Lingkungan Hidup

Restorasi Ekosistem dan Emisi Gas Rumah Kaca

Bentang alam Hutan Harapan, Restorasi Ekosistem pertama di Indonesia. Foto: Fahrul Amama/ Burung Indonesia

Deforestasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kehutanan sebagai sektor utama guna pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 26% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional.

Upaya nyata terus dilakukan guna mencapai target penurunan emisi GRK tersebut. Salah satu langkah menggembirakan terlihat pada kegiatan Restorasi Ekosistem di hutan alam produksi.

Restorasi Ekosistem (RE) merupakan upaya pengembalian unsur hayati seperti flora dan fauna suatu kawasan berikut unsur non-hayatinya (tanah, iklim, topografi) pada jenis atau kondisi asli, termasuk keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Selama proses restorasi, hutan produksi dipulihkan kondisinya dengan tidak ditebang. Sehingga, kondisi ini dapat membantu meningkatkan serapan karbon dari atmosfer.

Sebagaimana yang kita ketahui, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida (CO2) selama pertumbuhannya. Karbon tersebut nantinya disimpan di batang, daun, dan tanah. Ketika pepohonan ditebang otomatis karbon yang tersimpan tersebut akan terlepas ke atmosfer. Bagaimana jika pepohonan dibabat dalam skala besar, terlebih penggundulan hutan? Sudah dipastikan jumlah karbon yang berhamburan ke atmosfer akan berlebihan jumlahnya.

Padahal, karbon dioksida ini merupakan salah satu gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan peristiwa ketika radiasi panas permukaan bumi diserap oleh GRK untuk kemudian dipantulkan kembali ke segala arah ke permukaan dan atmosfer bawah bumi. Akibatnya, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu panjang, kondisi ini yang kemudian menimbulkan bencana perubahan iklim.

“Pengelolaan hutan alam produksi dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) yang diinisiasi Burung Indonesia sangat berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi GRK,” ungkap Mangarah Silalahi, Kepala Pusat Sumberdaya  Restorasi Ekosistem – Burung Indonesia saat TalkshowPeran Restorasi Ekosistem dalam Perubahan Iklim” di Jakarta Convention Center, akhir pekan ini.

Menurut Mangarah, hutan yang dikelola melalui IUPHHK-RE ini tentunya memiliki manfaat luar biasa juga dari sisi hasil hutan non-kayu. “Selain manfaat mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK dan manfaat ekonomi, RE juga berperan penting dalam penyelamatan keragaman hayati dan ketahanan pangan masyarakat.”

Mengapa demikian? Karena RE memiliki tujuan lebih luas yang tidak hanya berkutat pada persoalan perubahan iklim. Restorasi Ekosistem dipandang sebagai cara mempertahankan hutan alam di hutan produksi, konservasi keanekaragaman hayati, penyelamatan aset negara, dan mendorong tata kelola hutan yang lebih baik. “Termasuk, sangal fleksibel dalam pengelolaan bussiness partnership bersama masyarakat khususnya masyarakat adat di kasawan hutan tersebut.”

 

Perambahan kawasan, salah satu masalah di area Restorasi Ekosistem. Padahal, Restorasi Ekosistem tidak hanya berkutat pada perubahan iklim, tetapi juga merawat hutan secara menyeluruh. Foto: Aulia Erlanga/ Burung Indonesia

 

Target

Hal senada diutarakan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Usaha Kawasan KLHK, Drasospolino, bahwa RE merupakan cara mitigasi perubahan iklim yang efektif.

Selama pemerintahan Jokowi-JK (2015-2019) ini, targetnya 500.000 hektar yang akan diberikan kepada sekitar 10 pemegang izin. Selain RE, KLHK juga telah memberikan dua izin usaha jasa lingkungan ke investor. Kedua kebijakan ini merupakan cara pemerintah untuk mengurasi emisi dari hutan produksi.

Menurut Drasospolino, KLHK telah memasukkan RE sebagai bagian dari rencana strategis dengan menargetkan lahan seluas 2,69 juta hektar dalam kurun waktu 2010-2014. Hingga saat ini hutan produksi yang dikelola melalui izin RE mencapai 515.270 hektar (13 izin) dan masih terdapat 2,69 juta hektar lagi kawasan hutan produksi yang dicadangkan untuk dijadikan lokasi Restorasi Ekosistem.

Ijin IUPHHK-RE pertama diberikan pada 2007 di Sumatera Selatan yang dikenal dengan sebutan Hutan Harapan. Pengelolaannya dilakukan oleh PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) yang digawangi oleh konsorsium Burung Indonesia.

Melalui Restorasi Ekosistem, berbagai manfaat hasil hutan dapat diperoleh mulai dari dari tanaman biofarmaka (obat) dan bioenergi, penyerap karbon, ekowisata dan ilmu pengetahuan, hingga jasa lingkungan. “Hasil kayunya juga dapat dimanfaatkan berbarengan dengan komoditas hasil hutan bukan kayu (non-timber forest products) seperti madu, jernang, rotan, bambu, getah, dan buah-buahan.”

 

Rotan, hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan melalui skema REstorasi Ekosistem. Foto: Rhett Butler

 

 

Merawat Varietas Lokal, Kembangkan Selaras Alam

Inilah hamparan sawah organik di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Bulukumba. Tanaman diberi pupuk organik dn nutrisi dari buah-buahan. Foto: Eko Rusdianto

Inilah hamparan sawah organik di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Bulukumba. Tanaman diberi pupuk organik dn nutrisi dari buah-buahan. Foto: Eko Rusdianto

Varietas-varietas padi lokal mulai ditinggalkan bahkan sebagian punah. Saghir berusaha menjaga dan merawat mereka jangan sampai terlibas varietas baru,  lewat menanam dengan memahami iklim dan lingkungan sekitar.  

Saghir Sama memperlihatkan beberapa contoh benih padi. Ia terendam di dalam ember-ember plastik, teronggok di karung. Beberapa menggeletak dan masih menempel di batang. Sambil memamerkan, dia melafalkan beberapa nama, seperti lotong sawerigading, ta’daga sawerigading ataupun nippon sawerigading. Inilah sebagian kecil varietas padi lokal dari Sulawesi Selatan.

Nippon sawerigading, diberi label singkat sebagai nippon gading cukup mengejutkan. Bulir terlihat bulat berisi. “Zaman Jepang (pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945) masyarakat disuruh tanam padi jenis ini, karena besar-besar dan mudah disumpit untuk makan tentara Jepang,” katanya.

Sedang beberapa varietas lokal lain cukup dikenal petani pada masa lalu, seperti padi kamandi, lapang, barri, buri-buri Mereka semua lenyap.

Mengapa jenis padi itu menghilang? “Karena ada varietas padi baru yang diperkenalkan dengan masa tanam singkat,” katanya.  “Sementara padi lokal, usia hingga lima bulan. Parah lagi, tidak ada lembaga di Sulsel yang benar-benar konsisten mempertahankan varietas itu.”

Saghir adalah peneliti padi dan mantan Kepala Balai Proteksi Tanaman Sulawesi dan pernah menempuh jalur pendidikan di IRRI Filipina 1982. Di masa pensiunan inilah, dia menjadi petani di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Saghir meneliti padi sejak 1958. Menurut dia, pertanian skala besar di Sulsel mulai 1948. Saat itu, pemerintah mengembangkan padi bengawan dan si gadis.

Padi-padi ini diperkenalkan di Kabupaten Sidrap, ujicoba dan ditanam massal. Menjelang 1970-an,  saat revolusi hijau dipelopori IRRI, muncul padi varian baru PB 5 dan PB 8 (saat ini berkembang hingga PB 30).

Sebelumnya, perkembangan pertanian di Sulsel, cukup baik, karena pada 1964,  Universitas Hasanuddin membuka Fakultas Pertanian, sebagai persiapan sumber daya manusia. Bersama mahasiswa dan para peneliti padi dari universitas, percobaan-percobaan dilakukan di Sidrap. Hasilnya, ada ratusan varietas ditanam.

Namun, pada 1972, produksi padi Sidrap dan penggunaan pestisida berlebihan memunculkan beberapa hama perusak, seperti virus tungro yang merusak batang padi. Secara lokal, masyarakat mengenal hama tungro sebagai mentek (penyakit yang membuat padi kerdil).

Tahun 1982, beberapa peneliti pertanian termasuk tim IRRI berdatangan ke Sidrap. Segala macam cara dan strategi dilakukan untuk menaklukkan tungro. Muncullah padi Pelita I dan Pelita II. Padi-padi ini, katanya, menggantikan lahan padi IRRI, namun hasil lebih buruk. “Apa yang terjadi, hama wereng menyerang.”

Varietas padi lokal makin tertinggal. Pada masa itu, pemerrintah mengeluarkan pernyataan jika padi lokal tak begitu respon saat pemupukan dan memunculkan banyak hama. Sedang hasil revolusi hijau (IRRI) tahan hama dan respon saat pemupukan. “Itu cerita yang berkembang saat itu,” katanya.

Padi varietas lokal yang dilabeli dengan nama nippon gading. Foto: Eko Rusdianto

Padi varietas lokal yang dilabeli dengan nama nippon gading. Foto: Eko Rusdianto

Ramah lingkungan

Akhirnya, mejelang akhir 1980-an, Saghir dan beberapa peneliti lokal menemukan metode echo technology (konsep teknologi ramah lingkungan). Metode ini mengembalikan kembali kearifan lokal dalam mengenali iklim dan lingkungan sekitar menjelang musim tanam.

Di lahan seluas satu hektar, Saghir membagi-bagi menjadi beberapa petakan. Setiap petakan ditanam jenis padi berbeda dengan petakan lain. “Harus berbeda, supaya hama tidak muncul bersamaan juga.”

Metode echo technology sangat memperhitungkan musim dan iklim tanam tepat. Misal, petani di Kecamatan Bua, memilih memulai musim tanam pada Februari karena menghindari hama tikus yang muncul Januari.

Namun, Februari dan Maret, hama muncul adalah penggerek. Pada musim tanam kedua untuk putaran setahun pada Agustus bebas hama penggerek namun muncul wereng. “Jadi dengan mengetahui iklim dan kemunculan hama-hama ini, kita menanam padi yang tahan penggerek dan tahan wereng. Menghindari hama tikus, karena tak ada padi tahan hama itu,” kata Saghir.

Metode ini pun dapat menghindari pemakaian pestisida. Echo technology sangat membantu petani budidaya tanaman, misal, konsep pertanian organik yang sekarang didengung-dengungkan.

Setiap petani, katanya, harus memahami “kemauan” dan kekurangan dalam unsur tanah tempat bercocok tanam. Jika bermukim di Maros, tanah memerlukan unsur Nitrogen (N). Kabupaten Sidrap tanah memerlukan unsur Nitrogen Pospat (NP). Untuk Luwu memerlukan unsur Nitrogen Kalium (NK).

Dengan mengenal karakteristik lahan, katanya, penggunaan pupuk kandang untuk organik akan makin mudah. “Jika semua orang berorganik dan pemupukan tanpa menambah unsur-unsur yang dibutuhkan, saya kira itu tidak akan lama bertahan,” kata Saghir.

Praktik pemberian pupuk dan nutrisi organik buat tanaman sudah dilakukan di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Di sini, kelompok petani bahkan menargetkan pada 2015 menjadikan kampung itu sebagai kampung alamiah. Penggunaan pupuk dan pestisida tak lagi digunakan. Bagaimana mereka melakukannya?

Abdul Wahid, petani di Desa Salassae mengatakan, tanaman hanya perlu nutrisi. “Kami tak memberikan pupuk kimia pada tanaman. Namun memberi pupuk kompos, dan menyemprotkan nutrisi,” katanya.

Saya mengunjungi Desa Salassae pada Maret 2015. Petani, anak-anak muda, hingga anak-anak sekolah dasar merasa bangga dengan praktik pertanian alamiah mereka.

Abdul menjelaskan, cara menemukan nutrisi untuk tanaman. “Jika padi sudah mulai tumbuh, perlu kalium untuk memperkuat batang. Kami mendapatkan di jantung pisang yang kami permentasi dengan gula merah.”

Pertanian alamiah di Salassae merupakan upaya bersama puluhan petani lain. Mereka mendirikan demplot sebagai tempat belajar bersama dan menghasilkan beragam nutrisi – didapatkan dari ekstrak buah– yang ditempatkan dalam toples. Ada cacahan jantung pisang, batang pisang, buah pisang, daging ikan, pepaya, hingga nanas.

Semua hasil ekstrak itu bewarna coklat karena dicampur gula merah. Aroma setiap ekstrak buah ini cukup ‘menggoda’, beberapa petani sesekali mencicipi dengan menenggelamkan telunjuk ke wadah lalu menjilat.

Petani-petani di Salassae belajar mengelola pertanian alami termasuk mengatur ‘pola makan’ tanaman. Menghitung usia tanaman untuk menentukan kapan memberikan unsur nitrogen, posfor dan kalium. Ekstrak buah ini disemprotkan dengan campuran air tawar. Untuk ukuran tangki 15 liter,  penggunaan ekstrak sebanyak tiga sendok makan. Ekstrak buah 20 liter bisa dipakai selama dua tahun.

Hasilnya, pada 2013 di lahan sawah seluas 30 are yang hanya menghasilkan sekitar lima karung padi setiap musim tanam, menjadi delapan karung atau sekitar 800 kilogram. Berat padi pun lebih baik. Satu karung gabah 110 kilogram menghasilkan 90 kilogram beras. Untuk berat gabah sama, dari hasil pertanian kimiawi hanya menghasilkan maksimum 60 kilogram beras. “Secara ekonomi kita untung, mengurangi biaya beli pupuk dan hasil lebih baik,” kata Tahmil, petani lain.

 

Saghir Sama,   menunjukkan lahan persawahan untuk tempat menanam varietas padi lokal. Lahan sudah diberishkan dan siap tanam. Foto: Eko Rusdianto

Saghir Sama, menunjukkan lahan persawahan untuk tempat menanam varietas padi lokal. Lahan sudah diberishkan dan siap tanam. Foto: Eko Rusdianto

Ini Dia Biosolar Ramah Lingkungan Dari Yogyakarta

Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum L) ternyata banyak sekali kegunaannya. Selain sebagai alternatif pakan ternak, limbahnya bisa digunakan sebagai campuran biosolar.

Berawal dari pengenalan bahan bakar nabati (BBN) oleh Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta pada 2008 sebagai dukungan kebijakan bauran energi 5 persen pada 2025, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) Yogyakarta mengintesifkan penelitian mempersiapkan benih unggul dari tanaman berendemen minyak tinggi.

Peneliti utama BBPBPTH, Dr. Budi Leksono mengatakan nyamplung dipilih karena bijinya memiliki rendemen minyak tertinggi dari 12 tanaman berpotensi yaitu antara 37-58 %,  lebih tinggi dibandingkan jarak pagar 25-40%, saga hutan 14-28%, kepuh 24-40%, kesambi 30-40% dan kelor 39-40%.

tanaman nyamplung memiliki rendemen minyak tertinggi dibanding tanaman berpotensi campuran biosolar lainnya. Foto :   Forda MOF

tanaman nyamplung memiliki rendemen minyak tertinggi dibanding tanaman berpotensi campuran biosolar lainnya. Foto : Forda MOF

Nyamplung yang merupakan tanaman asli dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dipilih karena bukan tanaman pangan dan sudah mulai dibudidayakan.

“Dari 12 populasi nyamplung di 7 pulau di Indonesia yang tertinggi dari Dompu (NTB) sebesar 58% yang saat ini ditanam di areal KPH Yogyakarta,” papar Budi Leksono didepan Gubernur Yogyakarta DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat kunjungan kerja dan tutup tanam tanaman nyamplung seluas 25 hektar di petak 74, Resort Pemangku Hutan Gubuk Rubuh, BDH Playen, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta menggunakan benih unggul hasil penelitian (BBPBPTH) Yogyakarta pada awal Mei 2015.

Disebutkan bahwa satu liter minyak standar SNI 04-7182-2006 dihasilkan dari 2 – 2,5 kg biji nyamplung.  Sedangkan jarak pagar membutuhkan 4 kg untuk menghasilkan satu liter minyak.

Hasil pengolahan minyak dari berbagai tanaman termasuk nyamplung oleh BBPBPTH Yogyakarta. Nyamplung memiliki tingkat rendemen minyak tertinggi. Foto : Forda MOF

Hasil pengolahan minyak dari berbagai tanaman termasuk nyamplung oleh BBPBPTH Yogyakarta. Nyamplung memiliki tingkat rendemen minyak tertinggi. Foto : Forda MOF

Limbah nyamplung juga berpotensi dimanfaatkan sebagai briket arang, asap cair untuk pengawet kayu, bungkil untuk pakan ternak, resin/getah untuk obat-obatan dan pewarna tekstil, serta sabun.

Sumber benih unggul nyamplung telah dikembangkan di beberapa lokasi, seperti di Wonogiri dan Pangandaran seluas 5 hektar dan di Gunung Kidul yang benihnya berasal dari Dompu (NTB) seluas 25 ha.

Nyamplung di Gunung Kidul digunakan untuk mensuplai bahan baku biodisel pada Unit Pengolahan Bahan Bakar Nabati di “Baron Techno Park” di Pantai Baron, Gunung Kidul.

Mesin pengolah minyak nyamplung menjadi campuran biosolar di BBPBPTH Yogyakarta. Foto : Forda MoF

Mesin pengolah minyak nyamplung menjadi campuran biosolar di BBPBPTH Yogyakarta. Foto : Forda MoF

Penanaman nyamplung dengan pola tumpangsari dengan jagung, ketela, rumput pakan ternak, kacang tanah dan kedelai,  dilakukan secara integratif dengan melibatkan insititusi terkait yaitu BBPBPTH Yogyakarta, BPDAS SOP Yogyakarta, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Dishutbun DIY, KPH Yogyakarta dan kelompok tani Wono Lestari Menggoran, Desa Menggoran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.

Produktivitas tanaman pertanian di lokasi tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan petani sebesar Rp. 217 juta per tahun.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah DIY akan menanam nyamplung di lahan seluas 100 hektar. “Saya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat akan melaksanakan program energi berkelanjutan non fosil. Kita berharap produksi buah dapat menyuplai kebutuhan di Baron Tekno Park,” kata Sri Sultan.

Ia menambahkan, jika unit produksi pengolahan minyak nabati di Baron Techno Park tidak segera dioperasikan, mesin yang ada akan rusak. “Untuk itu kita berharap ada suplai buah nyamplung dari daerah lain yang sudah bisa dimanfaatkan,” katanya.

Bio-Diesel Dari Minyak Jelantah

Tidak mau kalah, Pusat Studi Energi (PSE) UGM merintis produksi  “Biosolar B15”,  biodiesel dari jelantah / limbah minyak goreng dari pedagang kaki lima. Dinamai B15 karena menjadi campuran solar sebanyak 15 persen biosolar.

Peneliti utama BBPBPTH, Dr. Budi Leksono mencobakan biosolar B15 di kendaraan. Foto : Forda MoF

Peneliti utama BBPBPTH, Dr. Budi Leksono mencobakan biosolar B15 di kendaraan. Foto : Forda MoF

Kepala PSE UGM, Dr. Deendarlianto mengatakan minyak jelantah dipilih karena melihat potensi Yogyakarta sebagai daerah kawasan wisata kuliner yang memiliki ribuan pedagang kali lima, dengan limbah 10-15 liter minyak jelantah per hari per pedagang.

“Ada 3,6 ton minyak jelantah yang bisa dihasilkan setiap harinya dan bisa dimanfaatkan jadi energi biodiesel,” katanya.

Saat ini, PSE UGM hanya mampu memproduksi 150 liter biosolar dengan harga dibawah solar Pertamina. Tetapi bakal ditingkatkan produksinya dengan menggandeng lebih banyak PKL dan perusahaan otobus.

“Biodiesel ini sumber energi terbarukan. Kita juga akan memanfaatkan dari limbah kayu bakar. Apa yang kita lakukan ini sebagai langkah awal dari upaya mewujudkan  kemandirian energi nasional,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Sumber Energi Alternatif, Arief Budiman, mengatakan pengolahan biosolar  sangatlah sederhana, sehingga PKL bisa membuat dan digunakan sendiri atau dijual kepada pemilik kendaraan, yang dapat menambah penghasilan mereka.

Biosolar B15 dibuat dengan mencampur jelantah dengan metanol disertai katalis, yang dipanaskan dengan suhu diatas 70 derajat celsius. Setelah lebih dari satu jam, hasil campuran itu akan menghasilkan dua lapisan yakni biodiesel dan gliserol.

“Satu liter jelantah bisa menghasilkan 90 persen biodiesel dan sisanya gliserol,” katanya

PSE telah melakukan uji laboratorium dan uji mesin sesuai standar SNI pada Biosolar B15.  Dengan dukungan USAID, Biosolar B15 dikembangkan bekerja sama dengan Warung spesial Sambal dan Asosiasi PKL, beberapa perusahaan otobus seperti Trans Jogja dan Bimo Transport.

 

Beginilah Kala Pari Manta Diberi Penanda

Pari manta di Perairan Bali. Foto: Wisuda

Tiga kapal cepat membawa rombongan aktivis lingkungan memantau pari manta (Manta ray) di perairan Selatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, pekan ini.

Bertolak dari Pantai Semawang, Sanur, speedboat beberapa kali dihantam gelombang besar. Juru mudi kerap menurunkan tuas mesin. Perlu sekitar 45 menit menyusuri tebing-tebing Pulau Nusa Penida ke ujung Selatan, lokasi dua Manta Point.

Manta Point ini kawasan para penyelam melihat gerombolan manta mengejar betina untuk kawin atau membersihkan parasite di tubuh mereka dibantu ikan-ikan kecil. Dua titik pematauan manta ini menjadi langganan perusahaan pemandu penyelaman.

Titik pertama, sejumlah turis terlihat snorkeling dan diving. Beberapa perahu bermesin dan speedboat parkir di dekat tebing. Seorang juru mudi memberi tanda penting pada kapal-kapal lain yang baru sampai. Dia memperlihatkan telunjuk. “Wah, kita ke manta poin kedua saja. Katanya hanya satu terlihat,” kata Gede Sutrisna, pemilik dan juru mudi kapal Amfibi yang saya tumpangi.

Di antara pemandu dan pemilik kapal sudah terjalin solidaritas agar bisnis wisata perairan ini terus berjalan. Sutrisna mengatakan, selama belasan tahun usaha wisata bawah laut, manta dan mola-mola adalah magnet di Nusa Penida ini.

Sejumlah lembaga konservasi seperti Coral Triangle Center (CTC) bersama pemerintah dan pengusaha wisata air membuat sejumlah peraturan (kode etik) memastikan mola-mola tak terganggu karena banyak turis yang “memburu.” “Kalau musim liburan Juli-Agustus, turis di bawah bisa ratusan, kawasan ini penuh kapal parkir.”

Dia menghitung, pernah 45 kapal di area kurang satu kilometer persegi itu. Jika satu kapal 10 orang, ada sekitar 400an orang snorkeling atau diving ingin melihat dua ikon wisata bawah laut ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat Surat Keputusan No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta. Sejalan dengan itu, Conservation International Indonesia (CII) bersama pemerintah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lain-lain menanda (tagging) satelit terhadap enam populasi utama manta di Indonesia.

Mereka menggunakan satelit teknologi terkini  dari Wildlife Computers berbasis di Washington, Amerika Serikat yaitu Towed Tag tipe SPLASH10-F-301A dengan teknologi GPS Fast-Loc.  Teknologi  ini memungkinkan tag ‘mengirimkan’ posisi  GPS akurat dan dalam waktu relatif singkat, melalui sistem satelit ARGOS setiap kali manta yang  dipasangi tag  berenang di permukaan air.  Teknologi ini diklaim punya keunggulan dibandingkan tag-tag sebelumnya dan sangat bergantung pada intensitas cahaya bawah laut, serta waktu matahari terbit dan tenggelam.

Di  Bali,  khusus Nusa Penida, pemasangan tag satelit manta oleh CII bekerja sama KKJI, Balitbang  KP,  BPSPL Denpasar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bali, dan Pemerintah Klungkung Juli dan September 2014. Sebanyak tujuh tag satelit berhasil dipasang pada tujuh manta.

Salah satu tag satelit kurun dua bulan memberikan informasi manta melakukan perjalanan hingga ke pesisir selatan dan tenggara Lombok, sebelum tag terlepas dengan lokasi terakhir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lalu tagging terakhir 12 Mei lalu pada dua manta bekerja sama dengan Bali  International  Diving Professionals  (BIDP), sebuah dive operator. Hanya satu berhasil.

Peta usulan manta tagging. Sumber: Conservation Internastional

Peta usulan manta tagging. Sumber: Conservation Internastional

Abraham Basani Sianipar, Peniliti CII bidang Elasmobranch atau spesialis ikan bertulang lunak seperti hiu dan pari menyelam bersama rekan memotret dan melontarkan pemindai ke manta. Saat itu, sekitar enam manta terlihat di Manta Point II. Mereka berenang berputar-putar sementara puluhan orang sedang snorkeling dan beberapa penyelam di bawah tubuh ikan-ikan berdiameter 5-7 meter ini.

Para turis diminta tak memegang manta walau sedekat apapun. Itu akan membuat tak nyaman terlebih jika sedang musim kawin dan akan pergi ke kawasan lain.

Sebelum melontarkan tag, peneliti memotret perut Manta. “Kita bisa mengidentifikasi tiap-tiap individu manta berdasarkan pola totol-totol hitam dan putih di bagian bawah tubuh mereka,” kata Abraham. Ini biasa disebut photo ID, dimana tiap-tiap individu manta memiliki pola totol-totol unik dan tidak akan berubah seumur hidup, seperti sidik jari pada manusia.

Peneliti juga mencatat karakteristik morfologis  manta yang akan dipasangi tag satelit, seperti ukuran (estimasi lebar ujung sayap ke ujung sayap), jenis kelamin, kehamilan, dan ciri-ciri alami (seperti luka di tubuh). Manta sebagai hewan planktivor besar seperti paus, memiliki peran penting dalam mengatur kelimpahan spesies-spesies plankton karena menu makan mereka. Hewan ini memiliki sedikit predator alami di alam liar seperti paus orca dan hiu macan.

“Dengan kemampuan berenang cepat, tubuh pipih dan besar, hanya hewan predator besar memiliki kemampuan renang cepat bisa memangsa manta.”

Hiu-hiu yang berusaha memangsa manta, seringkali gagal. Hanya mendapatkan segigit daging dari bagian belakang sayap, yang dengan mudah bisa disembuhkan kembali karena laju penyembuhan jaringan luar biasa.

Sedangkan, masalah utama pemasangan tagging yakni mudah lepas, ada yang terpasang hanya sembilan hari. Tag ini terpasang dengan tali 50 cm dari manta agar mencapai permukaan untuk merekam data lokasi menggunakan transmisi satelit. Tag satelit ini rentan terlepas, tersangkut sampah, jaring nelayan, dan dilepaskan langsung oleh manta.

Abraham dan Iwan Dewantama dalam laporan tagging tujuh manta pertama menyebutkan,  monitoring pergerakan dan migrasi manta penting diketahui. Bila mereka di kawasan pariwisata utama seringkali bermigrasi melalui wilayah-wilayah penangkapan. Donor utama program  tagging  ini adalah dana konservasi margasatwa lautan Akuarium SEA, Singapura. Akuarium ini menampilkan sejumlah manta dari Indonesia di tanki utama.

Manta oseanik (Manta birostris) berukuran paling besar, banyak dijumpai di Raja Ampat, di Lesser Sunda, Lombok dan Sumbawa, bagian timur Lembata.

Peneliti CI mengamati terjadi manta mating train (kereta perkawinan manta), ketika seekor manta betina berada di bagian paling depan, diikuti beberapa ekor manta jantan. Apabila memasuki musim kawin, betina biasa berenang di cleaning station yang disukai. Di sana menunggu beberapa jantan yang mengikuti betina dari belakang, berlomba-lomba mendapatkan tempat paling dekat dengan betina dan mencari peluang kawin. Inilah oleh para pengamat manta disebut manta mating train, karena manta-manta ini terlihat berenang berbaris seperti kereta.

Manta disebut memiliki tingkat fekunditas rendah, hanya melahirkan satu anakan tiap dua atau tiga tahun, dengan periode kehamilan 10-14 bulan. Pendewasaan lambat sekitar 15 tahun atau lebih dan laju reproduksi rendah (satu anakan lima tahun) dijumpai pada manta karang (Manta alfredi) betina pada subpopulasi di Kepulauan Maladewa. Karena itu subpopulasi manta rentan kepunahan.

WWF Indonesia dalam website menulis manta terdapat di beberapa perairan di Indonesia seperti Pulau Weh, Derawan, Bali, Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan perairan lain jalur migrasi.

Menurut peneliti dari Balai Penelitian dan Pengembangan KKP Dharmadi, dalam 10 tahun terakhir penurunan manta bisa 30%. Beberapa daerah seperti Tanjung Luar (Lombok) dan Larantuka biasa mengambil insang pari untuk obat yang diekspor ke China dan Taiwan. Kulit manta untuk dompet dan kerajinan lain. Tubuh terkadang untuk makanan sehari-hari.

Dandhy Laksono, jurnalis video yang berkeliling nusantara baru-baru ini merekam nelayan menangkap manta di Pantai Lamalera, Lembata. “Sebagian daging pari dijual, sebagian ditukar di pasar barter di Lamalera, setiap Jumat. Daging hasil warga pesisir, ditukar jagung atau tanaman pangan dari warga pegunungan,” tulisnya dalam page Facebook Ekspedisi Indonesia Biru.

Manta karang. Foto: Conservation International

Manta karang. Foto: Conservation International

Inilah manta point di Nusa Penida, yang nyaris tak pernah sepi dari turis. Foto: Luh De Suryani

Inilah manta point di Nusa Penida, yang nyaris tak pernah sepi dari turis. Foto: Luh De Suryani

Nixon Watem, Penyebar Virus Konservasi pada Anak-anak Kofiau

Nixon tanpa lelah mengajari anak-anak Kofiau tentang pentingnya menjaga terumbu karang dan mangrove demi kelestarian pesisir, meski dia banyak mendapat penentangan dari masyarakat. Foto: Wahyu Chandra

Nixon tanpa lelah mengajari anak-anak Kofiau tentang pentingnya menjaga terumbu karang dan mangrove demi kelestarian pesisir, meski dia banyak mendapat penentangan dari masyarakat. Foto: Wahyu Chandra

  “Apa kalian senang kalau laut kita baik?” tanya Nixon Watem.

“Senang….,” teriak anak-anak lebih keras. “Apa kalian senang belajar tentang laut?”

“Senang.”

Teriak anak-anak itu lagi.

Diapun bercerita tentang terumbu karang, mulai jenis, bentuk, warna dan manfaat biota laut di sekeliling. Uniknya, dia juga mengajarkan nama-nama lokal dari jenis-jenis terumbu karang hingga mudah mengenali.

Nixon Watem adalah guru honor di Kampung Balal, Distrik Kofiau. Tak seperti guru lain, dia punya pekerjaan sampingan, mengajari anak-anak Kofiau, soal konservasi laut.

Siang itu, Rabu (22/4/15), Kampung Awat, Distrik Kofiau, Raja Ampat, Papua Barat, dulu lengang menjadi riuh oleh hiruk-pikuk anak-anak. Mereka tak hanya dari Kampung Awat, juga dari Kampung Balal dan Deer.

Kami diajak mengunjungi salah satu sekolah alam Nixon di Kampung Awat. Kami juga mengantarkan buku-buku dari Jakarta, sebagai koleksi tambahan sekolah itu.

Kepada kami, Nixon memperlihatkan metode pembelajaran, yang disebut belajar dan bermain. Pertama-tama,  dia menjelaskan subtansi pembelajaran, memberi mereka kesempatan bertanya lalu turun ke lapangan mencatat serta menggambar apa yang ditemukan lapangan.

Sebelum ke lapangan, anak-anak itu dibagi dalam tiga kelompok: pencatat mangrove, pencatat terumbu karang, dan penggambar mangrove serta terumbu karang. Setelah siap dengan segala kelengkapan mencatat, mereka menyebar ke lokasi yang ditentukan, Pesisir Kampung Awat.

Anak-anak itu, tahu apa yang mereka cari. Mereka dibekali nama-nama mangrove dan terumbu karang, termasuk nama lokal. Mereka hanya bertugas memastikan, keberadaan berbagai ekosistem mangrove dan terumbu karang di tempat itu. Sejam kemudian, mereka kembali ke kelompok, mendiskusikan, sebelum presentasi di depan kelas.

Meski tinggal di daerah terpencil, namun kemampuan dan semangat anak-anak Kofiau untuk belajar ternyata sangat besar dan percaya diri tampil menjelaskan temuan-temuan mereka.

Kine Mamrasar terlihat paling bersemangat hari itu. Gadis kelas tiga SMP ini bercita-cita melanjutkan sekolah ke Sorong atau Jawa. Dia termasuk siswa pertama dari sekolah alam Nixon. Hari itu, dia dipercaya memimpin kelompok terumbu karang.

Tak hanya tangkas menjawab pertanyaan-pertanyaan, Kine juga teliti mencatat di lapangan dan mempersentasikan temuan dengan sangat bagus.“Di sekolah,  dia paling pintar. Sudah banyak ajak dia sekolah di luar Kofiau,” kata Nixon.

Anak-anak Kofiau tak peduli dengan terik matahari mengenali dan mencatat terumbu karang dari berbagai jenis yang tumbuh subur di perairan Kofiau. Foto: Wahyu Chandra

Anak-anak Kofiau tak peduli dengan terik matahari mengenali dan mencatat terumbu karang dari berbagai jenis yang tumbuh subur di perairan Kofiau. Foto: Wahyu Chandra

Menurut dia, keaktifan mengajari anak-anak Kofiau menjaga lingkungan adalah bagian kecintaan pada laut. Dia ingin menularkan pada anak-anak didik.

“Saya mengajari anak-anak mencintai alam dan melestarikan untuk masa depan mereka. Orang tua kami dulu merusak, kini kami memulihkan.”

Nixon mulai mengajar sejak 2011, meski ide sejak 2008. “Sebenarnya mulai 2008-2010, sambil terus ujicoba. Pada 2011, kami mulai secara formal di dua SD Kofiau.”

Di awal, ada sejumlah kendala dihadapi, antara lain dalam penyusunan modul. Dia dan sejumlah orang yang terlibat kurang pengetahuan tentang sumber daya alam.

“Kami diarahkan mengambil materi sekitar lingkungan, tentang terumbu karang dan mangove. Kita buat modul sederhana agar mudah bagi anak-anak.”

Mengajak anak-anak bukanlah hal mudah. Nixonpun menggunakan pendekatan khusus dengan mengumpulkan anak-anak, dan memperlihatkan gambar-gambar terumbu karang nan cantik.

“Kami kasih lihat contoh karang bagus dan cantik jika dijaga. Kami kasih permen supaya mereka mau datang.”

Awalnya, pengajaran lingkungan untuk sekolah, namun hanya cocok siswa kelas lima. Aktivitasnya, lebih banyak di luar kelas untuk pengamatan.

“Ternyata banyak anak-anak tidak sekolah tertarik, hingga kami bikin yang non formal dengan modul lebih sederhana.”

Sedang jadwal masih ditentukan Nixon. Untuk sekolah non formal dia bergilir setiap minggu mengunjungi lima kampung di Kofiau, antara lain Kampung Baal, Deer, Bikiran, Tolobi dan Awat.

“Sekarang kami ada perpustakaan di rumah baca, sore atau malam kalau ada penerangan tetap belajar tentang lingkungan.”

Jumlah siswa di sekolah lingkungan Nixon ini untuk SD belasan tetapi yang non formal banyak. “Di Kampung Balal, , sekolah non formal 50-an anak. “

Tantangan awal dari para orangtua. Di Kofiau, dulu penangkapan ikan banyak menggunakan akar tuba, dan pengambilan karang hidup pakai besi dan linggis untuk pondasi rumah.  “Mereka hanya mau gampang hingga mengambil karang hidup. Ini sudah berkurang.”

Ancaman dari luar, sempat marak penggunaan potasium pembiusan ikan. Mereka pakai kompresor untuk menyelam. Makin lama, mereka di laut makin besar dampak kerusakan yang ditimbulkan potasium bagi kesehatan terumbu karang.

Menyadari pentingnya mangrove bagi ekosistem biota laut anak-anak Kofiau bertekad menjaga kelestarian. Dalam sekolah alam mereka diajari jenis-jenis mangrove dan biota laut. Foto: Wahyu Chandra

Menyadari pentingnya mangrove bagi ekosistem biota laut anak-anak Kofiau bertekad menjaga kelestarian. Dalam sekolah alam mereka diajari jenis-jenis mangrove dan biota laut. Foto: Wahyu Chandra

Penggunaan kompresor di Raja Ampat,  sempat marak 2007. Dampaknya,  banyak warga sakit bahkan meninggal. Ironisnya, ajakan penggunaan kompresor ada dari oknum kepolisian.

Aktif di TNC

Mulai 2006-2014,  Nixon aktif di The Nature Conservancy (TNC), lembaga konservasi internasional di Raja Ampat. Pada 2014, dia keluar karena diterima Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Raja Ampat.

Sikap kritis terhadap lingkungan tumbuh ketika masih SMA Neg V Sorong. Dia terlibat organisasi pemuda gereja yang memberi ruang bicara lingkungan.

Rumah Nixon pernah dibakar kerabat dekat ketika bicara di gereja tentang pentingnya konservasi.

“Saya masih bicara di gereja, rumah saya dibakar. Mereka salah paham dengan yang saya sampaikan. Kami selesaikan secara adat karena masih keluarga.”

Nixon harus berhadapan dengan pelaku pengeboman ikan yang sering terjadi. Umumnya mereka dari luar Raja Ampat, seperti Sorong, Sulawesi dan Maluku Utara.

“Pernah kami tangkap satu kapal besar pengebom ikan 2011. Kalau 2014-2015 masih ada meski makin berkurang dan skala kecil. Mereka nekat, kita bawa polisi mereka melawan.”

Menghadapi penentangan masyarakat, Nixon terus pendekatan.

“Kami ke rumah mereka menjelaskan pelestarian alam dan kerusakan aktivitas mereka. Misal, penggunaan kompresor terhadap tubuh, penggunaan sianida yang merusak.”

“Harapan kami, semuanya harus diperbaiki. Kesehatan, dan komunikasi, dan transportasi. Jalur komunikasi sempat ada lalu terputus lagi. Dulu ada Telkomsel dan putus sejak Januari kemarin.”

Dia bertekad terus mengajari anak-anak Kofiau tentang manfaat konservasi tak peduli seberapa besar tantangan dihadapi. Sebagai guru, sekarang merasa memiliki ruang lebih besar untuk menularkan virus konservasi ke anak-anak didik.

 

Strategi Jitu Perbaikan Rumah Si Pongo di DAS Labian-Leboyan. Seperti Apa?

Bayi Orangutan di Lanjak: Salah satu contoh konflik manusia dengan orangutan di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Bayi Orangutan di Lanjak: Salah satu contoh konflik manusia dengan orangutan di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Lima kepala desa, sejumlah tokoh adat, dan para pemangku kepentingan bertatap muka. Mereka menggagas sebuah strategi dan rencana aksi bagi perbaikan habitat orangutan di Daerah Aliran Sungai Labian-Leboyan.

Hal itu bermula pada April 2014. Kala itu, Forum Orangutan Indonesia (Forina) bersama Forum Konservasi Orangutan Kalimantan Barat (Fokkab) melakukan survei keanekaragaman hayati di lima desa di Koridor Taman Nasional Betung Kerihun-Taman Nasional Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Desa Labian Ira’ang, Mensiau, Labian, Sungai Ajung, dan Desa Melemba jadi target sasaran survei. Secara geografis, kelima desa ini berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Labian-Leboyan.

Survei yang berlangsung hingga April 2015 ini mencoba menganalisis tutupan lahan, termasuk calon lokasi pelepasliaran orangutan. ”Hasil survei itu kita sampaikan kepada para pihak terkait hari ini. Harapannya, kita dapat menyusun strategi perbaikan habitat orangutan berbasis masyarakat, dan bersinergi dengan rencana tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Ketua Forina Herry Djoko Susilo di Putussibau, Rabu (13/5/2015).

Herry juga menyampaikan serangkaian rencana dalam Lokakarya Keanekaragaman Hayati dan Perbaikan Habitat Orangutan di Koridor TNBK – TNDS pada 12-13 Mei 2015 di Putussibau itu. Di antaranya, aksi kampanye konservasi orangutan, restorasi calon habitat seluas 150 hektar, monitoring perburuan dan perdagangan orangutan, serta identifikasi kearifan lokal terkait konservasi orangutan.

Menurutnya, sebagian besar wilayah koridor, masih merupakan wilayah berhutan yang menjadi habitat bagi biodiversitas dari kelompok fauna dan flora, termasuk orangutan dan beberapa satwa liar lainnya.

“Kita berharap semua ini bermanfaat sebagai referensi untuk strategi perbaikan habitat orangutan berbasis masyarakat. Sekaligus penyadaran konservasi orangutan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dan dampak langsung atau pun tidak langsung dari keberadaan hutan, dan biodiversitas lainnya,” ucapnya.

 

Peta Sebaran OU di Kalbar: Inilah peta sebaran habitat orangutan di Kalimantan Barat. Dok WWF-Indonesia Program Kalbar.

Peta Sebaran OU di Kalbar: Inilah peta sebaran habitat orangutan di Kalimantan Barat. Dok WWF-Indonesia Program Kalbar.

 

Sokongan Pemkab Kapuas Hulu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menyokong penuh rencana aksi perbaikan habitat orangutan di Koridor TNBK-TNDS. Bupati Kapuas Hulu mendelegasikan Sekretaris Daerah H Muhammad Sukri untuk hadir dalam lokakarya itu.

Dia bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat di sepanjang DAS Labian-Leboyan untuk tetap menjaga keanekaragaman hayati di sekitar desa.

“Saya mengajak para kepala desa di koridor TNBK-TNDS untuk menjaga dan memanfaatkan limpahan anugerah Tuhan ini secara bijak. Jika ada bekas aktivitas penebangan liar, silakan ditanam kembali dengan pohon-pohon yang sudah tumbuh sebelumnya,” kata Sukri.

Pada kesempatan itu juga, dia mengajak semua pihak untuk merenung. “Bagaimana rasanya ketika kita dianugerahi satu harta yang unik dan langka seperti orangutan. Bagaimana kita menjaganya?,” ucap Sukri dengan suara bergetar.

Selanjutnya, dia juga bertanya, kenapa sebagian dari kita memiliki hubungan spiritual dengan hutan dan beberapa jenis satwa? Apa yang sebenarnya Tuhan sedang titipkan kepada kita?.

Sukri menitip pesan kepada aparat desa yang hadir dalam kegiatan itu agar betul-betul menjaga kekayaan alam yang diransumkan Tuhan buat manusia. “Kalau ada bekas tebangan, secepatnya ditanami kembali,” pintanya.

Dia juga menyampaikan bahwa Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi dengan sebagian wilayahnya adalah taman nasional adalah surga bagi keanekaragaman hayati dan manusia yang hidup di sekitarnya.

 

Pongo pygmaeus pygmaeus: Jenis orangutan sub-spesies Pongo pygmaeus-pygmaeus. Foto: Andi Fachrizal

Pongo pygmaeus pygmaeus: Jenis orangutan sub-spesies Pongo pygmaeus-pygmaeus. Foto: Andi Fachrizal

Forina saat melakukan survei keanekaragaman hayati di Koridor TNBK-TNDS di Kapuas Hulu. Foto: Dok Forina

Forina saat melakukan survei keanekaragaman hayati di Koridor TNBK-TNDS di Kapuas Hulu. Foto: Dok Forina

 

Manusia yang sudah hidup bertahun-tahun, bahkan berabad-abad dengan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, menciptakan hubungan yang saling terkait satu sama lainnya. Hutan lestari, karena manusia menjadikannya sebagai sehabat yang ramah.

Bahkan, sambungnya, ketika ada pertanyaan, kenapa lebih mementingkan orangutan daripada orang? Kita harus berani menjawab bahwa salah satu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, adalah untuk rahmat bagi seluruh isi alam. Termasuk manusia, satwa, bahkan dengan benda mati sekalipun.

Dia kembali mengajak para pihak untuk maksimalkan lokakarya ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. “Saya berharap pengelolaan habitat orangutan ini dapat bersinergi dengan rencana pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu,” ucapnya.

Dari situlah, kata Sukri, kita akan melihat manfaatnya. Apa yang dilakukan hari ini bukan semata untuk orangutan, hutan, dan satwa-satwa tertentu saja. Muaranya adalah manusia sebagai penerima manfaat utama yang berkelanjutan. Tidak hanya sekarang, namun juga untuk masa mendatang.

 

 

Foto: Kasih Sayang Ibu Satwa pada Anaknya

Ternyata bukan saja manusia, namun juga satwa mampu mengekspresikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mulai dari amfibi di Panama hingga orangutan di Kalimantan, ibu satwa memberikan perhatian dan cinta kepada anaknya. Bukankah ini berarti mahluk hidup harus mampu hidup dalam cinta dan saling menyayangi serta menjaga kelangsungan hidup satu dengan yang lain?  Sudah sejauh mana kita berlaku untuk menjaga hidup mahluk yang lainnya?

Foto-foto ini diambil dan dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh pendiri Mongabay, Rhett A. Butler dalam perjalanannya ke berbagai pelosok dunia.

 

 

Anak lemur mahkota di Madagaskar dalam pelukan ibu

Anak lemur mahkota Madagaskar dalam pelukan ibu

Ibu Sifaka menggendong anaknya di punggung

Ibu sifaka menggendong anaknya di punggung

Ibu capibara bersama anak-anaknya di sebuah sungai di rimba amazon

Ibu capibara bersama anak-anaknya dekat sungai di rimba amazon

Ibu katak panah sedang bersama anaknya. Dapatkah anda menemukan ada dimana anaknya?

Dapatkah anda menemukan dimana anak katak berada?

Ibu sloth dengan anaknya di rimba amazon

Ibu sloth dengan anaknya di balik lebatnya dedaunan

Ibu orangutan sedang menggendong anaknya

Ibu orangutan sedang menggendong anaknya

Ibu hyrax bersama dengan anaknya

Ibu hyrax bersama dengan anaknya

Ibu lemur ekor cincin dengan seekor anaknya di atas punggung

Ibu lemur ekor cincin dengan seekor anaknya di atas punggung

Ibu monyet-laba-laba dengan anaknya di atas pohon

Ibu monyet-laba-laba dengan anaknya di atas pohon

Ibu kangguru dengan anaknya di atas sarang

Ibu kangguru dengan anaknya di atas sarang

Ibu tarsius dengan anaknya di balik dedaunan

Ibu tarsius dengan anaknya di balik dedaunan

Ibu gajah mengasuh anaknya mencari makan

Ibu gajah mengasuh anaknya mencari makan

Sepasang warhogs sedang menjaga anak-anaknya

Sepasang warhogs sedang menjaga anak-anaknya

Ibu gorila memegang anaknya

Ibu gorila memegang anaknya

 

 

 

 

Mengenal Dangke, Keju Alami dari Enrekang

Dangke   siap disajikan atau yang siap dijual. Foto: Eko Rusdianto

Dangke siap disajikan atau yang siap dijual. Foto: Eko Rusdianto

Zakiah mendatangi beberapa induk sapi dan memerah susu mereka. Setelah ember-ember susu itu penuh, siswi SMA Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Enrekang ini mengangkat ke dapur rumah. Ibunya, Fitri,  telah menunggu. Ada panci besar dan nyala api dari biogas kotoran sapi. Keluarga ini memiliki 16 induk perah dan dua pejantan. Induk-induk sapi ini diperah dua kali setiap hari, pagi dan sore.

Setiap pagi, susu sapi perahan sekitar 60 liter. Sore hari 40 liter. Susu-susu ini diolah menjadi penganan khas masyarakat Enrekang, dangke. Bisa dibilang ini keju dari Enkerang. Sekilas dangke seperti tahu, putih dan memiliki tekstur lembut.

Membuat dangke tidak begitu sulit. Susu sapi dimasukkan ke panci, direbus bersama sedikit campuran garam. Uniknya, menggunakan getah pepaya dan diaduk perlahan. Saat mulai menggumpal, susu diangkat dan didinginkan dalam wadah tempurung kelapa. Pada 15 menit dangke siap disajikan.  “Getah pepaya buat susu mengeras,” kata Fitri.

Satu panci ukuran 20 liter, campuran getah pepaya dari sayatan buah mudah dua sendok makan. “Jadi tidak ada campuran lain. Dari dulu dangke orang Enrekang seperti ini,” katanya.

Fitri memulai usaha pembuatan dangke sejak 2000. Pengetahuan ini didapatkan turun temurun. Bahkan, di Desa Lebang dan Desa Lekkong, ditetapkan pemerintah Enrekang sebagai sentra produksi dangke.

Harga dangke antara Rp15.00-Rp20.000 per buah. Dangke bisa dinikmati sebagai cemilan ataupun lauk makanan. Disajikan hangat, digoreng tipis tanpa minyak.

Fitri memasak susu sapi untuk  dangke menggunakan biogas. Foto: Eko Rusdianto

Fitri memasak susu sapi untuk dangke menggunakan biogas. Foto: Eko Rusdianto

Dulu, dangke dibuat menggunakan susu kerbau. Dalam perkembangan, ternak kerbau berkurang digantikan sapi. Dangke dalam literatur bahasa lokal Enrekang tak memiliki arti khusus.

Namun, beberapa literatur berasumsi jika dangke merupakan penggalan kata dari bahasa Belanda berarti terima kasih. Antropolog Universitas Hasanuddin, Tasrifin Tahara berpendapat sama mengenai ini. “Enrekang daerah perlintasan menuju Toraja. Disinilah terjadi kontak dengan masyarakat lokal.”

Selama ini, katanya, kuliner daerah hanya dipandang makanan, padahal lebih jauh dari itu memperlihatkan hubungan panjang antara orang per orang, bahkan antarbenua. “Ingat, masakan adalah produk kebudayaan yang beradab,” katanya.

Alasannya, beberapa daerah atau komunitas tidak mengelola sumber daya. Tidak memiliki inovasi, bisa terjadi karena tak ada kontak atau hubungan dengan orang lain. Perkembangan kuliner atau masakan dalam daerah atau komunitas jika hanya bakar dan masak berarti menandakan peradaban rendah. “Dangke adalah inovasi dan menunjukkan peradaban tinggi.”

Tak hanya itu, dangke kini menjadi kuliner mempererat identitas daerah. “Dangke tak diproduksi di tempat lain, hanya di Enrekang. Maka dangke menjadi identitas penting bagi masyarakat,” kata Tasrifin.

Zakiah, menuangkan susu hasil perahan ke ember. Foto: Eko Rusdianto

Zakiah, menuangkan susu hasil perahan ke ember. Foto: Eko Rusdianto

Pakai biogas

Pembuatan dangke semula menggunakaan kayu kini gas. Fitri yang setiap hari membuat dangke 100 liter susu memerlukan paling sedikit satu tabung ukuran tiga kg untuk dua hari. Jadi setiap minggu menggunakan enam tabung.  Itu cerita lampau.

Sejak 2011,  Fitri pakai biogas. Setiap pekan, kotoran-kotoran ternak dikumpulkan pada tabung tanam menyerupai septic tank. Kotoran dibiarkan mengendap selama beberapa bulan dan perlahan ditambahkan. “Ini api biogas. Api biru seperti kompor gas lain.”

Fitri memperlihatkan sambungan-sambungan pipa yang menempel di dinding dapur. Memperlihatkan pengukur tekanan gas. “Sejak ada biogas, tabung gas tiga kg hanya satu kali setiap minggu.”

Gas hasil kotoran ternak, tidak hanya untuk memasak dan membuat dangke, juga kebutuhan sehari-hari seperti memasak. Sore itu, dia memasak air untuk kopi kami.

Proses pendinginan dangke  lalu dibentuk sesuai keinginan. Foto: Eko Rusdianto

Proses pendinginan dangke lalu dibentuk sesuai keinginan. Foto: Eko Rusdianto

Burung Bermigrasi, Apa yang Dicari?

Istilah migrasi bukan hanya dikenal oleh manusia, tetapi juga ada dalam kehidupan burung. 

Sikep-madu asia. Foto: Iwan Londo

Dalam kamus Dictionary of Birds disebutkan bahwa migrasi merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Di tempat baru tersebut, burung-burung ini tidak akan berbiak, dan baru berbiak jika sudah kembali ke tempat asal pada musim berbiak berikutnya (Campbell, 1985).

Berkaca dari makna tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan migrasi yang dilakukan burung tersebut merupakan cara untuk beradaptasi berkaitan dengan ketersedian pakannya di alam akibat perubahan cuaca di tempat asalnya.

Secara garis besar, migrasi burung ini dapat dicermati dari lokasi dan waktu. Berdasarkan lokasi, migrasi ini terbagi atas migrasi arah (latitudinal migration) yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kondisi alam yang lebih baik, dan migrasi ketinggian (altitudinal migration). Untuk yang ini, perpindahan dilakukan karena perbedaan ketinggian di tempat hidupnya, bisa jadi karena bencana alam.

Sementara, migrasi berdasarkan waktu dikenal dengan istilah migrasi balik (return migration). Migrasi balik inilah yang paling populer yaitu burung yang berada di belahan bumi utara kala musim dingin datang akan berangkat ke bumi belahan selatan yang sedang musim panas. Tujuannya jelas untuk mencari makan. Ketika musim dingin di tempat asalnya, barulah ia akan kembali lagi.

Burung pemangsa, misalnya. Untuk mencapai Indonesia yang berada di ujung selatan Jalur Asia Timur (Eastern Asia Flyway), mereka akan bermigrasi melalui dua koridor. Koridor pertama adalah Koridor Daratan Timur (Eastern Inland Corridor) yang melalui jalur ini para raptor akan terbang dari tenggara Siberia melalui timur Tiongkok menuju semenanjung Malaysia, lalu mendarat di Indonesia yaitu Jawa, Bali, dan Lombok. Sementara Koridor Pasifik (Pacific Corridor) akan dilalui oleh burung-burung dari timur Rusia yang melewati Kepulauan Jepang dan Taiwan, lalu ke selatan Filipina dan menepi di wilayah Sunda Besar.

 

Peta jalur migrasi burung pemangsa. Sumber: Raptor Indonesia

 

Diperkirakan, sekitar satu juta individu burung pemangsa ini akan melintasi Koridor Daratan Timur yang panjangnya diperkirakan sekitar tujuh ribu kilometer.  Sikep-madu asia (Pernis ptilorhynchus) maupun elang-alap nipon (Accipiter gularis) selalu menggunakan jalur ini saban tahunnya. Sedangkan yang mengunakan jalur Koridor Pasifik yang diperkirakan panjangnya sekitar lima ribu kilometer ini adalah elang-alap cina (Accipiter soloensis) maupun elang buteo (Buteo buteo).

Pada dasarnya, jalur yang dipakai burung-burung ini saat migrasi merupakan jalur yang tetap. Umumnya, wilayah daratan yang digunakan dan menghindari perairan terlebih yang lebarnya mencapai 25 kilometer. Karena jalurnya yang tetap ini, pengembaraan yang dilakukan kala menuju maupun meninggalkan tempat persinggahannya kala musim dingin tersebut dapat diketahui.

Wilayah yang akan dilaluinya ini memiliki tanda seperti daratan yang sempit, punggung bukit yang panjang, maupun daerah semenanjung. Mengapa daerah seperti ini yang dicari? Karena, koridor ini terbukti ampuh dalam hal menghemat energi serta dapat menghindari perairan lebar yang pastinya butuh energi besar untuk melintasinya.

 

Trinil-lumpur asia (Limnodromus semipalmatus) yang sudah memiliki tagging bendera oranye-hitam, kode burung pantai migrasi yang singgah di Sumatera. Foto: Iwan Londo

 

Indonesia wilayah penting

Sebagai negara yang merupakan jalurnya burung migrasi, wilayah Indonesia memiliki lokasi yang telah teridentifikasi sebagai daerah persinggahan burung. Bukan hanya burung pemangsa, tetapi juga burung pantai, burung laut dan burung paserin guna menghindari cuaca ekstrim yang tengah berlangsung di negara asalnya.

“Ancaman utama yang dihadapi para burung dalam pengembaraannya adalah hilangnya habitat alami akibat pembangunan juga alih fungsi lahan. Pengaruh teknologi energi juga perlu diperhatikan meski harus ada penelitian. Indonesia hasil peduli dengan kondisi ini,” ungkap Fransisca Noni dari Burung Nusantara saat Perayaan Hari Migrasi Burung Sedunia atau World Migratory Bird Day (WMBD) 2015 di Hutan Lindung Angke-Kapuk, Jakarta, Sabtu (9/05/15).

 

Perayaan Hari Migrasi Burung Sedunia di Jakarta. Foto: Shinta Idriyanti

Perayaan Hari Migrasi Burung Sedunia di Jakarta. Foto: Shinta Idriyanti

 

Sebanyak 16 titik pengamatan yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara yang dikoordinir oleh gabungan kelompok pengamat burung, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas fotography dan pemerintah setempat memberi perhatian penuh perayaan tahunan yang kali ini berlangsung pada 9 dan 10 Mei 2015. “Dengan mengusung tema  “Energy – Make it Bird Friendly!” diharapkan keberadaan burung migrasi ini tetap terjaga kelestariannya,” urai Noni.

Adam Komara Sudrajat, Koordiantor WMBD Jakarta, menuturkan bahwa dampak dari pembangunan dan teknologi masa kini berpengaruh terhadap habitat burung endemik Indonesia. Bahkan, berdampak pada tidak tersedianya ruang singgah bagi burung pengembara akibat hilangnya habitat mereka yang telah berganti perumahan atau daerah industri . Sebagaimana yang terlihat di Hutan Lindung Angke-Kapuk.

“Berdasarkan pengamatan, jenis seperti burung gereja dan tekukur hanya mencari makan dan bersosial di jalan atau dekat bangunan. Sedangkan jenis lain seperti tangkar centrong, kareo padi, kipasan belang, dan remetuk laut hanya mencari pakan dan terbang di seputaran hutan lindung. Hutan ini penting sebagai perlindungan terakhir burung di Jakarta,” ujarnya.

 

Burung migran di Pantai Trisik, Yogyakarta. Foto: Aji Wihardandi

 

Rochmat Jati Saputro, anggota klub pengamat burung Kepak Sayap Universitas Negeri Solo, menuturkan minimnya lokasi singgah seperti hutan kota, menyebabkan burng migrasi kesulitan mencari tepat istirahat. Padahal di lokasi persinggahan itu, para burung pendatang tidak sekadar istirahat tetapi juga mencari makan. “Di Solo, menjelang sore, ratusan layang-layang batu bertengger di kabel bahkan lampu penerang kota akibat kurangnya ruang hijau,” jelasnya.

Sementara dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari hasil pengamatan diketahui bahwa terik australia, jenis gajahan, jenis cerek, trinil, dan jenis biru laut singgah di wilayah tersebut. “Artinya, Kupang merupakan salah satu lokasi persinggahan burung pantai yang penting untuk dijaga kelestarian wilayahnya,” ungkap Oki Hidayat dari Kupang Birdwatcher Society.

Sebagai wilayah penting persinggahan burung, Noni berharap, pembangunan wilayah Indonesia tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi semata. Tetapi, harus berwawasan lingkungan yang tidak perlu ditawar lagi. Bila wilayah persinggahan burung berupa hutan maupun lahan basah hilang maka secara nyata kita telah menghancurkan kehidupan burung migran tersebut. “Pembangunan harus dilakukan, namun teknologi ramah burung dan ramah satwa liar harus diciptakan yang merupakan tantangan kita bersama mewujudkannya,” jelas Noni.

 

 

 

Benarkah Satwa Air Ini Tidak Berevolusi Selama Jutaan Tahun?

Penampakan satwa air moderen ini bila dilihat sepintas tidak mengalami perubahan sebagaimana wujud asli leluhurnya yang sudah tiada.

Apakah ini pertanda bahwa “fosil-fosil hidup” tersebut memang tidak berevolusi selama jutaan tahun? Atau sebaliknya, mereka telah berevolusi hanya belum terungkap karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita?

 

Hiu Goblin

Hiu Goblin. Sumber: Postforall.com

Hiu goblin memang jarang terlihat, namun sekalinya muncul akan selalu menghebohkan. Ini karena bentuknya yang tidak biasa. Dagingnya yang merah muda itu seolah habis dikuliti. Moncongnya yang seperti pisau belati, menonjol di atas kepala, membuatnya begitu berbeda. Tak heran, jika ia dijuluki “alien dasar samudera”.

Tidak hanya itu keunikannya. Riwayat hidupya juga sangat berbeda, dimana tubuhnya hampir-hampir tak berubah sedikitpun selama 125 juta tahun! Ini menandakan bahwa hiu goblin merupakan ‘fosil hidup’ yaitu hewan yang mampu bertahan dan tak berubah bentuk dalam jangka waktu yang amat panjang. Tapi benarkah hiu ini tak pernah berubah bentuk selama jutaan tahun dan bisa diartikan sebagai fosil hidup?

 

 

Platypus Paruh Bebek

Platypus paruh bebek yang menyerupai hewan purba. Sumber: Liveanimalslist.com

Terminologi “fosil hidup” pertama kali digunakan oleh Charles Darwin dalam buku yang memuat tentang teori evolusi On the Origin of Species pada 1859. Dalam satu bagiannya, Darwin menyebut platypus dan ikan paru sebagai dua spesies moderen yang berasal dari masa purba. Alasannya, bentuk mereka yang sama dengan leluhurnya yang telah menjadi fosil.

Ketika terminologi “fosil hidup” belum begitu dikenal, pada 1938 di Afrika Selatan, seorang kurator sejarah alam bernama Marjorie Courtenay-Latimer menyadari bahwa ikan yang sedang ia teliti tidak seharusnya ada di masa itu.

Ikan tersebut berasal dari kelompok ikan yang diperkirakan punah 65 juta tahun yang lalu, dengan penyabab yang sama sebagaimana kepunahan dinosaurus. Itulah ikan coelacanth.

 

 

Ikan Coelacanth

Ikan Coelacanth Afrika. Sumber: Marinebio.org

Coelacanth telah ada sejak 390 juta tahun lalu. Ikan ini cukup besar, pengarung dasar samudera yang panjangnya bisa mencapai dua meter.

Ada dua spesies ikan ini yang diketahui, yakni Coelacanth Afrika dan Coelacanth Indonesia. Mereka merupakan ikan bersirip cuping yang masih hidup yang dulunya mendominasi samudera.

Penemuan colancanth ini begitu penting, terutama untuk menguak bagaiman fenomena evolusi hewan-hewan darat terjadi.

 

 

Fosil Ikan Coelacanth 

Ikan coelacanth yang sudah menjadi fosil. Sumber: Wikimedia.org

Sekitar 400 juta tahun lalu, beberapa jenis ikan naik ke daratan dan “berjalan” menggunakan siripnya. Para ikan penjelajah ini kemudian menjadi pemicu munculnya hewan-hewan darat, mulai dari kadal, katak, hinga burung dan beruang.

Pada 2013, para ahli menyimpulkan bahwa Coelacanth merupakan kerabat dekat dari hewan-hewan darat pertama di muka bumi. Meski begitu, penelitian lain menyimpulkan bahwa ikan tersebut bukanlah benar-benar fosil hidup. Melalui penelitian DNA dan fosil, Coelacanth yang hidup 400 juta tahun lalu tidak identik dengan coelacanth yang hidup di masa kini,

 

 

Udang Kecebong 

Udang kecebong. Sumber: Wikimedia.org

Udang kecebong bisa jadi tampilannya terlihat lebih purba ketimbang Coelacanths. Tubuhnya memiliki karapan yang menyerupai perhiasan guna melindungi perutnya yang mirip ekor panjang.

Secara umum, Triops cancriformis ini dikenal sebagai fosil hidup karena bentuknya yang sangat mirip dengan nenek moyangnya. Namun, hasil penelitian terbaru mengungkapkan, ternyata hewan tersebut bukanlah fosil hidup karena usia mereka jauh lebih muda dari nenek moyangnya.

Peneliti menganalisis rangkaian DNA dari semua jenis udang kecebong yang telah teridentifikasi serta DNA dari kelompok crustaceae seperti kutu air dan udang brine. Hasilnya menunjukkan bahwa udang kecebong telah mengalami beberapa kali siklus perluasan evolusi dan kepunahan.

 

 

Belangkas

Belangkas. Sumber: Jangocohen.files.wordpress.com

Belangkas (Horseshoe crabs) merupakan hewan yang telah ada sejak 500 juta tahun lalu. Seluruh tubuhnya dilindungi cangkang keras. Belangkas atau kepiting tapal kuda ini memiliki dua mata majemuk primer dan tujuh mata sekunder, dua di antara tujuh mata sekunder tersebut berada di bagian bawah. Ia berasal dari famili Limulidae dan merupakan jenis hewan beruas (artropoda) yang tinggal di perairan dangkal.

Belangkas tidak berbahaya. Banyak yang meyakini bahwa bentuk fosil hewan ini tidak mengalami perubahan besar sejak periode Devon. Setiap tahun, ratusan ribu belangkas diambil dari habitatnya untuk keperluan medis, karena diketahui ada zat kimia yang berguna pada darahnya yang bisa mendeteksi darah terkontaminasi.

Benarkah mereka tak berubah sejak beratus juta tahun lalu? Sebenarnya, tak ada yang namanya “fosil hidup”. Semua spesies berevolusi, meskipun tak semuanya terlihat dengan jelas oleh kita.

 

 

RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa?

 

Sawit salah satu produk ‘andalan’ Indonesia yang banyak menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Pada 6 Mei 2015, RSPO melarang KPC/GAR untuk mengembangkan kebun sawit, salah satu karena bermasalah dengan masyarakat kala pengambilalihan lahan di Kalbar. Foto: Sapariah Saturi

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melarang salah satu anggota top mereka, Golden Agri-Resources (GAR) untuk memperoleh maupun mengembangkan kebun baru. Larangan ini sampai menunggu penyelesaikan kasus atas laporan Forest Peoples Programme (FPP), terhadap PT Kartika Prima Cipta (KPC),  anak usaha sawit Sinar Mas Grup ini di Kalimantan Barat, Indonesia.

FPP pada 9 Maret 2015, melayangkan komplain ke RSPO yang menyebutkan, GAR telah mengabaikan beberapa standar RSPO dalam operasi perusahaan di Kalbar. Antara lain, tahun lalu GAR mengajukan perluasan perkebunan di 18 anak perusahaan di Kalimantan. Padahal, salah satu anak usaha,  KPC, mengambil tanah masyarakat tanpa persetujuan dan gagal melakukan penilaian kawasan bernilai-konservasi tinggi (high corservation value/HCV).

Setelah mendapat pandangan dan GAR dan FPP, pada 15 April 2015, panel komplain RSPO pun menyatakan, GAR atau KPC tak mendapat persetujuan penuh masyarakat di wilayah konsesi untuk menggunakan lahan mereka buat perkebunan sawit. “Jadi, berdasarkan itu, semua pembangunan GAR/KPC dihentikan sampai penyelesaian pengaduan dan memberikan jawaban pada panen atas semua tuduhan. Kami menanti respon sampai 20 Mei 2015,” begitu bunyi surat RSPO yang ditandatangani Ravin Krishnan, selaku koordinator panel komplain RSPO pada 6 Mei 2015.

Marcus Colchester, Penasehat Kebijakan Senior FPP mengatakan, Kartika Prima saja yang merupakan pilot project komitmen nol deforestasi GAR seperti itu. Hingga FPP mempunyai alasan untuk tak percaya pada anak usaha lain.

Dia berharap, keputusan RSPO ini membuat GAR bernegosiasi dengan masyarakat yang lahannya diambil tanpa memperhatikan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC).

“Kami sangat mendorong RSPO menjunjung tinggi standar mereka. Kita harus menghilangkan semua perampasan tanah dari rantai suplai RSPO,” katanya dalam rilis kepada media.

Sebelum itu, survei lapangan FPP bersama organisasi lokal, LinkAR-Borneo, menemukan perusahaan mengajukan ekspansi operasi setelah mereka mengambil lahan warga tanpa persetujuan penuh, tak memenuhi penilaian HCV dan legalitas dipertanyakan. Hasil surveipun disampaikan dan perusahaan lamban merespon meskipun beberapa kali disuarakan, hingga akhirnya ke RSPO.

Colchester mengatakan, GAR juga harus mengambil langkah maju untuk memperbaiki segala kekurangan dalam proses pengambilalihan lahan yang berdampak pada masyarakat. “Juga mendesak GAR harus menghormati komitmen mereka buat mengalokasikan 20% lahan buat petani skala kecil seperti yang telah dijanjikan.”

Agus Sutomo, Direktur  Eksekutif LinkAR Borneo mengingatkan, pemerintah agar mencatat keputusan RSPO ini. Bahwa, penegakan hukum lemah dan membagi-bagi lahan masyarakat adat lewat izin buat kebun sawit tanpa meminta persetujuan mereka lebih dulu berdampak buruk bagi manusia, hutan dan Indonesia.

Presiden Perpanjang Moratorium Izin Hutan, Apa Kata Mereka?

Greenpeace menyerukan Presiden kebijakan moratorium izin hutan dan lahan gambut tak hanya perpanjang tanpa penguatan. Namun, tampaknya, edisi perpanjangan kali masih copy paste lama meskipun ada janji berbagai masukan penguatan akan ditindaklanjuti. Foto: Greenpeace

Greenpeace menyerukan kepada Presiden agar kebijakan moratorium izin hutan dan lahan gambut tak hanya perpanjang tanpa penguatan. Namun, tampaknya, edisi perpanjangan kali masih copy paste lama meskipun ada janji berbagai masukan penguatan akan ditindaklanjuti. Foto: Greenpeace

Bertepatan dengan masa akhir Inpres No 6 Tahun 2013, soal moratorium izin hutan dan lahan gambut, Presiden Joko Widodo, sudah menandatangani perpanjangan kebijakan ini pada Rabu (13/5/15). “Presiden sudah tanda tangan perpanjangan moratorium pagi ini,” katanya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Rabu di Jakarta.

Pagi ini, Siti Nurbaya baru bertemu Presiden membicarakan soal moratorium izin hutan dan lahan gambut ini. Lewat siaran pers kementerian ini, Siti mengatakan, sampai pembahasan terakhir masih banyak usulan perubahan penguatan. Untuk pembahasan penguatan ini, katanya, dilakukan dengan penyesuaian dalam proses perpanjangan. “Saat ini sudah bisa mulai dilakukan lintas kementerian secara mendetail bersama elemen pengusul.”

Usul penguatan datang dari Walhi, Greenpeace, Kemitraan, Sawit Watch, World Resources Institute (WRI), dan lain-lain. Menurut Siti, pemerintah sangat menghargai usulan ini yang akan dirangkum KLHK dan ada tindak lanjut.

Dijumpai terpisah, Arief Yuwono, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, KLHK dalam dalam acara “Singapore Dialogue on Sustainable World Resource” menjelaskan, moratorium bertujuan menghindari kehilangan lebih jauh dari keragaman hayati dan mencegah konflik lahan.

“Seperti lahan yang saat ini tumpang tindih (overlapping) antarpemangku kepentingan, termasuk masyarakat dengan perusahaan.”

Mengatasi hal ini, katanya, pemerintah serius membangun satu peta lahan (one map policy) dengan menggunakan peta skala 1:50.000 hingga lebih operasional dipakai di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memperkuat moratorium dan perlindungan lingkungan, katanya, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen, termasuk berbagai UU dan peraturan, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Penanggulangan Bencana. Lalu, UU Penataan Ruang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dia menjelaskan, penguatan moratorium akan dilakukan untuk mencegah lebih lanjut kebakaran lahan dan hutan, termasuk melalui pencegahan (preventive measure) dengan melibatkan masyarakat dan individu, terutama di lahan gambut. 

“Diharapkan tidak saja pemerintah maupun perusahaan dilibatkan dalam kebakaran hutan, juga masyarakat dan individu. Kami yakin ini akan berdampak efektif. Kami tidak akan menghapus inisiatif pemerintah sebelumnya yang telah baik, kami akan memperkuatnya.”

Apa kata mereka soal perpanjangan kebijakan  ini? “Tentu saja, kita kecewa dengan Presiden hanya perpanjangan tanpa memberikan perubahan berarti dari kebijakan sebelumnya,” kata Teguh Surya dari Greenpeace kepada Mongabay di Jakarta.

Dengan perpanjangan tanpa penguatan ini mengesankan Presiden belum menaruh perhatian serius  pada perbaikan tata kelola hutan dan kehilangan fokus pada penyelesaian berbagai tunggakan persoalan kehutanan.

Dia menilai, Presiden, sudah kehilangan kesempatan menyelamatkan hutan secara menyeluruh. “Komitmen menindaklanjuti penguatan setelah Inpres masih tidak jelas bagaimana koordinasi akan dibangun dan dimana cantolan hukum atau kebijakan terkait nanti.”

Menurut dia,   meskipun ada komitmen tindaklanjut oleh KLHK, mengingat isu lintas kementerian,  jadi kecil kemungkinan akan terjadi. “Kecuali Presiden memimpin sendiri pembahasan perubahan penguatan ini,” katanya.

Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini, luas hutan dilindungi 63,8 juta hektar, yang seharusnya bisa diselamatkan 93,6 juta hektar. Perpanjangan ini, kata Teguh, tidak menyelesaikan tumpang tindih izin di hutan moratorium mencapai 5,7 juta hektar.  Jadi, 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih terancam.

Kebijakan baru ini,  juga tidak memberi ruang penyelesaian konflik lahan antara masyarakat adat, lokal dengan pemerintah dan perusahaan. Sebab, tidak ada perlindungan, pengukuhan dan penguatan atas hak dan ruang kelola mereka.

Kebijakan ini juga tidak menjamin terbitnya peta tunggal dan tidak akan membantu penegakan hukum kasus-kasus lingkungan termasuk kebakaran hutan.

Bukti kebijakan moratorium perlu penguatan. Kebakaran hutan gambut ini terjadi di wilayah moratorium di Siak, Bengkalis, Riau. Foto: Greenpeace

Bukti kebijakan moratorium perlu penguatan. Kebakaran hutan gambut ini terjadi di wilayah moratorium di Siak, Bengkalis, Riau. Foto: Greenpeace

Sedangkan Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga menyambut baik perpanjangan kebijakan ini. Menurut dia, perpanjangan moratorium sejalan kajian Komnas HAM. Ketika peraturan perundang-undangan belum harmonis dan hak masyarakat hukum adat belum diakui, memang sebaiknya moratorium dilanjutkan. Namun, Sandra menggarisbawahi perlu ada penguatan dalam kebijakan ini.

“Penguatan perlu dalam perpanjangan moratorium. Harus dipastikan perspektif kelestarian dan pemenuhan HAM diutamakan. Harus ada satu proses identifikasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan,” katanya.

Andiko Sutan Mancayo, Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengatakan, moratorium hanya satu prasyarat perbaikan tata kelola kehutanan. Kebijakan perpanjangan moratorium tak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak mereview perizinan, penegakan hukum, penataan penguasaan hutan serta perbaikan peraturan.

“Perpanjangan moratorium tak boleh lepas dari empat hal itu. Kalau lepas, moratorium terjebak pada pencitraan,” kata pria juga senior lawyer di AsM Law Office ini.

Menurut dia, keempat hal ini sebenarnya sudah dijalankan pemerintah. Hanya, tidak terkonsolidasi dan kadar beda-beda.

“Perlu provinsi contoh untuk mengukur itu. Misal, Riau atau Jambi. Hingga semua aspek bisa dilihat. Pemerintah bisa moratorium semua izin dulu. Lalu review izin dan komposisi ulang penguasaan skala besar dengan penguasaan rakyat dan lingkungan.”

Setelah itu, katanya, buat peraturan yang memungkinkan terjadi dan cabut yang bertentangan. “Baru mulai pengelolaan baru.”

Andiko menekankan, pemerintah perlu membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis  (KLHS) sebagai panduan awal. Hingga kegiatan tidak tersendat dan terpisah-pisah.”Inisiatif harus terkonsolidasi Dallas lokasi contoh dengan waktu terukur skala Pelu ada tim khusus kerjakan itu.”

Manajer Pengkampanye Walhi Nasional Zenzi Suhadi juga mengapresiasi kebijakan ini. “Kita patut mengapresiasi komitmen diperpanjang dan terbuka pembahasan sejumlah penguatan. Karena ada jeda waktu dari berakhirnya waktu SK nomor 6 tahun 2013 dengan pengeluaran lembar komitmen baru, patut menjadi catatan dalam surat keputusan perpanjangan nanti untuk mengatur mekanisme evaluasi terhadap izin, dan sanksi serta pembatalan SK diterbitkan pada masa jeda ini.”

Sebab, sangat mungkin pemerintah daerah atau pejabat berwenang menerbitkan izin pada masa jeda. “Paling mendasar, perpanjangan moratorium harus ada perubahan paradigma dari hibernasi  menjadi recovery,” katanya.

Paradigma moratorium menuju recovery dapat dicapai dengan memperpanjang waktu kepada alam untuk pemulihan. Selain itu, juga memberi waktu pemerintah memperbaiki tata kelola, mengembalikan daya dukung dan mereview perizinan.

“Wilayah moratorium seharusya diperluas. Tidak saja dari hutan primer dan gambut dalam juga menjangkau wilayah kritis. Peraturan juga harus diperkuat untuk menjamin kepatuhan pemerintah daerah dan korporasi dengan membentuk sistem dan mekanisme evaluasi dan sanksi terhadap pelanggaran. Penyelesaian konflik juga harus lebih diperhatikan.”

Citra Hartati, peneliti Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) juga menyambut baik. Meski ada beberapa hal masih mengganjal.

“Pertanyannya apakah draf masih sama dengan yang sebelumnya? Kalo copy paste sama saja. Jangan sampai ada moratorium dengan kompromi,” katanya.

Menurut dia, moratorium itu sejatinya kebijakan yang memberikan waktu kepada pemerintah untuk membenahi tata kelola kehutanan yang carut marut. Jadi, perlu evaluasi kebijakan moratorium yang berjalan selama ini.

“Ada beberapa upaya pemerintah mewujudkan perbaikan tata kelola kehutanan selama periode moratorium sebelumnya. Seperti review perizinan, percepatan pengukuhan kawasan hutan, juga peningkatan pelibatan masyarakat sipil. Upaya ini belum maksimal karena tidak didukung kebijakan sektoral.”

Citra mengatakan, dahulu pengawasan dan evaluasi dijalankan UKP4. Namun tanggungjawab pengawasan saat ini dipertanyakan setelah lembaga itu dibubarkan.

“Seharusnya perbaikan tata kelola hutan menjadi tanggungjawab kolektif semua kementerian, bukan hanya satu sektor. Itu perlu dipastikan pada kebijakan moratorium sekarang.”