Lingkungan Hidup

Taman Teknologi: Ruh Nawa Cita untuk Kelautan dan Perikanan Indonesia

Ruh program Nawa Cita yang dideklarasikan Presiden Joko Widodo terus diaplikasikan diterjemahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terbaru, Nawa Cita diwujudkan dalam pembangunan taman teknologi (techno park) yang tersebar di 24 lokasi di seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut dimulai tahun 2015 ini dan diharapkan rampung pada 2019 mendatang.

Pelaksana pembangunan techno park tersebut dipegang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) KKP dan bertugas secara berkala menghadirkan taman tersebut dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

ikan dimasukkan ke pick up untuk diolah jadi sardin. Foto : Rhett A. Butler

ikan dimasukkan ke pick up untuk diolah jadi sardin. Foto : Rhett A. Butler

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peluncuran techno park kepada publik di Jakarta, Kamis (25/6), mengaku kalau pembangunan techno park menjadi program lanjutan dari Program Nasional Pengembangan  100 Taman Sains dan Teknologi Nasional (Science and Techno Park/STP).

“Itu sebagai salah satu quick win oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 7 Mei lalu,” ungkap Susi.

Di hadapan semua orang, Susi bercerita bagaimana techno park dibangun dengan mengemban tugas sebagai tempat berpusatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kelautan dan perikanan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa melahirkan tenaga kompeten, adaptasi dan alih teknologi untuk menghasilkan produk inovatif, dan inkubator bisnis untuk menghasilkan usaha baru.

“Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Sementara, inkubator bisnisnya meliputi jejaring kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan stakeholders,” jelas Susi.

Selain hal tersebut, dengan bergabung dalam kegiatan di techno park, Susi menjanjikan setiap orang akan mendapatkan pendampingan oleh penyuluh dari Pusat Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), peningkatan teknologi tepat guna, konsultasi, dan inovasi teknologi dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Janji tersebut dicetuskan, karena Susi melihat kehadiran techno park bisa menjadi sarana strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis SDM.

“Ini aksi nyata pengembangan SDM yang andal dan kompeten melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan kelautan dan perikanan berbasis IPTEK dan inovasi,” tandas Susi.

Sambut MEA dari 4 Daerah

Sebagai program percontohan, KKP saat ini baru membangun techno park di empat daerah, yakni di Tegal (Jawa Tengah), Banyuwangi (Jawa Timur), Aertembaga, Bitung (Sulawesi Utara), dan Ambon (Maluku). Dipilihnya empat daerah tersebut, tidak lepas dari pertimbangan aspek kewilayahan, kedekatan lokasi dengan Unit Pelaksana Teknnis (UPT) KKP dan sekaligus dekat dengan potensi daerah.

Dari empat daerah tersebut, KKP berharap akan muncul inovasi-inovasi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, menurut Susi, sasaran techno park untuk sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan konservasi perairan bisa segera terwujud.

Karena itu, KKP membangun techno park dengan menyesuaikan karakter daerah masing-masing. Untuk Tegal, kegiatan techno park difokuskan pada sertifikasi kompetensi, pengembangan garam, udang galah padi, permesinan, budidaya udang, dan budidaya rumput laut.

Kemudian, di Banyuwangi, kegiatan difokuskan pada sertifikasi kompetensi, budidaya ikan sidat, produksi garam, budidaya udang, dan pengolahan produk. Di Bitung, kegiatan difokuskan pada sertifikasi kompetensi, perkapalan, dan pengolahan produk. Terakhir, di Ambon, kegiatan difokuskan pada sertifikasi kompetensi, budidaya ikan laut, pengolahan produk, permesinan perikanan, dan wisata pelatihan.

Selain untuk penguatan daerah masing-masing, kehadiran techno park juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempersiapkan masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam kerja sama ekonomi regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai dari tahun ini.

“Kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan harus menjadi sarana utama mendukung pengelolaan Techno Park untuk meningkatkan kompetensi, inovasi, inkubator bisnis kelautan dan perikanan serta mengembangkan fungsi Tekno Park kedepan,” tutur Susi.

Setelah empat daerah tersebut, KKP akan membangunan secara bertahap 20 techno park lain yang tersebar di 20 daerah di Indonesia. Semuanya diharapkan sudah bisa digunakan maksimal pada 2019 mendatang.

Rp30 Miliar untuk Techno Park

Untuk melaksanakan kegiatan techno park di 4 daerah tersebut, KKP melalui BSPDM KP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Atau, dengan kata lain, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,5 miliar untuk masing-masing techno park.

Menurut Kepala BPSDM KP Suseno Sukoyono, pengalokasian anggaran tersebut menjadi tonggak penting untuk pengembangan SDM kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan program Nawa Cita yang dibawa Presiden Jokowi, keberadaan techno park diharapkan bisa ikut bersinergi dengan  baik di dalamnya.

Terkait anggaran Rp30 miliar, Suseno mengatakan bahwa jumlahnya sudah cukup untuk melaksanakan segala kegiatan dan mengelola techno park yang ada di empat daerah.”Itu sudah cukup karena ini baru tahap awal,” ujar dia menegaskan.

“Kita gunakan lahan, bangunan, sarana dan prasarana yang sudah ada. Memang terkesan sedikit tapi bagi kami sebenarnya dibandingkan techno park lain yang butuh Rp27 miliar, bagi kami Rp7,5 miliar sudah cukup,” ujar Suseno.

Diduga Keluarkan Izin Perusahaan Sawit Tanpa HGU, Bupati Morowali Utara Dilaporkan ke Kepolisian. Ini Alasannya!

Perkebunan Sawit di Morowali Utara, Sulawesi Tengah sebagian besar bermasalah, baik dengan masyarakat maupun dengan sesama perusahaan. Foto: Rhett Butler

Front Rakyat Advokasi Sawit (Fras) melaporkan Bupati Morowali Utara (Morut), Haris Rengga, ke kantor kepolisian resort (polres) setempat, karena terkait dugaan pemberian izin lokasi kepada salah satu perusahaan sawit, PT. Agro Nusa Abadi (PT ANA).

Laporan itu dilakukan dengan cara berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara dan ke Polres Morowali Utara sembari menyerahkan dokumen laporan terkait dugaan pelanggaran oleh bupati dan perusahaan sawit, beberapa waktu lalu.

“PT ANA memiliki wilayah konsesi seluas 7.244, 33 hektar di Kecamatan Petasia Timur yang kami nilai bermasalah,” kata Ristan, salah seorang anggota Fras, yang menjadi koordinator aksi ketika berunjuk rasa di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan sejak 2006 hingga saat ini, PT. ANA tidak memiliki hak guna usaha (HGU) untuk melakukan penanaman sawit di Morowali Utara. Bahkan, perusahaan itu sudah merampas tanah warga di enam desa di Kecamatan Petasia Timur. Yakni Desa Tompira, Bunta, Bungintimbe, Molino, Toara, dan Peboa.

“Kami mendesak pimpinan Polres Morut untuk menahan Pejabat Sementara Bupati Morowali Utara, Haris Rengga. Bupati lah yang menjadi penyebab perampasan lahan petani, karena telah menerbitkan izin lokasi pembaharuan kepada PT. ANA belum lama ini,” kata Ristan.

Menurutnya, bupati telah mengeluarkan surat keputusan bernomor 188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 tentang persetujuan pembaharuan izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit terpadu kepada PT. ANA. “Kami menuntut agar tanah yang telah digusur dan ditanami sawit oleh PT. ANA dikembalikan ke warga.”

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Morowali Utara, AKP Lukyi saat menerima dokumen laporan Front Rakyat Advokasi Sawit mengaku akan mempelajari serta menindaklanjuti dokumen tersebut.

“Kami akan pelajari dulu dokumennya setelah itu akan ditindaklanjuti.”

Ketika persoalan ini disampaikan kepada DPRD Morowali Utara, mereka mendapatkan pernyataan yang berbeda. Ketua DPRD, Sarifudin Madjid, kepada Front Rakyat Advokasi Sawit dan juga warga yang hadir meminta agar tidak menghalang-halangi perusahaan untuk beraktivitas.

“Kalian tidak boleh memasang plang untuk menghalang-halangi perusahaan,” kata Sarifudin.

Ristan menilai, pernyataan ketua DPRD itu dianggap telah melukai hati warga di lima desa yang ada di kecamatan Petasia Timur.

“Semestinya sebagai wakil rakyat, harus lebih memperjuangan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan perusahaan. Pernyataan ketua DPRD itu sudah menyakiti hati warga di Kecamatan Petasia,” tandasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor, ketika dihubungi Mongabay menjelaskan, sebagai pejabat bupati sementara, pimpinan daerah tidak seharusnya menerbitkan surat keputusan yang sifatnya strategis, seperti penerbitan izin lokasi perkebunan, karena bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Ia menambahkan bahwa aktivitas PT. ANA di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara itu adalah kegiatan illegal. Karena hingga sekarang perusahaan yang ia maksud tidak memiliki HGU sebagai hak penguasaan ribuan hektar tanah perkebunan sawit. Lalu menurutnya, tindakan pejabat sementara itu adalah bentuk pelanggaran hukum yang mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik.

“Karena sebagai pelaksana tugas bupati, maka tidak patut mengeluarkan keputusan-keputusan strategis. Apalagi, sampai berdampak terhadap hak-hak keperdataan masyarakat,” tandasnya.

 

 

Pemerintah Hanya Urusi Dana Talangan Lapindo, Persoalan Lingkungan dan HAM Terabaikan

Ogoh-ogoh wujud pemilik Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie diarak dan ditanam di kolam penampungan lumpur oleh warga korban lumpur Lapindo dalam peringatan 9 tahun Luapan Lumpur Lapindo. Foto : Petrus Riski

Pemerintah akan mencairkan dana talangan Rp781 miliar untuk korban lumpur Lapindo. Dana yang sedianya cair Jumat (26/6/15) tetapi tertunda ini untuk melunasi ganti rugi lahan terdampak semburan lumpur Lapindo. Jangka waktu pemberian dana selama empat tahun, dengan jaminan aset tanah korban yang sudah ganti rugi oleh Lapindo Rp3,03 triliun.

KontraS menilai, pemberian dana ini tak lebih sekadar transaksi ekonomi melalui pengambilalihan aset dan mengabaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,  sebagaimana diatur UU 32-2009. Seharusnya pelanggaran HAM dan lingkungan diselesaikan terlebih dahulu, baru berbicara dana talangan. 

“Kami mendorong semua pihak bekejasama menyelesaikan permasalahan ini,  tidak dalam skema yang justru menimbulkan masalah baru,” kata Ananto Setiawan, Divisi Advokasi hak ekonomi sosial KontraS di Jakarta, Rabu (24/6/15).

Pemerintah, katanya, seharusnya menyelesaikan dampak lumpur Lapindo secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik HAM maupun pemulihan lingkungan hidup. “Terlebih hingga kini tak ada upaya penegakan hukum bagi Lapindo. Ini makin mempersulit posisi korban menuntut pertanggungjawaban.”

Dana talangan Lapindo juga dinilai aneh dan proses janggal. “Ganti rugi lahan dan bangunan seharusnya jadi tanggung jawab Lapindo,” kata Ananto.

Pemberian dana talangan, katanya,  berpotensi melanggar Pasal 33 ayat 4 UUD’45 yang menekankan konsep demokrasi ekonomi. “Rakyat diutamakan. Namun pemberian dana talangan menyebabkan penumpukan aset pada perorangan maupun perusahaan.”

Dalam dana talangan ini, katanya, akan terjadi penumpukan aset kepada PT Minarak Lapindo Jaya. Dia curiga, cara ini hanya menguntungkan konglomerasi besar yang sedang terlilit masalah finansial.

Pada 29 Mei 2007, BPK mengeluarkan laporan menunjukkan banyak kejanggalan dalam kejadian ini. Ada pelanggaran izin dan pengawasan eksplorasi sumur Banjarpanji-1 juga kala eksplorasi. Pengawasan BP Migas dan Kementerian ESDM juga tak ada.

Ananto menjelaskan, ada ketidakjelasan pemberian dana talangan. Jika merujuk UU 37-2004 dan UU 17-2003, MLJ seharusnya dinyatakan pailit dulu sebelum mendapatkan kucuran dana talangan pemerintah.

Pemberian dana talangan itu, katanya, hanya menyentuh satu kelompok korban, yakni yang menghendaki mekanisme cash and carry. Sedangkan, akibat ketidakmampuan Lapindo membayar ganti rugi, banyak kelompok lain tak tersentuh dana talangan.

Haris Azhar, Koordinator KontraS mengungkapkan hal senada. Pemberian dana talangan merupakan penyelesaian masalah dengan melanggar hukum.

Haris mengatakan, pemerintah berargumentasi dana talangan dengan jaminan kalau Lapindo tak bisa bayar, aset diambil pemerintah. Padahal,  aset Lapindo itu tanah HGU. Notabene memang hak negara.

“Diberikan negara dan akan kembali ke negara? Ini sudah kasih tanah, dikasih uang juga. Lapindo jelas tak akan mau bayar. Ini cukup mengkhawatirkan, dana talangan ini hanya melihat pada kapitalisasi harga tanah. Tidak melihat efek buruk kehancuran desa akibat lumpur.”

Dia mendesak, polri menginstruksikan jajaran menyelidiki kembali atas kasus ini sesuai temuan Komnas HAM dan BPK. Kasus ini sebelumnya dipetieskan Polda Jatim.

 

Dulu Menebang, Kini Mereka Penjaga Hutan Tangkahan

Tim BBTNGL melakukan patroli bersama dengan para penjaga hutan yang sebelumnya mereka pernah menjadi pembalak liar di Tangkahan. Foto:  Ayat S Karokaro

Tim BBTNGL melakukan patroli bersama dengan para penjaga hutan yang sebelumnya mereka pernah menjadi pembalak liar di Tangkahan. Foto: Ayat S Karokaro

Pagi menghampiri Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Warga tampak lalu lalang. Sekitar 200 meter, terdengar suara pohon-pohon bertumbangan. Bunyi mesin pemotong kayu bersahut-sahutan. Truk besar keluar masuk hutan di Taman Nasional Gunung Leuser. Itu cerita keseharian terjadi berpuluh tahun lalu. Penindakan berjalan namun penebangan di Tangkahan, tak berhenti.

Pada 2000an, kondisi berubah. Balai Besar TNGL membuat terobosan dengan memanfaatkan kawasan hutan menjadi obyek wisata (ekowisata). Masyarakat desa sekitar kawasan dilibatkan. Salah satu tujuan merangkul penebang liar agar menghentikan aksi mereka.

Perlahan, mereka mulai meninggalkan tebang menebang hutan. Mereka malah memoles kawasan hutan yang sempat hancur, dengan menanam kembali pohon cepat besar. Berbagai cara dilakukan untuk “menjual” kawasan TNGL ini, tanpa harus merusak. Berbenah, membangun desa, mendirikan tempat penginapan sederhana dengan konsep alam, membuat Tangkahan menjadi obyek wisata alam paling diminati wisatawan manca negara maupun lokal.

Hutan yang dulu hancur, mulai hijau kembali. Air sungai terlihat jernih. Konsep ekowisata BBTNGL berhasil dan mampu merebut hati masyarakat.

Rudikita Sembiring, pemuda desa eks penebang liar,  kini mengelola Tangkahan bahkan dipercaya  sebagai Ketua Harian Lembaga Wisata Tangkahan, menceritakan, lembaga ini dibuat 19 Mei 2001, dengan anggota hampir semua illegal logger. Mereka menebang hutan sudah sejak lama.

Dengan mengelola Tangkahan, membuat mereka sadar, betapa hutan penting, bukan saja buat menjaga lingkungan juga menghasilkan uang cukup banyak tanpa harus merusak.

“Kami kelola sendiri, dengan memberdayakan masyarakat lokal. Mulai penginapan sederhana, sampai guide semua masyarakat lokal. Mereka membawa wisatawan mengelilingi hutan TNGL, menikmati hijau daun, dan berbagai keragaman hayati. Ada penyesalan di hati, mengapa tidak dari dulu kami lakukan,” kata Sembiring.

Gajah-gajah yang  berpatroli dan membawa  wisatawan asing di kawasan TNGL. Foto:  Ayat S  Karokaro

Gajah-gajah yang berpatroli dan membawa wisatawan asing di kawasan TNGL. Foto: Ayat S Karokaro

Untuk mendukung konsep ini, BBTNGL memberikan kebebasan masyarakat mengelola kawasan dengan catatan tak merusak atau mengambil apapun. Ada tujuh gajah yang dulu liar, kini jinak dan menjadi tim patrol bersama para eks pembalak liar menjaga hutan.

Para wisatawan asing juga diberikan kesempatan berpatroli ke hutan. Menurut Sembiring, di hutan, jika beruntung, bisa melihat gajah, orangutan, dan jejak harimau serta badak.

“Jadi kami jual keindahan TNGL. Jika dulu kami menebang dan merusak, sekarang, sebagai bentuk jawab, kamilah yang menjaga dan mengawasi setiap saat agar tidak rusak.”

Dari wisata TNGL ini, katanya, mereka mengantongi keuntungan sekitar Rp7-8 miliar pertahun.

Kuswandono, Kepala Bidang Teknis BBTNGL mengatakan, dulu kawasan ini rawan pembalakan liar. Pendidikan konservasi alam, juga diberikan kepada masyarakat agar bisa menjelaskan kepada masyarakat yang datang ke Tangkahan.

Balai juga menempatkan tujuh gajah dari Aceh. Saat itu,  terjadi konflik di Aceh, gajah-gajah ini dikirim ke Tangkahan dan jadi tim patroli hutan TNGL.

Ketika disusun dasain tapak untuk zona pemanfaatan hutan TNGL di Tangkahan ini, diputuskan zona wisata alam publik. Hal ini perlu guna mengantisipasi usaha besar masuk ke Tangkahan, yang bisa membuat usaha masyarakat terganggu.“Konsepnya, melibatkan masyarakat lokal mengelola hutan.”

Di kawasan ekowisata Tangkahan, turis asing menyukai patroli bersama gajah ke TNGL. Foto:  Ayat  S Karokaro

Di kawasan ekowisata Tangkahan, turis asing menyukai patroli bersama gajah ke TNGL. Foto: Ayat S Karokaro

Inilah Solusi Pasok Air Bersih di Gunung Kidul. Apakah Itu?

Panel-panel surya yang terpasang di Dusun Banyumeneng I, Kabupaten Gunung Kidul. Foto: Alstom Indonesia

Panel-panel surya yang terpasang di Dusun Banyumeneng I, Kabupaten Gunung Kidul. Foto: Alstom Indonesia

Tangki penampungan air orange berkapasitas sekitar 1.000 liter ini  sudah siap menampung distribusi air dari selang mesin pompa. Tampak panel-panel surya memanjang sekitar 10 meter. Dua mesin pompa terpasang tidak jauh dari panel ini. Ya, mesin pompa ini menggunakan energi matahari.

Itulah tangki yang dibangun di Pedukuhan Banyumeneng I, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia salah satu wilayah yang kerab kesulitan air bersih. Ini kawasan karst dengan batuan dasar pembentuk tanah dari batu kapur, hingga banyak sungai bawah tanah dan sulit membuat sumber air pribadi atau sumber air tanah.

“Energi matahari solusi daerah krisis air bersih. Apalagi air menjadi sumber kehidupan pokok,” kata Bernard Anthony, Country Presiden Alstom Indonesia, awal Juni 2015.

Proyek solar water pumping system (SWPS) ini berawal dari kepedulian dan semangat berbagi melihat kondisi faktual di padukuhan. Lalu digagas konsep pengangkatan air dengan pompa tenaga surya.

Proyek ini gagasan komunitas mahasiswa sentra energi (Kamase) jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada pada 2007. Awalnya, mereka membuat panel surya bertenaga 1.200 wp mampu mengaliri 30 keluarga di Dusun Banyumeneng I dengan debit rataan lima kiloliter perhari. Tahun 2014, alumni Kamase tergabung dalam organisasi Energi Bersih Indonesia (EnerBI), berhasil menggandeng Alstom Foundation mengembangkan SWPS di sana menjadi 8000 wp.

Konsep ini, katanya, mengalirkan air dari sumber mata air ke pusat pemukiman penduduk. Menggunakan solar panel karena penyinaran efektif matahari rata-rata mencapat 5,6 jam perhari sepanjang tahun dan instalasi sistem tidak rumit.  Dengan begitu, katanya, masyarakat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sistem ini secara mandiri.

Bernard menjelaskan, sistem ini sederhana, menggunakan panel surya menjadi sumber energi bagi dua mesin pompa air itu. Proyek ini,  diharapkan memenuhi kebutuhan air bersih 90 keluarga dengan debit 20 kl perhari.

“Jadi, warga tidak perlu berjalan sejauh 3,2 kilometer setiap hari untuk mendapatkan air bersih di sumber air,” katanya. Dia berharap, proyek ini bisa ditiru daerah lain di Indonesia yang kesulitan air bersih.

Lokasi proyek sistem pengangkatan air menggunakan mesin pompa bertenaga surya. Foto: Dok Alstom Indonesia

Lokasi proyek sistem pengangkatan air menggunakan mesin pompa bertenaga surya. Foto: Dok Alstom Indonesia

Dinar Ari Prasetyo Presiden Direktur Yayasan EnergiBi mengatakan, ekspansi sistem pompa air tenaga surya dengan memperhatikan dimensi kearifan lokal masyarakat. Proyek ini berawal dari keprihatinan kesulitan air warga. Kini, ketika berhasil, Dinar menitipkan proyek ini kepada masyarakat Banyumeneng agar dijaga. “Gotong-royong masyarakat dalam proyek ini merupakan apresiasi mereka terhadap pembangunan energi bersih dan ramah lingkungan.”

Wakil Gubernur Yogyakarta Paku Alam IX yang meresmikan proyek ini mengatakan, pemerintah berterima kasih kepada pihak yang berperan. Terlebih, persediaan air bersih di daerah terpencil mulai berkurang. Di Gunung Kidul, 70% kebutuhan air tercukupi PDAM. Sisanya, difasilitasi Satker PAM Yogyakarta menggunakan SPAMDes, baik itu mandiri masyarakat maupun kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sungai bawah tanah Gunung Kidul

M. Widyastuti, Dosen Fakultas geografi UGM dalam penelitian berjudul  ”Kajian Kerentanan Airtanah terhadap Pencemaran di Daerah Karst Gunungsewu” menemukan, karst Gunungsewu Gunungkidul mempunyai sumberdaya air tanah sangat potensial. Namun, air tanah ini berada di kedalaman bervariasi antara 50-100 m di bawah permukaan tanah. Pemerintah daerah telah berupaya memompa sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran (merupakan satu sistem Bribin-Baron) dan pembangunan jaringan distribusi.

“Tipisnya lapisan tanah, konsentrasi aliran di daerah epikarst dan resapan air melalui ponor akuifer karst sangat rentan terhadap pencemaran,”katanya.

Untuk itu, katanya, langkah penting melindungi air tanah karst dengan zonasi kerentanan. Penelitian ini fokus pada kerentanan intrinsik air tanah terhadap pencemaran.  “Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar daerah mempunyai kerentanan sangat tinggi meskipun ada bagian wilayah kerentanan rendah hingga sedang,” kata Widyastuti.

 

Penambangan Pasir Ilegal, Kerusakan Di Balik Pesona Bali

Sekilas, perbukitan di pedalaman Bali itu seperti terkena meteor. Lubang-lubang raksasa menganga dengan kedalaman 20-an meter, seluas lebih dari lapangan bola.

Didalamnya, terlihat para buruh bekerja mengeruk pasir dengan sekop ataupun mesin pengeruk (backhoe). Truk pengangkut hilir mudik. Derunya bercampur dengan suara mesin-mesin pemilah pasir.

Itulah yang setiap hari terjadi di perbukitan di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Desa berjarak sekitar 60 km dari Denpasar itu termasuk salah satu pusat penambangan pasir di Bali.

Penambangan pasir yang menyisakan lubang-lubang menganga dan kerusakan lingkungan yang berakibat hilangnya mata air dan kekeringan. Foto : Anton Muhajir

Penambangan pasir yang menyisakan lubang-lubang menganga dan kerusakan lingkungan yang berakibat hilangnya mata air dan kekeringan. Foto : Anton Muhajir

Selain di Selat, pusat penambangan pasir di Karangasem ada di dua kecamatan lain yaitu Kubu dan Bebandem. Semuanya terletak di kaki Gunung Agung dan menjadi jalur lahar ketika gunung tertinggi di Bali itu meletus pada 1963, sehingga diberkahi hamparan pasir.

Namun, berkah itu menjadi ancaman bila pengambilan pasir tanpa aturan dan pengendalian. “Paling hanya 10-15 persen dari 100-an usaha penambangan pasir di Karangasem yang berizin. Sisanya ilegal,” kata Wayan Sadra, mantan anggota DPRD Karangasem.

Made Mangku, Koordinator Sekretariat Kerja Penyelamatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (SKPPLH) memberikan data yang kurang lebih sama. Menurut Mangku, 75 persen perusahaan penambangan pasir Bali tak berizin alias ilegal.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karangasem sendiri, ada 60 perusahaan penggalian pasir di tiga kecamatan tersebut. Sebagian besar memang tak berizin. Toh, pemerintah setempat membiarkan saja demi alasan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain Karangasem, kabupaten lain yang menjadi pusat penambangan pasir adalah Bangli. Tepatnya di kaki Gunung Batur yang beberapa kali meletus. Hamparan pasir terutama di sisi barat dan utara Gunung Batur dikeruk tiap hari.

Seperti halnya di Karangasem, penambangan pasir di Kintamani, Bangli pun banyak yang tak berizin. Toh, warga seperti bebas menambang pasir tanpa harus takut terhadap adanya pelarangan.

Kencing di Jalan

Di kaki Gunung Batur, hampir 500 truk tiap hari hilir mudik mengangkut pasir dari tempat berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Denpasar itu. Dari jantung Bali itu, pasir dijual terutama ke daerah Bali selatan seperti Badung dan Denpasar.

Ketut Sudarma, salah satu sopir truk pengangkut mengatakan, tiap hari rata-rata satu truk mengangkut dua kali. Ketut misalnya, tiap hari berangkat pukul 2 pagi lalu pukul 10 sudah bawa ke Denpasar. Siangnya dia kembali lagi. Satu kali angkut mereka bisa membawa 15 ton pasir. “Padahal kapasitas maksimal menurut aturan hanya tujuh ton,” ujar Ketut.

Maraknya penambangan pasir ilegal di Bali membuat kerusakan lingkungan seperti lubang menganga dan jurang yang dalam. Foto : Anton Muhajir

Maraknya penambangan pasir ilegal di Bali membuat kerusakan lingkungan seperti lubang menganga dan jurang yang dalam. Foto : Anton Muhajir

Para sopir biasanya mengakali agar tidak kena operasi penertiban. Mereka menurunkan sebagian pasir yang diangkut itu ke pengepul di sepanjang jalan. Para pengepul ini dengan mudah ditemukan sepanjang jalan antara Denpasar dan lokasi penambangan.

Di Jalan By Pass IB Mantra, jalur utama ke Bali timur, pengepul ini mudah ditemukan. Tempat mereka biasanya terbuka dengan tumpukan pasir di dalamnya. Sesekali truk akan berhenti di sana lalu menurunkan sebagian isi baknya ke pengepul tersebut.

Istilah di kalangan sopir, mereka akan kencing di jalan. Maksudnya menjual sebagian isi truk mereka.

Ibarat pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Namun, sebaliknya, bukit yang dikeruk pasirnya lama-lama tak tersisa. Begitu pula di Desa Sebudi maupun di desa-desa lainnya.

Penambangan pasir di Sebudi dimulai sejak 1999. Semula, warga lokal hanya menggunakan sekop. Peralatan sederhana itu mulai tergantikan ketika para investor masuk. Salah satunya perusahaan bahan bangunan dari Jawa Timur.

Perusahaan penambangan ini memilah langsung pasir di sana. Kualitas pasir itu beda-beda, tergantung mesin pemilahnya. Misalnya pasir halus, pasir kasar, hingga pasir batu. Beda kualitas, beda pula harganya.

Sebagai gantinya, warga lokal kini jadi buruh penambang pasir. Mereka bekerja selama 8-10 jam per hari secara berkelompok antara 6-10 orang. Dari satu truk, mereka akan mendapatkan Rp 200.000 yang kemudian dibagi bersama. Bahan yang mereka ambil tak selalu pasir. Kadang-kadang juga batu.

Mesin pengolah batu dan pasir pada pertambangan pasir ilegal di Bali yang merusak lingkungan. Foto : Anton Muhajir

Mesin pengolah batu dan pasir pada pertambangan pasir ilegal di Bali yang merusak lingkungan. Foto : Anton Muhajir

Dalam sebulan, menurut salah satu warga, mereka mendapatkan Rp 750.000 hingga Rp 1 juta. Jumlah ini masih di bawah upah minimum regional (UMR) Karangasem, Rp 1,7 juta. Toh, bagi warga lokal, menjadi buruh pasir kini jadi pekerjaan utama mereka.

“Meskipun lebih sedikit, tapi kami bisa dapat tiap hari,” kata Kadek Rasmi, salah satu buruh penambang pasir. Siang itu dia dan lima temannya, semua perempuan, mengangkut batu dan memasukkannya ke truk. Bagi Rasmi, pendapatan sebagai buruh penambangan pasir tetap lebih baik daripada bertani atau berternak.

Namun duit per hari itu tak sebanding dengan makin hilangnya kekayaan di desa mereka sendiri. Bukit-bukit yang dulu indah menjulang, kini berganti dengan jurang-jurang menganga sisa penambangan.

Ngurah Raos, salah satu penjaga penambangan tersebut, mengatakan pada awalnya semua daerah tersebut berbukit. Setelah terus menerus dikeruk, tinggal lubang menganga yang tersisa. “Dalam empat tahun, mungkin kami sudah pindah dari sini karena pasirnya sudah habis,” katanya.

Beberapa lokasi yang sudah habis pasirnya memang ditinggalkan kosong begitu saja. Tidak ada aktivitas sama sekali. Para perusahaan penambangan yang sebagian besar ilegal itu dengan mudah berpindah ketika pasir sudah habis. Tinggal warga lokal yang mungkin akan kena dampaknya.

Ancaman

Selain hilangnya bukit-bukit di desa mereka sendiri, seperti halnya di Sebudi, dampak lain yang mungkin terjadi adalah hilangnya air dan banjir bandang.

Menurut Suriadi Darmoko, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, penambangan pasir tanpa kendali telah menghilangkan sumber-sumber air bagi warga. akibatnya, warga pun kesulitan mengakses air bersih.

Hal ini karena, Darmoko melanjutkan, pasir-pasir di pegunungan Bali pada umumnya berfungsi pula untuk menyerap air ketika hujan. “Tanpa pasir yang menyerap air, maka air hujan akan langsung (mengalir di permukaan tanah) dan bisa mengakibatkan banjir,” katanya.

“Jika pasir terus dikeruk tanpa rehabilitasi, maka suatu saat banjir bandang pasti akan terjadi,” tambahnya.

Parahnya, penambangan pasir ilegal itu tak hanya terjadi di pegunungan tapi juga di pesisir. Bedanya, penambangan pasir di pesisir ini biasanya terjadi dalam skala kecil. Misalnya di Klungkung atau Jembrana.

“Kerusakan akibat penambangan pasir ilegal terjadi di semua tempat. Tidak hanya di gunung tapi juga di pantai,” kata Darmoko.

Untuk itulah, baik Darmoko maupun Sadra menegaskan, pemerintah perlu bertindak lebih tegas terhadap penambangan pasir ilegal. Selain menutup penambangan-penambangan pasir ilegal tersebut, pemerintah juga harus mewajibkan mereka untuk merehabilitasi lahan.

Ketika masih menjadi anggota dewan, Sadra mengaku sudah meminta agar pemerintah menutup operasi perusahaan penambangan pasir ilegal. “Tapi, pemerintah tidak mau melakukan,” katanya.

 

Ditemukan! Ikan Monster Berkepala Reptil

Ikan misterius berkepala reptil dengan sisik yang menakutkan dilaporkan tertangkap jaring  nelayan di sebuah sungai di kawasan Arkhangelsk, Russia. Nelayan tersebut tak bisa mengidentifikasi jenis apa ikan yang ia tangkap itu.

Ciri utamanya, kepala ikan tersebut agak mirip kura-kura, dan sisiknya seperti fosil. Ikan ini juga memiliki duri dan penghisap kecil panjang mirip jarum.

 

Inilah ikan berkepala reptil yang ditemukan di Rusia. Sumber: Pbs.twimg.com

 

Seperti dirilis RT.com, penampilan ikan ini mirip ikan angler, ikan predator di laut dalam Eropa. Beberapa orang berspekulasi bahwa ikan ini mungkin rabbit fish, namun rabbit fish adalah ikan yang hidup di lautan, bukan di sungai. Mulut ikan ini seperti ikan sterlet, namun bentuknya sangat berbeda.

Para ilmuwan meyakini bahwa ikan tersebut adalah ikan lele dengan lapisan sisik keras yang melindunginya. Namun, mereka juga tidak tahu bagaimana ikan jenis ini bisa sampai ke Rusia bagian utara. Karena, jenis ikan lele hanya ditemukan di wilayah amazon.

 

Ikan misterius lain yang ditemukan di Rusia utara tahun lalu yang bergigi. Sumber: cdn4.dogomedia.com

Ikan misterius lain yang ditemukan di Rusia utara tahun lalu yang bergigi. Sumber: cdn4.dogomedia.com

 

Bukan kali ini saja ikan misterius ditemukan di kawasan Arkhangelsk, Rusia utara. Tahun lalu, seorang nelayan juga menangkap ikan yang mempunyai gigi layaknya gigi manusia. Para ahli menyimpulkan bahwa ikan tersebut adalah ikan pacu amerika selatan, sejenis ikan piranha.

 

 

Hutan Aceh, Target Utama Perburuan Paruh Rangkong

Paruh rangkong dari hutan di Aceh yang berhasil disita dari dua pelaku yang tertangkap tangan hendak menjual pada petugas yang menyamar beberapa waktu lalu. Foto: Ayat S Karokaro

Belum lama ini Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) menangkap dua penjual paruh burung rangkong di Langkat, Sumatera Utara yang menampung hasil perburuan dari Aceh. Mengapa mereka bisa leluasa menjalankan aksinya?

Sejak awal 2014, pemburu dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara dilaporkan menjadikan Aceh sebagai kawasan baru perburuan rangkong di Sumatera. Mereka masuk dengan memakai jasa pemandu orang Aceh yang akan membawa mereka menjelajah hutan selama berbulan-bulan. Dalam waktu tertentu mereka akan turun ke kampung untuk membeli persediaan makanan sekaligus mengantar hasil buruannya pada toke dari Medan yang datang menjemput langsung ke kampung. Di pasar gelap di Medan tanduk kepala rangkong dijual per gram dengan harga yang cukup mahal. Ia akan dibawa ke Tiongkok untuk dijadikan bahan baku obat tradisional.

Seorang tokoh adat  di Mukim Tangse, Pidie, Fakhruddin Umar, telah menangkap dua kelompok pemburu rangkong yang beraksi di hutan kemukimannya di dua bulan berbeda awal 2015 ini. Kemukiman Tangse adalah wilayah adat yang terdiri dari beberapa kampung yang mukimnya diberi kewenangan mengamankan 20 ribu hektar hutan yang merupakan jantung Ekosistem Ulu Masen di Aceh.

Dari dua kali kejadian itu, Fakhruddin dan masyarakat menyita 5 pucuk senjata airsoft kaliber 5,5 milimeter termasuk ada 2 kepala rangkong yang disembunyikan di tas pemburu. Mereka merebus kepala itu agar tidak busuk.

“Senjata dan kepala rangkong saya serahkan ke koramil,”kata Fakhruddin yang dihubungi minggu lalu via telepon.

Kelompok pemburu pertama diketuai oleh Anton Ahmad dari Si Junjung, Sumatera Barat. Beberapa orang Tangse ikut membantu menjadi petunjuk jalan di hutan. Kelompok pemburu kedua adalah orang dari Tangse. Para pemburu tidak ditahan aparat karena mereka mengaku hanya suruhan dan berdalih hanya mencari jernang dan gaharu.

“Mereka saya intai sejak November 2014 karena ke Tangse pura-pura cari jernang dan gaharu.”

Kata Fakhruddin, setelah penangkapan itu, pemburu lebih hati-hati dan mereka memilih menyimpan senjatanya di hutan jika turun ke kampung. “Mereka tidak lagi melalui kampung kami, tapi masuk dari Geumpang agar tidak ketahuan.”

 

Upaya penyelundupan paruh enggang gading yang berhasil diamankan oleh petugas Bandara Supadio, Pontianak pada tahun 2012. Foto: Aseanty Pahlevi

 

Ulu Masen

Di kawasan lainnya dari Ulu Masen, perburuan rangkong terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Muktar Purba seorang anggota ranger community atau tenaga pengaman hutan masyarakat di Aceh Jaya mengatakan perburuan rangkong sedang marak di daerah mereka. Mulai di Lamno, Pucuk Ligan, Ie Masen, Pucuk Krueng Sabee, Pucuk Teunom bahkan sampai ke Woyla di Aceh Barat. Para pemburu datang dari Riau dan Sumatera Barat.

Muktar bercerita, saat dia dan timnya sedang berpatroli di hutan dekat hulu sungai Lamno pada Februari 2015, mereka menemukan kawanan pemburu berjumlah 5 orang sedang memanjat sebuah pohon rambung raksasa setinggi 35 meter untuk menembak seekor burung rangkong yang bertengger di pucuk pohon lainnya.

Setelah diinterogasi, para pemburu mengaku berasal dari Pekanbaru dengan pemandu orang Pidie. Mereka masuk ke Aceh karena ada kenalan orang lokal yang  mengabari ke Pekanbaru untuk berburu rangkong. Mereka masuk ke hutan Lamno dari Geumpang dan membawa bekal yang banyak sehingga bisa tinggal lama di hutan.

“Mereka jelajah Ulu Masen, sampai Pucuk Teunom dan Woyla di Aceh Barat.  Dia belanja banyak, ada toke yang beri modal mereka belanja jutaan, beras rokok, snack selama dia di hutan,” cerita Muktar saat dihubungi via telepon.

Pemburu yang ketangkap tangan itu membawa dua pucuk senjata airsoft gun. Mereka mengaku sudah menembak beberapa burung dan sudah dikirim ke penampung di Medan. Muktar hanya bisa memberi nasehat agar tidak berburu binatang yang dilindungi itu.

Di Aceh Jaya perburuan rangkong mulai marak sejak September 2014. Mereka juga memburu landak, menangkap burung murai batu,  mengambil jernang, dan cendana. “Tapi target utama buruannya adalah rangkong,” kata Muktar.

 

Paruh enggang gading dan sisik trenggiling (dalam karung) yang ditemukan aparat Hong Kong yang diduga berasal dari Indonesia pada 6 Mei 2015 lalu. Foto: Hong Kong Customs and Marine Police

 

Modus mencari kayu

Dari Ekosistem Leuser, Forum Konservasi Leuser (FKL) melaporkan tim patroli mereka beberapa kali bertemu dengan orang dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara di hutan. Mereka ditemani orang lokal sebagai penunjuk jalan.

“Modusnya mereka mengaku mencari kayu gaharu. Tapi kami curiga, mereka adalah pemburu rangkong karena di hutan tim menemukan bangkai  burung rangkong yang sudah hilang kepalanya, selongsong senapan angin dan teropong rusak. Setelah diikuti, kami menemukan mereka membawa senapan,” kata Koordinator FKL, Dediansyah.

Perburuan rangkong di Leuser telah dimulai awal 2014 saat perburun landak sedang marak. Kawasan perburuan utama di Leuser ada di Subulussalam, Bener Meriah dan Kutacane.

“Setiap selesai berburu mereka akan turun ke kampung untuk mengantar hasil buruan kepada agen yang menjemput langsung dari Medan. Senjata ditinggal di hutan. Setelah belanja makanan mereka akan masuk hutan lagi. Bisa 15 hari di dalam hutan.”

Di 2014, FKL menemukan 15 bangkai rangkong sementara 2015 ditemukan 7 bangkai rangkong di hutan. Sampai sekarang perburuan masih terus berlangsung karena tidak ada pengawasan yang ketat terhadap orang-orang luar yang masuk.

Sejak marak perburuan rangkong di Aceh, saat ini mulai sulit ditemukan rangkong terbang di dekat kampung maupun sekitar hutan. “Dulu, saya sering dengar suaranya meraung memanggil betinanya. Kini jarang terdengar,”kata Fakhruddin Umar.

Sementara Muktar Purba mengatakan dia sudah lima bulan tidak pernah lagi melihat rangkong terbang di hutan. “Terasa semakin sedikit rangkong di hutan,” katanya.

Agus Nurza, pengamat burung di Aceh, yang saat ini sedang melakukan penelitian rangkong di Aceh mengatakan mereka masih meneliti sejauh mana penurunan populasi rangkong akibat perburuan selama dua tahun belakangan.

“Penurunan populasi bisa disebabkan oleh perburuan juga akibat habitat yang rusak,” katanya. Rangkong hidup di kanopi pohon-pohon besar yang tinggi. Di pohon-pohon besar itu rangkong membuat sarang pada batang pohon untuk berteduh, bertelur, dan merawat anak-anak mereka.

Di hutan Aceh hidup enam jenis rangkong.” Para pemburu profesional biasanya sudah tahu jenis rangkong apa saja yang menjadi target buruan mereka. Namun, pemburu lokal yang baru ikut-ikutan sering menyikat semua jenis rangkong yang mereka temui di hutan.”

 

Paruh rangkong yang berhasil di sita dari tas pemburu di Tangse, Pidie, Aceh. Foto: Fakhruddin

Paruh rangkong yang berhasil di sita dari tas pemburu di Tangse, Pidie, Aceh. Foto: Fakhruddin

 

Bertemu AMAN, Berikut Respon Jokowi terhadap Beragam Persoalan Masyarakat Adat

Presiden Joko Widodo, berbincang dengan Abdon Nababan (Sekjen AMAN) dan WImar Witoelar (Pendiri Yayasan Perspektif Baru) kala audensi AMAN dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (25/6/15). Sumber foto dari Yayasan Perspektif Baru

Presiden Joko Widodo, berbincang dengan Abdon Nababan (Sekjen AMAN) dan Wimar Witoelar (Pendiri Yayasan Perspektif Baru) kala audensi AMAN dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (25/6/15). Sumber foto dari Yayasan Perspektif Baru

Pada Kamis (25/6/15), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu Jokowi, mengamini hal-hal yang disampaikan AMAN. Jokowi  setuju segera pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA), penting pembentukan satgas, pembebasan warga adat yang dikriminalisasi, sampai upaya mendorong pengembangan ekonomi komunitas adat sebagai penyeimbang bisnis besar.

“Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam dari jadwal 30 menit. Secara keseluruhan Presiden sambut gagasan dan aksi yang selama ini dilakukan AMAN. Ada satu proses rekonsiliasi antara masyarakat adat dan negara. Kami diskusikan, bahwa, masalah-masalah masyarakat adat kalau tak diselesaian segera maka program-pogram prioritas Jokowi akan terhambat. Sebab hampir seluruh program prioritas, baik infrastruktur, pangan, energi dan pembangunan poros maritim berada di wilayah-wilayah adat,” kata Abdon Nababan, Sekjen AMAN usai bertemu Presiden di Jakarta.

Presiden, kata Abdon, menyadari tantangan bahwa program pembangunan bersentuhan dengan wilayah adat. Dia juga mengingat enam komitmen terhadap masyarakat adat di dalam Nawacita.  Dia memahami berbagai permasalahan ini, tinggal perlu merumuskan regulasi.  Presiden menyatakan, segera memproses pengesahan RUU PPMHA. “Ini akan ditindaklanjuti oleh kementerian yang akan ditugaskan,” ucap Abdon.

Presiden, menyadari,  hampir di semua provinsi, terjadi konflik masyarakat adat. Jokowi mencontohkan,  salah satu provinsi di Kalimantan, ada 853 sengketa melibatkan masyarakat adat.

Konflik dan sengketa ini, kata Jokowi, harus diselesaikan melalui instrumen regulasi, dalam hal ini UU. “Karena kondisi di lapangan saat ini, masyarakat adat selalu dikalahkan atau dikorbankan,” begitu ucapan Jokowi, kala itu.

Komitmen pembebasan korban-korban kriminalisasi pun keluar dari Presiden. “Tadi Presiden fasih sebutkan, daftar nama segera diproses. AMAN mengusulkan 166 nama. Sudah ada di tangan Setkab, Andi Widjajanto,” kata Abdon.

Untuk pembentukan, Satgas Masyarakat Adat, Presiden juga mengatakan, tak masalah. “Itu segera ditindaklanjuti. Dia sebutkan Siti Nurbaya (Menteri LHK). Siti juga respon, segera tindaklanjuti soal satgas.”

Audensi AMAN dengan Presiden Jokowi di Jakarta. Sumber foto dari Yayasan Perspektif Baru

Audensi AMAN dengan Presiden Jokowi di Jakarta. Sumber foto dari Yayasan Perspektif Baru

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi soal hutan adat bukan hutan negara (MK 35), dan mengenai kawasan hutan (MK 55), Presiden, kata Abdon, menyatakan, akan ada instruksi presiden buat menindaklanjuti.

Untuk pemulihan, dan restitusi, atau terkait mekanisme pengurusan masyarakat adat, Presiden menyatakan akan ditangani Bappenas.

Bahasan penting lagi, kata Abdon, soal posisi Indonesia dan masyarakat  adat dalam menghadapi proses-proses negoisasi iklim. Presiden menekankan, pentingnya masyarakat adat terlibat dalam green economy dan blue economy.

Presiden mengakui, masyarakat adat mempunyai kearifan tradisional ramah alam. Terlebih, AMAN telah mendapat pengakuan internasional lewat penghargaan Elinor Ostrom Award.  “Presiden sambut agar masyarakat adat aktif terlibat pembangunan ekonomi berbasis adat agar ekonomi tidak dikuasai satu dua orang saja yang bisa memperbesar gap,” kata Abdon.

Presiden mengatakan, saat ini hampir semua negara mengakui bahwa sistem ekonomi global sangat merusak. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat adat dapat menjawab persoalan ini. “Presiden ingin mengembangkan secara bertahap dengan masyarakat adat.”

Wimar Witoelar, Pendiri Yayasan Perspektif Baru, juga hadir dalam pertemuan mengatakan, penyelesaian kesenjangan ekonomi bisa diambil dari kearifan tradisional. “Selama ini, kepentingan tradisional tersingkirkan.” Padahal, katanya, masyarakat adat yang mengelola hutan dengan baik karena tergantung hidup dari sana. Berbeda dengan pengusaha. “Saya percaya Presiden sangat mengerti ini.”

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam pertemuan itu mengatakan, mengenai berbagai konflik terutama di kawasan hutan, telah mengirimkan surat kepada semua BKSDA agar melakukan pendekatan persuasif, bukan kriminalisasi. Dia menekankan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang selama ini banyak menjerat masyarakat sesungguhnya hanya untuk kejahatan terorganisir dan korporasi.

Siti  menyatakan, Inpres menindaklanjuti implementasi putusan MK-35, saat ini sudah diperlukan. Dia menilai, keputusan bersama empat menteri, yang ditandatangani beberapa hari sebelum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir, soal inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) justru khawatir mengancam. Sebab, dapat melegitimasi keterlanjuran.

Bocah Tenggelam di Lubang Tambang, Kasus Kelam yang Tak Kunjung Benderang

Lubang tambang milik PT. CEM yang merenggut nyawa Ardi, korban ke sepuluh. Foto: Jatam Kaltim

Lubang tambang milik PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) yang merenggut nyawa Ardi, korban ke sepuluh. Foto: Jatam Kaltim

Kasus tenggelamnya anak di lubang tambang di Samarinda, telah berlangsung sejak 2011. Meski telah merenggut sepuluh nyawa, namun, hingga kini, penyelesaiannya jauh dari harapan.    

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengunjungi lubang tambang di Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (26/5/15), lokasi tenggelamnya Ardi bin Hasyim, korban ke sepuluh, menyebut ada dugaan terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai kasus  tersebut.

Maneger Nasution, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyatakan seharusnya Pemerintah Samarinda mengambil langkah pencegahan setelah kejadian pertama. Kejadian yang dimaksud adalah tewasnya tiga anak pada Juli 2011 di lubang tambang milik PT. Hymco Coal.

“Negara abai dalam peristiwa kemanusiaan ini. Kami mendorong agar polisi tidak hanya menggunakan KUHP, tetapi juga UU Perlindungan Anak, UU Lingkungan Hidup, dan UU tentang HAM. Jika menggunakan banyak jerat hukum, hasilnya akan beda,” katanya.

Dari sepuluh kasus, hanya satu yang berujung vonis yakni meninggalnya Eza (6) dan Erma (6) akibat tercebur di lubang tambang PT. Panca Prima Mining, Desember 2011. Namun, yang dinyatakan bersalah dan dihukum justru sang kontraktor dengan hukuman dua bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp 1.000.

Vonis tersebut membuat Maneger heran. Terlebih, Samarinda di akhir 2014, meraih penghargaan sebagai salah satu kota peduli HAM di Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, Samarinda merupakan satu-satunya ibu kota provinsi di Indonesia yang “mempersilakan” daerahnya ditambang.

“Mengapa orang, bahkan anak-anak, dengan mudahnya masuk ke lokasi tambang? Mengapa pemerintah kota tidak melakukan sesuatu untuk memberi tekanan kepada perusahaan tambang? Lalu, bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Kami juga hendak bertanya kepada Polres Samarinda, mengapa mereka lama mengusut kasus-kasus  ini,” kata Maneger.

Komnas HAM juga mendesak Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menutup lubang tambang di daerah itu. “Dari 150 lubang tambang yang belum direklamasi pada 2011, pemkot menyebut kini tinggal 79 lubang,” katanya.

Kabar lubang tambang di Kota Samarinda yang telah menelan sepuluh korban juga disayangkan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi. Dia meminta menteri terkait untuk turun tangan.

Menteri harus datang dan melihat langsung,” ucapnya selepas acara Rembuk Rakyat II di Samarinda, (3/6/2015). Hasyim menegaskan dirinya akan bertemu Presiden Joko Widodo dan menyampaikan persoalan yang tak kunjung usai ini.

“Sudah sepuluh nyawa dan sudah gawat. Saya yakin, Presiden langsung merespons. Presiden tumbuh dari orang kecil. Tentu, tahu bagaimana perasaan itu (masyarakat kecil),”  ujar Hasyim.

 

Rahmawati saat bertemu Menteri Yohana Yembise di Samarinda, 23 Maret 2015. Foto: Jatam Kaltim

 

Menurut Hasyim persoalan ini tidak hanya terjadi di Samarinda melainkan juga daerah lain yang kaya potensi sumber daya alam. Harusnya, ada peraturan tersendiri yang mengurus keselamatan di daerah penghasil tambang. “Entah permen (peraturan menteri), inpres (instruksi presiden), atau apa,” sebutnya.

Teranyar, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik juga mengunjungi rumah keluarga M. Raihan di Jalan Padat Karya RT 86, Keluarahan Sempaja Utara, Samarinda, Kamis (18/6/2015). Raihan (10 tahun) tewas tenggelam di lubang tambang milik PT. Graha Benua Etam (GBE) akhir Desember 2014.

Setelah berbincang dengan Rahmawati, ibunda Raihan, Moazzam minta ditunjukkan lubang  tambang yang menewaskan Raihan. Lokasi lubang yang menewaskan Raihan itu sudah diuruk. Namun, lubang yang baru ditutup sebagian itu tak bisa menyembunyikan jaraknya yang dekat pemukiman, tidak kurang 500 meter itu, berbahaya karena dibiarkan tanpa pengawasan.

“Ini mengerikan,” ucapnya.

Menurut Moazzam, lubang bekas tambang dimanapun harus ditutup demi keamanan warga setempat. “Apa yang terjadi ini buruk sekali. Situasi ini tidak baik untuk perekonomian, nama baik dan reputasi Kalimantan Timur.”

Masyarakat harus mendapatkan kenyamanan hidup. “Jika lubang tambang dekat permukiman, apa mungkin bisa diwujudkan?” ujarnya.

 

Gambaran lokasi rumah Rahmawati dan kolam tambang tempat putranya tenggelam. Sumber: Jatam Kaltim

 

Petani Berkurang, Masa Depan Pertanian Indonesia Terancam

Masa depan pertanian Indonesia terancam dengan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian pangan. Merosotnya luas lahan garapan kepemilikan pribadi dinilai sebagai salah satu penyebab keengganan ini.

“Ini terjadi dimana-mana, generasi muda semakin hilang dan berkurang yang mau bekerja di sektor pertanian. Ini menjadi tantangan pertanian kita ke depan,” ungkap Nurhady Sirimorok, peneliti dari Ininnawa, dalam sebuah diskusi di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir Mei 2015 lalu.

Menurutnya, pembangunan desa akan sangat bergantung pada tenaga produktif, sehingga ketika tak ada lagi generasi muda yang mau mengerjakan lahan, maka kebutuhan pangan pasti akan disuplai dari luar.

Sawah-sawah petani menjadi salah satu keindahan desa bagi turis yang datang. Foto: Anton Muhajir

Sawah-sawah petani menjadi salah satu keindahan desa bagi turis yang datang. Foto: Anton Muhajir

Dengan semakin banyak orang yang meninggalkan desa maka kebutuhan pangan mereka akan diimpor dari luar. Apalagi jika lahan tersebut diubah menjadi lahan perkebunan untuk keperluan ekspor, seperti sawit dan lain-lain. Desa yang dulunya eksportir pangan akan berubah menjadi importir.

“Rendahnya keuntungan dari usaha tani, kurangnya lahan, dan tingginya harga tanah pertanian menjadi halangan utama generasi muda desa membayangkan masa depan mereka bersama cangkul dan tanah,” kata Nurhady, yang juga peneliti di Insist ini.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Desa Maleali, sebuah desa penghasil kakao di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Di desa tersebut, sebagian besar lahan pertanian sudah disulap menjadi lahan kakao, termasuk pekarangan rumah yang dulunya untuk tanaman sayuran.

“Mereka pada akhirnya semakin terdesak oleh komoditas kakao, sehingga seluruh kebutuhan pangan kemudian harus diimpor dari luar,” katanya.

Trend pertanian kakao yang dimulai sejak tahun 1990-an, selain memberi harapan baru bagi kesejahteraan juga dinilai sebagai ancaman bagi keberlanjutan pertanian pangan.

“Masalahnya adalah kakao memiliki siklus hidup. Kakao itu seperti mesin, ketika sudah melewati usia 10-15 tahun maka produktifitasnya akan semakin menurun dan tidak bisa diperbaiki lagi,” lanjut Nurhady.

Ketika lahan pertanian ini semakin rusak maka akan ditinggalkan karena tidak menjanjikan lagi. Mereka akhirnya menjadi buruh tani di usia tuanya.

“Mereka pergi menjadi buruh tanam atau buruh pengupas kelapa padahal usia mereka tidak muda lagi. Dulunya mereka membuka lahan untuk pangan, menanam dan mendapatkan hasilnya. Sekarang mereka bangkrut,” jelasnya.

Di Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, bahkan sejumlah petani transmigran meninggalkan lahan pertaniannya untuk diubah menjadi pabrik pembuatan batu bata, karena dinilai lebih prospektif.

Sejumlah petani transmigran di Luwu Timur, Sulsel, mengubah lahan pertanian sebagai pabrik pembuatan batu bata, karena dinilai lebih menjanjikan hasil bagi masa depan mereka. Foto : Wahyu Chandra

Sejumlah petani transmigran di Luwu Timur, Sulsel, mengubah lahan pertanian sebagai pabrik pembuatan batu bata, karena dinilai lebih menjanjikan hasil bagi masa depan mereka. Foto : Wahyu Chandra

Lebih jauh Nurhady menjelaskan tentang fenomena di Desa Maleali, tentang generasi muda terdahulu yang tumbuh di masa kejayaan kakao.

“Dulu mereka tidak ada yang tertarik bekerja di luar pertanian karena mereka merasakan hasilnya. Prestise mereka naik sehingga mereka tidak tertarik untuk kerja kantoran.”

Kondisi ini membuat mereka banyak yang tidak melanjutkan sekolah dan justru fokus untuk mengerjakan lahan perkebunan kakao mereka.

“Itu sebabnya mereka banyak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Hasilnya, saat ini banyak di antara mereka, yang sekarang telah berusia 30-an, hanya tamatan SD.”

Mereka ini tetap bertahan di dunia pertanian hanya jika mereka melihat prospeknya bagus. Keyakinan ini runtuh, ketika mereka akhirnya menyadari bahwa butuh modal besar untuk melewati siklus itu. Khususnya untuk mengembalikan kesuburan tanah yang terkuras oleh kakao dan menyemprotan kimia bertahun-tahun.

“Para petani ini ternyata kemudian tidak memiliki persiapan melalui siklus tersebut, sehingga kemudian harus bekerja keras lagi memulai dari awal.”

Dengan pengalaman kegagalan di masa lalu disertai perspektif baru bahwa tak ada lagi masa depan untuk pertanian, mereka pun mendorong anak-anak meninggalkan desa, untuk sekolah yang tinggi. Ironsinya, ketika anak-anak ini tak ingin lagi kembali ke desa.

“Jadi beberapa tahun ke depan kita akan menemukan banyak generasi muda yang meninggalkan desa, dan dari sinilah akan menimbulkan masalah baru, dengan semakin jauhnya mereka dari pertanian.”

Intensitas perkebunan kakao dianggap sebagai salah satu penyebab tergerusnya lahan untuk pertanian pangan. Sulawesi memang dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbesar di Indonesia. Foto : Wahyu Chandra

Intensitas perkebunan kakao dianggap sebagai salah satu penyebab tergerusnya lahan untuk pertanian pangan. Sulawesi memang dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbesar di Indonesia. Foto : Wahyu Chandra

Nurhady mencontohkan kasus menarik lainnya di Desa Soga, Kecamatan Marioriawa, Soppeng, Sulsel, yang tidak ada pertandingan sepak bola karena tidak ada lagi pemuda. “Tak banyak generasi muda yang tertinggal desa, bahkan untuk membentuk satu tim sepakbola pun sudah tak cukup.”

Di desa tersebut memang tak ada SMA, yang ada hanya sebuah SMP. Anak-anak yang sekolah ke luar desa biasanya tidak kembali lagi. Sementara yang tidak sekolah juga banyak meninggalkan desa karena melihat tak ada harapan lagi di sektor pertanian.

“Desa itu juga kampung kakao seperti halnya di Maleali. Ketika kakao tidak lagi memberi hasil yang baik, lahan pun tidak serta merta pulih kesuburannya maka tak ada jalan lain bagi mereka selain meninggalkan desa mencari penghidupan di tempat lain.”

Desa Soga ini pun kini memilih komoditas lain untuk ditanam, seperti jagung, meski tidak seprospektif tanaman kakao sebelumnya. Itupun lebih banyak untuk dijual dibanding untuk konsumsi sendiri.

“Untuk mendapatkan beras sebagian warga kemudian menjadi buruh panen di desa-desa lain sekitar. Dari situlah kemudian mereka mendapatkan beras untuk konsumsi pribadi. Ini ironis, karena dulunya desa ini justru dikenal sebagai daerah pertanian.“

Nurhady sendiri belum bisa memastikan penyebab kelangkaan generasi untuk bertani di Desa Soga ini. Untuk mengetahui persoalannya secara jelas harus diketahui dulu struktur kepemilikan lahan di desa tersebut.

“Sekarang kami masih meneliti bagaimana struktur kepemilikan tanah di sana. Asumsi saya, sebagian anak-anak yang pergi itu adalah mereka yang tidak punya lahan atau punya lahan sedikit sehingga tidak cukup untuk diwariskan. Prospeknya tidak mencukupi, akhirnya mereka mencari pekerjaan di luar pertanian.”

Pada akhirnya di desa tersebut muncul dilema bagi mereka, di satu sisi mereka senang ketika anak-anak mereka bisa bekerja dan berkiprah di luar, namun di sisi lain merasa resah karena tak ada lagi generasi pelanjut yang akan membangun desa kelak.

Kekhawatiran Nurhady ini sejalan dengan hasil Sensus Pertanian 2013 lalu, yang menunjukkan tren penurunan jumlah petani, yaitu dari 31,7 juta rumah tangga (RT) petani turun pada 2003, menjadi 26,13 juta RT (2013), atau penurunan sekitar 5,04 juta RT (1,75%).

Hasil sensus ini juga menunjukkan bahwa rumah tangga petani rata-rata hanya menguasai 0,89 hektar dan khusus untuk sawah rata-rata cuma 0,39 hektar.

“Lahan pertanian seluas rata-rata 0,89 hektar per RT inilah yang diperebutkan oleh sekitar 30 juta keluarga petani Indonesia. Banyak generasi muda petani harus mencari uang dengan merantau demi mendapatkan lahan garapan pada masa tua.”

Justru yang meningkat kemudian adalah unit pertanian dan perkebunan padat modal yang berarti bahwa orang-orang inilah yang kemudian menjadi buruh tani.

Data BPS 2014 menyebutkan, Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan hanya mencapai 100,24 pada 2013 dan 100,07 pada 2014. Angka ini menunjukkan betapa mereka hanya hidup dari keuntungan marjinal.

NTP adalah rasio antara harga produk petani dan harga barang-barang kebutuhan petani, salah satu indikator utama untuk melihat kesejahteraan petani. Angka NTP 100 berarti petani mengalami impas, lebih besar dari itu mereka untung dan lebih kecil menandakan kerugian.

“Angka ini pun masih rata-rata, belum memilah antara petani kecil, menengah dan besar, juga antara petani pemilik tanah dan tunakisma atau orang yang tak punya tanah.”

Dengan segala kondisi ini Nurhady melihat adanya ancaman ke depan terhadap pertanian di Indonesia.

Pertama, Indonesia akan kehilangan generasi petani. Kalaupun jadi petani mereka hanya menjadi buruh tani, sehingga tidak bisa mengontrol apa yang ingin ditanam.

“Kalau perusahaan bilang tanam sawit mereka akan tanam sawit. Sehingga makanan pokok kita akan tergantung dari luar melalui impor.”

Kedua, Indonesia akan kehilangan pertanian berbasis keluarga atau rumah tangga. Kondisi sekarang, dinilai Nurhady membuat petani sulit untuk bertahan mempertahankan kepemilikan lahannya.

“Dengan naiknya harga saprodi akan menaikkan biaya produksi, sehingga mereka akan memilih jadi buruh dibanding mengolah lahan mereka yang sedikit.“

Jika semua itu terjadi, maka pengetahuan bertani akan hilang sendirinya karena tergantikan dengan mekanisasi mesin. Petani tidak lagi belajar tentang pengetahuan pemuliaan, cuaca, dan pengendalian hama. Kearifan lokal pertanian perlahan akan hilang.

“Masalah berlanjut ketika semua alat yang digunakan tersebut tenyata harus dibeli dan diimpor dari luar. Meskipun ada petani tapi kita tetap bergantung dari alat-alat dari luar tersebut. Ketahanan pangan terancam. Misalnya suatu saat kita tak punya benih lagi, maka apa yang bisa dilakukan pemerintah jika suatu saat ada embargo dari luar?”

Globalisasi industri pangan saat ini, menurutnya, hanya dipegang oleh sedikit perusahaan dan secara progresif melakukan pengintegrasian petani dan lahan mereka ke dalam sistem pasar global. Petani hanya salah satu pekerja dalam industri pangan.

“Kalau dalam kasus padi ada mekanisasi dan input kimia. Jadi yang paling diuntungkan adalah mereka produsen input-input tersebut.”

Pada kasus kakao, Nurhady melihat petani hanya menjadi buruh tani kakao global. Karena semua standar mutu dan harga akan ditentukan oleh pasar dunia.

Andaikan keluarga petani mempunyai lahan dua hektar, yang dapat dibagi sebagai lahan pertanian monokultur baik sawit maupun kakao.

“Mereka bermain diinsentif, padahal merekalah yang mendapatkan keuntungan paling kecil dari produksi kakao global, sementara seluruh risiko ditanggung sendiri oleh petani. Kalau terjadi gagal panen maka ini tidak ditanggung oleh mata rantai yang lain.”

Itulah sebabnya perusahaan-perusahaan besar hanya bergerak pada level atas saja misalnya menyuplai alat pertanian, bahan kimia, industri prosesing.

“Tidak ada satupun yang bergerak di bidang produksi kakao di Indonesia. Tahun 2007, sekitar 89% produksi kakao dihasilkan oleh petani kecil sisanya dihasilkan oleh perusahaan negara. Karena memang risikonya tinggi.”

Cagar Alam Mandor, Kawasan Suaka Alam Itu Rusak Akibat PETI

Cagar Alam Mandor. Tampak dari udara, hamparan pasir putih tersebut berlubang akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin. Foto: Aseanty Pahlevi

Cagar Alam Mandor. Tampak dari udara, hamparan pasir putih tersebut berlubang akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin. Foto: Aseanty Pahlevi

Cagar Alam Mandor yang luasnya 3.080 hektar ini berada di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak, jaraknya sekitar 80 kilometer. Sejak zaman kolonial Belanda 1936, kawasan ini telah ditetapkan sebagai wilayah lindung.

Potensinya menjanjikan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mencatat berbagai jenis tumbuhan yang hidup di sini. Ada tengkawang, meranti, jelutung, keladan, dan kebaca. Untuk fauna, hidup juga beruang madu, kancil, binturong, musang, landak, dan burung enggang.

Subyantoro Tri Pradopo, Bidang Analisis Bencana BKSDA Kalbar menuturkan, ada beberapa tipe ekosistem di Cagar Alam Mandor seperti rawa gambut, hutan kerangas, maupun hutan tropis dataran rendah. Keberadaan ekosistem tersebut sangat mendukung keragaman jenis tumbuhan dan satwa. “Ada 15 jenis anggrek dan 8 jenis kantung semar. Cagar alam ini merupakan habitatnya anggrek hitam,” jelasnya.

Nanun, patut disayangkan. Keindahan bentang alam Cagar Alam Mandor itu cacat akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI). Lubang-lubang menganga di atas hamparan pasir putih tampak bertebaran. “Sekitar 10 staf pengawas kami tidak mampu memantaunya. Peran aktif masyarakat, sebagai mata dan telinga petugas, sangat kami butuhkan,” ujar Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar.

Apa yang menyebabkan kegiatan ilegal masih berlangsung? Menurut Sustyo, kandungan emasnya yang menjadi daya tarik. Sejak lama wilayah ini dikenal akan emasnya sehingga disebut gunung emas. Awal eksploitasi bermula saat kedatangan warga Tiongkok bernama Lo Fong Pak pada 1772. Hingga kemudian, Panembahan Mempawah diikuti Opu Daeng Manambon mendatangkan pekerja tambang asal Tiongkok. Kongsi disepakati dengan pembagian hasil antara penambang dengan kerajaan. “Hingga kini, PETI masih mengancam kawasan tersebut.”

Operasi penertiban

Sustyo menjelaskan, sepanjang tahun ini, sudah tiga kali operasi penertiban dilakukan. Padahal, pada Desember 2014, telah dilakukan kesepakatan bahwa kawasan cagar alam ini akan dijaga secara adat. Namun, masih ada yang nekad.

Pekan lalu, Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan BKSDA yang di-banck up Brimob Polda Kalbar mengamankan lima karyawan perusahaan PT. Orily Resources Indonesia. Mereka melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Cagar Alam Mandor seperti  membuat jalan, dermaga, pondok kerja di dalam kawasan. “Kami dapat laporan dari staf resort Mandor dan laporan warga setempat,” ujarnya, belum lama ini.

 

Peta kawasan Cagar Alam Mandor. Sumber: Sporckalbar

 

Awalnya, kegiatan tersebut merupakan usulan perwakilan masyarakat Dusun Kopyang, Kecamatan Mandor.  PT. Orily Resources Indonesia sendiri melakukan normalisasi sungai di luar kawasan cagar alam. Anehnya, pengerjaan itu tidak termasuk dalam proyek pemerintah. “Perusahaan yang dapat izin Bupati Landak 2012 itu agaknya turut mendeteksi potensi emas di sekitar lokasi normalisasi,” katanya.

Padahal, dalam aturan izin itu sudah jelas tidak boleh mengganggu, merusak,  atau memasuki Cagar Alam Mandor, dan tetap berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait terutama bila memanfaatkan limbah hasil pengerukan dan aspek pendukung.

Namun, karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan, BKSDA melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. Secara tegas, BKSDA menolak kegiatan tersebut karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. “Namun, PT. Orily nekat melakukan kegiatan ilegal yang katanya berdasarkan permintaan masyarakat Dusun Kopyang. Setelah diusut, ternyata permintaan tersebut hanya sebatas lisan.

Saat diamankan, jalan yang telah sudah selebar enam meter dengan panjang kurang lebih sembilan kilometer. Areal dermaga seluas dua hektar, dan pondok kerja yang tengah dibangun seluas 89 meter persegi. “Semuanya ada dalam Cagar Alam Mandor. Saat ditemukan, lima pelaku itu tengah bekerja sesuai perannya yang kemudian bersama barang bukti dibawa ke Mako SPORC Brigade Bekantan untuk diperiksa.”

Barang bukti yang disita diantaranya satu unit alat berat Louder LG 938L SDLG, buku laporan harian dan laporan hasil pengoperasian alat berat, serta alat perkakas. BKSDA Kalbar hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap aktor intelektual yang berada di balik kegiatan tersebut.

Menurut Sustyo, para pelaku melanggar pasal 19 ayat (1) Jo pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo pasal KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. “Saya bertekad mengungkap aktor intelektual di balik kasus ini yang kemungkinan besar adalah pihak perusahaan,” tegasnya.