Lingkungan Hidup

Foto: Bumi yang “Terbit” dari Permukaan Bulan

Bumi yang terlihat dari permukaan bulan yang seolah 'terbit'. Foto: NASA

Bumi yang terlihat ‘terbit’ dari permukaan Bulan. Foto: NASA

 

Foto yang dirilis National Aeronautics and Space Administration (NASA) ini menunjukkan betapa menakjubkannya Bumi yang dilihat dari permukaan Bulan.

Gambar tersebut diambil melalui Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), sebuah pesawat ruang angkasa yang mengorbit di Bulan sejak 2009. Tugas utama LRO ini adalah memotret keseluruhan permukaan Bulan. Namun, pesawat ini berhasil mengabadikan penampakan Bumi secara utuh saat mengitari Bulan.

Gambar luar biasa ini merupakan serangkaian foto yang diambil berseri sejak pertengahan Oktober 2015. LRO yang dilengkapi kamare narrow-angel mampu menghasilkan foto resolusi tinggi dalam waran hitam putih, serta kamera wide-angel yang bisa merekam gambar beresolusi rendah berwarna.

 

Foto Bumi dan Bulan dalam tiga versi berbeda.Di sebelah kiri Bumi dan Bulan memiliki kontras yang sama, di tengah kecerahan Bulan meningkat relatif terhadap Bumi, dan di sebelah kanan Bumi terlihat berwarna. Foto: NASA

Foto Bumi dan Bulan dalam tiga versi berbeda.Di sebelah kiri Bumi dan Bulan memiliki kontras yang sama, di tengah kecerahan Bulan meningkat relatif terhadap Bumi, dan di sebelah kanan Bumi terlihat berwarna. Foto: NASA

 

Ruang angkasa yang menunjukkan Bumi terbit dari permukaan Bulan. Foto: NASA/GSFC/Arizona State University

Ruang angkasa yang menunjukkan Bumi terbit dari permukaan Bulan. Foto: NASA/GSFC/Arizona State University

 

Foto yang dinamakan “Earthrise” ini menggambarkan seakan bumi terbit dari permukaan Bulan yang kemunculannya perlahan. Namun, jika kita benar-benar berada di Bulan, pemandangan Bumi terbit ini tidak akan bisa kita lihat, sebagaimana kita menyaksikan Matahari terbit dari timur Bumi saat pagi.

“Foto ini memang spektakuler,” ujar Nuh Petro, Deputy Project Scientist LRO di NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, Maryland. Menurutnya, foto Citra Bumi tersebut membangkitkan kenangan akan “Blue Marble” gambar luar biasa yang diambil oleh Astronot Harrison Schmitt pada perjalanan ke Bulan melalui misi Apollo 17, pada 7 Desember 1971. “Saat astronot memotret es di Kutub Selatan dan hampir seluruh garis pantai Afrika terlihat jelas. Begitu juga dengan Semenanjung Arab,” ujarnya sebagaimana dilansir dari NASA.gov.

 

Bumi dalam pandangan penuh dari Bulan yang diambil dari Apollo 17. Foto: NASA

Bumi dalam pandangan penuh dari Bulan yang diambil dari Apollo 17. Foto: NASA

 

Dari komposisi foto tersebut terlihat Bumi muncul dari permukaan Bulan, dalam sudut pandang pesawat, dengan pusat di lepas pantai Liberia (4.04 derajat Utara, 12.44 derajat Barat). Daerah warna coklat yang berada di kanan atas adalah Gurun Sahara sedangkan Samudera Atlantik dan Pasifik yang berada di Amerika Selatan terlihat di sebelah kiri.

 

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) yang berada di orbitnya di Bulan. Foto: LROC/Iroc.sese.asu.edu

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) yang berada di orbitnya di Bulan. Foto: LROC/Iroc.sese.asu.edu

 

Mark Robinson, ilmuwan dari Arizona State University yang juga peneliti utama LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) mengatakan, bila dilihat dari Bumi terbitnya Bulan setiap hari merupakan pemandangan mengagumkan. Namun, bila dilihat dari Bulan, astonot akan menyaksikan hal berbeda, Bumi tidak pernah terbit. Bumi selalu di tempat yang sama di atas cakrawala. “Bumi tidak bergerak melintasi “langit” dan untuk melihat kemunculan Bumi itu hanya bisa dilakukan melalui LRO,” ujarnya.

LRO diluncurkan pada 18 Juni 2009 dan mengorbit di Bulan pada ketinggian 50-200 kilometer. Tujuan utama LRO adalah mengumpulkan informasi ilmiah mendasar mengenai Bulan dan penampakan permukaannya.

 

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) saat diluncurkan 18 Juni 2009. Foto: Pat Corkery, United Launch Alliance

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) saat diluncurkan 18 Juni 2009. Foto: Pat Corkery, United Launch Alliance

 

 

Kala Kayu Besi Menipis, Budaya Ukir Asmat Bisa Terkikis

Beragam bangunan dari rumah sampai jalan maupun jembatan di Kabupaten Asmat, menggunakan kayu besi. Permintaan tinggi. Praktik tebang tanpa melihat keberlanjutan diduga menjadi penyebab, kayu besi makin langka. Foto: Agapitus Batbual

Beragam bangunan dari rumah sampai jalan maupun jembatan di Kabupaten Asmat, menggunakan kayu besi. Permintaan tinggi. Praktik tebang tanpa melihat keberlanjutan diduga menjadi penyebab, kayu besi makin langka. Foto: Agapitus Batbual

 

Ndomomoo,” kata Paskalis Wakat, pengukir Asmat dari Kampung Yepem, Papua, mengucapkan sapaan khas Asmat sambil memeluk erat saya. Air matanya tampak berlinang. Pria 39 tahun ini terlihat sedih.

Ada apa? Ternyata, Wakat khawatir masa depan patung dan pengukir Asmat. Dia takut budaya ini hilang. Belakangan, penebangan kayu besi marak tanpa memperhatikan keberlanjutan hutan. Pemerintah daerah Asmat pun diam, tak ada pengaturan soal penebangan kayu besi.

Padahal, katanya, sejak dulu, Orang Asmat hidup dan bergantung alam. Bila warga tak menjaga hutan, kata Wakat, mereka akan kehilangan jati diri. Dulu, setiap kali menebang kayu besi, orang menanam pohon lagi.

Dia bercita-cita melestarikan hutan bukan hanya kayu besi. “Bila hutan hilang, kayu besi hilang, mangrove, ukiran, ukiran, tarian Asmat  hilang, dunia pasti sedih.”

Kayu besi memang dipakai dalam beragam keperluan bangunan rumah, dari dinding, mejakursi, kusen, smapai tiang utama rumah. Bahkan, dulu, jalan utama dari papan kayu besi, umpak.

Sebenarnya, kata Wakat, hasil hutan Asmat, berlimpah mulai damar, gaharu, kemiri, rotan, kayu besi, udang, ikan. Sayangnya, beberapa jenis kayu kayu mulai menipis, dari kayu besi, kayu dayung, kayu perahu sampai mangimangi (mangrove).

“Sekarang orang tebang pohon berdiameter betis orang dewasa, beda dengan dulu,” katanya. Betis orang dewasa, mengandaikan batang-batang kayu masih kecil.

 

Satu ukiran dari kayu besi. Foto: Agapitus Batbual

Satu ukiran dari kayu besi. Foto: Agapitus Batbual

 

 

Pengukir sulit kayu besi

Saya mengenal Wakat di Jayapura. Dia menamatkan Perguruan Tinggi Seni dan Budaya di Papua. Kembali ke kampung, Wakat mendirikan sanggar ukir, tari dan anyam.

Warga senang Wakat melestarikan budaya mengukir Kampung Yepem. Ukir mengukir sudah dia dapat sejak kecil dari kedua orangtua. “Mengukir, menganyam, makanan pokok setiap hari,” katanya.

Kini, di sanggar itu ada para perempuan menganyam tali temali dari rumput tawa. Para lelaki mengukir dengan bahan kayu besi.

Wakat ingin budaya mengukir terus hidup. Untuk itulah, dia mengajarkan ilmu ini di SMP YPPK Santo Yohanes Pemandi,  tempat dia sekolah dulu.

“Siapa lagi yang mau membina generasi muda Asmat,” ujar dia.

Wakat berharap, generasi muda Asmat mencintai ukiran agar tak punah.”Supaya generasi Asmat meneruskan karya tetua.”

Menurut dia, pembangunan seluruh Asmat serba kayu berkontribusi dalam menghabiskan pohon kayu besi. Kondisi ini berdampak pada pengukir Asmat (Wowipits). Mereka kesulitan dapat bahan baku. Kayu besi, bahan baku ukiran Asmat, kata Wakat, seharusnya terpelihara.

Wowipits sebelum mengukir harus disetujui oleh roh para leluhur Asmat. Dalam diri mereka tercipta berbagai jenis ukiran Asmat. Jenis ukiran ini, banyak menyerupai pohon-pohon besar, termasuk kayu besi.

Roh para leluhur, katanya, ada dalam hutan. Dengan menebang kayu besi  tanpa memperhatikan pertumbuhan kayu baru, mereka akan hilang. “Ukiran misal, menggambaran roh-manusia dan Tuhan. Itulah filosofi orang Asmat.”

 

 

Paskalis Wakat, pengukir Asmat dari Kampung Yepem, Papua. Foto: Agapitus Batbual

Paskalis Wakat, pengukir Asmat dari Kampung Yepem, Papua. Foto: Agapitus Batbual

 

 

Era Bupati Yuvensius A. Biakau, untuk melestarikan ukiran Asmat, pemerintah membentuk Asosiasi Pengukir Kabupaten Asmat. Wakat menjadi ketua. Sekretariat ada di belakang Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Namun, katanya, sekretariat itu kini berubah fungsi menjadi mes pegawai dinas itu. Miris lagi, para Wowipits di sekitar Asmat sulit mendapatkan kayu besi.

Meskipun begitu, mereka tak hilang akal untuk tetap berkarya, yakni,  menggunakan umpak bekas kantor atau tumah, digergaji sebagai bahan dasar ukiran.

Bentuk ukiran, ada panel, patung, manusia, burung kakatua, ular, akar beringin, moncong burung taon-taon, nuri, elang, sampai pohon-pohonan.

Wakat coba bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan kayu besi dan pohon lain dibantu WWF-Lestari. Keterlibatan pemilik dusun sangat penting dalam kelancaran kegiatan ini. Sebab, katanya, Asmat tanpa Wowipits,  tak berarti apa-apa.

Sebagai Ketua Asosiasi Pengukir Asmat, dia telah mengantongi akte notaris alias ada legalitas. Beberapa tokoh Asmat duduk sebagai pengurus, tetapi mereka sulit berkumpul atau rapat.

Theodorus Andrian Zigfiried Tethool, pegiat lingkungan hidup di Asmat beranggapan, pemekaran distrik turut andil menghabiskan hutan maupun kayu besi Asmat.

Kondisi ini, membuat pengukir kesulitan mendapatkan kayu besi. Mereka harus mencari kayu hingga pedalaman. Permintaan kontraktor juga tinggi. Tampak ribuan kayu besi lalu lalang menggunakan rakit.

“Kayu besi berdiameter 50 cm sulit ditemukan lagi.”

Menurut dia, warga harus menanam atau budidaya kayu besi agar tak punah. Begitu juga, kayu perahu, ketapang, dan bakau besar.

Dia mengusulkan, penerapan sasi bagi kayu tertentu supaya jangan punah.

 

Pemukiman Asmat. Foto: Agapitus Batbual

Pemukiman Asmat. Foto: Agapitus Batbual

 

 

 

Beralih ke baja

Nathan Barrung, Kepala Dinas Kehutanan Asmat, mengatakan, perhatian pemerintah mulai ada. Kini, katanya, tonggak dan papan kayu mulai berganti tulang baja untuk semua jalan di Asmat.

Warga juga diajak rajin merestorasi hutan dengan tanaman adat seperti menanam kayu perahu, ketapang, besi, mangrove, kayu gaharu dan lain-lain.  Pemilik dusun, katanya,  harus memelihara tanaman adat ini.

Untuk membangun itu, kata Barrung, memerlukan dana besar terlebih pijakan Asmat adalah lumpur. “Keuangan Pemda Asmat sangat terbatas.”

Dia mengatakan, buat menanam pohon, katanya, perlu biaya angkut. Belum lagi harga BBM tinggi, biaya pemeliharaan, sampai penanaman, sangat mahal.

Untuk itu, dia berharap, warga memelihara dan merawat dengan telaten. “Menjadi masalah, jenis pohon pasti tumbuh berbarengan dengan pohon lain. Rumput menutup anakan pohon. Mau tak mau, harus kerja ekstra untuk merawat,” ujar dia.

Pemkab Asmat, katanya, sudah ada larangan kayu besi keluar dari daerah ini. “Tak boleh dikirim keluar Asmat. Kayu besi hanya untuk pembangunan Asmat, tak boleh dijual ke Merauke, Timika atau tempat lain,” katanya.

Dia menceritakan, pernah ada pengusaha mengirimkan kayu besi dari Asmat 6.000 kubik ke Timika, tanpa surat lengkap. Setelah diperiksa BKSDA dan Dinas Kehutanan Asmat, kayu disita karena masuk dilarang.

 

Kayu besi di salah satu rumah warga. Foto: Agapitus Batbual

Kayu besi di salah satu rumah warga. Foto: Agapitus Batbual

 

 

Jangan asal tebang

Barrung memperingatkan, warga Asmat jangan asal tebang demi kelanjutan kayu besi. Demi memperlancar pembangunan Asmat, katanya, Dinas Kehutanan punya syarat. Kontraktor harus membeli kayu besi dari masyarakat pemilik dusun, untuk bangunan rumah atau kantor.

“Harus sesuai prosedur, misal, kontraktor harus menunjukkan RAB, nilai proyek, CV mana, luasan jelas daerah mana. Dinas Kehutanan harus menghitung volume kayu dan bahan bangunan,” katanya.

Elisa Kambu, Bupati Asmat mengakui, tak bisa terus menerus membangun pakai kayu. “Satu waktu, kayu besi habis tinggal cerita, sekarang Pemkab Asmat memakai konstruksi beton dan baja walaupun mahal.”

Konstruksi beton, katanya, bertahan 20-30 tahun atau lebih, sedang kayu besi 50 tahun ke atas. Namun, katanya, kebijakan mengganti bangunan perkantoran, sampai jembatan pakai tiang baja atau konstruksi beton ini perlu demi menyiasati pasokan kayu minim serta keberlangsungan hutan.

“Hutan Asmat harus dijaga. Jangan ada lagi penebangan kayu besi, kayu perahu, dayung, ketapang, bakau di Asmat. Kayu dan hutan jangan lagi habis,” katanya.

 

 

Tiga Penyelundupan di Laut Berhasil Digagalkan. Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merilis tiga upaya penyelundupan melalui laut Indonesia.

Ketiga kasus adalah, penyelundupan 166.475 kg Amonium Nitrat dengan nilai Rp24,97 miliar, penyelundupan 10 kontainer frozen pacific mackarel dari Jepang dan 1 kontainer frozen squid dari Tiongkok.

Terakhir, atau ketiga, adalah penyelundupan 71.250 ekor benih lobster dan sudah dilepasliarkan di perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa.

“Kami berhasil menggagalkan penyelundupan bahan peledak yang akan merusak laut kita. Ini (barang selundupan) dari Malaysia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai ekspos kepada publik di setelah Presiden Jokowi meresmikan Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (13/9/2016).

Penggagalan tersebut, menurut Sri, diharapkan bisa menyelamatkan laut Indonesia lebih baik lagi. Karena, bahan kimia yang diselundupkan ituadalah bahan untuk membuat bom yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan.

 

Anakan lobster sitaan Balai Karantina Perikanan di Bandara Kualanamu, Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Anakan lobster sitaan Balai Karantina Perikanan di Bandara Kualanamu, Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Sementara, Susi Pudjiastuti mengatakan, gagalnya penyelundupan 71.250 ekor benih lobster, menjadi bukti bahwa komoditas penting tersebut diminati oleh negara lain untuk dibudidayakan. Harga lobster ukuran konsumsi dengan ukuran lebih dari 200 gram, kata dia, diketahui sangat mahal.

“Harganya bisa mencapai Rp400 ribu sampai Rp500 ribu,” tegas dia.

Percepat Dwelling Time

Reputasi Pelabuhan Internasional Tanjung Priok sebagai salah satu pelabuhan dengan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) cukup lama di dunia, perlahan mulai dihilangkan. Tekad tersebut salah satunya, dengan membangun terminal baru dengan nama nama Terminal Peti Kemas Kalibaru yang dioperasikan secara bersama oleh dua perusahaan.

Kehadiran terminal baru yang sudah beroperasi secara komersil sejak 18 Agustus lalu itu, diharapkan bisa memangkas dwellingtime dari yang saat ini berlaku di kisaran 3,7 hari hingga menjadi mencapai 2 hari saja atau lebih.

Harapan tersebut diungkapkan langsung Presiden RI Joko Widodo yang hadir di Kalibaru saat meresmikan terminal baru tersebut. Menurut dia, waktu tunggu bongkar muat kapal saat ini masih lama dan membuat Indonesia tidak bisa bersaing dengan pelabuhan besar lain di dunia, khususnya Singapura.

“Semua negara saat ini berlomba melakukan inovasi. Indonesia juga demikian harusnya. Dua tahun lalu, saya ke sini (dwellingtime) masih 6 sampai 7 hari, saya ikut terus sampai sekarang. Sekarang sudah 3,7 hari, saya mintanya 2 (hari) saja,” ucap dia.

 

Presiden Jokowi saat meninjau dan meresmikan Terminal 1 Peti Kemas Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (13/9) pagi. Foto: Sekretariat Kabinet

Presiden Jokowi saat meninjau dan meresmikan Terminal 1 Peti Kemas Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (13/9) pagi. Foto: Sekretariat Kabinet

 

Harapan Presiden tersebut, diungkapkan karena dia menilai saat ini negara lain sudah menerapkan kebijakan yang selangkah lebih maju dari Indonesia. Karenanya, waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di negara tersebut juga semakin pendek dan itu meningkatkan daya saing mereka di level bisnis internasional.

“Kita tidak boleh menjadi penonton dalam persaingan ini, penonton dalam era kompetisi,” tambah dia.

Sebelum mengungkapkan waktu menjadi 2 hari-an, Presiden lebih dulu mendapatkan laporan dari Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Massasya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dari keduanya, Presiden tahu bahwa dwelling time masih ada di kisaran 3,2 hingga 3,7 hari.

Lebih lanjut Joko Widodo mengungkapkan, karena saat ini eranya adalah persaingan sehat, dia meminta semua jajarannya untuk satu haluan untuk bergerak dan berpikir bersama bagaimana memajukan sektor perekonomian, khususnya dalam kepelabuhan. Tidak saja dari segi fisik, dari sistem dan juga regulasinya harus bisa diperbaiki agar bisa meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Dia menyebut, jika memang PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai operator pelabuhan di Indonesia tidak sanggup untuk mengadakan dana pembangunan atau pengembangan pelabuhan, maka sudah saatnya pendanaan tersebut diserahkan kepada pihak swasta.

Dengan cara tersebut, Presiden yakin kalau pelabuhan di Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Untuk diketahui, Terminal Peti Kemas Kalibaru dioperasikan dengan skema jointventure antara Pelindo dengan konsorsium Mitsui-PSA NYK Lilne, yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1). Kehadiran terminal baru tersebut menggenapkan kapasitas terminal peti kemas di Tanjung Priok menjadi 7 juta TEUs per tahun atau bertambah sekitar 2 juta TEUs per tahun.

Secara keseluruhan, Tanjung Priok direncanakan akan memiliki tambahan terminal peti kemas baru lainnya. Bahkan, Presiden berharap pada 2019 nanti pembangunan fase 2, 3, 4, dan bahkan 5  bisa dilaksanakan dan sudah dibuka untuk kegiatan bisnis internasional.

Pelabuhan Utama Lain

Setelah dinilai berhasil memangkas waktu tunggu bongkar muat kapal di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Presiden Joko Widodo berambisi untuk memangkasn waktu yang sama di pelabuhan utama lain di Indonesia, salah satunya adalah di Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Belawan (Medan, Sumatera Utara), dan Soekarno-Hatta (Makassar, Sulawesi Selatan).

“Tidak hanya di Tanjung Priok saja, saya juga minta Tanjung Perak, Belawan, Makassar, semua dwell diperbaiki. Di Belawan masih tujuh hingga delapan hari. Jangan sampai selama itu. Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh hingga delapan hari,” harap dia.

Menurut Joko Widodo, kondisi yang terjadi di berbagai pelabuhan utama Indonesia saat ini, seharusnya sudah bisa diperbaiki. Dia mencontohkan, di Belawan yang menjadi pintu utama di Pulau Sumatera, waktu tunggunya masih 7-8 hari. Seharusnya, waktu lama tersebut tidak terjadi jika pengelola pelabuhan tidak membiarkan ada yang bermain seperti itu.

“Di Belawan, ada 8 crane, yang dijalankan hanya 1 crane saja untuk tawar menawar. Nggak bisa seperti ini. Saya akan perintahkhan Kapolri ke Belawan, Tanjung Perak, kalau di sini bisa 3,2 hari, maka di sana juga harusnya bisa,” tutur dia.

“Cara-cara seperti masih diteruskan, ditinggal betul kita. Negara lain memperbaiki, kita masih tujuh sampai delapan hari,” tambah dia.

Akan tetapi, Presiden kemudian memperjelas, untuk bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam dwellingtime, Pemerintah Indonesia selain fokus pada perbaikan tata niaga dan infrastruktur di pelabuhan, juga akan didukung dengan perbaikan dan pembangunan fasilitas infrastruktur seperti bandar udara dan jalan tol.

“Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya logistik. Kalau dibanding negara tetangga, masih 2 sampai 2,5 kali lipat biaya, itu mahal sekali. Entah karena banyak pungli (pungutan liar) atau lamanya proses. Ini masih terjadi,” tandas dia.

“Oleh sebab itu, saya operasikan terminal baru seperti di Priok, ini terintegrasi, bebas pungli dan mengurangi dwellingtime,” tambah dia.

 

Opini : Karst, Habitat Biota Dengan Fungsi Ekologis Penting Yang Harus Dilindungi

Akhir-akhirnya, istilah karst begitu banyak muncul di media massa terutama berkaitan dengan konflik pemanfaatan karst untuk industri ekstraktif. Karst adalah bentang alam yang terbentuk karena proses pelarutan batugamping atau dolomiteoleh air yang membentuk bukit-bukit yang unik dan khas serta sistem perguaan di dalamnya.

Beberapa kawasan karst memiliki bentang alam yang sangat indah seperti bukit kerucut (conical hills), tower karst dan bahkan pulau-pulau karst seperti di Raja Ampat, Papua.

Indonesia, menurut Clements dkk (2006), memiliki 145.000.000 km2 wilayah karst yang tersebar dari Sumatera sampai Papua dimana hanya 5% dari keseluruhan yang dilindungi. Angka luasan karst dan yang dilindungi masih perlu kehati-hatian untuk menjadi acuan.

 

Ancaman terhadap ekosistem Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Sulawesi Selatan mulai dirasakan seiring dengan terjadinya perubahan iklim. Setiap tahun terdapat ancaman bencana banjir, angin puting beliung dan kekeringan. Foto: Wahyu Chandra

Ancaman terhadap ekosistem Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Sulawesi Selatan mulai dirasakan seiring dengan terjadinya perubahan iklim. Setiap tahun terdapat ancaman bencana banjir, angin puting beliung dan kekeringan. Foto: Wahyu Chandra

 

Proses pelarutan yang berlangsung terus menerus akibat curah hujan yang tinggi di Indonesia, membentuk sistem perguaan yang sangat unik dengan kombinasi lorong berair dan lorong tidak berair. Sungai-sungai bawah tanah mengalir di kegelapan dari ukuran kecil sampai ukuran besar menjadi sumber air yang penting bagi masyarakat di kawasan karst dan sekitarnya sekaligus sebagai habitat berbagai spesies biota.

Habitat

Sebagai habitat berbagai spesies flora, fauna bahkan mikroba, karst dan gua menjadi tempat yang belum banyak digali potensinya. Beberapa spesies flora ditemukan hidup di tebing-tebing atau mulut gua yang lembab dan mempunyai sebaran yang sangat terbatas.

Komposisi flora di tebing karst pun mempunyai karakteristik tersendiri antara puncak tebing, tebing karst dan kaki tebing. Mereka telah teradaptasi pada lingkungan yang tinggi kalsium dan di permukaan yang sangat sedikit air. Namun mereka berhasil beradaptasi di lingkungan yang khas tersebut menjadikan spesies flora karst menjadi penting.

 

Amblypigi yang ditemukan di Goa Sedepan Bu, karst Sangkulirang Kaltim. Foto: Lawalata IPB

Amblypigi yang ditemukan di Goa Sedepan Bu, karst Sangkulirang Kaltim. Foto: Lawalata IPB

 

Sistem perguaan yang panjang dan gelap menjadi habitat yang sangat khas. Lingkungan yang gelap total serta kelembaban yang tinggi dan rentang suhu yang sangat sempit menyebabkan beberapa spesies fauna yang hidup memiliki bentukan yang sangat aneh.

Fauna dari kelompok arthropoda, hewan berbuku-buku, mendominasi lingkungan gua. Komposisi spesies fauna yang hidup di dalam gua 95% didominasi oleh arthropoda dimana sisanya mamalia dan burung.

Adaptasi

Beberapa spesies fauna gua, khususnya arthropoda, mempunyai kemampuan adaptasi yang telah diturunkan selama berjuta-juta tahun sehingga mereka mampu hidup dan beregenerasi turun temurun dengan kenampakan bentuk yang sangat unik dan bahkan aneh.

Spesies khas gua, troglobit, memiliki antena dan kaki yang sangat panjang sebagai akibat tidak berfungsinya indra penglihatan. Mereka banyak menggunakan indra perasa dan peraba untuk mencari pakan dan pasangannya.

 

Kepiting yang telah menunjukkan tingkat adaptasi tinggi pada lingkungan gua, Sulaplax ensifera endemik Pulau Muna. Foto: Cahyo Rahmadi

Kepiting yang telah menunjukkan tingkat adaptasi tinggi pada lingkungan gua, Sulaplax ensifera endemik Pulau Muna. Foto: Cahyo Rahmadi

 

Salah satu contoh spesies yang memiliki kaki sangat panjang adalah kepiting gua dari Pulau Muna, Sulaplax ensifera, yang hanya ditemukan di satu gua. Spesies ini hidup di gua yang dipenuhi oleh air dan hidup di langit-langit gua yang terendam.

Contoh lain adalah laba-laba matakecil, Amauropelma matakecil, dari Pegunungan Menoreh, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, yang matanya sudah mengecil meninggalkan bintik-bintik kecil dan kakinya memanjang dengan warna tubuh coklat pucat karena minimnya pigmen tubuh.

Selain kelompok arthropoda, beberapa ikan gua juga ditemukan di gua-gua di Indonesia seperti Bostrychus macrophthalmus, yang hidup di sungai bawah tanah di Sistem Salukkan Kallang Tanette, Karst Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.

Selain itu, ikan khas gua yang sudah mengalami pengecilan mata sehingga kepalanya melengkung juga ditemukan hidup di danau bawah tanah di salah satu gua di Desa Samanggi, Maros. Beberapa ikan gua dengan kenampakan yang aneh juga pernah ditemukan di Gunungsewu di Sungan bawah tanah di Luweng Jurang Jero dan juga danau bawah tanah Luweng Serpeng, Puntius microps. Mereka semua telah teradaptasi pada lingkungan gua dan memiliki sebaran yang sangat sempit.

Spesies Baru

Seiring meningkatnya kegiatan eksplorasi keanekaragaman hayati karst dan gua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat sedikitnya ada 100 spesies, dimana selama 15 tahun terakhir telah ditemukan sedikitnya 30 spesies baru yang langka dan mempunyai tingkat endemisitas sangat tinggi.

Eksplorasi keanekaragaman hayati di Karst Sangkulirang-Mangkalihat mencatat ada sebelas spesies baru dan termasuk satu genus baru kepiting, Guaplax. Sedangkan di Karst Maros-Pangkep sedikitnya ada tujuh spesies baru yang menggunakan akar kata Maros sebagai nama spesies dan genus seperti Marosina brevirostris dan Marosina longirostris (udang gua), Cirolana marosina (isopoda), Pseudosinella maros (ekorpegas).

 

Udang khas gua endemik Karst Maros, Marosina longirostris. Foto: Rasplus

Udang khas gua endemik Karst Maros, Marosina longirostris. Foto: Rasplus

 

Semua kawasan karst di Indonesia menjadi gudang spesies baru yang masih perlu terus dieksplorasi sehingga dapat memberi gambaran utuh potensi hayati karst Indonesia.

Peran Penting

Gua merupakan salah satu habitat bagi beberapa spesies kelelawar. Sigit Wiantoro ahli kelelawar dari LIPI mencatat, dari sembilan famili kelelawar, tujuh famili kelelawar hidupnya bergantung di ekosistem gua. Di Jawa, tercatat sedikitnya ada 14 spesies kelelawar dimana 85% merupakan kelelawar pemakan serangga sedangkan sisanya pemakan buah dan nektar.

Jutaan kelelawar seperti di Gua Ngerong, Tuban, Jawa Timur mempunyai peran yang sangat penting bagi lingkungan seperti pemencar biji, pemakan serangga yang mampu mengendalikan populasi hama serta membantu penyerbukan tumbuhan yang penting seperti mangrove dan buah-buahan yang ekonomi tinggi.

Berdasarkan penelitian, satu ekor kelelawar pemakan serangga mampu memakan tujuh gram serangga, dimana satu koloni bisa mencapai 20 ton serangga per malam. Bisa dibayangkan berapa jumlah individu serangga yang dimakan kelelawar jika diasumsikan berat serangga sekitar 0.0003 gram.

Kelelawar pemakan buah tidak kalah penting dalam membantu proses regenerasi hutan, seperti dilaporkan oleh Vermaullen & Whitten pada tahun 1999, bahwa tumbuhan beringin 94-100% bijinya disebarkan oleh kelelawar, sedangkan sisanya oleh burung dan monyet.

Keberlangsungan hutan bakau sebagai pencegah abrasi juga banyak dibantu oleh kelelawar pemakan madu yang membantu penyerbukan.

 

Aktfitas industri ekstraktif di Karst Maros yang menghasilkan polusi debu. Foto: Cahyo Rahmadi

Aktfitas industri ekstraktif di Karst Maros yang menghasilkan polusi debu. Foto: Cahyo Rahmadi

 

Jasa lingkungan yang sangat penting inilah yang menuntut perlunya perlindungan terhadap kawasan karst di Indonesia. Pemanfaatan yang tidak berdasarkan kajian ilmiah dapat menimbulkan kerugian yang tidak terhitung akibat rusaknya ekosistem yang tidak bisa diperbaharui.

Terancam

Keberadaan karst dan gua dengan fungsi ekologisnya saat ini semakin tertekan oleh berbagai kegiatan manusia. Salah satu yang dapat dengan cepat merubah fungsi dan daya dukung adalah industri ekstraktif seperti tambang gamping baik oleh perusahaan besar maupun oleh masyarakat.

Dampak penambangan ini hampir mustahil untuk dipulihkan karena hilangnya kemampuan dan kapasitas karst sebagai penyerap dan penyimpan air. Salah satu hasil kajian laju resap air (infiltrasi) yang dilakukan oleh Djakamihardja & Muhtadi pada tahun 2013 di salah satu tambang di Citeureup menunjukkan lokasi yang ditambang dan yang telah direklamasi kehilangan kemampuan menyerap air lebih dari 75% dibandingkan karst yang belum ditambang. Sedangkan karst yang sudah ditambang dan belum direklamasi hampir 99% hilang kemampuan air meresap.

Kehilangan kemampuan resapan ini menyebabkan risiko berkurangnya pasokan air ke sistem celah rekahan yang tidak hanya berpengaruh pada manusia tapi kehidupan biota yang ada di dalamnya.

 

Salah satu aktivitas pertambangan karst di Rembang yang mengubah lahan pertanian menjadi tambang. Foto: Tommy Apriando

Salah satu aktivitas pertambangan karst di Rembang yang mengubah lahan pertanian menjadi tambang. Foto: Tommy Apriando

 

Beberapa spesies biota gua sangat bergantung pada air yang meresap dan menetes di dalam gua seperti Stenasellus javanicus yang ditemukan di Citeureup dan spesies Stenasellus lain di Sukabumi dan Cibadak. Selain itu, kajian biota yang hidup di zona epikarst, zona sekitar 10-15 m dari permukaan yang kaya air, menjadi habitat kelompok udang yang hingga saat ini belum dikaji di Indonesia.

Kehilangan karst akibat pertambangan mengancam kehidupan biota akuatik dan juga biota lain seperti kelelawar yang dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan ekosistem seperti wabah penyakit malaria, demam berdarah, hama pertanian atau hilangnya produksi buah-buahan akibat terganggunya kelelawar penyerbuk di dalam gua.

Potensi hilangnya beberapa spesies khas gua juga dapat terjadi mengingat beberapa spesies khas gua sangat rentan terhadap perubahan lingkungan atau gangguan terhadap habitatnya.

Penetapan yang Hati-hati

Penataan pemanfaatan karst di Indonesia perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan kajian selengkap mungkin.  Munculnya polemik pemanfaatan menjadi indikasi penetapan beberapa kawasan karst sebagai kawasan lindung ternyata belum didukung data yang kuat.

Sebagai contoh, setelah dilakukan kajian ternyata beberapa gua dengan sungai bawah tanah berada di dalam lokasi yang akan ditambang, atau berdekatan dengan lokasi tambang sehingga berpotensi untuk memotong aliran sungai ke mata airnya seperti yang ditemukan di Karst Gombong.

 

Perbukitan karst di Gombong, dengan hamparan sawah menghijau. Keindahan alam ini terancam pertambangan semen. Foto: Tommy Apriando

Perbukitan karst di Gombong, dengan hamparan sawah menghijau. Keindahan alam ini terancam pertambangan semen. Foto: Tommy Apriando

 

Ke depan, penetapan kawasan bentang alam karst harus melibatkan berbagai pihak seperti penelusur gua, pecinta alam atau aktivis lingkungkan sehingga data yang digunakan sebagai dasar penetapan semakin kuat dan tidak menimbulkan polemik pemanfaatan.

Pemerintah juga harus benar-benar memperhitungkan opsi moratorium ijin pertambangan sebagai solusi saat ini khususnya di Jawa. Selanjutnya, kajian lingkungan dan ekosistem karst dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya fisik tapi juga biotik yang menjadi satu-kesatuan utuh ekosistem karst.

***

Dr. Cahyo Rahmadi,* Peneliti di Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong dan Presiden Indonesian Speleological Society. Email: cahyo.rahmadi@lipi.go.id

 

Pak Taman, Petani Agroforestri yang Sukses Kembangkan Lahan Gambut Tanpa Bakar

Taman, petani agroforestri yang sukes kelola lahan gambut tanpa membakar. Foto: Rahmadi Rahmad

Taman, petani agroforestri yang sukes kelola lahan gambut tanpa membakar. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Berbagai tanaman sayur tumbur subur di lahan seluas 1,75 hektar di kawasan Kalampangan, Palangkaraya. Ada cabe, bayam, juga jagung. Selain sayur mayur, di lahan gambut itu juga tumbuh beberapa tanaman keras lain seperti pisang, karet, serta jenis buah-buahan seperti rambutan dan jeruk. Konsepnya agroforestri, tanaman keras bersanding dengan tanaman jangka pendek.

Adalah Akhmad Tamaruddin atau biasa disebut pak Taman (62), sang pemilik lahan. Bertahun-tahun ia mencoba berbagai cara untuk mengubah gambut menjadi lahan subur untuk ditanami. Hebatnya ia lakukan itu semua tanpa membakar. Apa yang ia lakukan, seolah menjawab keraguan banyak pihak bahwa lahan gambut, jika tak dibakar tak akan subur.

Taman, ayah dua anak merupakan transmigran asal Ngawi, Jawa timur. Ia pertama tiba di Palangkaraya tahun 1980. Waktu itu, lelaki kelahiran 6 september 1954 tersebut harus berjibaku agar bisa bercocok tanam di lahan gambut. Hal itu tentunya bukan perkara mudah.

Taman mengatakan, pertama kali ia menggarap lahan tanaman apa pun sulit untuk tumbuh. Kadar asam yang tinggi menjadi penyebabnya. Maka tak heran, jika banyak orang yang membakar lahan guna mendapatkan unsur hara yang membuat lahan menjadi subur. Waktu itu, belum ada larangan membakar lahan. Keadaan berbeda dengan sekarang, dimana pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan bakar lahan.

Dulu masing-masing diberi jatah tanah dua hektar. Seperempat untuk perumahan, satu hektar tiga perempat untuk lahan usaha. Waktu itu masih banyak puing-puing kayu sisa kayu yang besar. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan,” jelasnya pada Mongabay Indonesia akhir Agustus lalu.

“Karena kadar asam tanahnya tinggi, jangankan tanaman tanaman jangka panjang, yang jangka pendek seperti sayur saja tak bisa hidup. Memang tumbuh tapi ketika tumbuh sejengkal, daunnya sudah mulai mengering,” ujar Taman.

Permasalahan lahan gambut yang tak kunjung subur pula yang membuat banyak rekan-rekan Taman sesama transmigran putus asa. Hampir 50 persen mereka yang berada di Kalampangan, akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke Jawa. Sebab, meski awalnya pemerintah memberikan bantuan pada para transmigran, semakin lama jumlah bantuan semakin berkurang. Sementara lahan yang mereka kelola tak bisa menghasilkan.

Di awal-awal mempraktekan metode lahan tanpa bakar, Taman sebenarnya juga hampir menyerah dan berniat untuk pulang ke Jawa. Didorong karena keputusasaannya, ia sempat bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Upah hasil kerjanya ia kumpulkan untuk ongkos pulang ke Jawa. Namun, untunglah dia tak sempat jatuh putus asa. Ia pun terus konsisten.

“Saya yakin lahan seperti apapun, kalau diekplorasi pasti akan subur. Kita perlu pelajari watak tanahnya, tipologinya. Kekurangan [mineralnya]-nya apa saja yang dimaui oleh tanah. Itu kita harus pelajari dari pengalaman empiris,” katanya.

 

Taman sedang menggarap lahannya. Foto: Rahmadi Rahmad

Taman sedang menggarap lahannya. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Menurut Taman, kebanyakan petani membakar lahan gambut untuk memperoleh abu. Batang-batang kayu dibakar, kemudian abunya ditebar di lahan yang akan ditanami. Cara itu memang efektif membuat tanaman tumbuh di saat-saat awal.

Namun lama kelamaan, bahan baku untuk mendapatkan abu semakin berkurang. Kayu semakin sulit didapat, hingga warga juga terpaksa membakar kelakai (semacam jenis paku-pakuan). Namun cara ini membuat abu tanaman yang didapat semakin sedikit. Demikian pula, permukaan tanah akan turun. “Dengan permukaan tanah yang semakin menurun, itu akan merusak ekosistem, ekologi dan hidrologi.”

Untuk menanam di lahan gambutnya, dalam setahun ia membeli tanah subur dua truk. Harga satu truk Rp.750 ribu. Namun tak langsung ditebar begitu saja. Ia juga membeli 20 sak kapur. Satu sak berisi 25Kg seharga Rp.50 ribu. Biaya lain yang diperlukan adalah untuk membeli pupuk yang disesuaikan kebutuhan. Biaya ini menurut Taman, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hasil tani yang ia peroleh.

Di lahan garapannya lalu ia lakukan pelubangan, mirip menyerupai pot. Kemudian ketika akan tanam, ia masukan tanah subur yang sudah dicampur pupuk ke dalamnya. Ciri-ciri tanah yang sudah subur, menurutnya rumput pun akan tumbuh subur. Sebaliknya jika tanah itu tak subur, jangankan tanaman, rumput pun enggan hidup

Menurutnya, media tanah tidak bisa langsung ditanami, perlu ada waktu agar kapur dan pupuk kandang dapat tercampur dengan sempurna di tanah. Tanah perlu didiamkan selama dua minggu, agar bisa siap ditanami berbagai jenis sayuran.

“Juga saya semprot herbisida agar kering. Herbisida kalau disemprotkan ke tanaman selain mematikan gulma, akan membuat tanah menjadi gembur, dan nanti akan berproses menjadi unsur hara. Tinggal tunggu pelapukan tanaman gulmanya saja,” paparnya.

Taman mengaku bisa menemukan metode ini dengan banyak belajar. Sebab menurutnya manusia hidup diberi otak dan daya pikir. Ia belajar bertahun-tahun dengan mengamati dari berbagai kegagalan yang sudah ia alami.

Disamping tanaman sayur, tanaman jangka panjang juga ia tanam. Ada karet dan tanaman buah-buahan. Sehingga lahan yang ia garap benar-benar produktif dan bisa menghasilkan nilai lebih. Hasil dari kebunnya, lalu ia jual ke pasar Palangkaraya. Tak jarang, banyak juga pembeli yang langsung datang ke kebunnya.

“Saya menerapkan metode lahan tanpa bakar ini selama bertahun-tahun. Mulai ada tanda-tanda tanah menjadi subur itu setelah lima tahun. Memang tak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Lahan mulai berhasil ditanami menjelang tahun 90-an, waktu itu saya tanam bawang dan seledri,” katanya mengenang.

“Memang kalau dilihat dari segi biaya secara sepintas, kelihatannya lebih murah dengan cara membakar. Tapi kalau mau berpikir lebih jauh lagi, dengan cara membakar itu sebenarnya jauh lebih mahal. Kupas bakar itu nilai ekonominya tinggi. Kalau membakar tenaga dan biaya upahnya berapa juta? Kalau sudah dibakar, perlu dicangkul lagi. Kalau saya berpikir itu lebih mahal, karena kalau tanah sudah menurun, itu kesuburannya sulit memulihkan,” tutur kakek empat cucu itu.

 

Taman di tengah tanaman cabai dan tanaman keras di kebunnya. Foto: Indra Nugraha

Taman di tengah tanaman cabai dan tanaman keras di kebunnya. Foto: Indra Nugraha

 

Selain menjadi petani, dulu Taman berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar. Dua tahun lalu, Taman sudah pensiun. Sambil mengajar, ia terus aktif dalam melakukan berbagai percobaan agar membuat lahannya menjadi subur dan bisa ditanami.

Kini di usianya yang sudah tak muda, ia kembali fokus untuk mengembangkan lahan garapannya.

Taman mengaku, sudah banyak pihak yang tertarik untuk mempelajari apa yang ia lakukan. Ia pernah menjadi mentor untuk menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar di hadapan utusan masyarakat se-Kalteng. Beberapa akademisi, mahasiswa, Manggala Agni, Kepolisan dan lainnya juga banyak yang berdiskusi dengannya. Bahkan katanya, pernah ada utusan dari negara se-Asean yang belajar padanya.

Ia berharap, semakin banyak orang yang bisa menerapkan pengalamannya, hingga tak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Taman pun mengakui, dengan cara yang ia lakukan, memang memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Butuh kesabaran dan kerja keras ekstra.

“Namun, kalau ini bisa diterapkan dan dikerjakan secara benar, lahan akan terhindar dari kebakaran. Harapan saya mudah-mudahan pengetahuan yang diperolah dari saya bisa diterapkan dan melahirkan Taman-Taman baru,” pungkasnya.

 

 

 

Polisi Cokok Warga Tiongkok Nambang Emas Ilegal di Solok Selatan

Empat warga Tiongkok, menambang ilegal di Solok Selatan, diamankan polisi. Ini foto sebelum diserahkan ke Kantor Imigrasi Padang. Foto: Vinolia

Empat warga Tiongkok, menambang ilegal di Solok Selatan, diamankan polisi. Ini foto sebelum diserahkan ke Kantor Imigrasi Padang. Foto: Vinolia

 

 

Empat warga asal Tiongkok, ditangkap jajaran Satuan Intelkam Polres Solok Selatan saat menambang emas ilegal di Jorong Alai, Talantam Sangir, Batang Hari, Selasa, (6/9/16) sekitar pukul 17.00. Saat digrebek, mereka sedang membersihkan emas urai di kapal keruk milik PT. Bina Bhakti Pertiwi (BBP). Belakangan diketahui perusahaan dengan izin usaha eksplorasi habis sejak November 2015. Keempat WNA ini ditangkap karena hanya memiliki visa kunjungan wisata.

“Setelah dapat informasi saya langsung perintahkan Kasat Intel ke lokasi tambang. Keempat warga Tiongkok itu langsung dibawa ke Mapolres Solok Selatan,” kata Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil, Sabtu (10/9/16).

Keempat WNA itu, Wan Thailiang (40) sebagai ketua rombongan, Thang Zaizun (38), Ban Wai Ben (34) dan Pan Sianx Who (30). Wan Thailiang pertama ditangkap, disusul ketiga warga lain.

Basahil mengatakan, keempat WNA bekerja di tambang sejak 30 Agustus 2016. Mereka beralasan, hanya membersihkan bangkai dua kapal keruk, dan rencana ditenggelamkan. Namun melihat banyak emas di lokasi, mereka berubah pikiran dan bekerjasama dengan BBP di bawah pimpinan M. Yusuf.

Dari hasil penangkapan disita barang bukti emas urai 4,2 gram dan dua kapal keruk. Mereka disuruh bekerja oleh BBP.

Keempat pelaku telah menyalahgunakan visa. Mereka hanya mengantongi visa wisata liburan ke Bali, namun bekerja di perusahaan tambang emas. Pada Kamis sore (8/9/16), mereka sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Bila perusahaan tak sanggup mengurus kelengkapan izin eksplorasi ke produksi, katanya, semestinya pemerintah mencabut. ”Perusahaan legal, tapi kegiatan ilegal,” ucap Basahil.

Dia meminta pemerintah tak gampang mengeluarkan izin tambang karena tak semua perusahaan jujur. “Sudah dua kali pekerja BBP ditangkap. Sanksi hukum di negara ini ringan, denda hingga hukum bisa dibeli perusahaan bila tenaga kerja ditangkap,” katanya.

Polres, katanya, tak ada kewenangan memberikan tindakan administrasi. Pemerintah daerahlah, yang perlu mengevaluasi. “Ketentuan kebijakan pertambangan, seharusnya diberikan sanksi, seperti pencabutan izin eksplorasi oleh pemerintah.”

Polisi, katanya, akan mengusut perusahaan dan dalam waktu dekat akan memanggil pimpinan BBP.

“Kami segera cari tahu dan memanggil perusahaan. Kami sudah dua kali menangkap WNA di tambang emas lokasi sama.”

Setiap WNA ditangkap selalu deportasi hingga tak memberi efek jera. Aturan negara, mereka hanya dideportasi. Seharusnya, ucap Basahil, mereka mendapat sanksi hukum, karena telah menyalahgunakan visa dan mencuri kekayaan alam.

“Percuma ada barang bukti butiran emas di lokasi penangkapan. Yang jelas, kita akan hadirkan perusahaan. Kami masih mencari kantor BBP. Apakah di Padang atau Jakarta,” katanya.

Imigrasi Kelas I Padang menyatakan, empat warga Tiongkok menyalahi penggunaan izin tinggal dengan bekerja di lokasi tambang emas.

“Mereka dititipkan di Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim) Kelas 1 Padang untuk pemeriksaan, tentu dengan pengawasan ketat,” kata Ahmad Jefry, Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Dia menyebutkan, keempat warga Tiongkok berkunjung melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Internasional Minangkabau.

Wang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta 10 Agustus  2016, dan Teng, Wenbin, dan Xiangwu melalui Bandara Minangkabau 23 Agustus 2016.

 

 

Kantor Imigrasi Padang kala jumpa pers soal empat warga Tiongkok yang bekerja tambang secara ilegal. Foto: Vinolia

Kantor Imigrasi Padang kala jumpa pers soal empat warga Tiongkok yang bekerja tambang secara ilegal. Foto: Vinolia

 

 

Keempat WNA itu mempunyai peran dan tugas masing-masing. “Wang bos, berperan pemberi upah. Teng penjaga mess dan emas yang terkumpul. Dua lagi penjaga kapal untuk membersihkan emas dan batu batuan,” katanya.

Sebelumnya, Juli lalu, petugas Imi­grasi Padang juga menangkap tiga warga Tiongkok di pertambangan emas ilegal di Pinti Kayu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan. Mereka adalah Wu Qing Hai, Hong Sui, dan Cheng Jianshe.

Mereka memiliki kemampuan menganalisa permukaan tanah, atau me­nguasai bidang geologi. Ketiga warga itu memiliki visa kun­jungan tanpa dilengkapi visa berkerja dan paspor. Sete­lah penyelidikan sela­ma tiga hari, Imigrasi berha­sil masuk ke pertambangan emas, dan menangkapnya. Mereka kemudian dideportasi. Modus sama, penyalahgunaan visa turis.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, Esti Winahyu Nur Handayani menyebutkan, akan terus memantau pekerja asing di Sumbar. Kini, ada 130 pekerja asing mencari nafkah di Sumbar.

Penangkapan WNA di Sum­bar terkait penyalahgunaan izin tidak sekali terjadi. Nurhasidin, Kasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Solsel Ketenagakerjaan Solsel, mengatakan sudah mendeportasi enam orang WNA dari Solok Selatan.

Tahun 2014, lima warga Tiongkok diamankan di pertambangan emas karena menyalahgunakan visa kunjungan. Kemudian, Juni 2016, seorang warga Malaysia ditangkap di pertambangan emas dengan kasus sama.

Pada 2013, Polres Solok Selatan juga menangkap tiga warga Tiongkok, bekerja di PT Geominex Solok Selatan. Mereka tak memiliki izin kerja maupun izin ting­gal sementara. Pada 2015, Polres Pessel juga me­nangkap 24 WNA masuk lewat pantai di Carocok, Painan.

 

 

Penelitian Temukan Bank-bank Ini Berkontribusi pada Kehancuran Hutan

Habis hutan, terbitlah sawit. Foto: Ardiles Rante/Greenpeace

 

 

Setidaknya sekitar US$38 miliar pinjaman dari bank-bank di Asia Tenggara berpotensi menyumbang deforestasi, karena mengalirkan dana ke perkebunan sawit, pulp and paper maupun karet. Demikian hasil penelitian Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia bersama Rainforest Action Network dan Profund.

Untuk melihat dan menganalisis aliran dana bank ke sektor-sektor esktraktif itu,  organisasi-organisasi ini juga meluncurkan website forestsandfinance.org. 

“Setidaknya terdapat US$38 miliar pinjaman kreditur mampu menimbulkan kerusakan hutan alam tropis di Asia Tenggara dari 2010-2015. Proporsi pulp and paper dan sawit paling besar,” kata Koordinator Program Forest & Finance, Adelaide Glover, di Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan data 2010-2015, bank dari Malaysia merupakan pemodal terbesar bagi 50 perusahaan terkait kehutanan di Asia Tenggara. Diikuti Tiongkok, Jepang, Indonesia, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Switzerland, Jerman dan Prancis.

Malaysia dan Indonesia,  menjadi penyokong pinjaman terbesar kepada perusahaan sawit. Sedangkan, Tiongkok dan Jepang pada perusahaan pulp and paper.

Adapun, bank yang terlibat antara lain Malayan Banking, CIMB, DBS, OCBC, Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Mitsubhisi UFJ, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan, China Development Bank, Bank Mandiri dan BNI.

Bank Malayan Banking dan CIMB, merupakan dua pemodal yang menyalurkan dana pada risiko kehutanan dengan pinjaman masing-masing mencapai US$2,5 miliar. Untuk Indonesia,  Bank Mandiri paling besar, mencapai US$1 miliar. BNI dan BRI memberikan pinjaman sekitar US$678 juta dan US$458 juta.

Pada awal 2016, operasi kehutanan dari perusahaan-perusahaan ini ditunjang tambahan modal US$14 miliar dalam bentuk obligasi dan kepemilikan saham.

“Bank dalam perusahaan raksasa sawit di Malaysia itu Felda Group dan SIme Darby merupakan rekan dari Indonesia Rajawali Group, Salim Group dan Wilmar Group,” ucap Ward Warmerdam, peneliti ekonomi Profundo.

Adapun, RAN menemukan perusahaan ini terkait dalam kebakaran hutan, deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK Indonesia mendorong agar lembaga keuangan khusus di Indonesia melaksanakan proses uji tuntas yang kuat. Terutama pada nasabah di sektor kehutanan dan memberikan sanksi kuat atas pelanggaran.

Otoritas Jasa Keuangan, katanya, sebagai regulator harus memiliki roadmap, perbaikan soal uji tuntas, safeguard lingkungan sosial dan monitoring dana yang disalurkan.

Standar lingkungan, sosial dan tata kelola komprehensif serta proses uji tuntas kokoh oleh bank dan investor sangat perlu dalam menghentikan dampak sosial dan lingkungan yang buruk, terutama komoditas kehutanan di Asia Tenggara.

“Perlu ada aturan otoritas keuangan lebih baik. Melakukan adopsi langkah-langkah yang berkelanjutan.”

Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menyebutkan perlu keuangan berkelanjutan guna menekan deforestasi dan pelanggaran HAM.

“Di Indonesia masih banyak halangan, tetapi ini menjadi tantangan baru. Advokasi tak hanya menuntut perusahaan juga pemberi dana investasi,” katanya.

Dengan ada laman forestsandfinance.org, kata Glover, data informasi pembiayaan hutan menjadi lebih transparan, bisa terlihat darimana uang datang dan pergi.

Laman ini akan terus menambah perusahaan terkait sektor kehutanan. Lewat web ini, bisa mendapatkan lembar penilaian atas kebijakan bank terkait risiko lingkungan, sosial dan tata kelola dalam sektor kehutanan.

Setiap pengguna bisa menelusuri database untuk menemukan hubungan antara bank, investor dan perusahaan yang berisiko menyebabkan deforestasi.

Hasilnya, dapat menjadi keperluan analisis lebih lanjut, misal risiko lingkungan (kehilangan tata keragaman hayati, perubahan iklim, air dan polusi), risiko sosial (perpindahan penduduk, pelanggaran HAM, konflik tanah, eksploitasi dan bahaya bagi kesehatan). Juga risiko tata kelola (suap, aktivitas ilegal, kejahatan ekonomi dan finansial, risiko reputasi).

 

Ke Rehabilitasi Orangutan Batumbelin, Dubes AS Bahas Soal Dukungan Perlindungan Hutan

Plt Duta Besar Amerika Serikat Brian McFeeters, begitu serius mendengarkan penjelasan Ian Singleton, Direktur SOCP mengenai penanganan orangutan Sumatera. Foto: Ayat S Karokaro

Plt Duta Besar Amerika Serikat Brian McFeeters, begitu serius mendengarkan penjelasan Ian Singleton, Direktur SOCP mengenai penanganan orangutan Sumatera. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Selama beberapa hari Pelaksana tugas (Plt) Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, ke Sumatera Utara.

Kunjungan ini, untuk mendiskusikan kerjasama Amerika Serikat–Indonesia, bidang pengembangan ekonomi, pendidikan dan perlindungan lingkungan hidup.

McFeeters mengatakan, AS mendukung program-program melindungi kekayaan hutan dan satwa liar Sumatera melalui promosi pembangunan berkelanjutan, melindungi Ekosistem Leuser, dan beberapa program lain.

Jumat (9/9/16) siang, McFeeters juga mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan kelolaan Sumatran Orangutan Conservation Program’s (SOCP) di Batumbelin, Sibolangit, Deli Serdang. Dia ke sana guna melihat lebih dekat tentang satwa ini.

Saat bertemu Direktur SOCP, Ian Singleton, McFeeters mengatakan kerjasama SOCP dengan organisasi lain dalam menjaga hutan, gambut dan mangrove Indonesia, harus mendapat dukungan penuh.

Hutan-hutan di Sumatera, seperti Taman Nasional Gunung Leuser ini, katanya, habitat penting spesies-species kunci, seperti orangutan, harimau, gajah dan badak. Ia juga penjaga bumi yaitu, filtrasi air, sampai kontrol polusi bagi jutaan warga.

McFeeters mengatakan, karantina seperti milik SOCP ini harus mendapat dukungan penuh semua pihak. “Ini sangat penting bagi perlindungan orangutan Sumatera dari ancaman kepunahan.”

Pemerintah AS, katanya, memberikan dukungan penuh karena konsep karantina dan rehabilitasi SOCP ini, mendorong pelepasliaran ke alam. “Upaya ini bisa mencegah kepunahan,” katanya seraya berharap, TNGL tetap terjaga.

AS, katanya, berkomitmen mendukung Indonesia dalam menangani perubahan iklim lewat berbagai kerja sama. Dia penyebut beberapa bentuk kerjasama, seperti US$47 juta bidang konservasi hutan dan perencanaan wilayah, dan US$24 juta untuk advokasi kebijakan penggunaan lahan dan konservasi. Lalu, US$19 juta untuk adaptasi perubahan iklim global, US$19 juta buat energi bersih, dan US$5 juta bagi penelitian kehutanan.

 

 

Orangutan-orangutan di SOCP dalam kandang sementara. Foto: Ayat S Karokaro

Orangutan-orangutan di SOCP dalam kandang sementara. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Dia menyatakan kekaguman pada langkah besar Presiden Joko Widodo dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

Usaha ini, katanya, tak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak baik masyarakat sipil, swasta dan setiap individu dalam mencegah karhutla.

Ian Singleton, Direktur SOCP mengatakan, hasil perbincangan itu dia menangkap AS ingin membantu pembangunan ekonomi Indonesia ramah lingkungan, dan tak merusak hutan.

“AS ingin membantu Indonesia, membangun ekonomi jangka panjang yang tak berdampak buruk pada manusia dan satwa, seperti di Leuser,” katanya.

Selama ini, katanya, terjadi pembukaan lahan di Sumut dan Aceh, didominasi kebun sawit.  Efek pengelolaan ekonomi buruk lewat pembukaan lahan dan hutan berdampak penghancuran daerah aliran sungai, dan jasa lingkungan.

Dia mencontohkan, pembukaan lahan dan hutan di kawasan Leuser yang bertopografi tinggi dan curam bisa berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

“Bencana alam seperti banjir bandang,  lingkungan hancur, dan ikan hancur. Belum lagi satwa. Pemodal tak tinggal disitu. Mereka dapat untung lalu pergi begitu saja, sedangkan manusia dan makhluk hidup yang tinggal disitu terkena dampak buruk,” ucap Singleton.

Selama ini, katanya,  hutan dibuka, bukan buat keuntungan semua orang, tetapi hanya perorangan dan kelompok tertentu.

“Hutan dihancurkan, setelah untung besar pengusaha melarikan diri.”

Yang terbaik, kata Singleton, membangun ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan keamanan lingkungan dan manusia. Pengembangan ekonomi berjalan, katanya, sekaligus melakukan konservasi.

Konservasi, katanya, menjaga aset sumberdaya alam dan jasa lingkungan, agar ekonomi daerah bisa dibangun dengan berkelanjutan,  alias jangka panjang, tanpa harus menghancurkan alam demi keuntungan sesaat.

Dengan begitu, ucap Singleton, konservasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang, adalah sama. “Konservasi bukan anti pembangunan ekonomi jangka panjang, karena itu adalah hal yang sama.”

 

Plt Dubes AS, McFeeters, kala di markas SOCP. Foto: Ayat S Karokaro

Plt Dubes AS, Brian McFeeters, kala di markas SOCP. Foto: Ayat S Karokaro

Di Malam Takbir, Area Gambut ini Malah Terbakar

Lahan gambut yang terbakar di Kota Palangkaraya pada malam takbiran Idul Adha. Foto: Indra Nugraha

Lahan gambut yang terbakar di Kota Palangkaraya pada malam takbiran Idul Adha. Foto: Indra Nugraha

 

Di tengah kekhidmatan menyambut hari raya Idul Adha, peristiwa kebakaran lahan terjadi di Jalan Mahir Mahar Palangkaraya, Minggu (11/9/16). 15 anggota Manggala Agni Palangkaraya berjibaku memadamkan api yang menyala. Dari kejauhan terlihat kobaran api terus membumbung melalap semak belukar dan pepohonan yang ada di lahan gambut tersebut.

“Api tiba-tiba saja muncul. Saya juga tidak melihat ada orang yang membakar. Api mulai terlihat sejak pukul lima sore,” kata Minah (40), warga sekitar yang tinggal 200 meter dari lokasi kebakaran.

Lebih lanjut Minah mengatakan, lahan yang terbakar merupakan milik seseorang. Namun ia tak mengenali siapa pemilik lahan tersebut. Menurutnya, sebagian lahan yang terbakar juga merupakan wilayah proyek pembangunan untuk perumahan.

“Saya khawatir api membesar dan melahap rumah saya. Dari tadi sore sejak awal kebakaran tak ada petugas yang muncul,” katanya.

Satuan Manggala Agni baru tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB. Dua buah mobil pemadam kebakaran dari satuan Manggala Agni Palanglaraya dikerahkan guna memadamkan api.

Afon, Kepala DAOP I Manggala Agni Palangkaraya mengatakan, ia belum mengetahui berapa luasan yang terbakar. Terpenting baginya adalah sesegera mungkin untuk memadamkan api.

“Nanti kita akan lihat seberapa luas yang terbakar. Karena luas yang dipadamkan dan luas yang terbakar tak akan sama. Misalnya luas yang terbakar sepuluh hektar, tapi yang kita padamkan lima hektar. Kondisi disitu kalau dilihat dari keliahatannya belum diapa-apakan, kering dan rawan. Ini juga jadi fokus patroli kita juga. Kering sudah ditebas, Kelihatannya ada parit disana. Kemungkinan sangat besar sengaja dibakar karena di sebrangnya tak terjadi apa-apa,” katanya.

Ia mengelak jika satuannya terlambat bertindak. Sebab, sebelumnya juga terjadi kebakaran di Jalan Notim Batiti sampai pukul setengah tujuh.

“Setelah itu baru ada laporan jam setengah delapan dari Babinsa Sabaru kalau kebakaran di sini. Jaraknya memang cukup jauh. Jadi agak terlambat,”ujarnya.

Dalam upaya pemadaman lahan yang terbakar, ia mengaku tak mengalami kesulitan. Sebab, kondisi gambut masih basah. Keadaan akan berbeda jika gambut sudah kering, maka akan sulit untuk dipadamkan.

Radiko, Kepala Regu ia tak bisa memastikan apakah ini terbakar atau sengaja dibakar. Sebab, saat ia memadamkan api di lahan tersebut, ia mendapati banyak tanaman sengon yang ditanam oleh pemilik lahan.

“Jadi ini tak mungkin sengaja dibakar. Kayaknya gak sengaja dibakar, akalu sudah ada tanaman gak mungkin kan dia bakar? Kemungkinan ada orang mancing datang ke sini, membuang puntung rokok. Ini kurang lebih satu hektar setengah yang terbakar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat mendapatkan informasi, ia bersama rekan-rekannya sesama personil Manggala Agni sigap langsung bergegas menuju lokasi kebakaran. Api sendiri berhasil dipadamkan pada pukul 22.00.

 

Petugas yang mencoba memadamkan api kebakaran. Foto: Indra Nugraha

Petugas bertindak memadamkan api kebakaran. Foto: Indra Nugraha

 

 

Lokasi Lain Juga Terbakar

Kebakaran lahan gambut juga terjadi di Jalan Tjilik Riwut KM 61 Kota Palangkaraya arah Kasongan,  Senin (12/9/16). Lahan gambut terbakar merupakan milik masyarakat berada persis di pinggir jalan.

 

“Ini lahan yang terbakar sekitar empat hektar.  Dalam sebulan ini,  kejadian kebakaran sebesar ini sudah dua kali terjadi,” kata Camat Tasik Payawan, Ciing saat memantau lokasi kebakaran.

 

Lebih lanjut ia mengatakan,  setiap kali terjadi kebakaran, yang dilakukan oleh pihaknya adalah mengidentifikasi lokasi dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Manggala Agni. Serta pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memadamkan api.

 

“Kalau untuk sampai memadamkan sangat sulit.  Seperti sekarang ini kan kebakarannya di lahan gambut.  Jadi tak mungkin diatasi dengan cara manual. Saya sudah koordinasi dan lapor kepada berbagai pihak.  Biasanya tiga jam kemudian baru petugas datang, ” ujarnya.

 

Ciing mengatakan,  api mulai terlihat sejak siang hari.  Tak jauh dari lokasi kebakaran itu,  sekitar 1 Km dari lokasi juga terjadi kebakaran lahan gambut. Api berkobar hebat menjalar semak belukar yang ada di pinggir jalan. Meski beberapa saat kemudian,  beberapa petugas datang dan segera memadamkan api.

 

“Lahan yang terbakar  status kawasannya punya masyarakat.  Bisa jadi ini bukan dibakar langsung oleh pemiliknya. Bisa saja ada orang yang memancing lewat dan kemudian membuang puntung rokok.  Sebenarnya sosialisasi ke masyarakat agar tak lagi membakar lahan saya pikir sudah maksimal,” paparnya.

 

Ciing mengatakan,  di ruas jalan ini memang ada beberapa kali terbakar. Namun karena gambutnya masih basah tak menimbulkan kebakaran yang hebat.  Sejauh ini katanya,  setiap ada kejadian kebakaran hutan dan lahan, meski ada kendala, tapi bisa teratasi dengan baik.  Koordinasi antar lembaga dalam menanggulangi Karhutla dianggap sudah jauh lebih baik dari tahun lalu.

 

“Masyarakat peduli api sebenarnya sudah terbentuk tapi kendala selama ini mungkin di opeasional termasuk dana juga peralatan.  Kadang alatnya sudah ada, tapi  untuk opeasionalnya tak ada.  Dari pihak kecamatan belum ada alokasi,” tandasnya.

 

Pulau di Filipina Ini Tempat Hidupnya Berbagai Satwa Unik

Lemur yang berada di Kebun Binatang Antananarivo Tsimbazaza, Madagaskar. Foto: Thomson Reuters

Lemur yang berada di Kebun Binatang Antananarivo Tsimbazaza, Madagaskar. Foto: Thomson Reuters

 

Kita selalu diajarkan bahwa evolusi adalah bagaimana makhluk hidup bertahan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cepat. Survival of the fittest. Benarkah? Ternyata, tidak selalu benar. Evolusi bisa juga hasil dari satwa-satwa yang berhasil hidup di  sembarang tempat, saat mereka benar-benar membutuhkannya. Luzon, salah satu pulau di Filipina, yang mempunyai konsentrasi terbesar satwa unik di dunia, bahkan lebih dari Madagaskar, adalah contoh yang sempurna.

Pulau-pulau, adalah contoh yang sempurna menjelaskan evolusi jenis ini, ketika berbagai spesies satwa berada di situasi yang sempurna, baik karena tipe habitat atau sumber daya yang baru dan berbeda, atau juga karena ketiadaan pesaing maupun predator. Ekosistem di pulau bisa mengububahnya menjadi spesies baru yang aneh dan luar biasa.

Contoh-contoh spesies yang ditemukan di satu pulau dan tidak dtemukan di tempat lain (dikenal sebagai endemik) dapat dilihat di pulau manapun di seluruh dunia. Misalnya, lemur di Madagaskar, tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia, pulau-pulau di Galapagos sebagai habitat burung Cormorant yang tak bisa terbang, juga iguana air, atau juga tikus scilly dan orkney yang hanya bisa ditemukan di pulau-pulau di Inggris Raya.

Meski begitu, pulau-pulau bukan hanya tempat berkumpulnya spesies-spesies baru, mereka juga adalah tempat bagi satwa-satwa yang beradaptasi dengan aneh, yang kadang membuat mereka berbeda secara signifikan secara fisik, dibandingkan satwa sejenis di daratan utama. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami adaptasi yang benar-benar mengejutkan, misalnya spesies yang ‘seharusnya’ besar menjadi kecil, dan spesies kecil bisa menjadi besar.

Sebagai salah satu bukti, adalah gajah kerdil yang pernah hidup di Mediterania, atau bahkan manusia kerdil di Flores, Indonesia. Di sisi lain, penyu dari Madagakar dan Ekuador yang terbawa arus dan terdampar di Seychelles dan Galapagos, tumbuh menjadi raksasa.

 

Keterangan gambar: A) Carpomys melanurus, (B) Batomys granti, (C) Phloeomys pallidus, (D) Carpomys phaeurus, (E) Crateromys schadenbergi, and (F) Musseromys gulantang. Sumber: Heaney et al.

Keterangan gambar: (A) Carpomys melanurus, (B) Batomys granti, (C) Phloeomys pallidus, (D) Carpomys phaeurus, (E) Crateromys schadenbergi, and (F) Musseromys gulantang. Sumber: Heaney et al.

 

Laboratorium Luzon

Luzon, pulau terbesar di Filipina, adalah contoh yang paling sempurna. Studi pada ilmuwan selama 15 tahun menyimpulkan bahwa dari 56 spesies mamalia (tak termasuk kelelawar) di pulau tersebut, ada 52 spesies yang dinyatakan endemik! Artinya, 93% mamalia di pulau ini, tak ditemukan di tempat lain manapun di seluruh dunia. Luzon adalah harta karun biologi yang menakjubkan.

Mengapa Luzon dinilai paling unik dibandingkan dengan pulau pulau lain di seluruh dunia? Karena ukurannya. Luzon berukuan sekitar 64.000 kilometer persegi, lebih besar dari Kuba atau Islandia, dan pulau ini tak pernah terhubung dengan daratan manapun. Dengan ruang hidup yang besar dan berbagai jenis habitat, selama jutaan tahun Luzon telah memberikan tempat sempurna bagi satwa-satwa di sana untuk beradaptasi dan berevolusi menjadi spesies baru.

 

Long-whiskered alias tikus pohon ini hanya ditemukan di Luzon, tidak di tempat lain. Foto: Larry Heaney, The Field Museum

Long-whiskered alias tikus pohon ini hanya ditemukan di Luzon, tidak di tempat lain. Foto: Larry Heaney, The Field Museum

 

Bahkan, sebagaimana yang diberitakan di Business Insider, satwa-satwa yang berenang melintas ke pulau pulau lain, atau terbawa arus ke hutan mangrove, mereka beradaptasi dengan mendiversifikasi spesies mereka menjadi spesies yang berbeda.

Sayangnya, ekosistem tempat mereka hidup biasanya cukup rentan dan rapuh, mengancam mereka untuk punah. Seperti di Galapagos, ketika kambing-kambing dibawa ke sana, dan menjadi pesaing penyu dalam mendapatkan makanan. Kambing yang menjadi pemenang.

Juga ketika tanpa sengaja, ular terbawa ke Pulau Guam. Burung-burung di sana tak pernah mengenal bahkan melihat ular, yang kemudian menghancurkan keseimbangan ekosistem. Upaya-upaya konservasi harus lebih digalakkan, terutama di pulau-pulau dengan aneka satwa endemik. Ditambah polusi, perburuan, dan perubahaan iklim, tentunya membuat hidup mereka terancam.

 

 

Kerang Mengandung Arsenik dan Sianida, 63 Warga Jeneponto Keracunan, 2 Meninggal

Mata Daeng Amin (45) berkaca-kaca. Ia hampir menangis ketika menceritakan bagaimana istrinya Daeng Bombom (43) meradang nyawa sehabis keracunan akibat menyantap daging kerang hijau atau oleh warga setempat dikenal dengan nama tude, hampir dua pekan sebelumnya.

“Tidak bisa naangkat badannya, loyoki dan ndak bisa goyang. Sempat juga bergetar badannya. Jadi langsung dibawa ke Pustu. Karena Pustu tak sanggup lalu dibawa ke rumah sakit di Takalar. Besoknya pagi-pagi sekitar jam 10.30 na meninggal,” katanya dengan nada suara sedih ketika ditemui Mongabay, Jumat (09/09/2016), di rumahnya, di Dusun Bungungpandang.

Daeng Bombong adalah satu dari 63 warga korban keracunan kerang di Dusun Bungungpandang, Desa Mallosoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada Senin (29/8/2016) lalu. Dalam kejadian ini dua warga meninggal, selain Daeng Bombong juga ada warga lain yang bernama Maimunah. Sementara 61 warga lainnya harus menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit.

 

Kerang hijau atau oleh warga setempat disebut tude menyebabkan keracunan massal di Desa Mallosoro, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Sekitar 63 warga yang menjadi korban, termasuk dua orang yang meninggal. Foto: Wahyu Chandra

Kerang hijau atau oleh warga setempat disebut tude menyebabkan keracunan massal di Desa Mallosoro, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Sekitar 63 warga yang menjadi korban, termasuk dua orang yang meninggal. Foto: Wahyu Chandra

 

Menurut Akib atau Daeng Alle, salah seorang warga setempat, kejadian ini bermula dari fenomena munculnya kerang dalam jumlah banyak di pinggir pantai Bungungpandang.

“Barusan hari itu tiba-tiba banyak tude muncul di pinggir laut yang lagi surut. Karena banyak tude maka warga dari sini dan kampung sebelah berdatangan. Ada yang bawa karung dan mobil. Inimi yang kemudian dibagi-bagi ke keluarga dan tetangga. Makanya banyak yang keracunan,” ungkapnya.

Selesai menyantap kerang tersebut, hampir bersamaan mulai berjatuhan korban. Ada yang langsung jatuh dan sulit bergerak, seperti Daeng Bombong. Ada juga yang mual dan muntah, kepala sangat pusing, tekanan darah naik drastis, wajah bengkak dan mulut kebas atau mati rasa.

Hadijah (60) pensiunan guru yang juga menjadi korban keracunan bersama suami, anak dan menantunya, menceritakan bagaimana tekanan darahnya tiba-tiba meningkat tajam hingga 179, disertai rasa pusing, sehabis menyantap kerang tersebut. Ia harus menjalani opname selama dua hari di RS Bhayangkara Makassar.

Suaminya bernama Anwar, yang juga pensiunan guru adalah yang paling parah kondisinya sehingga harus opname hingga 5 hari.

“Ia muntah-muntah. Katanya, perasaannya seperti mau terbang, badannya terasa ringan sekali. Kita lihatmi meski sudah keluar rumah sakit ia masih pincang-pincang jalannya,” ungkap Hadijah.

Kerang tersebut diperolehnya dari tetangga. Ia tak menaruh curiga akan kandungan racun di kerang tersebut, karena sepanjang hidupnya ia sudah sering mengkonsumsinya.

“Kita tak pernah berpikir kalau tude itu ada racunnya. Dari dulu, bahkan dari nenek moyang kami sudah makan tude tidak pernah ada kejadian seperti ini.”

 

Daeng Amin yang berprofesi sebagai buruh bangunan ini memperlihatkan foto istrinya, Daeng Bombong, yang meninggal akibat keracunan kerang yang mengadung arsenik dan sianida. Sesaat setelah menyantap kerang Daeng Bombong langsung kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Foto: Wahyu Chandra

Daeng Amin yang berprofesi sebagai buruh bangunan ini memperlihatkan foto istrinya, Daeng Bombong, yang meninggal akibat keracunan kerang yang mengadung arsenik dan sianida. Sesaat setelah menyantap kerang Daeng Bombong langsung kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Foto: Wahyu Chandra

 

Daeng Alle kemudian menunjukkan lokasi dimana kerang tersebut diperoleh. Di daerah tersebut terdapat dua aktivitas industri, yaitu PLTU Jeneponto yang sudah beraktivitas lima tahun terakhir dan sebuah tambak udang super intensif yang dikelola swasta dari luar setahun terakhir.

Lokasi PLTU sendiri agak jauh dari tempat tersebut, sementara tambak udang hanya beberapa ratus meter dan terlihat di kejauhan.

Daeng Alle sendiri mengakui tidak bisa memastikan penyebab beracunnya kerang tersebut, meskipun di kalangan warga mulai muncul spekulasi penyebabnya antar satu dari kedua aktivitas industri tersebut.

“Kita tidak bisa menuduh begitu saja sebelum adanya bukti. Makanya kita berharap pemerintah bisa meneliti lebih lanjut. Kalau memang penyebabnya adalah PLTU atau tambak maka harus segera diambil tindakan. Yang kita khawatirkan jangka panjangnya, apalagi kalau ada limbahnya dan meresap ke dalam tanah,” ungkapnya.

Adanya kandungan Arsenik dan Sianida

Terkait kasus keracunan massal ini, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam penjelasannya kepada Mongabay menyatakan adanya kandungan arsenik dan sianida dalam kerang tersebut.

“Setelah kita teliti sampel dari lokasi, kita pastikan kerang tersebut mengandung arsenik dan sianida. Arsenik itu kan sejenis logam sementara sianida itu kan bahan kimia yang memang tidak boleh ada sama sekali ada pada pangan,” ungkap Nunuk Sugiyanti, Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BBPOM Makassar, Rabu (07/09/2016).

 

Pantai Bungungpandang, Jeneponto, Sulsel, lokasi dimana kerang tiba-tiba muncul ke permukaan dalam skala besar, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Puluhan warga kemudian datang membawa karung dan bahkan mobil untuk mengambil kerang untuk dibagikan kepada warga desa lainnya. Foto: Wahyu Chandra

Pantai Bungungpandang, Jeneponto, Sulsel, lokasi dimana kerang tiba-tiba muncul ke permukaan dalam skala besar, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Puluhan warga kemudian datang membawa karung dan bahkan mobil untuk mengambil kerang untuk dibagikan kepada warga desa lainnya. Foto: Wahyu Chandra

 

Menurut Nunuk, meski syarat minimal yang diperkenankan adalah 1 ml per kg namun sebenarnya arsenik dan sianida ini tak boleh ada sama sekali dalam pangan yang dikonsumsi.

“Kami di laboratorium meneliti tidak untuk mengidentifikasi berapa kadarnya. Kami hanya identifikasi secara organoleptik dengan menggunakan alat rapid test yang menunjukkan positif adanya arsenik dan sianida. Untuk penelitian lanjutnya itu di bagian lain. Jumlah sampel yang digunakan ada dua jenis, ada yang sudah dimasak dan mentah yang kami ambil langsung ambil di lokasi.”

Meski sudah menduga penyebabnya, namun Nunuk belum bisa menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat karena harus diuji lanjut di laboratorium, khususnya air laut yang diambil dari lokasi.

“Kita ingin memastikan apakah racun itu dari air lautnya atau dari kerang. Kerang kan memakan semua biota dalam laut. Makanya kami belum bisa menjustifikasi. Bisa jadi memang ini pencemaran, tapi bisa jadi juga karena proses alami yang terjadi di sana.”

Terkait fenomena banyaknya kerang yang muncul di permukaan, dugaan Nunuk, karena kerang-kerang ini sudah sangat tertekan di bawah laut sehingga kemudian naik.

“Itu kemungkinan-kemungkinan saja. Ini harus lebih lanjut di laboratorium. Kalau salah justifikasi kita bisa dituntut. Tugas kami memang hanya menguji kandungan kerang itu saja untuk saat ini.”

 

Hasil pemeriksaan dari BBPOM Makassar menunjukkan adanya kandungan arsenik dan sianida di dalam daging kerang yang dikonsumsi warga Desa Mallosoro, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Foto: Wahyu Chandra

Hasil pemeriksaan dari BBPOM Makassar menunjukkan adanya kandungan arsenik dan sianida di dalam daging kerang yang dikonsumsi warga Desa Mallosoro, Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Foto: Wahyu Chandra

 

Terkait tidak samanya kondisi korban, menurut Nunuk, bisa jadi terkait perlakuan terhadap kerang tersebut sebelum dikonsumsi.

“Mungkin ini karena faktor kebersihan. Ada yang mencuci betul kerangnya sebelum dimasak, tapi ada juga yang cuci sekedarnya atau malah sama sekali tak mencuci,” tambahnya.

Keberadaan sianida sendiri, tambah Nunuk, memang bisa saja terkait karena pencemaran limbah, meski juga ada kemungkinan lain, seperti adanya bangkai kapal yang besinya mulai keropos di sekitar pantai tersebut atau proses alami yang terjadi di laut sekitar.

Menurut Asmar Exwar, Direktur WALHI Sulsel, kasus keracunan kerang secara massal ini adalah kejadian luar biasa yang seharusnya segera mendapat perhatian dari pemerintah.

“Kita sudah bersurat ke BLHD provinsi dan PPE Sulawesi dan Maluku terkait hal ini. Kami juga akan segera menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut,” tambahnya.

Kasus keracunan massal ini ternyata juga berdampak pada aktvitas nelayan setempat yang tidak lagi melaut sejak adanya kasus ini.

Daeng Laju, seorang nelayan setempat mengakui sudah seminggu lebih tidak melaut, selain karena larangan dari Kepolisian setempat, juga karena faktor trauma warga setempat mengkonsumsi hasil laut.

Ndak ada yang mau beli ikan kalau ditahu ditangkap di sekitar sini. Saya juga masih takut-takut karena jangan-jangan masih ada racunnya. Jadi setiap hari kami hanya duduk-duduk di depan rumah saja seperti ini minum ballo,” katanya.

 

Menyedihkan… Penyu Ini Mati Terperangkap Dalam Ban Mobil di Lautan

Pemandangan menyedihkan dan menyayat hati terjadi di lepas pantai Gabon, Afrika. Seekor penyu yang terancam punah, tubuhnya terjebak dalam ban, mengambang tidak bernyawa.

Gambar yang diambil pada hari Senin selama patroli oleh Sea Shepherd Conservation Society, bercerita tentang kondisi lautan yang terpolusi.

Peristiwa itu juga menjadi pertanda panggilan menjelang Hari Kebersihan Pesisir Internasional (International Coastal Clean-up Day) pada Sabtu mendatang.

 

Seekor penyu ditemukan mati terjebak dalam sebuah ban mobil di perairan Gabon, Afrika. Foto : Nelli Huie / Sea Shepherd Conservation

Seekor penyu ditemukan mati terjebak dalam sebuah ban mobil di perairan Gabon, Afrika. Foto : Nelli Huie / Sea Shepherd Conservation

 

Paul Watson, pendiri Sea Shepherd menjelaskan bermula saat awak kapal motor MV Bob Barker, melihat penyu itu mengambang di permukaan laut saat mereka membersihkan sampah di laut sambil berlabuh Neves.

“Penyu itu terperangkap di dalam ban mobil yang terbuang. Sulit untuk mengatakan berapa lama penyu menghabiskan waktu untuk membebaskan diri. Tapi sayangnya awak kami terlambat untuk membantu. setelah kura-kura dilepaskan dari ban. Ini peristiwa yang menyedihkan, ” kata Paul seperti dikutip dari iol.co.za.

Kapal MV Bob Barker sedang berpatroli keempat kalinya di wilayah tersebut pada saat melihat penyu mlaang itu. Patroli kapal itu sebagai bagian dari Operasi Albacore, Sao Tome dan Principe yang bekerjasama dengan pemerintah Gabon untuk menanggulangi pencurian ikan di Teluk Guinea.

Joan Porter, Direktur Pendidikan di uShaka Marine World di Durban, merasa ngeri mendapati pertanda panggilan itu berupa penyu yang  mati terperangkap ban mobil dan ia berharap itu akan menggugah orang untuk bertindak.

Joan mengatakan penyu itu menjadi contoh hewan yang menjadi kurban tentang dampak sampah di lautan.

“Ini adalah puncak gunung es. Sekarang telah disorot, orang dapat melihat gambar dan dapat berhubungan dengan itu. Biasanya masalah polusi tidak tersorot dari pandangan dan pikiran. Ada banyak sekali sampah di laut dan di dasar laut. Sampah itu tersapu selama selama badai. Kami tidak menyadari betapa banyak sampah di luar sana,” katanya.

Joan mengatakan telah banyak sampah yang terkumpul selama aksi pembersihan di sepanjang garis pantai KwaZulu-Natal setelah hujan deras baru-baru ini.

“Jumlah sampah yang berasal dari sungai di pantai menjadi kekhawatiran. Menjadi pemborosan sumber daya ketika barang-barang itu bisa di daur ulang. Masalahnya tidak akan hilang. Plastik tidak rusak. Ini akhirnya akan tertelan oleh makhluk hidup laut dengan konsekuensi yang mengerikan,” katanya.

Seringkali orang-orang mencari solusi besar, dengan pembersihan di pantai koleksi dengan bantuan dana pemerintah. Tapi menurutnya solusi terbaik adalah dengan membuang sampah di tempat sampah atau dikumpulkan untuk di daur ulang.

Chris Galliers, manajer senior untuk satwa liar dan konservasi Wildlife dan Lingkungan Masyarakat Afrika Selatan, mengatakan peristiwa penyu itu menjadi pengingat bagi orang-orang untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampahnya. “Apa yang semakin kita lihat bahwa apa yang terjadi di darat akan berdampak pada ekosistem laut”.

Douw Steyn, ketua Forum Daur Ulang Nasional, mengatakan solusinya terletak pada pengelolaan sampah yang lebih baik dan menciptakan peluang daur ulang – “Jika tidak, limbah akan berakhir di laut”.

“Sampah di lautan dimulai dengan sampah di daratan,” kata Douw, yang juga direktur keberlanjutan di sebuah industry plastic di Afrika Selatan.

 

Begini, Kondisi Masyarakat Pedamaran Sejak Perusahaan Sawit Datang ke Wilayah Mereka

Jauh sebelum hadirnya perusahaan perkebunan sawit di wilayah Pedamaran (Pedamaran dan Pedamaran Timur), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, lahan gambut yang berada di wilayah tersebut dipergunakan secara arif oleh masyarakat. Pedamaran jauh dari peristiwa kebakaran.

Namun, sejak hadirnya puluhan perusahaan HPH dan perkebunan sawit, Pedamaran jadi sorotan dunia karena hampir setiap tahun gambutnya terbakar. Termasuk pada 2015 lalu.

 

Lokasi gambut yang menghasilkan purun di Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Foto: YPB

Lokasi gambut yang menghasilkan purun di Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Foto: Yayasan Perspektif Baru

 

Mengapa lahan gambut sebelum hadirnya perusahaan perkebunan sawit tidak terbakar? Dulu lahan gambut diberlakukan masyarakat secara arif. Pada lahan gambut yang dangkal, yang memiliki batas sungai, dimanfaatkan sebagai persawahan dan sumber purun yang digunakan sebagai bahan baku tikar.

“Sementara pada lahan gambut yang dalam hanya dimanfaatkan untuk mencari ikan atau kayu jika dibutuhkan,” kata Sudarto Marelo, Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Selatan (Sumsel), saat mendampingi sejumlah jurnalis pada peliputan di Pedamaran yang difasilitasi Yayasan Perspektif Baru (YPB) dan Kemitraan Partnership, awal September 2016 lalu.

Namun, lahan gambut di Pedamaran, baik di Kecamatan Pedamaran dan Pedamaran Timur, yang mencapai 120 ribu hektare, mengalami kerusakan sejak hadirnya sejumlah perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) pada 970-an. “Termasuk pula aktivitas perambahan,” katanya. Kerusakan tersebut mengalami puncaknya saat kebakaran akibat kemarau panjang pada 1997-1998.

 

Seorang ibu menebas dan mengumpulkan purun yang diambil Lebak Purun Arang Setambun, Pedamaran, OKI. Foto: Yayasan Perspektif Baru

 

Setelah itu, terus hadir perusahaan perkebunan sawit. Kerusakan lahan gambut kian bertambah karena perkebunan tersebut kian menurunkan kualitas lahan gambut. “Ini akibat kanalisasi yang dilakukan, termasuk pula karakter sawit yang memang rakus air sehingga pada musim kemarau lahan gambut cepat kering dan mudah terbakar,” katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Kehutanan, tercatat sejumlah puluhan perusahaan perkebunan sawit di Pedamaran. Antara lain PT. Tania Selatan (PIR Trans) dengan luas 4.205,68 hektare, PT. Sampoerna Agro Tbk (3.243,46 hektare), PT. Telaga Hikmah I (1.000 hektare), PT. Telaga Hikmah II (5.500 hektare), PT. Gading Cempaka Graha (10.000 hektare), dan PT. Chandra Agro Teluk Gelam dan Pedamaran (7.500 hektare).

Pada kebakaran lahan gambut 2015 lalu, sebagian besar konsesi perusahaan-perusahaan tersebut terbakar. Bahkan, Presiden Jokowi meminta, izin PT. Tempirai Palm Resources dicabut saat dia mengunjungi lokasi kebakaran di Pedamaran.

Berdasarkan data Hutan Kita Institute (HaKI) sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Pedamaran yang ditemukan titik apinya di antaranya adalah PT. Tempirai Palm Resources, PT. Rambang Agro Jaya, PT. Sampoerna Agro Tbk, PT. Chandra Agro, dan PT. Nusantara Citra Jaya.

 

Seorang pencari purun di Lebak Purun Arang Setambun. Mereka bermalam di lahan gambut minimal tiga bulan untuk mengambil purun. Foto: Taufik Wijaya

Seorang pencari purun di Lebak Purun Arang Setambun. Mereka bermalam di lahan gambut minimal tiga bulan untuk mengambil purun. Foto: Taufik Wijaya

 

Dampak gambut terbakar

Bukan hanya kesehatan yang dirasakan masyarakat Pedamaran akibat kebakaran lahan gambut di konsesi perusahaan perkebunan sawit. “2015 lalu, kami tidak punya bahan baku purun. Lokasi purun kami terbakar. Kami terpaksa membelinya dari daerah lain. Misalnya dari Pangkalanlampan. Jumlahnya terbatas dan harganya lebih mahal,” kata Syarifudin Gusar, pegiat lingkungan hidup Pedamaran yang menjadi jaringan SHI Sumsel.

Lokasi purun milik masyarakat Pedamaran yang tersisa itu berada di Lebak Purun Arang Setambun yang luasnya sekitar 1.000 hektare. Lokasi ini di sekitar konsesi perkebunan sawit, yang 2015 lalu turut terbakar.

“Tuduhan ke warga yang menyebabkan kebakaran, tidak masuk diakal. Buktinya, kalau gambut terbakar masyarakat kehilangan mata pencarian, khususnya pengrajin tikar purun. Selain itu, jika aktivitas warga menyebabkan kebakaran, kenapa baru belakangan bencana ini terjadi, saat hadirnya perusahaan HPH dan perkebunan sawit,” kata Syarifuddin.

Selain habisnya purun, produksi ikan di Pedamaran pun mengalami penurunan. Dampaknya ikan asin, pekasem (ikan difermentasi) dan selai ikan, sulit diproduksi masyarakat Pedamaran. “Kalau dulu setiap kali kita bertandang ke rumah warga pasti dihidangkan pindang ikan. Sekarang jarang sekali, justru mi instan yang sering.”

Kami berharap, Lebak Purun Arang Setambun tidak dijadikan konsesi perusahaan oleh pemerintah. “Kami juga berharap, gambut lain yang menjadi sumber purun seperti di Pangkalanlampan terjaga,” ujar Syarifuddin.

 

Anak perempuan dan generasi muda di Pedamaran belajar membuat purun. Foto: Taufik Wijaya

Anak perempuan dan generasi muda di Pedamaran belajar membuat purun. Foto: Taufik Wijaya

 

Jaminan pasar

Sebenarnya, kesejahteraan masyarakat di Pedamaran dapat ditingkatkan melalui kerajinan tikar purun. “Hanya pemerintah perlu membuat standar harga untuk tikar purun yang dikerjakan dengan tangan dan bahan-bahan alami itu. Jauh lebih baik dari harga saat ini yang terlalu rendah,” kata Widya dari YPB.

Seharusnya, harga selembar tikar purun bukan berkisar Rp20-60 ribu dari tangan pengrajin, tapi Rp50-100 ribu per lembar. “Pemerintah OKI atau Sumsel harus membuat standar ini. Masyarakat pun harus menghargai tikar yang lebih sehat dan nyaman dibandingkan tikar berbahan plastik,” ujarnya.

 

Sisik Salak, salah satu motif tikar purun. Foto: Jemi Delvian

 

 

Rujito, Dulu Pemburu, Kini Pelindung Penyu di Pesisir Bantul

Rujito tak hanya menyelamatkan telur penyu agar menetas dan melepasliarkan kala siap. Dia juga merawat penyu-penyu yang kadang sakit atau mengalami kecelakaan. Foto: Tommy Apriando

Rujito tak hanya menyelamatkan telur penyu agar menetas dan melepasliarkan kala siap. Dia juga merawat penyu-penyu yang kadang sakit atau mengalami kecelakaan. Foto: Tommy Apriando

 

 

Rumah itu hancur. Tinggal puing-puing. Rujito menatap reruntuhan rumah yang dua tahun lalu masih dia tempati. Pada 2013, rumah itu hancur terkena terjangan ombak dampak Pantai Samas, Bantul, mengalami abrasi. Kala itu, lebih 20 rumah hancur, termasuk kolam konservasi penyu yang dibangun Forum Konservasi Penyu Bantul (FKPB).

“Abrasi membuat rumah kami hilang, termasuk kolam konservasi penyu. Belum ada bantuan pemerintah untuk rumah-rumah kami yang kena bencana, termasuk pembangunan kembali kolam konservasi penyu,” katanya, ditemui akhir Juli lalu.

Hari itu, Rujito, baru pulang dari ladang, sekitar 500 meter dari bibir pantai. Dia menanam cabai, terkadang bawang dan tomat.

Dulu, pria berambut ikal memutih ini pemburu penyu. Saat tak melaut, dia bersama teman-teman sering nongkrong di pinggir laut, menunggu penyu naik ke pantai untuk bertelur.

Sebelumnya,  warga pesisir mayoritas nelayan, ketika musim sulit atau paceklik penyu buat konsumsi dan dijual, dari telur, daging dan karakas (cangkang). Warga bahkan dapat membaca situasi alam kapan penyu naik bertelur.

”Biasa kami tangkap penyu setelah bertelur. Daging kami ambil, kepala kami buang lagi ke laut, terutama ketika paceklik,” katanya.

 

Rujito memeriksa telur penyu di kolam penetasan. Foto: Tommy Apriando

Rujito memeriksa telur penyu di kolam penetasan. Foto: Tommy Apriando

 

Itu kisah dulu. Rujito berubah ketika dia diajak berdiskusi dengan sejumlah pihak, terutama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta. Dia jadi tahu, penyu dilindungi.

Akhirnya, 2000-an, dia membentuk  FKPB. Forum ini beranggotakan kelompok-kelompok nelayan di Pantai Samas, Bantul.

Kegiatan tersibuk mereka kala itu ketika penyu mendarat dan bertelur pada bulan-bulan Juni sampai September. Mereka memindahkan telur-telur penyu ke area penetasan. Selanjutnya, tukik yang menetas akan dipindahkan dan dipelihara ke kolam pembesaran. Barulah, dalam waktu tertentu tukik-tukik akan dilepaskan kembali ke laut.

Hingga kini, sudah melepasliarkan 5.300 lebih penyu dan tukik (penyu anakan) kembali ke habitat. Setiap pelepasliaran di Pesisir Pantai Samas, selalu bersama dengan BKSDA, Reispirasi dan elemen masyarakat lain.

Menurut dia, di hamparan Pantai Samas, ada empat jenis penyu biasa bertelur, yakni penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu lekang (Lepidochelys olivacea), dan penyu hijau (Chelonia mydas).

Rujito menceritakan, biasa angin cukup tenang, ombak tak begitu kuat dan tercium bau sedikit amis. Di darat, suara burung dan anjing jadi pertanda. Waktu rutin penyu mendarat bertelur hingga Agustus. Penyu biasa bertelur atau mendarat adalah penyu lekang. Penyu hijau, belimbing,  jarang mendarat.

“Kolam konservasi hanya tempat transit sementara tukik sebelum dilepasliarkan. Penyu harus dikembalikan ke habitat, populasi terus terancam. Kami juga memberikan porsi untuk pendidikan, terutama penelitian,” ucap Rujito.

Selain melestarikan penyu, kolam konservasi di Pantai Samas juga dikelola menjadi obyek wisata dan tempat pendidikan bagi banyak pihak. Para turis domestik dan asing sering berkunjung ke sana mengamati perilaku penyu. Mahasiswa dan pelajar dari sejumlah wilayah di Yogyakarta, katanya, kerap belajar kehidupan penyu di Samas.

 

Forum Konservasi Penyu Bantul. Foto: Tommy Apriando

Forum Konservasi Penyu Bantul. Foto: Tommy Apriando

 

Beberapa tahun terakhir, pelepasliaran tukik di Pantai Samas menjadi atraksi menarik banyak orang.

“Ini bukan tempat penangkaran penyu. Kami tak menangkarkan penyu. Tempat ini untuk menyelamatkan penyu yang biasa terdampar atau terjerat jaring nelayan.”

Tamu berkunjung, katanya, ada yang sekadar melihat tempat penyelamatan penyu. Ada tamu datang mau ikut menyelamatkan telur penyu saat mendarat bertelur. Tak jarang, tamu untuk penelitian bahkan menggelar acara pelepasan tukik.

Biasanya, mereka datang ke tempat ini sepanjang tahun,terutama saat musim penyu bertelur. “Mereka tak hanya dari Yogyakarta dan kota-kota terdekat, juga dari luar negeri. Kunjungan teramai pada Mei sampai Agustus, saat penyu mendarat dan bertelur,” katanya.

Dalam mengkonservasi, Rujito mengingat benar aturan hukum. Katanya, berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts-Um/10/1980, penyu lekang berstatus dilindungi.

Ancaman hidup penyu, katanya, antara lain pencurian telur dan tertangkap baik sengaja dan tidak oleh jaring nelayan, dan kehilangan habitat atau perubahan fungsi habitat peneluran.

Selain itu, katanya,  banyak kawasan pesisir berubah menjadi pemukiman atau fasilitas pariwisata maupun reklamasi pantai.

Mengenai penyebab penurunan populasi penyu, Rujito mengutip survei ProFauna Indonesia  di sejumlah daerah, seperti Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang, Palembang, Yogyakarta, Medan, dan Lampung.

Hasil penelitian itu menyebutkan, setidaknya 50 restoran di Indonesia menyuguhkan aneka menu daging satwa liar termasuk penyu. Selain itu, telur penyu dijualbelikan, kulit untuk cinderamata, dan penyu hijau diformalin dan diperdagangkan ke luar negeri.

Rujito juga menjelaskan soal ukuran dewasa penyu lekang. Untuk panjang karapas berkisar 62-70 cm, berat 35-45 kg.

Menurut Rujito, di Samas, ada sejumlah vegetasi disukai penyu, misal pandan, rumput, dan kacang-kacangan.

Dia memberi harapan, melindungi satwa bisa melalui apapun, termasuk ikut menjaga habitat terbebas dari sampah, terutama plastik.

Rutinitas itu Rujito lakukan setiap hari, di sela pekerjaan sebagai nelayan. Dia mencari jika ada penyu terdampar karena sakit. Bila tak menemukan penyu sakit, pria 50 tahun itu pergi ke kolam di samping rumah. Di sana, ada sejumlah penyu yang dirawat.

 

Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pelepasliaran tukik di Pantai Samas. Foto: Tommy Apriando

Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pelepasliaran tukik di Pantai Samas. Foto: Tommy Apriando

 

Upaya ini bukan tanpa tantangan. Dia bilang, mereka kesulitan dana perawatan untuk konservasi, tak ada bantuan pemerintah.

“Kami pakai dana sumbangan masyarakat atau pribadi. Itu semua tak masalah. Karena kami tak ingin penyu hilang. Penyu harus lestari,” katanya.

Bukan itu saja. Cuaca juga menjadi kendala tersendiri. Saat paceklik ikan atau ombak besar, Rujito, tak bisa melaut. Penyu yang dia rawat ikut kelaparan.

Tak jarang penyu yang dilepaskan belum mampu merespon bau air laut hingga harus kembali dirawat sampai benar-benar siap lepas ke habitat. Dia senang melakukan ini. Rujito tak pernah lelah berupaya menjaga kelestarian penyu.

Berkat upaya konservasi ini, Rujito, dua kali mendapatkan penghargaan Kalpataru, pada 2007 dan 2016. Lebih 21 penghargaan telah dia terima.

“Itu semua makin menyemangati saya membagikan ilmu kepada siapa saja tentang penyelamatan penyu,” katanya.

Penghargaan ini, katanya, merupakan peran seluruh anggota FKPB dan masyarakat sekitar Pantai Samas dalam pelestarian penyu.

 

Tukik lekang, kala pelepasliaran di Pantai Samas. Foto: Tommy Apriando

Tukik lekang, kala pelepasliaran di Pantai Samas. Foto: Tommy Apriando

 

 

Ancaman abrasi dan tambak

Ancaman Pesisir Pantai Samas, Bantul, antara lain abrasi dan pembukaan tambak. Pada 2013, abrasi merusak puluhan rumah warga, dan kolam konservasi. Kini, pertanian lahan pasir dan persawahan di Pesisir Samas, juga terancam alih fungsi menjadi tambak udang sekitar 20 hektar. Selama ini,  sekitar 100 keluarga menggantungkan hidup pada pertanian lahan pasir dan sawah.

Rujito juga bertani di lahan pasir. Dia bilang, kini warga terbelah antara mendukung dan menolak tambak. Banyak masyarakat belum paham dampak tambak, pemerintahpun belum memberikan sosialisasi.

“Jika lahan tambak itu tak produktif pertanian, tak masalah. Jangan lahan produktif,” katanya. Dia juga meminta, pemerintah sosialisasi ke masyarakat pro dan kontra tambak, hingga tahu dampak positif dan negatif.

“Kami juga ingin tahu, apakah lahan tambak berdampak pada pesisir pantai, karena pesisir pantai menjadi lokasi penyu mendarat dan bertelur. Jika tambak berdampak negatif harusnya pemerintah melarang,” katanya.

Menjaga satwa, terutama langka dan dilindungi, perlu peran serta dan kepedulian masyarakat, tentu keseriusan pemerintah. Rujito cs sudah melakukan upaya pelestarian ini.

“Usia saya mungkin tak lama lagi, akan saya dedikasikan untuk menyelamatkan penyu.”

 

 

Paox Iben: Keliling Nusantara untuk Masyarakat Adat

Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Wibowo, namun lebih dikenal sebagai Paox Iben. Pria berambut gimbal kelahiran Semarang, 8 Februari 1976 ini berkeliling ke beberapa daerah di Nusantara sepanjang Oktober 2015 – Juni 2016 dengan sepeda motor besar Kawazaki Versys 650 cc.

Ditemui di Makassar, pada akhir Agustus 2016 lalu, dalam persiapannya menuju Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghadiri sebuah ritual panen, lelaki yang kini menetap di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 2005 ini bercerita tentang perjalanannya ke sejumlah daerah dan komunitas adat di Indonesia.

 

Paox Iben melakukan perjalanan keliling Nusantara untuk mengunjungi sejumlah komunitas adat untuk belajar dan sekaligus mengajarkan mereka tentang etnografi agar bisa mendokumentasikan sendiri sejarah dan budaya sendiri. Foto: Paox Iben

Paox Iben melakukan perjalanan keliling Nusantara untuk mengunjungi sejumlah komunitas adat untuk belajar dan sekaligus mengajarkan mereka tentang etnografi agar bisa mendokumentasikan sendiri sejarah dan budaya sendiri. Foto: Paox Iben

 

Menurutnya, perjalanannya tersebut adalah rangkaian dari misinya untuk keliling Indonesia dan dilanjutkan dengan keliling dunia membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika for the World.

“Jadi kita ingin memperkenalkan ragam budaya Indonesia ke se-antero dunia, bahwa kita ini memiliki beragam budaya, suku, agama dan ras. Indonesia ada sekitar 17 ribu pulau dan 700 lebih bahasa. Ini tentu tidak mudah mengelolanya dan ternyata sampai sekarang kita mampu,” katanya.

Perjalanan keliling daerah dan komunitas adat ini sendiri mendapat dukungan dari Sajogjo Institute (Sains) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Khusus untuk AMAN, misi yang diemban Paox adalah menguatkan komunitas adat terkait etnografi.

Belajar Keindonesiaan

Paox memulai perjalanannya dengan menyusuri wilayah barat Indonesia, meliputi Jawa dan Sumatra selama 2 bulan lebih, sebelum akhirnya beralih ke wilayah timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

Ada lima komunitas adat yang secara khusus dikunjunginya, antara lain di Sumbawa (NTB), Ende Flores (NTT), Enrekang (Sulawesi Selatan), Halmahera Tengah (Maluku Utara), dan Bulungan (Kalimantan Utara).

 

Perjalanan Paox Iben berkeliling Nusantara sendirian dengan mengendarai sepeda motor besar Kawazaki Versys 650 cc, melalui jalur darat dan laut. Foto: Paox Iben

Perjalanan Paox Iben berkeliling Nusantara sendirian dengan mengendarai sepeda motor besar Kawazaki Versys 650 cc, melalui jalur darat dan laut. Foto: Paox Iben

 

Dalam perjalanan tersebut ia menyempatkan diri untuk singgah untuk berbagi di komunitas-komunitas lainnya. Misalnya di Makassar, ia bertemu dengan komunitas seni dan berdiskusi tentang wacana keindonesiaan di sejumlah perguruan tinggi. Ia juga sempat singgah di Poso dan Tentena, Sulawesi Tengah, dan Bolaan Mongondow, Sulawesi Utara berbicara tentang perdamaian.

“Jadi di setiap komunitas yang saya kunjungi itu selalu ada upaya semacam diskusi dan belajar bersama, yang temanya tidak jauh dari segi budaya, kebhinnekaan dan keindonesiaan,” tambahnya.

Menurutnya, selama perjalanan tersebut ia tidak hanya sekadar melihat Indonesia dari segi keindahan alam dan budaya saja, namun juga terkait persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat yang terpinggirkan.

“Dalam konteks kenegaraan, komunitas adat ini seolah memiliki cap stereotif sebagai komunitas yang tertinggal dan terisolir. Padahal banyak hal yang sesungguhnya bisa kita bongkar bahwa mereka ini kan sebenarnya penjaga utama Nusantara ini,” ujarnya.

Masyarakat adat seharusnya dilihat sebagai pilar berdirinya bangsa ini, namun kenyataannya, di satu sisi mereka dilihat sebagai warisan leluhur dan warisan tradisi. Namun di sisi lain mereka terpinggirkan dan tergencet, dan bahkan di beberapa wilayah kondisinya sudah seperti genosida budaya hingga fisik.

Ia mencontohkan yang terjadi di Bulungan, Kalimantan Utara. Di Bulungan ia bertemu dengan Komunitas Dayak Punan yang eksistensinya terancam punah. Populasi yang tersisa kini hanya sekitar 200 kepala keluarga, tersebar di beberapa wilayah.

“Mereka terancam punah karena mereka bukan suku Dayak yang kuat, bukan dari Dayak Pengayau. Pada tahun 1970-an mereka direspen atau ditangkar seperti suku-suku Aborigin dan Indian di Amerika yang dibuatkan perkampungan. Mereka dikejar-kejar di hutan, ditangkapi oleh pemerintah saat itu dan dipaksa untuk tinggal di satu kampung.”

Masalahnya kemudian, masyarakat Dayak Punan ini terbiasa hidup di wilayah yang terpencar, karena sistem hidup mereka adalah berburu dan berladang berpindah-pindah. Setelah direspen, hutan mereka malah dibabat habis oleh perusahaan.

“Itu kan salah satu modus yang sangat jahat. Hutan ditebang, tambang dikeruk dan sekarang sudah masuk sawit. Ketika memasuki masa otonomi daerah, oleh masyarakat sekitar mereka juga digugat karena dianggap menempati tanah yang bukan haknya. Mereka sudah kehilangan hutan tempat tinggal. Penampungan mereka juga diusik. Sekarang mereka meminta haknya dikembalikan.”

 

Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Paox Iben mengajari pemuda adat etnografi dengan media tulisan dan video, yang bertujuan untuk mengkonservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Foto: Wahyu Chandra

Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Paox Iben mengajari pemuda adat etnografi dengan media tulisan dan video, yang bertujuan untuk mengkonservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Foto: Wahyu Chandra

 

Menurut Paox, berbagai persoalan yang melanda masyarakat adat ini akan terselesaikan jika ada rasa kebersamaan, bahwa mereka tidak sendirian dalam memperjuangkan kembalinya hak mereka yang dirampas paksa oleh negara dan perusahaan.

“Tantangan utama dalam menyatukan mereka yang tercerai berai ini adalah kurangnya saling silaturahmi antar komunitas, sehingga saya berusaha menjahit semua itu, agar mereka bisa saling menyapa dan saling memberi kabar antar komunitas satu dengan yang lainnya.”

Paox juga merasa pengalaman di tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Hampir semua wilayah dinilainya memberinya pengalaman menarik karena konsep dari perjalanannya tersebut adalah belajar bersama.

“Saya di Lampung, Bengkulu hingga ke Pulau Weh dan Halmahera seperti bertemu dengan saudara sendiri. Jadi bisa dibilang bahwa yaah setiap daerah dan komunitas memiliki keunikan tersendiri. Dari situlah kita belajar tentang perbedaan juga bahwa perbedaan itu nikmat.”

Budaya dan Kearifan Lokal

Tantangan masyarakat adat selama ini, menurut Paox adalah karena selama ini kita dikungkung oleh teks besar sehingga mengabaikan yang kecil-kecil. Padahal yang besar itu tidak akan tanpa bagian yang kecil itu.

“Sementara masyarakat adat kita kan dibesarkan oleh tradisi lisan. Banyak sekali budaya-budaya dan kearifan lokal yang terancam punah karena penuturnya sudah habis. Berapa banyak masyarakat kita yang sudah meninggalkan bahasa daerah dan tradisi lokal. Ini kan ancaman. Kemudian kalau ini tidak dicatat dan tidak dibukukan maka tak ada warisan untuk anak cucu kita. Orang lain pun akan susah belajar. Akhirnya hanya akan berputar-putar di masalah yang sama.”

Karena itulah menurutnya, setiap komunitas adat seharusnya bisa menyusun sejarahnya sendiri, bukan sekadar tentang sejarahnya di masa lalu hingga sekarang tapi juga sejarah sosialnya. Tentang bagaimana mereka mengupayakan hidup, belajar bercermin dan melihat diri sendiri dan melihat anatomi kebudayaan dan ruang sosialnya.

“Karena kita sudah memasuki milenium dimana teknologi sudah berkembang sangat pesat sehingga penting juga bagaimana memanfaatkannya untuk advokasi itu. Hasil dokumentasi itu sangat penting untuk menyuarakan apa yang sesungguhnya dihadapi. Bagaimana dunia akan mengerti kita jika kita tidak pernah mengungkapkan kepada dunia bagaimana diri kita dan apa yang terjadi pada diri kita.”

Dalam konteks inilah sehingga kemudian Paox di setiap komunitas yang didatangi ia mengajarkan etnografi melalui media tulisan dan video.

 

Paox Iben melakukan perjalanan keliling Nusantara untuk mengunjungi sejumlah komunitas adat untuk belajar dan sekaligus mengajarkan mereka tentang etnografi agar bisa mendokumentasikan sendiri sejarah dan budaya sendiri. Pendokumentasian masyarakat melalui film dokumenter sebagai alat advokasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Foto: Wahyu Chandra

Paox Iben melakukan perjalanan keliling Nusantara untuk mengunjungi sejumlah komunitas adat untuk belajar dan sekaligus mengajarkan mereka tentang etnografi agar bisa mendokumentasikan sendiri sejarah dan budaya sendiri. Pendokumentasian masyarakat melalui film dokumenter sebagai alat advokasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Foto: Wahyu Chandra

 

Paox kini sendiri banyak aktif di Institut Rumah Arus dan Sajogjo Institute. Ia juga mengajar secara part time di sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Setelah selesai keliling Indonesia, ia merencanakan keliling Asia Tenggara hingga ke India dengan target perjalanan 3-4 bulan pada akhir 2016 mendatang.

“Dari perjalanan ini nantinya saya bisa belajar dengan banyak komunitas di berbagai negara tentang problem bersama yang dihadapi dunia terkait dengan masyarakat adat,” katanya.

 

Jatam: Butuh Tiga Tahun untuk Dapatkan Data Tambang di Kutai Kartanegara

 

Lubang bekas tambang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lubang tambang ini meninggalkan masalah karena tidak direklamasi, dibiarkan saja. Foto: Jatam Kaltim

Lubang bekas tambang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lubang tambang ini meninggalkan masalah karena tidak direklamasi, dibiarkan saja. Foto: Jatam Kaltim

 

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan mandat nasional yang harus dipatuhi semua badan publik. Namun, persoalan keterbukaan informasi ini masih menjadi persoalan serius yang diperjuangkan.

Kondisi ini yang diungkapkan Pradarma Rupang, Dinamisator Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Kaltim, saat menceritakan perjalanan panjang Jatam Kaltim memperoleh informasi izin usaha pertambangan (IUP) batubara se-Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (8/09/2016). “Butuh waktu hampir tiga tahun untuk Jatam mendapat data IUP batubara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.”

Jatam Kaltim mendapat surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggal 30 Agustus 2016. Surat yang ditujukan kepada Divisi Hukum dan Advokasi Jatam itu, mengundang Jatam secara resmi untuk datang mengambil dokumen yang diminta. Dalam surat itu disampaikan dokumen akan diberikan 6 September 2016 pukul 10.00. “Jika kami tidak mengambil sampai waktu yang ditentukan, dokumen akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” terang Rupang.

 

Tambang yang berada dekat permukiman warga memberikan dampak yang tidak baik pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Foto: Jatam Kaltim

Tambang yang berada dekat permukiman warga memberikan dampak yang tidak baik pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Foto: Jatam Kaltim

 

Perjuangan panjang

Jatam Kaltim mengajukan permohonan informasi publik terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak 17 Desember 2013. Dokumen yang diminta meliputi Rencana Kerja SKPD Pertambangan tahun anggaran 2012, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pertambangan TA 2012, Surat Keputusan IUP se-Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Laporan Pemantauan Ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan tahun 2011.

2 Januari 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara mengirimkan surat penolakan untuk memberikan informasi yang diminta oleh Jatam Kaltim. Pada 22 Januari, Jatam Kaltim mengajukan keberatan atas jawaban yang diberikan oleh Distemben Kukar. Keberatan ini ditanggapi oleh Distamben Kukar dalam bentuk pertemuan mediasi dan klarifikasi atas permintaan data dan informasi pada 28 Februari 2014.  Dalam kesempatan itu data dan informasi yang diminta oleh Jatam Kaltim diberikan, kecuali SK IUP Batubara se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sengketa informasi kemudian diajukan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kaltim oleh Jatam pada 17 Maret 2014. Dan 16 April 2015 KIP mengabulkan permohonan informasi itu dengan putusan Nomor: 0003/REG-PSI/III/2014. Putusan tersebut ditanggapi dengan pengajuan keberatan oleh Distamben Kukar pada tanggal 18 Mei 2015.  Pada 11 Agustus 2015, PTUN Samarinda justru memberi keputusan yang menguatkan putusan dari KIP Provinsi Kaltim.

Dengan menggandeng puluhan pengacara, Distamben dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan kasasi atas putusan PTUN Samarinda. Hingga kemudian 16 Februari 2016, Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Putusan Nomor : 614 K/TUN/2015.

 

Lubang bekas tambang milik PT. Multi Harapan Utama di Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang merenggut korban nyawa pada Desember 2015 lalu. Foto: Sugeng Raharjo/Gerakan Kukar Menggugat (GKM)

 

Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Jatam Kaltim yang meminta pelaksanaan putusan itu pada tanggal 9 Mei 2016. PTUN Samarinda kemudian menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor 0003/REG/PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 tersebut dapat di laksanakan pada tanggal 16 Mei 2016.

Namun, Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perlawanan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui PTUN Samarinda pada 16 Mei 2016. PTUN Samarinda kemudian mengirimkan berkas permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Nomor : 17/G/2015/PTUN-SMD pada 19 Juli 2016.

Jatam Kaltim kemudian mengajukan Anmaning dan pelaksanaan eksekusi putusan pada 15 Agustus 2016. Akhirnya, 30 Agustus 2016, Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara mengirimkan surat pemberitahuan untuk penyerahan dokumen IUP kepada Jatam Kaltim.

Hamid Budiman, Kepala Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam surat tersebut menuliskan perihal surat berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan batubara. “Mengabulkan permohonan dan putusan Komisi Informasi 16 April 2015 dapat dilaksanakan.”

“Menindaklanjuti surat yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara Hamid Budiman tersebut, 6 September 2016, kami datang untuk mengambil dokumen yang kami minta tersebut,” terang Rupang.

Rupang berharap, kasus sengketa informasi antara Jatam Kaltim dengan Distamben Kabupaten Kukar bisa menjadi pembelajaran bagi badan publik lainnya di Kalimantan Timur.

“Tidak perlu mengulur waktu dengan berbagai cara untuk menyerahkan dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik. Sikap ini menjadi presenden buruk terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

 

Surat penyerahan dokumen perizinan pertambangan batubara. Foto: Jatam Kaltim

Surat penyerahan dokumen perizinan pertambangan batubara. Foto: Jatam Kaltim

 

 

Membuka Lahan Gambut dan Kanal, Kegiatan RAPP Dihentikan?

Alat berat tengah membabat hutan di lahan gambut pada konsesi RAPP, baru-baru ini. Foto ini diambil video yang berhasil dialmbil Jaringan Masyarakat Gambut Riau

Alat berat tengah membabat hutan di lahan gambut pada konsesi RAPP. Sumber: Jaringan Masyarakat Gambut Riau

 

Penghadangan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead di konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Riau, sempat menjadi kabar heboh. Ia sampai menjadi viral di sosial media, beberapa hari lalu. Bukan hanya konsesi luas terbakar tetapi pembukaan lahan diduga pada gambut dalam. Bahkan, kanal-kanal tampak baru dibuka.

Pemerintah akan menghentikan sementara pembukaan lahan dan kanal di lahan gambut di Dusun Bagan Melibut, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti, Pulau Padang itu. Atas beragam tindakan itu, perusahaan bakal terkena teguran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, jelas gambut tiga meter atau lebih merupakan zona lindung.

Fakta ini tak sesuai kondisi lapangan. Bedasarkan, inspeksi mendadak (sidak)—yang tertahan sekuriti perusahaan—Nazir menemukan fakta ada pembukaan lahan baru dan ditanami akasia, serta sekat kanal lebar mencapai lima meter. Lahan bukaan juga masih berkonflik dengan masyarakat.

Jumat (9/9/16), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan BRG memanggil anak usaha Asia Pasific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), anggota Royal Golden Eagle (RGE) Group.

”Kami sepakat RAPP harus menghentikan kegiatan sementara sampai penyelesaian peta kawasan hidrologi hambut. Maksimal tiga bulan,” kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono usai pertemuan membahas hasil sidak lapangan BRG di Konsesi RAPP di Jakarta.

 

Alat berat tengah membuka gambut buat kanal di konsesi RAPP, baru-baru ini. Foto ini dari video JMGR

Alat berat tengah membuka gambut buat kanal di konsesi RAPP, baru-baru ini. Foto ini dari video JMGR

 

Namun hasil sidak BRG itu, tak ada sanksi keras kepada perusahaan itu. Pemerintah  hanya memberikan teguran lisan agar mereka memperbaiki prosedur pengawasan lahan.

“Untuk kanal yang dibangun dan pembukaan lahan akan  di-review kembali apakah itu pembukaan lahan baru atau tidak.”

Sebaliknya, pihak RAPP menampik jika pihaknya disebut melakukan pembukaan lahan baru.

”RAPP laporkan, itu bagian dari RKT (rencana kerja tahunan) tahun sebelumnya yang terjadi kebakaran,” jelas Bambang.

RKT itu katanya, akan disinkronkan dengan rencana kerja usaha (RKU). Menurutnya, PP Perlindungan dan  Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi acuan.

Berdasarkan revisi SK 327/Menhut-II/2009 menjadi SK 180/Menhut-ii/2013 pasca konflik, KLHK sudah merevisi RKU, ada 20% tanaman kehidupan. Data ini, katanya, akan menjadi data BRG untuk verifikasi lanjutan.

Nazir mengatakan, aksi perusahaan di konsesi itu melanggar PP 71 dan hasil rapat kabinet 23 Oktober 2015 yang memutuskan pelarangan pembukaan baru di lahan gambut.

Adapun dalam beleid itu, Pasal 9 gambut kedalaman tiga meter atau wajib dilindungi.

Pada Pasal 26 menyebutkan, setiap orang dilarang membuka lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Begitu pula membuat drainase, membakar, dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut. Adapun sanksi, katanya, bisa sampai pencabutan izin.

Nazir menegaskan, penghentian sementara ini harus sekaligus menyelesaikan konflik dan menjalin kesepakatan dengan warga sekitar.

”Perusahaan siap RKU direvisi, melihat fungsi lindung dan budidaya gambut yang harus dikelola dan tak menyalahi aturan.”

Termasuk perusahaan mesti berkomunikasi dengan warga hingga ada kesepakatan. ”Kalau masyarakat bilang mau jadi kebun, mau tanam sagu, ya mereka (perusahaan) harus setuju,” katanya.

BRG, katanya, tetap akan mengkaji soal sekat kanal, dan lahan disana dikategorikan masuk gambut dalam.

“Bisa mencapai tujuh sampai delapan meter. Sudah banyak kanal di daerah situ yang fungsinya untuk mengeringkan,” jelas Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG.

 

Alat berat tampak merobohkan pepohonan di hutan gambut pada konsesi RAPP. Foto dari video JMGR

Alat berat tampak merobohkan pepohonan di hutan gambut pada konsesi RAPP. Foto dari video JMGR

 

Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, pemerintah akan membentuk tim pengkajian lapangan, terdiri atas KLHK, BRG dan Pemerintah Daerah.

RAPP mengakui, membuka lahan sejak tahun lalu sekitar 400 hektar. Perusahaan menyebutkan, luasan berada di luar konflik. Saat ada perintah Presiden, perusahaan menyebutkan telah menghentikan operasi. Perusahaan beralasan pada bulan April lalu, ingin membersihkan tumpukan kayu yang dikhawatirkan terbakar.

Presiden Direktur  PT RAPP, Tony Wenas mengatakan, pihaknya akan bersikap kooperatif dengan pemerintah dan bersama-sama berkomitmen dalam pengelolaan hutan, seraya menyebutkan, korporasi memiliki komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

Perusahaan pun beralasan pembuatan kanal buat sekat api dan embung adalah cara untuk mengurangi risiko kebakaran.

”Ada pembukaan sekat bakar dan kantong air sebagai pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi sidak, terdapat kanal cabang selebar lima meter. Untuk kanal induk lebar mencapai 20 meter. BRG khawatir, kanal yang diklaim perusahaan untuk embung akan tersambung dengan induk.

Kala perusahaan mencoba membantah membuka lahan baru-baru ini, bukti dan saksi warga menyatakan berbeda.

Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), mengambil beberapa video kala alat berat perusahaan merobohkan pohon-pohon besar di hutan gambut. Tampak juga dalam video itu, alat berat sedang mengeruk gambut, membuat kanal.

“Sekitar satu minggu beroperasi. Kadang mereka bekerja saat kami tidur, saat malam hingga pagi hari,” kata Kasidin, warga Pulau Padang.

Pembabatan hutan itu menurutnya tepat di sidak, dimana sudah ada bibit akasia ditanam. Lahan terbakar lanjutnya terjadi sejak pertengahan Agustus lalu. Sedang lahan masyarakat yang ikut terbakar seringkali dijual ke perusahaan.

 

Hutan gambut yang terbabat. Foto dari video JMGR

Hutan gambut yang terbabat. Foto dari video JMGR

 

Syahrudin, juru bicara JMGR menegaskan, seharusnya penghentian jangan hanya sementara. Penyelesaian tapal batas pada SK Menteri Kehutanan perlu selesai terlebih dahulu.

”Peta kami dengan peta perusahaan masih berbeda.”

Ia pun menyebutkan, sekat kanal yang disebut perusahaan sebagai embung salah. ”Jika embung, tidak mungkin sedalam itu.”

Sejauh ini, sekat bakar di wilayah konsesi yang disebut sebagai antisipasi itu belum berfungsi dengan semestinya.

Alasan perusahaan katanya, hanyalah alibi untuk melegalkan aksi mereka. Indikasi kuat dari temuan JMGR, jarak kanal induk kurang satu km menuju salah satu tempat pemasok di Sungai Kuat atau Senalit, Desa Lukit.

Ia menyebutkan konsesi RAPP di Pulau Padang seperti huruf C., yang disebabkan adanya lokasi Desa Bagan Melibur, yang merupakan satu dari sembilan desa di Pulau Padang yang masih belum terambah perusahaan. Adapun perkiraannya, subsidensi (penurunan) gambut di Pulau Padang sudah 1,5 meter dalam 28 tahun terakhir ini.

Penurunan ini, katanya, sangat terasa saat RAPP mulai beroperasi. ”Ini makin turun jika pengelolaan lahan tak diperbaiki,” ucap M. Kamil, warga Besa Bagan Melibur.

Berdasarkan SK Kementerian Kehutanan, luasan boleh pengelolaan Hutan Tanaman Industri di lokasi tersebut mencapai 41.205 hektar.

 

Kebakaran di konsesi RAPP tampak lewat drone. Foto: dari video BRG

Inilah penampakan hutan yang sudah habis ditebang, untuk diganti akasia. Foto: dari video BRG

 

Sidang Gugatan Karhutla Batal Mediasi, Berikut Tuntutan Warga Kalteng

Kebakaran hutan dan lahan Kalteng 2015. Cuplikan gambar dari film Bernapas Dalam Asap karya Herlianto, mahasiswa di Palangkaraya.

 

Sidang perdana gugatan warga Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait kebakaran hutan dan lahan digelar di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Selasa (6/9/16).

Dalam sidang dipimpin Majelis Hakim Kuswanto dan anggota Andi Hendrawan serta Agus Mukson ini beberapa tergugat tak hadir, yakni, Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Gubernur dan DPRD Kalteng. Hanya hadir perwakilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian.

Sidang perdana semula mengagendakan mediasi antara penggugat dengan tergugat tetapi berubah hanya memeriksa berkas dan kelengkapan pengacara penguggat dan tergugat.

“Tergugat tak menghargai proses persidangan. Dari sisi geografis Gubernur dan DPRD, paling dekat,” kata pengacara warga, Muhnur Satyahaprabu.

Koordinator Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng Aryo Nugroho Waluyo kecewa atas ketidakhadiran sebagian tergugat. “Mereka tak menghargai konsitusi. Pemberitahuan sudah jauh-jauh hari.”

Dalam gugatan ini, GAAs Kalteng menuntut beberapa pejabat negara menghentikan operasi perusahaan dengan konsesi terbakar. Juga mengevaluasi perizinan untuk pencegahan dan penindakan kebakaran hutan dan lahan di Kalteng.

“Para tergugat harus mengumumkan kepada publik terkait lahan perusahaan terbakar. Dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan dari perusahaan-perusahaan juga harus diumumkan. Juga dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan pemegang izin kehutanan,” katanya.

 

Karhutla Kalteng 2015. Gambar dari Film,” Siapakah yang Bersalah, Masyarakat Atau? karya GAAS.

 

Mereka juga menuntut pemerintah meninjau ulang dan merevisi berbagai perizinan usaha pengelolaan hutan baik sudah maupun belum terbakar terbakar di Kalteng.

Selain itu, pemerintah dituntut harus menegakkan hukum lingkungan, perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan itu. Membuat roadmap pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban karhutla serta pemulihan lingkungan.

GAAs mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Ini penting bagi pencegahan dan penanggulangan karhutla melibatkan peran masyarakat.”

Peraturan itu, katanya,  antara lain tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,  tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan baku mutu lingkungan.

Begitu juga soal, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup. Juga tata cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,  serta tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

“Para tergugat harus meminta maaf  kepada masyarakat Kalteng di media cetak, terbuka kepada seluruh masyarakat.”

Pada 16 Agustus lalu, GAAs Kalteng mengajukan gugatan warga atau citizen law suit kepada pemerintah atas peristiwa karhutla 2015. Mereka menggugat Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur dan DPRD Kalteng.

Arie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng juga menyesalkan para tergugat tak hadir terlebih gubernur dan DPRD yang berada di Kalteng.

“Ini bentuk ketidakpedulian terhadap warga negara dan tak menghargai proses sidang. Padahal asap sangat berpengaruh pada semua sendi kehidupan terutama kesehatan dan keselamatan serta pendidikan warga,” katanya.