Lingkungan Hidup

Tangani Pengaduan Masyarakat, Kementerian LHK Bentuk Tim Khusus

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Foto: Sapariah Saturi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Foto: Sapariah Saturi

Selama ini, banyak warga melapor berbagai kasus lingkungan dan kehutanan kepada pemerintah. Sayangnya, mayoritas kasus tak ada kejelasan penanganan. Guna menindaklanjuti berbagai pengaduan kasus-kasus laporan masyarakat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim khusus.

Tim penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan ini tertuang dalam SK Menteri LHK tertanggal 15 Januari 2015. Tim diketuai Himsar Sirait selaku Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan, dan Inspektur Jenderal Kehutanan, Prie Supriadi.

Tim ini memiliki beberapa tugas. Pertama, menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan dari masyarakat. Kedua, menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Ketiga, komunikasi dengan stakeholder terkait kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Keempat, menghasilkan rumusan kerja berupa output,  langkah, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus.

“Hasil kerja tim ini berupa rekomendasi disampaikan kepada menteri untuk langkah-langkah kebijakan,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam rilis kepada media di Jakarta, Sabtu (17/1/15).

Dia mengatakan, pengaduan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti dan ditangani secara sistematis. Dia berharap, dengan pembentukan tim ini, penyelesaian kasus-kasus lingkungan makin cepat dan pasti.

Menurut dia, tim juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat sebagai pengarah. “Pelibatan LSM perlu untuk lebih memastikan status pengaduan dan arah penyelesaian lebih berpihak kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup,” ujar dia.

Dia menyebutkan, beberapa organisasi masyarakat sipil yang bakal dilibatkan dalam kerja-kerja ini antara lain, HuMa, Walhi, AMAN, Sajogyo Institute, Ecosoc, Epistema, Greenpeace Indonesia, dan PH & H Public Policy Interest Group.

 

 

 

Banyak Pihak Menyesalkan Translokasi Gajah Dari Bengkulu Ke Yogyakarta. Kenapa?

Pada awal Januari 2015, Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta mendapatkan dua satwa baru yaitu gajah sumatera (Elephas maximus sumatrae) bernama Shinta (23 tahun) dan Natasya (24 tahun) yang berasal dari Pusat Konservasi Gajah (PKG) Seblat, Bengkulu. Pemindahan gajah tersebut setelah permohonan pengelola Gembiraloka mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dan Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan satwa gajah bersumber dari Pusat Pelatihan Gajah.

Akan tetapi pemindahan Shinta dan Natasya disesalkan berbagai kalangan pemerhati gajah, karena PKG Seblat dengan kawasan hutan di sekitarnya merupakan habitat alami dua gajah tersebut.  Mereka berpendapat pemindahan gajah dari habitat alaminya ke lembaga konservasi merupakan langkah yang tidak tepat.

Translokasi gajah terkesan dilakukan tertutup karena pemerintah daerah Bengkulu juga tidak diberitahu dan diajak berkoordinasi translokasi gajah itu. Bahkan media massa Bengkulu juga tidak mengetahui hal tersebut.

Aksi Animals Indonesia di Nol Kilometer Yogyakarta meminta dua ekor Gajah Shinta dan Natasya dikembalikan ke Pusat Latihan Gajah Seblat di Bengkulu. Foto : Tommy Apriando

Aksi Animals Indonesia di Nol Kilometer Yogyakarta meminta dua ekor Gajah Shinta dan Natasya dikembalikan ke Pusat Latihan Gajah Seblat di Bengkulu. Foto : Tommy Apriando

Menanggapi translokasi satwa itu, LSM Animal Indonesia melakukan aksi protes disamping patung gajah di kawasan nol kilometer Kota Yogyakarta menolak pemindahan Shinta dan Natasya. Mereka berdiri mengenakan topeng berbentuk gajah dan pegang poster tuntutan bertuliskan “Send back home sumatran elephant dan pulangkan gajah Sumatera”.

Sedangkan Martian dari Yayasan Ulayat Bengkulu menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi lengkap perihal pemindahan dua ekor gajah dari PKG Seblat.  “Pemindahan gajah dengan alasan kurangnya daya dukung dan harus dikurangi jumlah gajahnya tidaklah tepat,” ungkapnya.

Menurutnya Mardian yang harus dibenahi adalah daya dukung dan infrastruktur PKG Seblat.  “Bukan malah gajah yang dipindahkan ke tempat yang bukan habitat asli gajah tersebut”, tambahnya.

PKG Seblat sendiri memiliki jalan panjang pengakuannya sejak tahun 1992 ditunjuk sebagai lokasi Pusat Pelatihan Gajah dari kawasan hutan produksi tetap.  Menteri Kehutanan melalui SK Menhut Nomor 658/Kpts-II/1995 tanggal 6 Desember 1995, mengubah fungsi hutan produksi terbatas seluas ± 4800 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ± 2200 ha menjadi hutan produksi tetap dengan fungsi khusus untuk Pusat Pelatihan Gajah.

Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan sebagai PKG Seblat melalui SK Menhut Nomor: 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 terkait dengan penunjukkan kawasan tersebut seluas 6865 ha.

“Atas peristiwa ini, Ulayat akan melakukan pertemuan dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi terbaik terhadap keberadaan gajah yang berada di luar kawasan asli mereka”, ungkap Martian.

Ulayat merupakan salah satu lembaga di Bengkulu yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, Ulayat memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar PKG Sukamaju sebagai  salah satu bentuk dukungan pengenalan konservasi gajah sumatera yang ada disana.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Ulayat berupa paket-paket ekowisata sejak tahun 2013, dengan menggandeng lembaga desa. Ulayat bersama masyarakat juga melakukan restorasi kawasan tempat hidup gajah sebagai bagian dari usaha konservasi.

gajah Shinta dan Natasya yang dipindahkan dari Pusat Latihan Gajah Seblat di Bengkulu ke Lembaga Konservasi Gembira Loka Zoo di Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando

gajah Shinta dan Natasya yang dipindahkan dari Pusat Latihan Gajah Seblat di Bengkulu ke Lembaga Konservasi Gembira Loka Zoo di Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando

Senada dengan Ulayat, Masyarakat Peduli Gajah (MPG)menolak translokasi gajah, karena konservasi satwa yang tepat adalah insitu dan bukan eksitu.  Anang Widyatmoko dari MPG menyatakan bahwa jika dilakukan pemindahan gajah sesuai habitat aslinya tidak masalah, namun yang terjadi saat ini adalah dipindahkan di tempat yang bukan pada habitat aslinya. “Pemerintah daerah seperti yang saya baca kemarin di media masa juga menyayangkan pemindahan gajah tersebut ke Yogyakarta karena gajah merupakan ikon Bengkulu, “ ungkap Anang.

MPG melakukan berbagai kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat dan sekolah di sekitar kawasan tersebut.  “Kami telah melakukan kegiatan pendidikan koservasi di sekolah-sekolah di Desa Sukamaju sekitar PKG untuk berusaha agar gajah tidak punah di habitat aslinya.  Kalau ada pertanyaan mengapa ada pemindahan gajah ke luar Bengkulu, bagaimana kami menjawab?’’tambahnya.

Pemindahan Shinta dan Natasya dikhawatirkan memberi dampak buruk terhadap program ekowisata, karena gajah merupakan aset dalam kegiatan ekowisata. Karena merupakan komunitas masyarakat biasa sehingga tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, MPG mengharapkan mitra-mitra untuk terus berjuang mengembalikan Shinta dan Natasya ke PLG Seblat.

Harapan koordinasi lebih baik pun disampaikan oleh  Gubernur Bengkulu seperti yang disampaikan di Kompas (07/01/2015) lalu agar BKSDA tidak asal mengirim gajah sebelum ada koordinasi mengenai pemindahan gajah tersebut.

Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) juga menyatakan tidak setuju pemindahan gajah tersebut jika alasannya kurang perawatan. “Kalau alasannya karena kurang perawatan di PKG dan lebih baik di kebun binatang, kenapa perawatan di PKG tidak ditingkatkan?”, tutur Krismanko selaku Ketua FKGI. Konservasi satwa secara insitu lebih berhasil dilakukan dibandingkan di kebun binatang atau konservasi eksitu yang berkurang nilai konservasinya.

Krismanko merasa pihaknya dan pemda Bengkulu tidak dilibatkan oleh BKSDA tentang pemindahan gajah tersebut. “Sebaiknya ada diskusi antara BKDSA dan Pemda serta melibatkan FKGI” tambahnya.

Dia menjelaskan pemindahan gajah dilakukan bila satwa itu masih liar, dan lembaga konservasi harus memenuhi kaidah animal welfare terhadap satwa yang dipindahkan seperti kondisi kandang, pakan dan ketersediaan dokter hewan. Pengecekan dan klarifikasi ke kebun binatang juga penting apakah satwa yang dikirim tersebut keturunan pertama (F1) atau sudah keturunan ketiga atau keempat (F3/F4).

Menanggapi penolakan pemindahan gajah, pihak BKSDA seperti dikuti dari Antaranews (14/1/2015) menyatakan bahwa tidak ada lagi pemindahan gajah dari kawasan tersebut karena prosedur tidak mudah dan kewenangan berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gajah yang dipindahkan dari PKG adalah gajah betina yang berasal dari Lampung yang dititipkan di PKG Seblat.

Kepergian gajah sumatara dari habitat aslinya ke pulau lain meskipun  merupakan lembaga yang mengatasnamakan lembaga konservasi seperti di kebun binatang menjadi catatan khusus dan perlu mendapat perhatian serius, termasuk prosedur atau proses-proses yang dijalani. Di lain sisi, upaya-upaya konservasi insitu harus menjadi prioritas utama pemerintah ke depannya.

 

Soal Usul BP REDD+ Lebur di Kementerian LHK, Inilah Tanggapan Mereka

Petugas pemadam kebakaran PT Arara Abadi sedang memadamkan api di kebun akasia di Desa Balam Merah, Bunut, Pelalawan, Sabtu (31/08/13). Akhir tahun ini, BP REDD+ bersama kementerian membuat audit kepatuhan kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah daerah di Riau. Hasilnya, dari 17 perusahaan yang diaudit kepatuhan, semua buruk. Kini, bersama pemerintah daerah, BP REDD+ membuat rencana aksi guna pencegahan kebakaran. Foto : Zamzami

AMAN menilai, BP REDD+ bak alat diagnosis beragam masalah. Sedang bagi Greenpeace, badan ini bisa jadi agen akselerasi perubahan. Dalam masa ini, saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru ‘hidup’ dengan budaya Kementerian Kehutanan yang dipastikan masih kuat,  sangat rawan menggabungkan BP REDD+ ke kementerian ini.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, usia BP REDD+ baru setahun lebih tetapi kini mengalami ketidakjelasan status. Padahal, masa pembentukan saja memakan waktu sekitar tiga tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ingin badan ini lebur menjadi bagian dalam Direktorat Perubahan Iklim. Berbagai kalangan menilai terlalu rawan karena kementerian ini baru terbentuk, dan khawatir kefleksibelan badan ini hilang dan agenda mandek.

Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, ada risiko besar kalau dalam waktu dekat presiden meleburkan BP REDD+ ini dengan Kementerian LHK.  Mengapa? “Kementerian LHK baru lebur. Apalagi dengan paradigma di kehutanan terhadap masyarakat adat selama ini.  Mau bereskan ini saja mungkin dua tahun.”

Untuk itu, AMAN akan meminta resmi kepada presiden dapat mempertahankan BP REDD+ setidaknya dalam dua tahun ke depan. “Sampai semua sistem di LHK siap dan paradigma mereka bener. Minimal, dua tahun ini BP REDD+ hidup dan bersama-sama masyarakat adat,” ujar dia.

AMAN,  katanya, sebenarnya tak mempersoalkan siapa yang akan mengurus masyarakat adat. “Tapi saya mau mengatakan, kalau urusan baru mulai bekerja dengan benar, kok mau dibubarkan?”

Bagi dia, BP REDD+ merupakan media transformasi. “Reduce emission itu bonus karena kita bisa sumbang lebih besar. Lewat badan itu banyak masalah terbongkar,” katanya dalam diskusi catatan awal tahun BP REDD+ di Jakarta, Kamis (15/1/15).

Sebenarnya, REDD+ itu investasi yang tak komersial. “Ketika investasi tak pakai duit suap menyuap memang jadi terbuka. Ini sulit di Indonesia karena ketidakpastian luar biasa. Batas-batas tanah tak jelas. Izin tumpang tindih. BP REDD ini ada sebagai alat diagnosis.”

Kini penguasa berubah. Jangan sampai, katanya, pemerintahan baru tak tahu kerja-kerja BP REDD+. “Diagnosis ini akan menyembuhkan kalau ke dokter yang benar,  kalau dokter salah,  maka sakit makin parah.”

Sejak Indonesia merdeka, kata Abdon, masyarakat adat belum hadir di dalam negara. Meskipun ada dalam UU Pokok Agraria Tahun 1960. “Tetapi sampai sekarang tak ada administrasi buat hak ulayat. Disebut UUPA dan tak pernah dilaksanakan. UUPA bubar setelah UU Kehutanan hadir. Tak penah masyarakat adat hadir. Bahkan, kala masyarakat adat masih beragama leluhur tak bisa dapat KTP. Bayangkan. Ada persoalan.”

Dalam menghadirkan masyarakat adat di dalam negara inilah, katanya, UKP4 dan BP REDD+ banyak berperan. Setelah satu tahun BP REDD+, ada banyak kemajuan buat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. “Saya tak bisa anggap enteng kontribusi UKP4 dan BP REDD+. Ini sangat penting.”

Satu contoh teranyar, BP REDD+ mengambil peran sebagai walidata peta wilayah adat sementara. Setelah terima peta, diperiksa dan dicek. “Hal sama kami lakukan dengan BIG. Peta adat diserahkan pada 2012, dan kami tak tahu apa yang sudah dilakukan.”

“Terima kasih atas keberanian BP REDD+ ambil jadi walidata sementara. Selama ini, belum orangnya, data aja gak ada yang urus. Keberanian BP REDD jd walidata itu suatu kebanggaan, walaupun BP REDD masa depan belum jelas.”

Abdon kembali mengenang  pada 2010,  ketika ada pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, Agus Purnomo, kala itu staf alhi presiden  meminta bagaimana peran masyarakat adat. “AMAN minta ada penataan izin-izin, ada lembaga atau wajah negara yang bisa adukan persoalan masalah-masalah masyarakat adat. Komitmen presiden buat turunkan emisi karbon serahkan saja ke masyarakat adat. Saya ingin pastikan masyarakat adat itu bagian dari negara.” Lalu, Abdon bertemu Kuntoro Mangkusubroto, selaku kepala UKP4. “Pak Kun bilang ok, sebagai kepala UKP4, mau masyarakat adat hadir dulu dalam negara.”

Bustar Maitar, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace mengatakan, kehadiran BP REDD+ membuat akselerasi perubahan atau reform yang selama ini diinginkan di darat laut dan udara. “Menurut saya masih dibutuhkan buat akselerasi itu. BP REDD+ harus bisa bantu akselerasi dorong tata kelola. REDD itu hanya satu bagian. Buat capai itu dorong perbaikan tata kelola. Itu yang susah. Saya lihat, saat ini mengakselerasi kementerian masih susah. Dengan BP REDD+ ada di luar kementerian malah bisa ambil bagian.” 

Pemerintahan baru, katanya, ada harapan besar kepada Presiden Jokowi. “Bagaimana dengan menteri? Apakah optimis? Belum juga karena banyak yang datang dari parpol,” ucap Bustar. Dalam kondisi seperti ini, katanya, BP REDD+ jangan dulu lebur dengan Kementerian LHK.

Bustar belum percaya karena Kementerian LHK baru, leburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Karena dalam bertahun-tahun  partai politik sebagai perpanjangan tangan untuk kepentingan politik. Biarlah ini berjalan dulu sampai beberapa tahun ke depan. Baru dinilai pantas atau tidak dilebur.”

Kasmita Widodo, koordinator BRWA (paling kiri) diikuti Hudoyo, staf ahli Menteri LHK; Abdon Nababan, Sekjen AMAN; Heru Prasetyo Kepala BP REDD+ dan Deny Rahadian, koordinator JKPP, usai menandatangani penyerahan peta wilayah adat di Jakarta, Senin (22/12/14). BP REDD+ selaku walidata peta adat sementara tetapi nasib badan ini belum jelas. Apakah peta adat ini akan mengalami nasib sama dengan peta-peta yang diserahkan pada 2012 kepada BIG tanpa kejelasan? Foto: Sapariah Saturi

Bagi dia, BP REDD+ ini agenda transpormasi dan perubahan. Selama ini, katanya, BP REDD+ tak berjalan sendiri. Mereka melibatkan berbagai kalangan, dari masyarakat sipil hingga akademisi. “Datang ke sana tak susah. Ini yang dirindukan dari pemerintahan sebelumnya. Dengan ini bisa duduk bersama. Ada otoritas lain dan diskusi cari jalan terbaik. Dukungan industri juga meningkat dan banyak komitmen dibuat dan dilaksanakan. Walau ada juga yang baru komitmen” Namun, katanya, masih banyak perusahaan di Indonesia tak berkomitmen tak babat hutan alam dan selesaikan konflik. “Ini bagian proses yang bisa digiring BP REDD+ ke depan,” kata Bustar.

Dia juga memberikan catatan ke depan, bagaimana menjadikan BP REDD+ gerakan dan membumi serta masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari inisiatif ini.  “Jika bicara REDD turunkan emisi itu tak sebatas tak boleh tebang tetapi bisa bermanfaat maksimal buat pencapaian ekonomi masyarakat. Lindungi lingkungan tetapi masyarakat di pedalaman dan kampung bisa rasakan manfaat ekonomi dari REDD itu.”

Dalam diskusi itu, Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+ memaparkan capaian-capaian dalam 2014 dan rencana kerja 2015. Hadir dalam acara itu perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, perwakilan kementerian. Ada Duta Besar Norwegia Stig Traavik, Beathe Trankmann Direktur UNDP Indonesia dan lain-lain.

Gerakan perubahan

Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+ mengatakan, dari awal menyadari, agenda REDD+ yang ditugaskan punya rentang 2010-2020 guna menuju komitmen presiden pengurangan emisi karbon 26% sampai 40%. Lembaga ini, katanya dibangun lewat pendekatan multistakeholders dari masyarakat, pemerintah, swasta sampai akademisi. “Hingga REDD+ bukan program atau proyek tetapi movement. Badan dibentuk presiden, tugas lintas sektor dan lintas disiplin ilmu.”

BP REDD+, katanya, mengupayakan gerakan nasional yang dilakukan oleh semua pihak. “Kami ingin gerakan ini berkelanjutan, mengubah paradigma, dan menjadi agenda reformasi kongkrit.”

Dalam 2014, badan ini membangun indikator penyeimbang antara penurunan emisi, ekologi dan ekonomi lewat REDD+, action and performance indicator (RAPI).

“Misal, daerah ada ekonomi bagus, lingkungan hancur, ada ekonomi jelek tetapi ekologi bagus. Nah, BP REDD+ turun  buat perbaiki kondisi itu.” .

Setahun lalu, BP REDD+ menjalin kerja sama dengan 11 provinsi dan 76 kabupaten yang memiliki hutan dan lahan gambut. Provinsi-provinsi ini meliputi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.

Tahun ini, jejaring akan makin diperkuat dan dikapitalisasi ke tingkat nasional melalui program strategis dalam 10 aksi imperatif. Sepuluh agenda itu yakni, memantau moratoriumdan  one map, penataan perizinan berbasis lahan, dan dukungan penegakan hukum. Lalu, pemetaan hutan adat dan pengembangan kapasitas masyarakat adat, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, desa hijau, dan sekolah hijau. Ditambah lagi, dukungan pada perencanaan tata ruang, dukungan resolusi konflik, dan program strategis penyelamatan taman nasional dan hutan lindung.

Agenda pemantauan moratorium, katanya, lewat aktivasi situation room. “Usaha ini sambil menjaga moratorium ditaati. Pada 2013, moratorium diperpanjang. Transparansi peta indikatif penundaan izin baru, tiap enam bulan direvisi dan diunggah.”

Pada 2015, BP REDD+ mengharapkan ketegasan pemerintah memperpanjang moratorium izin hutan dan lahan gambut dengan ukuran bukan tahun tetapi capaian. Lalu, menyediakan laporan reguler dari situatuion room di tiga lokasi, yakni, Riau, Jambi dan Kalteng. “Mereka monitor lapangan dan laporkan capaian dalam kaitan moratorium.”

Mengenai one map, selama ini, citra satelit tersebar dan untuk mendapatkan berbagai data itu Lapan harus memiliki alat. ”BP REDD+ beri alat itu.” Terkait, peta tematik juga dibuat percontohan di Kalteng. Ada 67 lapis informasi di atas peta satu itu. “Ini sudah disampaikan ke BIG untuk dikelola. Nanti akan ada walidata untuk sambung dan sahkan itu buat jadi informasi tunggal.”

Rencana tahun ini, katanya, menambahkan peta masyarakat adat ke dalam one map. BP REDD+ sudah menjadi walidata sementara. “Peta adat ini nanti harus ada dalam peta nasional sebagai satu tema penting buat lahan dan hutan dengan hak dan benar,” kata Heru.

Dia menambahkan, pada 2014, BP REDD melakukan penataan perizinan berbasis lahan, bersama UKP4, KPK dan provinsi di Kalteng. Juga mendukung Kementerian LHK dalam pengukuhan kawasan hutan, dengan metode klaim dan verifikasi.

Dalam tahun ini, badan ini ingin mendorong penataan perizinan, misal bekerja sama dengan BKPM dalam mengembangkan satu perizinan terpadu. “BP REDD+ akan mengawal, bahwa yang akan masuk itu sesuai rencana dan memberikan pemastian itu terjadi. Memastikan aksi itu sampai sesuai rencana.”

BP REDD+ juga mendukung pendekatan multidoor atau penegakan hukum berlapis. “BP REDD+ kerja sama dengan UKP4. Juga dukung pelatihan terintegrasi dengan penegak hukum dan meeting rutin, misal buat penanganan kebakaran  hutan dan lahan.”  Saat ini, memonitor kasus penegakan hukum di Riau. Bersamaan dengan itu, perusahaan ingin memperbaiki tata kelola lewat audit kepatuhan. Tahun ini, BP REDD+ akan memfasilitasi pemberantasan mafia sumber daya alam. “Badan ini berupaya memastikan apa yang dilakukan kementerian jalan dengan baik dan benar.”

 

Kalimantan Timur Siapkan 50 Kecamatan untuk Pilot Projek Ketahanan Pangan Nasional

Petani di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kaltim, masih  mengandalkan hujan sebagai sumber utama irigasi mereka. Foto: Hendar

Petani di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kaltim, masih mengandalkan hujan sebagai sumber utama irigasi mereka. Foto: Hendar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempersiapkan persawahan baru di 50 kecamatan guna menyambut program pemerintah pusat yang menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pilot projek ketahanan pangan nasional. Sekitar 30 kecamatan memilki potensi, sementara 20 kecamatan tinggal optimalisasi lahan. Hal ini disampaikan Ismail, Anggota Komisi II, DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.

Empat daerah yakni Kabupaten Paser, PPU, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara, merupakan daerah yang memiliki potensi lahan yang siap dioptimalkan. Targetnya, Kaltim akan swasembada pangan pada 2018. “Januari ini akan dilakukan peninjauan ulang terhadap daerah-daerah tersebut, apakah akan bertambah atau berkurang,” lanjut Ismail.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah mengeluarkan Perda Pertanian No 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Perda tersebut harus disosialisasikan sehingga tidak ada alih fungsi lahan pertanian,” lanjut Ismail.

Kepala Dinas Pertanian Kaltim Ibrahim menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke daerah mengenai Perda No 1 tahun 2013 tersebut untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi yang lain. “Perda tersebut telah ada, namun belum banyak daerah yang mengikuti atau mengadopsi, sehingga perlu sosialisasi kembali,” kata Ibrahim.

Faktor air

Air merupakan faktor penentu keberhasilan terhadap daerah yang ditunjuk sebagai lahan sawah baru tersebut. “Permasalahan utama hanyalah air, kalau air terpenuhi maka program Kaltim sebagai proyek swasembada pangan dapat terpenuhi. “Biasanya, satu tahun hanya satu kali panen. Dengan mengotimalkan daerah yang memiliki sumber air, diharapkan dalam setahun dapat panen dua kali,” ujar Ibrahim

Dari 500 ribu hektar lahan yang siap dijadikan sawah, sekitar 110 ribu hektar lahannya telah difungsikan. Pemerintah tinggal menindaklanjuti sisa lahan yang akan dioptimalkan maupun yang baru akan dikerjakan. “Tentunya, penetapan lahan untuk pertanian disesuaikan dengan keadaan setempat, terutama daerah yang memiliki pengairan. Terkait bibit dan pupuk, pemerintah juga telah mepersiapkannya sehingga petani tidak perlu bersusah payah mencarinya,” kata Ibrahim.

“Kami memang telah mempersiapkan lahan di 50 kecamatan dengan sebaik mungkin. Kami juga menjamin segala sesuatunya akan berjalan baik guna menuju Kaltim swasembada pangan dan sebagai pilot projek Indonesia swasembada pangan tahun 2018,” jelas Ibrahim.

Pertanian di Kabupaten Berau menjadi salah satu  harapan untuk swasembada pangan. Foto: Hendar

Pertanian di Kabupaten Berau menjadi salah satu harapan untuk swasembada pangan. Foto: Hendar

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Berikut Fakta Unik Ulat Kaki Seribu

Ulat kaki seribu di Penang, Malaysia. Spesies ini memakan sisa-sisa tumbuhan dan kotoran yang keluar bisa meningkatkan zat hara. Foto: Ayat S Karokaro

Ulat kaki seribu di Penang, Malaysia. Spesies ini memakan sisa-sisa tumbuhan dan kotoran yang keluar bisa meningkatkan zat hara. Foto: Ayat S Karokaro

Namanya ulat kaki seribu (millipede), masuk kelas Diplopoda. Satwa artropoda ini, sempat menggemparkan dunia karena ditemukan memiliki tubuh cenderung terlalu besar mencapai 15,2 inci. Dia dapat di temukan di hutan Afrika Timur. Spesies ini masuk dalam Guinness Book of World Records, karena hewan terbesar dalam jenisnya.

Di Asia, millipede ukuran besar ini ada di Butterfly Farm, Teluk Bahang, Penang, Malaysia. Di sini, ukuran mereka panjang mencapai 20-25 cm bahkan ada 30 cm. Besar tubuh mencapai telunjuk orang dewasa, ada juga hampir sebesar ibu jari dewasa. Mereka diletakkan di ruang lembab dan sejuk, dengan makanan buah dan daun-daunan.

Bisma Rehaldi Bin Manaf, mahasiswa pascasarjana di Malaysia sedang meneliti spesies ini ketika berbincang dengan Mongabay, mengatakan, secara umum hewan ini memiliki penampang tubuh berbentuk bundar, empat kaki di setiap ruas tubuh.

Umumnya, hewan ini masuk herbivora, dan memiliki antena di bagian depan kepala. Spesies ini, memiliki dua pasang kaki per segmen, minus di bagian kepala hanya satu.

Namapun tak sesuai jumlah kaki. “Jangan kira ulat kaki seribu, kaki ada seribu. Salah besar. Kaki tergantung panjang tubuh masing-masing. Ia bisa membesar dan panjang. Bicara kaki, ya tergantung berapa besar tubuh. Setiap segmen tubuh memiliki 17-100 pasang kaki,” kata Rehaldi.

Dia mengatakan, hewan ini masuk katagori decomposer, artinya pemakan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Kotoran sisa pengolahan makanan yang dikeluarkanpun, mampu meningkatkan zat hara di tanah. Hingga mampu menyuplai kebutuhan dan kesuburan tanah, yang bermanfaat bagi tumbuhan. “Itu alasan mengapa saya meneliti ulat kaki seribu. Sebab ada yang omnivora juga, pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging.”

Spesies ini, sangat membantu keseimbangan alam khusus kawasan hutan perawan dan memiliki kelembaban cukup tinggi. Mereka memerlukan uap air cukup banyak dalam tubuh buat bertahan hidup. Kebutuhan cairan itulah, mengapa bisa ditemukan di hutan lembab dan berlumut.

Hewan ini tak berbahaya. Mereka banyak mengalah. Kulit tubuh menjadi alat perlindungan serangan pemangsa. Ciri khas, kalau terdesak melingkar melindungi diri. “Tapi kalau memegang jangan dekat mata, ia punya cairan yang bisa disemprotkan. Bahaya kalau kena mata.”

Bagaimana membedakan jantan dan betina? Bida dilihat dari kaki. Jantan memiliki kaki khusus bernama gonopod. Jantan akan menampung dan menyalurkan sperma di gonopod ke kelamin betina. Si betina, sebagian mampu kawin hingga berulang kali, dan mampu menelurkan sedikitnya 1.200-2.000 butir. “Ada juga sekali kawin dan bertelur, setelah itu mati.”

Ulat kaki seribu, umumnya karnivora, tetapi ada yang omnivora. Ia relatif tak berbahaya, tetapi memiliki  senjata rahasia, yang bisa disemprotkan sewaktu-waktu serta berbahaya jika kena mata. Spesies ini sebagai penyubur tanah. Foto: Ayat S Karokaro

Ulat kaki seribu, umumnya herbivora, tetapi ada yang omnivora. Ia relatif tak berbahaya, tetapi memiliki senjata rahasia, yang bisa disemprotkan sewaktu-waktu serta berbahaya jika kena mata. Spesies ini sebagai penyubur tanah. Foto: Ayat S Karokaro

Mencegah Bencana Longsor dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Rumput Vertiver. Seperti Apakah?

 

Para penggiat lingkungan menanam rumput vertiver pencegah longsor di Korong Hilalang Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubut

Para penggiat lingkungan menanam rumput vertiver pencegah longsor di Korong Hilalang Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubut

Masih ingatkah anda dengan aksi pembibitan rumput vertiver yang dilakukan oleh sejumlah penggiat lingkungan di Korong Hilalang Gadang, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir Oktober 2014 yang lalu? Kini, rumput itu sudah tumbuh dan siap untuk ditanam di daerah-daerah yang rentan terjadi longsor di kampung itu.

Kali ini saya berkesempatan hadir dalam aksi penanaman yang dilakukan oleh 15 relawan dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), WALHI Sumbar dan kawan-kawan Mapala Alphicanameru IAIN Imam Bonjol Padang di Kampung Korong Hilalang Gadang pada Rabu kemarin (14/01/2015).

Penanaman dimulai dengan pertemuan antara 15 orang relawan tersebut dengan warga pada sore hari.  Seorang kawan dari (LP2M) memperkenalkan semua relawan yang datang dengan rombongan ibu-ibu yang telah berkumpul menunggu kedatangan kami. Seusai perkenalan, kami langsung diajaknya untuk melihat lokasi pembibitan rumput vertiver yang  telah dilakukan sejak 26 Oktober 2014.

Rumput itu tumbuh subur di areal tanah seluas 3 x 3,5 meter, berpagar bambu. Setiap dua batang rumput ditanam dalam satu kantong plastik pembibitan dengan tinggi sekitar 80 sentimeter. Bibit itu akan ditanam di rumah warga yang berada di tebing jurang di Korong Hilalang Gadang.

Sebagaimana diketahui bahwa Korong Hilalang Gadang merupakan daerah ketinggian yang dikelilingi perbukitan dengan jenis tanah pasir/regosol kasar yang daya menahan airnya sangat rendah, sehingga sangat rentan dengan ancaman longsor. Penanaman rumput vertifer tersebut merupakan salah satu bentuk upaya penyelamatan lingkungan dan bagian dari mitigasi bencana longsor.

Beginilah kondisi jalan menuju Korong Hilalang Gadang, dengan tebing yang rawan longsor saat hujan. Foto: Riko Coubut

Beginilah kondisi jalan menuju Korong Hilalang Gadang, dengan tebing yang rawan longsor saat hujan. Foto: Riko Coubut

Penanaman dimulai dengan pembersihan lahan dari gulma. Kemudian dibuatkan lubang berukuran 20 x 20 x 20 centimeter dengan jarak tanam antara 50 sampai 60 centimeter, tergantung dengan kondisi kelerengannya. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak seratus batang, yang ditanam di empat lokasi, tepat di belakang rumah warga yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi dari ancaman longsor.

Jamuri (48), salah seorang warga setempat mengatakan bahwa warga berterima kasih kepada relawan yang telah menanam rumput vertiver di belakang rumahnya. Dia mengaku cemas jika terjadi hujan deras di Hilalang Gadang, kerap sekali terjadi pengikisan tanah di belakang rumahnya, yang berpotensi longsor. Melalui kegiatan ini dia berharap tidak terjadi lagi pengikisan tanah.

Yulidawati (35), selaku Ketua Kelompok Perempuan Hilalang Jaya mengatakan mereka menjadikan Korong Hilalang Gadang sebagai sentral pembibitan dan penjualan rumput vertiver. Sampai saat ini, kelompoknya tengah membangun komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman untuk mengunakan rumput vertiver untuk memitigasi bencana longsor dibeberapa tempat yang rentan di Kabupaten Padang Pariaman.

“Kami telah menjual bibit rumput vertiver sebanyak seribu batang pada Universitas Andalas dengan harga Rp500 per batangnya. Jika kegunaan rumput ini terpublikasi dengan baik, tentunya usaha pembibitan rumput ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” katanya saat diwawancarai Mongabay.

Ibu tiga anak ini berharap dukungan dari berbagai pihak terhadap usaha yang dilakukan oleh kelompoknya. Disamping melakukan pembibitan rumput vertiver, Kelompok Perempuan Hilalang Jaya juga melakukan pembibitan Aloevera dan mengembangan industri kecil rumahan. Kini, kelompoknya telah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan untuk memasarkan tanaman Aloevera yang dikelola kelompok.

Pengembangan rumput vertiver di daerah Korong Hilalang dipandang sangatlah tepat, mengingat tingginya tingkat kerentanan bencana longsor di daerah tersebut. Umumnya masyarakat di kampung ini berprofesi sebagai buruh batu bata. Lebih dari 20 buah gudang industri batu bata beroperasi di daerah tersebut, cukup tinggi kebutuhan material tanah yang dibutuhkan, sehingga tidak heran banyak bukit-bukit yang digali masyarakat untuk untuk kebutuhan tanah liat.

Pemda setempat saat ini sedang melakukan kegiatan pembangunan jalan baru, jalan lingkar yang menghubungkan Korong Hilalang Gadang dengan Pasar Lubuk Alung. Akibatnya banyak dilakukan pemotongan bukit guna keperluan pembuatan jalan.

Rumput vertiver yang dapat memitigasi bencana longsor di Korong Hilalang Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubut

Rumput vertiver yang dapat memitigasi bencana longsor di Korong Hilalang Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubut

Fabio Dinasti, Koordinator Program Wilayah Padang Pariaman dari LP2M mengatakan kegiatan itu merupakan program lanjutan mitigasi bencana longsor di di Korong Hilalang Gadang.

“Saat kami melakukan launching pembibitan rumput vertiver di jejaring sosial, sudah ada yang memesannya dan bahkan dalam jumlah yang banyak. Pada saat itu yang memesan dari Kalimantan. Mungkin akan digunakan untuk merehabilitasi lahan pasca tambang,” ucap pria yang akrab dipanggil Didi.

LP2M juga melakukan pendampingan ekonomi masyarakat dengan membantu promosi dan penjualan produk-produk masyarakat, mulai dari tanaman aloevera, rumput vertiver dan industri rumahan lainnya. Diharapkan usaha ekonomi teresbut dapat mengalihkan profesi warga sebagai buruh pembuat batu bata.

Program tersebut juga akan mendidik masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mitigasi bencana longsor melalui penanaman rumput vetiver.  Ani Elza Rahmi, Koordinator Divisi Pendidikan dan Pengkaderan WALHI Sumbar mengatakan keberhasilan program tersebut dapat dijadikan contoh bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berada di daerah berlereng terjal di Sumbar.

Ani mengatakan selain ampuh mencegah longsor, rumput ini juga bernilai ekonomis serta dapat dikembangkan dengan mudah. Kendala saat ini adalah kurangnya sosialiasi mengenai manfaat dari rumput vertiver itu sendiri. Dia berharap pembibitan rumput oleh masyarakat Korong Hilalang Gadang dapat berkembang, sehingga bisa menjadi pusat penjualan dan pembibitan rumput vertiver di Sumbar.

 

Mau Kelola Lahan Gambut? Inilah Pesan Para Pakar (bagian 2)

Gambut yang tercabik-cabik kanal. Apakah ini yang dibilang pengelolaan berkelanjutan? Foto: dari presentasi Azwar M'aas

Gambut yang tercabik-cabik kanal. Apakah ini yang dibilang pengelolaan berkelanjutan? Foto: dari presentasi Azwar M’aas

Mengelola gambut tak bisa seenaknya. Ia tak dapat dibelah-belah semau hati, terlebih pada kubah. Pengelolaan harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap). Tanamanpun harus beradaptasi dengan gambut. Bukan sebaliknya, gambut dipaksa mengikuti keinginan hati yang menggunakan lahan. Gambut tempat menyimpan air. Kala, eksploitasi tak memperhatikan karakteristik, bahaya mengintai. Gambut kering, memicu kebakaran. Inilah yang terjadi di negeri ini selama belasan tahun, tak pelak, kebakaran bak jadi “tamu” tahunan.  Apa kata para pakar gambut soal ini?

Prof Azwar M’aas, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan, kala membahas gambut harus membicarakan hukum air yang mengalir dari atas ke bawah. Kala, kubah gambut ditoreh oleh kanal-kanal, maka air akan lepas.

Diapun menjabarkan beberapa hal prinsip dalam pengelolaan gambut. Menurut dia, mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan. Satuan hidrologis, katanya,  menjadi dasar peruntukan, zona konservasi (kubah), zona penyangga,  dan zona pemanfaatan, dengan densitas saluran makin sedikit ke arah kubah. “Satuan hidrologis dengan pengelolaan berbeda dan tak ada ketergantungan dengan ekosistem akan jadi sumber bencana,” katanya kala berbicara dalam diskusi soal gambut, Rabu (14/1/15) di Jakarta.

Lalu, pilihan komoditas adaptif ke lingkungan alami untuk zona yang makin mendekati kubah. “Jika gambut ini dijadikan pada pohonan atau tanaman lahan kering, dengan memaksa gambut yang basah untuk kering. Ini bahaya….”

Jadi, katanya, air tanah harus tetap segar bergerak, tidak stagnan. Azwar mencontohkan, pada kubah tetap hutan alami , zona penyangga, HTI dengan tanaman adaptif rawa,  zona kanalisasi terbatas HTI, pada zona aerasi, perkebunan. Lalu pada zona tanggul alam dan pasang surut itu tanaman pangan atau tanaman semusim.

Microsoft Word - Document5

Kondisi di lapangan, banyak gambut tercabik-cabik kanal (drainase) termasuk pada kubah. Hal ini, katanya, akan menimbulkan dampak lingkungan antara lain, laju penurunan muka tanah (subsiden), emisi, kering tidak balik, dan bahan organik terlarutkan (DOC). Ditambah lagi, bahaya kebakaran, perubahan iklim, pemanasan global, peningkatan muka air laut, kelangkaan air bersih musim kemarau, polusi air, dan berdampak bagi masyarakat lokal setelah ada perubahan lingkungan.

Berbicara gambut daratan dan kepulauan, kata Azwar, dalam pengelolaan harus dengan perlakuan berbeda. Pemanfaatan gambut kepulauan harus minimal gangguan.

Pengelolaan, katanya, berpedoman pada satuan hidrologis gambut dengan mengedepankan desain fungsional (zonasi konservasi, konversi). Juga hubungan serasi antara penguasaan lahan skala besar dan masyarakat dalam satuan hidrologis atau landscape yang saling terhubung. “Masalah selama ini, dalam satu kesatuan hidrologis banyak penguasaan dan satu sama lain berbeda-beda kepentingan.”

Selama ini,  praktik-praktik masyarakat, misal di Pulau Padang, terbukti lebih lestari dan tak merusak tatanan hidrologi. Warga menanam karet 7.931 hektar, sagu 8794 hektar, kelapa 1766 hektar, sampai perikanan.

Untuk itu, kata Azwar, perlu sinkronisasi peraturan perundangan biofisik terkait pemanfaatan dan konservasi.  Termasuk, pemerataan kesempatan akses terhadap lahan gambut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, mengelola gambut itu sulit mau dibilang  berkelanjutan. Azwar lebih senang menyebut dengan memperpanjang pengelolaan gambut. Untuk itu, katanya, hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain,  perhitungan neraca air/lengas tanah di zonasi peruntukan dalam satuan hidrologis, gambut tidak kering di permukaan, lembab dan mampu menyerap air, dan minimum usikan. Kemudian, tanaman menyesuaikan ekisistem gambut, bukan sebaliknya. “Jangan ekosistem gambut yang harus menyesuaikan diri dengan tanaman.”

Kanal-kanal ini menyodet gambut. Airpun keluar dan lepas hingga mendorong gambut kering dan memicu kebakaran. Foto: presentasiAzwar M'aas

Kanal-kanal ini menyodet gambut. Airpun keluar dan lepas hingga mendorong gambut kering dan memicu kebakaran. Foto: presentasiAzwar M’aas

Selain itu, gambut, jangan dibiarkan terbuka tanpa tumbuhan penutup, jangan diberi input berlebihan dan memperbaiki suasana untuk perombakan oleh mikrobia. Untuk tujuan penataan air, ucap Azwar, perhitungan neraca air, perlu peta lebih rinci, misal, peta skala 1:5.000. LiDAR dapat sebagai dasar peta skala 1 : 2.000.

Peta ini, katanya, sekaligus sangat berguna  bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah, konservasi dan pemanfaatan, perancangan zona adapatasi. Peta juga bermanfaat buat menilai, dampak lingkungan versus ekonomi di lahan gambut, termasuk bahaya kebakaran lahan.

Dalam presentasi, Azwar menyebutkan beberapa hal penyebab gambut mudah terbakar seperti terjadi selama ini. Antara lain, aturan pengelolaan air berbasis neraca lengas tetapi tak memperhatikan satuan hidrologis,  hanya berdasar konsesi atau penguasaan lahan, dan tak ada sumber air di posisi lebih tinggi karena kubah rusak. Lalu, saluran dan bangunan pengontrol, drainasi berlebihan hingga menguras air ke posisi lebih rendah, kemarau, lama tidak hujan berurutan dan akumulasi penguapan. Penyebab lain, air tanah terlalu dalam hingga kemampuan aliran kapiler gambut rendah, kesadaran lingkungan rendah, dan cara termudah membuka lahan dengan membakar. Selain itu, terjadi konflik kepentingan, pengawasan lemah, permainan oknum. Kondisi tambah parah kala antarpemegang kendali kewenangan tidak sinergi.

Untuk itu, dia menawarkan beberapa upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut. Pertama, satu satuan hidrologis dengan satu pengelolaan, sama dengan pengelolaan sungai dan DAS-nya. “Siapa berbuat apa dan kompensasi perlindungan dari hulu sampai hilir.”

Kedua, menerapkan eko-hidro yang arif, bukan hanya menata air di saluran, tetapi lebih penting menjamin ada cukup air di posisi lebih tinggi. Hingga secara grafitasi mampu membasahi gambut di bagian bawah, dan kubah terlindungi.

Ketiga, penutupan kanal pembatas yang terlanjur dibuat di batas satuan penguasaan dalam satu kesatuan hidrolgis. Keempat, kejelasan status lahan, hindari kawasan abu-abu yang tidak ada penanggungjawab.

Kelima, penyatuan sistem peringatan dini potensi mudah terbakar, baik aspek hidrometeorologi, posisi gambut terhadap bentang lahan. Juga kondisi fisik gambut dan tumbuhan di atasnya, muka air tanah, keterlintasan, status penguasaan, kerawanan sosial, sampai kesiapan sarana pemadaman dini. Juga pengelolaan airpun mesti bersama-sama, baik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas, UKP4, akademisi dan lain-lain.

Haris Gunawan, Pakar Gambut dari Universitas Riau juga memberikan pandangan tak jauh beda. Menurut dia, dalam mengelola, harus sesuai watak asli gambut  yang basah. “Jadi itu sebenarnya, pilihan. Pilihan tak mudah diambil. Jelas dalam konteks lebih besar harus akomodir semua kepentingan tetapi pelahan harus kembalikan pembangunan  sesuai karakter gambut.” Yang jelas, katanya, mengelola gambut tak bisa  menjeneralisir, misal HTI akasia dan sawit dipaksakan massif seperti saat ini, sekitar 2,7 juta hektar lebih lahan gambut dari total 7 juta. “Ini menurut saya sudah cukup apapun diskusi akademiknya. Gitu lo.”

Microsoft Word - Document5

Menurut Haris, Indonesia, sudah harus mengembangkan pendekatan baru dengan tetap mempertahankan watak alami atau watak asli ekosistem gambut. “Yang sudah ada itu pelahan terus tingkatkan value. Misal, HTI 3 juta hektar itu value jadi 7 juta hektar, tetapi lahan tetap 3 juta hektar. Jadi bukan lagi perluasan lahan bisnis. Itu filosofi yang harus diambil,” ujar dia.

Revisi

Mengenai PP Gambut, Haris melihat beberapa asosiasi dan akademisi getol ingin merevisi aturan, terutama terkait ketebalan dan batas muka air gambut budidaya. “Itu bagian proses. Yang penting, diketahui siapapun, pemerintah memberi ruang kepada siapapun berpendapat. Tapi jangan buru-buru revisi. Naskah akademik penting. Lalu bercermin juga dengan pengalaman kerusakan gambut 1 juta hektar.”

Bagaimana ke depan? Menurut dia, pemerintah harus lebih konsen mengimplementasikan dan membangun sistem pengawasan. Dari pengalaman, aturan ada tetapi tak jalan karena pengawasan lemah. Dia mencontohkan, aturan larang kelola lahan gambut tiga meter ke atas hanya jadi kebijakan di atas kertas. “Di berbagai daerah, banyak pengusahaan di lahan gambut tiga meter atau lebih.”

Untuk itu, katanya, bagaimanapun kembali ke muara. “Kalau mau revolusi mental ya orang-orangnya. Karena ada celah di sana. Aturan bagus, kalau orang-orangnya atau belum terbangun sistem akan sulit.”

Teguh Surya, dari Greenpeace mengatakan, jikapun PP Gambut nanti direvisi, menteri harus memastikan semua itu demi memperkuat komitmen presiden dalam melindungi gambut total. Mengenai revisi mungkin dilakukan atas landasan keilmuan, dia mengingatkan, agar berhati-hati.  “Karena kelompok ahli juga terbelah. Menteri harus jadikan realitas di lapangan sebagai pertimbangan.”

Menurut dia, pengelolaan HTI dan sawit di lahan gambut jelas tindakan bunuh diri ekosistem. Sebab, katanya, pengelolaan gambut mesti dengan tanaman beradaptasi dengan gambut hingga tak ada kanalisasi yang mengeringkan lahan.

Dia menilai, aturan peralihan dan penutupan dalam aturan itu, masih menjadi batu ganjalan dalam melindungi ekosistem gambut. “Menteri juga perlu segera merealisasikan janji presiden dengan mereview perizinan terutama di lahan gambut.” (habis)

 

 

Catatan Akhir Tahun 2014 COP, Dunia Maya Cara Baru Modus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Centre for Orangutan Protection (COP) mengeluarkan catatan perdagangan satwa liar dilindungi sepanjang tahun 2014. Pada Rabu, 7 Januari 2015 kemarin Mongabay menerima laporan tersebut. Dalam catahu tersebut COP memaparkan upaya perlawanan terhadap perdagangan satwa liar masih tetap berjalan.

Dalam perkembangannya perdagangan satwa liar berkembang lebih cerdas lewat berbagai metode baru dan maju. Berbeda dengan pola-pola lama, perdagangan saat ini tanpa memerlukan tatap muka dan hanya berinteraksi lewat dunia maya atau dengan metode perdagangan online.

Satwa yang dipacking dalam box buah, hasil tangkap tangan BKSDA Jateng, COP dan JAAN. Foto : Dok COP

Satwa yang dipacking dalam box buah, hasil tangkap tangan BKSDA Jateng, COP dan JAAN. Foto : Dok COP

Juru kampanye COP Daniek Hendarto mengatakan, pada tahun 2014 setidaknya 5 pedagang yang tertangkap menghadapi masa sidang dan bersiap menjalani hukuman. Setidaknya 7 jenis satwa berjumlah 18 ekor diamankan dan masuk dalam pusat rehabilitasi dan karantina.

Perdagangan satwa liar dilindungi terus saja terjadi manakala permintaan masih tinggi dan tahun 2013 Mabes Polri di bantu COP dan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) membongkar perdagangan satwa ilegal di Muntilan, Jawa tengah dengan barang bukti berupa 3 ekor kucing hutan, 1 anakan kijang, 2 ekor kukang, 1 ekor trenggiling, 1 walang kopo, 4 burung hantu sumatera, 3 ekor elang hitam, 1 ekor alap-alap sapi, 1 buaya muara, 1 ekor landak, 1 ekor bayi elang. Barang bukti ini di amakan dari 1 orang pedagang dan saat ini menjalani vonis hukuman karena menjual satwa dilindungi ini.

Penggeledahan satwa perdagangan liardi kios di Pasar Ambarawa milik Paryono. Foto: COP

Penggeledahan satwa perdagangan liardi kios di Pasar Ambarawa milik Paryono. Foto: COP

Trend perdagangan satwa liar telah bergeser dari era tradisional menuju modern melalui media online. Pedagang menggelar barang dagangan kemudian pembeli datang dan bertatap muka, lalu melakukan transaksi di lokasi. Hal ini merupakan cara lama dan sudah mulai di tinggalkan para pedagang satwa liar.

Seiring majunya teknologi pedagang menggunakan cara jualan online yang dinilai lebih aman dari razia petugas. Pedagang hanya memajang foto satwa liar di media online dengan banderol harga dan tanpa tatap muka antara pedagang dan pembeli transaksi pun bisa terjadi. Jika pembeli setuju harga yang di tawarkan, pedagang akan memberikan nomer rekening dan setelah dana ditransfer masuk pedagang akan menggunakan jasa pengiriman yang jamak di gunakan seperti Herona dll.

Pada bulan Desember 2012, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah di bantu COP menggagalkan pengiriman 2 buri bayan dengan jasa kurir Herona dari pengembangan penggrebekan sebelum di rumah tersangka di Klaten, Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwa metode pengiriman dengan jasa kurir relatif lebih aman karena kontrol petugas pengiriman juga tidak ketat sehingga satwa liar dilindungi juga dengan mudah lolos dalam proses pengiriman ini.

Salah satu yang menyuburkan praktik perdagangan ini masih saja adanya permintaan dari pembeli. Ditambah lagi dengan maraknya kelompok-kelompok penghobi satwa liar membuat permintaan akan satwa liar semakin naik. Karena banyaknya permintaan maka perdagangan akan terus terjadi dan mata rantai kejahatan itu terus terjadi. Dan efeknya perburuan tetap berlangsung untuk menyuplai kebutuhan permintaan satwa liar.

“Pemerintah sudah seharusnya tanggap mengawasi serta memantau tindak kejahatan ini. Kepada pelaku kejahatan harus mendapat hukuman maksimal agar memberikan efek jera dan tentunya berdampak menekan kejahatan ini berkembang lebih cepat atau bahkan menghentikan,” kata Daniek.

Lokasi Operasi COP di tahun 2014

Selama tahun 2014 COP dari pemantauan tim COP Provinsi Jawa Timur, Jakarta dan Jawa Tengah masih ramai perdagangan satwa liar baik online maupun penjualan langsung. Di Jawa Timur masih kurang ketat pemantauan dan kurang gencar melakukan operasi. Ini menyebabkan masih bebas penjualan satwa liar di provinsi ini. Penjualan jenis burung julang emas, elang, primata, binturong, burung paruh bengkok dan lainya masih marak terutama dengan akun online dari provinsi Jawa Timur terutama kota Surabaya.

Lutung Jawa hasil sitaan dipelihara di pusat rehabilitasi lutung jawa Javan Langur Center (JLC), Batu, Malang, Jawa Timur. Foto : COP

Lutung Jawa hasil sitaan dipelihara di pusat rehabilitasi lutung jawa Javan Langur Center (JLC), Batu, Malang, Jawa Timur. Foto : COP

Di Jawa Timur biasanya pedagang mengambil satwa lokal dari kantung-kantung habitat yang tersisa di Jawa Timur seperti lutung jawa di Lumajang Jatim. Selanjutnya di Jakarta sebagai salah satu simpul perdagangan. Dimana banyak satwa di ambil dari Sumatera masuk melalui pelabuhan Merak Bakauheni dan beredar di Jakarta, contohnya kukang sumatera.

Pemantauan jalur darat kurang ketat memudahkan satwa masuk ke Jawa lewat jalur darat dan masuk di penampungan satwa, lalu mulai diedarkan di Jakarta dan beberapa kota di Jawa termasuk suplai di pasar burung dan pedagang online.  Untuk Jawa Tengah kasusnya penyalur tangan kedua dari pengepul sebelumnya. Seperti pedagang membeli dari kota lain dan menjualnya. Namun terkadang pedagang menampung satwa lokal hasil tangkapan pemburu di seputaran Jawa Tengah yang ada di habitat satwa liar.

Dan sepanjang tahun 2014, COP membantu aparat terkait melakukan operasi pedagang satwa liar dilindungi seperti BKSDA dan Polri. Untuk mengentikan kejahatan ini kucinya adalah penegakan hukum yang tegas dan berani. Berkembangnya metode perdagangan satwa liar membuktikan bahwa kejahatan ini terus tumbuh dan perlu tindakan tegas.

“Hukuman memang masih jauh dari maksimal karena para pelaku selama ini mendapat hukuman rata-rata 6-8 bulan kurungan penjara. Tapi setidaknya tindakan menghukum pelaku kejahatan ini bisa menjadi sebuah tanda positif hukuman bisa berjalan walau belum maksimal,” tambah Daniek.

 

Operasi COP 2014

Operasi pertama yakni penyitaan di Serpong, Tangerang. Bersama Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) bagian Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dan JAAN berhasil menggrebek pedagang satwa liar di daerah Serpong, Tanggerang pada tanggal 26 Juni 2014. Di lokasi ini tim berhasil mengamankan pedagang beserta barang bukti berupa satwa liar dilindungi 1 elang hitam (Ictynateus malayensis), 1 elang ular bido (Spilornis cheela), 2 alap-alap tikus (Elanus caeruleus) dan 1 lutung jawa (Traphicitecus auratus).

Operasi kedua penyitaan di Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2014 tim COP dan JAAN membantu upaya penyergapan pedagang satwa liar di wilayah Jakarta Timur oleh BKSDA Jakarta. Dalam operasi yang di lakukan di depan rumah sakit Haji di Jakarta Timur ini tim menangkap 1 kurir dengan barang bukti 2 lutung jawa (Traphicitecus auratus) dan 2 kucing hutan (Prionalurus engalensis).Dan berikutnya, pperasi pedagang di Ciledug, Tangerang pada tanggal 9 Desember 2014 tim Mabes Polri, COP dan JAAN melakukan pengrebegan pedagang di daerah Ciledug, Tangerang. Dari lokasi ini tim mendapatkan barang bukti 2 ekor siamang (Sympaglagus syndactilus) dan 1 simpei (Presbytis melalopos) dan kesemuanya masih bayi. Pedagang di tangkap di kontrakannya yang juga menjadi base DJAMAL (Djaringan Musang Lovers). Dalam penangkapan ini tim membawa serta 2 tersangka yaitu Wisnu imam dan Choirudin ke Mabes Polri. Saat ini barang bukti di bawa menuju ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga ( PPSC) di Sukabumi. Tersangka ini menjual satwa liar dilindungi tidak sendiri dimana tersangka ini mengumpulkan uang dari rekan-rekannya untuk membeli satwa liar dan di jual lagi.

Di Jawa Tengah COP melakukan operasi penangkapan pedagang di Ambarawa, Jawa Tengah. Tanggal 16 Desember 2014 BKSDA Jawa Tengah dibantu tim dari COP dan JAAN menangkap pedagang satwa di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah. Pedagang di tangkap di depan sebuah supermarket saat hendak melakukan transaksi. Dari tangan pedagang tim mengamankan 2 kancil (Tragulus napu), 2 kukang (Nycticebus javanicus) dan 1 trenggiling (Manis javanica). Pedagang ini menggunakan metode yang sama dengan menjual satwa secara online. Pedagang menjual Kancil Rp. 1.500.000/ pasang, Kukang Rp.1.000.000/ pasang dan trenggiling Rp. 800.000 – Rp.900.000. Dan saat ini pedagang diamankan oleh BKSDA Jawa Tengah dalam upaya penanganan hukum lebih lanjut.

Sedangkan di Jawa Timur, operasi penyitaan lutung jawa di Lumajang, Jawa Timur. 28 Agustus 2014 tim COP bersama Animals Indonesia juga membantu Polda Jawa Timur dalam mengungkap jaringan pedagang lutung jawa (Traphicitecus auratus) dari tangan tersangka tim mengamankan barang bukti 4 ekor bayi lutung jawa. 2 ekor diantaranya masih kecil diperkirakanan berumur 2-3 minggu. Pedagang mendapatkan lutung langsung dari pemburu di seputaran Lumajang dan sekitarnya. Bayi-bayi lutung tersbut saat ini di bawa menuju ke Javan Langur Center (JLC) tempat pusat rehabilitasi lutung di Kota Batu Malang, Jawa Timur atas ijin BKSDA Jawa Timur.

 

 

AMDAL Perusahaan Perkebunan Sawit di OKI Bakal Dikaji Ulang

Empat tahun terakhir, ribuan hektar sawah di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan gagal tanam. Sawitkah biangnya? Terkait hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup OKI akan melakukan kaji ulang AMDAL perkebunan sawit yang ada di wilayah tersebut. Foto: Rhett A. Butler

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, akan segera mengkaji ulang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait limbah perkebunan kelapa sawit dan dampak lingkungannya.

Kepala BLH OKI, Ambia AB mengatakan, pihaknya akan segera melakukan investigasi terkait banyaknya laporan masyarakat dan beberapa pemberitaan di media massa mengenai dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. “Kita akan bertindak tegas terhadap perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai AMDAL,” katanya, Selasa (12/01/2015) lalu.

Ambia mengatakan pihaknya sudah mendengar laporan masyarakat yang mengalami gagal tanam akibat saluran irigasi perusahaan perkebunan yang tidak sesuai AMDAL. “Kita akan kaji ulang AMDAL perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten OKI, dan akan kita cek apakah sudah sesuai atau tidak,”ungkapnya.

Selain itu, terkiat pencemaran air sungai yang ada di OKI, menurut Ambia, bila diteliti banyak sungai di OKI yang sudah tercemar. Namun, pencemaran tersebut bukan hanya disebabkan limbah perusahaan tetapi juga ada faktor lain seperti limbah rumah tangga. “Tahun ini, kita prioritaskan program untuk melakukan penelitian, karena air sangat penting bagi kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Perusahaan bandel

Sekitar 15 persen dari 54 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten OKI dinilai Ambia membandel dan tidak pernah membuat laporan terkait permasalahan lingkungannya. “Bagi perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan harus membuat laporan persemesternya akan tetapi ada sekitar 15 persen perusahaan yang sama sekali tidak pernah membuat laporan,” ujarnya, tanpa mau menyebutkan nama perusahaan perkebunan sawit yang membandel tersebut.

Ambia menambahkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan yang beroperasi di OKI. “Kalau memang ada yang kurang kita selalu menegur agar mereka memperbaikinya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,”jelasnya.

Syarifudin Gushar dari Bumi Hijau Nusantara menyambut baik upaya yang akan dilakukan oleh BLH OKI. Menurutnya, sudah seharusnya AMDAL perusahaan perkebunan sawit yang ada di OKI dikaji ulang.

Kata Gushar, banyak perkebunan sawit yang beroperasi di OKI menyalahi izin lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban.

Selain itu, kata dia, banyak perusahaan yang mengubah desain lingkungan, dan seharusnya dilakukan peninjauan ulang terhadap AMDAL-nya. “Kita berharap, pemerintah tidak hanya omong doang, tapi benar-benar dilaksanakan dan tindak tegas perusahaan yang menyalahi aturan dengan mencabut izinnya,” kata Gushar.

“Bila hal tersebut terus dibiarkan, maka akan membuat kondisi lingkungan di OKI semakin rusak dan tidak terkendali,” ujarnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Ketua MA : Efek Jera Untuk Penjahat SDA Masih Kurang

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali mengatakan banyak putusan pengadilan terhadap kejahatan sumber daya alam (SDA) masih kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya pengrusakan hutan dan lingkungan hidup secara menyeluruh terus terjadi.

“Memang selama ini dirasakan putusan-putusan yang berkaitan dengan SDA itu efek jeranya masih rendah. Oleh karena itu kita tidak ada henti-hentinya melakukan evaluasi. Kemudian kita mengumpulkan semua data penanganan yang berkaitan dengan SDA. Kita lakukan pendataan sekaligus pemetaan di daerah-daerah yang paling menonjol terkait pencemaran SDA,” katanya dalam acara konferensi pers sesaat setelah pembukaan acara lokakarya terpadu sektor peradilan dalam penanganan perkara keanekaragaman hayati di Indonesia di Hotel Shangri La Jakarta, pada awal minggu ini.

Suasana sidang putusan dengan terdakwa Danesuvaran KR Singam, General Manager PT Adei Plantation di Pengadilan Negeri Pelalawan Riau, pada Selasa (09/09/2014). Foto Made Ali

Suasana sidang putusan dengan terdakwa Danesuvaran KR Singam, General Manager PT Adei Plantation di Pengadilan Negeri Pelalawan Riau, pada Selasa (09/09/2014). Foto Made Ali

la juga mengatakan, salah satu fungsi dari lokakarya tersebut adalah untuk menyatukan persepsi. Sebab proses penindakan pidana bukan hanya di pengadilan. Tapi mulai dari proses pasifnya dugaan hingga penyidikan dan seterusnya. Semua harus sama persepsi dalam penindakan kejahatan SDA

“Kita fokus sasaran penindakannya bukan hanya pada orang-orang kecil. Tetapi kita juga harus bisa menjangkau yang lebih besar sampai pada korporasi,” katanya.

Ia mengatakan, jika melihat ancaman-ancaman pidana dari semua yang berkaitan dengan SDA, sebenarnya cukup berat. Kecuali dalam soal illegal fishing pada zona ekonomi ekslusif.

“Disitu ancamannya masih berupa denda. Belum pada pidana pemenjaraan. Itu semua akan dievaluasi. Hasil evaluasi akan dijadikan input untuk diberikan kepada badan legislatif. Supaya ke depan dalam menjaga sumber kelautan kita perlu lebih memberikan efek jera,” pungkasnya.

Hal tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan ketua Satgas SDA Kejaksaan Agung, Warsa Susanto. Ia mengatakan, dalam melakukan penindakan hukum dalam illegal fishing di zona ekonomi eksklusif,  UU yang ada hanya memberikan ketentuan hukuman denda. Kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.

Dalam melaksanakan tuntutan, kejaksaan agung tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka.

“Ke depan kita mengharapkan adanya multidoor. Korporasi bisa dijerat pidana terkait kejahatan SDA,” pungkasnya.

Bareskrim, KKP, WCS dan JAAN menangkap penjual insang manta ray di Surabaya. Foto : WCS

Bareskrim, KKP, WCS dan JAAN menangkap penjual insang manta ray di Surabaya. Foto : WCS

Duta besar AS untuk Indonesia Robert Blake mengatakan, dalam memberantas kejahatan kehutanan dan satwa liar perlu kerjasama dan tindakan kolaboratif dari berbagai pihak. Kerja sama yang erat harus dibangun antara u pemerintah, serta organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat setempat serta sektor swasta.

“Penyelidik, penuntut dan hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai penegak keadilan untuk menjaga sektor peradilan yang adil, transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia,” tutur Blake.

Pemerintah Amerika sendiri telah menginvestasikan US$232 juta di lebih dari 40 negara untuk program pelestarian pengelolaan hutan. Bantuan tersebut, termasuk US$ 32 juta untuk Indonesia. Bantuan disalurkan melalui USAID.

Andrew Sisson, Mission Director USAID Indonesia mengatakan, Pemerintah AS melalui USAID sangat senang mendukung kegiatan dari Mahkamah Agung tersebut. “Kami mendukung penegakan peradilan. Tidak hanya di sektor kehutanan, tapi juga untuk sektor lain seperti kelautan. Kami bekerjasama dengan KKP. Untuk keanekaragaman hayati, kita bekerjasama dengan Cifor,” paparnya.

Sisson mengatakan, pihak USAID bekerjasama  dengan banyak pihak untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Indonesia . Baik dengan penegak hukum maupun masyarakat sipil. Hal ini dirasa penting karena keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia penting untuk dunia. Karena itu harus dijaga dan dilestarikan.

“Ini tidak hanya penting untuk Indonesia dan Amerika, tapi juga seluruh dunia. Kami melihat untuk mewujudkan peradilan dan tata kelola pemerintahan yang baik,  pembenahan sektor lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting,” kata Sisson.

Saat ini USAID Indonesia bekerja untuk bidang keanekaragaman hayati, kehutanan dan juga kelautan. Dalam melakukan program-program tersebut, kerjasama dengan sektor pengadilan dan mahkamah agung penting dilakukan.

“Kami melakukan kerjasama untuk peningkatan kapasitas, juga dalam meningkatkan sistem penelusuran kasus. Dengan KKP kami bekerjasama  untuk menangani illegal fishing. kerjasama juga dibangun dengan masyarakat dan sektor swasta. Mereka bagian yang memiliki peranan penting untuk menjaga SDA di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran media dalam memberitakan isu lingkungan hidup menjadi sangat penting. “Media memiliki peranan yang penting untuk mengidentifikasi masalah, mengangkat hal-hal tersebut tidak hanya pada masyarakat tapi juga penegak hukum. USAID memberikan pelatihan kepada wartawan untuk meliput isu kehutanan yang berkaitan dengan korupsi,”tandasnya.

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Janjikan Penyelesaian Kasus Dangku

Bangunan milik masyarakat di SM Dangku yang dirobohkan dengan menggunakan alat berat oleh BKSDA Sumsel pertengahan Desember 2014 lalu. Foto: BKSDA Sumsel

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berjanji akan menyelesaikan konflik masyarakat adat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan terkait Suaka Margasatwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Ibu Siti  berjanji akan segera mencari penyelesaian terbaik terkait konflik tanah adat di Sumsel, seperti kasus di Dangku, serta konflik masyarakat adat yang masih banyak terjadi di daerah lainnya di Indonesia,” ujar Anwar Sadat kepada Mongabay Indonesia, Rabu (14/01/2015).

Selama proses penyelesaian konflik, Ibu Siti mengarahkan agar tidak ada tindakan di lapangan,” katanya.

Pernyataan Sadat tersebut diucapkan setelah dia bertemu Menteri LHK Siti Nurbaya di Palembang, Selasa (12/01/2015). Dalam pertemuan tersebut hadir pula para pegiat lingkungan hidup di Sumsel, seperti Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel, Rustandi Adriansyah dan Tommy Indriadi dari AMAN Sumsel, Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernendi, serta Nunu Anugrah dari BKSDA Sumsel.

Anwar Sadat yang kini memimpin Serikat Petani Sriwijaya (SPS) dan For Baru (Forum Masyarakat Pemantau Batubara), mengatakan dia melaporkan sejumlah kasus konflik lahan di Sumsel, terkhusus kasus di Dangku.

Sadat juga melaporkan kronologis kasus kriminalisasi terhadap Muhammad Nur bin Ja’far (76), tokoh adat marga Tungkalulu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumsel bersama lima orang rekannya, yakni Zulkifli bin Dungcik, Samingan bin Jaeni, Dedi Suryanto bin Tugimin, Sutisna bin Kadis, dan Ahmad Burhanudin Anwar bin Imam Sutomo, terkait kasus Dangku.

Selain divonis penjara 2,6 tahun, M. Nur juga didenda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan. Sementara, Zulkifli bin Dungcik divonis penjara 1,8 tahun dan denda Rp25 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian Samingan bin Jaeni, Dedi Suryanto bin Tugimin, Sutisna bin Kadis, dan Ahmad Burhanudin Anwar bin Imam Sutomo divonis penjara 1,6 tahun dan denda Rp20 juta subsider 2 bulan kurungan.

Mereka divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Albertina Ho di Pengadilan Negeri Palembang pada 21 Oktober 2014 lalu. Masyarakat adat dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Keputusan ini sangat kita sayangkan. Kesannya hukum tidak berpihak pada masyarakat adat. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara,” kata Sadat tegas.

Enam masyarakat adat yang divonis bersalah di Pengadilan Negeri Palembang. Muhammad Nur Djakfar (ke empat dari kiri) merupakan tokoh adat marga Tungkalulu. Foto: Muhammad Ikhsan

Dikatakan Sadat, paska keluarnya vonis ini, keberadaan masyarakat adat Dangku makin memprihatinkan. BKSDA Sumsel dengan dalih UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam semakin percaya diri untuk mengusir semua masyarakat yang bermukim, bercocok tanam, dan berkebun di tanah adat yang masuk dalam kawasan Suaka Margasatwa (SM) Dangku di Muba, Sumsel.

“Seperti yang diberitakan Mongabay Desember 2014 lalu. Lebih dari seratus bangunan milik masyarakat dirobohkan oleh BKSDA Sumsel. Jika tidak segera dicarikan solusinya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya nasib masyarakat adat dan petani di daerah. Ini sangat memprihatinkan, tidak ada kepedulian sama sekali terhadap mereka,” kata Sadat.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Industri Minta Revisi Aturan, Upaya Perlindungan Gambut Terancam? (bagian 1)

Lahan gambut yang dibelah-belah untuk aktivitas perusahaan (kegiatan ekonomi). Bagaimana, kita akan membenarkan aksi ini sebagai kegiatan berkelanjutan? Foto dari presentasi Azwar M'aas

Lahan gambut yang dibelah-belah untuk aktivitas perusahaan (kegiatan ekonomi). Bagaimana, kita akan membenarkan aksi ini sebagai kegiatan berkelanjutan? Foto dari presentasi Azwar M’aas

 Belum sampai setengah tahun usia Peraturan Presiden (PP) Perlindungan  dan Pengelolaan Gambut, setelah hampir 12 tahun pembahasan, muncul desakan dari industri terutama sawit dan HTI agar pemerintah merevisi kebijakan ini. Mereka ingin revisi antara lain, penetapan tinggi muka air gambut 0,4 meter karena dinilai bisa mematikan usaha. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan membuka ruang diskusi seperti dihelat Rabu (14/1/15). Dari asosiasi perusahaan, pakar beragam tipe, dan beberapa organisasi masyarakat sipil hadir. Hasilnya, PP Gambut tetap jalan. Namun, potensi melemahkan aturan ini masih ada karena kementerian membuka kemungkinan revisi soal tinggi muka air tanah dengan catatan harus memiliki asas keilmuan.

Hadi Daryanto, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, saat ini akan menjalankan perintah dalam PP Gambut, seperti harus membuat peta kesatuan hidrologis gambut dalam dua tahun. Revisi PP, katanya, mungkin terjadi tetapi harus ada asas keilmuan. “Ga bisa langsung terbit langsung berubah. Kita sepakat, ada tugas PP tentang peta hidrologis. Penuhi ini dulu. Menteri tetapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Ini kerjaan besar. Kalau ini cepat, orang akan tahu, mana fungsi lindung dan  budidaya,” katanya di Jakarta, hari itu.

Dia mengatakan, industri harus membaca teliti aturan ini hingga mengerti bahwa gambut harus terjaga dan tak ada keinginan membunuh industri karena sudah tercantum dalam aturan peralihan. “Mereka gak baca dalam ketentuan peralihan…”

Hadi menceritakan, aturan yang ada saat ini sudah terbilang longgar karena kala pembahasan dia berusaha agar jangan sampai memberatkan industri. “Itu saya sebagai sekjen yang menghalangi. Pada awalnya keras PP itu. Pak Arief (deputi di Kementerian Lingkungan Hidup—dulu) saksi. Jam 7.00 pagi saya datangi. Pak Arief ini gak boleh.” Lalu, muncullah aturan peralihan yang menyebutkan, izin yang ada jalan terus, sampai berakhir, pemanfaatan ekosistem gambut di fungsi lindung  dan telah ada izin usaha tetap berlaku dengan menjaga fungsi hidrologis.

“Jadi jangan lagi noreh-noreh kubah. Dulu saya juga gak tahu itu. Saya bela-belain eko hidro waktu orang jahit mulut di sini (warga Pulau Padang protes). Karena katanya atur tata air seperti subak di Bali. Kalau hujan tadah air, agar gak banjir. Kita pikir orang atur air. Ternyata setelah belajar dari Azwar (Prof Azwar M’aas), ini kubah gambut yang ditoreh. Orang tak sadar karena basis perizinan ada.  Gak melihat ekosistem gambut.”

Menurut dia, selama ini izin HPH keluar di tanah mineral, bukan gambut. “Ketika di gambut, jadi tahu, PP ini harus dilaksanakan. Lindungi dulu. Karena orang butuh air. Betul lo Azwar.”

Arief Juwono, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK  juga memberi tanggapan terkait desakan revisi kalangan industri ini. Menurut Arief, kala dalam perjalanan yang selama ini perusahaan berada di zona ‘nyaman’ dan mesti berubah setelah ada kebijakan baru, biasa kalau ada reaksi. “Ini kita jalan aja, kemudian ada sebagian dari isu krusial, ibu (menteri) akan tugaskan panel ahli untuk selesaikan. Krusial, hanya kedalaman 0,4 meter. Yang lain gak.”

Api masih menyala di areal perusahaan. Sejak belasan tahun, warga kepulauan di Riau ini menanam sagu dan lahan tak pernah terbakar. Namun, kala sagu menjadi tanaman monokultur oleh perusahaan dan kanal-kanal dibuka, kebakaran pun mulai terjadi seperti awal tahun 2014 ini. Apakah PP Gambut, bisa melindungi gambut dengan kondisi seperti ini? Bagaimana jadinya kala aturan ini direvisi menjadi lebih longgar lagi? Foto: Walhi RIau.

Hasil pakar nanti, katanya, belum bisa dipastikan sekarang apakah tinggi muka air gambut akan berubah lebih tinggi dari 0,4 meter atau tetap pada angka itu. “Kan kalau kajian belum tentu revisi.”

Dia mengatakan, soal gambut budidaya sudah ada dalam ketentuan peralihan. Berikutnya, ada pengaturan. “Jadi ada kubah diamankan, daerah tengah dan hilir dirapikan. Kalau sekarang kan semua pengusahaan basis konsesi yang ada. Tak melihat fungsi ekologis atau kubah gambut. Bisa kelihatan di Riau, kubah gambut di bagian pinggir ada saluran. Yang masih baik kita amankan dulu.”

Seiring dengan itu, sesuai amanat PP, akan dilakukan inventarisasi dengan citra satelit untuk membuat peta kesatuan hidrologis gambut. “Ini semua jadi dasar pengelolaan dan perlindungan berikutnya.  Semua kita inventarisasi. Ini aturan berlaku untuk semua kawasan gambut, semua perusahaan. Gak sepotong-sepotong.”

Dari peta itu juga akan ketahuan mana daerah gambut aman, sudah rusak, atau setengah rusak. “Nanti perlakuan berbeda-beda. Kalau ada perusahaan yang belum jalan tapi di kubah, ya mesti keluar dari situ. Kalau dibiarkan, misal ada menara air, air diambil bukan hanya air yang habis, yang di bawah juga kekeringan. Nah, kekeringan ini ada kaitan dengan karhutla,” ucap Arief.

Menurut dia, dari masukan Prof Azwar M’aas, harus ada manajemen baru, misal, perusahaan yang berada di kubah gambut harus keluar dan kawasan direhabilitasi. “Yang sudah aman dilindungi. Nanti, ikutan dalam pedoman pelaksana akan diatur  keharusan ini, ada instruksi pemerintah.”

Senada diucapkan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia belum bisa memastikan apakah akan ada revisi atau tidak PP Gambut itu. “Saya meminta eselon I mengakomodasi dulu berbagai masukan. Jadi belum ada stand point-nya.”

Menurut dia, terpenting bagaimana mekanisme mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang berkembang. “Karena saya sudah bertemu Gapki, APHI udah ketemu. Mereka punya apppeal. Saya juga sudah  bertemu LSM-LSM dan mereka punya permintaan. Jadi saya buka saja diskusi. Di sinilah benar-benar diuji antara dimensi konservasi dan ekonomi. Akan kita lihat.”

Usulan revisi

Supiandi Sabiham, dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian IPB mengatakan, pada pasal perencanaan, menyebutkan, menteri wajib menetapkan kawasan lindung pada kesatuan hidrologis gambut yang mempunyai ketebalan gambut tiga meter atau lebih.  Menurut dia, dalam kenyataan, banyak lahan gambut mempunyai ketebalan gambut lebih dari tiga  meter memberikan hasil baik, terutama untuk kebun baik rakyat maupun perusahaan besar.

Selain itu, katanya, dalam pasal pengendalian di PP Gambut menyatakan, ekosistem dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air di lahan gambut lebih dari 0.4 meter di bawah permukaan gambut. “Bila GWL lahan gambut kurang 0.4 meter, produksi TBS turun secara cukup signifikan. Kala pasal itu berlaku akan berakibat lahan gambut yang sedang diusahakan kebanyakan masuk kriteria rusak,” katanya.

Untuk itu, ucap Supiandi, aturan terkait dengan pasal-pasal itu perlu dipertimbangkan kembali hingga dapat diterima semua pihak.

Derom Bangun dari Dewan Minyak Sawit Indonesia, mengamini apa yang diucapkan Supiandi. “Saya pikir apa yang digambarkan Pak Supiandi agar dijadikan bahan pertimbangan untuk revisi,” ujar dia. (bersambung)