Lingkungan Hidup

Batik Mangrove, Cara Baru Eksploitasi Hutan Bakau

Batik Mangrove motif burung dan tanaman di hutan mangrove. Foto : Petrus Riski

Batik Mangrove motif burung dan tanaman di hutan mangrove. Foto : Petrus Riski

Sekitar tahun 2007, pasca reformasi, masyarakat sekitar kota Surabaya membalak secara liar hutan mangrove di kawasan pantai timur Surabaya (Pamurbaya), Jawa Timur. Pembalakan itu bahkan sampai merusak sekitar 10 hektar hutan bakau di sepanjang bibir pantai dan muara Kali Saridamen, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Wonorejo, serta di pesisir utara Surabaya. Bahkan, sekitar 100 ribu pohon yang berfungsi untuk menangkal abrasi air laut itu sudah dipotong berkeping-keping.

Melihat kondisi itu, Lulut Sri Yuliani, merasa sedih. Sebagai seorang pendidik, dia tahu hutan bakau berfungsi penting menjadi sabuk pelindung pesisir dan pemukiman masyarakat dari paparan ombak dan tsunami.

Kerusakan mangrove itu membuat mantan guru bahasa jawa itu berpikir bagaimana menyelamatkan dan melestarikan kembali hutan mangrove yang dulu rimbun dan asri.

Lulut bersama masyarakat memulai gerakan penyelamatan mangrove dengan menanam kembali kawasan yang gundul dengan mangrove sejenis. Namun upayanya itu diakui tidak dapat secara langsung memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif menyelamatkan lingkungan.

Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan mangrove secara kurang tepat, menjadikan Lulut harus mencari cara lain untuk mengubah paradigma masyarakat yang keliru.

Kerusakan hutan mangrove di Wonorejo, pantai timur Surabaya. Foto : Petrus Riski

Kerusakan hutan mangrove di Wonorejo, pantai timur Surabaya. Foto : Petrus Riski

Gerakan penyelamatan mangrove juga dilakukan dengan mengajak masyarakat menjaga aliran sungai yang terhubung dengan hutan mangrove, seperti mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, mengurangi pemakaian sabun detergen dan menggantinya dengan sabun yang lebih ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis tanpa harus merusak lingkungan atau ekosistem hutan mangrove.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut menangkal ombak dengan menanami kembali hutan mangrove yang rusak, juga memberdayakan masyarakat dengan menggunakan ragam hayati di sekitar sungai tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya,” kata Lulut kepada Mongabay.

Pemberdayaan masyarakat dengan menjaga dan melestarikan mangrove, namun tetap dapat memperoleh manfaat dari mangrove, merupakan cara mengajak masyarakat mengubah pola pikir untuk menjaga lingkungan disekitarnya. Tanpa mengubah pola pikir, mustahil bagi dirinya untuk dapat menjaga hutan mangrove yang rawan dirusak kembali.

“Target kita bukan luasannya hutan mangrove yang diselamatkan, tapi justru target manusianya. Kalau satu orang mengerjakan sepuluh hektar, tapi kalau hanya berpangku pada satu orang saja maka nanti tambahnya hanya sepuluh hektar. Tapi kalau SDM-nya dibangun, maka perbaikan di Indonesia bahkan dunia akan lebih cepat. Percuma kalau kita menanam tapi kemudian oleh orang lain dirusak,” paparnya.

Melalui mangrove atau dalam bahasa latin rhizophora, dia mengenalkan batik mangrove, yaitu dengan mangrove sebagai pewarna alami batik yang ramah terhadap lingkungan. Lewat batik mangrove pula, Lulut berhasil memberdayakan banyak orang untuk terlibat dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan, khususnya hutan mangrove, seperti di wilayah Kecamatan Wonorejo, Gununganyar, Keputih dan sekitarnya.

“Kita buat produk yang concern ke konservasi, baik di mangrove maupun di hutan pegunungan, jadi kita memang concern ke lingkungan. Dengan membangun lingkungan kita mau menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa sejahtera, melalui kepedulian dengan lingkungan. Selain itu apa yang kita lakukan aman tidak perlu konflik,” ujar penerima penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan pada 2011 itu.

Meninggalkan profesi semula sebagai seorang pendidik, Lulut merintis pembuatan batik mangrove, yang didesain khusus sesuai semangat perjuangan yang dibawanya. Dengan mendirikan Batik SeRu atau seni Batik Mangrove Rungkut Surabaya, dan juga Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Griya Karya Tiara Kusuma yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk-produk mangrove yang dihasilkan oleh warga setempat, Lulut ingin mangrove menjadi ikon baru Kota Surabaya yang dikenal masyarakat luas.

“Batik ini satu-satunya batik ikon lingkungan, kita harap ini menjadi unggulan dari daerah dan memunculkan banyak orang untuk melakukan hal yang sama, tapi tidak menjiplak,” kata Ketua Forum Peduli Lingkungan (FPL) Kecamatan Rungkut di tahun 2007 itu.

Saat ini motif batik di tempatnya telah ada sebanyak 2.017 pakem, yang dari pakem itu diharapkan akan muncul ribuan desain batik bertema lingkungan. Dengan menggunakan sistem manajemen lima jari-jari, Lulut berharap bahwa batik yang dibuat tidak sekedar untuk dijual, melainkan juga untuk konservasi lingkungan.

“Batik mangrove bukan sekedar bikin batik terus dijual, tapi harus untuk limgkungan, untuk konservasi. Karena semua penjualannya untuk konservasi, semua labanya untuk pengembangan riset, pemberdayaan masyarakat, dan untuk konservasi,” tandasnya.

Proses pembuatan batik tulis bertema mangrove oleh perajin dan kader lingkungan Kecamatan Rungkut, Surabaya. Foto : Petrus Riski

Proses pembuatan batik tulis bertema mangrove oleh perajin dan kader lingkungan Kecamatan Rungkut, Surabaya. Foto : Petrus Riski

Setiap orang yang bergabung dengan Komunitas Batik SeRu miliknya, diwajibkan menanam mangrove. Hal ini untuk membuktikan kecintaan orang tersebut pada lingkungan. Batik yang terjual dilengkapi dengan sertifikat, yang hanya dikeluarkan satu desain untuk satu pembeli. Dengan membeli batiknya, pembeli juga ikut menanam satu pohon mangrove.

“Kalau orang mengaku, tapi tidak mampu menunjukkan sertifikasi batik mangrove, dan tidak bisa menunjukkan berapa laba yang diberikan untuk konservasi, pengembangan, dan riset, maka itu palsu,” kata Lulut.

“Orang yang mengerjakan batik mangrove ini harus cinta lingkungan, kalau dia tidak cinta maka dia akan merusak. Makanya batik mangrove tidak menggunakan bahan kimia. Kalau bahannya kimia, itu bisa memicu kanker kulit,” terangnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Selain Batik Mangrove, pemanfaatan mangrove beserta produk yang dihasilkan juga dapat dijadikan modal dasar pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan mangrove mulai dari daun, batang, akar, hingga buahnya menjadi produk yang dapat mendatangkan nilai ekonomis.

Mangrove sendiri kata Isroi Yati, salah satu kader lingkungan anggota Komunitas batik SeRu, dapat dimanfaatkan menjadi beraneka macam produk, seperti produk makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pengganti bahan bakar, serta pewarna dan motif batik.

Butuh waktu 15 tahun untuk memberdayakan masyarakat di Pamurbaya yaitu 3 tahun jadikan pengusaha, 3 tahun selanjutnya pembinaan kampung unggulan, 3 kemudian kawasan unggulan, 3 tahun sesudahnya menjadi unggulan daerah setempat.

“Bisa untuk makanan, bisa juga untuk minuman. Bisa dibuat kue, stik, bakery (roti), tempe. Bisa juga dibuat untuk sabun, pembersih lantai. Limbahnya dipakai untuk pewarna batik. Ampasnya bisa untuk pengganti bahan bakar, atau briket. Semua itu bisa dijual,” kata Isroi, kader lingkungan asal Kedung Asri, Surabaya.

Isroi mengaku awalnya tidak mengetahui manfaat mangrove. Namun dengan adanya informasi dan pemberian pengetahuan dari Lulut serta kader lingkungan lainnya, dirinya semakin mengetahui manfaat mangrove dan serta olahan yang dapat dibuat dari produk mangrove.

“Seperti sirup mangrove itu selain rasanya yang manis seperti madu, juga mengandung banyak vitamin C yang berguna untuk nutrisi kulit. Saya pernah panas dalam parah, tenggorokan sakit, setelah minum sirup mangrove alhamdulillah sembuh dalam 2 hari,” katanya.

Daun dan ragi dari mangrove juga dapat digunakan untuk membuat tempe, yang hasilnya berbeda dari tempe pada umumnya. Selain rasa yang berbeda, tempe dari mangrove diyakini kaya akan vitamin serta nutrisi dari produk hasil laut.

“Kalau tempe, gurihnya itu lebih nyes, karena disitu ada kandungan garam, vitamin dari hewan laut seperti ikan dan udang. Jadi lebih gurih dan lebih awet,” tambahnya.

Lulut menambahkan, pemberdayaan masyarakat melalui mangrove ini diyakini akan dapat memperbaiki ekosistem hutan mangrove yang banyak rusak akibat perbuatan manusia. Selain memberdayakan masyarakat, kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan dalam hal ini ekositem hutan mangrove, akan dapat menularkan gerakan peduli pelestarian lingkungan di daerah-daerah lain.

Aktivis lingkungan, Lulut Sri Yuliani, pencetus batik mangrove, penerima  penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan 2011.

Aktivis lingkungan, Lulut Sri Yuliani, pencetus batik mangrove, penerima penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan 2011.

“Ini kami sosialisasikan pula ke luar Surabaya, seperti Malang, Pasuruan, Jember, Mojokerto, Madura, bahkan juga di luar pulau seperti Kalimantan. Harapannya mangrove kita terjaga dan lestari, sementara masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat secara ekonomis dari gerakan peduli lingkungan ini,” pungkas Lulut yang mentargetkan 25 tahun kedepan kerusakan ekosistem hutam mangrove sudah tidak ada lagi.

Inilah Cara Masyarakat Menjaga Alam dalam Penambangan Batu Mulia di Lengkiti, OKU

Blue Sky diburu para penggemar batu dari berbagai negara. Saat ini hanya didapatkan di OKU

Batu mulia Blue Sky diburu para penggemar batu dari berbagai negara. Saat ini hanya didapatkan di OKU. Foto Hendra Setyawan

Wilayah kecamatan Lengkiti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan terkenal dengan batu mulia alamnya yang disebut Blue Sky.  Masyarakat lokal mengenal pula dengan nama “Batu Spiritus” lantaran warnanya biru seperti spiritus, yang biasa digunakan untuk lampu api.

Menariknya untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan yang besar, meski penambangan batu alam tersebut dilakukan bukan hanya oleh masyarakat setempat, masyarakat menolak untuk menjual lahan kepada para pengusaha. Selain itu dalam menambang dilarang menggunakan alat berat.

“Kami hanya menyewakan lahan kepada para pengusaha dengan batas waktu sewa selama enam bulan. Selain itu dilarang menggunakan alat berat dalam menggali. Lubang-lubang bekas galian yang dilakukan menggunakan cangkul, linggis, maupun skop, harus ditutup kembali jika selesai ditambang,” jelas Hendra A. Setyawan, ketua Asosiasi Gemslover Indonesia (AGI), ketika dihubungi oleh Mongabay Indonesia.

Langkah ini, kata Hendra yang juga Ketua Jejak Indonesia—sebuah lembaga peduli lingkungan hidup di OKU—sebagai upaya menjaga lingkungan di Kecamatan Lengkiti yang merupakan hutan, perkebunan kopi dan karet. Artinya, lokasi penambangan tersebut berada di tengah perkebunan atau di dalam hutan yang merupakan milik masyarakat.

Tanah yang disewakan ukurannya tidak lebih dari satu kavling (10 kali 15 meter) persegi. Nilai sewanya Rp10 juta untuk enam bulan. “Meskipun sebagian tanah belum di tambang, jika sudah masuk enam bulan, tanah dikuasai kembali oleh pemiliknya. Jika si pengusaha tidak menimbun lobang bekas galian, akan dituntut agar menimbunnya. Jika pengusaha pergi saja, ya susah dia kalau mau sewa (tanah) lagi di sana.”

Dengan pola ini, jelas Hendra, kehidupan ekonomi masyarakat dan lingkungan di sana terjaga baik. Masyarakat juga memperoleh manfaat selain hasil kebun, yaitu menyewakan tanah juga memburu batu. Lingkungan pun terus terjaga.

 

Bongkahan batu Blue Sky sebelum diolah.  Foto Taufik Wijaya

Bongkahan batu Blue Sky sebelum diolah. Foto Taufik Wijaya

 

Diburu Penggemar Batu Dunia

Batu Blue Sky kali pertama ditemukan seorang perngrajin batu cincin Wak Jai pada tahun 1975 di Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti. Tepatnya di tepi Sungai Lengkiti. Wak Jai mengelola batu ini sebagai batu hiasan cincin. Lantaran diolah secara tradisional, produksi batu ini terbatas, sehingga penyebarannya berjalan lamban. Dalam satu bulan, batu cincin yang diolah berkisar 4-5 buah.

Batu ini kemudian memiliki penggemarnya. Mengimbangi batu mulia lainnya yang sering digunakan sebagai batu cincin yang ditemukan di OKU, seperti batu Sunkis, Akik Darah, Anggur, Teratai, dan Pancawarna. Sehingga tidak hanya Wak Jai yang mencari Blue Sky, termasuk para pengrajin batu lainnya.

Seiring waktu, batu yang masuk kelas Chalcedony ini mendapatkan penggemarnya dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia maupun international. Misalnya dari penggemar batu dari Taiwan, Jepang dan Tiongkok.

Meskipun tidak masuk dalam 10 besar batu mulia yang terkenal di dunia, tapi skala mosh Blue Sky mencapai angka 7, melebihi batu Kalimaya dan Kecubung. Skala mosh merupakan ukuran kekerasannya yang menentukan pengkristalan sebuah batu mulia. Adapun batu mulia yang paling terkenal di dunia yakni Berlian, Saphire, Ruby, Zamrud, Topaz, Kecubung, dan Kalimaya.

“Belum begitu terkenal di dunia karena baru ditemukan,” kata Hendra.

Meskipun begitu, pasaran Blue Sky di dunia kian meningkat harganya. Dalam sebuah pelelangan sebuah batu Blue Sky dengan ukuran 30 mm x 20 mm x 15 mm dihargai 220 juta rupiah.

Tapi tidak semua batu yang ditambang masyarakat dalam kualitas Blue Sky. Banyak batu yang ditemukan kualitasnya lebih rendah, sehingga dikenal sebagai biru tinta, biru blau dan lavender.

“Tidak setiap penggalian mendapatkan Blue Sky dalam kualitas terbaik. Kualitas terbaik misalnya berwarna seperti langit, dan tidak ada garis di dalamnya. Benar-benar biru bening,” kata Hendra. “Meskipun begitu setiap batu biru yang ditemukan tetap memiliki harga. Harga terendah dengan ukuran standard untuk cincin berkisar 150 ribu rupiah per buah.”

Mengapa batu Blue Sky saat ini sangat digemari? Ternyata selain memiliki skala mosh mencapai 7 yang dapat disejajarkan sebagai batu mulia lainnya, juga secara metafisik dipercaya Blue Sky juga memberikan pengaruh yang positif bagi manusia.

“Pengaruhnya menumbuhkan kebijaksanaan, mengembangkan intuisi, memperkuat mata dan telinga, memperkuat daya ingat, serta meningkatan kepekaan supranatural,” kata Hendra.

 

Dalam memburu Blue Sky menggali hingga empat meter. Kearifannya, setelah tidak ditambang lubang ini ditutup kembali. Foto Taufik Wijaya

Dalam memburu Blue Sky menggali hingga empat meter. Kearifannya, setelah tidak ditambang lubang ini ditutup kembali. Foto Taufik Wijaya

 

 

Menjaga Lengkiti

Kecamatan Lengkiti merupakan wilayah terluas di Kabupaten OKU, luasnya mencapai 481 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 32 ribu. Mayoritas bersuku Daya, dan sebagian Ogan, Komering, Lampung dan Jawa. Saat ini sebagian besar masyarakat berkebun karet dan kopi. Dulunya, daerah ini terkenal sebagai sentra getah damar, kopi, rotan, serta buahan hutan seperti duku, durian, rambutan, dan manggis.

Selain itu Kecamatan Lengkiti juga masuk dalam kawasan rawan bencana yang perlu dilindungi baik karena becana tanah longsor maupun gempa bumi. Lengkiti masuk kawasan perlindungan dari gempa bumi, karena daerah ini masuk wilayah Bukitbarisan yang sering terjadi gempa vulkanik. Selain Lengkiti ancaman gempa bumi di Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan, Buay Rayap, dan Muara Jaya. Selain itu sebagian Kecamatan Lengkiti merupakan bagian dari Kawasan Suaka Alam dan Marga Satwa.

“Suku asli di Lengkiti yakni suku Daya sudah berabad-abad mengelola hutan di sana, jangan sampai rencana penunjukan atau penetapan kawasan tersebut membuat akses mereka menjadi tertutup, sehingga menimbulkan konflik, dan merusak lingkungan hidup,” tutur Hendra mengakhiri penjelasan.

Lubang-lubang Resapan Biopori Kota Probolinggo Raih Rekor MURI

Baltasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup menggunakan alat biopori dalam acara pembuatan 15.000 lubang biopori yang memecahkan  rekor MURI  pada 8 Agustus 2014 di Kota Probolinggo. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup

Baltasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup menggunakan alat biopori dalam acara pembuatan 15.000 lubang biopori yang memecahkan rekor MURI pada 8 Agustus 2014 di Kota Probolinggo. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup

Lubang-lubang berdiameter 10 cm dengan kedalaman sekitar satu meter terlihat kala menyusuri berbagai wilayah di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ada apa? Ternyata,  pada 8 Agustus 2014 itu, secara serentak sekitar 15 ribu warga kota membuat 15.000 lubang resapan biopori tersebar pada 600 rukun tetangga. Alhasil, pembuatan belasan ribu lubang biopori ini tercatat sebagai pemecah rekor Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Aksi bertema Gerakan Aksi untuk Lingkungan (Gaul) ini gawe Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Semangat Masyarakat Sadar Lingkungan (SMS Darling) Pemda Kota Probolinggo. Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup juga  ikut membuat lubang biopori pada kampanye yang diprakarsai Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Ekoregion Jawa ini.

Dalam rilis kepada media, menyebutkan, kegiatan ini masih rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014 bertema “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim.” Pada 2013, aksi Gaul dengan membuat kerajinan bahan daur ulang oleh 1.141 orang dan tercatat MURI juga.

Baltasar mengatakan, lubang resapan biopori merupakan contoh sederhana yang baik, mudah dan murah diterapkan masyarakat. Upaya ini, katanya, juga langkah konservasi sumberdaya air hujan sekaligus sarana prasarana mengolah sampah organik menjadi kompos.

Menurut dia,  persoalan lingkungan tak bisa suatu hal yang berdiri sendiri, tetapi terkait perilaku manusia terutama dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu, dari aksi ini Baltasar berharap, bisa menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat.

“Lubang resapan biopori dan pengolahan sampah jika dipadukan tidak hanya berdampak bagi lingkungan. Ia dapat mengurangi timbulan sampah, mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan dari dampak perubahan iklim.”

 

Kabut Asap Datang (Lagi)

Kebun warga di Desa Easau Jaya II, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang dilalap api, awal Agustus 2014. Kemarau datang sejak awal Juli dan lahan gambut di Kalbarpun mulai terbakar. Foto: Sapariah Saturi

Kebun warga di Desa Rasau Jaya II, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang dilalap api, awal Agustus 2014. Kemarau datang sejak awal Juli dan lahan gambut di Kalbarpun mulai terbakar. Kabut asappun mulai menyelimuti daerah sekitar. Foto: Sapariah Saturi

 *Deni Bram, Pengajar Hukum Lingkungan, Universitas Tarumanagara, Jakarta. Tulisan ini merupakan opini penulis.

 

Bencana kabut asap hadir kembali pada medio tahun ini. Dampak El-Nino kali ini ditandai titik api bertambah pada beberapa tempat baik di Sumatera dan Kalimantan. Dampak pun masif. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tak kurang Rp20 triliun “hadir” sebagai kerugian ekonomi muncul dari bencana ini.

Sayangnya, besaran kerugian tak mampu menggugah penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara bersamaan. Padahal, kabut asap ini sudah agenda tahunan rutin di kawasan ASEAN.

Ironis lagi, langkah preventif dan represif tetap jalan di tempat selama kurun lebih 10 tahun belakangan ini, di tengah berbagai target. Beberapa langkah strategis hendaknya dapat ditempuh Pemerintah Indonesia–dalam konteks penanggulangan kebakaran hutan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik internasional– hendaknya mengoptimalkan beberapa langkah strategis utama. 

 

Urgensi ratifikasi

Dalam konteks kekinian, langkah kongkrit dari suatu negara hadir sebagai suatu indikator komitmen penanggulangan suatu bencana, salah satu ditentukan langkah hukum. Pencemaran kabut asap yang makin masif setiap tahun, locus delicti berada di yurisdiksi teritorial Indonesia menjadi latar belakang utama kehadiran ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas). Perjanjian internasional ini mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap di regional Asia Tenggara pada Juni 2002. Lalu, came into force pada 25 November 2003.

 

Kabut asap menutupi pandangan pengguna jalan di Ujung Tanjung, Rokan Hilir (25 Feb 2014). Kejadian terus terulang, penegakan hukum, terutama bagi perusahaan masih lemah. Foto: Made Ali

 

Namun, hingga kini, setelah lebih satu dasawarsa seluruh negara anggota ASEAN telah meratifikasi utuh, hanya tersisa Indonesia yang enggan. Ini menjadi kontradiktif saat Indonesia sebagai notabene subyek utama perjanjian itu dan kontributor dominan kabut asap justru menunjukkan keraguan. Langkah – langkah normatif cenderung bergerak ke arah sebaliknya. Putusan pengadilan malah memvonis bebas pelaku pembakar lahan, dan titik api meningkat menjadi indikator nyata. Ditambah lagi, legislasi memberikan alas untuk membakar lahan dan hutan.

Rasanya cukuplah sudah kajian dan upaya analisis dalam waktu lebih 10 tahun belakangan guna menunjukkan urgensi ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Satu yang jelas,  proses ratifikasi akan menunjukkan, Indonesia mempunyai niat dan komitmen nyata menanggulangi segala bentuk kebakaran hutan dan lahan selama ini. Bahkan proses ratifikasi ini, suatu bentuk transformasi sistem hukum secara integralistik guna penurunan emisi. Ini langkah strategis yang dilakukan beberapa institusi.

Untuk itu, dengan ratifikasi diharapkan mempermudah rezim baru mengambil  langkah ke depan. Jangan sampai rezim pemerintahan baru justru terbebani proses yang tak kunjung usai. Langkah ini dalam momentum sama,  sekaligus bisa menjadi bukti nyata Indonesia dalam menurunkan emisi yang disumbangkan sektor kehutanan.

 

Api masih menyala membakar sagu di konsesi perusahaan pada Februari 2014 di Riau. Foto: Walhi Riau

 

Penyelesaian sengketa

Salah satu risiko dalam mengambil langkah hukum terkait ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yakni mengenai  kemungkinan Indonesia diminta pertanggungjawaban hukum terhadap dampak kepada negara – negara tetangga. Sesungguhnya, terlepas dari konteks non hukum hal ini justru bisa dihindari pada saat Pemerintah Indonesia mengambil langkah ratifikasi terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Secara eksplisit dinyatakan dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution bahwa, mekanisme penyelesaian sengketa merujuk pada pendekatan kerja sama dan upaya–upaya pembantuan antarnegara guna pengurangan titik api. Juga langkah antisipatif lain dalam mitigasi penyebab dan dampak kebakaran hutan. Bahkan, di bawah naungan lembaga khusus pada tingkatan ASEAN kerjasama penanggulangan secara teknis akan difasilitasi lembaga khusus yang mengedepankan tanggung jawab bersama dengan porsi berbeda (Common But Differentiated Responsibility)–yang dalam perjanjian ini secara bersamaan menggusur tanggung jawab negara secara masing–masing. Hendaknya ini menjadi solusi nyata dalam menunjukkan keseriusan langkah strategis dalam penyelamatan ekosistem nasional dan regional.

 

Haze Bill dan doktrin ekstra teritorial

Langkah yang berlarut – larut dan cenderung tidak mengalami kemajuan signifikan dalam 10 tahun terakhir, memicu upaya agak frontal dari salah satu negara yang rutin menjadi korban kabut asap Indonesia. Pada medio 2014, Pemerintah Singapura merancang Draft Haze Bill sebagai langkah hukum yang diharapkan menjangkau para pelaku pembakaran lahan dan hutan yang selama ini memberikan dampak kepada negara mereka. Menyadari secara penuh motif ekonomi melatarbelakangi pembakaran lahan dan hutan, serta pelaku korporasi yang menjadi entitas utama dalam kegiatan ini, maka pendekatan sanksi ekonomis dilakukan dalam rancangan terakhir peraturan ini. Satu hal patut menjadi catatan penting, aturan tingkat nasional Singapura ini menganut konsep ekstra teritorial yang membuka peluang diberlakukan kepada entitas hukum berada di luar yurisdiksi teritorial Singapura. Selama ia memberikan dampak kepada ekosistem Singapura. Hal ini menjadi valid saat Singapura telah mengidentifikasi bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan didominasi korporasi dari negeri Singa itu. Jika mereka menunggu langkah pemerintah Indonesia untuk penegakan hukum, akan terhambat pada legislasi nasional Indonesia yang cenderung lemah.

Sisi lain, hendaknya ini menjadi teguran tegas pada Pemerintah Indonesia agar bisa merespons nyata bahwa terdapat ketidakpercayaan masyarakat internasional, salah satu Singapura, atas keberpihakan dan komitmen Indonesia terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

 

Kebakaran lahan gambut di Kalbar, mulai menyumbang titik api cukup tinggi sejak akhir Juli 2014. Foto: Sapariah Saturi

Kebakaran lahan gambut di Kalbar, mulai menyumbang titik api cukup tinggi sejak akhir Juli 2014. Foto: Sapariah Saturi

 

kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sudah mendekati pemukiman warga, yang terjadi sejak akhir Juli 2014. Foto: Sapariah Saturi

kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sudah mendekati pemukiman warga, yang terjadi sejak akhir Juli 2014. Foto: Sapariah Saturi

Sulitnya Mencari Hutan Kota di Samarinda

Samarinda Mencari Hutan Kota

Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, saat ini kesulitan mencari lahan terbuka hijau yang dapat dikembangkan sebagai hutan kota. Padahal, kewajiban mengembangkan hutan kota sebesar 10% dari luas wilayahnya ini sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

Penelitian cepat “Evaluasi Luasan dan Sebaran Hutan Kota Samarinda” yang dilakukan oleh tim peneliti Balitbangda Kalimantan Timur bisa dijadikan patokan awal. Berdasarkan SK Walikota Samarinda Nomor 224 Tahun 1992 diketahui bahwa luas hutan kota Samarinda adalah 218,77 hektar. Sedangkan berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 luas hutan kota Samarinda sekitar 690,23 hektar.

Untuk menguji penambahan luasan tersebut maka dilakukanlah penghitungan menggunakan software ArcGis 10.1 berdasarkan citra QuickBird. Hasil yang didapat adalah luasan hutan kota hingga tahun 2013 sebesar 586,43 hektar.

Dengan demikian, bila merunut luasan hutan kota berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda yakni 690,23 hektar menjadi 586,43 hektar maka terjadi pengurangan luasan hutan kota sebesar 103,8 hektar.

Deddy Hadriyanto, Ketua Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Mulawarman, menyatakan bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi tambang batubara mengakibatkan hutan kota Samarinda tersisa 0,9% dari total wilayah kota yang luasnya 71.800 hektar.

Nusyirwan Ismail, Wakil Walikota Samarinda dalam acara ‘Rembuk Banjir Kota Samarinda’ di Polder Air Hitam, Senin 1 April 2014 menjelaskan, hutan kota sebagai pengendali keseimbangan tata air yang berada di Samarinda saat ini mulai berkurang. Bahkan, hanya 8,25% dari luas Kota Samarinda. “Hal ini disebabkan banyaknya hutan kota yang digusur menjadi permukiman, sehingga berdampak buruk bagi masyarakat luas,” katanya.

Yusrinda Prababeni, mahasiswa program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman dalam studinya tentang Implementasi Kebijakan Hutan Kota di Samarinda memberikan olahan datanya.

 

Hutan Kota

 

Masalah dan jalan keluar

Simpang siur wilayah hutan kota Samarinda terjadi karena sebagian besar area hutan kota berada dalam penguasaan masyarakat dan swasta. Di atas lahan yang dikenal sebagai area hutan kota telah berdiri gedung, lapangan olahraga, juga perkantoran.

Yusrinda Prababeni dalam studinya itu menemukan penunjukkan hutan kota tidak mengikuti prosedur yang diisyaratkan. Kasus Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) misalnya yang tidak melalui komunikasi terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari pengelolanya. Ada juga hutan kota PT. Gani Mulya yang luasnya hanya 0,097 hektar. Ini tentunya tidak sesuai Pasal 8 bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,25 hektar.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Samarinda telah mengusulkan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hutan Kota. Raperda diusulkan sebagai upaya menindaklanjuti kondisi Kota Samarinda yang sudah tidak memiliki hutan, seperti hutan konservasi dan hutan lindung.

Yang patut ditunggu adalah perubahan rencana lahan eks SMPN 1 dan SMAN 1 di Jalan Bhayangkara yang awalnya akan dijadikan taman kota, kini ditinjau ulang dijadikan hutan kota.                                                                             

“Kita ubah konsepnya dan anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lain. Hutan kota ini tentunya akan dinikmati warga, tanpa ada bangunan lain,” ucap Syahrie Ja’ang, Walikota Samarinda.

 

Lahan terbuka hijau yang akan dikembangkan sebagai hutan kota di Samarinda kondisinya semakin berkurang. Foto: Yustinus S. Hardjanto

Lahan terbuka hijau yang akan dikembangkan sebagai hutan kota di Samarinda kondisinya semakin berkurang. Foto: Yustinus S. Hardjanto

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Ekspansi Sawit Merajela, Kabupaten Banggai Dihantam Banjir Bandang

Kondisi perkampungan warga yang terendam banjir bandang di Kecamatan Toili. Foto: Emi

Kondisi perkampungan warga yang terendam banjir bandang di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Foto: Emi

Banjir bandang menghantam Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Daerah di timur Sulawasi ini meradang. Sejak Minggu, 10 Agustus 2014, ribuan rumah milik masyarakat di tiga kecamatan; Toili, Toili Barat, dan Moilong harus rela menerima terjangan air bah.

Intensitas hujan yang cukup tinggai sejak Sabtu, 9 Agustus 2014, dianggap biangnya. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai menyebutkan, banjir di Kecamatan Toili terjadi di Desa Cendana Pura, Musa Kencana, Tolisu, Sentral Timur, Sentral Sari, Jaya Kencana, Tohiti Sari, Pindang Barukel, Cendana, dan Desa Bukit Jaya.

Di Kecamatan Toili Barat banjir menghantam Desa Dongin, Bukit Makarsi, Makata, Mantawa, Samiwangi, dan Pindang Sari. Sementara, di Kecamatan Moilong belum terdata. Banjir tersebut merendam rumah yang dihuni 3.594 kepala keluarga atau 14.375 jiwa. Di Kecamatan Toili Barat, 962 kepala keluarga atau 3.341 jiwa rumahnya terendam. Menurut warga setempat, ada seorang warga hanyut terbawa arus, yang hingga kini belum ditemukan.

“Sudah ada warga yang meninggal akibat banjir bandang ini. Namanya Abdul Wahid, ditemukan sekitar jam 12 siang,” kata Tito, salah seorang pegawai BPBD Kabupaten Banggai, kepada Mongabay Indonesia.

Untuk sementara, kerugian materil yang diderita akibat banjir bandang ini adalah dua jembatan dan bendungan sepanjang 15 meter di Kecamatan Toili rusak berat. Sebagian besar pagar sekolah dan tanggul yang dibangun juga rusak. Di Kecamatan Toili Barat, 4.530 hektar sawah warga rusak terendam air. Sementara di Kecamatan Moilong belum terdata.

 

Sawit dominasi Kabupaten Banggai    

Tahun 2008, banjir besar juga menghantam puluhan desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Banggai. Ketika itu, banjir setinggi 1,5 meter merusak fasilitas umum, rumah penduduk, lahan persawahan dan perkebunan coklat milik masyarakat. Banjir tersebut juga menghanyutkan 19 rumah warga yang berada di bibir muara sungai.

Banyak yang beranggapan bahwa banjir tersebut merupakan siklus tahunan. Namun, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulteng Ahmad Pelor menyatakan bahwa banjir itu lebih disebabkan tingginya laju perusakan hutan yang dilakukan perusahaan sawit, yang kini mendominasi Kabupaten Banggai.

“Deforestasi baik secara legal dan ilegal menjadi pemicu utama banjir. Ini bukan peristiwa alamiah. Namun karena hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi dikesankan bahwa banjir ini adalah sikluas tahunan,” katanya.

Ahmad Pelor mengatakan, saat ini di Kecamatan Toili dan sekitarnya bercokol perusahaan sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dengan luas yang tercatat resmi di pemerintah sekitar 6.000 hektar. Namun, ada banyak lahan skala kecil yang tidak tercatat resmi, yang masuk dalam kawasan hutan dan diklaim sebagai lahan plasma. Sayangnya, kebun plasma ini tidak ada petaninya.

Di Kecamatan Toili inilah aktivis perempuan Eva Bande ditangkap yang dianggap melanggar hukum karena memimpin perjuangan petani melawan perusahaan sawit PT. KLS pimpinan Murad Husain. Karena aktivitasnya itu, Eva Bande divonis empat tahun penjara. Sementara Murad Husain, Bos PT. KLS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2010, tidak ditahan pihak kepolisian.

“Aktivitas PT. KLS ini ikut berpengaruh terhadap proses pendangkalan sungai di Toili. Proses abrasi sungai terjadi secara masif. Perusahaan ini memiliki kebun sawit di Kabupaten Banggai seluas 20.000 hektar, di luar klaim-klaim kebun plasma yang tak ada petaninya,” ungkap Pelor.

Selain PT. KLS, di Kabupaten Banggai juga bercokol beberapa perusahaan sawit, antara lain PT. Sawindo Cemerlang dan PT. Wira Mas Permai.

Irwan Frans Kusuma, Direktur Pusat Studi Advokasi Rakyat (Pusar) Banggai, mengatakan bahwa perusahaan sawit di Banggai juga telah merusak kawasan konservasi. Dari tiga perusahaan sawit, dua menyerobot wilayah hutan konservasi, yakni PT. KLS yang masuk dalam kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang. Lalu, PT. Wira Mas Permai menyerobot Cagar Alam Pati-pati.

“Dari dulu warga sudah mengajukan penolakan perusahaan yang memasuki kawasan konservasi. Jika kawasan hutan dan Cagar Alam Pati-pati dibuka, akan ada dampak buruk. Banjir memberikan bukti bahwa kekhawatiran itu benar-benar terjadi,” ungkap Irwan.

Ketika musim penghujan lewat dan beralih ke musim kemarau, kekeringan juga mengancam daerah yang memiliki luas 9.672,70 kilometer persegi ini. Sebab sumber air yang dialirkan dari daerah aliran sungai (DAS) Mayayap, akan kering dan sebagian satwa di kawasan itu akan menjadi hama bagi pertanian warga yang bersandar pada hutan di hilirnya.

“Kini, rutinitas banjir telah menjadi mimpi buruk Kabupaten Banggai, sebuah peristiwa yang sebelumnya jarang dirasakan masyarakatnya.”

 

Rumah warga terendam banjir di Kecamatan Toili. Foto: Emi

Rumah warga terendam banjir di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Foto: Emi

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Pendiri JAAN Dipukul Ketika Aksi Damai di Bali. Kenapa?

Aksi  JAAN dan Animal Shanti menolak Sirkus Lumba-Lumba di Wake Dolphin and Resto, Pantai Keramas, Bali. Foto  : JAAN.

Aksi JAAN dan Animal Shanti menolak Sirkus Lumba-Lumba di Wake Dolphin and Resto, Pantai Keramas, Bali. Foto : JAAN.

Sabtu petang (09/08/2014), Pantai Keramas, Gianyar, Bali terlihat ramai, salah satunya karena acara grand opening di Wake Dolphin and Resto dengan acara pembukaan sirkus lumba-lumba. Terlihat banyak petugas kemanan dari pihak pengelola sirkus lumba-lumba menjaga acara tersebut.

Sekitar pukul 21.00 WITA, tujuh orang aktivis perlindungan satwa liar JAAN (Jakarta Animal Aid Network) dan Animal Shanti datang dan membuat aksi damai di depan pintu masuk kolam atraksi sirkus lumba-lumba Wake Dolphin and Resto.

Ternyata aksi damai itu menyulut kemarahan para petugas keamanan dan orang-orang yang diduga preman bayaran PT. Wersut Seguni Indonesia (WSI), pengelola sirkus lumba-lumba keliling terbesar di Jawa yang berada di balik wahana pertunjukan lumba-lumba Wake Dolphin and Resort.

“Kami dikejar, nama saya disebut akan dibunuh. Kami juga dipukuli. Dua orang yang jadi korban pemukulan, yaitu saya dan teman saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan. Sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit,” kata pendiri dan koordinator JAAN, Femke Den Haas.

“Saya yakin sekali yang mengejar-ngejar kami, memukul, mengancam saya akan dibunuh itu preman bayaran PT. WSI. Sudah dari tahun 2010 mereka mengincar akan membunuh saya karena terus menerus menyuarakan penolakan dan pembubaran sirkus lumba-lumba,” kata Femke.

Perempuan kurus itu menjelaskan mereka awalnya melakukan aksi damai pada pukul 6 sore saat pembukaan acara. Akan tetapi karena penjagaan ketat, para aktivis menunda aksinya hingga malam karena alasan keselamatan para aktivis.

Jumlah tim JAAN dan Animal Shanti hanya tujuh orang akhirnya bersepakat untuk tetap melakukan aksi singkat dengan membawa poster penolakan sirkus lumba-lumba sekitar pukul 9 malam.

Para aktivis menuju gerbang dengan membawa beberapa poster menolak sirkus lumba-lumba. Aksi mereka kemudian menyulut kemarahan para penjaga dan kemudian melakukan pemukulan.

Para aktivis diteriaki dan dikejar segerombolan orang-orang tersebut. Sebagian tim selamat dengan berlari menyusuri pantai dan bersembunyi di semak-semak. Dua orang tertinggal dibelakang dan menjadi sasaran pemukulan. Seorang dari aktivis ditarik dan diseret ke daerah gelap. Seorang lagi diseret ke laut dengan ancaman akan ditenggelamkan.

Kedua aktivis perempuan ini yang salah satunya adalah Femke, berjuang melindungi dari orang-orang yang diduga preman bayaran sampai polisi datang dan menyelamatkan dua aktivis itu dengan dibawa ke Polsek Blahbatu untuk diamankan dari amuk masa.

Lalu, para preman mengikuti mereka hingga ke kantor polisi, dan masih menyerukan ancaman pada dua perempuan ini. Keduanya berada di sana sampai pukul dua pagi, menunggu suasana mereda. Setelah keadaan dirasa aman mereka pulang dengan kondisi memar dan lebam. Diiringi mobil polisi, mereka diantar pulang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan.

“Di kantor polisi pun saya masih diteriaki akan dibunuh. Wajah kami di foto oleh mereka. Maka dari itu, kami tidak mau melapor ke pihak kepolisian karena kami tidak yakin polisi netral,” kata Femke

Femke juga menjelaskan alasan aksi damai yang mereka lakukan yakni berdasarkan investigasi tim JAAN ditemukan bahwa di dalam Wake Dolphin and Resto terdapat kolam berukuran 10 meter x 20 meter, terdapat empat ekor lumba-lumba yang dipelihara untuk pertunjukan. Sangat sempit bagi lumba-lumba yang seharusnya lumba-lumba bisa menjelajah hingga ratusan kilometer per hari di habitatnya, di laut lepas.

Ajiq dari Animal Shanti kepada Mongabay mengatakan menyesalkan kekerasan dalam aksi itu. “Masyarakat harus dukung penolakan sirkus lumba-lumba dengan tidak datang dan menonton sirkus, namun datang langsung ke habitatnya di laut lepas. Sirkus lumba-lumba bukan edukasi, namun ekploitasi,” kata Ajiq.

Sementara itu, Kapolsek Blahbatu, AKP I Nyoman Suparsa kepada Mongabay mengatakan, memang benar ada dua orang perempuan kewarganegaraan asing yang pihak polsek Blahbatu amankan bersama satu orang laki-laki. Kedua orang perempuan menyampaikan kepada kami mereka dipukuli, namun mereka tidak mau dimintai keterangan dan dimintai identitas mereka sebagai laporan kami.

“Kami sudah melakukan tindakan sesuai prosedur penanganan warga asing. Kami sudah mengantarkan mereka ke rumah sakit. Namun, pihak mereka menolak melanjutkan kasus tersebut dan meminta kasus selesai,” katanya.

Polsek Blahbatu juga telah meminta keterangan ke pihak Wake Dolphin and Resto. “Pihak mereka mengatakan tidak melakukan kekerasan terhadap kedua korban,” kata I Nyoman Suparsa.

Menhut ke Bali menyita lumba-lumba

Sebelumnya pada bulan Februari 2013, Bali pernah dihebohkan dengan kasus restoran Akame, Pelabuhan Benoa, Denpasar yang diduga melakukan penyiksaan terhadap dua lumba-lumba peliharaan mereka. Lumba-lumba tersebut akhirnya disita oleh Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan turun tangan untuk menyita dua ekor lumba-lumba untuk dikembalikan ke habitatnya di laut Karimun Jawa. (tautan beritanya klik disini)

Namun, pernyataan dari menteri tersebut tidak pernah terjadi bahkan lumba-lumba tersebut kembali ke penangkaran sirkus lumba-lumba di Weleri, Kendal, Jawa Tengah.

Saat itu lumba-lumba dipelihara dalam kolam sebagai pertunjukan bagi pengunjung. Protes yang bermunculan dari berbagai pihak, termasuk dari Ric O’barry, aktivis lumba-lumba internasional, hingga mampu membuat penangkaran lumba-lumba ini ditutup meskipun lumba-lumba itu belum berhasil di kembalikan ke laut lepas. Aksi protes besar-besaran yang terjadi saat itu tampaknya belum membuat para pengusaha penangkaran dan sirkus lumba-lumba jera.

Ekploitasi Lumba-lumba dibalik alasan Edukasi

Dari data JAAN, berbagai hal buruk yang terjadi pada mamalia laut terpintar itu selama dalam penangkaran sirkus lumba-lumba. Lumba-lumba dieksploitasi sebagai objek komersial dengan kedok edukasi dan konservasi. Lumba-lumba yang biasa berkomunikasi dengan kawanannya di laut dengan suara sonar dapat terganggu dan rusak akibat suara musik yang keras saat sirkus.

Selain itu kolam yang kecil mengakibatkan sonar lumba-lumba yang bisa menjelajah hingga ratusan mil di dalam laut, terbentur dinding kolam hingga membuat stress lumba-lumba dan bisa berakibat kematian.

Pengusaha yang bergerak dalam industri lumba-lumba keliling menggadang-gadang nama konservasi untuk keuntungan mereka, kendati sebenarnya konservasi tidak pernah ada. Lumba-lumba dalam penangkaran adalah lumba-lumba yang ditangkap dalam alam liar dan sampai saat ini belum ada lembaga konservasi di Indonesia yang mampu mengembangbiakan lumba-lumba dalam penangkaran. Kalaupun ada lumba-lumba yang lahir di kolam itu diduga karena lumba-lumba itu hamil saat ditangkap.

Selain itu, lumba-lumba dipukul dan buat lapar agar mengikuti perintah pelatih untuk melakukan atraksi.   Lumba-lumba diberi makan ikan-ikan mati yang dipotong kecil dan tidak segar, padahal di alam liar mereka biasa makan ikan laut yang masih hidup.

Bentuk kolam memiliki banyak kekurangan. Kedalaman air yang kurang menyebabkan suhu air mudah berubah panas, memberi efek pada lumba-lumba yang tinggal di dalamnya. Air yang digunakan bukanlah air laut, namun air tawar yang dicampur degan garam dan klorin. Klorin sendiri membawa dampak buruk bagi lumba-lumba, mulai dari iritasi kulit hingga iritasi mata yang bisa berakhir pada kebutaan.

Beberapa poin-poin diatas sangat bertentangan dengan prinsip kesejahteraan satwa (animal welfare). Untuk itu JAAN dan Animal Shanti dengan tegas menyatakan menolak adanya penangkaran sirkus lumba-lumba di Wake Dolphin and Resto, Keramas, Bali.

“Salah satu cara yang mudah bagi masyarakat untuk ikut menolak bentuk eksploitasi pada sirkus lumba-lumba adalah dengan tidak menonton sirkus itu sendiri. Cara yang terbaik untuk melihat dan menyaksikan lumba-lumba adalah dengan mendatangi habitat mereka salah satunya yang terdapat di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Dengan membayar Rp 60,000,- saja kita bisa diajak nelayan setempat menaiki perahu kemudian melihat lumba-lumba bermain di laut lepas,” tutup Femke.

Hingga berita ini diturunkan, Mongabay Indonesia belum berhasil melakukan konfirmasi ke pihak PT. WSI dan Wake Dolphin and Resto.

Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Terus Menguat. Seperti apakah?

Anak-anak dikenalkan dengan hutan mangrove dan tanaman bakau di Teluk Benoa yang kini semakin terancam akibat laju pembangunan. Fungsi hutan mangrove sebagai sarana pendidikan lingkungan pun akan terancam hilang. Foto: Ni Komang Erviani

Anak-anak dikenalkan dengan hutan mangrove dan tanaman bakau di Teluk Benoa yang kini semakin terancam akibat laju pembangunan. Fungsi hutan mangrove sebagai sarana pendidikan lingkungan pun akan terancam hilang. Foto: Ni Komang Erviani

Beberapa minggu belakangan, berbagai kalangan dari berbagai daerah di Bali mendirikan baliho-baliho dan atribut penolakan reklamasi di daerahnya masing-masing untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yang direncanakan oleh investor yakni PT. TWBI.

Reklamasi Teluk Benoa itu termaktub dalam Perpres No. 51/2014  Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan (Sarbagita).

Wayan Gede Sudiana salah satu elemen masyarakat dari Kedonganan mengatakan mereka menolak reklamasi Teluk Benoa karena akan berdampak pada tempta tinggal mereka.

“Reklamai akan membuat wilayah kami crowded. Wilayah kami sering kena banjir rob saat air laut pasang atau hujan. Apalagi dengan adanya reklamasi bisa-bisa wilayah kami tenggelam,” ujar Wayan Gede Sudiana.

Nyoman Wada selaku pengurus desa dan kelompok nelayan Tanjung Sari mengatakan, adanya reklamasi, maka Desa Adat Kelan paling pertama akan terkena dampak secara nyata. Bahkan belum adanya reklamasi, wilayah mereka kerap dilanda banjir rob.

“Dengan di reklamasi pasti air laut akan naik, sekarang saja dengan berdirinya tiang pancang jalan tol tiap bulan purnama terjadi banjir rob di wilayah kami, ” kata Nyoman Wada.

Nugie Kurnia, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar Bali menambahkan, sampai saat ini Perpres 51/2014 belum dicabut oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono, hal ini berarti rencana Reklamasi Teluk benoa seluas 700 hektar masih terus dilanjutkan. Padahal banyak elemen masyarakat pesisir sudah menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Berdasarkan penelitian Conservation International Indonesia menyatakan reklamasi di Teluk Benoa jika dilakukan lebih dari 15 persen, maka daerah pesisir Teluk Benoa akan terancam banjir. Alasannya karena daerah tampungan air dari 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke Teluk Benoa telah berkurang volume tampungannya sementara debit air yang mengalir ke Teluk masih tetap. Demikian pula pendapat para akademi dari Universitas Udayana telah menyatakan Teluk Benoa tidak layak direklamasi,” tambah Nugie.

“Kami meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014, menghentikan seluruh upaya-upaya mereklamasi Teluk Benoa dan tidak melakukan kebijakan strategis yang dapat mengancam keberlangsungan hajat hidup orang banyak termasuk kebijakan Reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.

Parade Budaya

Aksi unjuk rasa menolak reklamasi kembali digelar. Berbagai elemen masyarakat seperti seniman, mahasiswa, masyarakat adat, tokoh adat dikoordinir Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Teluk Benoa melakukan aksi berupa parade budaya di Lapangan Renon pada Jumat kemarin (08/08/2014).

Berbagai elemen masyarakat termasuk musisi melakukan aksi parade budaya Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Foto : ForBALI

Berbagai elemen masyarakat termasuk musisi melakukan aksi parade budaya Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Foto : ForBALI

“Untuk kesekian kalinya kami kembali turun ke jalan, menyatakan sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa,” kata Nugie Kurnia, Humas aksi Parade Budaya.

Parade budaya dimulai dengan melakukan long march dari parkiran timur lapangan Renon menuju Monumen Perjuangan Bajrasandi dan kantor Gubernur Bali. Massa Parade Budaya menggunakan atribut spanduk, poster, bendera, dan wayang biota laut yang berisi tuntutan untuk menolak reklamasi di Teluk Benoa dan dibatalkannya Perpres 51/2014.

“Jika  pada aksi sebelumnya hanya diikuti oleh elemen dan komunitas penolak reklamasi, kali ini Aksi Parade Budaya diikuti oleh kalangan masyarakat  adat Bendesa dan warga Desa Adat Kelan Kabupaten Badung. Dari wilayah terdampak lainnya hadir pula Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (Jalak) Sidakarya dan Aliansi Pemuda Sidakarya,” ujar Nugie.

Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana mengatakan, reklamasi Teluk Benoa tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat pesisir Teluk Benoa seperti Tanjung Benoa, Jimbaran, Kedonganan, dan Kelan, tapi tanggung jawab semua masyarakat Bali.

“Reklamasi Teluk Benoa merupakan masalah bagi masyarakat Bali seluruhnya. Ini kebijakan yang manipulatif dan penuh pemaksaan, harus dilawan. Jika tidak dilawan, kedepannya pola-pola seperti ini akan digunakan untuk mengeksplotasi daerah-daerah lain di Bali,” ujar Gendo.

Gendo juga mengatakan, agar seluruh masyarakat Bali bersolidaritas dan menunjukan sikap penolakannya dalam berbagai bentuk sepanjang sesuai demokrasi dan konstitusi.

“Masyarakat yang menolak reklamasi diserukan mendirikan baliho-baliho, spanduk, bendera di daerah masing-masing. Terbangkan layangan penolakan reklamasi atau apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan demokrasi. Budaya kritis di Bali harus mulai dibangkitkan agar Bali tidak terjajah,” kata Gendo.

Aksi Parade Budaya juga diisi berbagai macam pertunjukan seperti, Tari Kecak oleh BEM UNHI, pementasan Barong Bangkung dari masyarakat Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (JALAK Sidakarya), musikalisasi puisi, orasi, dan ditutup musisi Bali dengan menyanyikan lagu Bali Tolak Reklamasi.

Surat Terbuka KIARA ke Presiden

Pada 30 Juni lalu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengajukan surat protes kepada Presiden Republik Indonesia terhadap Perpres No/51/2014. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KIARA, Abdul Halim itu mereka menilai perubahan perpres Sarbagita senyatanya hanya mengakomodir kepentingan pengusaha swasta untuk mereklamasi Teluk Benoa.

KIARA melihat dikeluarkannya Perpres itu merupakan tindakan yang gegabah, tidak transparan dan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat karena akan berdampak buruk reklamasi bagi lingkungan hidup dan ancaman bencana ekologis

Perpres No. 51/2014  juga berpotensi besar untuk memutihkan dugaan pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh Gubernur Bali sehingga harus dibatalkan dan atau dicabut.

KIARA menilai Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA baru berlaku selama 3 tahun sehingga tidak dapat dilakukan perubahan, mengingat peraturan tata ruang baru boleh dilakukan review 1 kali dalam 5 tahun dan belum tentu ada revisi. Percepatan perubahan peraturan tata ruang sebagaimana yang terjadi pada perpres Sarbagita no 45/2011 adalah tindakan cacat secara prosedural sehingga Perpres No. 51/2014  harus dibatalkan dan atau dicabut.

Mereka juga menganggap Perpres itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pertimbangan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 menjelaskan lima kewajiban konstitusi terhadap masyarakat pesisir, yaitu pengakuan hak nelayan tradisional atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melekat dan telah dimanfaatkan secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan dalam bentuk skema pemanfaatan atau diserahkan kepada swasta dengan ganti kerugian.

Kedua, tidak ada lagi legalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan private ownership dan close ownership kepada usaha perseorangan, badan hukum atau masyarakat tertentu dalam bentuk privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, negara wajib melakukan suatu ‘perlakuan khusus’ bagi nelayan tradisional dalam skema pemanfaatan sumber daya pesisir sehingga tidak ada lagi ancaman kehilangan sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya.

Keempat, menekankan adanya jaminan pelibatan nelayan tradisional dalam perencanaan zonasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan atas prinsip demokrasi eknomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan.

Memperjuangan Kemerdekaan, Meraih Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Warga adat Kajang, yang ketata menjaga alam hingga hutan terjaga dengan baik. Perda Masyarakat Adat Kajang tengah proses. Foto: Wahyu Chandra

“Menjembatani kesenjangan: melaksanakan hak-hak masyarakat adat.” Begitulah tema Hari Masyarakat Adat Internasional, tahun ini, yang jatuh pada 9 Agustus lalu. Tema ini,  merupakan simbol komitmen negara-negara anggota PBB untuk mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

Bagaimana kabar masyarakat adat di Indonesia? Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan hutan adat bukan hutan negara. Ini angin segar bagi pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia. Gerakan masyarakat adat juga makin menguat.

Sayangnya, pengakuan lewat MK ini belum diikuti pada tataran pelaksana baik di pusat maupun daerah. Baru beberapa daerah, yang memiliki peraturan daerah mengenai pengakuan hak masyarakat adat, seperti Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, memiliki tiga perda. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sedang penyusunan perda masyarakat adat Kajang. 

Pengakuan lambat ini mengancam wilayah adat dengan kekayaan alam, termasuk hutan bakal habis terbabat. Sebab, sebagian wilayah adat itu sudah ‘terbebani’ izin-izin yang dikeluarkan pemerintah kepada para pengusaha. “Padahal, sekitar 70% hutan terbaik yang tersisa di Indonesia itu ada di wilayah adat,” kata Abdon Nababan, sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).”  

Lambannya pengakuan hak inipun memicu konflik-konflik di lapangan, baik antara masyarakat adat dengan pengusaha maupun pemerintah. Penangkapan-penangkapan warga adat yang berdiam di wilayah mereka terus terjadi hingga kini di berbagai daerah.

Salah satu palang ditancapkan di Kampung Wambi di Wambi, Merauke, menolak masuknya perusahaan yang bakal mengancam kehidupan mereka. Foto: Agapitus Batbual

Munadi Kilkoda, ketua BPH AMAN Maluku Utara mengatakan, gerakan masyarakat adat di Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia internasional. Misal, lewat keterlibatan pada pertemuan-pertemuan penting di dunia. Termasuk, tekanan internasional hingga terjadi berbagai perubahan kebijakan di negara ini.

Namun, katanya, masyarakat adat belum merdeka. Saat ini, mereka masih berhadapan dengan masalah klasik dari periode ke periode pergantian kekuasaan. “Di berbagai daerah kita mengalami hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dirampas, justru negara melegitimasi itu,” katanya, Minggu (10/8/14).

Menurut dia, Indonesia memiliki persoalan mendasar yang sulit diselesaikan sesegera mungkin. Yakni, tata kelola SDA yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Pembangunan, lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan menguras habis SDA, dan hak-hak masyarakat adat diabaikan.

Akhirnya, kata Munadi, terjadi konflik dan kemiskinan. Ratusan kasus konflik agraria terjadi setiap tahun. “Siapa yang rugi? Masyarakat adat, mereka kehilangan sumber ekonomi sebagai sumber menopang hidup.”

Dia mengatakan, ada terobosan hukum dengan MK-35 tetapi respon pemerintah Indonesia, lain dari semangat keputusan itu. “Ini diabaikan mereka. Sudah satu tahun lebih masyarakat adat menunggu presiden dan kepala daerah membuat kebijakan lebih populis, yang terjadi sebaliknya. Jadi memang tidak ada niat baik dari mereka.”

Masyarakat adat, katanya, justru terus dihadapkan dengan pemilik-pemilik modal yang didukung militer. “Pemerintah memelihara konflik ini, karena itu mereka tak memiliki kesungguhan menyelesaikan lewat MK-35.”

Belum lagi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA), yang sudah tiga tahun terkatung-katung. “AMAN menuntut pemerintah mengesahkan RUU ini karena sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.”

Namun, sampai akhir pemerintah saat ini RUU masih di meja persidangan DPR. “Ironis bisa membentuk negara rakyat sejahtera, kalau negara masih memandang investasi padat modal lebih penting daripada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat,” ucap Munadi.

Buldoser yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membuka hutan adat di Muara Tae, Kutai Barat, kalimantan Timur. Foto: Margaretha Beraan/AMAN Kaltim

Senada dengan Margaretha Seting Beraan, ketua BPH AMAN Kalimantan Timur. Dia mengatakan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia, masih jauh dari harapan.

Gak jauh beda. Sekarang, kami desak agar pembahasan perda adat tingkat provinsi segera diselesaikan. Sedangkan kabupaten-kabupaten segera membuat perda adat sebagai bagian dari pelaksanaan MK 35,” katanya.

Margaretha mengatakan, perda ini sangat penting demi kepastian hukum kawasan kelola masyarakat adat dan klaim mereka atas tanah adat. “Perda ini juga dasar pengelolaan atas hutan adat dan perliindungan hukum bagi mereka. Terutama dalam menjaga dan mengelola hutan adat.”

Sampai kini, katanya, masih banyak kabupaten belum punya perda adat. Bahkan, Kaltim dalam membahas perda ini masih tarik ulur. “Mungkin bagi mereka perda ini tidak seksi karena tidak ada duit. Belum lagi, terlalu banyak kepentingan bersinggungan, terutama kepentingan investasi,” ujar dia.

Pandangan serupa juga datang dari Deftri Hamdi, ketua BPH AMAN Bengkulu.  Menurut dia, pada dasarnya tidak ada yang berubah kondisi masyarakat adat di Indonesia. Berbagai macam tata peraturan perundangan-perundangan yang berpihak kepada masyarakat adat tidak cukup mampu melindungi dan memberi pengakuan terhadap hak-hak kepada mereka.

Ekskalasi konflik pengelolaan sumber daya alam, kehutanan makin meningkat sepanjang 2013- 2014. Pengusiran dan kriminalisasi masyarakat adat, katanya, menggerus keyakinan mereka akan bernegara.

“Tidak ada pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat akan makin menjadikan mereka obyek pembangunan di negeri ini.”

Belum lagi, keputusan MK-35 tidak mampu dijalankan rezim SBY.  “Imbas tidak ada komitmen SBY dalam menjalankan perintah MK berdampak pada kebijakan politik di tingkat lokal. Pemerintah daerah menjadi tidak berani mengimplementasikan keputusan MK ini.”

Keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, yang terus dijaga oleh masyarakat adat Meratus. Foto: Greenpeace

Berharap pada Presiden terpilih

Untuk itu, katanya, perlu kemauan politik kuat pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan bagi masyarakat adat. “Presiden terpilih diharapkan berani membuat kebijakan dan terobosan startegis guna menjalankan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat.”

Dalam siaran pers Abdon mengatakan, tahun ini menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat adat. Sebab, pada pilpres kali ini AMAN resmi mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurut dia, jika produk hukum yang penting bagi masyarakat adat tak keluar pada pemerintahan SBY-Boediono,  maka agenda ini harus menjadi prioritas pasangan Jokowi-JK.

”Mudah-mudahan pasangan Jokowi-JK tidak mengingkari janji setelah menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Abdon mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus melanjutkan kebijakan satu peta (one map policy), moratorium izin baru di kawasan hutan, nota kesepakatan bersama (NKB) 12 kementerian dan lembaga negara dimotori KPK – UKP4.  Lalu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis keragaman budaya, ekonomi hijau dan REDD+ berbasis masyarakat adat.

Ada lagi program pemerintah yang harus dikaji ulang, bahkan dihentikan antara lain master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

Penetapan MP3EI, katanya, dalam memilih wilayah tertentu dengan kekayaan sumberdaya dilakukan sepihak. Masyarakat termasuk warga adat tak pernah diminta pendapat dan persetujuan sebagaimana terkandung dalam prinsip Free, Prior, Informed Concent (FPIC).

 

Mengerikan, Warga Bener Meriah Tewas Diinjak Gajah

Konflik antara manusia dan gajah tidak perlu terjadi bila tidak saling mengganggu habitatnya. Foto: Junaidi Hanafiah

Konflik antara manusia dengan gajah tidak perlu terjadi bila tidak saling mengganggu habitatnya. Foto: Junaidi Hanafiah

Konflik antara manusia dengan satwa kembali merebak. Kali ini, Firman, warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, korbannya. Lelaki berusia 35 tahun ini menemui ajal akibat diserang seekor gajah liar di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah.

Firman yang saat itu hendak ke kebun dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba diserang gajah di tengah jalan. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Masteh (50) yang juga hendak ke kebun bersama korban. “Selain menginjak kepala dan tubuh, korban juga diseret sejauh 20 meter,” tutur Munira, warga Blang Rakal yang sekaligus tetangga dekat koban, Jumat (8/8/14).

Munira mengatakan, beberapa bulan terakhir, kebun masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo dan beberapa daerah di Kabupaten Bener Meriah sering didatangi gajah liar. Masyarakat berulang kali melaporkan kepada pemerintah kabupaten, namun hingga saat ini belum ditanggapi. “Padahal, sudah ada yang jadi korban,” tuturnya.

Anggota Aceh Green Community Bener Meriah Sri Wahyuni, membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menyebut ini merupakan konflik antara gajah dan manusia yang kembali menelan korban.

Menurut Sri Wahyuni, hutan di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, seperti Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dan beberapa kecamatan lainnya, telah ditebang dan ditanami kelapa sawit. “Daerah tersebut merupakan lintasan gajah yang seharusnya tidak boleh di rusak,” ujarnya.

Selain hutan rusak, parahnya, untuk mengantisipasi agar gajah tidak merusak kebun sawit, beberapa pemilik kebun memasang kabel yang dialiri listrik. “Karena lintasannya terhalang, gajah masuk ke kebun masyarakat dan menyerang juga,” tambah Sri Wahyuni.

Kepala Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Saleh Kadri, menyebutkan pada 1 Mei 2014, gajah turun ke areal perkebunan penduduk dan merusak perkebunan warga. Tidak hanya tanaman keras, kawanan gajah juga merusak padi masyarakat. Diperkirakan, jumlahnya mencapai 20 ekor.

Menurut Saleh, warga telah melakukan berbagai upaya untuk menghalau gajah agar menjauh dari perkebunan dan permukiman. “Kami telah membunyikan petasan, memukul pentungan, dan membunyikan meriam bambu. Meskipun diusir, kawanan gajah itu kembali lagi,” ujarnya.

Di Kabupaten Aceh Barat, terjadi hal yang sama. Puluhan hektar perkebunan milik warga di Kecamatan Pante Ceureumen dan Kecamatan Meureubo dalam beberapa bulan terakhir di rusak kawanan gajah.

Tidak hanya merusak tanaman. Di dua kecamatan itu, kawanan gajah juga melukai tiga warga dan menewaskan satu orang dengan menginjaknya. “Konflik dengan gajah sangat meresahkan warga. Apapun yang ditanam di kebun, akan dirusak. Kami tidak tahu harus berbuat apa, terlebih sudah ada korban jiwa,” ujar Munadir, warga Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Tidak hanya merenggut korban jiwa, konflik ini juga menyebabkan dua ekor gajah jantan liar mati di kawasan hutan Desa Teuping Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Saat ditemukan 5 April lalu, gajah jantan tersebut kepalanya terpotong dan gadingnya hilang.

Wahdi Azmi, Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) menyebutkan, konflik satwa liar dengan manusia sepanjang sejarahnya selalu menggunakan pisau konservasi. “Akibatnya,  penanganan yang dibuat pemerintah atau aktivis lingkungan tidak berkembang karena sulit dimengerti masyarakat,” sebutnya.

Bila gajah sumatera diharapkan tetap ada dan penambahan alokasi lahan untuk pengembangan perkebunan juga dilakukan, strategi yang dilakukan tidak memisahkan antara manusia dan gajah. Cara yang harus ditempuh adalah dengan penyesuain pola interaksi antara manusia dan gajah melalui pemilihan jenis komoditi tidak disukai gajah.

“Untuk menyelamatkan gajah, warga, dan perkebunan, jangan tangani dengan pola konservasi. Tapi, bagaimana manusia dan gajah dapat hidup di lahan yang sama,” sambung Wahdi.

Masyarat Aceh, secara empiris telah lama mengetahui komoditi pertanian dan perkebunan yang tidak hanya secara klimatologi, agronomi, dan ekonomi terbukti sesuai. Tapi juga, cocok dengan keberadaan gajah liar di sekitarnya. Lada merupakan salah satu komoditi yang sesuai dikembangkan di Aceh dan tidak bermasalah dengan gajah liar. Begitu juga  kopi yang terus dikembangkan yang  tak berisiko tinggi terhadap gangguan gajah.

“Kita berharap, pemerintah daerah peka dan menindaklanjutinya dengan kebijakan yang berpihak pada keharmonisan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Termasuk gajah,” ucap Wahdi.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Penanganan Illegal Mining di Donggala Terkesan Lamban

Galian C yang menyebabkan laut dan udara tercemar. Foto: Syarifah Latowa

Penanganan kasus illegal mining di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang menyeret Abas Adnan sebagai tersangka, terkesan lamban. Padahal, kasusnya sudah merebak sejak Maret 2014.

Direktur Jaringan Tambang (JATAM) Sulteng Syahrudin Ariestal Douw menilai pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkesan mengulur waktu dalam menetapkan Abas Adnan sebagai tersangka. Yang disayangkan, Direktur PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) ini, belum juga ditahan.

Menurut Ariestal, kepolisian belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang selalu mangkir dari panggilan. Untuk itu, Jatam mendesak Polda Sulteng melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka untuk menghindari hilangnya barang bukti.

Kasus illegal mining yang melibatkan PT. MAP tidak bisa menggunakan pendekatan standar. Kami memiliki pengalaman kasus seperti penetapan Direktur PT. Artaindo Jaya Abadi di Tojo Una-una yang juga ditangani Polda Sulteng.

Orangnya telah ditetapkan tersangka sesuai pengakuan Direskrim AKBP Utoro Saputro. Tapi, dengan alasan sedang melakukan pemeriksaan saksi ahli, kasusnya berlarut hingga lepas dari pengawasan masyarakat. “Jika dalam satu bulan kedepan pihak kepolisian belum menahan Direktur PT. MAP dan memeriksa para pejabat daerah yang terlibat, kami akan mengadukan Polda Sulawesi Tengah ke Mabes Polri dan KPK,” urainya.

PT. MAP diprotes masyarakat Batusuya karena melakukan pengangkutan material. Protes dilatari izin PT. MAP yang telah kadaluarsa seperti yang tertuang dalam dokumen IUP Nomor: 188.45/0111/DPE/04. Izin dimulai 15 Januari 2004 dan berakhir 15 Januari 2014. Warga juga tidak ingin lagi wilayahnya dikeruk untuk eksploitasi galian C.

Namun, aktivitas PT. MAP terus berlanjut dengan melakukan eksploitasi dan mengambil material untuk dikirim antar-pulau. Perusahaan ini beralibi mengantongi izin perpanjangan dari Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Donggala Syamsu Alam, selama 6 (enam) bulan kedepan.

Surat yang dikeluarkan Kepala Dinas ESDM Nomor: 540/21/DESDM/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah tindakan yang dilarang Undang-Undang Minerba pasal 165 Nomor 4 Tahun 2009. “Bukan kewenangannya untuk memperpanjang izin eksploitasi tersebut,” terang Ariestal.

Sebelumnya, Jumat (11/7/2014), kepada Mongabay Indonesia, Syamsu Alam mengatakan, semua kebijakan yang ia lakukan sesuai prosedur. Saat IUP PT. MAP berakhir 15 Januari 2014, pihaknya melalui surat nomor 540/08/DESDM/2014 tertanggal 9 Januari 2014 telah memberitahukan agar menghentikan seluruh kegiatan kecuali yang berkaitan dengan normalisasi alur sungai dan reklamasi pasca-tambang.

Perusahaan PT. MAP wajib melaksanakan kegiatan pasca-tambang sebagaimana diatur pasal 25 dan PP. 78/ tahun 2010. Artinya, walaupun IUP telah berakhir tidak serta merta menggugurkan kewajiban pasca-tambang. “Namun, pihak perusahaan belum pernah menyetor dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) termasuk jaminan dalam bentuk garansi bank pemerintah,” jelasnya.

Kami juga telah mengirimkan surat pemberitahuan No. 540/21/DESDM/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, penataan alur sungai.

“PT. MAP harus melaksanakan kewajiban dengan menyusun program pasca-tambang sebagaimana pasal 10 huruf (d) PP.78/2010. Untuk maksud itu, pihak perusahaan ditunggu Dinas ESDM guna mendapatkan bimbingan teknis. Namun, itu semua tidak pernah dilakukan PT MAP,” katanya.

Menurut Syamsu, surat tertanggal 24 Januari tersebut adalah pemberitahuan. Bukan untuk melaksanakan kegiatan pasca-tambang seperti reklamasi dan melakukan produksi.

Kewajiban pemegang IUP harus dipenuhi dan diselesaikan sekalipun masa IUP nya berakhir sebagaimana disebutkan pada pasal 121 UU No. 4/2009. “Ini bisa dicontoh dari program pasca- tambang PT. Aneka Tambang di Kulon Progo, Yokyakarta, yang telah melaksanakan programnya  selama dua tahun,” ujarnya.

Maka dari itu, Dinas ESDM Donggala mengirim kembali surat pemberitahuan No.540/29/DESDM/2014 tertanggal 3 Februari 2014 perihal penghentian kegiatan produksi, termasuk operasi di alur Sungai Batusuya. “Sejak 3 Februari, tidak dibenarkan lagi kegiatan tambang di Sungai Batusuya termasuk pabriknya,” tegas Syamsu.

Menyangkut kedatangan bupati dilokasi tambang Maret lalu, itu merupakan kunjungan muspida (musyawarah pimpinan daerah), guna meninjau langsung areal pertambangan. “Saat unsur muspida datang, memang ada pengakutanl, tapi itu material lama yang belum diangkut sebelum izin produksinya habis,” tandasnya.

Ditempat terpisah, PLH Kasubid Humas Polda Sulteng, AKBP Utoro Saputro, melalui Kasubbid Penmaa Kompol Rostin, menampik bila Polda Sulteng mengulur waktu dalam menangani kasus ilegal mining tersebut.

“Kami bukannya mengulur waktu menetapkan Abas Adnan sebagai tersangka kasus illegal mining di Donggala. Dalam proses hukum, kami memerlukan waktu mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu,” jelasnya.

Sekarang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka, karena bukti-buktinya sudah kuat. Menyangkut, kapan ia ditahan, kami sudah melayangkan surat panggilan pertama, namun Abas Adnan tidak hadir. Alasannya sakit. Kuasa hukumnya Safrudin Datu datang dan melaporkan kondisi Abas Adnan.

“Dalam waktu dekat, Polda Sulteng akan melayangkan kembali surat pemanggilan,” jelasnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Wow! Singapura Bakal Denda Perusahaan Penyebab Kabut Asap

Sisa hutan dan lahan gambut yang hangus terbakar di Jurong, Desa Bonai, Kabupaten Rokan Hulu Riau terlihat pada 24/6/13. Foto: Zamzami

Tampaknya, Singapura trauma dengan kabut asap yang menyelimuti negeri mereka tahun lalu dari kebakaran hutan dan gambut di Sumatera, Indonesia. Merekapun berupaya agar kabut asap bisa dicegah. Caranya? Baru-baru ini, parlemen Singapura menyetujui aturan yang bisa menghukum perusahaan, baik domestik maupun asing yang bertanggungjawab sebagai penyebab kabut asap di negara itu.

Sebelum berlaku, aturan ini masih perlu ditandatangni Presiden Singapura. Dikutip dari Reuters, bagi penyebab polusi udara di negeri Singa ini karena pembakaran kebun atau hutan oleh perusahaan akan didenda sampai S$100.000 atau sekitar US$80.000. Denda ini bisa mencapai US$2 juta per perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan ini juga bisa digugat perdata atas kerusakan yang terjadi.

“Parlemen telah menyetujui UU Pencemaran Kabut Lintas Batas” kata Vivian Balakrishnan, Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura dalam postingan di laman Facebook.

Aturan ini, katanya, akan menjerat pidana dan perdata bagi perusahaan-perusahaan bandel  yang menyebabkan kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut.

“Kami harus membuat perusahaan bertanggungjawab untuk bahaya yang mereka ciptakan bagi kesehatan dan lingkungan kami.”

Data NASA dari website World Resources Institute’s Global Fire Watch, baru-baru ini puluhan kebakaran di Riau, tepat berseberangan dengan Singapura.

Singapura telah mendapatkan ‘kiriman’ polusi udara karena kebakaran hutan dan gambut di Sumatera. Banyak dari kebakaran itu terkait dari konsesi sawit, kayu dan bubur kayu dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan dan beroperasi di Singapura.

Namun, para ahli mengatakan, hukum ini kemungkinan sulit diterapkan karena juga berlaku bagi perusahaan di luar Singapura.

Selain itu, data konsesi di Indonesia kerap tak jelas hingga sulit untuk langsung menyalahkan sebagai penyebab kabut asap.