditya Birla Group. Anak perusahaan UC lain yang beroperasi di Indonesia adalah PT Ultratech Investments Indonesia (UCI).

Dalam buku laporan Pencapaian Pelaksanaan MP3EI koridor ekonomi Jateng 2011-2014, disusun Kementerian Pekerjaan Umum, disebutkan UCI merupakan pelaksana pembangunan pabrik semen di Wonogiri dengan nilai investasi Rp5,76 triliun.

Terkait kawasan pertambangan sudah terbit Kepmen ESDM akhir Juli 2014,  yang menyebutkan investasi bisa dilakukan dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Perusahaan tengah mengajukan IUP produksi.

Soal lokasi pabrik semen yang bersinggungan dengan RDTR Giriwoyo, status ini sudah mendapat persetujuan DPRD, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sudah selesai, dan peta sudah mendapat persetujuan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kini, menunggu persetujuan Gubernur Jateng.

Sedang infrastruktur jalan dari lokasi pabrik ke pelabuhan masih menunggu kesepakatan antara pemkab dan investor karena biaya mahal. Terkait infrastruktur Pelabuhan Paranggupito, sudah ada kerjasama dengan Pelindo. Konstruksi setelah studi kelayakan dan rencana detil teknis disusun.

Terkait RDTR Giriwoyo, Sri Rahayu berpendapat ada upaya mengakomodasi kepentingan investor dari pemkab dengan mengubah RTRW dengan merugikan warga.

“Pemkab memiliki perda yang mengatur Giriwoyo ke wilayah lindung geologi karst Pracimantoro. Jadi, bentang alam karst tak boleh diubah dan ditambang,” katanya.

Kenyataan, RDTRK Giriwoyo 2014-2034, menyebut ada subzona industri semen di Giriwoyo dan Tirtosuworo. Inilah yang menurut Yayuk, panggilan akrabnya, rekayasa dari pemkab untuk memuluskan investasi ekstraktif ke Wonogiri. Dia mempertanyakan mengapa sikap pemkab tak pro-warga dan pro-lingkungan. (bersambung)

Tulisan bagian pertama

Karmin dan lembah Bengawan Solo Purba di Giriwoyo. Foto: Nuswantoro

Karmin dan lembah Bengawan Solo Purba di Giriwoyo. Foto: Nuswantoro

PDAM Wonogiri di sumber air Kakap. Foto: Nuswantoro

PDAM Wonogiri di sumber air Kakap. Foto: Nuswantoro

Karmin menunjukkan salah satu ponor di Tameng, Girikikis. Foto: Nuswantoro

Karmin menunjukkan salah satu ponor di Tameng, Girikikis. Foto: Nuswantoro

Melihat Aneka Ritual Kesadaran Lingkungan di Desa Sosialis Tenganan Pegringsingan

 

Sekelompok anak terlihat saling bantu membersihkan duri pandan di badan masing-masing. Keempatnya siswa kelas 6 SD. Pembicaraan mereka seru sekali, tentang aksi mereka di Perang Pandan beberapa menit lalu.

Mereka saling adu menggesekkan daun-daun pandan selama beberapa menit di ritual tahunan pada 24 Juni lalu ini di sebuah desa kuno, Tenganan Pegringsingan, Karangasem, sekitar 67 km dari Denpasar, Bali ini.Duri-duri pandan masih menancap di punggung, pinggang, dan leher mereka. Ada titik-titik darah dan gurat kemerahan.Tapi tak sampai terlihat genangan darah seperti beberapa orang dewasa yang bersemangat adu pandan berduri.

Sepasang laki-laki membawa tameng dari anyaman ata (sejenis akar) dan satu ikat daun pandan berduri. Mereka bisa menentukan sendiri lawannya. Lalu dalam waktu 2-3 menit, mencoba berbagai cara menggesekkan pandan ke badan lawan. Jadilah “peperangan” jarak dekat. Misalnya dengan memeluk, adu cepat mencari celah tubuh lawan yang terbuka, dan lainnya.

 

Ritual perang pandan di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Atraksi perang pandan yang bermakna kesadaran untuk menjaga tanah, penghormatan pada dewa Indra simbol perang (keberanian) dan kesuburan. Foto : Luh De Suriyani

Ritual perang pandan di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Atraksi perang pandan yang bermakna kesadaran untuk menjaga tanah, penghormatan pada dewa Indra simbol perang (keberanian) dan kesuburan. Foto : Luh De Suriyani

 

Ada beberapa warga yang bertugas memisahkan atau menghentikan permainan jika dirasa sudah cukup atraksi dan perlawanannya. Lagipula, motifnya untuk persembahan. Sepasang pemain yang beradu di panggung akan berakhir dengan pelukan atau tawa.

Sedikitnya ada 50 pasang pemain yang ikut Perang Pandan ini.Termasuk warga dari luar desa dan orang asing yang ingin ngayah (membantu ritual) atau adu nyali.

Walau secara simbolis berupa perang namun tujuannya bukan saling mengalahkan. Luka akibat gesekan duri-duri pandan di antara pesertanya dicari sebagai wujud penghormatan pada Dewa Indra, simbol kebijaksanaan alam dan cuaca yang sangat dihormati. Sementara pandan adalah tanaman lokal yang banyak tumbuh di sekitar.

Ritual ini sudah jadi hiburan untuk pemainnya dan ribuan penonton yang selalu berdesakkan melihat tiap tahunnya.Tubuh penuh duri atau goresan mengeluarkan darah dibiarkan sampai ritual selesai sekitar 2 jam. Setelah itu mereka saling mengobati dengan ramuan tradisional kunyit dan megibung (makan bersama dalam satu wadah).

Selain ritual perang pandan, Desa Tenganan Pegringsingan adalah jejak komunalisme karena sampai kini setia pada sistem sosialis yang serba kolektif. Nilai ini menciptakan inisiatif perlindungan dan pelestarian lingkungan karena mencegah eksploitasi dari privatisasi.

Tanah dan aset dimiliki desa, dibagikan salah satunya untuk pasangan yang baru menikah.Namun ini desa ini memiliki aturan anjuran menikah dengan sesama warga desa. Endogami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.

 

Rumah tradisional Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan masih menjaga adat dan budaya leluhur. Foto : Luh De Suriyani

Rumah tradisional Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan masih menjaga adat dan budaya leluhur. Foto : Luh De Suriyani

 

Warga yang tak mengikuti awig-awig atau aturan adat ini hanya punya hak bicara dalam acara desa yang terkait kedinasan. Mereka juga tak memiliki kewajiban sebagai warga atau krama adat. Misalnya I Nyoman Sadra, salah satu tokoh desa yang kerap jadi juru bicara yang menikah dengan perempuan dari luar desa. Walau statusnya “terhukum”, pria ini dihormati karena pengatahuan filosofi dan kearifan desanya.

“Semua tanah milik desa, tidak ada hak milik,” katanya. Hasil bumi dalam hutan desa juga milik bersama, walau ditanam satu orang. Itu pun baru bisa diambil jika buahnya jatuh. Karena itu ada kebiasaan berkemah saat panen durian, biasanya anak-anak dan remaja menginap di hutan desa untuk bisa memungut durian jatuh.

Selain kolektif, ada banyak kearifan terkait pelestarian lingkungan.Ada larangan menebang pohon kecuali diputuskan dalam rapat dan sebelum menebang pun ada persembahan. Dampaknya, bebukitan di tiga arah mata angin yang mengelilingi desa terlihat lebat dan subur.

Yayasan Wisnu, fasilitator yang berjejaring dengan Tenganan dalam Jaringan Ekowisata Desa ini mencatat wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan seluas 26% (255,840 ha) dimanfaatkan untuk lahan persawahan, 66% (583,035 ha) untuk lahan kebun, sedangkan sisanya 8% (78,325 ha) untuk permukiman.Totalnya kurang dari 1000 hektar.

Sebagian besar hanya sebagai tuan tanah yang menyewakan tanahnya kepada para penggarap. Hanya sebagian kecil yang masih pergi ke hutan dan mengambil hasilnya. Dulu lumbung bisa digunakan sebagai tabungan karena difungsikan sebagai tempat penyimpanan padi. Tetapi setelah revolusi hijau, budaya menyimpan padi sebagai tabungan sudah mulai menurun, bahkan hilang.

 

Berbagai jenis pangan lokal di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali.  Foto : Luh De Suriyani

Berbagai jenis pangan lokal di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Foto : Luh De Suriyani

 

Tanaman padi lokal mulai hilang sejak adanya revolusi hijau. Lumbung yang ada masih dimanfaatkan untuk menyimpang padi lokal hanya untuk bahan upacara terkait perayaan kesuburan atau ”tanggung-tanggungan” pada bulan kesepuluh.
Legenda Asal Mula Desa

Desa Tenganan Pegringsingan diyakini hadiah Dewa Indra, dewa perang dalam mitologi Hindu. Alkisah, Dewa Indra memerangi kediktatoran Raja Maya Denawa yang melarang masyarakat melakukan persembahyangan.

I Nyoman Suwirta alias Domplong bisa mengisahkan legenda yang diyakini warga desa ini pada pengunjung. Guide lokal ini hampir tiap hari bertugas berjaga di loket donasi. Setelah Dewa Indra dapat mengalahkan Raja Maya Denawa, dilakukan upacara menyucikan kembali tempat peperangan. Upacara ini menggunakan Oncesrawa, kuda putih milik Dewa Indra sebagai korban persembahan. Ketika mengetahui dirinya akan dijadikan korban, kuda Oncesrawa melarikan diri dan menghilang.

Dewa Indra kemudian mengutus wong peneges, prajurit Bedahuluuntuk mencari kuda tersebut. Mereka membagi diri menjadi dua, satu kelompok ke arah Singaraja (Bali Utara) dan kelompok yang lain ke arah Karangasem (Bali Timur).

Singkat cerita, kelompok Bali Timur yang menemukan kuda ini dalam keadaan mati.Website Balai Pelestarian Budaya mengutip juga mitologi ini dalam lamannya tentang sejarah Tenganan Pegringsingan. Disebutkan Bhatara Indra mengetahui keadaan ini dan bersabda “ Hai.. orang Peneges janganlah bersedih, walaupun kuda Onceswara kalian temukan dalam keadaan mati aku akan membalas jasa-jasamu. Untuk itu aku menganugrahkan daerah ini untuk kalian. Mengenai luas wilayah sampai batas terciumnya bangkai kuda Onceswara”.

Mendengar sabda itu warga Peneges lalu memotong-motong bangkai kuda tersebut serta membuang potongan-potongan kuda ke segala arah yang berjauhan, sehingga dengan demikian bisa lebih luas menguasai daerah itu.

Masing-masing potongan bangkai kuda diberi nama, dan sampai sekarang masih bisa ditemukan batu yang diyakini menyerupai potongan bangkai tersebut. Potongan-potongan tubuh bangkai kuda tersebut menyebar di seluruh wilayah dan menjadi batas wilayah yang dikenal dengan Desa Tenganan Pegringsingan.

 

Seorang warga berfoto diatas kerbau sesembahan di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali.  Foto : Luh De Suriyani

Seorang warga berfoto diatas kerbau sesembahan di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Foto : Luh De Suriyani

 

Tenganan seperti republik tersendiri dengan kebijakan lokalnya. Mereka masih bisa menjaga arsitektur tradisional dan tradisinya.Sesuatu yang wah di tengah modernisasi.Tinggal di Tenganan seperti memperlambat ketergesaan.

Bisa jadi karena didukung puluhan ribu turis tiap tahunnya yang mengunjungi desa ini. Dari menjual pengetahuan, kebudayaan, dan kerajinan.

Sebagian masyarakat Tenganan bekerja sebagai pengerajin ata, penenun kain gringsing, serta penjual kerajinan lontar.Ketiganya menjadi daya dukung atraksi hidup wisata yang digerakkan warganya ini. Sebagian lagi menekuni profesi seperti guru, fotografer,  dan arsitek.

Domplong menyebut nyaris tiap hari adalah ritual di Tenganan. Rangkaian upacara terlama dan terbesar adalah Usaba Sambah yang diselenggarakan selama satu bulan mulai tanggal 5 bulan kelima sampai tanggal 5 bulan keenam menurut perhitungan kalender Tenganan.Saat inilah dilakukan upacara ”mekare-kare” atau juga dikenal dengan istilah perang pandan.

Walau dianggap ritual sakral, desakan turisme membuatnya makin menjadi profan atau seni pertunjukan. Bahkan puluhan lapak kaki lima khas pasar malam muncul di tengah desa selama beberapa hari. Celah bisnis memanfaatkan peluang dikunjungi ribuan orang.

 

Soal Pembangunan Bandara Kulon Progo, Begini Pandangan Ahli Kebencanaan

Cabai, salah satu produksi dari Temon yang terancam tergusur untuk pembangunan bandara baru. Foto: Tommy Apriando

 

Pembangunan Bandara Internasional baru di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tak hanya mengancam lingkungan dan mengorbankan lahan tani produktif.  Lokasi bandara juga berada di zona bencana.

Eko Teguh Paripurna, ahli geologi dan kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta mengatakan, lokasi bandara termasuk zona merah bencana risiko tinggi terdampak bahaya bencana alam. Seluruh bagian dalam rencana pembangunan bandara dan Airport City memiliki risiko bencana besar.

Dia mengatakan, langkah Pemda Yogyakarta sangat berbeda pada kasus zona merah bencana di Lereng Merapi, masyarakat relokasi, area itu hanya lahan pertanian. Sedangkan,  di Kulon Progo, lahan produktif warga harus bertukar demi proyek berisiko bencana.

Eko, mengatakan, peta rencana bandara 27% di daerah risiko tinggi bencana, 65% sedang dan 7% rendah. Untuk kota bandara 27% tinggi, 55% sedang, 17% rendah. Jadi, perlu penataan ruang berbasis mitigasi bencana, dengan menetapkan suatu kawasan lindung geologi dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan.

Kawasan Temon,  sebagai bandara baru merupakan daerah rawasan gempa dan tsunami. Blok Jogja termasuk blok yang belum pernah mengalami gempa besar. Tahun 2006, bukan dari Blok Jogja, tetapi patahan Opak.

“Berdasarkan peta bahaya tsunami Kulon Progo 2012, tapak bandara rawan bencana tsunami tinggi seluas 167,2 hektar, rawan bahaya sedang 40,02 hektar, bahaya rendah 44,3 hektar,” katanya.

 

Ancam sumber air

Halik Sandra Direktur Walhi Yogyakarta mengatakan, pembangunan bandara Kulon Progo berada di cekungan air tanah Wates, akan mengancam ketersediaan air tanah. Kalau terus berjalan, katanya, bakal mangulangi seperti Sleman dan Jogja, pembangunan hotel menguras air tanah. Dia khawatir juga persediaan air tanah tak akan mencukupi dengan proyek sebesar itu.

Selain itu, katanya, Pesisir Kulon Progo merupakan jalur migrasi internasional burung. “Kalau bandara jalan, jelas akan mengganggu penerbangan dan membahayakan penumpang. Ini tak boleh diabaikan.”

Advokat LBH Yogyakarta Rizky Fatahillah menambahkan, pembangunan bandara penuh kecacatan subtansi perencanaan seperti tak sesuai RTRW nasional di Jawa-Bali dan RTRW Yogyakarta– tak pernah menyebutkan pembangunan bandara di Kulon Progo. Dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) juga tak ada.

Dia menilai, pembangunan bandata sebagai infrastruktur menggenjot pertumbuhan ekonomi dan perubahan kawasan (gentrifikasi). Hal ini terlihat dari info mulai banyak perencanaan investasi properti dan jasa pariwisata seperti hotel-hotel di selatan, baik Kulon Progo dan Bantul. Bahkan, ada wacana pembangunan mal disuarakan Bupati Bantul. Situasi ini bukan kebetulan, katanya,  tetapi konsekuensi logis industri pariwisata.

Bandara, katanya, infrastruktur menentukan dalam menggenjot mata rantai industri ini. Kini, di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Sleman, terjadi konflik penolakan hotel dan apartemen, karena menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan.

 

Botol Plastik Bakal Kena Cukai, Apa Tanggapan Mereka?

Setelah kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah tengah membuat aturan baru soal cukai botol plastik. Foto: Sapariah Saturi

Setelah kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah tengah membuat aturan baru soal cukai botol plastik. Foto: Sapariah Saturi

 

Guna mengurangi sampah plastik, pemerintah melakukan beragam langkah. Setelah kebijakan kantong plastik berbayar, kini menggodok aturan soal cukai botol plastik.

Nasrudin Joko Suryono, Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menkonfirmasi aturan ini sedang dibahas.

”Ini khusus botol kemasan minuman plastik dulu,” katanya belum lama ini kepada Mongabay. Pasalnya, jika pada botol plastik ataupun kantong plastik keseluruhan memiliki dampak inflasi cukup besar.

Meski demikian, besaran tarif cukaipun masih dalam kajian dengan perkiraan Rp200 perbotol. Adapun skema pengenaan cukai sesuai bukan kadar plastik, lebih pada ukuran botol.

Dia mengatakan, kemasan plastik botol minuman memenuhi kriteria sebagai barang kena Cukai sesuai UU Nomor 11 Tahun 1995, diubah dalam UU Nomor 39 Tahun 2007. Dalam UU itu disebutkan, konsumsi perlu dikendalikan, pemakaian menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat dan lingkunagan hidup, dan pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Aturan ini dibuat dalam Peraturan Pemeritah. ”Kalau DPR setuju, Presiden setuju, akan mulus.”

Joko memerlukan dukungan KLHK terkait kebijakan ini. ”Jangan sampai masyarakat mengira bukan-bukan, perlu sosialisasi penuh,” katanya.

Mengenai dana pungutan cukai kemasan plastik berbentuk botol minuman untuk pengelolaan sampah, katanya, disesuaikan dengan UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah soal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

 

KLHK?

R Sudirman, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  mengatakan, KLHK melihat dari sisi lingkungan. Kebijakan cukai plastik, katanya, kewenangan Kemenkeu. “Nanti diatur badan fiskal, KLHK teknis dukung terkait. Apakah cukai ditetapkan di hulu? Saya belum paham, nampaknya seperti itu,” katanya.

KLHK, katanya, mendukung kebijakan cukai plastik. Selama ini, penghasil kemasan plastik seringkali enggan menerima kembali kemasan mereka untuk daur ulang. Dengan cukai plastik, bisa mendorong industri menerapkan tanggjung jawab pengelolaan sampah (extended producer responsibility).

“Dana hasil cukai plastik jelas untuk APBN. Nanti ada sepersekian persen kembali ke industri pengelola sampah di masing-masing daerah. Itu masih hitungan berapa besaran,” katanya.

Kepala Subdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik menambahkan, soal cukai plastik, salah satu poin krusial mengenai soal kemasan mana yang pas kena cukai.

“Kemarin ketika usulkan botol air mineral kena cukai, kita harus hati-hati. Selama ini botol plastik itu banyak didaur ulang, ga terlalu pengaruhi lingkungan, karena nilai tinggi,” ujar dia.

Dia menyarankan, kena cukai plastik kemasan seperti mie instan dan sachet yang pasti jadi sampah. Bakal ada klausul juga bagi produsen yang melaksanakan tanggung jawab menarik sampah.

“Saya sudah bilang ke Bea Cukai, gimana kalau industri sudah menarik ulang produk mereka, kena cukai ga? Bea Cukai bilang bisa diatur. Nanti ada klausul, produsen metarik ulang produk, bisa ga kena cukai. Itu menurut saya menarik yang disampaikan Bea Cukai.”

 

Mulai 21 Februari 2016, pemerintah uji coba kantong plastik berbayar. Setelah itu, ada rencana cukai botol plastik. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Tanggapan asosiasi pengusaha

Triyono Prijosoesilo, perwakilan Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik (FLAIPP) di Jakarta, Juni lalu mengatakan, proposal pemerintah kurang tepat. Dia menyatakan, dampak botol plastik terhadap lingkungan masih diperdebatkan.

“Kami jadi bertanya-tanya, di proposal RAPBN-Perubahan sudah ada satu tambahan cukai baru walaupun tak spesifik itu disebut Rp1 triliun. Hebohnya sedemikian besar. Industri dunia usaha dibebankan dengan kesulitan ini semata-mata mengejar Rp1 triliun,” katanya.

Sebenarnya, meminimalisir dampak buruk botol plastik bagi lingkungan, katanya, banyak cara, misal mengedukasi konsumen hingga bisa mengelola sampah botol plastik dengan baik. “Harusnya menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya perusahaaan. Pemerintah juga harus siapakan infrastruktur.”

Rachmat Hidayat, juga perwakilan FLAIPP mengatakan, pengenaan cukai plastik kemasan justru kontra produktif dan tak menyelesaikan masalah. “Kenaikan harga akibat pengenaan cukai selalu lebih besar dari tarif cukai, akan berpengaruh pada tiap mata rantai ekonomi, mulai produsen, distributor, grosir, atau retailer. Makin hilir pungutan cukai, makin tinggi beban kenaikan harga harus ditanggung konsumen,” katanya.

Gabriel Andari Kristanto, akademisi teknik lingkungan Universitas Indonesia juga sepakat. Dia menilai, kebijakan cukai botol plastik tak tepat. Dari studinya 2010, di TPA Bantargebang, menemukan, komposisi sampah terbesar organik 67%, plastik 17%, kebanyakan kantong kresek.

Sampah botol plastik sedikit karena banyak dipungut sektor informal lalu dijual kepada pengepul dan didaur ulang. Keadaan ini, membuktikan sampah botol plastik memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Kebijakan kantong plastik berbayar bagus, harusnya diperluas. Itu hanya di ritel modern. Belum menyasar pasar tradisional. Padahal kantong kresek paling banyak di sana,” seraya menekankan, penting mengubah perilaku masyarakat.

 

Potensi kerugian negara

Eugenia Mardanugraha, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan, potensi pendapatan negara dari cukai botol plastik Rp1.91 triliun per tahun dari pendapatan cukai baru. Sisi lain, justru kehilangan penerimaan hingga Rp2.44 triliun karena penerimaan PPN dan PPh badan. “Justru merugi Rp528 miliar.”

Angka ini dari simulasi cukai plastik pada minuman kemasan seperti air minum, teh, soda dan jus. Data jumlah botol dan gelas,serta harga per liter dari ASPADIN dan ASRIM.

Dia mengkaji, dampak kebijakan cukai botol pastik terhadap industri minuman kemasan botol. Kebijakan ini akan menurunkan permintaan minuman kemasan botol. “Kita tahu pemerintah sejak lama ingin ekstensifikasi cukai. Cukai bagaimanapun bentuk lain pajak. Pungutan pemerintah akan mengurangi daya beli masyarakat dan berdampak pada penjualan. Saya menghitung penurunan belanja dan penurunan pendapatan negara. Pendapatan negara hanya dihitung dari setoran PPN dan PPh badan,” katanya.

Ketika pemerintah menetapkan cukai suatu produk, katanya, akan mendapatkan penerimaan. Kala PPN dan PPh berkurang, akan rugi.  Ketika kebijakan cukai dipungut kepada produsen, konsumen akan menanggung 23,5% harga lebih tinggi dari tarif cukai karena harga asli produsen ke konsumen berlipat. “Akan membuat harga naik, harga makin mahal, permintaan berkurang. Otomatis setoran PPN dan PPh badan turun. Pemerintah belum merilis tarif cukai berapa. Masih wacana. Di media saya baca tak akan lebih Rp200. Saya asumsikan botol cukai Rp200, gelas 240 ml Rp50,” katanya.

Dia menghitung, menggunakan data bulanan periode Januari 2013- Januari 2016 memakai metode regresi linear. Dia memperkirakan penurunan permintaan terhadap kenaikan harga dengn menghitung nilai elastisitas dari masing-masing produk, total penurunan penjualan industri minuman Rp10.2 triliun per tahun.

“Penurunan penjualan akan menurunkan penerimaan pemerintah dari PPN dan PPh badan. PPN 10% dari nilai penjualan, PPH badan menggunakan data setoran pajak.”

Asumsinya, penurunan PPN 10% sebesar Rp1,01 triliun, dan PPh badan Rp1.403 triliun serta PPN Rp1,4 triliun. Jadi, meskipun pemerintah mendapatkan cukai dari botol plastik Rp1,9 triliun, merugi Rp528 miliar per tahun.

“Dalam rancangan PP dikatakan industri minuman rumahan tak kena cukai. Di Indoensia banyak sekali industri minuman skala rumahan. Pasti pakai kemasan palstik juga. Saya tak punya data berapa banyak? Ini tak jelas juga. Saya asumsukan 20% tak kena cukai.”

Bebas cukai industri UMKM akan mendorong disinsentif dan tak mau berkembang karena takut kena cukai. Juga akan mendorong cukai palsu.

“Kalau menetapkan mekanisme cukai rumit, mahal dan menimbulkan kebingungan masyarakat, akan menimbulkan cukai palsu.”

Terlebih, infrastruktur cukai di Indonesia kurang baik. Mekanisme penerapan cukai botol plasti juga masih belum jelas. “Apakah sama dengan cukai rokok dan minuman alkohol berpita atau tidak, ini belum jelas.” Dia meminta pemerintah, mengkaji ulang kebijakan cukai botol plastik.

“Ketika harus menyiapkan infrastruktur memungut cukai, harus ada biaya mencetak pita. Untuk rokok, Rp600 miliar habis per tahun mencetak pita cukai rokok. Ini harus disiapkan.”

Meski begitu, kata Eugenia, penelitiannya, belum menghitung biaya kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Dia hanya berdasar pada hitung-hitungan ekonomi. “Kalau pemerintah ingin mengeliminasi kerugian lingkungan, cukai botol pastik kurang tepat.”

Menanggapi itu, juru bicara Walhi Nasional Khalisah Khalid mengatakan, dalam setiap cerita rantai produksi, biaya lingkungan hidup dan kesehatan dianggap sebagai biaya eksternal. Bukan kewajiban mereka.

“Pertanyaan kritisnya, biaya lingkungan siapa yang menanggung? Negara mesti jeli menghitung dan tak hanya melihat aspek ekonomi semata. Belum lagi biaya kesehatan. Terlebih jika ditarik ke hulu, plastik dari minyak bumi, dampak terakumulasi dalam perubahan iklim,” katanya. Dia mendorong kebijakan di hulu. Cukai salah satu, sebagai kontrol atau pengendali plastik tak masif.

 

 

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

“You can resist an invading army;

you cannot resist an idea whose time has come.”

Victor Hugo

 

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) belakangan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di industri lainnya.

Kekecualiannya adalah bank-bank asing yang kebetulan telah memiliki kebijakan keberlanjutan/CSR dari markas besar mereka.  Itupun, pengejawantahannya di Indonesia tentu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan di negara asal mereka.  Studi dari Responsibank di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja bank-bank asing pun masih jauh panggang dari api.

Jelas hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  Bank-bank di Indonesia perlu untuk berubah, karena keberlanjutan adalah keniscayaan yang tak terhindarkan, dan pilihan lainnya adalah kepunahan.  Seluruh kekuatan global dan lokal sangat tegas menunjukkan dukungan bagi dunia yang semakin ramah dan adil dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  Dan dukungan itu bisa dirasakan sebagai tekanan oleh pihak-pihak yang enggan berubah, termasuk perusahaan perbankan.  Jadi, pilihannya adalah mengikuti—atau bahkan mendahului—arus  yang pasti datang, atau melawannya sekuat tenaga.

CSR dan Keberlanjutan Perbankan

Pertanyaannya adalah sebesar apa sesungguhnya komitmen bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi keberlanjutan itu?  Komitmen itu sangatlah berat karena akan mensyaratkan seluruh proses bisnis ditinjau ulang untuk memastikan bahwa dampak yang timbul dari bisnis inti perbankan adalah keberlanjutan dan keadilan ekonomi-sosial-lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

CSR, sebagai proses untuk mencapai tujuan tersebut, mensyaratkan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak dari keputusan dan tindakannya.  Tidak seperti yang kebanyakan perusahaan di Indonesia yakini, CSR bukanlah donasi atau kegiatan filantropis, melainkan manajemen dampak bisnis.  Kalau bank memanfaatkan dana masyarakat untuk melakukan pembiayaan projek komersial dan konsumtif, maka tanggung jawab sosialnya adalah memastikan dampak dari pembiayaan itu.

 

Aksi warga Batang ke Jepang. Mereka menyerahkan surat gugatan ke JBIC, bank yang akan mendanai proyek PLTU Batang. Foto: Greenpeace

Aksi warga Batang ke Jepang. Mereka menyerahkan surat gugatan ke JBIC, bank yang akan mendanai proyek PLTU Batang. Foto: Greenpeace

 

Perusahaan yang baru belajar CSR memang sebagian besarnya akan mulai dari sekadar menjalankan beberapa projek sosial atau lingkungan.  Mereka yang lebih maju akan mulai mengelola beberapa projek sejenis menjadi program.  Tapi, CSR pada pengertian yang utuh adalah menjadikan seluruh operasi perusahaan—bukan sekadar proyek dan program—sebagai cara untuk mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan, serta menyumbang pada pencapaian tujuan keberlanjutan Bumi.  CSR, karenanya, bukanlah cara untuk berbagi sebagian dari keuntungan yang diterima oleh perusahaan; melainkan cara yang benar dan baik untuk mendapatkan keuntungan itu.

Secara umum, pengertian bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak—positif dan negatif—yang ditimbulkannya, dengan tujuan mencapai keberlanjutan, sesungguhnya sudah dianut oleh para pakar sejak beberapa dekade lampau.  Namun, kesepakatan global untuk definisi itu dicapai di tahun 2010 dengan diberlakukannya ISO 26000 Guidance for Social Responsibility.  Dalam petunjuk itu, sangatlah jelas bahwa organisasi manapun yang hendak bertanggung jawab sosial harus mengetahui secara persis seluruh potensi dampak dari bisnis intinya, dan mengelolanya secara optimal.

Dalam bidang perbankan, yang bisa dirujuk dengan pengertian yang sama adalah beberapa kesepakatan global, terutama United Nations’ Principles for Responsible Investment (UNPRI), The Equator Principles (EP), serta IFC’s Standards on Social and Environmental Sustainability (IFC PS).

Yang disebut pertama adalah beberapa prinsip dan penjelasan dari PBB yang menyatakan bahwa lembaga finansial—termasuk bank—yang mengacunya berjanji untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social and governance, disingkat ESG) dalam mengambil keputusan investasi.  Ini adalah rujukan yang paling ringan.

The Equator Principles dinyatakan sebagai “A financial industry benchmark for determining, assessing and managing environmental and social risks in a project” dalam versi mutakhirnya (Juni 2013), dan diberlakukan untuk menilai kelayakan dan mengelola projek bernilai minimal USD10 juta yang dibiayai oleh penanda tangan The Equator Principles.

Yang terakhir adalah standar paling ketat untuk menilai keberlanjutan sosial dan lingkungan sebuah projek yang dikembangkan oleh International Finance Corporation (IFC), namun sangat banyak diadopsi oleh bank-bank yang lain.  Seluruh dokumen tersebut sepakat bahwa demikianlah seharusnya bank-bank mengelola investasinya, terutama dalam projek-projek pembangunan skala besar.

Inti dari beragam dokumen tersebut secara umum adalah kalau tadinya bank-bank dalam mengambil keputusan investasi itu menyandarkan diri pada kelayakan ekonomi semata—bahkan lebih sempit lagi, kelayakan finansial—dokumen-dokumen itu meluaskan lagi dari penapisan untuk keputusan investasi menjadi layak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal ini bukan saja disebabkan oleh tujuan keberlanjutan secara teoretis, namun juga disandarkan pada kenyataan praktis di lapangan bahwa aspek sosial dan lingkungan adalah aspek yang sangat menentukan keberhasilan bisnis yang dibiayai bank.

Berbagai kasus industri ekstraktif, misalnya, menunjukkan bahwa dari seluruh risiko yang dihadapi, risiko sosial menempati jumlah terbesar, hingga 70% dari seluruh risiko.  Ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang terhadap bisnis datang dari hubungan yang tidak baik dengan masyarakat; namun di sisi lain peluang keberhasilan bisnis juga akan sangat besar bila perusahaan dapat mengelola hubungan baik dengan masyarakat.

 

Kerusakan hutan mangrove Teluk Benoa, terus terjadi untuk berbagai alih fungsi. Kini, ancaman terbesar di depan mata. Hutan mangrove Teluk Benoa bakal direklamasi menjadi beragam fasilitas pariwisata. Layakkah pariwisata mengorbankan alam? Foto: Anton Muhajir

Kerusakan hutan mangrove Teluk Benoa, terus terjadi untuk berbagai alih fungsi. Kini, ancaman terbesar di depan mata. Hutan mangrove Teluk Benoa bakal direklamasi menjadi beragam fasilitas pariwisata. Layakkah pariwisata mengorbankan alam? Foto: Anton Muhajir

 

Oleh karena itu, kelayakan sosial dan lingkungan kemudian menjadi sangat kuat perannya dalam penapisan investasi.  Ini bukan sekadar pengecekan apakah sebuah projek sudah memiliki dokumen AMDAL atau belum, melainkan hingga penilaian mendalam soal bagaimana perusahaan calon penerima investasi mengelola seluruh dampak sosial dan lingkungannya, apakah perusahaan tersebut memiliki seluruh perangkat yang dibutuhkan—misalnya beragam standar social and environmental safeguards, SDM yang memadai, program peningkatan kapasitas, dan seterusnya.

Demikian juga, bank-bank diharapkan melihat dengan detil apakah perusahaan yang hendak dibiayai itu memiliki pengetahuan mendalam soal isu-isu keberlanjutan yang harus dikelolanya, sesuai dengan bisnis yang mereka jalani.

Dalam dunia yang semakin diwarnai perubahan iklim antropogenik, sangat penting bagi bank-bank untuk mengecek bagaimana, misalnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hendak dibiayainya itu mengelola gas rumah kacanya.  Oleh karena itu, bank-bank juga penting untuk melengkapi diri dengan pengetahuan yang mumpuni soal isu-isu paling material dari setiap industri, serta beragam standar keberlanjutan yang berlaku di masing-masing industri.

Keuntungan dari Keberlanjutan

Apakah benar berkomitmen pada keberlanjutan memang akan menguntungkan?  Bukankah biaya yang harus ditanggung oleh bank-bank karena kerepotan di atas menjadi besar? Bukankah dengan memperhitungkan juga kelayakan sosial dan lingkungan, maka potensi penyaluran kredit investasi menjadi menyusut?  Tidakkah ini akan membuat bank yang memperhatikan keberlanjutan akan dikalahkan oleh mereka yang cuek terhadapnya?

Beragam pertanyaan seperti itu sangat sering terlontar ketika argumentasi tentang pentingnya keberlanjutan diutarakan kepada perusahaan. Pada kenyataannya, beragam studi telah menunjukkan bahwa  perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan bukan saja tidak kalah kinerja keuangannya dibandingkan dengan mereka yang tidak memperhatikan; bahkan sebaliknya, kinerja keuangan mereka yang berkomitmen keberlanjutan tinggi telah dibuktikan jauh lebih kokoh dibandingkan perusahaan secara rata-rata, apalagi dibandingkan dengan mereka yang mengabaikannya.

Memang, di masa lalu ada banyak studi yang menyatakan bahawa hubungan antara kinerja keberlanjutan perusahaan dengan kinerja finansialnya tidaklah jelas (mixed, spurious).  Namun, dengan semakin banyaknya kasus yang dituliskan, dan semakin banyaknya perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan, hubungan di antara keduanya menjadi semakin jelas.

Kalau tadinya hubungannya tidak jelas, kemudian bergeser menjadi “setidaknya, perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan tidak kalah kinerja finansialnya dibandingkan rata-rata”, dan kini semakin kokoh pendirian yang menyatakan bahwa bukan saja keberlanjutan dan kinerja finansial memiliki hubungan erat, perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja keberlanjutan tinggi adalah perusahaan-perusahaan yang paling menguntungkan.

Dua studi skala raksasa yang terbit di tahun 2014 menunjukkan hal tersebut.  Pertama, sebagaimana yang termuat dalam edisi kedua Firms of Endearment (Sisodia, Wolfe, and Sheth, 2014) perusahaan-perusahaan yang kinerja komposit lingkungan, sosial dan tata kelolanya tertinggi menunjukkan kinerja finansial paling kokoh, bahkan bila dibandingkan dengan daftar perusahaan yang masuk ke dalam daftar Good to Great (Collins, 2001) sekalipun.

Dalam kurun waktu 10 tahun, kinerja finansial perusahaan-perusahaan S&P500 tercatat meningkat 107%, GtG meningkat 176%, sementara FoE meningkat 512%.  Dalam kurun 15 tahun, angkanya lebih impresif lagi: S&P500 meningkat 118%, GtG meningkat 263%, sementara FoE meningkat 1.180%.

Demikian juga, penelitian Serafeim (2014) yang diterbitkan oleh Brookings Institution di akhir tahun membuktikan hal yang sama.  Kalau perusahaan-perusahaan hanya dibagi menjadi mereka yang berkinerja keberlanjutan tinggi dan rendah, dengan batasan tertentu, maka dalam 20 tahun kinerja keuangannya sangat tampak berbeda.

Kalau kita mengivestasikan USD1 pada perusahaan yang berkinerja keberlanjutan rendah di tahun 1994, maka di tahun 2014 uang tersebut akan menjadi USD14,46.  Sementara, kalau uang tersebut diinvestasikan pada yang berkinerja keberlanjutan tinggi, akan tumbuh menjadi USD28,36, atau hampir 2 kali lipatnya.

Kalau itu yang terjadi pada perusahaan-perusahaan apapun yang memiliki komitmen tinggi dalam keberlanjutan, apakah yang demikian juga terjadi pada bank-bank yang berkomitmen?  Apakah bank-bank yang menerapkan, misalnya, The Equator Principles, kemudian menunjukkan kinerja yang lebih moncer dibandingkan yang tidak menerapkannya?

 

Tiga dari sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang aksi menyemen kaki mereka. Ini sebagai protes pabrik dan tambang yang akan maupun sudah mulai dibangun di karts Kendeng yang mengancam kehidupan mereka. Foto: Sapariah Saturi

Tiga dari sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang aksi menyemen kaki mereka. Ini sebagai protes pabrik dan tambang yang akan maupun sudah mulai dibangun di karts Kendeng yang mengancam kehidupan mereka. Foto: Sapariah Saturi

 

Dalam sebuah artikel bertajuk Sustainable Project Finance, the Adoption of Equator Principles and Shareholder Value Effects yang ditulis oleh Eisenbach, et al., (Business Strategy and the Environment, Vol. 23, 2014) dinyatakan bahwa setelah 10 tahun penerapan Equator Principles (2003-2013), tampak jelas bahwa bank-bank penanda tangan The Equator Principles kinerja keuangannya mengungguli mereka yang tidak menandatanganinya.  Keunggulan tersebut datang dari dua hal, yaitu peningkatan jumlah projek yang dibiayai, serta peningkatan pangsa pasar.  Demikian juga, risiko reputasi mereka yang menandatanganinya jauh lebih terjaga.

Jadi, alih-alih penapisan dengan kriteria sosial dan lingkungan itu membuat jumlah projek yang dibiayai dan pangsa pasar menyusut, yang ada adalah peningkatan di keduanya.  Bagaimana ini dijelaskan?

Hal ini terutama karena seluruh sektor industri memang sedang bergerak mengarah kepada keberlanjutan.  Perusahaan-perusahaan yang berkomitmen kepada keberlanjutan di industri lain cenderung untuk bekerjasama dengan bank-bank yang memiliki level komitmen yang sama, yang dalam hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan The Equator Principles untuk menapis keputusan investasi.

Dengan penapisan itu, lalu kerjasama yang erat dalam menjaga investasi sepanjang usia proyek, jelas tata kelola projek yang dibiayai itu menjadi lebih baik, dan seluruh risikonya menjadi lebih terkelola.  Ini membuat kesuksesan finansial di kedua belah pihak yang menjadi lebih besar peluangnya.  Di periode pra- dan awal investasi, memang pekerjaan menjadi lebih banyak, namun jaminan kesuksesan investasi yang risikonya dikelola dengan baik juga menjadi jauh lebih besar.  Karenanya, penapisan yang hati-hati oleh perbankan adalah sebuah bentuk investasi yang sangat masuk akal.

Respons Otoritas Jasa Keuangan dan Komentar atasnya

 Terkait dengan perkembangan tersebut di penghujung 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan delapan bank di Indonesia menandatangani green banking pilot project.  Penandatanganan itu bersamaan dengan dilaksanakannya seminar internasional bertajuk Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals.  Peristiwa tersebut merupakan perwujudan dari apa yang telah dicanangkan OJK melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diluncurkan hampir persis setahun sebelumnya.

Kesadaran OJK tentang perlunya mengarahkan sektor finansial untuk membiayai upaya mencapai keberlanjutan—dan menjauhi segala hal yang menyebabkan ketidakberlanjutan—memang tampak semakin menguat beberapa tahun belakangan.  Hal ini terutama memang terkait dengan perkembangan level global, di mana OJK adalah salah satu anggota Sustainable Banking Network (SBN).

Puncaknya, pada bulan Oktober 2015 United Nations Environment Programme (UNEP) meluncurkan dokumen The Financial System We Need, yang menguraikan secara rinci bagaimana tujuan tersebut bisa dicapai oleh otoritas perbankan di masing-masing negara. Jadi, perhatian OJK tentu sangat penting untuk disyukuri dan diapresiasi.

Namun, ada berbagai hal yang penting untuk diperhatikan agar Roadmap tersebut membawa Indonesia kepada tujuan keberlanjutan.  Yang pertama-tama harus diperhatikan adalah bahwa Roadmap tersebut masih menggunakan model keberlanjutan paling tradisional: model pilar.

Dunia telah bergeser dua kali sejak model tersebut diperkenalkan, yaitu menjadi model triple bottom line, lalu sekarang menjadi model nested.  Pada model paling mutakhir, aspek ekonomi, sosial dan lingkungan tidaklah setara; melainkan ekonomi dipandang sebagai bagian dari sosial, dan sosial menjadi bagian lingkungan.  OJK perlu mengadopsi model ini bila tak ingin tertinggal di level global.

Kedua, dasar segala perhitungan OJK yang menetapkan perlunya pembiayaan berkelanjutan sejumlah Rp500 triliun per tahun antara 2015-2019 disandarkan pada dokumen Greenhouse Gas Abatement Cost Curve 2009.

Padahal, perhitungan ulang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) di tahun 2014, yang hasilnya lebih detail dan jauh berbeda dari sebelumnya.  Agar asumsi pembiayaan keberlanjutan menjadi lebih mendekati kenyataan dan sesuai dengan keperluan seluruh sektor ekonomi di Indonesia, sebaiknya OJK memperbaiki perhitungannya berdasarkan dokumen yang lebih baru itu.

 

Pulau Bangka, Sulut, bak berukir-ukir alias mulai botak karena operasi tambang. Foto: Save Bangka Island

Pulau Bangka, Sulut, bak berukir-ukir alias mulai botak karena operasi tambang. Foto: Save Bangka Island

 

Ketiga, Roadmap OJK menggunakan dua pendekatan untuk pendanaan keberlanjutan, yaitu persentase tertentu dari total seluruh portofolio investasi, dan penugasan kepada bank tertentu.  Pendekatan ini sangatlah berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan, dan menunjukkan keberhasilan, di banyak negara.

Industri jasa keuangan, sama dengan industri lainnya, sangat sensitif dengan peluang dan risiko bisnis, dan karenanya pengelolaan peluang dan risiko bisnis itu yang menjadi tulang punggung keuangan berkelanjutan.  Oleh karena itu, yang sangat penting untuk dibuat oleh OJK adalah menunjukkan business case dari keuangan berkelanjutan, bukan sekadar mewajibkan persentase dan memberi penugasan khusus.

Keempat, alih-alih sekadar menyatakan bahwa sekian persen dari total kredit yang digelontorkan harus terdiri dari sektor-sektor tertentu, OJK perlu menciptakan sistem insentif untuk pembiayaan bagi projek-projek dari sektor ekonomi hijau.  Ini jauh lebih sesuai dengan model keberlanjutan mutakhir.  Sementara, kalau terus berkutat di persentase, maka akan tetap ada proporsi pembiayaan yang terus saja akan menggagalkan keberlanjutan.

Energi fosil, misalnya, sudah seharusnya tak lagi dibiayai dalam beberapa tahun ke depan, karena membahayakan keberlanjutan.  Sementara untuk energi terbarukan harus disediakan insentif yang membuatnya signifikan dalam bauran energi Indonesia.

Kelima, OJK sangat perlu membuat kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola yang benar-benar melindungi masyarakat dan lingkungan.  Bukan saja dengan memberikan petunjuk penapisan pembiayaan berdasarkan kriteria-kriteria itu, melainkan juga sistem regulasi untuk memastikan bahwa kinerja tersebut benar-benar dicapai oleh bank-bank di Indonesia, serta dipantau dan dievaluasi oleh seluruh komponen masyarakat, serta sanksi yang setimpal dengan pelanggarannya.  Kerjasama yang erat dengan beragam kementerian dan penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan transformasi perbankan ini.

Terakhir, rencana untuk mewajibkan pelaporan keberlanjutan perlu diwujudkan segera.  Tak ada pilihan yang lebih baik, perbankan Indonesia perlu melakukannya dengan standar Global Reporting Initiative 4.0 serta Financial Services Sector Disclosure.  Mungkin pada tahun 2016 dan 2017 bisa disosialisasikan terlebih dahulu secara massif lewat beragam pelatihan bagi bankir, karena belum banyak bank di Indonesia yang memahami praktik yang sudah lumrah di level global ini.  Pewajibannya dilakukan dalam jangka waktu yang tak terlampau lama setelahnya.  Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pelaporan keberlanjutan itu memaksa perusahaan untuk menjadi lebih baik.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Bank?

Tentu, bank-bank di Indonesia bisa mengambil pilihan untuk menunggu hingga OJK selesai membuat regulasi detilnya di Indonesia.  Namun, tampaknya menunggu pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan penapisan sosial dan lingkungan dalam investasi bukanlah tindakan bijak.

Seperti yang telah dinyatakan di bagian terdahulu, pemangku kepentingan global telah menunjukkan arah yang pasti: keberlanjutan adalah keniscayaan di masa mendatang.  Apakah bank-bank di Indonesia mau menunggu hingga dipaksa berubah, ataukah mau menyiapkan dirinya terlebih dahulu, sehingga perubahan bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis, bukan sekadar keterpaksaan?

Bagi bank yang ingin memanfaatkan gelombang keberlanjutan ini untuk transformasi bisnisnya, beberapa hal mungkin bisa dilakukan.  Pertama, membuat kebijakan dan strategi untuk memastikan bahwa komitmen keberlanjutan itu benar-benar diwujudkan menjadi peta jalan bagi transformasi bank menjadi alat untuk membiayai masa depan yang berkelanjutan.

Itu berarti bank-bank perlu secara eksplisit menyatakan mana saja sektor ekonomi yang menjadi prioritas pembiayaannya (mis. energi bersih), mana yang hendak dihindari karena bertentangan dengan tujuan keberlanjutan (mis. industri rokok), dalam beberapa tahun mendatang, dan bagaimana model bisnis dan skema pembiayaannya yang sesuai dengan karakter sektor yang hendak dijadikan prioritas tersebut.

Kedua, melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara prosedur keputusan kredit yang berlaku sekarang dengan yang ditunjukkan dalam praktik terbaik internasional.  Ada banyak sekali materi yang bisa diunduh di dunia maya bagi bank-bank yang ingin mempelajari kebijakan, strategi, dan prosedur terkait keberlanjutan perbankan.  Semua itu akan bisa menunjukkan kesenjangan serta aspirasi perbaikannya. Kesenjangan yang ditemukan kemudian bisa ditutup dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kesiapan dan ambisi manajemen bank untuk berubah.

Ketiga, mengubah indikator kinerja kunci (key performance indicator) bagi para pengambil keputusan kredit dan unitnya secara keseluruhan.  Kalau tadinya mereka terutama hanya dinilai dari jumlah kredit yang digelontorkan, maka perbaikan indikatornya bisa ditekankan pada proses pengambilan keputusan, kualitas keputusan yang diambil (kinerja ekonomi-sosial-lingkungan projek yang dibiayai, dampak positif bagi masyarakat umum), serta kinerja pengembalian kredit yang keputusannya diambil.  Yang jelas, indikator yang nantinya dipergunakan untuk menilai person dan unit harus sejalan dengan komitmen keberlanjutan itu.

 

Eskavator perusahaan tambang emas tengah beraksi di hutan Garini. Foto: Solidaritas Masyarakat Buyat Bersatu

Eskavator perusahaan tambang emas tengah beraksi di hutan Garini. Foto: Solidaritas Masyarakat Buyat Bersatu

 

Keempat, mulai menyiapkan sumberdaya manusia yang memahami konteks keberlanjutan untuk bisnis perbankan.  Ini bisa dilaksanakan dengan membuat bahan-bahan ajar yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesadaran para pengambil keputusan kredit.  Namun, yang terbaik tentu saja adalah mengikutsertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan eksternal atau membuat pelatihan-pelatihan internal secara regular yang bisa memberikan pemahaman komprehensif bagi pengambil keputusan kredit.  Kurikulumnya bisa dengan mudah dipelajari dari yang selama ini sudah ada di level global.

****

Kalau kita menginginkan Indonesia menjadi berkelanjutan, tak masuk akal kalau bank-bank yang bekerja di sini dibiarkan bekerja menuju arah yang berlawanan.  Setiap rupiah yang digelontorkan untuk aktivitas ekonomi yang melawan tujuan sosial dan lingkungan akan menjauhkan kita dari keberlanjutan.

Jadi, bank-bank memang harus ditransformasikan menjadi alat keberlanjutan, dengan membuat setiap keputusan investasinya bekerja secara koheren untuk tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus.  Juga, karena waktu yang kita miliki tidaklah banyak, maka transformasinya perlu dilaksanakan segera dan dengan kecepatan yang tinggi.

Seperti yang telah dinyatakan argumentasi dan buktinya di bagian terdahulu, transformasi ini tidak akan menjadikan perbankan kita merugi. Sebaliknya, ini akan menjadikan bank-bank berkinerja lebih baik, dan tujuan keberlanjutan Indonesia dan dunia pun bisa lebih lekas tercapai.

 

Jalal* Reader on Political Economy and Corporate Governance Thamrin School of Climate Change and Sustainability

Rahmawati Retno Winarni **– Program Director Transformasi untuk Keadilan Indonesia

 

 

 

Foto-foto Reptil dan Amfibi Ini akan Membawa Anda ke Dunia Berbeda

Inilah Yasuni National Park di sebuah kawasan terpencil di Ekuador

Inilah Yasuni National Park di sebuah kawasan terpencil di Ekuador

 

Ekuador adalah negeri cantik di pantai barat Amerika Latin. Meskipun kecil, namun negeri ini memiliki lansekap yang beragam, termasuk di dalamnya hutan hujan Amazon, dataran tinggi Andean, dan kepulauan Galapagos. Beberapa peneliti dari Amerika Serikat yang melakukan ekspedisi di Ekuador, menuturkan, Ekuador memberikan pengalaman tak terlupakan.

Dalam perjalanan tersebut, mereka melintasi daratan utama dan kepulauan Galapagos. Para peneliti itu melihat  berbagai jenis katak, kadal, hingga salamander. Sebagaimana dilansir dari The Huffington Post, inilah beberapa foto terbaik reptil dan amfibi karya Aaront Pomeranzt yang berhasil diabadikan.

 

 

  1. Katak Hujan 
Malam pertama di Sumaco, Ekuador adalah negara yang banyak hujan, sebuah lingkungan yang sempurna untuk katak hujan

Malam pertama di Sumaco, Ekuador adalah negara yang banyak hujan, sebuah lingkungan yang sempurna untuk katak hujan

 

Dendropsophus minutus di ujung jari

Dendropsophus minutus di ujung jari

 

 

2. Katak Pohon Berumbai Daun

Katak pohon berumbai daun (Cruziohyla craspedopus) adalah salah satu amfibi paling mengagumkan di Ekuador

Katak pohon berumbai daun (Cruziohyla craspedopus) adalah salah satu amfibi paling mengagumkan di Ekuador

 

Katak ini cukup sulit ditemui, karena hidup di pepohonan yang tinggi

Katak ini cukup sulit ditemui, karena hidup di pepohonan yang tinggi

 

 

3. Anole Pohon Berpita

Anole pohon berpita sedang hinggap di atas daun, di Yasuni National Park.

Anole pohon berpita sedang hinggap di atas daun, di Yasuni National Park.

 

Anole pohon berpita betina yang dlihat dari matanya yang biru terang

Anole pohon berpita betina yang dlihat dari matanya yang biru terang

 

Yang jantan menggunakan sesuatu di bawah lehernya  untuk menarik perhatian betina, sekaligus tanda untuk mempertahankan wilayahnya

Yang jantan menggunakan sesuatu di bawah lehernya untuk menarik perhatian betina, sekaligus tanda untuk mempertahankan wilayahnya

 

 

4. Boa Pohon Amazon

Ular boa pohon amazon sedang melilit pohon

Ular boa pohon amazon sedang melilit pohon

 

Foto jarak dekat, ular boa pohon amazon

Foto jarak dekat, ular boa pohon amazon

 

Boa pohon amazon yang masih muda, perutnya merah, tak seperti saat dewasa

Boa pohon amazon yang masih muda, perutnya merah, tak seperti saat dewasa

 

Baby boa amazon coba menggigit

Baby boa amazon coba menggigit

 

 

5. Katak Gelas

Katak gelas adalah amfibi yang luar biasa. Di bagian punggungnya, hijau limun, namun bagian bawahnya tembus pandang, kita bahkan bisa melihat detak jantungnya

Katak gelas adalah amfibi yang luar biasa. Di bagian punggungnya, hijau limun, namun bagian bawahnya tembus pandang, kita bahkan bisa melihat detak jantungnya

 

Katak gelas menempatkan telur-telurnya di gumpalan-gumpalan kecil air yang ada di dedaunan. Saat mereka sudah bisa berenang, mereka akan jatuh ke air di bawahnya dan menjadi katak yang tembus pandang

Katak gelas menempatkan telur-telurnya di gumpalan-gumpalan kecil air yang ada di dedaunan. Saat mereka sudah bisa berenang, mereka akan jatuh ke air di bawahnya dan menjadi katak yang tembus pandang

 

 

6. Salamander Tropis

Salamander Tropis yang menakjubkan

Salamander Tropis yang menakjubkan

 

Salamander ini ditemukan di malam hari di hutan Sumaco

Salamander ini ditemukan di malam hari di hutan Sumaco

 

 

7. Tokek

Tokek yang besar sedang berusaha menelan ngengat di Yasuni National Park

Tokek yang besar sedang berusaha menelan ngengat di Yasuni National Park

 

Jika bukan karena tokek, manusia takkan pernah menemukan lem nanostruktur pada tahun 2002

Jika bukan karena tokek, manusia takkan pernah menemukan lem nanostruktur pada tahun 2002

 

 

8. Iguana Galapagos

Iguana laut galápagos  (Amblyrhynchus cristatus) memiliki hidung yang datar, pendek, sehingga bisa memakan algae di lautan

Iguana laut galápagos (Amblyrhynchus cristatus) memiliki hidung yang datar, pendek, sehingga bisa memakan algae di lautan

 

Riset terakhir pada iguana darat menyatakan bahwa iguana laut ini terpisah sekitar 4.5 juta tahun lalu, membentuk dua spesies berbeda

Riset terakhir pada iguana darat menyatakan bahwa iguana laut ini terpisah sekitar 4.5 juta tahun lalu, membentuk dua spesies berbeda

 

Malam di Kepulauan Galapagos

Malam di Kepulauan Galapagos

 

 

9. Kura-kura Raksasa Galapagos

Kura-kura raksasa ini dipercaya datang ke kepulauan Galapagos sekitar 2-3 juta tahun lalu setelah terbawa arus laut dari daratan Amerika Latin dan membentuk 15 spesies

Kura-kura raksasa ini dipercaya datang ke kepulauan Galapagos sekitar 2-3 juta tahun lalu setelah terbawa arus laut dari daratan Amerika Latin dan membentuk 15 spesies

 

Kura-kura ini adalah vertebrata yang paling panjang umurnya, rata-rata 100 tahun

Kura-kura ini adalah vertebrata yang paling panjang umurnya, rata-rata 100 tahun

 

 

10. Kadal Pinokio Langka

Kadal pinokio (Anolis proboscis) adakah anole yang terancam punah di hutan Mindo, hanya yang jantan yang memiliki hidung aneh

Kadal pinokio (Anolis proboscis) adakah anole yang terancam punah di hutan Mindo, hanya yang jantan yang memiliki hidung aneh

 

 

Ketika Sumber Air Gunung Sewu Terancam Tambang Semen (bagian 1)

Sutino dan gerobak berisi kedelai di Giri dengan latar belakang pegunungan karst.Sumber air kehidupan, termasuk buat bertani akan terancam kala tambang masuk.Foto: Nuswantoro

Sutino dan gerobak berisi kedelai di Giri dengan latar belakang pegunungan karst.Sumber air kehidupan, termasuk buat bertani akan terancam kala tambang masuk.Foto: Nuswantoro

 

Setelah Rembang, Pati, Gombong, satu lagi kawasan karst yang menjadi sumber kehidupan warga terancam tambang semen, yakni karst Gunung Sewu di Wonogiri. Izin eksplorasi sudah keluar. Perusahaan mulai mengambil sampel. Warga banyak menolak karena khawatir sumber air mereka hilang.

Malam itu, pada Februari 2011,  Karmin, warga Sejati, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa tengah,  kedatangan puluhan warga. Dia menerima laporan dari para petani.

Karmin, pensiunan kepala sekolah. Kini, memilih bertani. “Tegalmu diburi, jatimu dibabati (ladangmu dibor, jatimu ditebang),” kata seorang warga.

Warga lain melaporkan pematang sawah mereka dirusak, padi diinjak-injak. Tanaman perindang ditebang. Setelah mendapat laporan, bersama warga dia mendata kerusakan di beberapa desa di Kecamatan Giriwoyo.

“Mereka mengantar saya ke lokasi-lokasi itu. Ternyata benar. Di luar Giriwoyo juga ada,” katanya. Karena sebaran titik kerusakan luas, dia hanya mendata yang di Giriwoyo.

Purmiyanto, petani, warga Tirtosuworo, Giriwoyo, bercerita bagaimana orang-orang tak dikenal beraktivitas di kebun warga tanpa izin. Warga ada yang melihat beberapa pekerja berseragam oranye memakai topi proyek mengebor di sejumlah lokasi.

Kedalaman tanah boran ada sampai 200 meter. Saat ditanya untuk apa mengebor para pekerja itu hanya menjawab disuruh atasan mengambil sampel tanah.

“Awalnya mereka datang beberapa orang. Jalan kaki dari gunung ke gunung, kampung ke kampung. Bahkan ada warga yang mengantar. Mereka tak menjelaskan untuk apa. Setelah itu, mereka datang lagi memakai kendaraan dan alat-alat bor,” katanya.

 

Spanduk penolakan tambang di Giriwoyo. Foto: Nuswantoro

Spanduk penolakan tambang. Foto: Nuswantoro

Purmiyanto menceritakan, ada sosialisasi pada 2011 di Balai Desa Tirtosuworo terkait rencana tambang dan pendirian pabrik semen. Kala itu, sejumlah warga mewakili dusun diundang. Bupati Wonogiri kala itu, Danar Rahmanto, hadir. Belakangan mereka baru tahu, PT Ultratech Mining Indonesia (UMI), perusahaan yang sudah mendapat izin eksplorasi di Wonogiri.

“Banyak warga tak ikut sampai selesai. Mereka keluar. Dari awal kami sudah tidak yakin. Kami bukan antipembangunan atau antikemajuan, semata-mata melindungi lingkungan, utamanya sumber-sumber alam di desa kami,” katanya.

Dia menyesalkan,  sikap aparat desa terkesan sembunyi-sembunyi waktu itu. Warga tahu kedatangan orang-orang proyek. Saat bertanya kepada perangkat desa selalu mendapat jawaban tak memuaskan. Padahal, mereka mengambil sample tanah menginap di rumah kepala desa. Jadi, katanya, mustahil perangkat desa tak tahu.

Stalagtit yang masih meneteskan air di Goa Gong Pacitan. Foto: Nuswantoro

Stalagtit yang masih meneteskan air di Goa Gong Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

* * *

Pada 25 Januari 2013, Karmin dan warga sepakat mendirikan paguyuban. Mereka menamakan diri Aja Kwatir, singkatan dari Arga Jati Kwandaning Tirta Agung.

“Artinya kurang lebih gunung jati dipertahankan sampai titik darah penghabisan demi sumber air,” kata Karmin, lantang. Badan pria ini mulai renta,  tetapi buat menyelamatkan alam karst Wonogiri, dia penuh semangat.

Sedikitnya ,  ada 60 sumber mata air, delapan telaga, 48 ponor, 27 goa, 15 sumur, tersebar di Tirtosuworo, Guwotirto, Sejati dan Girikikis, yang masuk kawasan karst Gunung Sewu. Sumber-sumber mata air ini, banyak berada di dalam patok yang dipasang perusahaan.

Bersama Aja Kwatir, bergabung beberapa paguyuban dari desa-desa lain. Mereka adalah Paguyuban Peduli Gunung Seribu, Paguyuban Guo Kisworo, Paguyuban Sendang Bodro Sejati, Paguyuban Manunggal Roso, Paguyuban Guo Agung Sejati, dan Kelompok Tani Ngupoyo Boga.

Tekad itu mereka buktikan ketika spanduk-spanduk penolakan penambangan kapur dan pendirian pabrik semen secara sepihak dicopoti polisi, tentara, dan satpol Pamong Praja.

“Ibu-ibu keluar rumah menutup jalan, mencegah aparat keluar kampung sebelum mengembalikan spanduk yang telah dicopoti. Mereka membawa apa saja yang bisa diambil dari dapur. Centong, serok, hingga pisau dapur. Sementara bapak-bapak menghadang pakai bambu runcing,” kata Karmin, mengenang kejadian Oktober 2013.

Warga sudah berhadap-hadapan dengan aparat, siap bentrok. Suasana tegang. Kata Karmin, beberapa orang terlihat menangis melihat kegigihan warga. Akhirnya konflik berhasil diredam setelah aparat berjanji mengembalikan spanduk.

“Besoknya, warga memasang spanduk kembali. Bahkan meluas hingga keluar Giriwoyo,” kata Karmin.

 

Berkas sinar yang masuk di gua Ngantap. Sangat indah. Foto: Nuswantoro

Berkas sinar yang masuk di gua Ngantap. Sangat indah. Foto: Nuswantoro

 

Perlawanan memusat di tiga desa, yaitu Guwotirto, Girikikis, dan Tirtosuworo di Kecamatan Giriwoyo. Warga Giriwoyo menolak tambang karena khawatir tambang akan merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagian besar warga menggantungkan penghasilan dari pertanian. Air untuk pertanian dari sejumlah mata air di karst, juga telaga-telaga yang menjadi tandon alami air hujan. Apa jadinya kalau sumber air dihancurkan tambang, begitu pemikiran mereka.

Data BPS Wonogiri 2014 menyebutkan, luas pertanian pangan berupa padi sawah di Giriwoyo berada di 10 besar dari 25 kecamatan di Wonogiri, dengan luas 2.544 hektar, hasil panen 151,800 kwintal. Padi gogo berada di dua besar dengan luas 3.161 hektar dan produksi 148.000 kwintal. Artinya, hasil pertanian pangan dari Giriwoyo menjadi andalan Kabupaten Wonogiri.

Ning Fitri, aktivis Walhi Jateng berpendapat, banyak kerugian penambangan di karst. Dari perubahan vegetasi penutup, topografi, pola hidrologi, hingga kerusakan tanah hingga mengancam sumber air.

“Perubahan vegetasi penutup berupa hilangnya vegetasi alami, perubahan iklim mikro, berkurangnya keragamanragaman hayati dan habitat satwa, serta erosi dan sedimentasi.” Perubahan topografi, katanya,  antara lain memperbesar laju aliran permukaan dan merusak bentang alam dengan cepat.

Perubahan pola hidrologi meliputi vegetasi sebagai siklus utama hidrologi hilang, tersingkirnya batuan yang mengandung sulfida, dan potensi air tercemar. Kerusakan tanah berupa top soil dan sub soil tercampur hingga rentan erosi, dan top soil terkikis berakibat mikroba potensial penyedia unsur hara hilang.

 

armin di pinggir sebuah telaga di Bayemharjo, Giritontro. Foto: Nuswantoro

armin di pinggir sebuah telaga di Bayemharjo, Giritontro. Foto: Nuswantoro

 

 

* * *

Karmin mengajak saya melihat goa, ponor, mata air, telaga, dan patok yang dipasang PT UMI, pada 24 Juni lalu. Melewati jalan berliku dan membelah bukit, serta kanan kiri pemandangan ladang terasiring berbatu kapur.  Kami tiba di Gua Ngantap, Desa Bayemharjo, Kecamatan Giritontro. Kami berada di salah satu lembah Bengawan Solo, purba.

Udara sejuk, sinar matahari belum menyengat. Jam menunjuk pukul 8.00 pagi. Mulut goa menghadap timur, memberi kesempatan sinar matahari masuk ke dalam. Berkas sinar indah tiada tara. Air menetes perlahan dari stalagtit gua. Gemericik air mengalir di dasar goa.

Dalam klasifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini termasuk goa aktif. Saya jadi teringat Goa Jomblang di Gunung Kidul yang jadi incaran turis mancanegara karena ingin menyaksikan “sinar surga.”  Saya melihatnya, di sini. Di Goa Ngantap.

Di Telaga Pindul, Bayemharjo, saya menyaksikan warga mandi dan mencuci. Telaga Pindul adalah tempat penampung air di kala musim penghujan. Pada kemarau, air telaga menjadi harapan warga sekitar karena biasa air sulit di daerah ini. Telaga itu terletak di cekungan di kelilingi bukit-bukit kapur, bagian dari sistem karst Gunung Sewu. Menggunakan bantuan peta dari geonames.org, ditemukan tak kurang 20 nama telaga dalam radius lim kilometer dari Telaga Pindul.

Saya bertemu Sutino, warga Girikikis. Dia baru memanen kedelai. Tanah pertanian dia bergantung air yang disediakan bukit-bukiit karst. Di kejauhan, bukit kapur terlihat banyak ditumbuhi pohon jati. Karmin mengajak saya membayangkan seandainya bukit kapur itu hilang menjadi tambang. Bagaimana nasib keberadaan telaga, sumber air, dan gua yang ada di sana?

“Saya menyekolahkan anak sampai S3 juga dari hasil menjual pohon jati itu,” katanya pelan. Mata menerawang jauh. Dia punya lima anak, salah satu doktor, kini di Amerika. Sangat beralasan jika dia berutang budi kepada Gunung Sewu yang menjadi tempat tumbuh pohon-pohon jati itu.

 

Karmin menunjuk peta IUP PT UMI. Banyak sumber air ditemukan di dalam peta IUP perusahaan ini. Foto: Nuswantoro

Karmin menunjuk peta IUP PT UMI. Banyak sumber air ditemukan di dalam peta IUP perusahaan ini. Foto: Nuswantoro

 

Setelah melihat ponor di Tameng dan Kalibatu, Girikikis, kami sampai di mata air Tirtosuworo, Guwotirto, Giriwoyo. Saat tiba saya mendengar suara cukup keras dari desakan udara dan air yang masuk ke pipa dari arah dalam gua. Ini menandakan debit air cukup deras.

Hanya beberapa puluh langkah dari mata air itu seonggok patok bercat merah milik UMI. Patok itu menjadi tanda bahwa kawasan itu masuk ke izin usaha pertambangan. Ada sesak di dada.

 

 

* * *

Arif Jauhari, pegiat Indonesian Speleological Society (ISS), yang saya temui di markas pecinta alam Giri Bahama, UMS, Solo, mengatakan mata air banyak di Eromoko. Kecamatan ini diberitakan menjadi calon alternatif lokasi tapak pabrik Semen Wonogiri.

“Di sana ada 50-an goa dan mata air, hanya di dua desa saja. Kalau ponor belum kami data karena saking banyaknya. Di Pucung bagian utara dengan memakai foto udara ada 30-an ponor,” katanya.

Selama ini,  para pecinta alam membantu memetakan keberadaan sungai bawah tanah di karst Wonogiri. Tujuannya, agar bisa dimanfaatkan saat kemarau.

“Fokus kita di Pucung, Eromoko. Yang sudah berhasil di sana. Menemukan sumber air bawah tanah kemudian diangkat untuk dimanfaatkan warga,” katanya.

Dia risau jika karst Wonogiri benar-benar ditambang. Arif melihat, dari sisi sosial budaya, belum ditambang saja sudah muncul disharmoni di masyarakat. Apalagi kalau benar-benar dieksploitasi. Arif menggambarkan, sebelum ada isu semen kalau ada sambatan membangun rumah, warga satu kampung keluar semua. Kini, kalau ada hajatan meski rumah saling berhadap-hadapan, penghuni jadi urung diundang karena berbeda pendapat soal pabrik semen.

“Siapa yang sempat berpikir menghitung berapa rupiah nilai kerugian sosial ini?”

Dari sisi lingkungan, pabrik semen selalu mengatakan dampak lingkungan kecil. Dia menilai dampak lingkungan pendirian pabrik semen di Pulau Jawa selalu buruk.

“Khusus di Wonogiri mereka mengatakan zero run off. Air hujan yang menjadi limpasan akan nol karena ditampung di kolam atau embung buatan. Saya tidak yakin,” katanya.

Arif berpendapat, seharusnya pabrik semen tak ada di Jawa. Sebab akan memunculkan polusi debu dan kebisingan di tengah-tengah permukiman. Belum nanti dampak ke pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Sebenarnya, dengan alasan melindungi karst dari aktivitas merusak, pemerintah lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 tahun 2000 tentang Pengelolaan Karst telah mengklasifikasikan menjadi tiga kelas. Karst kelas I sama sekali tak boleh ditambang, kelas II boleh ditambang terbatas, dan kelas III boleh ditambang.

Kuswaji Dwi Priyono, doktor dan pakar geomorfologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memastikan, Giriwoyo dan Eromoko adalah kawasan karst kelas I, tak boleh ditambang.

“Karena di sana ada sumber air yang dimanfaatkan penduduk. Begitupula Kecamatan Eromoko, banyak mata air. Gombong, di mana banyak investor tertarik bermain di situ ada sumber daya air yang sejak zaman Belanda dimanfaatkan rakyat. Di Pati juga sama,” katanya.

Dalam pandangan dia, meski suatu kawasan karst masuk kelas III, berarti boleh ditambang, tetap harus ekstra hati-hati. Sebab, sistem goa dan sungai bawah tanah tak tampak dan sering saling berhubungan.

“Boleh jadi di kawasan karst kelas III ditemukan gua atau sungai bawah tanah.”

Dia mengingatkan, ekosistem karst adalah ekosistem yang mudah sekali berubah. Jadi, perlu hati-hati sekali merekomendasikan penambangan di karst, seperti di Wonogiri. (bersambung)

 

Ladang dan Gunung Sewu dari kejauhan. Foto: Nuswantoro

Ladang dan Gunung Sewu dari kejauhan. Foto: Nuswantoro

 

Pemerintah Prioritas Rampungkan Aturan Moratorium Sawit

Kebun-kebun sawit di Kalteng, banyak dibuka di kawasan hutan, termasuk izin-izin yang melalui proses PP 60 2012 ( PP keterlanjuran investasi). Foto: Save Our Borneo

 

Pada April lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan rencana memoratorium sawit dan batubara. Kementerian terkaitpun menindaklanjuti, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kini, aturan moratorium sawit disiapkan terlebih dahulu, baru menyusul batubara.

”Kita mendahulukan sawit. Tinggal norma dibikin PP (Peraturan Presiden-red). Juli semoga kelar, secepatnya,” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seusai Halal Bihalal di Manggala Wanabhakti, Senin (11/7/16).

Terkait moratorium sawit, KLHK melakukan evaluasi perizinan dan sudah membicarakan bersama Kementerian Pertanian dan telah diserahkan kepada Kementerian Perekonomian. ”Sudah dibahas, dan didalami. Kami tunggu koordinasi,” kata San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Ruang KLHK.

Beleid berupa PP ini pun telah melalui tahap evaluasi terhadap izin-izin sawit. Dalam evaluasi ini, 61 permohonan perusahaan sawit seluas 948.00 hektar sudah diinformasikan tak akan lanjut.

Namun, izin-izin lama yang melalui tahap PP 60/2012 tetap iproses guna memberikan kepastian hukum.”Kalau tak melalui skenario kita, pasti masuk penegakan hukum,” katanya.

Hasil evaluasi izin-izin sawit akan selesai bertahap. Adapun evaluasi ini terdiri atas, pertama, evaluasi permohonan izin perkebunan sawit, kedua, izin pinsip, ketiga, sedang jalankan kewajiban tata batas, keempat, izin-izin telah berjalan.

 

Batubara menyusul

Setelah sawit, pemerintah akan mengkaji perizinan moratorium tambang. ”Agak selektif karena masing-masing provinsi memiliki referensi juga,” kata Siti. Artinya, ada provinsi meminta tak ada izin, adapula yang tak mau diberlakukan.

Meski demikian, Siti memastikan izin-izin baru dalam tambang dipastikan tak akan keluar lagi. Mengenai kebijakan masing-masing provinsi, nanti akan diliht lagi. Terlebih dulu, akan menyiapkan aturan kabupaten atau kota hingga provinsi yang telah menyatakan moratorium tambang.

Dalam berita Mongabay, sebelumnya, pada April 2016, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jokowi menyatakan, ingin menguatkan komitmen dalam pelestarian lingkungan, lewat moratorium izin kebun sawit dan tambang.

“Moratorium itu tak boleh minta konsesi lagi. Tak ada lagi yang dibuka untuk menanam sawit, tambang juga sama,” kata Jokowi dalam sambutan kala pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Satwa dan Tumbuhan Liar.

Dia mengatakan, permasalahan muncul pada lahan sawit karena kapasitas produksi tak optimal dengan potensi lahan yang ada. Kondisi ini, katanya, karena beberapa hal seperti peremajaan terlambat, dan tak ada pemilihan bibit. “Jika dikerjakan dengan benar, produksi sawit dengan lahan sekarang pasti bisa meningkat, produksi bisa lebih dua kali,” katanya.

Presidenpun menginstruksikan tak memberikan izin untuk perluasan wilayah tambang. ”Jangan sampai ada lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi dan taman nasional, tata ruang tambang sudah, kalau tidak ya, tidak usah.”

 

Begini Dampak Perubahan Iklim terhadap Penurunan Populasi Capung

Bali, pulau seluas 5.780 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta, pun mengalami perubahan iklim. Indikator paling gampang adalah terjadinya kenaikan suhu di Bali.

Ogi Setiawan, peneliti Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu di Nusa Tenggara Barat pernah meneliti bagaimana perubahan iklim terjadi di Bali. Hasil riset tersebut telah dipublikasikan pada April 2012.

Secara garis besar, menurut Ogi, ada tiga dampak potensial perubahan iklim di Bali yaitu perubahan pola hujan, peningkatan suhu udara, dan kenaikan permukaan laut. Ogi menganalisis data suhu lima tahun antara 2004 hingga 2008 dari empat stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Bali.

Kesimpulannya, telah terjadi peningkatan suhu tiap tahun di Bali. Suhu di tiga stasiun klimatologi Negara, Denpasar dan Ngurah Rai per tahun berturut-turut 0,08 derajat C, 0,02 derajat C dan 0,02 derajat C. Namun, di sisi lain juga terjadi tren penurunan suhu di stasiun Kahang-Kahang, Karangasem sebesar 0,02 derajat C per tahun.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2015 menyatakan secara global, jumlah hari-hari dengan suhu dingin terus berkurang dan hari yang panas terus bertambah. Gelombang panas di Eropa, Asia, dan Australia terus bertambah.

Dampaknya terasa pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, curah hujan kian tinggi, musim kemarau lebih panjang, fenomena El Nino dan La Nina, bahkan pada penurunan populasi capung.

 

Capung di Denpasar, Bali, yang lebih adaptif pada perubahan iklim. Foto : Anton Muhajir

Capung di Denpasar, Bali, yang lebih adaptif pada perubahan iklim. Foto : Anton Muhajir

 

Buku Naga Terbang Wendit (2013) menyebut capung merupakan serangga terbang pertama di dunia. Dia muncul sejak zaman karbon atau antara 360 – 290 juta tahun lalu. Capung merupakan serangga akuatik. Hidupnya bergantung pada kualitas air.

Beberapa sumber menyebut saat ini, ada sekitar 6.000 jenis capung di seluruh dunia. Indonesia memiliki sekitar 750 – 900 jenis atau 12,5 – 15 persen dari total jenis capung di seluruh dunia. Banyaknya jenis capung Indonesia hanya kalah oleh Brazil.

Setiap capung mengalami tiga fase utama dalam hidup yaitu telur, nimfa, dan capung dewasa. Istilahnya, metamorfosis tidak sempurna. Dalam keseluruhan fase tersebut, dua fase di antaranya mengharuskan mereka hidup di dalam air yaitu ketika menjadi telur dan nimfa.

Seekor nimfa bisa hidup di air dalam kurun waktu berbeda-beda. Ada yang hidup dua hingga empat bulan. Ada yang empat sampai lima tahun di air. Namun, umur capung dewasa rata-rata hanya sampai empat bulan. Karena daur hidupnya bergantung air, maka capung selalu tinggal di dekat perairan atau sumber air.

Sebagian besar capung hanya akan tinggal di lingkungan bersih sehingga bisa menjadi indikator kualitas air. Jika air sudah tercemar bahan beracun, capung tidak akan ada di sana. Ketika kondisi perairan tercemar, siklus hidup capung terganggu. Populasinya akan menurun. Begitu pula jika air di habitat mereka mengalami peningkatan suhu atau penurunan kualitasnya.

Alat Pemantau

Sayangnya, belum ada riset khusus bagaimana dampak perubahan iklim terhadap populasi capung di Indonesia.

 

Capung di persawahan Banjar Junjungan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Foto : Anton Muhajir

Capung di persawahan Banjar Junjungan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Foto : Anton Muhajir

 

Riset tentang dampak perubahan iklim terhadap capung di dunia pun masih sangat terbatas. Salah satunya Jurnal BioRisk 5 edisi khusus pada 2010 yang membahas topik tersebut. Jurnal ini menyampaikan laporan peneliti Eropa, Afrika, dan Amerika tentang bagaimana dampak perubahan iklim di beberapa negara.

Kesimpulan para peneliti tersebut: capung memang bisa menjadi indikator dampak perubahan iklim. Jeffrey A. McNeely dalam pengantar jurnal menyatakan, capung bisa menjadi alat untuk memantau perubahan iklim dengan relatif mudah karena beberapa alasan.

Capung mudah diidentifikasi, mereka sangat sensitif terhadap perubahan termasuk iklim, tiap spesies memiliki distribusi berbeda-beda, dan mereka berkembang biak relatif cepat. “Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa penyebaran capung juga sangat sensitif terhadap perubahan iklim,” tulis Jeffrey.

Josef Settele dalam jurnal yang sama menyatakan perubahan iklim termasuk salah satu dari empat penyebab utama berkurangnya keragaman capung. Tiga penyebab lain adalah penggunaan bahan kimia, invasi biologis, dan hilangnya penyerbuk. Hanya penyebab terakhir yang bukan sebagai penyebab langsung.

Pernyataan para ahli capung dunia tersebut senada dengan jawaban Wahyu Sigit Rhd, pendiri Indonesian Dragonfly Society (IDS), komunitas pecinta capung. Perubahan iklim pasti berdampak terhadap populasi capung.

“Logika saja, kita sekarang pun merasa lebih tidak nyaman. Gerah dengan perubahan suhu. Apalagi capung, serangga yang lebih sensitif terhadap perubahan,” kata Wahyu. Dia memberikan contoh satu spesies capung di Banyuwangi, Jawa Timur yang dulu ada tapi sekarang tidak ada lagi.

 

Capung jarum di Jatiluwih, Tabanan, Bali lebih peka terhadap perubahan iklim. Foto : Anton Muhajir

Capung jarum di Jatiluwih, Tabanan, Bali lebih peka terhadap perubahan iklim. Foto : Anton Muhajir

 

Suputa, ahli serangga dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyatakan perubahan iklim jelas menyebabkan kenaikan suhu air, yang mempengaruhi kadar oksigen di dalamnya. Makin panas air, maka makin sedikit kadar oksigennya. “Otomatis capung akan susah untuk hidup,” ujarnya.

Hilangnya Capung

Pengamatan di tiga wilayah di Bali menunjukkan adanya hubungan antara perbedaan suhu dengan penurunan populasi capung. Selain karena banyaknya penggunaan bahan kimia dalam pertanian, juga karena perubahan iklim.

Lokasi pertama di persawahan Banjar Junjungan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Berdasarkan pengamatan secara amatir pada Juni 2015 dan Oktober 2015, di kawasan ini ditemukan jenis Capungsambar hijau (Orthetrum sabina), Capungtengger jala tunggal (Neurothemis ramburii), Capung sayap oranye (Brachythemis contaminata), dan Capungsambar garishitam (Crocothemis servilia).

Capungsambar hijau dikenal lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan maupun perubahan suhu lingkungan. Jenis ini bisa hidup di habitat dengan lingkungan kurang bagus sekalipun. Spesies yang pola hidupnya soliter ini bisa dijumpai sepanjang tahun.

Dari empat jenis capung itu, saya hanya menemukan 12 ekor di lahan seluas kurang lebih 3 hektar. “Padahal, zaman saya kecil dulu, kalau bulan-bulan ini capungnya sudah tak terhitung lagi. Sekarang paling banyak hanya separuhnya,” kata Ngakan Made Pinia, petani di Junjungan.

Menurut Ngakan, makin hilangnya capung di desanya terjadi bersamaan dengan makin meningkatnya suhu di Junjungan.

Lokasi kedua di Desa Peguyangan, Denpasar Utara. Dari pengamatan di sini, saya menemukan spesies-spesies yang cenderung lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan yaitu Orthetrum sabina, Brachythemis contaminata, dan Crocothemis servillia.

Jumlah capung dari tiga spesies itu tak lebih dari 10. Padahal, pengamatan dilakukan tiga kali pada waktu berbeda-beda.

Pengamatan ketiga di Jatiluwih, Tabanan. Jatiluwih merupakan kawasan persawahan di kaki Gunung Batukaru, salah satu gunung di Bali. Hasil satu kali pengamatan pada Oktober 2015 menunjukkan di sini terdapat lebih banyak spesies capung yang lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Empat spesies yang ditemukan di Denpasar dan Ubud juga ada di sini dengan jumlah lebih banyak.

Selain empat jenis yang ditemukan di Denpasar dan Ubud, ada lima jenis lain yang saya temukan di kawasan Jatiluwih yaitu Capungsambar cincinhitam (Onychothemis culminicola), Capungtengger biru (Diplacodes trivialis), Capungsambar merah (Orthetrum pruinosum), Capungjarum centil (Agriocnemis femina), dan Capungjarum gelap (Prodasineura autumnalis).

 

Capung jarum di Jatiluwih, Tabanan, Bali lebih peka terhadap perubahan iklim. Foto : Anton Muhajir

Capung jarum di Jatiluwih, Tabanan, Bali lebih peka terhadap perubahan iklim. Foto : Anton Muhajir

 

Umumnya mereka terbang atau hinggap di sekitar saluran irigasi. Dari sisi jumlah, capung di Jatiluwih juga lebih banyak. Jumlahnya lebih dari 30-an yang tersebar di beberapa titik.

Perbedaan beragam jenis maupun populasi capung di Denpasar, Ubud, dan Jatiluwih bisa jadi berhubungan pula dengan perbedaan suhu di tiga wilayah tersebut. Menurut data BMKG, suhu Denpasar berkisar 25,4 – 28,5 derajat Celcius, Ubud berkisar 24,1 – 25,7 derajat Celcius, sedangkan Jatiluwih antara 24 – 30 derajat Celcius.

Secara umum, Denpasar yang berada di dataran rendah memiliki kelembapan 58 – 85 persen. Ubud di tengah pulau memiliki kelembapan sekitar 65 – 90 persen. Adapun Jatiluwih, di kaki Gunung Batukaru, Tabanan, memiliki kelembapan 67 – 90 persen.

Dari data suhu dan kelembapan tiga wilayah itu terlihat bahwa daerah relatif lebih dingin dan lebih lembap memiliki jenis maupun jumlah capung lebih banyak. Selain faktor suhu, kelestarian lingkungan termasuk dari alih fungsi lahan dan bahan kimia pertanian juga amat berperan. Namun, nyatanya, daerah-daerah dingin seperti Jatiluwih pun kini kian mengalami peningkatan suhu serupa Denpasar dan Ubud.

Jika tidak ada mitigasi lebih serius dalam menangani perubahan iklim, bisa jadi capung di tiga wilayah itu akan menjadi yang terakhir.

 

Samarinda yang Bertabur Sampah di Hari Penuh Berkah

Sampah yang menumpuk di TPS Jelawat. Foto: Yustinus S. Hardjanto

Sampah yang menumpuk di TPS Jelawat. Foto: Yustinus S. Hardjanto

 

Warga RT 35 Kelurahan Karang Anyar, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, protes berat. Tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) mereka, sudah empat hari tidak diangkut. Mereka menutup badan jalan dengan tumpukan barang sisa tersebut. Akibatnya, jalan di depan Pasar Kedondong, sukses tak bisa dilewati kendaraan bermotor di hari pertama Perayaan Idul Fitri.

Warga menyebut, mereka sudah tidak tahan dengan bau yang bersumber dari  TPS itu. Aksi tutup jalan dengan sampah dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah. “Agar wali kota tahu penderitaan kami,” ungkap salah seorang warga.

Nyatanya, tumpukan sampah juga menggunung di penjuru Samarinda. Foto-foto sampah menutupi sebagian badan jalan bertebaran di media sosial. Apakah sampah tidak diangkat karena pekerja kebersihan libur Lebaran?

Syafrudin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membantah anggapan itu. Menurutnya, petugas kebersihan yang merupakan pegawai harian tidak tetap mogok karena tidak ada kepastian uang lembur.

“Memang libur, tapi petugas tidak mau bekerja di hari libur dikarenakan tidak ada kepastian pembayaran lembur,” ujarnya, akhir pekan ini kepada awak media.

Kekosongan anggaran tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda, Dadang Airlangga. Dadang memastikan DKP akan merespon keluhan warga dengan mengerahkan tim lain di luar tim kebersihan.

 

Sampah yang menumpuk di TPS Bawah Jembatan Lambung. Foto: Yustinus S. Hardjanto

Sampah yang menumpuk di TPS Bawah Jembatan Lambung. Foto: Yustinus S. Hardjanto

 

Namun, sampai hari kedua Lebaran, sampah masih menumpuk di TPS bahkan bertambah. Netizen semakin gencar menyebar foto-foto gundukan sampah itu.

Postingan tersebut, sampai juga ke Wali Kota Samarinda, Sjaharie Jaang. “Selepas open house di rumah jabatan, saya bersama tim dari Dinas Bina Marga dan Pengairan langsung menuju Jl. Teuku Umar, Depan Pasar Kedongong, Jl. Ulin dan Depan Kantor Kelurahan Loa Bakung, Jl. Jakarta untuk membersihkan sampah yang menumpuk di TPS padat kendaraan itu,” tulis Jaang dalam akun Facebook-nya.

Postingan yang disertai 13 foto itu mengambarkan kegiatan wali kota yang dibantu armada truk dan alat berat, memindahkan 130 ton sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Total sampah yg dibersihkan kurang lebih 130 ton. Kami menghimbau warga untuk membuang sampah sesuai jadwal, mulai pukul 18.00 sampai 06.00 Wita. Kebersihan dan keindahan kota adalah tanggung jawab kita. Bersama kita bisa,” lanjut Jaang.

 

Mobil bak terbuka yang digunakan atas inisiatif warga untuk mengangkut sampah. Foto: Khairil Marzuki

Mobil bak terbuka yang digunakan atas inisiatif warga untuk mengangkut sampah. Foto: Khairil Marzuki

 

Partisipasi

Sikap berbeda ditunjukkan Khairil Marzuki Tanjung, pengusaha warung internet itu langsung bergerak, memunguti sampah di salah satu TPS yang berada di Jalan Pramuka, Samarinda.

Khairil kemudian menyebar foto lewat akun Facebook-nya. “Tidak apalah walau cuma sedikit, paling tidak ada yang disumbangkan untuk lingkungan” tulisnya.

Postingan Khairil tersebut mengerakkan netizen lainnya. Kamis, 7 Juli 2016, pukul 21.00 Wita, Khairil Tanjung dibantu Komunitas Wirausaha Samarinda (KWS) dan Gerakan Memungut Sehelai Sampah SKM (GMSS SKM) mengangkut sampah dari TPS ke TPA dengan mobil bak terbuka yang merupakan mobil operasional Bank Sampah KWS.

 

Truk yang digunakan untuk mengangkut sampah yang menumpuk di Samarinda. Foto: Khairil Marzuki

Truk yang digunakan untuk mengangkut sampah yang menumpuk di Samarinda. Foto: Khairil Marzuki

 

Partipasi warga mengangkut sampah menumpuk di TPS juga disampaikan oleh Adityo Permadi, Mahasiswa IAIN Samarinda yang tinggal di Sambutan. Menurutnya, tumpukan sampah yang berada di Tanjangan antara Sungai Dama dan Sambutan diangkut ke TPA oleh warga dengan mobil bak terbuka.

“Pedagang buah yang berjualan tak jauh dari TPS, mengangkut sampah dari TPS ke TPA menggunakan mobil yang biasa dipakai untuk mengangkut dagangannya,” ujar Adityo.

Prihatin dengan lambannya penangganan sampah di Kota Samarinda, Sabtu pagi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim mengelar aksi di depan rumah jabatan Wali kota Samarinda. Dalam aksinya, mereka mendesak wali kota mencopot pejabat teknis yang menanggani sampah dan mengangkat petugas kebersihan menjadi pegawai tetap.

 

 

Sedihnya…Anak Orangutan Ini Banyak Luka dan Kurang Nutrisi

Anak rangutan Sumatera usia satu tahunan ini tampak memegang erat badan tim OIC yang mengevakuasinya dari Aceh Timur. Foto: Ayat S Karokaro

Anak rangutan Sumatera usia satu tahunan ini tampak memegang erat badan tim OIC yang mengevakuasinya dari Aceh Timur. Foto: Ayat S Karokaro

 

Tim penyelamat Orangutan Information Centre (OIC) mengevakuasi satu anak orangutan Sumatera, dari Markas Koramil di Aceh Timur, hasil serahan warga, Minggu (10/7/16).

Ceritanya, anak orangutan diperkirakan berusia satu tahunan ini, dipelihara warga Desa Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh, bernama Abu. Abu menyerahkan orangutan betina itu kepada TNI dari Koramil usai diberi penjelasan kalau satwa ini dilindungi. Setelah itu, dia langsung pergi.

Tim Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh bersama OIC mendapatkan informasi ada anak orangutan dititipkan di Markas Koramil Aceh Timur. Mereka langsung meluncur dan evakuasi.

Ketika tim datang, matanya menatap tajam. Kala akan dibawa pergi, jemari lemah itu tampak menggenggam kuat tubuh tim penyelamat OIC, seolah tak mau melepas.

Krisna, tim OIC mengatakan, setelah evakuasi, dia memeriksa kondisi kesehatan orangutan. Ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh seperti pinggang kanan, tangan, dan bagian lain. Dugaan sementara, bekas benda tumpul untuk melumpuhkan anak orangutan  ini.

Badan orangutan ini juga kurus, diduga kekurangan nutrisi. Berat badan berkisar tiga kilogram, dan kemungkinan cacingan. Saat baru evakuasi, satwa ini terlihat lemah hingga segera diberi makanan, vitamin, dan menempatkan di tempat bersih.

Dia mengatakan, Abu bilang kalau anak orangutan ditinggal sang induk. “Itu sangat mustahil.” Pengalaman berpuluh tahun,  dan hasil penelitian, induk orangutan takkan pernah meninggalkan anak kurang enam tahun. Pasti anak dijaga sangat ketat. Dia yakin induk sudah mati tertembak pemburu dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Suparman, Staf Resort Wilayah VI Langsa, BKSDA Aceh, mengatakan, selain evakuasi satu anak orangutan, juga menyelidiki motif Abu memiliki satwa ini. Awalnya, pemilik takut diperiksa, baru lama-kelamaan bersedia dan mengatakan, anak orangutan dapat di kebun. Dia mengaku tak tahu kalau satwa dilindungi.

Sementara Panut Hadisiswoyo, Direktur Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC), mengatakan, karena kondisi kurang sehat, diputuskan segera perawatan di Karantina Batu Mbelin, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di karantina, katanya, pemeriksaan lebih daalam oleh tim dokter hewan.

Anak orangutan ini mengalami mal nutrisi dan beberapa bagian tubuh terluka. Foto: Ayat S Karokaro

Anak orangutan ini mengalami mal nutrisi dan beberapa bagian tubuh terluka. Foto: Ayat S Karokaro

Panut prihatin karena perburuan orangutan terus terjadi. Anak orangutan masih dipelihara bebas. Kondisi ini menunjukkan,  ada persoalan belum tuntas.

Panut mendesak, pelaku yang memelihara, memperdagangkan apalagi sampai membunuh orangutan ditindak tegas. Selama ini, dianggap belum ada penjeraan. Terlebih, kala pelaku di peradilan, hukuman terlalu kecil. Dampaknya, mereka kembali beraksi memburu satwa.

“Kalau mau menyelamatkan orangutan, berikan hukuman berat kepada pelaku.”

Dia menyatakan, dari Januari-10 Juli 2016, sudah enam bayi orangutan disita dari Leuser Timur, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Kemudian ada satu orangutan dewasa disita dari rumah warga di Kabanjahe, Karo. Kembali pengakuan klasik pemelihara, kalau mereka tak tahu orangutan dilindungi.

Dia berharap, ada penyidikan khusus dan mendalam menguak kebenaran ucapan para pemilik ilegal ini. “Apakah benar tak tahu atau hanya modus.”

Panut mengatakn, orangutan mudah tertangkap atau diburu di Leuser karena terjadi deforestasi besar-besaran. Dari 2,6 juta hektar kawasan Leuser, rata-rata deforestasi 1.5 persen per tahun. Penyebab utama perkebunan sawit. Makin banyak orangutan terisolasi di kantong-kantong hutan kecil, daya gerak terbatas. Indukpun mudah tertembak pemburu agar anak bisa diambil.

Pasar orangutanpun, katanya, selalu ada. Penampung juga ada. “Ini cukup riskan bagi perkembangan orangutan di alam. Harus ada tindakan nyata pemerintah mengatasi ini.”

 

Saat evakuasi anak orangutan Sumatera ini terus memegang kuat tangan tim OIC. Foto: Ayat S Karokaro

Saat evakuasi anak orangutan Sumatera ini terus memegang kuat tangan tim OIC. Foto: Ayat S Karokaro

BKSDA Aceh bersama tim resque OIC mengevakuasi anak orangutan Sumatera ini dari Aceh Timur. Foto: Ayat S Karokaro

BKSDA Aceh bersama tim resque OIC mengevakuasi anak orangutan Sumatera ini dari Aceh Timur. Foto: Ayat S Karokaro

 

Mongabay Travel : Menikmati Tanaman ‘Berbicara’ di Kebun Raya Bedugul Bali

Bali sebagai destinasi utama wisata Indonesia, memiliki banyak sekali tempat dan jenis obyek wisata. Salah satunya adalah Kebun Raya Bedugul, yang lebih populer dibanding nama resminya yaitu Kebun Raya Eka Karya, Tabanan.

Salah satu spot berlibur favorit berjarak 2 jam dari Denpasar ini merupakan kebun raksasa yang memadukan penelitian botani, pelestarian tumbuhan, pendidikan dan rekreasi. Kebun Raya ini terletak di ketinggian 1250-1450 dpl, dengan luas 157,5 hektar.

 

Patung Rahwana menyambut tiap pengunjung yang datang Kebun Raya Eka Karya ,Bedugul, Tabanan, Bali. Foto Anton Muhajir

Patung Rahwana menyambut tiap pengunjung yang datang Kebun Raya Eka Karya ,Bedugul, Tabanan, Bali. Foto Anton Muhajir

 

Di Taman Usada dalam kebun raya, terdapat satu papan menjelaskan tentang Lontar Usada Taru Premana. Lontar ini salah satu satu sumber pustaka utama untuk mempelajari tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat.

Dari Lontar itu diceritakan, karena mengalami beberapa kali kegagalan dalam mengobati orang sakit, maka Mpu Kuturan pergi ke Pura Dalem memohon petunjuk Bhatari Durgha. Karena khusuk meditasinya Dewi Durgha memberikan kekuatan niskala kepada Mpu Kuturan, berupa kemampuan untuk memanggil dan berdialog dengan tumbuh-tumbuhan.

Mpu Kuturan kemudian meminta bantuan pohon beringin untuk memanggil tumbuh-tumbuhan. Mula-mula datanglah pohon salagui (Sida rhombifolia) memperkenalkan diri,  dan mengatakan dagingnya berkhasiat sejuk, berguna untuk obat bayi yang baru berumur lima hari. Akarnya dapat dijadikan urap (boreh).

Kemudian datang pohon Dadap yang menyatakan dagingnya berkhasiat, kulitnya dapat dipakai mengobati perut kembung bila dicampur dengan ketumbar dan sebelas biji babolong (Melalcuka laukadendrom) diisi garam hitam.

Mpu Kuturan dengan kemampuan gaibnya dapat berdialog dengan tidak kurang dari 100 jenis tumbuh-tumbuhan yang menceritakan khasiatnya masing-masing., dengan karaktertistik anget, tis dan dumalada. Artinya hangat, sejuk dan sedang-sedang saja.

Tumbuhan yang bunganya berwarna putih, kuning dan hijau mempunyai khasiat anget, sedangkan yang berbunga merah dan biru termasuk golongan yang berkhasiat tis. Bunga beraneka warna tergolong yang dumelada. Kalau ditinjau dari rasanya tumbuhan yang rasanya manis dan asam tergolong berkhasiat panas. Yang rasanya pahit atau pedas dan sepat termasuk berkhasiat tis.

 

Pintu masuk Taman Chytachea di Kebun Raya Eka Karya, Bedugul, Tabanan, Bali. Foto Anton Muhajir

Pintu masuk Taman Chytachea di Kebun Raya Eka Karya, Bedugul, Tabanan, Bali. Foto Anton Muhajir

 

Pengobatan tradisional Bali dikenal sebagai usada (dari bahasa Sansekerta, ausadhi: tumbuhan yang mengandung khasiat obat). Pengetahuan yang berasal dari India ini menyebar ke Bali seiring dengan perkembangan agama Hindu pada abad ke-5 M dan diwariskan secara turun-temurun melalui lontar usada (manuskrip tentang sistem pengobatan, bahan obat dan cara pengobatan tradisional yang ditulis di atas daun lontar/siwalan – Borassus flabellifer).

Di kawasan taman dengan tumbuhan berkhasiat obat ini ada juga café Usadha yang menjual minuman dari ramuan tanaman obat ini.

Taman Usada adalah salah satu spot menarik di kebun raya Bedugul karena di sini tak hanya bisa melihat bentuk aneka jenis tanaman obat, tapi juga mencoba hasil ramuannya. Sebuah café kecil berada di tengah taman dan menawarkan sejumlah minuman dari tanaman obat di sini.

Misalnya segelas Secang. Diramu dari kulit kayu secang (Caesalpinia sappan L.), pohon anggota suku polong-polongan (Fabaceae). Lalu pembuatnya menambah sedikit kayu manis, gula, dan kapulaga.Warna kulit kayu membuat air menjadi merah dan aroma kayu manis serta kapulaga menambah citarasanya. Secang diyakini berkhasiat menurunkan panas dalam.

Ada juga ramuan daun kumis kucing yang berwana hijau. Khasiatnya melancarkan air kencing. Minuman ini sih walau disajikan hangat tak cocok di udara dingin Bedugul yang sudah membuat Anda mudah mengeluarkan urine.

Taman Usada ini salah satu wujud pelestarian kearifan tradisional di bidang pengobatan. Koleksi sebanyak lebih dari 300 jenis, ditanam dalam taman seluas 1.600 m2 ini berasal dari berbagai Kabupaten di Bali dan dilengkapi dengan sarana pendidikan berupa papan interpretasi berisi penjelasan singkat mengenai tanaman koleksi tersebut serta fungsinya dalam pengobatan tradisional Bali. Sayangnya papan informasi ini tak terlalu banyak yang terbaca, hanya di beberapa jenis tumbuhan karena sudah mulai lapuk atau terlepas.

Taman Usada terletak di belakang Taman Anggrek, berjarak sekitar 800 meter dari gerbang utama.

Hutan Bambu dan Cyathea

Dari belasan spot koleksi tumbuhan dataran tinggi kering, ada hutan bambu dan cyathea (tanaman jenis paku-pakuan) yang asri. Hutan bambu saat ini baru direnovasi. Ada gerbang berbentuk batang bambu di depan.

Papan informasi mengenalkan bambu sebagai pendukung revolusi teknologi di masa lalu ketika Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar menggunakan serat bambu dalam kawat yang memendarkan cahaya.

 

Taman Bambu di Kebun Raya di Kebun Raya Eka Karya, Bedugul, Tabanan, Bali, menampilkan aneka tanaman bambu di Indonesia. Foto Anton Muhajir

Taman Bambu di Kebun Raya di Kebun Raya Eka Karya, Bedugul, Tabanan, Bali, menampilkan aneka tanaman bambu di Indonesia. Foto Anton Muhajir

 

Bambu dari berbagai daerah di Indonesia ini dikelompokkan di sejumlah sudut. Dedaunan bambu kering memenuhi area. Beberapa tempat duduk disediakan di tengah hutan dengan batang-batangnya yang melintang. Kanopi bambu yang indah.

Tiap jenis diberi papan informasi dalam bahasa latin dan daerah asal bambu. Ada juga bambu hias yang ditaruh dalam pot-pot di beberapa sudut.

Hutan bambu juga di Desa Panglipuran, Bangli, meski kurang tertata. Kabupaten ini memang terkenal dengan kerajinan bambu seperti sarana sembahyang dan kerajinan.

Hutan Bambu yang ada di Desa Penglipuran malah jauh lebih luas sekitar 45 hektar dengan berbagai jenisbambu yakni terdiri dari Bambu Petung,  Bambu Jajang Aya, Bambu Jajang Abu,  Bambu Tali, Bambu Papah, Bambu Suet dan jenis bambu lainnya. Kawasan ini yang menjadi bagian ekowisata Desa Panglipuran dikelola warga setempat.

Sekitar 10 menit berkendara dari hutan bambu, ada hutan cyathea yang terasa lebih dingin karena jenis tetumbuhan lembab. Patung binatang purba raksasa terlihat mencolok ketika masuk area ini.

Suasana terasa sunyi dan angin terdengar berbisik. Daun-daun berbentuk runcing seperti paku aneka jenis menyebar di taman-taman yang sangat asri.

Koleksi tumbuhan paku ini sekitar 2 hektar. Nama Cyathea berasal dari nama marga tumbuhan paku yang mendominasi kawasan tersebut. Menurut catatan Kebun Raya Eka Karya, lebih dari 80 jenis tumbuhan paku menjadi koleksi yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera dan Papua.

Ada jenis paku yang dilindungi dan dilarang perdagangannya yakni paku pohon Cyathea contaminans dan Cyathea latebrosa yang tumbuh alami, serta paku kidang Dicksonia Blumei yang berasal dari Bukit Pohen, Bali.

Area ini sangat nyaman sebagai tempat santai atau tiduran. Karena lebih dingin dan minim daun kering yang berjatuhan seperti areal lainnya. Di dalam perut patung besar binatang purba ada jenis lumut yang tertata rapi. Namun, area ini kerap dikunci untuk menghindari kerusakan pada lumut yang rentan hancur.

 

Taman chytachea melengkapi koleksi di Kebun Raya Eka Raya Bedugul, Tabanan, Bali. Foto Anton Muhajir

Taman chytachea melengkapi koleksi di Kebun Raya Eka Raya Bedugul, Tabanan, Bali. Foto Anton Muhajir

 

Sebagian masyarakat Bali masih mengonsumsi sayur paku yang biasanya dijumpai di tebing atau sempadan sungai. Jenis yang disayur ini tanamannya rendah, dengan batang lebih lunak. Biasanya sayur paku ditumis dengan bumbu bawang merah dan putih serta cabe. Atau kalau berkuah, ditambah santan dan rempah-rempah sehingga lebih pekat.

Kebun Raya ini selalu dipadati pengunjung hampir tiap tahun, terutama libur. Kerap menjadi arena rekreasi dan outbound rombongan besar seperti pelajar dan karyawan. Di dalam juga disediakan sejumlah penginapan dengan harga bervariasi sekitar Rp 300-500 ribu per hari. Jadi, jika ingin merasakan hutan sebagai halaman rumah sendiri bisa menginap di dalam kebun raya.

Kebun Raya seluas hampir 160 hektar ini memiliki beberapa spot ikon seperti Boulevard Ramayana, jalan utama dari pintu gerbang utama menuju Kantor Administrasi Kebun Raya Bali.

Ada deretan sembilan patung dari epos Ramayana yang amat populer di Indonesia. Yakni, patung Rama dan Shinta, Rama memanah kijang, Sinta diculik Rahwana, Jatayu melawan Rahwana, Jatayu Gugur, Anoman Duta, Pertempuran Rahwana, Rahwana Gugur, dan Shinta Obong.

Disebutkan, semula kebun raya ini bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan berdaun jarum (Gymnospermae), seperti jenis-jenis cemara dari seluruh dunia. Namun, kemudian berkembang menjadi kawasan konservasi eks-situ tumbuhan pegunungan tropika kawasan timur Indonesia, yakni dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Koleksi tumbuhan lebih dari 2000 jenis dengan hampir 20 ribu spesimen tanaman.

Beberapa areal koleksi khusus lainnya adalah taman anggrek, kaktus, tumbuhan obat atau taman usadha, tumbuhan upacara adat, mawar, serta begonia.

 

Ketika Dian Sastro Bersama Para Perempuan Pejuang Karst Kendeng

Dian Sastrowardoyo, bersama lukisan Kartini Kendeng karya Dewi Candraningrum

Dian Sastrowardoyo, bersama lukisan Kartini Kendeng karya Dewi Candraningrum. Foto: Tommy Apriando

 

Kamis siang, (30/6/16), artis Dian Sastrowardoyo, tiba di tenda perjuangan penolakan tambang semen para Kartini Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. Kedatangan dia disambut antusias warga. Dian berkaca mata, kebaya dan jarik hitam. Sebelum itu, dia berziarah ke makam Raden Ajeng Kartini.

Tembang-tembang Jawa dinyanyikan Kartini Kendeng menyambut Dian, sembari bersalaman. Pemeran Cinta dalam film “Ada Apa Dengan Cinta” ini mendapatkan banyak cerita perjuangan Kartini Kendeng dalam menjaga lingkungan dan sumber air di Pegunungan karst itu.

Para Kartini Kendeng,  Gunretno dari Sedulur Sikep Pati, dan Dewi Candraningrum selaku Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan bercerita soal perjuangan Kartini Kendeng dalam menjaga alam dari ancaman tambang dan pabrik semen.

Sukinah, mewakili Kartini Kendeng mengatakan, kehadiran Dian memberikan dukungan moril kepada mereka. “Kedatangan Mbak Dian makin menguatkan perjuangan warga. Sampai kapanpun perjuangan tak akan mundur,” katanya.

Setelah mendengarkan cerita,  Dian mengatakan, banyak mendapatkan pelajaran mengenai kasus ini.“Saya dijelaskan langsung oleh Kang Gun, Yu Sukinah, Yu Giyem dan Mbak Dewi,” katanya.

Mereka menceritakan, bagaimana pengalaman memperjuangan kelestarian alam di sini. Betapa pentingnya Pegunungan Kendeng terjaga, katanya,  karena berkenaan dengan kelangsungan hidup dan air bersih.

Sebagai ibu muda, Dian bisa merasakan yang dialami ibu-ibu Kendeng ini. Betapa mereka peduli lingkungan hidup dan air bersih demi anak cucu. “Itu sesuatu yang mesti saya contoh dan pelajari sebagai ibu. Mungkin pengetahuan saya tentang lingkungan hidup justru terbatas dibandingkan pengetahuan mereka.”

Dian ingin belajar dan merasa terpanggil mendukung perjuangan mereka. “Kalau ini berkenaan dengan kelangsungan hidup anak cucu nanti berarti saya juga terhubungkan. Saya juga terpengaruh dengan ini.”

 

Para Kartini Kendeng foto bersama para Dian Sastrowardoyo di depan tenda perjuangan. Foto: Eddy Yunaedi

Para Kartini Kendeng foto bersama para Dian Sastrowardoyo di depan tenda perjuangan. Foto: Eddy Yunaedi

 

 

Lukisan Kartini Kendeng

Dewi Candraningrum, Pimpinan Redaksi Jurnal Perempuan melukis para Kartini Kendeng. Dia mengetakan, tak ada niat mencari keuntungan pribadi dari kemampuan melukis Kartini Kendeng. Dia hanya ingin mengabadikan sosok-sosok perempuan pemberani dan militan di Pegunungan Kendeng Pati dan Rembang.

Semua lukisan, katanya, dijual kepada kolektor, dan hasil diberikan untuk perjuangan warga Kendeng. “Tulus mengabadikan sosok mereka lewat lukisan. Saya hanya bisa melukis dan menulis,” kata Dewi.

Menurut dia, ada hubungan genetis antara Kartini dengan perempuan Kendeng, yaitu kepemimpinan perempuan dan kepekaan terhadap perjuangan dan keadilan.

Dalam kasus Kendeng, negara banyak melanggar hak-hak kaum perempuan selama menduduki tapak pabrik, antara lain hak pangan, air, kesehatan repoduksi,   perlindungan dan hak pertisipasi.

“Mereka warga negara tak boleh ditinggalkan, perempuan harus diajak bicara dan memutuskan bersama. Apalagi dampak pembangunan pabrik dan pertambangan semen sangat dirasakan kaum perempuan, terutama jika sumber air hilang.”

Pada 28 Mei 2016, Dian Sastro ikut menjadi kolektor lukisan Dewi. Di Via-via Cafe keduanya bertemu. Dewi menceritakan singkat soal lukisan dan memberikan beberapa buku Jurnal Perempuan.

Dian membeli lukisan Kartini Kendeng karya Dewi karena ia memang penyuka seni. Seni, katanya,  mengajarkan banyak hal dan menjadikan manusia lebih lengkap. “Dengan seni kita belajar peradaban, memperhalus jiwa dan berempati terhadap orang lain. Itu yang saya tangkap dari lukisan Mbak Dewi.”

Pada skala sangat personal, katanya, lukisan ini mengingatkan harus terus  belajar memelihara bumi dan lingkungan. “Serta berbuat sesuatu untuk itu. Our Acts -sekecil apapun- always matter,” kata Dian.

 

Dian Sastrowardoyo tiba di tenda perjuangan para Kartini Kendeng di Rembang. Foto: Eggy Yunaedi

Dian Sastrowardoyo tiba di tenda perjuangan para Kartini Kendeng di Rembang. Foto: Eggy Yunaedi

Dian Sastro belajar tentang kelestarian Pegunungan Kendeng bersam para warga. Foto: Eggy Yunaedi

Dian Sastro belajar tentang kelestarian Pegunungan Kendeng bersam para warga. Foto: Eggy Yunaedi

Kilau Krakatau yang Tak Bosan untuk Dipandang

Anak Krakatau, gunung berapi aktif yang diperkirakan terbentuk mulai 1930-an. Foto: Rahmadi Rahmad

Anak Krakatau, gunung berapi aktif yang diperkirakan terbentuk mulai 1930-an. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Krakatau merupakan gugusan pulau sarat pengetahuan yang berada di Selat Sunda. Ada Rakata, Panjang, Sertung, dan Anak Krakatau. Awalnya, Krakatau merupakan gunung api purba yang tingginya tiga ribu meter dengan diameter 11 kilometer. Akibat letusan dahsyat di masa prasejarah itu, Krakatau Purba musnah. Erupsi yang tidak tercatat dalam sejarah itu memunculkan tiga kepundan aktif yaitu Danan, Perbuatan, dan Rakata yang kemudian menyatu, membentuk satu pulau memanjang.

Tahun 1883, tepatnya 26-27 Agustus, letusan mahadahsyat kembali terjadi yang kali ini melenyapkan puncak Danan dan  Perbuatan serta dua per tiga Rakata. Letusan luar biasa yang dibarengi awan panas dan gelombang tsunami itu merenggut 36 ribu penduduk yang berada di sepanjang pesisir Selat Sunda.

Pada 1930, terbentuk lah daratan yang diberi nama Anak Krakatau. Daratan baru ini terus bertambah luas dan tinggi seiring aktivitas vulkanis. Diperkirakan, ketinggiannya saat ini yang mencapai 450 meter dengan garis tengah sekitar 3 kilometer akan terus bertambah. Anak Krakatau inilah yang sekarang sering kita sebut Gunung Krakatau.

 

IMG_5997

 

Tukirin Partomiradjo yang telah meneliti Krakatau sejak 1981. Foto: Rahmadi Rahmad

Tukirin Partomiradjo yang telah meneliti Krakatau sejak 1981. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Tukirin Partomihardjo, peneliti senior yang merupakan ahli Krakatau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan, di balik erupsi Krakatau tersebut, sesungguhnya tersimpan pengetahuan perkembangan alam tiada batas. “Selama 35 tahun meneliti, sudah lima kali saya merasakan langsung letusannya. Tiada bosan dan malah memancing rasa penasaran saya untuk meneliti geliat Krakatau.”

Tukirin menuturkan, berbagai pengetahuan ia peroleh seiring perjalanan penelitian itu. Misal, perkembangan hutan yang sangat rinci, lalu bagaimana tumbuh-tumbuhan pertama kali datang dan perkembangannya dari waktu ke waktu. “Alam selalu dinamis, banyak hal yang saya dapatkan.”

 

IMG_6117

 

Anak Krakatau yang menyimpan ilmu pengetahuan untuk disibak misterinya. Foto atas dan bawah: Rahmadi Rahmad

Anak Krakatau yang menyimpan ilmu pengetahuan untuk disibak misterinya. Foto atas dan bawah: Rahmadi Rahmad

 

Secara fisik, pemandangan yang terlihat setiap kali mendatangi Krakatau adalah perkembangan Anak Krakatau yang terus meninggi. Namun, sebagaimana bidangnya meneliti suksesi atau perkembangan vegetasi, Tukirin lebih memfokuskan perkembangan tumbuhan yang menutup suatu pulau yaitu berapa lama tumbuhan ini menutupi pulau dan juga jenis apa saja yang bertambah.

Tahun 1981, saat pertama kali Tukirin meneliti Krakatau, pohon cemara laut (Casuarina) terbagi dua, ada yang kecil dan besar. Kini semua berubah, cemara yang besar sudah tumbang dan digantikan dengan jenis ficus (bangsa ara).

 

Peta Krakatau dan biawak yang ada di wilayah tersebut. Foto: Rahmadi Rahmad

 

 

Biawak dan papan peringatan untuk tidak mengambil keragaman hayati yang ada di Krakatau. Foto: Rahmadi Rahmad

Biawak dan papan peringatan untuk tidak mengambil keragaman hayati yang ada di Krakatau. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Bagaimana tumbuhan sampai ke Krakatau? Di Anak Krakatau misalnya, ficus dibawa oleh binatang. Ketapang, yang ada di pantai dibawa oleh air laut sedangkan yang berada di wilayah lebih dalam lagi dibawa oleh kelelawar. “Dengan begitu dapat dikatakan, jenis tumbuhan dan binatang yang ada di wilayah ini memang pilihan.”

Tren hutan ke depan, menurut Tukirin, apabila tidak terjadi letusan maka hutan yang ada di Anak Krakatau akan tumbuh sebagaimana hutan di pulau lainnya. Saat ini, di Anak Krakatau terutama di tepi pantai hanya ada jenis ketapang (Terminalia catappa), katang-katang (Ipomoea pes-caprae) juga ficus yang berumur pendek. Nantinya, akan datang tumbuhan berumur panjang dan bila tumbuhan ini mati akan digantikan lagi dengan tumbuhan yang berumur lebih panjang lagi.

 

IMG_6332

 

IMG_6228

 

IMG_6260

 

Para wisatawan lokal dan asing yang setiap akhir pekan mengunjungi Krakatau. Foto: Rahmadi Rahmad

Para wisatawan lokal dan asing yang setiap pagi di akhir pekan mengunjungi Anak Krakatau. Foto Selfie merupakan bagian utama dari kunjungan tersebut. Foto: Rahmadi Rahmad

 

M. Ikbal, Koordinator Krakatau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, menuturkan selain penting sebagai pusat penelitian, Krakatau juga merupakan magnet utama para wisatwan baik dalam maupun luar untuk datang. “Pengamanan tetap dilakukan agar segala hal yang ada di Krakatau tetap terjaga. Fungsi utama Krakatau sebagai kawasan cagar alam adalah untuk ilmu pengetahuan sehingga harus kita pertahankan.”

Ikbal menjelaskan, terkait kondisi Anak Krakatau yang sewaktu-waktu bisa meletus, pihaknya sudah kerja sama dengan BMKG setempat untuk menginformasikan bila ada tanda-tanda erupsi. Meski begitu, Ikbal beserta tim yang memang berada di lokasi 24 jam penuh, bisa melihat dari tanda-tanda alam yang ada. Misal, seringnya terjadi gempa atau asap yang keluar dari kawah berwarna hitam.

 

Cagar Alam Krakatau

Cagar Alam Krakatau. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Posisi Krakatau dalam peta. Sumber: Vansandick.com

 

“Bila ada pengunjung datang, kami halau untuk tidak naik ke puncak. Sesegera mungkin kami arahkan untuk kembali ke tempat asalnya, Lampung maupun Banten, karena kita tidak tahu kapan Krakatau meletus. Ini untuk keselamatan bersama,” papar Ikbal yang menyambut hangat kedatangan kami untuk kedua kalinya belum lama ini.

Berdasarkan catatan BKSDA Lampung sebelum “dimerger” dengan BKSDA Bengkulu, luas Krakatau keseluruhan yang meliputi Rakata, Panjang, Sertung, dan Anak Krakatau sekitar 16.605 hektar. Untuk flora ada sekitar 257 tumbuhan berbiji, 206 jamur, 61 paku-pakuan, dan 13 lumut kerak. Sedangkan fauna ada tikus, kalong, reptil (biawak, ular), dan burung yang mencapai 40 jenis seperti alap-alap macan, bubut alang-alang, serta burung-madu sriganti.

 

IMG_6021

 

Anak Krakatau, dari sudut manapun kita memandang kilaunya tak akan bosan untuk dipandang. Foto atas dan bawah: Rahmadi Rahmad

Anak Krakatau, dari sudut manapun kita melihat kilaunya tak akan bosan untuk dipandang. Foto atas dan bawah: Rahmadi Rahmad

 

 

Beginilah Nasib Pisang Bahan Uang Dolar dari Talaud

Pernah dengar nama pisang abaka? Seperti nama latinnya, tumbuhan ini bisa jadi bahan dasar pembuatan kertas maupun kain. Bahkan, menurut sejumlah referensi, serat pohon pisang abaka disebut-sebut sebagai bahan pembuat kertas dolar.

Pohon pisang abaka (Musa textilis) termasuk dalam famili Musaceae atau jenis pisang-pisangan. Filipina dan Ekuador disebut-sebut sebagai negara penghasil abaka terbesar di dunia. Filipina, misalnya, dengan ekspor 2.400 ton per tahun diperkirakan menghasilkan devisa mencapai USD 3.060.000. Serat dari batang pisang ini diyakini sebagai bahan baku kertas uang dengan kualitas terbaik, sehingga dipakai untuk mencetak dolar Amerika dan euro.

 

Kebun pisang abaka di Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut. Serat pisang abaka menjadi bahan baku pembuatan uang dolar. Foto : Themmy Doaly

Kebun pisang abaka di Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut. Serat pisang abaka menjadi bahan baku pembuatan uang dolar. Foto : Themmy Doaly

 

Untung Seyo Budi dkk, pernah melakukan riset berjudul “Eksplorasi Sumber Genetik Abaca di kepulauan Sanghie-Talaud”. Menurut mereka, kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan daerah pertama di Indonesia yang membudidayakan pisang abaka untuk keperluan sehari-hari. Kemudian, penduduk setempat sudah lama memanfaatkan serat abaka untuk pembuatan pakaian adat, tali tambang maupun jaring untuk menangkap ikan.

Dalam riset itu diperoleh 15 aksesi abaca, 8 aksesi di antaranya dari kecamatan Tabukan Utara dan Manganitu di kabupaten Kepulauan Sangihe dan 7 aksesi dari Kecamatan Beo, Rainis dan Esang di Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mereka menilai, kepulauan Talaud, terutama di pulau Karakelang, merupakan wilayah ideal pengembangan abaka. Sebab, tampilan pohon pisang di daerah ini didapati lebih tinggi dan besar dibanding dengan yang ditemukan di Sangihe.

 

Serat pisang abaka dari DDesa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut yang siap kirim. Foto : Themmy Doaly

Serat pisang abaka dari Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut yang siap kirim. Foto : Themmy Doaly

 

Sementara, menurut catatan Bank Indonesia, di Desa Esang, Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat setidaknya 150 hektar lahan abaka. Potensi ekonomi dari pemanfaatan pohon ini, membuat Bank Indonesia sejak Mei 2011, telah menjadikan abaka sebagai salah satu produk unggulan di Talaud selain kelapa, cengkih, kopra dan pala.

Bersama pemerintah Kabupaten Talaud, BI membuat Forum Pengembangan Ekonomi Daerah. Pada November 2012, nota kesepahaman ditandatangani Constantine Ganggali, Bupati Talaud saat itu, bersama dengan Suhaedi, kepala BI provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya, memberdayakan ekonomi di wilayah perbatasan melalui abaka, sekaligus berusaha mewujudkan Talaud sebagai produsen abaka terbesar kedua di dunia.

Selain itu, diberikan seribu bibit abaka sebagai simbol kerja sama dan dimulainya implementasi program sosial Bank Indonesia di sektor ini. “Bantuan lain adalah alat pemroses serat, mesin pemangkas rumput dan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan. Adapula bantuan modal kepada 4 kelompok untuk realisasi pengadaan bibit,” demikian dituliskan dalam Gerai Info, newslatter Bank Indonesia.

Masalah Harga, Bahan Baku dan Pasar

Dalam kenyataannya, upaya pemanfaatan pohon pisang abaka sebagai produk unggulan masih jauh panggang dari api. Sebab, sejumlah narasumber yang ditemui Mongabay Indonesia di Talaud, mengaku menghadapi persoalan teknis hingga ketersediaan bahan baku.

Menurut Jufri Amimang, petani pisang abaka dari desa Esang, masyarakat di desa itu belum begitu tertarik membuka kebun pisang abaka. Harga jual per batang yang dinilai rendah diyakini menjadi sebabnya.

Saat ini, dengan sistem ‘duduk manis’, pisang abaka per batangnya dihargai Rp2000. Dengan sistem ini, masyarakat cukup menyerahkan pohon pisang yang sudah siap dipanen tanpa harus melakukan penebangan pohon, pengangkutan serta penyeratan.

Namun, jika masyarakat mengolah sendiri pisang abaka hingga menjadi serat kering, harga per batangnya menjadi Rp10.000. Persoalannya, ungkap Jufri, masyarakat tidak memiliki alat produksi untuk melakukan pengolahan.

 

mesin penyerat abaka di Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut. Foto : Themmy Doaly

mesin penyerat abaka di Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

“Selama ini bantuan untuk petani pisang abaka tidak sesuai harapan. Mesin, contohnya, tidak bisa dioperasikan secara maksimal,” ujar Jufri ketika ditemui di Desa Esang, pada pertengahan Juni.

Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan harga, dia berharap pemerintah kabupaten mau memfasilitasi perluasan areal kebun abaka.  “Produksi bisa bertambah jika pemerintah daerah mau memperluas lahan perkebunan pisang abaka,” demikian dikatakan Jufri.

Sementara itu, Komang Sarda, kepala produksi PT Dharma Bumi Berdikari (DBB), mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya masih mengandalkan hasil panen dari petani. Sedangkan belum banyak petani di Desa Esang yang menanam abaka. Konsekuensi dari kurangnya ketersediaan bahan baku, serat pisang abaka hanya diproduksi 50kg per harinya.

DBB adalah perusahaan yang memproduksi serat pisang abaka, yang beroperasi di desa Esang. Hasil produksi serat abaka itu selanjutnya diekspor ke Jepang. Selain itu, DBB juga membuat tirai dan karpet dari serat pisang abaka.

Menurut Komang, desa Esang sebenarnya sudah ditetapkan sebagai pusat pengembangan abaka. Ditambah lagi, produksi serat pisang abaka dijadikan komoditi unggulan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, pemkab sempat berencana mengembangkan perkebunan pisang abaka hingga 5000 hektar di seluruh Talaud. Namun, persoalannya, pengembangan kawasan di wilayah Esang, yang menjadi pusat produksi, dirasa belum sesuai harapan.

“Pemerintah kabupaten memang melakukan penanaman pisang abaka, namun tidak terpusat di satu lokasi. Sedangkan, yang berproduksi baru di desa Esang dan Rainis. Jadi, petani di daerah lain yang menanam abaka, tidak ada yang ambil. Harusnya pengambangan bisa difokuskan di desa Esang terlebih dahulu,” harap Komang.

 

Hasil kerajinan tangan dari pisang abaka dari Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut. Foto : Themmy Doaly

Hasil kerajinan tangan dari pisang abaka dari Desa Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

Adranius Ontoge, pengrajin pisang abaka dari desa Makatara, menjelaskan, bersama rekan-rekan kelompoknya, ia bisa membuat topi, sandal, serta tas dari serat pisang abaka. Dengan 100 meter serat abaka, mereka bisa membuat tas dalam waktu 2 hari saja.

Namun, selama ini, dia mengaku menghadapi kendala belum terbukanya pasar. Sehingga, mereka hanya memproduksi kerajinan tangan dari serat pisang abaka jika ada pesanan.  Dia percaya jika kedepannya, pemerintah kabupaten memfasilitasi pengrajin pisang abaka dengan membukakan pasar, maka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar semakin bertambah.

“Saya punya mimpi, Desa Makatara bisa jadi pusat kerajinan serat abaka,” tambah Adranius

 

Sistem Karantina Ikan Indonesia Sudah Ketinggalan Zaman

Meski masih dalam tahap rancangan undang-undang (RUU), namun Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mengapresiasi langkah yang diambil Komisi IV DPR RI dalam menyikapi banyaknya kejadian terkait pengiriman produk perikanan dari dalam negeri atau dari luar negeri dengan membuat RUU karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja, hadirnya RUU Karantina Ikan menjadi langkah tepat karena sebelumnya Pemerintah Indonesia masih belum bisa menghentikan aktivitas penyelundupan ilegal untuk hewan, ikan dan tumbuhan.

“Dengan demikian, pemerintah punya senjata kuat dalam mewaspadai dan sekaligus menghentikan ekspor atau impor spesies berbahaya bagi negara kita ataupun negara lain,” ucap dia pada minggu kemarin

 

Ratusan kepiting bakau dan lobster diamankan  Karantina Ikan Medan di Bandara Kuala Namu dilepasliarkan. Foto: Ayat S  Karokaro

Ratusan kepiting bakau dan lobster diamankan Karantina Ikan Medan di Bandara Kuala Namu dilepasliarkan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Sjarief mengungkapkan, pada dasarnya kegiatan ekspor impor produk hayati kelautan itu diperbolehkan oleh siapapun yang memiliki izin resmi. Hanya saja, masih ada yang mengirim produk yang bisa merugikan negara lain atau pun negara sendiri.

Jika melihat ke negara lain, menurut Sjarief, apa yang dilakukan Indonesia dengan membuat RUU karantina ikan itu sudah tepat dan menjadi langkah yang berani. Hal itu, karena di negara-negara lain sudah lama ada kebiasaan yang sifatnya untuk mengantisipasi masuknya barang-barang hayati berbahaya.

Sjarief menjelaskan, dengan hadirnya RUU karantina ikan, maka Indonesia memiliki mekanisme jelas untuk ekspor dan impor produk hayati. Jika tidak ada karantina di Indonesia, kata dia, maka ekspor yang dilakukan Indonesia juga berpeluang akan mendapat penolakan dari negara tujuan.

Karenanya, menurut Sjarief, lebih baik mencegah daripada harus terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, biaya untuk ekspor ke negara tujuan tidak murah, dan akan semakin membengkak lagi jika ternyata produk hayati yang diimpor itu ditolak negara tujuan.

“Jadi sebelum ekspor dan impor harus lolos uji dulu dari karantina dulu. Jadi sebaiknya ada karantina dulu di Indonesia,” sebut dia.

Ia mencontohkan, dengan tidak adanya uji lolos karantina, tiba-tiba ada indukan udang yang membawa virus berbahaya sehingga membuat seluruh udang malah mati semua.

“Contohnya  seperti ikan jenis aligator. Ikan hias itu begitu bagus, tapi sangat ganas. Bayangkan kalau dilepas ke danau ya habis ikannya. Kalau seperti itu siapa yang tanggung jawab. Nah kita cegah jangan sampai species asing masuk malah merugikan,” pungkasnya.

Pelayanan Satu Atap

Terkait implementasi di lapangan nanti, Sjarief Widjaja mengungkapkan, RUU dirancang agar nantinya saat sudah menjadi UU bisa diimplementasikan secara bersamaan dan bekerja sama dengan tiga lembaga negara yang berwenang.

Adapun, kata Sjarief, tiga lembaga tersebut adalah KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya nanti, ketiga lembaga tersebut akan bekerja bersama untuk menghadirkan pelayanan satu atap dalam karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

“Jadi, kalau yang saya paham, UU karantina ini nantinya akan menjadi bentuk peleburan pelayanan di lapangan untuk tiga lembaga yang ada. Namun tetap saja induknya ada di masing-masing kementerian,” jelas dia.

 

Nuri bayan jantan yang mati akibat diselundupkan menggunakan botol. Foto: BB Karantina Pertanian Surabaya

Nuri bayan jantan yang mati akibat diselundupkan menggunakan botol. Foto: BB Karantina Pertanian Surabaya

 

Sjarief menuturkan, jika tiga lembaga digabung secara resmi menjadi satu badan untuk karantina, maka itu akan menyulitkan masing-masing lembaga dalam melakukan koordinasi. Karenanya, pola yang cocok adalah dengan konsep pelayanan satu atap (one stop service).

“Jadi dilapangan lebih cepat. Nah back office-nya tetap di kementerian masing-masing. Itu usul pemerintah di UU Karantina,” kata dia.

Tentang penolakan membentuk satu badan baru untuk lembaga karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Sjarief menjelaskan bahwa itu tidak lepas dari kondisi terkini bahwa lembaga Pemerintah saat ini sudah memiliki banyak lembaga.

“Masa setiap ada kegiatan baru, buat lembaga baru. Itu jadi pertimbangan juga dari kita,” tandas dia.

Ketinggalan Zaman

Sementara itu Wakil ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan berpendapat, Indonesia saat ini memerlukan pembaruan untuk peraturan perundang-undangan tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinilai sudah ketinggalan zaman.

“UU yang ada sekarang sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman, perubahan strategis nasional maupun internasional,” ucap dia.

Dengan hadirnya RUU yang baru, Daniel percaya, sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan bisa lebih baik lagi. Selain itu, RUU tersebut diyakini bisa membawa perubahan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia.