Lingkungan Hidup

Inilah Para Penjaga Lingkungan dari Tambang

Pulau Bangka, Sulut, yang mulai rusak karena tambang. Sejak awal warga melakukan penolakan hingga menang beberapa kali di pengadilan. Diana F Takumansang, warga Pulau Bangka, salah satu penerima penghargaan Jatam, sebagai tokoh inspiratif pejuang penolak tambang. Foto: Save Bangka Island

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memberikan penghargaan kepada 23 orang yang dinilai menginspirasi dalam perjuangan menolak tambang. “Mereka sebenarnya tidak mewakili pejuang tambang, lingkungan dan HAM keseluruhan. Masih banyak yang lain. Hanya, mereka dipilih karena dianggap memberikan inspirasi kepada orang banyak,” kata Koordinator Jatam, Hendrik Siregar, di Jakarta Rabu (19/8/15), bersamaan dengan HUT Jatam ke-20.

Dia mengatakan, Jatam melihat konsistensi mereka dalam perjuangan menjaga lingkungan hidup. “Harapannya ini jadi inspirasi masyarakat lain yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidup.”

Diana F Takumansang, warga Pulau Bangka, penerima penghargaan senang.  Tambang, katanya, membuat keselamatan warga hilang. Dia bersama-sama yang lain berjuang mempertahankan ruang hidup bersama warga melawan PT Mikgro Metal Perdana yang hendak ‘menghancurkan’ Pulau Bangka, Sulawesi Utara.

“Kami tak takut demi keselamatan desa. Segala macam cara dilakukan jangan sampai ada pertambangan tetapi pemerintah mengawal perusahaan,” katanya.

Warga Pulau Bangka, berkali-kali memenangkan gugatan di pengadilan. Terakhir gugatan permohonan cabut izin MMP dikabulkan PTUN Jakarta timur. MMP, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengajukan banding. “Kami tak akan pernah berhenti. Akan terus berjuang.”

Cak irsyad, warga terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jatim, juga punya cerita. Sejak sekolah banyak tenggelam, rumahnya disulap menjadi Sanggar Al-Faz. Di sana, anak-anak korban lumpur Lapindo belajar membaca, bernyanyi dan menari. Tak heran jika Jatam memberikan penghargaan kepadanya.

“Dulu Sidoarjo nyaman, aman, jauh dari tsunami dan gempa. Tiba-tiba ada lumpur.”

Ada juga Umbu Janji, pejuang penolak pertambangan emas PT Fathi Resources di Sumba. Bersama dua rekan, Umbu Mehang dan Umbu Pendingara, divonis sembilan bulan penjara di Pengadilan Tinggi Waikabubak, 3 Mei 2012. Mereka dituduh merusak peralatan perusahaan.

“Tahun 2011 pertambangan emas masuk. Kami menolak. Saya orang pertama menolak hingga ada 100 orang lebih menandatangani penolakan. Pemerintah mulai bupati hingga gubernur tak menggubris. Tak ada jawaban,” katanya.

Aleta Kornellia Baun atau Mama Aleta juga mendapatkan penghargaan. Dia perempuan yang memimpin masyarakat adat Molo, Amanatun dan Amanuban melawan tambang marmer. Perjuangan berhasil. Pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize. 

“Dulu kami diganggu dengan reboisasi, HTI, HKM dan pertambangan. Mulai lima tahun belakangam, sudah tak ada gangguan. Hanya ada isu berkembang bahwa Jokowi akan mendatangkan investor masuk. Kami masyarakat adat akan terus berjuang. Wilayah itu milik kami,” kata Petrus Almet, datang mewakili Mama Aleta.

Tokoh lain, almarhum Werima Masi Mananta. Dia memperjuangkan tanah warga yang dirampas PT. Valley, dulu PT Inco, perusahaan tambang nikel di Sulawesi Selatan. Surtini Paputungan, pejuang Teluk Buyat, Sulawesi Utara yang berhadapan dengan PT Newmont Minahasa Raya. Juga Sukinah, perempuan melawan  PT Semen Indonesia, di Rembang.

Juga Abdul Madjid, Kepala Desa Tangkeno, Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Dia menolak tambang dengan menjadikan pulau seluas 873 km sebagai ekowisata. Lalu, Sania, aktivis  Gerakan Samarinda Menggugat (GSM), Yani Sagaroa, Direktur Yayasan LOH, pada 2007 vonis empat bulan atas kasus pencemaran Teluk Buyat PT Newmont. Bambang Bin Nail, penjara empat bulan karena bersana masyarakat adat Pelaik Keruap di Kalbar menolak pertambangan PT Mekanika Utama Grup (MUG).

Ada Meli Melda dan Andi Jaya, berjuang melawan pertambangan PT Famiaterdio Nagara di Bengkulu. Anwar Stirman, penggugat Newmont Minahasa atas pencemaran Teluk Buyat. Harwati, warga terdampak lumpur Lapindo, St. Saudur br. Sitorus (Opung Gideon), penolak tambang PT Dairi Prima Mineral di Dairi, Sumut. Pastur Kopong, penggerak GSM.

Kemudian Romo Agustinus Ubin CM, tokoh agama penolak tambang PT MUG, Kalbar. Baharudin Demu, Koordinator Jatam Kaltim 2002-2004 serta Rosdi Bachtiar Martadi, pengajar yang menggalang anak-anak muda menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi.

Sebagian para penerima penghargaan Jatam, sebagai tokoh-tokoh inspirasi penolak tambang. Foto: Indra Nugraha

Sebagian para penerima penghargaan Jatam, sebagai tokoh-tokoh inspiratif penolak tambang. Foto: Indra Nugraha

Api Lalap Taman Nasional Gunung Merbabu

Kebakaran di Taman Nasional Gunung  Merbabu. Foto: BPPTKG

Kebakaran di Taman Nasional Gunung Merbabu. Foto: BPPTKG

Hutan di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM) kebakaran pada Rabu (19/8/15)  dengan penyebab belum diketahui. Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah kepada Mongabay, kebakaran terjadi di jalur pendakian Gunung Merbabu, di Dusun Tretes dan Dusun Bentrokan, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jateng, Rabu, pukul 15.30.

Dusun Tretes dan Bentrokan, wilayah perbatasan antara Boyolali dan Magelang. Informasi kebakaran ini langsung ditanggapi relawan dari KAPPALA Suwanting dengan mengerahkan sekitar 30 personil.

Setelah perjalanan ke lokasi selama hampir 1,5 jam, para relawan berjibaku hingga pukul 24.00 memadamkan api yang cukup besar. Pada, Kamis (20/8/15), api kembali membesar. Ada 12 titik api, dengan luas kebakaran sekitar 20 km. Angin kencang diduga menyebabkan api kembali membesar dan menjalar. Jarak titik api sekitar 4 km dari permukiman warga dan hingga kini belum padam walaupun melibatkan 200 personil.

Sarwa Pramana, Kepala BPBD Jateng, mengatakan, kebakaran Merbabu makin meluas, awalnya hanya di Kecamatan Sawangan, sudah ke Kecamatan Pakis, di atas Desa Kenalan. Dengan rumah penduduk masih berjarak sekitar enam kilometer.

“Pengerahan personil baik TNI, Polri dan relawan sekitar 225 orang dan BPBD Magelang mendirikan Dapur umum,” katanya.

Pendirian dua pos dapur umum–Basecamp Dusun Suwanting dan Balai Desa Wonolelo–oleh BPBD Magelang untuk memenuhi kebutuhan logistik relawan dalam memadamkan api.

Api terus menjalar dan meluas di TNG Merbabu. Foto: BPPTKG

Api terus menjalar dan meluas di TNG Merbabu. Foto: BPPTKG

Koordinator Perlindungan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Kurnia Adi Wirawan dihubungi Mongabay,  mengatakan,  memadamkan kebakaran  bersama-sama warga sejak Rabu  dengan peralatan manual tanpa air. Namun, api meluas ke sisi timur dan utara.

“Api meluas ke timur mengarah Desa Selo, Boyolali, juga ke utara Desa Cunthel dan Thekelan, Semarang. Kami belum tahu pasti luasan kebakaran, jarak pandang sangat terbatas,” kata Wawan.

Pemadaman ini, katanya, juga sulit menggunakan air, karena ketinggian mendekati puncak. Terlebih banyak api merembet pada tebing-tebing gunung hingga menyulitkan tim bergerak. Hingga kini, bersama warga sekitar, terus berupaya mengepung agar api tak meluas. Pepohonan yang terbakar, katanya, jenis perdu dan semak ilalang.

Pendakian ditutup

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM), Wisnu Wibowo, pada Rabu resmi mengeluarkan surat keputusan penutupan pendakian untuk umum guna pencegahan bahaya kebakaran hutan Merbabu. Semua jalur pendakian menuju puncak Merbabu ditutup.

“Kepada pegawai TNG Merbabu diminta mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh lapisan masyarakat dan dapat melaksanakan sesuai tanggung jawab,” tulis Wisno.

Kebakaran di Merbabu tidak hanya kali ini. Sebelumnya, pada September-Oktober 2011 dan 2014, kebakaran serupa menghanguskan ratusan hektar lahan.

Asap mengepul dari kejauhan. Relawan, TNI, Polri berjibaku memadamkan api yang terus membara. Foto: BPPTKG

Asap mengepul dari kejauhan. Relawan, TNI, Polri berjibaku memadamkan api yang terus membara. Foto: BPPTKG

Sudah 8 Bulan, Bagaimana Proses Hukum Dosen Pengunggah Foto Pemburu Satwa Dilindungi?

Masih ingat foto yaki (Macaca nigra) dan kuskus kerdil (Strigocuscus celebensis) hasil buruan yang diunggah oleh pemilik akun Facebook bernama Devy Sondakh? Sejak Desember 2014, BKSDA Sulawesi Utara telah melaporkan pemilik akun pada Polda Sulut. Sayangnya, hingga delapan bulan berselang, publik belum juga mengetahui perkembangan kasus dan mulai mempertanyakan kejelasan proses hukumnya.

Belakangan, kasus yang pelakunya diduga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Manado, telah masuk di meja Polda Sulut.  Wilson Damanik, Kabag Humas Polda Sulut, ketika ditemui Mongabay mengatakan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan semua kasus yang dilaporkan ke Polda Sulut. Menurut dia, pelaku sedang diproses sesuai UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Devi S, kala memprosting hasil buruan, beberapa satwa dilindungi di akun Facebook-nya.

Devi S, kala memprosting hasil buruan, beberapa satwa dilindungi di akun Facebook-nya.

Tetapi ia belum bersedia menjelaskan perkembangan hasil tahap pemeriksaan dan status hukum pelaku, karena kasus sedang dikoordinasikan dengan instansi terkait. “Secara teknis, kami perlu berkoordinasi dengan Bareskrim soal teknis penerapan peraturan. Yang jelas, semua kasus yang masuk di Polda Sulut akan ditangani. Kasus ini, sekarang sedang dalam proses. Pelaku akan diproses sesuai UU Konservasi,” ujar Wilson, pada Rabu (12/08/2015).

Sedangkan aktivis menyayangkan lambannya penanganan dan menilai penegak hukum belum terlampau serius menyelesaikan kasus ini.

“Saya menyayangkan, karena sudah sekian lama jalan di tempat. Ada indikasi tidak fokusnya penegak hukum pada isu perburuan satwa,” kata Yunita Siwi, Education Officer Yayasan Selamatkan Yaki.

Ia menghimbau, para aktivis dan pecinta satwa untuk kembali merespon kasus ini. Yunita khawatir, jika tidak disikapi, pelaku bisa lepas dari jerat hukum.

“Saya kira, perlu gerakan bersama para pegiat konservasi untuk kembali membicarakan kasus ini. Kita jelas tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Mungkin, karena kesibukan masing-masing, sehingga dalam waktu delapan bulan ini kasus perburuan yaki belum menemukan kejelasan hukum.”

Sedangkan Stephan Miloyski Lentey, Field Station Manager Macaca Nigra Projects tetap optimis dengan penangnan hukum, daen mengajak berbagai pihak bekerja sama untuk mengangkat kembali kasus tersebut.

“Ini kasus berat dan sudah 8 bulan belum ada kejelasan. Kalau tidak ditangani, ada kemungkinan perburuan yaki akan semakin meningkat, sebab pelakunya adalah doktor hukum. Ini jadi semacam contoh terbaik untuk hal buruk. Jangan lupakan kasus ini.”

19 Desember 2014 pelaku mengunggah foto tersebut dengan keterangan “Hasil berburu kemarin: Para kembaranku, Natalan bersama”. Di dalamnya terdapat dua jenis satwa dilindungi, seperti yaki dan kuskus kerdil.Tindakan ini memicu respon masyarakat luas.

Sebelumnya, pemilik akun Facebook Devy Sondakh, dalam komentarnya sempat menyatakan dirinya dosen filsafat dan logika. Lalu, menghubungkan keterangan di foto itu dengan berbagai faktor, seperti tradisi, agama, ekonomi dan hama bagi petani. Akibat komentar-komentar tadi, banyak pengguna jejaring sosial menghujat pemilik akun dan menyebar foto hasil buruan satwa dilindungi tersebut.

Penegak Hukum Harus Jeli

John Tasirin, pakar Biodiversitas asal Universitas Sam Ratulangi Manado, menilai, peraturan perlindungan satwa sebenarnya sudah cukup jelas, namun seakan belum menjadi prioritas para penegak hukum. Tetapi ia belum pernah dimintai  pendapat sesuai displin ilmu untuk membahas kasus yang kini sudah dilaporkan ke Polda Sulut.

“Kalau kita berandai-andai, kenapa kasusnya belum diproses, mungkin karena perburuan satwa belum menjadi prioritas, tidak prioritas, salah prioritas atau memandang hukum secara parsial. Harusnya hukum tetaplah hukum. Jadi biarpun ringan atau berat, hukum tetaplah hukum,” ujarnya ketika ditemui Mongabay, Kamis (13/8/2015).

Salah satu ikon penting dalam perlindungan primata di Indonesia, tapi siapa yang tahu di Indonesia? Foto:

Salah satu ikon penting dalam perlindungan primata di Indonesia, tapi siapa yang tahu di Indonesia? Foto:

Menurutnya penting untuk menerapkan kurikulum tentang lingkungan hidup di sekolah-sekolah polisi, untuk memberikan pemahaman jenis-jenis satwa dilindungi.

“Karena, dengan diratifikasinya Convention on Biological Diversity (CBD) maka pemerintah Indonesia terikat pada kesepakatan internasional, misalnya oleh IUCN soal status kelangkaan atau dengan CITES terkait transportasi dan perdagangan.”

John mengingatkan kepolisian untuk jeli dalam menangani kasus, khususnya terkait yaki. Sebab, jika tidak cermat menafsirkan PP No 7 tahun 1999 berpotensi melahirkan pemaknaan berbeda.

Ia menjelaskan, ilmu pengetahuan khususnya tentang yaki telah berkembang lebih cepat ketimbang kebijakan pemerintah. Banyak perkembangan yang telah terjadi selama 15 tahun terakhir ini yang menuntut agar PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ini perlu direvisi.

“Yaki hanyalah salah satu contoh urgensi perbaikan PP tersebut. Dalam penyusunan kebijakan publik, aturan ini cukup memadai, tapi tidak dalam ketegasan keputusan hukum.”

Menurut dia, untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam terkait PP No 7 tahun 1999, perlu diketahui latar historis klasifikasi pembagian jenis Macaca di Sulawesi.

John menjelaskan beberapa abad lampau para saudagar dan petualang Eropa mengidentifikasi yaki dengan sebutan Sulawesi Black Apes atau kera hitam Sulawesi. Padahal, dalam sistematika hewan, kera (apes) berbeda dari monyet (monkeys).

JIka mereka bisa bicara, mereka akan bertanya: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2012? Mana bukti cintamu, Indonesia.....?

JIka mereka bisa bicara, mereka akan bertanya: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2012? Mana bukti cintamu, Indonesia…..?

Doktor lulusan University of Tasmania Australia menjelaskan kera bertubuh besar, tidak berekor dan banyak menghabiskan waktunya di tanah. Sedangkan monyet bertubuh kecil, memiliki ekor dan lebih banyak menghabiskan waktunya di pohon.

“Para petualang menarik kesimpulan, yaki adalah kera berdasarkan bentuk morfologi satwa liar, tidak seperti monyet yang mereka kenal.”

Saat sistematika jenis pertama ini direvisi pada tahun 1969, lanjut John, spesimen dari Sulut ini digolongkan dalam marga Cynopithecus niger, yang masih digunakan di banyak publikasi ilmiah sampai tahun 1993. Sehingga, jenis yang ada di Gorontalo dianggap satu jenis dengan yang ada di Minahasa. Walaupun, dalam buku The Ecology of Sulawesi  tahun 1987, dua jenis tadi sudah disebut sub-spesies Macaca nigra nigra dan Macaca nigra nigrescens.

Dalam buku Primate Taxonomy tahun 2001, dipisahkan Macaca nigra (Minahasa-Mongondow) dan Macaca nigrescens (Mongondow-Gorontalo). Jadi, sejak saat itu, Macaca yang disebut dengan nama ilmiah C. niger dipisah menjadi 2 jenis, yakni M. Nigra dan M. Nigrescens. Yang pertama dinamakan Sulawesi crested-black macaques dan yang satunya lagi dinamakan Sulawesi Black Macaques.

“Di buku itu juga, M. hecki dipisahkan dari M. tonkena dan M. ochreata dipisahkan dari M. brunnescens. Dengan demikian, saat ini ada 7 jenis Macaca di Sulawesi, yakni nigra, nigrescens, hecki, tonkena, maura, ochreata dan brunnescens. Semuanya itu, oleh orang Manado disebut yaki,” tulis John dalam tulisan Panasnya Daging Yaki.

Sementara itu, daftar jenis flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia dalam PP No.7/1999 mencantumkan jenis Cynopithecus niger, Macaca brunnescens, Macaca maura dan Macaca tonkena.

“Maka, yang dimaksud dengan Cynopithecus niger yang ditemukan di Minahasa, Bolaang Mongondow dan Gorontalo saat ini adalah Macaca nigra dan Macaca nigrescens, yang sama-sama diberi status kelangkaan kritis oleh IUCN.”

Terkait Kebakaran Lahan, Masyarakat hanya Dimarahi dan Dijadikan Tukang Padam Api. Maksudnya?

Sumatera Selatan hingga pertengahan Agustus 2015 masih bebas bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Akankah kondisi nyaman ini terus berlangsung? Foto: Rahmadi Rahmad

Sumatera Selatan hingga pertengahan Agustus 2015 masih bebas bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Akankah kondisi nyaman ini terus berlangsung? Foto: Rahmadi Rahmad

Sampai pertengahan Agustus 2015 ini, Sumatera Selatan bebas dari bencana kabut asap. Setiap titik api terus dipadamkan. Namun begitu, mampukah upaya ini berhasil dilakukan hingga badai El Nino berlalu?

“Kemungkinan tetap mampu. Tapi biayanya pastilah sangat besar, yang kemungkinan besar dana tersebut diambil dari dana pajak masyarakat. Namun, hal tersebut tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar lahan gambut atau hutan. Mereka hanya dimarahi dan dijadikan tukang padam api,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko, Rabu (19/08/15).

Pola pencegahan kebakaran tersebut, kata Hadi, sangat tidak masuk akal. “Orang numpang mencari makan di tanah kita. Kemudian tanah kita terbakar, kok kita yang memperbaikinya. Lalu kita marah-marah dengan saudara kita, dan menyuruhnya turut memadamkan,” kata Hadi beranalogi.

Padahal ada upaya yang lebih murah dan berpihak pada masyarakat. Pertama, kembali mempertimbangkan izin terhadap mereka yang menyewa atau meminjam lahan. Pertimbangan izin tersebut diteruskan atau dihentikan, yakni apakah lokasi itu penting sebagai penjaga emisi karbon sehingga tidak boleh digunakan untuk usaha apa pun atau tidak.

Indikator berikutnya, apakah lahan tersebut gagal dijaga dari kebakaran atau kerusakan oleh pihak yang dipinjami. Terakhir, apakah peminjaman lahan tersebut membuat masyarakat sekitarnya menjadi makmur atau justru tersingkirkan. “Nah, jika lebih banyak merugikan, ya, cabut izinnya. Gampang saja, sebab kita yang punya lahan,” kata Hadi.

Kedua, berikan pengelolaan lahan kepada masyarakat. “Selama ratusan tahun masyarakat arif terhadap lahan. Mereka tahu mana lahan yang dapat dikelola menjadi pertanian, dan mana yang tidak. Saat ini saja, dari penemuan titik api, lahan yang dikelola masyarakat jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dikelola masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pembakaran lahan. “Sampai saat ini kami belum melihat adanya police line di lahan dikelola perusahaan yang terbakar, seperti yang dilakukan di Riau. Padahal banyak lahan yang dikelola perusahaan yang terbakar meskipun apinya berhasil dipadamkan. Itu artinya mereka gagal mencegah kebakaran,” kata Hadi.

Transparansi anggaran

Sri Lestari Kadariah, mantan Direktur Walhi Sumsel yang kini menjadi advokat, mengatakan pemerintah maupun perusahaan harus transparans dalam pengunaan anggaran pemadaman kebakaran.

“Masyarakat harus tahu anggaran yang digunakan tersebut berapa besar yang dikeluarkan negara, dan berapa besar yang dikeluarkan perusahaan atau pelaku usaha. Jika ternyata negara yang lebih banyak mengeluarkan anggaran, wah, itu repot,” kata Sri.

“Masak kita sudah meminjamkan lahan, mereka dapat untung, lalu saat ada persoalan seperti kebakaran hutan justru kita yang membayarnya. Ini kan logika yang tidak masuk diakal,” katanya.

Namun, guna mendapatkan fakta yang benar terkait hal tersebut, selama proses upaya pemadaman kebakaran lahan, khususnya lahan gambut, pemerintah maupun perusahaan harus mengumumkan besaran dana yang digunakan, termasuk peruntukan penggunaan dana tersebut.

Soal transparansi anggaran ini juga disampaikan Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan Rustandi Adriansyah. “Itu penting untuk dijelaskan. Jika ternyata negara yang lebih banyak mengeluarkan anggaran, sungguh memalukan negara ini. Kita hidup benar-benar belum merdeka,” katanya.

Sama seperti Hadi, Rustandi juga sepakat pencegahan kebakaran atau kerusakan hutan dan lahan gambut, dengan cara memberikan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat dalam mengelolanya. “Puluhan abad rakyat yang mengurusnya, dan terjaga. Baru beberapa tahun dikelola perusahaan, sudah pada rusak, dan rakyat pun hidup miskin,” ujarnya.

 

 

Koperasi Ini Bawa Mereka Kelola Hutan Lestari

Warma Sahmedi,  Wakil Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari, yang pada 1998-20003 menjadi perambah hutan. Kini, mereka membentuk koperasi, tetap memanfaatkan hutan dengan lestari. Foto: Eko Rusdianto

Warma Sahmedi, Wakil Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari, yang pada 1998-20003 menjadi perambah hutan. Kini, mereka membentuk koperasi, tetap memanfaatkan hutan dengan lestari. Foto: Eko Rusdianto

Jalan meliuk-liuk, dan menanjak,  kala kami menuju Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dari Kota Kendari, ibukota Sulawesi Tenggara. Beberapa ruas jalan aspal berlubang, membuat hentakan keras pada kendaraan. Kiri kanan tumbuh pepohonan kecil. Ada rumpun bambu, dan tanaman merambat. Selama perjalanan, tampak satu pos jaga polisi kehutanan, tak ada petugas.

Kanopi hutan dari jarak beberapa ratus meter terlihat kecil-kecil, tak ada pohon ukuran besar. Saya menuju hutan warga yang dikelola lestari. Sebelumnya, kawasan ini marak illegal logging. Kini, warga tergabung dalam koperasi, yang memanfaatkan hutan sembari menjaganya. Beragam sertifikat dan penghargaan sudah mereka terima.

Di Konawe Selatan dan Kendari, kawasan hutan seluas 115.000 hektar. Terdiri dari hutan lindung, produksi dan industri. Kawasan inilah pada dekade 1980-an, melalui Departemen Kehutanan melaksanakan program reboisasi dengan tanaman monokultur. Ribuan bibit jati ditanam melibatkan masyarakat. Beberapa satwa endemik seperti anoa, rusa dan julang Sulawesi memilih berpindah tempat.

Pada 1998, Indonesia dihantam krisis ekonomi. Uang sulit, keadaan politik dan ekonomi tak menentu. Krisis ini menumbangkan rezim Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa. Di sana, pohon-pohon reboisasi menjadi target penjarahan.

Warma Sahmedi, transmigran asal Jawa Tengah yang mendatangi Konawe Selatan sejak 1980, melihat peluang dan melirik bisnis ilegal ini. Awalnya, dia hanya terdesak kebutuhan ekonomi dan ingin menambah penghasilan. Lahan hanya seluas setengah hektar, ditanami padi atau tanaman musiman lain seperti jagung. “Bisnis kayu itu hanya masalah keberanian dan nekat. Tak ada modal, hanya omong,” kata Warman.

“Jadi mulai kenal dengan sesama pelaku illegal logging itu. Trus saya cari orang yang mau kerja. Saya juga mulai kenal beberapa polisi (yang saat itu) bermain kayu.”

“Tahun 1998, saya punya 10 anggota. Setiap ada permintaan pembeliaan, dikawal polisi menuju pelabuhan. Biasa ada dua orang, bayar bisa Rp300.000. Itu 1998, uang itu susah. Itu sudah banyak.”

Warma, melakoni usaha kotor dari bisnis kayu, sejak 1997 hingga 2003. Saat itu, setiap satu meter kubik, dihargai Rp800 ribu. Kayu-kayu di kapalkan menuju Surabaya, atau hanya beredar di pembeli lokal. “Jadi dalam hutan ramai. Ada banyak orang yang melakukan aktifitas illegal itu,” katanya.

“Soal sekarang, jika aparat mau hentikan pencurian kayu itu, saya kira mudah sekali. Lakukan lacak bala, liat potongan kayu dan liat dimana tegakan, apakah itu dalam kawasan hutan negara atau hutan milik. Agak repot, tapi kalau mau pasti bisa.”

Hamparan kayu Biti di area demplot Hutan Tanaman Rakyat yang dikelola KHJL. Foto: Eko Rusdianto

Hamparan kayu Biti di area demplot Hutan Tanaman Rakyat yang dikelola KHJL. Foto: Eko Rusdianto

Berhimpun dalam Koperasi

Akhir 2003, di Kantor Kecamatan Laeya, ada pertemuan Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Untuk Hutan (Jauh). Puluhan masyarakat hadir, termasuk Warma. “Saya dengar, ada usaha buat kelompok dan melestarikan alam. Awalnya saya ragu, tapi ikut-ikut saja,” katanya. “Waktu pertemuan itu, saya masih ada pekerja yang cari kayu dalam hutan. Jadi dengar-dengar dan pura-pura ngerti mi saja.”

Ternyata, pertemuan itu cukup membekas di benak Warma. Alam, pohon, gunung, air dan semua isi harus lestari untuk menunjang kehidupan generasi mendatang. Dia memikirkan anak-anaknya, melihat pembukaan lahan dan perambahan hutan. Hati bergetar. Pelahan, pada 2004,  dia setop illegal logging.

Di Konawe Selatan, pada 1972 beroperasi PT Kapas. Dalam perbincangan masyarakat perusahaan ini milik koloni Soeharto dan saham asing. Perusahaan ini, membudidayakan kapas  di lahan 3000 hektar.

Di tengah lahan, ada landasan pacu pesawat yang hingga sekarang masih terlihat. Perusahaan ini beroperasi hingga 2000. Konsesi sampai 2019.

Muslimin, bekas karyawan di Kapas mengatakan, masa awal Kapas berdiri, masyarakat mendapat dampak baik. Kehidupan meningkat, jalan penghubung menuju Kendari dibangun. Namun, permintaan  kapas tinggi membuat pembukaan lahan ke hutan marak.  Luasan tanaman plasma masyarakat luas. “Boleh dikata, seluruh Sulawesi Tenggara-lah.”

Ketika, Kapas, hengkang, lahan-lahan menjadi terbengkalai. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari penjualan kapas kehilangan sumber pendapatan. “Jadi saya kira ada andil juga keterdesakan masyarakat berpikir pragmatis masuk hutan berburu kayu,” kata Muslimin.

Akhirnya, dengan pendampingan JAUH, perlahan-lahan masyarakat mengerti penting menjaga alam. “Kampanye kami bukan sekadar mengatakan stop illegal logging. Stop illegal logging dan mari menjadikan legal dan sah,” kata Abdul Halik, anggota JAUH.

Hasilnya, melalui kesepakatan bersama, pada Maret 2004 dibentuklah Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL). Tahap awal anggota 54 orang. Mereka dibekali pengetahuan merawat dan mengembangkan jati putih di lahan sendiri. Dari mulai jarak tanam, pemilihan pohon untuk ditebang, hingga penomoran – atau sistem lacak bala.

Pada 2005,  KHJL mendapatkan sertifikat ekolabel internasional Forest Stewardship Council (FSC) –lembaga sertifikasi independen bermarkas di Jerman. Sertifikat ini semacam acuan dan dokumen resmi masyarakat yang menyatakan hasil kayu legal, bukan perambahan dalam hutan. “Saya kira kamilah satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara tahun itu mendapatkan sertifikat FSC,” kata Halik.

KHJL juga mengantongi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Pemerintah Indonesia. Praktik produksi kayu baik ini, akhirnya menempatkan KHJL sebagai koperasi pertama di Indonesia yang mengelola hasil hutan dengan ramah lingkungan. Salah satu bukti, KHJL 2009 mendapatkan penghargaan Conde Nast Traveller Award Kategori Lingkungan di New York. Social Entrepreneurship Award dari Scoll and Schwab Foundation pada 2011 di London, Inggris.

Bagaimana koperasi menjalankan praktik lestari? Warma Sahmedi,  kini Wakil Ketua KHJL  mengatakan, meskipun amanat FSC cukup ribet dan ketat, anggota koperasi melaksanakan dengan baik.

FSC, bukan hanya mengenai dokumen legalitas kayu utama, melainkan proses lacak bala, verifikasi lapangan saat penebangan, pemilihan kayu tepat, hingga perlakuan untuk satwa. “Jika ingin menebang pohon, tapi di salah satu tangkai ada sarang burung  yang sedang bertelur atau sudah jadi anakan, pohon itu tak boleh ditebang. Ditunggu sampai burung meninggalkan sarang.”

FSC berlaku lima tahunan dan setiap tahun audit. Untuk pembaharuan setifikat perlu anggaran sampai Rp200 juta. “Jadi ada beberapa teman dalam kelompok bilang, koperasi ini cari uang hanya untuk membiayai sertifikat dan biaya audit,” kata Ketua KHJL, Haris SP.

Namun,  keuntungan dengan mendapatkan sertifikat FSC, kayu koperasi sesuai standar internasional yang diperlukan negara pengimpor kayu, baik untuk furnitur ataupun bahan bangunan. Bahkan, dengan FSC harga kayu makin baik.

Hingga 2011, harga kayu jati putih (Gmelina arborea) mencapai Rp4.000.000 per m3. Ukuran puncak 13-14 sentimeter Rp1.750.000, 15-19 sentimeter Rp2.500.000,  dan 20 sentimeter lebih Rp2.750.000 per m3.

Selain harga kayu tren meningkat, kini anggota KHJL 747 orang dengan lahan 754 hektar. Dalam perhitungan koperasi, setiap hektar lahan ditanami jati Putih 1.200-2.000 pohon usia panen antara 20-25 tahun.

Pemangkasan kayu biti di area demplot HTR yang dikelola KHJL. Foto: Eko Rusdianto

Pemangkasan kayu biti di area demplot HTR yang dikelola KHJL. Foto: Eko Rusdianto

Pertimbangan usia panen itu, didasarkan ukuran diameter pohon  minimal 30 sentimeter. Untuk perawatan praktis hanya perlakuan khusus di tiga tahun pertama. Selama masa itu, masyarakat juga menanami tanaman tumpang sari di antara pohon, seperti jagung, padi, bahkan jahe.

Keberhasilan pengelolaan kayu ini, KHJL dipercaya pemerintah atas nama Menteri Kehutanan pada 2009, untuk  mengelola hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 4.639,95 hektar.

Saat ini, KHJL telah menanam 20 hektar sebagai demplot pembelajaran masyarakat. Di demplot itu, ditanam berbagai jenis kayu, seperti jati putih, jati lokal, biti, jabon, sengon, dan lain-lain.

Anggota KHJL, Abdul Majid Siong, mengajak saya melihat tanaman-tanaman ini. Dia menunjukkan, jati putih yang kambiun batang terkelupas. “Ini rusak, dimakan sapi. Jadi hama satu-satunya boleh dibilang hanya sapi.” Dia juga memperlihatkan bagaimana memangkas tangkai pohon yang mengganggu.

Industri pengolahan

Pada 2007, KHJL membangun industri pegolahan kayu bernama PT Konsel Jaya Lestari (KJL). Industri ini berdiri di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan.

KJL, memproduksi kayu balok kecil, ukuran luas antara 4-6,5 sentimeter Rp2.000.000, ukuran 9-13 sentimeter Rp4.000.000 per m3.

Masa awal, produksi kayu diekspor ke Jawa dan Eropa. Dengan penerapan SVLK, beberapa pembeli mulai melupakan hasil hutan KHJL. “Di Jawa tentu ada banyak kayu memiliki SVLK, kalau ke Kendari lagi, biaya transportasi mahal,” kata Sultana, Direktur KJL.

Kondisi ini mulai 2010, berimbas pada produksi KJL. “Jika awal berdiri, ada empat mesin berfungsi, kini hanya satu.”

Rendahnya permintaan kayu,  bukan berarti KHJL ataupun KJL patah semangat. Produksi dan penanaman kayu tetap berjalan. “Dulu ada istilah, tebang satu tanam 10. Sekarang tebang satu tanam satu hektar,” kata Sultana, berkelakar. “Kami yakin, industri kayu akan berjalan baik. Bahan baku kayu selalu dibutuhkan. Produksi kayu kami, benar-benar bersih dan legal.”

Prinsip legal hasil kayu dari KHJL ini bukanlah hisapan jempol. Pada 2013, dalam perjumpaan dengan perusahaan kayu dari luar Sulawesi Tenggara, Warma menemukan cerita memilukan. “Jadi mereka membeli kayu KHJL satu kontainer. Kayu ini dicampur kayu lain, jadi 50 kontainer, berhasil diselundupkan keluar Indonesia.” “Jadi kayu kami digunakan mempercepat proses legalisasi. Miris.”

Industri pengolahan kayu yang dikelola KHJL. Foto: Eko Rusdianto

Industri pengolahan kayu yang dikelola KHJL. Foto: Eko Rusdianto

Hamparan jati putih di hutan tanaman rakyat. Foto: Eko Rusdianto

Hamparan jati putih di hutan tanaman rakyat. Foto: Eko Rusdianto

Jejak Alfred Russel Wallace Itu Sungguh Mengagumkan

Re-collecting Alfred Russel Wallace mengenai spesimen burung oleh Fred Langford Edwards. Foto: Rahmadi Rahmad

Re-collecting Alfred Russel Wallace mengenai spesimen burung oleh Fred Langford Edwards. Foto: Rahmadi Rahmad

Anda pernah mendengar nama Wallacea? Sebuah kawasan yang menyimpan keragaman hayati yang begitu tinggi. Wilayah ini terdiri dari ribuan pulau yang berada di antara kawasan Oriental dan Australasia. Pulau-pulau tersebut masuk dalam tiga kelompok yaitu Sulawesi dan pulau satelitnya, Kepulauan Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara.

Uniknya, posisi kawasan yang membentang sepanjang lima ribu kilometer itu membentuk busur yang menghimpun sekitar 13.500 pulau. Kondisinya yang juga dibatasi oleh samudera, membuatnya kaya akan ratusan spesies endemik. Sulawesi misalnya. Sekitar 70 persen keanekaragaman hayatinya merupakan endemik/khas. Sebut saja anoa atau babirusa (Babyrousa babirussa).

Berdasarkan data Burung Indonesia, Wallacea juga merupakan wilayah yang kaya avifauna. Sedikitnya, 307 jenis burung yang sebarannya terbatas hanya ada di sini. Jumlahnya mencakup 40 persen dari total 767 jenis burung yang terdata di Wallacea. Selain itu, sekitar 273 jenis (64%) burung endemik yang ada di Indonesia ada di Wallacea.

 

Re-collecting Alfred Russel Wallace oleh Fred Langford Edwards. Foto: Rahmadi Rahmad

Re-collecting Alfred Russel Wallace oleh Fred Langford Edwards. Foto: Rahmadi Rahmad

Spesimen burung cendrawasih koleksi MZB LIPI. Foto: Rahmadi Rahmad

Spesimen burung cendrawasih koleksi MZB LIPI. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Nama Wallacea ini nyatanya diambil dari nama Alfred Russel Wallacea (1823-1913), sang penemu batas zoogeografi tersebut. Sekaligus, penemu teori evolusi seleksi alam, yang telah menjelajahi kepulauan Nusantara selama delapan tahun (23 Januari 1854 – 1 Januari 1862). Sembari mendokumentasikan keanekaragaman hayati Nusantara itu, ia juga membangun koleksi spesimen besar yang kini ada di museum-museum Eropa.

Dari pengembaraannya itu, Wallace yang tertarik pada ilmu botani, zoologi, geografi, dan juga sosiologi berhasil mengumpulkan 125.600 spesimen yang menunjukkan bahwa Nusantara memanglah wilayah megabiodiversity. Dari catatan perjalanannya itu pula, Wallace berhasil menuntaskan bukunya The Malay Archipelago: The Land of The Orangutan and The Birds Paradise (1869) atau tujuh tahun setelah petualangannya yang mengagumkan.

 

Kumbang di Kepulauan Nusantara yang dikoleksi Alfred Russel Wallace. Foto: Rahmadi Rahmad

Kumbang di Kepulauan Nusantara yang dikoleksi Alfred Russel Wallace. Foto: Rahmadi Rahmad

Suasana ruangan Pameran125.660 Spesimen Sejarah Alam yang digelar di Saliharai mulai 15 Agustus - 15 September 2015. Foto: Rahmadi Rahmad

Suasana ruangan Pameran 125.660 Spesimen Sejarah Alam yang digelar di Salihara mulai 15 Agustus – 15 September 2015. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Siapakan Alfred Russel Wallace? Sejatinya, lelaki kelahiran Usk, Monmouthshire, Inggris pada 1823 ini merupakan anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Dia adalah surveyor tanah yang ketertarikannya pada penelitian muncul pada 1844 saat bertemu Henry Walter Bates, naturalis otodidak.

Tahun 1848, Wales dan Bates memutuskan berlayar menuju Brazil. Namun, pada 1850, keduanya sepakat berpisah guna mencari hasil yang lebih sempurna. Wallace memfokuskan pada wilayah Negro, percabangan Amazon di utara, sementara Bates di Solimoes selatan. Wallace pun terus meneliti hingga ke sumber mata air Rio Negro yang terpencil sembari mengumpulkan spesimen, memetakan sungai, dan mencatat apa saja yang ditemukannya.

Satu tahun setelah perjalanan ekspedisinya di Amazon, Wallace melakukan petualangan ke Nusantara yang saat itu dikenal dengan sebutan Malay Archipelago. Ia mengarungi luasnya samudera dengan kapal yang tidak dilengkapi alat komunikasi dan navigasi yang ideal. Dari hasil pengembaraannya yang spektakuler Wallacea berhasil mengumpulkan ribuan spesimen dan namanya mencuat sebagai sosok naturalis handal yang selalu disandingkan dengan Charles Darwin.

 

Alfred Russel Wallace. Sumber: Wikipedia commons

 

Indonesia kaya

Benarkah Indonesia kaya akan keragaman hayati? Berdasarkan catatan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Indonesia yang memiliki sekitar 17 ribu pulau merupakan rumah bagi 80 ribu jenis kriptogram. Bukan hanya itu, ada 8.157 jenis fauna vertebrata, 30 – 40 ribu flora berbiji, dan ribuan organisme yang tersebar dalam 74 tipe ekosistem. Proses ilmiah pencatatan keanekaragaman hayati ini telah berlangsung sejak berabad lalu yang terlihat dalam manuskrip kuno maupun berbagai relief di candi.

Enny Sudarmonowati, Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI menuturkan, merujuk pada spesimen yang didapat Wallacea saat itu menunjukkan bahwa sejak dulu Indonesia memang negara kaya akan keanekaragaman hayati. “Apa yang dideskripsikan Wallace terutama burung dapat kita lihat pada koleksi Museum Zoologicum Bogoriense-LIPI (MZB-LIPI). Artinya adalah Indonesia memang memiliki potensi alam yang luar biasa,” jelas Enny pada pembukaan “Pameran 125.660 Spesimen Sejarah Alam” di Galeri Salihara, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/15).

Menurut Enny, koleksi Museum Zoologi ada sekitar tiga juta spesimen dengan spesimen serangga yang terbanyak. Ini hampir sama sebagaimana koleksi Wallace yang sebagian besar adalah serangga. “Sayang, generasi muda sekarang jarang melirik untuk menjadi peneliti sekaligus petualang seperti Wallace.”

Padahal, keanekaragaman hayati Indonesia inilah yang dijadikan titik tolak teori evolusi melalui seleksi alam. “Wallace dikenal bersama Charles Darwin menemukan teori evolusi melalui seleksi alam yang begitu sohor di dunia.”

Enny memaparkan, kedepan LIPI akan terus meneliti biodiversity Indonesia yang hasilnya akan diwujudkan dalam buku Status Kekinian Keragaman Hayati Indonesia. “Tahun ini penelitian fokus di Sulawesi dengan tetap memperhatikan pulau-pulau terluar Indonesia. Jangan sampai, kita kecolongan oleh peneliti asing,” paparnya.

 

Re-collecting Alfred Russel Wallace yang dilakukan oleh Fred langford Edwards

Re-collecting Alfred Russel Wallace yang dilakukan oleh Fred langford Edwards. Foto: Rahmadi Rahmad

Tengkorak orangutan (Pongo) betina dewasa dan bayi. Spesimen ilmiah dalam koleksi tulang belulang MZB LIPI. Foto: Rahmadi Rahmad

Tengkorak orangutan (Pongo) betina dewasa dan bayi. Spesimen ilmiah dalam koleksi tulang belulang MZB LIPI. Foto: Rahmadi Rahmad

Spesimen orangutan yang turut dipamerkan. Foto: Rahmadi Rahmad

Spesimen orangutan yang turut dipamerkan. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Meski Indonesia disebut kaya namun J. Sugardjito, peneliti senior sekaligus ahli ekologi satwa liar, berpendapat sudah sepatutnya pemutakhiran data keanekaragaman hayati Indonesia dilakukan. Ini penting, kita terlalu sering dininabobokan dengan istilah negara megadiversity padahal hutan tempat tumbuhan dan satwa hidup sudah gundul. “Contoh konkrit, bagaimana nasib orangutan saat ini? Berapa jumlahnya dan dimana persebarannya?” ucap Sugardjito.

Pastinya, Fred Langford Edwards, seniman visual asal Wales Utara, Inggris  yang juga melakukan re-collecting Alfred Russel Wallace, begitu bangga bisa memotret ratusan spesimen Wallace yang telah dikumpulkan di seluruh Nusantara ini. Dengan peralatan format-medium, foto yang diambilnya dapat diperbesar dimensinya, melebihi objek aslinya. “Visualisasi ini membuat jejak Alfres Russel Wallace begitu nyata adanya,” paparnya antusias.

Hal yang diamini Anna-Sophie Springer dan Etienne Turpin. Kurator berdedikasi yang yakin, bila spesimen peninggalan Wallace tersebut akan memberikan pergerakan penelitian sekaligus pengetahuan sejarah alam kolonial beserta transformasi Kepulauan Nusantara sekarang, yang dihasilkan Wallace pada masanya itu.

 

Peta yang menunjukkan perjalanan Wallace mengitari Kepulauan Nusantara yang dituliskannya dalam buku The Malay Archipelago. Sumber: Wikipedia

 

 

KIARA: Membangun Kemaritiman itu Tak Melulu dengan Infrastruktur

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, seharusnya bisa diimplementasikan dengan baik oleh semua sektor di lapangan. Salah satunya, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadi institusi sentral berkaitan dengan program Nawacita yang dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo.

Komitmen yang dimaksud, salah satunya bisa diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran sebaik mungkin dari APBN. “Pemerintah melalui KKP seharusnya bisa melihat kondisi terkini berkaitan dengan dunia kelautan dan perikanan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Nelayan di Pantai Gesing, Gunungkidul, Yogyakarta, sedang menyiapkan jaring lobster. Foto : Melati Kaye

Nelayan di Pantai Gesing, Gunungkidul, Yogyakarta, sedang menyiapkan jaring lobster. Foto : Melati Kaye

Dengan meningkatkan kepekaan, KKP seharusnya bisa memperbaikinya untuk penyaluran anggaran di tahun berikutnya. Menurut dia, cara tersebut bisa menjanjikan keberhasilan karena kebutuhan lebih dasar akan diperhatikan.

“Saat ini (2015), penyaluran anggaran dari KKP lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur. Itu seharusnya tidak boleh lagi ada di penyaluran anggaran tahun 2016,” tuturnya.

Untuk itu, Halim mengatakan, KKP mesti lebih selektif dan kreatif dalam melaksanakan penyaluran anggaran di tahun mendatang dengan tujuan lebih baik lagi. Termasuk, dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir yang ada di Tanah Air.

“Apa yang menjadi kekurangan pada tahun ini jangan diulangi lagi di tahun mendatang. KKP bisa melakukannya asalkan dalam merencanakan program dilakukan dengan kreatif dan tidak monoton,” cetus dia.

Untuk tahun 2016 sendiri, Halim menjelaskan bahwa KKP mendapat alokasi anggaran lebih besar dibanding tahun 2015. Peningkatannya, mencapai angka Rp5 triliun atau menjadi Rp15 triliun untuk Rancangan APBN 2016.

“Namun sayang, kenaikan tersebut tercatat dialokasikan sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur di sektor kelautan. Sementara untuk program pemberdayaan masyarakat seperti nelayan dan maritim belum ada,” jelas dia.

Padahal, Abdul menambahkan, dengan alokasi sebesar itu, seharusnya KKP bisa melaksanakan program pemberdayaan untuk nelayan. Misalnya, pengadaan rumah untuk nelayan yang jumlahnya saat ini mencapai 2,7 juta orang.

“Ini tinggal kemauan dari KKP saja. Jika itu tidak terjadi, tidak akan ada keharmonisan antara program Nawacita kemaritiman dan pelaksanaannya di lapangan. Sangat disayangkan,” tegas dia.

Nelayan mengangkat ikan hasil tangkapannya di Pelabuhan Ikan Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Foto : Jay Fajar

Nelayan mengangkat ikan hasil tangkapannya di Pelabuhan Ikan Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Foto : Jay Fajar

Seperti diketahui, dalam RAPBN 2016, kelompok bidang kemaritiman direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80,74 triliun atau lebih rendah 13,3 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp93,16 triliun.

Daya Serap Anggaran Rendah

Akan tetapi, walau kelompok bidang kemaritiman, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat alokasi tambahan untuk RAPBN 2016, daya serap anggaran untuk tahun 2015 masih sangat rendah.

Menurut Halim, hingga semester I berakhir pada Juli 2015, serapan anggaran dari KKP baru mencapai 9,2 persen. Kondisi tersebut seharusnya tidak terulang lagi pada akhir semester II 2015.

“Sangat disayangkan jika itu terjadi. Walau setiap tahun memang selalu berakhir minus karena serapan anggaran yang rendah, namun ini harus diperbaiki karena RAPBN 2016 memiliki visi yang lebih jelas untuk poros maritim dunia,” jelas dia.

Salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk menghindari terulangnya kembali daya serap rendah, bisa dilakukan dengan membuat program yang kreatif dan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja.

Selain masalah tersebut, KIARA juga menyoroti tentang kebijakan Pemerintah dalam membuat setiap program. Belajar dari waktu sebelumnya, tambah Halim, sudah seharusnya setiap kebijakan anggaran yang dibuat jangan bentrok antara satu kementerian dengan kementerian yang lain.

Optimalkan Pendapatan Negara

Sementara itu Manajer Advokasi dan Investigasi Forum untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi, mengatakan, walau terjadi kenaikan jumlah alokasi anggaran dalam RAPBN 2016, namun tidak ada yang signifikan karena pelaksanaannya tidak ada yang baru.

“Tidak terlihata ada upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dan penangananan defisit yang terjadi hampir setiap tahun. Tidak terlihat juga bagaimana rencana detil untuk mengantisipasi jika terjadi krisis nantinya,” tutur dia.

Menurut Apung, secara umum, pendapatan negara pada RAPBN 2016 ditargetkan sebesar Rp1.848,1 triliun dan itu mengalami kenaikan Rp86,5 triliun dari APBNP 2015. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam RAPBN 2016 ditetapkan sebesar Rp280 triliun atau naik Rp11 triliun dibanding APBNP 2015.

“Ini seharusnya tidak seperti itu. Pemerintah harus bisa meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara dengan cara melakukan koreksi terhadap kebijakan perpajakan dan nonpajak. Misalnya, peningkatan pendapatan BUMN dan sumber daya alam,” papar dia.

Namun demikian, walau mendesak untuk menambah sumber-sumber penerimaan negara, namun Apung menegaskan bahwa Pemerintah jangan asal membuat program untuk menghadirkan sumber baru. Karena, jika itu terjadi maka akan terjadi kesalahan lagi.

Contoh nyata, menurut Apung, dalam program kemaritiman, pemerintah fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seharusnya, jika memang ingin mencapai target tersebut, Pemerintah fokus untuk membuat program pembangunan nyata.”Jangan sampai malah seperti dijual ke investor asing. Karena, misalnya jika anggarannya terbatas,” pungkas dia.

AMAN Sumsel Ajukan Kontrak Politik demi Perlindungan Masyarakat Adat. Seperti Apakah?

Kawasan adat Suku Semende di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tempat hidup mereka di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menyebabkan konflik dengan pemerintah, padahal mereka hidup turun-temurun di sana sejak ratusan tahun lalu. Foto: Taufik Wijaya

Berbagai cara terus dilakukan demi memperjuangkan masyarakat adat. Misalnya, mendorong undang-undang dan peraturan daerah yang terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap calon kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2015, dimanfaatkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan dengan membuat kontrak politik pada para calon kepala daerah. Kontrak politik itu isinya adalah jika terpilih menjadi kepala daerah akan menelurkan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

“Di Sumatera Selatan ada tujuh kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Semua calon sudah kami kirim surat yang isinya menawarkan kontrak politik terkait masyarakat adat,” kata Rustandi Adriansyah, Ketua BPH AMAN Sumsel, Selasa (18/08/15). “Ada 21 pasangan calon yang kita tawarkan kontrak politik tersebut,” lanjut Rustandi yang akrab dipanggil “Boat”.

Adapun kabupaten yang akan melakukan pemilihan bupati pada Desember 2015 ini adalah Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musirawas, dan Musirawas Utara.

Rencananya, pasangan calon yang bersedia melakukan kontrak politik, akan dipertemukan dalam sebuah kegiatan seminar pada Oktober 2015. “Saat kontrak politik tersebut dilakukan, kita juga sudah menyiapkan draf peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat,” kata Rustandi.

Artinya, jika pasangan tersebut terpilih, mereka sudah memiliki draf dan naskah akademik yang ditawarkan AMAN Sumsel yang memperjuangkannya bersama koalisi lembaga non-pemerintah lain di Sumatera Selatan.

“Tidak ada alasan teknis lagi jika mereka terpilih,” ujarnya.

 

70 tahun sudah Indonesia merdeka, harusnya masyarakat adat ikut merdeka juga. Namun, tidak demikian faktanya. Foto: Taufik Wijaya

 

Mengenai naskah akademik peraturan daerah, AMAN Sumsel saat ini telah membentuk tim yang dipimpin Dr. Tarech Rasyid. “Pembuatan perda ini merupakan perwujudan dari partisipasi publik dalam melahirkan peraturan daerah,” kata Tarech, Rabu (19/08/15).

Terkait naskah akademik, Tarech menjelaskan tim yang dipimpinnya akan melakukan beberapa tahapan kerja. Pertama, akan melakukan penelitian apakah marga—sebagai payung hukum masyarakat adat di Sumatera Selatan—masih bertahan di masyarakat. Sebab dengan pencabutan pemerintahan marga tahun 1983 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, kemungkinan besar hukum adat sudah hilang atau tergantikan dengan pemerintahan desa. “Mungkin dari 170 marga hanya tersisa beberapa marga yang masih bertahan dengan hukum adatnya. Tapi asumsi ini harus dibuktikan melalui penelitian,” ujarnya.

Kedua, dibutuhkan adanya keinginan masyarakat tersebut untuk membentuk komunitas adat. Ketiga, selanjutnya dilakukan penyusunan naskah akademiknya.

“Prinsipnya peraturan daerah ini untuk menjamin kesejahteraan dan identitas masyarakat, khususnya yang hidup di sekitar hutan atau yang berada di pedalaman,” kata Tarech.

Bagaimana dengan pasangan yang tidak mau melakukan kontrak politik? “Kita tidak memaksa mereka. Kita hanya akan mengumumkan pasangan mana saja yang siap melakukan kontrak politik. Jika ada lima pasangan, itu artinya di Sumatera Selatan, hanya lima pasangan tersebut yang memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat adat,” kata Rustandi, Ketua BPH AMAN Sumsel periode 2013-2018.

“Jika tidak ada pasangan yang bersedia. Itu pertanda partai politik di Indonesia gagal membina kadernya yang peduli dengan persoalan masyarakat adat. Selanjutnya. Penilaian diserahkan kepada masyarakat Indonesia,” paparnya.

 

Sebaran marga yang ada di Sumatera Selatan. Sumber: AMAN Sumsel

Sebaran marga yang ada di Sumatera Selatan. Sumber: AMAN Sumsel

 

Merah Putih Penyelamatan Kendeng dari Goa yang Terancam

Pembentangan bendera merah putih dan spanduk tolak pabrik semen di Goa, Pegunungan Kendeng Utara. Foto JMMPK Rembang

Pembentangan bendera merah putih dan spanduk tolak pabrik semen di Goa, Pegunungan Kendeng Utara. Foto JMMPK Rembang

Masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara,  di Rembang dan Pati, Jawa Tengah, punya cara sendiri merayakan hari kemerdekaan Indonesia, Senin (17/8/15). Di Rembang, lima warga Desa Tegaldowo dan Timbrangan membentangkan bendara merah putih dan spanduk putih dari karung bekas bertuliskan, “Tolak Pabrik Semen, Selamatkan Gunung Kendeng!” di Goa Sumberan, Desa Waru, Blora.

Joko Prianto, yang ikut aksi, kepada Mongabay mengatakan, aksi di goa untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa goa-goa di Pegunungan Kendeng, kaya air atau sungai bawah tanah. Selama ini,  perusahaan-perusahan yang akan menambang bahkan pemerintah daerah mengatakan, di Kendeng kering, tidak subur dan tidak ada sungai bawah tanah.

“Hari kemerdekaan ini, masih banyak warga Indonesia seperti petani dijajah dan diambil kemerdekaan dalam menjaga alam. Penjajahan petani sekarang datang dalam bentuk kapitalis seperti pabrik semen,” katanya.

Selain aksi di goa, warga juga membentangkan bendera dan spanduk di sumber air Sumerop di Desa Kajar, masuk IUP tambang tanah liat PT. Semen Indonesia.  Mereka ingin menyampaikan, pertambangan semen mengancam sumber-sumber air yang selama ini untuk pertanian, minum ternak dan kebutuhan sehari-hari.

“Sampai kapanpun kami akan berjuang menyelamatkan Kendeng. Kami sudah banding ke PTTUN Surabaya. Semoga masih ada hati nurani hakim ikut menyelamatkan Kendeng.”

Di Pati, Jawa Tengah, para petani Kecamatan Sukolilo, Tambak Romo dan Kayen mengibarkan bendera merah putih dengan menaiki sebatang bambu lalu mengikat di puncaknya. Seorang perempuan jadi pemanjat, dan beberapa laki-laki membantu memegangi batang bambu. Mereka menggunakan caping dan kebaya.

Bambang, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Pati mengatakan, pengibaran bendera di Oemah Sonokeling merupakan cara petani Kendeng memperingati HUT Indonesia, dalam suasana memprihatinkan. Masyarakat dalam menolak pertambangan semen yang akan merusak Gunung Kendeng masih jauh dari makna merdeka. Masyarakat ingin merdeka dari ancaman krisis pangan, ancaman goa dan sumber air hilang, serta bebas ancaman bencana ekologi seperti banjir bandang dan kekeringan.

“Merdeka itu seharusnya terbebas dari kerusakan lingkungan dan bebas dari pertambangan semen yang akan merenggut sumber air warga.”

Indonesia, katanya  sudah 70 tahun merdeka, namun masyarakat terus dijajah. Di Kendeng Pati akan ada perusahaan PT. Sahabat Mulia Saksi (SMS), anak perusahaan PT. Indocement,  yang perusahaan Jerman.

“Dulu pahlawan berjuang mengusir penjajah keluar dari Indonesia, kini penjajah masuk lewat perusahaan pertambangan semen. Kami sedang berjuang membebaskan dan menyelamatkan Kendeng dengan menggugat izin lingkungan SMS di PTUN Semarang,” katanya.

Rusak Hutan Tele, Direktur GDS Diganjar 4,6 Tahun Denda Rp5 Miliar

Kayu-kayu ini dari hasil membabat Hutan Tele. Direktur PT GDS, Jonni Sihotang divonis 4 tahun lebih atas perbuatan merusak hutan ini. Foto: Ayat S Karokaro.

Kayu-kayu ini dari hasil membabat Hutan Tele. Direktur PT GDS, Jonni Sihotang divonis 4 tahun lebih atas perbuatan merusak hutan ini. Foto: Ayat S Karokaro.

Pekan lalu, Majelis Hakim Rokan Hilir, Riau, juga memvonis Asisten Kepala Kebun perusahaan sawit, PT Jatim Jaya Perkasa yang membakar lahan.  Bahkan, KLHK membidik menyidik pemimpin perusahaan dan korporasi. Selain pidana, KLHK juga menggugat perdata.  

Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, menyatakan PT Gorda Duma Sari (GDS), terbukti meyakinkan melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir. Sang Direktur, Jonni Sihotang, divonis 4,6 tahun denda Rp5 miliar.

Dalam amar putusan, majelis hakim diketuai Riana Pohan, menyatakan,  dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti melanggar UU 32 Tahun 2009, khusus pelanggaran izin pemanfaatan kayu di hutan Samosir, mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luas.

Perusahaan yang dipimpin Jonni berusaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

“Kami majelis hakim yang menangani perkara ini, memutuskan, mengadili terdakwa Jonni Sihotang, terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU 32 Tahun 2009 dan dijatuhi penjara 4 tahun enam bulan kurungan, denda Rp5 miliar susider satu tahun kurungan.”

Usai mendengarkan putusan, Jonni menyatakan banding dan mengaku tak bersalah. Putusan itu dianggap tak berkeadilan.

Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan, Lamhot Sagala, menyatakan berpikir-pikir, apakah menerima putusan majelis hakim atau menolak.

Kerugian Rp100 miliar lebih

Dalam perkara ini, JPU melampirkan penghitungan kerugian perusakan lingkungan oleh GDS, sejak 2012-2013. Ada beberapa perhitungan, yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan, serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi.

Hasil kerugian itu, berdasarkan perhitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, melalui penelitian Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan, Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB pada 11 April 2014.

Disebutkan, kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 hektar, mengakibatkan kerusakan ekologi. Dinilai dengan mata uang Rp76, 510 miliar.  Dampak perbuatan GDS,  terjadi kerusakan ekonomi Rp 38, 400 miliar, dan pemulihan ekologi Rp34, 986miliar. Jadi total kerugian kerusakan mencapai Rp149, 896 miliar.

Keputusan hakim diapresiasi kelompok Save Lake Toba Foundation  (SLTF), yang mengadukan dan membongkar kasus perusakan hutan Tele seluas 800 hektar.

Adikara Hutajulu, Ketua Dewan Pengurus Cabang Toba Samosir, SLTF, mengatakan, putusan ini, bukti keadilan lingkungan hidup dan kehutanan masih ada di negeri ini.  Apalagi majelis hakim mengenakan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan di hutan Tele. Namun, masih disesalkan, Jonni menyatakan diri tidak terbukti bersalah dengan banding.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami berharap pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Agung tetap memutuskan bersalah terdakwa dan memberikan hukuman lebih tinggi lagi, karena terdakwa tetap bersikeras tidak bersalah. Padahal, perbuatan merusak ekosistem.”

Menurut dia, dampak kerusakan Hutan Tele, mengakibatkan debit dan serapan air menurun. Ada beberapa desa dan kecamatan merasakan langsung. Dia mencontohkan, Kecamatan Sianjur Mulamula, dan Harian, merasakan dampak langsung.  Daerah ini bergantung suplai air dari Hutan Tele.

“Jonni, putra asli Samosir, namun bukan menjaga lingkungan, justru sebaliknya, merusak diduga dibantu sejumlah oknum pejabat. Kami akan surati kejaksaan agar mengusut Bupati Samosir Mangindar Simbolon, dan oknum Dinas Kehutanan yang memberikan izin kepada GDS. ”

Inilah kondisi Hutan Tele, Samosir, yang terbabat...Foto: dari Facebook Wilmar E Simandjorang

Inilah kondisi Hutan Tele, Samosir, yang terbabat…Foto: dari Facebook Wilmar E Simandjorang

Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Yunus mengatakan, penyidikan kejahatan perusakan lingkungan Jonni Sihotang dilakukan penyidik PNS KLHK.

“Kami sangat mengapresiasi putusan ini. Putusan hakim ini menunjukkan perusakan lingkungan hidup dan hutan merupakan kejahatan luar biasa. Sudah sepantasnya pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani kepada Mongabay.

Keputusan Majelis Hakim ini, katanya,  sejalan komitmen Menteri LHK, Siti Nurbaya menindak tegas tanpa kompromi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dirjen yang akrab disapa Roy ini berharap, putusan ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lain.

2 tahun buat perusahaan pembakar hutan Riau

Pekan lalu Asisten Kepala Kebun PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Rokan Hilir, Riau, Kosman Vitoni Imanuel Siboro mendapat vonis dua tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider tiga bulan atas kejahatan pembukaan kebun sawit dengan membakar lahan seluas 120 hektar. Majelis Hakim PN Rokan Hilir Riau terdiri dari Saidin Bagariang, Zia Uljannah, dan Dewi Hesti Indria.

Pembakaran terjadi pada Juni 2013, saat itu masyarakat Riau mengalami kabut asap sangat parah, menyebabkan gangguan kesehatan dan aktivitas.

Yunus mengatakan, menindaklanjuti putusan hakim PN Rokan Hilir ini, KLHK akan melakukan pengembangan penyidikan kasus. “KLHK akan menyidik pimpinan tertinggi JJP dan meminta pertanggung jawaban korporasi,” katanya.

Pengembangan kasus kepada pimpinan dan korporasi, kata Yunus, perlu dilakukan agar ada efek jera pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dia yakin, ada kaitan pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kasus pembakaran lahan ini.

Pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan ini, dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dimungkinkan. Ia tertera pada Pasal 116 ayat 1 huruf b, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.

Tak hanya itu. KLHK juga gugatan perdata terhadap JJP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan, KLHK menuntut ganti rugi lingkungan Rp119, 88 milia dan biaya pemulihan lingkungan Rp371,13 miliar. “Persidangan saat ini memasuki tahapan penyerahan replik dari KLHK kepada pengadilan.”

Menurut Roy, keputusan majelis hakim ini memberikan harapan bagi masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlebih, katanya, di tengah ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Dengan putusan ini, dia sangat optimistis upaya penegakan lingkungan hidup dan kehutanan bisa memberi rasa keadilan bagi semua pihak.

“Keputusan majelis hakim tidak hanya menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tetapi memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.”

Dia berharap, keputusan ini menjadi pertimbangan majelis hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus sama, termasuk perkara perdata pembakaran lahan JJP yang persidangan berlangsung di Jakarta Utara dan pembakaran lahan PT. Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Palembang.

 

 

Indonesia Belum Merdeka dari Penjajahan Sumber Daya Alam. Benarkah?

Tanggul lumpur Lapindo yang menjadi saksi bisu rusaknya  lingkungan akibat ulah korporasi. Foto: Petrus Riski

Tanggul lumpur Lapindo yang menjadi saksi bisu rusaknya lingkungan akibat ulah korporasi. Foto: Petrus Riski

Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun hanya dimaknai sebagai kemerdekaan teritorial, karena belum mampu menghadirkan keadilan serta kesamaan hak bagi seluruh warga negara. Hal ini diungkapkan Johan Avie, dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya, dalam diskusi bertemakan “Kedaulatan Sumber Daya Alam di Surabaya” Senin (17/8/15).

Johan mengatakan, Indonesia memang belum merdeka dalam pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi hak dasar warga negara. “Penjajahan masa kini lebih ke penjajahan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Ini terkait pemanfaatan sumber daya alam Indonesia oleh negara lain maupun korporasi nasional.”

Tidak berdaulatnya negara dalam hal sumber daya alam, dapat dilihat dari izin usaha pertambangan yang dikeluarkan untuk Provinsi Jawa Timur sebanyak 378 izin. Hal ini memang memberikan pemasukan bagi kas daerah, namun ancaman kerusakan lingkungan serta kesenjangan ekonomi rakyat justru semakin besar.

“Sumber daya alam di wilayah Jawa Timur sudah dikooptasi oleh para pemodal dan perusahaan yang keuntungannya hanya untuk pemodal. Bayangkan, satu sumber daya alam itu bisa menghidupi enam desa,” paparnya.

Roy Murtadho dari Front Nahdliyin untuk Sumber Daya Alam mengatakan, kemerdekaan dan kedaulatan negara dalam bidang sumber daya alam sudah tidak ada lagi saat ini. Karena, telah tunduk pada penjajahan model baru yakni kapitalisme penguasaan lahan.

“Kalau kita lihat dari data konflik, 50 persen lebih aktor atau pelaku yang terlibat dalam pelanggaran HAM di sektor agraria adalah negara, instansi korporasi, sipil berpengaruh, atau kelompok borjuis nasional yang selama ini berebut lahan perkebunan,” ujarnya.

Menurut Roy, kedaulatan dan kemerdekaan yang dicita-citakan seharusnya dapat dinikmati rakyat dengan memperoleh pemerataan hasil pembangunan dan sumber daya alam, bukan malah menjadi korban konflik sosial dengan pemodal dan aparat negara. “Konflik agraria lebih riskan ketimbang konflik agama dan daya rusaknya juga lebih besar, karena menyangkut ruang hidup seseorang.”

Petani harus melewati kawasan semen di Tuban dengan jarak  cukup jauh hanya untuk mendapatkan kayu bakar. Foto: Petrus Riski

Petani harus melewati kawasan semen di Tuban dengan jarak cukup jauh hanya untuk mendapatkan kayu bakar. Foto: Petrus Riski

Roy menyarankan perlunya moratorium izin pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah daerah, untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. “Langkah yang paling mudah adalah bikin moratorium, mesti tahu petanya, ancaman alih fungsi lahan itu apa, dampaknya, dan minimal ada penangguhan alih fungsi lahan.”

Front Nahdliyin untuk Sumber Daya Alam, lanjut Roy, mendorong pemerintah secara khusus mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945 pasal 33, yaitu kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan negara menguasai dan mengelola sumber daya alam.

“Kita harus merebut kembali sumber daya alam kita, mengembalikan tata milik, tata kelola dan tata guna. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya tanah dan sumber daya alam tidak boleh dipartikelirkan atau diperjualbelikan,” tegas Roy yang menyebut negara yang berdaulat berarti negara yang memakmurkan rakyatnya.

Menurut Roy, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga dianggap sebagai ancaman bagi kedulatan rakyat, karena dapat dipastikan rakyat hanya akan menjadi penonton atau konsumen. Sementara itu sumber daya alam di Indonesia akan bebas dikelola dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau negara asing. “Lebih baik tanah itu kita biarkan, ketimbang dikelola kapitalis,” pungkasnya.

Proyek Biofuel Lestari Kalteng Mulai Awal 2016

Kemiri sunan. Tanaman bernilai konservasi dan bisa menghasilkan biofuel. Foto: Sapariah Saturi

Kemiri sunan. Tanaman bernilai konservasi dan bisa menghasilkan biofuel. Foto: Sapariah Saturi

Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kalimantan Tengah, untuk membangun lahan kritis, bekas tambang dan lahan terdegradasi buat pengembangan proyek biofuel lestari dimulai awal 2016.  Tanaman yang ditanam seperti kemiri sunan dan kaliandra tetapi masih dikaji lagi menyesuaikan kondisi lahan.

“Kita sedang menyiapkan sekretariat koordinasi antara pusat dan provinsi. KESDM sebagai vocal point. Karena terkait lahan perlu koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian,” kata anggota Satuan Tugas Percepatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (P2EBT) KESDM Jimmy Wilopo di Jakarta, pekan lalu.

KESDM juga sedang menyiapkan sekretariat dan tim kerja di kabupaten demi kelancaran proyek ini. Pemprov Kalteng sudah menyiapkan gedung.

Kalau Pemkab Katingan dan Pulang Pisau sedang merancang draf SK bupati pembentukan tim kerja kabupaten. Mereka menargetkan akhir Agustus selesai dan ditangani bupati,” katanya.

Lahan sudah disiapkan, sekitar 63.000 hektar. Di Katingan 43.000 hektar dan Pulang Pisau 20.000 hektar. Dengan dominan fungsi kawasan itu lahan terdegradasi di hutan produksi dan hutan produksi konversi.

“Prosesnya, pemkab mengajukan lahan, kita nilai. Yang masuk kawasan hutan dikeluarkan, begitu dengan gambut kedalaman lebih tiga meter. Inilah yang sudah dinilai, keluar angka 63.000 hektar. Awalnya 120.000 hektar.”

Penilaian ini, katanya, untuk mengetahui apakah kawasan itu ada desa atau konsesi. Salah satu menggunakan data peta baseline kadastral yang dikerjakan BP REDD+.

“Lokasi penanaman ada yang konsesi, ada juga tidak. Di Katingan satu klaster HTI berdasarkan informasi pemda sudah lama sekali tidak dimanfaatkan. Dibiarkan. Ini akan dibicarakan juga dengan pemilik konsesi.”

Untuk sosialisasi, dilakukan berjenjang. Mulai provinsi, kabupaten, kecamatan sampai seluruh desa sasaran. Targetnya,  Desember ini persiapan selesai.

“Masyarakat di sekitar kawasan akan dilibatkan. Konsepnya public people private partnership. Kalau hanya public private partnership, itu banyak program di Indonesia tak berjalan. Karena nanti masyarakat tidak menerima, demonstrasi sampai ada konflik sosial dan segala macam,” katanya.

Hal-hal itu, kata Jimmy akan antisipasi dalam safeguard hingga secara sosial, ekonomi, dan lingkungan terjaga.

Masyarakat dilibatkan agar ada rasa memiliki, misal dalam bentuk koperasi. “Mengingat lahan cukup luas. Masyarakat diajak bergabung dengan mekanisme disepakati bersama. Masyarakat tanam pohon hasilkan biofuel, di sela-sela bisa tumpang sari dan lain-lain.”