Lingkungan Hidup

Earth Hour, Kawasan Bisnis Jakarta Relatif Gelap

Bunderan Hotel Indonesia, kala Earth Hour, Sabtu (29/3/14), mulai pukul 20.30-21.30. Foto: Sapariah Saturi

Bunderan Hotel Indonesia, kala Earth Hour, Sabtu (29/3/14), mulai pukul 20.30-21.30. Foto: Sapariah Saturi

Kala saya melintasi Jalan Sudirman-Thamrin, pada Sabtu (29/3/14) sekitar pukul 20.30, suasana terasa berbeda. Gedung-gedung menjulang di kiri kanan jalan tak tampak terang benderang, seperti biasa. Malam itu, sebagian besar gedung gelap.  Sebagian gedung, lampu masih ada yang menyala di beberapa ruangan atau plang nama tetapi mayoritas gelap. Lampu-lampu jalan sebagian mati. Begitu juga di Bunderan HI, tampak gelap kala itu. Malam itu,  adalah Earht Hour yang berlangsung 20.30-21.30.

Hal serupa juga terjadi di berbagai penjuru Indonesia dan dunia. Dari akun twitter @EHIndonesia, tampak berbagai aksi anak negeri dari Aceh, Kediri, Kendari, Makassar, Kalimantan Timur, Surabaya, hingga Semarang dan banyak daerah lain. Mereka meramaikan event ini dengan kreasi masing-masing. Ada yang membuat simbol 60+ dengan lilin. Ada yang menari, ada yang sosialisasi earth hour dan membagikan lilin dan banyak lagi.

Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF-Indonesia mengatakan, mematikan lampu selama satu jam ini sebagai simbolisasi dukungan terhadap gerakan earth hour.  Di Indonesia, ini tahun ke enam penyelenggaraan event ini.

WWF-Indonesia telah melakukan penggalangan komunitas dikemas dalam KolaborAKSI Serentak: “Ini Aksiku! Mana Aksimu?” sejak awal tahun.

Persimpangan Jalan Thamrin, mendekati Monas, kala Earth Hour. Foto: Sapariah Saturi

Persimpangan Jalan Thamrin, mendekati Monas, kala Earth Hour. Foto: Sapariah Saturi

Tahun 2013, gerakan Earth Hour diikuti 31 kota di Indonesia. Tahun ini, meningkat menjadi 37 kota. “Ini menjadikan Indonesia sebagai gerakan Earth Hour berbasis komunitas terbesar di dunia.”

Level global, aksi Switch Off diikuti ikon-ikon dunia, antara lain Empire State Building di New York, Tower Bridge dan St Paul’s di London, Edinburgh Castle di Skotlandia. Lalu, Brandenburg Gate di Berlin, Eiffel Tower di Paris, Kremlin and Red Square di Moskow, Bosphorus Bridge yang menghubungkan Eropa dan Asia, Burj Khalifa di Dubai, Marina Bay Sands di Singapura.

DI Indonesia, pada tahun ini didukung mitra-mitra korporasi, yaitu: Central Park Mall, Weber Shandwick Indonesia, BFI Finance, Teh Kotak, Thanks to Nature, Garuda Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski, dan LINE.

“Mereka komitmen melalui partisipasi dalam aksi Switch Off dan sukarela mengajak rekanan, staf, konsumen, dan masyarakat berpartisipasi” kata Nyoman.  Jadi, Ini aksiku! Maka aksimu?

Foto: Aksi Global, Selamatkan Hutan, Selamatkan Habitat Harimau

Aksi global menyerukan penyelamatan satwa-satwa langka, seperti harimau Sumatera, orangutan, gajah, badak dan lain-laina yang terancam karena habitat mereka dijarah perusahaan-perusahaan tak bertanggung jawab. Foto: Sapariah Saturi

Aksi global menyerukan penyelamatan satwa-satwa langka, seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera dan Kalimantan, gajah, badak dan lain-lain yang terancam karena habitat mereka dijarah perusahaan-perusahaan tak bertanggung jawab. Foto: Sapariah Saturi

Sabtu (29/3/14), sekitar 100-an muda-mudi sibuk ramai-ramai bersampo di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada yang membasahi rambut. Ada yang sibuk merapikan handuk. Sebagian sibuk menulis kata-kata ‘mutiara.’

Ada apa? Ternyata mereka tengah mempersiapkan diri buat berfoto-foto selfie. Mereka berfoto buat menyuarakan penyelamatan hutan di Indonesia. Di Indonesia, aksi serupa di lima daerah, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Padang.

Aksi global, penyelamatan hutan Indonesia. Aksi ini dilakukan serentak di sekitar 13 negara. Foto: Sapariah Saturi

Aksi global, penyelamatan hutan Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Aksi ini dilakukan serentak di sekitar 13 negara. Foto: Sapariah Saturi

Gambaran sosok harimau yang menjadi korban karena habitat tergerus kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

Gambaran sosok harimau yang menjadi korban karena habitat tergerus kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

Gawe ini,  serentak dilakukan di 13 negara sebagai aksi bersama menyuarakan penyelamatan hutan Sumatera, Indonesia, dari jarahan perusahaan-perusahaan sawit ‘kotor’.  Aksi global yang digagas Greenpeace ini mendesak Procter and Gamble (P&G), produk rumah tangga dengan salah satu produk samponya, Head & Shoulders,  melepaskan rantai pesokan sawit mereka dari perusahaan-perusahaan yang merusak habitat harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan Kalimantan serta satwa-satwa langka lain.

Gerakan ini berbeda-beda di tiap negara. Ada yang turun aksi seperti di Jerman dan Indonesia. Ada lewat online seperti di India, Thailand, Itali. Di Filipina tanam pohon, di Brazil dengan stickering (memberikan label di produk-produk P&G). “Inggris lewat berfoto-foto selfie. Intinya, bagaimana menyuarakan penyelamatan hutan di Indonesia yang merupakan habitat Harimau, dan satwa langka lain,” kata  Annisa Rahmawati, Forest Researcher and Campaigner at Greenpeace Southeast Asia, hari itu.

Pada akhir Februari 2014, Greenpeace mengeluarkan temuan yang memperlihatkan P&G masih terlibat pembelian sawit dari pemasok yang tidak diketahui jelas asal-usulnya. Greenpeacepun mendesak agar perusahaan anggota RSPO ini berkomitmen melepas diri dari rantai-rantai pasokan itu. “Tapi sampai sekarang belum ada respon berarti. Beberapa hari lalu, serentak Greenpeace menelepon kantor-kantor P&G di berbagai negara mendesak ini,” kata Annisa.

"Harimau" yang berteriak mendesak penyelamatan hutan mereka kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

“Harimau” yang berteriak mendesak penyelamatan hutan mereka kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

Aksi selfie menyuarakan penyelamatan hutan Indonesia. Foto: Sapariah Saturi

Aksi selfie menyuarakan penyelamatan hutan Indonesia. Foto: Sapariah Saturi

Berjoget dan bernyanyi menyuarakan penyelamatan hutan dan satwa di Indonesia dalam aksi global di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Berjoget dan bernyanyi menyuarakan penyelamatan hutan dan satwa di Indonesia dalam aksi global di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

 

Diduga Jarah dari Taman Nasional Lauser, 9 Truk Kayu Diamankan

Kayu-kayu hasil pembalakan liar yang pernah ditemukan di kawasan sekitar hutan Leuser. Foto: Chik Rini

Kayu-kayu hasil pembalakan liar yang pernah ditemukan di kawasan sekitar hutan Leuser. Foto: Chik Rini

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) mengamankan sembilan truk kayu atau 105 meter kubik disita dari panglong kayu milik Zamzami di Sebange Kabupaten Aceh Selatan, Aceh pada 25 Maret 2014.

Andi Basrul, Kepala BBTNGL Jumat (28/3/14) mengatakan, menerima info dari masyarakat tentang pembalakan liar di Taman Nasional Gunung Leuser. Setelah ditelusuri kayu itu ditampung di panglong milik Zamzami. “Setelah kami menelusuri asal usul dan memeriksa izin kayu dicurigai hasil pembalakan liar di TNGL dan siap dipasarkan ke Medan.”

Kasus ini sudah ditangani Kepolisian Daerah Aceh dan pemilik panglong segera diperiksa di Banda Aceh. Sementara kayu ilegal disimpan di kantor BBTNGL di Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Sejak 2007, Aceh memberlakukan jeda tebang di hutan alam. “Kami curiga kenapa pasokan kayu tetap ada di panglong itu. Ternyata itu hasil pencurian di daerah Sebange,” kata Andi.

Luas TNGL 1.094.692 hektar terletak di Aceh dan Sumatera Utara. Ia hutan warisan dunia yang diakui Badan Dunia Unesco sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki keragaman hayati terbaik di Asia Tenggara. TNGL satu-satunya hutan di Sumatera yang masih menyimpan empat spesies endemik terancam  punah yakni orangutan, badak, gajah dan harimau.

Menurut Andi, sejak 1998 tercatat 53 ribu hektar hutan TNGL rusak akibat pembalakan liar dan perambahan. Pencurian kayu di di sini terbanyak terjadi di Kabupaten Langkat, Sumut dan Kabupaten Aceh Selatan serta Aceh Tenggara.

Dia mengatakan, penangkapan ini kasus ketiga yang ditangani BBTNGL selama 2014. Salah satu kasus sudah proses persidangan adalah perambahan TNGL di Kecamatan Leuser,  yang menyeret dua kepala dinas dan satu anggota dewan setempat.

“Sayangnya, dari banyak kasus perambahan dan pembalakan liar yang dibawa ke persidangan, hakim hanya memutuskan hukuman rata-rata enam bulan penjara. Ini tidak memberi efek jera.”

BBTNGL, katanya, kesulitan mengamankan TNGL yang luas dan bermedan berat. “Kami hanya memiliki 46 polhut dan mengamankan sejuta hektar TNGL.”

Perambahan di Taman Nasional Gunung Leuser untuk kebun. Foto: Chik Rini

Perambahan di Taman Nasional Gunung Leuser untuk kebun. Foto: Chik Rini

Ekologika: Lima Konsesi HTI Pemasok APP di Sumsel Bernilai Konservasi Tinggi

Inilah nasib harimau Sumatera, yang kehilangan habitat, berkonflik dengan warga dan berakhir di tangan pemburu lalu dikeringkan. Harga offset yang menggiurkan di pasaran menyebabkan perburuan makin marak.  Jika konsesi perusahaan yang memiliki nilai konservasi tinggi tak segera dilindungi, nasib harimau Sumatera, yang tinggal satu-satunya spesies yang tersisa di Indonesia ini bakal punah.  Foto: Indra Nugraha

Lima konsesi hutan tanaman industri (HTI) pemasok PT Asia Pulp and Paper (APP) di Kabupaten Musirawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value), salah satu habitat harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan beragam satwa endemik lain.

Demikian hasil kajian kawasan nilai konservasi tinggi (NKT) oleh Ekologika Consultants terhadap lansekap lima HTI pemasok APP. Perusahaan-perusahaan ini adalah PT Sumber Hijau Permai (SHP), PT  Tripupa Jaya (TPJ), PT Rimba Hutani Mas (RHM), PT Bumi Persada Permai (BPP) I dan PT BPP II.  Penilaian Ekologika ini terkait komitmen konservasi hutan APP yang sudah berjalan setahun lebih.

Penilaian dilakukan sejak akhir 2013 hingga kini, menghasilkan muatan-muatan NKT di lima konsesi itu. Keberadaan lima HTI  ini berdekatan dengan hutan lindung, hutan alam dan taman nasional. Misal, BPP I di sebelah selatan berbatasan dengan hutan lindung, BPP II sebelah utara berbatasan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Lalu, SHP, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Taman Nasional Sembilang dan sebelah barat dengan hutan alam. Terakhir, TPJ sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Sembilang.

Dalam pemaparan Ekologika pada konsultasi publik di Palembang, Kamis-Jumat (27-28/3/14) itu memperlihatkan, pada konsesi BPP I di Kabupaten Banyuasin, dengan luas konsensi 60.433 hektar itu,  pengkajian dilakukan dengan lansekap NKT seluas 155.000 hektar. Pada lansekap ini, ditemukan jejak harimau Sumatera. Ada pula mamalia endemik seperti berang-berang, beruang madu, beruk, kijang, kucing hutan, kukang, lutung perak, monyet kra, owa agilis, rusa sambar, simpai merah, dan tapir. Minus gajah Sumatera.

Pada BPP II di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas konsensi 21.995 hektar, pengkajian lansekap NKT 87.500 hektar, juga ditemukan harimau Sumatera. Mamalia endemik lain antara lain musang air, beruang madu, owa agilis, berang-berang, monyet kra, beruk, kijang, kukang, simpai merah, kucing hutan, rusa sambar, tapir, dan lutung perak.

Harimau Sumatera juga ditemukan di pada HTI RHM , dengan penilaian lansekap seluas 424.289,77 hektar, termasuk konsensi 60.433 hektar, di Kabupaten Musi Banyuasin. Di sana juga ada beruang madu, owa agilis, bajing tanah, beruk, kijang, simpai merah, kucing hutan, jelarang afinis, rusa sambar, lutung perak, dan napu.

Gajah Sumatera hanya ditemukan pada penilaian lansekap NKT seluas 424.289,77 hektar, masuk konsesi RHM seluas 30.040 hektar di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Ada juga harimau Sumatera, beruang madu, owa agilis, landak, bajing tanah, dan monyet kra. Lalu, beruk, trenggiling, simpai merah, kucing hutan, rusa sambar, babi berjenggot, dan kancil.

Terakhir, pada konsesi TPJ seluas 21.995 hektar, dengan penilaian lansekap NKT seluas 424.289,77 hektar di Kabupaten Banyuasin, kembali ditemukan harimau Sumatera. Mamalia endemik lain, antara lain beruang madu, owa agilis, landak, bajing tanah, berang-berang, monyet kra, beruk, kijang, simpai merah, kucing hutan, jelarang afinis, rusa sambar, dan napu.

“Ada harimau Sumatera ini berdasarkan jejak kaki yang kami temukan di lapangan, kamera pengintai milik perusahaan, atau berdasarkan pengakuan masyarakat. Jumlah tidak diketahui persis,” kata Neville Kemp, Direktur Ekologika Consultants, Kamis (27/3/14).

Nasib gajah Sumatera pun tak jauh beda dengan harimau. Jika, habitat mereka tak dilindungi kepunahan di depan mata. Foto: Rhett Butler

Menurut dia, persoalan keragaman hayati, seperti harimau, merupakan masuk kategori NKT-1. Ia meliputi keragaman hayati termasuk spesies endemik, langka, atau terancam, yang signifikan pada tingkatan global, regional, atau nasional.

NKT-2, mengenai mosaic dan ekosistem pada tingkatan lansekap. “Ekosistem yang luas pada tingkatan lansekap dan mosaik ekosistem yang siginifikan pada tingkatan global, regional atau nasional. Yang mengandung perwakilan populasi alami.”

Untuk NKT-3, mengenai eksosistem dan habitat. Yakni ekosistem langka atau terancam, termasuk habitat dan refugia. NKT-4 mengenai jasa-jasa ekosistem dalam situasi kritis. Jasa-jasa dasar dari ekosistem penting, perlindungan penyediaan air, pengendalian erosi dari tanah dan kelerengan rentan, dan pencegahan perluasan kebakaran.

NKT-5 mengenai kebutuhan masyarakat. Lokasi-lokasi dan sumberdaya fundamental bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau masyarakat adat. Misal, mata pencaharian, kesehatan, gizi, air dan lain-lain diidentifikasi dengan mengikutsertakan komunitas atau masyarakat adat.

NKT-6 nilai-nilai budaya. Lokasi, sumberdaya, habitat, dan bentang lahan untuk kebudayaan, arkeologis atau bersejarah secara global atau nasional, dan atau nilai-nilai penting kebudayaan. Juga, ekologi, ekonomi atau religious atau sakral untuk tradisi budaya masyarakat setempat atau masyarakat adat yang kritis. “Inidiidentifikasi dengan melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat adat.”

Berkonflik dengan Manusia dan Diburu

Kehidupan harimau terus terdesak. Sudahlah habitat rusak, hingga memicu konflik dengan manusia, satwa ini juga sasaran buruan. Adam Idris, warga Pangkalan Bulian, Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan, seringkali harimau Sumatera masuk ke desa dan menyerang manusia.

Dia juga melihat ada perburuan harimau oleh masyarakat dari luar desa. “Terakhir awal 2014 lal. Mereka membawa harimau sekitar 1,8 meter. Hasil berburu,” katanya.

Desa Adam, berbatas dengan perkebunan HTI BPP I, PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB), dan REKI.

Senada dengan Sutomo, warga Lalan, Kabupaten Banyuasin. Menurut dia, harimau sering masuk ke desa. Beberapa kali warga diserang harimau.  “Ada beberapa peristiwa harimau menyerang karyawan perusahaan,” kata Kemp.

Guna mencegah kepunahan ini, Ekologika memberikan rekomendasi pertama pelarangan berburu. “Salah satu satu satwa yang masuk dalam NKT 1.3 adalah harimau Sumatera. Jika terjadi perburuan satwa pakan, akan mengganggu kehidupan harimau. Pemberlakuan sanksi bagi karyawan atau kontraktor jika berburu bisa membantu mengurangi kegiatan perburuan.”

Kedua, meningkatkan pemahaman karyawan dan masyarakat mengenai satwa liar. Pemahaman yang minim di lingkungan perusahaan membuat karyawan dan kotraktor berburu tanpa memperhatikan ekosistem. “Jadi penyuluhan mengenai satwa liar dilindungi bagi karyawan dan masyarakat, serta pengenaan sanksi bagi yang berburu itu perlu.”

Ketiga, katanya, perlu pengendalian pembalakan liar. Upaya ini, dilakukan bekerjasama antara masyarakat, perusahaan dan instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan kepolisian.

Keempat, dengan membiarkan suksesi alami. Habitat atau hutan tersisa yang menyimpan spesies dibiarkan suksesi alami alias tak ada gangguan dari manusia. “Kecuali untuk keperluan audit, survei dan pendataan biodiversitas, serta pengelolaan konservasi habitat,” kata Kemp.

Kelima, pembentukan masyarakat peduli api. Ancaman berupa kebakaran perlu mendapat perhatian khusus. Juga peninjauan dan peningkatan fungsi-fungsi sekat bakar, pengorganisasian masyarakat peduli api. Lalu, pembuatan sekat bakar di wilayah yang pernah mengalami kebakaran dengan menanam jenis lokal.

Laporan penilaian Ekologika bisa dilihat pada link-link di bawah:

Ikhtisar Laporan Penilaian Ekologika di PT RHM

Ikhtisar Laporan Penilaian Ekologika pada PT SHP

Ikhtisar Laporan Penilaian Ekologika pada PT TPJ

Ikhtisar Laporan Penilaian Ekologika pada PT BPP1

Ikhtisar Laporan Penilaian Ekologika pada PT BPP2

Pemkot Surabaya Ajak Semua Pihak Benahi KBS

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat mengunjungi Kebun Binatang Surabaya. Foto: Petrus Riski

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat mengunjungi Kebun Binatang Surabaya. Foto: Petrus Riski

Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan keseriusannya melakukan pembenahan Kebun Binatang Surabaya, setelah setahun terakhir banyak satwa mati dan kurang terurus dengan baik. Seperti menggalang dukungan serta menyerap usulan dan pendapat melalui Seminar bertema “Bersama Membangun Untuk Kejayaan KBS” yang digelar di Graha Sawunggaling, Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (26/3).

Dikatakan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini,  seminar ini digelar untuk mendengar dan menampung berbagai ide-ide inovatif seluruh masyarakat khususnya para ahli di bidang lembaga konservasi, untuk memperbaiki kondisi Kebun Binatang Surabaya kedepan.

“Kami ingin KBS jaya seperti tahun 70-an, di mana KBS menjadi kebun binatang terluas dan koleksi satwanya terlengkap di Asia Tenggara. Kami ingin kembalikan itu,” kata Tri Rismaharini pada pembukaan seminar.

Seminar tentang Kebun Binatang Surabaya ini dihadiri sekitar 150 peserta dari sejumlah kedutaan dan konsul negara sahabat, instansi pemerintah seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, instansi swasta, akademisi, pemerhati lingkungan dan satwa, hingga perwakilan masyarakat Surabaya.

Risma menjelaskan bahwa salah satu rencana Pemerintah Kota Surabaya kedepan adalah melakukan perluasan Kebun Binatang Surabaya, dengan memanfaatkan lahan yang selama ini untuk parkir kendaraan. Selanjutnya parkir kendaraan akan dipindahkan ke Terminal Joyoboyo, yang terletak sekitar 100 meter di sebelah Selatan Kebun Binatang Surabaya. Antara Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Joyoboyo akan dihubungkan dengan sebuah Tunnel, yang terintegrasi dengan perencanaan angkutan massal cepat (AMC).

Foto: Petrus Riski

Foto: Petrus Riski

Tunnel itu nanti keluarnya di KBS. Itu juga masuk dalam perencanaan AMC. Intinya nanti di KBS tidak ada lahan parkir,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Tri Rismaharini menegaskan keberadaan Kebun BInatang Surabaya kedepan bukan merupakan alat mencari keuntungan, namun lebih pada fungsi edukatif dan rekreatif.

“Saya paham begitu banyak sorotan kepada KBS, termasuk dari kalangan luar negeri. Dan saya yakin, kita bersama bisa mengembalikan kejayaan KBS. Sebab, keberadaan KBS menjadi indikasi apabila kota ini ramah lingkungan. Bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, tidak ada lagi warga di Surabaya yang memelihara angsa atau binatang lainnya. Sehingga, di KBS-lah anak-anak Surabaya bisa belajar mengenali satwa tersebut, termasuk juga sebagai tempat penelitian satwa,” lanjut Risma dihadapan peserta seminar.

Sementara itu Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Ratna Achjuningrum mengatakan, dengan kondisi Kebun Binatang Surabaya saat ini, pihaknya sangat terbuka terhadap siapa saja yang mau ikut berpartisipasi membangun Kebun Binatang Surabaya.

“Kami masih membutuhkan banyak arahan untuk renovasi pembuatan kandang. Kami juga butuh bantuan para ahli hukum terkait kepemilikan aset,” ucap Ratna Achjuningrum.

Diutarakan oleh pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, Supartowijoyo, rencana re-design Kebun Binatang Surabaya harus pula diikuti perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, demi terwujudnya kesejahteraan

“Misalkan bagaimana kesejahteraan keluarga karyawan. Anak-anaknya apa bisa sekolah, ini penting agar tidak hanya satwa saja yang sejahtera,” ujarnya.

Para peserta seminar diajak melihat kondisi KBS. Foto: Petrus Riski

Para peserta seminar diajak melihat kondisi KBS. Foto: Petrus Riski

Pakar tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Johan Silas menyebutkan bahwa pada tahun 1970-an, KBS merupakan idola yang lebih dikenal dibandingkan dengan Kota Surabaya, sehingga saat ini perlu pengelolaan yang sungguh-sungguh, terutama untuk menjadikan Kebun Binantang Surabaya rumah yang nyaman bagi satwa.

“Yang terpenting ke depan, KBS harus dikelola sebagai rumahnya hewan, bukan rumah pengurus atau pengunjung. Karena hewan ini yang selama 24 jam berada di sana,” tukas Johan Silas.

Pemerintah Kota Surabaya mengajak seluruh elemen masyarakat dan semua pihak yang peduli terhadap perbaikan Kebun Binatang Surabaya, untuk bersama-sama mewujudkan kejayaan Kebun Binatang Surabaya seperti pada tahun 1970-an, sebagai lembaga yang berfungsi konservasi, rekreasi dan juga edukasi.

Pendarahan Usus, Beruang Titipan di Kawasan Wisata Pendidikan Mati

Beruang bernama Idot saat berada di dalam ruang klinik. Foto: Hendar

Beruang bernama Idot saat berada di dalam ruang klinik. Foto: Hendar

Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Kota Balikpapan, tanggal 18 Maret silam telah kehilangan satu penghuni enklosur beruang madu bernama Idot. Beruang yang memiliki berat lebih dari 50 kilogram ini sementara diketahui tewas karena terjadi pendarahan pada usus.

Idot merupakan beruang madu titipan dari BKSDA Kaltim. Dimana BKSDA Kaltim mendapatkannya dari sitaan warga para tahun 2004 lalu. Saat penyitaan tersebut BKSDA Mendapatkan Idot dalam kondisi terikat di bagian pinggangnya, sehingga harus dilakukan perawatan, sehingga Idot mendapatkan 50 jaitan untuk luka di pinggangnya.

Beruang Madu (Helarctos Malayanus)  yang juga menjadi maskot Kota Balikpapan ini telah menghuni enklosur KWPLH selama 10 tahun, selama itu, Idot selalu mendapat perawatan dan gizi yang mencukupi, namun hanya bertahan hingga ia berumur sekitar 20 tahun, akhirnya idot tewas karena pendarahan pada usus. Namun hingga saat ini belum ada kepastian penyebab utama kematian Idot.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balikpapan Kementerian Kehutanan, Suriawati Halim, S. Hut, MP mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan  Dinas Pertanian. Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap organ-oragn idot, untuk mengetahui penyebab kematian.

“Kalau otopsi awal telah dilakukan, semua sesuai dengan prosedur, pengecekan, minta untuk melakukan otopsi. Sementara penyebab kematian idot belum diketahui karena masih di laboratorium. Untuk pemeriksaan awal, diketahui kematian karena pendaraan usus,” kata Suriawati saat ditemui di kantornya.

Pemeriksaan mayat Idot. Foto: Hendar

Pemeriksaan mayat Idot. Foto: Hendar

Kronologis kematian Idot dimulai pada Minggu , (16/3) Pukul 08.00 Wita, Idot datang ke holding (kandang perawatan). Dia banyak tiduran dan malas makan. Melihat kondisi ini, petugas hewan sengaja tidak melepas ke enklosur (kandang alami) sampai sore, untuk melihat perkembangan Idot. Namun Idot tetap tidak mau makan buah, tetapi masih mau menjilat sedikit madu dan enrichment lainnya (kelapa dan Nutrisasi).

Namun pada pukul 17.00 Wita, setelah bediskusi dengan paramedik KWPLH, petugas  hewan melepas Idot ke enklosur, dengan harapan di luar bisa bermain dan mencari makan sendiri, karena sebelumnya Idot punya perilaku seperti itu, suka memilih-milih makanan.

Senin (17/3), pukul 08.00 Wita, seperti biasa semua beruang madu datang ke holding, kecuali Idot. Petugas hewan menganggap hal ini sudah biasa karena ada kebiasaan Idot tidak kembali ke Holding di waktu pagi. Jam 14.00 Wita, Idot belum juga terlihat. Petugas hewan merasa khawatir dan mulai melakukan pencarian ke dalam enklosur.

Sekitar pukul 15.30 Wita, Idot ditemukan di rumpun bambu sedang istirahat dalam sebuah lubang tanah yang cukup besar. Petugas bersama paramedik memanggil berkali-kali, tetapi respon Idot pelan. Petugas berupaya untuk memberi air madu, Idot mau menjilat-sedikit. Dicoba diajak pulang, idot cuma bergerak 5 meter saja. Tidak lama kemudian, Idot turun ke sungai kecil untuk minum dan terlihat badannya mulai agak tegak, tetapi tetap tidak mau diajak pulang, sampai jam 16.30 Wita.

Tim petugas hewan dan paramedis mengambil keputusan untuk tetap menunggu sampai besok pagi dengan harapan Idot akan kembali ke kandang. Pertimbangan ini dilakukan karena tingkah laku Idot yang seperti itu, pernah juga 2 hari tidak masuk ke Holding, jadi tim tidak merasa khawatir.

Selasa (18/3), jam 08.00 Wita, seperti biasa petugas hewan memanggil semua beruang untuk masuk ke Holding. Semua beruang datang seperti biasanya, keculai Idot. Tim dari petugas hewan sepakat untuk kembali melakukan pecarian ke dalam enklosur. Sekitar pukul 09.00 Wita, Idot ditemukan dalam enklosur dalam kedaaan tak bernyawa. Setelah Idot ditemukan tidak bernyawa, lalu mayatnya di bawa ke kelinik heewan, lalu pihak KWPLH berkoordinasi dengan pihak BPHLSW dan Manggar, BLK Kota Balikpapan dan BKSDA Seksi Wilayah III. Setelah dilakukan pengecekan, jenasah Idot langsung di periksa oleh tim dinas pertanian kelautan dan perikanan untuk dilakukan otopsi.

Pengecekan mayat Idot pasca kematiannya. Foto: Hendar

Pengecekan mayat Idot pasca kematiannya. Foto: Hendarene

Sementara itu, Saat ini beruang yang berada di KWPLH  tersisa enam, termasuk satu beruang bernama Perdo yang beberapa bulan lalu menjadi penghuni baru enklosur. Dan ada tiga beruang yang telah di adobsi oleh beberapa perusahaan untuk membantu pembiayaan pangan.

Rencananya untuk pelepasliaran beruang madu yang saat ini berada di KWPLH, masih menunggu lokasi yang tepat dan pembiayaan. “Kami belum tahu akan di lepaskan dimana beruang ini, karena salah satu tempat yang masih relevan yakni di Hutan Wehea, dan lagi saat ini tidak semua beruang di sini dapat di lepas, karena ada beberapa yang tidak bisa karena cacat,” kata Direktur KWPLH Hamsuri.

Mereka yang Tersiksa Tambang Berharap Perubahan dari Pemilu 2014

Masyarakat Desa Podi, yang menolak tambang. Foto: M Irsan

Jutaan masyarakat hidup di kawasan sekitar tambang. Mereka merasakan teror-teror dari kekerasan sampai penangkapan kala menolak bisnis ekstraktif ini. Mereka juga merasakan dampak langsung kala tambang beroperasi, kerusakan lingkungan hingga mengancam kehidupan warga. Pada pemilu 2014 ini, warga-warga korban tambang ini berharap, ada perubahan. Berharap, wakil-wakil rakyat yang duduk memperhatikan suara mereka, menghargai dan mendukung perjuangan mereka mendapatkan kehidupan layak dan lingkungan sehat.

Adalah Burhanuddin, pemuda dari Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah (Sulteng). Kini, desa mereka dalam teror tambang dari PT Arthaindo Jaya Abadi. Perusahaan ini, sudah di-police line Polda Sulteng, diduga melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa ini. Apa nyana, hingga kini terus beroperasi.

Meskipun sejak Januari 2014, pemerintah melarang ekspor mineral mentah, pengangkutan material tambang perusahaan ini terus jalan.

Warga, kata Burhan, terus melakukan perlawanan. Mereka khawatir bencana akan menghampiri mereka jika tambang ini terus beroperasi. “Desa kami itu sudah kena banjir besar beberapa kali. Makin ada tambang ini makin terancam,” katanya kala hadir dalam diskusi Jatam di Jakarta, Rabu (26/3/14).

Tambang beroperasi di dataran tinggi, dan membabat hutan—yang menjadi wilayah penyangga. Keadaan ini, katanya, bisa memicu bencana alam seperti banjir dan longsor.

Bukan itu saja. Laut, yang biasa tempat mencari ikan nelayan juga mulai tercemar. “Kapal-kapal penganggkut lalu lalang bawa muatan. Tumpukan-tumpukan bahan mentah di pelabuhan dekat laut juga merusak air laut,” ujar dia.

Belum lagi, sungai-sungai yang menjadi gantungan hidup warga kini berubah warna. Belum lama ini, warga terkena gatal-gatal karena mandi air di sungai sekitar.

Kini, warga tak memiliki sumber air bersih lagi. “Sehari-hari kami pakai galon. Beli air segalon Rp5.000.”

Bahkan, kata Burhan, saking sulitnya air bersih, kala ada warga meninggal dunia, dimandikan dengan air galon.

Saat ini, katanya, warga bersama Yayasan Merah Putih, menyiapkan gugatan kepada pemerintah dan perusahaan atas dampak-dampak buruk tambang ini.

Mendekati masa pemilu ini Burhan menaruh harapan. Dia ingin, sosok yang duduk menjadi wakil rakyat bisa sadar penderitaan rakyat. Menurut dia, ada aktivis yang berjuang bersama mereka menolak tambang di daerah itu,  maju menjadi calon legislatif. “Kami harap dia bisa duduk dan terus berjuang bersama kami.”

Limbah tambang PT NHM, yang mengalir ke Sungai Kobok, Halmahera. Kini, warga sekitar tambang mengalami sakit benjol-benjol di beberapa bagian tubuh sampai gatal-gatal. Penyakit ini diduga karena warga kerab mengkonsumsi ikan-ikan dari sungai sekitar yang sudah tercemar. Foto: AMAN Malut

Harapan juga datang dari Umbu Janji, warga Desa Prekorokujangga, Kecamatan Umbora Tunggae, Sumba Tengah, NTT. Dia tak ingin orang-orang yang terpilih di pemilu malah pendukung tambang.

Dia pernah merasakan teror tambang di desanya. Belum juga perusahaan masuk, sudah menyengsarakan warga. Janji, salah satu penolak tambang emas yang akan masuk ke desa mereka. Janji mendekam sembilan bulan di penjara.

Kala itu, katanya, pada 2011, ada kabar tambang akan masuk wilayah adat mereka. Warga tak diberi tahu. Warga pun mengirim surat penolakan kepada Bupati, sampai Gubernur.

“Tapi penolakan itu tak ada respon, baik kabupaten sampai provinsi. Alasan Bupati, Gubernur kasih keputusan. Kala tanya ke Gubernur, bilang kalo tak izin Bupati tak mungkin.”

Bak anjing menggongong kafilah berlalu. Warga menolak, tambang emas ini jalan terus. Katanya, dua dusun, Tanamitung dan Lakokah yang terkena langsung tambang. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kebun dan sawah serta peternak. “Kami menolak itu lahan ulayat. Ada perkebunan dan pekuburan adat.”

Sekitar April 2011, emosi warga memuncak, alat berat perusahaan terbakar. “Kami 20 orang ditangkap polisi. Jadi tersangka tiga orang termasuk saya.”  Akhirnya, perusahaan setop operasi. Meskipun  perusahaan sudah setop operasi, tetapi mereka masih khawatir kembali lagi.

Tak berlebihan kala warga berusaha mencari figur wakil di dewan yang tahu nasib mereka. “Yang jelas, kami lihat orang yang bisa menolong kami.”

Arwati, korban luapan lumpur Lapindo, dari Desa Sirin, Sidoarjo, Jawa Timur, agak beda. Dia punya harapan tetapi tak bisa menggunakan hak pilih pada pemilu. Sebab, hingga kini, empat desa yang terendam lumpur Lapindo, tak terdata. Mereka tak diberi kartu pemilih. Empat desa itu, yakni, Desa Sirin, Jatirejo, Renokenongo dan Gedung Bendo.

Menurut dia, jika melihat caleg yang maju di wilayah Sidoarjo, mayoritas orang-orang lama. “Ada wajah baru, itu malah yang menjerumuskan masyarakat. Dulu, dia panutan meminta warga harus kompak tapi malah memecah belah. Warga Sidoarjo, korban Lapindo, tahu dia.”

Mengenai pendataan penduduk ini, warga sudah pernah curhat ke Komidi D DPRD Jatim. “Kita diarahkan ngelapor ke Komisi A. Kan sudah ke dewan, seharusnya mereka informasikan.”

Kapal pembawa alat berat tambang yang dihadang ratusan nelayan menggunakan puluhan kapal nelayan di perairan Pulau Bangka. Foto: Save Bangka Island

Chalid Muhammad, Direktur Institute Hijau Indonesia mengatakan, kisah masyarakat ini melengkapi potret sengketa agraria di negeri ini.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan—yang dipenuhi izin-izin perusahaan dari kebun, HTI sampai tambang–, ada sekitar 33 ribu desa dengan 60 juta jiwa. Namun, suara-suara mereka ini tak pernah menjadi pertimbangan dalam proses pemilu.

Mengapa? Menurut Chalid, ada beberapa faktor penyebab. Pertama, sebagian caleg itu terlihat dalam sengketa agraria, baik sebagai penambang, perkebunan, HTI dan lain-lain. Kedua, caleg punya kedekatan dengan pelaku-pelaku usaha ekstraktif itu.

Ketiga, fungsionaris partai adalah pemilik dari bisnis ekstraktif, misal Lapindo. Keempat, caleg-caleg itu bukan di wilayah krisis, misal daerah pemilihan Sumatera, caleg tinggal di Jakarta. “Mereka tak tinggal di wilayah krisis hingga tak merasakan. Mereka hanya jadikan daerah itu buat mendulang suara untuk duduk di parlemen.”  Kelima, ATM caleg maupun partai. “Perusahaan langsung atau tak langsung beri uang pada caleg atau partai itu.”

Begitu pula pada pemilu Presiden. Sinyalemen keterlibatan bakal calon (balon) Presiden pada bisnis ekstraktif cukup kental. “Sampai saat ini belum ada balon yang janjikan selesaikan konflik lahan dan SDA. Ini mengkomfirmasi ada back up dari perusahaan itu,” ucap Chalid.

Jika kondisi ini terus terjadi, katanya, dari pemilu ke pemilu tak akan memberikan perubahan pada upaya penyelesaian konflik agraria.

Akibatnya lagi, dari pemilu ke pemilu hanya menjadi ajang demokrasi dangdutan atau kontes-kontesan. “Kampanye tak ada isi. Tak ada harapan. Masyarakat susah buat tagih janji kalo yang disodorkan dangdut. Masak tagih apa? Tagih janji agar didatangkan artis dangdut lagi ke daerah itu?”

Tak jauh beda diungkapkan Adrinof Chaniago, Dosen Pascasarjana  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.  “Masa kampanye sudah 10 hari ini apakah ada program kelola SDA buat kemakmuran rakyat?  Sampai hari ini saya belum dengar. Belum ada yang coba perbaiki penyimpangan UUD Pasal 33.”

Dalam Pasal 33 jelas menyebutkan sumber daya alam negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasasi negara dan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. “Apakah tambang betul dipergunakan sebesarnya oleh rakyat? Dah dikuasai negara?”

Yang benar, katanya, saat ini tambang dikuasai segelintir orang dengan izin negara dan dinikmati segelintir orang-orang ini. “Masyarakat dapat apa?”

Kondisi tambah miris kala sebagian besar produksi tambang diekspor dan konsumsi dalam negeri malah kekurangan. Contoh, batubara 80 persen dijual ke luar negeri untuk memperkuat pertahanan energi negara lain. Pasar ekspor ke negeri seperti China, yang memiliki cadangan batubara jauh lebih besar dari Indonesia. “Indonesia dikuras habis. Malah, warga sekitar tambang batubara tak teraliri listrik. Kalaupun ada, masih pakai jatah per hari berapa jam dan pemadaman bergilir.”

Bagi Adrinof, guna memperbaiki perusakan sistematis ini harus dikembalikan kepada penerapan UUD Pasal 33. Bukan berarti, SDA tak bisa dimanfaatkan, tetapi diaambil secukupnya. “Kembalikan hak negara dan masyarakat. Ga seperti ngasih gratis gini ke segelintir orang.”

Guna memberikan informasi seputar peta dapil dan krisis perusakan tambang, Jatam menyediakan informasi  yang bisa ditemukan di sini. 

 

Foto: Satwa-satwa yang Siap jadi Santapan

Anjing-anjing yang siap dipotong di Pasar Langowan. Foto: Themmy Doaly

Anjing-anjing yang siap dipotong di Pasar Langowan. Foto: Themmy Doaly

Bagi pecinta satwa, pemandangan ini bisa sangat menyedihkan. Beragam satwa liar dan binatang kesayangan menjadi pasokan daging yang siap dimasak. Itulah yang bisa dilihat di dua pasar tradisional di Sulawesi Utara (Sulut), Tomohon dan Langowan.

Jika datang kedua pasar ini, jangan heran jika menemukan anjing, kucing, tikus, biawak hingga ular piton diperdagangkan. Beberapa dari satwa ini diyakini tak hanya menu biasa. Ular dan biawak misal, dipercaya mempunyai khasiat bisa menyembuhkan gatal -gatal, alergi, meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh.

Biawak siap dipotong di Pasar Langowan, Sulut. Foto: Themmy Doaly

Biawak siap dipotong di Pasar Langowan, Sulut. Foto: Themmy Doaly

Anjing yang sudah dibakar di Pasar Langowan, Sulut. Foto: Themmy Doaly

Anjing yang sudah dibakar di Pasar Langowan, Sulut. Foto: Themmy Doaly

Dari penelusuran Mongabay, pedagang di Pasar Langowan diketahui memiliki jaringan pemasok satwa liar dari luar Sulut. Beberapa jenis satwa sulit ditemukan pemburu di sejumlah tempat di Sumut, misal kelelawar dan ular, didatangkan dari Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Sedang anjing bisa didapatkan dari pemasok lokal. Nyaris tiap hari pasokan satwa ini bisa diperoleh. Khusus jenis anjing, masyarakat di Sulut mengenal istilah doger atau menangkap anjing yang melintas di jalan dan yang dipelihara di rumah-rumah.

“Anjing yang ditangkap dari perumahan  bisa dijual atau langsung dimakan sendiri,”  kata Mark, pengunjung di Pasar Tomohon, Sabtu (22/3/14). Yaki (macaca nigra) juga diperdagangkan. Namun, spesies endemik Sulut ini tersedia, jika ada suplai dari distributor.

Potongan daging ular yang diperdagangkan di Pasar Langowan, Sulut. Foto: Themmy Doaly

Potongan daging ular yang diperdagangkan di Pasar Langowan, Sulut. Foto: Themmy Doaly

Potongan-potongan ular siap diperjualbelikan di Pasar Tomohon. Foto: Themmy Doaly

Potongan-potongan ular siap diperjualbelikan di Pasar Tomohon. Foto: Themmy Doaly

 

Sepuluh Orangutan Kembali ke Habitat Mereka di Hutan Kalimantan

Sepuluh orangutan kembali ke alam asli mereka di hutan Kalimantan. Foto: Hendar

Sepuluh orangutan kembali ke alam asli mereka di hutan Kalimantan. Foto: Hendar

Beberapa minggu lalu, Yayasan Bos Samboja Lestari kembali melepasliarkan sebanyak 10 individu orangutan. Kesepuluh  individu orangutan tersebut telah melewati sekolah alam selama lebih dari 10 tahun. Pelepasliaran ini juga merupakan salah satu target dalam strategi dan rencana aksi konservasi orangutan Indonesia 2007-2027.

Rencana aksi ini sendiri dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007, yang menyatakan bahwa semua orangutan di pusat rehabilitasi harus dikembalikan ke habitatnya paling lambat pada tahun 2015, dan telah disepakati oleh seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Proses pelepasliaran orangutan tanggal 20 Maret 2014 silam. Foto: Hendar

Proses pelepasliaran orangutan tanggal 20 Maret 2014 silam. Foto: Hendar

10 Orangutan yang dilepasliarkan dari Yayasan BOS Samboja Lestari dengan semangat Hari Kehutanan Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2014,Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) dari Pusat Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari, ke habitat alami mereka.

Sebelumnya Samboja Lestari, Kalimantan Timur, telah melakukan pelepasliaran 12 orangutan lintas propinsi, orangutan dari Pusat Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari ke Kalimantan Tengah. Memasuki tahun 2014 ini, Yayasan Penyelamatan Orangutan. Borneo (Yayasan BOS) memulai kegiatan pelepasliarantahun 2014 ini dengan melepasliarkan 10 orangutan rehabilitan lagi ke wilayah Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur.

Enam orangutan betina dan empat orangutan jantan telah di berangkatkan dari Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari menuju lokasi pelepasliaran di Hutan Kehje Sewen, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara pada tanggal 20 dan 21 Maret 2014. Delapan orangutan yang terbagi dalam dua kelompok, masing-masing empat orangutan, diberangkatkan pada tanggal 20 Maret 2014 dari Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur menuju Bandara PT Swakarsa Sinar Sentosa, Kecamatan Muara Wahau dalam dua kali penerbangan, untuk selanjutnya diterbangkan dengan helikopter (sling load) menuju Kehje Sewen. Dua orangutan yang lain diberangkatkan keesokan harinya, 21 Maret 2014 dengan rute dan armada yang sama.

Kesepuluh orangutan ini diberangkatkan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. Foto: Hendar

Kesepuluh orangutan ini diberangkatkan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. Foto: Hendar

Hutan Kehje Sewen yang dikelola oleh PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dari Kementerian Kehutanan. RHOI adalah perusahaan yang didirikan oleh Yayasan BOS pada 21 April 2009 dengan tujuan tunggal untuk dapat mengelola kawasan hutan secara lestari serta menyediakan habitat alami yang layak dan aman bagi orangutan rehabilitan dari Samboja Lestari, di mana mereka dapat hidup bebas dan akhirnya menciptakan populasi orangutan liar yang baru dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian spesies ini.

Pelepasliaran orangutan ini merupakan hasil nyata kolaborasi Yayasan BOS dengan para pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, serta masyarakat Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Selain itu, Yayasan BOS juga berterima kasih atas dukungan moral, finansial, dan logistik dari organisasi-organisasi mitra BOS Switzerland dan Orangutan Protection Foundation UK, sektor swasta seperti First State Indoequity Peka Fund yang dikelola oleh First State Investments Indonesia dan distribusikan eksklusif oleh Citibank, Salim Ivomas, dan Bank BCA serta juga dari donor perseorangan, dan organisasi konservasi di seluruh dunia yang peduli atas usaha pelestarian orangutan di Indonesia.

“Kami sangat gembira melihat kegiatan pelepasliaran orangutan yang dilaksanakan secara kontinyu ini. Sangat penting bagi kita semua untuk terus memerhatikan kelangsungan hidup orangutan di tempat di mana seharusnya mereka berada, yaitu di hutan alami. Perlu kita ingat selalu, sehatnya suatu hutan dapat dilihat dari kesejahteraan satwa yang ada di dalamnya, terutama orangutan.” Kepala BKSDA Kaltim, Ir. Y. Hendradi Kusdiharjo, MM

Sementara itu CEO Yayasan BOS, Dr. Ir. Jamartin Sihite menyatakan , pihaknya akan terus melakukan pelepasliaran sesuai dengan target. “Kami terus berusaha untuk memenuhi target yang dicanangkan dalam Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan donor sangat berperan penting dalam kegiatan ini. Semoga untuk kedepannya akan semakin bertambah dukungan yang diberikan dari pemangku kepentingan. Mari kita sadari bahwa ini adalah tugas kita bersama.” Kata Jamartin.

Begitu pula dengan drh. Agus Irwanto, Manajer Program Samboja Lestari mengatakan pihaknya optimis akan melepaskan orangutan lebih banyak lagi ke habitatnya. , “Tahun 2014 kami mulai dengan melepasliarkan 10 orangutan. Selanjutnya kami optimis untuk melepasliarkan lebih banyak lagi orangutan ke habitat alaminya. Tentu saja ini harus didukung dengan ketersediaan hutan yang layak dan aman. Kami sangat berharap kepada para pemangku  kepentingan untuk terus mendukung baik dalam pelaksanaan kegiatan pelepasliaran ini, juga dalam penyediaan hutan yang layak dan aman di masa depan.” Kata Agus.

Namun laju deforestasi hutan di Indonesia yang sangat tinggi, tentu menjadi ancaman tersendiri bagi upaya pelepasliaran orangutan. Tanpa upaya pelestarian hutan, kegiatan konservasi orangutan tidak dapat berjalan lancar. Sebagai akibatnya, target yang telah dicanangkan dalam Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017, tidak akan tercapai.

Salah satu individu orangutan saat dimasukan ke dalam pesawat. Foto: Hendar

Salah satu individu orangutan saat dimasukan ke dalam pesawat. Foto: Hendar

10 Orangutan Kembali Menghirup Alam Bebas

Pelepasliaran orangutan tidaklah mudah, pasalnya selain membutuhkan biaya yang besar, juga membutuhkan waktu untuk proses adaptasi individu orangutan dan kesediaan tempat. “Sebelum orangutan itu dilepasliarkan pastinya harus dilakukan pengecekan DNA, untuk memastikan apakah DNA orangutan yang akan dilepasliarkan sesuai dengan habitatnya,” kata Agus.

Sebelum melakukan pelepasliaran orangutan, pihak BOS Samboja Lestari harus melakukan tes DNA sebelum melakukan pelepasliaran, setelah ketahuan apakah DNA tersebut untuk mengetahui orangutan kaltim apa bukan, bila saat pengetesan DNA diketahui bahwa individu orangutan tersebut adalah orangutan Kaltim, maka akan dilepaskan di hutan Kaltim namun bila tidak maka akan dilepaskan sesuai dengan DNA nya.

“Pada pelepasliaran sebelumnya, terjadi pelepasliaran individu orangutan lintas propinsi, yakni Kaltim dan Kalteng, dan ada baiknya bila ada penyitaan orangutan, biaknya pihak pemerintah sebelum menyerahkan ke lembaga konservasi terlebih dahulu melakukan tes DNA untuk mengetahui orangutan dari mana,” papar Agus.

Acul salah satu jantan dewasa yang dilepasliarkan. Foto: Hendar

Acul salah satu jantan dewasa yang dilepasliarkan. Foto: Hendar

ACUL

Acul tiba dari Bontang ke Samboja Lestari pada tanggal 25 Juni 2001 saat usianya masih 4 tahun. Karena sifatnya yang semi-liar, kemampuan Acul di Sekolah Hutan cepat berkembang. Ia pintar memilih pakan alaminya, membuat sarang, dan banyak beraktivitas di pepohonan. Acul adalah orangutan jantan dominan dengan bantalan pipi yang kini mulai tumbuh menghiasi wajahnya. Meskipun dominan, Acul tidak pernah bersifat agresif terhadap teman-temannya. Kini usia Acul sudah 17 tahun dengan berat badan 62 kilogram. Tak lama lagi Acul yang gagah akan menikmati kebebasannya menjelajah Hutan Kehje Sewen.

Orangutan betina bernama Nila. Foto: Hendar

Orangutan betina bernama Nila. Foto: Hendar

NILA

Nila tiba di Samboja Lestari dari Bontang pada 22 April 1998 saat usianya masih 4 tahun dengan berat badan 4 kilogram. Anak orangutan liar ini ditempatkan di kandang sosialisasi di mana ia bertemu dengan Titin, Juminten dan Sarmi yang kini telah dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen.

Nila kemudian ditempatkan di Pulau 6 dan mengasah keterampilannya dalam bertahan hidup di alam liar di pulau itu. Salah satu teman pulau-nya yang akan dilepasliarkan bersamanya adalah orangutan betina bernama Oneng.

Nila merupakan orangutan penyendiri dan tidak menyukai kehadiran manusia. Nila juga terampil memilih pakan alaminya sehingga ia lebih banyak mencari makan sendiri ketimbang memakan buah-buahan menu harian yang diberikan oleh teknisi. Makanan kesukaan Nila adalah dedaunan.

Kini Nila berusia 20 tahun dengan berat badan 68 kilogram. Orangutan betina dewasa yang aktif di pepohonan ini tak lama lagi akan menjelajah hutan Kehje Sewen rumah sejatinya.

Oneng, salah satu individu betina yang berhasil lulus dari pusat rehabilitasi. Foto: Hendar

Oneng, salah satu individu betina yang berhasil lulus dari pusat rehabilitasi. Foto: Hendar

ONENG

Oneng yang saat itu masih berusia 3 tahun tiba di Samboja Lestari pada 5 April 2006 setelah disita oleh BKSDA Tenggarong dari seorang warga Muara Wahau yang menjadikannya hewan peliharaan. Oneng mengasah kemampuan bertahan hidupnya di alam liar di Pulau 6 bersama Nila yang akan dilepasliarkan bersamanya dan Sarmi yang sudah lebih dulu dilepasliarkan ke Kehje Sewen pada Oktober 2013.

Oneng yang kini berusia 11 tahun dengan berat badan 41 kilogram ini merupakan orangutan termuda yang dilepasliarkan kali ini. Meskipun masih muda, Oneng terkenal cerdik dan pandai melarikan diri dari pulau dengan cara berenang di kanal. Kemampuan Oneng dalam mengenal pakan alami dan membuat sarang sudah tak diragukan lagi. Kini orangutan betina Kalimantan Timur ini tinggal menghitung hari saja untuk menikmati rumah sejatinya di Hutan Kehje Sewen.

Leke. Foto: Hendar

Leke kini bebas, setelah sebelumnya sempat menjadi satwa peliharaan. Foto: Hendar

LEKE

Leke menjadi hewan peliharaan seorang warga di Balikpapan sebelum akhirnya masuk ke Samboja Lestari pada 23 April 2001. Saat itu orangutan betina ini masih berusia 3 tahun dengan berat badan 5,5 kilogram serta mengalami dehidrasi, diare parah dan malnutrisi sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dari Tim Medis. Leke belajar di Sekolah Hutan mulai tahun 2001 hingga 2005 dan mendapat predikat sebagai murid yang pintar sehingga ditempatkan di Halfway House hingga 2008 untuk mempersiapkannya menjadi kandidat pelepasliaran.

Leke yang berperawakan besar dan kekar ini merupakan orangutan betina dominan yang tak kalah bersaing dengan orangutan jantan untuk mendapatkan makanan. Kini di usianya yang ke-16 dengan berat badan 51 kilogram, Si cantik Leke yang pemberani siap menjalani hidup barunya di rimba yang sesungguhnya.

Indo. Foto: Hendar

Indo, pejantan lain yang sempat menjadi peliharaan di Samarinda. Foto: Hendar

INDO

Indo dijadikan hewan peliharaan oleh seorang warga di Samarinda sebelum akhirnya masuk ke Samboja Lestari pada 10 April 2001. Saat itu anak orangutan jantan ini baru berusia 5 tahun dengan berat badan 11,5 kg. Indo menjadi lulusan terbaik Sekolah Hutan dan ditempatkan di Halfway House pada tahun 2004 hingga 2005 untuk mengasah kemampuan alaminya sebelum dipersiapkan sebagai kandidat pelepasliaran.

Indo yang terampil mengenali pakan alaminya ini merupakan orangutan jantan dominan, namun memiliki sifat yang kalem. Kini di usianya yang ke-18 dengan bobot 60 kilogram, Indo siap menguji kemampuannya sebagai lulusan terbaik Sekolah Hutan di habitat alaminya.

Maduri, lulus dari pusat rehabilitasi setelah enam tahun menjalani perawatan. Foto: Hendar

Maduri, lulus dari pusat rehabilitasi setelah enambelas tahun menjalani perawatan. Foto: Hendar

MADURI

Maduri masuk ke Samboja Lestari pada 16 Desember 1998 setelah sebelumnya menjadi hewan peliharaan seorang warga di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saat pertama kali tiba di Samboja Lestari, orangutan betina ini masih berusia 2 tahun dengan berat badan 3 kilogram. Setelah lulus dari Sekolah Hutan, Maduri masuk ke Halfway House untuk menjalani

tahap akhir proses rehabilitasinya mulai tahun 2003 hingga 2007. Maduri yang pandai mengenal pakan alaminya dan banyak beraktivitas di pepohonan ini pun dipersiapkan sebagai kandidat pelepasliaran.

Orangutan cantik dengan wajah yang berwarna terang ini kini berusia 18 tahun dengan berat badan 43 kilogram. Maduri yang telah menjelma menjadi orangutan betina dewasa ini siap pulang ke rumah sejatinya di Hutan Kehje Sewen.

Upi. Foto: Hendar

Upi kini berusia 18 tahun dan siap kembali ke habitatnya. Foto: Hendar

UPI

Upi diserahkan langsung ke Samboja Lestari oleh seorang warga Balikpapan yang menjadikannya sebagai hewan peliharaan pada 4 Juli 2001. Saat itu usianya masih 5 tahun dengan berat badan 16 kilogram. Sebelum dipersiapkan sebagai kandidat pelepasliaran, Upi belajar di Sekolah Hutan dan Halfway House pada 2004. Upi termasuk orangutan betina yang pintar dalam memilih pakan alaminya. Kebiasaan Upi yang paling diingat oleh para babysitter adalah mengeluarkan suara mencicit terhadap babysitter yang tidak disukainya.

Kini Upi berusia 18 tahun dengan berat badan 44 kilogram. Tak lama lagi orangutan betina cantik ini akan merasakan senangnya tinggal di rumah barunya di Hutan Kehje Sewen.

Bajuri. Foto: Hendar

Bajuri siap kembali ke habitat aslinya. Foto: Hendar

BAJURI

Bajuri diserahkan oleh Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda kepada Samboja Lestari pada tanggal 17 Maret 2006. Saat itu orangutan jantan ini masih berusia 6 tahun.

Semasa di Sekolah Hutan, Bajuri sangat aktif, mandiri, dan tidak tergantung kepada babysitter-nya. Ia juga terampil mengenali pakan alaminya dan membangun sarang.

Karena kemandirian dan kemampuannya itu Bajuri dipersiapkan sebagai kandidat pelepasliaran.  Bajuri yang dominan namun tidak agresif terhadap teman-temannya ini kini berusia 14 tahun dengan berat badan 49 kilogram. Tak lama lagi ia akan membuktikan kemandirian dan kemampuannya bertahan hidup di belantara Kehje Sewen.

Kent. Foto: Hendar

Kent, akhirnya kembali ke tempat lahirnya, setelah hidup di rehabilitasi sejak bayi. Foto: Hendar

KENT

Kent tiba dari Sangkulirang ke Samboja Lestari pada tanggal 25 Maret 1999. Saat itu bayi orangutan liar yang diselamatkan dari kebun warga ini masih berusia 2 bulan dengan berat badan 5 kilogram. Selain tiba dalam keadaan tanpa induk, bayi orangutan jantan ini juga mengalami dehidrasi dan diare parah akibat infeksi cacing. Belajar di Sekolah Hutan Samboja Lestari, Kent lulus pada 2004 dan ditempatkan ke Halfway House untuk mempersiapkannya sebagai kandidiat pelepasliaran.

Kent yang mandiri, terampil bertahan hidup di alam liar dan tidak menyukai kehadiran manusia ini kini telah berusia 16 tahun dengan berat badan 45 kilogram. Tak lama lagi Kent akan kembali menikmati hidupnya sebagai orangutan liar sejati di Hutan Kehje Sewen.

Wani. Foto: Hendar

Wani, salah satu hasil sitaan yang sukses kembali ke rumah aslinya. Foto: Hendar

WANI

Wani tiba di Samboja Lestari pada 26 Juni 2002 setelah disita oleh BKSDA Tenggarong dari seorang warga di Samarinda yang menjadikannya hewan peliharaan. Saat itu orangutan betina ini berusia 5 tahun dengan berat badan 17 kilogram. Wani dipisahkan dari induknya dan ditangkap di Desa Bengalon saat usianya masih 2 bulan.

Wani yang pintar lulus dari Sekolah Hutan pada 2004 dan melanjutkan pembelajarannya di Halfway House hingga 2007. Ia sangat terampil memilih pakan alaminya dan hanya mau berinteraksi dengan babysitter yang disukainya saja. Wani kini berusia 17 tahun dengan berat badan 34 kilogram. Orangutan betina yang cantik dan pintar ini tak lama lagi akan pulang ke Hutan Kehje Sewen, rumah sejatinya.

Kebijakan Pemerintah Picu Degradasi Hutan Mangrove

Masyarakat berupaya mereboisasi kawasan hutan mangrove yang sudah rusak. Foto: Wahyu Chandra

Masyarakat berupaya mereboisasi kawasan hutan mangrove yang sudah rusak. Foto: Wahyu Chandra

Hutan mangrove di sebagian besar kawasan pesisir di Indonesia terancam hilang. Salah satu penyebab, konversi lahan mangrove menjadi tambak makin meluas. Pemerintah dinilai memiliki andil besar mendorong degradasi ini melalui berbagai kebijakan yang cenderung mendukung dan mamanjakan para petambak, termasuk memberi ruang bagi perusahaan pupuk dan pestisida. Demikian salah satu benang merah diskusi MAP Indonesia Sulawesi Selatan, Makassar, Senin, (24/3/14)

Yusran Nurdin Massa, Senior Project Officer MAP Indonesia, mengatakan, penghancuran kawasan mangrove secara massif dimulai ketika pemerintah pusat mencanangkan program Intam tahun 1984, tersebar di 12 provinsi. “Program ini memicu ekstensifikasi tambak udang. Itu berdampak pada penghancuran hutan mangrove besar-besaran jadi tambak,” katanya.

Di Sulsel, kondisi hutan mangrove terus mengalami degradasi cukup besar. Pada 1970-an, masih sekitar 214 ribu hektar hutan mangrove dan 2014 diperkirakan tersisa 23 ribu hektar. “Berarti mengalami penurunan sampai 89%.”

Data terbaru dari Strategi Nasional untuk Konservasi Hutan Mangrove di Indonesia tahun 2008 menunjukkan, deforestasi hutan mangrove di Sulsel mencapai 2,2% per tahun.

Ironisnya, ketika terjadi penurunan produksi tambak akibat berbagai macam penyakit, tambak-tambak ini ditinggalkan begitu saja. Para petambak makin memperluas ekspansi ke daerah-daerah lain yang belum terjamah.

Menurut Yusran, Sulsel menjadi sorotan penting terkait degradasi mangrove karena tambak. Sebab, pembukaan lahan tambak baru di sejumlah provinsi di Indonesia oleh petambak dari Bugis-Makassar, suku utama penduduk Sulsel.

“Ketika tambak mulai tidak produktif dan lahan makin berkurang, para petambak ini ekspansi ke provinsi lain, termasuk Gorontalo, Kalimantan, bahkan sampai ke Sumatera dan Papua.”

Dia mencontohkan, di Tanjung Panjang, Gorontalo.  Hutan mangrove di kawasan cagar alam ini berkurang drastis, dari 3.000 hektar tersisa 200 hektar. “Saya sudah ke sana dan menemukan para petambak ternyata sebagian besar dari Bugis-Makassar. Ironis. Itu terjadi di cagar alam.”

Masyarakat Bugis-Makassar,  memang petambak handal. Bahkan, budaya tambak di Indonesia diperkirakan berasal dari Kabupaten Takalar, Sulsel. Budaya tambak di Takalar sudah dimulai sejak 400 tahun lalu.

Masyarakat pesisir, katanya, mayoritas mudah dimasuki pendatang, apalagi dianggap membawa inovasi baru dalam mengelola lahan pesisir. “Sangat kurang potensi konflik ketika pembukaan lahan tambak dilakukan,” ujar dia.

Keberadaan hutan mangrove makin terdegradasi karena dikonversi  menjadi  tambak. Di Sulsel  dalam  30  tahun diperkirakan degradasi mencapai 89 persen. Kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi tambak dianggap menjadi satu pemicu. Foto: Wahyu Chandra

Keberadaan hutan mangrove makin terdegradasi karena dikonversi menjadi tambak. Di Sulsel dalam 30 tahun diperkirakan degradasi mencapai 89 persen. Kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi tambak dianggap menjadi satu pemicu. Foto: Wahyu Chandra

Secara nasional, kondisi mangrove tak kalah buruk. Jika pada 1982, hutan mangruove seluas 4,2 juta hektar, kini tersisa 3,7 juta hektar lebih. Penyusutan ini antara lain karena konversi lahan menjadi tambak, penggunaan kayu mangrove untuk bahan industri, kayu bakar dan reklamasi pantai yang makin marak.

Program kebangkitan udang oleh pemerintah pada 2013, juga memperbesar potensi kerusakan hutan mangrove. Pemerintah, bahkan mengklaim potensi tambak di Indonesia, cukup besar sampai 2,9 juta hektar, yang termanfaatkan baru 682 ribu hektar.

“Kalau pemerintah menyatakan masih ada potensi 2 juta hektar lebih, darimana kira-kira lahan itu diambil? Kalau bukan dari hutan mangrove, pasti pemukiman warga.”

Menurut dia, Papua, salah satu daerah mangrove cukup baik dengan potensi ancaman kerusakan besar. Sebanyak 60 persen mangrove di Indonesia berada di Papua. “Upaya-upaya pembukaan lahan mangrove di daerah ini sudah terlihat. Apalagi dengan ekspansi sawit beberapa tahun terakhir. Harus ada pengawasan ketika zonasi kawasan pesisir dan tata ruang dilakukan. Di situlah titik krusial, selama ini kita tak fokus ke arah itu.”

Yusran juga menyoroti, pengkaplingan kawasan pesisir marak dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun dalam UU Agraria, kawasan pesisir disebutkan sebagai tanah negara, katanya, namun ada upaya segelintir orang membuat sertifikasi lahan pesisir.

Contoh di Makassar, hampir seluruh kawasan pesisir dikapling dan disertifikatkan. Lahan-lahan di pesisir ini biasa ditimbun sebelum diperjualbelikan dengan harga cukup tinggi. Di Tanjung Makassar, harga lahan pantai yang ditimbun bisa mencapai puluhan miliar per kapling.

Menurut Ratna Fadilah, Director Project MAP Indonesia Sulsel, permasalahan mangrove ini bisa diselesaikan jika ada upaya serius oleh berbagai pihak.

Salah satu solusi, melalui pengelolaan mangrove dan tambak berkelanjutan. Perbandingan antara luasan hutan mangrove dan tambak berkisar antara 80% dan 20%. “Kalau sekarang justru terbalik. Hampir tak ada kriteria jelas, padahal ada aturan.”

Masalah mangrove belum selesai. Ada pencemaran pupuk. Selama ini, nutrisi tambak terbesar dari urea, dalam satu hektar mencapai satu ton, yang berdaya rusak besar.

“Hasil penelitian partisipatif dari warga yang kami bina menunjukkan penyebab kematian udang di tambak justru dari penggunaan urea berlebihan.”

Sekolah lapangan yang digagas MAP Indonesia dan Oxfam di Sulsel, sebagai upaya agar warga bisa mengelola mangrove berkelanjutan. Foto: MAP Indonesia

Sekolah lapangan yang digagas MAP Indonesia dan Oxfam di Sulsel, sebagai upaya agar warga bisa mengelola mangrove berkelanjutan. Foto: MAP Indonesia

Pengunaan urea dalam tambak karena sumber nitrogen yang memicu pertumbuhan alga– salah satu bahan nutrisi bagi tambak.

Penggunaan urea dalam takaran besar ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Selain tidak ekonomis, juga meningkatkan keasaman tanah. ”Ini menghambat penyerapan unsur hama tertentu.” Urea berlebih,  juga mengancam kelangsungan hidup mikroorganisme dalam tanah dan menjadikan tanaman sukulen,  hingga mudah terserang hama maupun penyakit.

Kebiasaan buruk lain, dengan memberi makanan udang dan ikan mereka dengan apapun yang mereka miliki, seperti remah roti, biskuit, dan berbagai bahan makanan yang sebenarnya bisa memicu berbagai macam penyakit.

Menurut Yusran, salah satu upaya penyelamatan hutan mangrove dengan membangun kesadaran kritis masyarakat. Inilah yang mendasari MAP Indonesia atas dukungan Oxfam mendampingi masyarakat pesisir di empat kabupaten di Sulsel melalui program Restoring Coastal Livelihood (RCL).

Satu upaya MAP Indonesia dan Oxfam,  dengan mendirikan sekolah lapang petani tambak. Melalui sekolah lapangan ini petani petambak diajarkan mengenali berbagai permasalahan, termasuk mencari sendiri soulsi efektif sesuai kondisi daerah masing-masing.

“Mereka meneliti sendiri kenapa tambak menjadi tidak produktif dan rawan penyakit. Dari sini muncul kesadaran penting keberadaan mangrove dan bagaimana bertambak secara sehat.”

MAP sejak 2012 juga membangun Situs Belajar dan Laboratorium Alam Mangrove guna rehabilitasi mangrove secara ekologis dan tambak ramah lingkungan, berlokasi di Dusun Kuricaddi, Desa Nisombalia, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Situs belajar ini dibangun dengan metode ecological mangrove rehabiliation (EMR), yaitu upaya pelestarian mangrove bukan melalui penanaman, tetapi dengan memperbaiki kondisi ekologis daerah pesisir agar kondusif bagi pertumbuhan mangrove.

 Menurut Yusran, inisiatif pembangunan situs belajar seluas 23,38 hektar menggunakan lahan belajar dari Universitas Muhammadiyah Makassar ini, muncul dalam pertemuan berbagai pihak pada Februari 2012. Penandantanganan kesepahaman pada 3 Juli 2013 di Makassar.

Reklamasi demi kepentingan industri juga berkontribusi hilangnya hutan mangrove. Ironis, lahan-lahan pesisir mulai dikapling dan disertifikatkan. Foto: Wahyu Chandra

Reklamasi demi kepentingan industri juga berkontribusi hilangnya hutan mangrove. Ironis, lahan-lahan pesisir mulai dikapling dan disertifikatkan. Foto: Wahyu Chandra

Penelitian: Pemanasan Global Picu Emisi Gas Metana Ekosistem Air Tawar

Sungai di Hutan Lindung Wehea

Sungai di Hutan Lindung Wehea, Muara Wahau, Kalimantan Timur. Foto: Aji Wihardandi

Sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh University of Exeter berargumen bahwa kenaikan suhu udara secara global akan meningkatkan kuantitas gas metana dari ekosistem air tawar di bumi. Metana adalah salah satu unsur dalam Gas Rumah Kaca yang menyebabkan kenaikan temperatur di permukaan Bumi, dan akan menyebabkan dampak pemanasan lebih jauh karena kekuatan metana 25 kali lipat dalam menyebabkan pemanasan global dibandingkan karbon dioksida.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gabriel Yvon-Durocher dari University of Exeter ini, berdasarkan penelitian di laboratorium dan ujicoba di lapangan, memperlihatkan bahwa kecepatan aliran metana akan meningkat dengan suhu dimana spesies tunggal dari populasi metanogen, mikrobial atau seluruh kondisi ekosistem yang dianalisis.

“Hal ini menjadi penting karena aliran metana merupakan komponen utama dari emisi metana secara global, namun ada ketidakpastian tentang gaya tarik mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian kami memberikan kejelasan kepada para peneliti terkait tanda-tanda penting tentang mekanisme yang mungkin mempengaruhi respons dari emisi metana dari ekosistem terhadap pemanasan global,” jelas Dr. Yvon-Durocher.

Metana adalah salah satu elemen dari Gas Rumah Kaca yang sangat penting karena kekuatannya yang 25 kali kekuatan karbon dioksida dalam memberi dampak pemanasan global. Produksi metana dalam ekosistem air tawar yang dibawa oleh kelompok kuno mikroorganisme bernama Archaea yang ada di sedimen yang tergenang dan tidak ada oksigen. Mereka memainkan peran penting dalam penguraian biomassa, tapi mereka tidak memproduksi karbon dioksida, namun menghasilkan metana sebagai produk sampingan dari metabolisme mereka.

Dalam laporan yang dimuat dalam jurnal ilmiah Nature ini juga menunjukkan bahwa respons suhu akibat produksi metana ini jauh lebih tinggi dibandingkan pernapasan (produksi karbon dioksida) atau fotosintesis (konsumsi karbon dioksida), yang mengindikasikan bahwa pemanasan global bisa meningkatkan jumlah metana lebih banyak dibandingkan karbon dioksida dari hasil emisi global dari ekosistem perairan, lahan basah daratan dan persawahan tanaman padi.

“Penemuan bahwa aliran metana jauh lebih responsif terhadap suhu dibandingkan dengan proses yang memproduksi dan mengkonsumsi karbon dioksida, juga memperlihatkan mekanisme lain dimana siklus karbon global dapat berfungsi untuk mempercepat daripada mitigasi perubahan iklim di masa depan,” ungkap Dr Yvon-Durocher.

Karst Pegunungan Sewu Adalah Sumber Air, Harus Terlarang Untuk Pertambangan

Sistem hidrologi pegunungan karst

Sistem hidrologi pegunungan karst

Jaringan Advokasi Pegunung Sewu (JAPS) yang terdiri dari WALHI Jawa Tengah, Walhi Yogyakarta, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan LPH YAPHI menggelar seminar bertemakan “Save Pegunungan Sewu”, di Colomadu, Solo, 19 Maret 2014 silam.

Hadir sekitar 140 peserta dan sebagai pembicara Pius Ginting dari  WALHI Nasional, Arso Utoro , Kepala Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri, Karman Sastro dari UNISBANK, Edi Ariyanto selaku Ketua tim survei Paguyuban Peduli Kawasan Karst Gunungsewu Kecamatan Giriwoyo dan Solichin, ST selaku dosen Fakultas Teknik UNS Surakarta.

Dalam catatan WALHI Yogyakarta dipaparkan bahwa bagian selatan Pulau Jawa membentang dari Pacitan (Jawa Timur), Wonogiri (Jawa Tengah) hingga Gunung Kidul (DI Yogyakarta) terpapar sebuah kawasan pegunungan dikenal masyarakat sebagai Pegunungan Sewu. Pegunungan Sewu tersebut merupakan hamparan perbukitan batukapur dan batuan lain yang telah mengalami proses-proses alamiah dalam batasan ruang dan waktu geologi. Produk dari dinamika bumi yang berlangsung dari masa lalu hingga saat ini telah menghasilkan suatu fenomena alam yang unik yang dikenal dengan bentang alam karst.

Halik Sandera, Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta kepada Mongabay-Indonesia menjelaskan bahwa ancama yang terjadi di kawasan karst Pegunungan Sewu yaitu penambangan batu gamping/karst di Gunungkidul, terjadinya krisis air, dan rencana pendirian pabrik semen di Kab. Wonogiri yang sudah mendapatkan ijin eksplorasi.

“Pemerintah seharusnya menetapkan kawasan pegunungan sewu sebagai kawasan bentang alam karst sehingga kawasan tersebut menjadi kawasan lindung geologi,” kata Halik Sandera.

Halik Sandera juga menambahkan, dari aspek kajian dan temuan lapangan dijumpai fakta-fakta Geomorfologi bahwa kawasan Karst Giriwoyo adalah perbukitan karst struktural dengan morfologi permukaan (eksokarst) berupa bukit-bukit, tebing-tebing dan lembah-lembah hasil pelarutan (dolina) dan mata air karst (karst spring). Tercatat tidak kurang dari 47 ponor, 62 sumber mata air, 8 telaga serta 15 sumur di kawasan ini.

Titik sumber mata air di kawasan pertambangan PT UMI

Titik sumber mata air di kawasan pertambangan PT UMI

Selain itu dari kajian Morfologi dijelaskan bahwa bawah permukaan (endokarst) ditemukan sistem perguaan struktural dan sungai bawah tanah yang berkembang mengikuti pola rekahan. Terdapat 28 gua yang merupakan bentukan proses pelarutan kalsium karbonat dengan wujud stalakmit, stalaktit maupun pilar-pilar karst. Kawasan perbukitan batu gamping di Giriwoyo merupakan kawasan karst yang harus dilindungi karena merupakan perbukitan yang berfungsi sebagai “tandon Air” dari mata air-mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar air baku dan pengairan lahan pertanian masyarakat. Fungsi hidrologi di kawasan ini merupakan salah satu pengontrol utama sistem ekologi yang meliputi hubungan antara komponen-komponen abiotik, biotik dan budaya yang berinteraksi satu sama lain membentuk suatu ekosistem di mana karst sebagai kontrol utamanya.

Perbukitan kawasan karst Pegunungan Sewu berfungsi sebagai daerah resapan dan penyimpan air untuk mataair–mataair yang mengalir di permukiman, baik di bagian Utara maupun bagian Selatan Kawasan ini. Kawasan Karst Pegunungan Sewu memberikan sumbangan dan peran cukup besar terhadap ilmu dan pengetahuan dari berbagai cabang.

Karman Sastro dalam presentasinya memaparkan bahwa kawasan karst secara hukum dilindungi dan diatur di PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selain itu diatur juga di Peraturan menteri ESDM  nomor 17 tahun 12 tentang penetapan kawasan bentang alam karst.

Edi Ariyanto selaku Ketua tim survei Paguyuban Peduli Kawasan Karst Gunungsewu Kecamatan Giriwoyo yang melakukan inventarisasi gua, mata air, ponor, telaga dan sumur di kawasan karst Giriwoyo, Wonogiri menjelaskan, inventarisasi dilakukan pada 21 Desember 2013 hingga 23 Januari 2014 di tiga dusun dan tim menemukan dari berbagai objek inventarisasi berada dilokasi Ijin Usaha Pertambangan PT. Ultratech Mining Indonesia.

Tim juga menemukan salah satu sumber mata air Goa Karang Pulut debit airnya besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan air warga di lima dusun. Sumber air kakap diambil untuk PDAM, Sumber air Lemahmendak debitnya besar dan bisa untuk memenuhi kebutuhan air untuk tujuh dusun.

Peta pegunungan karst Indonesia.

Peta pegunungan karst Indonesia.

Adapun usulan tim inventarisasi yaitu melarang segala bentuk pertambangan dan eksploitasi yang mementingkan jangka pendek, melarang penggundulan hutan dan melestarikan daerah tangkapan air.

Penambangan dan pengoperasian pabrik semen akan menyebabkan terganggunya keseimbangan alam danmengakibatkan bencana alam besar di kemudian hari.

Halik Sandera juga menambahkan forum seminar kemarin menghasilkan usulan bersama yaitu agar semua pihak untuk terlibat aktif, bertanggungjawab dan berpastisipasi dalam upaya perlindungan kawasan karst sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Selain itu meminta agar Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak memberikan ijin segala bentuk kegiatan penambangan semen di seluruh kawasan karst Pegunungan Sewu, termasuk di Giriwoyo Wonogiri. Untuk DPRD Kabupaten Wonogiri tidak menetapkan dan mengesahkan produk peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan kerusakan kelestarian kawasan karst Pegunungan Sewu, khususnya Giriwoyo Wonogiri. Dan terakhirn agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan Giriwoyo sebagai Kawasan Bentang Alam Karst.

“Wilayah Karst identik dengan sungai bawah tanah, saat ini memang debit air belum terlihat secara signifikan penurunan debitnya, namun bila bentang alam Karst rusak maka akan dipastikan debit sungai bawah tersebut akan berkurang,” tutup Halik Sandera.