Lingkungan Hidup

Mengelola Sumber Daya Alam dengan Arisan Sungai. Bagaimana Caranya?

Potensi ikan di Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Potensi ikan di Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Ini bukan arisan biasa. Pesertanya terbatas nelayan saja. Diundi sekali dalam setahun, arisan sungai jadi ajang silaturrahim tahunan bagi masyarakat nelayan di Desa Empangau.

Arisan sungai sesungguhnya lahir dari ide kecil di tahun 1990-an. Bagi warga desa yang terletak di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, model pengelolaan sumber daya alam seperti ini akhirnya menjadi tradisi yang berkelanjutan. Warga menyadari, sewaktu-waktu potensi ikan akan habis jika sumber daya alam terus dikuras ramai-ramai.

“Ikan di sungai pasti habis jika dikeroyok setiap hari oleh nelayan. Ini yang membuat kami tetap mempertahankan arisan sungai sampai hari ini,” kata Joni Karyadi, Kepala Desa Empangau, ketika Mongabay Indonesia menyambangi kediamannya, awal Juni 2015.

Dia menjelaskan, arisan sungai ini murni lahir dari inisiatif lokal masyarakat Desa Empangau. Tidak kurang dari 30-an sungai besar dan kecil mengalir di sekitar desa. Sementara jumlah nelayan peserta arisan berkisar 281 orang dari 1.060 jiwa atau 293 keluarga penduduk Desa Empangau.

Dari situ, kata Joni, inisiatif tersebut terus dipertahankan dengan harapan potensi ikan di sungai dapat terkelola secara bijak. “Begitulah cara kami memanfaatkan sungai-sungai di sekitar kampung,” ucapnya.

 

Dua warga Desa Empangau sedang bekerja sama menjemur ikan hasil tangkapan di sungai. Foto: Andi Fachrizal

Dua warga Desa Empangau sedang bekerja sama menjemur ikan hasil tangkapan di sungai. Foto: Andi Fachrizal

 

Arisan sungai ini rutin dilaksanakan setiap 1 Januari. Seluruh nelayan yang hendak mengikuti arisan akan hadir. Salah satu poin yang senantiasa dibahas adalah sistem pemasangan alat tangkap ikan.

Jika diperoleh kata sepakat, arisan dimulai. Nomor undian akan dijual seharga Rp1.000 per lembar melalui ketua rukun nelayan. Nelayan boleh mengambil karcis sebanyak-banyaknya.

Caranya, nelayan datang mendaftarkan diri dengan membawa sebanyak-banyaknya nomor undian kepada Ketua RT masing-masing selaku penanggung jawab. Jika seorang nelayan punya uang sebesar Rp10 ribu rupiah, maka dia punya peluang 10 nomor undian.

Setelah nelayan menyetor ke Ketua RT, kemudian melaporkannya pada pengurus rukun nelayan, arisan pun dimulai. Pencabutan undian menggunakan wadah dari ember yang biasanya berisi 15 ribu nomor. Bagi nelayan yang beruntung, maka dialah yang berhak mengelola sungai untuk masa satu tahun.

Namun demikian, pemenang undian masih dibebani biaya tambahan. Namanya harga sungai. Bagi nelayan yang memenangkan arisan di sungai besar, akan dibebani harga sungai sebesar Rp200 ribu per tahun. Tapi jika sungainya kecil, nelayan hanya dibebani harga sungai sebesar Rp 50 ribu per tahun. Uang arisan dan harga sungai mutlak masuk ke kas Danau Lindung Empangau.

Community Empowerment Coordinator WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, Anas Nashrullah, mengatakan mekanisme cabut undi ini sudah sejak lama dilakukan masyarakat desa dan merupakan cara turun-temurun yang sudah mereka cantumkan di dalam buku adat.

“Buku adat ini sudah pula diterjemahkan ke dalam peraturan nelayan. Kenapa harus ada arisan? Sebab, jika tidak ada mekanisme cabut undi, untuk mengelola satu sungai saja bisa-bisa akan terjadi konflik antar-dusun,” jelasnya.

Oleh karenanya, kata Anas, mengacu pada sistem aturan adat dalam mengelola sungai ini, pemenang undian dipersyaratkan berbagai hal. Misalnya, si nelayan pemenang sendiri yang mengelola sungainya. Hasil undian tidak boleh dipindahtangankan dengan cara dijual lagi.

Pun, jika nelayan pemenang arisan tidak mampu mengelola sendiri sungainya akibat potensi ikan yang berlimpah-ruah, maka nelayan yang bersangkutan boleh membawa serta keluarga besarnya untuk mengerjakan dengan cara bagi hasil.

 

Bagi warga Desa Empangau, sampan adalah moda transportasi utama guna memenuhi kebutuhan hidup. Foto: Andi Fachrizal

Bagi warga Desa Empangau, sampan adalah moda transportasi utama guna memenuhi kebutuhan hidup. Foto: Andi Fachrizal

 

Bagi yang kurang beruntung, tidak perlu berkecil hati. Sebab, tidak semua kawasan perairan seperti sungai dan danau di Desa Empangau dibatasi penangkapannya. “Kalau semua jadi zona yang diarisankan, sebagian besar nelayan yang tidak mendapatkan hak kelola sungai tidak akan mendapatkan apa-apa,” kata Anas.

Oleh karenanya, masyarakat umum juga bisa memanfaatkan zona umum atau zona ekonomi. Khusus kawasan hutan rawa masih bisa dimanfaatkan sebagai area tangkap. Tetapi, untuk memanfaatkan zona itu, nelayan dipungut biaya Rp10 ribu per sampan untuk sekali turun menangkap ikan.

Sementara untuk menjaga kepadatan ikan, jelas Anas, masa pengelolaan sungai melalui arisan setiap tahunnya akan berakhir pada 31 Desember. “Jadi, di setiap akhir tahun semua alat tangkap yang dipasang di sungai harus diambil oleh nelayan pengelola sungai,” ucapnya.

 

 

Inilah Kerjasama Kementerian ESDM dan Pemerintah Kalteng Soal Energi Terbarukan

Sawit, salah satu tanaman yang bisa menjadi sumber energi. Kekhawatiran muncul kala pengembangan biofuel dengan memperluas perkebunan sawit maka akan memicu kerusakan hutan dan konflik sosial di masyarakat, seperti yang selama ini terjadi. Foto: Save Our Borneo

Guna mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Pemerintah Kalimantan Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, pada Senin (13/7/15).

Sudirman Said, Menteri ESDM mengatakan, persiapan kerjasama sudah cukup lama. “Ini baru awal dari upaya panjang, tetapi harus dilakukan. Jangan hanya MoU, karena itu diteruskan dengan kerjasama. Dokumen lebih detail mengatur jadwal bagaimana ke depan termasuk pelibatan badan usaha,” katanya.

Salah satu wujud kerjasama, sudah ada percontohan menggunakan lahan 35 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan, Kalteng, dengan pembiayaan awal menggunakan APBN. Di sana, kata Sudirman, akan ditanam kemiri sunan, jagrofa dan lain-lain. “Masih diteliti lagi. Begitu penandatanganan kerjasama ini, langsung dijalankan.”

Dia mengatakan, tantangan Indonesia saat ini mengintegrasikan hulu produksi bahan baku dengan hilir pengguna EBT. Selama ini, kegagalan pengembangan biofuel karena kedua hal ini tidak terintergrasi.”Penandatanganan ini langkah mengurai sumbatan selama ini dan bukti pemerintah serius mengembangkan EBT.”

Tahun 2014, katanya, peningkatan bauran energi nasional disumbang 41% minyak bumi, 30% batubara, 23% gas dan EBT hanya 6%. Target tertuang dalam PP nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pada 2025 sebesar 400 MTOE (Millions Ton of Oil Equivalent) dengan rincian 25% minyak bumi, 30% batubara, 22% gas dan 23% EBT. “Lima atau enam bulan lalu saya sudah berbicara bahwa kita ingin ada proses pengarusutamaan menseriuskan pengembangan EBT.”

Di banyak negara, katanya, jangankan tak punya energi fosil, bahkan Saudi Arabia dengan cadangan minyak masih 200 tahun lagi, investasi besar-besaran pada energi terbarukan. Mereka  bekerjasama dengan lembaga Amerika membangun laboratorium pengembangan EBT.

“Padahal cadangan minyak melimpah dan biaya juga murah. Mereka sudah berpikir ujungnya EBT. Eropa yang tak memiliki cadangan energi fosil, sudah lebih maju soal EBT. Saya kira kita tak boleh ketinggalan. Mumpung masih memiliki cadangan energi fosil. Ketika pengembangan tak merasa panik.”

Kerjasama ini tak hanya dengan Kalteng. Kementerian ESDM sedang menyiapkan dengan daerah lain, seperti Kaltim, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat.

Buka hutan?

Sudirman menepis, kekhawatiran pengembangan industri biofuel menyebabkan pembukaan hutan. Menurut dia, pengembangan biofuel tak akan merusak lingkungan karena menggunakan lahan terdegradasi.

“Konsep keberlanjutan harus diterjemahkan ulang. Keberlanjutan adalah kondisi menghilangkan ketergantungan terhadap impor. Fokus pengembangan di dalam negeri. Juga di lahan  terdegradasi.”

Dia mengatakan, ada puluhan juta lahan terdegradasi yang sudah diidentifikasi BP REDD+, dulu. “Angka 70 juta hektar itu lahan kritis dan terdegradasi yang mau tidak mau harus recovery. Ini tantangan ditanami yang menghasilkan energi terbarukan.”

Sudirman mengatakan, tak mungkin pemerintah bekerja sendirian tetapi harus dengan pemda, dunia usaha, dan lembaga lain.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, nota kesepakatan bersama ini berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang.

Kementerian ESDM juga mengeluarkan Permen Nomor 12 tahun 2015, tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Melalui permen ini, katanya,  ada ketentuan mensyaratkan persentase pencampuran biodisel 15% pada 2015 menjadi 30% pada 2025. Lalu, pemcampuran bioethanol 2% pada 2015 menjadi 20% (E20) pada 2025.  Ini diklaim sebagai wujud dukungan bagi pengembangan EBT.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, penandatanganan MOU dan NKB merupakan suatu rintisan. Suatu langkah awal berjenjang, komprehensif menuju kerjasama harmonis.

“Ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kita berharap ini bukan hanya kerjasama antarpemerintah pusat dan daerah juga melibatkan masyarakat.”

Menurut dia, Kalteng, sudah mempunyai studi awal komprehensif soal ketersediaan lahan, bagaimana mengolah,  dan apa yang akan ditanam. Termasuk bagaimana memelihara, dan rantai produksi.

“Kita berharap ini jadi contoh mengembangkan bioenergi akan datang. Nanti menggunakan lahan kritis bekas penambangan masyarakat agar produktif. Berharap ini berguna untuk masyarakat dan negara.”

Dia mengatakan, ada beberapa alternatif tanaman  seperti tanaman pagar, tebu, jagung dan macam-macam. Saat ini, katanya, baru inventarisasi disesuaikan kontur tanah.

 

Menguak Masa Lalu Lewat Sedimen Danau Towuti. Seperti Apa?

Lokasi pengeboran sedimen di Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Lokasi pengeboran sedimen di Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Ingin mengetahui kondisi puluhan ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun lalu? Apakah bisa? Bagaimana caranya? Inilah yang kini dilakukan Satrio Wicaksono, bersama tim ahli.

Pria kandidat doktor di Brown University Amerika Serikat, untuk kajian iklim purba ini bersama beberapa ahli iklim saat ini meneliti Danau Towuti dengan nama Towuti Drilling Project yang digagas sejak 2007. Kelompok ini melibatkan peneliti di lima negara yakni, Amerika Serikat, Jerman, Swis, Kanada dan Indonesia.

Di Indonesia, beberapa universitas dilibatkan seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Haluleo Kendari, dan Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Peneliti iklim ini mengebor sedimen di Danau Towuti, dan membangun rig besar, seperti pengeboran minyak di lepas pantai. Saat mengunjungi lokasi di tengah danau, beberapa pipa transparan menumpuk. Pipa berdiameter 6,6 sentimeter inilah yang dimasukkan ke alat bor untuk menyimpan lumpur sedimen.

Di Towoti, kata Satrio, dengan alat ukur refleksi seismic, ketebalan sedimen batuan dasar danau mencapai 200 meter. Tumpukan sedimen inilah yang menjadi “harta karun” dalam menganalisis iklim. “Ini penelitian lanjutan dari 2010. Kami ingin mengebor hingga 150 meter. Dari angkka diperkirakan akan mengetahui kondisi iklim sekitar 700.000 tahun lalu,” kata Satrio.

Sebelumnya pada 2010, tim ini mengebor hingga kedalaman 12 meter. Hasilnya, ditemukan kondisi iklim hingga 60.000 tahun lalu. Pada kurun waktu 16.000 hingga 33.000 tahun lalu, terjadi perubahaan curah hujan ekstrim.  “Ternyata masa itu, iklim di sekitar danau ini kering. Hanya ada sabana atau stepa mirip Nusa Tenggara Timur, sekarang. Kemarau lebih panjang dan lebih kering.”

Pengaruh kekeringan itu, katanya,  bersamaan saat masa glacial atau zaman es. Dimana air lebih banyak terkonsentrasi di kutub. Permukaan air laut turun dan menyebabkan perubahaan curah hujan khusus di Sulawesi.

Peralatan kerja para tim peneliti di Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Peralatan kerja para tim peneliti di Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Tak hanya itu, sampel sedimen di kedalaman 12 meter, ditemukan abu vulkanik diperkirakan dari letusan gunung-gunung api di Sulawesi Utara. “Perkiraan awal kami abu vulkanik itu dari letusan dan pembentukan Danau Toba, namun setelah meneliti dengan melihat berbagai unsur, ternyata kandungan mineral tak sesuai.”

Rupanya, lumpur-lumpur sedimen ini tak hanya menyimpan rekaman iklim purba, melainkan berbagai hal yang diperlukan ilmu pengetahuan buat proyeksi masa depan. Adanya abu vulkanik ini akan menentukan sebarapa kuat letusan gunung berapi yang mambawanya. Sementara lapisan sedimen lumpur yang mengendap dan mengeras akan menunjukkan bagaimana proses terjadi Danau Towuti. “Jadi dengan sampel sedimen ini, kita akan tahu kapan terbentuk Towuti, bagaimana proses pembentukan danau,” katanya. “Kan selama ini usia danau masih sebatas perkiraan.”

Peneliti lain dari ITB seorang Geofisikawan, Satria Wicaksana, mengatakan, lapisan sedimen di Towuti ibarat seperti sebuah buku. Endapan-endapan seperti halaman-halaman yang perlu ditelisik dengan hati-hati.

Bayangkan untuk merinci setiap lapisan perlu rata-rata 0,2 mm, jadi satu mm untuk satu sentimeter didapat proyeksi iklim dalam satu dekade. Jadi mengukur setiap sentimeter, perlu sekitar 1.200 data.

Pada 2010, Wicaksana, menganalisis lapisan sedimen dengan melihat kecenderungan magnetik ditemukan tiga kecenderungan, yakni pada lapisan atas antara 16.000 tahun lalu hingga sekarang, sifat magnetik rendah. Pada 16.000 sampai 33.000 tahun lalu sifat magnetik lebih tinggi. Pada 33.000 sampai 60.000 tahun lalu lebih rendah lagi.

“Jadi yang rendah itu kami (tim peneliti) berasumsi, dari sekarang hingga 16.000 tahun lalu itu kondisi seperti saat ini, basah. Namun dari 16.000 – 33.000 tahun lalu, ada perubahan saat terjadi zaman es,” katanya.

Danau Towuti, di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Foto: Eko Rusdianto

Danau Towuti, di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Foto: Eko Rusdianto

Endapan-endapan sedimen ini juga merekam, kondisi lingkungan sektiar. Misa, pada masa kering antara 16.000 hingga 33.000 tahun lalu, di sekitar Danau Towuti tumbuhan lebih banyak rumput dan tumbuhan kecil. Bukan pohon-pohon besar seperti saat ini.

“Inilah kenapa endapan dan sedimen di Towuti sangat baik. Sedimen ini semacam kotak hitam yang akan selalu ditelisik.”

Dia mencoba membandingkan dengan beberapa model pengukuran dan proyeksi iklim menggunakan pohon jati, stalakmit ataupun coral. “Menggunakan lingkar pohon harus mendapatkan pohon usia tua, kalau usia hanya 300 tahun maka proyeksi iklim hanya sebatas itu. Jika menggunakan coral, proyeksi ikllim paling jauh hanya ribuan tahun, sama dengan stalakmit.”

“Saya kira kompleks Danau Malili–Matano, Mahalona, Towuti,  jika terus dijaga akan menjadi laboratorium penelitian danau paling baik di seluruh di Indonesia,” katanya.

Sulawesi jadi pusat

Mengapa Sulawesi dipilih menjadi pusat penelitian iklim? Mengapa Sulawesi menjadi begitu penting? “Secara umum Indonesia dan laut-laut di sekitarnya merupakan penghasil uap air dan laut yang paling hangat di dunia,” kata Satrio.

“Karena hangat itulah,  laut Indonesia menghasilkan uap air yang nanti  menjadi hujan, termasuk salju di Jepang atau Australia, itu datangnya dari Indonesia.”

Para pekerja melakukan perbaikan di pompa pengeboran. Foto: Eko Rusdianto

Para pekerja melakukan perbaikan di pompa pengeboran. Foto: Eko Rusdianto

Jadi, katanya, Indonesia semacam motor atau sistem penggerak iklim dunia. “Penelitian ini, untuk mengetahui iklim dunia, bukan hanya di Indonesia.”

Menurut Wicaksana, curah hujan rata-rata di Indonesia cukup tinggi menjadikan sangat penting dalam melihat dan mengamati perubahan iklim global. Di seluruh dunia, hanya ada tiga wilayah yang memiliki curah hujan ekstrim, hingga 3.000 milimeter per tahun, yakni Afrika, Amazon di Brasil dan Indonesia. “Sulawesi mencapai tingkat rata-rata hujan per tahun seperti itu,” katanya.

Fenomena lain, Indonesia dipengaruhi El-Nino dan La-Nina. “Nah Sulawesi ini merupakan batas El-Nino atau pusat. Jadi kalau orang mau tahu iklim di Indonesia, yang paling representatif itu berbicara tentang Sulawesi. Jadi Sulawesi ini adalah hotspot.”

Secara umum, Indonesia adalah negera kepulauan. Punya 17.500 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km. Ia terhampar dari ujung barat Sabang di Aceh hingga Merauke, Papua. Secara garis besar iklim Indonesia terbagi tiga, dimana iklim wilayah timur menjadi pembatas adalah Sulawesi dan sebagian kecil Jawa Timur. Kalimantan berbeda. Jawa dan Sumatera dipengaruhi oleh iklim di India. “Saat terjadi pembentukan Danau Toba 74.000 tahun lalu, akulumasi abu ternyata lebih banyak di India,” kata Wicaksana.

Antisipasi ketersediaan pangan

Buat apa mengetahui iklim masa lalu? Pertanyaan itu terus dilontarkan beberapa orang. Di Towuti bahkan, penelitian iklim ini beberapa kali ditolak masyarakat. “Saya kira iklim masa lalu mengajarkan kita untuk menyiapkan diri melihat iklim masa depan,” kata Wicaksana.

pengecekan melalui GPS lokasi pengeboran sedimen Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

pengecekan melalui GPS lokasi pengeboran sedimen Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Dia mencontohkan saat kedatangan pertama kali orang-orang Inggris ke Australia pada 1800-an.  Para pendahulu ini menggambarkan kondisi wilayah yang cukup basah dan subur. Ternyata itu hanya sebuah anomali cuaca, dan sekarang Australia cukup kering dengan curah hujan sedikit.

Contoh lain, pada 1816, ketika Napoleon Bonaparte kalah perang. Orang-orang Eropa menganggap sebagai tahun sial, karena dianggap tahun tanpa musim panas dan tahun yang mencelakakan. Kemudian para peneliti iklim dunia mendapati, fenomena itu terjadi ketika Gunung Tambora meletus tahun 1815, dan abu menutupi langit Eropa.

Dia menjelaskan lagi dengan sederhana. Di hotel tempat kami berbincang di Sorowako, dia menunjukkan berita di halaman pertama yang menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi gejala El-Nino yang diperkirakan melanda Indonesia.

Beberapa kebijakan pertanian dibuat, menyiapkan pompa air hingga benih unggul. “Ini aneh saja. Jika pemerintah mengetahui sejarah iklim dengan beberapa siklus, maka kebijakan pertanian bisa saja untuk jangka panjang, bukan dadakan tahun per tahun. Itu akan menghabiskan anggaran.”

“Dulu waktu saya kecil, paman punya kebun cengkih. Dia mengharap panen raya, tapi mereka tak tahu seperti apa. Sekarang kita tahu, kalau panen cengkih itu tahun-tahun dimana EL-Nino terjadi, dimana kemarau panjang, karena hujan sedikit dan bunga gak rontok.”

Sedang petani padi tidak mau ada El-Nino panjang, malah ingin hujan panjang. “Jadi dengan ini kita tahu beberapa kecenderungan, dan akan melakukan apa.”

Menteri Pertanian atau instansi yang berhubungan dengan persoalan iklim, katanya, seharusnya bisa mempersiapkan dengan baik, bukan meraba-raba.

Lokasi pengeboran di Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Lokasi pengeboran di Danau Towuti. Foto: Eko Rusdianto

Rp24,7 Triliun Dari Perbankan Siap Mengalir Untuk Sektor Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap pada akhir tahun ini seluruh stakeholder yang memenuhi syarat, sudah mendapatkan kredit dan pembiayaan dari perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB). Di akhir tahun nanti, kredit dan pembiayaan ditargetkan sudah bisa tersalurkan secara akumulatif sebesar Rp24,7 triliun.

Dana tersebut, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, berasal dari  tujuh bank nasional, satu bank daerah dan IKNB. Lembaga-lembaga tersebut telah menjalin kerja sama dengan KKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membiayai usaha sektor kelautan dan perikanan.

“Ini kabar bahagia untuk pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Saat ini peluangnya semakin terbuka lebar karena Pemerintah juga fokus untuk membantu usaha ini sejalan dengan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ungkap Susi.

 Siang hari nelayan di Gunung Kidul, baru menepi ke daratan dan membawa hasil tangakapan ke TPI. Foto: Tommy Apriando

Siang hari nelayan di Gunung Kidul, baru menepi ke daratan dan membawa hasil tangakapan ke TPI. Foto: Tommy Apriando

Kemudahan pendanaan dari perbankan dan INKB itu harus dimanfaatkan untuk kemajuan dunia kelautan dan perikanan nasional.  “Kalau dari Pemerintah sudah jelas diberikan kemudahan. Nah, sekarang dari perbankan dan IKNB juga sudah melakukannya. Para stakeholder yang ada di seluruh Nusantara bisa mulai menata usahanya kembali dengan cara lebih baik,” paparnya.

Lembaga perbankan tersebut yaitu BRI, BNI, BTPN, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Bukopin dan BPD Sulselbar.

Berikut rinciannya seperti dirilis KKP:

pembiayaan perbankan kelautan

Tujuh Program

Dalam kerja sama dengan OJK dan lembaga perbankan dan IKNB, KKP menggelar tujuh program utama, yang diharapakn diharapkan bisa ikut mengembangkan dunia usaha sektor kelautan dan perikanan yang ada di Tanah Air.

Ketujuh program tersebut adalah:

  1. Pengembangan pembiayaan usaha mikro bidang kelautan dan perikanan;
  2. Penguatan permodalan usaha dan investasi UMKM;
  3. Komersialisasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
  4. Pembiayaan pengembangan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan;
  5. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan UMKM;
  6. Pendampingan kelembagaan; dan
  7. Pelaksanaan program CSR dan CCR kepada stakeholders di bidang kelautan dan perikanan.

Konsorsium Khusus

Sementara itu menurut Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung, untuk memudahkan proses pembiayaan dari IKNB, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sedang menyiapkan konsorsium khusus yang bergerak melayani pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

“Skema pembiayaan ini akan berbentuk leasing yang dilengkapi dengan penjaminan kredit dari Jamkrindo dan asuransi dari lembaga asuransi,” ucap Saut.

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Adapun, target produk yang akan dibiayai antara lain cold storage, mesin kapal, mesin pengolahan, dan kendaraan (motor, mobil, truk) berpendingin, dengan skema pembiayaan yang dibuat oleh konsorsium tersebut.

“Dari situ, nanti akan bisa ditentukan skema harga dan suku bunga yang tepat untuk diterapkan dalam pembiayaan,” jelas dia.

Lebih jauh Saut menerangkan, untuk membantu kerja konsorsium yang akan dibentuk nanti di lapangan, APPI akan menggandeng tenaga penyuluh, pendamping, dan konsultan keuangan mitra bank (KKMB). Nantinya, tenaga-tenaga tersebut akan dijadikan satu dalam Sahabat Keuangan Maritim (SKM).

“SKM ini akan berfungsi sebagai fasilitator jasa keuangan non bank berupa pembiayaan, asuransi, dan penjaminan kepada usaha sektor kelautan dan perikanan,” tutur Saut.

Dengan fungsi seperti itu, maka SKM nantinya akan menjadi fasilitator profesional yang diberikan target kerja dan reward. Diharapkan, dengan cara demikian, para tenaga fasilitator bisa bekerja lebih baik untuk memajukan dunia usaha sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menjelaskan, sosialisasi pembentukan SKM sudah dilakukan di sejumlah daerah seperti Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Medan (Sumatar Utara).

“ Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, perekrutan SKM bisa lebih cepat dan itu bisa mempercepat proses untuk membantu pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan,” tambahnya.

Aceh Jaya yang Banjir Lagi

Jembatan di Desa Mon Mata, Aceh Jaya, yang putus akibat diterjang banjir. Foto: Junaidi Hanafiah

Jembatan di Desa Mon Mata, Krueng Sabee, Aceh Jaya, yang putus akibat diterjang banjir. Foto: Junaidi Hanafiah

Banjir masih menjadi kado rutin untuk Provinsi Aceh. Rabu (15/7/15) atau dua hari jelang Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah, sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Jaya terendam air setelah diguyur hujan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya, Amren menyebutkan, meskipun banjir tidak menimbulkan korban jiwa, namun merendam banyak desa. “Sekitar 95 desa yang berada di sembilan kecamatan dan ribuan rumah terendam. Sangat menyedihkan,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Said Rasul mengatakan, banjir tersebut menyebabkan akses jalan Banda Aceh ke sejumlah daerah di pantai barat dan selatan Aceh tersendat. Ini dikarenakan jembatan di Desa Mon Mata, Krueng Sabee, Aceh Jaya, putus dihantam banjir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat menyebabkan 7.904 rumah terendam dan berdampak langsung pada 25.765 jiwa. “Hujan deras menyebabkan sungai meluap bersamaan. Sedimentasi sungai dan degradasi lingkungan menyebabkan Aceh Jaya rentan banjir.”

Sutopo menjelaskan, sebanyak sembilan kecamatan yaitu Setia Bakti, Pasie Raya, Teunom, Panga, Krueng Sabee, Darul Hikmah, Sampoiniet, Indra Jaya, dan Jaya terendam dengan ketinggian air 50 – 300 cm. “Jalan nasional lintas Banda Aceh-Calang juga longsor.”

Selain Aceh Jaya, sambung Sutopo, banjir juga terjadi di Aceh Barat yang merendam enam kecamatan. “Sekitar 26 desa dan 722 KK terendam banjir dengan ketinggian air 50-150 cm.”

 

Kondisi rumah yang hampir roboh akibat terpaan air kencang di Aceh Jaya. Foto: Junaidi Hanafiah

Kondisi rumah yang hampir roboh akibat terpaan air kencang di Aceh Jaya. Foto: Junaidi Hanafiah

 

Safrizal, warga Krueng Sabee mengatakan, banjir yang merendam ribuan rumah di daerah tersebut sebelumnya memang pernah terjadi, namun tidak separah ini.

“Ini terjadi karena hutan di Krueng Sabee dan daerah lain di Aceh Jaya rusak akibat perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan emas,” ungkapnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh M. Nur menyebutkan, kekeringan, banjir, dan longsor yang terjadi di Aceh karena maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan maupun pertambangan.

“Hutan terus dibuka tanpa kendali, akibatnya sumber air berkurang. Sementara, jika hujan deras mengguyur Aceh dalam beberapa hari langsung banjir.”

Seharusnya, sambung M Nur, ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah untuk kembali menata sektor kehutanan. Karena, pada penguhujung 2014, Aceh juga terendam banjir. “Ini menunjukkan ada yang salah dengan penggelolaan hutan saat ini.”

M Nur menambahkan, kejadian ini telah membuat masyarakat khususnya petani menderita. “Padahal, yang melakukan perusakan hutan adalah pemilik lahan perkebunan dan pertambangan,” paparnya.

 

Transportasi yang terhambat akibat jembatan yang putus di Desa Montana, Krueng Sabee. Foto: Junaidi Hanafiah

Jalur darat yang terhambat akibat jembatan yang putus di Desa Montana, Krueng Sabee. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Kelola Hutan Rakyat ala Ngudi Utomo

Pohon durian dan tanaman  kayu lai  tumbuh di hutan rakyat Desa Sukorejo dan Pagerjurang. Foto: Tommy Apriando

Pohon durian dan tanaman kayu lai tumbuh di hutan rakyat Desa Sukorejo dan Pagerjurang. Foto: Tommy Apriando

Ada bibit cabai, selobor, kol, selada hingga terong. Bibit-bibit ini tertata rapi beralaskan papan di halaman Sekretariat Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo di Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Boyolali,  Jawa Tengah.

Samping kanan sekretariat ada kandang kambing dan sapi perah. Ada tanki penampung kotoran sapi untuk biogas. “Kami memasak pakai biogas kotoran sapi dan kambing. Lebih murah dan ramah lingkungan,” kata Sarono, akhir Juni 2015.

Sarono berkulit sawo matang. Sehari-hari dia ke ladang menanam cabai, terong, dan jagung. Sesekali mengecek tanaman hutannya dan anggota APHR lain. Dia didampuk menjadi Ketua APHR Ngudi Utomo sejak 8 September 2014.

Anggota APHR ada 754 orang dengan luas hutan rakyat 367,07 hektar di dua desa,  yakni Pagerjurang dan Sukorejo. “Anggota APHR Ngudi Utomo adalah para pengelola hutan rakyat dan petani hutan rakyat,” katanya.

Dia bercerita, APHR terbentuk atas kesadaran bersama. Mereka sadar, pengelolaan hutan rakyat lestari bermanfaat bagi lingkungan, sumber air, fauna, pengurangan erosi dan lain-lain. Hutan lestari dan rakyat bisa sejahtera.

Sebagai organisasi, dalam mengelola hutan,  Ngudi Utomo memiliki unit managemen dan pengusahaan hutan. Untuk unit kelestarian di desa oleh koordinator desa/gapoktan bekerjasama dengan aparat desa dalam pengendalian dan pengaturan kelestarian hutan. Kegiatan ini, katanya, meliputi kelestarian produksi dan hutan.

Unit koordinasi berada pada tingkat kelompok tani hutan (KTHR). Ia wadah koordinasi bagi keluarga-keluarga pemilik hutan yang tergabung dalam kelompok. KTHR bertugas mengkoordinir para petani hutan dalam tindakan teknis pengelolaan hutan tingkat dukuh. Untuk unit keluarga, bertanggungjawab dan berwenang penuh mengelola hutan yang dikuasai mengacu standar opersional prosedur (SOP) pengelolaan APHR Ngudi Utomo.

“Unit keluarga juga berkewajiban memberikan informasi kepada pengurus, terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang telah, sedang dan akan dikerjakan.”

Handayani, setiap hari mewadahi tanah bercampur pupuk untuk pembibitan tanaman. Foto: Tommy Apriando

Handayani, setiap hari mewadahi tanah bercampur pupuk untuk pembibitan tanaman. Foto: Tommy Apriando

Mata pencaharian utama penduduk 13 desa di Boyolali yang berbatasan dengan TN Gunung Merbabu sebagai petani, sebanyak 15.283 orang (47,2%) dan 4,0% peternak. Lahan tani 3533,27 hektar (42,9%), penggembalaan ternak 800 hektar (9,7%). Di 13 desa ini terdapat hutan negara 2.000,73 hektar (24,3%). Jika dibandingkan jumlah petani dan ketersediaan lahan, kata Surono. per petani rata-rata hanya 0,2 hektar! Tergolong minim lahan yang berarti pula bisa mengancam kawasan hutan.  Namun, tidak di Kecamatan Musuk.

“Mayoritas anggota APHR Ngudi Utomo sebagai petani dan peternak sapi perah. Hutan selalu mereka jaga, baik dilindungi atau keperluan produksi,” kata Rosikhul Ilmi, Fasilitator Hutan Rakyat dari Lembaga Arupa Yogyakarta.

Sejak Ngudi Utomo terbentuk, Lembaga Arupa terlibat aktif pendampingan, peningkatan kapasitas dan mempromosikan kelompok ini meraih sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML). Ilmi sapaan akrabnya, setahun lebih mendamping Ngudi Utomo.

Dia mengatakan, Ngudi Utomo terpilih berawal rekomendasi penyuluh kehutanan, Dinas Kehutanan, Boyolali. Kondisi tegakan kayu baik dan lahan milik warga, serta tidak ada konflik di masyarakat.

Pengelolaan hutan ini juga memaksimalkan keterlibatan perempuan. Mereka mengelola pembibitan sayur, buah, sampai tanaman obat, lewat bendera “Kelompok Sekar Arum”.

Handayani , anggota Sekar Arum bercerita, setiap hari membibit sayur dan buah. “Pembeli dari berbagai kecamatan. Harga cabai Rp150 dan tanaman lain tergantung tinggi pohon,” katanya.

Sekar Arum juga menunjang pengelolaan hutan rakyat dan pertanian. Mereka ada pertemuan rutin guna membahas berbagai hal terkait pengoptimalan hasil pertanian dan hutan rakyat.

Bibit cabai yang dikelola kelompok perempuan tani Sekar Arum di Desa Sekorejo. Foto: Tommy Apriando

Bibit cabai yang dikelola kelompok perempuan tani Sekar Arum di Desa Sekorejo. Foto: Tommy Apriando

 

***

Pohon jati, mahoni, mindi, burian, nangka dan lain-lain tumbuh di lahan-lahan warga. Tinggi bervariasi, 10-20 meter. Di bawah pepohonan, tanaman buah dan sayur tampak subur. Ada jagung, pepaya, terong, bunga mawar, singkong dan cabai.

“Hutan rakyat Ngudi Utomo dikelola lestari. Mereka memiliki rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari dengan pokok kegiatan penataan kawasan, pengaturan potensi dan penguatan kelembagaan,” kata Ilmi.

Secara topografi, katanya, Ngudi Utomo berada di lereng Gunung Merapi. Secara hidrologi, sungai-sungai dialiri air ketika musim penghujan. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air hujan ketika musim penghujan dan kemarau membeli air bersih. Daerah ini berada dataran tinggi dengan lingkungan kering, cocok pengembangan pertanian pangan lahan kering, misal, cabai, tembakau, jagung dan palawija lain.

Di Musuk, katanya, disepakati ada dua hutan rakyat, yaitu yang berada di lahan peruntukan tegalan dan lahan pekarangan.

Dalam mengelola hutan, mereka menginventarisasi potensi, menyusun rencana pengaturan hasil dan rencana pengembangan usaha.

Menurut Sarono, inventarisasi pohon secara partisipatif dengan melibatkan pemilik. “Dengan pencatatan identitas dan penandaan pohon pakai nomor. Dilakukan metode sampling dengan intensitas 9,36% dari total wilayah.”

APHR, katanya, juga  melakukan tata usaha kayu dengan dokumentasi dari hutan sampai ke pengguna. Dokumentasi kayu, mulai sebelum ditebang sampai siap keluar kabupaten. Tata usaha kayu ini,  dijabarkan dalam SOP tata usaha kayu.

Dalam menanam, mereka menggunakan teknik silvikultur tradisional. Mereka juga memilih bibit yang akan dikembangkan, mempersiapkan lahan, penanaman, pemeliharan sesuai tahap perkembangan dan pemanenan (sesuai kebutuhan).

Sapi perah menjadi tambahan pendapatan masyarakat  sembari bertani dan menjaga hutan. Foto: Tommy Apriando

Sapi perah menjadi tambahan pendapatan masyarakat sembari bertani dan menjaga hutan. Foto: Tommy Apriando

Secara fisik hutan rakyat punya pola tanam beragam. Berbeda di setiap daerah, baik cara memilih jenis yang dikembangkan maupun cara penataan di lapangan. Di Ngudi Utomo,  menggunakan  sistem agroforestry atau wanatani. Pola ini, katanya, kombinasi kehutanan dengan cabang usaha lain seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu. Ia berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional, baik ekonomis maupun ekologis.

Tak heran, kala di lahan-lahan warga ditemui tanaman beragam.  “Kelebihan pola tanam ini mempunyai daya tahan kuat terhadap serangan hama dan penyakit,” kata Sarono.

Pada 22 Juni 2015, Ngudi Utomo,  lulus tanpa syarat memperoleh sertifikasi PHBML. Masyarakat menyambut gembira.

“Kami makin yakin hutan rakyat akan menyejahterakan kami, masyarakat petani desa. Menjaga hutan terus lestari sama dengan menjaga lingkungan lebih baik,” ucap Sarono.

Sarono, Ketua Asosiasi Petani Hutan rakyat Ngudi Utomo berdiri di depan sekretariat. Foto: Tommy Apriando

Sarono, Ketua Asosiasi Petani Hutan rakyat Ngudi Utomo berdiri di depan sekretariat. Foto: Tommy Apriando

Asyik…..! Gajah CRU Tangkahan Lahirkan Bayi Betina

Yuni, gajah di hutan konservasi (Conservation Response Unit), Tangkapan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah melahirkan bayi betina, Minggu (19/7/15). Foto: Ayat S Karokaro

Yuni, gajah di hutan konservasi (Conservation Response Unit), Tangkapan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah melahirkan bayi betina, Minggu (19/7/15). Foto: Ayat S Karokaro

Kabar gembira datang dari hutan konservasi (Conservation Response Unit/CRU), Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di kawasan ekowisata di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini pada Minggu pagi (19/7/15), kedatangan penghuni baru. Yuni, induk gajah berusia 22 tahun melahirkan bayi betina dengan sehat.

Bayi lahir sekitar pukul 05.00, dibantu tim dokter hewan Balai TNGL. Warga desa yang mendengar kabar ini, langsung berduyun-duyun melihat proses kelahiran bayi ini.

Andi Basrul, Kepala BBTNGL kepada Mongabay mengatakan, proses kelahiran tidak mengalami kesulitan berarti. Yuni melahirkan dengan baik dan lancar. Usai melahirkan, bayi ini langsung dirawat. Bayi gajah ini berlingkar dada 100 cm, tinggi badan 83 cm.

Yuni, katanya, satu dari tujuh gajah di Tangkahan yang menjadi tim patroli pengawas TNGL. Kini, menjadi delapan setelah kelahiran bayi ini. Di sini, ada tiga gajah tengah mengandung. Jadi, tinggal Olive dan Agustin, menanti kelahiran.

Andi mengatakan, kelahiran gajah ini membuktikan pengelolaan gajah jinak BBTNGL yang melibatkan masyarakat desa sekitar kawasan berjalan baik.

Pengelolaan ini,  katanya, tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan satwa hingga bisa membantu populasi gajah yang makin terdesak.

“Ini nyata, gajah liar yang dijinakkan bisa dikembangbiakkan dengan baik. Masyarakat juga membantu hingga jika selama ini konflik perlahan mulai berkurang. Konsep ini terus kita lakukan.”

Konsep ini,  kata Andi, memberikan manfaat bagi hutan, gajah dan warga. Dengan memanfaatkan hutan tanpa harus merusak dan membunuh gajah. Masyarakatpun aktif menjaga dan melindungi kelestarian hutan TNGL.

Rudikita Sembiring, Ketua Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) mengatakan, konsep BBTNGL melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga dan melestarikan hutan, memberikan efek positif, khusus habitat satwa seperti harimau, gajah, orangutan dan badak.

Dia sangat bangga bisa menyaksikan gajah betina dewasa melahirkan di Tangkahan, kala perburuan tinggi untuk gading oleh orang  tidak bertanggungjawab.

“Saya tegaskan, tak ada yang boleh memburu dan merusak Tangkahan ini. Kalau ada, kami masyarakat desa paling depan menghalangi. Bu Menteri Siti Nurbaya, kami menantang datang ke Tangkahan, dan berpatroli bersama menggunakan gajah yang menjadi tim patroli kawasan.”

Kuswandono, Kepala Bidang Teknis BBTNGL, mengatakan dari pantauan BBTNGL,  gajah Sumatera termonitoring 190.

Di beberapa lokasi masih memiliki daerah penyangga berupa hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas.  Namun, beberapa lokasi langsung berbatasan dengan wilayah masyarakat atau areal penggunaan lain (APL).

Ini bayi gajah Sumatera yang baru lahir di kawasan  ekowisata Tangkahan. Foto diambil beberapa menit setelah dilahirkan pada  pukul 5.00. Foto: Ayat S Karokaro

Ini bayi gajah Sumatera yang baru lahir di kawasan ekowisata Tangkahan. Foto diambil beberapa menit setelah dilahirkan pada pukul 5.00. Foto: Ayat S Karokaro

Atraksi Burung pada Pesawat Terbang

Cikal bakal pesawat terbang yang memerlukan perjalanan panjang dalam penemuannya. Serangkaian uji coba dilakukan sebagaimana yang dilakukan Wright bersaudara. Sumber: Wikipedia

Pesawat terbang, dari awal diciptakan hingga mencapai bentuk ideal seperti sekarang ini, membutuhkan waktu sekitar satu abad dalam perjalanan penemuannya. Sejarah pun mencatat, penemu pesawat terbang yang paling terkenal di masyarakat adalah Wright bersaudara pada 1903, meski ada juga para ilmuwan lain yang coba merancang sebelumnya.

Seiring perkembangan waktu, pesawat terbang yang dibuat saat ini tidak sebatas untuk mengangkut manusia dan keperluan logistik saja. Tetapi juga, sebagai pesawat tempur bahkan untuk seni akrobatik di udara.

Yang mengagumkan, teknologi pesawat yang didesain tersebut tidak berbeda dengan karakter dari jenis burung yang sesungguhnya ada di sekitar kita.

 

 

Wilga 

Wilga, si pesawat gelatik. Sumber: Wikipedia

 

Wilga sering disebut dengan pesawat gelatik. Mengapa? Kesamaannya terlihat jelas dari bentuk pesawat yang mungil serta kemampuan short-takeoff-and-landing nya yang mirip gelatik, yaitu senang terbang cepat dan berpindah untuk memakan bulir padi atau biji-bijian.

Pesawat buatan Polandia ini telah diproduksi sejak 1962 hingga sekarang. Beberapa generasi Wilga seperti Wilga 2 dan Wilga 3 bahkan dirakit di Indonesia. Hingga kini, sekitar 1.000 unit Wilga telah diproduksi dalam berbagai tipe sekaligus menobatkannya sebagai pesawat yang paling diminati. Di Polandia, pesawat ini sering digunakan untuk tur penerbangan dan pelatihan penerjun parasut.

 

Gelatik jawa. Foto: Eko Prastio Ramadhan/Burung Indonesia

 

Gelatik jawa (Padda oryzivora) merupakan burung berukuran 16 cm dengan paruh merah dan bercak putih mencolok pada pipinya, yang begitu kita kenal. Burung dari suku Estrildidae ini menyukai lahan pertanian, pekarangan rumah, dan wilayah perkotaan. Populasi globalnya diperkirakan antara 1.500-7.000 individu dewasa. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) menetapkan statusnya Rentan (Vulnerable/VU) dan terdaftar dalam Apendiks II CITES.

Meski sudah jarang di Pulau Jawa, namun jangan heran bila kita masih bisa melihat burung berkaki merah ini di tempat lain. Ini dikarenakan, burung yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Java Sparrow telah terintroduksi dan menyebar luas ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Maluku, hingga Asia Tenggara dan Australia. Di luar Pulau Jawa, umumnya gelatik ini berada di perkotaan.

 

 

 

F-16 Fighting Falcon

F-16 Fighting Falcon (F-16). Sumber: Wikipedia

 

F-16 Fighting Falcon (F-16) merupakan jet tempur multi-peran yang dikembangkan oleh General Dynamics (diakusisi oleh Lockheed Martin), Amerika. Pesawat Falcon yang dalam bahasa Indonesia berarti alap-alap ini begitu populer di mata internasional dan telah digunakan sebagai armada tempur di 25 negara. Ketenarannya dikarenakan kehandalannya bermanuver sebagaimana alap-alap mengintai mangsa yang berukuran kecil dari udara.

Sebanyak 4.000 unit F-16 sudah diproduksi sejak 1976 dan hingga kini masih terus diekspor. Diperkirakan, pesawat ini memiliki kecepatan sekitar 2.410 kilometer per jam.

Alap-alap merupakan burung yang tersebar luas di Eropa, Asia, Afrika, Australasia, dan Amerika Utara.  Berbeda dengan jenis elang, elang-alap, atau rajawali yang berasal dari suku Accipitridae, alap-alap memiliki sayap yang lebih sempit dan runcing. Paruhnya lebih pendek dan melengkung, kepalanya membulat, iris mata gelap, serta gaya terbangnya lebih cepat dan akrobatis.

Alap-alap digolongkan dalam suku Falconidae. Di Indonesia, suku ini meliputi sekitar sembilan jenis yang kesemuanya berstatus Risiko Rendah (Least Concern/LC) dan terdaftar dalam Apendiks I CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

 

 

 

Supermarine Swift

Supermarine Swift. Sumber: Wikipedia

 

Supermarine Swift merupakan jet tempur satu kursi milik Royal Air Force (RAF) Inggris, yang dibuat oleh Supermarine 1950-an. Bentuk sayapnya menyerupai sayap walet. Generasi terakhir pesawat ini berkecepatan 1.187 kilometer per jam dan belum pernah digunakan untuk bertempur.

Karir penerbangan Supermarine Swift tidak berumur panjang. Tahun 1970, pesawat ini berhenti diproduksi karena berbagai kendala teknis yang muncul kala mengudara. Tercatat, hanya sekitar 197 unit yang telah diproduksi dalam kurun waktu dua dasawarsa itu.

 

Walet sapi. Sumber: Wikipedia

 

Walet merupakan burung yang mahir berakrobat di udara dan dalam setahun daya jelajahnya dapat mencapai 200.000 kilometer. Ia mampu berbelok tajam ke atas dengan mengatur sayapnya dan selanjutnya bermanuver untuk menyambar serangga di udara. Dan ketika hendak mendarat, hambatan udara yang dihasilkan dari sayapnya akan memperlambat laju terbangnya.

Sayap walet memiliki dua bagian penting. Bagian yang dekat badan berfungsi untuk menghasilkan tekanan udara ke atas secara konvensional sebagaimana sayap pesawat terbang. Sementara bagian luar menghasilkan udara seperti pusaran tornado yang menghisap ke atas dalam posisi kemiringan antara 5-10 derajat. Populasi walet berlimpah dan tersebar luas di dunia.

 

 

 

Aero L-39 Albatros 

Aero L-39 Albatros. Sumber: Wikipedia

 

Aero L-39 Albatros adalah pesawat jet latih buatan Cekoslovakia (sebelum berpisah menjadi Republik Ceko dan Slovakia). Hingga kini, Albatros telah dipakai sebanyak 30 angkatan udara di seluruh dunia. Pesawat ini tidak hanya handal digunakan untuk latihan pilot dasar dan lanjutan tetapi juga tangguh untuk perang di udara. Aero L-39 Albatros dibuat untuk menggantikan jenis L-29 yang menggunakan mesin turbofan.

Albatros pertama kali mengudara pada 4 November 1968. Hingga kini, diperkirakan sebanyak 2.800 unit yang telah diproduksi. Nama pesawat ini memang diambil dari nama albatros juga yaitu jenis burung laut yang tergabung dalam ordo Procellariiformes.

 

Black-browed-albatross. Sumber: Wikipedia

 

Albatros merupakan burung yang lihai mengudara, sehingga julukannya adalah ahlinya penerbangan efisien. Teknik terbangnya yang melayang dan membumbung tinggi dinamis membuatnya dapat terbang ribuan kilometer. Awalnya, ia terbang rendah di permukaan, selanjutnya ia menuju ke arah angin yang berhembus untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Otot khusus yang berada di masing-masing bahu albatros inilah yang memungkinkannya untuk terbang jauh dan tinggi, serta diadaptasi pada bagian sayap pesawat terbang.

Burung ini secara luas dapat ditemukan di Samudera Antartika dan daerah Pasifik Utara. Kegemarannya adalah memakan ikan, udang, dan cumi-cumi yang terdampar. Ia juga senang berburu makan di permukaan air dan juga menyelam.

Hal unik albatros adalah detak jantungnya saat terbang tidak jauh berbeda kala istirahat. Khusus albatros yang berada di pasifik utara, cirinya dapat ditandai dari gaya terbangnya yang mengepakkan sayap untuk selanjutnya meluncur.

 

 

 

F9C Sparrowhawk           

F9C Sparrowhawk. Sumber: Wikipedia

 

F9C Sparrowhawk merupakan jenis pesawat kecil yang dirancang untuk dibawa dalam pesawat yang lebih besar seperti jenis bomber. Pada ketinggian tertentu, Sparrohawk diluncurkan dan untuk selanjutnya terbang menjalankan misinya.

Tugas utama pesawat dengan panjang 6,1 meter dan lebar sayap 7,6 meter ini adalah melakukan pengintaian. Namun begitu, ia juga ideal sebagai pesawat tempur karena selain gerakannya yang lincah, ia juga dilengkapi senjata.

Pesawat ini sering digunakan oleh Angkatan Laut Amerika (United States Navy) dan pertama kali terbang pada 12 Februari 1931. Namun, umurnya tidak lama. Tahun 1937, statusnya dinyatakan retired atau tidak digunakan lagi.

Sparrowhawk atau yang biasa kita sebut elang-alap ini tergabung dalam suku Accipitridae. Secara umum, burung pemangsa ini berukuran mulai dari agak besar dan juga sangat besar. Paruhnya yang berkait dengan taji atau cakar yang kuat sangat berguna dalam hal mencabik mangsa.

Di Indonesia, jenis elang-alap yang bisa kita lihat adalah elang-alap nipon, elang-alap maluku, elang-alap kalung, elang-alap dada-merah, juga elang-alap kecil.

                 

 

 

Sikumbang NU 200

Sikumbang NU 200. Sumber: Wikipedia

 

Sikumbang NU 200 merupakan pesawat tempur anti-gerilya buatan Indonesia. Adalah Laksamana Muda Anumerta Nurtanio, perintis industri penerbangan Indonesia, bersama rekannya Wiweko Soepomo yang merancang sekaligus membuat pesawat serba logam pertama di Indonesia ini sebanyak tiga unit.

Rancangan pesawat ini dibuat sekitar 1950. Pada 1 Agustus 1954, prototip Sikumbang yaitu pesawat bertempat duduk tunggal yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia kala itu, berhasil diterbangkan. Saat ini, Sikumbang masih dapat kita lihat di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung.

 

Cirik-cirik kumbang. Sumber: Buku Panduan Burung Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan

Cirik-cirik kumbang. Sumber: Buku Panduan Burung Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan

 

Dalam dunia burung, nama kumbang merupakan nama belakangnya cirik-cirik kumbang (Nyctyornis amictus). Jenis yang tergabung dalam suku Meropidae ini hidup di hutan dan berukuran sekitar 30 cm. Ciri utamanya adalah memiliki dada gembung berwarna merah jambu. Secara global, ia tersebar di Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan.

 

 

 

Mengoleksi Tumbuhan Pegunungan Jawa di Kebun Raya Baturraden

Mendengar nama Baturraden, kebanyakan orang langsung mengerti jika kawasan itu adalah tempat wisata. Baturraden yang berada di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) sejak lama memang terkenal dengan wisata alamnya karena berlokasi di lereng selatan Gunung Slamet. Udaranya yang sejuk dilengkapi dengan sejumlah air terjun dan pemandian air panas.

Tetapi kini Baturraden tak hanya wisata alam, namun juga menawarkan wisata pendidikan dan konservasi. Itu nanti bakal disajikan Kebun Raya Baturraden yang rencananya di-launching pada Oktober 2015 mendatang. Meski belum diresmikan, tetapi kebun raya tersebut sudah mulai tertata. Karena di lokasi setempat telah ada spot-spot yang mendukung Kebun Raya Baturraden untuk mendukung tematik “Tanaman Pegunungan Jawa.”

kbr1

“Dengan adanya tematik tanaman pegunungan Jawa, maka pengelola Kebun Raya Baturraden mulai mengumpulkan beragam flora khas pegunungan. Tentu yang pertama dikumpulkan adalah tanaman dan pepohonan khas di Gunung Slamet. Selain itu, kami juga mengumpulkan bermacam tanaman lainnya dari sejumlah pegunungan di Jawa,”ujar Andika Andi Krisna, petugas Registrasi Koleksi Kebun Raya Baturraden, Kamis (16/7).

Dijelaskan oleh Andika, berbagai macam koleksi yang mulai dikoleksi di Kebun Raya Baturraden di antaranya berasal dari dan lainnya. “Jadi, kami ingin, nantinya Kebun Raya Baturraden menjadi tempat koleksi flora yang tumbuh di gunung-gunung di Jawa. Sampai sekarang, kami masih mencari tanaman yang khas agar dapat dikembangan di Kebun Raya Baturraden,”jelas Andika.

Menurutnya, berbagai macam flora yang telah dikumpulkan di antaranya adalah tumbuhan paku, anggrek, kantung semar, tanaman obat dan lainnya. “Berbagai macam tumbuhan tersebut saat sekarang telah ditata sedemikian rupa sesuai dengan tempatnya. Jadi ada spot-spot tanaman yang telah dikelompokkan. Misalnya saja ada lokasi tanaman herbal atau taman liliana,”katanya.

Peneliti LIPI yang menjadi pendamping di Kebun Raya Baturraden, Nuri Jilma Megawati, menunjukkan sejumlah lokasi yang kini menjadi tempat pengembangan flora untuk kebun raya. “Kalau di sini, merupakan tempat koleksi anggrek. Banyak ragam anggrek yang ada di sini. Tidak hanya yang khas dari Gunung Slamet, melinkan juga daerah pegunungan lainnya,”kata Mega, panggilan akrab Nuri Jilma Megawati.

Ia mengungkapkan bersama dengan pekerja kebun raya lainnya, ia melakukan perbanyakan koleksi. “Tidak hanya anggrek yang menjadi koleksi Kebun Raya Baturraden, tetapi juga ada kantung semar yang macam-macam spesiesnya. Ada juga lokasi pengembangan tanaman obat. Namun sampai sekarang belum terlalu tinggi pohonnya, salah satunya disebabkan karena sinar matahari yang tidak langsung akibat terhalang tegakan hutan damar,”ujarnya.

Pintu gerbang Kebun Raya Baturraden, di utara kota Purwokerto, Jawa Tengah. Foto : L Darmawan

Pintu gerbang Kebun Raya Baturraden, di utara kota Purwokerto, Jawa Tengah. Foto : L Darmawan

Namun, lanjut Mega, tidak ada masalah yang berat, karena koleksi tanaman herbal yang ditanam tetap dapat tumbuh. “Harus benar-benar dirawat setiap harinya, sehingga seluruhnya akan dapat berkembang dengan baik,”kata Mega yang didampingi sejumlah temannya melakukan pengecekan seluruh tanaman setiap harinya.

Hingga kini, lanjut Mega, Kebun Raya Baturraden memiliki koleksi 116 suku, 396 marga, 571 spesies, 2.637 spesimen. Jumlah tersebut, katanya, dimungkinkan akan terus bertambah untuk menambah koleksi untuk melengkapi tanaman dan tumbuhan koleksi dari pegunungan di Jawa. “Masih cukup banyak koleksi yang bakal dikumpulkan. Idealnya memang dari seluruh pegunungan di Jawa dapat dikumpulkan di sini,”tambahnya.

Sejarah Kebun Raya

Menurut Kepala Seksi Tata Usaha Kebun Raya Baturraden Sumanto ide adanya kebun raya diawali saat Megawati Soekarno Putri yang saat itu jadi Wapres menutup Jambore Nasional tahun 2001. “Ketika itu, ada ide dari Ibu Megawati mengenai pembangunan kebun raya. Setahun kemudian, Pemprov Jateng membentuk Tim Khusus untuk merintis pembangunan kebun raya dengan melakukan studi kelayakan,”kata Sumanto.

Dengan difasilitasi pengelola Kebun Raya Bogor, maka mulai 2002 dimulai eksplorasi dan pengiriman bibit dari Kebun Raya Bogor. “Dari usulan Gubernur Jateng, maka keluarlah SK Menteri Kehutanan No 117/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004. Isinya adalah Penunjukkan Kawasan Hutan Produksi Terbayas seluas 150 Ha di Banyumas sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan dalam bentuk Kebun Raya Baturraden,”paparnya.

Ia melanjutkan, pada 29 Desember 2004 dilaksanakan peresmian, penanaman perdana, dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan, Gubernur Jateng, Kepala LIPI, Dirut Perum Perhutani dan Bupati Banyumas. MoU tersebut mengenai kolaborasi pengelolaan Kebun Raya Baturraden. “Guna meningkatkan status hukum kawasan, Menhut menerbitkan SK Menhut No 85/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan Lingkungan dalam bantuk Kebun Raya Baturraden seluas 143,5 ha,”katanya.

Untuk menjadi kebun raya seperti Bogor, membutuhkan waktu panjang. Namun demikian, lanjut Sumanto, menurut rencana Kebun Raya Baturraden bakal di-launching pada Oktober 2015 mendatang. Kebun raya yang berlokasi sekitar 15 km dari pusat Kota Purwokerto tersebut memiliki ketinggian antara 600-750 meter di atas permukaan laut (mdpl). Temperatur lokasi Kebun Raya Baturraden cukup sejuk, berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Curah hujan di tempat ini cukup tinggi, berkisar antara 5 ribu hingga 6 ribu milimeter (mm) per tahun.

Salah satu tempat di kawasan Kebun Raya Baturraden dengan koleksi tanaman gunungnya. Foto : L Darmawan

Salah satu tempat di kawasan Kebun Raya Baturraden dengan koleksi tanaman gunungnya. Foto : L Darmawan

Kebun Raya Baturraden akan difungsikan sebagai lembaga konservasi yang melakukan usaha koleksi, pemeliharaan dan penangkaran berbagai jenis tumbuhan untuk membentuk dan mengembangkan habitat baru. Selain itu, juga sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan iptek serta sarana rekreasi yang sehat. “Hingga kini, Kebun Raya Baturraden telah dijadikan sebagai tempat riset para mahasiswa khususnya taksonomi tumbuhan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Semarang,”kata Sumanto.

 

Peradaban Bukit Barisan Pasemah dan Sriwijaya yang Ajarkan Ekosentris. Seperti Apakah?

Kesadaran manusia untuk menjaga alam harus ditingkatkan, karena di bumi yang satu ini manusia hidup. Foto: Taufik Wijaya

Kesadaran manusia untuk menjaga alam harus ditingkatkan, karena di bumi yang satu ini manusia hidup. Foto: Taufik Wijaya

Jika beranjak dari berbagai bukti sejarah yang ada di Sumatera Selatan, yang melahirkan Peradaban Bukit Barisan Pasemah, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Palembang, maka hubungan manusia dengan alam berlangsung dalam paradigma ekosentris. Yang artinya tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup lainnya. Semua perilaku manusia harus selaras dengan alam.

“Ini berbeda sekali dengan kebudayaan yang berkembang di Yunani yang sangat egosentris dan geosentris, yang meletakan manusia sebagai pusat dari alam, yang lebih sempurna dari makhluk lainnya. Kemudian meletakkan bumi sebagai pusat alam semesta,” kata Budayawan Taufik Rahzen, dalam sebuah perbincangan di Palembang, beberapa waktu lalu.

Bukti yang menunjukkan paradigma ekosentris tersebut, kata Rahzen, selain Prasasti Talang Tuo, juga berbagai artefak megalitikum dari Peradaban Pasemah Bukit Barisan.

“Banyak patung megalitik yang menggambarkan manusia memangku hewan, seperti gajah, harimau, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Sebuah keselarasan,” katanya.

Ini berbeda dengan patung yang ditemukan dalam kebudayaan Yunani, manusia digambarkan sangat sempurna, seperti manusia yang gagah, cantik, dan ini pula yang memengaruhi perkembangan agama di Eropa yang banyak dipengaruhi kebudayaan Yunani.

Selanjutnya, kata Rahzen, perlakuan masyarakat terhadap alam juga sangat arif. Buktinya meskipun mereka menetap di sekitar hutan tropis, yang banyak beragam pohon dan hewan di hutan, mereka sangat arif memanfaatkannya. “Mereka sangat perhitungan. Misalnya, rumah dibangun diperuntukkan keluarga besar. Tidak semua orang bebas membangun rumah. Harus ada alasan yang tepat. Mereka pun jarang sekali membangun rumah dengan halaman tanpa pohon, yang hanya ditumbuhi rumput,” katanya.

“Selanjutnya mereka pun menetapkan hutan adat, yang tidak boleh dirusak,” katanya.

Hubungan harmonis  antara manusia dengan alam ini, yang kemudian tetap dipertahankan dalam Kitab Simbur Cahaya yang berlaku di Sumatera Selatan pada masa Kerajaan Palembang. Kitab yang diyakini memadukan ajaran Islam dengan hukum adat ini, yang sangat peduli dengan alam.

Dengan kerusakan bumi hari ini, kata Rahzen, paradigma ekosentris yang tampaknya mampu memperbaikinya. Hubungan harmonis antara manusia dengan alam membuat bumi terjaga.

“Di Indonesia, kesadaran ekosentris sebagian masih terjaga di masyarakat adatnya, termasuk pula di berbagai suku bangsa lainnya di dunia,” kata Rahzen.

 

Arca manusia memeluk gajah di halaman Sekolah SMPN 2 Merapi Barat, Lahat, sebagai simbol keharmonisan hidup manusia dengan satwa, terutama gajah. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Tradisi mandi belimau sambut tuah

Salah satu tradisi di masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, yang menunjukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dalam tuntutan Tuhan, yakni tradisi “Mandi Belimau Sambut Tuah”.

Tradisi ini pada dasarnya berupa pemandian tubuh manusia dengan air dari berbagai sumber, bersama beragam jenis bunga, daun, serta mengonsumsi air kelapa muda dan sirih. Tak lupa dibacakan sejumlah ayat suci dan beberapa doa.Tradisi ini biasanya berlangsung pada pertengahan bulan sya’ban setiap tahun.

“Tradisi tersebut yakni mensucikan jiwa dan raga manusia, dari gangguan makhluk lainnya atau alam, juga upaya manusia membersihkan dirinya atas kesalahan terhadap makhluk lain dan alam. Semua itu dijalankan dengan permohonan kepada Tuhan, sebagai pencipta bumi dan seluruh makhluk hidupnya,” kata Husni Thamrin, Budayawan Palembang.

Pengikisan

Paradigma ekosentris yang disebarkan Peradaban Bukit Barisan Pasemah, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang, harus diakui pada hari ini mengalami pengikisan. Manusia bukan lagi sejajar dengan alam, tapi manusia sebagai pusatnya, sehingga manusia cenderung melakukan penundukan terhadap alam.

“Kesadaran egosentris ini muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan yang masuk ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Selatan, dari Eropa,” kata Dr. Tarech Rasyid dari Universitas Ida Bajumi (IBA) Palembang.

Ilmu pengetahuan yang didasarkan egosentris ini memengaruhi kebijakan ekonomi maupun politik yang berlangsung dalam pemerintahan Indonesia hari ini. “Tidak heran jika berbagai kebijakan pembangunan pada akhirnya merupakan penaklukkan manusia terhadap alam,” ujarnya.

Bagaimana memperbaikinya?

Tarech tetap berpegang pada Pancasila. “Pancasila benar-benar dibaca dan dimaknai sebenarnya. Sebab Pancasila itu mengajarkan keseimbangan manusia dengan alam dalam tuntutan perintah Tuhan. Tuhan dalam berbagai ajaran agama apa pun sangat melarang manusia merusak bumi dan tidak adil,” kata Tarech.

Tujuan Pancasila itu yakni menciptakan manusia sejahtera dengan alam terjaga, karena hidup berdasarkan tuntunan perintah Tuhan. “Pancasila ini sebenarnya bukan hanya berlaku bagi bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa di dunia,” ujarnya.

 

Model kapal Kerajaan Sriwijaya tahun 800-an Masehi yang terukir di Candi Borobudur. Sumber: Wikipedia

 

 

Foto: Kubu Raya Masih Langganan Kebakaran Lahan di Kalbar

Api berkobar di lahan gambut Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, KKR, Kalbar. Warga, bersama kepala desa dan RT bersama-sama memadamkan api yang sudah mendekati rumah warga ini. Foto: Sapariah Saturi

Api berkobar di lahan gambut Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, KKR, Kalbar pada Selasa (14/7/15). Aparat desa,  kepala desa dan ketua RT bersama-sama tim mereka memadamkan api yang sudah mendekati rumah warga ini. Foto: Sapariah Saturi

Sejak pertengahan Juni 2015, Kalimantan Barat, mulai memasuki musim kemarau. Kabut asappun mulai hadir. Lahan-lahan gambut mulai mengepulkan asap kuat di beberapa wilayah, salah satu di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

Kala kami menyelusuri kawasan itu, Selasa (14/7/15), kepulan asap tampak menyebar di beberapa titik. Bahkan, ada lokasi dengan kobaran api cukup besar. Kebakaran lahan terus berjalan mendekati rumah warga.

“Saya bangun tidur, terkejut buka pintu api besar. Aduh, saya pikir sudah habis saya…” kata perempuan 70 an tahun, warga Desa Kuala Dua. Rumah dia berjarak sekitar 10 meter dari lahan gambut yang terbakar, hanya dibatasi parit kecil. “Gimanalah saya ini. Atap rumah dari daun.”

Angin cukup kuat hingga api berkobar-kobar dan terus meluas. Kamipun, mendatangani Pos Manggala Agni, sekitar satu kilometer dari lokasi lahan yang terbakar. Tampak, beberapa petugas sedang membersihkan mobil di tengah jembatan.

Kami memberitahukan soal kebakaran lahan yang sudah mendekati rumah warga. Sayangnya, mereka bilang, bukan wilayah Manggala Agni.

Terancam. Kebakaran lahan sudah mendekati rumah warga. Kepulan asap dari lahan gambut di Desa Kuala II ini berjarak sekitar 10 meter dari rumah yang beratap daun ini. Foto: Sapariah Saturi

Terancam. Kebakaran lahan sudah mendekati rumah warga. Kepulan asap dari lahan gambut di Desa Kuala II ini berjarak sekitar 10 meter dari rumah yang beratap daun ini. Foto: Sapariah Saturi

Kala kembali ke lokasi kebakaran, api sudah padam. Beberapa orang tampak memadamkan api.  Ada yang menyemprotkan air. Ada yang  sedang menggulung pipa. Satu mobil merah parkir di tepian jalan. “Ini swadaya warga. Saya punya tiga mesin, 27 selang besar dan 10 armada,” kata Matlias, Kades Kuala Dua, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

Dia mengatakan, kala kemarau, wilayah ini memang langganan kebakaran. Sejak tiga tahun ini, mereka swadaya memadamkan api. Karena, jika semua bergantung pada pemerintah belum tentu  tertangani.

Menurut dia, penanganan kebakaran lahan dan hutan, memang harus dikerjakan bersama-sama, antara masyarakat dan pemerintah. Tak perlu banyak rencana, terpenting bagaimana pelaksanaan.

Namun, dia mengeluhkan, Manggala Agni, yang kadang enggan turun. “Susah, kecuali (yang terbakar) kebun, perumahan. Mereka bilang, tak ada anggaran. Mereka gak dengar instruksi menteri, padamkan. Jangan nunggu siapapun. Ada anggaran atau tidak. Macam kami di desa, kalau nunggu, kapan?”

“Kita tahu, Manggala Agni buat hutan konservasi, tapi kalau keadaan sudah begini, masak harus nunggu konservasi?”

Aparat desa. Aparat Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, turun tangan memadamkan kebakaran lahan yang kian mendekati permukiman warga. Foto: Andi Fachrizal

Aparat desa. Aparat Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, turun tangan memadamkan kebakaran lahan yang kian mendekati permukiman warga. Foto: Andi Fachrizal

Dia baru saja pulang  rapat koordinasi gabungan soal kebakaran hutan dan lahan. “Begitu terus. Asal sudah kebakaran mereka ribut rapat terus. Abis api, abis rapat. Ade lagi, rapat lagi.”

Dalam rapat gabungan dia juga menyampaikan agar PT Angkasa Pura, selaku pengelola bandara ikut berkontribusi tak hanya menuntut tak ada asap. Lokasi bandara di Sungai Raya, KKR. Mereka, katanya, bisa ikut membantu dengan dana tanggung jawab sosial atau bina lingkungan, misal, memberi mesin atau selang dan lain-laian terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Oke, selama ini mereka sudah beri bantuan pendidikan, rumah ibadah. Seharusnya, ada juga yang prioritas. Mereka berada di kawasan rawan kebakaran, mestinya ikut berkontribusi membantu,” ujar dia.

Asap pekat. Kebakaran lahan gambut di Desa Kuala II, sebelum dipadamkan, menimbulkan   asap cukup tebal dengan kobaran api bermunculan di mana-mana. Foto: Sapariah Saturi

Asap pekat. Kebakaran lahan gambut di Desa Kuala II, sebelum dipadamkan, menimbulkan asap cukup tebal dengan kobaran api bermunculan di mana-mana. Foto: Sapariah Saturi

Matlias juga mengkritisi tempat pembuangan sampah di wilayah itu. Dia menilai, tak cocok ada tempat pembuangan sampah di lahan gambut. “Suwaktu-waktu mereka bakar. Jangan pemerintah boleh (bakar), masyarakat gak boleh.”

Selang 400 atau 500 meter dari lokasi pemadaman yang dilakukan Matlias dana warga, kepulan asap tebal dan cukup luas terjadi. Ia berada dekat kompleks perumahan dan kandang ayam. Tampak, polisi dari polsek sudah ada di sana. Salah satu dari petugas menghubungi Manggala Agni, meminta bantuan pemadaman api.

Sore itu, sekitar pukul 17.00, tim Manggala Agni, mulai memadamkan api di Desa Kuala II itu. Mereka berjibaku dengan medan yang cukup sulit dan sumber air cukup jauh dari lokasi kebakaran. Tak pelak, mereka memerlukan selang cukup panjang agar bisa menjangkau wilayah kebakaran.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  menyampaikan informasi dari Posko Darkarhutla KLHK, bahwa pantauan hotspot satelit NOAA-18  pada 14 Juli 2015 terdeteksi ada 36, tiga di Riau (Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak), 20 di Kalbar (Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Melawi, Pontianak dan Sintang). Lalu, Kalteng (9), Jawa Barat (2) Jawa Timur (1) dan Jawa Tengah (1).

Kepungan asap. Seorang warga berada dalam kepungan asap, usai menyaksikan lahan yang terbakar di sekitar perumahan di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Kepungan asap. Seorang warga berada dalam kepungan asap, usai menyaksikan lahan yang terbakar di sekitar perumahan di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

“Dengan total titik api 1 Januari 2015-14 Juli 2015 sebanyak 3.996 titik, dibandingkan periode sama 1 Januari 2014-14 Juli 2014, terpantau 9.356 titik,” katanya.

Dari laporan itu, tampak penanganan karhutla di masing-masing daerah rawan kebakaran seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar dan Kalteng.

Di Riau, tim  KLHK dan  Polda Riau, pemantauan dari udara masih menemukan titik panas di lapangan  dan aktivitas illegal logging di Kerumutan. Untuk titik panas langsung waterbombing dengan helikopter MI17. Sedang pembalakan liar ditangani SPORC, PPNS dan Polda Riau. Untuk Manggala Agni Daerah Operasi Rengat, melakukan pemadaman di Desa Bangan Limau, Palalawan, masuk kawasan Taman Nasional Tesso Nillo. DI Dumai, melakukan pemadaman api di Desa Rantau Bais, Rokan Hilir dan di Desa Mumugo, Tanah Putih, terbakar 71 hektar dan pemadaman 12 hektar.

Untuk tim Rupat juga melanjutkan pemadaman di Desa Teluk Leucah, Rupat Utara luas terbakar sekitar lima hektar, dipadamkan sekitar empat hektar. Di Pekanbaru, monitoring areal bekas terbakar di Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru guna mewaspadai api baru. Di Daops Siak, dilakukan pemadaman lanjutan di Kecamatan Dayun, dan Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis.

Manggala Agni. Petugas dari Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni Daerah Operasi Pontianak, Rasau Jaya, berusaha memadamkan api di lahan gambut di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Manggala Agni. Petugas dari Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni Daerah Operasi Pontianak, Rasau Jaya, berusaha memadamkan api di lahan gambut di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Dalam laporan ke pusat, di Kalbar,  antara lain, Daops Pontianak, pukul 16.00 sampai malam memadamkan kebakaran lahan masyarakat di Desa Kuala Dua, Sungai Raya, KKR. Daops Sintang, melakukan cek lapangan di Binjai Hulu. Berkoordinasi dengan Polsek Binjai Hulu ditemukan areal terbakar seluas empat hektar.

Dari berita Mongabaysebelum ini menyebutkan, Lembaga Titian bersama Eye On The Forest merilis 217 hot spots (titik panas) tersebar di Kalbar. Hasil pantauan Satelit Nasa Frims Eosdis pada 28 Juni-6 Juli 2015, ditemukan 124 titik panas pada konsesi perkebunan sawit. Terbanyak di KKR,  81 titik panas, disusul Sambas 44 dan Ketapang 36 titik panas.

 

Kota Pontianak, pun beberapa pekan lin kembali berselubung kabut asap. Terhitung akhir Juni 2015, jarak pandang dalam kota tersisa hanya satu hingga dua kilometer. Kabut asap disertai bau menyengat dan mengganggu pernafasan terutama malam dan pagi hari.

Petugas Manggala Agni, menyiapkan selang cukup panjang untuk mencapai lokasi kebakaran dan sumber air. Foto: Sapariah Saturi

Petugas Manggala Agni, menyiapkan selang cukup panjang untuk mencapai lokasi kebakaran dan sumber air. Foto: Sapariah Saturi

Tim dari aparat desa usai pemadamkan api di Desa Kuala II. Sementara, warga sekitar tenang karena kebakaran mereda...Foto: Sapariah Saturi

Tim dari aparat desa usai pemadamkan api di Desa Kuala II. Sementara, warga sekitar tenang karena kebakaran mereda…Foto: Sapariah Saturi

Pantauan kebakaran lahan gambut menggunakan drone di Desa Kuala II di dekat kompleks. Foto: WWF perumahan.

Pantauan kebakaran lahan gambut menggunakan drone di Desa Kuala II di dekat kompleks. Foto: WWF perumahan.

Petugas Manggala Agni, berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Kuala II, KKR. Namun, tim ini tak jarang dikeluhkan warga karena kadang enggan turun kala ada laporan kebakaran lahan dari warga. Foto: Sapariah Saturi

Petugas Manggala Agni, berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Kuala II, KKR. Namun, tim ini tak jarang dikeluhkan warga karena kadang enggan turun kala ada laporan kebakaran lahan dari warga. Foto: Sapariah Saturi

Kebakaran lahan di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat terus terjadi hingga Selasa (14/7/15). Foto: Andi Fachrizal

Kebakaran lahan di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat terus terjadi hingga Selasa (14/7/15). Foto: Andi Fachrizal

Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi

Sulawesi tengah mengalami krisis ruang. Sekitar 54 persen dari seluruh daratan Pulau Sulawesi telah habis dibagi untuk perizinan tambang, hak guna usaha, HPH dan HTI. Tambang menempati peringkat pertama sebanyak 25 persen atau 4,78 juta hektar. Kedua untuk migas sebesar 2,2 juta ha. Pertambangan ada di seluruh jazirah Sulawesi dengan jumlah terbesar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Demikian laporan hasil riset yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) pada ekspos hasil riset di Hotel Ibis Makassar, pada akhir Juni 2015.

Riset yang selama enam bulan ini dilaksanakan oleh JKPP bekerjasama dengan simpul layanan pemetaan partisipatif (SLPP) wilayah Sulawesi.

Pulau Sulawesi mengalami krisis ruang, dimana sebagian besar wilayahnya digunakan untuk tambang, migas dan industri ekstraktif. Foto : Wahyu Chandra

Pulau Sulawesi mengalami krisis ruang, dimana sebagian besar wilayahnya digunakan untuk tambang, migas dan industri ekstraktif. Foto : Wahyu Chandra

Menurut riset ini, berdasarkan hasil pengolahan data spasial,  18 juta total luasan Pulau Sulawesi, sekitar 38 persen atau sekitar 7 juta ha lebih merupakan areal penggunaan lain (APL), dan 26 persen (4,7 juta) adalah hutan lindung, dan 20 persen (3,7 juta ha) hutan produksi terbatas serta hutan produksi konservasi 20 persen (3,7 juta ha). Sisanya diisi oleh kawasan pelestarian dan konservasi alam sebayak 10 persen.

“Persentase ruang tersebut menunjukan porsi alokasi yang besar bagi investasi baik dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan melalui APL. Menelusuri bagaimana dan jenis apa saja penggunaan APL dan Kawasan Hutan bisa menunjukan bagaimana kerusakan ekologi maupun penyingkiran petani dimulai yang berujung pada krisis,” ungkap Diarman, peneliti dari JKPP, dalam paparannya.

Kerusakan yang terjadi selalu berawal dari pemberian konsesi pada industri ektraktif atau perkebunan skala besar. Di Pulau Sulawesi, tambang dan sawit menjadi penyebab utama dalam kontribusi merusak dan memiskinkan masyarakat.

“Dalam catatan triwulan BKPM pada periode 2010 – 2012, menyebutkan sektor pertambangan dan perkebunan merupakan sektor yang dalam tiga tahun terakhir masuk sebagai sektor dominan dalam investasi di koridor ekonomi Sulawesi,” katanya.

Terkait izin tambang sendiri, riset ini menemukan bahwa terdapat 1.256 IUP di Sulawesi, masing-masing adalah emas, nikel, besi, logam dasar, batu bara. Sementara untuk jumlah konsesi terbanyak untuk komoditas, masing-masing adalah nikel, emas, batuan dasar, berupa batuan andesit, kerikil, pasir dan tanah timbunan, besi dan aspal.

Salah satu daerah sasaran riset terkait tambang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan Pulau Wamonii, Kabupaten Kolaka, Sultra, dan Minahasa, Sulut.

Untuk Kabupaten Maros, keseluruhan luas daerah ini adalah 146 ribu hektar, dimana terdapat juga hutan lindung 10 persen, hutan produksi 10,5 persen, HPT 6,5 persen, taman nasional 20 persen. Untuk tambang luas wilayah yang diberikan izin sekitar 9,668 hektar.

“Ironisnya, dari luasan tersebut sebanyak 53 persen, mengambil ruang hutan produksi, yaitu 5.170 hektar. Tambang juga mengambi wilayah hutan lindung sebesar 14 persen atau sekitar 1.398 hektar, hutan produksi terbatas sekitar 504,99 hektar atau sekitar 5 persen,” katanya.

Sementara Pulau Wawonii, meski luasnya hanya 1.513,98 km, namun di pulau ini terdapat 18 IUP. Salah satunya adalah PT Derawan Barjaya Mining, luas IUP 10,070 hektar dimana sekitar 342,17 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Sebagai pulau kecil dengan keterbatasan daratan dan air, ancaman terhadap pulau ini adalah ketersediaan pangan,” katanya.

Di Minahasa, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan tahun 2014 semakin mempertegas bahwa daerah ini merupakan surga bagi penambang emas.

Dokumen ini menunjukkan bahwa sebanyak tujuh wilayah diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan yakni Tapal Batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado, tapal batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, tapal batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa, tapal Batas Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupate Minahasa Selatan, tapal batas Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tapal Batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan dan  tapal Batas Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.

“Sejak tahun 2010 hingga saat ini, sebanyak 74 persen dari total propinsi Sulawesi Utara telah dikapling untuk pertambangan emas.”

Riset ini juga memberi perhatian pada pemanfaatan ruang untuk perkebunan sawit. Konsesi untuk sawit ini mengalami kenaikan hampir di seluruh wilayah di Sulawesi. Secara nasional penguasaan perkebunan besar pada tahun 2008 didominasi oleh perkebunan sawit yang mencapai 4,5 juta hektar atau sekitar 79 persen dari luasan perkebunan yang ada.

“Luas perkebunan sawit dikuasai oleh perkebunan besar sebanyak 61 persen dan hanya 39 persen yang dikuasai oleh rumah tangga petani. Menurut Data Ditjen Perkebunan, areal perkebunan sawit tersebar di 17 provinsi meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.”

Khusus untuk Sulawesi, di Sulawesi Barat luas perkebunan sawit mencapai 1,66 juta hektar. Izin perkebunan sawit sebanyak 19 izin dengan luas lahan 102 ribu hektar.

Di Sulbar sendiri terdapat sekitar 153 Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan peta analisis diketahui bahwa 19 DAS dengan total luasan 902 ribu hektar terancam tercemar limbah dari pabrik CPO. DAS yang terancam oleh tambang diperkirakan seluas 1,03 juta hektar meliputi 60 DAS.

Pulau Sulawesi sedang terjadi krisis ruang, dimana banyak terjadi alih fungsi lahan untuk kegiatan ekstraktif dan usaha perkebunan seperti sawit. Foto : Wahyu Chandra

Pulau Sulawesi sedang terjadi krisis ruang, dimana banyak terjadi alih fungsi lahan untuk kegiatan ekstraktif dan usaha perkebunan seperti sawit. Foto : Wahyu Chandra

Tidak hanya berdampak pada krisis ruang, keberadaan tambang juga ternyata berdampak bagi kualitas kesehatan di daerah sekitar tambang. Ada dua lokasi yang menjadi contoh dalam riset ini yaitu di Kabupaten Maros, Sulsel dan di Pomala, Kolaka, Sultra.

Di Kabupaten Maros, penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) hingga tahun 2013 berjumlah 10.885 orang. Sementara di Pomala, Kolaka, Sultra, berdasarkan hasil penelitian Puspaham dan Walhi Sutra menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita ISPA, TB Paru selama periode 2005-2009. Pada tahun 2009, penderita ISPA telah mencapai 20.588 orang.

Wilayah Kelola Rakyat dan Penyingkiran Petani

Riset ini juga membahas tentang wilayah kelola rakyat dan penyingkiran petani. Hasil Pemetaan Partisipatif (PP) di Pulau Sulawesi yang terdokumentasi seluas 829.659 ha yang sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil tumpang susun wilayah pemetaan partisipatif dengan semua ijin konsensi yang ada di Pulau Sulawesi diperoleh hampir setengah dari wilayah PP tersebut tumpang tindih atau sekitar ijin konsesi pertambangan, migas, perkebunan dan kehutanan. Sekitar 43,5 persen wilayah masyarakat yang tumpang tindih dengan ijin tambang, 6 pesen tumpang tindih dengan ijin migas, 4,3 persen tumpang tindih dengan HGU termasuk di dalamnya ijin perkebunan sawit dan HPH sebesar 3 persen.

“Proses pelepasan atau penurunan produktivitas petani terhadap lahan tidak hanya disebabkan secara langsung oleh pengkaplingan ruang untuk ijin atau penetapan kawasan hutan, melainkan turut disebabkan dari dampak pengelolaan ijin usaha ektraksi sumberdaya alam skala luas yang mendorong terjadinya bencana alam maupun krisis air.”

Seperti diketahui, 60 persen rumah tangga di Sulawesi merupakan rumah tangga pertanian dimana 26,04 persen merupakan rumah tangga buruh tani. Dari hasil pengolahan data sebaran persentase keluarga pertanian, keluarga buruh pertanian, dan ijin IUP menunjukkan adanya korelasi yang cukup signifikan perubahan sumber pendapatan utama rakyat pedesaan akibat perluasan konsesi industri ekstraktif skala luas.

“Pada sebagian kasus, kehadiran konsesi industri ekstraktif menyebabkan penurunan jumlah rumah tangga pertanian disatu sisi dan disisi lain menambah jumlah keluarga buruh tani di pedesaan.”

Menurut Deny Rahadian, Direktur JKPP, pemilihan Pulau Sulawesi sebagai daerah sasaran riset karena bentuknya yang unik. Secara bentang alam bentuknya tipis, bentang alamnya lengkap, bayak pegunungan yang tinggi, ada dataran, pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Di antara bentuk tipis tersebut, intervensi dan masuknya investasi yang berskala besar cukup banyak karena potensi sumber daya alam yang melimpah, tambang, perkebunan dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, hasil riset ini memang menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi cukup krisis dalam hal penguasaan ruang dilihat dari penggunaan ruang yang ada. Dari seluruh luas Pulau Sulawesi, hanya 37 persen yang dialokasikan untuk masyarakat dan itu pun kemudian banyak bermasalah dengan kawasan-kawasan hutan.

“Dengan hasil temuan dan fakta yang telah dijelaskan tadi menunjukkan adanya masalah besar di sini, sehingga kemudian kami menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari solusi.”

JKPP merekomendasikan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar segera menyelesaikan tumpang tindih alokasi ruang dan konflik agraria akibat kebijakan dan praktek ekstraksi sumberdaya lahan di wilayah kelola masyarakat.

Kami juga merekomendasikan segera bentuk badan penyelesaian konflik ruang dan sumberdaya alam dan revisi RTRWP dan RTRWK di tingkat provinsi yang bersifat ad-hoc dan sistematis,” katanya.

JKPP juga merekomendasikan pemerintah melibatkan secara penuh partisipasi rakyat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah konflik dalam menata ulang hak penguasaan dan pengelolaan wilayah kelola dan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Selain itu, juga diperlukan komitmen politik pemulihan krisis atas ruang tertuang dalam dokumen kebijakan dan RPJMD di suluruh pemerintah daerah.

“Terakhir, kami mendorong agar seluruh instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah untuk dapat mengintegrasikan peta dari hasil pemetaan patisipatif dan perencanaan tata guna lahan berkelanjutan secara partisipatif dalam perumusan perencanaan pembangunan wilayah.”