Lingkungan Hidup

Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa?

Rusaknya kualitas tanah akibat penambangan. Foto: Aji Wihardandi

Rusaknya kualitas tanah akibat penambangan. Foto: Aji Wihardandi

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat, pada awal Oktober 2014, telah memvonis pemilik PT ASAM, Martin Frederick untuk kasus penambangan pasir ilegal dengan vonis ringan yaitu delapan bulan penjara dengan masa percobaaan dan denda Rp 10 juta subsider dua bulan kurungan. Martin didakwa melanggar pasal pasa 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Banyak pihak menilai vonis tersebut sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi banyak pelaku penambangan ilegal pasir di kawasan Jawa Barat bagian selatan.

“Kita melihat vonis ini merupakan pelecehan terhadap upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan tidak memberikan efek jera. Vonis tersebut sangat mengecewakan. Kalau kita periksa kasus itu,  vonis minimal 3 tahun karena melanggar tata ruang wilayah, merusak lingkungan, ekonomi dan sosial,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan, yang dihubungi Mongabay.

Seharusnya, kata Dadan, hakim mempertimbangkan tidak hanya menggunakan UU No. 4 / 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tetapi juga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU  No.26/2007 tentang Penataan Ruang.

Ringannya vonis tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi bagian dari masalah upaya penegakan hukum lingkungan.

Dadan mengatakan ada dugaan yang sangat kuat terjadi kongkalikong antara pengusaha dengan pemda setempat terkait pertambangan pasir besi.  “Meski kita belum dapat bukti, tapi kita lihat ada praktek kongkalikong yang luar biasa, dimana mafia izin pertambangan sangat berkuasa, yang melibatkan unsur masyarakat, pengusaha dan pemda,” katanya.

Oleh karena itu, Walhi Jabar mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengevaluasi pertambangan pasir dan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut karena ada unsur kerugian negara yang cukup besar, sekitar Rp 8,3 triliun.

“Kita mendukung apa yang dilakukan Pemprov. Kita sepakat dengan Wagub Jabar, untuk meminta dan mendesak KPK turun ke lapangan melakukan investigasi indikasi gratifikasi suap pada proses perizinan di Jabar selatan, yang mengakibatkan uang tidak masuk ke kas Pemda, tapi masuk ke oknum,” lanjut Dadan.

Walhi Jabar sudah lama mengawasi kasus penambangan pasir yang marak di enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pengandaran. Pertambangan pasir ini, selain merugikan keuangan negara, juga mengakibatkan konflik sosial, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang parah.

Walhi Jabar juga menolak SK Menteri ESDM No. 1204/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, yang mencakup potensi usaha pertambangan pasir di Jabar bagian selatan.

Dadan melihat SK Menteri ESDM ini akan menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial yang luar biasa, selain alih fungsi lahan, hutan dan pertanian menjadi areal pertambangan.

Penambangan pasir yang membabi buta telah merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. “Terjadi kerusakan yang sangat parah di pesisir pantai selatan Jabar, habitat ekosistem pantai rusak. Sempadan dan badan sungai juga rusak. Lahan masyarakat rusak akibat bekas tambang pasir sedalam 10 meter, padahal persis di pinggirnya ada pemukiman masyarakat,” jelas Dadan.

Selain itu, lahan pertanian pangan seperti palawija, kayu dan kelapa juga hilang berubah menjadi lahan galian tambang pasir.

Dua eksavator beroperasi memindahkan material pasir bercampur batuan (sirtu) ke truk pengangkut

Dadan mengatakan Walhi telah melaporkan kasus pertambangan pasir ini ke Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup sejak 2011, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

Wagub Jabar Kecewa

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar merasa sangat kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya terhadap kasus Martin Frederick.

“Kita akan evaluasi putusan sidang pasir besi di Tasikmalaya, masa hukumannya 2 bulan dan denda Rp 10 juta, sementara kerusakan sangat besar. Kalau begitu keputusannya, nanti tidak ada efek jera buat pelaku dan tidak ada dampak terhadap lingkungan,” kata Deddy Mizwar di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat (03/10/2014).

Padahal, terdakwa tersebut telah merusak lingkungan di wilayah Cipatujah dan Cikalong, Tasikmalaya, dan patut menerima hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Wagub menduga ada kongkalikong dalam putusan PN Tasikmalaya. “Jangan-jangan ada udang di balik kelapa,” katanya.

Wagub menjelaskan kerugian akibat kerusakan pertambangan pasir di Jabar selatan mencapai Rp 8,3 triliun. Namun, PN Tasikmalaya hanya menyebutkan kerugian negara akibat kasus itu hanya Rp 800 juta sebagai dasar vonis. Sedangkan kerusakan lingkungan akibat galian pasir diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar berencana melakukan banding terhadap vonis PN Tasikmalaya tersebut dan akan meminta bantuan KPK untuk ikut menangani kasus penambangan pasir ilegal.

KPK bakal diminta mengaudit kerusakan lingkungan dan proses pemberian izin pertambangan pasir.

“Jabar itu jadi surga bagi pelanggar peraturan, surga bagi orang yang tidak taat aturan. Di sini ada pasir, batu, dan lainnya. Ini baru masalah lingkungan dan mineral, belum yang lainnya. Tidak boleh ada stigma seperti itu, apalagi menyangkut kerugian negara. Jadi kalau ada KPK, nanti akan lebih kompak,” katanya.

Tersangka Lima Perusahaaan

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, pada awal September 2014 telah menetapkan empat tersangka dengan lima perusahaan pada kasus tambang pasir ilegal di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

“Lima perusahaan yaitu PT TM, CV ASAM, CV KS, PT CKM dan PDUP Kabupaten Tasikmalaya telah dinaikan statusnya ke proses penyidikan. Ada empat tersangka yakni ZNW (Direktur PT TM), MF (Direktur PT ASAM), KU (Direktur CV KSL) dan DE (Direktur PT CKM). Ancaman hukumannya maksimal sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah,” kata Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul melalui keterangan tertulis, Rabu (10/9/2014).

Untuk itu, Kepolisian telah menyita lima unit excavator, empat unit loader, lima unit separator, dua unir genset, konsentrat pasir besi severat 8.508,24 ton, sekitar 1.000 ton raw material, dokumen kelengkapan perjalanan dan pengiriman konsentrat pasir besi dari Tasikmalaya ke Cilacap, Jateng, sebagai barang bukti.

Lukisan Kartika Affandi Untuk Konservasi Kebun Binatang Surabaya

Kartika Affandi menyerahkan lukisan satwa KBS karyanya kepada pengelola KBS dan Pemkot Surabaya, Kamis (09/10/2014). Foto : Petrus Riski

Kartika Affandi menyerahkan lukisan satwa KBS karyanya kepada pengelola KBS dan Pemkot Surabaya, Kamis (09/10/2014). Foto : Petrus Riski

Kebun Binatang Surabaya (KBS) menerima sumbangan lukisan bertema satwa, dari maestro lukis Indonesia, Kartika Affandi, yang dibuat langsung di depan kandang satwa KBS.

Putri pelukis kenamaan Affandi itu berharap lukisannya itu bakal dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk membantu konservasi satwa dan pembangunan di KBS. Pelukis berusia 80 tahun berharap keberadaan KBS bisa dipertahankan.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa-Kebun Binatang Surabaya (PDTS-KBS), Ratna Achjuningrum mengatakan semakin banyaknya masyarakat yang memberikan perhatian untuk kebun binatang kebanggaan warga Kota Surabaya ini, termasuk Kartika Affandi.

“Jadi mami Kartika Affandi ini juga berniat untuk menyumbangkan, yang bisa disumbangkan ya lukisan itu,” kata Ratna.

Lukisan karya Kartika Affandi yang bernilai sampai Rp1 miliar ini akan dilelang, melalui sebuah kegiatan bernama Malam Sahabat Satwa. Ratna mengatakan, dalam tiga bulan kedepan pihaknya akan merekrut banyak lagi sahabat satwa dalam bentuk pelelangan, termasuk melelang desain kandang dan kebun yang akan dibangun di Kebun Binatang Surabaya.

Ratna berharap, pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat menumbuhkan rasa saling memiliki Kebun Binatang Surabaya, sehingga kasus saling klaim lahan dan satwa Kebun Binatang Surabaya pada masa lalu tidak lagi terulang.

Perkembangan Pembangunan KBS

Sampai dengan akhir tahun 2014 ini, pengelola Kebun Binatang Surabaya akan memfokuskan pada persoalan satwa, yakni pada perihal inventarisasi serta perbaikan nutrisi satwa.  Selain satwa, pembangunan dan perbaikan kandang satwa juga menjadi prioritas, termasuk pembangunan fasilitas lainnya.

Direktur Operasional dan Umum PDTS-KBS Azeta Tajudin mengatakan banyaknya kasus kematian beberapa waktu yang lalu disebabkan buruknya nutrisi yang yang mengakibatkan penyakit bagi satwa dan akhirnya meninggal.

“Kami akan memprioritaskan ke persoalan nutrisi, yang ini ingin kami perbaiki secepatnya. Kebanyakan disini kurang efisiensi mineral, jadi bukan semata-mata ada kecurigaan atas kematian satwa yang sering terjadi,” jelasnya.

Azeta menambahkan, perkawinan antar satwa di satu garis keturunan juga menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kesehatan satwa. Meski demikian, pengembangbiakan satwa di Kebun Binatang Surabaya dinilai lebih bagus dari lembaga konservasi lain.

“Silsilah satwa harus diperhatikan, agar polulasi suatu satwa bisa berkesinambungan,” lanjutnya.

Ratna Achjuningrum mengungkapkan, selain pembangunan kandang rusak yang menjadi prioritas utama, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana juga akan dilakukan pada tahun ini.

”Yang pertama membangun kandang yang benar-benar sudah rusak, seperti 2 kandang kulan di bagian belakang. Selanjutnya kandang rusa timor dan celeng goteng, yang itu rusak berat. Kami ada dana untuk pembanguan dan fasilitas pemeliharaan satwa flora terkait, serta dana untuk pembangunan sarana prasarana pengunjung, seperti jalan dan air,” papar Ratna.

Pada tahun 2013 lalu, pengelola KBS telah membangun 27 kandang istirahat satwa (nahok). Sedangkan tahun 2014 ini baru membangun 2 kandang istirahat satwa dan kan dibangun kandang peraga.

Ratna menyebutkan pada tahun pertama KBS berbentuk perusahaan daerah, diberikan dana Rp2,2 milyar, untuk pembangunan kandang dan sarana prasarana, seperti microchip dan alat reader untuk identifikasi, pembelian alat laboratorium pemeriksaan darah, cold storage, freezer kecil untuk penyimpanan obat , dan lain sebagainya.

Sedangkan dana tambahan sebesar Rp690 juta dipergunakan untuk perawatan dan pembangunan sarana prasarana, seperti jalan sepanjang 3.400 meter persegi.

“Kami berharap dana itu terserap semua sampai semester pertama tahun 2015, dan selanjutnya kita akan lakukan pelelangan, sehingga seminimal mungkin kita menggunakan dana APBD. Makanya kita ajak masyarakat berperan serta sebagai sahabat satwa untuk memperbaiki kandang,” tandas Ratna.

Kelahiran Satwa

Dalam kurun waktu sebulan terakhir telah terjadi 4 kali kelahiran kambing gunung di KBS hasil program fresh blood dengan taman Safari Indonesia 2 Prigen, Jawa Timur.

Induk kambing gunung bersama 2 anaknya yang baru lahir di KBS. Foto : Petrus Riski

Induk kambing gunung bersama 2 anaknya yang baru lahir di KBS. Foto : Petrus Riski

“Pada tanggal 13 September ada 1 ekor, kemudian tanggal 29 September ada 2 ekor, dan tanggal 6 Oktober ada 1 ekor. Total keseluruhan kambing gunung di KBS dengan yang baru lahir ada 24 ekor,” kata Agus Supangkat, Humas Kebun Binatang Surabaya.

Agus melanjutkan menambahkan, dalam waktu dekat akan ada lagi kelahiran satwa di Kebun Binatang Surabaya, yakni orangutan dan komodo.

“Untuk orangutan sudah memasuki bulan kesembilan, dan menunggu kelahiran dalam waktu dekat. Juga ada 30 telur komodo yang menunggu proses penetasan sekitar bulan Maret-April mendatang,” pungkasnya.

Duh! Penanganan Karhutla, Hasil Audit 17 Perusahaan di Riau Buruk

Kondisi hutan gambut di Riau, yang dihancurkan untuk perkebunan sawit. Foto: Zamzami

Tak hanya perusahaan, pemerintah daerahpun tak patuh. Temuan lain, perusahaan-perusahaan ini beroperasi di gambut dalam yang seharusnya dilindungi!

Pemerintah melakukan audit kepatuhan terhadap 17 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau, yang di dalam konsesi mereka kerab terjadi kebakaran. Hasilnya, hampir keseluruhan perusahaan tak patuh dalam memenuhi kewajiban penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya perusahaan, audit juga dilakukan kepada pemerintah kabupaten dan kota, dengan hasil beda-beda tipis alias mayoritas tak patuh.

Kuntoro Mangkusubroto, kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), tampak kesal melihat hasil audit yang buruk ini. Diapun mengusulkan, jika terjadi kebakaran lagi, langsung saja pencabutan izin. “Dari dulu bina terus, tapi asap keluar terus,” katanya di Jakarta, Jumat (10/10/14).

Audit kepatuhan ini dilakukan oleh tim  gabungan, antara lain UKP4, Kementerian Kehutanan, BP REDD+, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Pada 11 Juli bentuk tim bersama kerja sama juga dengan Pemda Riau, Polda dan kejaksan di Riau,” kata Kuntoro.

Audit ini, katanya, dilakukan sangat teliti. Hasilnya, tidak patuh semua. “Keterlaluan. Lima perusahaan perkebunan yang diaudit satu sangat tak patuh, empat tidak patuh. Perusahaan kehutanan satu sangat tidak patuh dan 10 tidak patuh, satu perusahaan kurang patuh. Alias semua tidak patuh,” ujar dia.

Dari audit itu juga ada temuan aktivitas perusahaan ada di lahan gambut—yang dalam aturan pemanfaatan lahan gambut dalam tiga meter lebih dilarang. Kondisi ini,  sejalan dengan 12.000 titik panas di Riau. “Jadi kalo ada titik panas di atas lahan gambut sangat dimengerti.”

Dia mengatakan, Riau dipilih sebagai lokasi audit pertama karena hotspot banyak. Audit dilakukan sejak Juni sampai Agustus 2014 meliputi enam kabupaten dan kota serta 17 perusahaan. Sebanyak 12 perusahaan kehutanan dan lima perkebunan.

Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB, selaku ketua tim audit mengatakan, kebakaran hutan dan lahan setiap tahun “berulang tahun” alias terus menerus terjadi.  Untuk itu, mulai evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan guna mendapatkan informasi sejelas-jelasnya bagaimana mereka bertanggung jawab dan bagaimana peran pemda.

Foto lahan gambut di desa Selingsing, Riau yang terbakar (Maret 2014). Di bulan Juni 95 persen titik api Sumatera berada di Riau. Foto: Zamzami

Tim lalu memetakan dari sekian waktu asal hotspot di Riau. “Di kota atau kabupaten mana saja? Setelah itu, apa yang akan kita gunakan sebagai baseline nyatakan perusahaan atau pemda itu melaksanakan tugas atau tidak? Tentu ada dasar.”

Menurut dia, ada beberapa aspek yang diaudit seperti sistem dan kelembagaan; sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia serta biofisik dan resolusi konflik.

Bambang mengatakan, sebelum perusahaan beroperasi mereka harus memenuhi persyaratan seperti dokumen Amdal, rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). “Harusnya mereka sudah punya apa yang harus mereka kerjakan. Patuh itu artinya mereka penuhi atau tidak. Sampai sejauh mana patuh?”

Setelah audit itu, ternyata tak ada perusahaan yang patuh pada janji mereka sendiri, baik sektor perkebunan maupun kehutanan.

Dia mencontohkan audit sarana dan prasarana, tim tak hanya melihat daftar tetapi memastikan apakah ada dan bisa bekerja. Dari sana, muncul berbagai temuan menarik. “Ada menara pengawas malah isi telur elang. Ada juga tikar, ada gitar. Seharusnya GPS dan sarana penanganan karhutla lain. Ini terungkap jelas dalam hasil audit yang kami miliki.”

Dari audit itu, tim menjabarkan beberapa temuan lapangan. Pertama, seluruh perusahaan menjalankan usaha di atas gambut dalam yang rawan kebakaran dan menjadi sumber pelepasan emisi. “Gambut harus betul-betul dilindungi.  Puluhan ribu hotspot ada di gambut.”

Kedua, konsesi tak terjaga berkaitan erat dengan kebakaran hutan dan lahan. Dengan kata lain, perusahaan tak mampu melindungi areal dari kebakaran.

“Bagaimana mungkin, sarana prasarana aja tak ada atau minim plus konflik terjadi di dalam kawasan lindung. Harusnya kawasan lindung dilindungi, bukan tempat bancaan.” Di lapangan, katanya, juga terjadi penguasaan masyarakat di kawasan konsesi. Masyarakat menduduki areal seperti di Kota Hilir.

Selain itu, juga terjadi konflik masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan. “Jadi bagaimana caranya libatkan mereka dalam upaya pengendalian.”

Ketiga, pelaporan perusahaan tak komprehensif hingga deteksi dini tak optimal. “Kala dengar mau audit baru beli alat-alat. Itu kami cek, tanggal berapa penyediaan sarana dan prasana.”

Keempat, perusahaan belum memenuhi kewajiban minimum pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Mengenai hasil audit kepatuhan pemerintah kabupaten kota, satu kategori patuh, satu cukup patuh dan empat kabupaten kurang patuh.

Temuan audit terhadap pemerintah daerah ada beberapa poin. Pertama, pengawasan kepada perusahaan tak konsisten. Bahkan,  ada perusahaan yang tak pernah didatangi oleh yang berhak mengawasi, baik Dinas Kehutanan, Perkebunan maupun Lingkungan. “Bahkan, ada instansi terkait tak miliki dokumen perusahaan yang akan mereka awasi.”

Kedua, perlindungan dalam tata ruang belum optimal. Menurut dia, belum seluruh lahan gambut masuk kawasan lindung. “Gambut tiga meter masuk konservasi tapi tak dilakukan.”

Ketiga, pemerintah daerah tak tahu kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla. Bambang mengatakan, ada pemda tak tahu apa itu manggala agni. “Jadi banyak kewajiban tak dilakukan.

Keempat, pemda tak menyediakan dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Padahal, pemerintah sudah ada zero burning policy tetapi pemda tak lakukan.  Kelima, dukungan pendanaan sangat terbatas. “Satu sisi, kebakaran sering terjadi disitu tapi tak ada dana, tak ada alokasi khusus. Bahkan account buat kebakaran hutan tak ada, pakai dari pos lain.”

Keenam, kawasan pantauan manggala agni terlalu luas, seharusnya mereka hanya melindungi wilayah konservasi tetapi digunakan di luar itu. Ditambah lagi, pembentukan masyarakat peduli api tak optimal.

Beberapa rekomendasi diberikan tim, antara lain perbaikan kebijakan kawasan rawan kebakaran. Saat pemberian izin wajib mempertimbangkan kawasan gambut dalam agar jelas mana dilindungi dan yang bisa dimanfaatkan. Bagi lahan gambut yang sudah terlanjur berizin, harus ada pengawasan intensif. “Jika perusahaan tak penuhi syarat tadi, mesti dikeluarkan bukan diakali agar sesuai aturan main.”

Rekomendasi lain agar ada evaluasi konsesi. Yakni, dengan mempertimbangkan kemampuan managerial perusahaan di wilayah konsesi mereka. “Kalau tak bisa kelola konsesi dengan baik perlu dievaluasi dan serahkan kepada yang lain yang sanggup.”

Penguatan kapasitas pemda dalam resolusi konflik juga perlu didorong agar menyelesaikan konflik dalam konsesi yang rawan kebakaran. Perlu juga penguatan sistem informasi karhutla.

Selain itu, perlu ada penguatan legislasi guna pencegahan karhutla. “Pengawasan berjenjang juga perlu dilakukan, termasuk penegakan hukum tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar,” ucap Bambang.

Pemberdayaan masyarakat penting, misal, kemitraan dalam pencegahan karhutla. “Tak hanya dibentuk juga dijalankan. Juga dukungan pembukaan lahan PLTB dan insentif lain. Dukungan anggaran memadai juga.”

Bahas dengan pemda

Mas Achmad Santosa, deputi UKP4 mengatakan,  hasil audit ternyata jelek semua. Menindaklanjuti hasil ini, tim gabungan akan ke Riau dan meminta pemberi izin menyampaikan hasil itu kepada perusahaan-perusahaan. “Minta daerah (tetapkan ke perusahaan) dalam waktu tertentu diperbaiki. Berikut pemberian sanksi-sanksi yang tersedia dalam berbagai peraturan yang sudah ada,” katanya.

Menurut dia, kesalahan perusahaan berbeda-beda. Nanti, katanya, jika ada sanksi pencabutan izin dipilah-pilah, mana yang pencabutan sementara, mana seterusnya. “Ini akan dibahas bersama pemda. Tim gabungan akan koordinasi dengan pemda untuk jelaskan situasi ini dan ambil langkah-langkah perbaikan. Minggu depan tim turun ke Riau.”

Dari kaget, prihatin lalu pembinaan?

Gamal Nasir, dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian merasa kaget melihat hasil audit kepatuhan seperti itu. “Kami akan tindaklanjuti dengan bina perusahaan.” Diapun seolah melempar tanggung jawab dengan mengatakan izin datang dari kabupaten/kota dan gubernur.

Dari Kementerian Lingkungan Hidup juga mengaku prihatin. Himsar Sirait, deputi V KLH mengatakan,  dalam UU Lingkungan Hidup jelas diatur membuka lahan tak boleh dengan membakar. “Jelas di sini, membakar ada sanksi. Kami bagian dari tim dan sangat mendukung langkah audit ini.”

Menurut dia, KLH berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Namun, pemda berperan penting dalam pencegahan asap ini. “Dari hasil audit sebenarnya, peran besar buat pengawasan di daerah. Ini harapan buat pengawasan di daerah.”

Di luar pencegahan, kata Himsar, KLH juga melakukan penegakan hukum terkait pembakar hutan dan lahan.

Menurut dia, dari 17 perusahaan tak patuh itu, enam di antaranya, sedang penanganan proses hukum kebakaran hutan dan lahan di KLH. “Antara lain SMP, SRL, RUJ, BNS, dan BDP.”

Sonny Pratono, dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kemenhut juga menyatakan kekhawatiran atas hasil audit ini. Padahal, katanya, Kemenhut sudah membuat beberapa ketentuan terkait karhutla. Seperti Inpres No 16 tahun 2011 mengenai kewajiban daerah dan sosialisasi karhutla.

Gambut yang hancur di Pelalawan, Propinsi Riau. Foto: Zamzami

Ada juga Permenhut 12 tahun 2009 yang menyatakan, perusahaan harus mempunyai syarat minimal kelengkapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan kemampuan. Aturan di PHKA sejak 1994 menegaskan, HPH seluas .000-.000 hektar harus punya satu regu dengan 10 orang personil.

Dia memaparkan, manggala agni di Riau, ada 532 orang dan dalam pelaksanaan dibantu masyarakat. “Sekitar .500 masyarakat peduli api memberikan info kebakaran dini ke manggala dan manggala operasi ke lapangan.”

Menurut Sonny, ke depan, Kemenhut akan review kembali peraturan terkait standar SDM dan prasarana dan prasarana serta prosedur kerja perusahaan. Dia mengatakan, standar yang digunakan saat ini mengacu pada aturan tahun 1994 dan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Ke depan, peralatan pemadamanpun, tak hanya di darat, juga di udara. “Itu juga wajib nanti. Memang ada dua perusahaan yang udah ada sarana. Kita akan susun standar SDM, alat-alat dan prosedur. Manggala agni dan perusahaan koordinasi. Gimana mematikan dan memadamkan, sosialisasi.”

Tak kalah penting, katanya, karena perusahaan beroperasi di daerah gambut akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis agar pencegahan lebih baik ke depan.

Menyusul audit perusahaan di Kalteng 

Kebakaran hutan dan lahan tak hanya di Riau, tetapi beberapa daerah rawan lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumsel dan lain-lain. Untuk itu,  setelah di Riau, audit kepatuhan menyusul di Kalimantan Tengah yang kini dilanda kebakaran dan kabut asap hebat.

“Kita akan masuk ke Kalteng. Ada kesepakatan untuk audit serupa di sana. Kami sedang data dan tim segera disiapkan. Dalam bulan ini,” kata Heru Prasetyo, ketua BP REDD+.

Menurut dia, tujuan audit ini antara lain, pertama, membangun instrumen agar audit lebh naik lagi dari waktu ke waktu. “Ini juga jadi uji petik untuk tahu persoalan apa sih untuk bisa intervensi pencegahan. Apa yang harus dilakukan buat pencegahan tadi?”

Kedua, dengan audit jadi makin jelas bahwa dalam penanganan karhutla, masyarakat dan perusahaan harus terlibat. Dalam audit ini, katanya terlihat peran perusahaan. “Ketidakpatuhan ini indikasi kalau mesti kerja keras lagi ajak perusahaan.” Ketiga, pelanggaran penting diikuti dengan penegakan hukum.

Kesimpulan yang bisa diambil, kata Heru, penanganan karhutla perlu sinergis alias tak bisa dilakukan satu kementerian atau lembaga. “Penanggulangan karhutla itu penting tetapi penting lagi pencegahan. REDD+ akan usaha pencegahan dan siap dukung penanggulangan.”

 Lembar Fakta- Hasi Audit Karhutla di Riau

 

Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar

Obyek wisata Jembatan Akar di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang,  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.  Foto : Erik Coubout

Obyek wisata Jembatan Akar di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Foto : Riko Coubout

Tumbuh berseberangan dan membentang di atas sungai batang bayang, akar batang beringin dan batang kubang terjalin menjadi jembatan. Masyarakat setempat menyebutnya Titian Aka. Kokoh berdiri semenjak ratusan tahun yang lalu. Inilah sajian alam nan indah dan alami. Keindahan yang disajikan dari generasi ke generasi. Jembatan akar dengan panjang tigapuluh meter, lebar satu meter dan tinggi delapan meter ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan penikmat wisata alam.

Pesisir Selatan memang terkenal dengan keindahan tempat-tempat wisatanya. Tak hanya terkenal dengan keindahan wisata bahari seperti Pantai Carocok ataupun Kawasan Mandeh, kabupaten ini juga menyimpan pesona alam yang tak kalah indah dari tempat-tempat wisata lainnya. Salah satunya adalah keindahan dan keunikan Jembatan Akar.

Bentuk jembatannya yang unik serta terbuat dari akar kayu memang jarang untuk ditemukan ditempat lain. Tak heran jika banyak orang berkunjung dan berwisata kesini. Faktor lainnya yang mendukung adalah kemudahan akses menuju lokasi dan terjangkau.

Obyek wisata Jembatan Akar ini terletak 88 km di bagian selatan kota Padang, tepatnya di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang,  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini dapat ditempuh dengan angkutan umum, travel, motor, mobil sewaan atau mobil  pribadi.

Jembatan Akar memang unik, sebab dirajut dari  akar pohon yang tumbuh di kedua sisi sungai Batang Bayang dan membentuk menjadi jembatan utuh. Keunikan lainnya adalah jembatan itu semakin kuat seiring pertumbuhan pohonnya. Hal ini tentu berbeda dengan jembatan biasa yang dibuat dari kayu atau campuran semen, yang akan melapuk mengikuti umur.

Walau sudah berumur ratusan tahun, akar-akar yang melilit dibadan jembatan tumbuh besar, saat ini sudah mencapai sebesar paha orang dewasa. Dengan bertambah besarnya akar-akar tersebut membuat jembatan tidak mudah goyah sekalipun dilewati oleh sepuluh orang.

Akar yang terjalin membentuk jembatan pada Jembatan Akar di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang,  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Foto : Riko Coubout

Akar yang terjalin membentuk jembatan pada Jembatan Akar di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Foto : Riko Coubout

Jembatan akar di Pesisir Selatan ini lebih panjang dari jembatan akar yang ada di perkampungan Baduy, Banten dan jembatan akar yang  ada di Jepang.  Bahkan jembatan yang diperkirakan berumur 100 tahun ini mempunyai nilai sejarah tinggi.

Konon, jembatan ini dibuat oleh seorang ulama bernama Pakih Sokan bergelar Angku Ketek, untuk menghubungkan dua kampung yang dipisah oleh sungai batang bayang. Jembatan dibangun tahun 1890, tetapi baru dapat digunakan masyarakat setempat pada 1916. Dengan kata lain, proses merajut akar  menjadi jembatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 26 tahun.

Khaidir (83), salah seorang tua kampung Lubuk Silau menceritakan Pakih Sokan mengajar mengaji di kampung tersebut. Melihat murid-muridnya kesulitan menyeberangi sungai saat hendak pergi mengaji saat hujan, Pakih Sokan membuat jembatan dan menanam pohon di kedua sisi sungai.

Seiring waktu, Jembatan Akar itu semakin kokoh dengan akar-akar seukuran paha orang dewasa, dan tidak goyah meski dilewati oleh sepuluh orang.

Guna menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung, pengelola tempat wisata itu telah memasang tali penyangga terbuat dari baja guna mengurangi tekanan/beban dari setiap pengunjung yang melintas. Juga dibangun jembatan gantung yang berada tidak jauh dari jembatan akar guna mengurangi fokus perlintasan pengunjung yang datang.

Selain itu Sungai Batang Bayang juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram yang cukup menantang karena terdapat banyak batu batu besar sepanjang badan sungai.

Sungai Batang bayang yang terkenal dengan kejernihan dan kesejukan airnya, juga menjadi daya tarik tersendiri.

Jika pengunjung berdiri di atas jembatan dan memandang sungai, terlihat jelas ikan-ikan (pareh) berbagai ukuran berenang kian kemari. Namun tidak diperbolehkan menangkapnya dalam bentuk apapun. Sebab ikan tersebut “keramat” atau telah di sumpah (uduh) oleh masyarakat setempat dan hanya dapat diambil atau di panen pada waktu-waktu tertentu.

Walaupun begitu di jernih dan sejuknya air sungai batang bayang, pengunjung dapat mandi sepuasnya dengan dikerumuni ikan-ikan. Ada cerita bahwa muda-mudi yang berenang di sungai itu akan segera mendapatkan jodoh.

Dasar sungai juga banyak tersedia aneka batu yang bisa diolah menjadi cincin batu akik. Pengunjung yang tertarik, bisa mengambil batu dengan menyelam ke dasar sungai atau berburu batu disepanjang tepian sungai.

Obyek wisata Jembatan Akar di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang,  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.  Foto: Riko Coubout

Obyek wisata Jembatan Akar di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubout

Lucy (33) wisatawan asal Inggris, saat ditemui Mongabay di lokasi mengakui bahwa Jembatan Akar ini sangat unik. “It’s very beutiful dan saya puas berfoto di tempat ini,” katanya.

Dia sangat penasaran dan merencanakan liburan ke Sumbar untuk mengunjungi jembatan akar, ketika mengetahui informasi melalui internet. “Saya ingin sekali bermalam disini, menghirup sejuknya udara pagi serta mandi di sungai, namun sepertinya tidak ada tempat penginapan atau homestay dekat lokasi ini,” katanya.

Meski belum ada penginapan, pemda setempat telah membangun fasilitas parkir di tempat wisata tersebut. Warung-warung yang menjual aneka makanan dan minuman dan masyarakt sekitar lokasi juga siap melayani wisatawan.

Jembatan Akar juga bakal makin ramai, karena Pemkab Pesisir Selatan berencana membangun jalan yang menghubungkan dengan Pemkab Solok.

Biasanya Jembatan Akar ramai dikunjungi wisatawan domestik seperti dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, ketika moment Balimau atau menjelang Bulan Ramadhan, saat liburan seperti lebaran dan hari besar. Sedangkan wisatawan manca negara datang setiap waktu di hari-hari biasa.

Makin ramainya Jembatan Akar dikunjungi wisatawan, tentu akan mengangkat perekonomian masyarakat setempat.

Kelestarian Hutan

Jembatan Akar pada Sungai Batang Bayang yang merupakan penghubung beberapa kampung, salah satunya Kampung Lubuk Silau, terletak diantara dua buah gunung yaitu Gunung Jantan dan Gunung Batino tempat dimana masyarakat Nagari Puluik-Puluik hidup.

Kampung Lubuk Silau merupakan salah satu kampung yang berada di lereng Gunung Batino, ekonomi masyarakatnya terfokus pada hasil hutan bukan kayu. Maka tidak heran jika kita akan menyaksikan rimbunnya hutan disekitar kampung ini.

Jembatan gantung melengkapi obyek wisata Jembatan Akar dengan latar hutan yang masih asri. Foto : Riko Coubout

Jembatan gantung melengkapi obyek wisata Jembatan Akar dengan latar hutan yang masih asri.
Foto : Riko Coubout

Kejernihan dan kesegaran air Sungai Batang Bayang tidak terlepas dari fungi hutan yang terjaga di nagari tersebut. Hutan masih terjaga lebat, tidak ada aktiftas pembalakan membuat kawasan ini tetap terjaga. Masyarakat setempat tetap komitmen mempertahankan hutan untuk menghindari ancaman longsor.

Meski begitu, masyarakat masih bisa memanfaatkan hutan untuk mendukung perekonomian dengan menanami kulit manis, karet, pala, damar, pinang. Di kawasan yang landai, masyarakat menanam padi dan palawija. Pengelolaan seperti ini sudah dilakukan masyarakat turun-temurun. Peladangan yang berada di daerah kelerengan ditanami tanaman berumur panjang untuk investasi jangkan panjang. Walaupun begitu masyarakat juga menanam tumbuhan yang dapat dipanen setahun sekali di ladangnya.

 

 

Walhi Sumsel: Polisi Jangan Hanya Memburu Pelaku Pembakar Lahan. Kenapa?

Kebakaran ini terjadi di perkebunan sawit di lahan gambut, Kabupaten OKI, dua tahun lalu. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan nyaris terjadi setiap tahun. Foto: Jib Mania-Sumsel

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan meminta kepolisian jangan hanya fokus memburu pelaku pembakar lahan yang menyebabkan Sumatera Selatan diserang asap hingga saat ini.

“Jangan hanya fokus pada pelakunya. Kalau beranjak dari UU No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan maupun UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meskipun pelakunya tidak tertangkap, masih ada celah untuk melakukan proses hukum,” kata Direktur Walhi Sumsel Hadi Jatmiko, Rabu (08/10/2014).

Pasal 48 dan 49 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, melarang perusahaan perkebunan dalam membuka dan mengelola lahan perkebunan dengan cara membakar. Ancamannya maksimal 10 tahun penjara, dan denda maksimal Rp10 miliar. Untuk membuktikan ini mungkin butuh tersangka pelaku pembakaran yang tertangkap tangan. “Tapi, jika terbakar karena kelalaian, atau tidak ada pelakunya yang tertangkap, maka pihak perusahaan  tetap mendapatkan sanksi pidana penjara tiga tahun dan denda tiga miliar rupiah,” jelas Hadi.

Bila ada tersangka pembakaran yang tertangkap, juga dapat dikembangkan terhadap pihak yang memerintahkannya atau pihak yang mendapatkan keuntungan atau yang bertanggung jawab atas lahan yang terbakar. Ini sesuai pasal 119 ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanggapan Hadi menanggapi Kapolres Ogan Ilir AKBP Asep Jajat Sudrajat SIk, melalui kasat Reskrim Iptu Dhafid Shiddiq di Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), seperti dikutip Sriwijaya Post yang menyatakan 90 persen kebakaran lahan di daerah tersebut sengaja dibakar sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab saat membuka lahan dengan cara dibakar. Mereka membakar tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan, Selasa (07/10/2014).

“Sampai saat ini belum ada tersangka pembakar lahan yang kita amankan. Karena memang sulit untuk mendapatkan siapa tersangka yang membakar lahan,” ujar Iptu Dhafid Shiddiq.

Lahan terbakar yang luasannya mencapai ratusan hektar tersebut, merupakan lahan gambut kering yang ada di sejumlah titik. Baik di jalur lintas Palembang-Inderalaya maupun Inderalaya-Prabumulih.

Saat ini kepolisian Ogan Ilir mensosialisasikan ancaman bagi mereka yang membakar hutan dan lahan dengan sengaja. “Ada tiga ancaman yang bisa kita berikan kepada pelaku pembakar lahan. Yakni UU yang terkait perkebunan, kehutanan, dan undang-undang lingkungan hidup,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, terkait kebakaran di Ogan Ilir maupun wilayah lainnya di Sumsel, Irjen Pol. Saud Nasution, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jumat (26/09/2014) lalu, menjelaskan kian menebalnya kabut asap di Sumsel, seperti dirasakan di Palembang, diduga kuat akibat aktivitas sejumlah perusahaan perkebunan tebu. Saat panen, perusahaan disinyalir melakukan pembakaran, yang jumlahnya mencapai ratusan hektar.

Pembakaran saat panen tebu dilakukan untuk kebun tebu bakar. Panen tidak melakukan pembakaran pada kebun tebu hijau. “Tebu bakar inilah yang ditengarai menjadi penyebab asap di Sumsel, apalagi dilakukan saat musim kemarau seperti sekarang,” kata Saud.

Perusahaan-perusahaan tebu di Sumsel yang diduga melakukan pembakaran saat panen tebu, antara lain PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Kabupaten Ogan Ilir, PT. Laju Perdana Indah (LPI) di Kabupaten OKU Timur, dan PT. Pratama Nusantara Sakti (PNS) di Kabupaten OKI. Tambahnya, ada beberapa lahan perkebunan milik masyarakat yang dilakukan pembakaran.

Saud menjelaskan, pihaknya telah menetapkan tujuh karyawan perusahaan perkebunan sebagai tersangka pembakar lahan. Kasusnya tengah didalami sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Sebagian lahan terbakar diduga “lahan terlantar”

Anwar Sadat, Ketua Serikat Petani Sriwijaya (SPS), menduga sebagian besar lahan yang terbakar di sepanjang Jalan Raya Palembang-Inderalaya merupakan “lahan terlantar” alias mempunyai pemilik tapi tidak dimanfaatkan.

Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Selatan harus menguji PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar terhadap lahan yang setiap tahun selalu mengalami kebakaran tersebut. “Puluhan tahun lahan di sana terlantar. Semua orang tahu, apalagi lokasi berada di sepanjang jalan raya Palembang-Inderalaya, yang dapat dilihat siapa pun setiap hari,” ujar Sadat.

“Jika memang lahan tersebut tidak mampu dimanfaatkan oleh pemiliknya, baik perorangan maupun pemerintah, sesuai Pasal 3 PP No 11/2010, maka sebaiknya didistribusikan kepada masyarakat khususnya petani sehingga bermanfaat. Menghasilkan pangan, penghijauan terjadi, dan menjaga emisi karbon sebab sebagian lahan merupakan rawa gambut,” ujarnya.

Memanfaatkan lahan terlantar memiliki sejumlah proses. Pertama, tentunya memverifikasi lahan tersebut sebagai lahan terlantar. Ini dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila lahan tersebut benar terlantar, maka langkah kedua adalah memberikan peringatan terhadap para pemiliknya. Peringatan dilakukan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu setiap peringatan sebulan. “Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, ya pemerintah dapat menetapkannya sebagai tanah terlantar,” ujar Sadat.

Ketiga, tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan  untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. “Tapi, sebaiknya diberikan kepada para petani. Sebab banyak petani di Sumsel tidak memiliki lahan. Kalau dikelola para petani, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga sepanjang jalan itu menjadi hijau, dan kebakaran lahan setiap tahun tersebut akan berkurang atau tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Serak Jawa Sang Pemburu Andal, Sahabat Petani

Kemampuan memburu tikus dengan andal membuat serak jawa banyak dibudidayakan di area persawahan.

Kemampuan memburu tikus dengan andal membuat serak jawa banyak dibudidayakan di area persawahan.

Jenis burung hantu ini memang istimewa. Di beberapa daerah di Jawa seperti Pekalongan, Demak, Blitar, dan Banyuwangi, burung hantu ini adalah sahabat petani karena kemampuannya untuk mengendalikan populasi tikus.

Memilki nama lokal serak jawa, burung yang memiliki nama latin Tyto alba ini berukuran besar (panjang 34 cm) dengan muka serta permukaan bagian bawah tubuhnya didominasi warna putih. Serak jawa memiliki kepala besar, kekar dan membulat. Mukanya berbentuk jantung dengan tepi cokelat dan memiliki iris berwana hitam. Tidak seperti jenis-jenis burung lain, mata burung hantu menghadap kedepan. Sementara paruhnya yang tajam dan berwarna keputihan menghadap ke bawah.

Bulu serak jawa lembut dengan corak tersamar. Bagian atas berwarna kelabu terang dengan sejumlah garis gelap dan bercak pucat tersebar. Pada serak jawa muda maupun betina, bercak tersebut biasanya lebih rapat. Ciri lain burung ini yaitu ada tanda mengkilat pada sayap dan punggung, kaki berwarna putih kekuningan sampai kecokelatan, dan memiliki bulu-bulu yang jarang. Jantan dan betina memiliki ukuran dan warna hampir sama. Namun, serak jawa betina kadang-kadang berukuran sedikit lebih besar.

Serak jawa sudah siap bertelur saat berumur 9 bulan dan dalam setahun burung hantu ini dapat bertelur 2—3 kali. Kisaran jumlah telur yang dihasilkan tiap musim berbiak berkisar 4—19 butir tergantung kesediaan pakan. Karena itu, populasi pengendali tikus ini bisa diperbanyak dalam waktu relatif singkat. Tiap burung dewasa dapat memangsa 2—5 tikus per hari atau sekitar 1.300 tikus per tahun. Serak jawa mulai dapat berburu tikus pada umur 5 bulan. Diperkirakan, sepasang serak jawa dapat melindungi hingga 10 hektar sawah. Namun, petani biasanya menempatkan satu pagupon (semacam rumah kecil yang khusus disediakan untuk burung) di tiap 3 hektar sawah.

Keberhasilan burung hantu dalam berburu ditunjang oleh kemampuannya terbang tanpa suara dan pendengarannya yang sangat tajam. Ketika terbang, suara yang timbul akibat pergerakan sayap diredam oleh semacam lapisan seperti beludru pada permukaan bulu-bulu sayap bagian bawahnya.

Selain itu, tepi bulu sayap burung hantu memiliki gerigi sangat halus menyerupai sisir yang berfungsi meredam suara kepakan sayap. Cara terbang tanpa suara ini mempertajam pendengaran burung hantu sekaligus menyebabkan pergerakannya tak terdeteksi oleh mangsa.

 

Serak jawa (Tyto alba). Foto: xxxx/ Burung Indonesia

Serak jawa (Tyto alba) di dalam lubang di batang pohon. Foto: Arthur Arfian/ Burung Indonesia

 

Kelengkapan lain pada burung hantu yang menunjang kesuksesannya dalam berburu yaitu penglihatan yang tajam. Sebagai burung malam, mata burung hantu memiliki kemampuan 3–4 kali lebih baik dari manusia untuk melihat dalam kegelapan sekitar. Meski bola matanya tidak dapat digerakkan, burung hantu memiliki leher sangat fleksibel. Sehingga, kepalanya dapat diputar 270 derajat dalam empat arah: kiri, kanan, atas dan bawah. Mata burung hantu juga menghadap ke depan sehingga menunjang penglihatan yang stereoskopik. Artinya, burung hantu dapat menentukan jarak dari objek yang dilihat.

Di sisi lain, letak lubang telinga burung hantu tidak simetris, yaitu tinggi dan sudutnya berbeda. Sementara pada bagian muka terdapat bulu-bulu yang tersusun melingkar seperti cakram atau parabola yang berfungsi mengarahkan suara ke lubang pendengaran. Susunan indera pendengaran seperti itu membuat burung hantu memiliki pendengaran yang peka dan mengarah ke sumber bunyi. Dengan demikian, burung hantu mampu mendeteksi arah sekaligus jarak mangsa secara tepat meski dalam kondisi gelap.

Di dunia burung ini tersebar secara umum, sedangkan di Indonesia, burung ini tersebar di dataran rendah Sumatera, Jawa, Bali hingga ketinggian 800 meter dpl.

Dalam artikel kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia bulan Oktober 2014 ini, Anda bisa mengunduh kalender digital untuk gadget atau komputer anda. Silakan klik tautan ini dan simpan dalam perangkat anda.

Ironi Festival Teluk Palu Ditengah Gencarnya Reklamasi

Reklamasi Teluk Palu di Pantai Talise terus dilakukan oleh Pemerintah Palu. Foto: Walhi Sulteng.

Sorak kegembiraan warga nampak ketika pawai dokar hias melewati jalan utama Kota Palu. Dokar hias ini dilombakan saat pembukaan Festival Teluk Palu, 27 September 2014 lalu. Parade yang diikuti sejumlah instansi pemerintahan, perwakilan kelurahan, juga kecamatan ini telah dicanangkan sebagai kegiatan budaya dan pariwisata tahunan sejak 2003.

Rosdiana Lalusu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu, berharap festival ini dapat memperkenalkan budaya dan kearifan masyarakat Palu. Harapan besarnya adalah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ini. “Semoga, dengan dihelatnya Festival Teluk Palu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan,” katanya.

Namun menurut Agung, warga Palu, pelaksanaan festival ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang terlihat menonjol hanyalah keramaian dan seremonial. “Justru, yang sangat disayangkan adalah sebagian pantai Teluk Palu sudah direklamasi. Bagaimana wisatawan mau datang kalau keindahan teluk yang menjadi ikon sudah hilang?” jelasnya.

Hal senada dilontarkan Walhi Sulawesi Tengah. Sejak awal, ketika ide reklamasi digulirkan Pemerintah Kota Palu, Walhi paling getol menolak reklamasi Teluk Palu atau yang dikenal dengan nama Pantai Talise.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, festival Teluk Palu ini adalah sebuah ironi. Karena, disaat pemerintah kota dengan gencarnya melakukan publikasi keanekaragaman hayati, ekologis, kesenian dan budaya, serta ekonomi kreatif melalui festival Teluk Palu, namun disaat bersamaan pemerintah juga melakukan reklamasi.

“Ini kan aneh. Saya melihat, festival ini tidak berkontribusi jangka panjang terhadap masyarakat yang ada di pesisir Teluk Palu. Selama ini, setiap yang ditampilkan dalam festival hanyalah tari-tarian, pagelaran musik, dan bermacam lomba.”

Menurut Ahmad, Festival Teluk Palu hanya sebagai ajang “menjual” budaya Kota Palu yang artinya murni untuk kepentingan bisnis pariwisata. Sementara, hal yang lebih substansi, seperti model pengelolaan Teluk Palu oleh masyarakat lokal tidak terangkat kepermukaan.

Ahmad Pelor menambahkan, begitu banyak dampak yang akan ditimbulkan jika reklamasi terus dilakukan. Di antaranya pelambatan air sungai menuju ke laut saat musim hujan serta mengakibatkan potensi banjir rob. “Reklamasi akan memperparah kerusakan ekosistem laut dan berpengaruh terhadap rantai kehidupan biota laut termasuk ikan. Jika terus terjadi akan berdampak langsung terhadap produksi tangkapan ikan nelayan yang selama ini sudah menggantungkan hidupnya di Teluk Palu,” tegasnya.

Masyarakat yang ikut merasakan dampak reklamasi Teluk Palu adalah petani garam di Kelurahan Talise. Ente Lasido, 63 tahun, salah seorang petani garam mengatakan bahwa tambak-tambak garam mereka dipastikan tidak lagi berfungsi karena kebutuhan air laut yang masuk ke dalam areal tambak telah ditimbun.

“Total luasan seluruh tambak garam yang ada di sini sekitar 19 hektar. sebanyak 200 orang menggantungkan hidupnya di tambak garam ini. Sekarang saya sedang berpikir alih profesi yang sesuai dengan keahlian saya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu, kepada Mongabay mengatakan bahwa reklamasi Teluk Palu yang panjangnya sekitar 38 hektar itu sudah dilakukan kajian berdasarkan tiga aspek, yaitu hukum, ekologi, dan sosial-ekonomi. Lagi pula katanya, reklamasi tersebut sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah yang dibagi berdasarkan zona kawasan konservasi, kawasan lindung, pertambangan, perkebunan, dan kawasan lainnya.

Namun menurut Mulhanan, yang juga masuk dalam bursa calon Walikota Palu 2015, jika ada hasil kajian yang menjelaskan bahwa reklamasi Teluk Palu berdampak buruk, ia akan segera menghentikan. Mulhanan berdalih, telah dilakukan kajian yang menjelaskan kalau reklamasi di Teluk Palu tidak memberikan pengaruh pada lingkungan.

“Yang direklamasi itu tidak besar. Hanya sekitar 38 hektar, tidak sampai 100 hektar. Ini berbeda dengan reklamasi Teluk Benoa di Bali yang banyak diprotes. Bahkan, dalam kawasan yang direklamasi ini tidak ada karangnya,” kata Mulhanan.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Pameran Tunggal Andreas Iswinarto: Save the Earth, Save the Children

Khalisad Khalid dari Walhi, memperlihatkan lukisan Andreas Iswinarto mengenai kerusakan alam dampak eksploitasi perusahaan di Galeri Walhi, Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Khalisad Khalid dari Walhi, memperlihatkan lukisan Andreas Iswinarto mengenai kerusakan alam dampak eksploitasi perusahaan di Galeri Walhi, Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Ada hutan rimbun nan indah. Pohon-pohon hijau berdiri kokoh. Namun di bagian bawah,  tampak hutan rusak dan hancur. Ada sawah-sawah menguning dengan latar belakang pepohonan. Di bagian lain,  sawah hancur berganti tambang. Begitu juga kekayaan laut yang cantik dengan ikaan-ikan dan biota lain, berganti hitam dan penuh polusi karena menjadi tambang atau eksploitasi migas.

Kisah alam ini tergambar apik dalam salah satu seri lukisan Andreas Iswinarto dalam pameran bertema Save The Earth, Save the Children di Galeri Walhi Nasional Jalan Tegal Parang, Jakarta.

Pada lukisan itu, dia ingin menyampaikan dua versi pandangan. Tampilan alam yang biasa ada dalam pikiran anak-anak dan fakta di lapangan kini. “Anak-anak biasa menggambar pemandangan alam pohon-pohon di hutan yang indah dan hijau. Kenyataan, kini hutan-hutan di negeri ini rusak parah. Begitu juga sawah-sawah yang menguning indah dalam pikiran anak-anak, kini banyak beralih fungsi menjadi tambang maupun perkebunan milik pengusaha besar,” katanya di Jakarta, Selasa (6/10/14).

Di bagian lain, tampak seri lukisan yang memperlihatkan pepohonan dan hutan-hutan tandus, kering kerontang. Hanya tertinggal satu dua daun hijau menyempil di antara ranting. “Hutan sudah rusak. Daun-daun hijau itu menunjukkan masih ada harapan memperbaiki hutan buat generasi ke depan. Buat kehidupan anak-anak ke depan.”

Lukisan Andreas Iswinarto yang membandingkan antara gambaran umum tentang alam yang biasa dibuat anak-anak versi kenyataan kondisi alam di lapangan kini. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan Andreas Iswinarto yang membandingkan antara gambaran umum tentang alam yang biasa dibuat anak-anak versi kenyataan kondisi alam di lapangan kini. Foto: Sapariah Saturi

Dalam pameran bertema lingkungan ini, Iswinarto menampilkan sekitar 20 lukisan. Semua lukisan itu menggambarkan situasi alam dan lingkungan terkini. Ada lukisan karst di Rembang yang terancam perusahaan semen. Ada juga hutan-hutan adat yang terampas perusahaan.

Kotak Hitam, Melawan Lupa

Iswinarto tengah mengadakan pameran tunggal sejak 26 September hingga 17 Oktober 2014. Ada dua tema dia angkat, pertama, KOTAK HITAM-Melawan Lupa, Nyalakan Api!  dan Save the Earth, Save the Children. Tema kedua, masuk dalam rangkaian ulangtahun Walhi.

Iswinarto, lahir di Yogyakarta pada 1965. Dia pernah mengenyam kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Namun, dia memutuskan berhenti setelah berkenalan dengan gerakan lingkungan, era 90 an. Kali pertama dia aktif berkampanye menolak pembangungan pembangkit listrik tenaga nulkir.  Lalu dia bergabung di Walhi, dari 1998 sampai 2007. Kini dia di Sarekat Hijau Indonesia.

Melukis dan menggambar mulai getol dilakoni pada pertengahan 2010. Dia menggunakan media beragam, baol kertas, dengan cat minyak, akrilik, cat tembok, polycrayon, sampai tinta cina alias arang.  Setahun belakangan ini, dia  mulai menggunakan kanvas.

Dia mempunyai galeri online bertitel Lentera Pembebasan yang pada 4 Oktober lalu berusia empat tahun. Pameran yang pernah diusung antara lain Tribute to Wiji Thukul-Padepokan Lembah Ibarat, Malang pada 2011, Caping Emas untuk Kaum Tani, Bandung pada 2011. Pada 2012, dia mempersembahkan pameran Tribute to Munir, dan Melawan Lupa-14 Tahun Reformasi di Galeri Kontras Jakarta.

Untuk pameran Kotak Hitam, Iswinarto menampilkan 62 lukisan bertema hak asasi manusia. Judul Kotak Hitam, dia mengambil ide dari kotak hitam pesawat. Yang berarti, merekam percakapan dan fakta-fakta. Dari sana, dilakukan investigasi guna menentukan apa penyebab kecelakaan.

Lukisan berwarna pink menceritakan tentang testimoni pelaku 65 yang terekam dalam film Jagal. Membunuh tanpa perasaan, sambil berdendang riang yang ditampilkan dalam wujud warna ceria: pink.  Foto: Sapariah Saturi

Lukisan berwarna pink menceritakan tentang testimoni pelaku 65 yang terekam dalam film Jagal. Membunuh tanpa perasaan, sambil berdendang riang yang ditampilkan dalam wujud warna ceria: pink. Foto: Sapariah Saturi

“Nah, kalau dianalogikan dengan HAM, kotak  hitam sudah mulai muncul setelah reformasi. Ada kesaksian, testimoni baik dari pelaku maupun korban. Lalu ada film. Kasus 65 mulai berani cari kubur massal. Bukti-bukti sudah banyak, tinggal memastikan bahan yang ada itu ke penegakan hukum lebih lanjut.”

Dalam lukisan itu, Iswinarto menggambarkan beberapa fakta, dari pelanggaran HAM politik, lingkungan, sumber daya petani, perempuan, sampai miskin kota. “Banyak pembungkaman politik awal mula penguasaan terhadap aset. Misal, Freeport, di belakang peristiwa 65 juga ada kepentingan ekonomi. Di balik pelanggaran HAM ada persoalan lebih luas dan struktural yakni perampasan hak-hak ekonomi,” ucap dia.

Pamerah Kotak Hitam dibuat tiga bagian. Pertama, coba mengungkap aktor pelaku pelanggaran HAM dan apa dampaknya. “Itu saya temukan dalam puisi Wiji Thukul dalam judul Momok Hiyong. Di sana dia mengatakan rezim yang mempermainkan demokrasi, menafsirkan HAM semau dia, haus darah, haus darah, haus kursi, haus hutan, yang gambarkan persoalan yang kita hadapi.”

Kondisi ini juga mencakup dua hal tentang watak otoritarian negara dan tirani modal. Maksudnya di zaman orde baru, Soeharto, yang kuat watak otoritarian. “Setelah reformasi otoritarian negara berhasil diruntuhkan, tirani modal berkuasa. Saat ini tampak mulai mau dikembalikan ke otoritarian.”

Kedua, Bunga dan Tembok. Lewat lukisan, Iswinarto memperlihatkan bagaimana berupaya warga melakukan perlawanan, testimoni, antara lain, lain ada Kamisan, Wiji Thukul, Marsinah. Baru bagian terakhir,  visualisasi karya Wiji Thukul. Mengapa Wiji Thukul? Karena dia menarasikan persoalan rakyat kebanyakan dari berbagai sisi, baik soal penghidupan ekonomi, petani dan soal perampasan hak sosial dan politik.

Dalam pameran ini dia juga mengundang, beberapa pelukis dan perupa otodidak menampilkan karya-karya mereka. Ada tiga buruh, Ata Bu, Awank Prasetyo dan Tyo. Lalu, perupa dengan latar belakang teater dan memperdalam ilmu di Bali, Gallis AS dan perupa Leo Lintang Timur.

Salah satu topeng karya perupa Gallis AS yang juga tampil dalam pameran tunggal Andreas Iswinarto. Foto: Sapariah Saturi

Salah satu topeng karya perupa Gallis AS yang juga tampil dalam pameran tunggal Andreas Iswinarto. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan visualisasi Wiji Thukul. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan visualisasi Wiji Thukul. Foto: Sapariah Saturi

Pepohonan kering kerontang, namun masih ada satu dua daun hijau sebagai wakil dari masih ada harapan. Foto: Sapariah Saturi

Pepohonan kering kerontang, namun masih ada satu dua daun hijau sebagai wakil dari masih ada harapan. Foto: Sapariah Saturi

Potret miskin kota, salah satu karya Ata Bu. Foto: Sapariah Saturi

Potret miskin kota, salah satu karya Ata Bu. Foto: Sapariah Saturi

 

Lanthanotus borneensis, Biawak Misterius Tak Bertelinga Dari Kalimantan

Jika Anda belum pernah mendengar tentang bertelinga biawak, Anda tidak sendirian: satwa misterius ini memang luput dari perhatian publik, karena memang secara alami, satwa ini tidak muncul di siang hari, dan membangun sarang di bawah tanah. Namun setidaknya sejak 2 tahun terakhir, reptil ini mulai populer di seluruh dunia berkat foto-fotonya yang diunduh di media sosial.

Ya, inilah biawak tak bertelinga (Lanthanotus borneensis), atau dalam Bahasa Inggris dinamakan earless monitor lizard.  Biawak  ini menjadi satu-satunya anggota dari famili Lanthanotidae yang hanya ditemui (endemik) di Kalimantan.

Sejak penemuan pertamanya pada tahun 1877, semua catatan keberadaan biawak tak bertelinga tersebut merujuk ke Sarawak (Borneo, Malaysia).  Penemuan “fosil hidup” belakangan ini ditemukan di sebuah kebun sawit yang sedang dibangun di hutan Tembawang,  Kabupaten Landak, Kalimantan Barat,  yang ‘memperluas’ distribusi populasinya hingga ke arah selatan Kalimantan. Bukan tidak mungkin, spesies ini akan ditemukan di tempat lain di Kalimantan.

Para peneliti sering menjulukinya living fossil karena hewan ini masih ada dikala hewan-hewan lain yang ‘seumuran’ sudah banyak yang punah.

Biawak Tak Bertelinga di habitanya di Kalimantan. Foto: Indraneil Das
Biawak Tak Bertelinga di habitanya di Kalimantan. Foto: Indraneil Das

Sejak tahun 1877 hingga 1961, hanya 12 spesimen yang telah ditemukan dan hanya sekitar 100 dari kadal ini yang pernah dikumpulkan. Sebagian besar informasi yang dipublikasikan tentang Lanthanotus borneensis  hanya berdasarkan laporan observasi perilaku spesimen tunggal yang disimpan di penangkaran dan sedikit saja yang diketahui tentang perilakunya di habitat aslinya.

Semiaquatik dan Nocturnal

Biawak tak bertelinga dapat ditemukan di daerah dekat dengan sungai, karena merupakan hewan semiaquatik atau kadang-kadang hidup di air kadang di darat.  Karena nocturnal alias hewan yang aktif pada malam hari, sehingga sangat jarang muncul. Oleh karena itu membuatnya menjadi masih menjadi hewan yang misterius, karena perilaku atau kebiasan hidupnya kurang bisa diamati.

Ciri umum satwa ini adalah tidak ada lipatan gular, hidung tumpul dan tidak adanya telinga eksternal atau indra pendengaran lain yang terlihat, meski tentu saja tetap bisa mendengar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 45 cm hingga 55 cm. Selain itu, kelopak matanya transparan dan letaknya yang lebih rendah daripada biawak atau kadal jenis lain.

Ciri yang paling mudah dilihat adalah kulit luarnya yang dipenuhi dengan gerigi-gerigi seperti pada buaya, yang tersusun secara teratur berbentuk garis mulai dari bagian kepala sampai pada ekornya yang cukup panjang.

Warna kulit hewan ini adalah coklat tua pada bagian atas dan berwarna coklat agak muda pada bagian perutnya. satwa ini memiliki empat kaki di depan dan belakang, dan di setiap kakinya terdapat lima jari dengan kuku yang tajam. Biawak tak bertelinga merupakan reptil’ yang berkembangbiak dengan cara bertelur.

Para ahli memperkirakan bahwa rentang populasi biawak tak bertelinga ini mungkin hanya ada di Serawak (Malaysia) dan Kalimantan Barat. Meski begitu, kurangnya penelitian dan pengetahuan mengenai satwa misterius ini, termasuk pola penyebaran, dan jumlah populasinya, menyebabkannnya kesulitan memastikan penyebarannya.

Biawak Tak Bertulang, si 'living fossil'. Foto : Mongabay

Biawak Tak Bertulang, si ‘living fossil’. Foto : Mongabay

Satwa ini juga tidak (belum) masuk dalam daftar IUCN Redlist pada 2012. Yang jelas, alih fungsi hutan yang menjadi habitatnya yang terus berlangsung hingga kini, mengancam populasinya. Penemuan-penemuan satwa ini di mendatang bisa jadi tidak terdokumentasikan.

Ada baiknya, pihak swasta (industri pemanfaatan hutan) bisa berperan penting dalam proses identifikasi satwa seperti biawak tak bertelinga yang informasi tentangnya sangat terbatas hingga kini.

Inilah Kisah Said Tolao, Sang Tondo Ngata, Penjaga Hutan Adat Toro

Said Tolao, Tondo Ngata Toro, menyeberang sungai dan menjaga hutan adalah pekerjaan sehari-harinya. Foto: Chris Paino

Said Tolao, Tondo Ngata Toro, menyeberang sungai dan menjaga hutan adalah pekerjaan sehari-harinya. Foto: Chris Paino

Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, lelaki tua itu meninggalkan rumah. Sepanjang jalan tempat ia berjalan pepohonan tinggi seperti membentuk benteng. Said Tolao (65) mulai menjalankan tugas rutinnya yang ia lakukan setiap hari sejak bertahun-tahun lalu. Dia melakukan patroli untuk mengawasi hutan, agar jangan sampai ada yang lakukan perambahan di hutan adat Toro.

Said adalah seorang Tondo atau polisi adat. Tugasnya menjaga hutan adat milik masyarakat Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ngata artinya desa, sedangkan Toro adalah nama desanya. Di tempat ini, sudah dibuat peraturan untuk mengganti penyebutan desa menjadi Ngata.

Said Tolao melangkahkan kakinya melewati sungai itu. Di seberangnya, berdiri sebuah pondok yang dijadikannya pos tempat ia istirahat dan makan. Di kiri-kanan ia tanami tanaman tahunan seperti kakao dan durian. Setelah itu patroli kemudian dilanjutkan. Tangan kanannya memegang parang. Tubuhnya sesekali membungkuk dan miring menghindari ranting pohon.

“Saya sejak dulu menjadi Tondo Ngata. Kewajiban saya menjaga hutan adat. Ini pengabdian saya kepada masa depan orang-orang Toro,” ujar Said, bapak dari lima orang anak dan kakek delapan orang cucu. Meski usia sudah setengah abad lebih, namun matanya masih awas. Telinganya sangat peka. Jalannya cepat, menyelinap dibalik pepohonan.

Dalam sehari, Said menempuh jarak rata-rata 8 kilometer jalan kaki ke dalam hutan. Jika dihitung baliknya lagi, total setiap hari ia berjalan 16 kilometer. Tidak heran, di usia senja Said masih kuat berpatroli dalam hutan.

“Kalau tidak masuk hutan, saya bisa stres. Ya minimal 2-3 jam saya harus ada di hutan. Hutan seperti dalam surga. Saya selalu sehat dan segar kalau ada di sini,” katanya.

Hutan adat di Ngata Toro ini seluas 18.360 hektar. Karena peran dari para Tondo Ngata, hutan adat yang dahulunya diklaim milik negara melalui Balai Besar TN Lore Lindu, itu bisa terjaga baik. Sejatinya, ada 12 orang Tondo Ngata di Toro. Namun yang tertua adalah Said Tolao.

Menurut Said, saat ini tidak ada lagi orang Toro yang merambah hutan, karena sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh lembaga adat. Namun kerap pula dia menemukan orang luar Toro yang masuk tanpa izin dan melakukan perambahan. Jika sudah begitu, ia akan kejar-kejaran dengan si pelaku  dalam hutan. Ada yang tertangkap, ada pula yang lolos. Yang tertangkap ia serahkan ke lembaga adat, dilakukan sidang, dan diberikan givu atau denda adat.

Mungkin karena kegigihannya itu pula, di tahun 2002, pihak Balai Besar TN Lore Lindu, ketika itu dikepalai oleh Banjar Yulianto Laban, beritikad baik dengan menggandeng Said Tolao sebagai mitra dan diberikan honor Rp 175 ribu pertiga bulan. Sekarang, honor yang ia dapat dari balai Rp 800 ribu per satu setengah bulan.

Namun jumlah uang itu tidak ia pikirkan. Sebab, memang sudah menjadi kewajibannya menjaga hutan, khususnya hutan adat Toro. Karena prinsip yang tertanam dalam dirinya adalah mewariskan hutan yang lestari kepada anak-anak dan cucu orang Toro.

 

Hutan adat Ngata Toro. Di sini, tanaman tahunan seperti kako dan durian juga ikut di tanam.

Hutan adat Ngata Toro. Di sini, tanaman tahunan seperti kako dan durian juga ikut di tanam. Foto: Chris Paino

 

“Kalau hutan di Ngata Toro hancur, bukan Kota Palu (ibu kota Sulawesi Tengah) yang rusak, tapi orang-orang Toro sendiri,” katanya.

Tugasnya sebagai Tondo Ngata tidaklah mudah. Dalam struktur lembaga adat, Tondo Ngata juga mengawasi keamanan kampung dan seluruh wilayah adat Toro.

Said bercerita, sebagai seorang Tondo Ngata, banyak kejadian yang selalu menimpa dirinya. Namun ada satu kejadian yang tidak pernah ia lupa. Ketika itu di tahun 2007, sekitar jam 11 siang. Ia melakukan patroli seorang diri. Said mendengar suara gergaji mesin atau chainsaw di wilayah hutan. Tiga jam ia mencari arah suara yang membuatnya resah. Tanpa ia sadari, posisinya sudah berada pada tebing dengan kemiringan 40 derajat. Dan, “Prakk”. Said terjatuh. Ketinggiannya sekitar 5-6 meter. Tubuhnya menggelinding. Beruntung ia memakai tas ransel. Lalu tas itu tersangkut di pohon, menolong tubuh rentanya sehingga membuatnya tidak terjatuh di dasar.

“Tapi kaki saya bengkak, gigi patah, sebagian tubuh saya berdarah.”

Ternyata, tidak jauh dari tempat Said terjatuh itu, arah si perambah makin dekat. Dengan jalan yang tergopoh-gopoh, ia menghampiri orang tersebut dengan parang yang sudah terhunus di tangan kanannya. Sementara si perambah, kaget bukan kepalang melihat sesosok tua di hadapannya dengan tubuh berdarah dan pedang yang seperti siap menerkam.

“Tentu saya tidak sungguh-sungguh menyerang orang itu. Hanya menakut-nakuti saja. Si perambah itu tidak melakukan perlawanan. Saya ceramahi dia soal hutan adat Toro. Eh, orangnya lari. Chainsaw-nya ditinggalkan begitu saja,” kata Said tertawa.

 

Padi ditanami di halaman rumah warga di Ngata Toro. Di belakangnya, hutan adat Toro.

Lansekap di Ngata toro, padi, rumah warga dan hutan sebagai latar belakangnya. Foto: Chris Paino

 

Karena sikapnya sebagai Tondo Ngata yang tanpa tedeng aling-aling dalam menjaga hutan adat, nama Said dikenal seantero Toro dan kampung tetangga lainnya. Kegigihannya itu pun mengantarkan Said pada sebuah penghargaan dari Kementerian Kehutanan RI. Tepatnya pada tahun 2006 silam, ia bersama kelompok Tondo Ngata mendapatkan CBFM (Community Based Forest Management) Award dari Kemenhut, penghargaan bergengsi kepada orang atau kelompok yang telah berjasa menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun demikian, meski hutan adat Ngata Toro sampai dengan saat ini masih terjaga dengan baik, Said merasa khawatir suatu saat nanti juga ancaman-ancaman kerusakannya juga sangat besar. Ancamannya bukan saja dari luar, namun juga datang dari dalam.

Ia bercerita, sejauh pengamatannya selama ini, masih ada beberapa warga, umumnya pendatang yang mengingkari kesepakatan yang sudah diatur dalam adat Toro. Orang luar itu mempengaruhi warga Toro untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil hutan, dan juga memburu satwa seperti anoa, atau sapi hutan kerdil. Karena pengaruh luar itu masyarakat tergiur. Akan tetapi, itu juga terbukti ternyata hanya menjerat warga dalam hutang. Beruntung, kata Said, masyarakat cepat sadar termasuk masyarakat pendatang.

“Itulah mengapa adat kami di Toro harus dijaga terus dan diperkuat. Sekarang masyarakat sadar dan tidak lagi mengambil kayu di hutan, kecuali atas izin lembaga adat.”

Bagi Said sendiri, yang menjadi motivasi dalam menjalani tugasnya sebagai Tondo Ngata sangat sederhana, yakni demi mewariskan alam yang terjaga bagi anak-anak dan cucu orang Toro; menyelamatkan masa depan Ngata Toro.

Ini menurutnya sesuai dengan filosofi orang-orang Toro, “Bolika ngana tomua to nabuhe ue na, rabolika ngana tomua to nabai”. Artinya, wariskanlah kepada anak-cucu sumur yang penuh dengan mata air, jangan wariskan kepada anak-cucu sumur yang kering.

Danau Toba, Kandidat Geopark Dunia yang Memprihatinkan. Mengapa?

Danau Toba, kini dipenuhi tambak-tambak yang setiap hari pakai yang dilempar ke danau menyumbang sedimentasi. Hari demi hari, pendangkalan dan pencemaran air pun terjadi. Foto: Sapariah Saturi

Danau Toba, kini dipenuhi tambak-tambak yang setiap hari pakan yang dilempar ke danau menyumbang sedimentasi. Hari demi hari, pendangkalan dan pencemaran air pun terjadi. Foto: Sapariah Saturi

Pemerintah menargetkan Danau Toba masuk dalam geopark dunia oleh Unesco akhir September 2015. Namun, kondisi lingkungan danau ini makin memprihatinkan. Air danau sudah tercemar, dan pendangkalan terus terjadi. Bagaimana peluang danau kaldera terbesar ini masuk menjadi global geopark network?

Wilmar Eliaser Simandjorang, ketua Dewan Pendiri Save Lake Toba Fondations (SLTF), juga ketua Dewan Pendiri Hoetagindjang Pusuk Buhit Eco-Tourism Movement (HP-EM) meragukan itu. Menurut dia, kondisi Toba sudah rusak parah.

Dia mengungkapkan itu kala menjadi pembicara dalam seminar nasional lingkungan hidup bertema “Status Geopark dan Pelestarian Danau Toba” di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/10/14). Akhyaruddin, direktur Pengembangan Wisata Minat Khusus, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mangindar Simbolon, Bupati Samosir dan Hidayati, kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut juga menjadi panelis. Hadir pula organisasi lingkungan dan masyarakat adat penyalamat Toba.

Menurut Wilmar, mencapai target itu akan sangat berat. Hasil penelitian dan pantauan lapangan mereka, terjadi penurunan kualitas lingkungan cukup di Toba. Indeks kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan, berada pada 60,75. Indeks ini, turun 13,73 point atau 18,4% dari tahun 2011 sebesar 74,5.

Annette Horschmann, pemilik Tabo Cottages di Toba Samosir membuat pemapungan eceng gondok--salah satu tumbuhan yang biasa memenuhi Toba. Perempuan ini mengubah eceng gondok menjadi produk kerajinan sampai pupuk organik. Foto itu anak-anak peserta pelatihan jurnalisme dan lingkungan yang diadakan  pers mahasiswa Suara USU, Medan, pada 2013, Mereka  berkunjung  dan berdiskusi sekaligus mengumpulkan eceng gondok. Foto: Sapariah Saturi

Annette Horschmann, pemilik Tabo Cottages di Toba Samosir membuat penampungan eceng gondok–salah satu tumbuhan yang biasa memenuhi Toba. Dia mengelola hotel dengan konsep ramah lingkungan. Perempuan ini mengubah eceng gondok menjadi produk kerajinan sampai pupuk organik. Foto itu anak-anak peserta pelatihan jurnalisme dan lingkungan yang diadakan pers mahasiswa Suara USU, Medan, pada 2013, Mereka berkunjung dan berdiskusi sekaligus mengumpulkan eceng gondok. Foto: Sapariah Saturi

Dia mengatakan, kondisi krisis danau ini karena penebangan hutan, pembakaran lahan menjadi perkebunan sawit dan HTI yang mengubah hutan alam menjadi ekaliptus. Air Tobapun tercemar keramba jaring apung skala besar, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan eksploitasi galian C. Belum lagi cagar budaya hancur, bebatuan peninggalan sejarah digali dan rusak. Dampaknya, terjadi kerusakan ekosistem di Toba. Kondisi tambah parah kala pemerintah tidak memperhatikan masalah ini dengan serius.

“Pemerintah sama sekali tidak peduli. Ini akan sangat sulit menjadikan Toba masuk  geopark dunia.”

Dia mengatakan, unsur dan tatanan geodiversity, culturedeversity, dan biodiversity sudah dirusak. Batu dan kayu dihabisi para penjahat kehutanan dan pihak tak bertanggungjawab, di-backup oknum pejabat pemegang kebijakan,” katanya. Peserta bertepuk tangan. Mangindar Simbolon, tersenyum kecut.

Wilmar memperkirakan, penurunan kualitas lingkungan, akan bertambah parah, apalagi perusakan hutan di sekitar danau terus berlangsung.

Dia juga menyoroti perusakan hutan di sekitar Toba, oleh perusahaan, kelompok, bahkan perorangan, diberikan izin pemerintah. Mereka ini mengantongi izin, misal  hutan tanaman industri (HTI) kepada PT TPL, dan izin pengelolaan kayu (IPK) kepada PT GDS.

Dampak bergam perizinan ini,  pada 2012, tutupan hutan di sekitar Toba tinggal 57.604,88 hektar atau 15,27%. Angka ini, katanya, jauh dari minimal 30% dari luas hutan 356.800 hektar di sana.

Dia menyatakan, jika tidak segera diselamatkan, mustahil target geopark dunia terwujud. Padahal, katanya, kala pengelolaan baik Toba bisa menghasilkan pendapatan daerah, sekaligus membantu peningkatan ekonomi masyarakat adat di sekitar kawasan.

Akhyaruddin mengatakan, Indonesia punya satu geopark Kaldera Batur (Bali). Ada lima yang diinisiasi menjadi geopark dunia, yakni, Raja Empat, Gunung Sewu, Rinjani, Maranginjani, dan Toba.

Dia menyatakan, saat ini fokus menjadikan Toba anggota global geopark network. Namun, Toba harus ditata baik, sekaligus menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan hingga bisa menjadi aset dunia.

Dengan kepedulian terhadap lingkungan, semoga Toba bisa selamat dari kerusakan lebih buruk dan bisa menjadi geopark dunia. Foto: Sapariah Saturi

Dengan kepedulian terhadap lingkungan, semoga Toba bisa selamat dari kerusakan lebih buruk dan bisa menjadi geopark dunia. Kala hutan sekitar Toba terus tergerus, akan berdampak buruk pada danau ini,  Foto: Sapariah Saturi

Akhyaruddin berharap, dengan status geopark dunia nanti, lingkungan Toba bisa lebih terjaga. Jika tidak, danau ini terancam bahkan bisa hilang, atau menjadi lumpur air. Saat ini saja, wisatawan sudah dilarang minum air karena bisa terkena diare.

“Geopark awalnya menonjolkan geologi, ujung-ujungnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Mari kita dukung, paling tidak September 2015 bisa lolos, kalau tidak akhir 2016.”

Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, menyatakan, tujuh kabupaten yang berada di sekitar Toba, perlu perbaikan dengan menjaga kearifan lokal. Sebagai pematik, bisa lewat peninggalan-peninggalan sejarah geologi.

Namun, Mangindar mengakui, selama ini koordinasi masih lemah. Ke depan, katanya, selain pemberdayaan lokal, koordinasi antar pemegang kebijakan perlu ditingkatkan. “Tidak mudah menjalin kebersamaan dengan enam kabupaten lain.”

Secara terpisah Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut mengungkapkan, berdasarkan kunjungan tim advisor GGN ke Toba Agustus lalu, geopark kaldera Toba memenuhi syarat menjadi anggota.

Gatot menyebutkan, infrastruktur dan kelembagaan dan pelestarian lingkungan Toba harus diperkuat. Dengan status geopark ini, kepedulian pelestarian Toba harus makin meningkat.

Hotel dan penginapan di pinggir Toba, sudah cukup banyak. Semoga mereka beroperasi dengan memperhatikan lingkungan, seperti dilakukan Tabo Cottages. Hingga operasi mereka tak makin mengancam Toba. Foto: Sapariah Saturi

Hotel dan penginapan di pinggir Toba, sudah cukup banyak. Semoga mereka beroperasi dengan memperhatikan lingkungan, seperti dilakukan Tabo Cottages. Hingga operasi mereka tak makin mengancam Toba. Foto: Sapariah Saturi

Mencari Solusi Kedaulatan Pangan di Rembug Kendeng

Gunretno menyampaikan sambutan pembuka dalam pelaksanaan Rembug Kendeng untuk Indonesia di Omah Sonokeling, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Gunretno menyampaikan sambutan pembuka dalam pelaksanaan Rembug Kendeng untuk Indonesia di Omah Sonokeling, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Waktu menunjukkan pukul  09.30 WIB, ketika Gunretno berdiri di depan Omah Sonokeling untuk menyambut tamu-tamu penting. Omah — yang berarti rumah dalam bahasa jawa—itu memang dibangun dari kayu pohon Sonokeling.

Dengan mengenakan “ikat jawa” warna biru, berbaju hitam lengan pendek dan bercelana hitam setinggi betis kaki itu, ia memberikan senyum, menyapa dan bersalaman menyambut setiap tamu yang datang.

Tamu datang dari berbagai instansi dan kalangan. Akedemisi, instansi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng Utara dan lainnya.

Ya, pada hari itu, Jumat (03/10/2014), Gunretno sebagai Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) membuat acara “Rembug Kendeng Untuk Indonesia” dengan tema “Menjaga Kedaulatan Pangan Nusantara” di Omah Sonokeling di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Berbagai kalangan dihadirkan agar memberikan masukan bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan dan menjaga Pegunungan Kendeng dari ancaman pembangunan pabrik semen,” kata Gunretno.

Ia mengatakan Jawa adalah pulau terpadat penduduknya, tetapi pemerintah masih ketinggalan dalam merintis luasan lahan untuk pangan. Lahan pertanian terus menyempit oleh industri, namun tidak pernah ada inisiatif untuk membuatnya semakin meluas.

“Persoalan kedaulatan pangan ibarat lapar dan kenyang. Jika kebutuhan pangan cukup maka tidak akan ada kelaparan dan masyarakat selalu kenyang, dan sebaliknya,” ujar Gunretno.

Sedangkan Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), Sadi, yang hadir di Rembug Kendeng mengatakan Indonesia harus berdaulat di bidang pangan, akan tetapi masih impor pangan terutama kedelai. “Kita masih usaha untuk menuju ketahanan pangan,” katanya.

Perlu tiga hal untuk mengukur ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan keamanan. Sadi mengatakan pihaknya sedang mengembangkan pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk ketahanan pangan, baik di desa dan perkotaan, untuk tanaman sayur, buah, umbi-umbian dan lainnya. “Harapannya setiap Desa semakin maju, mencukupi kebutuhan pangan di desanya dan tidak ada lagi impor pangan,” katanya.

Dalam Perda Jateng No. 6/2010 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng tahun 2009-2029, menetapkan luas lahan pertanian dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu (1) kawasan pertanian lahan basah seluas 990.652 hektar, (2) kawasan pertanian lahan kering esluas 955.587 hektar, dan (3) lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.022.571,86 hektar.

Pertanian dan Pertambangan Semen

Pada awal Rembug Kendeng, Gunretno mengatakan masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng hidup berkecukupan dengan bertani. Akan tetapi pembangunan pabrik semen seperti yang terjadi di Blora, Rembang dan Sukolilo, Pati mengancam lahan pertanian dan ruang hidup masyarakat sekitar.

Dia menjelaskan adanya Peraturan Menteri ESDM No.2641 K /40/MEM/2014, tanggal 16 Mei 2014 tentang Bentang Alam Karst Sukolilo seluas menjadi 71,80 kilometer persegi, yang secara tidak langsung menetapkan lokasi pembangunan pabrik semen di Pati.  Karena pada Kepmen ESDM No. 0398/K/40/MEM/2005 luas kawasan karst Sukolilo seluas 118,02 kilometer persegi.

“Ada selisih 46,22 kilometer persegi. Entah kebetulan atau tidak, lokasi pendirian pabrik Semen ada pada lokasi yang selisih atau berkurang itu,” ujar Gunretno.

Goa di Kawasan Pegunugan Kendeng Utara di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Goa di Kawasan Pegunugan Kendeng Utara di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Padahal melalui surat tertanggal 3 September 2014, JPMMK memberikan masukan kepada tim penyusun AMDAL, yaitu  PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) tentang penolakan pendirian pabrik semen dari warga sekitar.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Jateng, Agus Sriyanto mengatakan prinsip pembangunan harus ada keseimbangan, baik keseimbangan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu kebijakan.

“Hadirnya pabrik semen penting untuk keseimbangan ekonomi. Namun keseimbangan lingkungan juga sangat penting untuk dipertimbangkan,” kata Agus.

Ia mengatakan pendirian pabrik semen seharusnya sudah memperhitungkan dampak lingkungan termasuk teknologi secara biologi, kimia dan fisika untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

“Terkait masalah sosial maka diperlukan hati nurani dengan mengedepankan kearifan lokal di masyarakat,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup, Sugeng Priyanto mengatakan bagaimana pembangunan industri harus meminimalisir dampak lingkungan dan masyarakat harus dilibatkan untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya.

“Kebijakan yang dikeluarkan harus mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak semata kebijakan keluar karena adanya normatif hukum yang memperbolehkannya, namun kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan,” kata Sugeng.

Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jateng, Teguh Dwi Paryono mengatakan ada payung hukum dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.  Sedangkan tata ruang merupakan kebijakan “top down”, sehingga pihaknya mempertanyakan bila ada kesalahan tata ruang di tingkat kabupaten, seperti kawasan karts di Pegunungan Kendeng yang sesuai undang-undang adalah kawasan lindung, digunakan sebagai pertambangan dan pabrik semen.

“Kawasan karst Sukolilo hanya diperbolehkan untuk konservasi dan iptek. Kawasan ini adalah kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional,” kata Teguh.

Ia menambahkan, data dari Kementerian ESDM menyebutkan makin luasnya kawasan karst, sehingga dalam penggunaan kawasan karst, mulai dari perencanaan dan pembuatan AMDAL, masyarakat perlu dilibatkan dan diberitahu. “Perlu pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan. Hal ini dirasakan sangat efektif,” tambahnya.

Lereng pegunungan Kendeng Utara di Sukolilo, Pati, Jateng. Terdapat petilasan (situs budaya), yang bisa terancam hilang jika pertambangan semen tetap dilakukan. Foto : Tommy Apriando

Lereng pegunungan Kendeng Utara di Sukolilo, Pati, Jateng. Terdapat petilasan (situs budaya), yang bisa terancam hilang jika pertambangan semen tetap dilakukan. Foto : Tommy Apriando

Perwakilan warga Rembang, Sukinah, mengatakan mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, termasuk soal AMDAL. “Bertani sudah mencukupi kehidupan kami. Kami sudah sejahtera dengan bertani. Pertambangan Semen akan mengancam sumber air di daerah kami jadi semakin berkurang bahkan hilang,” katanya.

Dia mengharapkan gugatan mereka untuk menolak pertambangan dan pabrik semen ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jateng  bisa dikabulkan hakim. “Kami mohon doanya, kami tidak yakin adanya pertambangan membuat kami sejahtera, yang ada kami semakin sengsara,” kata Sukinah.

Pendapat Akademisi tentang Kendeng

Rindang pepohonan Sonokeling di sekitar Omah Sonokeling dimanfaatkan warga dan tamu yang hadir di Rembug Kendeng untuk berteduh. Tikar berbahan terpal warna biru dibentang dibawah pepohonan sembari mendengarkan pemaparan para pembicara.

Waktu menujukkan pukul 13.05. Beberapa tamu sedang menyantap perjamuan makan siang, sembari berbincang. Tembang-tembang Jawa dimainkan warga sembari sesi diskusi dimulai kembali.

Dosen di Institut Pertanian Bogor Soeryo Adi Wiboyo menjadi moderator pada sesi kedua, mengatakan, masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng yang mempertahankan lahan mereka dari pertambangan bukan tanpa alasan logis. Dampak pertambangan bagi lahan pertanian mengancam mereka.

“Saya sepakat dan mendukung upaya warga menolak pertambangan Semen, dan mempertahankan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan. Selama ini tidak pernah dilakukan upaya memperluas lahan pertanian warga oleh pemerintah, yang ada lahan semakin berkurang,” katanya.

Dia berharap pemerintah tidak terus menerus pro investor, tetapi juga memikirkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. “Buat kebijakan yang lebih memperhatikan lahan pertanian masyarakat,” kata Soeryo.

Sedangkan dokumen ANDAL PT SMS tidak terperinci menjelaskan jumlah produksi semen yang dihasilkan dan dan jumlah kebutuhan batu kapur yang akan di tambang. “Yang tertulis hanya pertambangan selama 55 tahun. Dampak dari pertambangan selama 55 tahun juga tidak dihitung,” katanya.

Pada rembug tersebut, Eko Teguh Paripurno pengajar di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta menyepakati prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan pertambangan di kawasan karst.

Warga menolak pertambangan karena mereka yang akan terdampak pertambangan karena hilangnya sumber air yang mempengaruhi pertanian. “Jika air ditempatkan yang paling tertinggi dan bermanfaat, maka air sama dengan karst. Dimana ada air disana ada kehidupan. Dan dimana ada air yang akan hilang disitu harus kita bela dan pertahankan,” kata ET Paripurno.

Sedangkan kajian oleh Semarang Caver Association (SCA) dan JMPPK, yang didukung Acintyacunyata Speleological Club (ASC) dan Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta pada Oktober 2013 menunjukkan perusakan ekosistem di kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara memicu risiko bencana ekologis banjir dan kekeringan bagi kawasan tersebut.

Kajian itu menunjukkan di lokasi tambang batu gamping ada 25 Goa dan satu ceruk. Di lokasi tanah liat ada dua goa dan satu ceruk. Selain itu, terdapat 30 mata air dan 5 sumur di lokasi gatu gamping, serta 11 mata air di lokasi tanah liat. Puluhan lainnya berada pada jarak kurang dari satu kilometer. Terdapat 5 mata air di barat laut di dalam area IUP PT SMS. Salah satunya adalah mata air Ronggoboyo yang juga sebagai tempat punden untuk upacara adat. Juga ada mata air Sumber Agung, Kali Cilik, dan Kali Gede yang dipergunakan untuk irigasi dengan debit terukur mencapai 303.826,5 liter/detik.

Sistem perpolitikan yang berbiaya mahal berdampak pada eksploitasi sumber daya alam yang meningkat. Industri yang berbahan batu gamping seharusnya tidak diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota, namun diberikan ke pusat, paling tidak di provinsi. Harapannya, kebutuhan industri di provinsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan di provinsi atau di tingkat Pulau.

“Otonomi daerah dan perpolitikan kita menyebabkan adanya ekploitasi besar-besaran,” kata Eko.

Pengajar dari Australia National University (ANU) Amrih Widodo mengatakan, kehidupan masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara dalam hal ini “Samin” tidak bisa dipisahkan dengan alam sekitarnya, apalagi lahan pertanian.

Dia mengutip Cipto Mangunkusumo yang mengatakan samin itu bentuk anarkisme petani, karena tidak mau ikut aturan. Sementara Komunitas Samin mengatakan bahwa hasil pertanian mereka sangat tergantung dari mereka mengelola bumi, alam dan lingkungannya. Keseimbangan mengelola alam dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Samin,” kata Amrih Widodo.

Sedangkan Eko Haryono, pengajar Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada mengatakan, kegiatan investasi berbasis sumber daya alam semakin masif sejak reformasi atau sejak otonomi daerah. Dulu, Batu gamping kewenangannya ada di pemerintah pusat, sekarang kewenangan itu ada di pemerintah daerah.

Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Rembug Kendeng tidak hanya diskusi terkait kedaulatan pangan dan pertambangan, tetapi juga menampilkan kebudayaan dari Sahita Solo, pameran poster dan ritual adat Samin “Lamporan”.

Ritual Lamporan, merupakan bentuk ritual adat Samin menolak hadirnya pabrik semen, agar alam dan pegunungan Kendeng Utara tetap Lestari. Foto : Tommy Apriando

Ritual Lamporan, merupakan bentuk ritual adat Samin menolak hadirnya pabrik semen, agar alam dan pegunungan Kendeng Utara tetap Lestari. Foto : Tommy Apriando

“Ritual Lamporan ini untuk mengusir wabah penyakit/hama. Adapun Pertambangan Semen-lah yang dianggap penyakit. Sehingga, doa kami agar pegunungan kendeng terbebas dari penyakit atau pertambangan semen,” kata Gunretno.

Alissa Wahid putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang hadir dalam Rembug Kendeng kepada Mongabay mengatakan selama ini pembangunan di negeri ini lebih berpihak pada kepentingan kapital atau pemodal dan mengesampingkan kepentingan rakyat. Prinsip keadilan, kejujuran dan kedaulatan rakyat tidak pernah diutamakan. Contohnya saja, jika lahan warga dibeli dengan janji untuk perkebunan, lalu praktiknya dijadikan pertambangan tentu ini adalah bentuk ketidakjujuran.

“Jika kedaulatan rakyat, keadilan dan kejujuran itu dikedepankan maka konflik sosial di masyarakat tidak akan terjadi. Seperti kata Gusdur, tidak aka nada perdamaian tanpa keadilan,” kata Alissa.

Ia menambahkan, dalam aspek pemerintahan yang baik, banyak paradigma yang salah. Pemerintah sebagai penguasa berfikir bahwa sumber daya alam itu sebagai kapital atau keuntungan yang dapat di dapat secara cepat dan besar. Tanpa berfikir pada dampaknya untuk jangka panjang. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu menggunakan berbagai cara termasuk kebohongan, ketidakdilan dan menyampingkan kepentingan rakyat.

Negara ini didirikan untuk kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, kepentingan rakyat diatas segalanya. “Idealnya pemerintah bisa membatalkan semua kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Atau paling tidak menghentikannya sembari melakukan pertemuan berbagai pihak untuk mencari kesimpulan yang adil dan harus mengedepankan kepentingan rakyat,” ujar Alissa Wahid.

Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Gusdur, Bondan Gunawan mengatakan, pemerintah kita dalam mengambil setiap kebijakan mempertimbakan adat istiadat masyarakatnya. Masyarakat di pegunungan Kendeng Utara saat ini mempertahankan adat dan martabat mereka.

Dia menyarankan agar mengkaji upaya penggantian pabrik semen yang melibatkan masyarakat dengan kebijakan agraris, dengan Kendeng sebagai proyek percontohan.

“Jangan menjadikan kekuasaan untuk menghadapi masyarakat. Sampai kapanpun masyarakat akan bertahan dan berjuang hingga titik penghabisan,” kata Bondan Gunawan.

Poster-poster karya seniman Pati, menyampaikan pesan tuntutan warga dan lingkungannya. Foto : Tommy Apriando

Poster-poster karya seniman Pati, menyampaikan pesan tuntutan warga dan lingkungannya. Foto : Tommy Apriando

Pada kesempatan itu, Muhammad Al Amien dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan mengatakan perjuangan warga Kendeng mempertahankan lahan pertaniannya merupakan perjuangan mereka menuntut hak hidup, hak atas lahan dan lingkunganya.

Walhi Sumsel juga sedang berjuang mempertahankan kawasan karst Maros dari pertambangan semen dan marmer. Harapannya nanti bisa dilakukan pertemuan lintas wilayah, yakni daerah-daerah yang kawasan karstnya terancam adanya eksploitasi.

“Mempertahankan hak kita sebagai warga itu adalah wajib. Perjuangan ini bukan untuk saat ini, namun lingkungan yang lestari sampai kedepannya nanti,” ujar Al Amien.