Lingkungan Hidup

Proses Amdal Pembangunan Bandara Kulon Progo Dinilai Cacat Hukum, Mengapa?

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur bandara. Foto: Tommy Apriando

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur bandara. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

Panas terik matahari tak menyurutkan langkah ratusan petani tergabung dalam Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) menyuarakan penolakan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di depan Balai Desa Temon Kulon, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis, (10/11/16).

Poster dan spanduk bertuliskan tolak bandara dan tolak Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbentang. Martono, Ketua WTT mengatakan, mereka konsisten menolak bandara dan rencana Amdal. Pembangunan ini, katanya,  bertentangan dengan  Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kulon Progo.

Tanah di wilayah pembangunan bandara, juga lahan produktif, dan rawan tsunami seperti ungkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta.

“Pembangunan bandara merugikan kaum tani. Kami tetap konsisten menolak pembangunan bandara di Temon sampai kapanpun. Kami akan mengajukan judicial review RTRW Kulon Progo,” katanya, dihubungi Mongabay.

Muhamdi, petani tergabung di WTT dihubungi Mongabay mengatakan, rencana studi Amdal pembangunan bandara cacat hukum. Seharusnya,  Amdal disusun sebelum pembebasan dan ganti rugi lahan. Proses Amdal salah (bukan tahap perencanaan).

Rencana pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo telah menimbulkan gejolak sosial masyarakat, di mana konflik antar tetangga bahkan antarkeluarga terus terjadi.

Penetapan lokasi rencana pembangunan bandara, katanya, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan berlaku, baik berkaitan rencana tata ruang maupun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengadaan tanah, katanya, sebagian bertentangan dengan hukum berlaku. Sesuai persyaratan dalam UU, mewajibkan pemrakarsa melengkapi dokumen perencanaan pengadaan tanah dan dokumen hasil studi Amdal guna memastikan kelayakan dampak lingkungan dan sosial.

“Proses jelas catat hukum, maka pembangunan dan Amdal harus dihentikan,” ucap Muhamdi.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang mendampingi warga tolak bandara, Yogi Zul Fadhli mengatakan, dengan pengumuman rencana studi Amdal pembangunan Bandara NYIA, Senin, (31/10/16), bukan berarti proses jadi sahih secara hukum.

Dia menilai, penyusunan Amdal cacat hukum akut. “Studi Amdal tak pada tahapan semestinya,” katanya.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan memberikan ketegasan sangat terang, terkait studi amdal, dan seharusnya dimengerti pemrakarsa maupun pemerintah daerah.

Mengacu Pasal 4 ayat 1 PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, katanya, seharusnya Amdal disusun pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha atau kegiatan. Dalam UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan PP terkait, ada empat tahap pengadaan tanah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Khusus perencanaan, ada amanat bagi pemrakarsa untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. “Dokumen dibuat berdasarkan studi kelayakan. Muncul pula perintah menyusun dokumen Amdal.”

Seharusnya, kata Yogi, Amdal beserta izin lingkungan harus ada jauh sebelum Surat Keputusan Gubernur soal penetapan lokasi pembangunan bandara keluar.

Pengadaan tanah, katanya, merupakan tahap pelaksanaan suatu usaha, pada tahap pra kontruksi. Maka jadi konsekuensi logis secara keilmuan dan normatif, bahwa kajian Amdal harus terlebih dahulu sebelum pengadaan tanah.

Temuan lain LBH Yogyakarta, ternyata sebelum penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan tertanggal 11 November 2013, studi Amdal harus sudah dijalankan pemrakarsa. Hal ini, katanya, diatur dalam aturan soal pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara.

Dalam aturan itu disebutkan, menteri ketika akan menetapkan lokasi pembangunan bandar udara harus mempertimbangkan kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan ini, katanya, dinilai dari besaran dampak dan kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa kontruksi, pengoperasian atau tahap pengembangan selanjutnya.

“Klausul kelayakan lingkungan ini melalui studi dokumen lingkungan berupa Amdal.”

Menurut Yogi, rencana studi Amdal pembangunan Bandara NYIA baru mulai tahap pelaksanaan, atau bersamaan proses pengadaan tanah hampir selesai– karena sudah sampai tahapan pembayaran ganti rugi— jelas cacat hukum.

“Dari proses Amdal akan keluar keputusan layak atau tak layak suatu usaha kegiatan dijalankan. Jika dinilai layak, terbitlah izin lingkungan. Jika Amdal cacat hukum, seharusnya dibatalkan,” katanya.

 

 

Aksi petani tolak pembangunan Bandara Kulon Progo yang akan mengambil lahan tani mereka. Foto: LBH Yogyakarta

Aksi petani tolak pembangunan Bandara Kulon Progo yang akan mengambil lahan tani mereka. Foto: LBH Yogyakarta

 

 

 

 

***

Di Balai Desa Temon Kulon, Kamis, (10/11/16),  PT Angkasa Pura I bersama tim konsultan dan Pemkab Kulon Progo menggelar konsultasi publik Amdal rencana pembangunan Bandara NYIA.

Konsultasi publik diikuti perwakilan warga  guna menyusun kerangka acuan Analisis dampak lingkungan (KA-Andal), bagian dari Amdal.

Halik Sandera, Direktur Walhi Yogyakarta mengatakan, penyusunan KA-Andal bandara jelas terlambat. Semestinya,  Amdal sebelum ada pembebasan lahan dan ganti rugi. Pembebasan lahan, katanya,  bagian dari proses pra kontruksi, dibahas dalam Amdal. Amdal, katanya,  salah satu kelayakan aspek tata ruang.

Pembangunan bandara baru, katanya,  akan menghilangkan lahan produktif.  “Padahal, Kulon Progo,  salah satu sumber penghidupan petani, dan distribusi pertanian beberapa wilayah selama ini bergantung dari sana,” kata Halik.

Selain itu, pesisir Kulon Progo rawan gempa bumi. Seharusnya, tak boleh ada pengembangan yang mengubah bentang alam, karena risiko akan lebih besar.

Penetapan lokasi bandara di kawasan lindung geologi dari bencana alam tsunami, katanya, tak sesuai peruntukan ruang. Dalam strategi pengembangan prasarana lingkungan RTRW,  Temon kawasan lindung geologi dari bencana alam tsunami dan banjir.

Sementara itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulon Progo,  Suharjoko, mengatakan, pembangunan bandara NYIA merupakan proyek strategis nasional. Penyusunan Amdal, merupakan bagian proses perizinan ini juga termasuk program percepatan.

“Penyusunan KA-Andal dipercepat, dibatasi lebih cepat dari biasa yang 150 hari,” katanya.

Penyusunan KA-Andal, katanya,  diharapkan benar-benar berkualitas hingga tak lepas dari masukan masyarakat terdampak.

“Kami juga menerima masukan tertulis. Dalam penyusunan KA-Andal juga akan dipetakan potensi-potensi dampak dari pembangunan bandara NYIA, terutama lingkungan. Juga dampak lain,  sosial dan ekonomi.”

Safety Health and Environment Department Head PT Angkasa Pura I, Dedi Ruhiyat mengatakan, target penyusunan KA-Andal selesai dalam 75 hari dan penyusunan Amdal 75 hari. Nanti, katanya, Amdal dinilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Masukan-masukan dalam konsultasi publik, katanya,  akan dipelajari ahli masing-masing, seperti ahli sosial, ahli tanah, udara, maupun terkait kebisingan. Pembangunan bandara NYIA merupakan eco airport, yakni,  bandara berwawasan lingkungan.

Penolakan sikap WTT, katanya, akan menjadi bahan kajian penyusunan Amdal. “Semua penolakan akan kita kaji korelasi dan keterkaitannya, bisa dibuktikan atau tidak. Amdal disusun melalui proses penilaian sekaligus bisa menjadi solusi atas penolakan.”

 

 

Pertanian semangka di Temon, yang akan tergusur bandara. Foto: Tommy Apriando

Pertanian semangka di Temon, yang akan tergusur bandara. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

Tak ganggu ketersediaan lahan?

Dinas Pertanian Yogyakarta,  memastikan pembangunan bandara di Temon, Kulon Progo, tak akan mengganggu ketersediaan lahan sawah daerah itu.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Yogyakarta, Sasongko mengatakan, di Kulon Progo sudah ada cetak sawah baru untuk mengantisipasi lahan sawah berkurang untuk bandara.

Saat ini, katanya,  cetak sawah baru bertahap di Kulon Progo,  sudah 50 hektar menempati lahan-lahan yang selama ini tak berfungsi. Dia bilang, cetak sawah 150 hektar masih kajian kondisi tanah dan ketersediaan air.

Ketersediaan lahan sawah di Yogyakarta, katanya, termasuk Kulon Progo telah dijamin dengan penetapan kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). “Dengan begitu kita masih bisa menahan kekurangan lahan sawah.”

Di Yogyakarta, Perda turunan dari UU PLPPB dibuat pada 2011. Melalui perda itu, ditentukan lahan pertanian dilindungi seluas 35.911 hektar, terdiri atas Sleman seluas 12.377,59 hektar, Kulon Progo 5.029 hektar, Bantul 13.000 hektar, dan Gunung Kidul 5.500 hektar.

“Untuk kebutuhan pangan beras di Yogyakarta beberapa tahun ke depan aman.”

Martono, Ketua WTT, menanggapi,  bagaimana mungkin perampasan lahan pertanian untuk bandara baru tak berdampak pada ketersedian lahan dan kedaulatan pangan.

“Sudah jelas lahan pasti berkurang, dan penghidupan petani hilang,” katanya.

 

 

 

 

Wilayah Adat Terancam, Komunitas Cek Bocek Menanti Kepastian

Salah satu lahan pertanian Masyarakat Adat Cek Bocek. Terdapat pohon kemiri, wilayah untuk mengambil madu, padi, beternak sapi dan kuda. Foto: Lusia Arumingtyas

Salah satu lahan pertanian Masyarakat Adat Cek Bocek. Terdapat pohon kemiri, wilayah untuk mengambil madu, padi, beternak sapi dan kuda. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

”Pak Luhut, Jusuf Kalla, Tito,  datang menjelang akuisisi saham PT Newmont di wilayah adat Cek Bocek, ini ada apa?” kata Febriyan Anindita, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa di Kampung Cek Bocek, baru-baru ini.

Nama-nama yang disebut Febriyan ini, adalah Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kapolri Tito Karnavian.

AMAN wajar mempertanyakan kehadiran para pejabat kala perusahaan tambang memasuki wilayah Masyarakat Adat Cek Bocek.

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri, sering dikenal dengan Suku Berco. Ada sekitar 16.000 hektar wilayah tetua adat berada di kaki Gunung Dodo,  terganggu eksplorasi PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont). Tepatnya, di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat, luasan wilayah adat mereka 28.975,74 hektar. Pemetaan wilayah dilakukan bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) AMAN pada 2009. Tujuannya, membuat tata ruang peruntukan masyarakat adat.

”Pada 2010, kami sudah berkonsultasi, mereka menjawab itu wilayah nasional, hutan negara,” ucap Febri. Status itulah yang masih perdebatan.

 

 

 

 

***

Akses jalan menuju Desa Lawin,  cukup sulit. Bebatuan, terjal dan berlubang. Perjalanan dari pusat Kota Sumbawa,  membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam jam kala  musim kemarau. Berbeda jika musim penghujan, jalanan susah dilalui.

”Ayo turun dulu,” kata sang sopir bus di tengah perjalanan.

Ternyata ada jalan berlubang dan tanjakan cukup tinggi membuat pejalan kaki tergopoh-gopoh. Ada lubang di alur ban yang perlu ditambal dengan dedak dan sisa jerami padi, agar kendaraan bisa lewat.

 

 

Wilayah Sumbawa khas dengan peternakan kuda, termsuk di Cek Bocek. Biasa, kuda untuk alat transportasi mereka dan membawa hasil pertanian. Foto: Lusia Arumingtyas

Wilayah Sumbawa khas dengan peternakan kuda, termsuk di Cek Bocek. Biasa, kuda untuk alat transportasi mereka dan membawa hasil pertanian. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

Saat kami sampai di Desa Lawin, suara sekeco, alat musik rebana besar, terdengar berirama menyambut para tamu. Beberapa warga berjejer memberikan ucapan selamat datang, beberapa menggunakan pakaian adat.

Satu per satu tamu disambut dengan tradisi slonang syal di Bale Adat. Yakni, menyematkan syal oleh tabit desa dan dikalungkan di leher para tamu.

Bale Adat merupakan rumah panggung, dinding berhiaskan kerajinan kain oleh para tetua adat. Berwarna-warni.

Sejak 1930, Belanda datang ke wilayah adat Dodo. Pada 1935, masyarakat adat Cek Bocek diusir ke Desa Lawin. Mereka meninggalkan wilayah Dodo. Alasannya, wilayah itu minim pemukiman.

Alasan itu ditampik Datu Suganda, Pimpinan Adat Cek Bocek. Saat itu, Belanda sudah mengetahui ada potensi di wilayah itu.

Di hutan Dodo,  terbagi dalam beberapa peruntukan, ada hutan keramat, daerah tangkapan air dan wilayah pengelolaan. Meski terjadi perpindahan, Cek Bocek masih mengawasi hutan warisan nenek moyang itu. Biasa, mereka sampai sembilan hari sembilan malam tak pulang ke rumah menjaga hutan adat.

”Dahulu perjalanan ke Desa Lawin kita tempuh tiga hari, kini bisa enam jam. Kami dipaksa pindah tanpa alasan, ditakuti dengan laras panjang,” katanya.

Wilayah ini, ada 150 titik jalin atau gula aren yang jadi mata pencaharian warga. Komoditas seperti kelapa, kemiri, padi, jagung, kopi, kacang tanah dan kacang ijo. ”Sekarang udah jarang ada yang jalin, karena sibuk dengan kopi , kayu gaharu, dan padi.”

Selepas perpindahan itu, masyarakat masih pulang pergi ke hutan Dodo sampai mampu beradaptasi berladang di sekitar rumah.

Jumlah warga Cek Bocek kini ada 300 keluarga, mayoritas bertani padi dan kopi.  Hasilnya, dijual ke Sumbawa.

”Kalau di kota, kaki tak jalan ndak bisa makan, kalau disini di rumah saja masih bisa makan.”

Kesuburan tanah dan kekayaan alam yang mereka miliki mampu menghidupi keseharian. Masyarakat sangat menentang penebangan pohon.

”Boleh saja memanfaatkan hutan, ambil jahe, kayu, buah, jalin. Jangan nebang pohon nanti ada sanksi adat,” ucap Suganda.

Pohon, katanya, sumber kehidupan, tempat menyimpan air, tulang punggung keseharian masyarakat dan pertanian mereka.

Dia mengatakan, untuk mendapatkan lahan, berdasarkan keputusan adat kampung. Luasan disesuaikan kemampuan  keluarga. Perhitungannya, per kapling, satu 1 kapling dua hektar.

Biasanya, warga bisa menguasai hingga 10 hektar atas persetujuan dari datuk pimpinan adat.

 

 

Listrik di Desa Lawin hidup hanya 12 jam , sejak pukul 05.00 sore. Listrik baru ada sejak 10 tahun lalu. Foto: Lusia Arumingtyas

Listrik di Desa Lawin hidup hanya 12 jam , sejak pukul 05.00 sore. Listrik baru ada sejak 10 tahun lalu. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

 

***

Pukul 05.30, Desa Lawin,  masih tertutupi kabut tebal. Beberapa perempuan, ibu-ibu maupun anak-anak hilir mudik menuju sumber mata air.

Kala itu, air di Sungai Eu Salun  tampak keruh karena baru saja hujan. Kalau sedang kemarau, air jernis. Mata air biasa langsung buat minum.

Mereka membawa ember berisi air di atas kepala beralas kain digulung sesuai ukuran alas ember. Biasa, di sana juga buat mandi dan menyuci baju. Sungai laki-laki dan perempuan berbeda.

Masyarakat khawatir kehadiran Newmont yang baru diakuisisi Medco Energi. Mereka takut, tak hanya wilayah adat terenggut, juga kerusakan lingkungan dan berdampak menggeser adat-istiadat mereka.

Di Cek Bocek, katanya, setiap tahun ada ritual Sedekah Sakat. Ia upacara sehabis panen bersama masyarakat dan majelis adat.

Warga kampung tampak dengan kesibukan rutin mereka. Ada bertani, ada menjemur kopi, cengkih sambil menjemur padi dan menampah beras.

Siang hari, kampung ini tak ada aliran listrik. Listrik masuk hanya 12 jam, mulai pukul 05.00 sore. Jika ada kegiatan tertentu siang hari, masyarakat perlu menyewa genset dari kota.

 

 

 

 Newmont vs masyarakat adat

Febri mengatakan, kabar beredar 2017, Newmont akan eksplorasi. “Katanya hanya menunggu izin pelepasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

AMAN Sumbawa berkomunikasi dengan KLHK soal wilayah adat mereka yang terancam. Mereka juga berjuang mendapatkan kekuatan hukum melalui peraturan daerah. Kini, rancangan perda soal masyarakat adat di Sumbawa, bakal masuk program legislasi daerah (prolegda) akhir tahun ini.

”Kami akan menjawab tantangan pemerintah dalam kajian akademik dan lai-lain.”

Datuk Suganda, Kepala Adat Cek Bocek mengatakan, ada 116 titik pengeboran Newmont sejak 2003-2011. Saat awal, katanya, tak terlalu aktif, hingga tak diketahui masyarakat.

 

 

Tradisi slonang syal oleh Masyarakat Adat Cek Bocek kepada para tamu yang baru datang dan dijamu di bale adat. Syal dibuat dengan ditenun para tetua adat, tidak boleh sembarang orang yang menenun. Foto: Lusia Arumingtyas

Tradisi slonang syal oleh Masyarakat Adat Cek Bocek kepada para tamu yang baru datang dan dijamu di bale adat. Syal dibuat dengan ditenun para tetua adat, tidak boleh sembarang orang yang menenun. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

Pada 2011, mulai memanas. ”Ada pembersihan di kuburan tua Dodo. Mereka mendirikan tenda dengan terpal,” ucap Anggo Zainuddin, Penggawa Adat berdiskusi di Bale Adat Cek Bocek.

Hak pengakuan masyarakat adat sangat terabaikan dan tak menghargai Cek Bocek sebagai pemilik wilayah.

Saat itu,  melalui keputusan Rapulung (rapat penting para pengurus adat) di Bale’ Adat,  memutuskan naik ke Dodo menemui mereka. ”Disana ada tujuh titik kampung tertua adat. Bisa tinggal nama dan perjalanan sejarah akan habis,” kata Suganda.

Sosialisasi kepada kepala Desa Lawin, sempat dilakukan pada 2008. ”Saat itu mereka hanya bilang survei, nyari titik-titik bukan pengeboran,” kata Anggo.

Adu mulut saat itu sempat terjadi antara Newmont dengan masyarakat. Meski, akhirnya perusahaan pergi dari wilayah itu.

Waktu tempuh ke Dodo, memerlukan enam jam menyusuri hutan yang ada pohon aren, kemiri, pohon-pohon rindang dan berbukit.

Perusahaan seakan kucing-kucingan, seperti makna kata Cek Bocek, kucing-kucingan. ”Suka umpat-umpatan dan ketelisipan,” kata Sukanda. Saat masyarakat di lokasi, perusahaan tak muncul. Sebaliknya, warga tak ada, perusahaan beraksi.

Konflik terus memanas, masyarakat Cek Bocek diintimidasi preman, polisi sampai brimob.  Bahkan, ada spanduk bertuliskan “Bubarkan Cek Bocek” di Desa Lantung, di persimpangan bawah dari kota menuju Lawin.

Warga, kata Suganda, pernah takut ke Sumbawa, karena di persimpangan Desa Luwing, ada pencegatan oleh preman.

Tuntutan orang-orang itu, tak boleh menolak Newmont, hingga banyak warga di bawah tak bisa ke atas,  dan sebaliknya.

Sempat pula mencuat keraguan dari perusahaan soal keberadaan Cek Bocek. Penelitian Univesitas Sumbawa, menyatakan, Cek Bocek suku tersendiri. Menyusul penelitian Universitas Indonesia, yang meragukan keberadaan Cek Bocek, yang langsung ditangkal dengan bukti-bukti sejarah komunitas ini.

”Ini sudah lama terbentuk, kita tak nyari-cari, bukan lembaga. Ini sudah lama. Terserahlah kalau pemda mau mengakui kita, ada perda syukur ga ada ya sudah, yang penting kita diakui dan diyakini oleh kita sendiri,” ucap Suganda.

Irawan Syah, Staf Ahli Hukum Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, mengatakan, di Sumbawa, tak ada masyarakat adat dan tak mengakui kepemilikan komunal tanah oleh masyarakat adat.

Dia bilang, pengakuan kepemilikan komunal dianggap klaim pribadi dan pemerintah tak mengakui. Jika pun ada, katanya, perlu ada kekuatan hukum berupa peraturan daerah.

Meski ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan keberadaan masyarakat adat, Irawan menganggap aturan itu baru tingkat pusat, belum mendetail ke daerah.

”Masih umum pedoman itu, belum detail. Saya minta untuk perjuangkan masyarakat adat melalui UU.”

Irawan mengusulkan, RUU Masyarakat Adat memiliki poin-poin jelas dan detail terutama definisi masyarakat adat yang mencerminkan kondisi daerah di Indonesia dan hak komunal. ”Agar di lapangan tak membingungkan dan implementatif, jangan multipersepsi. Pemerintah ada pada aturan kok, kita tak mungkin memusuhi rakyat.”

Febri mengatakan, masyarakat adat hidup nomaden, tanah digarap berpindah-pindah sesuai siklus wilayah adat. ”Ini hak komunal mereka bukan milik pribadi. Dikelola bersama tapi tidak harus dieksploitasi,” katanya.

Selain pergerakan di daerah dan nasional, AMAN juga berjuang di level internasional dengan menyurati lembaga dunia yang mendukung Newmont. ”Untuk mengurangi eskalasi konflik tingkat bawah dan menyasar hak asasi.”

”Kami hanya ingin duduk bareng, negosiasi bersama. Izin jika Newmont mau memasuki wilayah kami. Nanti ada prasyarat tertentu harus dilakukan dan disepakati bersama,” ucap Suganda.

 

 

 

Perkampungan di komunitas adat Cek Bocek. Foto: Lusia Arumingtyas

Perkampungan di komunitas adat Cek Bocek. Foto: Lusia Arumingtyas

 

 

 

Elit politik dan Newmont

Berbicara soal Newmont, beberapa elit politik datang ke Sumbawa mengindikasikan potensi di wilayah ini begitu besar.

Pada 24 Oktober 2016, Luhut B. Pandjaitan, Menko Kemaritiman, kunjungan kerja ke Sumbawa. Dia berdecak kagum atas kekayaan kabupaten ini, mulai pertanian, peternakan dan pariwisata.

”Bupati tadi melaporkan produksi jagung bisa dua sampai tiga juta ton tahun depan,” katanya dari siaran pers.

Kabupaten ini, katanya, memiliki tambang Newmont yang akan menaikkan perekonomian wilayah itu.

Dari kunjungan ini, dia mengidentifikasi potensi bisa digali dari Sumbawa, seperti bidang pertanian,  ada jagung, kedelai, tebu, peternakan sapi dan pariwisata. Saat ini,  pendapatan asli daerah (PAD), Rp145 miliar. Dia yakin bisa naik lagi.

”Pokoknya kita bangun wilayah ini, tapi jangan tebang hutan seenaknya. Saya sudah perintahkan aparat memberantas illegal logging.”

Kunjungan ini, Luhut menerima paparan tentang potensi daerah dan konektivitas transportasi dari Bupati Sumbawa Husni Jibril.

Berbeda dengan Tito Karavian, Kapolri kunjungan ke Sumbawa Besar, menggelar kuliah umum di Universitas SAMAWA pada (20/10/16).

Temanya, ”Strategi Penanganan Kamtibmas dan Peran Kampus.” Dia mengatakan, keamanan harus dikelola dengan baik agar tetap terjaga.

Dua hari setelah itu, Tito berdialog dengan tokoh lintas agama, suku, etnis seluruh Sumbawa di Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Sumbawa Besar, NTB.

Pada 20 Juli 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga kunjungan kerja. Dia mengunjungi tambang Newmont dan menghadiri peletakan batu pertama pesantren modern internasional di Sumbawa.

Pertemuan, disambut Direktur Newmont Rachmat Makkasau. Melalui siaran pers, JK menyampaikan, arahan kepada manajeman Newmont, selaku operator tambang Batu Hijau, yang akhir Juni 2016, saham dijual kepada PT Amman Mineral Internasional (AMI).

Newmont pun mengumumkan, akuisisi kepemilikan saham dengan AMI berjalan lancar. Adapun AMI meguasai 82,2% dan PT Pukuafu Indah 17,8%.

AMI adalah perusahaan Indonesia dengan pemegang saham AP Investment dan Medco Energi. Proses transaksi pembelian saham Newmont ini, Grup Medco Energi, didukung pendanaan tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI.

 

 

 

 

Indonesia Kembali Ungkapkan Blue Carbon Untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dalam konferensi perubahan iklim COP22 di Marakesh Maroko, Delegasi RI (Delri) mengusung salah isu kelautan untuk penurunan emisi dan adaptasi atas dampak perubahan iklim. Isu kelautan yang diusung yaitu mengenai potensi blue carbon atau  fungsi ekosistem laut yaitu mangrove, padang lamun dan kawasan payau.

Dalam satu diskusi di Pavilion Indonesia, Achmad Poernomo, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perubahan Iklim menyatakan Indonesia memiliki potensi mangrove seluas 3,11 juta ha dan padang lamun seluas 3 juta ha.

“Kita sudah memiliki roadmap penelitian ekosistem pesisir dan laut  dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, namun belum sampai pada implementasi dari hasil-hasil penelitian tersebut,” kata Achmad.

 

Hutan mangrove di Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang masih asri. Mangrove di Teluk Etna menjadi bagian dari mangrove Kaimana yang terluas dan potensial menjadi blue carbon di Indonesia. Foto : M Ambari

Hutan mangrove di Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang masih asri. Mangrove di Teluk Etna menjadi bagian dari mangrove Kaimana yang terluas dan potensial menjadi blue carbon di Indonesia. Foto : M Ambari

 

Akan tetapi dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan masih  diperlukan adanya koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.  “Masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemegang kebijakan dan para peneliti, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif untuk dapat bersama-sama menyusun ‘roadmap blue carbon’ Indonesia”.

Achmad Poernomo juga mengatakan bahwa di Indonesia,  sudah banyak program-program penyadaran perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat masyarakat, termasuk Desa Tangguh Iklim dan Sekolah Lapang Pesisir.

Sedangkan Ketua Tim Negosiator Delri, Nur Masripatin dalam diskusi Blue Carbon Partnership di COP 22 mengatakan Indonesia masuk dalam anggota kemitraan ini karena telah memiliki praktek-praktek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk wilayah pesisir dan laut di berbagai daerah.

“Disamping itu sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, maka kita perlu melihat bahwa kemitraan ini memiliki nilai strategis.  Peranan ekosistem pesisir dan laut dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama, menyataka bahwa Indonesia telah mengintegrasikan bentuk mitigasi dari sektor lahan,” katanya.

Meski begitu, Nur mengatakan peranan ekosistem pesisir dan laut belum dinyatakan secara kuantitatif karena masih banyak hal teknis yang harus digarap.  Nantinya setelah mendapat angka dari perhitungan komprehensif, akan dimasukkan secara bertahap pada NDC mendatang.

 

Sejumlah nelayan melakukan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Lantebung, Makassar, Sulsel. Sekitar 20 ribu bibit mangrove yang ditanam hari melengkapi sekitar 80 ribu pohon mangrove yang sudah ditanam sejak 2010 lalu. Foto: Wahyu Chandra

Sejumlah nelayan melakukan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Lantebung, Makassar, Sulsel. Sekitar 20 ribu bibit mangrove yang ditanam hari melengkapi sekitar 80 ribu pohon mangrove yang sudah ditanam sejak 2010 lalu. Foto: Wahyu Chandra

 

Nur menyatakan peranan ekosistem pesisir dan laut telah diakui baik di dalam konvensi maupun Perjanjian Paris pada tahun yang lalu.  Peranan ekosistem hutan telah dibahas sejak COP11 di Montreal tahun 2005 dan diputuskan pada COP13 di Bali tahun 2007, sehingga dalam NDC yang pertama, sektor lahan di Indonesia turut  “membungkus” peranan ekosistem daratan, yang didalamnya termasuk ekosistem mangrove dan pesisir pantai.

Bagi Indonesia, menurut Nur,  blue carbon sangat berpotensi dalam mendukung program nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, namun kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dalam kajian untuk masa-masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Nur Masripatin juga menjelaskan, karena Indonesia telah memiliki NDC, maka “roadmap” tersebut sebaiknya ada dalam kerangka NDC, serta program penyadaran masyarakat di tingkat desa juga dapat digabungkan dengan program berbasis desa lainnya.

 

Mangrove di atas air, dan padang lamun di bawahnya, kombinasi kekuatan untuk menyimpan karbon dunia. Foto: Keith Elienbogen@iLCP

Mangrove di atas air, dan padang lamun di bawahnya, kombinasi kekuatan untuk menyimpan karbon dunia. Foto: Keith Elienbogen@iLCP

 

Potensi Luar Biasa Blue Carbon Indonesia

Untuk urusan blue carbon Indonesia mempunyai potensi karbon biru — penyerapan karbon dari ekosistem pesisir dan laut — yang luar biasa besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo waktu itu pernah mengatakan bahwa kawasan pesisir dan lautan Indonesia berpotensi menyerap karbon sekira 138 juta ton ekuivalen per tahun atau lima kali lebih besar dibanding potensi penyerapan ekosistem hutan tropis di Indonesia.  Potensi penyerapan karbon itu dapat mengurangi 25 persen emisi karbon global.

“Jumlah penyimpanan karbon yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove dan laut dapat memainkan peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim,” katanya dalam sambutan pembukaan acara International Blue Carbon Symposium (IBCS) di Manado Convention Center pada Kamis (15/5/2014), di Manado Sulawesi Utara.

Sharif mengutip satu hasil analisa global bahwa padang lamun (seagrass) terutama pada sedimennya berpotensi menyimpan 830 ton karbon ekuivalen per meter kubik per tahun.

Sebagai negara kepulauan tropis terbesar, Indonesia menjadi kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) terluas di dunia. Sebesar 52 persen ekosistem terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

Iklim tropisnya juga membuat kawasan pesisir Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan hutan bakau (mangrove), padang lamun dan rumput laut. “Indonesia memiliki ekosistem mangrove sekitar 3,1 juta hektar atau 23 persen dari mangrove dunia dan 30 juta hektar padang lamun yang terluas di dunia,” kata Cicip.

 

1,38 miliar USD per tahun Dari Blue Carbon Indonesia

Pada acara International Blue Carbon Symposium (IBCS) di Manado Convention Center,  Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (15/5/2014), ahli kelautan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Agus Supangat mengatakan pemerintah melalui DNPI telah mengembangkan konsep perdagangan karbon di Indonesia bernama Skema Karbon Nusantara (SKN), yang dapat digunakan untuk perdagangan blue carbon.

Melalui SKN, upaya penyerapan karbon, bisa didaftarkan, diverifikasi dan akhirnya mendapat sertifikasi untuk diperdagangkan yang nantinya bisa mendapatkan kompensasi pendanaan.

Meski blue carbon tidak disebutkan sebagai tujuh prioritas Rencana Aksi Nasional penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK), ada delapan aktivitas pendukung yang dimasukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain manajemen area konservasi, rehabilitasi area konservasi laut dan rehabilitasi ekosistem pesisir.

Agus mengatakan ekosistem pesisir dan laut masih belum menjadi perhatian utama dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia, meski berkontribusi dalam emisi GRK. Blue carbon juga belum masuk dalam laporan kedua status perubahan iklim Indonesia (Second National Communication) kepada Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).

Dari berbagai sumber menyebutkan pasar karbon tumbuh mencapai 140 miliar USD per tahun. Sedangkan pasar karbon di Uni Eropa mencapai 107 miliar Euro pada 2011.

Agus menyebutkan sudah ada proyek blue carbon yang masuk pasar karbon internasional, tetapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sektor lain.

Sedangkan pada pasar perdagangan karbon sukarela (voluntary), nilai tukar satu ton karbon bisa bervariasi antara 5 – 15 USD, meski saat ini di pasar karbon Eropa nilai tukar satu ton karbon berkisar dibawah 1 USD.

Apabila potensi blue carbon sebesar 138 juta ton setara karbon bisa diperdagangkan pada pasar karbon, misalnya masuk pada pasar karbon voluntary dengan kisaran harga 10 USD per ton, maka Indonesia bisa mendapatkan 1,38 miliar USD per tahun. Suatu jumlah yang signifikan untuk masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya lautnya.

 

Mongabay Travel: Pesona Desa Konservasi di Ujung Genteng

Sore hari di Pantai Pangumbaan, selain menanti pelepasan tukik ke laut juga bisa menaikmati matahari terbenam. Foto: Sapariah Saturi

Sore hari di Pantai Pangumbaan, selain menanti pelepasan tukik ke laut juga bisa menikmati matahari terbenam. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Petang masih belum hendak beranjak saat kami menapakkan kaki di Desa Pangumbahan, Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Di desa ini, ada banyak pilihan pantai bisa didatangi. Ada Pantai Cibuaya, Pangumbaan, Pantai Pasir Putih dan lain-lain.

Daya tarik kawasan ini, selain keindahan pantai, terutama sore hari, bisa menikmati matahari terbenam, juga dapat melihat penyu-penyu dewasa dan bayi penyu (tukik). Sore hari,  bisa menyaksikan pelepasan tukik ke laut di pusat penangkaran penyu Pantai Pangumbaan ini.

Biasanya,  pengunjung yang datang pagi atau siang hari, akan kembali sore jika ingin menyaksikan bayi penyu dilepas ke laut.

Sambil menunggu, pengunjung menyaksikan panorama laut dengan mentari yang hendak menghilang di balik awan. Ada yang bermain pasir, bola atau berfoto ria. Tak ada yang berenang, karena wilayah ini kawan konservasi dan penangkaran penyu jadi dilarang berenang.

Sekitar pukul 17.30, Beben Isyanto, petugas yang tiga tahun terakhir bertanggungjawab melepas tukik, membawa baskom kecil berisi ratusan tukik. Dia memasang pembatas sederhana terbuat dari tongkat kayu dan tali rapia.

Kami beruntung sore itu menyaksikan pelepasan 483 tukik.

 

 

Tukik berlari menuju laut di Pantai Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

Tukik berlari menuju laut di Pantai Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Sesaat setelah dilepas, beberapa meter dari bibir pantai, tukik-tukik berlarian lucu melintasi pasir menuju air. Pengunjung dengan pekikan haru dan bahagia ikut melepas tukik. Tentu saja tak sedikit mengabadikan baik melalui foto maupun video.

Teriakan-teriakan tak hanya menyemangati tukik yang sesekali kembali ke darat karena terhempas ombak, juga teriakan khawatir karena ada pengunjung nyaris menginjak tukik saat mengambil foto atau video.

Beben menggulung tali rapia dan merapikan tiga tongkat kayu usai pelepasan penyu.

“Biasa tak saya batasi dengan tali begini. Kalau pengunjung ramai saya batasi supaya tukik tak terinjak,” katanya.

Mengapa dipilih sore hari untuk melepas tukik?

“Kalau pagi takut dimakan predator, kalau siang panas. Mereka tak tahan panas,” katanya.

Tukik-tukik ini menetas pagi hari di penangkaran penyu kelolaan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sukabumi.

Kala penyu bertelur, petugas penangkaran akan mengumpulkan setiap pukul 9.00 malam. Setelah terkumpul, telur dimasukkan ke area penetasan semi alami.

 

 

Memasuki Desa Wisata dan Konservasi Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

Memasuki Desa Wisata dan Konservasi Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Di sebut semi alami karena area 200 meter persegi ini dikondisikan sedemikian rupa, seperti pantai. Pasir dikumpulkan di penetasan, di dalamnya dilengkapi lingkaran-lingkaran kawat yang diberi papan kecil bertuliskan data: jumlah telur masuk ke tiap lingkaran kawat dan tanggal menetas.

Setelah menetas, bayi-bayi penyu dikumpulkan di baskom, sore hari dilepas di pantai.

“Satu hari menetas, tukik-tukik ini langsung lepas lir karena kalau terlalu lama bisa merusak insting alami,” ucap Beben.

Penangkaran semi alami ini terpaksa dibangun pemerintah daerah mengingat spesies penyu yang bersedia bertelur di area ini makin sedikit. Mulanya ada penyu hijau (Chelonia mydas), penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu pipih (Ntartor detresa), dan penyu tempayan (Caretta caretta).

“Kini hanya penyu hijau yang masih bertelur di sini,” katanya.

Beben memperkirakan, penyu lain tak terlihat lagi karena populasi makin berkurang sampai perubahan habitat sekitar pantai. Dulu, sebelum 2007, kala belum dikelola dinas, telur dan penyu kerap dijual hingga mengganggu keberadaan penyu.

 

 

Tempat penetasan telur penyu di penangkaran penyu Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

Tempat penetasan telur penyu di penangkaran penyu Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Belum lagi, mangrove di sekitar pantai berganti bangunan-bangunan, baik untuk pemukiman penduduk maupun penginapan dan restoran-restoran.

Meskipun belum semasif pantai-pantai lain di Pulau Jawa, penyu-penyu ini merasa terancam.

“Ada jenis penyu tak bisa melihat sinar saat akan mendarat bertelur. Jadi kalau mereka lihat cahaya puntung rokok aja, mereka akan mundur,” ucap Beben.

Benar saja, dari pantai tak sulit menemukan bangunan, nyaris mepet ke pantai. Berjarak tak sampai 100 meter dari bibir pantai. Bahkan, bibir pantai sebagian diberi batas untuk menghindari ombak menerpa daratan.

“Masyarakat banyak belum paham. Pernah (bangunan tepi pantai) akan dipindahkan, itu rencana bupati lama. Ganti pimpinan, rencana mungkin terlupakan,” katanya.

 

 

Pengunjung tempat wisata ini antusian mengikuti pelepasan tukik di Pantai Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

Pengunjung tempat wisata ini antusian mengikuti pelepasan tukik di Pantai Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

Budidaya lobster

Desa Konservasi dan Ekowisata Pangumbahan, Ciracap, Sukabumi ini terkenal dengan pantai, dan penangkaran penyu. Memasuki desa ini, pengunjung membayar biaya masuk Rp20.000 per mobil.

Dua tahun terakhir, desa ini juga diramaikan budidaya lobster.

Adalah Kusnadi, peternak lobster, pertama kali membudidayakan di desa ini, pada 2014. Budidaya lobster ditekuni Kusnadi dan istri, Nema karena menjanjikan hasil lumayan.

Mereka membeli bibit-bibit lobster dari nelayan. “Kalau sekarang (akhir Oktober 2016) lagi musim susah. Kemarin-kemarin banyak,” katanya.

Musim baik bagi peternak lobster, antara Maret hingga Oktober. Mulai November hingga akhir Februari, biasa nelayan sulit mendapatkan lobster.

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan larangan ekspor bibit lobster dengan berat kurang dua ons. Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan, pelarangan ini penting menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Selain itu, dibanding bibit lobster, ekspor lobster dewasa akan meningkatkan nilai tambah.

Biasanya, musim pasokan banyak,  Kusnadi dan Nema menjual lobster kurang dua ons Rp80.000-Rp100.000 per kilogram.  Isinya bisa 8-10 lobster. Musim paceklik mereka jual Rp250.000 per kg. “Ada pesen mateng Rp300.000 sekilo. Biasa di saus tiram,” ucap Nema.

Kusnadi membangun tiga kolam lobster masing-masing berukuran 9×6 meter. Mulanya dia hanya coba-coba. Tak punya ilmu tak ada pengalaman. Lobster sering kembung dan sakit. Seiring waktu berjalan, dia mulai belajar.

“Kalau kemasukan air tawar akan kembung, perlu disuntik. Seminggu sekali air musti diganti atau dikasi es balok,” kata Kusnadi. Lobster, satwa laut yang memerlukan air asin.

Setelah tahu tipsnya, Kusnadi mulai lancar memasarkan lobster. Mereka biasa perlu waktu tiga bulan pemeliharaan di kolam lantas dilelang, pembeli datang dari Jakarta.

Satu kali lelang, Kusnadi pernah membawa 380 kg lobster dengan harga lelang Rp660.000 perkilogram. Dengan kata lain,  saat musim lelang dia bisa membawa hasil penjualan Rp250 juta lebih!

Tak heran,  jika dalam dua tahun warga mulai mengikuti jalan Kusnadi. “Sekarang sudah banyak ikut budidaya ini,” katanya.

 

 

Suasana Pantai Cibuaya menjelang petang. Kita bisa menyaksikan matahari terbenam. Foto: Sapariah Saturi

Suasana Pantai Cibuaya menjelang petang. Kita bisa menyaksikan matahari terbenam. Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

Ke Ujung Genteng

Kala ke Ujung Genteng, banyak pantai cantik dan relatif bersih. Ada Pantai Ujung Genteng, Pantai Cibuaya, Pantai Pasir Putih, Tujuh Ombak, Cipanarikan, sampai Pantai Pangumbaan. Tak hanya wisata pantai, Ujung Genteng juga punya beberapa curug, seperti Curug Cikaso, dan Cigangsa.

Dari Jakarta, ke Ujung Genteng, tempuh jarak 230 kilometer. Jalan menuju ke sana, sebenarnya relatif bagus, beraspal mulus. Hanya, jalur di pegunungan, yang menanjak, menurun dan berkelok tajam membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Tak boleh lengah, apalagi mengantuk. Paling baik, waktu berangkat pagi hari, agar sampai di sana, sore atau sebelum menjelang malam.

Dari Jakarta-Sukabumi, di akhir pekan rata-rata menghabiskan waktu delapan hingga sembilan jam dengan rute Jakarta-Bogor-Ciawi-Cianjur-Sukabumi.

Perjalanan panjang mencapai Ujung Genteng, akan terbalas dengan keindahan wisata alam yang cukup terjaga.

Guna menikmati begitu banyak obyek wisata alam dan pantai di Ujung Genteng, setidaknya perlu waktu tiga hari.

Tak usah khawatir dengan penginapan, karena hampir semua warga di tepi pantai menyewakan rumah dan penginapan dengan berbagai jenis.

Ada rumah sederhana milik warga, ada pula villa dan penginapan sekelas hotel berbintang. Anda tinggal mencocokkan dengan kantong dan selera. Jika Anda berjiwa petualang, tak sedikit pengunjung membawa tenda dan bermalam di tepi pantai.

 

 

Beben Isyanto, petugas yang tiga tahun terakhir bertanggungjawab melepas tukik, memperlihatkan tukik baru menetas siap lepasliar. Foto: Sapariah Saturi

Beben Isyanto, petugas yang tiga tahun terakhir bertanggungjawab melepas tukik, memperlihatkan tukik baru menetas siap lepasliar. Foto: Sapariah Saturi

Pusat penangkaran penyu di Pantai Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

Pusat penangkaran penyu di Pantai Pangumbaan. Foto: Sapariah Saturi

 

Jangan Lupakan, Badak Sumatera yang Ada di Kalimantan Timur…

Badak sumatera yang ada di Way Kambas, Lampung. Foto: Rhett Butler

Badak sumatera yang ada di Way Kambas, Lampung. Jumlah badak bercula dua ini diperkirakan sekitar 100 individu. Foto: Rhett Butler

 

Tahun 2013, tiga individu badak sumatera tertangkap kamera jebak saat bermain di kubangan di Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim). Bukti foto itu akhirnya menepis anggapan banyak orang, jika badak sumatera di Kalimantan sudah punah.

Dosen sekaligus peneliti badak sumatera di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul), Chandra Dewana Boer, selama puluhan tahun, berusaha membuktikan bahwa badak sumatera nyatanya memang ada di Kalimantan.

“Sejak tahun 2000, sudah ada yang melapor ke saya, ada jejak badak di Kutai Barat. Waktu itu, saya langsung menjelaskan ke mana-mana, tapi tidak ada yang percaya. Tahun 2013, kamera jebak akhirnya membuka tabir ilmiah itu, ada tiga individu badak yang terekam sedang mencari sepan.”

 

Baca: Badak Sumatera, Apakah Baik-baik Saja di Habitatnya?

 

Mulanya, kata Chandra, tiga badak yang terekam itu diduga merupakan satu keluarga. Ternyata, pada penelitian yang dilakukan Chadra bersama WWF Indonesia dan Yayasan Badak Indonesia (YABI), semuanya berjenis betina. “Dari situ, bisa ditarik kesimpulan, masih ada badak lainnya yang belum terekam kamera jebak.”

Chandra memastikan, masih ada sekitar 20-an badak yang hidup di Kalimantan. “Saya kira jumlahnya bisa 20 individu. Tapi, tidak hanya di Kutai Barat, badak-badak ini juga ada kemungkinan menyebrang ke Kalimantan Tengah, dari jalan tembus antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur di Kutai Barat.”

 

Badak sumatera tidak hanya tersebar di Sumatera tetapi juga ada di Kalimantan Timur. Foto: Rhett Butler

Badak sumatera tidak hanya tersebar di Sumatera tetapi juga ada di Kalimantan Timur. Foto: Rhett Butler

 

Sepan

Sepan adalah lokasi sumber mata air asin di hutan. Sepan merupakan tempat bagi binatang-binatang hutan seperti rusa, kijang, kancil, dan satwa lainnya mencari sumber mineral dari air asin.

“Di Kutai Barat, kalau mau dicari bisa saja. Saya pernah tanyakan pada orang lokal,  dari mana mereka tahu ada sepan. Mereka jawab dari hewan-hewan liar. Insting hewan, bisa mendapatkan sepan dengan mudah, sebagaimana badak yang sangat membutuhkan sepan,” ujarnya.

Chandra mengira, hilangnya sepan-sepan yang ada merupakan salah satu faktor punahnya hewan-hewan yang ada di hutan. “Hewan kan butuh mineral, ketika sepan banyak yang kering karena maraknya pembukaan lahan untuk industri, kebutuhan mineral itu sudah tidak bisa dicari lagi. Mungkin itu salah satu faktor pendukung kepunahan hewan-hewan yang ada.”

Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemkab Kutai Barat, Pemkab Mahakam Ulu, Universitas Mulawarman (Unmul), YABI, dan WWF Indonesia menggelar survei akhir 2013 hingga awal 2014, Chandra sudah menegaskan untuk memasang kamera jebak itu di daerah-daerah sepan. Menurut dia, jika ingin melindungi badak, lindungi juga sepan. “Badak pasti mencari sepan, di situ kita bisa pasang lagi kamera jebak guna menemukan badak lainnya.”

 

Najaq, badak sumatera di Kalimantan Timur yang kini tinggal kenangan. Najq merupakan satu dari tiga individu badak sumatera yang tertangkap kamera jebak di 2013 lalu. Foto: YABI

Najaq, badak sumatera di Kalimantan Timur yang kini tinggal kenangan. Najaq merupakan satu dari tiga individu badak sumatera yang tertangkap kamera jebak di 2013 lalu. Foto: YABI

 

Area perlindungan

Chandra mengatakan, ketika keberadaan badak tersebut tertangkap kamera, pihaknya langsung melirik hutan bekas PT. Kelian Equatorial Mining (PT.KEM) untuk dijadikan area konservasi. Di wilayah tersebut, ada sebuah bendungan yang airnya sudah mengendap. Kondisi air bendungan itu dinilai bisa bermanfaat bagi hewan-hewan liar. Luas hutan PT. KEM yang 6.000 hektare, yang dipakai perusahaan hanya 1.000 hektare. Sehingga, 5.000 hektare yang tersisa, akan sangat berguna untuk melestarikan badak yang ada.

Sayang, rencana tersebut terganjal masalah dana. Pemkab Kubar sendiri tidak memiliki anggaran lebih untuk penyelamatan badak-badak yang ada. Padahal, sebelum mengajukan peminjaman lahan, Chandra sudah melakukan survei terlebih dahulu di hutan PT. KEM.

“Sebelum diajukan, harus disurvei dulu, apakah di hutan itu ada rantai makanan atau tidak. Kondisi air dan sebagainya juga sudah kami teliti. Tapi kembali lagi pada dana, kami tak punya uang untuk proses pemindahan badak dan sebagainya,” ungkapnya.

 

Rangka badak sumatera yang ada di Museum Zoologi, Kebun Raya Bogor. Foto: Rahmadi Rahmad

Rangka badak sumatera yang tersimpan di Museum Zoologi, Kebun Raya Bogor. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Jejak badak

Tahun 2002, Chandra melanjutkan, ada seorang warga Hutan Wehea Kutai Timur yang mengaku melihat jejak badak di Kutai Timur. Chandra bergegas memastikan apakah benar jejak tersebut milik badak atau bukan. “Saya lihat, benar itu jejak badak. Kemudian, ada juga yang melapor melihat jejak badak di Berau. Sebenarnya, kalau mau disurvei bisa saja, tapi kembali masalah pendanaan untuk melakukan itu semua.”

Bagi Chandra, ditemukannya jejak-jejak tersebut, membuka rahasia jika kepunahan badak sumatera di Kalimantan tidaklah benar. Masih banyak badak yang tersisa dan terus melakukan perjalanan untuk kelanjutan hidupnya. Tidak hanya di Kutai Barat, tapi juga di Kutai Timur, dan Berau yang merupakan tempat kehidupan hewan-hewan liar.

“Masih banyak badak yang belum kita temukan. Kesimpulannya memang sulit untuk ditemukan karena badak selalu berjalan. Tapi, banyak cara untuk menemukannya, di mulai dari jejak, kita bisa mengikuti ke mana badak-badak itu melangkah,” paparnya.

Manajer WWF Program Kalimantan Timur, Wiwin Effendy membenarkan jika banyak jejak badak yang ditemukan di Kaltim. “Ya benar, memang banyak jejak. Awal mula WWF bekerja mengenai konservasi badak, ketika melakukan survei orangutan. Tidak disangka, tim menemukan jejak kaki lumayan besar yang diduga jejak badak,” katanya.

Sejak saat itu, semua foto jejak kaki itu dibawa dan ditanyakan pada para ahli badak, nasional maupun internasional. Hasilnya benar, jejak kaki tersebut seratus persen milik badak. “Sejak saat itu hingga sekarang, kami meneruskan kerja-kerja konservasi badak yang ada di Kalimantan.”

 

Menjaga kehidupan badak berarti kita turut menjaga kelestarian hutan karena badak berperan penting dalam ekosistem hutan. Foto: Rhett Butler

Menjaga kehidupan badak berarti kita turut menjaga kelestarian hutan karena badak berperan penting dalam ekosistem hutan. Foto: Rhett Butler

 

Terkait persebaran badak sumatera di Kalimantan, Haerudin R. Sadjudin, Program Manajer Yayasan Badak Indonesia (YABI) menjelaskan, badak sumatera dahulunya diperkirakan ada hampir di seluruh hutan Kalimantan. “Badak sumatera di masa lalu tersebar di India, Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Hingga tahun 1930-an masih terlihat keberadaannya. Saat ini, populasinya menurun drastis, akibat hutan yang tergerus dan perburuan cula yang tak henti.”

Bila dilihat dari sejarah zoogeography, persebaran jenis ini ada di Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan Kalimantan mengindikasikan badak merupakan satwa yang berada di bagian Oriental. Awalnya, disatukan dengan Sunda Land. Saat badak sumatera masih tersebar di India, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaysia, termasuk Kalimantan dan Sumatera, badak ini diklasifikasikan dalam tiga subjenis berdasarkan persebarannya.

Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis daerah persebarannya berada di Sumatera, Malaysia, dan Thailand. Dicerorhinus sumatrensis harrissoni ada di wilayah Kalimantan. Sedangkan Dicerorhinus sumatrensis lasiotis ada di Vietnam, Myanmar bagian utara hingga Pakistan bagian timur. Untuk subjenis Dicerorhinus sumatrensis lasiotis, beberapa peneliti badak menyebutkan, keberadaannya sudah tidak terlihat lagi sejak puluhan tahun lalu.  

“Untuk badak sumatera yang ada di Kalimantan merupakan jenis Dicerorhinus sumatrensis harrissoni,” paparnya.

Pengamanan badak di Kalimantan ini harus dilakukan, mengingat keberadaannya yang saat ini terpencar di beberapa wilayah. Dalam batas maksimum, jumlah badak yang hanya 30 individu akan sulit berkembang. “Tumpuan penyelamatan badak sumatera di dunia saat ini hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Dan ini milik Indonesia,” tegas Haerudin.

 

 

Mongabay Travel : Lembeh, Antara Surga dan Sampah

Selat Lembeh, bukanlah lagi nama yang aneh atau terdengar asing di kalangan penyelam.  Selat yang terletak di sebelah Kota Bitung, Sulawesi Utara,  memisahkannya dengan Pulau Lembeh.  Ini karena bawah laut Selat Lembeh, sudah dikenal penyelam dari segala penjuru dunia sebagai gudangnya makhluk-makhluk yang unik dan aneh. Banyak makhluk unik yang tertangkap kamera di selat ini, seperti nudibranch,  frogfish, pipehorse dan masih banyak lagi.

 

Kapal penangkap ikan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Kapal penangkap ikan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Kapal nelayan berjejer di pelabuhan perikanan BItung, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Kapal nelayan berjejer di pelabuhan perikanan BItung, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Masuk ke dalam administrasi Kabupaten Bitung, Selat Lembeh menjadi daerah tujuan wisata selam yang tak pernah sepi akan pengunjung. Ini karena lokasinya yang terlindung dari angin, sehingga aman untuk diselami sepanjang tahun. Banyak foto-foto bawah laut yang ditunjukan oleh para fotografer bawah laut kelas dunia, yang diambil di Selat Lembeh.

Tetapi di samping itu semua, ada cerita yang cukup unik dari selat yang terkenal ini.  Selain terkenal akan makhluk-makhluk ajaibnya, Selat Lembeh juga terkenal akan sampahnya.

 

Zebra crab atau kepiting zebra, salah satu satwa laut unik yang ada di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Zebra crab atau kepiting zebra, salah satu satwa laut unik yang ada di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Hermit anemon crab di di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Hermit anemon crab di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Amphipod red di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Amphipod red di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Banyaknya pabrik pengalengan ikan di Bitung, cukup menunjukan bahwa Pelabuhan Bitung, yang terletak di Selat Lembeh, merupakan salah satu tujuan utama di timur Indonesia untuk menyetor ikan hasil tangkapan nelayan, baik untuk ukuran kecil maupun besar. maka tak heran, bila Selat Lembeh pun selalu dilalui kapal-kapal nelayan berbagai ukuran yang akan berlabuh di Pelabuhan Bitung. Dan ini menimbulkan akibat sampingan yang memang sulit untuk dikontrol oleh yang berwenang, yaitu sampah.

Setiap kali menyelam di Selat Lembeh, kita pasti akan menemukan banyak sampah bertebaran di dasar laut. Mulai dari plastik sampai ke pakaian bekas dan kaleng makanan.

 

Troley bayi, salah satu sampah yang ada di perairan Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Troley bayi, salah satu sampah yang ada di perairan Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Banyaknya sampah ini, walaupun cukup merusak pemandangan, ternyata tidak selalu berimbas negatif. Ini karena, sampah-sampah itu selama ini telah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang menjadi kebanggan Selat Lembeh.

Banyak mahluk laut Selat Lembeh menggunakan sampah sebagai media, untuk meletakan telur mereka dan menggunakannya untuk berlindung dari para predator mereka.

 

Lizard fish lair, salah satu satwa laut unik yang ada di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Lizard fish lair, salah satu satwa laut unik yang ada di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Angler fish di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Angler fish di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Mereka bisa menyamarkan keberadaannya diantara sampah-sampah yang bertebaran. Sehingga para fotografer harus jeli memperhatikan di sekeliling sampah itu, apakah ada mahluk uniknya atau tidak. Walupun begitu, tetap saja, harus ada aturan yang mengatur tentang sampah ini, agar tidak semakin menggunung dan membahayakan mahluk yang lainnya, yang mengira bahwa sampah adalah makanan mereka, seperti penyu

Apalagi Oktober 2016 kemarin, Festival Pesona Selat Lembeh baru saja diadakan. Sehingga mau atau tidak mau, segenap pihak yang terkait bekerjasama untuk menjaga Selat Lembeh, agar bisa lebih mempesona dan mendunia, serta menjadi salah satu aset Indonesia yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

 

Flamboyant cuttlefish di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Flamboyant cuttlefish di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

File fish di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

File fish di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

 

Warga Temukan Kucing Emas Berkeliaran di Garasi Mobil

Kucing emas yang ditemukan berkeliaran di garasi mobil warga. Foto: Vinolia

Kucing emas yang ditemukan berkeliaran di garasi mobil warga. Foto: Vinolia

 

 

Akhir pekan lalu Sabtu (12/11/16), warga di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dikejutkan dengan kehadiran seekor kucing emas (Catopuma temminckii) pada satu rumah warga. Kucing emas ini berkeliaran dan tidur-tiduran di garasi mobil.

Beruntung, pemilik rumah melaporkan kepada kelurahan lalu diteruskan ke BKSDA Sumbar. Petugas segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi satwa langka ini.

Catatan BKSDA Sumbar, kucing emas masuk pemukiman warga pertama sejak 10 tahun belakangan.

Saat ini, kucing emas dengan panjang sekitar 40 sentimeter (panggul belakang sampai dada) dan berat enam kilogram ini sedang menjalani masa rehabilitasi di Kebun Binatang Bukittinggi. Belum ada kejelasan kapan dilepasliarkan.

Paramedis dari Puskeswan Bukittinggi, Anwar, saat evakuasi ke BKSDA Sumbar, kucing emas dalam keadaan sehat, namun perlu sedikit pemulihan karena terlihat stres.

Untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, pembiusan terpaksa dilakukan karena kucing sangat liar dan untuk ditangkap.

Sunarto, Wildlife and Landscape Ecologist WWF, mengatakan, kucing emas jenis misterius dan sangat sulit dijumpai karena hanya sedikit pengetahuan mengenai perilaku dan ekologi mereka, termasuk populasi dalam hutan.

Berdasarkan hasil studi WWF, kucing emas biasa ditemukan di daerah elevasi agak tinggi berupa perbukitan dan pegunungan.  Di Asia, kucing ini hanya terdapat di kawasan konservasi dengan wilayah sebaran mulai dari India, Nepal dan beberapa negara dengan sebaran lompat-lompat (patchy).

“Dari kamera trap kami pasang, beberapa kali kucing emas ini terekam tengah di hutan sangat lebat masih minim gangguan. Ini agak aneh kenapa bisa masuk pemukiman. Apakah ada gangguan dalam hutan, menyasar atau ada gangguan lain?” ucap Sunarto.

Untuk konservasi, katanya, upaya penyelamatan lembaga konservasi hanya mengandalkan perlindungan satwa, seperti menempel pada perlindungan harimau Sumatera, khusus spesies ini belum ada.

 

 

 

Kucing emas ditemuakn berkeliaran dan tidur-tiduran di garasi mobil warga. Kala evakuasi oleh BKSDA, kucing terlihat stres. Foto: Vinolia

Kucing emas ditemuakn berkeliaran dan tidur-tiduran di garasi mobil warga. Kala evakuasi oleh BKSDA, kucing terlihat stres. Foto: Vinolia

 

 

 

Iding Achmad Haidir, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)/ Karya Siswa KLHK di University of Oxford Program Small Cat melalui sambungan telepon internet mengatakan, kucing emas atau asiatic golden cat jenis kucing liar dengan populasi terus menurun.

Di dunia sekitar 10.000 tersebar di India bagian timur, Vietnam, Laos dan Myanmar, hingga kucing ini digolongkan satwa Apendix I (dilarang diperdagangkan) oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Menurut IUCN Redlist, kucing emas salah satu satwa hampir terancam. Berat rata-rata kucing dewasa sekitar 9–15 kilogram tergantung jenis kelamin, umumnya jantan lebih berat. Panjang dari kepala sampai pangkal ekor mencapai 70-90 sentimeter dengan tinggi 40 sentimeter.

Menurut penilaian Iding, ada beberapa sebab penyebab kucing emas keluar hutan, seperti mengejar mangsa sampai ke pinggiran pemukiman penduduk yang berbatasan dengan hutan (perbukitan). Lalu, kucing mengalami disorientasi saat di luar hutan, tak tahu kemana hingga stres.

Faktor lain, ada peralihan fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan terutama karet dan sawit. Pada survei awal Iding 2013,  kucing emas termasuk kucing hutan dari family felidae bisa menyesuaikan dengan hutan bukan perkebunan.

Berdasarkan pengamatan dari foto kucing emas beberapa saat setelah pemindahan ke BKSDA Sumbar, Sunarto dan Iding menilai kucing sedang stres. Selain itu efek pembiusan membuat kucing mengeluarkan air liur cukup banyak, perlu rehabilitasi terlebih dahulu.

Mereka berharap, jika kesehatan memungkinkan dilepasliarkan, sebaiknya dilakukan secepat mungkin. “Jika satwa ini tak terluka ketika pembiusan lebih baik dilepaskan lagi karena efek konflik tak besar,” ucap Iding.

Sunarto mengusulkan, saat dilepas, idealnya dipasang alat pemantau supaya bisa dipelajari.

“Kalau dipantau kita bisa mempelajari gerakan seperti apa. Saya harap BKSDA kontak-kontak beberapa organisasi yang memiliki GPS collar  untuk dipasang.”

Selain itu, sebelum lepas baiknya diambil sampel, bisa disimpan di laboratorium terkait genetiknya. Suatu ini,  pasti berguna untuk informasi spesies ini.  Peneliti, katanya,  bisa mengekstraksi untuk analisa DNA.

 

 

 

Menganyam Purun, Merajut Harapan Gambut Lestari

Salasiah bersama rekannya mengajarkan teknik menganyam purun pada beberapa pengunjung. Foto: Elviza Diana

Salasiah bersama rekannya mengajarkan teknik menganyam purun pada beberapa pengunjung. Foto: Elviza Diana

 

 

 

Jari-jemari Salasiah,  bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Warga Desa Tanggul Dalam Kabupaten Banjar Baru Kalimantan Selatan, ini sudah tak asing lagi dengan tanaman purun.

Purun merupakan tanaman khas lahan rawa gambut, biasa menjadi berbagai macam kerajinan berjenis purun tikus (Eleocharis dulcis). Tanaman ini berwarna abu-abu hingga hijau mengkilat, daun mengecil sampai ke bagian basal, pelepah tipis seperti membran. Ujung asimetris, berwarna cokelat kemerahan. “Untuk bahan anyaman, purun tikus ini dapat menjaga tanaman petani dari serangan serangga,” katanya.

Sebelum dianyam,  purun terlebih dahulu diolah menjadi bahan baku. Mengambil purun biasa ketika siang hari saat air sedang surut. Sehabis mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mereka bersiap mengambil purun-purun liar di sepanjang jalan dan rawa.  Dengan mengandalkan sebilah parang kecil ataupun sabit, mereka siap memanen purun-purun ini.

Setelah itu, purun dijemur sampai kering, bagian pangkal dan ujung dipotong agar bersih. Purun bersih siap diwarnai agar menghasilkan anyaman beraneka warna.

Pewarnaan purun dengan merendam ke air mendidih dan sudah ditambahi pewarna. Guna memperkuat dapat tahan dan pewarna tak mudah pudar, setelah direndam, katanya, purun-purun kembali dijemur atau diangin-anginkan beberapa jam.

“Terakhir purun ditumbuk dengan kayu ulin, ini agar serat mudah dianyam. Purun yang ditumbuk sebagai bahan baku,”ujar dia.

Salasiah berama sekitar 35 perempuan dari tiga Desa yaitu Desa Margasari, Desa Tambak Sari Panji, Kalsel, sudah tiga tahun ini menekuni kerajinan berbahan dasar purun.

Mereka didampingi Institut Bentang Meratur, fokus isu pemberdayaan masyarakat. Ema, Direktur Institut Bentang Meratur mengatakan, pemberdayaan perempuan perajin purun guna meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat di kawasan gambut, dengan berbasis tanaman lokal.

“Kami melihat purun tanaman khas gambut tumbuh liar dan subur di semua tempat yang belum banyak dimanfaatkan. Dengan pelatihan kita berharap purun menjadi salah satu alternatif ekonomi dari gambut.”

Menurut Salasiah, seiring perkembangan zaman, anyaman tikar terkesan kurang diminati. Dia menduga, karena desain perajin kurang mendukung. “Kami menjual tikar 10 kaki atau 2,8 meter persegi hanya Rp40.000. Kalau kerajinan seperti tas dan sandal, kemampuan kami masih minim,” katanya.

Salasiah berharap, ada pelatihan dalam mengembangkan kerajinan hingga tak hanya tikar ataupun acil-acil (karung untuk padi).

Ema menyebutkan dari beberapa desa yang didampingi , memang Desa Tanggul Dalam ini masih perlu pembinaan dalam modifikasi dan desain-desain baru dalam teknik anyaman. “Kalau soal anyaman, semua perempuan di desa ini bisa menganyam sebatas membuat tikar dan acil-acil saja. Namun untuk modifikasi dan pengembangan ke berbagai produk belum terlalu dikuasai. Kita akan melakukan berbagai pelatihan.”

 

 

purun1-tikus-yang-tumbuh-liar-di-desa-tanggul-dalam-banjar-baru-kalsel-foto-ibmPurun tikus tumbuh liar di Desa Tanggul Dalam Banjar Baru, Kalsel. Foto: IBM

 

 

 

 

Berjuang selamatkan gambut

Sekitar 20 hektar lahan gambut di Desa Tanggul Dalam, Kabupaten Banjar Baru,  ditumbuhi tanaman purun. Lahan itu, awalnya wilayah kelola perusahaan,  Galuh Cempaka yang akan menambang batu permata di Desa Tanggul Dalam.

Berkat kegigihan masyarakat, Galuh Cempaka berhasil ditolak dan batal menambang.  Mujiatni, warga Desa Tanggul Dalam mengatakan, saat ini purun-purun tumbuh subur di sana menjadi berkah bagi mereka.

“Kami tak perlu lagi susah mencari bahan baku. Purun banyak.”

Berbeda Desa Tanggul Dalam, Desa Margasari Kabupaten Tapin,  saat ini harus berjuang mnyelamatkan purun. Desa mereka dikepung perkebunan sawit perusahaan,  dan harus pasrah jika tak ada lagi tanaman itu disana.

Wartinah, perajin purun menyesalkan, alih fungsi rawa gambut menjadi perekebunan sawit berdampak pada purun. “Kalau makin tinggi alih fungsi, besok kita tak bisa mendapatkan purun lagi. Mungkin kita akan coba belajar menganyam daun sawit untuk jadi kerajinan,” katanya berkelakar.

Kini mendapatkan purun, mereka harus mengayuh sampan, seperti di Desa Tambak Sari Panji, Kaurgading, Kabupaten Amuntai, daerah penghasil kerajinan purun terbesar di Kalsel ini juga sudah kesulitan bahan baku.

Mujahadah, perajin purun Desa Tambak Sari Panji mengatakan, harga bahan baku mentah bisa mencapai dua kali lipat dari daerah lain.

“Kalau tempat lain harga purun basah hanya Rp4.000, kering Rp5.000 per ikat. Di Amuntai bisa Rp10.000 per ikat untuk purun kering. Purun tak hanya diolah menjadi tikar tapi tas, sandal dan berbagai peralatan rumah tangga,” katanya.

Animo masyarakat tinggi dalam mengembangkan usaha kerajinan purun ini, perlu dipikirkan untuk pembudidayaan purun.

Menurut Ema, Institut Bentang Meratur perlu mengembangkan budidaya purun ini. “Biasa kecepatan tumbuh tiga hingga bulan.”

 

 

purun5-tanaman-purun-yang-siap-di-tumbuk-menggunakan-kayu-ulin-foto-institut-bentang-meratur Purun siap tumbuk pakai kayu ulin. Foto: IBM

 

Mongabay Travel: Indah Bukan Kepalang Kepulauan Togian

Jelly fish atau ubur-ubur yang tidak menyengat menjadi tujuan para wisatawan di Kepulauan Togean. Foto: Christopel Paino

Jelly fish atau ubur-ubur yang tidak menyengat menjadi tujuan para wisatawan di Kepulauan Togian. Foto: Christopel Paino

 

“Itu di sana goa buaya,” kata Ashari Komandengi.

Tangannya menunjuk salah satu pulau yang bertebing dan bergoa. Permukaan air laut tampak menutupi separuhnya. Ali, panggilan akrab Ashari, adalah pemilik perahu yang saya tumpangi di hari pertama ketika berada di Kepulauan Togian, Sulawesi Tengah. Ia sering melayani tamu yang ingin berkeliling Togian (Togean).

Goa buaya yang dimaksud Ali adalah tempat buaya air asin. Lokasinya tak jauh dari pantai Kedidiri, salah satu destinasi wisata favorit wisatawan mancanegara. Posisinya di antara tebing pulau kecil tak berpenghuni yang berdiri tegak.

Gugusan pulau adalah pemandangan menyejukkan mata di Kepuluan Togian. Inilah salah satu alasan banyak pelancong berkunjung ke kepulauan ini. Selain, tentunya melihat biota lautnya yang unik. Ada banyak titik-titik penyelaman yang tersebar di Togean.

Sayang, di awal Oktober 2016 itu, buaya air asin yang dimaksud Ali tak nampak. Setelah menunjukan goa buaya, Ali mengajak saya ke tempat destinasi yang tak kalah terkenalnya, yaitu kediamannya jelly fish atau si ubur-ubur. Lokasi ini berbentuk danau dan merupakan surganya ubur-ubur di Kepulauan Togian. Danau ini campuran air laut dengan air tawar. Luasnya lebih dari satu hektar yang dikelilingi pepohonan lebat.

 

Danau Jelly fish atau danau ubur-ubur yang ada di Kepulauan Togean. Foto: Christopel Paino

Danau Jelly fish atau danau ubur-ubur yang ada di Kepulauan Togian. Foto: Christopel Paino

 

Burung-burung aneka warna yang berkicau dan hinggap di ranting adalah bonus bagi para pengunjung jelly fish ini. Pengunjung bisa bercebur di jelly fish tanpa rasa takut. Karena ubur-uburnya tidak menyengat dan sangat jinak.

Untuk menuju ke jelly fish sangat mudah. Apalagi telah dibangun fasilitas seperti jembatan buat tambatan perahu serta pondok yang berada di bibir danau. Meski demikian, tempat ini tampak sepi. Tak ada orang berjaga. Namun sebagai penanda, akan tampak sebuah gapura kecil dari papan yang tertulis: “Agro Wisata Dagat Molino Desa Lembanato.”

Sepanjang perjalanan laut itu, saya disuguhi pemandangan pemukiman rumah terapung yang banyak menghuni gugusan pulau. Menurut Ali, sebagian penduduk tersebut berasal dari Suku Bajo atau Suku Togian. Ketika perahu melintas, sesekali anak-anak dan perempuan muncul dari balik jendela rumah mereka yang berbentuk panggung. Mereka melambaikan tangan.

“Tapi sebenarnya banyak orang Gorontalo yang hidup di Kepulauan Togean ini. Termasuk saya juga berasal dari Gorontalo,” kata Ali.

 

Jelly fish yang terlihat jelas ini merupakan daya tarik wisatawan lokal maupun macanegara. Foto: Christopel Paino

Jelly fish yang terlihat jelas ini merupakan daya tarik wisatawan lokal maupun macanegara. Foto: Christopel Paino

 

Suku Bajo di Kabalutan

Rumah-rumah panggung yang tersebar di gugusan kepulauan itu, Menurut Ali, banyak dihuni orang Bajo. Salah satu perkampungan Bajo yang paling terkenal di Kepulauan Togian adalah Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una. Tempat pusat berkumpulnya Suku Bajo. Pemukimannya sangat padat. Dan tentu saja berbentuk panggung, meski sebagian sudah berpondasi dan berdinding semen. Rumah yang berpondasi itu di pulau kecil.

Bentuk kampung Bajo di Desa Kabalutan ini cukup unik. Ada yang berbentuk U dan saling menyambung oleh jembatan papan. Ketika menelusuri kampung Bajo ini, saya ditemani Muhamad Lailatul Isnaini (19 tahun). Isnaini adalah ketua remaja masjid di Bajo. Namun ia mengaku lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia bisa sampai di sini karena ibunya menikah lagi dengan orang dari suku Bajo.

“Banyak wisatawan mancanegara ke sini. Tapi, jarang menginap. Kampung ini terkenal karena banyak pelaku bom ikan,” kata Isnaini tertawa.

Stigma bahwa Suku Bajo adalah pelaku pemboman ikan dan perusak terumbu karang, tidak bisa dipungkiri oleh Isnaini. Ia sendiri mengakui bahwa itu sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat Bajo katanya, sebagian besar berpikir praktis dan instan. Kearifan orang Bajo sudah hilang. Dan bom ikan adalah jalan cepat agar dapur selalu mengepul.

“Anehnya pelaku pembomam di Kabalutan tidak pernah kapok. Padahal sudah ada beberapa yang meninggal karena bom ikan. Tapi juga tidak ada alternatif lain bagi mereka.”

 

Pemukiman penduduk di gugusan Kepulauan Togean. Foto: Christopel Paino

Pemukiman penduduk di gugusan Kepulauan Togian. Foto: Christopel Paino

 

Isnaini lalu mengajak saya bertemu kepala Desa Kabalutan dan kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta perangkat desa lainnya. Sayang, mereka tak berada di kampung, karena mengikuti kegiatan di ibu kota kabupaten, di Ampana. Begitu pun dengan warga yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Lalu saya meminta lagi untuk bertemu dengan para pelaku pengeboman ikan di Bajo.

“Mereka pasti tidak mau ketemu. Sebab dianggap akan mengancam aktivitas mereka. Apalagi petugas dari polair (Polisi Perairan) beberapa kali sering datang ke sini.”

“Biasa juga ada patroli di laut saat pengeboman. Tapi pelakunya jago bersembunyi di pulau-pulai kecil. Dan mesin perahu mereka tak kalah besar kapasitasnya dengan polair,” ungkap Isnaini lagi.

Saya lalu diajak Isnaini berkeliling kampung Bajo. Jika di rumah terapung penghubungnya adalah jembatan papan, di darat terlihat seperti gang-gang sempit. Jalannya hanya 1 – 2 meter. Dari anak-anak bermain hingga ibu-ibu yang duduk-duduk sembari bercerita, adalah pemandangan keseharian di Kabalutan.

Dalam sejarah yang ditulis tetua di Desa Benteng, Kecamatan Togean, orang-orang Bajo pertama kali datang ke kepulauan ini 1835, ketika itu Kerajaan Togian dipimpin oleh Raja Amintasaria. Raja lalu memberikan syarat kepada orang-orang Bajo jika ingin menjadi penduduk di kerjaan Togean.

Syarat-syarat itu adalah; mentaati segala perintah Raja Togian beserta hukum-hukum adat yang berlaku, bersedia membantu berperang bila ada serangan-serangan dari pihak luar ke kerajaan, bersedia menjaga keamanan kerjaan bersama rakyat Togian, dan mengawasi atau menjaga wilayah perairan bersama prajurit lain.

“Raja saat itu memberi kesempatan melakukan pencaharian di laut, dan raja memberikan mereka tempat bermukim di pulau-pulau kecil,”  kata Rusli L Andi Ahmad, tetua adat di Desa Benteng.

 

Desa Pulau Papan dengan jembatan yang menjadi penghubung ke Pulau Malenge. Foto: Christopel Paino

Desa Pulau Papan dengan jembatan yang menjadi penghubung ke Pulau Malenge. Foto: Christopel Paino

 

Taman anggrek

Kepulauan Togian dikenal sebagai surganya keindahan bawah laut. Begitu pula dengan satwanya yang endemik. Namun tidak banyak yang tahu kalau di daerah ini juga terdapat taman anggrek yang indah. Lokasinya pun sangat unik, di hutan mangrove.

Taman ini ada di Desa Bangkagi, Kecamatan Togean. Menuju taman anggrek, umumnya para pelancong berlabuh di tambatan perahu Desa Benteng. Setelah itu, hanya diperlukan enam menit saja ke Desa Bangkagi yang jalannya relatif mulus, meski konturnya tanah berbatu.

Di taman anggrek ini, ada jembatan sepanjang 371 meter yang dibuat sejak 2014. Jembatan kayu yang dicat warna kuning ini menjadi penghubung antara pepohonan mangrove yang tertanam tunas anggrek.

Siangka Bunahi, adalah salah seorang warga yang membangun jembatan tersebut. Ia mantan kepala desa yang mengajak warga merawat anggrek dengan bantuan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-una. Sebelumnya, tanpa jembatan tersebut tanaman anggrek tumbuh liar di batang mangrove.

“Yang kami tanam atas bantuan dinas itu sebanyak 5.000-an anggrek. Di luar itu sebanyak 1.000-an lebih tumbuh liar,” katanya.

Luas tanaman ini tujuh hektare. Karena di hutan mangrove, kondisinya berair. Menurut Siangka, jika air pasang, ada beberapa ekor buaya yang tampak. Awalnya buaya ini dianggap sebagai ancaman oleh warga. Namun, sebagian mulai sadar agar tidak membunuh buaya tersebut, dan justru sebaliknya dibiarkan hidup.

“Sudah banyak wisatawan yang datang ke taman anggrek ini. Sayangnya, belum ada yang mengatur retribusi sebagai peningkatan ekonomi masyarakat sekitar atau pemerintah desa,” katanya.

 

Anggrek di Desa Bangkagi Kecamatan Togean, Kepulauan Togean. Anggrek ini hidup di hutan mangrove. Foto: Christopel Paino

Anggrek di Desa Bangkagi Kecamatan Togean, Kepulauan Togian. Anggrek ini hidup di hutan mangrove. Foto: Christopel Paino

 

Pulau Malenge

Salah satu pulau yang terkenal di Kepulauan Togian adalah pulau Malenge. Namun tak banyak yang tahu kalau pulau ini sering disebut oleh warga sekitar sebagai pulau monyet. Sebutan pulau monyet karena di hutan tersebut banyak monyet. Spesies monyet di Malenge ini sangat berbeda dengan yang ada di daratan Sulawesi pada umumnya, yaitu macaca togeanus atau monyet togian.

“Lihat sana, monyet bergelantungan di pohon,” kata Akbar Labata, salah seorang warga.

Sore hari itu, monyet yang berjumlah sekitar delapan ekor terlihat dari rumah penduduk di pesisir. Topografi Malenge berbukit dengan pepohonan tinggi menjulang. Sejumlah warga mengaku kalau monyet itu sering turun ke kampung dan mengambil hasil kebun.

Menurut Akbar yang bekerja di penginapan Lestari Cottage, kawasan hutan Malenge sebagian sudah tidak bagus karena ada perambahan yang dilakukan warga. Pohon-pohon ditebang untuk keperluan pembuatan rumah, perluasan ladang, dan ada juga untuk pembuatan perahu.

Selain monyet, di sisi lain pulau ini ada burung rangkong. Burung itu sering terbang berpasangan, hinggap di pepohonan besar. Tidak jauh dari situ, terdapat pulau kecil yang ada pemukimannya. Pulau itu adalah Desa Pulau Papan. Disebut pulau papan karena jembatan yang terbuat dari papan sekitar satu kilometer lebih menjadi penghubung pemukiman warga dengan ujung Malenge.

 

Desa Pulau Papan dengan jembatan yang menjadi penghubung ke Pulau Malenge. Foto: Christopel Paino

Desa Pulau Papan dengan jembatan yang menjadi penghubung ke Pulau Malenge. Foto: Christopel Paino

 

Rumah penduduk di Desa Pulau Papan ini berbentuk panggung persis seperti Suku Bajo. Namun sebagian besar penghuni kampung ini berasal dari Suku Togian dan mayoritas beragama Islam. Di tengah kampung, terdapat bukit kecil yang bisa didaki dengan mudah. Pemandangan akan terlihat indah dari atasnya. Hal ini menjadi salah satu alasan banyak turis mancanegara mendatangi Desa Pulau Papan.

Di Pulau Malenge juga terdapat goa kelelawar. Akbar lalu mengajak saya melihat goa tersebut. Jaraknya sekitar satu jam jalan kaki masuk ke hutan. Beberapa titik jalannya ada yang mendaki dan menurun. Sisa-sisa hujan membuat jalan agak sulit dilewati. Namun, semua itu terbayarkan ketika goa kelelawar yang ditunjukkan Akbar itu tampak jelas di depan mata.

“Goa kelelawar ini juga menjadi daya tarik turis mancanegara. Puncaknya pada Juli-Agustus. Bule ramai berlibur di Malenge, dan sering keluar masuk hutan melihat goa kelelawar ini,” katanya.

Meski Kepulauan Togian diberkahi keindahan hutan dan lautan, tetap saja dihadapkan pada ancaman nyata. Jika di hutan terjadi perambahan, di lautan sering terdengar bunyi ledakan para nelayan yang sering mencari ikan dengan cara yang cepat, tanpa memikirkan daya rusaknya. Bahkan, terumbu karang yang berada di dekat Malenge kini banyak mati.

“Saya sering mendengar ledakan bom ikan. Padahal sudah ada patroli dari kepolisian perairan,” urai Akbar.

 

Peta Kepulauan Togian. Sumber: Togean.net

Peta Kepulauan Togian. Sumber: Togean.net

 

 

Bergandengan Tangan Menyelamatkan Sungai Subayang

 

Air.. satu diantara sumber daya alam ini memiliki peran penting dalam nadi kehidupan manusia.  Manusia menggunakan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya.  Pun masyarakat yang berada di sekitar sungai menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari mereka.

Namun disisi lain, fakta menunjukkan bahwa berdasarkan data dari KLHK 2014 menyatakan bahwa kualitas air sungai yang ada di Indonesia berdasarkan parameter total suspended solid (TSS) mengalami kondisi yang mengkhawatirkan karena dimungkinkan adanya kondisi hutan di daerah aliran sungai (DAS) yang makin buruk, banyak terjadi kerusakan hutan, tutupan hutan makin kecil yang mengakibatkan laju erosi semakin besar.  Selain itu, sungai juga mengalami pencemaran, termasuk keberadaan sampah yang semakin memperburuk kualitas air sungai saat ini.

Sementara itu, Living Planet Report (LPR) yang dikeluarkan WWF di tahun 2016 menunjukkan secara global,  Living Planet Index (LPI) untuk  populasi air tawar menurun secara signifikan sebesar 81% terhitung dari tahun 1970 – 2012, dengan rata rata penurunan tahunan sebesar 3,9%. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan lingkungan, beberapa di antaranya adalah perubahan siklus air oleh manusia yang berdampak kepada iklim dan biosfer.

 

Aliran sungai Subayang di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Riau. Foto : Agustinus Wijayanto

Aliran sungai Subayang di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Riau. Foto : Agustinus Wijayanto

 

Beberapa daerah di Indonesia yang mengalami defisit air antara lain di Pulau Jawa, Sulawesi, dan NTT. Sementara itu di Sumatera yang tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki air tawar yang melimpah.  Namun demikian perlu diwaspadai bahwa sungai-sungai di Sumatera juga mendapatkan tekanan dari sampah, erosi, pencemaran karena kegiatan manusia yang cenderung merusak.

Salah satu Sub DAS yang penting di Riau dan Sumatera Barat adalah Sub DAS Kampar dimana mengalir air dari Sungai Subayang yang  penting bagi masyarakat yang ada di Riau dan Sumatera Barat.  Sungai Subayang menjadi penting karena selain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari juga sebagai sarana transportasi dari Ibukota Kecamatan Kampar Kiri Hulu (Gema) ke dan dari desa-desa yang ada di hulu untuk pendistribusian hasil pertanian ataupun membawa barang-barang belanjaan.

Sungai Subayang yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat yang ada di Kampar serta desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sudah sepatutnya untuk dijaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan .  untuk itulah WWF Indonesia menjalin kegiatan dengan HSBC untuk memprakarsai program penyadartahuan tentang isu air di Sungai Subayang, Rimbang Baling, melalui program Freshwater.

 

Kerjasama parapihak

Sudah sejak 2015, WWF bekerjasama dengan Universitas Riau (UNRI) yang didukung oleh HSBS tersebut melakukan penelitian dan membangun Laboratorium Alam dan rumah informasi yang saat ini didirikan di Desa Tanjung Belit (Kecamatan Kampar Kiri Hulu) yang merupakan bagian dari bentang alam Rimbang Baling.

Tujuan pengembangan laboratorium alam tersebut adalah untuk memberikan wadah kepada masyarakat Rimbang Baling untuk belajar serta berdiskusi lebih mendalam tentang air, dan mengapa air itu penting untuk kita lestarikan. Harapannya, selain digunakan oleh masyarakat  Rimbang Baling, laboratorium ini juga bisa menjadi pusat penelitian mahasiswa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan air.

 

Anak-anak sedang belajar mengenai air di Laboratorium Alam di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Riau. Foto : Agustinus Wijayanto

Anak-anak sedang belajar mengenai air di Laboratorium Alam di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Riau. Foto : Agustinus Wijayanto

 

Sungai Subayang tidak hanya penting untuk manusia, namun juga bagi satwa dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, salah satunya harimau sumatera. Diharapkan dengan keberadaan laboratorim ini juga akan mendorong kerjasama dengan masyarakat setempat untuk ikut menyelamatkan Sungai Subayang.

Di laboratorium air ini, pengunjung bisa melakukan uji terhadap contoh air yang dibawa dari rumah atau sumber lain untuk mengetahui kondisi atau kualitas air yang biasa dikonsumsi sehari- hari. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber dan manfaat air,serta banyak hal menarik lainnya tentang sungai dari seluruh Indonesia”.

Hadir dalam acara peresmian Laboratorium Alam termasuk dari BPDASHL Riau dan Sumatara Barat yang turut memberikan kontribusi terhadap pelestarian DAS meliputi program penanaman, pembibitan-persemaian, dan pelibatan masyarakat untuk kegiatan rehabilitasi.  Selain itu BPDASHL juga mendirikan stasiun pengamatan air sungai (SPAS). Sedangkan Universitas Riau menjabarkan bahwa kondisi Sungai Subayang perlu menjadi perhatian dengan melibatkan akademisi, kalangan bisnis, dan pemerintah.

Disisi lain, tentunya tidak hanya tiga pilar tersebut, karena ada pilar masyarakat sebagai pihak penting yang juga menerima dampak jika terjadi perubahan terhadap kondisi sungai karena merekalah yang pertama akan menerimanya termasuk komunitas-komunitas atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dengan sungai dan air.

 

Para stakeholder di depan Laboratorium Alam di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Riau. Foto : Agustinus Wijayanto

Para stakeholder di depan Laboratorium Alam di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Riau. Foto : Agustinus Wijayanto

 

Menyelamatkan Menara Air

Kondisi Sungai Subayang saat ini mengalami kondisi yang perlu menjadi perhatian serius karena jika terjadi hujan maka debit airnya naik dan jika musim kemarau panjang datang maka air menyusut cukup cepat dan dangkal.  Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan Sungai Subayang sebagai penyangga kehidupan masyarakat Rimbang Baling dan menara air Riau wajib dilakukan.

Kondisi hutan yang ada di hulu menjadi prioritas juga untuk diselamatkan.  Artinya sungai dan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.  Sudah sepatutnya untuk bergandengan tangan menyelamatkan Sungai Subayang sebagai urat nadi masyarakat setempat.

Dan kehadiran laboratorium alam air tawar diharapkan mampu melindungi sumber air, memberikan  informasi dan melakukan edukasi tentang air kepada masyarakat, serta berusaha  menciptakan kesempatan untuk peningkatan kondisi ekonomi masyarakat melalui praktek praktek yang berkelanjutan.

Lintas sektor menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya menyelamatkan Sungai Subayang, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik dan saling mengisi dan melengkapi. Bukan nanti tapi sekarang dan Sungai Subayang perlu dukugan Anda sekalian.

 

Kala Batang Ekspor Perdana Kayu Olahan Berlisensi FLEGT ke Belgia

Karyawan BBP tengah beraktivitas di antara tumpukan kayu sengon. Perusahaan yang memasok kayu-kayu dari petani ini, mendapat kesempatan ekspor perdana menggunakan lisensi FLEGT ke Belgia. Foto: Nuswantoro

Karyawan BBP tengah beraktivitas di antara tumpukan kayu sengon. Perusahaan yang memasok kayu-kayu dari petani ini, mendapat kesempatan ekspor perdana menggunakan lisensi FLEGT ke Belgia. Foto: Nuswantoro

 

 

Satu truk kontainer berisi kayu sengon olahan 55 meter kubik berlisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), pelan-pelan meninggalkan halaman pabrik pengolahan kayu milik PT Bahana Bhumiphala Persada (BBP), di Gringsing, Batang, Jawa Tengah, Selasa, (15/11/16).

“Produk kami kirim itu untuk blockfloor. Kami baru memakai setengah kapasitas. Semoga tahun depan makin berkembang, hingga masyarakat juga memperoleh manfaat,” kata Direktur Utama BBP Tanti Widyastuti, dalam acara pengapalan perdana ekspor kayu berlisensi FLEGT.

Selanjutnya, kontainer dibawa ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang, untuk dikapalkan ke tujuan akhir di pelabuhan Antwerpen, Belgia.

“Kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah, dan percaya bermanfaat bagi perusahaan. Saat SVLK dikeluarkan perusahaan kami langsung menata diri untuk bisa mengikuti prosedur,” katanya.

Dia menilai, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berdampak positif bukan hanya bagi perusahaan yang mendapat penilaian baik di mata internasional juga para petani.

“Dengan lacak balak dan terjamin legalitas,  kami berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat yang menanam sengon bisa ikut terangkat lewat SVLK,” katanya.

Dengan nomor sertifikat 30, menunjukkan BBP merupakan perusahaan yang mendapat SVLK pada kelompok awal. BBP adalah satu dari lima perusahaan di Batang,  yang memiliki SVLK.

SVLK ini untuk memastikan produk kayu dan bahan baku memenuhi aspek legalitas baik asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangan.

Wakil Bupati Batang, Soetadi, yang hadir dalam acara itu mengatakan, perusahaan kayu berizin di Batang sekitar 40, telah memiliki SVLK baru sembilan, yakni lima perusahaan dan empat UKM dan kelompok.

“Kami sering mengumpulkan pengusaha memberikan edukasi terkait SVLK agar bisa ekspor. Masih susah, meski sudah bekerja sama dengan pusat, kementerian,” katanya.

Skema lisensi FLEGT berlaku 15 November pukul 00.00, diputuskan bersama oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Kantor Komisi Eropa di Brussels, Kamis 21 April lalu.

Data dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP) menyebut hingga kini industri tersertifikasi 2.843, sebagian besar ekspor, sebagian kecil perdagangan domestik. Ekspor dilakukan ke 220 negara, dari 107 pelabuhan di Indonesia, ke 2.944 pelabuhan di berbagai negara tujuan.

 

 

kayu-lisensi2-pekerja-pt-bbp-batang-jateng-memeriksa-lembaran-kayu-olahan-jenis-sengon Pekerja BBP Jateng memeriksa lembaran kayu olahan sengon. Foto: Nuswantoro

 

 

 

Ketersediaan pasokan

Selama ini, BBP menggunakan kayu sengon budidaya petani, bukan hutan alam. Soal pasokan, general manager BPP,  Juli Harjono mengungkapkan bahan baku kayu, terutama ukuran 260 cm mulai berkurang.

“Kami masih bisa mendapatkan dari Batang, Temanggung, Wonosobo, dan sekitar,” katanya, memberikan keterangan kepada rombongan dalam kunjungan ke pabrik, dalam rangkaian acara pengapalan perdana itu.

Uni Eropa, katanya,  sangat ketat menerapkan aturan produk impor agar ramah alam, misal, lem kayu harus rendah emisi.

“Mengenai lem, pasar dunia sangat sensitif. Amerika juga. Formula sudah kita sesuaikan dengan aturan. Agar emisi rendah, kita perbanyak melamim, bukan urea,” ucap Juni.

Soetiadi mewanti-wanti, seiring makin banyak perusahaan pengolah kayu, kebutuhan bahan kayu juga meningkat.

“Kalau gerakan menanam tidak kita tingkatkan, keseimbangan permintaan dan pasokan akan terganggu,” katanya.

“Pemkab setiap tahun menyiapkan 300.000 bibit tanaman, terutama sengon, dikembangkan di kebun bibit.”

Saat ini,  Batang mempunyai kebun bibit seluas lima hektar. Selain Sengon, Pemkab juga mengembangkan cengkih, dan melinjo. Sengon menjadi andalan karena mudah perawatan, dan lima tahun kayu bisa panen.

“Masyarakat sekarang lebih tertarik menanam sengon. Dulu Kecamatan Limpung terkenal melinjo, kini kalah dengan sengon. Yang masih perlu bimbingan petani sengon agar bisa menghasilkan sengon berkualitas. Bagaimana agar sengon tumbuh lurus, rata, tidak banyak mata kayu yang timbul.”

Soal ketersediaan bahan kayu kurang juga disinggung Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia atau Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA), Soewarni.

Menurut dia, memenuhi kebutuhan kayu yang terus meningkat, dilaporkan di beberapa daerah pohon buah-buahan pun ditebang diambil kayunya.

“Karena kekurangan kayu. Di Medan banyak pohon durian ditebangi. Nanti kita ke Medan nggak bisa lagi menemukan durian. Mangga juga ditebangi. Jenis kayu keras, biasa untuk flooring. Mereka sebenarnya terpaksa memotong,” katanya.

Dia berharap, jika penanaman kembali secara luar biasa, penebangan pohon buah-buahan itu bisa dikurangi. Kendalanya, kata Soewarni, itu membutuhkan lahan luas.

“Anggota kami mau menanam, tapi di mana? Sengon bagus karena lima tahun sudah bisa ditebang. Mana ada negara tanaman kayu lima tahun bisa ditebang, rata-rata 20 tahun.”

Dia bilang sedang mencari lahan. “Apakah bisa di luar Jawa menanam sengon. Saya lagi menghubungi Litbang Kehutanan, katanya ada cocok untuk sengon.” Kendala lain, di luar Jawa belum ada industri khusus mengolah kayu sengon.”

 

 

Permudah izin

Soewarni meminta, pemerintah mempermudah izin usaha terutama pengusaha kayu gergajian dan kayu olahan. Anggota mereka, katanya, kebanyakan pengusaha menengah ke bawah.

Mereka senang ada SVLK hingga bisa tertib administrasi. “Saya minta tolong yang kecil-kecil dibantu. Mereka bisa menghasilkan devisa kalau perizinan lengkap, tapi mengurus perizinan membutuhkan dana tak sedikit,” katanya.

Dari laporan anggota, persyaratan sejumlah izin mendapat SVLK masih memakan biaya. Di luar Jawa, katanya, biaya SVLK Rp20 juta. Izin HO atau izin gangguan bisa Rp50 juta.

Dia mengeluhkan, perbankan belum bisa memberikan bunga kredit kurang 10%, padahal negara lain hanya 4%.

“Mengurus SVLK tak mahal, yang mahal persyaratannya, izin-izin. Izin itu nggak usah mengulang-ulang. Ada tanda daftar industri yang dikeluarkan setahun sekali, tapi ada yang tiga tahun, lima tahun, 10 tahun. Tidak seragam. Ini karena ada otonomi daerah. Alasannya untuk PAD (pendapatan asli daerah-red). Saya minta supaya pemerintah mengatur bagaimana seragam.”

 

 

 

Wakil Bupati Batang, Soetadi memecahkan kendi tanda peresmian pengapalan perdana kayu olahan berlisensi FLEGT. Foto: Nuswantoro

Wakil Bupati Batang, Soetadi memecahkan kendi tanda peresmian pengapalan perdana kayu olahan berlisensi FLEGT. Foto: Nuswantoro

 

 

 

Warga Desa Ini Ingin Gubernur Jawa Timur Awasi Perusahaan yang Diduga Cemari Lingkungan Mereka

Warga dan aktivis lingkungan berunjuk rasa di depan  gedung negara Grahadi di Surabaya. Mereka menuntut dibongkarnya tempat  penimbunan limbah B3 di Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur. Foto: Petrus Riski

Warga dan aktivis lingkungan berunjuk rasa di depan gedung negara Grahadi di Surabaya. Mereka menuntut dibongkarnya tempat penimbunan limbah B3 di Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur. Foto: Petrus Riski

 

Puluhan warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (17/11/16). Mereka meminta Gubernur Jawa Timur tidak lepas tangan dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) PT. Putera Restu Ibu Abadi (PRIA).

Penanganan kasus ini sudah sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DPR RI, hingga Komnas HAM. Namun, warga Lakardowo mengaku belum mendapatkan keadilan dalam hal penyelesaian masalah lingkungan tersebut. “Sampai sekarang pemerintah belum memberikan keadilan buat kami, harusnya memihak masyarakat,” kata Sujiati, warga Dusun Palang, Lakardowo.

Sujiati mengatakan, warga khususnya anak-anak, yang paling merasakan dampak pencemaran lingkungan, yakni air sumur dan udara. Warga meyakini sumber pencemaran berasal dari pabrik pengolahan limbah B3 itu. “Baunya sangat busuk, kalau hujan airnya mengalir ke permukiman. Kami tidak akan mundur sebelum PT. PRIA hengkang dari Lakardowo.”

Warga Desa Lakardowo lain, Muliadi mengatakan, dirinya siap menjadi saksi pembuangan dan penimbunan limbah B3 yang dilakukan PT. PRIA. Muliadi yang bekerja sebagai petani mengetahui persis aktivitas pembuangan limbah, karena lahan garapannya tidak jauh dari lokasi pabrik.

“Saya bisa menunjukkan tempatnya, dari 2010 hingga sekarang. Lokasi tanah garapan saya jaraknya 50 sampai 100 meter dari pabrik.”

 

Pabrik pengolahan limbah B3 milik PT. PRIA. Foto: Petrus Riski

Pabrik pengolahan limbah B3 milik PT. PRIA. Foto: Petrus Riski

 

Menurut Manajer Riset Ecological Obsevation and Wetlands Conservation (Ecoton), Daru Setyo Rini, aksi ini dilakukan agar Gubernur Jawa Timur menegakkan hukum lingkungan. Caranya, membongkar lahan yang diduga tempat penimbunan limbah B3.”

Bukti-bukti serta keterangan warga, kata Daru, harusnya sudah cukup menunjukkan PT. PRIA melakukan pelanggaran. Bahkan, hasil laboratorium yang dilakukan KLHK bersama Ecoton dan warga, menunjukkan parameter pencemaran angka yang sebagian besar sama. Namun diingkari oleh KLHK yang menyimpulkan pencemaran bukan dari pabrik tersebut.

“Mulai dari pengaduan saksi dan data laboratorium, menunjukkan hasil yang sama. Juga, adanya surat pernyataan Direktur PT. PRIA yang akan melokalisir limbah yang sudah tertimbun, dibuat di depan Muspika Kecamatan Jetis, Mojokerto,” papar Daru.

PT. PRIA sendiri telah beroperasi 2010 di Lakardowo, namun izin pemanfaatan, pengolahan dan pengelolaan limbah B3 baru diperoleh 2014. Selama 4 tahun, warga mengetahui pabrik itu melakukan aktivitas penimbunan, dengan terlebih dahulu mengeruk lahan dan menimbun limbah B3 ke lubang yang tidak beralas atau aman bagi lingkungan.

 

Limbah batubara di pekarangan warga di Desa Lakardowo yang digunakan sebagai tanah timbunan. Foto: Petrus Riski

Limbah batubara di pekarangan warga di Desa Lakardowo yang digunakan sebagai tanah timbunan. Foto: Petrus Riski

 

Bantahan

Manajer Development PT. PRIA Christine, saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur,  beberapa waktu sebelumnya mengatakan, tuduhan pencemaran yang dialamatkan pada perusahaan tidak dapat dibuktikan. Sejak sidang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) mengenai dugaan penimbunan limbah B3, warga yang menggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya. “Waktu itu bukti tidak bisa dinyatakan, mereka mencabut gugatan,” kata Christine menceritakan peristiwa 2014 lalu.

Kesimpulan hasil uji laboratorium yang dilakukan KLHK, menurutnya sudah membuktikan bahwan pencemaran yang terjadi pada air sumur warga tidak berasal dari PT. PRIA, melainkan dari aktivitas peternakan dan faktor alami batuan. Pihaknya juga siap melakukan pembuktian dengan membuka tempat yang diduga penimbunan limbah B3.

Christine tidak menampik adanya residu akhir yang dihasilkan dari pengolahan limbah itu, abu yang terlepas ke udara bebas. “Setiap pengolahan akan menimbulkan residu akhir. Contohnya pemusnahan limbah medis yang menggunakan incenerator, pasti ada residu berupa abu.”

Mengenai penyakit gatal-gatal yang dialami warga, Christine menjelaskan hal itu merupakan peran pemerintah untuk mengadakan air bersih dan melakukan pengobatan massal. “PT. PRIA akan mendukung, karena itu kewenangannya pemerintah.”

 

Jawa Timur yang darurat limbah bahan berbahaya dan beracun. Foto: Petrus Riski

Jawa Timur yang darurat limbah bahan berbahaya dan beracun. Foto: Petrus Riski

 

Kepala Bidang Tata Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur Diah Susilowati, membenarkan hasil kajian KLHK yang menunjukkan PT. PRIA tidak terbukti mencemari sumur dan air tanah warga. “Kalau tidak terbukti, kenapa dipermasalahkan.”

Kepastian itu kata Diah, diharapkan menjawab kekhawatiran warga terhadap pencemaran limbah B3 yang diduga dilakukan PT. PRIA. Diah meminta masalah ini tidak berlarut, sehingga tidak mengganggu rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun pabrik pengolahan limbah B3. “Untuk diolah dan mendatangkan nilai ekonomi,” pungkasnya.

 

 

Industri Pengalengan Tuna Masih Jauh dari Keberlanjutan. Kenapa?

Perusahaan – perusahaan besar tuna kaleng di Indonesia dan Filipina ternyata masih belum mampu menghasilkan produk tuna yang ditangkap secara lestari kepada para konsumen. Hal tersebut terungkap dari laporan Greenpeace Asia Tenggara yang diluncurkan Kamis (17/11/2016) kemarin.

Dari laporan yang berjudul, “Dari Laut ke Kaleng: Peringkat Industri Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2016”, Greenpeace melihat rantai pasokan dan mengevaluasi perusahaan pengalengan tuna dengan menggunakan tujuh kriteria yaitu: ketelusuran, keberlanjutan, legalitas, tanggung jawab sosial, kebijakan asal bahan baku, transparansi dan informasi konsumen dan inovasi untuk perubahan.

“Secara global, stok tuna berada di tahap kritis dan sejumlah perusahaan pengalengan belum memastikan rantai pasokan mereka bersih dari penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran HAM,” kata Sumardi Ariansyah, Juru kampanye Laut  Greenpeace  Indonesia melalui siaran pers yang diterima Mongabay.

 

Nelayan melakukan bongkar muat ikan hasil tangkapan, termasuk ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada akhir November 2015. Foto : Jay Fajar

Nelayan melakukan bongkar muat ikan hasil tangkapan, termasuk ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada akhir November 2015. Foto : Jay Fajar

 

“Mereka harus mencapai skor 70 atau lebih untuk menuju keberlanjutan. Ini waktunya perusahaan pengalengan untuk segera mengubah model bisnis dan memastikan bahwa produk tuna mereka dapat ditelusuri, berkelanjutan dan bebas dari perbudakan.”

Meski tekanan penurunan stok di lautan dari berbagai jenis ikan tuna terjadi secara global, tuna justru tetap ditangkap secara berlebihan hingga berada di tahap kritis. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan beberapa spesies tuna. Pada tahun 2016, Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah memasukkan tuna albakora (Thunnus alalunga; albacore) dan tuna sirip kuning (T. albacares; yellowfin) ke dalam status  hampir terancam (near threatened), dan tuna mata besar (T. obesus; bigeye) berstatus rentan (Vulnerable).

Tahun lalu, Greenpeace juga telah meluncurkan laporan serupa mengenai peringkat pengalengan tuna pada perusahaan pengalengan besar di Thailand, Indonesia dan Filipina. Tiga negara Asia Tenggara ini berada di antara pemasok utama tuna kaleng / produk tuna ke pasar internasional, dengan total ekspor sebesar USD 6 miliar pada tahun 2015.

 

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

Untuk survei tahun ini, sekitar dua per tiga dari 36 perusahaan pengalengan tuna dan merek yang menjadi prioritas penilaian di Indonesia, Filipina dan Thailand ikut berpartisipasi. Greenpeace semakin memperketat penilaian, khususnya karena banyak pelanggaran terhadap tenaga kerja dan praktik penangkapan ikan tuna yang merusak masih berlangsung.

“Sangat mengkhawatirkan bahwa 15 perusahaan dari total perusahaan pengalengan yang disurvei menyebutkan sumber tuna mereka hampir 100% didapatkan dari kapal jaring (purse seines),” tambah Sumardi. “Ini berarti hampir semua perusahaan pengalengan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan, karena kapal-kapal jaring beroperasi dengan menggunakan rumpon yang dapat menangkap banyak bayi-bayi (juvenile) tuna yellowfin maupun bigeye, bahkan menangkap hiu. Penggunaan rumpon semakin di luar kendali dan Pemerintah Indonesia harus mengatasi masalah ini secara serius dan konsisten,” tambah Sumardi.

Di Indonesia, perusahaan pengalengan di peringkat teratas adalah: International Alliance Foods Indonesia (68.88, Fair), Deho Canning Co. & Citra Raja Ampat Canning (62.15, Fair) dan Samudra Mandiri Sentosa (58.59, Fair).

Membandingkan penilaian tahun lalu dengan hasil tahun ini, Greenpeace mengakui adanya peningkatan kinerja keberlanjutan yang signifikan dari sebagian besar perusahaan. Namun secara keseluruhan, hasilnya tetap masih jauh dari apa yang harus dilakukan untuk melindungi lautan dan pekerja.

Greenpeace mendesak perusahaan pengalengan tuna dan rantai pemasoknya untuk mendukung sumber tuna yang ditangkap menggunakan metode yang lebih bertanggung jawab, seperti huhate (pole and line), pancing (handline), atau kapal jaring tanpa menggunakan rumpon.

Greenpeace meminta semua perusahaan pengalengan di Asia Tenggara untuk membangun sistem ketelusuran yang dapat diakses publik sebelum atau selambatnya pada tahun 2020. Sistem terbuka itu diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi konsumen, yaitu mencakup informasi tentang asal-usul tuna, di mana dan kapan tertangkap, kapal penangkap yang digunakan, serta kapan dan di mana tangkapan tuna didaratkan dan diproses.

“Sistem ketelusuran asal usul ikan yang ditangkap mutlak diperlukan agar hak informasi konsumen terpenuhi serta tujuan keberlanjutan perikanan tuna di Indonesia dapat tercapai,” tegas Sumardi.

 

Tuna segar tangkapan nelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Beragam masalah mengelilingi sektor perikanan, dari penyakit ikan, ekosistem rusak sampai perubahan iklim. Foto: Tommy Apriando

Tuna segar tangkapan nelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Beragam masalah mengelilingi sektor perikanan, dari penyakit ikan, ekosistem rusak sampai perubahan iklim. Foto: Tommy Apriando

 

Pengaturan Penangkapan Tuna

Sebelumnya, Direktur Program Coral Triangle WWF Indonesia Wawan Ridwan mengatakan hasil tangkapan tuna Indonesia memang mengalami peningkatan sebagai hasil dari aktivitas penangkapan di perairan pasifik (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP 716 dan WPP 717 sebagai bagian dari Western and Central Pacific Fisheries Commission/ WCPFC), perairan kepulauan (WPP 713, WPP 714, WPP 715) dan perairan samudra Indonesia (WPP 572 dan WPP 573 sebagai bagian dari Indian Ocean Tuna Commission/IOTC).

Tetapi Indonesia perlu mewaspadai stok ikan tuna di perairan Samudera Indonesia. Data dari IOTC menyebutkan rata-rata penangkapan tuna madidihang pada 2010 – 2014 sebesar 373,824 ton. Sedangkan  penangkapan tuna madidihang pada tahun 2014 mencapai 430,327 ton, sudah melewati angka penangkapan maksimum (maximum sustainable yield/MSY) yaitu 421 ton. Sehingga penangkapan ikan tuna madidihang dianggap sudah overfishing.

Jika ingin memulihkan stok tuna madidihang pada level 50 persen pada 2024, maka IOTC menyarankan penangkapan dikurangi sebesar 20 persen dari tingkat penangkapan tahun 2014.

Sedangkan penangkapan cakalang (skipjack tuna) pada tahun 2014 mencapai 432,467 ton, dengan rata-rata penangkapan sebesar 402,229 ton, masih dibawah angka penangkapan maksimum yaitu 684,000 ton.

IOTC memprediksikan bila penangkapan tidak dibatasi, maka pada 3 – 10 tahun mendatang, stok tuna madidihang dan cakalang tidak bisa kembali pada posisi stok awal. Ini membahayakan bagi keberlangsungan tuna tersebut.

Sementara produksi perikanan tuna Indonesia dari kawasan Samudera Hindia, kebanyakan berupa tuna madidihang dan cakalang. Sehingga apabila penangkapan dua jenis tuna tersebut tidak berkelanjutan dan overfishing, maka dalam jangka panjang, akan mengalami penurunan produksi tangkap, yang berujung pada penurunan pendapatan nelayan dan pendapatan Negara.

 

Ikan dalam keranjang hasil tangkapan nelayan siap dijual di  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu (01/05/2016).  Foto : M Ambari

Ikan dalam keranjang hasil tangkapan nelayan siap dijual di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu (01/05/2016). Foto : M Ambari

 

Oleh karena itu, Wawan menyarankan agar mewaspadai tren penurunan stok dari tuna madidihang di Samudera Hindia. Hal ini terjadi terutama karena tidak adanya pengelolaan penangkapan tuna di kawasan IOTC, sehingga sangat disarankan agar IOTC untuk mulai memberlakukan pengaturan penangkapan ikan tuna di Samudera Hindia melalui penggunaan harvest strategy dan implementasi harvest control rule.

 

Tingkatkan Produksi

Salah satu jenis ikan yang menjadi primadona dengan nilai ekonomi yang tinggi adalah ikan tuna. Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan menurut data FAO pada 2014, sekitar 6,8 juta metrik ton tuna dan sejenis tuna ditangkap oleh banyak negara di seluruh dunia.  Dan 16 persennya atau 1,1 juta ton per tahun merupakan pasokan dari Indonesia.

“Indonesia memiliki kontribusi cukup signifikan dalam bisnis tuna dengan mengekspor sekitar 209,410 ton dengan nilai produksi mencapai 768,4 juta USD pada tahun 2013. Tentunya nilai ekonomi dari perdagangan produk perikanan tuna Indonesia ini sangat besar dan menjadi peluang yang baik bagi para pelaku usaha tuna Indonesia,” ujar Rizal Ramli dalam 2nd Bali Tuna Conference (BTC-2) dan 5th International Coastal Tuna Bussiness Forum (ICTBF-5) pada Mei 2016 di Bali.

Oleh karena itu, Rizal yakin dan berharap KKP mampu meningkatkan jumlah produksi tuna sehingga dapat meningkatkan jumlah ekspor ikan tersebut untuk memenuhi sampai 25 persen kebutuhan global.

Akan tetapi ada permasalahan dalam produksi tuna dunia, dimana berdasar data FAO, sepertiga stok tuna yang ada saat ini diperkirakan ditangkap pada kondisi biologically unsustainable levels. Sedangkan stok tuna sisanya ditangkap pada kondisi maksimum (fully fished).

Data stok sumberdaya tuna yang sama, khususnya di bagian barat Samudera Hindia, juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 30% selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh kegiatan IUU Fishing.

 

Beginilah memancing  cakalang dengan cara-cara tradisional dan tak merusak. Foto: Eko Rusdianto

Beginilah memancing cakalang dengan cara-cara tradisional dan tak merusak. Foto: Eko Rusdianto

 

Impor Ikan

Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Nilanto Perbowo di Kantor KKP Jakarta, Rabu (16/11/2016) mengungkapkan, meski sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih banyak, tetapi pada kenyataannya Indonesia masih memerlukan impor produk perikanan dan kelautan.

Menurut Nilanto, perlunya Indonesia mengimpor, itu menandakan bahwa memang ada produk perikanan dan kelautan yang tidak ada di Indonesia. Dalam artian, produk yang diimpor tersebut statusnya sangat dibutuhkan.

Nilanto memaparkan, jika Indonesia memutuskan mengimpor produk pertanian, itu artinya Indonesia memerlukannya untuk kebutuhan pasokan pasar dalam negeri. Sementara, jika Indonesia harus mengimpor produk perikanan, itu artinya Indonesia sedang memerlukan pasokan bahan baku untuk industri.

“Untuk impor perikanan, biasanya itu dipergunakan untuk aktivitas (industri) pengalengan, pembekuan, dan pemindangan. Dan, izin impor yang paling besar itu diberikan untuk pemindangan,” sebut dia.

Dan, untuk komoditas impor hasil perikanan untuk kebutuhan industri yang paling besar, adalah ikan makarel, TCT (tuna, cakalang, tongkol), sarden, kepiting dan salmon.

 

Begini Bentrok Warga Saat Pembebasaan Lahan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah pusat berencana melakukan banyak pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah pemebangunan 30 waduk baru, 33 PLTA, jalan baru sepanjang 2,600 km, jalan tol sepanjang 1,000 km, 15 bandar udara baru, 24 pelabuhan baru, jalur kereta api baru sepanjang 3,200 km, dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit untuk menunjang penggunaan 15 persen biofuel pada setiap liter solar, 36 PLTU bertenaga batubara 20.000 MW sebagai bagian dari rencana pembangunan 35.000 MW, puluhan kawasan industri baru dan Kawasan ekonomi Khusus (KEK).

Mega proyek itu dikuatkan dengan dikeluarkanya Perpres No. 30/2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (infrastruktur), serta PP No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek nasional.Tentunya hal itu akan berdampak pada berbagai sektor, khususnya pada alih fungsi lahan atau dalam pembebasantanahnya.

Termasuk yang terjadi pada rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kec. Kertajati Kab. Majalengka. Pro kontra terjadi dimasyarakat, pembebasan lahan BIJB di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati misalnya, yang berakhir dengan bentrok, pada Kamis (17/11/2016).

 

Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan pembebasan lahan terkait rencana pembangunana Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kamis (17/11/2016). Dalam rencana pembebasan tersebut terjadi bentrok antara polisi dengan petani. foto : Jaja

Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan pembebasan lahan terkait rencana pembangunana Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kamis (17/11/2016). Dalam rencana pembebasan tersebut terjadi bentrok antara polisi dengan petani. foto : Jaja

 

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Yusri Yunus kepada Mongabay mengemukakan, pembebasan lahan sendiri melibatkan kurang lebih 2000 personel yang dari berasal dari Polda Jawa Barat, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP.

Menurutnya, banyaknya personel dimaksudkan untuk mengamankan pelaksanaan pengukuran sehubungan dengan masih adanya penolakan dari sejumlah warga di Desa Sukamulya yang sudah berlangsung sejak lama.

“Aparat gabungan terpaksa memukul mundur dan menembakan gas air mata terhadap ratusan warga, karena mereka tetap bersikukuh menolak pembebasan lahan, kendati sudah melakukan negosiasi yang cukup alot dengan petugas. Gas air mata sendiri mulai ditembakkan aparat keamanan, sejak pukul 12.30 WIB, setelah sebelumnya dari mulai pukul 09.30 WIB sampai terjadi bentrokan, petugas dan warga melakukan negosiasi mencari jalan keluar atas rencana pengukuran lahan tersebut.” Paparnya.

Dari bentrokan itu, satu orang anggota kepolisian, Bripda Soni dari Polda Jabar mengalami luka robek di bagian pelipis kiri terkena batu yang diduga berasal dari katapel saat melakukan pengamanan di bagian depan. Sementara warga ada sedikitnya 12 orang yang terluka dalam insiden itu. Mereka adalah Sahir, Raman, Usep, Aji, Ita, Nano, Jajuli, Gugun, Warso, Ovan, Didi, dan Aef.

Akibat aksi anarksis itu, tiga orang warga, Jaenudin (25) warga Desa Sukakerta, Atam Dastam (36) warga Desa Sukakerta, serta Sunadi (45) warga Sukamulya diamankan aparat kepolisian. Dari tangan mereka diamankan barang bukti berupa katapel dan petasan.

“Bentrokan sendiri terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, ketika terdengar letusan petasan. Sebagian letusan mengenai aparat kepolisian, termasuk batu yang diduga dari katapel mengenai beberapa petugas. Saat itu, aparat mulai membalas dengan tembakan gas air mata dan wargapun akhirnya mulai mundur. Petugas pengukur dari tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali bisa melanjutkan pengukuran dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan,” jelasnya.

 

Ratusan warga berkumpul di lahan sengketa yang akan digunakan untuk mega proyek pembangunana Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kamis (17/11/2016). Menurut sebagian warga pembangunan BIBJ tersebut merugikan warga soal ganti rugi lahan dan rumah yang tidak sesuai. Foto : Adim.

Ratusan warga berkumpul di lahan sengketa yang akan digunakan untuk mega proyek pembangunana Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kamis (17/11/2016). Menurut sebagian warga pembangunan BIBJ tersebut merugikan warga soal ganti rugi lahan dan rumah yang tidak sesuai. Foto : Adim.

 

Dia menambahkan, di desa ini ada warga yang pro dan kontra dalam pembangunan bandara. Bagi warga yang menolak, mereka memprovokasi warga lain agar ikut menolak pengukuran tanah. Meski demikian, polisi tidak menangkap warga yang tadi diamankan.

Dalam pelaksanaan pengukuran tersebut, dihadiri Bupati Majalengka H. Sutrisno, Komisaris PT. BIJB Aang Hamid Suganda, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar, Kepala Biro Aset, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Tim Pengamanan dipimpin Karo Operasi Polda Jabar dan Kapolres Majalengka.

Bupati Majalengka Sutrisno berharap pengukuran bisa tuntas karena sebetulnya bidang tanah sudah diketahui dengan jelas, demikian juga dengan batas tanah masing-masing pemiliknya.

“Semoga pengukuran lahan BIJB bisa tuntas dan pembangunan proyek BIJB bisa berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah, karena ini bisa menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur”ujarnya.

 

Harus Tetap Persuasif

Kejadian Bentrok tersebut mendapatkritikan dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Y.Untung, yang menyesalkan adanya kericuhan antara warga dengan tim gabungan pembebasan lahan bandara. Padahal menurut dia, seharusnya melakukan berbagai pendekatan terlebih dahulu, dan tidak harus melakukan pengukuran dengan cara kekerasan.

“Menurut saya, tim gabungan semestinya menahan diri untuk tidak memilih cara kekerasan. Justru cara ini sejatinya akan mempengaruhi kebijakan pembangunan bandara ini ke depannya,” ungkap mantan anggota DPRD Majalengka ini.

Dia mengatakan, seharusnya warga itu harus diingatkan, karena masyarakat sedang mempertahankan haknya untuk hidup layak, sebagaimana mereka rasakan sebelum lahirnya kebijakan pembangunan bandara ini.

Karena itu, kata dia, sesungguhnya Pemerintah dinilai telah mengusik ketenangan hidup warga. Dengan demikian pendekatan kekerasan dengan menggunakan alat kekuasaan menjadi sangat tidak mendasar.

“Sungguh sudah beberapa kali dilakukan komunikasi yang berujung kegagalan, hal itu tidak boleh menghentikan pilihan dengan cara musyawarah. Sebab sejatinya mereka hanya ingin mendapatkan kepastian masa depannya, bukan sekedar harga tanahnya,”paparnya.

Dia meminta segera hentikan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan urusan pembebasan tanah bandara.”Ingat, mereka yang diusik kehidupannya oleh pemerintah,” kata Untung.

 

Pembebasan Lahan

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Aset Daerah M Arifin didampingi Kabag Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Daerah, Diding Abidin Subandi menuturkan, pengukuran lahan seluas 36,6 hektar atau sebanyak 382 bidang ditargetkan selesai dua hari namun bila suasana tidak kondusif, target pengukuran hanya seluas 12 hektaran, minimal untuk perluasan landasan pacu guna mengejar target pembangunan.

“Karena situasi tidak kondusif mungkin akan dilanjutkan lain waktu,”ucapnya.

Dia melanjutkan, pembebasan lahan di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka kurang lebih seluas 735 hektar. Kawasan itu merupakan salah satu area yang akan digunakan lahan BIJB sekitar 1.800 hektar.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Darmanto menambahkan, pelaksanaan inventarisasi tanah itu dilakukan pada 9 Agustus lalu. Tanah yang akan diukur di desa itu mencapai 382 bidang. Pembangunan bandara sendiri saat ini dikelola PT BIJB, satu BUMD yang dibentuk pada 2013 lalu.

Tak hanya bandara, perusahaan juga membuat Aerocity yang diperkirakan dibangun di atas lahan 3.200 hektar.Bandara sendiri diproyeksikan awalnya mengangkut sekitar 5 juta penumpang per tahun. Pembangunan sendiri dibagi tiga fase, dan tahap pertama adalah beroperasinya landasan pacu 3.500 meter pada 2017.

“Sebenarnya tanah itu sudah dijual pemiliknya.Namun untuk melakukan pembayaran harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu.Sedangkan jumlah tanah yang diukur, sekitar 12 hektar. Jika pengukuran hari ini selesai, pada satu atau dua hari ke depan, pembayaran sudah bisa dilakukan kepada pemilik lahan,” ungkapnya.

 

Masih Ada Solusi Lain

Menurut Iwan Nurdin, Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mengadvokasi warga yang terkena imbas BIJB sejak lama mengungkapkan, dalam peta pembangunan BIJB, Desa Sukamulya masuk area Aerocity bukan area bisnis utama BIJB. Kalaupun membutuhkan pembangunan, pengembang seharusnya memilih lahan kosong dibandingkan menggusur sebuah desa.

“Warga meyakini pembangunan BIJB bisa tetap berjalan tanpa perlu menggusur Desa,karena desa ini temasuk subur dan mempunyai sumberdaya alam yang cukup melimpah, bisa saja memakai sisi pangkal runway disitu ada tanah kosong atau sawah. Kenapa harus membongkar sebuah desa?” katanya.

Dia menambahkan, jumlah penduduknya kurang lebih 5.500 jiwa dan luas wilayah 740 hektar. 700 hektar dari total luas wilayah desa adalah areal persawahan dan 40 hektar adalah pemukiman penduduk.

Menurutnya, mayoritas warganya bertani, lahan pertanian di desa ini sangat subur, dari satu hektar sawah bisa menghasilkan padi 6-8 ton padi dalam satu kali musim tanam dan dalam satu tahun  bisa menanam dua kali padi dan satu kali cabai.

Salah seorang warga Yayat Nugraha mengatakan, Pemerintah seakan tidak lagi peduli dengan penghidupan warganya, sosialisasi tentang pembangunan BIJB belum sepenuhnya dipahami, ditambah lagi dengan ganti rugi dan relokasi yang belum jelas.

“Kami sudah lama hidup disini, kami nyaman disini, ini tanah leluhur kami, kalau ini dijadikan bandara, lalu kami hidup dimana? Saya beserta warga lainnya menolak desa ini dihilangkan, karena di luar sana penghidupan tidak seperti disini, penanaman sawah dan cabai bisa subur,” ungkapnya kepada Mongabay.

 

Penolakan Sudah Sejak Lama

Menurut data yang dihimpun Mongabay dari berbagi sumber, penolakan ini muncul sejak tahun 2004 sampai 2016 sekarang. Diantaranya disebabkan karena secara sepihak 11 kepala desa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan “Kami  dan seluruh warga masyarakat Desa mendukung atas rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat seluas 5000 hektar, Jumlah KK: 1305 KK, yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka”.

Surat tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2004. Padahal hingga saat ini, hanya terdapat 300 KK yang mendukung pembangunan BIJB.Sementara 1005 KK atau mayoritas warga di 11 Desa tersebut menolak adanya pembangunan bandara internasional tersebut.

Berlanjut dengan adanya Analisa mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus, tidak produktif, yang hanya bisa panen 1 kali dalam satu tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 kuintal/hektar. Padahal data dari dinas pertanian Kabupaten Majalengka, tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah 52,35 kuintal/hektar

.

Jika Ingin Perikanan Indonesia Diakui Dunia, Pemerintah Harus Gunakan Peran Diplomasi  

Untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan dan sekaligus menjaga peran Indonesia di pasar global, Pemerintah Indonesia diminta turun langsung untuk mengambil peran diplomasi di dunia internasional. Dengan demikian, peran Indonesia sebagai produsen besar untuk komoditas tongkol, cakalang, ikan tuna bisa tetap terjaga.

Demikian diungkapkan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Toni Ruchimat di Jakarta, Rabu (16/11/2016). Menurut dia, tiga komoditas unggulan perikanan tersebut selama ini selalu menyumbang kontribusi hingga 20 persen untuk produksi dunia.

“Tuna, tongkol, dan cakalang ini kontribusinya sangat kuat di pasar global. Karena itu, Indonesia harus memainkan peran pentingnya dengan baik. Caranya, adalah dengan memperkuat diplomasi di level internasional,” ungkap dia.

 

Nelayan bersiap dalam kapal yang sedang merapat di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada awal Desember 2015. Nelayan merupakan profesi yang riskan akan kecelakaan dan kematian, sehingga pemerintah berupaya memberikan asuransi nelayan. Foto : Jay Fajar

Nelayan bersiap dalam kapal yang sedang merapat di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada awal Desember 2015. Nelayan merupakan profesi yang riskan akan kecelakaan dan kematian, sehingga pemerintah berupaya memberikan asuransi nelayan. Foto : Jay Fajar

 

Menurut Toni, dengan memperkuat posisi Indonesia, maka produksi juga akan bisa tetap dijaga dengan baik dan diserap oleh pasar. Dengan demikian, potensi besar Indonesia di sektor perikanan dan kelautan tidak lagi mubazir.

“Indonesia ini diuntungkan karena terletak di antara dua benua. Jadi, sudah jelas sumber daya ikannya sangat kaya. Di negara lain sudah kolaps sumber daya ikannya, dan itu jadi tantangan bagaimana Indonesia terus menjaganya dengan baik,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut, KKP membeberkan data bahwa produksi perikanan untuk tiga komoditas tersebut selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari data yang ada, pada 2014 jumlah produksinya mencapai 1,32 juta ton, 2015 dengan 1,34 juta ton, dan 2016 dengan 1,35 juta ton.

Di sisi lain, meski Indonesia harus bisa meningkatkan perannya di dunia internasional, namun KKP tetap berusaha menjaga sumber daya lautnya dengan sangat hati-hati. Hal itu, karena sumber daya laut adalah sumber daya yang melibatkan banyak sektor dan faktor.

Karena itu, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, pengelolaan laut itu harus diatur dan tidak dibuka sembarangan kepada siapapun. Sehingga ke depannya, sumber daya laut akan tetap bisa terjaga dan produksi alaminya bisa terus bertahan dan melimpah.

“Prinsip laut itu bisa diakses siapa saja (open access) adalah salah karena bisa membuat pengelolaan laut menjadi serampangan. Jika itu tetap dibiarkan, maka di laut pasti akan semakin banyak masalah dan sifatnya kompleks,” jelas dia.

 

Menurunkan hasil pancingan di pelabuhan ikan Cerekang. Foto: Eko Rusdianto

Menurunkan hasil pancingan di pelabuhan ikan Cerekang. Foto: Eko Rusdianto

 

Tak hanya menimbulkan masalah secara ekologi di laut, Zulficar juga menyebutkan, jika laut sifatnya open access, maka masalah sosial budaya, ekonomi, hukum, dan lingkungan juga tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, itu akan memicu kenaikan warga pra sejahtera di lingkungan masyarakat pesisir.

“Itu bisa terjadi, karena secara alamiah, nelayan tradisional akan tersisih karena dikalahkan oleh pengusaha besar yang dilengkapi dengan armada dan sumber daya yang jauh lebih maju,” tutur dia.

Menurut Zulficar, jika prinsip open access masih diberlakukan, maka itu sama saja membiarkan laut terus mengalami kerusakan. Karena faktanya, saat ini 85 persen kawasan perairan global kondisinya sudah mengalami over eksploitasi dan itu membuat ekosistem di dalamnya mengalami kerusakan.

Dampak paling signifikan akibat over eksploitasi tersebut, kata Zulficar, adalah semakin banyaknya terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Jika itu terus dibiarkan, maka di masa mendatang, generasi berikutnya di wilayah pesisir semakin kesulitan untuk mencari ikan.

“Saya melihat, jika memang ingin tetap bagus, maka pengelolaan laut harus dijaga dan diatur. Tidak bisa dengan diterapkan prinsip open access,” tegas dia.

 

Jangan Samakan Impor Produk Pertanian dan Perikanan

Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Nilanto Perbowo dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, meski sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih banyak, tetapi pada kenyataannya Indonesia masih memerlukan impor produk perikanan dan kelautan.

Menurut Nilanto, perlunya Indonesia mengimpor, itu menandakan bahwa memang ada produk perikanan dan kelautan yang tidak ada di Indonesia. Dalam artian, produk yang diimpor tersebut statusnya sangat dibutuhkan.

“Harus dibedakan impor (produk) pertanian dan perikanan. Karena memang keduanya beda dan itu berkaitan dengan izin impor yang juga memang beda,” tutur dia.

Nilanto memaparkan, jika Indonesia memutuskan mengimpor produk pertanian, itu artinya Indonesia memerlukannya untuk kebutuhan pasokan pasar dalam negeri. Sementara, jika Indonesia harus mengimpor produk perikanan, itu artinya Indonesia sedang memerlukan pasokan bahan baku untuk industri.

“Untuk impor perikanan, biasanya itu dipergunakan untuk aktivitas (industri) pengalengan, pembekuan, dan pemindangan. Dan, izin impor yang paling besar itu diberikan untuk pemindangan,” sebut dia.

Pemindangan sendiri, dijelaskan Nilanto, adalah proses pengawetan ikan dengan menggunakan garam dan bumbu untuk kemudian diasapi atau direbus sampai kering supaya bisa bertahan lama. Dan, untuk komoditas impor hasil perikanan untuk kebutuhan industri yang paling besar, adalah ikan makarel, TCT (tuna, cakalang, tongkol), sarden, kepiting dan salmon.

 

Aktivitas pengolahan ikan di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada awal Desember 2015. Foto : Jay Fajar

Aktivitas pengolahan ikan di Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta pada awal Desember 2015. Foto : Jay Fajar

 

Namun demikian, meski impor tujuannya untuk industri, Nilanto tetap mengingatkan kepada semua pihak, jangan sampai produk yang diimpor tersebut bisa dijual di pasar-pasar umum. Itu artinya, produk yang diimpor tersebut mengalami kebocoran.

 

Orangutan-orangutan Ini Bersiap Hidup Bebas di Hutan Jantho

Salah satu orangutan yang dibawa ke hutan Jantho untuk lepas liar. Foto: Ayat S Karokaro

Salah satu orangutan yang dibawa ke hutan Jantho untuk lepas liar. Foto: Ayat S Karokaro

 

Ada Agustina, Adel, Jagai dan Upin. Keempat orangutan Sumatera, satu betina, tiga jantan ini berusia dari tiga hingga delapan tahun. Selasa (15/11/16), sekitar pukul 11.00 siang, mereka sampai selamat di Pusat Reintroduksi Orangutan Jantho, Aceh Besar.  Mereka berangkat dari Karantina Batu Mbelin, Sibolangit,  Senin (14/11/16).

Empat orangutan ini, sitaan di Aceh berasal dari peliharaan warga. Ada yang masuk karantina Batu Mbelin 2013, ada juga yang 2015. Orangutan ini adalah hasil tangkapan pemburu pada saat kecil, dimana induk mereka dibunuh.

“Jadi mereka belajar di kandang sementara, bagaimana beradaptasi di alam, ” jelas Ian Singleton, Direktur SOCP kepada Mongabay tentang kondisi orangutan itu.

Sejak 2001, lebih 180 individu orangutan Sumatera dilepas di pinggir Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Jambi, lebih 80 orangutan rilis ke hutan Jantho. Di dua lokasi ini, katanya,  tengah dibangun dua populasi baru khusus orangutan.

SOCP, katanya, akan melepasliarkan setidaknya 250 orangutan Sumatera di Jambi dan Jantho.  “Diharapkan bisa berkembang biak di alam menekan kepunahan spesies ini.”

Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut, mengatakan, setelah tiba di Jantho, ada pra kondisi memulihkan kesehatan karena lelah sepanjang perjalanan.

Begitu tiba,  katanya, perlu pemeriksaan ulang kondisi kesehatan, begitu juga saat dilepas, dipantau apakah mereka bisa selamat di alam liar atau tidak. Untuk itu, ada tim yang akan memantau.

Sejak 2001, sudah 370 orangutan Sumatera rilis ke alam. “Kita berharap akan terus rilis, tak ada lagi yang diburu atau dibunuh, ” kata Uli, sapaan akrabnya, saat berkunjung ke Karantina SOCP di Batu Mbelin, Sibolangit.

Dia mengatakan, harus ada kerjasama lintas sektor, terutama aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam mencegah perdagangan satwa langka dilindungi. Jika mengandalkan BKSDA saja, katanya, tak akan sanggup.

Uli meminta, pengetatan penjagaan dan pengawasan di jalur-jalur keluar seperti di bandara, sampai pelabuhan. “Bea Cukai dan Karantina sangat dibutuhkan kerjasamanya mengatasi upaya penyeludupan satwa.”

Dia mengaku sering kecolongan dengan modus perdagangan satwa yang terus berubah. Untuk itu, katanya,  perlu dukungan pemerintah daerah untuk lebih peduli. Kepala daerah, katanya, agar menggerakkan bawahan serius tangani isu lingkungan hidup dan kehutanan.

 

Catatan Redaksi: Tulisan ini telah diperbaiki pada tanggal 20 November 2016

 

Orangutan dari Karantina Batu Mbelin, akan lepas liar di hutan Jantho. Foto: Ayat S Karokaro

Orangutan dari Karantina Batu Mbelin, akan lepas liar di hutan Jantho. Foto: Ayat S Karokaro

Potensi Berlimpah, Presiden Minta Kembangkan Serius Buah Lokal

Presiden Joko Widodo, kala keliling melihat Fruit Indonesa 2016 di JCC, Kamis (17/11/16). Foto: Indra Nugraha

Presiden Joko Widodo, kala keliling melihat Fruit Indonesa 2016 di JCC, Kamis (17/11/16). Foto: Indra Nugraha

 

 

Presiden Joko Widodo,  yakin Indonesia bisa menjadi pemasok buah terbesar dunia melihat potensi buah lokal begitu menjanjikan. Presiden meminta, pemerintah pusat dan daerah serius memperhatikan pengembangan buah-buah lokal ini.

“Indonesia masuk 20 negara dengan produksi buah masuk perdagangan dunia. Saya minta agar produksi buah-buah lokal, buah-buah nusantara benar-benar dikerjakan, dikelola, diatur baik. Saya sudah katakan kepada Menteri Pertanian, kalau sawit luas bisa 14 juta hektar, mestinya buah-buahan juga bisa mencapai angka seperti sawit,” katanya dalam sambutan acara Fruit Indonesia 2016, di Jakarta, Kamis (16/11/16).

Dia menekankan seluruh jajaran fokus mengembangkan potensi buah lokal. “Pemerintah daerah sudah saya perintahkan. Akan saya pantau perkembangan penyediaan lahan seluas 5-50 hektar per usaha buah lokal. Tahun lalu sudah saya perintahkan,” katanya, seraya bilang, seluruh Kementerian sudah diperintahkan mendukung penuh usaha pengembangan buah lokal, termasuk Institut Pertanian Bogor.

Jokowi meminta, jika ada regulasi menghambat pengembangan buah lokal segera  disampaikan, termasuk ketersediaan infrastruktur, logistik dan lain-lain yang masih perlu dibangun pemerintah. Pemerintah, katanya,  siap memberikan dukungan.

“Saya juga minta usaha kecil menengah perdagangan buah segera berbenah diri. Sudah bukan zaman lagi hanya berpikir jualan dari kampung ke kampung, pasar ke pasar, harus berpikir menjual dagangan ke negara lain,” katanya.

Dia meminta, penanganan pasca panen benar-benar menjadi perhatian hingga ada standar jelas baik saat memotong, menyeleksi kualitas, serta mempersiapkan kemasan yang baik.

“Saya kira nanti pelatihan-pelatihan akan diberikan IPB, agar para petani dalam mengirim, menjual sampai masuk ke pembeli diperhatikan dengan baik. Saya mengapresiasi peran dunia pendidikan, pelatihan dalam perjuangan membesarkan industri buah lokal,” katanya.

Dia bilang, Indonesia kaya jenis buah lokal lokal, dari manggis, nanas, alpukat, dan lain-lain. “Banyak sekali permintaan tapi belum bisa kita penuhi dengan baik. Kita punya kekuatan tapi perlu memperbesar kapasitas produksi. Kita harapkan ekspor buah-buahan bisa naik. Ke depan kita ingin melibatkan BUMN, agar tak hanya nanam sawit dan karet. Mengapa tak buat 10.000 atau 50.000 hektar khusus buah? Mengapa tak ini yang kita kejar?”

Presiden juga menyoroti pasokan buah lokal buat pasar dalam negeri. Dia bilang, buah lokal harus diperbanyak supaya tak kalah bersaing dengan impor.

Masa’ buah kita impor? Gak luculah. Kalau produksi bisa kita kuatkan dalam negeri, saya kira buah-buah impor itu akan mental. Ini hanya masalah niat, merencanakan dengan baik, mengorganisasikan dengan baik pula. Pasca panen juga betul-betul dilakukan dengan baik,” ujar dia.

Setiap daerah di Indonesia, katanya, memiliki produk buah unggulan dan sudah ditanam dalam skala cukup luas. Keuntungan lain, katanya,  bukan hanya ekspor, perkebunan buah bisa menjadi sarana agrowisata menarik. Ia sekaligus peluang usaha baru.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, ada 12 varietas buah lokal sudah diakui dunia sebagai buah asli Indonesia, yakni, jeruk bali keprok, durian, manga, manggis, alpukat, nanas, rambutan, salak, pisang, papaya, melon dan semangka.

“Ke depan akan terus mendorong peningkatan produksi, juga fokus kualitas terutama pengemasan,” katanya.

Buah lokal Indonesia, kata Amran, sebenarnya bisa bersaing dan berkualitas bagus. “Kami ajak seluruh Indonesia mencintai buah lokal. Makan buah itu sehat.”

 

 

Buah-buah lokal Indonesia dalam ajang Fruit Indonesia 2016. Foto: Indra Nugraha

Buah-buah lokal Indonesia dalam ajang Fruit Indonesia 2016. Foto: Indra Nugraha

 

 

Tahun lalu,  nilai ekspor buah sampai 600.000 ton, ke negara-negara Asia dan Eropa. Produk ekspor utama, katanya, mangga, jeruk, nanas, dan durian. Dari Lampung paling banyak, disusul Jawa Timur, Sulawesi, dan daerah lain di Sumatera.

Dia menargetkan peningkatan luas kebun buah 100.000 hektar yang akan bersinergi dengan BUMN, Kementerian Pertanian, UKM dan seluruh pihak terkait. “Sekarang total lahan mungkin 1 juta hektar. Mudah-mudahan ke depan lebih baik,” katanya.

Dengan pameran Fruit Indonesia 2016 ini, Amran berharap ekspor buah Indonesia makin meningkat, sekaligus menjadi peluang peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto mengatakan, gelaran ini bagian dari agenda “Revolusi Orange”.

“Ini pelaksanaan instruksi Bapak Presiden saat pembukaan Festival Buah dan Bunga Nusantara di IPB beberapa waktu lalu. Presiden menyampaikan Pemerintah Indonesia mendukung penuh Revolusi Orange usulan IPB.  Pemerintah berkomitmen menjadikan buah nusantara sebagai komoditas andalan ekspor,” katanya.

Saat ini, produksi buah di masyarakat meningkat 10,12 persen selama lima tahun terakhir, dengan luas penanaman 6.000 hektar. Kondisi ini, katanya, suatu kemajuan program Revolusi Orange yang dilakukan di kebun-kebun buah PTPN, maupun swasta dan masyarakat.

Ketua Pelaksana Fruit Indonesia 2016,  Meika Syahbana Rusli mengatakan, ada 35 jenis buah khas Indonesia dalam gelaran yang dimulai sejak 2013. Tahun ini, katanya, sesuai instruksi Presiden, fokus mengenalkan potensi buah lokal.

“Pengunjung bisa menikmati beragam buah, sekaligus memberikan peluang bisnis,” katanya, mengatakan, selai pameran buah ada fruit arrangement contest, pelatihan bisnis, bibit dan buah, industri pariwisata dan lain-lain.

Gelaran di Jakarta Convention Center 17-20 November ini melibatkan 19 provinsi dan 82 kabupaten kota dengan target pengunjung 15.000 orang serta 500 eksibitor.

 

 

Manggis, salah satu buah lokal yang laris di pasar ekspor. Foto: Indra Nugraha

Manggis, salah satu buah lokal yang laris di pasar ekspor. Foto: Indra Nugraha

Presiden mengmati buah-buah lokal di ajang Fruit Indonesia 2016. Foto: Indra Nugraha

Presiden mengmati buah-buah lokal di ajang Fruit Indonesia 2016. Foto: Indra Nugraha

 

 

 

Cerita dari Desa Para Perempuan Pendulang Emas (Bagian 2)

Para perempuan ini tengah mendulang emas. Bukan pekerjaan mudah, mereka harus berjam-jam di air hanya demi mendapatkan butiran-butiran kecil emas. Itupun, kalau berhasil didapatkan...Foto: Elviza Diana

Para perempuan ini tengah mendulang emas. Bukan pekerjaan mudah, mereka harus berjam-jam di air hanya demi mendapatkan butiran-butiran kecil emas. Itupun, kalau berhasil didapatkan…Foto: Elviza Diana

 

 

 

Tampak perempuan paruh baya, setengah membungkuk sambil mengayun-ayunkan bulatan dari kayu di tengah sungai berwarna coklat keruh. Sesekali dia berhenti, seakan memilih sesuatu di dalam bulatan itu. Perempuan ini ternyata tengah mendulang emas.

Menambang emas dengan mendulang ini biasa ditemukan di hilir Kecamatan Tabir, Merangin, Jambi.

Di Merangin, pertambangan emas rakyat dengan berbagai cara. Di hulu, seperti Kecamatan Pangkalan Jambu, penambangan emas dengan mengeruk sawah-sawah. Di pinggir Sungai Batang Merangin, penambangan emas melalui lubang jarum.

Sebagian di tepi Sungai Tabir, Tebo,  hingga Tembesi, ada pakai dompeng (istilah ini dari mesin dongpeng, diesel penyedot material dari sungai).

 

Baca juga: Petaka di Lubang Jarum Tambang Emas Merangin (Bagian 1)

 

Di Tabir, awalnya mendulang hanya pekerjaan para perempuan kala kemarau panjang. Saat sawah dan ladang tak menghasilkan, mendulang menjadi pilihan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Darnis, warga Desa Rantau Panjang, mengatakan, para perempuan mendulang kala sore saat selesai dari ladang.

Mereka setiap hari bisa mendulang, karena hanya bisa saat air Sungai Tabir surut. Para perempuan ini hanya dengan mengandalkan alat dulang terbuat dari kayu.

Masing-masing rumah memiliki alat ini. Mendulang dimulai mengambil material berupa batu dan pasir dari dasar sungai, alat dulang mereka ayun seperti gerakan tarian.

Jika beruntung, katanya, serpihan emas akan menempel di ujung-ujung alat dulang ini.

“Tak banyak serpihan emas bisa didapat. Dalam empat hari, kalau bernasib baik terkumpul serpihan sebesar biji cabai. Itu biasa dihargai Rp140.000.”

 

 

Para perempuan berkumpuk di kumpul di pondok setelah seharian di ladang. Foto: Elviza Diana

Para perempuan berkumpuk di kumpul di pondok setelah seharian di ladang. Foto: Elviza Diana

 

 

Iskandar, Tokoh Desa Rantau Panjang mengatakan, dulu menambang diatur adat. Mendulang, bahkan dilarang di beberapa titik karena akan menimbulkan bencana.

“Mendulang tak boleh di sembarangan, seperti di aliran Sungai Batang Bedah, Muaro Semayo, Muaro Danau. Kalau nekat mendulng di sana kena bencana,” katanya.

Masyarakat Desa Rantau Panjang, percaya pantangan mendulang itu menimbulkan kutukan, berupa kebakaran. Masyarakat dulu penganut animisme ini yakin leluhur akan menegur mereka jika pantangan dilanggar.

Mendulang, juga ada aturan berupa pemberian upeti pada raja. Hasil mendulang akan diserahkan pada raja dengan aturan adat. “Semua itu di tambo adat. Terkait upeti mendulang ini. Nanti upeti untuk membantu kaum miskin”.

Kini, mendulang tak lagi hanya oleh perempuan juga laki-laki. Permasalahan ekonomi jadi alasan. “Ada masalah dengan mata pencaharian. Mayoritas penduduk kami motong (menyadap karet). Harga karet rendah, mereka lari ke dulang. Kalau dulu musim paceklik, sekarang paceklik sepanjang tahun, bukan kemarau saja.”

Mendulang, katanya, bukan pekerjaan gampang. Berendam di air selama berjam-jam, kerap menimbulkan keluhan warga yang menderita gangguan sendi. “Kami di sini banyak keno rematik. Duitnyo dak seberapo, penyakitlah keno pulo. Tapi gimano lagi,” ucap Iskandar.

Beda mendulang dengan dompeng. Iskandar mengatakan, dompeng menyebabkan air Sungai Batang Tabir keruh.

Cubolah tengok, karena dompeng ini air sungai keruh. Tak layak konsumsi. Kalau kemarau banyak keno gatal-gatal.”

Rahman Kanyak, warga Desa Rantau Panjang mengatakan, dompeng dilakukan masyarakat luar, biasa ada pemodal dan dibekingi oknum aparat.

“Kita tak bisa menutup mata dompeng ini kebanyakan bukan masyarakat lokal.”

Iskandar berharap, pemerintah mencarikan solusi untuk persoalan itu. Jika tak bisa teratasi, tentu saja konflik-konflik baru bermunculan.

”Ini harus melalui pendekatan adat. Pertambangan emas ini seperti diatur dalam adat dengan dulang. Kalau sudah pakai-pakai alat berat tentu berdampak bagi lingkungan. Pemerintah juga harus memikirkan sumber alternatif perekonomian lain.”

 

 

Polsek Tabir, yang dibakar massa beberapa waktu lalu, belum juga renovasi. Kini, aktivitas kantor Polsek di rumah dinas. Foto: Elviza Diana

Polsek Tabir, yang dibakar massa beberapa waktu lalu, belum juga renovasi. Kini, aktivitas kantor Polsek di rumah dinas. Foto: Elviza Diana

 

 

 

 

 

***

Akhir Agustus 2016, Kantor Kepolisian Sektor Tabir dibakar warga Desa Rantau Panjang.  Ia buntut dari penangkapan warga yang penambang.

Pembakaran ini berawal dari seorang warga ditangkap, saat menjual emas hasil mendulang seberat dua gram.

Iskandar, pewaris sekaligus pemilik rumah tuo menyebutkan, sangat tak adil, mendulang sudah turun menurun dilakukan masyarakat daerah ini.

“Untuk dapat emas dua gram kami harus berendam empat hari di sungai. Dua gram hanya Rp140.000. Kalau mau tangkap, tangkap pakai alat. Jangan rakyat kecil seperti kami.”

Desa ini,  wilayah yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat, ditandai dengan rumah tuo sebagai wisata budaya.

Menurut Datuk Abdullah Sani, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Panjang,  warga Rantau Panjang, itu masyarakat berbudaya. Penyelesaian masalah melalui jalan radikal bukan pilihan.

“Selama ini, hubungan kami dengan pemerintah sangat baik, dan kepolisian pun demikian. Selama berpuluh tahun hubungan baik ternodai dengan kasus pembakaran ini,” katanya.

Dulu, kepolisian tak perlu menangkap pelaku kejahatan. Pelaku, katanya, datang sendiri menyerahkan diri.

Abdullah menyayangkan, kericuhan itu. “Padahal, adat masih berlaku. Kusut diusai, silang nan bepatut. Sesuatu permasalahan diselesaikan secara adat.”

 

 

Perempuan pendulang emas. Jika beruntung, berjam-jam di sungai, perempuan ini akan memperoleh emas, jika tidak, akan pulang hampa. Foto: Elviza Diana

Perempuan pendulang emas. Jika beruntung, berjam-jam di sungai, perempuan ini akan memperoleh emas, jika tidak, akan pulang hampa. Foto: Elviza Diana

 

 

Peristiwa pembakaran Polsek itu, juga menumbalkan beberapa warga Desa Rantau Panjang hingga kini masih proses hukum.

Abdullah mengatakan, aksi polisi telah melukai adat-istiadat mereka. “Di adat kami, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalau memang kami bersalah, harus tangkap semua kami di sini. Jangan ada jadi tumbal,” katanya.

Menurut Iskandar, dalam ada istiadat masyarakat adat menamakan 60 Segalo Batin, perundingan dan musyawarah menjadi penyelesaian dalam mengatasi permasalahan. “ Di sini semua diatur, perundingan pun kami harus diawali menggelar Tarian Semayo.”

Kini, empat orang proses hukum, dari 14 tersangka diduga memprovokasi aksi itu. Lima tersangka ditahan Polda Jambi.

Darnis, ibu pelaku pembakaran Polsek Tabir, tak dapat menahan emosi saat menceritakan anak bungsu laki-lakinya hilang entah kemana pasca pembakaran polsek. Anaknya ketakutan karena temannya dilaporkan sebagai provokator.

“Anak saya pergi sejak peristiwa itu, dia takut karena ada beberapa teman ditahan. Sampai sekarang kami tak tahu dia dimana,” katanya.

Menurut Abdullah, proses penangkapan orang terduga provokator, tak dapat menyelesaikan masalah. Karena pembakaran polsek bentuk kemarahan warga atas arogansi oknum aparat menangkap rakyat kecil. “Ini aksi spontan, bukan direncanakan. Mana ada bisa jadi provokator. Tangkap semua kami satu dusun.”

Pembakaran ini berimbas pada pencopotan AKP Rizal Arianto dari jabatan Kpolsek Tabir.

AKP Adri Karwono, Polsek Tabir yang baru menyebutkan tidak tahu soal persoalan pembakaran. “Saya tak bisa berkomentar banyak, bisa langsung ditanyakan ke polres dan polda.”

Adri menyebutkan, pasca pembakaran mencoba merangkul kembali masyarakat dengan mendekati tokoh-tokoh masyarakat. “Tak etis kalau saya sebutkan bagaimana pendekatan kami. Bisa tanya masyarakat langsung,” katanya.

Berbeda dengan pernyataan itu, kata Iskandar, pasca pembakaran terjadi pemerintah belum ada diundang dan berdiskusi secara adat.

“Seharusnya ada yang datang mengajak kami berdiskusi. Persoalan ini tak harus masuk ranah hukum. Sampai kini tak ada, mungkin ada yang diundang tapi bukan tokoh-tokoh adat di Desa Rantau Panjang ini.” Bersambung

 

 

 

Kawasan menuju rumah tuo di Desa Rantau Panjang, Merangin. Ada ratusan rumah masih mempertahankan ciri khas Merangin. Ia menjadi wisata budaya. Foto: Elviza Diana

Kawasan menuju rumah tuo di Desa Rantau Panjang, Merangin. Ada ratusan rumah masih mempertahankan ciri khas Merangin. Ia menjadi wisata budaya. Foto: Elviza Diana

Anak Sungai Batang Tabir, karena aktivitas dompeng di hulu. Foto: Elviza Diana

Anak Sungai Batang Tabir, karena aktivitas dompeng di hulu. Foto: Elviza Diana