Lingkungan Hidup

Gugah Kepedulian Bersama Selamatkan Harimau Sumatera

Aksi memperingati Hari Harimau Dunia di Banda Aceh. Foto: Chik Rini

Aksi memperingati Hari Harimau Dunia di Banda Aceh. Foto: Chik Rini

 

 

Hari Harimau Sedunia, jatuh setiap 29 Juli 2016,  kembali dirayakan pada 8 kota di Indonesia. Jambi, salah satu kota tempat perayaan Hari Harimau Sedunia ini digagas Forum Harimau Kita (FHK) bersama relawan Kawan Imau dan Tiger Heart.

Ada aksi damai di Jembatan Gentala Arasy, Jambi pada 6 Agustus lalu. Lalu, ditutup Minggu, (14/8/16), lomba mewarnai, pembuatan poster, penggalangan dukungan terhadap pelestarian harimau Sumatera oleh masyarakat Jambi berupa cap tangan dan berbagai atraksi seni dari beberapa komunitas seni.

Acara dihadiri Gubernur Jambi, Zumi Zola ini bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Jambi. “Ini pendidikan lingkungan bagus bagi masyarakat Jambi terutama anak-anak. Agar kelak mereka dapat berperan melestarikan harimau Sumatera” katanya.

Dia mengatakan, penyadartahuan mengenai penyelamatan harimau Sumatera penting demi kelestarian satwa ini. Zola juga membubuhkan tangan sebagai dukungan pelestarian harimau Sumatera.

Tahun ini, Hari Harimau mengusung tema ”Perberat Hukuman Pelaku Perdagangan Harimau Sumatera” dengan jargon #BuruPemburu sebagai sebuah bentuk kampanye mengajak masyarakat luas mendorong para penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal.

Inisiatif kampanye  ini muncul dari keprihatinan penggiat konservasi harimau karena populasi harimau terus menurun. Habitat hilang dan perburuan menjadi penyebab utama populasi harimau berkurang. Permintaan harimau dan organ tubuh menyebabkan perburuan marak.

Purwanto, Plh Kasubbag Tata Usaha BKSDA Jambi mengatakan, mayoritas peminat harimau baik kulit, awetan atau organ tubuh adalah masyarakat kalangan atas dan para pejabat. Terbukti, saat operasi tangkap tangan di Kabupaten Bungo Maret lalu, tim gabungan dari polisi dan Seksi II Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera mengamankan harimau awetan diduga milik anggota DPRD Jambi.

Zola mengatakan,  pemerintah daerah memberikan imbauan kepada seluruh pejabat jika memiliki harimau awetan atau organ lain harimau agar menyerahkan pada pihak berwenang.

FHK juga akan mendorong agar imbauan ini segera terealisasi. “Kami dorong imbauan gubernur tak hanya lisan juga berbentuk surat edaran,” kata Yoan Dinata, Ketua FHK.

 

Kampanye penyelamatan harimau Sumatera pada Hari Harimau Dunia di Banda Aceh. Foto: Chik Rini

Kampanye penyelamatan harimau Sumatera pada Hari Harimau Dunia di Banda Aceh. Foto: Chik Rini

 

 

Penegakan hukum

Untuk menekan populasi harimau Sumatera,  pemerintah dan para penggiat konservasi terus upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal khusus harimau Sumatera.

Pada 2 Agustus, tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi,  bekerja sama dengan Seksi II Balai Gakkum LHK Sumatera,  berhasil meringkus dua pelaku perdagangan satwa ilegal.

Dari dua tersangka, Muhammad Nasution (49) dan istri, Warsilah (45) sebagai pembuat satwa awetan tim berhasil menyita dua kulit harimau, lima awetan kepala rusa sambar (Cervus unicolor), kepala rusa tutul (1), awetan kucing hutan/kucing kuwuk (1), awetan kucing emas (1), awetan macan dahan (1) dan awetan trenggiling (1).

“Kedua tersangka, Muhammad Nasution (49) dan Warsilah (45), ditangkap di rumahnya di Lorong Haji, Kelurahan Wijayapura, Jambi Selatan,” kata Kapolda Jambi, Brigjen Pol Yazid Fanani.

Dalam penyidikan lanjutan, polisi tak menahan keduanya.   Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi mengklarifikasi, Warsilah bukan tersangka. Muhammad juga tak ditahan karena sakit.

Data kompilasi Wildlife Conservation Society–Indonesia Program (WCS-IP), Fauna & Flora International Indonesia Programme, Zoological Society of London (ZSL), dan Ditjen Penegakan Hukum KLHK menyebutkan, harimau menjadi komoditas utama pasar gelap, baik domestik maupun internasional.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, hingga Juni 2016, tercatat setidaknya 58 harimau diperdagangkan. dua hidup, 14 awetan, 13 kulit utuh, 70 taring, dan delapan tulang serta komoditas lain.

WCU Kerinci Seblat, juga menangani 48 kasus terkait perdagangan harimau melibatkan 64 orang, 29 kasus ditangani WCU–WCS-IP merepresentasikan lebih 80% kasus harimau di Indonesia.

Menurut data IUCN–World Conservation Union, saat ini populasi harimau Sumatera tersisa sekitar 441–679 di alam.

“Hasil studi terbaru selama lima tahun terakhir menyatakan enam dari 30 kantong habitat, sudah tak terdeteksi harimau lagi. Habitat ini antara lain, di Tanah Karo, Parmonangan, Maninjau, Buki Kaba, Bukit Betabuh–Bukit Sosa dan Asahan.

“Penyebab penurunan populasi harimau adalah habitat dan perburuan harimau dan hewan pemangsa,” ucap Yoan.

 

Zumi Zola (memegang poster hijau), kala ikut peringatan Hari Harimau Dunia di Jambi. Foto: Lili Rambe

Zumi Zola (memegang poster hijau), kala ikut peringatan Hari Harimau Dunia di Jambi. Foto: Lili Rambe

 

Sementara di Aceh, kota pertama rangkaian kampanye Global Tiger Day di Indonesia.  Kampanye penuh warna-warni ini khas anak muda menarik perhatian pengguna jalan.

Jumat pagi, mereka  berkumpul di depan Tugu Mesjid Raya Baiturrahman dengan dress code kaos hitam, para perempuan memakai kerudung orange sebagai lambang harimau.

Mereka ada yang melukis wajah mirip harimau, ada yang memakai topeng harimau. Mereka datang dari lintas komunitas dan organisasi masyarakat sipil untuk menunjukkan dukungan pada penyelamatan harimau Sumatera yang hampir punah di Indonesia.

Aksi menyerukan penyelamatan harimau sumatera ini menjadi paling meriah yang pernah ada di Banda Aceh. Ia melibatkan lebih 50 anak muda diinisiasi Gerakan Earth Hour Aceh dan Forum Kolaborasi Komunitas, didukung WWF Indonesia, FHK, Forum Konservasi Leuser dan Flora dan Fauna Internasional.

Apa yang mereka lakukan?   Ada berorasi dan membaca puisi. Ada flashmob, dengan menari beramai-ramai di tengah keramaian pasar untuk mendapat dukungan cap jempol dari masyarakat Banda Aceh.

Sepanjang aksi, mereka mengusung poster dan spanduk dengan lukisan cat warna warni dan kata-kata unik.

“Harimau Saja Aku Sayang, Apalagi Kamu!”

“Harimau Tinggal di Hutan, Bukan Pajangan di Rumah Tuan”

“Ada juga yang berbahasa Aceh . “Tanyo Jaga Rimueng, Rimueng Jaga Tanyo (Kita Jaga Harimau, Harimau Jaga Kita).

“I Give My #ThumbsForTiger to See Wild Tiger Numbers Doubled”

“Kami menyiapkan poster-poster ini sejak seminggu lalu dengan mengecat bersama-sama,” kata Koordinator Aksi dari Earth Hour Aceh, Cut Ervida Diana.

Sebuah kain panjang dibentang di pinggir jalan lalu ditempel cap jempol warna orange. Motif loreng harimau. Kain ini akan dikumpulkan oleh FHK dalam aksi bersama delapan kota lain di Indonesia sepanjang Agustus.

“Kain ini akan dikirim ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Kita akan meminta pemerintah serius memerangi perburuan dan perdagangan harimau dengan memberi hukuman berat bagi pelaku kejahatan,” ucap Ervida.

Di Aceh, perburuan dan perdagangan harimau cukup tinggi. Hampir setiap tahun polisi menangkap pemburu dan pedagang kulit, tulang dan awetan harimau.

“Kita semua harus melawan upaya-upaya perburuan dan perdagangan demi menyelamatkan harimau Sumatera. Kami mengajak masyarakat berani melapor ke penegak hukum jika melihat perburuan, jual beli harimau baik hidup atau mati.”

 

Peserta lomba poster pada Hari Peringatan Harimau Dunia. Foto: Lili Rambe

Peserta lomba poster pada Hari Peringatan Harimau Dunia. Foto: Lili Rambe

 

Dalam diskusi di Jakarta, belum lama ini, Sunarto, Wildlife Ecologist WWF-Indonesia mengatakan, harimau Sumatera diperkirakan tak lebih 371 di alam.  Satwa ini,  memiliki nilai jual tinggi hingga permintaan pasar meningkat.

Menurut dia, ada tiga penyebab utama populasi harimau makin berkurang, yakni, habitat menyusut, perburuan liar dan minim pengawasan.  Ancaman perburuanpun makin tinggi disamping perambahan hutan parah.

”Dari tahun ke tahun, jeratan makin meningkat. Sekali operasi bisa menemukan ratusan jerat.”

Terlebih, akses keluar masuk, teknologi makin canggih mempercepat proses perdagangan, mulai awetan utuh, lembar kulit, taring harimaukulit kaki, bagian ekor, tulang, tengkorak, awetan kepala dan kuku, laku di pasaran.

 

Habitat tergerus

Harimau Sumatera berada dalam wilayah hutan cukup luas. Ia tersebar dalam delapan wilayah dari Aceh hingga Lampung. Yakni, Taman Nasional Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Tiga Puluh, TN Berbak Sembilan, dan TN Bukit Barisan Selatan. Sedangkan, TN Way Kambas dan TN Bukit Dua Belas hanya sebagian kecil.

Perambahan hutan dan konflik masyarakat mendominasi penyebab habitat harimau tergerus. Untuk Lampung, deforestasi terbilang minim dibandingkan wilayah lain.

Sedangkan untuk Riau,  masih banyak kawasan belum terlindungi, terutama di Kampar, Senepis dan Kerumutan. Meski, di eErumutan ada suaka margasatwa dan sebagian hutan produksi, yang belum memiliki perlindungan. Status tak jelas juga menjadi penyebab populasi harimau makin berkurang.

Tak hanya perambahan hutan menjadi HTI, alih fungsi lahan menjadi tambang  seperti TN Batang Gadis, geothermal (TNGL) pun menjadi masalah lain.

 

Masih lemah

KLHK mengakui masih minim pengawasan di taman nasional. ”Jumlah polisi hutan dan unit satuan polisi kehutanan reaksi cepat hanya sekitar 8.000 personil untuk menjaga 120 juta hektar,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani.

Kondisi ini, tak hanya mengancam populasi tumbuhan dan satwa liar, juga berpotensi kerugian dari illegal logging. KLHK, katanya, sedang mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah personil penjagaan, minimal 1.000 orang per setahun.

Rasio pun penguatan melalui mitra polisi hutan dan masyarakat untuk pengawasn bersama-sama.

”Ada teknologi drone, range bisa sekitar 200 km, bisa untuk monitoring.”

Dari sisi penegakan hukum, KLHK masih merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990. Selama ini, seringkali pelaku kejahatan dihukum rendah. Dia berharap, revisi bisa memberikan efek jera.

Selama ini, yang terkena sanksi baru pelaku yang tertangkap tangan, belum banyak tertangkap pedagang kelas kakap. Pada 2016, terdaat 50 kasus tumbuhan dan satwa liar, 11 perburuan harimau.

Sunarto yakin, pencegahan melalui kampanye mampu menghadang pelaku kejahatan. ”Buat masyarakat menjadi tak bangga dengan membeli bagian tubuh harimau.”

 

Libatkan masyarakat

Guna memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat, lewat tagger Double Tigers, WWF-Indonesia, mengadakan rangkaian acara di Senayan City, Jakarta. Pada kegiatan ini, ada 371 replika harimau Sumatera dari kertas bekas.

Angka ini sesuai jumlah harimau di Indonesia. Nantinya, replika ini dapat diadopsi publik untuk menunjang program konservasi harimau di Indonesia.

”Konservasi harimau sangat penting dan berdampak penyelamatan satwa lain,” ucap Devy Suradji, Marketing Director WWF-Indonesia. Harimau, katanya, predator tertinggi pada ekosistem hutan dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan hutan tropis.

 

Peringatan Hari Harimau Dunia di Aceh. Foto: Chik Rini

Peringatan Hari Harimau Dunia di Aceh. Foto: Chik Rini

 

 

Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa?

Pemerintah saat ini tengah berupaya keras dalam menangani illegal fishing. Banyak kapal-kapal asing yang kemudian ditangkap dan ditenggelamkan karena pelanggaran jalur penangkapan atau kepemilikan dokumen perizinan yang palsu. Keseriusan pemerintah terlihat dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) 115 anti illegal fishing.

Tetapi masalah di perairan Indonesia tidak hanya pada illegal fishing. Masalah lain yang tak kalah seriusnya adalah destructive fishing, yang justru dilakukan oleh nelayan lokal dengan cara pengeboman dan pembiusan ikan.

Menurut Mohamad Abdi, Kordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, masalah destructive fishing ini sebenarnya telah muncul sejak 20-30 tahun lalu. Namun hingga sekarang belum ada formulasi yang tepat untuk penyelesaiannya.

“Meski ditemukan penyebabnya, namun ternyata kemudian tingkat kerumitan masalah ini cukup kompleks,” ungkapnya dalam diskusi tentang Penanganan Destructive Fishing di Kepulauan Spermonde, di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar, minggu kemarin.

 

Kondisi terumbu karang di Kepulauan Selayar, Sulsel masih tetap terjaga karena dekat dengan wilayah pemukiman warga, beda dengan wilayah-wilayah terpencil yang kurang terawasi, menjadi rentan untuk dirusak oleh aktivitas destructive fishing ini. Foto: Samsurizal/Unhas

Kondisi terumbu karang di Kepulauan Selayar, Sulsel masih tetap terjaga karena dekat dengan wilayah pemukiman warga, beda dengan wilayah-wilayah terpencil yang kurang terawasi, menjadi rentan untuk dirusak oleh aktivitas destructive fishing ini. Foto: Samsurizal/Unhas

 

Ia mencontohkan dari sisi penegakan hukum, dimana Undang-Undang Perikanan sendiri tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pupuk, sebagai bahan baku pembuatan bom ikan. Sehingga pemberantasan destructive fishing ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu cara saja.

“Jadi misalnya UU Perikanan bisa masuk, UU Budidaya Pertanian, UU Bea Cukai dan Penyelundupan juga bisa masuk. Usaha sinergitas diperlukan dimana KKP tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, harus di-back up oleh aparat penegak hukum.”

Menurut Abdi, berdasarkan peta indikatif DFW, aktivitas destructive fishing paling banyak ditemukan di Selat Makassar, sekitar perairan Kalimantan dan di Sulawesi Barat. Lalu ada juga di gugusan Spermonde hinggaTakabonerate, Wanci di Wakatobi, Maluku dan NTT.

Salah satu pulau dengan intensitas destructive fishing yang tinggi adalah di Pulau Papandangan Kabupaten Pangkep, dimana di pulau ini diketahui terdapat sekitar 15-20 orang pelaku. Minimnya pengawasan otoritas kawasan menjadi penyebab aktivitas ini sulit dikendalikan, baik keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan dan SDM yang hanya tiga orang, sementara luas area yang harus diawasi mencapai 50 ribu hektar.

Kompleks dan Rumit

Menurut Zul Janwar, Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Selayar, yang pernah meneliti jalur destructive fishing di Indonesia, penanganan destructive fishing ini menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai, khususnya terkait pada perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan.

Menurut Zul, dari investigasi yang dilakukan oleh DFW dan DKP pada tahun 2012, diketahui bahwa dalam setahun jumlah ammonium nitrat berbentuk pupuk sebagai bahan baku pembuatan bom ikan yang diselundupkan ke Indonesia dari Malaysia mencapai 18 ribu karung, dimana setiap karung berisi 25 kg pupuk. Secara total pupuk untuk kelapa sawit yang telah beredar di Indonesia ini diperkirakan telah mencapai 57 ribu karung.

“Dalam 1 kg amonium nitrat saja bisa menghasilkan hingga 20 botol bom ikan ukuran botol sprite. Bisa dibayangkan berapa banyak bom ikan yang dihasilkan dari seluruh ammonium nitrat yang berhasil diselundupkan selama ini.”

Jika disimulasikan, menurutnya, pupuk sebanyak 54 ribu karung tersebut bisa menghasilkan 9,4 juta botol bom ikan ukuran 250 gram atau seukuran botol sprite. Jika daya rusak 1 botol bom ikan diestimasikan sekitar 5,3 m2, maka luas perairan yang rusak akibat bom ikan mencapai 49.820 km2. Secara ekonomi, potensi kerugiannya mencapai Rp379 ribu triliun.

Menurut Zul, untuk masuk ke Indonesia pupuk tersebut seharusnya melalui izin khusus dari Kapolri, hanya saja memang selama ini masuk dengan cara illegal melalui rute-rute khusus yang bisa berubah setiap saat. Upaya penanganan juga sudah sering dilakukan, hanya saja penyelesaiannya tidak sampai ke akar masalah.

“Saya kurang tahu apakah karena kita tidak melihat sisi pemberdayaan masyarakat sehingga yang selama ini ditangkap kan nelayannya. Hanya yang pakai sampan jolloro atau kapal berkapasitas di bawah 5 GT saja yang disasar. Mungkin karena mereka yang paling gampang dilihat di lapangan. Padahal nelayan ini kan hanya cari makan saja. Satu nelayan yang ditangkap, tidak membuat jera nelayan yang lain.”

 

Salah satu upaya pendekatan yang dilakukan dalam mengurangi praktek destructive fishing adalah melalui pencegahan dengan stakeholder approach, berupa edukasi dan penyadaran kepada masyarakat serta memberikan alternatif pendapatan kepada masyarakat berupa modal usaha. Salah satu usaha yang bisa dikembangkan adalah budidaya rumput laut. Foto: Wahyu Chandra

Salah satu upaya pendekatan yang dilakukan dalam mengurangi praktek destructive fishing adalah melalui pencegahan dengan stakeholder approach, berupa edukasi dan penyadaran kepada masyarakat serta memberikan alternatif pendapatan kepada masyarakat berupa modal usaha. Salah satu usaha yang bisa dikembangkan adalah budidaya rumput laut. Foto: Wahyu Chandra

 

Hal lain, menurut Zul, meski KKP melalui Direktorat Pengawasan Sumber Daya telah mengetahui proses dan jalur penyelundupan ini, namun dalam penindakan harus berbenturan dengan aturan hukum yang ada. Seperti diketahui, bahan baku bom ikan yang diselundupkan ini dalam bentuk pupuk, sehingga tak ada kewenangan KKP untuk menindak lebih jauh, karena belum termasuk ke dalam tindak pidana perikanan.

“KKP juga telah mencoba bekerja sama dengan bea cukai dengan informan. Alhamdulillah sudah banyak juga yang ditangkap. Tapi kalau diestimasi baru sekitar 10 persen yang berhasil disita, sisanya yang jauh lebih besar terdistribusi ke seluruh perairan Indonesia.Jadi sangat wajar kalau ini diangkat sebagai isu nasional.”

Terumbu karang rusak parah

Menurut Syafyuddin Yusuf, peneliti terumbu karang dari Fakultas Kelautan Unhas, tingginya intensitas destructive fishing ini telah menimbulkan kerusakan kosistem terumbu karang yang cukup parah, khususnya di KepulauanSpermonde yang membentang dari Kabupaten Pangkep hingga Kota Makassar.

Menurutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan LIPI dan Unhas pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang untuk wilayah Pangkep saja kini tinggal 25 persen. Padahal tahun sebelumnya masih 30 persen. Paling parah di perairan Makassar yang tutupan karangnya tinggal 19 persen, dari sebelumnya sekitar 25-30 persen. Sementara di Kepulauan Selayar kerusakannya tak begitu parah dengan tutupan karang masih 40 persen.

“Kalau di Selayar relatif stabil karena masih terpantau. Ini karena lokasi terumbu karangnya yang berada perairan sekitar kawasan pemukiman. Kalau di Pangkep, ini karena banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Banyak terumbu-terumbu karang yang tidak bermunculan di atas air sehingga ini menjadi lahan empuk untuk destructivefishing.”

Di perairan Makassar sendiri, aktivitas yang paling banyak ditemukan adalah pembiusan ikan, yang merusak terumbu karang secara perlahan. Ini terbukti dari hasil temuan di lapangan dimana terumbu karang yang ditemukan mati namun memiliki kondisi yang utuh.

“Terumbu karang itu kan kalau di bom menjadi hancur. Sementara yang banyak kita temukan adalah terumbu karang yang mati tapi secara fisik masih utuh. Jadi itu karena semprotan-semprotan bius.”

Tingginya praktek pembiusan ikan ini karena tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi. Makassar memang tercatat sebagai daerah dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi di Indonesia.

“Konsumsi ikan warga Makassar rata-ratanya 40kg per tahun, melebihi rata-rata konsumsi ikan nasional sebesar 20-30 persen. Dengan larisnya warung-warung makan dan ikan-ikan laut menyebabkan meningkatnya suplai ikan dari laut. Secara perdagangan ini memang menguntungkan.”

 

Kondisi ketertutupan terumbu karang di Kepulauan Spermonde, termasuk di sekitar Pulau Samalona yang berada di Kota Makassar menurun drastic dalam beberapa tahun terakhir. Kini jumlahnya diperkirakan tak lebih dari 19 persen. Salah satu penyebabnya karena perikanan yang merusak (destructive fishing) Foto: Wahyu Chandra

Kondisi ketertutupan terumbu karang di Kepulauan Spermonde, termasuk di sekitar Pulau Samalona yang berada di Kota Makassar menurun drastic dalam beberapa tahun terakhir. Kini jumlahnya diperkirakan tak lebih dari 19 persen. Salah satu penyebabnya karena perikanan yang merusak (destructive fishing) Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam diskusi disepakati dua pendekatan penyelesaian masalah, yaitu melalui pencegahan dan penindakan. Dari segi pencegahan itu melalui stakeholder approach, berupa edukasi dan penyadaran kepada masyarakat serta memberikan alternatif pendapatan kepada masyarakat berupa modal usaha. Sementara yang sifatnya penindakan lebih ke arah penegakan hukum.

Diskusi juga menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait, serta menyetujui dilaksanakannya rencana aksi, termasuk pelaksanaan kampanye yang massif terkait bahaya destructive fishing terhadap keberlangsungan ekosistem laut.

Diskusi ini antara lain merekomendasikan pembentukan Satgas khusus untuk penanganan destructive fishing agar penanganan isu ini lebih terintegrasi dan optimal. Pilihannya dapat mengoptimalkan peran Satgas 115 atau menginisiasi Satgas baru.

Penanganan bagi pelaku destructive fishing juga perlu dirumuskan agar efek jera bisa efektif. Cara-cara penanganan illegal fishing melalui penenggelaman kapal illegal perlu diadaptasi dalam penanganan kasus destructive fishing.

Tak kalah pentingnya terkait isu kolusi dan kongkaling antara aparat penegak hukum dan nelayan pelaku maupun pemasok bahan baku destructive fishing yang harus ditangani segera untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Tidak hanya bagi garda terdepan pengawasan dan penegakan, yaitu TNI dan polisi, tetapi juga untuk jaksa dan hakim.

 

Menanti Kunjungan Burung Migran di Danau Limboto

Seekor burung gagang bayam sedang mencari makan di Danau Limboto. Foto: Christopel Paino

Seekor burung gagang bayam mencari makan di Danau Limboto. Foto: Christopel Paino

 

Putih mendominasi tubuhnya. Sementara hitam tampak pada dua sayap, belakang kepala dan pundak, mata, serta paruhnya. Kakinya memanjang seperti orange. Terbang kesana kemari. Sesekali terhenti, berteriak, kemudian terbang kembali. Ia adalah burung gagang-bayam timur (White headed Stilt) atau burung dengan nama latin Himantopus leuchocephalus.

Selang beberapa meter, dua orang perempuan berjilbab membidik kamera berlensa panjang mereka ke gagang bayam. Burung itu pun berjalan bak seorang model di tempat berair. Kakinya yang panjang lenggak-lenggok, seolah sadar bahwa ia sedang diabadikan.

Sementara di tempat yang tak jauh, seorang lelaki mengendap-endap. Beberapa menit kemudian ia berdiri membidik kamera ke arah eceng gondok dan kangkung yang tumbuh subur seperti semak belukar. Seeokor burung berukuran kecil menjadi objek kameranya. Burung itu bernama tikusan alis-putih (White-browed Crake) atau dengan nama latin Amaurornis cinerea.

Lelaki itu adalah Rosyid Azhar, fotografer dan juga bekerja sebagai jurnalis di Kompas.com. Sementara dua perempuan berjilbab itu adalah Debby Haryanti Mano, jurnalis Antara, serta Ririn Hasan, pegawai di Balai Konsverasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Ketiganya adalah anggota Gorontalo Biodiversity Forum (GBF). Mereka sedang menanti kedatangan burung migran yang setiap tahun berkunjung ke Danau Limboto.

Menurut Ririn Hasan, mengamati langsung burung migran di Danau Limboto bisa menjadi salah satu kegiatan wisata alam. Para penikmat burung dapat melihat dan mengenali aneka jenis dari jarak dekat, atau belajar mengambil gambar.

Sementara menurut Rosyid, selama beberapa hari di Agustus ini, ia mulai memantau burung migran. Di antara yang sering muncul adalah trinil semak, kedidi jari-panjang, gagang bayam, dan tikusan alis-putih.

 

Nelayan setempat yang mencari ikan dengan setrum listrik. Foto: Christopel Paino

Nelayan setempat yang mencari ikan dengan cara menggunakan setrum listrik. Foto: Christopel Paino

 

Sabtu, 13 Agustus 2016, sejak pagi hingga jelang siang, banyak burung bermain dan mencari makan di sekitar Danau Limboto. Sayang, ada beberapa nelayan setempat yang menggunakan alat setrum atau listrik mencari ikan. Posisi mereka tidak jauh dari burung gagang-bayam timur atau burung migran lainnya.

Gagang-bayam timur yang lalu lalang di perairan dangkal itu berdasarkan situs Kutilang, persebaran dan ras-nya mulai dari Eropa sampai Afrika sub-Sahara dan Madagaskar ke timur sampai Asia Tengah, India, Tiongkok, Indochina dan Taiwan. Di Indonesia secara lokal berbiak di Sumatera bagian utara, burung dewasa tercatat bergerak sampai Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk tempat hidup dan kebiasaan, burung ini menunjungi lahan basah yang dangkal terutama yang berair tawar seperti rawa, danau tepian sungai, sawah dan tambak, juga delta dan muara sungai. Burung karnivor dengan makanan yang bervariasi terutama inverteberata perairan kecil dan biji-bijian. Jenis pakan mengikuti ketersediaan musiman dan perpindahan jenis habitat.

Sementara tikusan alis-putih, masih menurut website yang sama, memiliki ukuran agak kecil sekitar 20 cm, berparuh pendek. Tubuh coklat keabu-abuan. Terdapat pola strip putih pada bagian atas kepala yang terlihat jelas dan dibawah garis mata yang hitam. Mahkota, punggung, dan dada abu-abu; sayap dan ekor coklat keabu-abuan.

Penyebaran dan ras burung ini adalah semenanjung Malaysia, Filipina, dan Sunda besar, sampai Papua, dan Australia. Burung ini tergolong pemalu, menghuni daerah padang rumput yang tergenang, paya-paya, dan sawah. Hidup berpasangan. Burung ini tersebar luas di daerah dataran rendah di Sumatra (sampai ketinggian 1.200 meter), Kalimantan, dan Jawa.

“Burung migran ini berada di Danau Limboto mulai Agustus hingga Oktober. Puncaknya di akhir Agustus hingga September,” ujar Rosyid.

Pada 2015 lalu, Rosyid lewat jepretan kameranya menemukan burung dengan stiker bendera Victoria di Danau Limboto. Burung tersebut adalah kedidi golgol (Curlew Sandpiper) dengan tanda bendera khusus di bagian kaki. Ini membuktikan, Danau Limboto merupakan jalur migrasi penting bagi burung dari belahan bumi yang lain.

 

Danau Limboto yang penting bagi burung migran. Foto: Christopel Paino

 

Rosyid menambahkan, Gorontalo Biodiversity Forum berencana menggelar festival burung migran di Danau Limboto, yaitu dengan cara wisata pengamatan burung, penandaan burung, pembuatan film dokumenter, pemutaran film pendek, diskusi dan pengamatan lapangan. Media trip hingga pendidikan di lingkungan sekolah juga.

“Kegiatan rencananya digelar selama Agustus hingga Oktober 2016 dengan melibatkan semua kalangan.”

Migrasi burung terjadi karena di belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin, dan mereka mencari kehangatan menuju bumi bagian selatan untuk menghindari kondisi cuaca yang ekstrim dan sebagai bagian dari proses bertahan hidup. Sementara wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan suhu yang lebih hangat sepanjang tahun merupakan wilayah transit atau tujuan dari berbagai burung migran.

Danau Limboto merupakan salah satu tujuan maupun jalur transit burung migran tersebut. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan. Jika di tahun sebelumnya, hanya terdata 10-14 jenis, yang teridentifikasi sekarang sekitar 36 jenis yang menjadikan Limboto sebagai tujuan utama sebelum melanjutkan perjalanan dari utara ke selatan atau sebaliknya.

Namun, keistimewaan Danau Limboto terancam ulah sebagian orang yang gemar berburu burung menggunakan senjata. Danau ini menjadi spot favorit pemburu burung karena hingga saat ini belum ada tanda pemasangan larangan. Apalagi, Danau Limboto merupakan wilayah terbuka untuk publik, dan bukan kawasan konservasi.

 

 

Ketika Danau Toba Makin Merana…

Dari pinggir sampai tengah, Danau Toba oenuh keramba. Foto: Ayat S Karokaro

Dari pinggir sampai tengah, Danau Toba oenuh keramba. Foto: Ayat S Karokaro

 

Namanya Danau Toba. Melintasi beberapa kabupaten di Sumatera Utara, dengan panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer, danau kaldera ini sudah dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara.

Air nan jernih. Hutan rimbun. Membuat penikmat danau betah berlama-lama. Ikan pora-pora, endemik danau ini terlihat dari perahu yang membawa wisatawan keliling danau. Begitu indah. Inilah cerita 10 tahunan lalu.

Kondisi danau kini jauh berbeda. Danau penuh keramba apung. Mungkin beribu ton pakan, masuk ke danau setiap hari.  Kala ingin berenang, mesti berpikir panjang. Air mulai kotor dan tercemar.

Badan Lingkungan Hidup Sumut menyatakan, kualitas air danau tak layak pakai dan tercemar. Limbah dan sisa pakan ikan sudah bersatu dengan air danau.

Kalau dulu, pora-pora terlihat dengan mata telanjang, kini tidak lagi.

Melihat kondisi Danau Toba makin memburuk, Pusat turun tangan. Presiden Joko Widodo, bertekat mengembalikan kejayaan Danau Toba seperti masa lampau.

Pemerintah mencanangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan. Ia masuk salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan Indonesia.

 

Begini aktivitas para pekerja di kerambadi Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Begini aktivitas para pekerja deramba di Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

 

Berbagai langkah dilakukan, mulai perbaikan tata kelola lingkungan, hingga merancang ulang bisnis ikan di keramba jaring apung.

Pada 30 Juli 2016, Wakil Presiden Jusuff Kalla, datang ke Danau Toba, di Simalungun. Dia menekankan upaya mengembalikan keindahan Danau Toba agar menarik wisatawan.

JK mengatakan, kalau ingin Toba kembali bergeliat dan dikunjungi orang, tak boleh membuang limbah ke danau.

Melihat keramba apung begitu masif, JK mengusulkan masyarakat adat terlibat aktif mengawasi dan menjaga kawasan Toba dari pencemaran, baik limbah rumah tangga maupun kotoran keramba.

Wapres bilang, hukum adat bisa dipakai jika ada perusak Danau Toba. Adat, katanya, bukan hanya untuk berpesta, juga mengubah cara kerja dan berpikir dalam menjaga lingkungan dan alam dari kerusakan.

Dia menyatakan, harus ada aturan jelas bagi bisnis jaring apung di dalam danau.

“Harus ada jumlah yang dapat ditolerir secara keilmuan dan aturan, berapa banyak ikan ditebar dan berapa banyak keramba jaring apung dipakai. Agar tak kelebihan kapasitas seperti saat ini.”

Dia memerintahkan, seluruh kepala daerah di seputaran Danau Toba, bekerjasama membahas aturan, soal pembatasan izin keramba jaring apung. Aturan ini, katanya, perlu agar tak lagi terjadi limbah pakan ikan.

Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi menyatakan, langkah perbaikan tata kelola, salah satu pengerukan di Tano Ponggo. Juga pembersihan keramba jaring apung, dan penyediaan lahan di sekitar danau seluas 500 hektar untuk ecotourism.

Setelah Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pariwisata Danau Toba terbit, di daerah pembentukan Badan Otorita paling lama 22 Agustus 2016. Aksi terpadu penanganan Danau Toba, katanya, mulai 2016-2018.

Fokus utama, kata Erry, adalah pembenahan masalah lingkungan dan penataan ruang. Semua ini, tercantum dalam rancangan 12 aksi Pemerintah Sumut.

Tujuh kabupaten sekitar Danau Toba, yakni Simalungun, Karo, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi, menyatakan komitmen dalam rencana aksi ini.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang jauh kondisi kawasan Danau Toba yang dipenuhi kerambah jaring apung menyebabkan limbah dalam danau. Foto: Ayat S Karokaro

Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang jauh kondisi kawasan Danau Toba yang dipenuhi keramba jaring apung menyebabkan limbah dalam danau. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Pembersihan dari keramba

Mengenai  keramba apung, katanya, pemprov sudah memberikan batas waktu hingga Desember 2016. Kerambah milik perorangan maupun perusahaan harus bersih dari Toba.

Kini, pemprov memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada berbagai pihak, jika hingga batas waktu tak diindahkan, akan bongkar paksa keramba.

“Kita pendataan. Akan diberikan kompensasi kepada pemilik kerambah. Mudah-mudahan, rencana aksi ini berjalan lancar,” katanya.

Selain menata ulang keramba, langkah lain memperbaiki kualitas air danau. Masaalah penting lain, katanya, penanganan penebangan hutan sekitar Toba, rehabilitasi kawasan rusak, dan penataan ulang batas Toba.

“Kita juga penataan pariwisata Danau Toba melalui rencana aksi percepatan program Geopark Nasional Kaldera Toba menuju UNESCO Global Geopark.”

Data Badan Lingkungan Hidup Sumut, sejak 2013 adan 8.912 keramba di Danau Toba. Rinciannya,  8.428 keramba milik masyarakat dan 484 punya PT. Aquafarm.

Hidayati, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut, mengatakan, setidaknya ada 1,5 ton limbah perikanan setiap tahun di Danau Toba.

Limbah perikanan keramba Aquafarm terbesar ditemukan sebanyak 1,9 ton. Ia jadi penyumbang terbesar pencemaran air di Toba.

“Dari pemeriksaan laboratorium, limbah perikanan mengandung senyawa kimia BOD, COD dan Fosfor diatas rata-rata. Ini harus ditekan agar pencemaran air tak makin parah.”

Ada sembilan titik keramba apung di sekitar Danau Toba, yaitu Silalahi II (300 unit), Silalahi III (40), Paropo (400)  dan Soalan (185). Di Haranggaol, tempat jutaan ikan mati beberapa waktu lalu, ada 6.768 keramba. DI Tongging (500), Panahatan (100), Tigaras (85), dan Sibaganding (50).

“Ini harus dikelola ulang agar tak makin membahayakan,  terjadi pencemaran air.”

 

Nyampah di danau. Keramba jaring apung ini sudah tak dipakai lagi dibiarkan begitu saja dalam Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Nyampah di danau. Keramba jaring apung ini sudah tak dipakai lagi dibiarkan begitu saja dalam Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba, akan indah dan terjaga kala tak terlalu banyak beban bercokol di dalamnya. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba, akan indah dan terjaga kala tak terlalu banyak beban bercokol di dalamnya. Foto: Ayat S Karokaro

 Danau Toba dipenuhi keramba. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba dipenuhi keramba. Foto: Ayat S Karokaro

Bahas NDC, Pemerintah Masih Belum Satu Suara

PLTU Cirebon tampak dari kejauhan. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini–salah satu energi kotor yang memproduksi emisi–masih menjadi andalan pemerintah. Contoh, PLTU Cirebon, pemerintah berencana pengembangan lagi. Foto: Indra Nugraha

 

 

Pemerintah Indonesia sedang menyusun dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) . Meskipun  pembahasan-pembahan sudah dilakukan, dan skenario usulan dibuat,  tetapi antarkementerian/lembaga pemerintah belum sepakat, masih terjadi perbedaan pendapat baik angka maupun metodologi.

Dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC), Indonesia menyampaikan rencana penurunan emisi 29% pada 2030. Angka berdasarkan skenario business asusual (BAU) dan tambahan 12% bantuan internasional.

Lalu NDC akan berisi skenario-skenario Indonesia sebagai rencana aksi penurunan emisi. Fokusnya, sektor energi, limbah, (industrial processes and production use (IPPU), pertanian dan kehutanan.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, dalam berkolaborasi dan kerjasama antarkementerian dan lembaga dalam lima sektor ini tak mudah. Diapun siap menyelesaikan rumusan dokumen NDC dengan target September selesai.

Dari usulan NDC, energi menyumbang terbesar 15,87%, kehutanan 12,42 %, limbah 0,6%, pertanian 0,17% dan IPPU 0,09%.

Meski demikian, dari pemodelan KLHK sebagai vocal point Indonesia, masih terjadi perbedaan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bappenas, dan Kementerian Perindustrian.

Contoh, perhitungan sektor energi berdasarkan INDC 30,4%, NDC menjadi 54,5%, menjadi kontribusi terbesar pertama dalam komitmen ini. Dengan angka penurunan emisi 473 juta ton CO2e (29%) dan 559 juta ton CO2e (41%).

 

Sumber: presentasi dalam diskusi komunikasi publik NDC di KLHK

Sumber: presentasi dalam diskusi komunikasi publik NDC di KLHK

 

Tantangan juga datang dari Kementan. Kasdi Subagyono, Kepala Biro Perencanaan Kementan menyatakan, skenario ini bisa bertabrakan dengan beberapa proyek strategis nasional, seperti rencana pemerintah memperluas 1 juta hektar perkebunan pangan.

”Kalau soal Bappenas, RAN-GRK (rencana aksi nasional gas rumah kaca-red), (perbedaan angka) sebenarnya instrumen berbeda-beda tetapi memiliki tujuan sama. Jadi tak perlu ada dikotomi,” ucap Siti dalam acara Komunikasi Publik: NDC di Jakarta, pekan lalu.

Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK menegaskan, terpenting angka dihasilkan pada penghitungan dan analisis kuat dari kementerian.

Namun, Nur, sangat kaget dengan perbedaan dari beberapa sektor. ”Kita konsultasi cukup sering untuk pemahaman terkait komitmen ini,” katanya.

Sarwono Kusumaatmadja, Kepala Dewan Pengarah Perubahan Iklim mengatakan, perlu ada penyamaan persepsi dari pemangku kepentingan terkait pengendalian perubahan iklim.

”Juga kita mau mainstreaming dan scalling up best practice yang ada.”

 

 

Skenario aksi

Dalam mencapai penurunan emisi 29% atau 41%, pemerintah pun menyiapkan dua skenario dari tiap sektor, seperti sektor energi, terbagi dalam tiga bagian.

 

Sumber: presentasi dalam komunikasi publik NDC di KLHK

Sumber: presentasi dalam komunikasi publik NDC di KLHK

 

Pertama, sektor pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi efisien pada pembangkit listrik.

Pemerintah akan mengganti minyak tanah 100% ke gas dan ekstensifikasi penggunaan teknologi ultra supercritical (efisiensi 44%) oada pembangkit batubara.

Kedua, peningkataan penggunaan biofuel 5-10% sektor transportasi. Ketiga, peningkatan penggunaan peralatan sangat hemat energi (best available technology/BAT) di industri, komersial dan residensial dengan tingkat penestrasi mencapai 10-20%.

Pada sektor kehutanan akan menurunkan laju deforestasi 325-350 hektar pada 2021-2030, penurunan laju perdagangan ilegal kayu dari 3,38 meter kubik hingga tak ada lagi.

Sektor energi berkontribusi tertinggi dalam NDC ini, yakni, 15,87% dari 29,15% pada BAU total. Ini pun dianggap berdampak besar khusus terhadap kebijakan yang ada.

”Kita melihat ini kepercayaan dan perlu memperkuat energi terbarukan,” kata Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan ESDM.

Komitmen penurunan emisi, katanya, diharapkan menjadi perhatian pelaku sektor energi. Energi ini, katanya, mencakup banyak lini dan aspek kementerian.

Sebelumnya, ESDM sempat keberatan karena sektor energi memegang peranan penting dalam komitmen ini. Mereka akan mengomunikasikan kajian dalam draf ini. Dia menyayangkan angka penurunan emisi ditentukan terlebih dahulu oleh KLHK, kemudian dibagikan pada sektor lain.

Komunikasi semacam ini, katanya, perlu guna menyatukan tujuan hingga tak ada ego-sektoral dalam mencapai janji pada dunia internasional.

 

Sumber: bahan resentasi dalam komunikasi publik NDC di KLHK

Sumber: bahan resentasi dalam komunikasi publik NDC di KLHK

Bela Hak-Hak Harimau, Sejumlah Aktifis Purwokerto Serukan Buru Pemburu

Meski jauh dari habitat harimau sumatera, puluhan aktifis lingkungan di Purwokerto, Jawa Tengah, yang tergabung dalam jaringan TigerHeart turut mengkampanyekan penyelamatan harimau sumatera. Mereka mengusung berbagai kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melawan perburuan dan perdagangan ilegal harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan bagian tubuhnya.

Berbagai kegiatan dilaksanakan seperti membagikan leaflet dan bendera kepada pengguna jalan, lomba poster digital, lomba mewarnai, aksi body painting, hingga mengajak selebritis yang berasal dari Banyumas untuk mendukung kampanye pelestarian harimau sumatera. Mereka melakukan aksinya pada tanggal 13-14 Agustus di beberapa kawasan

Koordinator aksi, Apris Nur Rakhmadani menjelaskan bahwa meski bukan habitat harimau sumatera, Pulau Jawa diketahui sebagai pasar potensial bagi perdagangan ilegal bagian tubuh harimau sumatera. Banyak sekali orang di Jawa yang masih mengoleksi baik berupa ofsetan utuh, maupun kulit dan taring harimau. Mayoritas justru orang yang masih mempercayai bahwa kulit atau taring harimau memiliki tuah, sehingga banyak yang mencari.

“Banyak sekali bagian tubuh harimau yang dijual di pasaran yang kami jumpai di sekitar Purwokerto, terutama oleh para penjual jimat. Meski seringkali mereka menjual barang palsu, namun tak jarang kami menemukan kulit dan taring maupun cakar harimau yang asli,” jelas Apris yang sehari-hari bergiat di Biodiversity Society ini.

 

Perayaan Global Tiger Day 2016 di Purwokerto. FOto : Biodiversity Society

Perayaan Global Tiger Day 2016 di Purwokerto. FOto : Biodiversity Society

 

Menurutnya, masyarakat di Jawa dapat membantu pelestarian harimau sumatera melalui dua hal. Pertama, tidak membeli bagian tubuh harimau dengan alasan apapun. Baik untuk sekedar koleksi maupun untuk jimat. Kedua, jika menemukan situs atau iklan di internet, segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

Penyanyi Dionyus Agung Subagya, yang lebih dikenal dengan nama Dion Idol juga berpesan kepada masyarakat untuk membela hak-hak harimau. Selebritis yang akrab dengan masyarakat Banyumas ini menyempatkan diri untuk bergabung dalam kampanye yang digelar setiap tanggal 29 Juli ini.

Menurutnya, harimau sumatera harus tetap lestari karena menjadi satu-satunya sub spesies harimau yang dimiliki Indonesia setelah kedua sub spesies lainnya yaitu harimau jawa dan harimau bali dinyatakan punah.

“Kita harus melestarikan harimau sumatera karena harimau jawa dan harimau bali sudah punah. Harimau sumatera pun saat ini terancam punah. Jadi kita harus mulai membela hak-hak harimau sumatera untuk tetap hidup di alam,” pesannya.

Dari Klub Motor Hingga TK Terlibat Kampanye

Perayaan Global Tiger Day di Purwokerto ini diramaikan dengan berbagai kegiatan. Rangkaian perayaan diawali dengan aksi membagikan bendera bertuliskan selamatkan harimau sumatera kepada pengguna jalan. Dalam aksi ini, selain aktifis lingkungan, klub motor Purwokerto Tiger Brother juga terlibat.  Mereka menuntut hukuman maksimal bagi para pelaku perburuan dan perdagangan harimau dan jenis dilindungi lainnya.

Tak cukup berkampanye di Purwokerto, anggota klub penghobby touring ini segera berkonvoi menuju Jogjakarta sambil membawa poster yang bertuliskan “Buru Pemburu”. Harapan mereka, aksi ini dapat menjadi perhatian para pengguna jalan sepanjang Purwokerto Jogjakarta. Lebih jauh lagi, pesan-pesan untuk tidak mengkoleksi bagian tubuh harimau dapat sampai kepada masyarakat luas.

Kegiatan dilanjutkan pada Minggu pagi di kawasan GOR Satria Purwokerto. Kegiatan pagi itu diisi dengan lomba mewarnai untuk anak TK dan SD, aksi teaterikal, body painting, sekaligus menyebarkan leaflet kepada ribuan pengunjung yang memadati kawasan ini setiap minggu pagi.

Selain itu, Apris menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini mereka menggalang dukungan masyarakat untuk menuntut hukuman maksimal bagi para pemburu dan pelaku perdagangan harimau sumatera dan bagian tubuhnya. Dukungan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk tanda tangan dan cap tangan. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang bersuara tentang hukuman maksimal pemburu harimau, jaksa dan hakim akan tergerak untuk menghukum berat para pelaku.

“Kami ingin hukuman maksimal diberlakukan kepada pemburu dan pelaku perdagangan ilegal harimau sumatera. Selama ini hukumannya masih sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera,” Kata Apris di sela-sela kegiatan kepada Mongabay.

 

Peringatan Global Tiger Day 2015 di Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu (09/08/2015). Kampanye penyelamatan harimau sumatera ini dilaksanakan serentak di 7 kota di Indonesia. Foto : Apris Nur Rakhmadani/Purwokerto

Peringatan Global Tiger Day 2015 di Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu (09/08/2015). Kampanye penyelamatan harimau sumatera ini dilaksanakan serentak di 7 kota di Indonesia. Foto : Apris Nur Rakhmadani/Purwokerto

 

Hal ini senada disampaikan oleh praktisi dan pemerhati tindak kriminal terkait satwaliar, Dwi Adhiasto dari Wildlife Conservation Unit (WCU). Dia menyampaikan bahwa selama ini hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku belum menimbulkan efek jera. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990  juga dia nilai belum cukup efektif. Terbukti rata-rata vonis masih kurang dari separuh hukuman maksimal.

“Selama ini tuntutan jaksa masih sangat rendah, sehingga menyebabkan vonis hakim cenderung di bawah tuntutan jaksa. Meskipun, dalam beberapa  kasus, vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa,” ungkapnya.

Ketua Forum HarimauKita, Yoan Dinata, menyampaikan bahwa di  tahun 2016 ini, terdapat 8 kota yang turut merayakan peringatan yang jatuh pada 29 Juli. Kedelapan kota tersebut yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, Jakarta dan Purwokerto.

Dengan rangkaian acara yang inovatif dan edukatif, seperti lomba mewarnai dan menggambar, dukungan partisipatif lewat cap tangan, mural harimau, talkshow dan lain sebagainnya yang melibatkan masyarakat luas di delapan kota di Indonesia.

Global Tiger Day tahun ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengingat bagi pemerintah untuk segera merevisi regulasi terhadap perlindungan satwa yang tertuang pada UU no. 5/1990 tersebut serta menyampaikan pesan kepada masyarakat luas akan pentingnya menjaga kelestarian harimau sumatera di Indonesia.

Selain itu acara ini juga mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pelestarian harimau sumatera dengan melaporkan kepada aparat terkait jika mengetahui adanya kegiatan perburuan dan perdagangan harimau sumatera dan atau bagian-bagiannya.

“Hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk menekan perburuan dan perdagangan harimau sumatera adalah dengan mendorong penegak hukum agar memperberat hukuman agar timbul efek jera bagi para pelaku perburuan dan perdagangan harimau sumatera. Hal ini akan terus kami sampaikan kepada masyarakat,” tutup Yoan Dinata.

 

 

 

 

 

Di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, 10 Individu Orangutan Ini Dilepasliarkan

Menuju lokasi pelepasliaran orangutan di TN Bukit Baka Bukit Raya. Foto: BOSF

TN Bukit Baka Bukit Raya, wilayah idelal untuk pelepasliaran orangutan. Foto: BOSF

 

Sebanyak 10 individu orangutan, kini kembali ke alam liar setelah menjalani masa rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan yang dikelola oleh BOSF di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah. Mereka terdiri dari enam orangutan betina dan empat orangutan jantan yang enam diantaranya merupakan tiga pasang ibu dan anak.

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBR) di Kabupaten Katingan, untuk pertama kalinya dipilih sebagai lokasi pelepasliaran orangutan tersebut. Apa yang mendasarinya?

Sejak 2012, BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) telah melepasliarkan orangutan sebanyak 167 individu di Hutan Lindung Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut, hampir mendekati batas daya dukung (carrying capacity) untuk orangutan rehabilitan, yang maksimal 200 individu. BOSF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga bebeberapa instansi terkait, terus mencari habitat baru untuk lokasi pelepasliaran. Akhirnya, disepakati di kawasan TNBBR.

“Saat ini, masih ada sekitar 700 orangutan di dua pusat rehabilitasi kami. Tahun lalu, akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan, kami menerima 19 orangutan baru. Kita wajib mencari lokasi pelepasliaran yang layak, baik, dan aman. TNBBR adalah salah satunya,” tutur Jamartin Sihite, CEO BOSF dalam keterangan pers yang diterima Mongabay, Sabtu (13/8/16).

Jamartin mengharapkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah untuk membantu menyediakan areal perlindungan orangutan. Serta, penguatan upaya penegakan hukum atas perusakan habitat orangutan. “Orangutan Action Plan menargetkan untuk melepasliarkan semua orangutan rehabilitan ke alam liar di 2015. Kondisi ini tentu saja menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli  pada upaya konservasi orangutan.”

 

 

10 kandidat orangutan yang akan dilepasliarkan. Foto: BOSF

10 kandidat orangutan yang akan dilepasliarkan. Foto: BOSF

 

Menurut Jamartin, konservasi orangutan dan habitatnya hanya bisa dicapai melalui kerja sama erat dan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. BOSF  berusaha menjalin kerja sama dengan pemerintah  di semua tingkat, antara lain KLHK, BKSDA Kalteng, TNBBR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Katingan.

“Pelepasliaran ini didukung oleh USAID LESTARI, bekerja sama dengan mitra lain seperti masyarakat Kabupaten Katingan, donor perseorangan, organisasi mitra dan organisasi konservasi di seluruh dunia yang peduli upaya pelestarian orangutan di Indonesia. Yayasan BOS sangat berterima kasih atas dukungan PT. Kayu Waja dan mengajak kalangan pebisnis secara umum untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan guna tercapainya upaya konservasi dan pelestarian alam di Indonesia.”

Lokasi ideal

Monterado Fridman, Koordinator Divisi Komunikasi dan Edukasi BOSF Nyaru Menteng saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, sebelum pelepasliaran orangutan di TNBBR dilakukan, pihak BOSF sudah melakukan  rencana awal dan survei habitat di lokasi tersebut dua tahun. Tujuannya, memastikan apakah TNBBR layak dijadikan tempat pelepasliaran atau tidak.

“Kita memastikan ketersediaan pakan alam bagi orangutan, kemudian tingkat keterancaman orangutan. Apakah ada aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan yang mengancam atau tidak. Juga kelayakan geologi. Hasil survei menunjukkan, kawasan tersebut layak dijadikan lokasi pelepasliaran orangutan,” kata lelaki yang akrab disapa Agung tersebut.

 

 

Pengangkutan kandang yang berisi orangutan ke titik release. Foto: BOSF

Pengangkutan kandang yang berisi orangutan ke titik release. Foto: BOSF

 

Untuk menentukan lokasi pelepasliaran, perlu dipastikan beberapa hal. Sebut saja ketinggian di bawah 900 m dpl, stok pakan alami yang cukup, tidak ada atau sedikitnya populasi orangutan liar di wilayah tersebut dan aman dari kemungkinan eksploitasi di masa depan.

Agung mengatakan, kawasan seluas 70 ribu hektare di TNBBR tersebut, bisa digunakan untuk lokasi pelepasliaran orangutan. Sementara luas TNBBR sendiri, untuk wilayah Kalimantan Barat (70.500 hektare) dan di Kalimantan Tengah (110.590 hektare).

Pelepasliaran ini sedianya direncanakan Juli, namun terkendala administrasi sementara rencana kerja dengan pengelola TNBBR sudah disusun sejak lama. “Ada 13 individu, tapi yang paling siap 10 individu. Ini pelepasliaran tahap pertama, tidak bisa sekaligus dalam jumlah besar. Targetnya 300 orangutan yang dilepasliarkan di TNBBR.”

Terkait kapasitas orangutan di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng yang saat ini ada 500 individu, Agung mengatakan, sudah dipikirkan solusi sementara untuk membeli pulau atau sewa dari masyarakat. “Kami mengelola tiga pulau yaitu Kaca, Palas, dan Pengamat, untuk menyiapkan kandidat orangutan yang akan dilepasliarkan. Mereka akan menempati pulau tersebut satu tahun hingga benar-benar siap kembali ke alam.”

 

Orangutan dilepasliarkan ke alam liar yang merupakan rumahnya. Foto: BOSF

Orangutan dilepasliarkan ke alam liar yang merupakan rumahnya. Foto: BOSF

 

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tachrir Fathoni mengatakan, orangutan merupakan primata yang populasinya saat ini terancam punah. Perlu kerja keras semua pihak untuk melestarikannya.

“Habitat mereka berkurang akibat alih fungsi hutan dan ulah manusia yang memelihara, memperdagangkan, atau konflik. Saat ini, masih banyak orangutan yang mendiami  pusat rehabilitasi di Sumatera dan Kalimantan yang harus  dikembalikan ke alam liar begitu mereka siap.”

Di kesempatan yang sama, Bupati Katingan Ahmad Yantenglie mengatakan, Cagar Alam Bukit Raya yang terletak di Kabupaten Katingan merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya sekaligus kawasan konservasi yang terletak di jantung Pulau Kalimantan. Kawasan ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

“Ini pengakuan internasional dan wajib kita pertahankan. Pelepasliaran orangutan ke wilayah kami merupakan upaya luar biasa dalam melestarikan kekayaan alam Kabupaten Katingan. Dengan sepenuh hati, kami membantu,” tandasnya.

 

 

Mencari Perempuan Pejuang Pangan, RMI dan Oxfam Gelar Kompetisi Film Pendek

 

Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Oxfam di Indonesia menyelenggarakan kompetisi video singkat berjudul Female Food Hero Indonesia (FFH Indonesia) atau Perempuan Pejuang Pangan. Kriteria pejuang pangan perempuan yang dicari adalah yang bergelut di pertanian, perikanan maupun wilayah perkotaan, yang menghasilkan pangan dan menginspirasi komunitas atau orang-orang di sekitarnya.

Menurut Mardha Tillah, Manajer Kampanye dan Advokasi Pengelolaan Sumer Daya Alam Berbasis Masyarakat RMI, kompetisi ini mengajak anak muda yang berusia maksimal 30 tahun dari seluruh pelosok Nusantara untuk mendukung pengakuan terhadap perempuan yang selama ini memiliki peran penting dalam rantai produksi pangan namun sering terabaikan.

“Anak muda dapat mengirimkan video pendek berdurasi maksimal 3 menit yang menceritakan tentang sosok perempuan yang dinilai luar biasa, inspiratif dalam perjuangan menghasilkan pangan. Bisa juga misalnya guru yang mengembangkan kebun sekolah, karyawan perempuan yang menginisiasi kebun kecil di tempat tinggalnya, ataupun perempuan nelayan yang berperan membudidayakan rumput laut dan mengajak komunitasnya,” urai Mardha dalam sosialisasi kompetisi ini di Kedai Pojok, Makassar, Kamis malam (11/08/2016).

 

Peran perempuan dalam produksi pangan sangat besar meski keberadaan mereka kadang terabaikan. Selama ini buruh tani perempuan diupah setengah dari upah laki-laki. Foto : Wahyu Chandra

Peran perempuan dalam produksi pangan sangat besar meski keberadaan mereka kadang terabaikan. Selama ini buruh tani perempuan diupah setengah dari upah laki-laki. Foto : Wahyu Chandra

 

Menurutnya, ide pelibatan anak muda dalam kompetisi kali ini adalah untuk mendekatkan anak muda pada isu pangan melalui pembentukan opini di media sosial.

“Maka diharapkan partisipasi mereka ini akan membuat peran perempuan dalam rantai produksi pangan jadi marak dibicarakan publik, dimulai dari sosial media. Selanjutnya, tentu saja kompetisi ini bertujuan untuk mendekatkan generasi muda kepada isu pangan,” Jelas Mardha.

Menurut Mardha, disasarnya anak muda dalam kompteisi ini karena mereka dianggap lebih terampil dalam menyampaikan pesan secara viral ke media sosial dan media-media lainnya, yang bahkan bisa menjangkau banyak ruang dimana isu pangan ini kadang tak tersampaikan dengan baik.

“Kita pernah melakukan hal yang sama di tahun 2013 dan hasilnya kemudian memunculkan perhatian pemerintah kepada 7 sosok perempuan yang terpilih sebagai pejuang pangan. Nah sekarang kita ingin melakukan hal tersebut lagi, menjadi semacam pressure dan viral bahwa peran perempuan dalam pertanian sangat besar.”

Dipilihnya isu perempuan dalam kaitannya dengan pangan dalam kompetisi ini, menurut Mardha, karena selama ini peran perempuan tidak dilihat dalam bidang pertanian. Hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Ia mencontohkan pada kolom pekerjaan di KTP untuk perempuan yang tak pernah tercantumkan sebagai petani, sehingga di data statistik dan BPS keberadaan mereka sebagai petani tak terdeteksi.

“Implikasinya adalah ketika SKPD-SKPD membuat program untuk pertanian maka mereka lebih fokus pada bapak-bapaknya saja, sementara ibu-ibunya cenderung terabaikan. Kita juga ingin mengubah mindset dengan menempatkan perempuan sejajar dalam pekerjaan. Selama ini buruh tani perempuan diupah setengah dari upah laki-laki. Laki-laki dianggap lebih berkeringat, padahal ini sebenarnya lebih pada pembagian peran. Ini bukan masalah siapa yang lebih capek dalam bekerja tapi pada peran apa yang dikerjakannya.”

Menurutnya, jumlah perempuan yang beraktivitas di sektor pangan sangat besar, mencapai 50 persen dari total populasi dan 80 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian.

“Biasanya kalau bapaknya petani pasti ibunya juga petani. Itu tak dilihat sehingga kami ingin angkat melalui kompetisi ini. Apalagi sudah banyak literatur yang menyatakan bahwa ketika sebuah bantuan pertanian diberikan hasilnya akan lebih efektif ketika dikelola perempuan dibanding laki-laki.”

Hal lain, menurutnya, berdasarkan data World Watch Institute tahun 2015, sekitar 1,2 miliar populasi dunia saat ini dihuni adalah perempuan. Namun hanya sekitar 2 persen saja yang memiliki tanah, karena sistem agraria kita hanya menerima laki-laki. Surat kepemilikan tanah biasanya diperuntukkan untuk laki-laki.

Terkait dengan aktivitas mereka di sektor pertanian, hanya 5 persen perempuan yang pernah mendapat penyuluhan, meski peran mereka sama besarnya.

“Malah tadi ada Kepala Dusun yang cerita bahwa di kampungnya justru perempuanlah yang banyak berperan di pertanian.”

 

Jumlah perempuan global yang bekerja di sektor pangan mencapai 50 persen dari total populasi manusia dan sekitar 50 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian. Foto: Wahyu Chandra.

Jumlah perempuan global yang bekerja di sektor pangan mencapai 50 persen dari total populasi manusia dan sekitar 50 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian. Foto: Wahyu Chandra.

 

Menurut Mardha, kompetisi ini tidak akan melihat dari perspektif beban ganda perempuan, karena perempuan bekerja di sektor pertanian sebenarnya sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam.

“Justru kami menolak anggapan bahwa perempuan hanya boleh di rumah karena memang perempuan memiliki peran tersendiri, sehingga laki-laki bisa mengerjakan hal lain. Tangan laki-laki tidak selembut perempuan dalam mensortir buah misalnya. Kita ingin laki-laki juga membantu pekerjaan domestik di rumah karena istri sudah membantu mereka di sawah. Itu yang ingin kami dorong.”

Menurut Mardha, enam sosok perempuan yang terpilih dalam kompetisi ini, selain akan diberikan penghargaan juga akan dibantu dalam hal akses agar mereka memiliki pasar sendiri untuk produk-produk yang mereka hasilkan, sehingga tidak lagi melalui tengkulak.

“Untuk anak muda video maker nya sendiri kita akan akan ada pengembangan lanjut kepada mereka.”

Pengakuan Petani Perempuan

Widiyanto, Project Manager Hak Atas Pangan Oxfam di Indonesia menjelaskan kompetisi ini dilaksanakan berangkat dari situasi dimana situasi bahwa meskipun perempuan terlibat dalam produksi pangan, baik di wilayah pesisir, pegunungan maupun di perkotaan, namun selama ini luput dari pengakuan publik. Petani dan nelayan adalah dua profesi yang biasanya diidentikkan dengan laki-laki, meski pun tak jarang peran perempuan di kedua profesi tak kalah besarnya.

“Dalam banyak riset kalau perempuan diberi akses yang sama dengan laki-laki maka mereka akan punya produksi lebih banyak 30 persen. Artinya makin banyak pula orang yang terhindar dari ancaman kelaparan. Kalau analisis dari FAO 2011 terdapat 150 juta jiwa yang bisa terhindarkan dari ancaman kelaparan kalau perempuan diberi investasi yang sama dengan laki-laki, karena perempuan i lebih produktif dalam menghasilkan pangan,” katanya.

Menurutnya, diskriminasi terhadap perempuan teruas terjadi dan kadang itu tidak disadari. Misalnya pemberian bantuan pemerintah kepada petani kadang bias dan diskriminatif pada perempuan. Bantuan alat pertanian yang diberikan kepada petani hanya familiar untuk laki-laki seperti traktor dan pupuk.

“Kita sedang mendorong paling tidak pengakuan itu diwujudkan dalam akses, perlakuan dan perlindungan yang sama. Jika perempuan penghasil pangan memiliki akses yang sama atas kredit perbankan, bantuan pemerintah maupun akses atas sumberdaya alam, maka hasil produksi pangannya 30 lebih banyak dibanding laki-laki,” tambahnya.

 

Perempuan terbukti lebih mampu mengelola bantuan program pemerintah dibanding laki-laki, termasuk dalam sektor pertanian. Foto: Wahyu Chandra

Perempuan terbukti lebih mampu mengelola bantuan program pemerintah dibanding laki-laki, termasuk dalam sektor pertanian. Foto: Wahyu Chandra

 

Female Food Hero sendiri merupakan kampanye internasional Oxfam yang dimulai di Tanzania pada 2011 dan menyebar di beberapa negara dimana Oxfam bekerja di 5 benua. Di Indonesia, FFH pertama kali diadakan pada tahun 2013 dengan memilih 7 perempuan pejuang pangan yang kiprahnya selanjutnya diakui oleh pemerintah daerah, sektor privat, hingga ke tingkat nasional sebagai Duta Ketahanan Pangan.

Female Food Hero Indonesia 2016 adalah event kedua yang diadakan di Indonesia yang mengambil format lain dengan melibatkan kelompok anak muda untuk menominasikan perempuan-perempuan pejuang pangan versi mereka,” ujar Widiyanto.

Informasi tentang kompetisi ini bisa diakses di www.perempuanpejuangpangan.org. Pengiriman video paling lambat diterima tanggal 24 September 2016.

 

Sektor Pangan Terancam Kala Generasi Muda Enggan jadi Petani

tani1-Pertanian masyarakat di lembah perbukitan Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY. Foto Tommy ApriandoPertanian di Lembah Perbukitan, Dlingo, Bantul. Sektor pangan terancam tak hanya oleh alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain, juga karena minat generasi muda minim jadi petani. Foto Tommy Apriando

 

Setiap hari, , (27), warga Tegaldowo, Rembang bersemangat ke ladang. Dia sempat kerja sebagai buruh pabrik, namun kembali menjadi petani. Membantu orangtua menanam hingga panen tiba. Bersama adiknya, Suwandi (25), mereka bergantian mengurus ladang.

“Menjadi petani lebih menyenangkan daripada buruh pabrik,” kata Suwater, kepada Mongabay, akhir pekan lalu.

Lahan pertanian mereka kini terancam pembangunan tambang dan pabrik semen. Empat tahun lebih sudah, dia terus berjuang menyelamatkan Pegunungan Kendeng, agar tetap bisa bertani.

“Orang tua menghidupi kami lewat bertani,” katanya.

Mesti lebih banyak lagi anak muda seperti Suwater dan Suwandi. Sebab,  persoalan petani tak sebatas ancaman terhadap ladang tani, tetapi sebagian generasi muda tak lagi tertarik bertani.

Dalam kurun 2003 -2013, menurut data BPS, jumlah rumah tangga tani berkurang 5 juta. Angka cukup besar ini berimplikasi pada keberlanjutan usaha pertanian di Indonesia. Jumlah petani juga berkurang,.

“Berkurangnya petani berimplikasi pada penurunan ketersediaan produk pangan dalam negeri,” kata Dini Widiastuti,  Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia, dalam peluncuran Duta Petani Muda 2016 di Jakarta, Kamis (11/8/16)..

Selain kekurangan petani, masalah lain usia dan produktivitas petani. Sensus Pertanian 2013, menunjukkan, struktur usia petani 60,8% lebih 45 tahun dengan 73,97 % berpendidikan SD, dan akses teknologi rendah.

Kondisi ini, katanya, konsisten dengan hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tanaman pangan 2011 menunjukkan, sebagian besar petani tanaman pangan (96,45%) berumur 30 tahun atau lebih, hanya 3,55% kurang 30 tahun.

“Hal menarik, 47,57% petani tanaman pangan berumur 50 tahun atau lebih,” katanya.

Said Abdullah Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengatakan, hasil kajian mereka 2016, menunjukkan, pertanian Indonesia mengalami tantangan serius.

Tak hanya kualitas agroekosistem menurun, produk impor banjir, atau stagnasi produksi, katanya, jumlah petani pun menurun. Sebanyak 63% anak petani padi dan 54% anak petani hortikultura tak ingin menjadi petani. Pada sisi orang tua, 50% petani padi dan 73% petani hortikultura menyatakan tak ingin anak menjadi petani.

Situasi ini, mendorong penurunan tenaga kerja pertanian berkurang 3,15 juta orang kurun 2010 -2014. Petani tersisa kini, 62% lebih 45 tahun.

“Akses dan paparan informasi tentang pertanian sangat rendah di kalangan anak muda. Pertanian masih dipandang sektor tak menguntungkan,” ucap Said.

Tak hanya itu, terjadi perubahan cukup signifikan dalam pola kehidupan sosial masyarakat pedesaan, terutama di Pulau Jawa.

Keadaan ini, katanya, terlihat dari pekerjaan, gaya hidup, hingga struktur demografi. Pertanian, katanya, tak lagi mata pencarian utama masyarakat pedesaan. Banyak mereka beralih ke bidang jasa, perdagangan, atau industri.

 

Ahmad Sofian, petani muda di Lombok, memperlihatkan alat ukur hujan, yang berfungsi sebagai alat prediksi cuaca. Foto: Indra Nugraha

 

Kepala Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Wiyono mengatakan, persoalan regenerasi pertanian dimulai dari pendidikan. Sudah saatnya pembenahan aspek pendidikan hingga mampu membangkitkan semangat generasi muda menjadi petani.

“Ketersediaan lembaga pendidikan khusus pertanian dengan kurikulum sesuai perkembangan pertanian kekinian perlu diperkuat dan diperbanyak,” katanya.

Selain iu, perlu memperkuat pendidikan vokasi pada level pendidikan tinggi.

Hasil penelitian, katanya, mengungkapkan, level pendidikan kaum tani khusus petani padi sangat rendah. Petani memiliki pendidikan tinggi hingga lulus perguruan tinggi hanya 0,8%. Kebanyakan petani padi lulusan SD (39,6%), 34,4% SMP dan 15,6% lulusan SMA.

 

 

Duta Petani Muda

Sementara itu, Tina Napitupulu, Country Network Coordinator AgriProFocus Indonesia menjelaskan, rendahnya minat anak muda terhadap sektor pertanian karena petani hingga kini dipandang tak menjanjikan.

Petani mengalami kerugian, dan bergelut dengan kemiskinan. Padahal sesungguhnya banyak anak-anak muda di pertanian maju.

“Permintaan pangan dunia makin meningkat, menjadi petani justru peluang bisnis bagus,” ucap Tina.

Dalam merespon permasalahan petani ini, beberapa organisasi dalam Jaringan AgriProFocus Indonesia membentuk Komunitas Inovasi Anak Muda di Pertanian. Mereka melahirkan inisiatif “Duta Petani Muda” pada 2014.

Tahun ini, putaran Duta Petani Muda kedua segera mulai. Pemilihan duta untuk memotivasi generasi muda ke pertanian, berbagi wawasan dan kesempatan di sektor pertanian. Juga memancing semangat generasi muda yang haus aktualisasi diri dan gemar berkompetisi.

Ajang pemilihan duta petani muda ini, katanya, diharapkan menjadi terobosan mengangkat cerita-cerita positif anak muda nusantara dari mereka yang berhasil di pertanian.

Untuk mengikuti Duta Petani Muda sangatlah mudah. Petani berusia maksimal 35 tahun hanya mengisi formulir pendaftaran, mengirimkan satu surat rekomendasi, dan foto selfie di depan usaha mereka.  “Keterangan lebih lanjut bisa dilihat di www.dutapetanimuda.org.”

 

 

 

 

 

Kesepakatan Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam, Apa Kabarnya?

Anak-anak di sekitar hutan Tembawang, Kalbar. Di Indonesia, warga banyak yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Mereka bergabung hidup dari keberadaan hutan. Sayangnya. hutan terus tergerus buat kepentingan bisnis ekstraksi. Konflik sosial dan SDA terjadi di mana-mana karena izin diberikan dan didapat tanpa prosedur yang baik. Foto: dokumen Setapak

Anak-anak di sekitar hutan Tembawang, Kalbar. Di Indonesia, warga banyak yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Mereka bergantung hidup dari keberadaan hutan. Sayangnya. hutan terus tergerus buat kepentingan bisnis ekstraksi. Konflik sosial dan SDA terjadi di mana-mana karena izin diberikan dan didapat tanpa prosedur yang baik. Foto: dokumen Setapak

 

Sekitar 29 kementerian dan lembaga di Istana Bogor menandatangani nota kesepakatan aksi bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), difasilitasi KPK pada 19 Maret 2015. Dalam kesempatan itu ada deklarasi institusi penegak hukum antara Kepolisian, Kejaksaan, TNI, bersama KPK dalam mendorong penyelamatan SDA di Indonesia. Hingga kini, keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan SDA dipertanyakan. Seharusnya,  upaya pencegahan dan penindakan korupsi sektor SDA makin meningkat. Faktanya?

“Pasca-penandatanganan GNPSDA tak ada kasus-kasus baru dibongkar KPK untuk proses sampai penindakan. Kita khawatir, kalau tak ada langkah progresif hanya berhenti di seremonial,” kata Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW dalam diskusi di Yogyakarta, akhir bulan lalu.

Catatan ICW, perkara korupsi kehutanan ditangani KPK sejak berdiri ada 12 kasus. Sebanyak 35 orang dihukum, kepala daerah (8), DPR (6), pengusaha (10), PNS (10), lain-lain (1). (daftar kasus korupsi).

Emerson mengapresiasi, kinerja KPK dalam berkoordinasi dan supervisi minerba, kehutanan, dan perkebunan dan penanganan korupsi melibatkan politisi dan pengusaha. “Sayangnya, berhenti pada 2014.”

Dia mengusulkan beberapa hal. Pertama, Presiden mengevaluasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, dan TNI dalam penyelamatan SDA dan kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, mendorong penegakan hukum tegas kepada penjahat SDA. Untuk lebih optimal, katanya, bisa membentuk Satgas Antimafia SDA dan Mafia Hutan seperti Satgas Antimafia Hukum.

“Tindakan tegas asumsi kita adalah aspek penindakan. Harus dipastikan tidak ada pelaku yang diampuni atau dibebaskan. Tentang SP3, Kapolri Tito Karnavian perlu melakukan investigasi  tindakan Polda Riau. Jika ditemukan ketidakwajaran maka SP3 harus dibatalkan,” katanya.

Lais Abid, divisi investigasi ICW kesempatan berbeda mengatakan, korupsi SDA paling banyak adalah penggelapan.

“Caranya, memanipulasi perolehan atau keuntungan, misal, korporasi tambang tak bayar royalti, kalau di perkebunan sawit tak membayar pajak semestinya. Di pengusahaan hutan memanipulasi tegakan kayu tebangan.”

Korupsi, katanya,  biasa terjadi di dua kelompok, yakni penerimaan dan belanja. Korupsi SDA penerimaan biasa, memanipulasi royalti, pajak, hingga penerimaan negara tak terpenuhi. Sisi belanja, seperti mark up barang dan jasa. Penyuapan perizinan sektor SDA juga besar.

Pembicara dari KPK, Dian Patria mengajak aktivis lingkungan dan semua pihak peduli lingkungan bahu membahu menyelamatkan lingkungan. Sebab, yang dihadapi kolaborasi antarpelaku kejahatan.

“Orang-orang baik harus bersatu, karena mereka orang-orang serakah juga bersatu. Waktu kita nggak banyak,” katanya.

“Jika terlambat, kita hanya mewariskan lingkungan rusak ke anak cucu.”

Menurut dia, kesulitan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi SDA adalah pemerintah lemah dan dilemahkan.

“Banyak regulasi bukan hanya tumpang tindih juga saling memakan, misal dalam UU disebutkan pejabat pengawas pertambangan dari pusat, direkrut dari pusat dan seterusnya, tetapi operasional dibiayai pemda. Artinya nggak akan jalan.  Kalau kami kaku pada aturan bisa terjebak, bisa salah. Jangan-jangan aturan adalah state captured,” katanya.

Diskusi ini juga menghadirkan pembicara Dirjen Penegakan Hukum, Rasio Ridho Sani, pejabat Bareskrim Polri, kini Direskrim  Umum Sulawesi Tenggara Kombes Pol CH Patoppoi. Peserta diskusi adalah pegiat lingkungan, wakil pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

 

Dian Patria (kiri), Ch Patoppoi (kanan). Foto: Nuswantoro

Dian Patria (kiri), Ch Patoppoi (kanan). Foto: Nuswantoro

 

 

Kasus karhutla

Emerson juga menyinggung soal pemberhentian penyelidikan dan penyidikan Polda Riau terhadap 15 kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 oleh perusahaan.

“Soal SP3 juga dipertanyakan publik. Jokowi (Presiden) mengatakan tindak tegas pelaku kejahatan kehutanan. Yang muncul justru SP3. Polda tak terbuka menyampaikan alasan ke publik. Juga tak ada informasi resmi,” katanya.

Dalam pandangan Emerson, Polda Riau belum menjelaskan tuntas alasan-alasan keluar SP3 melibatkan 15 korporasi dan 25 orang ini. Tak ada transparansi dan akuntabilitas,  menyebabkan muncul sejumlah kecurigaan.

Untuk itu, dia mengusulkan agar ada peninjauan ulang. Bisa pula dilakukan pembicaraan terbuka dengan mengundang masyarakat sipil untuk melihat bersama-sama apakah SP3 sudah dilakukan dengan benar.

Menanggapi itu, Patappoi mengatakan, ada masalah komunikasi menyebabkan belum tersampaikan perkembangan penyelesaian kasus karhutla oleh Polda Riau kepada publik.

“Sebenarnya ditangani ada 71 kasus 2015. Sebanyak 53 kasus P21, sudah masuk tahap kedua. Berkas di kejaksaan, tiga penyidikan, dan 15 SP3. Kenapa yang muncul ke permukaan hanya soal SP3?”

Menurut dia, SP3 sudah berdasarkan fakta lapangan dan hukum, misal, karhutla perusahaan bukan menjadi penguasaannya karena izin dicabut.

Data kasus karhutla Polri 2015, katanya, proses penyidikan 91, P21 (158), dan SP3 (15), dengan terlapor dan tersangka 24 perusahaan dan 250 perorangan.

Data ICW cukup menjelaskan, bahwa yang banyak terjerat perorangan (warga). Catatan ICW, data Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, sampai 22 Oktober 2015, kepolisian menetapkan 247 tersangka pembakar hutan, 17 perusahaan dan 230 perorangan. Sebanyak 21 kasus penyelidikan, 104 penyidikan, 62 siap sidang.

Rasio alias Roy mengatakan, sejak Januari 2016, KLHK telah menerima pengaduan 275 kasus, baik masalah hutan maupun kerusakan lingkungan.

Kasus sedang ditangani 37 karhutla, pidana 80 kasus meliputi kebakaran hutan, perambahan kawasan, hingga pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Serta beberapa kasus perdata tengah berproses di pengadilan.

 

 

Mengenal Beras Hasil Pertanian Alami dari Seko

Proses penjemuran padi masyarakat Seko. Foto: EKko Rusdianto

Proses penjemuran padi masyarakat Seko. Foto: EKko Rusdianto

 

Seko, begitu nama wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan,  ini. Daerah ini bisa dikatakan terdiri dari padang ilalang, petak sawah, hutan, dengan Gunung Kambuno yang memiliki kektinggian 2.900 mdpl. Seko berada sekitar 120 kilometer dari Sabbang, atau 600 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terbagi dalam Seko, Seko Tengah dan Seko Padang.

Saya ke Desa Tana Makaleang di Seko Tengah, menggunakan ojek motor selama dua hari. Di sini,  tak ada penginapan, tak ada listrik pemerintah. Penduduk menggunakan genset dan urunan membeli bahan bakar. Nyala lampu hanya antara pukul 18.00-22.00.

Saya tinggal di rumah Andri Karyo, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu.

Pada malam kedatangan, saya dan dua teman AMAN Tana Luwu, menghabiskan di ruang dapur. Melihat keluarga Andri memasak pakai kayu bakar. Asap membumbung keluar melalui sela-sela atap.

Setelah makan malam siap, kami melahap dengan cepat. Saya tertarik melihat nasi putih bersih, bulir lebih berisi (gendut) dari beras kepala kuaitas terbaik di pasaran Makassar. Aroma harum. Inilah beras dambo.

Beras ini khas Seko. Ia ditanam hampir di seluruh persawahan warga. Ternyata, dambo menempati peringkat kedua dibanding beras tarone, juga khas Seko.

Di Seko, hampir seluruh warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bekerja sebagai petani sawah dan berkebun kakao maupun kopi.

Persawahan warga tak jauh dari kampung. Irigasi cukup sederhana, menggunakan selokan-selokan kecil serupa parit yang mengalirkan air dari kaki gunung.

Di Seko, warga mengolah sawah dan kebun tak menggunakan pestisida, maupun pupuk. “Buat apa. Tanah sudah subur, kami tak pake pupuk, hasil kebun tetap baik,” kata Benyamin Langga, warga Desa Tana Makaleang.

Bersama Benyamin, kami menyusuri jalan setapak dengan jurang sisi kanan. Dua elang terbang bebas. Sayap begitu lebar. Di pepohonan kecil beberapa elang alap bermain. Ketika kehausan, dengan mereka cekatan menapaki bukit dan membawa beberapa buah mentimun.

Tangan Benyamin menunjuk beberapa petakan lahan, sekitar empat hektar. Sisi bukit tak begitu terjal jadi lahan menanam padi ladang,  padi tarone.

“Lima tahun sekali,” katanya.

“Jadi beras tarone, tak ditanam setiap waktu.”

 

Proses penumbukan padi tarone di Seko. Foto: Eko Rusdianto

Proses penumbukan padi tarone di Seko. Foto: Eko Rusdianto

 

Di Seko, masyarakat menanam padi ladang mempertimbangkan waktu dan memberi ruang pada tanah beristirahat. Petak lahan ketika usai panen, dibiarkan menjadi hutan kecil selama lima tahun. Ketika pohon dan rumput mulai lebat, mereka percaya humus tanah kembali baik dan layak dikelola.

Beras tarone menjadi kebanggaan masyarakat Seko. Tak mengherankan, Andri Karyo mengatakan, sebagai karunia besar dari Tuhan.

“Beras ini bagi saya memberi semangat. Meskipun kami makan dengan lauk sederhana, itu digantikan dengan aroma beras yang sangat enak,” katanya.

Jika memperhatikan saksama, beras tarone memiliki bulir lebih kecil dibanding dambo. Menanam tarone, warga terlebih dahulu menyemai biji padi di lahan khusus sekitar tiga minggu. Jarak tanam 20 sentimeter. Dari masa tanam ke panen sekitar enam bulan.

Warga Seko pakai arit dan ani-ani untuk memanen beras tarone. Padi-padi yang masih bersama daun dan batang diikat, disatukan dalam gumpalan disebut sangoyong. Setiap satu sangoyong menghasilkan sekitar delapan liter beras.

Setiap hektar padi tarone, menghasilkan sekitar 100 kilogram beras atau 150 ikat (sangoyong). Ikatan-ikatan kecil itu disatukan dalam satu gumpalan beras dinamakan sa’koto–16 ikat.

Untuk mendapatkan kualitas beras baik, katanya, gumpalan itu dijemur dan dijejerkan rapi, pada rangka kayu, setinggi tiga hingga empat meter.

Tak mengherankan, penemuan padi-padian dengan varietas tertentu di Sulawesi masih dijumpai, karena beberapa daerah terisolir dengan akses jalan sangat tak memadai.

Pada Mei 2016, di Mamasa, Sulawesi Barat, berdekatan dengan Seko, ditemukan beberapa padi lokal. Bahkan  di Luwu, ada padi lokal bernama sawerigading, berbiji bulat dan dikembangkan ketika masa pendudukan Jepang agar lebih mudah disumpit. Saat ini, dikembangkan di Kandoa.

Kekayaan beragam padi-padian di Sulsel tidaklah mengherankan. Dalam studi arkeologi di Leang Petta Kere, Maros, teridentifikasi ada Oryza zatyva (padi-padian) diperkirakan bermula sejak 3.800 lalu, namun belum dikonsumsi besar-besaran.

 

Warga menumbuk padi tarone secara manual. Foto: Eko Rusdianto

Warga menumbuk padi tarone secara manual. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Akses Yang Sulit

Untuk mencapai Seko dari Sabbang, perlu waktu dua hari, satu malam–dalam kondisi tanah kering.  Kala hujan, perjalanan bisa tiga hari menggunakan kendaraan roda dua modifikasi.

Shocbecker motor ditinggikan. Gigi dan rantai lebih besar. Knalpot dimodifikasi agar bersuara keras–karena suara klakson tak berguna dalam perjalanan. Ban kendaraan diganti bergerigi agar mampu mencengkram tanah lengket.

Selama empat hari di Seko, pekan pertama Juni 2016, pengendara ojek yang mengantar kembali ke Sabbang, menjejalkan tempat duduk dengan kopi dan beras buat dijual. Di Seko beras tarone Rp4.000 per liter. Di Sabbang dua kali lipat, Rp8.000 per liter.

Sejak sekian tahun lalu, beras tarone menjadi primadona dan incaran masyarakat luar. Pada September 2015, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kala berkunjung ke Seko menyampaikan keinginan dan memerintahkan Pemerintah Luwu Utara mengemas baik beras tarone.  Sayangnya, hingga kini, pengemasan dan pengembangan produk belum terjadi.

Secara geografis, Seko berada di jantung Sulawesi. Jika mengambil peta Sulawesi, dan memberi titik wilayah itu, terlihatlah koordinat tepat di tengah. Seko berdekatan dengan Kalumpang dan Mamasa di Sulawesi Barat serta Poso, Sulawesi Tengah.

 

Seorang warga di Seko Tengah, Desa Tana Makaleang membawa hasil panen. Foto: Eko Rusdianto

Seorang warga di Seko Tengah, Desa Tana Makaleang membawa hasil panen. Foto: Eko Rusdianto

Cara masyarakat Seko menjemur padi. Foto: Eko Rusdianto

Cara masyarakat Seko menjemur padi. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Petani Amed Memetakan Lahan Garamnya. Untuk Apa?

 

I Wayan Patra Gunawan, petani garam Amed berusia 38 tahun ini membaca layar alat global positioning system (GPS) map di tangannya, akhir pekan lalu. Tertera angka titik lokasi yang akan dikunci, ketinggian, titik Lintang selatan dan timur, kemudian simpan sebagai arsip di GPS.

Sementara Novi Tirtayanti, pewarta warga Amed bertugas mencatat dalam sebuah formulir. Berisi nama lokasi pemilik atau penggarap lahan garam. “Ini dicatat juga? Mau dijual lahannya,” ujar Patra.

Keduanya memutuskan dicatat saja dulu sampai pasti dijual. Mereka melanjutkan merekam titik kordinat lokasi lahan lain yang sudah dikepung hotel, restoran, dan pemukiman di pesisir Bali Timur ini.

 

Petani garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur belajar pemetaan lahan garam dibantu Conservation International (CI) Indonesia untuk mengkonservasi lahan garam Amed yang makin terdesak karena pembangunan hotel dan vila. Foto : Luh De Suriyani

Petani garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur belajar pemetaan lahan garam dibantu Conservation International (CI) Indonesia untuk mengkonservasi lahan garam Amed yang makin terdesak karena pembangunan hotel dan vila. Foto : Luh De Suriyani

 

Musim ini harusnya petani sudah mulai menyiapkan alat-alat tradisional pembuat garam laut. Namun cuaca masih tak menentu, kadang masih hujan. “Harusnya sudah mulai menurunkan palungan dan tinjungan sekarang,” lanjut pria pemilik dua petak lahan garam ini. Itu adalah nama-nama lokal untuk alat produksi garam khas Amed, Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur ini.

Palungan adalah bilah-bilah batang kelapa yang digunakan untuk menjemur air laut yang sudah difilter. Air laut ini disaring dari wadah bernama tinjungan, berbentuk prisma dari bambu. Air laut mengalir melalui lapisan tanah sari sehingga membuat garam Amed bercita rasa khas dan tanpa mengandung timbal, logam berbahaya.

Sebelum ke lapangan, para petani dilatih mengenal alat dan peta secara singkat oleh Conservation International (CI) Indonesia, lembaga konservasi yang di Bali fokus mendorong kawasan konservasi perairan. Perihal pemetaan ini didorong kebutuhan petani garam yang merasa lahannya makin terjepit sementara garamnya baru diakui sebagai produk berindikasi geografis.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di Indonesia baru ada 38 produk lokal berkualitas dengan sertifikasi indikasi geografis ini. Misalnya Ubi Cilembu, kopi Arabika Gayo, Kangkung Lombok, dan lainnya. Sekaligus sebagai hak merk dan pengakuan kekhasan.

 

Pemetaan partisipatif oleh petani dan warga sekitar untuk memastikan lahan garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur tersisa dan potensinya. mengkonservasi lahan garam Amed yang makin terdesak karena pembangunan hotel dan vila. Foto : Luh De Suriyani

Pemetaan partisipatif oleh petani dan warga sekitar untuk memastikan lahan garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur tersisa dan potensinya. mengkonservasi lahan garam Amed yang makin terdesak karena pembangunan hotel dan vila. Foto : Luh De Suriyani

 

Hanggar Prasetio dari CI Indonesia memaparkan pemetaan partisipatif harus dari orang lokal dibantu orang luar. Ia memperkenalkan ide pemetaan, jenis peta dan fungsinya, geografi, dan koordinat.

Peta adalah gambaran wilayah yang didalamnya berisi info wilayah. Saat ini yang berwenang mengordinir Badan Informasi Geospatial. Ada pihak lain yang juga membuat peta Badan Pertanahan, dan lainnya untuk keperluan tertentu.

Masyarakat bisa bikin peta, walau yang wajib melakukannya pemerintah. Peta yang dibuat masyarakat secara partisipatif ini dilaporkan untuk jadi rujukan.

“Masyarakat perlu buat peta seperti industri kecil karena bisa tergusur jika tak diinformasikan. Tak hanya protes, warga punya fakta legal jika memgalami konflik penguasaan lahan,” jelas Hanggar.

Masyarakat sendiri yang tahu wilayahnya dan sebagian informasi dari pengetahuan warga. Peta ini manfaatnya meningkatkan kesadaran hak, potensi, dan wilayah yang dikelola.

Jenis keluaran peta misalnya dua dimensi dan tiga dimensi. Pada peta tiga dimensi, terlihat tinggi rendahnya sebuah gambar, sementara dua dimensi hanya permukaan.

Menurut penggunaannya ada peta dasar, topografi, dan tematik. Peta selain mengandung informasi, juga alat identifikasi wilayah dan penyelesaian konflik.

 

Nyaris semua lahan garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur terjepit bangunan karena makin ramainya kawasan wisata pesisir bawah laut ini. Foto : Luh De Suriyani

Nyaris semua lahan garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur terjepit bangunan karena makin ramainya kawasan wisata pesisir bawah laut ini. Foto : Luh De Suriyani

 

Sebelum mengunci titik koordinat dengan GPS, para petani membuat peta sketsa berisi lahan garam, ancaman, serta potensinya. Mereka mengisi catatan di sebuah gambar yang bisa diunduh dari Google Earth, kemudian mempertajam dengan memberi catatan dan tanda lokasi garam 5-10 tahun lalu dan yang tersisa saat ini.

Terlihatlah, jika nyaris semua pesisir Amed adalah lahan produksi garam laut sebelum kini menyisakan sekitar 20 petani saja. Hanya sebagian yang punya lahan sendiri, sisanya penggarap dan tergantung pada lahan milik orang lain.

Kini tersisa 6 area penggaraman dengan sejumlah petak-petak. Para petani dimudahkan mengidentifikasi karena peta dari aplikasi Google Earth sudah memperlihatkan titik dan nama hotel, homestay, dan lainnya karena keperluan identifikasi lokasi dan promosi.

Ancaman misalnya hilangnya lahan produksi di pesisir karena makin banyak yang dijual atau tak disewakan lagi untuk petani. Ketika di lapangan, ancaman terlihat ini nyata. Bangunan hotel kini banyak bertingkat karena lahan sangat sedikit, sekitar 2-5 are (200-500 meter persegi) saja.

Sementara lahan produksi perlu matahari langsung dan penuh, jalur pipa-pipa penyedot air laut jika menggunakan mesin penarik. Jika petani tak memiliki mesin ini, mereka perlu lahan lebih lebar lagi untuk membawa timba panggul dari lahan penggaraman menuju laut dan sebaliknya.

Potensinya adalah kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam (MPIG) dan sertifikatnya, gudang penyimpan stok garam sementara, dan upaya untuk melestarikan garam dengan natrium (NaCl) rendah ini.

“Saya tidak akan jual lahan. Prospeknya makin bagus,” seru Patra, salah satu petani muda ini. Lahannya sudah beberapa kali ditawar agar dijual, namun ia bergeming. Harga lahan pesisir Amed saat ini sedikitnya Rp200 juta per are.

Komitmen dan kolaborasi

Inisiatif perlindungan lahan garam Amed ini juga didukung sebuah kolaborasi, Mabesikan Project, antara seniman dan komunitas lokal didukung Search for Common Ground, lembaga pengampanye rekonsiliasi konflik. Mereka membuat serangkaian kegiatan seperti workshop seni.

Rudi Waisnawa, seorang fotografer mengajak remaja setempat mendokumentasikan lahan dan sejarah garam Amed melalui foto. Sementara Arie Putra merespon dengan membuat mural, gambar di tembok rumah atau restoran setempat.

Arie sudah membuat dua mural besar dengan tema selamatkan Garam Amed. Pertama gambar seorang petani yang terjepit bangunan di pantai. Kedua, seorang anak minta diperhatikan karena ada sejumlah anak-anak penjual garam di pantai.

Ada juga seniman mural dari Prancis, Sautel Cago, turut serta dengan kampanye membuat peri garam berwarna cerah dengan teknik cat semprot. Ia juga melukis sebuah perahu nelayan dengan ide yang sama.

 

Karya mural di sebuah restoran dibuat oleh Arie-Peanut Dog, tentang petani muda garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur yang pertahankan lahannya di tengah jepitan bangunan. Foto : Luh De Suriyani

Karya mural di sebuah restoran dibuat oleh Arie-Peanut Dog, tentang petani muda garam Amed Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali Timur yang pertahankan lahannya di tengah jepitan bangunan. Foto : Luh De Suriyani

 

Kepala Desa Purwakerthi yang baru dilantik Nengah Karyawan mengatakan garam memang potensi daerahnya. “Dulu pesisir Amed hanya nelayan dan garam, sekarang dijual untuk homestay,” katanya.

Ia berharap kawasan dengan pemandangan bawah laut ini tak menajdi Kuta, warga lokal jadi penonton industri pariwisata. “Jangan sampai ada hotel besar, sistem desa wisata memanfaatkan rumah penduduk dan turis bisa berbaur dengan warga lokal,” lanjut pria ini.

 

Persembahan Tulus untuk Konservasi Gajah Sumatera

Tulus yang peduli akan kehidupan gajah sumatera. Foto: Program #JanganBunuhGajah WWF-Indonesia

Tulus yang peduli akan kehidupan gajah sumatera. Foto: Program #JanganBunuhGajah WWF-Indonesia

 

Melanjutkan aksi kampanye #JanganBunuhGajah, penyanyi Tulus mewujudkannya dalam bentuk donasi yang diberikan kepada World Wild Fund (WWF) Indonesia. Dari kampanye itu, Tulus menyumbangkan donasi yang terkumpul dari penggemarnya, Teman Tulus dan mereka yang peduli gajah. Donasi itu nantinya akan digunakan untuk membeli kalung GPS (GPS Collar) untuk menandai atau melacak keberadaan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus).

Tulus memberikan donasi secara simbolis di sela “Diskusi Konservasi Gajah pada Bentang Alam yang Terus Berubah: Teknik Molekuler untuk Studi Ekologi, Mitigasi Konflik, dan Mengungkap Perdagangan Ilegal Satwa Liar” di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2016).

Pelantun tembang Pamit ini mengatakan, dia akan terus melanjutkan program kampanye #JanganBunuhGajah. Selain belum memenuhi target, dia juga menginginkan kampanye ini bisa menumbuhkan kesadaran lingkungan, meningkatnya kepedulian akan gajah. Tulus mendapat banyak informasi tentang gajah, namun tak bisa turun ke lapangan, sehingga membantu dengan apa yang bisa dilakukannya.

“Persoalan ini nyata, senang bisa ikut menyumbang GPS (Global Positioning System) Collar ini. Tetapi harapan untuk tumbuhnya kesadaran ini yang lebih utama,” ujarnya.

 

Patroli gajah di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Foto: WWF-Indonesia/Marino

Patroli gajah di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Foto: WWF-Indonesia/Marino

 

Dia menekankan pentingnya kesadaran ini karena banyak orang yang bahkan belum tahu. Hal itu dibuktikan dengan pertanyaan yang muncul saat kampanye #JanganBunuhGajah diluncurkan. “Masih ada loh yang tanya, emang kenapa, ada apa dengan gajah. Berarti memang tidak semua tahu,” kata pria bertubuh tinggi besar ini. Melalui media sosial itu, kata dia, upaya untuk memberikan informasi dan kesadaran bisa dilakukan.

Penyanyi bernama lengkap Muhammad Tulus Rusydi ini menjelaskan kampanye harus dilakukan lebih luas. Dia meyakini di luar sana banyak anak muda yang ingin tahu dan peduli tentang ancaman terhadap gajah di Indonesia. Tetapi mereka tidak tahu wadahnya. Untuk ke depan, penyanyi ini akan fokus dengan kampanye #JanganBunuhGajah. Dengan kemampuan menyanyinya, dia menyampaikan pesan positif untuk lebih peduli dengan gajah.

“Saya ingin membangun spirit kepedulian, bukan untuk mengompori atau terjun langsung karena saya bukan ahlinya. Tapi agar orang lebih berempati dengan gajah yang terancam keberadaannya.”

Tulus sebelumnya bertemu dan membuat video klip dengan gajah Yongki, mengaku belum pernah berinteraksi langsung dengan gajah. Dia jatuh cinta ketika sang pawang minta berkenalan dengan Yongki. Menurut si pawang, gajah akan tahu niat seseorang itu baik atau tidak. Rupanya, perkenalan singkat itu berhasil. Tak sampai 30 menit, Tulus sudah berada di punggung Yongki. Adegan itu menjadi scene penutup video klip lagu Gajah. Kenangan bersama Yongki pun tersimpan di benaknya.

 

infographic-9c962aa33d65daab

 

Hingga akhirnya, dia menerima kabar kematian Yongki. Padahal saat itu, Tulus sedang menerima limpahan kebahagiaan karena memenangkan lima penghargaan di Anugerah Musik Indonesia. “Mestinya saya happy karena karya saya diapresiasi. Tapi yang terjadi, pada malam itu saya marah dan sedih karena menerima kabar itu.”

Tulus menuturkan, Yongki membantu dia dan para kru untuk mengakses tempat-tempat indah yang pernah disentuh manusia. Yongki ditemukan terbunuh di Bukit Barisan Selatan, Lampung. Tubuhnya mati dengan gading hilang, September 2015.

Aksi #JanganBunuhGajah ini dimulai 10 Maret 2016. Kampanye ini coba menggalang dana melalui penjualan merchandise yang keuntungannya diberikan kepada WWF-Indonesia guna pengadaan alat pendeteksi kalung GPS untuk gajah-gajah di alam liar. Beberapa merchandise yang ditawarkan antara lain t-shirt, tumbler, tas belanja dengan ilustrasi gajah karya Elfanidary dan mug buatan tangan kerjasama dengan Pori Keramik. Merchandise bisa diperoleh melalui situs milik Tulus, www.situstulus.com

 

 

 

Temuan di Sulawesi Utara, Hiu Australia ataukah Spesies Baru?

 

Belum lama ini, publik Sulawesi Utara digemparkan dengan temuan binatang laut yang mirip hiu. Diduga, itu merupakan spesies yang sama dengan Oxynotus bruniensis (prickly dogfish) atau jenis hiu yang umumnya hidup di perairan Australia dan Selandia Baru. Namun, ada kemungkinan, binatang mirip hiu ini adalah spesies baru.

Jeffry Nggala, anggota polsek Wanea, Manado, adalah orang yang pertama kali menemukan binatang laut yang mirip hiu itu. Saat sedang berenang bersama anaknya di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016), ia melihat binatang laut yang mengambang, mirip ikan, namun dengan ciri fisik yang agak berbeda. Panjangnya tak sampai 1 meter, kulitnya didominasi warna cokelat tua. Lebih aneh lagi, sisik binatang yang mirip hiu itu nampak tajam ke atas.

 

Hiu dari famili Oxynotidae yang ditemukan di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016). Diduga, hiu ini merupakan jenis spesies baru. Foto : Themmy Doaly

Hiu dari famili Oxynotidae yang ditemukan di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016). Diduga, hiu ini merupakan jenis spesies baru. Foto : Themmy Doaly

 

Ketika ditemukan, sekitar pukul 9.30 Wita, binatang itu diperkirakan belum lama mati. Jeffry sempat menanyakan pada nelayan sekitar, namun tak ada yang mengetahui jenis ataupun namanya. “Awalnya saya kira duyung. Tapi setelah berkomunikasi dengan beberapa pihak, kemungkinan binatang ini adalah hiu,” kata dia ketika ditemui di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Rabu (10/08/2016).

Jeffry sempat mempublikasi temuannya di jejaring sosial facebook dan mendapat tanggapan dari masyarakat. Lalu, keesokan harinya setelah menemukannya, pada Senin (08/08/2016), Jeffry menyerahkan binatang mirip hiu tadi pada pada tim peneliti Unsrat.

Saat diserahkan, beberapa bagian spesimen sudah terkelupas dan bagian anusnya telah mengeluarkan kotoran serta minyak. Kondisi itu disebabkan karena memang, golongan hiu diketahui mengandung banyak minyak di bagian hatinya.

Di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unsrat, binatang itu disimpan dalam cool box yang diberi pecahan es dan ditaburi garam.

Gustaf Mamangkey, ketua Program Studi Ilmu Kelautan, mengatakan, dalam menyikapi temuan tersebut, pihaknya langsung membentuk Tim Analisis Spesimen. Para peneliti, lanjutnya, memiliki latarbelakang keahlian dalam ikhtiologi, taksonomi morfologi, genetik, fisiologi dan bio-ekologi kelautan.

Tim tersebut terdiri atas 9 anggota dan 2 koordinator. Mereka berasal dari FPIK Unsrat, juga peneliti lain dari Unsrat dan luar Unsrat, bahkan luar negeri. “Namun, kewenangan penelitian langsung berada di bawah Unsrat,” ujar Gustaf di gedung FPIK Unsrat.

Kegiatan analisis secara resmi dimulai pada Rabu (10/08/2016), sampai waktu yang tak terbatas dan terbuka bagi kegiatan penelitian oleh peneliti lain, namun tetap di bawah kendali otoritas Unsrat lewat tim yang telah terbentuk.

“Kita akan membuka waktu selamanya. Karena, setelah spesies ini diambil dan dicek morfologinya, ini akan terbuka untuk studi-studi lanjutan. Tapi, untuk pengungkapan nama, kami memang belum memiliki target waktu,” jelas Gustaf Mamangkey yang juga koordinator Tim Analisis Spesimen.

Family Oxynotidae

Elvis Bataragoa, salah satu anggota Tim Analisis Spesimen mengatakan, berdasarkan pengamatan awal dan ciri khasnya, spesimen itu diduga termasuk golongan hiu, famili Oxynotidae. Karena, menurut dia, pertama, mulut binatang ini punya semacam bibir. Di dalam bibir itu ada gigi seperti hiu pada umumnya. Kedua, sisik yang seperti duri. Tajam ke atas. Tidak seperti ikan yang disaksikan sehari-hari.

“Ada 2 kemungkinan dari ditemukannya spesies ini. Pertama, dia merupakan new record untuk Sulawesi Utara dan Indonesia. Karena spesies tadi belum pernah ditemukan di Indonesia. Kedua, ada peluang menemukan binatang ini adalah spesies baru,” kata Elvis.

 

Hiu yang diduga jenis spesies baru dari famili Oxynotidae yang ditemukan di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016). Spesimen hiu tersebut sedang diteliti oleh tim dari FPIK Unsrat, Sulawesi Utara. Foto : Themmy Doaly

Hiu yang diduga jenis spesies baru dari famili Oxynotidae yang ditemukan di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016). Spesimen hiu tersebut sedang diteliti oleh tim dari FPIK Unsrat, Sulawesi Utara. Foto : Themmy Doaly

 

Elvis menyebut, ada 5 spesies dari family Oxynotidae. Pertama, Oxynotus bruniensis yang tersebar di Australia bagian selatan dan Selandia Baru. Spesies ini hidup di perairan subtropis, tapi ada juga informasi yang menyatakan bahwa ia juga ditemukan di perairan tropis. Kedua, Oxynotus paradoxus yang hanya ada di lautan Atlantik bagian utara dan barat. Ketiga, Oxynotus japonicus, endemik Jepang. Keempat, Oxynotus carribbaeus yang hanya ada di kepulauan Karibian. Terakhir, Oxynotus centrina, yang tersebar di Eropa bagian barat hingga pantai Afrika bagian barat.

Analisis Spesimen

Ditambahkan Prof. Janny Kusen, para peneliti sudah mengetahui informasi genetika dari spesies Oxynotus bruniensis, tapi masih akan mencari tahu genetika dari spesimen ini. “Kalau peta genetikanya sama, otomatis spesiesnya juga sama. Jika dibandingkan dengan spesies Oxynotus bruniensis, ada kemiripan.”

Ukuran spesimen ini sekitar 60 centimeter atau panjang maksimal bagi jantan pada spesies Oxynotus bruniensis. Sementara, betina bisa sampai 70 centimeter. “Dari pengamatan Tim Analisis, spesimen ini menunjukkan ciri-ciri betina. Karena, hiu jantan punya semacam alat reproduksi seksual di bagian luar tubuh. Ini tidak,” jelas Prof. Janny.

Kedepan, pihaknya masih akan melakukan kajian terkait habitat spesies tersebut, apakah spesies ini hidup di laut dalam atau dangkal. “Berdasarkan informasi, spesies Oxynotus bruniensis hidup di kedalaman 20 hingga 30 meter,” lanjutnya.

Menurutnya, jika spesimen ini hidup di laut dalam, maka ketika naik ke atas, ada akan gelembung yang keluar, yang menyebabkan perutnya pecah, kemudian gelembung tadi keluar di mulut. Namun, jika dalam penelitian lebih lanjut diketahui bahwa kulitnya adalah kulit spesies yang hidup di laut dalam, pasti dia adalah spesies laut dalam.

Upaya mengetahui jenis spesies juga dilakukan dengan pengenalan pakan spesimen. Prof. Farnis Boneka menuturkan, pihaknya akan memeriksa isi perut spesimen dan berharap menemukan sisa-sisa pakan. Dari makanan-makanan yang didapat, mereka akan dapat melakukan identifikasi. “Itu akan menjelaskan di mana spesimen ini hidup. Mudah-mudahan tidak semua makanan tercerna.”

 

Hiu yang diduga jenis spesies baru dari famili Oxynotidae yang ditemukan di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016). Spesimen hiu tersebut sedang diteliti oleh tim dari FPIK Unsrat, Sulawesi Utara. Foto : Themmy Doaly

Hiu yang diduga jenis spesies baru dari famili Oxynotidae yang ditemukan di pantai Kalasey, kabupaten Minahasa, Minggu (07/08/2016). Spesimen hiu tersebut sedang diteliti oleh tim dari FPIK Unsrat, Sulawesi Utara. Foto : Themmy Doaly

 

Memang, spesimen mirip hiu ini belum bisa dipastikan jenisnya, apakah dia merupakan spesies Oxynotus bruniensis yang sama dengan spesies hiu di Australia atau Selandia Baru. Atau ia nantinya menjadi sebuah spesies baru.

“Kita perlu menunggu hasil identifikasi Tim Analisis Spesimen. Pastinya, temuan ini menunjukkan bahwa ada spesies lain di laut Sulawesi Utara yang baru disaksikan. Spesimen mirip hiu ini, bisa jadi, hanya satu dari sebagian banyak. Laut memang menyimpan misteri,” tambah Prof. Farnis.

 

Kasus Kebakaran Hutan, Majelis Hakim Hukum PT NSP Bayar Rp1 Triliun

Ilustrasi. Majelis Hakim PN Jaksel, menghukum PT NSP Rp1 triliun lebih atas kasus karhutla pada konsesi mereka di Kepulauan Meranti, Riau, seluas 3.000 hektar. Foto: Sapariah Saturi

 

Kabar gembira buat lingkungan! Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang gugatan perdata terhadap PT National Sago Prima (NSP) atas kasus kebakaran hutan seluas 3.000 hektar di Riau pada 2014. Pada Kamis (11/8/16), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum perusahaan membayar ganti rugi dan pemulihan lingkungan sebesar Rp1,07 triliun.

”Kita mempunyai harapan baru mendapatkan kembali keadilan lingkungan bagi rakyat,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, di Jakarta, Jumat (12/8/16).

Persidangan di PN Jaksel, mulai pukul 13.00-15.00 pada 11 Agustus 2016, dipimpin Nani Indrawati sebagai ketua majelis digantikan Effendi Mochtar. I Ketut Tirta dan Nur Syam sebagai hakim anggota.

Proses persidangan sejak 17 November 2015 ini mengabulkan gugatan KLHK. Putusan yang tertuang dalam 113 lembar ini memuat perusahaan harus membayar ganti rugi Rp319.168.422.500 sesuai gugatan, tindakan pemulihan Rp753 miliar dari tuntutan Rp 753, 745 miliar.

Meski demikian, majelis hakim tak mengabulkan permintaan eksekusi seketika.

”Menunggu putusan inkracht, prinsipnya tuntutan dikabulkan semua,” kata kuasa hukum KLHK, Patra M. Zen usai konferensi pers.

Putusan ini, katanya, membuktikan hakim memegang prinsip In Dubio Pro Natura, yakni berpihak pada lingkungan hidup.

Dia berharap, prinsip ini menjadi doktrin bagi majelis hakim.

Kala anak usaha PT Sampoerna Agro Group ini tak membayar denda setelah putusan inkracth, maka membayar uang paksa (dwangsom) Rp50 juta setiap hari atas keterlambatan. Tergugatpun wajib membayar biaya perkara Rp462.000.

”Proses eksekusi akan menunggu,” ucap Roy, sapaan akrab Rasio.

Dalam kasus ini, katanya, majelis hakim menggunakan tanggung jawab mutlak Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Setiap perusahaan yang meminta izin menggunakan hutan, wajib mencegah dan menanggulangi karhutla pada konsesi mereka. Fakta sidang tak menyebutkan ada pencegahan maksimal, sarana dan prasarana pun tak optimal.

Penekanan lain, soal papan peringatan bahaya hutan. Kedua hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik konsesi.

Kekuatan lain dalam persidangan ini, KLHK mampu membuktikan upaya pemadaman tak maksimal. Salah satu, menyewa heli kapasitas kecil saat api mulai melebar.

NSP telah beroperasi berdasarkan izin menanam sagu dari Menteri Kehutanan tahun 2013 dengan luas konsesi 21.418 hektar di Kepulauan Meranti, Riau.

Pada 2014, NSP telah divonis pidana di PN Bengkalis dan proses kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam persidangan kemarin terjadi beberapa hal menarik. Salah satu perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari hakim Nur Syam.

Nur menyatakan, kerusakan mengakibatkan kebakaran hutan pada konsesi NSP bukan kelalaian perusahaan melainkan bencana alam.

”Itu tidak merusak lingkungan, tapi akan memulihkan bahkan menyuburkan lahan,” kata Syahrul dari Auriga, mengulang argumen Nur Syam kala persidangan.

NSP menyayangkan putusan PN Jaksel.

”Kami mempertimbangkan langkah lanjutan, kemungkinan naik banding,” kata Harjon Sinaga, kuasa hukum NSP tergabung dalam Law Firm Lubis Ganie Surowidjojo.

Mengenai perbedaan pendapat, Fajri Fadhillah, peneliti ICEL, berpendapat, pertimbangan dalam dissenting opinion ini keliru dan berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman perihal alasan-alasan yang bisa melepaskan pertanggungjawaban dalam perkara karhutla.

“Merujuk penjelasan bencana menurut teori maupun UU Penanggulangan Bencana dan sesuai doktrin hukum perdata, karhutla dapat masuk bencana alam jika tak dapat diperkirakan, bersifat luar biasa dan tak ada kontribusi manusia.”

Ketiga hal itu, katanya, tak masuk dalam SK Bupati Meranti tentang Status Siaga Bencana Karhutla.

Putusan manjelis hakim ini disambut baik Koalisi Anti Mafia Hutan. Syahrul Fitra, peneliti hukum Yayasan Auriga kepada Mongabay berharap, putusan ini menjadi contoh dan harapan baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Meski demikian, mereka perlu memastikan dan mengawal tahapan lanjutan yang akan ditempuh NSP. Pasalnya, sita jaminan aset seketika KLHK ditolak hingga putusan inkratch.

”Jika banding, akan ada proses menghabiskan waktu dua tahun. Masa ini bisa menjadi celah aset NSP habis. Saat pembayaran denda perusahaan pailit.”

Gugatan sita jaminan itu penting guna memberikan kepastian bagi penggugat melawan terdakwa. Syahrul berharap, materi ini menjadi memori banding ketika diajukan di pengadilan tinggi.

”KLHK harus memastikan dan monitoring terus prosesnya. Memastikan NSP bisa membayar uang ganti rugi gugatan.”

Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur ICEL menyebutkan, pertimbangan majelis hakim ini mampu menjadi tonggak awal menyudahi polemik yang menyebutkan karhutla di konsesi perusahaan karena masyarakat.

 

Proses hukum karhutla 2015

Dalam rilis Koalisi pun mendesak KLHK memproses hukum perusahaan-perusahaan yang terlibat karhutla pada 2015. Termasuk kasus-kasus karhutla perusahaan yang diduga membakar dan dihentikan Polda Riau.

“Proses perusahaan-perusahaan ini baik pidana dan perdata,” kata Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional kepada Mongabay.

Sebagai pemberi izin, katanya, KHLK seharusnya bisa menunjukkan kewibawaan lebih dan bisa segera memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sejak awal ketika tahu ada pelanggaran NSP.

Yaya mengatakan, ketegasan sejak awal penting guna memperlihatkan tolok ukur penilaian kinerja perusahaan. Dengan begitu, katanya, menutup kemungkinan perusahaan bermain-main dengan aturan.

Koalisi juga meminta Presiden segera menerbitkan Perpres pasca putusan MK-18 terkait perubahan Pasal 95 ayat 1 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat ini berbunyi, dalam rangka penegakan hukum terpadu, pelaku tindak pidana lingkungan hidup termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik PPNS, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.

Penerbitan perpres ini, katanya, bisa menghindari surat perintah penghentian penyidikan) seperti kasus kebakaran hutan di Riau.

Roy mengatakan, ada beberapa kasus sedang ditangani KLHK. Kasus gugatan pada PT. Jatim Jaya Perkasa Juni 2016, KLHK banding di Pengadilan Tinggi Jakarta per 21 Juni 2016.

KLHK juga sedang menpersiapkan eksekusi bersama PN Meulaboh atas Putusan Kasasi Makhamah Agung RI terhadap PT Kalista Alam sebesar Rp366 miliar.

”Kita juga sudah memasukkan gugatan kebakaran hutan lahan PT Waringin Agro Jaya.”

Gugatan kepada perusahaan di Sumatera Selatan itu diajukan 18 Juli 2016.  Selain itu, katanya, KLHK masih mempersiapkan gugatan-gugatan kepada empat perusahaan lain.

 

 

 

Rafflesia, Si Bunga Bangkai yang Mekar di Bukit Baka

Bunga bangkai yang mekar di Bukit Baka, Foto: Vinolia

Bunga bangkai yang mekar di Bukit Baka, Foto: Vinolia

 

Bunga raksasa mekar sempurna di Bukit Baka, Jorong Kuruak, Nagari Salo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kala saya kesana, Selasa (9/8/16). Kemekaran bunga langka ini tak pelak menjadi perhatian masyarakat sekitar termasuk para peneliti dan jurnalis dari berbagai kota.

Bunga raksasa ini ditemukan pasangan suami istri Nasrul dan Lizawati ketika hendak mengecek bak penampungan air di bukit. Belakangan air ini jadi sumber air minum bagi masyarakat sekitar.

Lizawati kepada Mongabay di lokasi mengatakan, saat itu bersama suami hendak pergi ke hutan melihat penampungan air. Kala istrirahat, Liza melihat benda aneh ukuran cukup besar berwarna kemerah-merahan di balik semak belukar.

“Tadinya, saya kira cuma plastic, ternyata bukan,” katanya.

Liza penasaran lalu menceritakan kepada Nasrul. “Seumur hidup, baru pertama kali saya melihat bunga ini. Bau menyengat, dipenuhi lalat hijau, bentuk ini sama seperti yang saya lihat di buku pelajaran anak SD,” ucap Liza.

Untuk sampai di lokasi ini menempuh jarak 103 kilometer dari Padang. Dari Jorong, jalan kaki sekitar delapan kilometer melewati bukit dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Bukit ini didominasi bambu, jeruk, pala, dan durian.

 

bunga bangkai3-IMG20160807111706Bunga bangka yang mekar di Bukit Baka, Agam, menjadi pusat perhatian warga. Foto: Vinolia

 

Untuk mengetahui jenis bunga ini, Hernawati  peneliti rafflesia dari Universitas Muhammadiyah Sumbar juga komunitas hebarium Universitas Andalas Padang mendatangi lokasi.

Dari karakter morfologi, dia menyimpulkan rafllesia ini tergolong Rafllesia arnoldii dengan ukuran lebih kecil dengan diameter bunga sekitar 70 sentimeter, tinggi 20 cm dan berat diperkirakan sembilan kg. Bunga ini memiliki lima kelopak berwarna oranye berbintik-bintik.

Karena tak memiliki akar, daun dan batang, tumbuhan ini tak memiliki kemampuan fotosintesa dan bergantung dalam penyerapan unsur anorganik dan organik kepada inang.

Di dasar bunga, terdapat piringan berduri berisi putik. Bunga berkelamin betina. Serangga seperti lalat merupakan agen penyerbuk karena tertarik bau busuk dari bunga. Di kabupaten Agam, bunga ini sering tumbuh, di Baso, baru kali ini.

Kondisi bunga mulai menghitam, beberapa hari kemudian akan membusuk. “Makin lama tumbuh makin mengeluarkan bau busuk. Itulah yang menyebabkan warga menyebut bunga bangkai.”

Dia mengimbau, agar masyarakat tetap menjaga lingkungan dengan tak menebang atau memotong inang atau tumbuhan akar yang menjadi batang bunga langka ini, agar kelestarian rafflesia terjaga.

Pandangan berbeda diungkapkan Agus Susatya Peneliti Rafflesia dan Amorphophallus dari Universitas Bengkulu. Dari analisis foto-foto kiriman Mongabay, dia mengatakan, rafflesia di bukit Baka, ini lebih mirip Rafflesia tuan-mudae dari Serawak atau Kalimantan.

Hal ini berdasarkan pola bercak dan warna dasar berbeda dengan arnoldii.  “Rafflesia arnoldii mempunyai dua ukuran bercak besar dan kecil, yang kecil mengelilingi yang besar. Rafflesia di Agam relatif sama ukuran. Bercak Rafflesia di Agam berjarak relatif sama satu sama lain. Rafflesia arnoldii, tidak. Warna dasar perigon arnoldii oranye tua, di Agam, merah maroon,” kata melalui surat elektronik kepada Mongabay.

Agus menyimpulkan rafflesia di Agam,  lebih mirip Rafflesia tuan-mudae dari Serawak atau Kalimantan.  Rafflesia tuan-mudae dianggap sebagai varian Rafflesia arnoldii oleh Meijer, ahli rafflesia. Meski begitu untuk identifikasi lebih lanjut, dia akan meneliti specimen lebih detail.

Berdasarkan penelitian, terdapat tiga rafflesia pernah ditemukan di Sumbar ini, yakni Rafflesia arnoldii, Rafflesia gadutensis dan Raflesia haseltii. Khusus R. gadutensis, Yuliza Rahma, peneliti rafflesia dari Universitas Andalas Padang, tahun lalu menemukan bunga ini sedang mekar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta, Padang.

bunga bangkai6-IMG20160807130309Bunga rafflesia mekar sedang diukur di Bukit Baka. Foto: Vinolia

Rafflesia gadutensis, hanya di Padang, di Gunung Gadut dan Tahura Bung Hatta.

Rafflesia gadutensis, ditemukan W. Meijer pada 1984 di Ulu Gadut. Bunga ini sangat berbeda dengan bunga rafflesia lain. Ia bercorak khas dan ukuran kecil. Bunga berdiameter 40-60 cm, dengan lima kelopak berbintik putih.

Rafflesia ini tumbuh pada inang, liana menjalar tetrastigma lanceolarium, termasuk keluarga vitaceae. Bunga ini diperkirakan memiliki proses tumbuh selama lima tahun dalam fase dari biji, kuncup, bunga dan biji kembali (proses layu).

Saat ini, peneliti masih meneliti bunga langka dengan nama lokal cindawan harimau. Meskipun tak sepopuler R. arnoldii yang banyak diketahui publik, namun informasi dan data biologi dari spesies R. gadutensis  banyak belum tergali hingga kini.

Rafflesia gadutensis, ditemukan hanya di Sumbar. Ketidakmengertian warga terhadap ciri-ciri dari proses dan tempat tumbuh rafflesia ini menyebabkan banyak menebangi tumbuhan inang.

 

Cagar Alam Rafflesia Arnoldii di Batang Palupuh

Sumbar memiliki Cagar Alam Rafflesia arnoldii di Batang Palupuh, Bukittinggi, Agam. Di cagaralam ini pernah mekar Arnoldii diameter sampai 1,7 meter.

Cagar alam ini memiliki luas 3,40 hektar memiliki fungsi utama sebagai perlindungan habitat bunga raksasa dengan akar ryzanthes. Pada 1997, ada sekitar 14 kelompok tumbuh (putik) rafflesia.  Sebelumnya, tahun 70-80-an di Sumbar ditemukan Rafflesia arnoldii di Bukittinggi.

Masyarakat umum lebih mengetahui Rafflesia arnoldi mekar di Bengkulu. Karena Bengkulu, tetap terjaga dan pemda aktif promosi.

bunga bangkai1-IMG20160807111743Rafflesia sedang mekar penuh. Foto: Vinolia

 

bunga bangkai4-IMG20160807130840Hernawati peneliti rafflesia dari Universitas Muhammadiyah Sumbar juga komunitas hebarium Universitas Andalas Padang mendatangi lokasi. Foto: Vinolia

 

 

Aturan ISPO Bakal jadi Perpres, Bagaimana Soal Penguatan Standar?

Para pekerja sawit. Pemerintah berencana menguatkan standar hijau dan kelembagaan ISPO. Penguatan ini, diharapkan memberikan juga memberikan perbaikan tata kelola pada sawit rakyat, tak hanya milik perusahaan. Foto: Sapariah Saturi

Para pekerja sawit. Pemerintah berencana menguatkan standar hijau dan kelembagaan ISPO. Penguatan ini, diharapkan memberikan juga perbaikan tata kelola pada sawit rakyat, tak hanya milik perusahaan. Foto: Sapariah Saturi

 

Pemerintah sedang membahas penguatan standar sawit berkelanjutan Indonesia, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi lebih peka lingkungan dan sosial. Pemerintah bakal meningkatkan level aturan standar wajib sawit berkelanjutan bagi pebisnis ini dari hanya Peraturan Menteri Pertanian menjadi Peraturan Presiden. Selama ini, ISPO dinilai minim standar hijau hingga belum diakui pasar global.

Sebelum ini, komitmen lingkungan dan sosial enam pemain sawit raksasa yang dianggap terlalu tinggi dan melebihi aturan pemerintah, Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), berujung bubar karena mendapat tekanan berbagai kalangan seperti pemerintah, DPR dan sebagian pebisnis.

”Sertifikasi ISPO harus memiliki kredibilitas hingga mampu diterima pasar. Khusus bagi negara tujuan ekspor. Ini menjadi usul tepat, perlu legalitas cukup agar kredibel dan lebih mudah dijalankan secara nasional,”  kata Darmin Nasution, Menteri Perekonomian, pekan lalu di Jakarta.

Dia mengatakan, penguatan standar ISPO ini merupakan salah satu jalan meyakinkan pasar Internasional. Yakni dengan memenuhi keberlanjutan, ramah lingkungan, dan terbebas dari konflik masyarakat.

Kajian ini, katanya,  sedang dilakukan agar kredibilitas ISPO diakui dan ada rasa memiliki dari para pemangku kepentingan baik pebisnis, pemerintah, masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah, katanya, sedang menyusun standar apa saja agar ISPO diakui. ”Ini penting karena sawit menyangkut jutaan rakyat. Jangan sampai cuma disuruh berkorban, kita juga ingin mereka memenuhi standar.”

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud menyebutkan, penguatan ISPO mulai evaluasi implementasi selama ini. ”Misal, sertifikasi kenapa masih lambat?  Kita akan lihat mana yang bisa dipercepat dan diproses,” katanya.

Ketua Komisi ISPO, Gamal Nasir mengatakan, akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam membahas ini, baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat sipil.

Dalam penguatan, katanya, turut mengadopsi beberapa standar internasional dengan berpegang teguh bertahan aturan dalam negeri.

 

 

Bibit sawit rakyat mandiri. Foto: Sapariah Saturi

Bibit sawit rakyat mandiri. Foto: Sapariah Saturi

 

Namun, Gamal mengatakan, hal yang seolah-olah tak perlu khawatir walau tak sawit tak berstandar hijau bagus.

”Jangan takut, kita nomor satu di dunia. Pasar banyak, di Timur Tengah dan India. Banyak yang perlu, tak cuma Eropa dan Amerika,” kata mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian ini.

 

 

Pembenahan sistem

Pemerintah juga bercermin kepada Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam penguatan ISPO dengan target selesai 2020.

”Tahun itu, Eropa mensyaratkan minyak yang dikirim ke sana harus berkelanjutan. Itu syarat Uni Eropa,” kata Hendrajat Natawidjaja, Kepala Sekretariat ISPO di Jakarta, Rabu (10/8/16).

Eropa, katanya, menjadi salah satu negara tujuan ekspor kedua setelah India. Perbaikan ISPO ini, menjadi salah satu langkah tata kelola sawit lebih berkelanjutan.

Musdalifah mengatakan, tak hanya evaluasi ISPO juga lembaga dan harus memperkenalkan kepada masyarakat.

ISPO akan menjadi lembaga independen? “Langkah ini masih menjadi pertimbangan, dilihat dari kelebihan dan kekurangan dalam penilaian. Tentu, untuk menopang kinerja ISPO itu sendiri agar terimplementasi lebih menyeluruh.”

Selama ini, sertifikasi ISPO diakreditasi Komisi Akreditasi Nasional (KAN), kemudian mendapatkan pengakuan pemerintah. Meski demikian, laporan lembaga sertifikasi masih independen.

Hingga kini, sudah ada 12 lembaga independen aktif, empat lembaga konsultasi membantu penyiapan dokumen dalam pendaftaran, dan satu lembaga pelatihan ISPO.

Musdalifah menyambut baik perumusan secara multistakeholder dan menggunakan pemantau independen. ”Bila dipandang perlu, bisa saja, dilihat mana yang terbaik.”

Hendradjat mengatakan, akan membuka dialog dengan para stakeholder. ”Mulai dari sistem, mekanisme, kelembagaan dan penerimaan internasional.”

Hingga, standar perkebunan sawit berkelanjutan ini mampu meningkatkan kualitas, penerimaan dan implementasi lebih transparan dan akuntabel.

Penguatan kelembagaan ISPO, katanya, juga mendorong aksesibilitas petani kecil, salah satu melalui organisasi masyarakat seperti koperasi. Secara aspek bisnis, koperasi mampu mempermudah pengawasan audit yang memerlukan waktu lama.

Evaluasi ISPO ini, katanya, akan menjadi pertimbangan akselerasi kebijakan selanjutnya. ”Selama ini hanya di Kementan, sekarang saatnya semua pihak mendorong hingga cakupan lebih luas.”

Hingga kini, pemegang sertifikasi ISPO baru 28%, 184 perusahaan sawit dari 660 perusahaan terdata atau 1,4 juta hektar dari luas11 juta hektar. Target tahun ini, 94% dari 200 perusahaan.

Dalam perhitungan minyak sawit mentah ber-ISPO baru 6 juta ton, masih 30 juta ton belum.

Tahun 2016, sekitar 800 perusahaan sawit mendaftarkan diri untuk sertifikasi, 331 telah audit oleh lembaga sertifikasi. Sebanyak 32 perusahaan tak lolos audit dan 115 perusahaan lain masih proses.

”Sebanyak 184 perusahaan mendapat sertifikat ISPO,” kata Herdrajat.

Perusahaan tak lolos ISPO, katanya, karena beberapa penyebab,  seperti lahan bermasalah, belum memiliki hak guna usaha, dan izin usaha perkebunan habis.

”Legalitas ini tak mudah, butuh waktu lama, birokrasi lama. Ini alasan banyak perusahaan.”

 

 

Begini Manfaat Energi Panas Bumi bagi Masyarakat Sulawesi Utara

Pemanfaatan potensi panas bumi diyakini dapat menunjang pembangunan di Indonesia. Selain itu, energi yang dinilai terbarukan dan ramah lingkungan ini diperkirakan dapat mengantisipasi permasalahan listrik di Sulawesi Utara. Hal itu terungkap dalam Festival Panas Bumi 2016, yang diselenggarakan di Danau Linow, Tomohon, Jumat kemarin.

Menurut kajian UGM, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang tersebar pada 250 lokasi, dengan total potensi sekitar 29.000 megawatt (MW). Di Sulawesi Utara sendiri, terdapat 3 lokasi panas bumi, di antaranya, Lahendong yang merupakan lapangan panas bumi pertama di kawasan Indonesia Timur yang memproduksi listrik. Kemudian, dua lokasi lainnya yaitu di Tompaso dan Kotamobagu.

Di Lahendong, hingga Januari 2010, masih berdasarkan kajian UGM, setidaknya 27 sumur telah dibor sampai kedalaman berkisar 1.500-2.500 m. Saat ini, lapangan panas bumi Lahendong telah memproduksi listrik sebesar 60 MW.

 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara. PLTPB Lahendong merupakan lapangan panas bumi pertama di kawasan Indonesia Timur yang memproduksi listrik. Foto : ebtke.esdm.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara. PLTPB Lahendong merupakan lapangan panas bumi pertama di kawasan Indonesia Timur yang memproduksi listrik. Foto : ebtke.esdm.go.id

 

Suratman, Wakil Rektor UGM bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, menyampaikan bahwa energi panas bumi merupakan bagian penting pembangunan di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia. Karenanya, potensi tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Oleh karena itu, Suratman mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan percontohan pembangunan ekonomi kreatif berbasis geothermal di Indonesia.

Dia menilai, pemanfaatan energi panas bumi sebagai penopang pembangunan juga merupakan bentuk dukungan atas kebijakan Presiden tentang kemandirian energi dan pangan. “Hal ini kami wujudkan dalam bentuk membangun inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi kreatif berbasis panas bumi,” jelas Suratman dalam sambutan pada kegiatan Festival Panas Bumi itu.

Namun, dalam keberlimpahan sumber energi, seturut data yang dimiliki Suratman, terdapat 42cribu desa di Indonesia yang belum beraliran listrik. Kondisi serupa juga berlaku di beberapa desa, di Sulut. “Padahal, 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Steven Kandow, Wakil Gubernur Sulut menegaskan, pemanfaatan energi panas bumi merupakan langkah penting yang harus segera dioptimalkan untuk mengantisipasi permasalahan listrik di Sulut.

Tahun lalu, demikian dia menceritakan, masyarakat di Sulut pernah merasakan pemadaman listrik hingga 48 jam. Beruntung, di penghujung 2015, datang kapal pembangkit listrik dari Turki dengan kapasitas 120 MW.

Kehadiran kapal ini, kata dia, berhasil membalik situasi kelistrikan di Sulawesi Utara, yang tadinya minus 50 MW menjadi surplus 70 MW. Sehingga, untuk sementara, pemadaman terjadwal tidak ada lagi.

Meski demikian, Wakil Gubernur menambahkan, situasi aman 70MW ini hanya temporer, karena sewa kapal hanya 5 tahun. Di sisi lain, pertumbuhan kebutuhan listrik tiap tahunnya bisa naik hingga 15%.

“Kondisi kelistrikan di Sulawesi Utara sebenarnya cukup rentan. Kalau tidak diantisipasi akan muncul kembali permasalahan.”

“Dalam beberapa kesempatan saya selalu sampaikan harus ada back-up pembangkit listrik,” tegas Steven Kandow.

 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara. PLTPB merupakan cara memproduksi listrik yang paling ramah lingkungan karena mengemisi paling sedikit karbon. Foto : ugm.ac.id

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara. PLTPB merupakan cara memproduksi listrik yang paling ramah lingkungan karena mengemisi paling sedikit karbon. Foto : ugm.ac.id

 

Wakil Gubernur menjamin, pemanfaatan panas bumi tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sehingga, masyarakat tidak perlu resah dengan pemanfaatan energi ini.

“Energi yang paling ideal adalah yang paling murah, terbarukan dan berkelanjutan. Dan yang jadi idola sekarang adalah energi panas bumi,” kata dia.

Melihat potensi yang ada, pihaknya bersyukur karena Sulawesi Utara dianugerahi panas bumi sebagai energi terbaharukan dan berkelanjutan. Sehingga, saat ini, ia mengajak berbagai kalangan untuk bisa mengolah potensi sumberdaya panas bumi, serta memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai dampak positifnya.

Dia menilai, langkah awal mengoptimalkan anugerah tersebut adalah dengan mengubah mindset masyarakat. “Tak bisa dipungkiri, masih ada sebagian masyarakat memberi label berbahaya pada energi ini. Padahal, panas bumi merupakan energi paling aman dengan emisi paling sedikit. Kategori merusak lingkungan, menurut saya, kecil.”

Selain menjadi sumber pembangkit listrik, energi panas bumi diketahui dapat juga dimanfaatkan untuk budidaya spesies air dengan konsep aquaculture, aplikasi pada industri kecil dan menengah, serta pemanfaatan di bidang pertanian dengan konsep green house heating. Manfaat lain dari energi panas bumi adalah sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta obyek wisata panas bumi.

Festival Panas Bumi 2016

Festival Panas Bumi merupakan side event Tomohon Internasional Flower Festival 2016. Festival Panas Bumi digagas peserta KKN-PPM UGM 2016. Tahun ini menjadi kali kedua pelaksanaan festival tersebut. Sebelumnya, di tahun 2015 UGM juga mengadakan kegiatan serupa di Tomohon.

Penyelenggaraan festival ini bertujuan mensinergikan berbagai stakeholder menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang bertemakan panas bumi yang terpadu dan komperhensif.

Selain mengadakan Festival Panas Bumi yang kedua kali, peserta KKN UGM juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk masyarakat. Suratman memaparkan, kegiatan itu antara lain, membuat Pusat Informasi Virtual Panas Bumi. Pembuatan media informasi tersebut ditujukan sebagai salah satu upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang potensi dan pemanfaatan panas bumi, baik di Indonesia maupun di Sulawesi Utara.

Suratman berkeinginan, program-program yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti oleh  mahasiswa KKN UGM dengan membuat masterplan, misalnya tentang agrowisata berbasis panas bumi. Selain itu, Sulawesi Utara diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan energi terbaharukan, yang akan menjadi edukasi penting agar dapat mengetahui sisi positif pemanfaatan energi panas bumi.

 

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow, bersama Wakil Rektor UGM, Suratman menandatangani peluncuran Pusat Informasi Virtual Panas Bumi. Foto : Themmy Doaly

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow, bersama Wakil Rektor UGM, Suratman menandatangani peluncuran Pusat Informasi Virtual Panas Bumi. Foto : Themmy Doaly

 

Hadir dalam Festival Panas Bumi 2016, Walikota Tomohon, wakil gubernur Sulawesi Utara, serta berbagai pejabat daerah.

Di kesempatan itu, Steven Kandow, Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama Suratman mewakili UGM, menandatangani peluncuran Pusat Informasi Virtual Panas Bumi.

Jimmy Eman, Walikota Tomohon, menyampaikan terimakasih atas terlaksananya Festival Panas Bumi yang kedua di kota Tomohon. Kegiatan ini diharap dapat memberi hasil positif bagi masyarakat, mengingat kota Tomohon dikenal sebagai lumbung energi.

“Kami juga berharap, kami terus mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan Universitas Gaja Mada untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sama di tahun depan,” pinta Jimmy Eman.