Lingkungan Hidup

Opini : CSR dan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan (Bagian 1)

CSR adalah Caranya; Keberlanjutan adalah Tujuannya

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) adalah konsep yang sangat dan semakin popular—di tengah upaya cukup banyak akademisi untuk ‘membunuh’-nya—dalam literatur ilmiah mengenai kaitan antara bisnis dan masyarakat.  Berbagai analisis bibliometrik mengungkapkan itu.  Namun, popularitas konsep itu di dataran ilmiah tidak secara otomatis  membuatnya dipahami masyarakat.  Reduksi makna bahkan pembelokan yang membuat istilah tersebut menjadi pejoratif terus terjadi.

Sejatinya, CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang timbul dari keputusan dan aktivitasnya.  Tujuannya adalah untuk menyumbang pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, standar internasional yang dibuat selama sekitar 10 tahun dengan melibatkan lebih dari 50.000 orang dan disetujui oleh 93% negara anggota ISO—termasuk Indonesia!—itu menyatakan bahwa tanggung jawab sosial berarti  “responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practised in its relationships.”

Pengertian tersebut sudah ajeg sejak awal CSR dibincangkan para pakar.  Howard Bowen—orang yang disebut sebagai Bapak CSR oleh Archie Carroll, dan disetujui oleh jumhur pakar, setelah memeriksa sejarah konstruk definisional CSR—pada tahun 1953 saja sudah mengajukan pengertian yang sama.  Kalau kemudian beragam survei atas definisi itu—satu artikel yang paling kerap dirujuk adalah dari Alexander Dahlsrud—diperhatikan, tak mungkin kita lolos dari kesimpulan bahwa perbedaan yang ada di dalam definisi adalah perbedaan artikulatif dan penekanan belaka.  Sementara, secara substansial semuanya sama.  Perusahaan memang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Dampak sendiri terdiri dari dua kategori besar, yaitu negatif dan positif.  Lagi-lagi, jumhur pakar CSR sangat tegas dalam urusan ini.  Perusahaan perlu untuk mengurusi dampak negatifnya terlebih dahulu sebelum dampak positifnya.  Tidak musti seluruh dampak negatif, namun dampak negatif yang paling signifikan harus diurusi dengan benar.  ‘Benar’ di sini berarti tunduk pada hierarki pengelolaan dampak negatif: menghindari, meminimisasi, merehabilitasi, baru kemudian mengkompensasi.

Jadi, perusahaan tak bisa secara sembarangan melompat ke ujung hierarki sebelum yang lain dijalankan.  Tentu saja, karena dampak negatif yang signifikan harus diurus dengan benar, maka yang pertama kali dilakukan adalah memetakan seluruh potensi dampak negatif itu, lalu menyusun strategi pengelolaan yang sesuai dengan hierarki tersebut.

 

Perusahaan yang menghancurkan lahan adat di Nabire. Foto: Yayasan Pusaka

Perusahaan yang menghancurkan lahan adat di Nabire. Foto: Yayasan Pusaka

 

Sementara, dampak positif bisa diurus ‘hanya’ dengan dua langkah, yaitu mengetahui seluruh potensinya, lalu melakukan maksimisasi atasnya.  Dampak positif itu bisa dari proses produknya (misal ketenagakerjaan dan peluang bisnis untuk masyarakat lokal); serta dari produk yang bisa membantu memcahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dengan harga yang terjangkau, sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu.

Proses produksi dan produk yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan itulah yang menjadi tujuan antara dari CSR.  Sementara, tujuan akhirnya, sekali lagi, adalah keberlanjutan dunia.  Dan ini hanya mungkin terjadi bila perusahaan—juga organisasi pemerintahan dan masyarakat sipil—mengusung tanggung jawab sosialnya dengan benar.

Dana CSR atau Anggaran CSR?

Dengan pengertian CSR yang demikian, lalu apa yang dimaksud dengan dana CSR yang banyak sekali menjadi pembicaraan masyarakat awam.  Kalau kita periksa wacana tentang dana CSR yang berkembang di masyarakat lewat analisis isi di media massa tampaknya yang dimaksud adalah donasi perusahaan.  Ini merupakan kesalahan paling umum yang ditemui di negeri ini—dan juga negara-negara berkembang lainnya.  Para pakar sendiri kerap mengingatkan bahwa CSR adalah tentang bagaimana perusahaan menciptakan keuntungan, bukan tentang perusahaan berbagi sebagian dari keuntungan itu.

Tentu saja sah bila perusahaan hendak membagi sebagian keuntungannya, sebagai bentuk dari apa yang kerap disebut ‘giving back to society’.  Tapi itu tidak kemudian membuat perusahaan boleh seenaknya sendiri melupakan tanggung jawab atas dampak negatifnya terlebih dahulu, dan dampak positif lain yang bisa dibuat melalui proses produksi yang inklusif dan adil serta produknya.  Pendeknya, donasi perusahaan adalah sah saja sebagai salah satu cara ber-CSR, namun tidak menghapus tanggung jawab yang lebih esensial.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya itu, tentu perusahaan memerlukan anggaran—dan sumberdaya yang lain.  Kalau ISO 26000 kembali dirujuk, maka perusahaan harus menegakkan prinsip transparan, akuntabel, berperilaku etis, patuh pada hukum, hormat kepada para pemangku kepentingan, hormat pada norma perilaku internasional, serta mengormati HAM.  Di samping ketujuh prinsip tersebut, perusahaan juga wajib mengurusi tujuh hal yang disebut sebagai subjek inti, yaitu tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Nah, anggaran CSR, menurut para pakar adalah anggaran perusahaan yang dimanfaatkan untuk menegakkan ketujuh prinsip dan mengurus ketujuh subjek inti itu.  Alias, seluruh anggaran perusahaan.  Ini merupakan konsekuensi logis bila tanggung jawab sosial diintegrasikan ke dalam seluruh operasi perusahaan.

Dan, tentu saja, anggaran tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak lain, kecuali memang pihak tersebut bekerja sama dengan perusahaan untuk mewujudkan minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positifnya.  Juga penting dicatat bahwa bila sebagian anggaran tersebut diberikan kepada pihak lain, tanggung jawab atas dampak tetap melekat pada perusahaan, bukan pada pihak lain yang menjadi mitra atau kontraktor perusahaan.

Penyelewengan ‘Dana CSR’

 Lalu, mengapa penyelewengan makna ‘dana CSR’ sedemikian massifnya?  Tentu, selain honest mistake berupa ketidaktahuan, ada penjelasan yang lebih mungkin, yaitu kecenderungan koruptif dan upaya meloloskan diri dari tanggung jawab dengan menutup-nutupi dampak negatif.  Mereduksi CSR menjadi sekadar donasi tentu bisa membuat siapapun berkubang dalam kolam penuh uang.  Ini berlaku bagi mereka yang berada di dalam perusahaan maupun yang menjadi perantara maupun penerimanya.

 

Aktivitas pertambangan di dekat sungai, Kalteng. Foto: Walhi Kalteng

Aktivitas pertambangan di dekat sungai, Kalteng. Foto: Walhi Kalteng

 

Di sini kemudian perlu ditekankan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang kontroversial paling kerap melakukan reduksi dan pembelokan makna CSR itu.  Ada sejumlah besar penelitian yang membuktikan kecenderungan tersebut.  Perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah dengan masyarakat cenderung menghamburkan donasi ke pihak-pihak yang ‘strategis’ tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah yang membuat masyarakat menjadi kecewa dan marah.

Perusahaan yang berada pada sektor-sektor yang disebut controversial, irresponsible, atau sinful industries juga yang cenderung paling ‘murah hati’.  Di dalamnya termasuk industri rokok, minuman keras, nuklir, dan belakangan juga—lantaran emisinya disebut-sebut paling berkontribusi pada perubahan iklim antropogenik—otomotif, minyak dan batubara.  Perusahaan yang sedang ‘ada maunya’, misalnya yang sedang mengincar projek-projek pemerintah tertentu, atau hendak memohon (perpanjangan) ijin juga cenderung royal.

Tidaklah mengherankan bila banyak di antara perusahaan seperti di atas kemudian menempatkan banyak uang yang mereka pergunakan untuk menyuap atau memberi gratifikasi ke dalam apa yang mereka namakan ‘dana CSR’.  Kalau ditelisik lebih dalam, hampir pasti perusahaan-perusahaan itu akan memasukkan kegiatan seperti membayari aparat tertentu untuk perjalanan dinas, membelikan mereka barang, dan yang sejenisnya ke dalam ‘dana CSR’.

Dan, lantaran pertanggungjawaban atas dana tersebut memang sumir, maka para penanggungjawabnya di dalam perusahaan tak sedikit yang mengambilnya untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.  Ini sama sekali bukan cerita rahasia di antara mereka yang menggeluti (beragam penyelewengan) CSR.  Sudah jamak dipahami bahwa perusahaan-perusahaan yang gemar menghamburkan donasi adalah mereka yang tata kelolanya tak beres.

Secara umum mereka yang membelokkan makna CSR menjadi sekadar donasi dengan tujuan menutupi dampak negatifnya atau mendapatkan akses terhadap para pengambil keputusan atau pemangku kebijakan itu disebut sebagai pelaku CSR-washing.  Dan CSR-washing ini bertentangan secara diametrikal dengan tujuan CSR.

Pelaku CSR-washing menginginkan citra sebagai perusahaan yang ramah ekonomi-sosial-lingkungan; sementara CSR menekankan pada kinerja yang benar-benar ramah.  Tentu saja perusahaan yang ber-CSR perlu berkomunikasi, namun dengan komunikasi yang tak boleh melampaui kinerja yang sesungguhnya, dengan secara terbuka mengungkap dampak negatif dan positifnya.  Balance adalah salah satu rule of the tumb dari komunikasi CSR.

 

Tulisan kedua bisa dilihat di tautan ini

 

*JalalReader on Political Economy and Corporate GovernanceThamrin School of Climate Change and Sustainability

 

Impor Ikan Adalah Ironi untuk Indonesia, Negeri Kaya di Laut

 

Meski Indonesia sukses menerapkan pemberantasan perikanan ilegal sejak akhir 2014, tetapi kritikan tajam tetap dialamatkan kepada Pemerintah Indonesia yang dinilai gagal mengendalikan pasokan ikan secara nasional. Akibatnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, kebutuhan ikan terpaksa dikirim dari negara lain alias diimpor dengan jumlah yang besar.

Kritikan tersebut diungkapkan Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (Ganti) Rokhmin Dahuri, kemarin. Menurut dia, meski sebelumnya Indonesia juga sudah pernah melakukan impor, namun itu biasanya berupa tepung ikan sebagai bahan baku untuk industri pakan ternak dan ikan.

“Selain itu ada juga jenis-jenis ikan yang tak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti Salmon dan Kepiting Alaska. Namun, impor kedua produk laut tersebut dilakukan dalma volume terbatas dan dengan nilai kecil,” ucap dia.

 

Ikan dalam keranjang hasil tangkapan nelayan siap dijual di  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu (01/05/2016).  Foto : M Ambari

Ikan dalam keranjang hasil tangkapan nelayan siap dijual di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu (01/05/2016). Foto : M Ambari

 

Rokhmin kemudian mencontohkan, pada 2004 total nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sebesar USD2,9 miliar, sementara nilai impornya hanya USD0,1 miliar.  Lalu, pada 2014 nilai ekspor perikanan mencapai USD4,7 miliar, dan nilai impornya mencapai USD0,46 miliar.

Melihat kenyataan tersebut, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengaku sedih karena Indonesia sejak lama menyandang sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang tiga perempat wilayahnya adalah berupa lautan. Dari fakta tersebut, lautan Indonesia menyimpan potensi produksi lestari ikan laut yang besar hingga 7,3 juta ton per tahun atau sekitar 8 (delapan) persen dari total stok ikan laut di dunia.

“Di perairan umum darat yang mencakup danau, sungai, waduk, dan perairan rawa tawar, terdapat pula potensi produksi ikan 0,9 juta ton/tahun,” jelas dia.

Selain itu, Rokhmin menambahkan, total potensi produksi perikanan budidaya (aquaculture)  di laut, perairan payau (tambak), dan perairan tawar diperkirakan mencapai 60 juta ton per tahun. Ditambah total potensi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang mencapai total 68 juta ton per tahun, menurut dia, potensi produksi perikanan di Indonesia sudah bisa ditasbihkan sebagai yang terbesar di dunia. Fakta itu diungkap oleh badan pangan dunia (FAO) pada 2012 silam.

Dengan demikian, jumlah tersebut tidak hanya banyak, tapi juga dinilai bisa mencukupi kebutuhan ikan dalam negeri. Karena, dengan konsumsi ikan per kapita sekitar 38 kilogram dari jumlah penduduk 254 juta, maka total kebutuhan ikan nasional sejatinya hanya mencapai 9,7 juta ton per tahun.

“Artinya, jika sektor perikanan dikelola secara cerdas dan benar, Indonesia tak hanya akan mampu memasok ikan untuk kebutuhan domestik, tetapi juga bisa mengekspor beragam produk perikanan untuk kebutuhan global secara berkelanjutan,” tutur dia.

Produksi Ikan Naik karena Moratorium eks Kapal Asing?

Selain mempertanyakan tentang kebijakan impor ikan, Rokhmin kemudian mempertanyakan klaim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebut bahwa produksi ikan secara nasional meningkat sejak kebijakan moratorium eks kapal asing, transhippment, dan penggunaan seluruh jenis pukat hela dan pukat tarik diberlakukan.

“Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jauh sebelumnya sudah mempersiapkan teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) beserta SDM nelayannya yang mampu menangkap ikan yang berlimpah itu secara lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan,” ungkap dia.

Tidak hanya mempertanyakan tentang kesiapan memanfaatkan penambahan jumlah produksi ikan, Rokhmin mengaku bingung dengan kesiapan KKP saat ini. Karena faktanya, tidak ada pembenahan dalam sistem rantai dingin, transportasi, dan logistik perikanan.

“Karena tanpa persiapan memadai, produksi perikanan tangkap (volume pendaratan ikan) di hampir semua pelabuhan perikanan dan nilai ekspor perikanan pada 2015 turun drastis. Kalau pada 2014 nilai ekspor perikanan USD4,7 miliar, di 2015 terjun bebas menjadi hanya USD2 miliar saja,” papar dia.

Berikan Izin Melaut untuk Kapal-kapal

Agar kebijakan impor ikan tidak menjadi polemik, Rokhmin mengatakan, Pemerintah Indonesia harus bisa meninjau kembali kebijakan tersebut. Tegasnya, dia menilai kalau impor ikan tidak diperlukan sama sekali.Untuk memperbaikinya, dari sekarang KKP harus mulai megeluarkan izin penangkapan untuk ribuan kapal ikan milik nelayan dan pengusaha yang sudah terlalu lama menganggur.

“Demikian juga halnya untuk sekitar 500 kapal ikan berukuran besar di atas 100 GT dan kapal modern  eks asing yang memang sudah lama menjadi milik pengusaha nasional dan dinyatakan hanya ada kesalahan kecil oleh Satgas IUU Fishing,” sebut dia.

Kapal-kapal tersebut, menurut Rokhmin, harus mendapat izin dan diarahkan untuk melaut ke laut seperti Laut Natuna, Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Banda, Laut Arafura, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di bagian Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP resmi merilis kebijakan impor produk perikanan atau Perizinan Pemasukan (Impor) Hasil Perikanan (IPHP). Kebijakan dijanjikan akan diawasi dengan sangat ketat.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo mengatakan, untuk bisa melaksanakan impor, pihaknya akan memperhatikan asas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ketat. Tujuannya, agar pihaknya bisa melakukan pengendalian izin impor.

Selain faktor tersebut, Nilanto menyebutkan, dikeluarkannya kebijakan impor produk perikanan, tidak lain karena pihaknya mempertimbangkan faktor ketahanan pangan dan gizi, jaminan mutu dan keamanan pangan, serta keberlanjutan industri ekspor atau tradisional.

“Pemasukan hasil perikanan ini didasarkan pada beberapa prinsip penting yang mengutamakan kedaulatan pangan dan kepentingan nasional,” jelas dia.

 

Putusan Hukum Kasus Kebakaran Lahan Jatim Perkasa Mengecewakan, Kementerian LHK Banding

Majelis Hakim yang menyidangkan kasus kebakaran lahan PT JJP di PN Jakarta Utara. Foto: Lusia Arumingtyas

Majelis Hakim yang menyidangkan kasus kebakaran lahan PT JJP di PN Jakarta Utara. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Setelah proses panjang persidangan, sekitar 13 bulan dan penundaan putusan berkali-kali atas kasus kebakaran lahan perusahaan sawit, PT Jatim Jaya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berakhir mengecewakan, Rabu (15/6/16). Majelis hakim hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari gugatan kebakaran lahan 1.000 hektar, hanya diakui 120 hektar atau biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp22,277 miliar dan ganti rugi Rp7, 196 miliar dari Rp491, 025 miliar. Kementerian yang dikomandoi Siti Nurbaya inipun mengajukan banding.

Sidang dipimpin Hakim Inrawaldi dan anggota Jeferson Tarigan dan Kun Maryoso ini mulai pada 12.30. Dalam pembacaan putusan, Inrawaldi menyatakan, gugatan KLHK hanya dikabulkan sebagian.

”Luasan (terbakar) hanya diakui 120 hektar dari 1.000 hektar,” kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan, KLHK, Jasmin Ragil Utomo. Dengan begitu, perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ditafsir Rp22, 270 miliar lebih. ”Itu jauh dari gugatan kita,” katanya.

Tak hanya itu, profeksi dan eksesi KLHK ditolak pengadilan. Hingga kini, JJP telah menanami lahan yang terbakar itu. Dia optimistis banding nanti profeksi dikabulkan. ”Poin utama pengadilan sudah mengakui ada kebakaran meski luasan tak sesuai.”

KLHK, katanya, segera mempelajari dan mengevaluasi putusan pengadilan dan akan banding ke tingkat lebih tinggi. ”Semoga mendapatkan keadilan lebih tinggi pula,” katanya.

Ternyata tergugat tak puas dengan putusan pengadilan. Pengacara JJP, Efrizal H. Sharief menyatakan, putusan tengah-tengah atau moderat. ”Luasan lahan terbakar itu, secara subyektif kami ga bersalah. Api dari masyarakat, saksipun sudah kita datangkan,” ujar dia.

Dia keberatan asal api disebutkan dari JJP. “Itu dari selatan, hutan belukar ke lahan masyarakat kemudian ke kita.”

Selain asal api, dia mau merevisi luasan lahan terbakar dari penelitian laboratorium dan menolak biaya pemulihan. ”Buat apa dipulihkan, kan tidak rusak, buktinya bisa tanam kembali.”

Gugatan terhadap JJP oleh KLHK sejak 27 Januari 2015, didasari temuan tim pada 2013 mengindikasikan perusahaan sawit ini membakar lahan di Riau.

Dalam perhitungan, gas rumah kaca lepas selama kebakaran melewati ambang pencemaran (telah mencemarkan) lingkungan. Kebakaran itu merusak lapisan permukaan gambut tebal 10-15 cm. Selama pembakaran, 9.000 ton karbon, 3150 ton CO2, 32,76 ton CH4, 14,49 ton NOx, 40,32 ton NH3, 33,9 ton O3, 583,75 ton CO serta 700 ton partikel.

KLHK pun mengugat JJP, membayar dana pemulihan lingkungan lahan 1.000 hektar yang dibakar Rp371, 137 miliar dan ganti rugi materiil Rp199, 888.miliar.

Sejak pembacaan gugatan pertama kali pada 1 Juli 2015 hingga penyerahan kesimpulan oleh para pihak pada 11 Mei 2016, perkara ini melalui 24 kali persidangan.

Sementara, Fajri Fadillah, asisten Peneliti Divisi Pencemaran dan Kesehatan Publik ICEL yang mengikuti proses persidangan, menyebutkan, dalam putusan ini ada beberapa hal menarik.

”Putusan ini cukup kita apresiasi, majelis hakim memiliki upaya dalam mengeksplor kerugian kebakaran lahan,” katanya.

Dia mengatakan, terkait luasan, penggugat mengajukan 1.000 hektar, tergugat 140 hektar. Hukum meutuskan 120 hektar.

Majelis Hakim, katanya, memperhitungkan dalil kerugian dan pemulihan dengan rumus yang dimiliki. ”Dikali 8,33% dibagi dua karena sumber api dari perusahaan maupun masyarakat.”

Akhirnya, hakim mengeluarkan dalil kerugian Rp7 miliar dan pemulihan Rp22 miliar. Perhitungan ini ditangkap ICEL sebagai pertimbangan cukup progresif.

Meski demikian, dia masih mau melihat lebih rinci asal penghitungan. Dia  belum tahu angka 8,33% dihitung dari mana. “Angka dibagi dua kurang valid, besaran antara lahan masyarakat dan perusahaan berbeda. Biasa, penghitungan dalam pengadilan bukan menggunakan angka rumit, hanya matematika sederhana.”

 

Akademisi: Kembangkan Tanaman Lokal Papua, Bukan Sawit

Petatas, salah satu pangan khas Merauke, dengan diameter lebih satu meter. Papua, kaya sumber pangan lokal yang potensial berkembang. Pemerintah harus mendorong pengembangan sumber lokal ini daripada menanam tanaman asing seperti sawit bahkan beras sekalipun. Foto: Agapitus Batbual

 

Papua memiliki beragam tanaman  lokal dari sagu, sampai umbi-umbian seperti petatas, dan kombili. Untuk itu, dalam pemenuhan sumber pangan,  pemerintah hendaknya mengembangkan produk lokal, bukan tanaman asing seperti sawit.

Philipus Betaubun, Rektor Universitas Musamus, bersikap tegas menolak pengembangan sawit di seluruh Papua termasuk Merauke. Sawit, katanya, rakus air. Bila Merauke penuh sawit, akan jadi bencana ke depan. Pasokan air bersih Merauke, katanya, dari tiga hingga empat sungai, yakni, Kali Bian, Kali Kumb, dan Kali Maro dan Kali Buraka.

“Baiknya tolak saja karena perusahaan rajin menebang hutan untuk tanaman ini tanpa memperhitungkan situasi Merauke.  Pasti ke depan seluruh daratan kering karena sawit,” katanya dalam Seminar dan Lokakarya Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia Badan Kerja Sama (FKPTPIBKS) Wilayah Timur  di Universitas Negeri Musamus, awal Juni lalu.

Dia mengajak seluruh dekan Fakultas Pertanian di Indonesia mencermati masalah ini. Sawit, katanya,  menyerap (memerlukan) air 80% lebih banyak dibandingkan sagu. Sagu tak hanya menyerap karbon juga penyimpan air.  “Disini sagu tumbuh subur dengan totem Mahuze. Jangan sagu dibabat habis demi sawit,” kata Betaubun.

Sagu, katanya, sumber pangan lokal Marind bernilai tinggi. Ada juga pangan lain seperti umbi-umbian (petatas, kombili), jagung, kedelai, tebu, sampai pisang Merauke. “Bagus mengembangkan sumber pangan lokal berbasis alam,” katanya.

Betaubun mengatakan,  sawit itu tanaman asing dibawa lalu dikembangkan ke Merauke dengan membunuh sagu. “Satu sawit menyedot air hingga kering, tak ada kesempatan sagu tumbuh. Padahal sagu tanaman lokal Merauke.”

Dia pernah melaporkan masalah ini kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Investasi sawit, katanya,  menyebabkan seluruh daratan Marind mengalami kekeringan. Sumber air hulu buat perusahaan sawit dan membuka hutan. Orang Merauke hanya mengkonsumsi air Rawa Biru. Ada beberapa perusahaan protes, tetapi dia tak ambil pusing demi penduduk Merauke. “Tutupan hutan makin kritis, seiring pembukaan sawit. Pembabatan hutan luar biasa.”

 

Philipus Betaubun, Rektor Universitas Musamus. Foto: Agapitus Batbual

Philipus Betaubun, Rektor Universitas Musamus. Foto: Agapitus Batbual

 

Agus Sumule, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Manokwari menilai, menjadikan Merauke pusat pangan nasional lokal itu tepat. “Tempat mengembangkan sumber daya lokal bagus,” katanya.

Presiden pernah mengatakan, soal kedaulatan pangan. “Artinya, negara bisa menentukan kemauan tanpa intervensi dari negara luar. Orang Indonesia makan dari hasil alam.

Masalahnya, potensi berlimpah pangan lokal sering terlupakan, misal, orang Papua makan sagu dari zaman  leluhur, tetapi kehadiran beras mengubah pola pangan warga.

Sedang sawit, banyak sengaja ditanam di bantaran kali maupun di hulu, katanya, jelas-jelas keliru. Namun, dia bilang tak semua sawit merusak lingkungan, asal memperhatikan keberlanjutan. “Kalau tak hati-hati Papua bisa hancur karena sawit.”

Menurut dia, pengawasan investasi sawit harus ketat dari luasan tebang sampai berapa banyak bibit. Sebelum itu, hak-hak masyarakat adat pemilik lahan harus dihargai, baik kontrak atau sewa.

Suntoro Wongso Atmojo, pengajar ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) berpendapat, untuk melindungi air sumber daya alam setiap perusahaan harus memperhatikan konservasi. “Untuk melindungi tanah dan air Merauke juga Indonesia. Jangan mengejar produksi tetapi tak memperhatikan aspek konservasi.”

Dia mencontohkan Merauke, konsep  harus memperhatikan daerah aliran sungai. Merauke, katanya, harus punya sistem hidrologi air baku.

Michael Talubun, Staf  Bappeda Merauke, menilai,  pertanian di Indonesia sangat penting. Kala membahas pertanian, katanya, berarti bicara air, padi, hewan dan tanaman lokal Merauke.

 

Proses pembuatan sagu. Foto: Agapitus Batbual

Proses pembuatan sagu. Foto: Agapitus Batbual

Lahan proyek pengembangan pangan (padi) oleh pemerintah di Dusun Wapeko, Distrik Kurik. Foto: Agapitus Batbual

Lahan proyek pengembangan pangan (padi) oleh pemerintah di Dusun Wapeko, Distrik Kurik. Foto: Agapitus Batbual

Rimbang Baling, Oase Bagi Spesies yang Terancam

Bukit Rimbang Bukit Baling yang sebagian besar berada di Riau dan sedikit di Sumatera barat ini memiliki hamparan hutan daratan rendah perbukitan. Hutan Bukit Rimbang Bukit Baling memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan di Sumatera Tengah dengan mengatur tata air, penyuplai O2 serta habitat berbagai flora dan fauna langka. Kawasan ini juga merupakan hulu dan daerah tangkapan air berbagai sungai besar di Sumatera.

Kawasan seluas 136 hektar ini ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa (SM) berdasarkan SK Gubernur Riau No.149/V/1982, karena menjadi rumah bagi berbagai spesies, yang beberapa diantaranya berstatus terancam. Beberapa spesies sempat dijumpai mahasiswa dan dosen Fakultas Biologi, Universitas Nasional (Unas) Jakarta, dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di SM Rimbang Baling, belum lama ini.

Salah satu species primata yang ditemukan di sana yaitu, surili sumatera atau simpai (Presbytis melalophos / mitred leaf monkey) dengan nama lokal nokah. Monyet endemik pulau Sumatera, dari famili Cercopithecidae termasuk primata langka, dengan status terancam (endangered) oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Nokah yang dijumpai disana merupakan subspesies berjenis Presbytis melalophos bicolar. Monyet ini memiliki ciri-ciri bagian dahi memiliki pinggiran hitam dan mata yang dikelilingi oleh kulit abu-abu atau abu-abu kebiruan. Moncong hitam dengan dagu berwarna abu-abu. Mahkotanya memiliki garis hitam. Tubuh bagian dorsal berwarna coklat gelap,  sedang bagian ventral berwarna putih. Sedangkan warna ekornya hitam (bagian luar) dan putih (bagian dalam).

 

Surili sumatera atau simpai (Presbytis melalophos / mitred leaf monkey) dengan nama lokal nokah. Monyet endemik langka, berstatus terancam (endangered) yang ditemukan di SM Rimbang Baling, Sumatera. Foto : Unas

Surili sumatera atau simpai (Presbytis melalophos / mitred leaf monkey) dengan nama lokal nokah. Monyet endemik langka, berstatus terancam (endangered) yang ditemukan di SM Rimbang Baling, Sumatera. Foto : Unas

 

Nokah terlihat berkelompok dengan juvenile dan anakannya di pepohonan beringin (Ficus drupacea) yang menjadi sumber makanannya. Seperti halnya primata lain, kehadiran manusia membuatnya membunyikan alarm call, mengingatkan kelompoknya untuk berhati-hati.

P. melalophos, memiliki variasi yang cukup banyak. Selain nokah, tim observasi primata juga menemukan lutung (Trachypithecus cristatus) bernama lokal cingku, Macaca fascicularis atau cigak, siamang (Symphalangus syndactilus), ungko/owa (Hylobates agilis) dan beruk (Macaca nemestrina).

Rimbang Baling memiliki kekayaan hayati primata yang relatif lengkap. Survei terkait primata ini terakhir kali pada 1980-an, sehingga sangat menarik untuk diteliti keberadaan dan jumlah populasinya di Rimbang Baling

Beragam Jenis Burung

Hasil observasi tim Unas juga menemukan 64 jenis burung di kawasan Rimbang Baling. Observasi dilakukan tidak hanya di hutan, namun juga di wilayah pedesaan / pemukiman. Burung yang ditemukan di hutan, selain memiliki jenis yang lebih variatif juga postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan yang ditemukan di daerah pemukiman.

Salah satu jenis burung yang ditemukan adalah kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris) dan rangkong badak (Buceros rhinoceros), keduanya dari suku Bucerotidae. Rangkong badak merupakan salah satu spesies burung rangkong terbesar di Asia. Satwa ini menghabiskan waktunya di bagian atas tajuk hutan dengan memakan buah-buahan, serangga, reptil kecil, hewan pengerat, dan burung-burung kecil.

 

Jenis burung yang ditemukan di SM Rimbang Baling, Sumatera oleh tim KKL dari Universitas Nasional Jakarta. Foto : Unas

Jenis burung yang ditemukan di SM Rimbang Baling, Sumatera oleh tim KKL dari Universitas Nasional Jakarta. Foto : Unas

 

Rangkong badak, yang berstatus hampir langka menurut Daftar Merah IUCN ini mempunyai perilaku yang unik, betina bersarang dalam lubang pohon yang kemudian ditutup dengan lumpur. Selama burung betina tinggal di dalam lubang tersebut ia diberi makan oleh burung jantan.

Juga ditemukan burung berstatus near threatenend (NT) yaitu cucak sakit-tubuh (Pycnonotus melanoleucos), asi besar (Malacopteron magnum timaliidae) dan cucak kelabu (Pycnonotus cyaniventris).

Selain itu, ditemukan Elang Ular Bido (Spilornis cheela) atau crested serpent eagle, berwarna hitam dengan garis putih di ujung belakang sayap. Ada yang mengatakan bahwa kulit kaki dari elang pemangsa ular ini kebal terhadap bisa ular, sehingga dinamakan elang ular.

Jamur Tudung Pengantin Yang Memukau

Tidak hanya jenis fauna, flora yang ditemukan di rimbang baling juga sangat menarik. Salah satu yang diobservasi oleh tim KKL Fakultas Biologi Unas adakah keanekaragaman jamur yang ada di sana.

Tim menemukan 38 jenis jamur. Ada beberapa yang belum dapat diidentifikasi. Sebanyak 18 jenis berpotensi sebagai obat, pangan dan dapat dibudidayakan. Ada juga yang berpotensi sebagai pangan saja, ada yang sebagai obat saja. Hanya 3-4 jenis yang berpotensi sebagai obat dan pangan.

 

Jamur tudung pengantin (Phallus indusiatus) atau the bridal veil mushroom dengan bentuk unik dan sulit ditemukan di SM Rimbang Baling Sumatera oleh Tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

Jamur tudung pengantin (Phallus indusiatus) atau the bridal veil mushroom dengan bentuk unik dan sulit ditemukan di SM Rimbang Baling Sumatera oleh Tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

 

Ditemukan jamur berjenis Pleurotus dengan ukuran yang cukup besar di Desa Tanjung Belit. Juga ditemukan jamur hati, namun ukurannya kecil. Yang menarik, didapatkannya jamur tudung pengantin (Phallus indusiatus) atau the bridal veil mushroom dengan bentuk unik dan sulit ditemukan. Jamur ini memiliki jaring-jaring halus menyerupai tudung pengantin, dengan variasi warna putih dan oranye. Jamur ini hidup pada suhu berkisar 25-30 Celcius dan di tempat yang lembab seperti di semak-semak pohon bambu.

 

Jamur yang ditemukan di SM Rimbang Baling Sumatera oleh Tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

Jamur yang ditemukan di SM Rimbang Baling Sumatera oleh Tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

 

Berdasarkan informasi masyarakat, terdapat jamur merah, yang tumbuh di hutan. Jamur ini, berkhasiat obat dan berharga tinggi  di Jepang. Bila dibudidayakan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat desa. Sayangnya, tim jamur tidak menemukan jamur merah tersebut. Namun, tim menemukan berbagai jenis jamur seperti Calvatia sp, Tremella fuciformis, Lentinus squarrosulus, cookeina tricholoma, Lentinus strigosus. (didukung gambar)

Kawasan Rimbang Baling sangat kondusif untuk pertumbuhan jamur. Hasil observasi di Desa Tanjung Belit dan Muara Bio, di kawasan Rimbang Baling, tim jamur menemukan 10 jenis jamur yang bisa dimakan dan potensial untuk dibudidayakan. Umumnya jamur di hutan tumbuh di kayu keras, dan tidak dapat dimakan. Sedangkan yang ditemukan di pemukiman, biasanya merupakan jamur yang bisa dimakan (edible) dan dibudidayakan.

 

Jamur yang ditemukan di SM Rimbang Baling Sumatera oleh Tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

Jamur yang ditemukan di SM Rimbang Baling Sumatera oleh Tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

 

Ancaman yang Mengintai

Meski memliki keanekaragaman hayati tinggi, Rimbang Baling terancam kerusakan habitat flora dan faunanya karena perambahan hutan secara illegal, alih fungsi lahan dan maraknya perburuan liar.

Selama sekitar seminggu berada di Camp Subayang dan melakukan observasi di berbagai area Rimbang Baling, kami tidak hanya kerap mendengar suara gergaji mesin dan bunyi pohon yang tumbang, namun juga menemukan beberapa area yang telah ditinggalkan oleh para perambah hutan.

Bahkan, juga menyaksikan potongan-potongan kayu yang dibawa dengan perahu (piyou). Kegiatan ini semakin marak dilakukan semenjak harga karet jatuh. Padahal, sebagian besar masyarakat yang berdomisili di Rimbang Baling merupakan penyadap karet dan mengandalkan karet sebagai sumber kehidupannya.

 

Suasana di Camp Subayang SM Rimbang Baling Sumatera, tempat base camp tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

Suasana di Camp Subayang SM Rimbang Baling Sumatera, tempat base camp tim KKL Unas Jakarta. Foto : Unas

 

Menurut salah satu warga desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Sudirman, sebelumnya harga karet bisa mencapai Rp25.000 – Rp30.000/ kilogram (kg) nya. Namun, saat ini harganya jatuh hanya Rp 4.000/ kg. Sehingga, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi bapak beranak dua ini merupakan tulang punggung keluarga besarnya. Sehingga, ia pun beralih melakukan perambahan hutan.

Selain itu, kawasan yang telah beralih fungsi menjadi ancaman lain bagi berbagai flora dan fauna. Seperti perubahan perilaku primata, dimana pada area hutan yang dirambah, primata akan lari secepat kilat bila melihat kami. Sedangkan di sisi Rimbang Baling lain yang tidak banyak perambahan hutan, primatanya lebih kalem cenderung diam saja ketika kita temui di lapangan.

Tim mamalia juga menemukan perangkap satwa yang cukup panjang ketika menyusuri jalur Rimbang Baling, seperti jalur dari Air Terjun Batu Dinding kearah Desa Tanjung Belit. Perangkap ini dipasang dari posisi bawah hingga atas, sekitar 50 meter dari area Air Terjun Batu Dinding. Perangkap yang berupa jebakan itu, dibuat dari kayu yang diikat dengan tali tambang. Selain itu, pemburu juga membuat pagar dari kayu untuk mengarahkan satwa ke lubang jebakan. Perangkap ini diperkirakan untuk menangkap satwa seperti Kijang hingga Trenggiling.

 

Suasana di danau di SM Rimbang Baling Sumatera. Foto : Unas

Suasana di danau di SM Rimbang Baling Sumatera. Foto : Unas

 

Ancaman kawasan ini berdampaknya nyata terhadap satwa yang ada. Biasanya, ketika masuk hutan yang masih asri, frekuensi pertemuan dengan binatang itu cukup sering. Namun di Rimbang Baling, frekuensinya sedikit sekali. Di bagian bawah harusnya bisa bertemu bajing, atau mamalia kecil lainnya. Ini bisa dihitung pakai tiga jari. Tim tidak bertemu dengan ular, Suara kodok yang sedikit sekali, tim burung juga hanya menemukan sedikit species burung.

Kita berharap, kawasan Rimbang Baling terjaga kelestariannya sehingga menjadi harapan terjaganya kekayaan hayati di Riau, mengingat mungkin kawasan ini menjadi harapan satu-satunya bagi Riau untuk memiliki kawasan hutan yang hijau mengingat sebagian besar lahan di Riau telah beralih fungsi menjadi lahan kepala sawit. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah untuk dapat menjaga keanekaragaman hayati dengan pemanfaatan yang lestari.

 

*Dian Metha Ariyanti, MSi. Peneliti pada LPM Universitas Nasional Jakarta.

 

 

Gorontalo yang Rentan Terhadap Perubahan Iklim, Seperti Apa?

Hutan mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo yang perlahan beralih menjadi tambak. Foto: Christopel Paino

 

“Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rentan terhadap perubahan iklim. Pertimbangan ini didasarkan data awal Kajian Penilaian Kerentanan Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilakukan Dewan Nasional Perubahan Iklim 2011.”

Nazla Mariza, Direktur Program Transformasi Kebijakan Publik, mengungkapkan hal itu ketika menggelar pertemuan dengan bupati dan jajaran perangkat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, awal Juni 2016.

Dalam pertemuan terungkap, berdasarkan kajian Asian Development Bank (ADB) 2014, Indonesia adalah negara paling rentan terhadap perubahan iklim dengan potensi kerugian 6-7 persen PDB per tahun. Pengintegrasian adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan, khususnya daerah, mendesak untuk dilakukan.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VI, yang juga penasehat senior Transformasi, Sarwono Kusumaatmadja, dalam konferensi pers di kantor Bupati Gorontalo mengatakan, rencana pembangunan daerah menjadi titik perhatian vital dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Hal ini mengingat pembangunan daerah adalah ujung tombak pembangunan nasional dalam sistem otonomi daerah yang saat ini diterapkan di Indonesia.

“Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib. Masalah tersebut memiliki 7 sub bidang, yang masing-masing ada pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.”

Terkait hal tersebut, Sarwono mengatakan, Transformasi berkomitmen untuk membantu pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyusun strategi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan mengintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan atas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang berlangsung hingga Februari 2017.

 

Danau Limboto yang kondisinya makin kritis, diprediksi hilang pada 2025. Foto: Christopel Paino

 

Menurut Nazla Mariza, program ini memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman mengenai dampak perubahan iklim bagi segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Gorontalo, dan kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sasaran untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim guna mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan daerah.

Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, menyambut baik rencana tersebut. Nelson berharap, program tersebut bisa meningkatkan kapasitas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan jajaran lain dalam rencana pembangunan daerah di wilayahnya.

Menurut Nelson, Gorontalo masuk dalam deretan 136 daerah yang rawan bencana. Ini diperparah dengan banyaknya kerusakan lingkungan baik dikarenakan faktor alam, juga kurangnya kesadaran masyarakat.

“Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk 409 ribu jiwa atau 40 persen dari penduduk Provinsi Gorontalo, rentan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan saat ini. Mulai dari iklim yang tak menentu hingga kekeringan dan kekurangan debit air bersih,” ujarnya.

 

Daerah hulu Danau Limboto di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, yang mulai ditanami sawit. Foto: Christopel Paino

 

Dampak perubahan iklim

Rugaya Biki, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi mengatakan, dampak perubahan iklim yang terjadi di Gorontalo meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Menurutnya, kemampuan kita dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum sebaik negara-negara maju. Ada kekhawatiran, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan tidak mencapai sasaran seperti masyarakat miskin yang menjadi fokus pembangunan.

“Respon terhadap perubahan iklim perlu mensinergiskan dengan pengentasan kemiskinan,” ungkap Rugaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Gorontalo.

Menurutnya lagi, degradasi lingkungan di Provinsi Gorontalo secara umum disebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan tertentu. Hasil pemantauan sungai strategis perkotaan maupun lintas perkotaan dan provinsi di wilayah Gorontalo yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi maupun kabupaten dan kota, menunjukkan bahwa air sungai sudah tercemar berdasarkan kriteria mutu air kelas dua. “Sumber pencemar umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah tangga.”

 

Banjir di Gorontalo. Hutan yang menipis menyebabkan frekuensi banjir meningkat. Foto: Christopel Paino

 

Kondisi iklim  

Fitryane Lihawa, Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menjelaskan, Provinsi Gorontalo berada dekat garis khatulistiwa. Artinya, Gorontalo bersuhu panas.

“Berdasarkan peta iklim Oldeman dan Darmiyati, Gorontalo rata-rata beriklim relatif kering. Wilayah terkering meliputi seluruh kawasan pantai selatan Kabupaten Boalemo dan sebagian Kota Gorontalo. Sementara, wilayah lebih basah ditemukan di sepanjang wilayah utara Provinsi Gorontalo.”

Hasil analisis terhadap suhu di Provinsi Gorontalo sejak Tahun 1978 hingga 2015 menunjukkan peningkatan. Pada 1978, suhu rata-rata adalah 24,1 derajat Celcius, pada 1990 suhu rata-rata 28,05 derajat Celcius, dan 2015 suhu rata-rata 26,8 derajat Celcius.

Sedangkan jumlah curah hujan tahunan di Provinsi Gorontalo berkisar 845 mm/tahun sampai 2312 mm/tahun. Curah tertinggi terjadi pada Desember – Januari dan Mei – Juni. Polanya mengalami pergeseran dan cenderung tidak teratur.

Menurut Fitryane, dampak perubahan iklim secara kasat mata di Provinsi Gorontalo selain pola curah hujan
dan kenaikan suhu, adalah banjir yang meningkat. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan, 2002 – 2006 hanya sekali banjir. Namun, pada 2010, banjir mencapai 10 kejadian dengan tingkat kerugian lahan mencapai 2.520 hektar.

Selain banjir, Gorontalo juga mengalami kekeringan hingga 7.675 hektar. Pada 2015, empat bulan berturut kekeringan melanda dan 2016, kekeringan berlangsung hingga April lalu.

 

Penebangan pohon di Kota Gorontalo dilakukan di berbagai tempat dengan alasan untuk peningkatan jalan. Foto: Christopel Paino

 

Fitryane menjelaskan, pencegahan yang efektif terhadap perubahan iklim adalah dengan mengenali sumber dampaknya. Dalam perpesktif lingkungan, manusia adalah subyek dan obyek pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai hal yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, bertitik tolak dari manusia itu sendiri.

Faktor teknologi, ekonomi, keanekaragaman hayati dan sebagainya berperan untuk kelangsungan hidup manusia. Pencegahan yang utama ditujukan pada faktor antropogenik itu sendiri. Alam memiliki sifat kecendrungan untuk kembali ke keadaan sebelumnya.

“Tekanan dari manusia yang menyebabkan sifat tersebut terhalangi. Sehingga, kemampuan suksesi ekosistem akan terhambat.”

 

Bentang alam Gorontalo dari sekitar Limboto ke Tilamuta, Boalemo yang diambil saat fly over 2013. Foto: Farid Zulfikar/Burung Indonesia

 

 

Nelayan Lombok Timur Melawan Rencana Pengerukan Laut (Bagian 1)

Menjelang petang di Pantai Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), angin laut menderas. Mengirimkan ombak yang seperti tak pernah berhenti datang ke daratan. Menggoyang perahu-perahu yang sedang bersandar di sisi timur desa nelayan itu.

Di antara perahu, ombak, dan pasir laut, tiga anak SD asyik bermain air pertengahan Mei lalu. Mereka berkejaran. Tertawa. Mencebur ke air. Naik perahu lalu meloncat ke dalam air. Membenamkan tubuh di antara birunya air laut.

Daeng Nurdin berjalan di pantai tempat anak-anak itu bermain. Dengan telunjuknya, nelayan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur menunjuk anak-anak itu. “Untuk merekalah kami melawan rencana pengerukan,” katanya.

“Kalau laut ini dikeruk, kami mau cari makan di mana, Pak?” ujar Taufik Hidayat, nelayan lain menambahkan.

 

Daeng Nurdin, nelayan dari Desa Tanjung Luar, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur NTB. Dia dan ribuan nelayan terancam mata pencaharian karena rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto : Anton Muhajir

Daeng Nurdin, nelayan dari Desa Tanjung Luar, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur NTB. Dia dan ribuan nelayan terancam mata pencaharian karena rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto : Anton Muhajir

 

Angin kencang kembali datang. Menggoyang perahu-perahu yang bersandar sekaligus membawa asin laut bercampur dengan aroma pasir. Kehidupan di Tanjung Luar, desa di mana 100 persen kepala keluarganya bekerja sebagai nelayan, kini terancam.

Resah

Enam bulan terakhir, nelayan-nelayan di Desa Tanjung Luar resah. Mereka mendapat informasi bahwa laut tempat mereka sehari-hari mencari ikan akan dikeruk pasirnya. Padahal, seperti nelayan pada umumnya, hidup mereka sangat bergantung pada laut di sisi timur Pulau Lombok itu.

Desa Tanjung Luar berjarak sekitar 35 km dari Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur dan berjarak 2,5 jam perjalanan dari Mataram. Desa ini salah satu dari sekitar sepuluh desa yang akan terkena dampak jika Selat Alas yang terletak di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa jadi dikeruk.

Selain nelayan di Tanjung Luar, nelayan di desa-desa lain pun memiliki kekhawatiran sama. Mereka takut laut tempat mereka mencari ikan akan dikeruk pasirnya sebagai bahan baku reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Berjarak sekitar 15 km dari Tanjung Luar, nelayan-nelayan di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji pun merasakan keresahan yang sama. Sisi timur desa ini berbatasan dengan Selat Alas yang akan dikeruk pasirnya. Padahal, hidup mereka pun tergantung pada laut tersebut.

“Bali yang akan dibangun, kenapa malah yang kami mendapat bagian tidak enaknya,” kata Syafruddin, nelayan di Labuhan. Sambil duduk di gubuk di tepi pantai, dia juga berbagi keresahan dengan nelayan lain. “Kalau pasirnya jadi dikeruk, habis sudah sumber hidup nelayan,” katanya.

Para nelayan di pantai timur Lombok Timur resah dengan kabar rencana pengerukan oleh PT Dinamika Atria Raya (DAR). Perusahaan yang berkantor di Jakarta ini akan mengeruk 1.000 hektar kawasan pasir laut di Selat Alas. Pasir hasil pengerukan itu akan dipakai sebagai bahan pengurukan (reklamasi) di Teluk Benoa, Bali.

Berdasarkan nota kesepakatan dengan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) No.02/TWBI/L/11/2015, PT DAR akan mengeruk pasir sebanyak 30 juta kubik. Potensi pasir di selat ini, sebagaimana disebut dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikonsultasikan kepada publik di Bali pada akhir Januari 2016 lalu mencapai 70 juta kubik.

 

Nelayan merupakan mata pencaharian utama warga di Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur NTB. Ribuan nelayan di Labuhan Haji terancam mata pencaharian karena rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto : Anton Muhajir

Nelayan merupakan mata pencaharian utama warga di Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur NTB. Ribuan nelayan di Labuhan Haji terancam mata pencaharian karena rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto : Anton Muhajir

 

PT TWBI adalah investor yang akan mereklamasi Teluk Benoa menjadi kawasan pusat pariwisata seluas 700 hektar. Di kawasan teluk yang terletak di segitiga emas pariwisata Bali, yaitu Sanur, Kuta, dan Nusa Dua tersebut, perusahaan milik Tomy Winata itu akan membangun aneka fasilitas pariwisata kelas dunia. Ada pusat pertunjukan, kawasan hotel, perumahan, pelabuhan kapal layar, lapangan golf, dan lain-lain.

Untuk reklamasi itu, mereka akan mengambil pasir dari perairan di Lombok Timur. Adapun batu-batunya akan diperoleh dari Sulawesi Tengah dan Karangasem, Bali.

Sebagaimana disebut dalam AMDAL tersebut, lokasi pengerukan di Selat Alas, Lombok Timur berjarak sekitar 4 mil atau 5-6 km dari pantai. Kedalamannya 29-57 meter di bawah permukaan air laut. Luas area yang akan dikeruk meliputi sepuluh desa di empat kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yaitu Labuhan Haji, Keruak, Ketapang Raya, dan Pringgabaya. Semuanya di bagian tenggara Pulau Lombok.

Pengerukan akan dilakukan oleh dua buah kapal keruk jenis trailing suction hopper dredger (TSHD). Jenis kapal keruk ini akan menyeret pipa pengisap ketika bekerja dan mengisi material yang diisap tersebut ke satu atau beberapa penampung (hopper) di dalam kapal. Ketika penampung sudah penuh, kapal pengeruk akan berlayar ke lokasi pembuangan di Teluk Benoa, Bali.

Tiap kapal keruk TSHD yang akan digunakan ini memiliki kapasitas 30 ribu meter kubik sehingga dalam sehari mampu mengambil 60 ribu meter kubik. Mereka akan mengeruk bersamaan.

Dari Selat Alas, pasir hasil pengerukan akan dibawa ke Teluk Benoa melalui dia jalur yaitu rute utara dan rute selatan. Rute utara melewati bagian utara Pulau Lombok lalu masuk Laut Bali, Selat Lombok, dan masuk daerah Teluk Benoa lewat utara. Total jarak tempuhnya 285 km. Adapun rute selatan melewati bagian selatan Pulau Lombok yaitu Selat Hindia lalu masuk Selat Nusa Penida sebelum masuk Teluk Benoa. Jarak tempuhnya lebih dekat yaitu 203,5 km.

Lama pengangkutan dari lokasi pengerukan ke lokasi pengurukan antara 10-15 jam. Menurut perkiraan, dengan kapasitas pengerukan dan jarak tempuh tersebut, waktu pengerukan pasir Selat Alas sebagai bahan reklamasi di Teluk Benoa mencapai 500 hari atau 17 bulan.

Artinya, selama waktu itu pula para nelayan tidak bisa menangkap ikan karena laut tempat mereka mencari ikan akan dikeruk. Namun, bagi para nelayan di Lombok Timur, hal lebih menakutkan adalah dampak jangka panjang setelah pengerukan itu.

 

Nelayan di Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur NTB berangkat melaut. Ribuan nelayan di Labuhan Haji terancam mata pencaharian karena rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto : Anton Muhajir

Nelayan di Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur NTB berangkat melaut. Ribuan nelayan di Labuhan Haji terancam mata pencaharian karena rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto : Anton Muhajir

 

Syafruddin, nelayan di Labuhan Haji mengatakan, lansekap di kedalaman Selat Alas terlihat serupa terasering, berundak dengan kedalaman makin dalam ketika ke arah laut. Menurutnya, jika bagian dalamnya dikeruk, pasir yang lebih dekat ke pantai pun akan pelan-pelan berpindah ke bagian yang dikeruk. “Lama-lama pasti habis pasir di dekat desa kami setelah pengerukan nanti,” katanya. Selain itu, lanjutnya, lingkungan juga akan rusak.

Pihak PT DAR sendiri sudah menyadari risiko dampak tersebut. Dalam AMDAL rencana reklamasi dan pengerukan, mereka menyebutkan bahwa pengerukan itu akan berdampak mengubah kedalaman laut, pola pasang surut, arus, gelombang, abrasi, dan sedimen dasar laut. Pengerukan juga akan mengubah ekosistem pesisir dan laut serta mengganggu alur pelayaran.

Dampak jangka panjangnya justru pada kehidupan nelayan, seperti Syafruddin, Daeng Nurdin, Abdul Latif, dan belasan ribu nelayan lain di kawasan ini. Di laut tersebut mereka biasa mencari ikan. Mereka tak hanya mencemaskan sumber penghidupan sehari-hari tapi juga anak cucu mereka nanti.

“Bapak bayangkan saja. Jika nanti pasir dikeruk, ombaknya pasti akan lebih besar dan langsung menghantam rumah-rumah kami,” ujar Nurdin. Dia memperlihatkan bekas-bekas beton penghambat ombak yang hancur di pantai itu. Menurutnya, penghambat ombak itu hancur karena tak bisa menahan tinggi dan kerasnya ombak yang kadang-kadang tiba hingga rumah mereka.

“Kami tidak mau membiarkan desa kami tenggelam gara-gara laut kami dikeruk,” kata Daeng Nurdin. Untuk itulah bersama nelayan lain, dia terus melawan rencana pengerukan.

 

Tulisan kedua bisa dilihat di tautan ini

 

Suhu Semakin Panas Sepanjang Sejarah. Ini Dampak Perubahan Iklim?

Abdul Rahman menyekap keringat di wajahnya dengan lengannya yang telanjang. Meski cuaca agak terik ia memilih melepaskan baju dan hanya bercelana pendek. Dibantu beberapa temannya ia sibuk mengangkut pipa-pipa besi yang baru saja disambung dengan las, membentuk sebuah rangka untuk karamba budidaya lele.

Rahman adalah warga Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama 9 teman yang tergabung dalam Kelompok Jenber, menekuni budidaya ikan nila dan lele di dalam keramba, di muara Sungai Jeneberang.

Sebagian besar warga di muara tersebut kini berbudidaya ikan nila dalam keramba, karena cuaca yang tak menentu membuat hasil tangkapan mulai berkurang. Dengan metode budidaya ini setidaknya mereka bisa menunggu hasil tangkapan yang pasti.

“Enam atau tujuh bulan sudah bisa panen sampai tiga kali. Hasilnya lumayan,” katanya kepada Mongabay.

 

April 2016 merupakan bulan terpanas sepanjang sejarah manusia, dan berdampak pada meningkatnya suhu perairan. Ini menyebabkan kematian ikan nila dan lele dalam budidaya ikan keramba di pesisir Makassar, Sulsel. Foto: Wahyu Chandra

April 2016 merupakan bulan terpanas sepanjang sejarah manusia, dan berdampak pada meningkatnya suhu perairan. Ini menyebabkan kematian ikan nila dan lele dalam budidaya ikan keramba di pesisir Makassar, Sulsel. Foto: Wahyu Chandra

 

Budidaya dalam keramba bukannya tanpa masalah. Cuaca yang sangat panas berpotensi meningkatkan kematian ikan, seperti terjadi pada April 2016, dimana hampir setengah ikan di keramba mati karena suhu air yang panas.

“Cuaca yang panas sekali April lalu ditambah air surut membuat banyak ikan yang mati. Kita tak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Hal tersebut dijeaskan Agus Partama Sari, Deputi Pendanaan Badan REDD+ (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation) periode 2014 – 2015, dalam Diskusi Perubahan Iklim di Makassar, beberapa waktu lalu.

Agus menyebut hal tersebut sebagai dampak nyata dari perubahan iklim, yang salah satunya ditandai peningkatan suhu temperatur udara. “Ini sebuah konsensus bahwa bumi ini semakin panas dengan grafik temperatur yang semakin ke atas,” katanya

Menurut Agus, tahun 2016 dimulai dengan fakta meningkatknya suhu yang drastis dan tertinggi sepanjang sejarah.

“April terpanas sepanjang sejarah setelah bulan Maret 2016 yang juga merupakan bulan terpanas sepanjang sejarah. Dan ini lebih panas dibanding bulan Februari 2016 yang merupakan juga bulan terpanas sepanjang sejarah,” ujarnya.

Menurut Agus, hal yang paling mengkhawatirkan bahwa margin kenaikan suhu dari Februari – April ini cukup besar, yaitu mencapai 1,25oC, hampir mencapai ambang batas toleransi sebesar 1,5oC

Menurut Agus, sejak beberapa ratus tahun lalu, baru sekarang ini konsentrasi efek rumah kaca melejit ke atas yang kemudian menyebabkan peningkatan suhu. Konsentrasi karbondioksida tidak pernah setinggi ini sejak 650 ribu tahun yang lalu.

“Konsentrasi emisi sudah melampaui 400 miliar, di atas ambang psikologis. Sebelum ada masalah perubahan iklim jumlahnya hanya sekitar 275 miliar, yang berarti ada peningkatan hampir dua kali lipat. Dengan bukti yang ada maka biaya untuk membayar dampak ini akan semakin besar sejalan dengan waktu.”

Perubahan iklim, menurut Agus adalah sebuah keniscayaan meskipun 7 miliar manusia yang ada saat ini bersama-sama berhenti beraktivitas. Menghadapi kondisi ini tak ada jalan lain selain beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Indonesia sendiri dinilai sebagai salah satu negara penyumbang emisi dari sektor lahan dan hutan, yaitu mencapai 1 miliar ton karbondioksida ekuivalen atau sekitar 87 persen dari total emisi yang dihasilkan.

Indonesia pun telah terlibat aktif secara global dalam menurunkan emisi ini melalui mekanisme REDD. Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sempat dibentuk Badan Pengelola REDD+, meski tidak berumur panjang. Pada 2015, badan ini dilebur dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Agus, pelaksanaan REDD di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, sehingga kemudian dinyatakan dengan nama lain, yaitu REDD+.

“Jika REDD sendiri berarti mereduksi emisi dari deforestasi, mereduksi emisi dari degradasi hutan dan lahan gambut, maka di Indonesia ada plusnya yaitu menjaga dari meningkatkan kandungan karbon melalui konservasi hutan yang berkelanjutan dan atau rehabilitasi serta restorasi hutan rusak, dan memberikan manfaat dari meningkatnya layanan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat.”

Terkait kerangka REDD+ ini bagi Indonesia, menurut Agus, antara lain bahwa Indonesia diharapkan mencapai reduksi emisi 41 persen di bawah business-as-usual pada 2020 melalui mekanisme berbasis hasil.Indonesia juga diharapkan menjaga pertumbuhan ekonomi pada 7 persen dengan pemerataan hingga aras tapak.

“Selanjutnya,Indonesia harus menjaga keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem lainnya.”

Terakhir, lanjut Agus, Indonesia mengklarifikasi dan melindungi hak atas lahan masyarakat lokal dan adat sehingga konflik atas lahan bisa dihindari atau diselesaikan.

Menurut Asmar Exwar, Direktur Walhi Sulsel, perubahan iklim memang dampaknya sangat dirasakan saat ini dengan melihat perubahan cuaca secara ekstrim yang kemudian berdampak pula meningkatnya risiko bencana.

“Ini juga mempengaruhi pola pertanian dan maritim. Kondisi cuaca panas, gelombang panas, hujan lebat, angin kencang kemungkinan akan sering terjadi. Ketersediaan air menjadi berkurang seiring dengan adanya ancaman kekeringan.”

Asmar menyoroti persoalan perubahan iklim di Sulsel dari aspek penguasaan ruang, dimana kawasan hutan yang cukup luas di Sulawesi selatan mendapatkan ancaman paling nyata dari konsesi pertambangan.

“Saat ini terdapat 414 perusahaan pertambangan. Beberapa diantaranya teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan,” ujarnya.

Asmar juga menyoroti tumpang tindih kawasan yang banyak terjadi dalam perebutan ruang, dimana hampir sebagian besar izin usaha pertambangan dan hak guna usaha yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pengusaha selalu berbenturan dengan kawasan kelola rakyat bahkan berbenturan dengan kawasan lindung.

“Sementara kawasan lindung memilki kontribusi yang sangat besar bagi wilayah kelola rakyat.”

 

Terdapat dua pabrik semen di kawasan karst Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Sulawesi Selatan, yaitu PT Bosowa dan Tonasa. Selain itu terdapat puluhan izin pertambangan lainnya yang berpotensi mengganggu keberlangsungan ekosistem karst. Foto: Wahyu Chandra

Terdapat dua pabrik semen di kawasan karst Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Sulawesi Selatan, yaitu PT Bosowa dan Tonasa. Selain itu terdapat puluhan izin pertambangan lainnya yang berpotensi mengganggu keberlangsungan ekosistem karst. Foto: Wahyu Chandra

 

Asmar selanjutnya mengharapkan adanya perhatian dalam menjaga keberlangsugan ekosistem karst di wilayah Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung yang tergerus akibat aktivitas tambang di sekitarnya.

Ia juga menyarankan perlunya badan khusus untuk perlindungan karst sebagaimana dilakukan untuk gambut.

“Kalau ada Badan Restorasi Gambut maka bisa juga mungkin dibentuk Badan Restorasi Karst,” tambahnya.

Di bagian akhir, Asmar menyinggung kondisi pesisir Makassar yang kini mulai ramai dengan aktifitas pertambangan pasir dan karang laut, alih fungsi hutan bakau, pencemaran laut oleh aktivitas industri ekstraktif, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom ikan, bius, jaring trawl atau pukat harimau, serta maraknya reklamasi di pesisir Makassar.

 

Asa Anak Rimba di Tengah Pusaran Konflik Sumber Daya Alam

Anak-anak dari Komunitas Orang Rimba, sedang belajar. Foto: Warsi

Anak-anak dari Komunitas Orang Rimba, sedang belajar. Foto: Warsi

 

Besigar, Perba, Berujung, Budi dan Besiar, tampak berseri-seri ketika membuka amplop putih berisi kelulusan mereka. Kelima anak Orang Rimba ini  sudah mengikuti ujian nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Sarolangun, beberapa waktu lalu. Mereka lulus!

Anak-anak ini berencana masuk sekolah menegah kejuruan. “Kami akan melanjutkan SMK. Nanti dibantu Warsi,” kata Besigar.

Shasa, Fasilitator Pendidikan Orang Rimba Warsi mengatakan, keinginan mereka melanjutkan ke SMK perlu dibicarakan dengan anak-anak dan orangtua. Kalau masuk SMK, katanya, pola akan berbeda. Selama ini, anak-anak Rimba, masih sekolah terbuka, tak setiap hari masuk kelas. Hanya beberapa hari di sekolah, selebihnya guru-guru Warsi membantu pendalaman.  “Jika SMK,  mereka harus full jam sekolah, gak bisa separo-separo lagi seperti waktu SMP dan SD,” ucap Shasa.

Persetujuan orangtua penting, mengingat mereka akan tinggal berjauhan. “Mereka akan jauh dari rimba dan kemungkinan tinggal di kosan dekat sekolah. Apakah mau dan setuju begitu? Atau punya pendapat lain guna melanjutkan sekolah.”

Menurut dia, masih perlu pendampingan intensif bagi anak-anak rimba jika mau melanjutkan sekolah jauh dari rimba. Apalagi, jika harus bersaing dengan anak-anak lain. “Adakala mereka masih kurang percaya diri bergaul dengan anak-anak lain. Ini akan kita bicarakan lagi dengan mereka.”

Sejauh ini, katanya,  banyak anak Rimba kesulitan berinteraksi dan melanjutkan pendidikan. Tahun lalu ketika Beteguh sedang menempuh pendidikan di SMA di Kota Jambi, awal bersemangat. Kemampuan akademik Beteguh termasuk baik, ternyata sekolah sangat jauh dari rimba dan orangtua jadi kendala tersendiri. Meski semua keperluan sekolah tersedia, bahkan dukungan sekolah sangat baik, katanya, apa daya, baru satu semester, pemuda ini meminta kembali ke rimba. Kini mengambil sekolah terbuka.

“Kita memang lebih waspada setelah kejadian Beteguh meski sekarang dia tetap melanjutkan sekolah dan tinggal bersama kelompoknya, makanya untuk kelima anak rimba yang baru lulus ini kita juga masih harus mendiskusikannya lagi secara detail dengan anak-anak tersebut dan juga orang tuanya,”lanjut Shasa.

Kelulusan ini menjadi mimpi baru bagi komunitas yang saat ini terjepit dalam konflik perebutan sumber daya alam. Baru-baru ini, Orang Rimba terusir dari tempat hidup fdi perkebunan sawit PT BKS.

Robert Aritonang, Manajer Pemberdayaan Warsi menyebutkan, pendidikan poin penting untuk mereka mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara. “Pendidikan minim membuat mereka kehilangan hak. Akses minim dan ketidakterjangkauan pemerintah membuat Orang Rimba makin termarjinalkan dan miskin,” katanya.

Data Warsi soal konflik pengelolaan SDA melibatkan Orang Rimba makin meningkat. Dalam 10 tahun, ada 13 nyawa Orang Rimba hilang dalam pusaran konflik perebutan SDA.

 

Deforestasi di Jambi, hutan terbuka menjadi sawit maupun kebun tanaman (HTI). Foto: Warsi

Deforestasi di Jambi, hutan terbuka menjadi sawit maupun kebun tanaman (HTI). Foto: Warsi

 

 

Hutan berkurang, konflik meningkat

Kehilangan tutupan hutan terus terjadi di Jambi. Berdasarkan interpretasi Lansat 8 Unit Geographic Information System Warsi, dalam empat tahun (2012-2016) Jambi kehilangan tutupan hutan 189.125 hektar. Dari Interpretasi 2012, total hutan Jambi masih 1.159.559 hektar, pada 2016 tinggal 970.434 hektar.

Berdasarkan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan dalam pelestarian lingkungan hutan mesti dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai. Jambi ada empat DAS yaitu DAS Batanghari, DAS Betara, DAS Hitam Hulu dan Tandas Mendahara. Dengan kondisi hutan kurang satu juta hektar, Jambi sudah kritis.

“Hilangnya tutupan hutan Jambi hampir delapan kali lapangan bola per jam. Ini cukup besar di tengah upaya mempertahankan hutan tersisa sebagai penyeimbang ekosistem,” kata Rudi Syaf Manajer Komunikasi Warsi.

Kehilangan hutan paling banyak terpantau di selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kawasan ini terpantau ada land clearing sejumlah perusahaan hutan tanaman industri (HTI) seperti PT Lestari Asri Jaya, PT Wana Mukti Wisesa. Di Bungo, ada perusahaan PT Mugitriman Internasional, PT Malaka Agro Perkasa. Di Merangin juga beroperasi PT Hijau Arta Nusa dan PT Jebus Maju.

Tak hanya itu,  dari pantauan lapangan kehilangan hutan dari pembukaan lahan ilegal oleh pihak-pihak lain, seperti di Tebo, terutama sejak akses jalan ke hutan dengan pembangunan koridor jalan menghubungkan HTI Sinar Mas dengan pabrik pengolahan kayu di Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat.

Pembukaan lahan masif juga terlihat di Merangin, terutama Jangkat dengan pembukaan TNKS dan penyangga untuk perkebunan kopi.

“Dengan pembukaan jalan di Bukit Tiga Puluh menyebabkan Orang Rimba makin terjepit. Dari data-data kita, konflik di daerah itu sangat tinggi melibatkan Orang Rimba. Tutupan hutan hilang, membuat mereka makin kehilangan akses dan sumber penghidupan.”

 

Lahan-lahan ini dulu hutan, kini hilang. Orang Rimba, pun makin terjepit. Foto: Warsi

Lahan-lahan ini dulu hutan, kini hilang. Orang Rimba, pun makin terjepit. Foto: Warsi

 

 

 

 

DPR RI Tolak Usulan Pembelian Pesawat dan Kapal Induk untuk Susi Pudjiastuti

Keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memperkuat armada lautnya dengan kapal induk dan pesawat terbang, mendapat perlawanan keras dari anggota Komisi IV DPR RI. Usulan tersebut, dinilai tidak masuk akal karena saat ini masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV saat melaksanakan rapat kerja dengan KKP pada Selasa (14/6/2016). Raker tersebut membahas tentang rencana kerja tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016.

 

Kapal Orca1 merupakan salah satu dari empat kapal baru pengawas perikanan yang diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (08/04/2016).  Foto : M Ambari

Kapal Orca1 merupakan salah satu dari empat kapal baru pengawas perikanan yang diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (08/04/2016). Foto : M Ambari

 

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo yang memimpin rapat sempat mengungkapkan ketidaksetujuannya atas rencana dari KKP tersebut. Dia menilai, saat ini banyak permasalahan yang belum teratasi, salah satunya adalah permasalahan pelarangan alat tangkap cantrang yang masih menuai pro dan kontra.

“Seharusnya, anggaran yang diusulkan untuk 2017 itu yang bisa memikirkan nasib nelayan dan solusinya akibat peraturan-peraturan yang ada di bawah Menteri Susi. Ibu Menteri kan melarang nelayan menangkap ikan dengan alat tertentu, itu harusnya ada program penyediaan alat baru untuk nelayan,” ucap dia.

Tidak hanya Edhy Prabowo, penolakan juga datang dari anggota Komisi IV lainnya, termasuk, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron. Menurut dia, usulan untuk membeli kapal induk dan pesawat terbang untuk kebutuhan operasional KKP, saat ini bukan merupakan kebutuhan yang mendesak.

Herman kemudian meminta Susi untuk meninjau ulang rencana tersebut. Karena, justru yang ada saat ini adalah bagaimana persoalan yang sudah lama mengendap di bawah kepemimpinan Susi bisa segera diselesaikan.

“Perhatikan dulu keluhan masyarakat. Kontradiktif sekali jika daya beli masyarakat sedang rendah, tapi Pemerintah justru mengalokasikan dana yang bersifat mercusuar, seperti pembelian pesawat dan kapal baru,” tutur dia.

Sementara itu Anggota Komisi IV Ono Surono yang berbicara di forum, menyinggung tentang program penghematan anggaran yang dikampanyekan Susi Pudjiastuti dalam kepemimpinannya. Menurut dia, dengan kondisi sekarang di mana nelayan dan stakeholder perikanan dan kelautan bertambah, penghematan bukan menjadi solusi.

“Saya tidak paham dengan penjelasan Ibu dan belum masuk logika saya. Jika memang maksudnya ini adalah selfblocking, maka seharusnya Ibu tidak mengajukan anggaran Rp13,8 triliun. Bagi kami, alasan tersebut belum bisa diterima,” jelas dia.

Selain tiga orang tersebut, beberapa anggota Komisi IV lain juga menyatakan ketidaksepahamannya dengan rencana Susi. Kondisi tersebut mengakibatkan situasi rapat menjadi tidak kondusif. Ketua Komisi IV Edhy Prabowo menilai itu sudah tidak nyaman dan tidak ada titik temu. Dia kemudian menutup sidang hingga Komisi IV mendapat usulan baru.

Penghematan Anggaran

‎Susi Pudjiastuti sendiri sempat menjelaskan, bahwa usulan pengadaan pesawat patroli dan kapal induk menjad penting karena itu akan memberikan efisiensi biaya anggaran Negara. Kata dia, saat ini KKP harus mengeluarkan biaya besar karena konsumsi bahan bakar per jam mencapai 1.190 liter untuk 16 kapal pengawasan.

“Angka tersebut lebih besar dari penggunaan bahan bakar pesawat patroli. Pesawat patroli itu 362 liter per jam dengan kecepatan 200 knot. Sementara, kapal pengawas kecepatannya hanya 20 knot,” papar dia.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melihat langsung Kapal Pengawas Perikanan KKP Orca 1. Menteri KP meresmikan pengoperasian empat kapal baru pengawas perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (08/04/2016).  Foto : M Ambari

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melihat langsung Kapal Pengawas Perikanan KKP Orca 1. Menteri KP meresmikan pengoperasian empat kapal baru pengawas perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (08/04/2016). Foto : M Ambari

 

Dia kemudian menjelaskan, kapal pengawas untuk sekali operasi memerlukan sedikitnya waktu 50 jam dengan bahan bakar 59.500 liter. Jumlah tersebut, kata dia jauh lebih sedikit jika patroli menggunakan pesawat.

“Untuk pesawat hanya 1.810 liter. Kalau total harga BBM Rp8.940 untuk diesel untuk avtur Rp8.048. Avtur lebih murah karena international price. Jadi total pengeluaran BBM per 50 jam kapal laut Rp529 juta‎ kalau pesawat Rp14,5 juta,” jelas dia.

Dengan penghematan seperti itu, Susi menghitung, dalam setahun KKP bisa menghemat anggaran hingga sebesar Rp500 miliar. Itu terjadi, jika pesawat patroli jadi diadakan.

Belum Ada Perubahan

Sementara itu Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim secara tegas ikut menolak usulan Susi Pudjiastuti. Baginya, usulan tersebut tidak masuk akal karena dalam masa kepemimpinan Susi selama dua tahun, belum ada perubahan yang berarti di sektor kelautan dan perikanan.

Karena itu, Halim menilai, sangat wajar jika Komisi IV DPR RI menolak dengan tegas usulan pembelian pesawat patroli dan kapal induk untuk operasional pengawasan KKP di lautan. Dia menilai, dalam dua tahun terakhir, belum ada perubahan mendasar yang dampaknya bisa dirasakan oleh nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut Abdul Halim, mereka yang termasuk dalam masyarakat pesisir itu antara lain adalah nelayan tradisional atau kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir.

“Kawasan pesisir tersebar luas di seluruh Nusantara, yang totalnya dapat mencapai sebanyak 10.666 desa yang tersebar di wilayah pesisir Republik Indonesia,” tandas dia.

 

Disita, Gading Gajah Berbentuk Pipa Rokok di Lampung

36 pipa rokok yang terbuat dari gading gajah ini berhasil diamankan dari para pelaku perdagangan di Lampung. Foto: WCU

36 pipa rokok yang terbuat dari gading gajah ini berhasil diamankan dari para pelaku perdagangan di Lampung. Foto: WCU

 

Tamat sudah bisnis terlarang tiga pedagang gading gajah sumatera ini. Kamis, 9 Juni 2016, mereka ditangkap oleh Kepolisian Daerah Lampung bersama Wildlife Crimes Unit (WCU) dan Rhino Protection Unit (RPU) di Lampung. Tepatnya, di SPBU Desa Labuhan Ratu, Way Jepara, saat melancarkan aksinya.

Dari tangan pelaku, disita 36 pipa rokok yang terbuat dari gading gajah. Bahkan, satu dari anggota kawanan ini adalah oknum yang bekerja sebagai staf di Dinas Perikanan Lampung Timur.

Tiga pelaku yang berinisial Say, Ali, dan Ton memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. Ton merupakan pemilik, Ali bertugas mencari pembeli, sementara Say adalah orang yang menghubungkan pembeli dengan Ali untuk transaksi.

Say dan Ali bukanlah pendatang baru. Mereka pemain lama dalam perniagaan haram ini. Keduanya juga sudah melakukan perdagangan gading gajah sejak tahun 2000, dengan wilayah kekuasaan Way Kambas dan Lampung sekitar.

Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit, menuturkan para pelaku ini memang sudah ‘bermain’ sejak tahun 2000 dan pergerakannya sudah diintai sejak 2005. Dipastikan, mereka ini memang ada jaringannya dan masih dilakukan pengembangan. “Sangat disayangkan, ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkecimpung dalam jual beli satwa liar dilindungi ini,” paparnya, Rabu (15/06/2016).

Irma menjelaskan, gading yang dibuat dalam bentuk pipa rokok atau suvenir akan mendatangkan keuntungan lebih besar ketimbang aslinya. Selain itu, membawanya juga mudah dan simpel sehingga bisa menghindari kejaran petugas.

“Perburuan terus terjadi karena tingginya permintaan serta sanksi yang diberikan ke pelaku masih jauh dari efek jera. Vonis yang kurang satu tahun dan denda kurang dari lima juta, yang selama ini dijatuhkan pengadilan, tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Justru, setelah bebas, para pelaku akan mengulangi perbuatannya dengan modus yang lebih cantik.”

Dengan penangkapan ini, Irma berharap, para pelaku dan jaringannya bisa diungkap. Bukan tidak mungkin, barang bukti yang didapat ini ada kaitannya dengan kematian gajah tanpa gading yang terjadi sebelumnya di Sumatera. “Selain itu, bila barang bukti ini sudah berkekuatan hukum harus segera dimusnahkan yang prosesnya transparan. Jangan sampai keberadaannya tidak jelas.”

Noviar Andayani, Country Director Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) memberikan apresiasi terhadap pengungkapan kasus ini. Menurutnya, pengawalan kasus harus dilakukan tuntas. “Pastikan pula, dari para pelaku terungkap siapa saja anggota jaringan mereka,” terangnya dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, para pelaku ini dapat dijerat Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

 

Penggerebekan terhadap para pelaku penjual gading gajah berbentuk pipa rokok. Foto: WCU

Penggerebekan terhadap para pelaku penjual gading gajah berbentuk pipa rokok. Foto: WCU

 

Menurun

Gajah sumatera, berdasarkan Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) 2012, dimasukkan dalam status Kritis (Critically Endangered/CR). Status ini naik satu peringkat yang sebelumnya dikategorikan Genting (Endangered/EN).

Kondisi ini dikarenakan menurunnya populasi gajah yang pada 2007 diperkirakan berjumlah 2.400 – 2.800 dan saat ini, angka tersebut kemungkinan berkurang hingga setengahnya. Faktor lainnya adalah sekitar 69 persen habitat potensial gajah sumatera juga telah hilang dalam waktu 25 tahun terakhir.

Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan anak jenis gajah asia, satu dari dua spesies gajah di dunia. Gajah ini tersebar di hutan dataran rendah Sumatera seperti Riau, Sumatera Barat, dan Lampung yang sebagian besar berada di luar kawasan lindung.

 

Gajah sumatera, meski dilindungi namun tak luput dari perburuan. Foto: Rhett Butler

 

Survei sistematis yang dilakukan WCS-IP tahun 2000 menunjukkan, populasi gajah sumatera di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sekitar 484 individu. Sementara, survei tahun 2010 di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menunjukkan jumlah gajah yang ada berjumlah 247 individu.

Jumlah tersebut, di Lampung, diperkirakan menurun. Berdasarkan data WCS, periode 2011 – 2015, ditemukan sebanyak 18 bangkai gajah di TNWK. Sedangkan pada Februari 2016, satu individu gajah ditemukan mati di RPTN Rawa Bunder, kondisi membusuk dan sepasang gadingnya hilang.

Terkait perdagangan gading gajah, pemantauan yang dilakukan WCU di Jakarta dalam setahun terakhir menunjukkan, ada sekitar 600 pipa rokok terbuat dari gading  yang diperjualbelikan. Mei 2016 ini, Bareskrim Mabes Polri bersama WCU telah menangkap pedagang gading gajah di Rawa Bening, Jakarta dengan barang bukti 5 gading utuh, ratusan suvenir dari gading, serta belasan potongan gading dan tongkat komando yang terbuat dari gading.

 

 

Pemerintah Targetkan Ratifikasi Perjanjian Paris Selesai Oktober

Kala pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon sampai 29% pada 2030, energi andalan masih batubara. PLTU dibangun di mana-mana, salah satu PLTU Batang, warga tak bersedia menyerahkan lahanpun, pakai UU hingga tak bisa berkutik. Lahan-lahan pertanian subur wargapun ditutup, buat bangun PLTU Batang. Berharap, komitmen pemerintah bukan hanya komitmen kosong, tetapi sejalan di lapangan. Foto: Greenpeace Indonesia

 

 

Pemerintah sedang menyiapkan proses ratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement ) bersama DPR dengan target rampung Oktober 2016. ”Selesai akhir Oktober, pengesahan oleh Presiden minggu kedua November,” kata Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Arief Yuwono di Jakarta, pekan lalu.

Hingga kini pembahasan ratifikasi masih tahap konsultasi publik sampai pada minggu ketiga bulan ini. Selanjutnya, minggu keempat September akan pembahasan bersama DPR. “Masih dipertimbangkan apakah oleh Komisi IV, Komisi VII. Atau komisi gabungan,”

Isi ratifikasi ini, katanya, nanti lebih detil dalam bahasan Intended Nationally Determined Contributions (INDC) menuju Nationally Determined Contributions (NDC). “Ini juga komitmen kita, hingga aturan terkait Paris Agreement memiliki payung hukum,” katanya.

Ratifikasi ini menjadi bukti komitmen Indonesia berperan aktif pada penanganan iklim dunia. ”Agar kita memiliki hak suara dan mampu bernegosiasi untuk membahas rule selanjutnya,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masriparin.

Melalui ratifikasi, Indonesia tegas menunjukkan komitmen tinggi, tak hanya menjadi pelopor, juga langkah dalam memperbaiki kondisi lingkungan.”Jika tidak, kita hanya observer dalam setiap pertemuan perubahan iklim,” katanya.

Adapun komitmen Perjanjian Paris berlaku jika terdapat 55 negara meratifikasi (enter into force) dari 175 negara yang ambil bagian. Hingga kini, sudah 17 negara meratifikasi Perjanjian Paris, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

 

Target dan implementasi harus sejalan

Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus Ketua Kaukus Hijau DPR, Satya Widya Yudha menegaskan,  dalam pemenuhan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca perlu sejalan dengan kebijakan Indonesia. Selama ini, dinilai tak satu tujuan.”Saya melihat inkonsisten dalam kebijakan pemerintah,” katanya dalam dialog iklim ”Merealisasikan Paris Agreement dengan Aksi selenggaraan UNDP di Jakarta, (8/6/16).

Dia memberikan contoh, tujuan penurunan emisi GRK tetapi ada pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, mayoritas sumber batubara. ”Harusnya diubah paradigma dari minyak bumi ke gas.” Sebab, emisi karbon yang dikeluarkan bertolak belakang dengan Perjanjian Paris. Begitu juga transportasi publik masih menggunakan bahan bakar minyak, seharusnya, beralih ke gas. ”Target bisa tercapai, hanya butuh kebijakan.”

 

 

Lebih memasyarakat

Imam Prasodjo, sosiolog Universitas Indonesia menyebutkan, Kesepakatan Paris harus diaplikasikan dalam aksi lebih memasyarakat.  Artinya, isu ini tak hanya menyerang sektor industri tetapi pada gaya hidup masyarakat Indonesia yang mengeluarkan karbon dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, katanya, perlu ada perubahan sikap didasari lingkungan sekitar dan berdampak pada diri masing-masing. Dia mengusulkan beberapa langkah. Pertama, awarness campaign, yakni proses pengetahuan dari diri seseorang. Kedua, desire to change. ”Bagaimana mengajak orang greget melakukan itu.” Ketiga,  commit to change. Yakni, perlu upaya hukum dan juga pendekatan kesadaran.

 

 

Berharap Putusan Majelis Hakim Berkeadilan bagi Warga dan Alam Kendeng

Warga Pegunungan Kendeng kala aksi ke PTTUN Surabaya, ingin mengetuk hati majelis hakim agar memberikan putusan adil bagi warga dan alam. Foto: Tommy Apriando

Warga Pegunungan Kendeng kala aksi ke PTTUN Surabaya, ingin mengetuk hati majelis hakim agar memberikan putusan adil bagi warga dan alam. Foto: Tommy Apriando

 

Waktu menunjukkan pukul 9.00 pagi. Sekitar 250 warga Pegunungan Kendeng Utara, Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo, mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, Kamis (2/6/16). Mereka tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) .

Membawa spanduk berukuran 1×3 meter, bertuliskan bahasa Jawa bermakana “Ibu Bumi sudah Memberi, Ibu Bumi Disakiti, Ibu Bumi Akan Mengadili.” Mereka menggelar aksi bertajuk “Donga Nusantara Kendeng Njejegke Adil.”   Bagian depan bendera merah putih terlipat dibawa seorang perempuan. Puluhan perempuan lain membawa kendi berbalut kain putih. Bagian belakang, bendera merah putih berkibar, terikat tongkat bambu.

Mereka datang ke PTTUN berniat mengetuk hati nurani para hakim. Sekaligus mendoakan banding gugatan izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS),  anak usaha PT. Indocement Tbk, menghasilkan keputusan berlandaskan kebenaran dan berpihak kelestarian alam. Gugatan warga di PTUN Semarang, menang tetapi bupati dan perusahaan banding.

“Jawa Tengah harus jadi lumbung pangan, bukan tambang. Doa kita semoga hakim berpihak kelestarian Gunung Kendeng,” kata Gunarti, perempuan Kendeng.

Gunarti mengenakan pakaian serba putih dan caping bambu. Dia memimpin aksi mulai berorasi hingga menyanyikan lagu Jawa. Kehadiran warga, katanya,  ingin menyampaikan kepada majelis hakim soal penolakan warga pertambangan semen. Warga ingin menyelamatkan bumi, lingkungan dan Ibu pertiwi yang sudah menghidupi warga.

“Bumi dan alam menghidupi manusia secara tulus, kami ingin menyelamatkan Pegunungan Kendeng, agar kehidupan anak cucu lebih lestari,” katanya.

Pertanian, katanya, sudah terbukti sejak nenek moyang mampu mencukupi pangan dan menyejahterakan masyarakat. “Kita sudah sampaikan kepada gubernur dampak pabrik semen meluas. Jateng seharusnya menjadi lumbung pangan nusantara.” Jateng, katanya, juga rawan bencana. “Jangan sampai pertambangan menjadi bencana bagi warga Kendeng,” ucap Gunarti.

Bambang Sutikno,  warga Desa Wukirsari, Tambakromo menjelaskan, SMS), hendaknya tak ekspansi di Kayen dan Tambakromo, Pati. Kayen dan Tambakromo juga padat penduduk.

“Mereka hanya memikirkan kepentingan sempit atas nama investasi, jelas-jelas akan memberangus kehidupan petani di Pegunungan Kendeng,” katanya.

Aksi warga ini sudah kali kedua. Sebelumnya, 24 Februari 2016 warga menyampaikan kepada majelis Hakim  jangan hanya mengacu berkas-berkas tertulis, perlu melihat bukti lapangan.

 

Aksi warga Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Lusia Arumingtyas

Aksi warga Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Tommy Apriando

 

Gunretno, tokoh JMPPK mengatakan, warga tak bermaksud mengintervensi pengadilan. Warga hanya khawatir hingga datang mengawal banding ke PTTUN Surabaya.

Santer Sitorus, hakim kepala kasus pabrik semen Pati ini disebut-sebut diperiksa KPK kasus suap.  Saat anggota majelis hakim perkara sengketa tanah di Cengkareng, Jakarta barat diajukan PT Sabar Ganda melawan Kepala Pertanahan Wilayah Jakbar dan Pemprov Jakarta.  Dalam suatu pemeriksaan disebutkan Santer melobi nominal suap.

“Rekam jejak buruk ini sungguh mengkawatirkan warga. Di tangan hakim tak berintegritas, sejumlah uang akan mengorbankan kelestarian lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat.”

Hakim, katanya,  harus adil dan berpihak fakta maupun kebenaran. Kelestarian alam Pegunungan Kendeng harus terjaga demi keberlangsungan kehidupan dan ekosistem.

Sekitar pukul 10.40 kain putih terbentang sepanjang 100 meter. “Ibu bumi wis maringi. Ibu bumi dilarani. Ibu bumi kang ngadili.”  Begitu bunyinya. Ia melibatkan sembilan Kartini Kendeng yang menyemen kaki di depan istana.

Dengan doa, kata Gunretno, warga memohon kepada Tuhan agar alam tak rusak.  “Putuslah dengan adil dan jujur. Berpihak pada Ibu Bumi dan  kelestarian alam.”

 

Petisi untuk Heidelberg Cement Jerman

Sabtu, (4.6/16), sebuah petisi berbahasa bahasa Jerman melalui situs Regenwald.org, dibuat.  Ia ditujukan kepada bos perusahaan Heidelberg Cement, Mr. Scheifele dan Mr Schaller.

Dalam petisi, warga Tambakromo dan Kayen, menolak pabrik semen SMS, dengan saham mayoritas milik Heidelberg.  Pegunungan karst Kendeng di lingkungan rentan bencana, bernilai ekonomi dan budaya besar. Ribuan orang bergantung pada karst, sebagai menyimpan air dan menyerap karbon. “Heidelberg Cement menyadari kerusakan dari tembang, namun bersikeras,” tulis petisi.

 

Gunarti (berbaju putih), kala aksi bersama perempuan Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Tommy Apriando

Gunarti (berbaju putih), kala aksi bersama perempuan Kendeng di PTTUN Surabaya. Foto: Tommy Apriando

 

Ganggu Ekologi Laut, Rumpon Ikan di Seluruh Indonesia Akan Dimusnahkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk memusnahkan seluruh rumpon ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Rencana operasi tersebut dilakukan, karena keberadaan rumpon selama ini dinilai telah banyak merugikan nelayan lokal atau tradisional yang ada di setiap daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikana Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (13/06/2016). Menurut dia, jika rumpon ikan terus dibiarkan ada, maka itu akan berdampak pada ekologi perairan yang ada. Akibatnya, ikan-ikan pelagis besar yang ada tidak akan bisa mendekati ke pesisir atau dalam batas wilayah di bawah 4 mil dari bibir pantai.

“Operasi pemusnahan rumpon ini akan menggandeng aparat seperti TNI AL dan dilakukan di seluruh Indonesia,” ucap dia.

 

Salah satu contoh alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon. Sumber :  pusluh.kkp.go.id

Salah satu contoh alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon. Sumber : pusluh.kkp.go.id

 

Dengan kondisi perairan yang telah berubah, Susi menjelaskan, itu akan menyulitkan nelayan untuk mendapatkan ikan-ikan yang berukuran besar dan bernilai ekonomis tinggi. Hal itu, mengakibatkan nelayan hanya bisa dapat jenis ikan kecil-kecil saja seperti malalugis.

“Sementara, ikan-ikan yang gede-gede itu pada berkumpul di rumpon-rumpon, tidak mau kepinggir,” ungkapnya.

Selain karena berdampak buruk pada perairan yang ada, Susi memaparkan, alasan pihaknya akan memusnahkan seluruh rumpon yang tersebar di perairan Indonesia, karena hingga saat ini tidak ada izin pemasangan rumpon di manapun lokasinya.

“Rumpon yang terdapat di perairan Indonesia saat ini tidak satu pun memiliki izin dan pemerintah masih tidak mengizinkan untuk pemasangan rumpon di perairan manapun,” jelas dia.

Untuk bisa melancarkan rencana pemusnahan itu, Susi meminta bantuan kepada seluruh nelayan di Indonesia untuk memberikan informasi terkait keberadaan rumpon di perairan masing-masing nelayan di daerahnya. Informasi itu, bisa berupa lokasi dan bisa langsung berupa titik koordinat di perairan.

“Tolong koordinatnya dikasih tahu, bapak bisa kirim sms sama saya dan kami secepatnya akan bergerak bersama TNI AL,” ujarnya.

Susi menyebut, perairan yang saat ini diketahui terdapat banyak rumpon, adalah di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, tidak hanya NTT wilayah lain juga sama. Contohnya, kata dia, ada Teluk Tomini dan Bitung di Sulawesi Utara.

“Di sana, tangkapan nelayan tradisional sebagian besar hanya malalugis yang dikenal sebagai ikan umpan untuk tuna. Padahal potensi tangkapan di sekitar Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sangat besar karena merupakan habitat tuna dan ikan pelagis besar lainnya,” tutur dia.

Menurut Susi, ikan-ikan seperti tuna dan pelagis besar lain biasanya hidup bergerombol di dalam perairan, namun kemudian terhadang rumpon dan akhirnya hanya berputar-putar di sekitar rumpon saja. Dia yakin, jika rumpon tidak ada, ikan akan mendekat ke pesisir.

Jaga Lautan dari Bom Ikan

Terkait kelestarian laut yang ada di Indonesia, Susi Pudjiastuti meminta kepada semua pihak, terutama nelayan di seluruh Indonesia untuk bisa menjaganya sebaik mungkin. Hal itu, karena dia mendapat laporan saat berkunjung ke Labuan Bajo, NTT, bahwa ada warga yang menggunakan bom dan portas saat mencari ikan.

“Saya sangat menikmati kekayaan yang dimiliki Labuan Bajo, tapi ada kekhawatiran. Harus ada peningkatan pengawasan dari Danlanal, Kapolres dan pihak lainnya untuk lebih menjaga.Karena saya pikir, tidak banyak yg memiliki keindahan seperti ini, warga Laboan Bajo sangat beruntung” ucap dia.

 

Ikan sitaan hasil pemboman di perairan Raja Ampat. Foto: Dwi Aryo/TNC

Ikan sitaan hasil pemboman di perairan Raja Ampat. Foto: Dwi Aryo/TNC

 

Selain meminta warga untuk meningkatkan kelestarian laut, Susi mengatakan, pelaksanaan observasi di Labuan Bajo harus bisa ditingkatkan. Kata dia, observasi perlu ditingkatkan, karena untuk bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang harus dilakukan jika alat tangkap diganti dengan yang ramah lingkungan.

“Kebijakan untuk pesisir dan pulau-pulau kecil akan dibuat sama. Ekosistem di pesisir itu seharusnya dijaga. Karena ekosistem pesisir itu mempengaruhi laut. Ikan itu beranak, kawin dan membesarkan anak itu di pesisir. Jika pesisir tidak kita jaga, maka semua akan hilang,” pungkasnya.

Laboratorium Rumput Laut

Sementara itu menyikapi besarnya potensi rumput laut di Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP memastikan akan membangun laboratorium yang fokusnya adalah untuk memperbaiki bibit rumput laut. Komoditas tersebut, selama ini menjadi andalan untuk sektor kelautan dan perikanan.

“Untuk memperbaiki kualitas bibit kami akan membangun laborotarium khusus, dananya senilai Rp900 juta yang mencakup juga penyaluran 400 unit kebun bibit rumput laut,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, kemarin.

Dia menjelaskan, nantinya akan ada beberapa kawasan yang menjadi lokasi sasaran juga disertai dengan bantuan sarana dan prasarana budi daya komoditas tersebut.

Berkaitan dengan pengembangan rumput laut sebagai komoditas unggulan, KKP bertekad untuk mengembangkannya dengan konsep ramah ligkungan dan berkelanjutan. Cara tersebut, diharapkan bisa membuat budidaya rumput laut tidak saja unggul dari kuantitas dan kualitas, tapi juga menjaga kelestarian alam.

Slamet Soebijakto mengatakan, saat ini pemanfaatan lahan budidaya laut atau marikultur di Indonesia baru mencapai 2 persen dari total 11,8 juta hektare. Padahal, dengan mengembangkan marikultur, akan berdampak positif untuk sektor budidaya perikanan Tanah Air.

“Dengan lahan yang masih luas terbentang, potensi untuk mengembangkan rumput laut di marikultur sangat terbuka luas. Apalagi, jika penerapannya dilakukan melalui teknologi budidaya yang mengedepankan efisiensi dan ramah lingkungan,” ucap Slamet.

 

Walhi: 4 Perusahaan Tambang Batubara ini Pencemar Sungai di Kalteng

Pengambilan sampel di sungai. Foto: Walhi Kalteng

Pengambilan sampel di sungai. Foto: Walhi Kalteng

 

Sungai Briwik, Kuhung dan Bambang di Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya, sungai Liang di Desa Jannah Manciwoi dan sungai Mabayoi di Dusun Gunung Karasik Kabupaten Barito Timur diduga kuat tercemar logam berat akibat limbah tambang batubara yang ada di sekitarnya. Sampel penelitian Walhi Kalteng yang diolah di laboratorium PT ALS PT ALS Environmental Indonesia mengkonfirmasikan temuan ini.

Kandungan barium (Ba), boron (B), besi (Fe), mangan (Mn) serta seng (Zn) dijumpai di sungai Briwik yang berdekatan dengan area tambang batubara PT Maruwei Coal (Group BHP Billiton). Kandungan sama juga didapati di sungai Kuhung, Kabupaten Murung Raya dekat PT Asmin Koalindo Tuhup (Borneo Lumbung Energi dan Metal Group), sungai Bambang di Maruwei dekat PT Marunda Graha Mineral di Kabupaten Murung Raya, serta sungai Mabayoi dusun Gunung Karasik dan sungai Liang dekat Desa Jannah Manciwoi yang berada dekat PT Bangun Nusantara Makmur di Kabupaten Barito Timur.

“Hasil penelitian Walhi pada Februari-Maret 2016 menunjukan bahwa kandungan logam berat di empat perusahaan tambang ini melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan,” papar Aryo Nugroho, dari Divisi Advokasi Walhi Kalteng pada saat jumpa pers awal Juni ini di Palangkaraya.

Berdasarkan temuan Walhi Kalteng, maka pencemaran di sungai-sungai ini jauh melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan PP No. 82/2001, yang menyebutkan kandungan logam besi (Fe) maksimal adalah 300ug/L. Hasil laboratorium menunjukan semua sungai yang diteliti berada jauh di atas ambang batas. Kandungan besi (Fe) Muara Sungai Briwik 836 ug/L,  Sungai Briwik 991ug/L, Hulu Sungai Bambang 1.640ug/L, Sungai Kuhung 784ug/L, Hulu Sungai Mabayoi 18.600ug/L dan Sungai Liang 392ug/L.

 

klik pada gambar untuk memperbesar

klik pada gambar untuk memperbesar

 

Aryo pun menyebutkan,  sistem pertambangan terbuka (open cut minning) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu telah berdampak buruk bagi lingkungan, termasuk meninggalkan lubnag besar pada tanah dan penurunan muka tanah. “Bahan galian tambang ditumpuk pada stock filling akan mengakibatkan bahaya longsor dan tercucinya senyawa beracun ke daerah hilir,” ungkapnya.

Kandungan logam berat di sungai-sungai ini pun akan sangat berbahaya jika dikonsumsi warga dalam jangka panjang, bahkan bisa menyebabkan kematian.

“Racun tak bisa hilang kalau sudah mengendap ke dalam tubuh,” staf kampanye bagian tambang Walhi Kalteng, Lutfi Bakhtiar,  menambahkan. “Jika melebihi ambang batas maksimum sebagai kategori air kelas I. Itu artinya seluruh sungai tidak dapat dijadikan sebagai sumber air yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat sekitar.

Dalam rilis yang diterima Mongabay, peneliti ICEL (Indonesian Centre for Environmental Law) Rayhan Dudayev mengatakan, keberadaan perusahaan sawit dan pertambangan batubara berskala besar telah mengakibatkan masyarakat menderita baik secara materiil maupun imateriil. Alih-alih menghapuskan kemiskinan, eksploitasi sumberdaya alam dinilai kontraproduktif dan memiskinkan masyarakat di beberapa desa di Barito Timur.

Ia mencontoh pada apa yang dialami oleh warga Desa Paku Beto yang harus membeli air minum karena tak dapat lagi mengkonsumsi air sungai sejak perusahaan batubara mulai beroperasi di hulu Sungai Mabayoi sejak 2011. Akibatnya, saat ini masyarakat harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah tiap minggunya untuk membeli air bersih dan beras. Kondisi ini kontras dengan sebelum beroperasinya perusahaan tambang, dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan dapat menjual padi mereka.

“Tadinya, banyak ikan ada di sungai. Kini masyarakat tidak bisa mengambil ikan di sungai dan harus membeli ikan dengan harga yang cukup mahal, tiga puluh ribu per kilogram,” ujar Rayhan.

Kerugian serupa dialami desa lainnya di Kabupaten Barito Timur, seperti Dusun Gunung Krasik, Desa Danau, Desa Jamanam Siwuy.

 

Klik pada gambar untuk memperbesar

Klik pada gambar untuk memperbesar

 

Menurut Rayhan,  modus berbagai pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang terhadap masyarakat di Barito Timur dilakukan lewat tidak adanya reklamasi lubang bekas tambang, pemalsuan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pencemaran sungai, melakukan usaha pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin, dan lain-lain.

Modus ini dapat berjalan selama ini karena adanya pembiaran dari pejabat dan penegak hukum baik dari pihak kepolisian maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Barito Timur. Publik pun tidak dapat turut memonitor karena tidak transparansinya kebijakan.

“Walaupun sudah diundangkan sejak delapan tahun silam, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi belum teraplikasi dengan baik di Barito Timur,” jelas Rayhan. Informasi yang tertutup ini, turut membuat partisipasi masyarakat dalam tiap proses pembangunan menjadi tertutup.

Setelah menggelar konferensi pers, perwakilan Walhi Kalteng menyerahkan hasil penelitian kepada BLH (Badan Lingkungan Hidup) Provinsi Kalteng. Ina Arleny, Kasubbid Pengendalian Pencemaran Air tidak berkomentar apapun. Ia hanya mengatakan bahwa laporan akan dipelajari terlebih dahulu.

 

Dampak kandungan

Kala Penampungan Ilegal Digerebek, Petugas Temukan Ratusan Satwa-satwa Ini…

Burung ini disita dari tempat penampungan satwa di Asahan, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Burung ini disita dari tempat penampungan satwa di Asahan, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

 

Tempat penampungan dan perdagangan satwa ilegal, di Jalan Kartini, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu malam (11/6/16), digerebek petugas gabungan Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK), dibantu personil Ditreskrimsus Polda Sumut.

Dalam penggrebekan ini, ratusan satwa berhasil disita, seperti jalak kerbau, jalak belong, murai batu, pelatuk, burung poksai, murai daun, dan cucok rowo. Lalu, nuri bayan, beo, cucak biru, pipit, kacamata, pelatuk, kenari kuning, lovebird, makau, monyet, dan tupai. Juga 26 anjing berbagai jenis.

Tulus Hutahuruk, Kepala Balai GAkkum LHK Sumatera, Senin (13/6/16), mengatakan, penggrebekan setelah ada penyidikan dan pengintaian selama tiga hari. Setelah mendapatkan kepastian pelanggaran kejahatan kehutanan di Asahan, mereka menyusun strategi penggerebekan.

 

Tulus Hutahuruk, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera menunjukkan burung sitaan. Foto: Ayat S Karokaro

Tulus Hutahuruk, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera menunjukkan burung sitaan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Sayangnya, saat penyidik datang, pelaku utama berinisial R berhasil kabur dan terlepas dari pengejaran tim gabungan.

Di rumah itu, satwa-satwa ini ditempatkan dalam kandang terpisah, disusun dua tempat terbuka seperti gudang di dalam rumah dan tertutup.  Ada dugaan, aksi pelaku sudah lama. Ia terlihat dari cara mengemas kandang satwa-satwa dilindungi baik burung dan binatang lain, yang siap dijual.

“Saat kita gerebek, R diduga pemilik binatang dan ruko berhasil kabur. Sudah profesional. Di dua tempat dia kita targetkan. Kami duga satwa-satwa ini siap dijual ke daerah lain. Ini tempat penampungan utama,” ucap Tulus.

 

Nuri sitaan dari tempat penampungan satwa ilegal di Asahan. Foto: Ayat S Karokaro

Nuri sitaan dari tempat penampungan satwa ilegal di Asahan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Dia menyebutkan, ada indikasi jaringan tersangka R bukan saja memperdagangkan burung, tetapi binatang lain seperti harimau, macan akar, dan beruang karena terlihat dari kandang buat satwa berukuran besar.

Untuk mengembangkan kasus ini, KLHK dan DItreskrimsus Polda, mengungkap bersama. Fokus utama, mengejar otak pelaku. Polda telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO).

Sedangkan satwa-satwa sitaan hidup, katanya,  akan dititipkan sementara pada lembaga konservasi di Sumut, untuk karantina dan rehabilitasi.

Satwa sitaan hidup dibawa ke Markas SPORC Brigade Macan Tutul yaitu 25 diduga beo nias, dan dua nuri bayan. Selebihnya berada di lokasi. Total satwa sitaan 332 burung dan satwa lain.

 

Pasukan SPORC memindahkan burung dan kandang dan diamankan ke Markas SPORC di Deli Serdang. Foto: Ayat S Karokaro

Pasukan SPORC memindahkan burung dan kandang dan diamankan ke Markas SPORC di Deli Serdang. Foto: Ayat S Karokaro

Beo sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera di Asahan. Foto: Ayat S Karokaro

Beo sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera di Asahan. Foto: Ayat S Karokaro

Bentrok Tolak Tambang Batubara di Bengkulu Terjadi, Korban Berjatuhan Tidak Terhindari

“Kami bukan anti tambang. Yang kami tolak adalah tambang dengan metode underground (bawah tanah). Silakan saja PT. CBS (Cipta Buana Seraya) melakukan aktivitasnya, namun dengan metode terbuka (open pit),” kata Ketua Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk (FMRGB) Nurdin kepada Mongabay Indonesia saat ditemui di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah, Minggu (12/06/16) sore.

FMRGB merupakan wadah bagi warga Desa Komering, Taba Gemantung, Rajak Besi, Pagar Besi, Durian Lebar, Susup, Taba Durian Sebakul, Talang Ambung, Lubuk Unen, Lubuk Unen 2 dan Penembang memperjuangkan penolakan aktivitas tambang bermetode underground. Penolakan telah disampaikan FMRGB. Terakhir, demonstrasi yang berlangsung Sabtu (11/6/16), berujung dengan 10 warga dan 1 polisi luka akibat benda tumpul, senjata tajam, dan senjata api.

 

Spanduk penolakan penambangan batu bara bawah tanah di depan sekretariat Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk. Foto: Dedek Hendry

Spanduk penolakan penambangan batu bara bawah tanah di depan sekretariat Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk. Foto: Dedek Hendry

 

“Kami tidak akan berhenti berjuang selama metode underground tidak dihentikan. Bagi kami, penghentian adalah harga mati. Untuk aksi ke depan, kami berencana menduduki kantor Bupati Bengkulu Tengah hingga Bupati membuat keputusan pelarangan tambang underground,” ujar Nurdin yang bertindak sebagai koordinator lapangan demonstrasi yang melibatkan sekitar 300 warga dari 11 desa, Sabtu itu.

Penolakan metode underground, terang Nurdin, dilandasi ketakutan warga bahwa areal perkebunan, persawahan, dan permukiman yang berada di atas areal izin usaha pertambangan PT. CBS akan runtuh. Selain itu, metode underground dinilai tidak memberikan kesempatan warga untuk memperoleh ganti rugi. “Kalau metode terbuka, tanah warga berada di lokasi tambang akan mendapatkan ganti rugi. Uangnya bisa digunakan untuk menunjang kehidupan warga.”

Nurdin menyadari risiko kemungkinan akan diseret proses hukum terkait demonstrasi Sabtu itu. Selain sejumlah warga membawa senjata tajam, aksi bisa dianggap anarkis. Meski begitu, dari hitungan korban, warga yang terluka juga banyak. “Warga sudah sepakat, bila ada satu orang yang ditahan, warga lain juga minta ditahan. Perjuangan ini adalah perjuangan bersama,” kata Nurdin.

Seorang warga yang mengalami luka, Indra Jaya mengatakan, perjuangan yang mereka lakukan untuk menyelamatkan tanah leluhur dan anak cucu mereka. “Yang kami pikirkan adalah jangka panjang. Bisa saja, dalam beberapa tahun kedepan tidak terjadi apa-apa, tapi siapa yang bisa menjamin. Penolakan tambang bawah tanah merupakan harga mati,” kata Indra ketika ditemui di rumahnya.

 

Areal camp dan operasi tambang batu bara bawah tanah PT. CBS di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang yang kini dijaga anggota poisi. Foto: Dedek Hendry

Areal camp dan operasi tambang batu bara bawah tanah PT. CBS di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang yang kini dijaga anggota poisi. Foto: Dedek Hendry

 

Terkait bentrokan ini, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah menuturkan, konflik dipicu oleh tidak dihormati, dilindungi dan dipenuhinya hak warga atas informasi, menyatakan pendapat, untuk mempertahankan hidup, untuk hidup dengan aman, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Sebaliknya, aparatus negara malah ingin melakukan kriminalisasi terhadap warga sebagai upaya untuk membungkam gerakan warga mempertahankan hak.

“Pemerintah daerah harusnya mengapresiasi kesadaran warga menolak ruang hidup mereka dieksploitasi. Dari peristiwa ini, pemerintah mestinya menarik pembelajaran bahwa kealpaan pemerintah daerah melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, termasuk memberikan informasi yang utuh, telah menimbulkan konflik dan korban.”

Di lain sisi, Beni menilai, ada upaya pelemahan peran negara atau pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. “Situasi ini sebenarnya merupakan skenario besar yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga rakyat berhadapan dengan negara atau pemerintah. Bukan rakyat berhadapan dengan perusahaan. Di tingkat publik, masalah dan peristiwa ini pun menjadi multi tafsir akibat tidak adanya ruang klarifikasi rakyat terhadap gerakan perjuangan yang dilakukan,” ujarnya.

 

Dua anak perempuan Nurdin menangis karena khawatir Nurdin ditangkap polisi. Foto: Dedek Hendry

Dua anak perempuan Nurdin menangis karena khawatir akan ditangkap. Foto: Marini Sipayung

 

Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli dalam keterangan singkatnya mengatakan, Pemda Bengkulu Tengah akan mengambil upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut. Namun, Ferry belum menyebutkan kapan akan dimulai dan sampai kapan upaya dilakukan. “Tentu akan kami sikapi. Yang jelas, butuh proses dan kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk warga. Saya berharap peristiwa yang terjadi kemarin (Sabtu) tidak terulang lagi di kemudian hari. Kita akan berupaya agar investasi tetap berjalan, dan masyarakat bisa sejahtera.”

Sementara Kapolda Bengkulu Brigjend Ghufron menjelaskan, polisi akan mengumpulkan fakta dan data terkait konflik kepentingan dan aksi demonstrasi yang berakhir ricuh Sabtu tersebut. Menurutnya, segala permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur dan aturan. “Kami akan bantu untuk menyelesaikannya. Termasuk soal pengobatan warga yang terluka. Pemda Bengkulu Tengah akan menanggung biaya,” kata Ghufron yang diiyakan Ferry.

 

11 korban luka akibat benda tumpul, senjata tajam dan senjata api

No Nama Lokasi luka Keterangan
1 Ade Pelipis sebelah kanan Warga Desa Susup
2 Marta Dinata Perut bagian atas Warga Desa Komering
3 Alimuan Tangan sebelah kanan Warga Desa Durian Lebar
4 Indra Jaya Pangkal paha kiri Warga Desa Komering
5 Badrin Paha sebelah kiri dan leher Warga Desa Durian Lebar
6 Raden Yudi Bahu kiri Warga Desa Komering
7 Dahir Punggung Warga Desa Rajak Besi
8 Saiful Dada sebelah kiri Warga Desa Rajak Besi
9 Jaya Kaki kanan Warga Desa Rajak Besi
10 Put Paha kanan Warga Taba Gemantung
11 Syafrizal Kepala dan punggung Polisi

Sumber: Liputan lapangan 

 

Dihentikan sementara

PT. CBS memperoleh izin operasi produksi seluas 2.649,59 hektare di wilayah Kecamatan Merigi Sakti dan Merigi Kelindang berdasarkan SK Bupati Bengkulu Tengah No. 138 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009. AMDAL disahkan dengan No. 660/55/BLH.11/2015 tanggal 27 Januari 2015 berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Amdal Provinsi Bengkulu. Izin lingkungannya, disahkan Bupati Bengkulu Tengah No. 660/43/2015 tanggal 30 Januari 2015.

Laporan eksplorasi menyebutkan cadangan sumber daya terukur sebanyak 21.798.350 ton. Sedangkan laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Tengah No. 300/99/DPE/2014 tanggal 24 Maret 2014 menyebutkan rencana penambangan berlokasi di Desa Lubuk Unen dengan produksi 300.000 ton pertahun, dengan umur tambang 35,2 tahun. Metode tambang yang akan dilakukan adalah bawah tanah (underground) dan terbuka (open pit).

Konstruksi terowongan miring utama dengan lebar 4,93 meter dan tinggi 3,54 meter, serta miring tambahan dengan lebar 3,2 meter dan tinggi 2,9 meter. Terowongan dibangun untuk ventilasi udara, dan konstruksi terowongan diperkeras dengan beton. Dengan konstruksi tersebut, Kepala Teknik Tambang PT. CBS Danu Adryanto, optimis terowongan yang dibangun tidak akan menimbulkan dampak negatif. “Siapa sih yang mau bekerja dengan kondisi tidak aman dan nyaman? Konstruksi terowongan yang dibangun sesuai hasil kajian,” kata Danu di lokasi PT. CBS pada Minggu (12/6/16) siang.

Danu mengatakan, metode tambang bawah tanah dipilih karena pertimbangan ekonomi. Dengan kondisi harga batubara saat ini, metode tambang bawah tanah tepat untuk dilakukan. Danu sepakat operasional tambang bawah tanah diberhentikan untuk sementara waktu sembari menunggu upaya Pemda Bengkulu Tengah membantu penyelesaian konflik. “Kami (PT. CBS) sepakat untuk dihentikan sementara waktu. Penghentian yang dimaksud adalah terkait operasional, bukan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Kami akan menunggu langkah pemerintah daerah,” terangnya.

 

Kepala Teknik Tambang PT. CBS Danu Adryanto menjelaskan konstruksi terowongan. Foto: Dedek Hendry

Kepala Teknik Tambang PT. CBS Danu Adryanto menjelaskan konstruksi terowongan. Foto: Dedek Hendry

 

Hasil rapat

Sebelumnya, 1 Juni 2016, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Badan Lingkungan Hidup, Biro Sumber Daya Alam, Dinas Pertambangan dan Energi Bengkulu Tengah, Badan Lingkungan Hidup Bengkulu Tengah, Asisten III Sekretariat Daerah Bengkulu Tengah, Bagian Sumber Daya Alam Daerah Bengkulu Tengah, Koramil 407-02/Taba Penanjung, Polsek Taba Penanjung dan Polsek Pagar Jati telah melakukan rapat evaluasi terhadap rencana tambang bawah tanah PT. CBS. Rapat ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan 16 Mei 2016 terkait penolakan warga terhadap rencana tambang bawah tanah.

Dari hasil verifikasi terhadap aspek administrasi, teknis, hasil kunjungan lapangan, dan pertimbangan lain, tim menyimpulkan beberapa hal.

  1. Mempertimbangkan legalitas perusahaan, kondisi teknis dan ekonomi, serta untuk dalam rangka kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, maka pada dasarnya rencana kegiatan penambangan batubara menggunakan metode bawah tanah oleh PT. CBS dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan
  • keselamatan kerja dan keselamatan operasional tambang sesuai standar peraturan yang berlaku
  • perusahaan melakukan ganti rugi pada tanah/lahan yang secara nyata digunakan dan terganggu untuk fasilitas penunjang tambang di permukaan.
  1. Apabila terjadi risiko kerusakan atau gangguan lingkungan akibat pertambangan bawah tanah (misal longsor atau penurunan permukaaan tanah), perusahaan wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan.
  1. Apabila kondisi teknis dan ekonomi (menyangkut harga batubara dan nilai ganti rugi tanah) terpenuhi untuk dilakukan penambangan secara terbuka, PT. CBS dapat mempertimbangkan pelaksanaan penambangan metode terbuka.

 

 

Privatisasi Air Jakarta: Swasta Untung, Warga Ketiban Pulung

Akses air bersih minim, sebagain warga Jakarta setiap hari membeli air pakai jerigen untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan harga mahal. Dua perusahaan pengelola air di Jakarta, belum bisa memenuhi semua keperluan air warga. Foto: Indra Nugraha

 

 

Presiden Joko Widodo  maupun jajaran pemerintah pusat seyogyanya menghentikan berbagai langkah hukum dalam mempertahankan privatisasi perusahaan air bersih di Jakarta. Begitu ungkapan LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, dalam diskusi di Jakarta.

Suhendi Nur, warga Jakarta yang ikut menggugat perusahaan swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya maupun PT Aetra Air Jakarta, mengharapkan Jokowi taat pada UUD 1945 dimana secara tersurat dikatakan bahwa air harus dikuasai negara buat keperluan masyarakat.

Dia menerangkan, negara boleh memberikan swasta mengelola dan menjual air bila keperluan dasar warga Jakarta sudah dipenuhi. Sisanya, bisa dijual kepada swasta. Namun privatisasi PAM Jaya, yang sudah berjalan sejak Juni 1997, belum memenuhi hak semua warga Jakarta terhadap air bersih.

Diskusi dimotori LBH Jakarta, bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, dengan tajuk “Rapat Akbar 19 Tahun Privatisasi Air Jakarta” pada awal Juni 2016 di Jakarta.

Ada tiga orang didaulat bicara dalam rapat: Nila Ardhianie dari Amrta Institute for Water Literacy Surakarta, Frans Limahelu, professor hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, serta Andreas Harsono dari Human Rights Watch. Acara juga dimeriahkan band Simponi.

Nila bicara soal bagaimana pemerintah Jakarta tak menindak ratusan, bila bukan ribuan, perusahaan yang masih menyedot air tanah di Jakarta. Sejak abad 19 air tanah disedot besar-besaran –termasuk oleh industri, mall, hotel dan apartemen—permukaan tanah Jakarta menurun. Pemerintah perlu punya penyediaan air bersih bermutu agar orang tak ambil air tanah.

Ujungnya, Bank Dunia usul dibangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta guna menghalangi air laut masuk ke Jakarta. Berkembang, ada lewat reklamasi Teluk Jakarta dengan pembangunan belasan pulau buatan.

Gubernur Basuki “Ahok” Purnama sedang dibikin repot karena ada tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Ariesman Widjaja dari PT Podomoro Agung Land. Dia mengatakan, mengeluarkan Rp6 miliar buat mengamankan reklamasi sebuah pulau di Teluk Jakarta.

“Ini persoalan air bukan? Pemerintah tak melihat persoalan Teluk Jakarta terkait penyedotan air tanah, terkait privatisasi PAM Jaya,” kata Andreas Harsono.

Frans Limahelu mengatakan, pemerintah punya gerakan refleks bela diri bila digugat warga. Jokowi seharusnya tak langsung mengajukan kasasi bila digugat warga. “Mungkin kita repot bila hidup tanpa internet, tanpa Google atau Facebook, tapi tanpa air… mana bisa?”

Amini, warga Muara Baru, cerita menunggu air mengalir dini hari. ”Air pun keruh. Sering juga berhari-hari tak mengalir. Lapor Pak Ahok, baru ngalir. Masa’ selalu lapor, setiap kali mati,” katanya.

Terkait harga tak seimbang dengan kualitas air. Masyarakat harus membayar Rp7.800 per meter kubik bahkan lebih. Angka ini, kata Nila, tiga kali lipat lebih besar dibandingkan harga di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Tak hanya itu, harga Jakarta paling tinggi di Asia Tenggara. Perbandingannya, Singapura hanya Rp3.500 per meter kubik.

 

Para pembicara dalam diskusi privatisasi air. Foto: Lusia Arumingtyas

Para pembicara dalam diskusi privatisasi air. Foto: Lusia Arumingtyas

 

Skema kontrak privatisasi air

Persoalan privatisasi PAM Jaya termasuk pelik. Pada 1995 Presiden Soeharto minta PAM Jaya diserahkan kepada dua perusahaan. Batas pemisah, Kali Ciliwung: Lyonnaise des Eaux dari Perancis berkongsi dengan Salim Group menguasai sebelah barat Ciliwung, Thames Water dari London berkongsi dengan Sigit Hardjojudanto, putra sulung Soeharto, sebelah timur Ciliwung.

Salim Group adalah konglomerat milik Liem Sioe Liong, kawan Soeharto sejak akhir 1950an ketika Soeharto jadi Panglima Kodam Diponegoro di Semarang.

Kejatuhan Soeharto pada 1998 mendorong kedua perusahaan multinasional ini membeli saham Salim dan Sigit. Mereka tampaknya takut dengan suasana anti-Soeharto. Pada 2008, 95% saham Thames Water dibeli perusahaan Singapura bernama Acuatico, sekaligus ganti nama PT Thames PAM Jaya menjadi PT Aetra Air Jakarta. Tak diketahui persis siapa saja pemilik saham Aquatico, ada perkiraan pemilik pengusaha Indonesia, termasuk Edward Soeriawijaya dan Sandiaga Uno, lewat perusahaan cangkang mereka di luar Indonesia.

LBH Jakarta berpendapat privatisasi ini merugikan PAM Jaya. Pertama, terkait masalah imbalan. Pelanggan air bersih dari kedua perusahaan dibebani keuntungan komersial dan biaya keuangan perusahaan swasta. Jumlah ini naik terus, sesuai kontrak.

LBH menilai kontrak 25 tahun merugikan PAM Jaya. Pasalnya, apapun bentuk putus kontak, PAM Jaya harus bayar kompensasi bahkan apabila keduanya bangkrut. Kontrak, dibikin dalam tekanan Soeharto, merugikan PAM Jaya. Nila menghitung kerugian keuangan PAM Jaya bisa sampai Rp18,2 triliun pada akhir kontrak 2022.

Pada November 2012, 12 orang mewakili beberapa organisasi masyarakat sipil–termasuk Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Urban Poor Consortium maupun Walhi Jakarta–menggugat delapan pejabat negara serta kedua perusahaan swasta PAM Lyonnaise Jaya dan Aetra Air Jakarta di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Tergugat pemerintah yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jakarta, DPRD Jakarta, dan Direktur Utama PAM Jakarta Raya. LBH Jakarta menjadi kuasa hukum penggugat.

Maret 2015, setelah lebih dua tahun sidang, pengadilan memenangkan gugatan dan membatalkan perjanjian kerjasama PAM Jaya dengan kedua perusahaan. Pengadilan berpendapat kontrak melanggar hak asasi manusia dan tak dilakukan dengan tender. Kedua perusahaan dan semua pihak tergugat pejabat negara –kecuali Gubernur Jakarta dan PAM Jaya—banding ke pengadilan tinggi Jakarta.

Pada Januari 2016, pengadilan tinggi membatalkan keputusan pengadilan negeri dengan argumentasi bahwa gugatan bukan termasuk kategori citizen law suit. LBH Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada Maret 2016. Jokowi maupun pejabat-pejabat lain juga kasasi. Kini, bola privatisasi masuk ke MA.

 

Apakah harga air bisa turun?

Nila menyebutkan, pelayanan air bersih di Jakarta bisa turun jika dikelola pemerintah. Pasalnya, berdasarkan audit 2011, Palyja dan Aetra mengantongi uang dari pelanggan Jakarta sampai Rp600 miliar.

Besaran angka ini, seharusnya perlu disikapi pemerintah untuk segera mengambil alih kepemilikan. Meski, ada kerugian negara karena putus kontrak, kata Nilai, bukan menjadi kerugiaan besar dibandingkan kalau menunggu sampai kontrak selesai.

”Banyak cara bisa ditempuh, mekanisme pengukuhan kerjasama bisa digunakan.”

Andreas menyebutkan, keenganan pemerintah memutus kontrak diduga ketakutan citra Indonesia dalam penanaman modal asing. ”Ini alasan kuat untuk lanjut privatisasi,” katanya.

Namun,  kontrak 1997 tanpa tender. Soeharto main tunjuk: Lyonnaise des Aux serta Thames Water. Seharusnya, Jokowi mampu melihat awal perkara dan memutuskan tanpa perlu kasasi.

Dia berharap, pengelolaan air di tangan pemerintah. “Air bersih bisa merata bagi semua penduduk tanpa dibebani laba perusahaan.”

 

Privatisasi air Jakarta, menempatkan air sebagai produk perusahaan dengan capaian keuntungan. Alhasil, banyak warga tak mampu, tak memperoleh akses air bersih. Foto: Lusia Arumingtyas

Privatisasi air Jakarta, menempatkan air sebagai produk perusahaan dengan capaian keuntungan. Alhasil, banyak warga tak mampu, tak memperoleh akses air bersih. Foto: Lusia Arumingtyas