Lingkungan Hidup

5 Alasan Reklamasi Teluk Palu yang Dinilai Tidak Sesuai Prosedur

Kota Palu dan Teluk Palu. Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah telah menyurati Pemerintah Kota Palu untuk menghentikan kegiatan reklamasi Teluk Palu. Foto: Christopel Paino

Polemik tentang reklamasi Teluk Palu terus bergulir. Walhi Sulawesi Tengah menilai, Pemerintahan Kota Palu yang saat ini diemban pejabat sementara walikota, Muhamad Hidayat Lamakarate, mendapatkan informasi keliru dari bawahannya. Dalam hal ini dinas yang terkait mengenai reklamasi Teluk Palu.

“Dugaan kami, informasi yang disampaikan kepada Pak Hidayat dari bawahannya itu tidak sesuai fakta sebenarnya tentang reklamasi Teluk Palu,” ungkap Aris Bira, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, kepada Mongabay, Rabu (20/1/2016).

Menurut Aries, harusnya Walikota Palu tidak langsung menerima informasi yang disampaikan tanpa memeriksa benar dokumen yang diberikan. Pasalnya, sejak 2014 saat penimbunan awal dilakukan, Walhi sudah menyampaikan bahwa ada prosedural perizinan yang dilanggar oleh Pemerintah Kota Palu dalam hal izin.

Apa saja yang dilanggar? Menurut Aris, pertama, Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2011. Kedua, belum ada rencana detil tata ruang. Ketiga, belum ada zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat, belum ada rekomendasi dari menteri. Kelima, melanggar Perpres 122 Tahun 2012 bahkan melanggar Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kemudian Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

“Ini jelas tidak prosedural, sangat mengherankan jika kemudian muncul pernyataan bahwa reklamasi itu sesuai prosedur.”

Aries menjelaskan, atas beberapa analisa pelanggaran itu, Ombudsman Perwakilan Sulteng, menyampaikan bahwa reklamasi Teluk Palu telah terjadi maladministrasi dan menyarankan agar reklamasi segera dihentikan. “Kami mencatat, ombudsman sudah dua kali menyurati Pemerintah Kota Palu dan pihak pelaksana yang ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.”

Sejak surat kedua disampaikan dan rapat terakhir antara Pemerintah Kota Palu, ombudsman, dan pemerintah provinsi. Hasilnya, disepakati bersama bahwa reklamasi akan dihentikan. Sayang, fakta di lapangan berbeda, proses penimbunan pantai masih berlanjut dan mengabaikan semua hal yang disampaikan segala pihak -terkait kebijakan reklamasi teluk palu- termasuk ombudsman, akademisi, dan juga Walhi.

“Bahkan, lembaga negara seperti ombudsman tidak pernah didengar. Semua temuan diabaikan, bahkan cenderung menganggap  mereka bukan lembaga negara yang harus di hormati. Padahal, sangat jelas dalam undang-undang bahwa ombudsman sebagai representasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah administrasi.”

Walhi Sulteng berharap, kekeliruan pejabat sementara Walikota Palu terhadap reklamasi Teluk Palu segera di perbaiki, sehingga tidak membuat opini publik bahwa protes Walhi selama ini adalah sebuah kekeliruan. “Kami berharap, pejabat sementara walikota memeriksa kembali dokumen yang telah disampaikan agar infomasi yang tidak sesuai fakta segera diperbaiki.”

Selain itu, Walhi juga merespon apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Palu, yang menyuarakan penolakan atas reklamasi dan berencana melakukan dengar pendapat. “Dengar pendapat, kiranya dilakukan terbuka agar masyarakat bisa menilai keselurahan dari aktivitas reklamasi Teluk Palu tersebut,” ujar Aries.

 

Reklamasi Teluk Palu di Pantai Talise yang dilakukan oleh Pemerintah Palu. Foto: Walhi Sulteng

 

Sebelumnya, pejabat sementara walikota Palu Muhamad Hidayat Lamakarate, sebagaimana dikutip dari Radar Sulteng, pada 31 Desember 2015, menyampaikan bahwa tidak mungkin reklamasi Teluk Palu dilaksanakan terbuka jika tidak ada dasarnya.

Menurut Hidayat, ia sering ditanya masyarakat dan sejumlah pejabat serta anggota DPRD, mengenai sikapnya tentang reklamasi yang sedang berlangsung. “Jika ada laporan resmi yang meminta saya menghentikan reklamasi, saya akan jawab, apa dasarnya saya hentikan reklamasi. Reklamsi itu sesuai prosedur dan ada dasarnya. Segala persyaratan sudah pernah ditujukan kepda saya,” kata Hidayat.

Yang perlu diketahu lagi, kata dia, bahwa selaku pejabat sementara walikota, ia dilarang membatalkan segala bentuk perjanjian, kontrak maupun putusan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. “Jadi saya tidak memiliki hak untuk menghentikan reklamasi itu. Karena semuanya sudah ada dasar hukumnya.”

Selain itu, menurut Hidayat, sebaiknya DPRD Kota Palu membuat hearing atau dengar pendapat terkait dengan reklamasi jika ada pelanggaran hukum, termasuk pelaksanaannya.

Sementara itu dikutip dari media yang sama edisi 5 Januari 2016, Sekretaris Fraksi Restorasi Pembangunan DPRD Kota Palu, Ridwan Alimuda, mengatakan bahwa permintaan hearing dari pejabat sementara walikota harus segera disiapkan. Sebab, dari hearing itu katanya, akan diketahui mana kesalahan dan mana pelanggaran reklamasi Teluk Palu.

Ridwan meyakini, pejabat sementara walikota paham, ada yang dilanggar dalam kegiatan reklamasi itu. Seperti, tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah yang di atur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011.

Selaku legislator di DPRD Palu, katanya, ia siap menggalang dukungan dari sesama anggota dewan untuk hearing soal reklamasi. Dari penggalangan dukungan, akan diketahui siapa saja anggota dewan yang mendukung reklamasi dan siapa yang menyatakan cacat prosedur.

 

Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkali-kali mengklaim bahwa kondisi perikanan saat ini lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Hal itu, dibuktikan dengan terus meningkatnya produksi perikanan di semua pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh seluruh pejabat KKP, termasuk Menteri Susi Pudjiastuti. Tetapi, pernyataan tersebut dikritik langsung oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI. Kritikan tersebut muncul saat Dewan mendapatkan kenyataan bahwa kondisi di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara tidak sesuai harapan.

Salah satu kritikan tersebut, adalah soal masih banyaknya kapal perikanan yang tak beroperasi di Muara Baru. Di pelabuhan tersebut, sedikitnya ada 60 kapal yang tak beroperasi pada Selasa (19/01/2016) siang.

Puluhan kapal penangkap ikan yang bersandar di di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (19/01/2016) siang. Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin atau sedang mengurus izin melaut dari KKP. Foto : M Ambari

Puluhan kapal penangkap ikan yang bersandar di di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (19/01/2016) siang. Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin atau sedang mengurus izin melaut dari KKP. Foto : M Ambari

Menurut Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, kondisi tersebut sangat aneh. Mengingat, KKP saat ini menjadi instansi pemerintah yang diagungkan dan dihormati. Seharusnya, tidak ada permasalahan seperti kapal yang tak beroperasi lagi.

“Setelah saya tanyakan langsung kepada pemilik kapal, kapal yang tak beroperasi tersebut adalah kapal-kapal yang bermasalah dengan perizinan. Rata-rata, mereka masih belum mendapatkan izin dari KKP untuk melaut,” ungkap Titiek kepada Mongabay.

Dari informasi yang dikumpulkan, di Muara Baru dalam sehari tak kurang ada 1.600 kapal yang berlabuh. Namun, semuanya silih berganti masuk untuk mengisi tempat. Seperti pada kemarin, kapal perikanan yang sedang berlabuh tercatat ada 600 kapal.

Kapal-kapal yang berlabuh di Muara Baru tersebut, menurut Titiek, rata-rata berukuran minimal 30 gross tonnage (GT). Seluruhnya, adalah kapal milik nelayan lokal.

Tentang kapal-kapal yang tak beroperasi tersebut, Titiek berharap bisa segera mendapatkan solusi untuk beroperasi lagi. Karena jika terus dibiarkan, maka nasib anak buah kapal (ABK) semakin tidak jelas dan itu akan memengaruhi kondisi ekonomi mereka.

“Coba dibayangkan saja, jika satu kapal itu mempekerjakan 30 ABK, berapa total ABK yang harus berhenti melaut. Mereka sudah jelas tidak mendapatkan pemasukan lagi dalam jangka waktu enam bulan ini,” tutur dia.

Untuk itu, Titiek mengaku akan mendesak Menteri Susi Pudjiastuti untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai, karena kebijakan negara, masyarakat bawah yang menjadi korbannya.

Tiga Peraturan Bermasalah

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam kesempatan terpisah, menyebutkan, kebijakan Susi Pudjiastuti saat ini dinilainya bermalasah. Terutama, tiga peraturan yang sudah berjalan saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, serta Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang  Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Perairan Indonesia.

“Itu yang jadi masalah. Kita berharap Menteri Susi bisa segera memperbaikinya. Karena, kita tidak mempermasalahkan jika menteri membuat peraturan. Hanya, jangan sampai itu bermasalah. Artinya, harus ada solusi dan antisipasi,” ucap Herman dalam sambungan telepon.

Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then mengungkapkan kekesalannya atas persoalan yang muncul dalam setahun terakhir ini. Terutama, berkaitan dengan berhentinya operasional kapal-kapal perikanan di sejumlah pelabuhan perikanan di Indonesia.

“Ini jadi masalah. Seharusnya ini ada solusi. Kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi, karena itu akan menurunkan ekonomi. Ingat, perikanan juga menyumbang perekonomian nasional,” ungkap dia.

“Sesuai SOP (standard operating procedure), proses perizinan itu maksimal hanya 21 hari saja. Tapi pada kenyataannya, sekarang ini KKP memproses perizinan selalu di atas tiga bulan. Bahkan, ada juga yang sudah enam bulan, hingga kini masih juga belum mendapatkan izin,” tambah dia.

Puluhan kapal penangkap ikan yang bersandar di di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (19/01/2016) siang. Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin atau sedang mengurus izin melaut dari KKP. Foto : M Ambari

Puluhan kapal penangkap ikan yang bersandar di di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (19/01/2016) siang. Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi karena tidak mempunyai izin atau sedang mengurus izin melaut dari KKP. Foto : M Ambari

Selain persoalan operasional kapal yang terpaksa berhenti karena tersendat perizinan, James mengatakan, saat ini ada juga kapal-kapal yang terpaksa berhenti karena mereka tidak tertarik untuk mengurus perizinan lagi.

“Ini yang jadi masalah. Kapal tidak mau mengurus izin, karena mereka tidak tertarik lagi untuk berinvestasi di perikanan. Hal itu, karena ada beban pajak yang sangat tinggi. Belum melaut saja, harus sudah bayar pajak. Bisnis seperti apa itu?” tandas dia.

Karena itu, James berharap, KKP bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai, nelayan yang sudah dirugikan akan semakin terpuruk. Jika sudah begitu, nelayan akan semakin sulit,” pungkas dia.

PP Baru Perubahan Kawasan Hutan Angin Segar bagi Investasi Keterlanjuran

Buat kawasan hutan yang sudah terlanjur terbebani izin karena perubahan UU, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan peruntukan atau alih fungsi. Kalaupun berada di kawasan konservasi, diberi kesempatan satu kali masa tanam pohon. Foto: Aseanty Pahlevi

Buat kawasan hutan yang sudah terlanjur terbebani izin karena perubahan UU, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan peruntukan atau alih fungsi. Kalaupun berada di kawasan konservasi, diberi kesempatan satu kali masa tanam pohon. Foto: Aseanty Pahlevi

Pada 28 Desember 2015, Presiden Joko Widodo, menandatangani Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015, soal tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dalam kebijakan baru ini, Pasal 51 khusus mengatur soal investasi keterlanjuran,  antara lain, perusahaan bisa mengajukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Kalaupun kebun berada di kawasan konservasi atau lindung, tetap mendapatkan kesempatan melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok.

Dalam pertimbangan menyebutkan, PP ini ada untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta menyelesaikan masalah yang belum selesai dalam aturan lama (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012).

Adapun dua poin dalam Pasal 51 PP ini khusus mengatur investasi keterlanjuran. Poin pertama, menyebutkan, kegiatan usaha perkebunan dengan izin “terlanjur terbit” oleh pemerintah daerah di kawasan hutan produksi dikonversi, atau hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dalam waktu paling lama satu tahun sejak PP ini berlaku dapat mengajukan permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan kepada menteri.

Izin terlanjur adalah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan peraturan daerah sebelum berlaku UU Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan produksi dapat dikonversi, atau hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas .

Kedua, kala izin usaha perkebunan yang ‘terlanjur terbit’ oleh pemerintah daerah masuk areal menurut peta kawasan hutan terakhir merupakan kawasan hutan fungsi konservasi atau lindung, diberikan kesempatan melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok.

Perubahan peruntukan syaratkan KLHS

Dalam perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi agak berbeda. Dalam PP baru ini, ada mensyaratkan gubernur memberikan KLHS kepada menteri kala perubahan peruntukan berpotensi menimbulkan risiko lingkungan.

Tahapannya, dibahas dalam Pasal 29-33, menyebutkan, gubernur mengajukan usul kepada menteri yang terintegrasi dalam revisi rencana tata ruang provinsi. Menteri melakukan telaah teknis. Berdasarkan hasil telaahan teknis, menteri membentuk tim terpadu. Lalu, tim terpadu menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan kepada menteri.

Dari hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu, menteri menerbitkan keputusan perubahan peruntukan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diusulkan.

Jika dalam hasil penelitian tim terpadu menunjukkan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan, gubernur wajib menyampaikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kepada menteri melalui tim terpadu.

Jika hasil KLHS menunjukkan kelayakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menteri menerbitkan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu. Kala, hasil KLHS menunjukkan ketidaklayakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menteri menolak usulan.

Kala, penelitian tim terpadu menunjukkan perubahan peruntukan kawasan hutan dapat berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, menteri menyampaikan hasil penelitian tim terpadu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Soal perubahan peruntukan alih fungsi kawasan hutan, tampak tak jauh beda dengn aturan sebelumnya. (lihat tautan aturan). Untuk perubahan fungsi kawasan hutan, dengan pengajuan usulan kepada menteri, baik oleh gubernur untuk hutan lindung dan produksi serta pengelola kawasan hutan konservasi. Setelah itu, menteri membentuk tim terpadu. Dari hasil penelitian tim terpadu, menteri bisa memutuskan menerima atau menolak perubahan fungsi kawasan hutan itu.

Sanksi administratifpun tak jauh beda, hanya pengaturan lebih ringkas. Dalam Pasal 49, disebutkan, pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan yang melanggar ketentuan diberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh menteri.

Peringatan tertulis paling banyak tiga kali. Pemegang persetujuan prinsip wajib menindaklanjuti peringatan tertulis dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal peringatan tertulis diberikan. Jika, tak menindaklanjuti peringatan tertulis sesuai ketentuan, menteri membatalkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau mencabut keputusan pelepasan kawasan hutan.

PP ini juga mengatur ketentuan peralihan beberapa hal soal tukar menukar dan pelepasan kawasan. Pertama, permohonan tukar menukar kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, diproses sesuai PP ini.

Kedua, permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip, dapat diterbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan dengan kewajiban dalam aturan ini. Ketiga, permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan sebelum PP ini mulai berlaku dan belum memperoleh persetujuan prinsip, wajib mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan ini.

Keempat, permohonan perubahan peruntukan atau fungsi kawasan hutan provinsi, yang belum memperoleh keputusan menteri diproses sesuai PP ini. Kelima, pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan waduk dan bendungan, diproses melalui izin pinjam pakai. Untuk lahan pengganti tetap wajib diserahkan kepada menteri.

PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 2015

PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 2010

PP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 2012

 

 

Kala Air Bersih Merauke Makin Menipis

Petrus Onin, penjual air gerobak di Merauke sedang mengisi jerigen dengan air bersih dari sumur zaman Belanda di bawah pohon mangga Jl. Raya Mandala. Foto: Agapitus Batbual

Petrus Onin, penjual air gerobak di Merauke sedang mengisi jerigen dengan air bersih dari sumur zaman Belanda di bawah pohon mangga Jl. Raya Mandala. Foto: Agapitus Batbual

Setiap hari, Petrus Onin, mendorong gerobak air dan menjual kepada warga. Air bersih makin sulit, lantaran lama tak turun hujan. Pria kelahiran Distrik Asgon, Kabupaten Mappi, yang tinggal di Merauke ini tiap hari membawa air kepada pelanggan. Per gerobak isi 15 jerigen, harga Rp100.000.

Untuk mendapatkan air, Onin rela ngantri. “Kami perlu air bersih untuk dijual kepada masyarakat jadi rela antri,” katanya.

Sejak pagi hari, dia dan teman sesama penjual air sudah mengambil air dari sumur. Sehari, dia mengantar air ke pelanggan sampai dua kali. Dia berkeliling Kota Merauke mengantar air bersih ke rumah tangga yang membutuhkan.

Dulu, kondisi tak seperti ini, katanya, musim kemarau maupun hujan, air melimpah. Kini berbeda. Harga air pun melonjak. Kala musim penghujan, per gerobak Rp50.000, sekarang naik dua kali lipat karena permintaan makin banyak.

Kekurangan air juga terjadi di daerah transmigrasi, tak hanya buat konsumsi warga juga irigasi sawah. Waduk dan parit kekuragan air, bahkan kering. Secara umum, warga Merauke, mendapatkan air bersih, berharap dari turun hujan.

“Untuk semaikan bibit padi saja tak ada air. Kita mengandalkan mobil tangki ukuran 5.000 liter buat mandi dan minum,” kata Shintia, warga Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga.

Sugeng Wijanarko, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Merauke membenarkan, panas berkepanjangan menyebabkan Merauke mengandalkan air gerobak.

Bahkan, katanya, panas diperkirakan terus berlangsung sampai Maret. El-Nino menguat mulai Januari 2016 puncak Maret. April hingga Mei, melemah. “Orang Merauke harus berhati-hati menggunakan cadangan air,” katanya.

Pasokan air Merauke, sebagian juga dari Rawa Biru. Namun, debit air rawa ini mulai berkurang karena juga mengandalkan hujan.

Pemda Merauke, katanya, harus berpikir mengatasi masalah ini. “Apakah perlu mendatangkan air bersih hingga musim panas selesai?”

Hujan tak datang bukan hanya susah air juga ancaman kebakaran. Pantauan BMKG kebakaran hutan terjadi di sekitar Tabonji dan Kimaam. Dia meminta warga waspada. “Semua di Merauke harus sadar mengatasi kebakaran. Jangan lagi membakar hutan.”

Penebangan hutan di sekitar DAS Kali Maro. Foto: Agapitus Batbual

Penebangan hutan di sekitar DAS Kali Maro. Foto: Agapitus Batbual

Kiris air

Pastor Anselmus Amo, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke menyatakan, Merauke krisis air karena iklim global dan perubahan ekosistem. Krisis Merauke, katanya, karena kondisi kontur tanah berpasir hingga penguapan tinggi.

“Tanah Merauke, jika satu dua tetes langsung tidak berbekas. Cepat menguap, meresap. Merauke cepat manampung air dan tak bertahan lama.”

Amo meminta, Pemda Merauke segera memetakan sumber air, tak hanya di Rawa Biru. “Kita berharap Rawa Biru terpelihara. Semua penduduk Merauke harus merawat daerah itu. Bukan hanya PDAM atau penduduk sekitar.”

Dia mengingatkan, agar jangan menebang, menggali pasir di penyangga Rawa Biru, misal, Rawa Dogamit, di pesisir pantai seperti Dusun Ndalir, marak penggalian pasir.

“Air Rawa Dogamit sekarang asin. Padahal tumbuh berbagai pohon penyangga Rawa Biru. Orang Merauke mesti prihatin. Mau minum air Rawa Biru bagaimana? Tidak tebang pohon tapi tak ada yang merawat, dan bakar hutan. Kalau kita tidak mau tanam pohon, jangan rajin membongkar hutan. Sumber air tidak ada lagi.”

Dia mengatakan, sepanjang Jl. Raya Mandala hingga Bandara Mopah, masih ada cadangan air bersih. Sayangnya, ‘pembangunan ‘ malah menebang pohon yang dulu ditanam Belanda.

Merauke, katanya, harus ditanami banyak pohon kalau mau lindungi mata air. “Jangan merusak alam tetapi malas tanam.”

Sumur air bersih yang tinggal sedikit. Foto: Agapitus Batbual

Sumur air bersih di Merauke, yang tinggal sedikit. Foto: Agapitus Batbual

Selain itu, katanya, Pemda Merauke, juga harus memelihara sumber air seperti daerah alisan sungai (DAS) Kali Maro, Kali Bian dan Kali Kumb. Kini, beberapa hulu kali ini sudah dikuasai perusahaan sawit.

Orang Merauke, katanya, kini mulai merasakan panas berkepanjangan. Dia baru dari Satuan Pemukiman Transmigrasi VII yang kekeringan. Ada enam sumur tetapi semua berair salobar (asin). Warga, berharap, drainase dan waduk tetapi air sudah terintrusi air laut.”Bila sumber air tidak ada, penduduk Merauke mau kemana? Sedang sepanjang Kali Kumb, Bian dan Maro, terjadi pembukaan hutan. Bila tak dihentikan bahaya bagi penduduk.”

Kondisi Merauke parah berganda. Sudahlah hutan terbabat kayu habis, setelah itu ditanam sawit. Tanaman ini sangat rakus air. “Darimana dapat air?”

Ditambah lagi mega proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sawah 1,2 juta hektar. “Merauke menjadi lumbung beras nasional, percuma. DAS tak tertata. Penduduk Merauke mau mengambil air darimana tak jelas. Depan mata, sawah, sawit terhampar luas.”

Dia menyarankan lagi, Pemda Merauke membuat skala prioritas, dengan membenahi lingkungan hidup, perlindungan sumber-sumber air, merawat DAS, maupun menghentikan penebangan hutan buat mega proyek. “Jangan taruh kepentingan segelintir pengusaha dan pejabat atas nama kesejahteraan masyarakat.”

Pastor Anselmus Amo, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke . Foto: dokumentasi Pastur A Amo

Pastor Anselmus Amo, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke . Foto: dokumentasi Pastur A Amo

Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa?

Lahan rawa gambut di Kabupaten Ogan Ilir yang dimanfaatkan masyarakat untuk persawahan. Foto: Taufik Wijaya

Lahan rawa gambut di Kabupaten Ogan Ilir yang dimanfaatkan masyarakat untuk persawahan. Foto: Taufik Wijaya

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutlah), Pemerintah Sumatera Selatan akan mengeluarkan peraturan daerah. Terkait hal tersebut, diharapkan, kebijakan tersebut mengintervensi pengelolaan dana desa. Kenapa?

“Ini penting. Jangan sampai pengelolaan dana desa justru mendorong pengrusakan hutan dan lahan gambut. Misalnya, membangun infrastruktur di lahan gambut tanpa melihat tata kelolanya,” kata Bahtiyar Abdullah dari Dusun Sembilan, sebuah organisasi penguatan masyarakat desa, Minggu (17/01/2016).

“Jadi sangat diperlukan adanya intervensi Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) dalam pengelolaan dana desa terkait karhutlah. Poin ini selain menyebutkan semua kegiatan pembangunan berbasis lingkungan hidup, juga menjelaskan apa saja yang harus dilakukan terhadap desa mereka,” kata Bahtiyar yang juga aktif di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel.

Bahtiyar mencontohkan pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan pemerintah desa terkait penanggulangan karhutlah. Misal, jalur evakuasi atau akses jalan di wilayah yang rentan kebakaran, serta tower pemantauan kebakaran. Sementara, guna mengatasi dampak kemarau serta kebakaran, seperti terjadinya krisis air bersih, “Pemerintah desa dapat membangun bunker atau penampungan air bersih,” katanya.

Berdasarkan pengalaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut beberapa waktu lalu, selain terserang berbagai penyakit, masyarakat desa di sekitar kebakaran juga mengalami krisis air bersih. “Banyak keluarga mengeluarkan biaya untuk memenuhi air bersih,” kata Bahtiyar.

Terkait karhutlah di Sumsel, Dusun Sembilan menjalankan program penguatan masyarakat desa di Kabupaten Ogan Ilir (OI). “Ada 18 desa di Kabupaten OI yang rentan kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan pendidikan yang kami lakukan selain seni, pengolahan anggaran pemerintah desa, juga pengembangan ekonomi kelompok perempuan,” ujar Bahtiyar.

Ke-18 desa tersebut ada di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Indralaya Utara: Desa Sungai Rambutan, Pulau Semambu, Lorok, Parit, Soak Bato, Pulau Kabal, dan Tanjung Pulih.

Di Kecamatan Lubuk Keliat: Desa Talang Tengah Laut dan Lubuk Keliat. Di Kecamatan Muarakuang: Desa Tanah Abang Ulu dan Sri Menanti. Di Kecamatan Pemulutan: Desa Talang Pangeran Ulu, Muara Baru, serta Simpang Pelabuhan Dalam. Di Kecamatan Pemulutan Darat: Desa Arisan Jaya. Sedangkan di Kecamatan Rambang Kuang: Desa Kuang Dalam Baru dan di Kecamatan Tanjung Batu: Desa Burai dan Sentul.

 

Kebakaran di perkebunan tebu milik PTPN VII tahun 2014 lalu. Foto: Taufik Wijaya

Kebakaran di perkebunan tebu milik PTPN VII tahun 2014 lalu. Foto: Taufik Wijaya

 

Kearifan lokal

Dr. Yenrizal dari UIN Raden Fatah Palembang menuturkan, peraturan daerah atau peraturan gubernur tersebut, diharapkan selain memperhatikan penataan penggunaan anggaran desa, situs sejarah, juga harus mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal terkait pengelolaan lahan ramah lingkungan.

“Sudut pandang perda itu dulu yang penting. Jangan sekadar berasumsi bahwa masyarakat itu sebagai pembakar lahan. Karena ada juga kelompok masyarakat yang peduli lingkungan dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Misalnya pada masyarakat Semende,” kata Yenrizal, Selasa (18/1/2015).

“Nilai-nilai lokal yang peduli lingkungan hidup tersebut harus diadopsi sebagai paradigma, sehingga perda yang dilahirkan tidak menghambat aktivitas masyarakat yang bertumpu pada petanian,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Yenrizal, perda itu juga harus memperhatikan karakter masyarakat di wilayah pegunungan dan lahan basah. “Sistem pertanian dan karakter masyarakat terhadap pengelolaan hutan juga berbeda antara pegunungan dan lahan basah. Kalau di lahan basah, mungkin pelarangan masyarakat beraktivitas di hutan dapat dilakukan, sebab umumnya mereka masuk hutan untuk mengambil kayu. Sementara di pegunungan, umumnya mereka masuk hutan untuk mengambil hasil hutan nonkayu. Artinya, kebijakan akses terhadap hutan benar-benar menyentuh karakter yang berbeda ini.”

Kelompok perempuan

Sri Lestari Kadariah, aktivis hukum lingkungan dan perempuan, mengharapkan perda itu memfasilitasi atau mendorong peranan kelompok perempuan. “Sebab, kelompok perempuan sangat besar peranannya dalam keluarga di desa. Selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga menjadi pekerja di lahan pertanian bersama laki-laki. Bahkan, dalam beberapa kelompok masyarakat, perempuan menjadi pengendali api saat lahan dibakar. Oleh karena itu, penting sekali pemberdayaan perempuan di desa. Baik diberikan pengetahuan mengenai karhutlah, juga terkait kesehatan, dan penguatan ekonomi,” ujar mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel ini.

“Pada bencana kebakaran hutan dan lahan gambut beberapa waktu lalu, perempuan merupakan korban utama bersama anak-anak terkait kesehatan. Banyak ibu hamil atau baru melahirkan terganggu kesehatannya. Ini fakta, bukan tidak mungkin perempuan menjadi pintu utama dalam menjaga lingkungan atau upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut,” ujarnya.

 

Apakah Indonesia Siap Beralih ke Tanaman Bioteknologi?

 

Kehadiran ilmu bioteknologi selama ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh sektor pertanian di Indonesia. Padahal, teknologi pangan tersebut bersifat positif dan bisa membawa kemajuan bagi dunia pertanian Indonesia. Tidak hanya itu, bioteknologi juga bisa melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bahan pangan.

Demikian kesimpulan dari Seminar Nasional Bioteknologi yang digelar Fakultas Biologi Universitas Nasional, Kamis (14/1/2016). Hadir dalam seminar tersebut sejumlah pakar di bidang teknologi pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik , Prof. Agus Pakpahan mengungkapkan Indonesia melihat bioteknologi tidak hanya sebagai salah satu instrumen strategis untuk masa depan keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan namun juga solusi tepat untuk Negleted Tropical Diseases (NTD) atau penyakit endemic antara lain seperti deman berdarah dan kaki gajah.

Untuk itu dibutuhkan  kerjasama global yang intensif untuk mengoptimalkan produk rekayasa genetik (GMO/genetically modified organism), saling percaya dengan pemangku kepentingan termasuk petani dan kelompok tani tentang produk GMO.

Agus mengatakan ada dua produk GMO yang telah mendapatkan sertifikat feed safety, 12 produk yang telah mendapatkan sertifikat food safety dan 6 produk yang telah mendapatkan sertifikat environmental safety.

Ketua Komisi Keamanan Hayati itu mengatakan mereka bertugas sesuai dengan Peraturan Presiden No.53/2014 tentang tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang mengatur tentang sertifikasi dan keamanan produk GMO di Indonesia.

Petani Bali dengan padi lokal dan menerapkan pertanian organik. Foto: Anton Muhajir

Petani Bali dengan padi lokal dan menerapkan pertanian organik. Foto: Anton Muhajir

Sedangkan Kepala Pusat Kajian Bioteknologi Universitas Nasional Retno Widowati menjelaskan, saat ini AS masih menjadi negara yang menanam tanaman bioteknologi terluas di dunia seluas 73,1 juta hektare atau 40 persen dari total luas tanaman bioteknologi dunia. AS mengadopsi tanaman bioteknologi terbanyak pada jagung (93%), kedelai (94%) dan kapas (96%).

Sedangkan negara berkembang seperti Brazil, lanjutnya bahkan mencetak rekor baru di tahun 2014 dengan peningkatan luasan tanaman biotek sekitar 1,9 juta hektar dari tahun 2013,  menduduki peringkat kedua selama enam tahun berturut-turut di bawah AS.

Sementara negara miskin Bangladesh, telah menyetujui komersialisasi Terong Bt Brinjal pada 30 Oktober 2013 dan berselang kurang dari 100 hari setelah persetujuan, para petani kecil menanam Terong Bt pada 22 Januari 2014. Sedangkan India mencatat 11,6 juta hektar lahan tanaman bioteknologi dan memiliki laju adopsi 95% untuk kapas bioteknologi.

‘’Di Indonesia sendiri, beberapa institusi penelitian telah mengembangkan tanaman bioteknologi. Namun upaya penamaman tanaman bioteknologi secara komersial saat ini sedang menjalani pengkajian keamanan hayati yang dilakukan oleh Komisi Keamanan Hayati beserta tim teknisnya. Pemerintah memang sangat berhati-hati untuk masalah ini, karena sekali sudah dilepas, maka tidak dapat ditarik kembali. Namun, status ini penting untuk para peneliti, karena pasti peneliti akan lebih bergairah jika ada kejelasan tentang masa depan bioteknologi di Indonesia,’’ ungkapnya.

Peluang dan tantangan pemanfaatan bioteknologi di Indonesia. Sumber : Badan Pusat Statistik

Peluang dan tantangan pemanfaatan bioteknologi di Indonesia. Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada kesempatan yang sama Herry Kristanto, Corporate Engagement Lead Monsanto Indonesia menyebutkan bagaimana potensi besar Indonesia untuk mengembangkan bioteknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dengan segala potensi yang ada, dia tanpa ragu Indonesia akan bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan jika bioteknologi diadopsi secara masal dan masif.

“Bukan saja kita bisa mewujudkan ketahanan pangan, kita juga bisa mencapai surplus dalam produksi. Karenanya, kita akan bisa mengekspor produk pangan ke negara lain. Tapi, itu bisa terwujud jika bioteknologi mulai diterapkan secara masal,” ungkap Herry.

Salah satu produk yang bisa dikembangkan, kata Herry, adalah jagung. Komoditas pangan tersebut, selama ini masih menggunakan bibit jenis konvensional yang bisa menghasilkan rerata 4,5 juta ton per tahun. Jumlah tersebut cukup banyak, tapi tidak bisa menyaingi produksi Amerika Serikat ataupun Brasil.

Kedua negara di Benua Amerika itu, produksi jagungnya per tahun mencapai rerata 9 juta ton. Jumlah tersebut, menurut Herry, bisa terwujud karena kedua negara tersebut menggunakan bioteknologi dalam pembuatan bibit jagungnnya.

“Kita harus bisa bersikap mulai dari sekarang. Jika menggunakan bioteknologi, manfaatnya sangat banyak. Sementara, jika tidak, sudah jelas kita justru menyuplai pertanian negara lain. Karena, setiap tahunnya Indonesia masih mengimpor dari negara lain,” sebut dia.

Perubahan Iklim

Selain karena daya saing dan volume produksi yang tidak bisa berkembang signifikan, penggunaan bioteknologi patut segera dilaksanakan karena saat ini Indonesia dan dunia secara umum sedang dilanda perubahan iklim. Fenomena alam tersebut hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang belum ditemukan jalan keluarnya.

Menurut Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir, perubahan iklim yang paling terasa di sektor pertanian dan perkebunan adalah munculnya anomali iklim yang mengakibatkan tidak ada lagi periode siklus yang konsisten.

“Umur tanaman muda sangat peka terhadap perubahan iklim karena tahan/resisten terhadap kekurangan atau kelebihan air dan perubahan temperatur udara. Dalam kondisi tersebut, produksi pertanian dan perkebunan menjadi turun secara signifikan,” papar dia.

Penyebab turunnya produksi, kata Winarno, karena penyinaran matahari menjadi berkurang, penyerbukan terganggu karena angin dan hujan, serta munculnya serangan hama penyakit seperti wereng, tikus, kresek, dan lain-lain.

Karena itu, menurut Winarno, salah satu langkah yang bisa diambil untuk memecahkan persoalan tersebut, adalah dengan menerapkan biotetknologi dalam pertanian dan perkebunan Indonesia. Hal itu, karena lahan yang tersedia saat ini hingga beberapa waktu ke depan tidak akan banyak lagi. Sementara, pada saat bersamaan, kebutuhan pangan dunia justru akan meningkat berlipat-lipat karena penduduk dunia juga akan bertambah.

“Mencetak sawah berpengairan teknis sangat mahal dan lambat, sawah tanpa pengairan murah dan cepat dengan menggunakan teknologi perbenihan bioteknologi. Untuk itu, petani Indonesia menunggu political will dari pemerintah untuk dapat segera menyetujui adopsi benih bioteknologi di Indonesia agar manfaat dari teknologi ini dapat segera dirasakan oleh para petani”.

Sistem pertanian mina padi, memberi keuntungan berupa padi dan ikan bagi petani di Bantul, Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando

Sistem pertanian mina padi, memberi keuntungan berupa padi dan ikan bagi petani di Bantul, Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando

Selain faktor perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian beserta jumlah petaninya, Herry memaparkan, Indonesia perlu untuk segera menerapkan bioteknologi, karena saat ini negara lain sudah menerapkannya. Bahkan, produk bioteknologi dari luar negeri saat ini sudah membanjiri pasar Indonesia.

Sosialisasi kepada Petani

Karena bioteknologi merupakan hal yang baru, baik Winarno maupun Herry sepakat, dibutuhkan upaya ekstra keras karena hingga saat ini petani di seluruh Indonesia masih belum melek informasi tentang manfaat bioteknologi.

“Kalau soal kontroversi tentang bioteknologi, itu akan selalu ada. Tapi, bagaimana kita harus bisa mengambil sisi positifnya saja. Lagipula, bioteknologi ini akan membawa keberkahan jika diterapkan di Indonesia,” ungkap Winarno.

Untuk itu, perlu sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah di dalamnya. Petani, sebagai ujung tombak dari sektor pertanian dan perkebunan, harus mendapat pemahaman utuh tentang bioteknologi dan bagaimana penerapannya.

Sementara, Herry berpendapat, selain petani, yang harus mendapatkan pemahaman juga adalah pihak-pihak terkait yang bersinggungan langsung dengan pertanian dan perkebunan. Bisa saja, itu adalah Pemerintah, swasta ataupun masyarakat biasa.

Kedaulatan Petani

Sedangkan Dr. Vandana Shiva, aktivis pangan dan lingkungan dari India dalam diskusi pakar yang diselenggarakan Yayasan Keanekaragaman Hayati di Jakarta, pada Agustus 2014 mengatakan kedaulatan pangan berawal dari kedaulatan petani dalam menanam benih pangan mereka sendiri.

Vandana menjelaskan benih merupakan titik awal sistem pangan. Maka Ketika benih dikuasai oleh sekelompok orang atau perusahaan, maka dampaknya akan berlaku untuk seluruh konsumen pangan, seperti tingginya harga pangan, dan sulitnya mengakses makanan yang sehat dan aman.

Sedangkan  Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan pemanfaatan benih GMO akan menghilangkan benih lokal dan berikutnya petani-petani penangkar benih. Kelompok petani penangkar selanjutnya akan diganti dengan buruh ekslusif ‘penangkar’ GMO di laboratoriun-laboratorium benih industri korporasi.

Ketua SPI Henry Saragih yang dikutip dari laman SPI mengatakan hal tersebut akan menghilangkan satu mata rantai produksi benih dari tangan petani. Dan sistem perbenihan rakyat – yang mendapatkan angin segar dari hasil keputusan MK terhadap judicial review atas UU Sistem Budidaya Benih menyangkut perbenihan – bakal mengalami kelesuan nantinya bila pasar GMO diizinkan.

Mengenai aspek keamanan pangan (food safety), Hery mengatakan pemerintah melalui Komisi Keamanan hayati Produk Rekayasa Genetika harus semakin hati-hati dalam pengambilan keputusan tentang keamanan pangan GMO. Prinsip kehati-hatian (precautionary) dalam keamanan pangan harus diutamakan.

Oleh karena itu, SPI menolak segala upaya Pemerintah untuk mengizinkan penggunaan dan peredaran benih GMO dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. SPI juga akan mendukung penuh upaya para ahli teknologi pertanian untuk memanfaatkan dan mengembangkan benih lokal dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

 

Banjir di Awal 2016 Ini Rendam Tiga Wilayah Aceh

Sekitar 1.500 masyarakat dari 10 desa di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terpaksa mengungsi akibat banjir yang merendam desa mereka. Banjir juga menghantam Bireuen dan Kota Lhokseumawe.

Desa yang terendam banjir tersebut berada di Kecamatan Matang Kuli yaitu Aleu Entog, Teupin Barat, Hagu, Alue Tho, Cibrek, Lawang, Siren, Tanjong Haji Muda, Tanjong Tengku Ali,  dan Matang Mee. Secara keseluruhan, di Aceh Utara, banjir menghantam sembilan kecamatan, yaitu, Matang Kuli, Tanah Luas, Samudera, Geuredong Pase, Muara Batu, Sawang, Pirang Timu, Lhoksukon, dan Nisam.

 

Banjir yang terjadi di Leupung, Aceh Besar, Aceh, beberapa waktu lalu. Masyarakat sudah lelah karena dalam setahun banjir bisa menghantam tiga kali daerah mereka. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Amir Hamzah, Senin (18/1/2015) mengatakan, warga yang mengungsi karena rumah mereka terendam terus didata. Pemerintah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial juga memberikan bantuan.

“Warga tidak mungkin bertahan di rumah mereka karena ketinggian air mencapai satu meter. Selain di tenda, warga banyak yang mengungsi ke masjid, musholla, atau keluarga mereka,” ungkap Amir.

Husin, warga Desa Hagu, menuturkan masyarakat sudah lelah menghadapi banjir yang terus merendam daerah mereka. “Setahun, banjir merendam daerah kami lebih tiga kali. Sawah tidak bisa digarap. Banjir juga mengganggu aktivitas pendidikan karena sekolah juga terendam.”

Iskandar, tokoh masyarakat Matang Kuli, mengatakan, banjir yang terjadi di Aceh Utara sekarang, lebih sering terjadi ketimbang tahun sebelumnya. “Sebelum tahun 2000, banjir tidak terjadi separah ini. Semenjak hutan di Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah digunduli, banjir kerap menghantui.”

Di Kota Lhokseumawe, banjir merendan sejumlah ruas jalan, setelah daerah tersebut di guyur hujan deras. “Namun, hanya sebentar,” ungkap Sulaiman, warga Tampok Teungoh, Kota Lhokseumawe.

Sementara di Kabupaten Bireuen, banjir menerjang Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Kutablang, Gandapura.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bireuen, Faisal Kamal menyebutkan, dari 13 Kecamatan yang terendam banjir, Kecamatan Peudada dan Kota Juang yang terparah. Ratusan hektar sawah dan tambak masyarakat terendam. “Total kerugian belum bisa dipastikan karena banjir masih terjadi,” sebut Faisal.

Kasi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Zakaria menuturkan, meski Aceh sedang memasuki periode akhir musim hujan, namun hujan masih terjadi di sejumlah daerah, khususnya Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. “Pesisir timur Aceh, seperti Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, masih berpotensi hujan hingga beberapa hari kedepan. Bahkan, wilayah tengah dan barat Aceh, masih berpotensi hujan sedang hingga lebat,” ungkap Zakaria.

 

Jembatan di Desa Mon Mata, Krueng Sabee, Aceh Jaya, yang putus akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Kerugian

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menjelaskan, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor terus menerjang Aceh dalam setahun terakhir. Bencana yang terjadi akibat kesalahan perencanaan pembangunan ini telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur menyebut, sepanjang 2015, bencana banjir dan tanah longsor membuat Aceh menderita kerugian Rp10 triliun. “Kami memperkirakan, salah satu penyebab bencana ini adalah kesalahan perencanaan pembangunan. Bahkan, dalam dua bulan terakhir, Aceh rugi sekitar Rp50 miliar.”

Muhammad Nur mengatakan, kebijakan RPJM dan Qanun RTRWA No 19 tahun 2013-2033 dipasal (16), (17) dan (18) telah merencanakan pembangunan yang sudah dan akan kembali membelah hutan Aceh dalam skala besar. Tanpa kajian lingkungan hidup sesuai amanat UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta turunannya.

“Kami mencurigai, kajian dan izin lingkungan tidak ada di semua ruas, oleh karenanya kami mendorong penegak hukum aktif mengawasi pembangunan Aceh. Artinya, kami berharap tidak semua pihak mesti berjibaku dengan persoalan bencana, tapi unsur kesengajaan manusia juga mesti dipantau.”

Muhammad Nur menambahkan, dua bulan terakhir, banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Bencana tersebut terjadi di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah lain. “Akibatnya, rumah warga rusak, jalan hancur, lahan pertanian dan perkebunan warga gagal panen. Jika hutan terus dirambah, bencana alam akan  sering terjadi dan kerugian meningkat,” ungkapnya.

 

Amdal Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta Dinilai Banyak Kelemahan

Penandatanganan perusahaan patungan kereta api cepat Indonesia-China pada Oktober 2015. Groundbreaking sudah mau mulai 21 Januari 2016, sedang Amdal masih belum selesai. Dokumen yang ada banyak tak jelas. Foto: dari BUMN.go.id

Penandatanganan perusahaan patungan kereta api cepat Indonesia-China pada Oktober 2015. Groundbreaking sudah mau mulai 21 Januari 2016, sedang Amdal masih belum selesai. Dokumen yang ada banyak tak jelas. Foto: dari BUMN.go.id

Rapat tim teknis memberikan banyak catatan guna perbaikan Amdal kerta api cepat Bandung-Jakarta, seperti tempat groundbreaking, Walini, merupakan daerah tangkapan air, maupun rawan longsor, dan banyak data dan informasi belum lengkap. Tim teknis menilai dokumen Amdal tak jelas dan banyak kelemahan.

Rencana peletakan batu pertama (goundbreaking) pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta,  21 Januari ini. Namun, hingga kini, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), belum selesai. Bahkan, dalam rapat pembahasan dokumen Amdal, tim teknis, menemukan banyak kelemahan.

Kereta cepat ini dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), patungan Indonesia dan China. Indonesia lewat konsorsium BUMN yakni, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nasional VIII. Sedang China dari Railway International Co. Ltd,–perusahaan kereta api dengan mayoritas saham BUMN China yaitu China Railway Engineering Corporation. Joint Venture Agreement Signing High Speed Railway of Jakarta-Bandung pada Jumat (16/10/15) di Hotel Pullman Jakarta.

Widodo Sambodo, Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dalam rapat teknis pembahasan Amdal di Jakarta, Senin (18/1/16) mengatakan, proses Amdal berjalan sangat cepat tetapi banyak kelemahan.

“Apa perlu kita buru-buru mengesahkan Amdal ini hanya untuk kepentingan administrasi? Kalau tujuan teknis kok kelihatan tadi banyak sekali catatan saya.Teknologi yang akan dibangun ini apa? Tipe konstruksi kereta api cepat juga harus diperhatikan,” katanya.

Dia menolak Amdal yang disusun tim pemrakarsa mega proyek itu karena Walini yang akan jadi tempat groundbreaking daerah tangkapan air.

“Disana ada waduk untuk PLTA dan irigasi. Apabila terganggu nanti bagaimana? Solusi bagaimana? Ini jelas terancam.”

Apalagi disitu ada potensi longsor juga. Di Walini, satu km dekat dengan Waduk Jatiluhur. “Itu belum dijelaskan dalam Amdal. Kalau Walini dibangun, catchment area akan terganggu. Air yang ke Jatiluhur dari Citarum juga akan terganggu.”

Jika sudah begitu, Karawang yang sebagai lumbung padi juga akan terganggu. Sebab, katanya, Walini merupakan sumber air pertanian. Jika PLTA terganggu, bisa saja pasokan listrik sama-sama terganggu.

“Disitu dijelaskan jalur mengikuti ruas tol? Itu ruas yang mana saja? Kalau ruas dari sini sampai Karawang, iya. Tapi sebelah selatan bagaimana? Banyak mengorbankan lahan sawah.”

Menurut dia, proses Amdal seharusnya teliti. Minimal dalam dua musim hingga bisa diteliti dampak lingkungan yang akan terjadi saat kemarau, maupun penghujan.

“Jadi syarat data harus lengkap. Data sosial, ekonomi, teknis kegiatan maupun teknis ekologi. Kimia, flora fauna, hidrologis, geologi, lingkungan harus lengkap.”

Tak hanya itu, teknologi yang akan digunakan kereta cepat juga belum jelas. “Apakah memakai kecepatan 300 km, 200 km atau 100 km per jam? Sebab keputusan kecepatan kereta juga akan berpengaruh pada sarana dan prasarana yang tiap kecepatan jelas berbeda,” katanya.

Dalam dokumen, katanya, tak jelas, mau membangun kereta api kecepatan berapa km. “Bandung-Jakarta itu 140 km mau dioperasionalkan berapa jam? Apakah kecepatan 300 km per jam berarti hanya setengah jam? Gak mungkin. Artinya itu kalau mau dibangun begitu, jalan itu harus lurus terus kayak runway pesawat. Karena begitu diprogram akan melesat. Saat belokan, akan berisiko. Kapan mau belok, kapan memasuki tunnel, kapan mau flat, itu teknologinya berbeda.”

Pembangunan kereta dengan kecepatan ratusan km per jam itu berteknologi tinggi dan berisiko tinggi. Di dokumen amdal detil teknis tak ada sama sekali.

“Kecepatan di ruas mana, pelambatan di titik mana tak jelas. Detail teknis tak ada. Maka saya bilang kalau ini hanya untuk mengejar administrasi izin saja, sok aja (silakan). Saya sebagai penilik gak ikutan,” katanya.

Amdal, katanya kajian yang harus penuh keilmuan. Pengumpulan data tak bisa serampangan.

Dodo mengaku baru 10 hari mendapatkan dokumen kerangka acuan Amdal itu. Masukan-masukan sudah disampaikan tetapi dalam dokumen ini, belum terjawab.

“Mereka baru memberikan kerangka acuan, itupun masukan belum dijawab, sudah keluar dokumen Amdal. Harusnya masukan dijawab dulu. Kenapa harus buru-buru digelar sidang?”

Walini, yang akan dijadikan tempat groundbreaking kereta api cepat Bandung-Jakarta. Sumber: Google

Dia juga mengungkit soal pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan kereta cepat itu. Dalam dokumen Amdal tak dijelaskan.

“Meski sekarang proses tak begitu lama. Begitu dikaji tim KLHK, si pramkarsa ada pilihan yang ditentukan, ini baru bisa cepat. Tapi saya belum dengar mau dimana lokasi pinjam pakai. Ini terlalu terburu-buru,” katanya.

Dia sebagai anggota penilik Amdal menyatakan ketidaksetujuan. “Saya gak tanggung jawab. Mau diterusin sok. Tapi saya menyatakan tak layak lingkungan. Kalau ada yang mengatakan layak, buktikan dimana layaknya?”

Kesempatan sama, Sarmauli Pangaribuan, Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN mengatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten masih membutuhkan payung hukum. Seluruh trase itu harus sudah jelas hingga bisa revisi tata ruang.

“Berdasarkan informasi BNPB, Jawa Barat ini rawan longsor. Pergerakan tanah sangat rentan. Soal mitigasi kerawanan bencana harus dieperhatikan.”

Jadi, katanya, perlu kepastian trase lebih akurat dari pemrakarsa terutama letak stasiun dan teknologi. “Bukan lintasan kereta api saja. Harus jelas integrasi transportasi di sekitar untuk mendukung kereta api cepat itu sendiri.”

Kereta api cepat, katanya, energi bersumber dari listrik, harus jelas pula peta jaringan energi. Apalagi listrik sangat besar sekitar 60-80 MW. Di dokumen Amdal belum ada.

“Kebutuhan listrik masyarakat di Jabar masih belum bisa tercukupi. Ditakutkan nanti dengan kereta api cepat ini menyedot energi hingga masyarakat kekurangan listrik,” katanya.

Mengenai posisi waduk melintasi PLTA juga harus diperhatikan. “Apakah sudah mendukung atau belum. Perlu perencanaan sangat matang.”

Juga soal melintasi cekungan air, kita melihat dari sisi jaringan sumber air baik dari waduk atau sungai supaya pemerintah daerah bisa membuat zonasi khusus untuk itu. ”Tolong dibuat tabel informasi terkait dengan lintasan yang dilaluinya. Kawasan apa saja? Ini terkait pembebasan lahan.”

Instruksi Presiden Joko Widodo, Gubernur dan Bupati Jabar menyesuaikan RTRW, namun, kata Pangaribuan, sulit jika zonasi belum jelas.

“Kita mengikuti instruksi itu. Hanya apa yang mau kita sesuaikan jika rencana pemrakarsa sendiri belum memberikan masterplan valid? Kalau susah ada, baru kita bisa memerintahkan kepada pemda kabupaten atau kota menyesuaikan tata ruang. Misal, kawasan mana yang dilewati dan lain-lain.”

Dia meminta, pemrakarasa menetakan wilayah lintasan. Bukan hanya peta indikatiftetapi sangat informatif.

Pangaribuan  menolak anggapan menghalangi dan menghambat perencanaan. Pembangunan kereta api cepat, katanya, disambut baik tetapi harus memperhatikan lingkungan.

Dia mengatakan, dokumen Amdal pemprakarsa dari segi teknis belum bagus. “Belum layak. Apalagi latar belakang hanya mengatakan berdasarkan Instruksi Presiden. Jadi mereka belum penilaian pengembangan wilayah. Apa sih urgensi kereta api cepat ini? Apakah karena sistem transportasi belum memadai hingga harus dibangun itu? Pertimbangannya bagaimana?”

Meski begitu, payung hukum terus disiapkan lintas kementerian dari ATR, Kemenko Perekonomian sampai KLHK. “Tak hanya satu kementerian. Ada koordinasi antarkementerian.”

Rapat teknis itu kali kedua dia ikuti. Rapat serupa seminggu lalu. Meski begitu, masukan yang disampaikan, tak ada perbaikan dalam dokumen yang disampaikan sekarang.

Kardono, Pakar Udara dan Kebisingan mengatakan, data Amdal seharusnya bisa di-overlay dengan tata guna lahan hingga lima stasiun terlihat. “Dari sisi jalur harusnya di-overlay dengan potensi-potensi yang menyebabkan kebisingan dan udara. Di dokumen ini rona lingkungan ambang kualitas udara kebisingan, tidak pas. Karena data titik-titik pintu tol. Saat mengestimasi dampak, itu rona lingkungan semua sudah di atas baku mutu. Harus dilihat sepanjang jalur. Bukan hanya lalu lintas.”

Dia menyarankan, Amdal dilengkapi pengukuran yang mewakili jalur dan stasiun yang akan dibangun. “Lingkupnya katakanlah dari kegiatan transportasi. Material gak jelas. Kalau ia masuk kan gak semua titik itu akan berdampak. Hanya yang dilewati.

Hingga disimpulkan gak ada dampak. Kalau beroperasi di dekat pemukiman, lain. Kegiatan sama belum tentu menimbulkan dampak sama,” katanya.

Dari segi aktivitas perawatan kala kereta api cepat sudah beroperasi juga tak jelas dalam dokumen.“Ini alasan kualitas udara saat perawatan mana? Apakah dari gerakan motor, jalannya? Belum sampai kesitu. Karena ini jalan panjang. Beda dengan perusahaan pabrik atau tambang. Kita seakan-akan menggeneralisir semua kegiatan.”

Pakar Kualitas Air Linawati Harjito juga mengatakan hal serupa. Dokumen Amdal belum ada perbaikan. “Belum ada informasi sebetulnya air IPAL akan masuk ke sungai mana? Seluruh sungai ini ternyata sudah tercemar. Ada indikasi limbah domestik yang apakah akan ditambah dengan air di IPAL ini? Ada juga berasosiasi dengan limbah B3. Sebenarnya ini yang perlu dipastikan,” katanya.

Kalau ada yang akan masuk ke sungai yang tercemar, harus dipastikan dalam Amdal hingga tak memperparah kualitas air.

“Datanya belum ada. Ini menggunakan data sekunder 2014. Kalau memang tidak terkait sungai tercemar, mohon dipastikan. Pastikan juga tidak berdampak penting bagi kualitas air.”

Soal kualitas air tanah juga belum sepenuhnya rinci. Kalau memang masyarakat tak terkait dengan ini, harus dinyatakan dalam Amdal hingga jelas.

“Data pendukung kurang. Lebih bagus kalau ada skematik diagram terkait dampak kualitas air apa saja. Badan penerima apa saja,” katanya.

Bahkan dia meminta PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) membuat kajian berdasarkan sampel air tanah yang ada dan menggunakan data baru. “Ini penting dilampirkan dalam Amdal. Metode perhitungan juga harus diperbaiki.”

Dari aspek sosial, akademisi Universitas Indonesia Dodi Prayogo menambahkan, Amdal seharusnya jelas menyebut berapa banyak warga yang akan terdampak proyek ini. Termasuk antisipasi dampak kehilangam sumber mata pencaharian.

Ary Sudyanto, Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kegiatan Usaha KLHK yang memimpin rapat mengatakan, pembahasan kali ini untuk memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

“Sekarang pemrakarsa harus memperbaiki masukan komisi. Ada perwakilan dari dari DKI, Jawa barat serta sembilan kabupaten kota yang dilalui. Kemudian wakil-wakil dari yang terkena dampak seperti pangguna jalan tol, kawasan hutan, industri, mungkin ada pabrik yang juga kelewatan serta masyarakat terkena dampak juga LSM.”

Dia berharap, pemrakarsa segera memperbaiki Amdal dengan tetap menjalankan prosedur. “Jadi semua prosedur lakukan dulu, sekarang pemrakarsa harus bekerja keras memperbaiki semua yang tadi disarankan. Mereka harus memperbaiki dalam waktu kurang dari 24 jam.”

Meski dari jawaban pemrakarsa dan konsultan, sebenarnya material sudah ada. “Kami tidak memutuskan di sini. Bukan kami, ini hanya memberikan informasi. Jadi, saat ibu Menteri mengambil keputusan semua data, informasi dan bahan pertimbangan sudah ada.”

Ary membenarkan, pembahasan Amdal kereta cepat sangat singkat. Proposal Amdal masuk 31 Desember lalu.

Berjanji perbaiki

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengakui banyak masalah teknis harus dilengkapi dalam penyusunan Amdal.

“Prosedur biasa memang lama. Kita yang nyusun juga banyak. Jelas masukan dari para pakar harus kita lengkapi. Memang banyak dokumen sebenarnya sudah ada tapi karena harus kerja cepat, masih ada dokumen teknis belum kita masukkan. Kita akan lengkapi,” katanya.

Dia berjanji memproses Amdal sesuai tahapan. “Kalau dilihat proses cepat sekali tapi tak melanggar hukum. Memang belum sempurna. Saya dapat amanah jangan sampai melanggar aturan.Kekurangan masih bisa disempurnakan. Kita taat aturan.”

Meski terkendala Amdal, dia optimistis groundbreaking berjalan sesuai rencana. “Mohon doa restu, mudah-mudahan groundbreaking 21 bulan ini. Perintah Bapak Presiden.”

Perkuat Ketahanan Pangan, Gali Sumber Lokal

Jewawut, tanaman yang memiliki nutrisi baik dengan usia tanam 75 hari. Sayangnya, pengembangan tanaman ini seakan tak menjadi pilihan padahal dulu ia berjaya sebelum beras (padi) mengambil alih. Foto: Eko Rusdianto

Indonesia kaya sumber pangan hingga kemandirian pangan bisa terwujud dan tak perlu tergantung impor. Untuk membangun kemandirian pangan, seharusnya berbasis pada potensi lokal baik sumberdaya alam, manusia, teknologi dan budaya. Demikian dikatakan Tedy Dirhamsyah, dari Balai Ketahanan, Kementerian Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (12/1/16).

Dia mengatakan, kala memperhatikan karakteristik dan potensi seperti luasan dan kondisi lingkungan, Indonesia, sesungguhnya memiliki peluang besar mewujudkan kemandirian pangan.

Untuk itu, penting sebuah program yang tak berbasis proyek dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah, katanya, perlu serius menggali potensi lokal pangan pokok yang lebih sesuai lingkungan dan budaya.

“Pemerintah pusat dan daerah kiranya perlu mengevaluasi kembali, apakah beras merupakan satu-satunya sumber pangan pokok?”

Dia mengatakan, peningkatan ketahanan pangan masyarakat masih menghadapi berbagai masalah baik makro maupun mikro. Sisi makro, tantangan utama pada peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal dan peningkatan kapasitas produksi pangan dalam keterbukaan ekonomi dan perdagangan global.

Sisi mikro, katanya, upaya pemantapan menghadapi tantangan utama dengan masih besarnya proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan karena bencana alam dan musibah serta kerawanan pangan kronis maupun kemiskinan.

Data menunjukkan penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada 2013, penduduk miskin perdesaan 17,91 juta jiwa atau 14,42%, dan perkotaan 10,63 juta jiwa atau 8,52 %.

Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Supandji, mengatakan, pemerintah harus menempatkan pangan sebagi pilar kebijakan strategis dalam pembangunan nasional.

Jagung, salah satu sumber pangan. Setahun lahan pertanian dapat tiga kali panen. Foto: Tommy Apriando

Jagung, salah satu sumber pangan. Setahun lahan pertanian dapat tiga kali panen. Foto: Tommy Apriando

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, katanya, perlu evaluasi mendalam kebijakan pembangunan sektor pertanian yang belum berhasil menyejahterakan rakyat. “Dengan konsep kedaulatan pangan, seperti Nawacita, reposisi dan revitalisasi pembangunan pertanian perlu dilakukan dengan pemahaman komprehensif dan pendekatan multidimensi,” katanya.

Menurut dia, ketahanan pangan rapuh akan menimbulkan kerawanan sosial dan berdampak pada stabilitas nasional maupun eksistensi bangsa dan negara.

Data BPS 2010, memperlihatkan laju penduduk Indonesia 1,421 lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk dunia atau 1,18. Dengan laju pertumbuhan ini, berdasarkan pengukuran laboratorium Lemhanas 2014, kata Budi, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi tangguh, skor 3,8 dari skor lima.

Dari 34 provinsi, satu propinsi sangat tangguh (4,46), tiga provinsi tangguh, delapan cukup tangguh dan 16 provinsi kurang tangguh dan lima provinsi kondisi rawan.

Jamhari, Dekan Fakultas Pertanian UGM, menyebutkan, Indonesia masih kedodoran soal pangan terlihat banyak komoditas pertanian impor. Padahal, kekayaan sumberdaya Indonesia sangat luar biasa. “Permasalahan pertanian akan menjadi makin kompleks kalau tidak melakukan perubahan spektakuler,” katanya.

Pembangunan pertanian, katanya, harus terintegrasi dengan agrobisnis dan bisnis-bisnis lain, seperti agrowisata. “Sebab, tren agrobisnis akan terus meningkat, jika hanya fokus agrikultur tentu turun. Kedepan, harus dikelola terintegrasi dengan sektor lain.”

Petatas terbesar dari Distrik Waan dipamerkan di di depan umum di Lapangan Maskura Kimaam, Merauke. Petatas, kombili, sagu dan banyak lagi sumber pangan lokal, seharusnya yang dikembangkan pemerintah guna mewujudkan kemandirian pangan. Bukan, membuat proyek tanam padi jutaan hektar seperti yang akan dilakukan di Merauke. Foto: Agapitus Batbual

Kelembagaan ekonomi petani

Selain itu, katanya, masalah petani bukan hanya soal lahan sempit juga pendapatan tak mencukupi. “Dari sensus 47% petani mengaku pendapatan tidak cukup.”

Untuk itu, dia mendesak pemerintah, segera membentuk kelembagaan ekonomi bagi petani yang melibatkan seluruh unsur petani. Desain kelembagaan itu, skala besar dan jejaring korporasi.

Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan ekonomi sangat mendesak agar petani bersaing dan mandiri.

“Desain kelembagaan petani harus dibangun dengan reorganisasi kelembagaan,” katanya.

Penguatan kelembagaan petani, katanya, dengan pengembangan pedesaan berbasis pertanian dan pengembangan fasilitas permodalan pedesaan maupun pasar.

Kombili (kentang hitam) terpanjang (lebih dua meter) dari Kampung Kalilam dipamerkan di Lapangan Maskura, Kimaam, Kabupaten Merauke. Mengapa pengembangan sumber pangan lokal seperti ini seakan dilupakan pemerintah? Foto: Agapitus Batbual

Walhi: Eksosistem Karst Indonesia Terancam Industri Semen

Ekosistem karst di beberapa daerah di Indonesia kini terancam oleh kehadiran industri tambang untuk produksi semen. Pemerintah dianggap turut bertanggung jawab melalui sejumlah kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur, termasuk kebutuhan proyek nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Di sisi lain, walaupun perencanaan pembangunan meningkat tetapi data dari Asosiasi Semen Indonesia, hingga tahun 2016 kapasitas produksi semen melebihi kebutuhan. Sehingga muncul dugaan kuat perluasan eksploitasi produksi semen tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional seperti Amerika Serikat, Eropa dan China sebagai negara pengimpor semen tertinggi di Asia.

Demikian sejumlah hasil Konsolidasi Nasional untuk Kelestarian Kawasan Ekosistem Karst, yang di selenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, melalui jumpa pers di Makassar, Senin (11/01/2016).

Konsolidasi nasional ini dihadiri oleh beberapa dewan daerah Walhi, antara lain Walhi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Aktivitas pertambangan karst di Rembang, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

Aktivitas pertambangan karst di Rembang, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

Selain semen, kawasan karst juga dilirik untuk industri non semen seperti marmer, pupuk dan bahan untuk kosmetik. Pesatnya laju tambang industri semen dinilai mengancam keberadaan kawasan ekosistem karst yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan karena fungsi ekologi dan hidrologinya. Tingginya ancaman ekosistem karst memerlukan kebijakan perlindungan dari pemerintah.

Di Sulsel, menurut Asmar Exwar, Direktur Walhi Sulsel, dominasi penguasaan karst oleh industri tambang besar seperti Tonasa, Bosowa dan PT Conch harus dilihat sebagai upaya pemerintah menaikkan produksi semen nasional.

“Padahal selama ini terjadi pemanfaatan non-ekstraktif ekosistem karst oleh masyarakat untuk pangan, budidaya peternakan dan perikanan, kebun yang sangat produktif. Bahkan masyarakat dan kawasan karst sudah hidup berdampingan selama ratusan tahun yang lalu,” katanya.

Di Kabupaten Maros, menurut Asmar, yang merupakan salah satu wilayah karst di Sulsel, sampai saat ini telah ada 34 izin usaha pertambangan (IUP).

“Alokasi ruang yang disediakan untuk wilayah izin usaha pertambangan mencakup 19.66 hektar,” tambahnya.

Tidak hanya mengganggu ekosistem karst, keberadaan tambang juga berpotensi merusak situs purbakala yang ada di sekitarnya dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di Leang-leang, Maros yang memiliki situs purbakala berusia puluhan ribu tahun, terdapat sekitar delapan usaha tambang, yang berpotensi merusak situs yang ada. Belum lagi dampaknya pada lahan-lahan produktif masyarakat yang terganggu secara fisik ataupun merampas ketersediaan sumber daya air yang banyak digunakan dalam industri ini,” jelas Asmar.

Tidak hanya merusak ekosistem karst, keberadaan industri semen juga dianggap berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar kawasan karst, seperti di kawasan karst Maros, Sulawesi Selatan. Foto : Wahyu Chandra

Tidak hanya merusak ekosistem karst, keberadaan industri semen juga dianggap berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar kawasan karst, seperti di kawasan karst Maros, Sulawesi Selatan. Foto : Wahyu Chandra

Asmar berharap pemerintah tidak lagi memperpanjang izin tambang, dengan memperhatikan kondisi kerusakan yang kini banyak terjadi.

“Dengan tingkat ekspansi yang semakin meningkat sekarang ini, akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya permanen dan tak bisa diperbaharui. Sekali rusak makan selamanya akan rusak. Kita mengharap tidak ada lagi izin penambangan baru. Biasanya kan kalau semen masuk, maka usaha tambang lain juga akan masuk. Ini harus dihentikan, jika kita ingin mempertahankan ekosistem karst yang ada.”

Kondisi tak jauh beda terjadi di di Sumatera Barat, dimana kawasan karst sepanjang Bukit Barisan telah siap dieksploitasi melalui 15 IUP, yang terdiri dari 13 izin operasi produksi dan 2 izin eksplorasi, dengan total luasan 12.186 hektar.

“Perusahaan yang mendominasi luasan eksploitasi adalah PT Semen Padang, PT Asia Fortuna dan PT Indonesia Camcrown,” ungkap Uslaini, Direktur Walhi Sumbar, yang mewakili Walhi region Sumatera.

Di Kalimantan, masuknya sejumlah perusahaan semen dinilai akan menjadi masalah baru.

“Kalimantan dikenal kaya dengan batu bara yang terbesar di Indonesia, lalu ada hutan yang kemudian tergantikan oleh sawit. Setelah sawit lalu ada karst. Ada sekitar 4 juta hektar karst di Kalimantan yang sebagian besar di Kalimantan Timur, yang terancam dengan masuknya perusahaan-perusahaan semen dari Cina ataupun lokal,” ungkap Dwito Rasetiandy, Direktur Walhi Kalimantan Selatan.

Di Kalsel yang memiliki luasan ekosistem karst 312.394 hektar, yang kerap disebut dengan karst Meratus, telah dibebani dengan adanya 28 IUP operasi induk dan 47 IUP untuk eksplorasi. Pemain utama dalam industri tambang di Kalimantan Selatan ini adalah PT Indocement Tunggal Perkasa (ITP) dan PT Conch South Kalimantan Cement.

Sedangkan di Kalimantan Timur, dari total kawasan mencapai 3,5 juta hektar yang terdiri dari 2,1 juta hektar karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kutai Timur.

“Saat ini telah ada 17 konsesi perizinan di kawasan eksostem karst Sangkulirang-Mangkalihat. Ancaman keberlanjutan ekosistem karst di daerah juga diperparah dengan adanya ancaman ekspansi industri semen oleh PT Semen Bosowa dengan luas konsesi 1.800 hektar dan PT Semen Kalimantan yang menguasai setidaknya 5000 hektar konsesi di kawasan ekosistem karst,” tambah Dwito.

Halik Sandera, yang mewakili Walhi Region Jawa, mengungkapkan bahwa kondisi ekosistem karst di Pulau Jawa semakin parah tingkat kerusakannya dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan kawasan yang muncul di Jawa Tengah seperti kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dinilai bukan sebagai upaya pemerintah melindungi kawasan eksositem karst, tetapi sebaliknya malah menjadikan industri semen semakin terlegitimasi.

Di Yogjakarta, yang kawasan ekosistemnya menyebar ke selatan Pulau Jawa membentang sampai ke Jawa Tengah seperti karst Gunung Sewu, telah memperoleh beban izin eksplorasi seluas 10.057,79 hektar, yang dimiliki oleh perusahaan asal India Ultratech Mining Indonesia pada tahun 2011.

“Begitu juga di Magelang ada PT Margola yang memperoleh izin menambang di kawasan karst walau bukan untuk indusri semen tapi industri marmer.”

Di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pati, Rembang, Wonogiri dan Kebumen, saat ini masyarakatnya sedang melakukan perlawanan terhadap usaha eksploitasi tambang semen.

“Di Jawa Tengah grup-grup besar saling memperebutkan wilayah konsesi karst yang semakin menyempit akibat kebijakan pemerintah, sejak terbitnya keputusan Menteri ESDM No 17 tahun 2012 tentang KBAK.”

Pembentangan bendera merah putih dan spanduk tolak pabrik semen di Goa, Pegunungan Kendeng Utara. Foto JMMPK Rembang

Pembentangan bendera merah putih dan spanduk tolak pabrik semen di Goa, Pegunungan Kendeng Utara. Foto JMMPK Rembang

Di Jawa Timur, masalahnya lebih pada bekas lubang-lubang tambang yang sampai saat ini belum direklamasi, sehingga menyebabkan semakin menyempitnya lahan pertanian.

“Meski demikian, praktek pertambangan, khususnya di Kabupaten Tuban masih tinggi, seperti hadirnya PT Holcim Indonesia, PT Uniman, PT Abadi Cement dan PT Semen Indonesia,” tambah Halik.

Halik juga menyampaikan kondisi yang tidak jauh beda di Jawa Barat, dengan tingkat kerusakan yang sama, seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, dengan adanya industri semen PT Semen Jawa, juga mengakibatkan kerusakan yang tinggi.

Mahnur Satyahaprabu, Manager Hukum Eksekutif Nasional Walhi menyayangkan kebijakan tata kelola karst yang menurutnya sampai saat ini tidak konsisten.

Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dinilainya terlalu permisif, dengan memberikan begitu banyak izin industri pertambangan di ekosistem karst. Padahal menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem karst merupakan ekosistem penting yang harus dilindungi.

“Seolah pemburu rente, daerah pun ikut-ikutan membela kawasan karst untuk industri tambang dengan mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan lingkungannya. Di Kalimantan Timur, misalnya, sampai sekarang belum ada Perda RTRW, tapi izin sudah dikeluarkan. Padahal Perda ini adalah instrumen penting untuk mencegah kerusakan.”

Menurutnya, rusaknya ekosisitem karst juga bisa dilihat di struktur pemerintahan dimana kawasan karst sampai saat ini masih di bawah penguasaan Kementerian ESDM, sehingga dilihat hanya nilai ekonomi semata.

Mengatasi Karhutlah di Sumatera Selatan Perlu Pendekatan Budaya

Legimin (52) yang membuat Museum Proto Sriwijaya di desanya, Karangagung Tengah, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto Nurhadi Rangkuti

Legimin (52) yang membuat Museum Proto Sriwijaya di desanya, Karangagung Tengah, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Nurhadi Rangkuti

Guna mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di Sumatera Selatan yang terjadi selama 18 tahun terakhir, tampaknya tidak saja diperlukan pendekatan konservasi dan ekonomi, namun juga penting melalui pendekatan budaya. Apalagi, bencana karhutlah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan budaya di Sumatera Selatan.

“Saya menilai program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi ancaman karhutlah lebih pada pendekatan konservasi dan ekonomi. Padahal, ada pendekatan lain yang cukup efektif, guna menyempurnakan pendekatan ekonomi dan konservasi tersebut, yakni budaya,” kata Nurhadi Rangkuti, arkeolog dari Balai Arkeologi (Balar) Palembang, Sabtu (16/01/2015).

Pendekatan budaya ini, kata Nurhadi, mulai dari menghidupkan atau melestarikan hukum adat yang terbukti sangat arif dengan lingkungan hidup, hingga menjaga situs-situs sejarah kelokalan yang umumnya berada di hutan, perkebunan, atau lahan gambut.

“Situs sejarah terkait Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan umumnya berada di lahan basah, seperti di lahan gambut yang saat ini sering terbakar,” kata Nurhadi. “Nah, jika kebakaran dan perambahan terus terjadi, maka situs-situs sejarah tersebut terancam rusak atau musnah,” katanya.

Dijelaskan Nurhadi, saat ini tengah dilakukan eksplorasi geoarkeologi di wilayah gambut, tepatnya di Air Sugihan, yang masuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin.

Desa di Air Sugihan yang dieksplorasi yakni Kertamukti, Nusakarta, Banyubiru, Bukitbatu, Riding, Srijaya Baru, dan Bukit Batu. Sementara yang masuk Kabupaten Banyuasin adalah Desa Margomulyo, Sugihwaras, Rejosari, dan Daya Bangun Harjo.

“Berdasarkan data Desa Peduli Api (DPA) yang ditetapkan pemerintah Sumatera Selatan, berdasarkan analisis terkait kebakaran hutan dan lahan gambut selama ini, semua desa yang dilakukan eksplorasi geoarkeologi itu masuk DPA,” kata Nurhadi.

Selain di Kabupaten OKI dan Banyuasin, keberadaan situs proto Sriwijaya juga berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi situs ini juga rawan kebakaran. Misalnya di Desa Karangagung, Kecamatan Lalan.

“Jadi sudah sewajarnya program karhutlah di desa tersebut terkait juga program budaya, khususnya situs sejarah,” katanya. “Semua situs sejarah tersebut menandakan permukiman masyarakat pada masa proto atau pra-Sriwijaya,” ujarnya.

 

Keramik amphora. Foto: Nurhadi Rangkuti

Keramik amphora. Foto: Nurhadi Rangkuti

 

Asia Tenggara

Dijelaskan Nurhadi, keberadaan situs yang berupa rumah, peralatan masak, perhiasan, perahu, serta jenis flora dan fauna yang dikonsumsi, sangat menjelaskan bagaimana hubungan masyarakat di wilayah lahan gambut pesisir timur Sumatera Selatan berhubungan dengan dunia luar. Khususnya, wilayah Asia Tenggara, seperti dengan masyarakat di Oc-eo (Vietnam Selatan).

Pembacaan hubungan masyarakat di lahan gambut pesisir timur Sumatera Selatan dengan dunia luar ini ditandai dengan ditemukannya sejumlah perahu kuno di Air Sugihan. Penemuan perahu kuno tersebut menandakan wilayah Air Sugihan merupakan jalur pelayaran dan perdagangan sejak millenium pertama Masehi.

Jejak ini masih terbaca pada tradisi pembuatan gerabah di Kayuagung – ibu kota Kabupaten OKI – yang banyak ditemukan di berbagai wilayah di Asia Tenggara pada masa lalu. Termasuk, keberadaan perahu jukung yang juga dibuat oleh masyarakat Kayuagung.

“Sekali lagi, keberadaan situs sejarah yang berada di lahan gambut wilayah pesisir timur Sumatera Selatan sangatlah penting. Apalagi ini terkait dengan keberadaan Sriwijaya yang merupakan peletak awal wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia,” kata Nurhadi. “Saya yakin pula dipilihnya Sumatera Selatan sebagai penyelenggara Asian Games 2018 juga atas pertimbangan keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini,” ujarnya.

Terkait kebakaran hutan dan lahan ini, sebelumnya Najib Asmani, staff ahli Gubernur Sumatera Selatan bidang lingkungan hidup, Sabtu (16/01/2016), menuturkan Pemerintah Sumatera Selatan akan menjalankan sejumlah program, salah satunya Desa Peduli Api (DPA). “Program ini menjadikan desa sebagai pencegah utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Pada tahap awal, program ini akan berjalan dari sekarang hingga Juni 2016.”

Desa yang ditetapkan sebagai DPA ini, kata Najib, merupakan desa yang selama ini berada atau rawan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. “Jumlahnya 88 desa,” katanya.

Ke-88 desa ini tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 41 desa yang berada di tujuh kecamatan; Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebanyak 20 desa di tiga kecamatan; Kabupaten Banyuasin sebanyak 8 desa di lima kecamatan; serta Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebanyak 18 desa di tujuh kecamatan.

 

Penggalian situs Purwoagung, Karangagung Tengah, Muba, Lalan, Sumatera Selatan. Foto: Nurhadi Rangkuti

Penggalian situs Purwoagung, Karangagung Tengah, Muba, Lalan, Sumatera Selatan. Foto: Nurhadi Rangkuti

 

Siapkah Pemerintah Antisipasi Kelimpahan Tuna Dari Dampak Pasca El-Nino?

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksikan El-Nino yang masih berlangsung dan masih kuat dampaknya, serta baru akan mulai turun pada April 2016.

“Dampak El-Nino di Indonesia masih akan terasa sampai Maret tahun ini, hingga potensi titik api mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah,” kata Kepala Pusat Meteorologi Publikasi BMKG Mulyono R Prabowo saat rapat bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Manggala Wanabakti, di Jakarta, Senin (11/1/2016).

El-Nino, katanya, mulai terjadi April dan puncak Desember 2014. Kala itu, indeks El-Nino mencapai 2,40. Kini, terpantau 2,20 yang menunjukkan El-Nino kuat dan diprediksi bertahan hingga beberapa minggu ke depan kemudian secara gradual meluruh. El-Nino, katanya, mulai meluruh April hingga berangsur-angsur menemukan kondisi netral.

 El-Nino telah menyebabkan kekeringan hingga warga gagal panen atau tak bisa menanam di Cilacap, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

El-Nino telah menyebabkan kekeringan hingga warga gagal panen atau tak bisa menanam di Cilacap, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

Untuk sektor pertanian dan kehutanan, El-Nino akan berdampak buruk. Tetapi bagi sektor perikanan laut, El-Nino yang kuat dengan prediksi diikuti oleh La-Nina yang kuat bakal terjadi pada 2016, berdampak positif bagi Indonesia.

Lektor Kepala bidang Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, Alan Koropitan mengatakan dari pengalaman yang terjadi pada 1997/1998, ketika El-Nino kuat akan diikuti oleh La-Nina, menjadikan warm pool region akan bergerak masuk ke wilayah perairan Indonesia bagian timur.

“Jadi, kemungkinan besar El Nino yang kuat saat ini (2015/2016) akan diikuti oleh La Nina pada tahun 2016 ini juga,” katanya.

Hal tersebut berdampak menguatkan upwelling arus laut, terutama terjadi di selatan Jawa dan Nusa Tenggara. “Khusus di daerah-daerah upwelling,  akan melimpah ikan-ikan pelagis kecil,” kata Alan yang dihubungi Mongabay pada minggu kemarin.

Dampak El-Nina menyebabkan warm pool region—semacam kolam air panas, kawasan laut yang airnya lebih panas dibanding sekitarnya— di Lautan Pasifik akan bergerak menjauhi Pasifik Barat menuju ke tengah.

Namun ketika La-Nina terjadi, akan terjadi sebaliknya, kolam air panas itu akan bergerak masuk perairan Indonesia bagian timur.

“Kita bakalan kelimpahan ikan pelagis besar  yaitu tuna, yang suka berkumpul di warm pool region, yang bergerak dari Pasifik Barat menuju ke perairan timur Indonesia.  Tuna khususnya cakalang dan madidihang suka berkumpul di area warm pool tersebut,” terangnya.

Namun, mendekatnya warm pool region itu juga bakal mengakibatkan pemutihan karang (coral bleaching) di perairan timur Indonesia.

Nelayan melakukan bongkar muat ikan hasil tangkapan, termasuk ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada akhir November 2015. Foto : Jay Fajar

Nelayan melakukan bongkar muat ikan hasil tangkapan, termasuk ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada akhir November 2015. Foto : Jay Fajar

Sedangkan La-Nina yang terjadi setelah El-Nino,  diprediksi membuat curah hujan tinggi di Indonesia.  “Kondisi La-Nina akan mengakibatkan curah hujan tinggi, sehingga jika tidak dijaga, limbah organik rumah tangga dan industri yang masuk ke badan sungai dan menuju pesisir, akan mencemari perairan. Akibatnya adalah eutrofikasi perairan dan juga peluang terjadi harmful algae bloom atau alga yang sifatnya beracun,” jelasnya.

Selain itu, terjadi fenomena pengasaman laut yang sifatnya slow on set sebagai akibat perubahan iklim, yang berdampak pada jenis kerang-kerangan laut.  “Sejak revolusi industri pada 1790 sampai sekarang, pH laut telah turun 0,1,” kata Reader Oceanografi Thamrin School ini.

Dia melihat banyak pihak salah menganalisis dampak terjadinya El-Nino, La-Nina dan pengasaman laut, dengan menyederhanakan sebagai dampak dari perubahan iklim.

“Isu perubahan iklim terkadang salah arah, sering tercampur dengan variabilitas iklim, yang memang juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Namun, variabilitas iklim itu adalah fenomena yang berulang, seperti El-Nino dan La-Nina atau Madden-Julian Oscillation,” jelasnya.

Antisipasi Pemerintah

Kelimpahan ikan pelagis besar seperti tuna, menjadi berkah bagi nelayan di perairan timur Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi dan bersiap menghadapinya.

Alan melihat pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dari cold storage penyimpanan ikan, armada kapal-kapal besar penangkap ikan sampai ke industri pengolahan ikan.  “Pemerintah agar mengoptimalkan penangkapan tuna di perairan Indonesia timur, khususnya di WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 717, di utara Papua,” katanya.

Dia melihat pemerintah belum siap dengan armada kapal besar penangkap ikan, karena adanya peraturan menteri kelautan dan perikanan terkait moratorium kapal eks asing. Banyak sekali kapal besar yang tidak melaut karena peraturan tersebut.

“Kita tidak siap dengan armada kapal besar. Ini harus diantisipasi oleh KKP. Bagaimana armada kapal perikanan kita? Kapal eks asing itu bagaimana statusnya? Kalau tidak layak, bagaimana mempersiapkan armada kapal?” lanjut Alan.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Tim Satgas IUU Fishing sedang melakukan analisa evaluasi (anev) terhadap semua kapal besar penangkap ikan.

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Data KKP dan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) pada 2015, sebanyak 635.820  kapal atau 99 persen armada perikanan Indonesia beroperasi di perairan kurang dari 12 mil laut. Kapal tersebut berspesifikasi kapal tanpa mesin dan atau mesin tempel.

Sedangkan 4.320 kapal besar berukuran diatas 30 gross tonnage (GT) atau 1 persen dari jumlah armada kapal di Indonesia yang beroperasi di perairan zona ekonomi ekslusif (ZEE) sedang dievaluasi (anev) oleh Tim Satgas IUU Fishing.

“Artinya selama ini 4320 kapal itu belum selesai dengan anev.  Apa yang bisa diharapkan dari kapal dibawah 12 mil dengan kelimpahan tuna sekarang?” kata anggota Dewan Pakar KNTI itu.

Dengan masih berjalannya anev, pemilik kapal besar takut beroperasi karena takut dipermasalahkan status kapalnya. Alan mengibaratkan terjadinya kekosongan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

“Saya ibaratkan, terjadi kekosongan di laut karena tidak ada aktivitas penangkapan ikan. Betul ada nelayan tradisional (dengan kapal kecil), tapi kapasitas berapa mil (sehingga terbatas operasi penangkapan ikannya),” katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan kejelasan hasil anev terhadap kapal besar untuk segera mengisi armada penangkapan ikan sebagai antisipasi kelimpahan tuna.

“Segera diperjelas hasil anev. Kalau (kapal) salah ya dihukum. Kalau benar ya dipulihkan. Kita berpacu dengan untuk waktu antisipasi La-Nina dengan kelimpahan tuna, atau sekarang dengan El-Nino dengan pelagis kecil,” jelasnya.

Pengadaan Kapal

KKP sendiri telah memprogramkan pengadaan 4.000 kapal pada 2015-2016  dengan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp4,7 triliun, yang akan dibagikan kepada nelayan.

“Jadi ada 3.500 kapal yang akan dibagikan kepada nelayan. Dananya itu dari APBN. Selain itu, ada juga kapal angkut yang akan ikut dibagikan. Jika dijumlahkan total, berarti ada 4.000 kapal yang akan dibagikan hingga akhir 2016 nanti,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, dalam jumpa pers di Kantor KKP di Jakarta, Selasa (08/09/2015).

KKP menggandeng sejumlah pelaku usaha industri galangan kapal dalam negeri dalam pengadaan kapal. Salah satunya, adalah industri galangan kapal yang ada di Batam, Kepulauan Riau.

“Selain membantu nelayan, proyek ini juga menghidupkan industri galangan kapal dalam negeri. Jadi positifnya bertambah lagi. Kita optimis, pada akhir 2016 nanti seluruh kapal sudah bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjisatuti.

Alan melihat program pengadaan kapal tersebut baik, tetapi kapal harus disesuaikan dengan spesifikasi WPP. Karena tiap WPP bisa berbeda karakteristik perairannyanya sehingga mempengaruhi jenis kapal dan alat tangkapnya.

Kapal Pengumpul

Sambil menunggu kejelasan hasil anev terhadap kapal besar,  penangkapan ikan dilakukan oleh kapal-kapal kecil milik nelayan tradisional. Alan menjelaskan hasil penangkapan ikan dari kapal-kapal kecil tersebut akan terkumpul di pelabuhan dan tempat pelelangan ikan (TPI) di masing-masing daerahnya.

Selama ini, TPI di masing-masing daerah terkendala oleh cold storage dan pengangkutan ikan ke daerah lain, terutama ke daerah sentra industri pengolahan ikan. Oleh karena itu, Alan mengusulkan adanya kapal pengumpul ikan yang akan menampung ikan hasil nelayan tradisional untuk dibawa ke sentra industri pengolahan ikan.

“Usulannya ada kapal pengumpul dengan cold storage didalamnya, yang bakal wira-wiri mengumpulkan ikan. Kapal pengumpul ini berfungsi semacam Bulog ikan. Kalau anev kapal besar belum jelas, harus secepatnya membuat armada kapal pengumpul. Ini lebih efektif daripada pengadaan 3.000 kapal,” tegasnya.

Pendaki Ini Pembuka Jalur Baru ke Puncak Leuser

Usia sudah 50 tahun, namun demi menjaga kelestarian kawasan TNGL di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, mendaki Gunung Leuser terus diakukan Jally. Foto: Ayat S Karokaro

Usia sudah 50 tahun, namun demi menjaga kelestarian kawasan TNGL di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, mendaki Gunung Leuser terus diakukan Jally. Foto: Ayat S Karokaro

Namanya Jally, usia lebih 50 tahun. Dia salah satu pendaki pembuka jalur baru menuju puncak Gunung Leuser, Aceh. Sejak kecil hobi mendaki, hingga kini, tiap minggu selalu membawa puluhan tamu menaiki Puncak Leuser.

Mendaki, hobi Jally sejak kecil. Kampung di kaki Leuser, membuat dia sering bermain di hutan bersama teman sebaya. Kala bertemu saya, November 2015, Jally baru saja selesai mendaki dari jalur baru menuju puncak Gunung Leuser.

Dia bercerita, pada 1984, mahasiswa pecinta alam Wanadri, datang mencari puncak Leuser. Dia membantu pendakian, 33 hari baru tiba di puncak. Tahun 1987, dia juga membawa mahasiswa pecinta alam dari Universitas Sumatera Utara (USU) bernama Kompas USU. Jalur biasa, dianggap cukup jauh, diapun bersama masyarakat mencari jalan baru. Berhasil. Perjalanan bisa enam hingga tujuh hari sampai puncak.

Setiap bulan, katanya, ada saja yang meminta dipandu mendaki, antara 10-30 orang, kebanyakan wisatawan asing dari Eropa dan Australia. Ada yang sekadar menikmati keindahan hutan Leuser, ada juga penelitian berbagai spesies, dan tumbuh-tumbuhan.

Dari lokasi mulai pendakian, dia menceritakan, ada tiga gunung berdampingan dalam Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu Gunung Leuser ketinggian 3.444 meter dari permukaan laut (MDPL), , Puncak Leuser 3.319 MDPL dan Puncak Tak Punya Nama hanya 100 meter dari Puncak Leuser. Ketiga puncak gunung ini bergandengan tiga dengan ketinggian berbeda.

“Kebanggaan TNGL ini, jalur terpanjang gunung di ASEAN. Banyak spesies hidup,” katanya.

Dengan jalan masih alami dari ketinggian 1.300 MDPL hingga 3.000-an, sudah ada hutan perdu, hutan lumut. Hutan lebat. Ada banyak anggrek berbagai jenis dan kantong semar. Ada berbagai jenis burung. Bahkan, harimau Sumatera sering terlihat malam hari saat pendaki istirahat, atau menempuh perjalanan malam tetapi tidak menganggu, hanya melintasi tenda pendaki. “Jika kita berniat baik, tidak akan menganggu. Harimau cuma menampakkan diri.”

Saat mendaki, katanya, ada tumbuhan-tumbuhan hutan bisa dimakan, seperti buah geseng. Ia menjadi makanan bertahan pendaki, banyak ditemukan di kaki Leuser. Rasa seperti nangka. Ia juga makanan favorit siamang dan orangutan. Juga ada pakis.

Jalur ketinggian 1.300 MDPL, hutan belum menanjak tajam, banyak geseng dan meranti, semangkuk, dan semaram. Ketinggian 1.300-2.000 MDPL, masih banyak orangutan. Mereka mulai terlihat puku 06.00.

Setelah 3.000 MDPL mulai masuk hutan perdu, mulai terlihat hutan lumut. Di lembah, masih terlihat orangutan, tetapi kala masuk punggungan, satwa-satwa ini sudah tak tampak.

Pada hari ketiga, jalur terus menanjak hingga menuju ke gerbang masuk Gunung Leuser, dengan kemiringan antara 40-50 derajat, jalur membentuk S mengantisipasi kekuatan pendaki stabil. Pendaki bisa menarik dan mengatur nafas. Jika kemiringan 40 derajat ditembus jalan lurus, mereka akan terkuras.

Kabut tebal menyelimuti Gunung Leuser dipandang dari kawasan Aceh Tenggara. Berbagai tumbuhan dan berbagai spesies masih ada disini dan harus terus dijaga tidak rusak. Foto: Ayat S Karokaro

Kabut tebal menyelimuti Gunung Leuser dipandang dari kawasan Aceh Tenggara. Berbagai tumbuhan dan berbagai spesies masih ada disini dan harus terus dijaga tidak rusak. Foto: Ayat S Karokaro

Jally sangat mencintai alam. Harapannya, makin banyak orang hobi cinta hutan. Menurut dia, kampanye perlindungan hutan harus terus dilakukan. “Hutan sangat penting bagi masa depan bumi. Jika perusak hutan, sama saja membunuh masa depan.”

Menjaga hutan, katanya, sekaligus menggerakkan ekonomi warga sekitar. Dia mencontohkan, sebagian besar warga sekitar Leuser menikmati keuntungan dari mengelola dan menjaga TNGL, salah satu di Kecamatan Blang Jerango, Gayo Lues.

Jalur baru

Pada Kamis (14/10/15), Jally bersama 26 pendaki, kembali membuka jalur baru. “Kami buka jalur baru selama 17 hari, 31 Oktober 2015 sudah kembali dari Puncak Leuser. Tiba di Aceh Barat Daya. Sepanjang perjalanan kami analisis, apakah bisa dipakai jalur alternatif bagi pendaki dan peneliti Gunung Leuser.”

Tim mulai mendaki dari Kedah, Gayo Lues. Melewati pintu masuk Kedah dan turun ke Dusun Alue Trieng Gading Gampong Kaye, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya.

“Jalur baru kami tandai, supaya bisa diingat dan mempermudah pendaki melalui jalur Kedah.”

Menurut Jally, banyak mereka temukan sepanjang perjalanan jalur baru ini. Hutan lumut masih lebat, banyak juga pohon-pohon melintang hingga memakan tenaga paha dan tangan. Karena pendaki harus menunduk melintasi pohon-pohon besar. Ada juga dengan merangkak.

“Harimau masih terlihat jejaknya, burung dan berbagai bunga cantik. Jalur baru ini menantang dan nikmat karena bisa memandang bentangan safanaindah. Suhu cukup dingin, jadi wajib bawa jacket, penutup kepala yang bisa menutup telinga. Makanan survival banyak ditemukan. Selamat mencoba jalur baru, tapi jangan rusak hutan!”

Inilah Jally, si pendaki Gunung Leuser yang tak pernah bosan mengkampanyekan perlunya menjaga hutan agar tidak d rusak. Foto: Ayat S Karokaro

Inilah Jally, si pendaki Gunung Leuser yang tak pernah bosan mengkampanyekan perlunya menjaga hutan agar tidak d rusak. Foto: Ayat S Karokaro

Sotong, Hewan Laut yang Pintar Menyamar

Mungkin selama ini anda hanya mengenalnya sebagai santapan yang cukup lezat, dengan harga yang cukup mahal di restauran-restauran seafood. Tetapi selain menjadi makanan yang diminati oleh banyak orang, ternyata dalam keadaan hidup, di habitat aslinya, sotong merupakan salah satu hewan yang cukup cerdas.

Sotong sendiri adalah hewan laut dari ordo Sepiida. Mereka termasuk kelas Cephalopoda, yang juga di dalamnya termasuk cumi-cumi, octopodes, dan nautiluses. Sotong memiliki cangkang internal yang unik, atau cuttlebone, dan oleh karena itu sotong juga sering disebut sebagai cuttlefish. Tetapi, walaupun namanya ikan, sotong bukanlah ikan melainkan moluska.

Sotong memiliki delapan lengan, dan dua tentakel yang dilengkapi dengan pengisap untuk menangkap mangsanya. Mereka umumnya mempunyai ukuran antara 15-25 cm, dengan spesies terbesar, Apama Sepia, yang mencapai 50 cm dengan berat lebih dari 10,5 kg.

Sotong, hewan laut dari ordo Sepiida, yang sering disebut ikan. Padahal merupakan moluska. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut dari ordo Sepiida, yang sering disebut ikan. Padahal merupakan moluska. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut dari ordo Sepiida, yang sering disebut ikan. Padahal merupakan moluska. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut dari ordo Sepiida, yang sering disebut ikan. Padahal merupakan moluska. Foto : Wisuda

Sotong memakan moluska-moluska kecil, kepiting, udang, ikan, octopodes, worm, dan cumi-cumi. Foto : Wisuda

Sotong memakan moluska-moluska kecil, kepiting, udang, ikan, octopodes, worm, dan cumi-cumi. Foto : Wisuda

Sotong adalah predator bagi moluska-moluska kecil, kepiting, udang, ikan, octopodes, worm, dan cumi-cumi lainnya. Dan yang termasuk predator mereka, adalah lumba-lumba, hiu, ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi lainnya. Daya hidup rata-rata cumi-cumi adalah sekitar satu sampai dua tahun.

Menurut studi terbaru menunjukkan, bahwa cumi-cumi adalah salah satu invertebrata paling cerdas. Dan sotong juga salah satu hewan laut, yang memiliki  otak terbesar dengan rasio ukuran semua invertebrata.

Cumi-cumi memiliki struktur internal yang disebut cuttlebone, yang berpori dan terbuat dari aragonit. Pori-pori tersebut menyediakannya daya apung, yang mengatur dengan mengubah gas menjadi cairan pada bilik cuttlebone melalui siphuncle ventral.

Cuttlebone setiap spesies memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Cuttlebone sendiri, bagi sotong adalah hal yang cukup unik, karena itulah yang  membedakan mereka dari kerabat cumi-cumi yang lainnya.

Sotong, hewan laut cerdas. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut cerdas. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut yang pandai menyamar menyerupai lingkungannya untuk berburu mangsa. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut yang pandai menyamar menyerupai lingkungannya untuk berburu mangsa. Foto : Wisuda

Sotong, seperti halnya cephalopoda yang  lainnya, memiliki mata yang juga canggih. The organogenesis dan struktur akhir dari mata cephalopoda pada dasarnya berbeda dari vertebrata seperti manusia.  kesamaan superfisial antara cephalopoda dan mata vertebrata dianggap contoh evolusi konvergen.

Meskipun tidak bisa melihat warna, tetapi mereka dapat merasakan polarisasi cahaya, yang meningkatkan persepsi mereka tentang kontras. Mereka memiliki dua tempat sel sensor yang terkonsentrasi di retina mereka (dikenal sebagai foveae), satu untuk melihat lebih ke depan, dan satu lagi untuk melihat lebih ke belakang. Perubahan mata fokus dengan menggeser posisi seluruh lensa sehubungan dengan retina, bukan membentuk kembali lensa seperti pada mamalia. Berbeda dengan mata vertebrata, tidak ada blind spot, karena saraf optik diposisikan di belakang retina.

Mata Sotong itu yang berspekulasi untuk dikembangkan sepenuhnya sebelum kelahiran dan mulai mengamati lingkungan, termasuk mengenali makanan mereka,  ketika masih dalam telur.

Sotong memiliki tinta, seperti cumi-cumi dan spesies gurita , yang mereka gunakan untuk membantu menghindari predatornya, dan tinta ini disimpan di dalam sebuah kantung tinta.

Saat musim kawin tiba, para sotong jantan akan bertarung untuk memperebutkan sotong betina dan jantan yang terbesar dan terkuat lah, yang biasanya mendominasi si betina. Biasanya perebutan betina tidak hanya dilakukan oleh dua ekor jantan, bahkan bisa mencapai 10 ekor jantan sekaligus.

Karena termasuk dalam hewan yang pintar, maka sotong jantan yang berbadan keil, biasanya berkamuflase untuk menyamarkan diri mereka sebagai cumi-cumi betina. Mengubah warna tubuh mereka, dan menyembunyikan senjata ekstra mereka (laki-laki memiliki empat pasang, perempuan hanya memiliki tiga), dan bahkan berpura-pura untuk memegang karung telur, dan ketika jantan yang lain lengah, maka si keil ini akan langsung mengambil betina yang diperebutkan.

Sotong, hewan laut yang sering jadi obyek foto bawah laut para penyelam. Foto : Wisuda

Sotong, hewan laut yang sering jadi obyek foto bawah laut para penyelam. Foto : Wisuda

Sotong kadang-kadang disebut sebagai “bunglon laut”, ini karena kemampuan luar biasa mereka untuk secara cepat mengubah warna kulit mereka. Perubahan warna Sotong, pola (termasuk polarisasi gelombang cahaya yang dipantulkan), dan bentuk kulitdimaksudkan untuk  berkomunikasi dengan sotong lainnya, menyamarkan diri mereka sendiri, dan sebagai tampilan deimatic untuk memperingatkan predator potensial.

Sotong dapat dengan cepat mengubah warna kulit mereka, untuk mencocokkan lingkungan mereka dan menciptakan pola warna kompleks. Mereka juga terlihat memiliki kemampuan untuk menilai lingkungan mereka dan sesuai dengan warna, kontras dan tekstur substrat bahkan dalam kegelapan total.

Variasi warna dalam substrat dan kulit hewan yang ditiru sangat mirip. Tergantung pada spesies, kulit sotong yang merespon substrat perubahan dengan cara yang berbeda.

Sotong menggunakan penyamaran mereka untuk berburu dan menyelinap di antara mangsa mereka. sotong akan menembakkan sebuah jet air yang keluar dari siphon, untuk mencari mangsa yang terkubur di dalam pasir.

Penelitian replikasi biologis warna-perubahan telah menyebabkan rekayasa kromatofora buatan dari perangkat kecil yang dikenal sebagai aktuator elastomer dielektrik. Insinyur di University of Bristol telah merekayasa bahan lembut yang terinspirasi dari kemampuan sotong untuk berubah warna itu, untuk membuat semacam “pakaian cerdas” dan aplikasi kamuflase.

Dan karena keunikannya ini juga, si sotong sering kali menjadi obyek atau model  favorit para pehobi foto underwater.

Foto: Ekspresi Sedih Satwa yang Kehilangan Kerabatnya

Belum lama ini, fotografer Evan Switzer mengabadikan foto dua ekor kanguru yang terlihat sedih di sebuah kebun binatang di Queensland, Australia. “Saya melihat si jantan mendekap si betina, menatapnya sambil terus membangunkannya” kata Switzer.

“Setiap kali berusaha dibangunkan, si betina tak pernah mampu berdiri, dan langsung jatuh ke tanah. Si jantan mendorong badannya ke si betina, berdiri disampingnya, dan hal ini cukup istimewa. Dia terlihat sekali sedang berkabung atas kepergian pasangannya” lanjutnya.

Sejak abad 19, para ilmuwan memang telah meneliti kemampuan hewan dalam menunjukkan perasaannya. Pada 1872, Charles Darwin menulis buku yang berjudul The Expression of the Emotions in Man and Animals  yang membahas bagaimana hewan dan manusia mengungkapkan dan mengirimkan perasaan mereka kepada yang lain.

Berikut, adalah kumpulan foto ekspresi satwa yang berduka karena kepergian kerabatnya seperti yang dilansir dari The Telegraph.

 

Kangaro

 

Foto seekor kanguru mati yang berada dalam dekapan kangguru jantan di Quensland, Australia. Gambar ini cukup popular setelah dirilis Daily Mail dan memunculkan perdebatan apakah benar sang jantan berduka atau ingin melakukan hubungan badan dengan si betina. Meski perdebatan masih berlangsung, banyak orang yang tersentuh dengan foto karya Evan Switzer tersebut.

 

 

anak gajah

 

Seekor anak gajah kerdil berputar mengelilingi induknya yang mati di Gunung Rara di Sabah, Malaysia. Sebanyak 10 ekor gajar kerdil ditemukan mati di area tersebut, dan aparat berwajib menduga semuanya diracun. Foto: Reuters

 

 

anjing

 

Di kebun binatang Bloomingdale, Georgia, AS terdapat pertemanan langka antara seekor anjing dengan berang-berang. Pada 2012, sang berang-berang mati dan anjing yang bernama Bella terlihat berduka dengan menghabiskan waktu berjam di sampingnya. Sumber: Youtube

 

 

gorila

 

Gana, seekor gorila di kebun binatang Munster di Jerman sedang menangisi anaknya Sergio yang baru saja mati. Foto: Action Press/Rex Shutterstock

 

 

pinguin

 

Dua penguin emperor sedang berduka akan kepergian anaknya. Foto: John Downer

 

 

simpanse

 

Foto yang luar biasa ini menunjukan sebuah keluarga besar simpanse yang berduka atas kepergian kerabatnya. Pegawai di  Sanaga-Yong Chimpanzee Rescue Centre, Kamerun ini tertegun ketika seluruh keluarga besar simpanse yang meninggal tersebut berbondong untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dorothy, simpanse yang mati itu. Satwa yang biasanya sangat berisik tersebut berjejer dan diam sambil meletakkan tangannya ke bahu simpanse di sebelahnya untuk saling menenangkan. Foto: Monica Szczupider/Solent News

 

 

unta

 

Foto ini juga cukup terkenal, yang menunjukkan seekor unta meraung, menangisi kepergian anaknya. Foto: Monica Szczupider/Solent News

 

 

bison

 

Kawanan bison di Wind Cave National Park, Dakota Selatan, AS, berkumpul di samping seekor bison yang mati selama beberapa waktu. Foto: Nature Picture Library/Alamy Stock Photo

 

 

peluk gajah

 

Seekor anak gajah usia lima bulan menumpukan badannya di atas tubuh ibunya yang mati di Samburu, Kenya. Karena takut menjadi buruan predator, penjaga di David Sheldrick Wildlife Trust, Kenya Wildlife Service and Save the Elephants  bekerja semalaman, berusaha membawa sang anak yang tak pernah mau meninggalakan ibunya. Foto: DS2/Barcroft

 

 

dolphin_3550086k

 

Pengamat paus di atas kapal Captain Dave’s Dolphin dan Whale Watching Safari menemukan sesuatu yang tak terduga yang begitu menyentuh. Seekor lumba-lumba hidung botol membawa anaknya yang sudah mati di punggungnya. Sumber: www.dolphinsafari.com

 

Apa yang Dilakukan Pemerintah Sumsel Atasi Karthutlah 2016?

Jembatan Ampera, Palembang yang nyaris tidak terlihat karena tertutup kabut asap, di penghujung Oktober 2015 lalu. Foto: Taufik Wijaya

Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sorotan nasional maupun international terkait bencana kebakaran hutan dan lahan gambut pada 2015 lalu. Apa yang akan dilakukan provinsi yang akan menjadi penyelenggara Asian Games 2018 ini agar kebakaran hutan dan lahan gambut (karthutlah) tidak berulang lagi?

“Kita akan menjalankan sejumlah program, salah satunya Desa Peduli Api (DPA). Program ini menjadikan desa sebagai pencegah utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Pada tahap awal, program ini akan berjalan dari sekarang hingga Juni 2016,” kata Najib Asmani, staff ahli Gubernur Sumatera Selatan bidang lingkungan hidup, Sabtu (16/01/2016).

Desa yang ditetapkan sebagai DPA ini, kata Najib, merupakan desa yang selama ini berada atau rawan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. “Jumlahnya 88 desa,” katanya.

Ke-88 desa ini tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 41 desa yang berada di tujuh kecamatan; Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebanyak 20 desa di tiga kecamatan; Kabupaten Banyuasin sebanyak 8 desa di lima kecamatan; serta Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebanyak 18 desa di tujuh kecamatan.

“Desa yang mampu mencegah kebakaran akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” kata Najib.

Penyebab karhutlah

Menurut Najib, berdasarkan analisis bencana karhutlah di Sumatera Selatan ada beberapa faktor penyebabnya. Kurangnya sumber air tanah, sungai dan water tabel di parit drainase; tata air lanskap belum terintegrasi, terbatasnya akses menuju sumber api, tidak adanya green belt pemecah angin; terbatasnya sarana prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan; terbatasnya sumber data manusia regu kebakaran terlatih di lapangan; belum optimalnya partisipasi masyarakat lokal, serta belum efektifnya kelembagaan peduli api di desa atau dusun merupakan serangkaian permasalahan yang terjadi.

Sementara lahan yang terbakar tersebut, mulai dari lahan konsensi hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, lahan rakyat berupa padi sonor atau sawah tadah hujan, hutan negara, serta lahan konflik atau belum dikelola.

“Meski api padam saat musim penghujan namun persoalan tidak berhenti. Berbagai persoalan baru muncul,” kata Najib.

Misalnya, lahan konsensi HTI yang dibekukan pemerintah atau lahan konflik yang terbakar ditanami padi sonor, pematokan lahan atas nama pribadi, tumpukan kayu gelam di pinggir sungai yang diambil dari lokasi kebakaran, kayu-kayu bekas kebakaran belum dibersihkan, hingga munculnya sejumlah titik panas di kawasan hutan negara karena kembali ditumbuhi belukar.

 

Sumber: Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Sumsel

 

Beragam solusi

Selain menjalankan program DPA, kata Najib, ada program lain yang dijalankan pemerintah Sumatera Selatan. Terkait lahan konflik, akan dilakukan penentuan tapal batas konsensi HTI, desa, kecamatan atau plasma perkebunan, pendataan pemanfaatan lahan rakyat yang berada di kawasan hutan produksi, kesepakatan lahan kelola masyarakat dan tanaman pokok tata ruang HTI, dan percepatan program plasma perkebunan yang belum terealisir.

Terkait sarana prasana pemadam kebakaran, akan dilakukan percepatan audit kepatuhan, tata air lanskap yang terintegrasi, serta green belt dan menara api.

Selanjutnya, dilakukan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sejumlah organisasi non-pemerintah, seperti percepat kegiatan kelola sosial HTI dan CSR perkebunan, terintergrasinya kegiatan pemerintah dengan lembaga donor international, serta perhutanan sosial, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.

Sementara kelembagaan atau aspek legal, akan dilakukan manajemen lanskap, desa peduli api, review perizinan lahan konflik, serta pembuatan peraturan gubernur atau peraturan daerah terkait karhutlah.

“Semoga dengan program ini Sumatera Selatan akan bebas dari bencana Karhutlah di 2016 dan di masa mendatang. Selain itu, masyarakat menjadi sehat, sejahtera, dan lingkungan terjaga,” ujar Najib.

 

Sadis.. Penyu Mau Bertelur, Malah Dibunuh dan Dikonsumsi

Aksi perburuan satwa liar dilindungi kembali terjadi di Sulawesi Utara. Warga di sekitar pantai Alar, kecamatan Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara diduga masih memburu penyu untuk dijadikan bahan konsumsi. Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggah oleh Alfrits Ken Oroh dalam akun facebook-nya pada Selasa (12/01/2016).

Alfrits bercerita dalam akun facebook-nya tersebut, saat istirahat siang di pantai Alar, dikejutkan jeritan beberapa orang yang mengejar seekor penyu. “Kejar, hadang, lalu banting penyu itu,” teriak sejumlah warga.

Kondisi penyu sisik (Eremochelys imbricata), jenis penyu yang paling terancam punah, yang akan bertelur dan malah dibunuh dan dikonsumsi dagingnya di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulut pada Selasa (12/01/2016). Foto : facebook Alfrits Ken Oroh

Kondisi penyu sisik (Eremochelys imbricata), jenis penyu yang paling terancam punah, yang akan bertelur dan malah dibunuh dan dikonsumsi dagingnya di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulut pada Selasa (12/01/2016). Foto : facebook Alfrits Ken Oroh

Melihat tindakan itu, Alfrits berusaha memberi penyadaran. “Gila, besar sekali. Ini binatang dilindungi, om. Sebaiknya biarkan saja. Kasihan,” katanya.

Namun, upaya itu gagal. Salah seorang yang bersemangat memburu malah mengatakan penyu adalah ikan dan memiliki harga yang cukup tinggi bila dijual. “Siapa mau beli, 100 ribu per kilo,” demikian Alfrits menggambarkan keangkuhan salah seorang pemburu.

“Sepertinya dy (penyu) lagi siap bertelur, tapi sayang sudah digagalkan oleh orang-orang rakus ini,” sesal Alfrits.

Foto itu kemudian menarik perhatian pengguna facebook lainnya. Hingga berita ini dituliskan, foto tersebut telah dibagikan oleh 843 pengguna facebook dengan komentar menyesalkan perburuan penyu itu. Mereka juga memberi solusi penyelamatan satwa liar dilindungi ini.

“Semua jenis penyu adalah binatang yang dilindungi undang-undang,” jelas Frank Delano Manus.

“Begitu banyak organisasi yang mencoba melepaskan hewan ini agar dapat berkembang biak. Namun, hal seperti ini tak patut untuk dicontohi… MIRIS,” kata pengguna facebook bernama Agnes Indridjani Lumintang.

Kondisi saat penyu sisik (Eremochelys imbricata), jenis penyu yang paling terancam punah, yang akan bertelur dan malah dibunuh dan dikonsumsi dagingnya oleh warga di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulut pada Selasa (12/01/2016). Foto : facebook Alfrits Ken Oroh

Kondisi saat penyu sisik (Eremochelys imbricata), jenis penyu yang paling terancam punah, yang akan bertelur dan malah dibunuh dan dikonsumsi dagingnya oleh warga di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulut pada Selasa (12/01/2016). Foto : facebook Alfrits Ken Oroh

Sementara itu, Sudiyono, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut, mengaku baru mendengar kejadian tersebut. Namun, ia berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. “Kami akan mencari bukti-bukti, berupa dokumentasi, setelah itu akan mengambil langkah kedepannya,” katanya kepada Mongabay Indonesia yang dihubungi pada Kamis (14/01/2016).

Seperti diketahui, dari 7 spesies yang tersisa di dunia, Indonesia menjadi rumah bagi 6 penyu, yaitu penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu tempayan (Caretta caretta), dan penyu pipih (Natator depressus).

Saat ini, status penyu sisik dan penyu hijau hampir punah. Sementara penyu belimbing kondisinya tidak jauh berbeda.

Ancaman Manusia

Billy Gustafianto, staff edukasi dan informasi Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki (PPST), mengatakan meski semua jenis penyu dilindungi undang-undang, ancaman terhadap penyu masih terbilang tinggi. Sebab, banyak orang tidak tahu penyu dilindungi undang-undang.

Ketidaktahuan tersebut mendorong sebagian masyarakat di Sulut mengkonsumsi penyu. “Konsumsi penyu masih tinggi, karena ia adalah ‘hidangan’ langka. Tidak setiap saat bisa ditemukan. Sekarang sudah masuk musimnya. Karena penyu ke darat mulai bulan Januari hingga September,” kata Billy ketika dihubungi Mongabay Indonesia.

Kondisi mengenaskan dari penyu sisik (Eremochelys imbricata), yang akan bertelur dan malah dibunuh dan dikonsumsi dagingnya oleh warga di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulut pada Selasa (12/01/2016). Foto : facebook Alfrits Ken Oroh

Kondisi mengenaskan dari penyu sisik (Eremochelys imbricata), yang akan bertelur dan malah dibunuh dan dikonsumsi dagingnya oleh warga di Pantai Alar, Minahasa Selatan, Sulut pada Selasa (12/01/2016). Foto : facebook Alfrits Ken Oroh

Ancaman penyu juga karena dijadikan binatang peliharaan dan organnya dijadikan hiasan. “Selain dikonsumsi, dipelihara atau pemanfaatan bagian tubuh penyu, sampah-sampah yang dibuang manusia ke laut juga berkontribusi mengancam satwa ini.”

Meski berbagai pihak telah berupaya melindungi penyu, banyak kendala dihadapi, seperti ketidaktahuan masyarakat dan pengawasan di pesisir. Karenanya, ia mengajak lebih banyak orang agar mau terlibat dalam upaya penyelamatan penyu.

“Berdasarkan respon masyarakat di facebook, terlihat ada orang-orang yang masih prihatin dan merasa perlu melindungi penyu. Kita perlu lebih banyak lagi.”

“Kalau lihat kejadian seperti ini bisa langsung lapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan, BKSDA atau Polisi. Sebab, penyu adalah spesies yang bukan milik 1 negara saja. Karena melintasi lautan, penyu adalah satwa semua negara,” tambah Billy.

Perlu Penyadartahuan

Arifsyah Nasution, juru kampanye laut Greenpeace, mengatakan upaya konservasi penyu seperti oleh BKSDA, perlu dilakukan dengan penyadartahuan masyarakat mengenai pentingnya eksistensi dan bahayanya mengkonsumsi penyu.

“Penyu adalah satwa dilindungi. Secara legal sudah dilarang (untuk dikonsumsi). Dari aspek kesehatan, ada akumulasi logam berat yang berbahaya bagi tubuh. Di Mentawai, misalnya, pernah ada yang keracunan karena makan daging penyu,” terang dia.

“Penegakan hukum untuk memutus mata rantai perdagangan penyu perlu dilakukan. Dan ini perlu dimulai dari keberpihakan hukum. Jangan hanya karena informasi mengenai hal tersebut tidak dapat dijangkau, maka masyarakat kecil dan nelayan yang jadi korbannya.”

Tukik-tukik  belimbing berlomba menuju  air untuk hidup di laut luas. Foto: Chik Rini

Tukik-tukik belimbing berlomba menuju air untuk hidup di laut luas. Foto: Chik Rini

Di sisi lain, Arif mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan, salah satunya dengan melibatkan diri dalam penyelamatan penyu. Sebab, selain status perlindungan hukumnya, pelestarian penyu merupakan cara untuk hidup harmonis dengan alam. “Keberadaan penyu adalah indikator kesehatan laut. Biarkan dia hidup, jangan diganggu,” pungkas Arifsyah Nasution.

Berpotensi Penyakit

Menurut Dwi Suprapti, Marine Species Conservation Coordinator WWF, konsumsi telur dan daging penyu berpotensi menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia. Sebab, di dalamnya terdapat sejumlah kandungan mulai dari DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane), Polutan Organik Persisten (POPs), polychlorinated biphenyl (PCB), serta kadar kolestrol yang tinggi.

DDT atau pestisida sintetis, dapat mengakibatkan tidak berfungsinya hati sebagai penyaring racun, gangguan jaringan saraf dengan gejala kelelahan, kejang hingga timbul kelumpuhan dan berpotensi menimbulkan kanker.

Sedangkan kandungan senyawa POPs dalam telur penyu dapat menimbulkan kanker, liver, kerusakan sistem syaraf dan gangguan hormon endokrin. Belum lagi, senyawa PCB yang juga terdapat dalam telur penyu, merupakan senyawa yang dilarang oleh kongres AS sejak 1979 terkait kasus cacat lahir dan berbagai jenis kanker.

“Kadar kolestrol yang tinggi dalam telur penyu berpotensi pula meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, menyumbat pembuluh darah di sekitar alat vital pria, serta meningkatkan resiko terjadinya impotensi dikemudian hari,” ungkap Dwi kepada Mongabay Indonesia, Jumat (15/1/2016).

Sampah plastik dan mikroplastik di lautan membahayakan bagi penyu karena dianggap makanan. Banyak penyu dan biota laut yang mati karena memakan sampah di lautan. Foto : ecowatch

Sampah plastik dan mikroplastik di lautan membahayakan bagi penyu karena dianggap makanan. Banyak penyu dan biota laut yang mati karena memakan sampah di lautan. Foto : ecowatch

Berdasakan hasil identifkasinya, foto satwa yang diunggah dalam jejaring facebook adalah penyu sisik (Eremochelys imbricata), jenis yang paling terancam punah dibanding 5 jenis penyu lainnya. Sebab, dalam daftar merah IUCN, ia berstatus kritis (critically endangered).

Meski demikian, Dwi meyakini, perburuan penyu sisik untuk dikonsumsi sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan penyu hijau. Lewat penuturan sejumlah orang yang pernah ditemuinya, Dwi mendapat informasi bahwa daging penyu sisik relatif lebih amis, sedangkan penyu hijau tidak.

Hal itu diduga karena perbedaan makanan dari kedua jenis penyu tersebut. Penyu hijau mengkonsumsi rumput laut (herbivora), sedangkan penyu sisik mengkonsumsi sponge, karang lunak dan kerang-kerangan (carnivora). “Kejadian di pantai Alar ini seakan memandang semua penyu sebagai komoditi perikanan yang dapat diperdagangkan dan dikonsumsi dagingnya,” kata Dwi.

Populasi Penyu Berkurang

Resiko kepunahan penyu akibat intervensi manusia terbilang tinggi, berbeda di tiap lokasi. Di pantai Paloh, Kalimantan Barat, misalnya, dalam kurun 5 tahun (2009-2015) setidaknya terjadi penurunan hampir 50% populasi penyu yang bertelur.

Pada tahun 2009, WWF mendapati tingkat perburuan telur penyu di Paloh mencapai 99%. Namun, seiring pengawasan dan kampanye yang terus dilakukan, pada tahun 2015, angka tadi menurun menjadi 16%.

Belum lagi, tingkat kematian penyu akibat tertangkap jaring nelayan. Dia memberi contoh, di pesisir Paloh, dalam setahun setidaknya terdapat 500 ekor penyu yang tidak sengaja tertangkap oleh jaring nelayan. “Akibatnya, penyu mati dan kerugian bagi nelayan karena rusaknya alat tangkap,” terang Dwi.

Di pulau Sangalaki, Kalimantan Timur, dalam waktu 10 tahun (2002-2012) setidaknya terjadi penurunan populasi peneluran sekitar 44%, begitu pula dengan beberapa lokasi peneluran lainnya. Diyakini, tren penurunan populasi itu karena ancaman kerusakan habitat hingga ancaman langsung terhadap penyu.

Penyu-penyu sitaan BKSDA Bali dan Polair Bali. Foto: Ni Komang Erviani

Penyu-penyu sitaan BKSDA Bali dan Polair Bali. Foto: Ni Komang Erviani

Ancaman juga hadir lewat pemanfaatan karapas penyu sisik sebagai bahan baku perhiasan, suvenir, tas dan bingkai kacamata. Padahal, nilai jual dari perdagangan penyu sisik tidak sebanding dengan resiko kepunahannya.

“Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, setidaknya perburuan penyu sisik sebagai bahan baku perhiasan hingga kini masih dapat dijumpai di Kalimantan Timur, Bali, Kupang hingga Maluku,” Dwi menjelaskan.

Penegakan Hukum

Sejumlah peraturan di Indonesia sebenarnya dinilai cukup kuat dan jelas mengatur perlindungan penyu sebagai satwa yang terancam punah. Seperti diatur dalam UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Bahkan, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, belum lama ini juga mengeluarkan Surat Edaran no 526/MEN-KP/VII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan atau Produk Turunannya. Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Kepala DKP Provinsi, Kota, Kabupaten serta UPT KKP di seluruh Indonesia.

“Dengan demikian regulasi sudah ada. Namun implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah. Kalau kesadaran pemerintah terhadap perlindungan penyu saja masih lemah, apalagi masyarakat awam. Sehingga, tak jarang perdagangan dan perburuan penyu masih terjadi di Indonesia,” tambah Dwi.

8 Satwa Hybrid yang Harus Anda Ketahui

Perkawinan antar spesies di dunia satwa sangat jarang terjadi, karena sebagian besar satwa cenderung berinteraksi dengan jenisnya sendiri.

Meski demikian, ada beberapa hewan hybrid (hasil persilangan dua spesies berbeda dengan campur tangan manusia) yang hidup baik di penangkaran. Satwa tersebut, terlihat bagaikan jenis baru.

Penasaran? Inilah 8 satwa hybrid yang berhasil kami rangkum beritanya sebagaimana dilansir dari Reader’s Digest.

.

 

  1. Mule

Mule adalah satwa hasil persilangan kuda betina dengan keledai jantan, dan merupakan satwa hybrid paling umum kita jumpai. Mule (atau Bagal dalam bahasa Indonesia) sering digunakan untuk mengangkut barang karena tubuhnya yang lebih tegap dibandingkan keledai. Akan tetapi, bagal tidak mampu melangkah cepat seperti kuda.

 

Mule. Sumber: Pinterest.com

Mule. Sumber: Pinterest.com

 

  1. Liger

Liger (diambil dari kata “lion” dan “tiger”) atau dalam Bahasa Indonesia disebut  simau (singa dan harimau) merupakan hasil kawin silang seekor singa jantan dan seekor harimau betina.

Jika seekor singa jantan dikawinkan dengan seekor liger, akan menghasilkan liliger yang lebih dominan seperti singa. Sedangkan jika seekor harimau jantan dikawinkan dengan seekor liger, maka akan menghasilkan tiliger yang lebih dominan seperti harimau.

 

Liger. Sumber: news.nationalgeographic.com

Liger. Sumber: news.nationalgeographic.com

 

Liger dapat berenang seperti karakteristik harimau dan bisa bersosialisasi seperti singa. Liger hanya dapat bertahan di lingkungan tertentu karena habitat induknya tidak berada di alam liar. Liger biasanya tumbuh lebih besar dari induknya, tidak seperti tigon yang cenderung seperti harimau betina.

 

3. Zorse

Zorse (dari kata “zebra” dan “horse”) adalah hasil persilangan zebra jantan dan kuda betina. Kuda betina akan mengandung sekitar 11 bulan. Satu jam setelah dilahirkan, zorse sudah bisa berdiri dan berjalan. Dibanding kedua orang tuanya, ukuran badan zorse lebih kecil. Walau begitu, ukuran kakinya hampir sama panjang dengan induknya. Zorse termasuk hewan yang kuat dan sehat. Ia bisa hidup sampai 30 tahun.

 

Zorse. Sumber: 3.bp.blogspot.com

Zorse. Sumber: 3.bp.blogspot.com

 

Bentuk badan zorse, lebih mirip kuda ketimbang zebra. Namun, belang zebra masih tampak di bagian kaki, leher, atau sebagian badannya. Makanan kesukaannya rerumputan.

 

4. Kucing Savanah

Savannah adalah salah satu ras kucing hybrid hasil persilangan kucing liar serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siamese, Bengal, dan Egyptian Mau. Savannah telah dinobatkan oleh Guinness World Records sebagai ras kucing terpanjang di dunia, 17,1 inci atau sekitar 44 cm.

 

Kucing Savanah. Sumber: Dummidumbwit.files.wordpress.com

Kucing Savanah. Sumber: Dummidumbwit.files.wordpress.com

 

Selintas, savannah terlihat liar dan buas, akan tetapi ia merupakan kucing yang baik dan ramah. Savanah berbulu tebal, tubuhnya tinggi, ramping, dan lentur. Telinganya berbentuk segitiga dan kakinya panjang. Savannah mampu melompat setinggi 2,5 meter dan tidak takut air sebagaimana sifat ras Bengal.

 

5. Beruang Grolar

Sebagai keturunan dari beruang grizzly dan beruang kutub, beruang grolar merupakan salah satu binatang yang  tidak ingin ditemui di alam liar. Menariknya, tidak seperti hybrid, beruang grolar diketahui terjadi secara alami di alam liar.

 

Beruang grolar. Sumber: Rantpets.com

Beruang grolar. Sumber: Rantpets.com

 

Beberapa ahli memprediksi, beruang kutub dapat didorong untuk berkembang biak dengan beruang grizzly karena pemanasan global. Namun, pandangan tersebut diragukan kebenarannya karena dua spesies ini diduga sudah melakukan perkawinan silang sejak lima juta tahun lalu. Beruang grolar memang spesies langka. Akan tetapi, para peneliti menduga sejak jutaan lalu ketika spesies beruang grizzly dan beruang kutub berpisah, fenomena perkawinan silang ini sudah terjadi.

 

6. Wolphin

Bisa dibilang penemuan yang satu ini unik bin ajaib. Ditemukan spesies baru dengan nama wholphin, persilangan antara paus dengan lumba-lumba (wholphin adalah ‘whale’ and ‘dolphin’). Lumba-lumba dan paus bukanlah spesies yang sama serta bukan dalam genus yang sama. Di sinilah keunikannya.

Pada 1985 di Taman Laut Sea Life, Hawaii, ditemukan wholphin yang diberi nama Kekaimalu. Keikamalu ini ternyata mewarisi sifat dari kedua induknya. Misalnya, bapaknya (lumba-lumba) mempunyai gigi sebanyak 44; dan ibunya memiliki 88; sedangkan Kekaimalu giginya sebanyak 66 buah. Warna kulitnya pun campuran kulit ibunya yang hitam dan bapaknya yang abu-abu.

 

Wolphin. Sumber: S-media-cache-ak0.pinimg.com

Wolphin. Sumber: S-media-cache-ak0.pinimg.com

 

Bagi ilmuwan, kehadiran kekaimalu ini jelas menakjubkan, terutama bila berhubungan dengan sistem klasifikasi mahluk hidup. Secara teknis, hanya individu yang satu spesies saja yang bisa menurunkan individu yang subur.

 

7. Coywolf

Yang ini perpaduan antara coyote (anjing hutan) dan wolf (serigala). Coywolf terjadi secara alami sehingga akan banyak ditemui sekelompok coyote di alam bebas.

 

Coywolf. Sumber: i.livescience.com

Coywolf. Sumber: i.livescience.com

 

Coywolf memiliki karakter yang merupakan perpaduan induknya. Senang berburu dan agresif terhadap mangsanya, seperti serigala. Tapi, takut untuk mendekati pemukiman penduduk seperti coyote. Coywolf tampaknya lebih berani dan lebih cerdas ketimbang anjing hutan biasa.

 

8. Cama

Cama adalah hibrida antara unta arab jantan dan llama betina yang dihasilkan melalui inseminasi buatan di Pusat Reproduksi Unta di Dubai. Cama pertama lahir pada 14 Januari 1998.

 

Cama. Sumber: Media.mnn.com

Cama. Sumber: Media.mnn.com

 

Hewan ini dikembangkan dengan tujuan menghasilkan keturunan yang memiliki kekuatan unta dan temperamennya lebih mudah seperti lama. Pada 1998, ilmuwan membiakkan cama pertama yang dihasilkan dari perkawinan llama betina dan unta jantan.

Tapi tidak seperti kebanyakan hewan yang ada dalam daftar ini, Cama diciptakan melalui inseminasi buatan. Karena perbedaan ukuran sangat signifikan – lama beratnya sekitar 150 kg, sementara unta mencapai 950 kilogram – sehingga perkawinan alami hampir mustahil. Pastinya, cama tidak memiliki punuk, tapi memiliki telinga seperti unta dengan ekor panjang, serta kuku terbelah layaknya llama.