Lingkungan Hidup

Elang Flores, Salah Satu Spesies Pemangsa Paling Terancam

Elang Flores. Sumber: Burung Indonesia

Elang Flores. Sumber: Burung Indonesia

Tanah air kita sangat kaya luar biasa. Bentang alam dan hutannya, merupakan rumah bagi berbagai jenis burung di tanah air. Salah satunya adalah dari jenis pemangsa atau raptor. Sekitar 71 jenis raptor bisa ditemukan di tanah air, dan 10 spesies diantaranya adalah raptor endemik. Salah satunya adalah elang Flores yang akan dibahas dalam tulisan hasil kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia.

Dari sekitar 71 jenis burung pemangsa yang ada di Indonesia, hanya dua jenis yang masuk dalam kategori terancam punah atau endangered, menurut Daftar Merah IUCN (International Union for Conservation of Nature), yaitu elang Jawa dan elang Flores.

Elang Flores (Nisaetus floris) merupakan jenis elang berukuran sekitar 71-82 cm. Meski, namanya elang flores, burung ini dapat dijumpai di Pulau Lombok, Sumbawa, pulau kecil Satonda dan Rinca, serta di Pulau Flores, Nusa Tenggara.

Seperti jenis burung pemangsa lain, elang yang tubuh bagian bawahnya berwarna putih ini menyukai hutan dataran rendah dan submontana hingga ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut (m dpl). Teknik memangsanya yang mudah terlihat adalah berburu dari tenggeran dan terbang mengangkasa memanfaatkan aliran udara panas (thermal soaring).

Di Indonesia, beberapa jenis Nisaetus yang kita kenal selain elang flores adalah elang Jawa (Nisaetus bartelsi), elang Wallace (Nisaetus nanus), elang brontok, elang gunung (Nisaetus alboniger), dan elang Sulawesi (Nisaetus lanceolatus).

Jumlah populasinya saat ini diperkirakan antara 100 hingga 240 individu dewasa.  Kecenderungan populasinya yang terus menurun membuat Badan Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature) menetapkannya sebagai jenis Kritis (Critically Endangered/CR).

Bulan April ini, anda bisa mengunduh wallpaper burung elang Flores yang disediakan oleh Burung Indonesia di link ini.

APR_1920_1200_CAL

Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo

Walikota Palu, Rusdy Matsura,  tiba-tiba mendatangi  dan langsung memarahi peserta aksi tolak reklamasi Teluk Palu. Foto: Walhi Sulteng

Walikota Palu, Rusdy Matsura, tiba-tiba mendatangi dan langsung memarahi peserta aksi tolak reklamasi Teluk Palu. Foto: Walhi Sulteng

Penolakan terhadap reklamasi di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, terus berlanjut. Pagi Rabu (2/4/14), sekitar pukul 11.00, seratusan massa tergabung dalam Koalisi Penyelamat Teluk Palu (KPTP), aksi. Kala aksi di Polda, Walikota Palu datang dan marah-marah.

Massa berkumpul dan memulai aksi dari kantor Komnas HAM Sulteng, lalu long march ke Perusda Palu, serta Polda Sulteng. Saat di Polda Sulteng, Walikota Palu, Rusdy Matsura, tiba-tiba muncul. Cudy, begitu panggilan akrab dia, mendatangi massa dan marah-marah. Dia kebakaran jenggot.

Pendemo tak menghiraukan. Mereka tetap aksi. Walikota bertanya dengan nada keras dan emosional kepada massa mengenai aturan yang dilanggar dalam praktik reklamasi Teluk Palu itu. “Saya ini orang asli Palu. Kamu ini asli orang mana?” tanya Cudy dengan nada keras kepada korlap aksi, Aris Bira, dari Walhi Sulteng.

Massa tidak meladeni. Guna menatralisir ketegangan, Ahmad Pelor, Direktur Walhi Sulteng, mengambil alih megaphone. Tak lama, walikota meninggalkan massa.

Polda Sulteng, melalui bidang tindak pidana tertentu, AKBP Edwin Syaiful, menyatakan, mendalami laporan koalisi, dan meluangkan waktu membicarakan lagi, termasuk melengkapi bukti-bukti.

Pada aksi it, koalisi mengatakan reklamasi pantai bukan hanya masalah warga sekitar teluk, seperti petani garam dan nelayan. Juga bakal berdampak luas terhadap masyarakat.

“Area ini hanya akan terkonsentrasi pada segelintir orang yang berinvestasi, sebagian orang lain akan tersingkir dari tempat yang sejak lama ditinggali, bahkan mencari makan, seperti penjual jagung bakar, pemilik café di sepanjang pesisir Teluk Palu,” kata Pelor.

Perubahan Teluk Palu dari kawasan publik, ke privat, akan mematikan akses semua masyarkat.

Pada 2012, pemerintah mengeluarkan dana besar membuat warung–warung di sekitar penggaraman. Keadaan itu, cukup memberikan harapan buat pedagang.

Ahmad menjelaskan, dalam reklamasi ini, diperlukan material sejumalah 1.823.700 meter kubik timbunan padat. Dalam UU Pesisir dijelaskan, pemerintah wajib mengatur zonasi pesisir dan pulau–pulau kecil. “Pengaturan lebih lanjut terkait zonasi dalam RTRW. Saat ini RTRW Palu tak mengatur zonasi pesisir dan pulau pulau kecil.”

Koalisi menilai, izin dari Pemerintah Palu bukanlah reklamasi, tetapi lokasi pengembangan pariwisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Dalam SK Bupati pada 2012, tidak disebutkan konkrit mengenai reklamasi atau penimbunan laut atau padanan kata lain kepada kontraktor, PT Yauri Properti Investama (YPI).

Massa memandang, YPI reklamasi ilegal atau tanpa izin yang dipastikan merusak ekosistem dan mengakibatkan pencemaran laut. “Ini jelas pidana lingkungan sebagaimana diatur UU Lingkungan Hidup.”

Koalisipun mendesak Walikota Palu segera menghentikan aktivitas reklamasi dan Polda Sulteng segera menyelidiki YPI.

 

Suaka Margasatwa Dangku Terancam, Lahan Adat Warga Terampas

Penebangan liar di Suaka Margasatwa Dangku dampak masyarakat makin terdesak karena ruang hidup mereka sudah menjadi 'milik' perusahaan. Foto: Taufik Wijaya

Penebangan liar di Suaka Margasatwa Dangku dampak masyarakat makin terdesak karena ruang hidup mereka sudah menjadi ‘milik’ perusahaan. Foto: Taufik Wijaya

Suaka Margasatwa Dangku berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Kawasan ini berjarak sekitar 150 kilometer dari Palembang, kini memiliki luas 31.752 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Mei 1991. Sebelum itu, SK Menhut tahun 1986, menetapkan luas Margasatwa Dangku 70.240 hektar.

Saat ini, kondisi hutan Suaka Margasatwa Dangku, mulai kritis. Sulit ditemukan harimau Sumatera, gajah, tapir, dan sejumlah flora khas hutan tropis berkurang. Suaka Margasatwa ini dikelilingi perkebunan sawit dan HTI. Namun, tuduhan perusakan santer tertuju pada sekitar 2.000 keluarga yang berkebun di sana.

Warga membantah. “Tidak benar itu. Harimau, gajah, tapir, sudah lama tidak ditemukan di hutan Dangku. Mereka hilang sejak perusahaan perkebunan, batubara dan minyak hadir,” kata Yusril Arafat, warga Tungkalulu, akhir Maret 2014.

Yusril bersama warga lain tengah memperjuangkan status hukum lahan yang mereka tempat dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. “Para leluhur kami mengajarkan agar tidak membunuh harimau dan gajah, sebab dipercaya dua hewan itu puyang (leluhur).”

Sedang tapir, trenggiling, kera, babi hutan, maupun beruang madu, katanya, tidak dimakan karena haram. “Yang sering diburu mungkin hanya rusa untuk dimakan dan burung untuk dipelihara,” ujar dia.

Suaka Margasatwa Dangku, sebelah utara berbatasan dengan perkebunan sawit PT Berkat Sawit Sejati, sebelah selatan perkebunan sawit PT Musi Banyuasin Indah dan HTI milik PT Pakerin serta kebun sawit PT Pinago. Lalu, sebelah barat berbatasan dengan kawasan hutan lindung, dan sebelah timur dengan areal penggunaan lain.

Sebelum ditetapkan pemerintah sebagai Register 37, Suaka Margasatwa Dangku, sekitar 20 ribu hektar lahan di lansekap Dangku merupakan hutan adat marga Tungkalulu. Marga Tungkalulu terbentuk pada 1926, kali pertama dipimpin pesirah Bahmat alias Badui. Saat marga terbentuk mereka menjadikan lansekap Dangku sebagai tanah adat, sebagai sumber kehidupan dari bertani. Luas hutan adat mencapai 160 kilometer persegi.

Di lansekap Dangku terdapat tujuh sungai, yakni, Sungai Tungkal, Jerangkang, Petaling, Petai, Dawas, Biduk dan Sungai Lilin. Di sana, ada sejumlah flora endemik seperti meranti, merawan, medang, manggeris, jelutung, balam, tembesu dan merbau. Lahan ini juga habitat harimau Sumatera, gajah, rusa, tapir, trenggiling, kera ekor panjang, landak, babi hutan dan beruang madu, serta burung seperti rangkong dan raja udang.

Ketika sebagian tanah adat dijadikan Suaka Margasatwa Dangku, masyarakat belum merasakan dampak negatif. Masih ada lahan adat lain untuk bertani dan berkebun. Kala tanah adat diberikan pemerintah untuk perkebunan, migas dan pertambangan, masyarakat merasakan kesulitan hidup.

Puncaknya pada 2006, aparat polisi mengusir dan merusak rumah warga yang diklaim masuk wilayah perkebunan sawit milik PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB). Ada warga menjadi gila dan bunuh diri. Kala sebagian warga ingin bertani di tanah adat yang masuk Suaka Margasatwa Dangku, mereka pun ditangkap dan dipenjara. Sekitar 18 ribu warga kehilangan lahan pertanian dan hidup miskin.

Perjuangan warga terus berjalan. Sejak 2012 hingga kini, sekitar 2.000 keluarga membangun pondok dan berkebun di Suaka Margasatwa Dangku. “Kami melakukan ini karena hidup kami miskin. Selama puluhan tahun kami kehilangan lahan pertanian.” 

Kabupaten Musi Bayuasin dengan luas 14.265,96 kilometer persegi merupakan kawasan di Sumsel yang paling banyak dimanfaatkan perusahaan.

Berdasarkan data Walhi, ada 68 perusahaan mendapat kuasa penambangan batubara dengan luas lokasi sekitar 1.108.032 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin. Puluhan perusahaan sawit, baik asing maupun nasional, mengusai sekitar 191.425 hektar. Perusahaan perkebunan karet 4.148 hektar.

Perkebunan rakyat pun tumbuh di Musi Banyuasin. Sekitar 164.993 hektar untuk karet, dan 22.195 hektar sawit. Namun, paling besar lahan dikuasai hutan tanaman industri (HTI). Ada sembilan perusahaan HTI di Musi Banyuasin, di Sumsel 19 perusahaan.

Pertemuan pemerintah Kabupaten Muba dan Provinsi Sumsel,  membahas soal  masyarakat adat yang tinggal di Suaka Margasatwa Dangku. Foto: Taufik Wijaya

Pertemuan pemerintah Kabupaten Muba dan Provinsi Sumsel, membahas soal masyarakat adat yang tinggal di Suaka Margasatwa Dangku. Foto: Taufik Wijaya

Dikepung Perusahaan

Dikutip dari buku Konsep Menuju Pembangunan Kawasan Esensial Koridor Satwa: Kawasan Hutan Harapan-Suaka Margasatwa Dangku Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan Dinas Kehutanan Sumsel, pada 2013,  penggunaan lahan di lansekap Dangku didominasi oleh berbagai status kawasan hutan, seperti HTI, perkebunan sawit, eksplorasi migas dan batubara, serta sebagian kecil dijadikan pemukiman penduduk. Perusahaan migas yang beroperasi di sekitar Suaka Margasatwa Dangku yakni ConocoPhillip, dua HTI, empat perusahaan sawit.

Sementara warga di sekitar lansekap Dangku menetap di 15 desa. Ke-15 desa itu Desa Peninggalan, Simpang Tungkal, Pangkalan Tungkal, Berlian Jaya, Tampang Baru yang masuk Kecamatan Bayung Lencir. Lalu Desa Pangkalan Bulian, Lubuk Bintialo, Bukit Pangkuasan, Bukit Sejahtera, Bukit Selabu, Saud, Talang Buluh, dan Sako Suban yang masuk Kecamatan Batanghari Leko.  Ditambah Desa Macang Sakti dari Kecamatan Sanga Desa dan Desa Dawas dari Kecamatan Keluang.

Keberadaan perusahaan-perusahaan dan pemukiman penduduk, dinilai berpotensi melahirkan konflik kepentingan ekonomi dengan konservasi. Sebab,  keberadaan mereka langsung maupun tidak langsung mendorong kepunahan keragaman hayati di kawasan lansekap Dangku, seperti fragmentasi, pemburuan liar, illegal logging, dan kebakaran hutan.

Menurut buku yang merupakan kumpulan pemikiran sejumlah akademisi menyimpulkan, ada beberapa aktivitas yang diindentifikasi mengancam kelestarian keragaman hayati di kawasan lansekap Dangku. Antara lain, illegal logging, perburuan satwa untuk perdagangan ilegal, dan alih fungsi untuk pertambangan mineral dan batubara. Lalu, pembukaan dan pembangunan jalan baru, dan kebakaran hutan serta perambahan untuk pemukiman dan perkebunan.

Warga sebagian besar dari Marga Tungkalulu dan Dawas, yang tinggal di tanah adat di dalam Suaka Margasatwa Dangku, bersedia meninggalkan hutan demi menjaga kelestarian keragaman hayati. Syaratnya, tanah adat mereka yang dikuasai perusahaan perkebunan dikembalikan.

“Kami juga sayang alam. Selama puluhan tahun, kami menjaga. Kerusakan itu bukan karena perilaku kami. Masak menjaga kelestarian fauna dan flora kami harus mati kelaparan. Kami mau pindah, asal tanah adat yang dikuasai perkebunan kembali,” kata Yusril. Dia berpegang pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No.35 tentang pengakuan hutan adat.

Menurut Yusril, 2.000 keluarga di Suaka Margasatwa Dangku menanam karet, bambu, buah-buahan seperti duku, durian dan cempedak, pisang, serta sayuran dan palawijaya. “Itu cocok tanam sesuai tradisi kami selama ini.”

Adios Syafri, dari Wahana Bumi Hijau (WBH), menilai, masyarakat dapat bertahan di hutan Suaka Margsatwa Dangku, asal tak mengganggu fungsi margasatwa. Misal, membuat kebun tanaman hutan, tidak berburu satwa, dan tak menggunakan api dalam membuka lahan.

“Jika memang perlu direlokasi, tentu disiapkan lahan dahulu untuk sumber kehidupan mereka. Setahu saya, banyak kawasan hutan bekas HTI seperti di lokasi PT Pakerin dapat dijadikan lokasi masyarakat.”

Beni Hernendi, Wakil Bupati Musi Banyuasin mengatakan, tengah mewacanakan peraturan daerah mengenai hutan adat, dan hak masyarakat adat mengakses hutan. “Upaya ini juga didukung pemerintah pusat maupun provinsi,” katanya, Jumat (28/3/14).

Dia menyadari, aktivitas di Dangku,  merupakan pilihan terburuk bagi masyarakat, yang memang sangat membutuhkan lahan untuk bertani. “Tidak mungkin dilakukan pengusiran terhadap rakyat Musi Banyuasin yang butuh makan. Kami berharap,  sementara ini masyarakat tidak mengganggu fungsi hutan.”

Menurut dia, melalui berbagai kebijakan, termasuk rencana perda adat, tetap mengarahkan pemenuhan hak masyarakat adat dengan semangat menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Neville Kemp, Direktur Ekologika kecewa jika masyarakat merusak hutan. Dia yakin, masyarakat adat arif dengan lingkungan hidup.

Julian Junaidi Polong dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Palembang, mengatakan,  masyarakat adat di Sumsel, menghargai kelestarian hutan. “Justru yang menjadi persoalan pendatang, yang dulu hidup di perkotaan, yang memanfaatkan hutan. Baik sebagai investor maupun petani sawit.”

 

Penguatan Warga buat Kelola Hutan Adat di Papua

Fasilitator WWF bersama masyarakat dari berbagai kelompok warga adat di Papua, tengah ikut best management practice di Marauke. Foto: Agapitus Batbual

Fasilitator WWF bersama masyarakat dari berbagai kelompok warga adat di Papua, tengah ikut best management practice di Marauke. Mereka mendapat penjelasan tentang cara menebang yang baik. Foto: Agapitus Batbual

Minggu, 23 Maret 2014, kami berkendara mobil menuju Simpang Tiga Kampung Wayau, sekitar 90 kilometer ke pedalaman Merauke. Orang Merauke menyebut simpang ini dengan tiga kampung karena terletak persis di jalan menuju Kampung Wayau, Kampung Senegi dan Kampung Salor.

Di Simpang Tiga Kampung Wayau itu, tengah berlangsung pelatihan masyarakat mengelola hutan adat. Mereka ini dari berbagai koperasi, yakni, Koperasi Serba Usaha (KSU) Mo Make Unaf dari Kampung Kaliliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Ada KSU Jibogol dari Kampung Guriad, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura; KSU Lwagubin Srem dari Kampung Beneik, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura. Lalu, KSU Tetom Jaya dari Kampung Tetom Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi dan KSU Year Asai dari Distrik Windesi Kabupaten Yapen. Dua lagi, KSU Beco dan KSU Jipawer dari Kabupaten Asmat. Masing-masing kelompok ini didampingi Dinas Kehutanan daerah mereka.

Hendrik Aboway, Ketua KSU Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi sangat bersyukur mendapat pelatihan dari WWF ini. Hutan rakyat, katanya, habis karena izin yang dikeluarkan pemerintah kepada pengusaha kayu. “Mudah-mudahan hutan adat kami bisa terjaga dari para pengusaha,” katanya.

Senada diungkapkan Agustinus Kanki Balagaize, Ketua KSU Mo Make Unaf. “Kegiatan ini sungguh baik.” Menurut dia, pengelolaan hutan masyarakat hukum adat di Papua dimulai sejak 2010. Sejalan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 tahun 2010  mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat.

Kebijakan pengelolaan hutan ini, katanya, wujud keberpihakan pemerintah Papua kepada masyarakat adat. “Agar warga bisa mengelola dan memanfaatkan hutan adat mereka.”

Kebijakan gubernur itu merupakan pelaksanaan UU Otonomi Khusus bagi Papua dan peraturan daerah khusus tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di daerah ini.

Pertemuan WWF  dengan masyarakat adat yang tergabung dalam KSU di Merauke. Pertemuan ini bertempat di Simpang Wayau . Foto: Agapitus Batbual

Pertemuan WWF dengan masyarakat adat yang tergabung dalam KSU di Merauke. Pertemuan ini bertempat di Simpang Wayau . Foto: Agapitus Batbual

Paschalina Ch. M. Rahawarin, Trans Fly Landscape Manager WWF Indonesia mengatakan, pendampingan best management practice ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Papua. Kelompok-kelompok ini, katanya, telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat adat.

“Mereka dilatih, bagaimana memahami dan terampil mengelola hutan mulai dari produksi, mengelola lingkungan, dengan cara terbaik dan berkesinambungan,” katanya.

Mereka juga dilatih mengoperasikan portable saw mill (lukas mill) dan pemahaman kelembagaan serta pemberdayaan maupun pengelolaan dana koperasi. “Kita harapkan, pelatihan ini berguna untuk usaha KSU di seluruh dampingan WWF Indonesia di Papua.”

Efendi Kanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke menyambut baik kegiatan ini. Kelompok ini berlajar bagaimana mengelola koperasi. Mulai dari survei, pengolahan lahan termasuk perbenihan, penggunaan alat hingga pemasaran. “Pemerintah Merauke sangat mendukung. Masyarat di sekitar kawasan hutan adat harus sejahtera dulu baru, yang lain.”

Fasilitator menjelaskan cara  survei, ukuran kayu dan diameter serta cara mengolah kayu. Foto: Agapitul Batbual

Fasilitator menjelaskan cara survei, ukuran kayu dan diameter serta cara mengolah kayu. Foto: Agapitul Batbual

FOKUS LIPUTAN: Kemelut Hutan Kemenyan, Menguak Luka Warga di Tepian Danau Toba

Kayu hutan dan kayu kemenyan sehabis ditebang. KIni, yang terlihat hanya kayu eukaliptus. Foto: Ayat S Karokaro

Kayu hutan dan kayu kemenyan sehabis ditebang. KIni, yang terlihat hanya kayu eukaliptus. Foto: Ayat S Karokaro

PADA Sabtu akhir Februari 2013, beberapa petani kemenyan Desa Pandumaan-Sipituhuta melihat karyawan PT Toba Pulp Lestari masuk kawasan sengketa tombak (hutan) di Dolok Ginjang. Para karyawan, dengan alat berat, menebang kemenyan dan hendak menanami daerah itu dengan eukaliptus. Warga protes namun karyawan bilang mereka hanya menjalankan perintah atasan.

Keesokan hari, sesudah ibadah Minggu, warga datang lebih banyak lagi. Mereka minta penebangan dihentikan. Bentrokan hampir terjadi. Kalah jumlah, warga desa pulang ke kampung. Suasana tegang.

Hari ketiga, Senin, 25 Februari 2013, pagi hari, sekitar 250 warga Pandumaan-Sipituhuta pergi ke tombak Dolok Ginjang. Kali ini sudah ada Brimob berjaga. Ada alat berat. Ada sekitar 20 pekerja TPL tengah menanam eukaliptus. Juga terdengar suara chainsaw mengaung-aung. Tiba-tiba, truk TPL pengangkut bibit dan pupuk terbakar.

Polisi curiga truk itu dibakar warga. Ada enam warga yang baru pulang dari kebun ditangkap, dimasukkan truk lalu dibawa ke kantor Polisi Resort Humbang Hasundutan. Warga lain protes. Mereka anggap polisi bertindak semena-mena.

Lewat tengah malam, di Desa Pandumaan-Sipituhuta, lonceng gereja kecil, Gereja Pantekosta di Indonesia, berdentang kuat. Teng … teng … teng …. Ia tanda peringatan berkumpul. Menurut beberapa warga, malam itu pasukan Brimob masuk desa dan menendang pintu-pintu rumah. Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Heri Sulismono memimpin pengepungan. Rumah didobrak, lemari dirusak.

Polisi mengatakan mereka hendak menangkap pendeta Haposan Sinambela, gembala jemaat gereja Pantekosta, dan James Sinambela, tokoh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta juga ketua dewan adat daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak. Mereka dituduh sebagai “provokator.”

Tak pelak anak-anak, yang kala itu lelap tidur, bangun terkejut dan menjerit. Suasana menakutkan kala mereka lihat ibu-ibu diseret dan dimasukkan ke sebuah rumah.

Polisi mendobrak pintu dapur rumah James Sinambela. Kamar dan lemari pakaian diacak-acak.

Umak, umak … jahat kalian polisi. Jangan pukul umak kami,” kata Jesika Sinambela, anak James umur enam tahun, ketika melihat ibunya dibawa polisi.

Rumah ini jadi saksi bisu saat puluhan perempuan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas disekap oleh Brimob yang menangkapi warga yang protes perusakan hutan adat. Foto: Ayat S Karokaro

Rumah ini jadi saksi bisu saat puluhan perempuan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas disekap oleh Brimob yang menangkapi warga yang protes perusakan hutan adat. Foto: Ayat S Karokaro

Saat itu, James Sinambela berada di kebun, sekitar dua kilometer dari rumah. Dia memiliki peternakan babi. “Dapat kabar Brimob masuk kampung, saya pulang. Saya melihat perempuan, anak-anak menjerit,” katanya. Ketiga anaknya, Posma Sinambela (12), Marudut Sinambela (10), dan Jesika Sinambela, berteriak ketakutan. “Saya dibilang berondok di dalam lemari. Mereka hancurkan lemari rumah kami,” kata James.

Boru Pandiangan, salah satu perempuan desa, bercerita diseret ke sebuah rumah dengan puluhan perempuan lain. Bajunya robek. Dia menolak dan dipukul. “Aku berteriak minta ampun. Anak-anak di desa berteriak menangis, menyaksikan ibu, nenek, kakek, dan saudara mereka ditendang dan ditangkapi Brimob.”

Brimob juga mendobrak rumah Friska, seorang bapak dengan kaki cacat, yang sedang tidur. Kamar tidur hancur, warung dirusak. Barang jualan dijarah. Dari warung Friska, sempat terdengar letusan senjata api. Di sana ditemukan selongsong peluru.

Lambok Lumban Gaol, anggota AMAN Tano Batak, melihat sekitar 30 lebih perempuan disekap di satu rumah selama lebih dari empat jam. Ibu-ibu berteriak minta tolong. Mereka berdoa bersama.

“Lindungi kami Tuhanku.”

“Selamatkan warga kampung.”

Ketika polisi sudah pergi, warga kampung membuka rumah dengan merusak gembok.

Malam itu, 15 warga ditangkap polisi, termasuk James Sinambela, pendeta Haposan Sinambela, maupun si pembunyi lonceng gereja. Mereka mendekam di tahanan polisi bersama belasan warga desa yang ditangkap di hutan kemenyan. Total 31 orang ditahan polisi.

Keseokan hari 15 warga dibebaskan, 16 menjadi tersangka termasuk Haposan Sinambela dan James Sinambela.

Dalam tahanan, pendeta Haposan Sinambela tidur beralaskan tikar usang selama 11 hari. Khutbah tetap dijalankan di dalam penjara. Makanan dari polisi tak pernah disentuh. Warga desa setiap hari memasak dan membawakan makanan ke penjara. Ini solidaritas dari seluruh warga desa.

”Kami yang ditangkap bisa tetap sehat dan makanan layak.”

James Sinambela mengatakan, “Saya dua minggu dipenjara. Di dalam saya diteror, diancam dihabisi dan diminta menyerah. Saya dan pendeta dituduh sebagai provokator.” Dia tak mau menandatangani berita acara pemeriksaan polisi.

Selama mereka ditahan, warga desa terus berunjuk rasa ke kantor polisi Humbang Hasundutan. Desakan juga datang dari berbagai organisasi. Pada 11 Maret 2013, para tahanan dilepas, tetapi status mereka masih tersangka hingga kini.

Kapolres AKBP Heri Sulismono mengatakan polisi semata-mata membantu menciptakan rasa aman perusahaan dalam bekerja dan berusaha. “Bukan menakut-nakuti siapa pun. Dalam praktik, personel keamanan justru pernah dianiaya dan dilucuti senjata oleh massa,” katanya.

“Kami mengajak semua pihak tidak melanggar UU atau melanggar pidana. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi dengan cara baik dan santun, bukan menjadi terbalik dan menimbulkan masalah baru. Yang ada bukan penyelesaian, tetapi masalah baru.”

Aksi masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan AMAN di depan Kemenhut, Selasa(5/3/13) Mereka meminta pengembalian tanah adat dan hutan kemenyan yang sudah menjadi tempat tinggal dan hutan mereka turun menurun. Mereka juga meminta pembebasan 16 warga yang ditangkap polisi. Foto: Sapariah Saturi

Aksi masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan AMAN di depan Kemenhut, Selasa(5/3/13) Mereka meminta pengembalian tanah adat dan hutan kemenyan yang sudah menjadi tempat tinggal dan hutan mereka turun menurun. Mereka juga meminta pembebasan 16 warga yang ditangkap polisi. Foto: Sapariah Saturi

Sampai sekarang belum jelas siapa membakar truk pembawa bibit dan pupuk. Heri Sulismono mengatakan penyelidikan masih dilakukan. Beberapa warga curiga perusahaan bakar sendiri satu mobil sebagai alasan agar Brimob bisa intimidasi warga. Haposan Sinambela mengatakan,  enam warga yang dituduh membakar mobil perusahaan, saat kejadian tengah makan malam dalam hutan adat.

“Saat melepaskan warga desa yang akan menjaga hutan adat, kami mendoakan kawan-kawan. Saya berpesan jangan anarkis. Belum sampai mereka ke hutan adat, sudah ada kabar pembakaran,” katanya. Dia tak percaya keenam warga itu membakar mobil.

Mau Silumbanbatu, seorang warga yang ditangkap dan dipukul polisi di desa malam itu, beberapa bulan setelah dibebaskan meninggal dunia. Dia tampak mengalami trauma.

 

DARI Desa Pandumaan-Sipituhuta, naik mobil menuju “hutan tanaman industri” PT Toba Pulp Lestari, makan waktu sekitar dua jam. Di sepanjang jalan, terlihat traktor dan truk-truk besar berisi kayu ukuran besar lalu lalang. Pohon eukaliptus rapi tertanam.

Di pintu masuk penjagaan, mobil diberhentikan petugas keamanan perusahaan.

Lao tu dia ho?” kata seorang sekuriti. Tiga pria lain berjaga-jaga.

Nang mangalap dongan sian bagasan,” jawab seorang warga.

Sekuriti lantas mengecek barang-barang di mobil. “Jangan bawa barang-barang berbahaya dan mencurigakan,” katanya.

Dia terus mengawasi. Mobil dipersilakan jalan.

Sekitar lima menit masuk hutan, tampak hamparan tanah rata, tanpa pepohonan. Hanya ada tunggul kayu sisa tebangan. Tampak kayu-kayu tebangan siap diangkut. Begitu juga kala memasuki Register 41, wilayah hutan kemenyan. Tunggul bekas pohon kemenyan dan pepohonan lain di sana sini. Kemenyan nyaris habis berganti eukaliptus.

TABEL KECAMATAN

Sebelum TPL beroperasi di Register 14, suasana benar-benar berbeda. Menurut Lambok Lumban Gaol, warga desa yang juga anggota AMAN Tano Batak, dulu jika masuk hutan kemenyan, terasa sejuk dan segar. Kicau burung bersahut-sahutan. Tak jarang warga melihat beruang. Dulu, air jernih mengalir di sungai kecil. Kini, panas gersang. Tak ada kicau burung. Banyak ranting-ranting kayu berserakan dan bekas tebangan kayu. Sungai kecil mengering. Kering kerontang.

Riwayat berbagai hutan, serta perubahan menjadi perkebunan eukaliptus, di sekitar Danau Toba termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan, terkait dengan riwayat seorang pengusaha asal Belawan, dekat Medan. Namanya, Tan Kang Hoo atau Sukanto Tanoto. Dia kelahiran 1949, anak pertama dari tujuh bersaudara, dari sepasang migran asal Fujian, Tiongkok. Pada 1966, ketika umur 17 tahun, Tanoto berhenti sekolah dan ikut usaha keluarga, supplier onderdil mobil ke berbagai perusahaan minyak dan gas di Medan.

Pada 1973, ketika umur 24 tahun, Tanoto mendirikan perusahaan PT Raja Garuda Mas untuk produksi plywood. “Negara kita kaya kayu, mengapa kita mengimpor kayu lapis?” katanya. Dia menyakinkan pemerintah Indonesia agar memberi izin bikin pabrik plywood. Dia berhasil dengan pabrik itu. Meningkatnya produksi plywood membuat Tanoto merasa perlu bikin perkebunan eukaliptus.

Pada 26 April 1983, Tanoto mendirikan PT Inti Indorayon Utama. Usahanya, perkebunan eukaliptus guna bikin pulp, kertas, dan rayon. Gubernur Sumatera Utara Kaharuddin Nasution setuju Tanoto bangun pabrik seluas 200 hektar di Porsea, sebuah kota Kabupaten Toba Samosir. Mereka dapat izin hak pengusahaan hutan seluas 150.000 hektar.

Namun PT Inti Indorayon Utama dituduh merampas tanah adat. Ia juga diprotes warga sekitar Danau Toba karena mencemari tanah dan air danau dengan limbah. Sungai Asahan, yang membelah Porsea, juga tercemar limbah. Pada 7 Oktober 1987, longsor menewaskan 15 orang. Longsor kedua menimpa Desa Natumingka, 16 km dari longsor pertama, 15 orang tewas.

Pada 9 Agustus 1988, penampungan air limbah Indorayon jebol ketika diadakan uji produksi. Diperkirakan sejuta meter kubik limbah mencemari Sungai Asahan. Pada Desember 1988,

Walhi mengadukan Indorayon di pengadilan Jakarta. Walhi minta izin perusahaan dinyatakan batal. Pada Agustus 1989, gugatan itu ditolak pengadilan.

Dulu air anak sungai di kawasan hutan adat masuk dalam Register 41 ini jernih dan luas. Sekarang,  mengecil dan tampak kotor. Foto: Ayat S Karokaro

Dulu air anak sungai di kawasan hutan adat masuk dalam Register 41 ini jernih dan luas. Sekarang, mengecil dan tampak kotor. Foto: Ayat S Karokaro

Tanoto sendiri menaruh beberapa pejabat, termasuk Mayor Jenderal August Marpaung, sebagai komisaris Indorayon. Marpaung pernah memimpin Antara dan jadi dutabesar Indonesia untuk Australia. Tanoto juga berhubungan dengan Presiden Soeharto. Pabrik dan perkebunan pun berjalan lancar.

Pada Mei 1998, Presiden Soeharto, mundur sesudah berkuasa selama 33 tahun. Berbagai demonstrasi menuntut demokratisasi, reformasi dan penegakan hukum marak di Jawa, Sumatera maupun pulau lain. Struktur kekuasaan di Indonesia berubah. Tanoto kehilangan pelindung. Pada 9 Juni 1998, Gubernur Raja Inal Siregar memerintahkan operasi Indorayon berhenti setelah warta Porsea bersama ribuan mahasiswa di Medan unjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara.

Pada 1999, zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf akhirnya minta pabrik Indorayon ditutup. Namun Sony Keraf bukan berjuang tanpa hambatan. Menteri Perdagangan Jusuf Kalla membantah ada polusi dari pabrik Indorayon.

Selama dua tahun, terjadi tarik-menarik antara kubu Sukanto Tanoto dan warga Toba. Pada 12 Juni 2000, seorang mahasiswa ditembak mati polisi dalam protes anti-Indorayon.

Sukanto Tanoto terus mengembangkan bisnis. Dia bikin perkebunan di Riau serta bank di Jakarta. Dia pribadi pindah domisili dari Indonesia ke Singapura. Menurut website Tanoto, kini dia menguasai tujuh usaha multinasional: Royal Golden Eagle (pulp); Asian Agri (sawit); April (kertas dengan kegiatan di Riau); Asia Symbol (pulp dan kertas di Shandong dan Guangdong, Tiongkok); Apical Group (pabrik sawit); Sateri (kertas dan pulp di Brazil); serta Pacific Oil & Gas (minyak dan gas di Indonesia dan Tiongkok).

Pada 2008, majalah Forbes menyatakan Sukanto Tanoto sebagai orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan US$2.8 miliar. Kala itu, dia berusia 59 tahun ketika dinobatkan sebagai orang terkaya. Artinya, bila dihitung dari umur 17 tahun mulai bisnis, Tanoto perlu waktu 42 tahun buat jadi orang terkaya di Indonesia.

Alat berat yang digunakan menggusur hutan kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Alat berat yang digunakan menggusur hutan kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Menurut website Tanoto, kini Royal Golden Eagle, payung usaha miliknya, punya asset US$15 miliar dengan 50.000 karyawan.

Di Danau Toba, nasib Indorayon berubah ketika mereka ganti nama jadi PT Toba Pulp Lestari pada 2001. Nama Indorayon tampaknya sulit dipertahankan. Toba Pulp Lestari diam-diam operasi lagi dari Porsea zaman kepresidenan Megawati Soekarnoputri.

Angin berubah terbuka ketika Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden pada akhir 2004. Pada 2005, Menteri Kehutanan MS Kaban mengeluarkan surat pembagian kawasan hutan di Sumatera Utara. Indorayon melanjutkan kerja mereka namun tampil dengan nama baru Toba Pulp Lestari. Menurut MS Kaban, wilayah hutan perusahaan ini termasuk beberapa kabupaten: Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Selatan serta Humbang Hasundutan.

Pada 2009, atau 11 tahun sesudah  Indorayon  ditutup, sengketa tanah kembali meledak. Kini, warga Desa Pandumaan-Sipituhuta yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, mulai perlawanan terhadap perusahaan lama dengan nama baru ini.

Setelah Menteri Kehutanan MS Kaban bikin perusahaan masuk, kayu alam ditebang termasuk kemenyan. Kemenyan mati, getah berkurang. “Jikapun hidup, getah berkurang, tak bisa dikelola. Itu sangat berpengaruh terhadap pencarian warga dan alam sekitar,” kata pendeta Haposan Sinambela.

Sesaat dia terdiam. Merenung.

Kemenyan di hutan itu, katanya, sudah dikelola turun temurun. Jadi, semacam ada perjanjian dengan para leluhur, masyarakat adat harus tetap menjaga hutan. Getah kemenyan rutin disadap tanpa merusak pohon. Hutan tetap lestari.

“Hutan kemenyan tak boleh dirusak, jika terjadi, bencana alam akan terjadi. Itu sebab kami selalu menjaga, meski darah taruhan,” kata pendeta.

Menurut James Sinambela, perusahaan Sukanto Tanoto berupaya ambil hati warga dengan beri sejumlah uang. “Waktu mau kasih uang, saya tegaskan sama perusahaan, jika ini tanah negara melalui SK Menteri Kehutanan, mana mungkin menyuap rakyat demi merusak dan membabat hutan?” Sinambela menolak uang.

Dia memilih tetap berjuang mempertahankan hutan adat.

“Ini bukan untuk mencari kaya. Hanya tambahan ekonomi keluarga agar bisa sekolah dan makan,” kata James Sinambela.

Pagi hari di tengah hutan konsesi PT TPL. Foto: Ayat S Karokaro

Pagi hari di tengah hutan konsesi PT TPL. Foto: Ayat S Karokaro

 

DEDY SOFHIAN Armaya seorang mantan wartawan di Medan, alumnus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tampaknya semangat mendukung kemerdekaan Palestina –Facebook miliknya dihiasi “Free Palestina”—dan kini jadi juru bicara Toba Pulp Lestari. Istilah resminya, corporate communication.

Armaya menerangkan semua konsesiToba Pulp Lestari  ada di kawasan hutan dengan wewenang Kementerian Kehutanan. “Wargalah yang melakukan cara-cara kekerasan guna mendapatkan pengakuan lahan.”

Menurut dia, sebenarnya tersedia cara-cara damai dalam menyampaikan keberatan. Misal, melalui surat-menyurat kepada Kementerian Kehutanan. “Atau menempuh jalur hukum melalui peradilan. UU dan peraturan membuka ruang untuk itu. Klaim masyarakat dimungkinkan jadi dasar mengeluarkan areal dari konsesi atau enclave apabila memenuhi syarat.”

Armaya menuduh warga desa tak menggunakan mekanisme damai itu. Warga lebih memilih unjuk rasa, pelarangan-kerja di lapangan, intimidasi pekerja, perusakan tanaman, sampai pembakaran alat-alat kerja.

Perusahaan pun meminta pengamanan dari polisi.

Aksi masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan AMAN di depan Kemenhut, Selasa(5/3/13). Mereka protes penangkapan warga yang menuntut tanah adat dan hutan kemenyan yang sudah menjadi tempat hidup secara turun menurun . Foto: Sapariah Saturi

Dia mengatakan tak percaya dengan klaim hutan adat. Desa Pandumaan dan Sipituhuta, katanya, bagian dari 10 desa di sekitar konsesi Toba Pulp Lestari di Sektor Tele, masuk Kecamatan Pollung. “Mereka mengklaim blok-blok kerja Toba Pulp Lestari sebagai hutan ulayat mereka, yang jaraknya dari kampung, mencapai 12 kilometer jika diambil garis lurus. Desa-desa lebih dekat, justru tidak mengklaim serupa.”

Masyarakat desa yang lain mau bekerja sama. Mereka bahkan minta pembukaan jalan agar mobilitas mereka ke pohon-pohon kemenyan jadi mudah.

Perusahaan,  katanya, hanya membangun hutan tanaman industri 40 persen atau sekitar 75 ribu hektar dari konsesi. Sebenarnya,  peraturan mengizinkan sampai 70 persen. “Kebijakan itu untuk menyediakan porsi lebih luas bagi kawasan lindung.”

Dedy Armaya adalah satu dari 50.000 karyawan Sukanto Tanoto. Berkedudukan di Medan, Armaya mungkin kenal Vincentius Amin Susanto, seorang akuntan Tanoto, dulu juga berkantor di Medan, yang membocorkan berbagai cara penggelapan pajak Asian Agri. Vincent membeberkan  rahasia itu ke majalah Tempo pada Desember 2006 sedemikian rupa hingga laporan Tempo mendorong kantor pajak mengejar Asian Agri.

Persidangan terhadap karyawan Asian Agri, gugatan terhadap Vincent, maupun berbagai macam upaya mempengaruhi media, bahkan membeli wartawan, memakan waktu bertahun-tahun. Metta Dharmasaputra, wartawan Tempo, menulis naik turun itu dalam buku Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group. Pada akhir 2012, Mahkamah Agung memutus Asian Agri divonis bayar dua kali pajak terhutang Rp1,259 triliun hingga total sebesar Rp2,519 triliun. Ia rekor tertinggi dalam sejarah penetapan pajak di Indonesia.

Mengapa hutan kemenyan di Register 41 ditebangi?

Dedy Armaya mengelak. Dia mengatakan perusahaan berjanji tak menebang pohon-pohon kehidupan seperti kemenyan. “Ini sumber penghasilan non-kayu bagi masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Inilah kawasan Register 41, dulu tempat hidup kemenyan dan pohon-pohon lain. Kini bersih....Foto: Ayat S Karokaro

Inilah kawasan Register 41, dulu tempat hidup kemenyan dan pohon-pohon lain. Kini bersih….Foto: Ayat S Karokaro

 

SALAH SATU organisasi yang memperhatikan  Toba Pulp Lestari adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, biasa disingkat Bakumsu, terletak di daerah Jalan Air Bersih, Kota Medan. Ia terletak dekat Kampus Universitas Muhammadiyah.

Saurlin Siagian dari Bakumsu termasuk peneliti yang ragu dengan berbagai keterangan perusahaan ini. Lewat Facebook, Siagian menaruh gambar satu ream kertas merek Paper One, produk PT Toba Pulp Lestari, dan ditulisnya keterangan, “It destroys natural forests, endemic forests, and violates human rights and Batak indigenous people at Sumatra-Indonesia.”

Siagian ingat bahwa pada 2010, sebelum dapatkan izin operasi  di Desa Pandumaan-Sipituhuta, ada tim independen dari Jakarta. PT Sucofindo, sebuah perusahaan negara, salah satu lembaga penilaian. Saurlin Siagian diundang bicara tentang hutan kemenyan. Pertemuan itu juga dihadiri Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), organisasi asal Siborong-borong, Tapanuli Utara, yang mendampingi warga Toba melawan Indorayon, sejak 1980an. Kini KSPPM bermarkas di Parapat, Danau Toba. Kesimpulannya, menurut Siagian, tak boleh ada penebangan hutan kemenyan di Kecamatan Pollung termasuk Desa Pandumaan-Sipituhuta.

Kesimpulan ini ternyata tak diindahkan. Dalam rencana kerja Toba Pulp Lestari 2011, penebangan hutan tetap ada di Kecamatan Pollung.

“Saya berpikir tidak ada gunanya lembaga sertifikasi seperti Sucofindo,” kata Siagian.

Gubuk ini biasa buat menjual makanan bagi petani kemenyan yang akan menuju ke hutan menderes kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Gubuk ini biasa buat menjual makanan bagi petani kemenyan yang akan menuju ke hutan menderes kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Warga tentu menolak Toba Pulp Lestari menebangi hutan kemenyan yang sudah dikelola 13 generasi. Warga membatalkan perjanjian kerja sama dengan perusahana karena merugikan warga. Mereka tak mengerti teknis dan detail perjanjian.

“Eukaliptus tentu bukan bidang warga desa, hingga perhitungan perhitungan yang dibuat Toba Pulp Lestari ternyata merugikan warga.”

Perusahaan tak peduli. Sejak 2009, pohon kemenyan ditebangi tanpa persetujuan warga. Konflik tak terelakkan. Bentrok aparat dan warga terjadi.

Menurut data Bakumsu, antara 2000 dan 2012, lebih dari 50 orang ditangkap polisi. “Peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelum kehadiran TPL. Desa-desa di pinggir hutan ini aman dan damai.”

 

MINGGU AWAL Januari 2014, Desa Pandumaan-Sipituhuta, terasa sejuk dan berkabut. Suhu sekitar 16 derajat Celcius. Warga desa mulai bekerja. Ada yang bersiap ke hutan kemenyan. Ada berangkat ke sawah.

Kebanyakan laki-laki dewasa bekerja sebagai petani kemenyan. Setiap Senin, mereka berangkat ke tombak dan tinggal untuk menoreh getah atau manige. Mereka membawa persediaan makan dan minum buat di hutan. Di sana, warga tidur dan istirahat di pondok. Mereka pulang ke desa pada Kamis, Jumat atau Sabtu. Pada hari-hari itu, di desa kebanyakan perempuan dan anak-anak.

“Sekarang, tak terlalu dingin. Dulu, pukul 06.00, kita harus pakai sarung tangan dan selimut tebal. Sekarang hutan sudah habis diganti eukaliptus, ” kata Lambok Lumban Gaol.

Tak mudah perjalanan menuju hutan Kemenyan. Dari perkampungan menuju tepian hutan memerlukan sekitar satu jam. Belum lagi, masuk ke dalam, biasa perlu waktu antara enam hingga tujuh jam. Melewati rawa, dan jurang terjal.

“Kalau masyarakat tak sayang hutan, pasti membuat jalan lebar yang bisa dipakai menaiki sepeda motor. Itu tidak dilakukan. Mereka memilih jalan ke hutan selama enam hingga tujuh jam, asal hutan tidak rusak,” katanya.

Desa Pandumaan kala pagi tiba, anak-anak bermain riang di tengah ancaman hutan, ruang hidup  mereka yang terus  TPL. Foto:  Ayat S Karokaro

Desa Pandumaan kala pagi tiba, anak-anak bermain riang di tengah ancaman hutan, ruang hidup mereka yang terus TPL. Foto: Ayat S Karokaro

Menurut penelitian AMAN, luas tombak haminjon atau hutan kemenyan sekitar 4.100 hektar. Ia berisi tanaman kemenyan budidaya beserta tanaman lain. Warga desa Pandumaan dan Sipituhuta diperkirakan bekerja di hutan ini sejak 300 tahun lalu.

Dalam adat Batak, setiap generasi ada tingkatnya. Sinambela pangkat sekian atau Lumban Gaol pangkat sekian. Mudah buat mereka menghitung berapa generasi sudah tinggal di suatu tempat.

Tombak Haminjon berada di tiga area masing-masing bernama Tombak Sipiturura, Dolok Ginjang, dan Lombang Nabagas. Marga-marga awal, yang membuka perkampungan dan hutan kemenyan, terdiri dari marga turunan Marbun: Lumban Batu hingga sekarang sudah 13 generasi dan Lumban Gaol ada 13 generasi. Borubus sebagai marga boru yakni Nainggolan dan Pandiangan sudah 13 generasi. Lalu, keturunan Siraja Oloan, yakni marga Sinambela, Sihite, Simanullang, masing-masing 13 generasi. Ditambah marga pendatang, yakni Munthe dan Situmorang, selama tiga generasi sudah tinggal di dua desa itu.

Komunitas inilah yang membuka perkampungan dan kawasan tombak haminjon ini. Mereka mewariskan turun-temurun hukum adat. Batas-batas kepemilikan komunitas dua desa ini juga ditentukan sesuai kebiasaan atau hukum adat.

Letak kedua desa, Pandumaan-Sipituhuta, bersebelahan. Luasnya, sekitar 6.500 hektar terbagi atas 2.400 hektar wilayah desa, 4.100 hektar hutan kemenyan. Masyarakat adat di dua desa, total 700 keluarga, mayoritas mencari nafkah dari tombak haminjon.

Kini, hutan adat mereka masuk dalam konsesi  Toba Pulp Lestari. Berbagai upaya dilakukan masyarakat, mengadukan persoalan dari kabupaten sampai Jakarta.

Anggota AMAN Tanobatak menunjukkan tanda kayu eukaliptus yang ditanam di konsesi  TPL. Foto:  Ayat S Karokaro

Anggota AMAN Tanobatak menunjukkan tanda kayu eukaliptus yang ditanam di konsesi TPL. Foto: Ayat S Karokaro

Pada 5 Agustus 2011, Dewan Kehutanan Nasional (DKN), sebuah lembaga negara yang menjadi forum komunikasi pemerintah, pengusaha maupun organisasi pembela masyarakat sekitar hutan, merekomendasikan agar desa Pandumaan dan Sipituhuta dikeluarkan dari konsesi Toba Pulp Lestari.

Ia juga sesuai keputusan DPRD Humbang Hasundutan pada 2012 tentang Toba Pulp Lestari.

Menurut Bangun Silaban, ketua DPRD Humbang Hasundutan, dewan telah bertemu masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Permasalahannya pelik. Banyak pertimbangan. “Intinya, sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung rakyat, dewan wajib membela yang benar.”

Pada 19 Juni 2012, DPRD Humbang Hasundutan minta pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mencabut atau merevisi SK Menteri Kehutanan MS Kaban No. 44 tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan wilayah Sumatera Utara.

Rekomendasi lain, mengusulkan kepada Menteri Kehutanan revisi batas areal kerja usaha pemanfaatan hasil hutan  Toba Pulp Lestari di Humbang Hasundutan. Keputusan ini, berdasarkan hasil pengukuran bersama antara pemerintah kabupaten, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta masyarakat.

DPRD Humbang Hasundutan juga merekomendasikan pemerintah Humbang Hasundutan sementara waktu melarang  Toba Pulp Lestari operasi di lahan bermasalah sampai ada keputusan bersama. “Kami harap ada solusi menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. “Sudah dua tahun berjalan belum juga ada titik temu,” kata Silaban.

Bupati Maddin Sihombing, birokrat dari Partai Golongan Karya, segera menyurati Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang menggantikan posisi M.S. Kaban pada periode kedua Presiden Yudhoyono, untuk mengeluarkan dua desa itu dari konsesi perusahaan.

Peta Desa Pandumaan-Sipituhuta dan Hutan Kemenyan. Sumber: AMAN

Persoalannya, menurut Sihombing, izin konsesi hutan ada di tangan Kementerian Kehutanan, hingga seorang bupati tak bisa berbuat banyak. Begitu juga soal penghentian kegiatan  Toba Pulp Lestari.

“Silakan tanya ke Menhut soal itu. Yang jelas kami sudah melaksanakan berbagai cara menyelesaikan masalah ini, ” kata Sihombing.

Mungkin dalam bayangan Maddin Sihombing, dia hanya seorang birokrat, politikus dengan modal kecil, tak sanggup membela warga, kala berhadapan dengan  taipan internasional sekelas Sukanto Tanoto.

 

PADA September 2013, 10  warga Desa Pandumaan-Sipituhuta, diantar oleh AMAN, datang ke kantor Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di bilangan Senayan, Jakarta. Kementerian ini termasuk kementerian gemuk sejak zaman Presiden Soeharto. Nama gedungnya, Manggala Wanabakti, bersebelahan dengan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

“Harapan kami memperjuangkan tanah adat hanya untuk melanjutkan hidup. Hidup sederhana bukan hidup bermewah – mewah,” kata Rusmedia Lumban Gaol.

Dia datang bersama sembilan wakil warga Pandumaan Sipituhuta ke Jakarta. Bagi mereka tak mudah datang ke Jakarta. Mereka iuran Rp10.000 per keluarga dari sekitar 700 keluarga dari dua desa itu.

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dari Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono menerima delegasi. Hendroyono alumnus Institut Pertanian Bogor. Dia belajar kehutanan ketika mahasiswa dan merintis karir di Kementerian Kehutanan.

Dalam pertemuan itu,  Hendroyono juga mengundang wakil pemerintah Humbang Hasundutan dan manajemen  Toba Pulp Lestari.

“Kita kumpul cari solusi. Saya ingin dengar dan bahas mengenai kemitraan. Mari kepala dingin,” kata Hendroyono.

Dari warga, tak satupun yang mau membahas kemitraan. Tujuan mereka bulat: kembalikan hutan adat, hutan kemenyan mereka.

Rusmedia Lumban Gaol (nomor tiga dari kiri), bersama sebagian warga Pandumaan Sipituhuta yang ikut pertemuan di Kemenhut, Senin (2/9/13). Foto: Sapariah Saturi

Rusmedia Lumban Gaol kukuh. “Kami tidak ingin jadi budak kalau hak tanah adat kami diambil. Lebih baik kami makan rumput asal jangan jadi budak TPL.” James Sinambela meminta pemerintah mengeluarkan hutan kemenyan dari konsesi  Toba Pulp Lestari. “Tolong bapak revisi izin yang Bapak berikan agar tak ada bentrokan Toba Pulp Lestari dan masyarakat.”

Namun, kemitraan seakan sudah agenda mati Hendroyono. Pemerintah telah memberikan izin kepada  Toba Pulp Lestari. Dia merasa wajib menjaga kelangsungan investasi ini. “Kita berbicara dalam konteks hutan produksi. Soal kelestarian hutan itu tanggung jawab perusahaan sebagai pemegang izin. Untuk kelangsungan usaha, itu tanggung jawab pemerintah.”

“Jaminan hukum diberikan pemerintah,  dibuktikan dengan waktu usaha HTI bisa 60 tahun. Jaminan lain kepastian perusahaan bisa menjalan usaha.”

Hendroyono tahu ada rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional dan DPRD Humbang Hasundutan. “Surat dari DKN dan bupati itu hanya kita pegang sebagai referensi.  Tidak kita pertimbangkan.”

Saat ini, katanya, solusi terbaik yakni kemitraan. Pola kemitraan, katanya, tinggal sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka tak terpengaruh LSM. “LSM mestinya membantu Kemenhut menenangkan masyarakat. DKN juga harusnya seperti itu. Jangan ngotot-ngototan terus. Lihat aturan.”

Dia mengacu pada UU Kehutanan Pasal 67, yang mengisyaratkan  keberadaan masyarakat adat lewat peraturan daerah. “Pemerintah juga tidak diam. Kita terus memacu dan membahas ini.”

Kalaupun tidak ada peraturan daerah, katanya, masyarakat diminta bersabar karena rancangan UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, masih dibahas. “Itu akan dijadikan dasar dan solusi ke depan. Jangan ribut-ribut, terus memecah belah. Kawasan hutan tetap kawasan hutan. Ada disitu hutan adat, hutan negara, ayo sama-sama dikelola.”

Sejauh mata memandang, bibit muda kayu eukaliptus tampak tumbuh menghijau. kayu hutan dan kayu kemenyan dibabat habis. Foto: Ayat S Karokaro

Sejauh mata memandang, bibit muda kayu eukaliptus tampak tumbuh menghijau. kayu hutan dan kayu kemenyan dibabat habis. Foto: Ayat S Karokaro

Kala Hendroyono ke Desa Pandumaan-Sipituhuta itu, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat bukan bagian hutan negara, baru keluar. Dialog dengan masyarakat diwarnai berbagai perdebatan. Masyarakat adat berpegang teguh tetap ingin mengelola hutan berdasarkan konsep hutan adat.

Hendroyono mengatakan keputusan itu belum bisa dijalankan. Kementerian Kehutanan tak bisa begitu saja cabut izin. “Apa dasar saya nyabut? Kami punya azas keberlangsungan usaha. Kami harus menjamin hukum disitu. Izin sudah keluarkan, mereka memenuhi syarat. Maka kami harus juga menjamin keberlangsungan usaha mereka.”

Bagaimana soal Toba Pulp Lestari yang terlanjur menebang pohon kemenyan warga?

“Itu kemenyan dari zaman nenek moyang. Maaf kata, bukan membela perusahaan. Banyak yang sudah turun produksi. Kalau ada LSM yang membela, ayo kita lihat ke lapangan. Mana kemenyan? Saya sudah lihat langsung.”

“Itu kemenyan sudah tua. Kalau pun perusahaan menebang, itu perusahaan tidak salah. Karena kemenyan itu produksi juga sudah menurun. Mustinya yang sudah ya sudahlah.”

Tampaknya, Bambang Hendroyono lupa bahwa pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Kehutanan, juga wajib melindungi hak-hak warga negara, termasuk desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Celakanya, Bupati Maddin Sihombing ikut mendorong program kemitraan yang digadang-gadang Hendroyono.

Hendroyono pergi ke Medan. Ada pertemuan dengan Gubernur, Polda, Polres Humbang Hasundutan, Dinas Kehutanan, perwakilan masyarakat, dan  Toba Pulp Lestari. Hasilnya, kesepakatan membentuk kemitraan antara perusahaan. Masyarakat memperoleh kesempatan mengambil hasil hutan non-kayu, dan operasional perusahaan membangun HTI bisa jalan.

Bupati Maddin Sihombing anggap solusi itu kompromi yang bisa diterima. “Itu harus dijalankan. Ada dua desa tidak setuju, Pandumaan dan Sipituhuta. Ini masih terus diupayakan agar sama-sama tidak dirugikan,” ucap Sihombing.

Menurut Heppy Silitonga, kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Humbang Hasundutan, dalam pertemuan soal kemitraan antara 10 warga desa dengan perusahaan. Hasilnya, delapan desa setuju kemitraan. Ada dua desa tak setuju. Mereka bertahan.

Delapan desa yang setuju termasuk desa Pansur Batu, Aek Nauli I, Aek Nauli II, Hutajulu, Hutapaung, Simataniari, Habinsaran dan Sionam Hudon Timur. Dua desa tetap bertahan di lahan hutan adat: Desa Pandumaan dan Sipituhuta. “Nah, inilah yang terus bergejolak dan konflik.”

Aksi pemuda dan mahasiswa di Medan, Sumut, protes aksi perusakan hutan oleh TPL dan penetapan tersangka warga Desa Pandumaan-Sipituhuta, yang tak dicabut hingga kini. Foto: Ayat S Karokaro

Aksi pemuda dan mahasiswa di Medan, Sumut, protes aksi perusakan hutan oleh TPL dan penetapan tersangka warga Desa Pandumaan-Sipituhuta, yang tak dicabut hingga kini. Foto: Ayat S Karokaro

Menurut Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, aturan memungkinkan jika sejarah keberadaan masyarakat adat jelas. Dua desa bisa dikeluarkan dari konsesi. “Kita akan lihat kasusnya dengan jernih dan sistem yang ada berjalan.”

Namun, hingga kini, kementerian terkesan memaksakan penyelesaian lewat pola kemitraan. Setidaknya, posisi Bambang Hendroyono, yang jadi posisi kementerian.

 

SEJARAH mungkin terulang kembali. Dulu Inti Indorayon Utama dilawan dari Siborong-borong lalu ke Medan dan Jakarta. Persoalan Toba Pulp Lestari juga merembet ke Jakarta.

Andiko Sutan Mancahyo, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) juga anggota Dewan Kehutanan Nasional, heran dengan paksaan kemitraan Bambang Hendroyono.

Rekomendasi DKN ada tiga skenario. Pertama, ada daerah dilepaskan dari kawasan hutan karena tumpang tindih dengan hutan adat masyarakat. Kedua, yang dilepaskan dari izin karena wilayah masyarakat adat. Jadi, kedua hal itu izin bukan di kawasan  yang seharusnya, jadi harus dikurangi. Ketiga, izin keluar di kawasan produksi hingga harus dipotong.

Andiko tak mengerti mengapa tiga skenario itu tak diperhitungkan. “Itu masalahnya yang saya juga tidak mengerti. Mestinya di atas kertas itu gampang diselesaikan. Ada pilihan-pilihan kok di situ. Tapi Kemenhut kan menginginkan semua dimitrakan.”

Kemitraan tak bisa dipaksakan seperti itu. Kondisi ini, katanya, tak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat ekonomi juga soal magis religius masyarakat di sana. Masyarakat adat, memandang hutan kemenyan itu tidak hanya dalam konteks ekonomi, juga nilai budaya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga mengirim orang ke Pandumaan dan Sipituhuta. Komnas HAM minta Kementerian Kehutanan melihat bukan sekadar kontrak tapi persoalan lebih mendasar. “Bahwa hak masyarakat atas wilayah adat itu hak asasi yang tak bisa diperlakukan seperti mobil yang bisa gonta ganti,” kata Sandra Moniaga dari Komnas HAM.

Kondisi di Register 41. Hutan gundul terbabat habis...Foto: Ayat S Karokaro

Kondisi di Register 41. Hutan gundul terbabat habis…Foto: Ayat S Karokaro

Moniaga heran karena DKN sudah rekomendasi agar kedua desa dikeluarkan dari konsesi tapi tak digubris. “Rekomendasi DKN itu sangat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Tapi kan gak dijalanin Kemenhut.”

Menurut Moniaga, ketika datang ke Humbang Hasundutan, masyarakat tak punya gambaran lengkap tentang konsesi Toba Pulp Lestari. Seharusnya,  ada proses dimana areal Toba Pulp Lestari dibuka ke publik lalu dibuat agenda konsultasi per desa dan ada verifikasi wilayah.

“Apakah ini di wilayah adat atau nggak? Kalau ada di wilayah adat,  ya harus ada kesepakatan. Kalau masyarakat gak mau ya harusnya keluar. Kalau mereka setuju kemitraan, ya silakan kemitraan. Setiap masyarakat kan pandangan berbeda-beda.”

Martua Sirait, peneliti dari International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) dan juga anggota DKN, merasa konflik sulit teratasi karena Kementerian Kehutanan jadi mediator penyelesaian sengketa atas kesalahan sendiri. “Pembenahan tata kelola hutan harus meninggalkan conflict of interest Kemenhut itu sendiri,” katanya.

Menurut Sirait, sengketa Toba Pulp Lestari merupakan salah satu contoh nyata izin kepada perusahaan diberikan pada kawasan hutan yang baru ditunjuk dan belum ditetapkan. “Sampai saat ini belum selesai tata batasnya.”

Pemerintah, katanya, memberikan izin pada tanah tanah produktif masyarakat, berupa budidaya kemenyan yang sudah berlangsung 300 tahun.

Abdon Nababan, sekretaris jenderal AMAN, menilai konflik terjadi karena keputusan Menteri Kehutanan MS Kabar tahun 2005. “Itu hutan masih penunjukan, belum dikukuhkan. Tapi di atas kawasan hutan itu dikeluarkan izin konsesi HTI untuk TPL. Akhirnya, konflik berkepanjangan.”

Kementerian Kehutanan salah tafsir soal UU Kehutanan. Ini diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang jelas menerangkan bahwa kawasan hutan masih penunjukan belum mempunyai status hukum tetap. Jadi, tak boleh keluar izin apapun sebelum tata batas selesai.

“TPL salah satu contoh penunjukan kawasan hutan dan langsung diberikan izin yang bermasalah. Bukan hanya bermasalah dari segi hukum tapi bermasalah dengan masyarakat adat,  pemimpin wilayah itu.”

Bagaimanapun, hutan adat harus ada kejelasan. Jika tidak, gejolak akan terus terjadi. Kini, di Pandumaan-Sipituhuta, konflik masih terbuka, bara masih menyala.

Sejarah Sukanto Tanoto dengan Indorayon mungkin akan terulang lagi dengan Toba Pulp Lestari. Tanoto ada di Singapura, sementara warga desa di Humbang Hasundutan,  kesusahan,  karena hutan kemenyan mereka dibikin hancur.

Sumber: KSPPM

Pohon kemenyan mati karena kayu hutan ditebangi dan digantikan dengan kayu eukaliptus oleh PT TPL. Foto:  Ayat S Karokaro

Pohon kemenyan mati karena kayu hutan ditebangi dan digantikan dengan kayu eukaliptus oleh PT TPL. Foto: Ayat S Karokaro

Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi

Ikan sepat mutiara, salah satu spesies yang ditemukan di Hutan Harapan Jambi. Foto: Sukmono

Ikan sepat mutiara, salah satu spesies yang ditemukan di Hutan Harapan Jambi. Foto: Tedjo Sukmono

Hutan Harapan merupakan kawasan restorasi ekosistem pada areal hutan hujan tropis  dataran rendah pertama dan terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Jambi dan Sumatra Selatan. Arealnya merupakan bekas wilayah hak pengelolaan hutan (HPH), dengan luas  sekitar 100.000 Ha. Selain daratan yang terdiri dari hutan sekunder yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi kawasan ini juga memiliki  berbagai tipe ekosistem perairan seperti : sungai besar yang berarus lemah, danau ataupun rawa banjiran yang tidak kalah kaya dengan daratannya.

Pada penelitian yang dilakukan di 8 badan aliran sungai dalam kawasan Hutan Harapan selama kurang lebih dari satu tahun ini berhasil mengidentifikasi 123 jenis ikan air tawar. “Berdasarkan kategori daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) dari 123 jenis ikan yang kami temukan  74 jenis belum dievaluasi, 4 jenis informasi kurang, 41 jenis berisiko rendah, 3 jenis hampir terancam dan  1  jenis genting atau terancam” ujar Tedjo Sukmono, peneliti yang memimpin penelitian ini yang juga berprofesi sebagai Dosen Jurusan Biologi di Universitas Jambi. Ridiangus (Balantiocheilos melanopterus) atau juga sering disebut “balashark” adalah jenis ikan terancam punah yang berhasil ditemukan di aliran sungai Hutan Harapan.

Ikan berwarna perak dengan pinggiran sirip berwarna hitam dan kuning yang dapat mencapai panjang 150 cm ini cukup populer dikalangan pecinta ikan hias air tawar namun sayangnya untuk memenuhi kebutuhan ikan hias jenis ini masih mengambil dari alam sehingga spesies ini sudah tidak dapat ditemukan lagi di beberapa sungai yang dulu menjadi habitatnya.  “Selama penelitian ini kami hanya berhasil menemukan 1 ekor ikan Ridiangus” ujar Sukmono. Sungai-sungai atau danau di kawasan Asia seperti Thailand, Myanmar dan Malaysia adalah habitat asli Ridiangus. Di Indonesia ikan jenis ini dapat ditemui di sungai – sungai Sumatera dan Kalimantan.

Selain Ridiangus Sukmono juga menemukan beberapa jenis ikan langka  yang perlu di lindungi di provinsi Jambi berdasarkan pada endemisitas, populasi terancam punah, dan kondisi habitat. Beberapa jenis ikan langka yang ditemukan di Hutan Harapan tersebut diantaranya adalah : ridiangus (Balantiocheilos melanopterus), gurami coklat (Sphaerichtys osphromenoides), sebarau (Hampala ampalong), sebarau (Hampala microlepidota), gurami (Osphronemus goramy), dan Kepras (Cylocheicltys enoplos).

Menurut Sukmono dari 123 jenis ikan yang berhasil ditemukan di Hutan Harapan 23 jenis diantaranya merupakan catatan baru bagi Jambi. Salah satu jenis ikan yang merupakan catatan baru bagi Jambi adalah Seluang Kuring (Puntius sp”harapan”) bahkan Sukmono menduga bahwa ikan ini adalah ikan jenis baru karena belum terdapat di dalam beberapa buku  identifikasi ikan yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ikan air tawar. Kondisi perairan hutan harapan terdiri dari sungai yang kering ketika kemarau tiba namun disepanjang sungai banyak ditemukan rawa-rawa dan putusan sungai yang berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi ikan – ikan ketika sungai mengalami kekeringan.

Dengan habitat yang beragam ini diyakini bahwa potensi keanekaragaman ikan air tawar di kawasan ini sangat tinggi karena habitatnya yang berbeda. Jumlah jenis ikan baru yang ditemukan di Hutan Harapan ini lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah aliran sungai Batanghari. Pada survey yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 lalu di sungai terpanjang di Sumatra yang mengalir disepanjang provinsi Jambi ini ditemukan 20 jenis ikan baru.

Dilihat dari keaslian jenis ikan Hutan Harapan menunjukkan tingkat keaslian yang sangat tinggi yaitu 121 jenis atau 98,4 % dari total temuan selama penelitian ini dilakukan. Hanya ditemukan 2 jenis ikan bersifat introduksi yaitu dari jenis ikan sapu-sapu. Menurut Sukmono keberadaan jenis ikan introduksi ini kemungkinan merupakan introduksi yang tidak sengaja karena nilai ekonominya yang rendah. Selama penelitian ini dilakukan jenis ikan sapu – sapu hanya ditemukan Sungai Kapas yang mana bagian Hulu dan Hilir Sungai Kapas tersebut merupakan desa yang berpenduduk padat yaitu Desa Butang yang terletak di wilayah provinsi Jambi dan Desa Sakau Suban yang berada di wilayah provinsi Sumatra Selatan.

Ridiangus, salah satu spesies langka yang ada di Hutan Harapan, Jambi. Foto: Tedjo Sukmono

Ridiangus, salah satu spesies langka yang ada di Hutan Harapan, Jambi. Foto: Tedjo Sukmono

Tingginya tingkat keaslian ikan di Hutan Harapan menunjukkan bahwa tingkat penurunan populasi  dan penyebaran penyakit akibat introduksi masih kecil dan sebaliknya daya dukung habitat perairan Hutan Harapan terhadap keanekaragaman jenis ikan masih tinggi. Adanya spesies introduksi dan spesies asing juga dapat dijadikan sebagai indikator  kesehatan perairan yang buruk. Menurut Sukmono ini juga membuktikan bahwa ikan dapat berperan sebagai bioindikator pencemaran. Dan dengan sedikitnya populasi ikan – ikan  yang toleran terhadap pencemaran mengindikasikan bahwa kondisi perairan tersebut masih bagus.

Sukmono juga menemukan fenomena menarik pada salah satu danau di kawasan Hutan Harapan. “Di danau ini kami menemukan ikan gabus dan ikan sepat yang insangnya terlihat rusak namun tetap hidup” jelas Sukmono. Ia menduga terbentuknya insang yang tidak normal ini disebabkan oleh suplemen oksigen yang terbatas di dalam air danau karena danau ini sebenarnya adalah kawasan yang telah digali tanahnya dan digenangi air hujan sehingga airnya tidak mengalir. Pada ikan anakan, Sukmono mendapati insangnya terbentuk sempurna namun pada ikan dewasa insang terlihat rusak namun tetap dapat hidup dalam danau tersebut. “Ada campur tangan manusia  sehingga ikan-ikan tersebut berada dalam danau mati” ungkap Sukmono. Selain suplemen oksigen yang terbatas ia juga menduga adanya senyawa racun yang terdapat didalam air dalam proses terbentuknya danau itu.

Jika ditinjau dari segi potensi ikan air tawar yang ditemukan di Hutan Harapan ini 47% atau 58 jenis berpotensi sebagai ikan konsumsi. Jenis ikan yang berpotensi menjadi ikan konsumsi dan bernilai ekonomi tinggi yang terdapat di kawasan ini diantaranya adalah  tambakang (Helostoma temmincki), Lais (Kryptopterus palembangensis) dan Toman  (Channa micropeltes). Sementara 29% atau 39 jenis berpotensi sebagai ikan hias, dan 24% atau 30 jenis berpotensi keduanya. Menurut Sukmono dengan tingginya potensi  ikan air tawar di Hutan Harapan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif hasil hutan non kayu yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Domestikasi atau pengadopsian ikan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari disertai dengan proses budidaya adalah salah satu upaya pemanfaatan potensi perikanan di Hutan Harapan. Dan dengan melepaskan minimal 10% dari populasi ikan yang dihasilkan dari proses budidaya tersebut kembali ke habitat aslinya akan dapat mempertahankan kelestarian perairan tersebut sehingga masyarakat sekitar hutan dapat tetap memanfaatkan ikan sebagai mata pencarian secara berkesinambungan. 

Ancaman Terhadap Kelestarian Hutan Harapan

Meskipun dari penelitian ini menunjukkan kondisi perairan di Hutan Harapan masih bagus namun tidak berarti perairan di kawasan ini bebas ancaman. Selama melakukan penelitian ini terutama pada saat musim kemarau kerap kali Sukmono bertemu dengan perambah dan masyarakat masuk kedalam kawasan Hutan Harapan untuk menuba atau meracun dan menyetrum ikan. “Cara menangkap ikan seperti ini sangat tidak ramah lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan” ujar Sukmono. Jika cara ini terus dilakukan makan perairan yang menjadi habitat ikan akan mengalami kerusakan dan menurunkan populasi ikan di kawasan tersebut.

Selain cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan kebakaran lahan pun dapat mempengaruhi kelestarian ikan. “Asap akan mempengaruhi penetrasi udara kedalam air dan sehingga kondisi ini akan mempengaruhi proses biologis dalam air, misalnya akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan tumbuhan air yang menjadi pakan ikan” jelas Sukmono. Menurutnya jika hal ini terjadi maka ikan pun akan terancam kelestariannya.

Danau di dalam kamp Hutan Harapan. Foto: Lili Rambe

Danau di dalam kamp Hutan Harapan. Foto: Lili Rambe

Namun tidak hanya perairannya saja yang mendapat ancaman daratannya pun mengalami hal yang sama. Rencana pinjam pakai kawasan untuk dijadikan jalan angkut batubara juga masih membayangi kelestarian kawasan Hutan Harapan. Jalan angkut batubara yang diusulkan oleh PT. Musi Mitra Jaya (MMJ) yang merupakan anak perusahaan Atlas Resources ini rencananya akan membelah Hutan Harapan sepanjang 18,35 kilometer dengan lebar 12 meter dan dapat mengakomodir truk berkapasitas 30 ton dengan volume lalu lintas mencapai 2.900 truk per hari.

Pada tahun 2013 lalu Kementrian Kehutanan telah dua kali mengadakan pertemuan dengan PT. REKI, pengelola Hutan Harapan untuk membicarakan soal pinjam pakai kawasan untuk dijadikan jalan angkut batubara ini. Namun PT. REKI telah menyatakan penolakan atas usulan jalan ini. “Kami telah telah tiga mengirimkan surat penolakan kami terhadap usulan jalan tersebut karena sebenarnya tanpa jalan ini PT. MMJ tetap dapat mengangkut batubara melalui jalan yang sudah ada” kata Surya Kusuma, Manajer Komunikasi PT. REKI. Ia juga mengatakan jika rencana ini terealisasi maka akses pergerakan satwa liar penghuni Hutan Harapan akan tertutup dan juga akan meningkatkan stress pada satwa yang dapat mengakibatkan punahnya satwa tersebut. Disamping itu dengan adanya jalan batubara ini akan menyebabkan terbukanya akses ke Hutan Harapan yang berpotensi mendorong meningkatnya perambah dan pembalak liar baru yang akan memperburuk dan mengancam keberlangsungan Hutan Harapan.

20 Pembalak Hutan Simalungun Ditangkap, Polisi Dalami Keterlibatan Pejabat Daerah

Ribuan kubik kayu dari hutan  Simalungun keluar diangkut truk besar dengan bebas. Foto: Ayat S Karokaro

Ribuan kubik kayu dari hutan Simalungun keluar diangkut truk besar dengan bebas. Foto: Ayat S Karokaro

Polres Simalungun,  tengah menyelidiki perambahan dan pembalakan liar yang dilaporkan masyarakat. Sekitar 20 orang yang diduga merambah dan menebang hutan sudah diamankan. Kini, polisi mendalami dugaan keterlibatan pejabat di daerah itu.

Kapolres Simalungun, AKBP Andi Syahriful Taufik, mengatakan, dari penyelidikan ditemukan perambahan hutan oleh sejumlah pihak.  “Sebanyak 20 orang yang diamankan itu, masih diperiksa intensif di Mapolres Simalungun,” katanya Selasa (25/3/14).

Mereka,  diancam melanggar  UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, tentang perambahan kawasan hutan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Andi mengatakan, dari penyidikan juga ditemukan transaksi uang diduga hasil penjualan atau pembelian kayu dari perambahan hutan di Simalungun. Transaksi itu,  menggunakan rekening bank, diduga atas nama IYN yang menerima transfer uang dari seorang diduga pejabat di Pemerintahan Simalungun,  berinisial JWS.

JWS, katanya, disebut-sebut bahagian dari jaringan yang turut diduga dalam penebangan, perambahan, dan perusakan hutan disana. Uang itu, katanya, dugaan awal hasil penjualan kayu dari hutan lindung.

“Kita masih terus melakukan pendalaman. Ini proses pemeriksaan di bank yang ditemukan transaksi mencurigakan itu.”

Polisi juga menyita empat alat berat dari hutan. Alat-alat berat ini diduga untuk menebang dan merusak hutan di Kabupaten Simalungun. Alat berat yang diamankan ini, sudah dibawa ke Polda Sumut di Medan.”Kami terus mendalami. Sudah lebih dari 10 orang yang diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi.”

Menyikapi kehancuran hutan Simalungun, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Sumut, aksi dan membeberkan fakta kerusakan itu.

Boy Saragih, Juru Bicara Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun, menjelaskan, dari hasil penelusuran mereka selama satu bulan terakhir, kerusakan terparah ada di tiga titik.

Di Kecamatan Silau Kahean, kerusakan hutan lindung dan hutan register akibat penebangan liar sekitar 1.000 hektar lebih. Di Kecamatan Dolok Silau, mencapai 1.140 hektar, dan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, luas hutan lindung dan hutan register rusak parah mencapai 2.000 hektar lebih.

Penebangan dan perusakan hutan ini, diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat di Simalungun, salah satu berinisial JWS, yang bekerjasama dengan pengusaha Jepang.

Diatas kain putih ini, mahasiswa dan pemuda membubuhkan tandatangan menolak perusakan hutan Simalungun. Foto:  Ayat S Karokaro

Diatas kain putih ini, mahasiswa dan pemuda membubuhkan tandatangan menolak perusakan hutan Simalungun. Foto: Ayat S Karokaro

Saragih mengatakan, kala mereka protes,  pejabat di Simalungun beralasan penebangan untuk perluasan lahan dan perbaikan jalan umum. Mereka berdalih, demi kepentingan masyarakat antardesa disana. “Itu hanya motif agar bisa menebangi dan mengeluarkan kayu dari kawasan hutan lindung dan register I-II.”

Dampak perambahan hutan ini, di Desa Revo, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, terjadi longsong dan banjir dua pekan lalu. Begitu juga di Desa Dolok Silau, longsor dan banjir.

Dari  pantauan mereka, hutan yang ditebangi dan hancur itu, berada di atas bukit dan tidak ada lagi penahan pohon. Keadaan ini, menyebabkan erosi cukup parah.

Kerusakan hutan juga terjadi di Desa Cingkes, Silau Kaehan, dan Desa Nagori Dolok. Dampaknya pekan lalu, terjadi tanah longsor dan  banjir, hingga terjadi kerusakan pada padi sawah, dan kebun palawija petani.

Lokasi kerusakan hutan juga terjadi di Gunung Sianak-anakI , dan Gunung Sianak-anak II. Kayu di lereng gunung, dirambah dan gundul. Lokasi di Kecamatan Silo Kahean dan Dolok Silau.

Rizal Sinaga, Koordinator Aksi, menyatakan,  dari perambah hutan adalah kelompok dan individu serta perusahaan. Mereka memiliki secarik surat keterangan usaha (SKU) membabat hutan di Simalungun.

“Kami tanyakan ke Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Simalungun, gak memberikan izin. Tetapi mengapa para pelaku memiliki SKU? Kami tidak percaya.”

Dari bukti itu, hutan yang katanya dijadikan pelebaran lahan dan perluasan jalan buat jalur darat di daerah itu, ternyata menjadi perkebunan sawit.

Aksi ini juga menggalang tanda tangan di pintu IV Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (24/3/14).  Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan penolakan perambahan hutan di Simalungun. Aksi berlanjut di Kampus Universitas Medan Area (UMA), dan Kampus Institut Teknologi Medan (ITM), serta di kampus dan lokasi umum lain, Selasa (25/3/14).

Saurli Siagian, Pendiri Hutan Rakyat Institut, mengatakan, . modus pembukaan hutan biasa selalu diawali dan dialaskan pembukaan jalan atau lahan bagi rakyat.

Namun, aksi itu hanya modus penghancuran hutan. Di Simalungun, merupakan kabupaten yang cukup tua soal perusakan hutan.

Saat ini, kondisi hutan disana memprihatinkan. Tersisa hanya di Hutan Raya. Sedangkan di Nagahulambo, Kecamatan Dolok Panribuan, antara Parapat dengan Tiga Parapat, hutan sudah rusak parah, luas lebih 500 hektar diratakan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Hutan juga beralih menjadi kebun sawit dan karet. “Bahkan kebun teh pun sudah berubah jadi sawit.”

Dalam UU Kehutanan, menyebutkan harus ada hutan tutupan minimal sekitar 30 persen di suatu lokasi. “Di sana 10 persen pun sudah tidak ada.”

Analisis dia, pemain utama pejabat di tingkat bupati dan kepala dinas. Permainan lama, katanya, terlebih menjelang pemilu. Korupsi kehutanan dengan memberikan izin luas terjadi, sudah berlangsung satu tahun sebelum pemilihan umum.

“Mana mungkin tidak terlibat pejabat di Simalungun. Untuk membuktikan peredaran aliran dana agak sulit. Saya salut dan percaya KPK yang sudah mengintip soal ini untuk diusut.”

Lelang Wilayah Tambang, Walhi Nilai Pemerintah Kangkangi Hak Warga

Kapal-kapal nelayan yang menghadang kapal yang membawa alat berat tambang ke Pulau Bangka, Sulut. Pulau kecil yang sesuai UU tak boleh ada pertambangan ini tetap dilibas dan masuk WP. Warga menolak. Polisi ketat menjaga tambang. Foto: Save Bangka Island

Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan melelang wilayah-wilayah pertambangan yang belum ada izin di berbagai pulau di Indonesia. Kondisi ini,  diprediksi memicu konflik lahan dan sumber daya alam (SDA) lebih besar lagi, terlebih, menyangkut pelanggaran hak-hak warga.

“Konflik akan makin parah. Apalagi, sejak awal dari penetapan wilayah pertambangan tidak menyertakan warga,” kata Pius Ginting, Manajer Kampanye Energi dan Tambang Walhi Nasional, di Jakarta, Kamis (27/3/14).

Di dalam UU Minerba, diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010,  disebutkan dalam penetapan wilayah pertambangan (WP) harus melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, fakta di lapangan masyarakat tak dilibatkan. Dari penelitian Walhi tahun lalu, menemukan, WP-WP banyak ditetapkan minim partisipasi warga. Jikapun ada, kebanyakan manipulatif. 

Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses WP ini, menyebabkan izin-izin tambang– sejak 2009, mencapai 10 ribu lebih– menciptakan konflik dengan masyarakat di berbagai daerah. Dengan sistem lelang, kata Pius, bukan malah memperbaiki keadaan tetapi berpotensi menimbulkan konflik lebih buruk.

“Bayangkan, peta-peta WP setiap pulau sudah dibuat kecuali Jawa, dan akan dilelang. Bagaimana WP yang berada di wilayah kelola masyarakat?” Belum lagi, jika berbicara masalah lain tambang, seperti akan menjarah kawasan hutan.

WP yang siap dilelang pemerintah itu adalah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Sumatera. Minus Pulau Jawa.

Pius memperlihatkan,  peta Pulau Sumba, sebagian besar sudah ditandai sebagai WP mineral logam. Begitu pula Pulau Bangka, Sulawesi Utara, juga dikapling sebagai WP mineral logam. “Keputusan lelang oleh ESDM ini jelas mengaborsi UU Minerba dan Putusan MK.”

Dalam Surat Keputusan Menteri ESDM itu, menyebutkan, untuk WP di wilayah kabupaten/kota lelang dilakukan di kabupaten/kota. Jika, wilayah lintas kabupaten atau kota dilakukan di provinsi. Kala kawasan tambang lintas provinsi, lelang di Pusat.

Kala lelang di Pusat, ESDM akan meminta rekomendasi ke daerah. Namun, waktu yang disediakan hanya lima hari! Jika lima hari tak ada jawaban, berdasarkan SK Menteri itu, daerah dianggap setuju.

Izin usaha pertambangan yang sudah diberikan lebih dari 10 ribuan, sejak UU Minerba disahkan 2009. Sumber: Walhi

Pius mengingatkan, selama ini operasi tambang sudah menciptakan banyak masalah dari kerusakan lingkungan sampai ancaman kesehatan manusia. Tak jarang, warga penolak tambang harus berhadap-hadapan dengan aparat, sampai dipenjara. Bukan rahasia lagi, katanya, kemiskinan terjadi di sekitar wilayah tambang. “Jadi pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan WP dan lelang ini.”

Senada dengan Deni Bram, pakar hukum lingkungan dari Universitas Tarumanagara. Dia mengatakan, keluarnya keputusan lelang WP ini membuktikan Kementerian ESDM tak mampu mencerna apa yang diperintahkan MK.

Lelang WP, katanya, tidak bisa dilakukan sebelum ada persetujuan atau partisipasi warga terdampak.“kebijakan lelang ini akan mencederai rakyat. Lagi-lagi, masyarakat jadi pihak yang berpotensi dikorbankan.”

Selama ini, operasi tambang sudah banyak ditolak warga. Mereka melakukan perlawanan karena wilayah hidup mereka rusak karena dari polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan hutan.

Sebenarnya, perlawanan masyarakat ini dilindungi UU, alias tak bisa dikenai hukum baik pidana maupun perdata. Sayangnya, Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009, seakan tak digubris penegak hukum. Masyarakat, tetap saja ditangkapi kala melakukan perlawanan karena khawatir lingkungan mereka rusak. “Pasal ini relatif baru dan perlu sosialisasi ulang.”

Masyarakat Adat di Maluku Utara, protes dan melakukan blokir jalan karena kampung mereka masuk wilayah tambang PT Weda Nikel. Foto: AMAN MAluku Utara

Masyarakat Adat di Maluku Utara, protes dan melakukan blokir jalan karena kampung mereka masuk wilayah tambang PT Weda Bay Nickel. Foto: AMAN MAluku Utara

Sumber: Walhi dari Keputusan Menteri ESDM

Sumber: Walhi dari Keputusan Menteri ESDM

Earth Hour di Jogja: Bukan Sekedar Mematikan Lampu

Lampu kembali dinyalakan setelah satu jam seremoni Earth Hour tanggal 29 Maret 2014 silam. Foto: Rifqi M Nur

Lampu kembali dinyalakan setelah satu jam seremoni Earth Hour tanggal 29 Maret 2014 silam. Foto: Rifqi M Nur

Waktu menujukkan pukul 20.30 WIB di telepon genggam saya. Ketika saya sedang berjalan di trotoar sisi selatan hotel Jogja Plaza. Di saat bersamaan lampu-lampu utama dikawasan hotel dimatikan. Para supir taksi yang parkir di samping hotel menoleh ke arah hotel dan bertanya ke sesama rekannya. “Mati lampu yo?,” kata Supardi. “Orak kok, lah iku liyane murup (Tidak kok lah itu lainnya hidup,” timbal Mulyono.

29 Maret 2014  malam, Earth Hour Jogja kembali memperingati Earth Hour 2014. Seperti tahun-tahun sebelumnya Earth Hour diperingati dengan pemadaman lampu dan alat-alat elektronik selama satu jam secara sukarela, baik oleh individu, komunitas, praktisi bisnis dan pemerintah, dimulai pukul 20.30 hingga 21.30.

Berbeda dari peringatan Earth Hour tahun lalu, kali ini Earth Hour Jogja tidak memusatkan perayaan Earth Hour di satu titik. Namun ada 60 titik gelap di Yogyakarta selama Earth Hour berlangsung. 60 titik ini adalah ikon-ikon kota dan korporasi sebagai bentuk simbolik dukungan mereka terhadap penyelamatan lingkungan. Selain pemadaman lampu, ada juga beberapa tempat yang mengadakan perayaan selama Earth Hour, seperti Bali goes di Yogya di Hyatt Regency Yogyakarta, Cocktail Party di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa, BBQ Party di Hotel Novotel Yogyakarta, Care 4 earth Care 4 others di Ibis Style Yogyakarta, dan Perform komunitas di Royal Ambarukmo Yogyakarta dan Alive, Fusion Dining.

Irene Helga selaku koordinator Earth Hour Jogja kepada Mongabay Indonesia mengatakan, pemadaman lampu ini hanya sebagai simbol, dan tujuan dari Earth Hour. Pemadaman lampu ini hanya untuk menunjukan komitmen untuk penyelamatan planet bumi. Diharapkan selain pemadaman lampu, pemerintah dan korporasi juga melakukan aksi nyata untuk penyelamatan lingkungan.

“Dimulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan, karena aksi kecil jika dilakukan bersama-sama akan menghasilkan dampak yang besar” jelas Irene Helga selaku koordinator kota untuk EARTH HOUR Jogja.

“Dari 60 Titik Gelap di Yogyakarta ini, kita buktikan Jogja Memang Istimewa karena mendukung penyelamatan lingkungan.”

Helga menambahkan., aksi Earth Hour ini tidak hanya dilaksanakan di Yogyakarta, melainkan di seluruh dunia. Earth Hour dilaksanakan di 154 negara, untuk Indonesia terdapat 34 kota pendukung yang akan melakukan aksi pemadaman lampu secara serentak pada hari Sabtu malam ini.

Earth Hour Indonesia dalam peringatan tahun ini mengusung beberapa titik berat kampanye bersama yaitu mengurangi sampah plastik, mengurangi sampah kertas dan tissue dengan menggunakan kertas di kedua sisi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan hemat energi dan air.air. EH Jogja mengajak masyarakat luas terutama target utama kita anak muda untuk sadar dan memperhatikan gaya hidup ramah lingkungan.

“Kami disini mengajak untuk merubah pola hidup kita dari hal paling kecil yang nantinya kami percaya akan berkembang menjadi lebih besar,” kata Helga.

Kegiatan Pra Earth Hour Jogja

Beberapa hari sebelum peringatan Earth Hour di Yogyakarta, ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh Earth Hour Jogja bekerja sama dengan beberapa korporasi. Kegiatan yang sudah dilakukan pra Switch Off Ceremonial seperti Green Charity (sosialisasi ke panti asuhan), EH Sesami (sekolahku sayang bumi) yaitu pendidikan green lifestyle ke anak-anak Sekolah Dasar yang dimana EH Jogja juga bekerja sama dengan Hotel Sheraton dan Hotel Hyatt Regency.

Selain itu kegiatan Baby Tree Friends yang merupakan program berkelanjutan dari EH Jogja yaitu untuk mengajak masyarakat baik di Jogja maupun di luar kota untuk menjadi adopter satu bibit pohon yg akan ditanam di desa dan hasil buah dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Tanam bakau bersama Sheraton yang pada tahun ini juga Putri Indonesia dan Miss Universe juga ikut menitipkan pohon bakaunya untuk ditanam.

Felix Krisnugraha, selaku mantan koordinator EH Jogja yang juga memperingati Earth Hour di Pendopo hotel Royal Ambarukmo, kepada Mongabay-Indonesia mengatakan, yang terpenting dari peringatan earth hour ialah tidak dimaknai hanya sekedar perayaan atau hura-hura saja.

“Peringatan earth hour seharusnya menjadi bentuk tindakan kita untum ambil bagian menghemat energi dalam keseharian kita,” kata Felix.

“Harapan dari EH Jogja, semakin banyak masyarakat, korporasi, pemerintah yg ikut mendukung dan ikut melaksanakan penghematan energi dan bergaya hidup ramah lingkungan yang dimana kita dapat menyelamatkan bumi dan pada suatu saat nanti, anak cucu kita jg masih bisa merasakan,” tutup Helga.

Konservasi Mangrove Balikpapan dan Keseimbangan Ekspansi Pembangunan

Bekantan yang terdapat di teluk Balikpapan. Foto: Hendar

Bekantan yang terdapat di teluk Balikpapan. Foto: Hendar

Upaya konservasi mangrove diakui menjadi dilema tersendiri di tengah geliat industri pembangunan. Hal ini diungkapkan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, IB Putera Parthama, PhD, usai pembukaan workshop AMNET di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan,  beberapa waktu lalu.

“Soal mangrove ini memang selalu ada dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi kita perlu community development yang sedikit mengorbankan fungsi ekologis, tapi di sisi lain kita juga nggak mau kepentingan ekologis ini benar-benar terkorbankan,” ujarnya.

Putera mengatakan, pihaknya tidak pernah mengharamkan pembangunan infrastruktur berjalan. Namun hal itu harus terencana, tidak liar seperti yang terjadi di banyak daerah. “Untuk pengembangan infrastruktur saya kira ada jalan tengah. Bagimana kita menyeimbangkan pembangunan tersebut harus green,” terangnya.

Salah satu contohnya, kata Putera, seperti proyek pembangunan jalan tol Mandara di Bali. Pembangunan jalan tol di atas laut tersebut menurutnya telah sesuai dengan visi go green, tanpa mengabaikan ekosistem mangrove di sekitarnya.

“Jadi proyeknya tolnya jalan, mangrovenya juga jalan. Sebenarnya bisa dicari kompromi itu, yang penting harus terencana, misalnya dari sekian mangrove yang ada berapa yang boleh dialokasikan untuk itu. Kan nggak boleh juga kita menghambat pembangunan. Yang penting harus ada penanaman kembali,” jelasnya.

Salah satu kunci untuk mengontrol pembangunan adalah dengan pemberian izin Amdal. Pemerintah Daerah, kata Putera, tidak boleh asal-asalan dalam memberikan izin Amdal. Kemudian bagaimana perusahaan membuat komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. “Tiap perusahaan itu kan ada Amdal, nah izin itu harus beneran, jangan asal-asalan,” tandasnya.

Lembaga Jepang, JICA diakui telah berkontribusi dalam membuat master type mangrove yang dihasilkan di Bali. Tadinya kawasan pantai Bali hancur akibat tambak, kemudian secara perlahan dipulihkan dengan bantuan dari JICA.

“Sekarang kawasan pesisir di sana (Bali) sudah jadi hutan lagi. Itu bisa dilakukan asal ada komitmen dan ada uang. Nah JICA di sini mensupport dananya. Tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya,” kata Putera.

Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia Arai Yuki, secara singkat mengatakan bahwa kerjasama yang sudah terjalin selama 20 tahun lebih itu sudah cukup baik. Namun dia tidak mengingat berapa banyak anggaran yang telah dikucurkan untuk konservasi mangrove di Indonesia.

Industri yang terus mengancam keberadaan mangrove di Balikpapan. Foto: Hendar

Industri yang terus mengancam keberadaan mangrove di Balikpapan. Foto: Hendar

“Yang pasti kesuksesan pengelolaan konservasi mangrove di Bali itu bisa jadi contoh bagi daerah lain. Memang kita belum ada program untuk di Kaltim, tapi ke depan bisa diupayakan,” ujarnya.

Terpisah, Asisten II Setkot Balikpapan Sri Sutantinah, menjamin pemerintah kota tetap komitmen dalam melestarikan kawasan mangrove. Meski juga tidak menutup mata terhadap pembangunan yang sedang dan akan berjalan.

“Industri butuh area, tapi kelestarian lingkungan juga perlu diperhatikan. Jadi, antara ekosistem dengan insdutri harus tetap bersinergi. Tidak boleh yang satu mengalahkan yang lain, semua kita kembali lagi pada hakekat hidup manusia, perlu keseimbangan,” ujar wanita yang akrab disapa Tantin ini.

Dengan keseimbangan tersebut, sejatinya tidak boleh ada efek samping dari kegiatan pembangunan. Pemkot Balikpapan, kata Tantin, sudah mengaturnya melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Aturan kita sudah jelas tertuang di RTRW, bahwa di situ tetap ada kawasan budidaya yang dipertahankan. Jadi aktivitas nelayan tetap akomodir dan kelangsungan ekosistem laut juga tetap terjamin. Ini salah satu konsep keseimbangan yang kita terapkan,” pungkasnya.

Balikpapan Segera Siapkan Perda Kawasan Konservasi Daerah

Luasnya lahan hutan mangrove yang ada di teluk Balikpapan hingga mencapai 3000 hektar, mengakibatkan perlindungan atas kawasan tersebut semakin rentan atas pemanfaatan kawasan. Untuk itu pemerintah Kota Balikpapan akan mempersiapkan peraturan untuk mencegah kehancuran mangrove dalam bentuk peraturan daerah (perda) kawasan konservasi daerah.

Hal ini dikatakan Walikota Balikpapan Rizal Effendi saat di temui usai mengunjungi mangrove center Graha Indah Balikpapan Barat bersama Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, di Mangrove Center Graha Indah beberapa waktu lalu.

“Tentu arah kita akan membuatkan peraturan tersendiri untuk melindungi Mangrove yang ada di teluk Balikpapan, hal ini akan merupakan potensi yang baik, dan tentunya harus kita jaga mangrove ini, sehingga nantinya mangrove ini perlu kita lindungi,” kata Rizal.

Ditambahkannya, pemerintah kota akan secepatnya akan melakukan pengkajian mengenai recana peraturan tentang penyelamatan mangrove tersebut. “Kami akan melakukan kajian, meski telah ada perwali namun hal tersebut perlu di pertegas lagi,” ujar Rizal

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, mendukung atas rencana Walikota Balikpapan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai konservasi Mangrove di Kawasan Kota Balikpapan. “Kami kementerian tentunya akan mendukung pemerintah kota untuk secepatnya membuat perda Peraturan Daerah mengenai Kawasan Konservasi Daerah, kami akan dorong pemerintah daerah tenang peraturan tersebut.

Hal senada juga dilontarkan Agus Bei, selaku ketua Mangrove Center Graha Indah, menurut dia, penetapan kawasan merupakan upaya terakhir untuk melakukan penyelamatan mangrove dan teluk Balikpapan.

“Kami ini hanya masyarakat biasa yang memiliki niat untuk melakukan penyelamatan lingkungan dan menjaga lingkungan mangrove, selain itu kami tidak punya wewenang apapun, bila ada yang akan mengambil atau merusak mangrove yang notabennya itu merupakan tanah mereka kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada ketetapan mengenai kawasan mangrove ini,” ungkap Agus.

Masyarakat sekitar yang masih membutuhkan keberadaan hutan mangrove di Balikpapan. Foto: Hendar

Masyarakat sekitar yang masih membutuhkan keberadaan hutan mangrove di Balikpapan. Foto: Hendar

Bila melihat kebelakang tentang upaya masyarakat Graha Indah  menyelamatkan Mangrove di daerahnya, tentunya pemerintah sudah bisa berkaca, Agus Bei selama 13 tahun menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk menyelamatkan mangrove di kawasan RT 85, karena sebelumnya mangrove yang gundul oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan tidak adanya penahan angin, sehingga hampir 300 rumah terserang angin putting beliung pada tahun 2001.

Hal ini yang mendasari Agus Bei untuk melakukan penyelamatan terhadap hutan mangrove yang ada di kawasan tersebut, hingga saat ini. “Kami dahulu selain panas dan gersang, kami terkena angin putting beliung, rumah rusak, sehingga kami punya niatan untuk menjaga mangrove ini melestarikannya, karena kami tau kalau rusak maka kami juga yang terkena dampaknya. Selama  13 tahun kami bekerja tanpa pamrih untuk menyelamatkan mangrove ini,” kata Agus.

Sementara itu sebanyak 25 Peserta Delegasi ASEAN mengikuti Workshop Konservasi Mangrove. Delegasi negara-negara ASEAN menghadiri workshop ketiga sekaligus pertemuan pertama untuk ASEAN Mangrove Network (AMNET). Kegiatan dipusatkan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada bulan, lalu

Turut hadir Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, IB Putera Parthama, PhD, Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia Arai Yuki, dan beberapa praktisi mangrove di Indonesia. Acara pembukaan juga dihadiri Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong dan Asisten II Setkot Balikpapan Sri Sutantinah.

Melalui kegiatan tersebut, 25 orang peserta dari delegasi negara ASEAN saling belajar dan bertukar informasi mengenai pentingnya konservasi hutan mangrove. SMU Negeri 8 Balikpapan mewakili Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam hal edukasi konservasi mangrove.

Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kemenhut, IB Putera Parthama, mengatakan, pertemuan pertama AMNET diadakan paralel dengan penyelenggaraan workshop, yang dihadiri oleh perwakilan lembaga pemerintah pengelola mangrove dari negara ASEAN. Pertemuan itu juga membahas tentang mekanisme jaringan dan rencana kegiatan 5 tahun ke depan. Jaringan dibentuk dalam format ASEAN Regional Knowledge Network (ARKN) yang bertujuan mengembangkan kajian pengetahuan dalam lingkup regional, selain untuk memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove di ASEAN.

“Kita juga didukung penuh oleh JICA MECS. Kerjasama ini sudah berlangsung lama, mereka mensupport dari segi pendanaan,” ujarnya.

Pada workshop regional pertama digelar di Surabaya pada November 2012 lalu. Kemudian disusul workshop kedua yang digelar di Bangkok dan Provinsi Trat, Thailand, pada Desember 2013 lalu.

Berbagai upaya, kata Putera, telah dilakukan untuk konservasi ekosistem mangrove dan pemanfaatan berkelanjutan di negara Asia Tenggara. Salah satunya rehabilitasi pada daerah yang over-eksploitasi dan penggunaan sumber daya berkenalnjutan untuk pengentasan kemiskinan.

“Semua upaya tersebut sungguh menghasilkan pembelajaran yang berharga, yang sebaiknya disebarkan bagi praktisi lain baik dalam negeri maupun negara tetangga,” tandasnya.

Salah satu sudut hutan Mangrove di Graha Indah Balikpapan, yang menyimpan potensi wisata. Foto: Hendar

Salah satu sudut hutan Mangrove di Graha Indah Balikpapan, yang menyimpan potensi wisata. Foto: Hendar

Perluasan Mangrove Terkendala Pembebasan Lahan

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan Ketut Astana, menyatakan penambahan luas hutan mangrove di Balikpapan belum berbanding lurus dengan kerusakan yang terjadi. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan mangrove.

“Kita punya beberapa kawasan seperti mangrove centre di Kariangau, kawasan pendidikan di SMA 8, dan ada juga di Teritip. Tapi memang penambahannya belum berbanding lurus, kalaupun ada tempat yang kita siapkan itu juga masih terkendala di pembebasan lahan. Contohnya di SMA 8, kita sudah blok tapi belum dibebaskan,” katanya

Terpisah, Sekretaris BLH Panti Suhartono menyebut luas lahan mangrove di Balikpapan sekitar 3.150 hektare (Ha). Kawasan itu terbentang di wilayah Barat dengan luas 2.500 Ha dan sisanya di wilayah Timur sekitar 350 Ha. “Ini baru gambaran global, belum hasil penelitian. Dengan total panjang pantai kita kurang lebih 81 kilometer, sudah termasuk Teluk Balikpapan,” ujarnya.

Dalam tahun ini, BLH belum memprogramkan penambahan luas mangrove lantaran masih terkendala pembebasan lahan. Namun upaya merehabilitasi mangrove yang rusak terus dilakukan.

“Contohnya di Margomulyo, tadinya rusak, gersang, tapi sekarang sudah mulai bagus. Kerusakan itu mungkin disebabkan pemotongan/ditebang oleh oknum warga untuk kebutuhan kayu bakar. Di Somber juga begitu, sebagian ada yang rusak karena ditebang. Memang arang yang dihasilkan batang mangrove ini cukup padat, sehingga banyak warga yang menjadikannya kayu bakar,” jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah sudah melarang aktivitas penebangan liar hutan mangrove. Upaya ini juga dibarengi dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan konservasi ke masyarakat. Menurut Panti, kerusakan yang terjadi hampir 10 persen setiap tahunnya. “Memang kita belum lakukan penelitian, tapi sekadar gambaran ya 10 persen yang rusak setiap tahunnya,” jelasnya.

Kepedulian BLH, kata Panti, tidak hanya terfokus pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan konservasi, namun juga memperketat izin Amdal bagi perusahaan-perusahaan baru. Meski diakui, pembangunan juga menjadi dilema tersendiri di tengah upaya konservasi tersebut.

“Memang ini dilema, tapi kita tidak bisa mengentikan pembangunan berjalan. Prinsipnya, kami pertegas di izin Amdal, bahwa aktivitas pembangunan baik di pesisi maupun di teluk harus tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kita juga perlu menggandeng aparat Pol Air, dan berharap peran serta  masyarakat lokal agar lingkungan itu tetap terjaga, kalau hanya mengandalkan pemerintah sendiri kita nggak ada kekuatan,” pungkasnya.

Earth Hour, Kawasan Bisnis Jakarta Relatif Gelap

Bunderan Hotel Indonesia, kala Earth Hour, Sabtu (29/3/14), mulai pukul 20.30-21.30. Foto: Sapariah Saturi

Bunderan Hotel Indonesia, kala Earth Hour, Sabtu (29/3/14), mulai pukul 20.30-21.30. Foto: Sapariah Saturi

Kala saya melintasi Jalan Sudirman-Thamrin, pada Sabtu (29/3/14) sekitar pukul 20.30, suasana terasa berbeda. Gedung-gedung menjulang di kiri kanan jalan tak tampak terang benderang, seperti biasa. Malam itu, sebagian besar gedung gelap.  Sebagian gedung, lampu masih ada yang menyala di beberapa ruangan atau plang nama tetapi mayoritas gelap. Lampu-lampu jalan sebagian mati. Begitu juga di Bunderan HI, tampak gelap kala itu. Malam itu,  adalah Earht Hour yang berlangsung 20.30-21.30.

Hal serupa juga terjadi di berbagai penjuru Indonesia dan dunia. Dari akun twitter @EHIndonesia, tampak berbagai aksi anak negeri dari Aceh, Kediri, Kendari, Makassar, Kalimantan Timur, Surabaya, hingga Semarang dan banyak daerah lain. Mereka meramaikan event ini dengan kreasi masing-masing. Ada yang membuat simbol 60+ dengan lilin. Ada yang menari, ada yang sosialisasi earth hour dan membagikan lilin dan banyak lagi.

Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF-Indonesia mengatakan, mematikan lampu selama satu jam ini sebagai simbolisasi dukungan terhadap gerakan earth hour.  Di Indonesia, ini tahun ke enam penyelenggaraan event ini.

WWF-Indonesia telah melakukan penggalangan komunitas dikemas dalam KolaborAKSI Serentak: “Ini Aksiku! Mana Aksimu?” sejak awal tahun.

Persimpangan Jalan Thamrin, mendekati Monas, kala Earth Hour. Foto: Sapariah Saturi

Persimpangan Jalan Thamrin, mendekati Monas, kala Earth Hour. Foto: Sapariah Saturi

Tahun 2013, gerakan Earth Hour diikuti 31 kota di Indonesia. Tahun ini, meningkat menjadi 37 kota. “Ini menjadikan Indonesia sebagai gerakan Earth Hour berbasis komunitas terbesar di dunia.”

Level global, aksi Switch Off diikuti ikon-ikon dunia, antara lain Empire State Building di New York, Tower Bridge dan St Paul’s di London, Edinburgh Castle di Skotlandia. Lalu, Brandenburg Gate di Berlin, Eiffel Tower di Paris, Kremlin and Red Square di Moskow, Bosphorus Bridge yang menghubungkan Eropa dan Asia, Burj Khalifa di Dubai, Marina Bay Sands di Singapura.

DI Indonesia, pada tahun ini didukung mitra-mitra korporasi, yaitu: Central Park Mall, Weber Shandwick Indonesia, BFI Finance, Teh Kotak, Thanks to Nature, Garuda Indonesia, Hotel Indonesia Kempinski, dan LINE.

“Mereka komitmen melalui partisipasi dalam aksi Switch Off dan sukarela mengajak rekanan, staf, konsumen, dan masyarakat berpartisipasi” kata Nyoman.  Jadi, Ini aksiku! Maka aksimu?

Foto: Aksi Global, Selamatkan Hutan, Selamatkan Habitat Harimau

Aksi global menyerukan penyelamatan satwa-satwa langka, seperti harimau Sumatera, orangutan, gajah, badak dan lain-laina yang terancam karena habitat mereka dijarah perusahaan-perusahaan tak bertanggung jawab. Foto: Sapariah Saturi

Aksi global menyerukan penyelamatan satwa-satwa langka, seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera dan Kalimantan, gajah, badak dan lain-lain yang terancam karena habitat mereka dijarah perusahaan-perusahaan tak bertanggung jawab. Foto: Sapariah Saturi

Sabtu (29/3/14), sekitar 100-an muda-mudi sibuk ramai-ramai bersampo di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada yang membasahi rambut. Ada yang sibuk merapikan handuk. Sebagian sibuk menulis kata-kata ‘mutiara.’

Ada apa? Ternyata mereka tengah mempersiapkan diri buat berfoto-foto selfie. Mereka berfoto buat menyuarakan penyelamatan hutan di Indonesia. Di Indonesia, aksi serupa di lima daerah, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Padang.

Aksi global, penyelamatan hutan Indonesia. Aksi ini dilakukan serentak di sekitar 13 negara. Foto: Sapariah Saturi

Aksi global, penyelamatan hutan Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Aksi ini dilakukan serentak di sekitar 13 negara. Foto: Sapariah Saturi

Gambaran sosok harimau yang menjadi korban karena habitat tergerus kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

Gambaran sosok harimau yang menjadi korban karena habitat tergerus kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

Gawe ini,  serentak dilakukan di 13 negara sebagai aksi bersama menyuarakan penyelamatan hutan Sumatera, Indonesia, dari jarahan perusahaan-perusahaan sawit ‘kotor’.  Aksi global yang digagas Greenpeace ini mendesak Procter and Gamble (P&G), produk rumah tangga dengan salah satu produk samponya, Head & Shoulders,  melepaskan rantai pesokan sawit mereka dari perusahaan-perusahaan yang merusak habitat harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan Kalimantan serta satwa-satwa langka lain.

Gerakan ini berbeda-beda di tiap negara. Ada yang turun aksi seperti di Jerman dan Indonesia. Ada lewat online seperti di India, Thailand, Itali. Di Filipina tanam pohon, di Brazil dengan stickering (memberikan label di produk-produk P&G). “Inggris lewat berfoto-foto selfie. Intinya, bagaimana menyuarakan penyelamatan hutan di Indonesia yang merupakan habitat Harimau, dan satwa langka lain,” kata  Annisa Rahmawati, Forest Researcher and Campaigner at Greenpeace Southeast Asia, hari itu.

Pada akhir Februari 2014, Greenpeace mengeluarkan temuan yang memperlihatkan P&G masih terlibat pembelian sawit dari pemasok yang tidak diketahui jelas asal-usulnya. Greenpeacepun mendesak agar perusahaan anggota RSPO ini berkomitmen melepas diri dari rantai-rantai pasokan itu. “Tapi sampai sekarang belum ada respon berarti. Beberapa hari lalu, serentak Greenpeace menelepon kantor-kantor P&G di berbagai negara mendesak ini,” kata Annisa.

"Harimau" yang berteriak mendesak penyelamatan hutan mereka kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

“Harimau” yang berteriak mendesak penyelamatan hutan mereka kala aksi global di Jakarta, Sabtu (29/3/14). Foto: Sapariah Saturi

Aksi selfie menyuarakan penyelamatan hutan Indonesia. Foto: Sapariah Saturi

Aksi selfie menyuarakan penyelamatan hutan Indonesia. Foto: Sapariah Saturi

Berjoget dan bernyanyi menyuarakan penyelamatan hutan dan satwa di Indonesia dalam aksi global di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Berjoget dan bernyanyi menyuarakan penyelamatan hutan dan satwa di Indonesia dalam aksi global di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi