Lingkungan Hidup

Soal Amdal Reklamasi Teluk Benoa, Walhi Kirim Surat Protes ke KLH

Anak-anak dikenalkan dengan hutan mangrove dan tanaman bakau di Teluk Benoa yang kini semakin terancam akibat laju pembangunan. Jika reklamasi dilakukan, maka fungsi hutan mangrove sebagai sarana pendidikan lingkungan pun akan terancam hilang. Foto: Ni Komang Erviani

Pada 17 Oktober 2014, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pertemuan teknis, membahas Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk reklamasi di Teluk Benoa. Walhi melayangkan surat terbuka kepada KLH dan meminta kementerian ini menghentikan proses Amdal itu karena bakal berdampak buruk terhadap lingkungan di Bali. Proses Amdal juga dinilai tak partisipatif. 

Muhnur Satyahaprabu, manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, mengatakan, Teluk Benoa merupakan kawasan ekosistem unik.  Ia berupa ekosistem esturia dangkal, dengan  sejumlah sungai, seperti Tukad Punggawa, Balian, Badung, Mati,  Soma,  Mumbul dan Bulau bermuara di perairan teluk ini.

Kondisi ini, katanya, menciptakan tipologi biota berbeda dengan perairan pantai dangkal lain. “Teluk Benoa tempat hidup komunitas strategis, khusus mangrove, padang lamun, makrozoobenthos dan komponen infauna dengan kelimpahan dan keragaman tinggi. “Kalau sampai reklamasi terjadi, akan merusak ekosistem unik ini,” katanya di Jakarta, Senin (20/10/14).

Saat ini, proses Amdal perusahaan ini dibahas di KLH. Untuk itu, KLH harus melibatkan masyarakat. Kala keterlibatan masyarakat dimanipulasi, jelas proses Amdal cacat hukum.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat tegas diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 Pasal 26. “Jika KLH mengingkari kewajiban proses Amdal TWBI cacat prosedural.”

Keterlibatan masyarakat ini, kata Munhur, juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, sebelum itu ada keputusan kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal.

Guna mengingatkan KLH terhadap keterancaman lingkungan dan proses Amdal itulah, katanya, Walhi melayangkan surat terbuka. Isi surat itu, katanya, sebagai bentuk kekhawatiran terhadap keselamatan lingkungan Teluk Benoa. Sebab, saat ini ada upaya terus menerus secara sistematis untuk mereklamasi Teluk Benoa. Terbukti, kata Munhur, mengutip surat terbuka itu, pemerintah nasional dan daerah saat ini berusaha mewujudkan keinginan investor (TWBI) untuk mengeksploitasi teluk ini.

Suriadi Darmoko, direktur Walhi Bali mengatakan, Amdal di KLH tanpa melibatkan masyarakat terdampak rencana reklamasi. Sejak dua tahun lalu Walhi Bali bersama-sama masyarakat aktif menolak rencana reklamasi ini. “Masyarakat di Bali tidak menginginkan reklamasi Teluk Benoa.”

Sebelum itu, pemerintah Bali dalam berbagai kesempatan sosialisasi hanya melibatkan organisasi pro reklamasi, yang kritis terhadap kebijakan tak ikut serta.

Sebelum itu, Walhi Bali lewat siaran pers menyampaikan keprihatinan pada pembahasan Amdal di KLH. Walhi menyebut,  KLH melalui deputi juga sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat, Imam Hendargo Abu Ismoyo mengundang Pemerintah Bali, Pemerintah NTB, Pemerintah Denpasar, Badung dan p Lombok Timur serta beberapa akademisi. Tujuannya, untuk membahas kerangka acuan (KA) Amdal “revitalisasi” Teluk Benoa di Badung dan Denpasar serta kegiatan tambang (dalam menunjang reklamasi Teluk Benoa) di Lombok Timur, NTB oleh TWBI.

Wayan “Gendo” Suardana, koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) mengungkapkan, pembahasan Amdal tidak mendapatkan legitimasi penuh masyarakat Bali dan tidak sah karena dilakukan di tengah penolakan reklamasi yang makin meluas.

Menurut ForBALI, saat ini sudah lebih 155 STT dan komunitas menolak reklamasi Teluk Benoa. Di sekitar Teluk Benoa, reklamasi mendapat penolakan keras dari Desa Adat Pemogan, Desa Adat Kepaon, Desa Adat Kelan, Banjar Anyar, Banjar Purwa Santhi, Banjar Kertha Pascima dan Banjar Tengah, Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi dan Forum Pemerhati Pembangunan Bali, Kedonganan.

Selain tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, rencana reklamasi berlangsung tertutup dan tidak terbuka ke publik. Bahkan sampai proses pembahasan Amdal, publik tidak mengetahui ada izin lokasi yang diterima TWBI.

Album Bali Bergerak yang baru launching sebagai salah satu media kampanye buat penolakan reklamasi Teluk Benoa. Foto: Luh De Suryani

Album Bali Bergerak yang baru launching sebagai salah satu media kampanye buat penolakan reklamasi Teluk Benoa. Foto: Luh De Suryani

Cegah reklamasi

Sementara itu di Bali, musisi optimis bisa “mengusir” investor yang akan mereklamasi Teluk Benoa. Pekan ini, mereka menggaungkan lagi suara penolakan dengan mengeluarkan album kompilasi “Bali Bergerak” dan pagelaran budaya dan musik dalam Art Event Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

“Gerakan ini makin meluas, optimisme bertambah,” kata Nyoman Angga, juru bicara trio band akustik terkenal Nosstress. “Kalau kita (musisi) tak bicara dari dulu mungkin reklamasi sudah jalan. Pulau Bali bisa bentuknya bulat.”

Keterlibatan musisi tak hanya sebagai pendukung. Mereka menjadi penggerak utama pendidikan dan mobilisasi massa. Suatu hal yang jarang terjadi di Bali.

Setelah membuat jingle lagu “Bali Tolak Reklamasi” dan rangkaian konser, mereka menjual album “Bali Bergerak” yang 100% hasilnya didonasikan untuk pembiayaan kampanye.

Dalam album seharga Rp35.000 di toko-toko RMBL yang dibuat Jerinx “SID” ini bahkan ada selebaran berjudul Bali Bergerak. Gde Putra, penulis muda Bali membuat seruan penyemangat. “Gemuruh protes terhadap proyek pulau “akal-akalan” itu menandakan rakyat jenuh berpura-pura tenang demi Bali yang damai di mata wisatawan,” tulis Putra.

Menurut dia, konsepsi kedamaian hanya ada jika menjauhi konflik dirasakan sebagai pembodohan. Bagi rakyat Bali yang gerah ”damai” dalam pengertian itu sama saja membiarkan tanah mereka berada di ujung tanduk. “Lagu-lagu di album ini upaya meriuhkan suasana agar tidur para zombie berdasi tak tenang.”

Bencana ekologis diduga akan meluas jika reklamasi terjadi. Misal, dampak buruk pengambilan material di sejumlah kawasan seperti Lombok yang akan menyebabkan ancaman keragaman hayati seperti terumbu karang dan abrasi di pantai sekitar.

Album kompilasi yang diisi deretan band Bali ini launching Minggu (19/10/14), dalam serangkaian Event Budaya Tolak Reklamasi di Pantai Padang Galak, Kesiman.

Dodix, manajer Superman Is Dead, mengatakan, album ini lanjutan dari aksi seperti konser-konser kampanye serta penggalian dana. Album kompilasi ini makin menegaskan gerak perlawanan di kalangan musisi kian membesar. Menurut dia, banyak musisi ingin terlibat dalam album ini, karena keterbatasan waktu diisi band yang telah terkonfimasi terlebih dulu.

Band/Musisi dan judul lagu dalam album ini adalah Eco Defender–Serenada, The Dissland–Kayu Besi Tanah Air Ibu Pertiwi (Musnah), Rollfast–The Death Stare, Joni Agung & Double T–Indahnya Hidup Ini, The Bullhead–Anarchy Evolution. Lalu, The Hydrant–Proyek, Superman Is Dead–Water Not War, Navicula–Mafia Hukum, Nosstress–Endonesya, Begitu Katanya. Made Mawut–Krisis Pangan, Scared Of Bums– Kepalkan Tangan Kiri, Ripper Clown–Stop The Bullshit, dan Ugly Bastard–Bakar Ilusi Pulau Surga.

250 Seniman Tampil

Sebuah aksi kolaborasi akbar dihelat di Pantai Padang Galak, Minggu (19/10/14) dari siang sampai tengah malam. Pantai ini, salah satu saksi dampak reklamasi Pulau Serangan. Abrasi di Padang Galak terus terjadi walau beberapa kali dibendung dengan pembetonan, krib, dan lain-lain.

Selain pentas puluhan band, juga parade budaya sepetu baleganjur, tari, puisi, layangan, street artist, digital artist, teater, dan lainnya. Bertajuk “Bali Tolak Reklamasi Art Event” digerakkan kelompok muda banjar, Sekeha Teruna Teruni (STT) Yowana Darma Kretih Banjar Kedaton, Desa Kesiman Petilan.

Agung Anom, selaku tim produksi membeberkan, acara ini murni gerakan kolektif dari partisapasi seniman, STT, dan komunitas. Ia tonggak perlawanan  para seniman yang menolak reklamasi Teluk Benoa.

Surat Terbuka Walhi ke KLH Soal Amdal Reklamasi Teluk Benoa 

Tegaskan Sektor Kemaritiman, Presiden Jokowi Perlu Evaluasi Kebijakan Laut Indonesia

Presiden Jokowi membacakan pidato kenegaraan pertamanya usai dilantik oleh MPR, di gedung parlemen Jakarta, Senin (20/10/2014). Foto : Setkab.go.id

Presiden Jokowi membacakan pidato kenegaraan pertamanya usai dilantik oleh MPR, di gedung parlemen Jakarta, Senin (20/10/2014). Foto : Setkab.go.id

Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sidang paripurna Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) di gedung parlemen, di Jakarta, pada Senin pagi (20/10/2014).

Usai dilantik, Presiden Jokowi melakukan pidato kenegaraan pertama yang berjudul “DI Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi”. Dalam pidatonya tersebut, Presiden ke-7 Indonesia itu kembali menyebutkan sektor kemaritiman untuk mengembalikan kejayaan bangsa dan negara.

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk,” kata Jokowi.

“Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana,” katanya.

“Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung,” kata Jokowi.

Menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan sektor maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia.

“Bicara tentang maritim, tidak terlepas soal pelayaran dan perdagangan dilaut. Ini penting bagi Indonesia,” katanya.

Dia melihat untuk pelayaran, masyarakat Indonesia akan dimudahkan dalam urusan mobilitas, termasuk soal pertukaran jasa dan barang, akan lebih mudah dan murah.

Abdul Halim setuju dengan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu mengubah persepsi dengan tidak lagi ‘memunggungi’ laut dan selat. “Ini penting, karena Indonesia mempunyai empat selat yang merupakan jalur laut perdagangan internasional yaitu selat malaka, selat sunda, selat makassar dan selat lombok,” katanya.

“Di Selat Malaka, Singapura dan Malaysia menguasai perdagangan di sana. Singapura bahkan mempunyai pelabuhan laut terbaik di dunia yang memanfaatkan Selat Sunda. Singapura juga memanfaatkan jasa pandu untuk pelabuhan mereka.Sedangkan Indonesia hanya ikut mengamankan bila ada pencemaran dan perompakan laut,” katanya.

Untuk industri sektor kelautan di Indonesia, didominasi oleh perusahaan asing. “Investasi di bidang kelautan dan perikanan di dominasi oleh perusahaan PMA (penanaman modal asing) sampai dengan lebih dari 90 persen. Ini memprihatinkan bila pelaku dalam negeri tidak diberi ruang, termasuk nelayan tradisional dalam anggaran pemerintah,” katanya.

Meski tidak bisa dipungkiri banyak hal yang telah dilakukan di pemerintah SBY dalam sektor kelautan, Halim melihat banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun kesejahteraan rakyat, termasuk para nelayan dan masyarakat pesisir.

Dia mencontohkan di Timor Leste, nelayan mendapatkan bantuan lemarin pendingin (cold storage) untuk menyimpan hasil laut mereka dan dijual ketika kondisi harga sedang bagus.

Kiara melihat pemerintahan Jokowi perlu mengoreksi kebijakan sektor kelautan yang selama ini berpotensi merugikan negara, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Peraturan itu membolehkan alih muatan tangkap ikan di laut, membiarkan jenis ikan mahal seperti tuna ditangkap dan dibawa langsung ke luar negeri. Kapal berbendera asing juga dibolehkan tidak menggunakan  vesel monitoring system di perairan laut zona ekonomi ekslusif, yang meningkatkan pencurian ikan di laut. Ini merugikan Indonesia,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan aspek koordinasi pada lembaga pemerintah terkait keluatan.“Untuk itu, Kiara akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2019 mendatang,” tambah Abdul Halim.

Sedangkan, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting mengatakan menyambut baik sektor kemaritiman yang akan dibangun oleh Presiden Joko Widodo. “Tetapi ini tidak berarti kita mengalihkan pembangunan dengan segala konsekuensinya dengan eksploitasi laut, meski betul laut Indonesia mempunyai potensi yang besar. Laut menyimpan masa depan Indonesia terkait pangan, energi dan penanganan perubahan iklim,” kata Longgena yang dihubungi Mongabay.

“Kondisi laut kita tidak terlalu baik. Kita menghadapi overfishing di banyak wilayah laut, juga kerusakan terumbu karang, pencemaran laut dan ancaman terhadap perubahan iklim. Terumbu karang kita hanya 20 persen yang baik,” katanya.

Pemanfaatan laut Indonesia, lanjut Longgena, harus dibarengi dengan penyelamatan dan pemulihan laut itu sendiri. “Ini harus dimasukkan dalam pertimbangan Jokowi dan pemerintahannya,” ujarnya.

Pembangunan di sektor kelautan harus bisa mensejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir, yang dimulai dengan mengubah perspektif bahwa laut bukan merupakan pemisah wilayah Indonesia, tetapi merupakan penyatu seluruh wilayah nusantara.

 

Berharap Perbaikan Penyelamatan Lingkungan dari Presiden Baru

Lukisan Akil, anak 10 tahun,  menggambarkan kondisi hutan di Indonesia. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan Akil, anak 10 tahun, menggambarkan kondisi hutan di Indonesia. Foto: Sapariah Saturi

KPA mengusulkan beberapa kementerian guna memastikan reforma agraria berjalan.

Malam itu di Taman Menteng, Panggung Musik 100% Indonesia menampilkan Marginal Band, Sisir Tanah, dan Social Kids. Lagu-lagu mengalur berisi pesan-pesan mengenai kondisi negeri, dari penegakan hukum yang timpang, bencana sampai pesan-pesan bagi perlindungan lingkungan.

“Itulah IBU….IBUku IBUmu IBUmi kita semua. Tanpa diat akkan pernah ada. Sejarahnya manusia…” 

Kutipan lirik Ibu yang dibawakan Marginal bermakna, semua ibu. Bumi juga merupakan ibu manusia. Tanpa bumi yang terjaga, manusia akan terancam.

Empat film berisi dokumenter bertajuk Silent Heroes juga diputar. Ada juga stan menampilkan foto-foto kerusakan alam dan ancaman kerusakan jika industri ekstraktif masuk, seperti lahan pertanian di Batang, Pulau Bangka di Minahasa Utara terancam tambang. Ada DJ Ninda yang datang ke Padumaan-Sipituhuta di Sumatera Utara. Dua desa ini berusaha mempertahankan hutan adat mereka, hutan kemenyan, yang selama turun menurun menjadi salah satu sumber hidup.

Beberapa lukisan dari Akil, bocah berusia 10 tahun juga dipamerkan di sana. Guratan tangan Akil menceritakan, tentang alam dan hutan. Akil, salah satu generasi muda yang sejak dini memiliki kepedulian dengan alam. “Dia menyumbangkan lukisan-lukisan bertema alam ini buat Greenpeace,” kata Debby Natalia, dari Greenpeace Indonesia.

Para pendukung Greenpeace Indonesia, Minggu malam (20/10/14) merefleksi masa penyelamatan lingkungan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, memasuki babak baru penyelamatan lingkungan dengan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dilantik Senin (20/10/14).

Marginal Band, yang tampil dalam musik Greenpeace di Taman Menteng. Lagu-lagu Ibu, Negeri Ngeri, sampai Banjir  dinyanyikan malam itu. Foto: Sapariah Saturi

Marginal Band, yang tampil dalam musik Greenpeace di Taman Menteng. Lagu-lagu Ibu, Negeri Ngeri, sampai Banjir dinyanyikan malam itu. Foto: Sapariah Saturi

Longgena Ginting, kepala Greenpeace Indonesia mengatakan, mulai pelantikan, penyelamatan lingkungan berada di tangan Jokowi. Dia berharap, komitmen dan pelaksanaan penyelamatan lingkungan lebih kuat era pemerintahan baru ini.

“Kami menghargai upaya pemerintah SBY. Namun, masih banyak pekerjaan rumah lingkungan hidup harus segera diselesaikan,” katanya di Jakarta.

Komitmen penurunan emisi karbon 26%-41% persen pada 2020, dan moratorium pembukaan hutan alam, merupakan langkah besar penyelamatan iklim dan hutan era SBY. “Masih banyak kekurangan, tetapi kebijakan ini kami apresiasi.”

Sebelum itu, di Yogyakarta, Sabtu malam, (18/10/14) sekitar 50-an  anak muda duduk  beralas tikar di Pendopo Jogja Nasional Museum. Mereka  menonton lima film bertemakan isu lingkungan di Indonesia yang digelar relawan Greenpeac . Ada juga tarian, pembacaan puisi dan penampilan musik dari musisi Dendang Kampungan.

“Lewat pemutaran film ini kami ingin mengenalkan isu lingkungan dan budaya.  Juga menampilkan tarian dan musik,” kata  Rizqi Arindiah Sri Kusuma Astuti, relawan Greenpeace di Yogyakarta.

“Batang Ora Didol”, “Food Not Coal”, “PLTU Jahat”, “Batu bara bukan solusi”.

Pesan kampanye ini  tertulis  di papan mural karya seniman Yogyakarta. Mereka tergabung dalam mural guyub rukun. Pesan ini  dibuat sebagai  dukungan Greenpeace terhadap petani dan nelayan di  Batang, Jawa Tengah yang terancam hilang lahan  dan rusak ekosistem laut  karena rencana  PLTU Batang.

Ada lima film  diputar, yakni Riak Asa Ciliwung, Save Bangka Island, Food Not Coal, Lentera matarai dan Wajah Generasi 13.

Kiki, panggilan akrab Rizqi, mengatakan, pemutaran film ini rangkaian kegiatan Greenpeace  di beberapa kota. Sebelumnya,  di Bandung, Riau, dan Semarang, lalu  Yogyakarta dan Jakarta.  “Kami berharap , semoga kepedulian anak muda terhadap lingkungan tidak cuma sampai disini, dan tidak cuma  euforia, tapi  aksi nyata.”

Seorang pengunjung melewati mural Batang Ora  didol. Greenpeace  Indonesia menayangkan film-film dokumenter mengenai kondisi alam dan lingkungan di  JNM Yogyakarta. Foto: Tommy Apriyando

Seorang pengunjung melewati mural Batang Ora didol. Greenpeace Indonesia menayangkan film-film dokumenter mengenai kondisi alam dan lingkungan di JNM Yogyakarta. Foto: Tommy Apriyando

Sambut komitmen lingkungan Jokowi

Sementara itu, Jokowi sudah berkomitmen dalam pemulihan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Komitmen itu disampaikan tertulis dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang diselenggarakan Walhi 14 Oktober 2014.

Abetnego Tarigan, direktur eksekutif Nasional Walhi, menyambut baik komitmen Jokowi mendorong perubahan mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. “Komitmen ini datang saat tepat ketika nusantara dan warga mengalami bencana ekologis, baik frekuensi maupun intensitas dari tahun ke tahun,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (19/10/14).

Komitmen politik ini, katanya penting dan akan terus didorong. Belajar dari pemerintahan SBY selama 10 tahun, berjanji menjalankan reformasi agraria. Sayangnya, reformasi agraria versi SBY dan land reform ala SBY malah ditafsirkan melalui program program pembaruan agraria nasional dengan hanya membagi-bagi tanah.

“Itupun hanya 291 hektar lahan kepada sekitar 5.141 keluarga petani, tanpa ada pembenahan struktural dan distribusi penguasaan kekayaan alam yang selama ini mengalami ketimpangan. Konflik agaria makin menguat di bawah pemerintahan SBY-Boediono.”

Komitmen SBY membentuk Satgas Mafia Kehutanan, di lapangan, kejahatan kehutanan tidak bisa ditindak hukum, misal mencabut izin konsesi perusahaan dari praktik buruk, termasuk korupsi. “Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terus berulang,” ujar dia.

Untuk itu, era Jokowi, Walhi akan mengawal komitmen-komitmen ini  guna memastikan keadilan dan kelestarian pengelolaan lingkungan hidup dan SDA berjalan.

Spanduk penolakan pabrik semen di tapak pabrik jalan masuk ke pabrik Semen Indonesia di Rembang. Berharap Jokowi bisa mendengar suara rakyat dan mengangkat menteri-menteri, bukan dari figur-figur yang lekat dengan industri ekstraktif. Foto : Tommy Apriando.

Usulan kabinet agraria

Guna memastikan reforma agraria pemerintahan Jokowi berjalan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengusulkan terbuka melalui Rumah Transisi, beberapa unsur pokok dalam mewujudkan program agraria ke depan.

Usulan arsitektur kementerian ala KPA itu, yakni, pertama, Kementerian Agraria. Iwan Nurdin, sekjen KPA mengatakan, kementerian ini harus ada pada pemerintahan ke depan untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Terutama,  khusus redistribusi tanah 9 juta hektar yang dijanjikan dalam Nawa Cita. Juga menyelesaikan berbagai konflik agraria yang merebak di seluruh daerah.

Dia mengatakan, kementerian ini, setidaknya penggabungan beberapa kelembagaan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Dirjen Tata Ruang di Kementerian PU, dan Badan Informasi Geo Spasial (BIG). Jadi, fungsi-fungsi perencanaan ruang dan tata guna tanah, administrasi dan infomasi berbagai dimensi agraria, pemberian izin dan hak atas tanah menjadi sebuah kelembagaan solid. Sekaligus pencegahan dan menindak penyalahgunaan pemanfaatan ruang.

Kedua, Kementerian Pertanian dan Kedaulatan Pangan. Kementerian ini bertugas memastikan petani kecil, masyarakat adat dan kelompok marjinal bisa memanfaatkan tanah-tanah redistribusi melalui program reforma agraria. Kementerian ini juga memastikan tanah-tanah berfungsi ekonomi, dan mendorong pemulihan ekologis dan keberlanjutan layanan alam. Hingga, kementerian ini terkait dengan Kementerian Agraria dan menjadi pondasi dasar bagi keberhasilan reforma agraria.

“Kementerian ini secara teknis di bidang produksi pangan, dapat memastikan kedaulatan pangan sinergis dengan kesejahteraan petani dan masyarakat desa.”  Kementerian Pertanian mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pangan. Ia juga bertanggung jawab menurunkan laju impor pangan, menghentikan konversi lahan pangan, mengutamakan petani dan nelayan mengembangkan dan berdaulat atas benih, pupuk dan pestisida.

Ketiga, Kementerian Perdesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Iwan mengatakan, wilayah masyarakat miskin sebagian besar di pedesaan. Termasuk, masyarakat miskin perkotaan, pekerja informal, pekerja manufaktur hingga buruh migran sebagian besar warga pedesaan yang terlempar dari lapangan agraria. “Ini karena ketiadaan akses dan aset tanah dan sumber daya alam.”

Untuk itu, dengan UU Desa dan keinginan pemerintahan baru dalam mempercepat pembangunan desa melalui alokasi dana desa patut ada dalam Kementerian Perdesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kementerian ini, katanya, penggabungan dari Kementerian PDT, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kemendagri, Dirjen Transmigarasi di Kemenakertrans, Direktorat Komunitas Adat Terpencil di Kementerian Sosial menjadi sebuah wadah baru yang kami sebut sebagai Kementerian Pembangunan Perdesaan dan Daerah Tertinggal.

Keempat, Kementerian Kehutanan. Kementerian ini harus direformasi total hingga bukan lagi berfungsi sejak dari perencanaan fungsi lahan kawasan hutan, adminsitrasi hak, pemberian konsesi atas tanah dan perlindungan dan penegakan hukum di dalam kawasan hutan. Selama ini, katanya,  Kemenhut seperti negara dalam negara yang mencakup wilayah seluas 136, 94 juta hektar (70%) daratan Indonesia.

“Kementerian ini haruslah memisahkan sistem perncanaan kawasan dan administrasi hak atas tanah ke dalam tubuh Kementerian Agraria.”

Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi. Kementerian ini, kata Iwan, bertugas mencegah perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab atas keberlanjutan layanan alam bagi generasi mendatang. Kementerian ini,  bertanggung jawab memastikan Kementerian SDA menjalankan model pembangunan yang memperhatikan daya dukung ekologi. Ia mempunyai tugas memulihkan lingkungan hidup mengingat bencana ekologis massif di Indonesia dampak eksploitasi SDA.

Keindahan Pulau Bangka di Minahasa Utara, Sulut, bakal sirna, kala tambang PT MMP, beroperasi. Pemerintahan baru, harus memikirkan pembangunan tak harus merusak alam, terlebih alam itu telah menjadi gantungan hidup banyak orang. Foto: Save Bangka Island

Mengenalkan Lingkungan lewat Menggambar, Mewarnai dan Bernyanyi

Hijau sawah, hijau gunung, hijau hutan dan hijau bumi. Mari kita menanam pohon agar kita terhindar dari bencana. Teman-teman ayo kita membuang sampah pada tempatnya.

Sepenggal lirik tersebut adalah bagian dari lagu yang dinyanyikan oleh kelompok paduan suara yang tergabung dalam Forum Keluarga dan Anak Cinta Lingkungan (FOKAL), di Hall Room, Radio Republik Indonesia (RRI), Gejayan, Yogyakarta, pada hari Minggu (18/10/2014).

Paduan suara yang tergabung di Fokal Yogyakarta menyanyikan lagu-lagu bertema lingkungan di Hall Room, RRI Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando.

Paduan suara yang tergabung di Fokal Yogyakarta menyanyikan lagu-lagu bertema lingkungan di Hall Room, RRI Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando.

Waktu menunjukkan pukul 08.30 WIB. Anak-anak fokus  menggambar dan mewarnai diatas tas kanvas. Dalam jarak sekitar lima meter, orang tua mereka melihat dan memantau dari jarak tidak berkejauhan. Sebagian anak lainnya sudah rapih dengan kostum pentas. Mereka adalah para finalis lomba bernyanyi untuk negeri yang diselenggarakan oleh Sahabat Lingkungan Yogyakarta bersama WALHI Yogyakarta, FOKAL, RRI Yogyakarta dan Reispirasi.

Ning Raswani selaku koordinator Fokal kepada Mongabay Indonesia mengatakan, acara tersebut diselenggarakan bermula dari keprihatinan terhadap kondisi lingkungan di Yogyakarta dan Indonesia secara umumnya. Perhatian terhadap alam tidak hanya dilakukan dengan aksi langsung, tetapi juga dengan edukasi tentang lingkungan sejak dini kepada anak-anak, karena mereka generasi penerus negeri ini.

“Kami melihat masih banyak sekolah yang belum memberikan pemahaman kepedulian lingkungan kepada siswanya. Selain itu di lingkungan keluarganya juga harus diajarkan,” katanya.

Dia mengatakan pendekatan dan pengenalan lingkungan lewat anak-anak dan keluarga sangat efektif. Oleh karena itu, sejak Fokal berdiri pada tahun 2010, mulai mengenalkan lingkungan kepada anak-anak lewat lomba menyanyi, berwisata alam di desa. Fokal juga mengajak mereka melihat pengelolaan sampah dan menanam padi di sawah.

Dengan cara itu, anak dan keluarganya bisa paham, peduli dan tersentuh terhadap lingkungan hidup. Bahkan, anak -anak yang tergabung di Fokal menegur sesama temannya yang buang sampah sembarangan. Orang tua anggota Fokal juga sudah menjadi contoh untuk peduli dan memikirkan solusi kelestarian lingkungan di kampungnya.

Salah satu peserta lomba bernyanyi untuk negeri sedang menunjukkan kepiawaiannya bernyanyi lagu tentang lingkungan di Hall Room RRI Jogja. Foto : Tommy Apriando

Salah satu peserta lomba bernyanyi untuk negeri sedang menunjukkan kepiawaiannya bernyanyi lagu tentang lingkungan di Hall Room RRI Jogja. Foto : Tommy Apriando

“Bernyanyi hanya sebagai sarana seni. Ini cara pendekatan yang efektif untuk anak. Paling tidak lagu-lagu yang bertema lingkungan ini sudah di dengar oleh mereka, lalu diterapkan lewat perilaku keseharian,” kata Ning.

Anak-anak juga diajak menggambar dan mewarnai pakai tas berbahan kanvas.  Bila menggunakan kerta, maka bakal dibuang menjadi sampah. Dengan menggunakan tas, maka pesan lingkungan akan tetap ada dan terus dilihat karena tas tersebut dipakai oleh anak-anak sendiri.

“Harapan kami membangun generasi peduli lingkungan lewat anak-anak. Masa depan lingkungan kita ada di mereka. Semoga mereka terbentuk karakter dan jiwa cinta lingkungan. Ajarkan mereka untuk memberikan dan melakukan berbagai hal agar alam lestari,” tutup Ning.

Tas kanvas bergambar tema lingkungan karya anak-anak di Hall Room, RRI Jogja. Foto :  Tommy Apriando

Tas kanvas bergambar tema lingkungan karya anak-anak di Hall Room, RRI Jogja. Foto : Tommy Apriando

Deni Widyanto yang juga menjadi juri lomba menggambar dari lembaga pecinta Penyu Reispirasi kepada Mongabay mengatakan, kegiatan tersebut sangat menyenangkan dan efektif, melibatkan anak-anak untuk paham, peduli akan lingkungan lewat nyanyi, mewarnai dan menggambar bertema lingkungan. Reispirasi juga sudah beberapa kali melakukan aksi edukasi dan pelepasan tukik (anak penyu) dengan melibatkan anak-anak.

“Dengan anak-anak menggambar dengan isu lingkungan, beberapa anak lain yang melihat jadi ingin tahu dan ikutan. Apalagi tasnya dikembalikan ke penggambarnya sendiri, ini akan membuat bangga dan menularkannya kepada kawannya di sekolah,” kata Deni

Direktur eksekutif Walhi Yogyakarta, Halik Sandera kepada Mongabay mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah pendidikan lingkungan untuk anak dan keluarga, sehingga kepedulian lingkungan bisa tertanam sejak kecil dan dikeluarga. Dari semua peserta mulai dari bernyanyi, menggambar dan mewarnai. Mereka bisa disebut sebagai duta lingkungan untuk berbagi pengalaman lingkungan.

“Pengalaman mereka peduli terhadap lingkungan akan disebarkan ke teman-temannya. Ya paling tidak mereka tahu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan,” kata Halik.

Ia menambahkan, ke depan selain untuk anak-anak ini ikutan lomba, pasca lomba ini mereka akan ada pertemuan-pertemuan. Untuk anak-anak diberikan edukasi tentang lingkungan, sedangkan orang tuanya juga diahak untul memikirkan kondisi lingkungan dan mencari solusinya, paling tidak dimulai dari lingkungan kampung mereka.

Saat ini, kurikulum di sekolah masih jauh dari konteks lingkungan. Beberapa mata pelajaran di sekolah seharusnya bisa dipraktikan dengan turun di lapangan. Sekolah hanya mengejar penghargaan Adiwiyata.  Setelah mendapatkan gelar Adiwiyata, lalu tidak ada keberlanjutannya. Padahal pendidikan itu berkelanjutan.

“Menyelamatkan lingkungan tidak hanya dilakukan di kalangan aktivis lingkungan. Seluruh masyarakat berpotensi untuk untuk terlibat melakukan konservasi dan lingkungan yang lestari. Hal ini dilakukan sejak usia anak, di dorong lingkungan keluarga dan sekolah,” tambah Halik.

Giant Sea Wall, Berikut Dampak bagi Lingkungan dan Nelayan

Kapan-kapan nelayan di Teluk Jakarta. Saat ini saja kehidupan mereka makin sulit. JIka gians see wall dibangun, bakal mengancam kehidupan mereka. Mereka mungkin tergusur tanpa kejelasan selanjutnya mau ke mana dan bekerja apa? Pemerintah dalam merencanakan pembangunan seharusnya  memikirkan dampak bagi warga sekitar. Foto: Sapariah Saturi

Kapal-kapal nelayan di Teluk Jakarta. Saat ini saja kehidupan mereka makin sulit. JIka giant sea wall dibangun, bakal mengancam kehidupan mereka. Mereka mungkin tergusur tanpa kejelasan selanjutnya mau ke mana dan bekerja apa? Pemerintah dalam merencanakan pembangunan seharusnya memikirkan dampak bagi warga sekitar. Foto: Sapariah Saturi

Giant sea wall atau tanggul laut raksasa Jakarta, rencana pembangunan yang masuk proyek masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) ini sudah memulai babak awal alias ground breaking pada 9 Oktober 2014. Namun, berbagai kalangan khawatir, proyek ini bakal mengancam ekosistem dan ribuan nelayan sekitar. Terlebih, proyek ini belum mengantongi berbagai kajian lingkungan.

“Kiara sudah pemetaan cepat terhadap dampak giant sea wall bagi lingkungan hidup dan warga secara ekonomi sosial dan budaya,” kata

Selamet Daroyni Koordinator Pendidikan dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) kepada Mongabay, Rabu (15/10/14) di Jakarta. Kiara, bersama Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Jakarta dan KruHA pada 15 Oktober 2014, aksi di Jakarta menolak pembangunan proyek ini.

Pembangunan tanggul proyek ini sepanjang 37-40 km mulai dari Bekasi hingga Tangerang ini dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama, target selesai 2017, kedua, selesai 2030, dan ketiga mulai setelah 2030. Sea wall yang diperkiraan menelan investasi Rp600 triliun ini dikemas Pemerintah Jakarta sebagai Jakarta coastal defense strategy (JCDS). Pemerintah pusat bernama national capital integrated coastal defense (NCICD).

Proyek ini, katanya,  menyalahi peraturan perundang-undangan karena tidak berbasis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Amdal dan izin lingkungan. “Tapi tiba-tiba 9 Oktober 2014 sudah ground breaking?

Selamet mengatakan, Kiara pernah mengikuti diskusi diselenggarakan oleh Rujak Center (hadir dari Kementerian Perekonomian) dan DNPI. “Kami pertanyakan landasan mendasar tentang pilihan giant sea wall. Kita tanyakan KLHS. Jawaban tidak jelas. Kita tanya dokumen perencanaan, jawaban tidak masuk akal, alasan terlalu tebal mau dibagi.”

Pada pertemuan di Bappeda Jakarta, Kiara juga mempertanyakan apakah giant sea wall bisa menjamin daya dukung lingkungan makin baik? “Mereka tidak bisa menjawab.”

Dia mengatakan, dari komunikasi Kiara dengan empat komunitas nelayan Jakarta yaitu Muara Angke, Muara Baru, Cilincing dan Maruda mengatakan tidak pernah tahu ada rencana proyek ini.

“Belajar dari reklamasi Pantai Teluk Jakarta yang menggusur sekitar .579 keluarga, nelayan berkeyakinan proyek ini akan menggusur lebih besar lagi,” ujar dia.

Data Kiara menyebutkan, sedikitnya 16.855 keluarga nelayan bakal terusir bila giant sea wall dibangun. Sampai saat ini, tak ada perencanaan pemerintah mengenai nasib nelayan. Solusi alternatif merelokasi nelayan ke rumah susun sama sekali tidak sesuai. “Jika Teluk Jakarta dibendung, kemana nelayan akan mencari ikan?”

Abdul Halim, sekjen Kiara menilai, proyek ini sangat merusak ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang akan menyebabkan bencana ekologis lebih besar. Antara lain ikan di perairan utara Jakarta hilang, mengurangi potensi pariwisata bahari karena laut rusak, abrasi di pesisir Teluk Banten maupun Pantai utara Jawa karena tambang pasir untuk pembuatan pulau buatan.

Siapa yang diuntungkan dari proyek ini? Dari analisis Kiara, mega proyek dengan dana ratusan triliun ini sebagian besar pendanaan dari swasta. Jadi, bisa dipastikan proyek ini berpihak pada pengusaha. Apalagi, biaya reklamasi atau membuat pulau buatan lebih murah daripada pembebasan lahan di daratan Jakarta. “Proyek ini juga terindikasi hanya melindungi properti yang dibangun di pesisir utara Jakarta,” ujar dia.

Nelayan-nelayan di Teluk Jakarta, seperti mereka inilah yang bakal terdampak pembangunan giant sea wall. Foto: Sapariah Saturi

Nelayan-nelayan di Teluk Jakarta, seperti mereka inilah yang bakal terdampak pembangunan giant sea wall. Foto: Sapariah Saturi

Solusi atasi banjir?

Kiara menyatakan, mengatasi banjir Jakarta bukan membangun tanggul laut, tetapi memperbaiki tata ruang Jakarta dan kota di sekitar. Lebih baik memperbaiki hulu 13 sungai daripada membendung di hilir (Teluk Jakarta). Bendungan raksasa memungkinkan menjadi “comberan raksasa” daripada wadah penyedia bahan baku air minum.

Halim mengatakan, proyek yang menggunakan jasa konsultasi dan pinjaman utang luar negeri Belanda ini didasarkan pada kemampuan Kota Rotterdam mengatasi banjir. Jadi, perlu diperhatikan kondisi Belanda dan Indonesia sama sekali berbeda. “Tidak semua pendekatan yang di negara maju akan bermanfaat di sini. Belanda berada di kawasan sub-tropis tentu karakteristik pesisir tidak sama dengan Indonesia di perairan tropis.”

Menurut dia, nilai ekologis, ekonomis dan sosial ekosistem pesisir sub-tropis tidak setinggi nilai ekosistem pesisir tropis. Untuk itu, pendekatan reklamasi dan pembangunan tembok raksasa di Teluk Jakarta menjadi tidak relevan dan lemah secara argumentasi ketika harus mengorbankan ekosistem pesisir.

Pandangan Muslim Muin, PhD, ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB tahun lalu dalam website ITB menyatakan, proyek ini bukan solusi banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Jika diteliti, proyek ini justru akan membawa kerugian.

Dia mengatakan, Jakarta tak perlu membangun Giant Sea Wall karena mahal plus biaya operasional belum dihitung. Dampak giant sea wall malah memperparah banjir di Jakarta, merusak lingkungan laut Teluk Jakarta, mempercepat pendangkalan sungai, mengancam sektor perikanan lokal, dan menyebabkan permasalahan sosial.

Menurut dia, giant sea wall akan menyebabkan kecepatan air sungai berkurang akibat muka air jauh (titik terendah untuk mengalirkan air). Debit sungai,  adalah perkalian antara kecepatan air dan luas penampang sungai, jika kecepatan air menurun mau tak mau luas penampang suang harus diperbesar. Padahal, ada 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta. Jadi, bisa diperkirakan debit air tidak sedikit.

Masalah ini, kata Muslim, hampir tidak mungkin diselesaikan dengan menambah lebar sungai (karena pemukiman dan lain-lain). Cara yang bisa dilakukan dengan mengeruk sungai untuk mengurangi laju sedimentasi. Jika pengerukan sungai tidak rutin akan terjadi banjir.

Dia juga mempertanyakan biaya operasional dalam proses pengaliran air sungai untuk menurunkan muka air. Sebab, perlu pompa besar untuk mengalirkan air dari Jakarta ke daerah bagian dalam Teluk Jakarta. “ Ini membutuhkan biaya tidak sedikit agar menyala selama 24 jam nonstop.”

Muslim memperkirakan, biaya untuk pompa ini Rp300 miliar setiap tahun dalam keadaan normal. Belum lagi, ketika debit air membesar kala banjir, kebutuhan daya pompa tentu membengkak.

“Salah satu solusi alternatif dengan menjalankan konsep river dike, seperti disampaikan Muslim Muin,” ucap Halim. 

Microsoft Word - Document1

Korbankan perempuan nelayan

Dari siaran pers bersama Kiara dan KNTI Jakarta, menyebutkan, proyek GSW ini akan mengorbankan perempuan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Jika proyek tak berpihak pada nelayan dilanjutkan, berbagai dampak sangat mungkin menjadi kenyataan.

“Sumber daya ikan hilang di pesisir membuat nelayan harus melaut jauh dari pantai hingga memakan biaya sangat tinggi. Ini sangat berisiko dalam keselamatan melaut,” ucap Halim.

Kondisi tambah parah, kala belum ada skema asuransi nelayan membuat perempuan nelayan menanggung semua dampak buruk jika kecelakaan laut terjadi. “Ekonomi masyarakat nelayan yang sudah memprihatinkan akan membuat perempuan nelayan makin menderita.”

Selama ini, perempuan nelayan ikut membantu mengolah ikan secara tradisional. Pemerintah, masih belum berpihak dan memberikan perhatian pada perempuan nelayan walau hanya lewat pemberian kemudahan akses modal usaha.

Belum jelas jangan jalan

Kuntoro Mangkusubroto, kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan, dari informasi yang diperoleh dia belum melihat studi terintegrasi dari proyek giant sea wall ini. “Kita perlu tunggu terlebih dahulu itu semua sebelum ini diputuskan,” katanya, pekan lalu.

Menurut dia, kurang tepat bila melakukan sesuatu tanpa kajian mendalam dalam banyak hal. “Misal, subduksi atau menurunnya tanah di DKI ini bagaimana sih? Akibat perubahan iklim ini kenaikan air laut itu bagaimna sih? Akibat penggundulan hutan di hulu Sungai Ciliwung Cisadane itu efeknya apa sih pada aliran sungai?”

Kata Kuntoro, jika belum belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini apakah giant sea wall itu bisa menjawab persoalan utama? “Saya kira hal-hal ini (jawaban beragam pertanyaan itu) harus ada dulu, sebelum kita mengambil langkah tepat untuk masalah ini.”

Peninggian tanggul

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wakil Gubernur Jakarta membenarkan jika proyek giant sea wall belum memiliki Amdal. Namun, kata Ahok, Pemerintah Jakarta masih fokus NCICD tipe A, yaitu peninggian tanggul dan pompa.

Dikutip dari actual.co, pengerjaan Tipe A ini tidak perlu mengantongi Amdal karena hanya memperkuat tanggul.  “Cuma memperkuat tanggul aja. Kalau ngga diberi tanggul sudah roboh kan ,8 meter di bawah permukaan laut. Jadi kita hanya mau memperkuat tanggul yang ada saja,” katanya. Ketika sudah ke Tipe B, baru harus ada Amdal. Dia sendiri belum tahu kapan tahap tipe B karena baru pembahasan dan pengkajian tim di Pemerintah Jakarta.

Bagaimana mengenai pembuatan 17 pulau dari reklamasi pantai? “Jadi 17 pulau ini sudah keluar izin sejak zaman Pak Fauzi Bowo,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur Jakarta, Maret 2013,  dikutip dari Ahok.org.

Saat ini Teluk Jakarta telah terkontaminasi. Melalui reklamasi pantai, dia yakin bisa mengatasi pencemaran.

Guna mewujudkan pembuatan 17 pulau, kata Basuki, harus melalui proses Amdal dan pengkajian lain. Penjualan tanah hasil reklamasi pantai, katanya,  bukan hanya merapikan area giant sea wall, juga membangun pengelolaan air limbah di daratan. Bahkan, proyek monorel dapat menggunakan hasil penjualan reklamasi pantai itu.

Pembangunan itupun tidak menggunakan dana APBD. “Proyek ini tidak ada kepentingan politik sama sekali.”

Informasi Tidak Transparan, Industri Ekstraktif Disinyalir Rawan Korupsi

Kendaraan berat sedang mengeruk sumber daya alam di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Sampan Kalimantan

Syamsul Rusdi, pria kelahiran 20 Desember 1985, merupakan aktivis di Link-AR Borneo. Hampir setahun perjuangannya untuk mendapatkan informasi dan data terkait riset yang dilakukannya. 26 November 2013, Syamsul mengajukan Permohonan informasi publik kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang, untuk melakukan analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan sektor pertambangan. Isu sensitif bagi daerah tersebut.

14 Mei 2014, Peneliti Swandiri Institute, Arif Munandar mengungkapkan, konsesi pertambangan kini mencapai luas lima juta hektar yang diberikan kepada 721 perusahaan swasta. Konsesi pertambangan ini tersebar di semua kabupaten di Kalimantan Barat. Ketapang adalah kabupaten dengan luas konsesi paling besar yakni 1,3 juta hektar yang diberikan pada 156 perusahaan. Disusul Kabupaten Landak (86 perusahaan) dan Kapuas Hulu (73 perusahaan).

Selang beberapa hari, terkait informasi tersebut, KPK turun ke Kalimantan Barat, guna melakukan pencegahan korupsi dan penyelamatan keuangan Negara. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu, saat itu melansir menemukan 312 izin usaha pertambangan ( IUP) yang bermasalah atau non CNC – non Clean and Clear. Permasalah terbanyak terjadi di Ketapang (68 IUP), Melawi (50 IUP) dan Landak (37 IUP). Dari 612 IUP yang ada di provinsi ini, mayoritas IUP bermasalah adalah kurang bayar. Akibatnya, negara dirugikan lebih dari Rp272 miliar kurun waktu 2011-2013.

Bukan tanpa alasan Syamsul menganalis kebijakan pemerintah daerah itu. Syamsul mengajukan permohonan informasi melalui surat  tertanggal 26 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang. Suratnya diterima di hari yang sama, dengan bukti penerimaan.

Tidak ada tanggapan, 13 Desember 2013, Syamsul kembali bersurat kepada Dinas Pertambangan. Kali ini, isinya menanyakan permohonan informasi yang telah diajukan pada surat pertama.

Tak ada respon, Syamsul mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat, 25 Januari 2014. “Ketertutupan informasi industri ekstraktif selama ini menjadi sumber kongkalikong. Industri ekstraktif merupakan bentuk kegiatan yang mengambil sumber daya alam langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak, dan gas,” ujar Liu Purnomo, dari Perkumpulan Sahabat Masyarakt Pantai.

Organisasi ini mendampingi Syamsul sejak awal dalam permohonan penyelesaian konflik informasi ke Komisi Informasi Pusat. Tanggal 30 Januari 2014, permohonan diterima oleh KIP dan terdaftar dalam registrasi sengketa Nomor 027I/KIP-PS/2014.

Syamsul berpijak pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Presiden No 26 tahun 2010. “Kini publik berhak tahu berapa besar penerimaan negara dari industri ekstraktif. Industri ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi,” ujar Deman Huri, Direktur Lembaga Pengkajian Studi Arus Informasi Regional. Dengan regulasi ini, kata Deman, masyarakat bisa menguraikan aliran pendapatan Negara dari sektor industry ekstraktif, yang selama ini kerap tidak transparan.

Baru pada 20 Mei 2014,  dengan agenda pemeriksaan awal, diadakan mediasi sebagaimana Berita Acara Mediasi Nomor 027/I/KIP-PS/2014 tertanggal 21 Mei 2014. Dalam mediasi tersebut Dinas Pertambangan Ketapang tidak bersedia memberikan peta atau denah lokasi kegiatan dan atau usaha dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang dokumen AMDAL nya dimohonkan Syamsul. Syamsul pun menarik diri dari proses perundingan dan meminta proses penyelesaian sengketa informasi publik dilanjutkan melalui proses judikasi non-litigasi.

Sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi, Syamsul, dengan Termohon, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang tersebut diperiksa, ditangani dan diputus oleh Komisi  Informasi Pusat dalam putusan Nomor 027/I/KIP-PS-A-M-A/2-14 tertanggal 21 Mei 2014.

Intinya, lampiran peta dalam Dokumen AMDAL perusahaan tambang adalah bukan dokumen publik, dan tidak bisa dibuka kepada khalayak ramai, sebab berpotensi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar HAKI. Keberatan dengan Putusan KIP tersebut, Syamsul menggugat ke PTUN Pontianak, 4 Juni 2014.

Dikabulkan

Perjalanan panjang Syamsul berbuah manis, Kamis, 16 Oktober 2014. Tepat pukul 09.00 WIB, PTUN mengabulkan gugatannya setelah lima kali persidangan. Dalam sengeka ini, Syamsul dibantu Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan (GBHRK) sebuah lembaga yang didedikasikan untuk membantu kasus-kasus berdimensi publik.

Aktivitas pengerukan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Sampan Kalimantan

Ivan Valentina Ageung, Direktur GBHRK menyatakan, konstitusi memberi jaminan warga untuk mendapatkan hak memperoleh informasi yang diatur Pasal 28 F UUD 1945. “Aturan dasar hak sosial ini dituang lebih rijid dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).”

Hermansyah, pakar hukum Universitar Tanjungpura menambahkan, hakim memahami substansi dari gugatan pengguat. “Ini menunjukan, hak atas informasi dapat dipenuhi di ruang persidangan. Secara legal, masyarakat yang terkena dampak berhak tahu atas dampak yang akan dan telah ditimbulakan oleh sebuah operasi usaha.”

Kabupaten Ketapang sendiri memiliki potensi sumber daya alam berupa emas, bauksit, bijih besi, timah, zircon, galena, granit dan sumber daya hutan. Pontensi ini menjadikannya primadona investor. Namun, Data BPS 2011 menyebutkan, penduduk miskinnya lebih dari 37.000 jiwa. Jumlah ini terbesar di Kalbar, menyusul Sambas dan Landak, yang juga memiliki perkebunan dan pertambangan.

Berdasarkan temuan Link-AR Borneo, di Ketapang, terdapat enam perizinan HPH dengan luasan 411.580 hektar dan HTI 547.455,74 hektar. Izin usaha perkebunan sebanyak 67 perizianan dengan luasan 871.550 Ha dan izin usaha pertambangan yang sudah ditetapkan Gubernur Kalimantan Barat sebanyak 27 perijinan (eksplorasi) dengan luas 967.563 hektar dan (operasi produksi-KP) 186.367 hektar (Data kompilasi Dishut, Disbun dan Distamben Kab. Ketapang, 2012).

“Dampak terhadap masyarakat berupa pembangunan infrastuktur yang belum terpecahkan secara maksimal. Masih banyaknya sekolah di daerah yang belum layak pakai, begitu juga dengan fasilitas kesehatan, listrik, akses jalan dan infrastruktur lainnya,” kata Nikasius Meki, Manager Riset dan Advokasi Link-AR Borneom dalam laman Linkarborneo.com.

Aktivis Lembaga Gemawan Muhammad Zuni Irawan mengatakan, ada indikasi korupsi dalam proses pengajuan izin pertambangan di Kalbar. Banyak perusahaan tidak mengajukan izin sesuai prosedur yang ada. “Disinyalir memberikan suap karena banyak tahapan yang lompat,” katanya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Khusus: Sang Legenda Konservasi Dunia Bergabung Sebagai Dewan Penasihat Mongabay

Jane Goodall. Foto: Morten Bjarnhof/GANT.

Ahli primata dan konservasionis dunia Jane Goodall yang terkenal dengan penelitian simpansenya selama puluhan tahun di Afrika resmi bergabung sebagai dewan penasihat Mongabay.org. Jane dikenal sebagai peneliti pertama yang mempelajari perilaku simpanse yang dia lakoni sejak usia 26 tahun di Gombe Stream National Park, Tanzania.

Jane Goodal adalah orang pertama dan satu-satunya yang pernah sepenuhnya diterima dalam sebuah komunitas simpanse, dia merevolusi pemahaman publik tentang kecerdasan relatif dan evolusi dengan menemukan petunjuk bahwa simpanse menggunakan alat.

Hingga saat itu, manusia dianggap sebagai mahluk satu-satunya “yang menggunakan alat” di planet bumi. Sejak penemuan Goodall, banyak spesies lain di luar manusia yang diamati ternyata juga menggunakan alat.  Penelitian Goodal pun menunjukkan perilaku simpanse seperti kekerasan, perang antar kelompok yang menjungkirbalikkan bahwa simpanse mahluk yang sepenuhnya damai.

“Jane Goodall adalah legenda konservasi. Dia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu lingkungan satwa liar dan konservasi,” demikian Rhett Butler, pendiri mongabay.com dalam penjelasannya. “Ini suatu kehormatan yang luar biasa saat Jane setuju bergabung dalam Dewan Penasihat Mongabay.”

Selama puluhan tahun sebagai peneliti, Jane telah menjelma sebagai salah satu orang yang vokal menyuarakan isu konservasi dunia. Jane mendirikan Jane Goodal Institute dan Roots and Shoots, yang fokus kepada pendidikan lingkungan dan kemanusiaan. Dia juga telah menulis lebih dari dua puluh buku (termasuk sepuluh buku untuk anak-anak), terakhir dia menulis buku yang berjudul: Seeds of Hope: Wisdom and Wonder from the World of Plants

“Saya mulai mengunjungi situs Mongabay ketika saya sedang meneliti informasi untuk buku-buku saya, dan saya segera menemukan mengapa ia telah menjadi salah satu situs web lingkungan yang paling banyak dibaca. Pengunjung Mongabay tersebut mencakup konservasionis, LSM lingkungan, wartawan, dan bahkan Presiden Indonesia, yang menunjukkan betapa populer dan pentingnya situs berita lingkungan di Mongabay ini,” jelas Jane Goodal dalam suratnya.

Saat ini sebagai utusan PBB bidang Perdamaian, Goodall menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian ke berbagai negara. Dia berbicara tentang upaya konservasi, hak-hak binatang dan aksi lingkungan. Termasuk baru-baru ini bergabung dengan 400 ribuan orang di New York city guna menarik perhatian dunia tentang pemanasan global.

“Perusakan hutan merupakan salah satu bahaya paling dahsyat yang telah kita timbulkan di planet ini, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, penyebaran gurun, pengurangan pasokan air tawar dan berpengaruh terhadap perubahan iklim yang semakin memburuk,” ujar Jane.

“Kita perlu berusaha untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang bahaya yang kita timbulkan terhadap planet bumi, dan menumbukan cara-cara di mana orang bisa saling membantu.”

Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial

Kabut asap yang tidak usai menyelimuti Sumatera Selatan membuat warga menumpahkan kekesalannya di Jejaring sosial. Foto: Muhammad Ikhsan

Kabut asap yang tidak kunjung usai menyelimuti Sumatera Selatan membuat warga menumpahkan kekesalannya di jejaring sosial. Foto: Muhammad Ikhsan
Kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan sebulan terakhir membuat gerah masyarakat. Pelbagai penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel belum mengakhiri derita yang dirasakan. Alih-alih kabut asap hilang, sepekan terakhir justru bertambah pekat.

Lukitariati, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumsel, menuturkan bahwa kualitas udara di Sumsel sudah tidak sehat. “Sebaiknya, masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jikapun ada keperluan, gunakan masker dan kacamata pelindung saat berkendara,” ujarnya.

Masyarakat yang terlanjur kecewa, meluapkan kekesalannya melalui media sosial. Seperti yang dilakoni oleh pemilik akun facebook Alexa Ade. Ia menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan.

Surat Terbuka untuk Bapak Alex Noerdin

Stop Asap di Sumatera Selatan!!!!!
Kepada Bapak Alex Noerdin yang saya banggakan,

Kami warga Sumatera Selatan sudah satu bulan lebih menghirup udara bercampur polusi asap setiap hari 24 jam. Boleh bapak cek/blusuk’an ke setiap rumah penduduk, Bapak akan menemukan setiap penghuni rumah rata-rata mengalami sakit pernafasan, batuk-batuk, demam.

Tolonglah, selesaikan masalah ini dari akarnya saja. Percuma pemerintah menghabiskan ratusan milyar dana untuk membuat hujan buatan tapi hujan tak kunjung datang, alasan kalian belum menemukan awan yang sejodoh. Akar masalah asap adalah terbakarnya hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Alihkan saja anggaran pembuatan hujan yang ratusan milyar itu untuk mencegah adanya kebakaran hutan dengan melakukan penjagaan di setiap hutan dan memberikan sanksi/hukuman yang tegas bagi para pelaku pembakaran hutan. Kalau hutan sudah dijaga, minimal jika ada kebakaran akan cepat dipadamkan, tidak menunggu sampai hutan habis terbakar baru mau memadamkan api.

Demikian surat terbuka ini,
Kami menginginkan Sumatera Selatan tujuh hari kedepan bebas polusi asap.

Hormat Saya,

Warga Sumatera Selatan

Ahmad Subhan, melalui taggar Palembang Menolak Asap, mengajak masyarakat berpartisipasi mengirimkan foto dan pendapatnya mengenai bencana asap ke akun facebook, twitter, maupun jejaring sosial lainnya. Menurut Subhan, kabut asap di Sumsel bukanlah bencana alam biasa. Bencana asap adalah dampak dari tindakan orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang zalim terhadap alam dan masyarakat.

Sementara, Hadi Jatmiko, Ketua WALHI Sumsel membuat petisi untuk Gubernur Sumsel melalui portal change.org yang diberi judul “Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan lahan.”

Dengan dalil berbagai kerugian yang dirasakan masyarakat, juga biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi persoalan kabut asap ini, Hadi Jatmiko meminta Gubernur Sumsel melaksanakan penegakan hukum. Yakni, dengan membawa perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan di Sumsel ke meja hijau serta memaksa mereka mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan lahan.

Petisi ini juga menuntut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mencabut izin perusahaan pembakar hutan dan lahan yang ada di Kabupaten OKI, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan kabupaten lainnya. Dalam waktu dua hari, sejak diluncurkan 14 Oktober, petisi ini telah ditandatangani lebih dari 100 orang.

Menanti hujan di OKI

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan satu dari tiga kabupaten di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin dan Banyuasin, yang menjadi langganan kebakaran hutan. Tiga kabupaten ini tercatat sebagai daerah yang paling banyak ditemukan titik api.

Terkait kabut asap, Betty, Warga Tugu Mulyo, mengatakan bahwa bencana asap yang sangat mengganggu ini akan berkurang andai musim hujan segera datang. Menurutnya, bila ingin menyalahkan pemerintah juga percuma karena pemerintah sendiri sudah bekerja maksimal. “Yang diperlukan adalah pencegahan agar tidak terjadi setiap tahunnya.”

Komentar tidak jauh berbeda disampaikan Hidayat, Warga Pedamaran. Menurutnya, kabut asap sangat meresahkan warga. Tidak hanya mengganggu pernafasan tetapi juga membuat mata perih. “Pemerintah perlu menindak pelaku pembakaran hutan dan juga harus benar-benar mengungkap siapa “biang” utamanya.”

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah OKI, Hajar MM, mengemukakan bahwa penanggulangan asap memang agak sulit dilakukan karena jumlah titik apinya yang banyak. “Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan membakar lahan untuk kebun harus ditingkatkan,” ujarnya.

Menyikapi keluh-kesah warga, Dedi Kurniawan, Kabag Humas OKI, menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI telah berupaya menangani kebakaran lahan dan asap dengan melakukan pemadaman. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi adalah kebakaran yang terjadi di lahan gambut “agak” sulit dipadamkan karena apinya yang berada di bawah permukaan tanah.

“Bupati telah menyiapkan langkah preventif terkait bencana ini. Salah satunya adalah, masyarakat yang memiliki aktivitas tahunan membuka lahan dengan cara membakar akan didata dan akan dilakukan sosialisasi. Mereka akan diberikan kegiatan pengalihan, termasuk dibina cara membuka lahan yang benar.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Sirkus, Komsumsi dan Perdagangan Satwa Melanggar Hak Asasi Satwa

Tidak hanya manusia yang punya hak asasi. Rabu (15/10/2014) kemarin merupakan hari peringatan hak asasi satwa. Hari Hak Asasi Hewan lahir dari deklarasi universal kesejahteraan hewan yang didukung 46 negara dan 330 kelompok pendukung hewan, sebagai keprihatinan atas banyaknya kasus kekerasan pada hewan yang biasanya terjadi di kebun binatang dan sirkus.

Profauna berpendapat tidak semua kebun binatang tegas mengatur perlakuan pengunjung pada satwa koleksinya. Hal ini menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi hewan,  misalnya ketika pengunjung memberi makan yang tidak sesuai atau membuat satwa tidak nyaman.

“Hak asasi hewan terdiri atas 5 kebebasan, yakni bebas dari rasa haus dan lapar, rasa tidak nyaman, mengekspresikan tingkah laku alami, stres dan takut, serta dilukai dan sakit,” kata Irma Hermawati, di Jakarta, pada Rabu (15/10/2014).

Aksi damai di depan Kepatihan Yoyakarta untuk kampanyekan Anjing Bukanlah Makanan. Foto : Tommy Apriando

Aksi damai di depan Kepatihan Yoyakarta untuk kampanyekan Anjing Bukanlah Makanan. Foto : Tommy Apriando

Sementara itu dari Bali, Ajiq Cool penggebuk drum  grub band The Bullhead yang baru saja meluncurkan single “A Paradise Of The Dog” kepada Mongabay Indonesia berharap berharap masyarakat untuk lebih menghargai hak-hak hidup satwa.

Dia mengatakan tingkat kesadaran masyarakat saat ini sudah lebih baik. Bisa dilihat dari meningkatnya peran aktif masyarakat dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan pemahaman kesejahteraan satwa, pelanggaran-pelanggaran hukum perlindungan satwa, dan juga ikut andil dalam aks-aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak hak-hak hidup satwa itu sendiri.

“Saya berharap seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, bisa menjadi pahlawan yang secara independen bisa melindungi satwa sesuai lima prinsip Animal Welfare. Tidak perlu menunggu siapa atau membuat organisasi dulu untuk mewujudkan hal itu. Mulailah dari diri sendiri,” kata Ajiq.

Pendiri Animal Friend Jogja (AFJ), Dessy Zahara Angelina Pane atau akrab disapa Ina kepada Mongabay mengatakan, saat ini sudah banyak yang peduli akan satwa, namun problemnya saat ini ada pada aturan dan penegakan hukum.

“Kami sedang melakukan kampanye stop perdagangan daging anjing dan stop makan daging anjing, juga kampanye stop sirkus lumba-lumba, yang keduanya adalah bentuk eksploitasi satwa dan melanggar hak asasi satwa,” katanya.

Aksi Menagih Janji Menteri untuk Stop Sirkus Lumba-Lumba di DIY. Foto : Tommy Apriando

Aksi Menagih Janji Menteri untuk Stop Sirkus Lumba-Lumba di DIY. Foto : Tommy Apriando

Informasi terakhir sirkus lumba-lumba sedang berlangsung di Lapangan Albatros Sidoarjo, dekat Bandara Juanda, Jawa Timur dan di Bogor, Jawa Barat,  dan kebetulan kedua sirkus itu dilakukan di landasan udara milik TNI.

Ina mengatakan praktek pentas Lumba-lumba dan aneka satwa tidak mendidik, bahkan melecehkan nilai edukasi dan konservasi. Edukasi dan konservasi yang diklaim oleh sirkus satwa hanyalah tabir pembenaran eksploitasi satwa liar untuk hiburan dan kepentingan komersial belaka.

Praktek edukasi yang salah ini akan mencetak generasi-generasi baru Indonesia yang tidak terpuji, mengancam kelestarian satwa liar di habitat alaminya, serta mendorong penangkapan dan perdagangan ilegal satwa liar.

“Pertunjukan sirkus ;umba-lumba keliling ini adalah yang terakhir di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang masih membiarkan ini berlangsung,” kata Ina.

Lumba-lumba adalah mamalia cerdas, dapat mengenali simbol dan berinteraksi dengan manusia. Banyak kisah lumba-lumba menyelamatkan manusia yang tenggelam di lautan. Tapi demi sirkus, lumba-lumba ditangkap dari habitat, dirampas haknya, lalu ditaruh kolam, ibarat aktivis yang dihilangkan dari habitatnya. Lumba-lumba diangkut keliling tanpa air cukup, diminta lompati api atau bermain bola dengan imbalan makanan. Sesuatu yang tak dilakukan alamiah di habitatnya.

Pada tahun 2013 lalu, Dirjen PHKA No. S. 388/IV-KKH/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sirkus Lumba-lumba keliling, namun hanya BKSDA Yogyakarta yang patuh menjalankan surat edaran tersebut. Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur masih terus berlanjut.

Surat PHKA Kementerian Kehutanan tentang anti lumba-lumba. Foto : Tommy Apriando

Surat PHKA Kementerian Kehutanan tentang anti lumba-lumba. Foto : Tommy Apriando

Ina melanjutkan mereka sudah bertemu dengan kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul terkait kampanye “Dogs Are Not Food”  dan bersepakat bahwa anjing bukan untuk di konsumsi.

Pramudya Harzani, dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN) mengatakan untuk beberapa satwa lliar yang dilindungi di Indonesia cukup kuat perlindungannya. Ia menambahkan, mengenai hak asasi hewan/satwa di Indonesia, KUHP Pasal 302 dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 sudah mengaturnya.

Selain itu, undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Pengecualian hanya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan.

“Kita perlu penegakan hukum yang tegas. Jangan menonton sirkus, jangan mengkonsumsi Anjing, jikapun mengkonsumsi daging hewan konsumsi, cari tahu asal-usul daging tersebut. Hormati hak asasi satwa sebagai makhluk hidup,” kata Pramudya.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Partogi Dame Pakpahan melarang anjing dikonsumsi karena bukan hewan ternak.

“Kami sudah mendapatkan laporan bahwa anjing yang masuk ke Jogja berasal dari Jawa Barat. Selain di konsumsi, hasil penelusuran kami di lapangan kulit anjing juga dieksploitasi oleh masyarakat untuk dompet, tas, jaket dan lainnya. Anjing bukan untuk di konsumsi dan di ekploitasi bagian tubuhnya. Itu melanggar hak anjing dan sudah ada aturan yang melarangnya,” katanya.

“Bantul ini sudah bebas Rabies. Mengkonsumsi daging Anjing itu dilarang dan berpotensi terkena penyakit rabies. Kami terus melakukan penyuluhan agar masyarakat paham untuk menghindarinya,” kata Partogi.

Ia menambahkan pihaknya akan membuat peraturan yang tegas. Tidak sebatas pada edaran semata yang bersifat himbauan yang tanpa adanya hukuman pemidanaanya.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk menindaklanjutinya. Kita ingin hak satwa/hewan itu dijunjung tinggi. Aturan hukumnya ditaati dan tidak ada lagi yang konsumsi daging anjing,” tutupnya.

 

Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra

Produk kerajinan dari daur ulang sampai yang ditampilkan pada Festival Teras Mitra di Kuta, Bali. Foto: Luh De Suryani

Produk kerajinan dari daur ulang sampah yang ditampilkan pada Festival Teras Mitra di Kuta, Bali. Foto: Luh De Suryani

Endang, perajin daur ulang sampah plastik di Denpasar bangga memamerkan aneka bentuk wadah sesajen yang dikelola kelompok Bank Sampah Berlians. Sokasi, nama populer wadah aneka persembahan di Bali ini biasa dibuat dari anyaman bambu.

Kini ada sokasi dari bekas wadah kopi instan dan kemasan lain. Para perajin membersihkan, melipat, menjahit, dan merakit. Terlihat estetik dan kuat.

Anom, perajin lain terlihat sumringah memperlihatkan cara menjahit sampah-sampah menjadi benda bernilai jual. Mereka ikut Festival Teras Mitra III, di Denpasar.

Para perajin ini kelompok dampingan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali yang berusaha mendorong pengolahan sampah sejak dari komunitas banjar. Banjar adalah komunitas masyarakat adat di tiap desa. Satu dusun atau desa bisa terdiri dari beberapa banjar. Caranya, mendorong bank sampah di tiap banjar.

“Bank sampah di dekat rumah saya bisa mengolah sampah plastik menjadi minyak tanah,” kata Endang.

Puluhan aktivis di isu pemberdayaan lingkungan di pelosok Indonesia memaparkan perkembangan gerakan di Festival Teras Mitra III, yang dihelat di Kuta, 14-17 Oktober 2014. Pertemuan mitra Global Environmental Facility – Small Grand Programme (GEF-SGP)  ini ajang kumpul dan pameran pelaku usaha komunitas dengan pendekatan lingkungan.

Tercatat 45 komunitas terlibat. Misal, Sokola Pesisir Makassar. Berawal dari beberapa kelompok belajar kreatif di Sokola Pesisir, lembaga ini lantas memproduksi beragam karya sesuai minat dan bakat anggota. Sejak 2009, Sokola Pesisir memproduksi berbagai macam kerajianan rotan, video dan foto dokumentasi acara serta mencetak beragam desain kaos terkait konservasi pesisir.

Ada juga Yayasan Ciliwung Merdeka (Craft) dari Jakarta. Idenya dari banyaknya sampah anorganik dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual. Sejak 2008, YCM mengolah sampah anorganik menjadi beragam produk seperti tas, aksesoris, dan kini menguji pembuatan pupuk padat dan cair.

Ada Transformasi Hijau (Ekowisata) di Jakarta. Transformasi Hijau atau Trashi, adalah lembaga pendidikan lingkungan hidup (PLH) yang aktif menyebarkan kecintaan terhadap lingkungan lewat kegiatan belajar alternatif di sekolah-sekolah. Sejak 2008, Trashi membuat beberapa program jelajah untuk mengenal sampah, air, satwa dan hulu hilir, sekaligus mendorong perubahan lewat program Young Transformers dan bekerja sama dengan beberapa SMU dan SMK di Jakarta.

Benih dari Pesantren Ekologi Ath-Taariq Garut juga hadir dalam Festival Teras Mitra. Foto: Luh De Suryani

Benih dari Pesantren Ekologi Ath-Taariq Garut juga hadir dalam Festival Teras Mitra. Foto: Luh De Suryani

Perkumpulan LAWE yang fokus di peningkatan fungsi kain tenun nusantara dari Jogja juga mendorong perajin menanam tumbuhan yang menjadi bahan baku pewarna alami. “Pewarnaan alami harus didukung ketersediaan bahan baku,” ujar Adinindyah, pengelola. LAWE makin dikenal dengan produk aksesoris, alat tulis, tas, dan lain-lain.

Ada Kelompok Peduli Lingkungan Belitung berhasil mengenalkan konsep ekowisata pasca terkenalnya daerah ini karena film Laskar Pelangi besutan Mira Lesmana dan Riri Riza.

Kelompok ini menggarap Belitung Adventure, sebuah operator wisata yang menggarap paket wisata konvensional dan minat khusus lingkungan sepertidiving mengusung konsep eco-diving, snorkeling, jungle trekking sambil belajar tentang ekosistem hutan.

Ada juga pahlawan perempuan Aleta Baun, penerima penghargaan lingkungan internasional Goldman Prize pada 2013, yang mengusir penambang marmer di Timor Tengah Selatan, NTT. Perajin tenun ini berhasil mengusir tambang dengan menenun selama setahun di bukit penuh deposit marmer itu.  Aleta memimpin Organisasi A’Taimamus (OAT) mendorong masyarakat perbukitan Molo, Amanuban, dan Amanatun menghasilkan tenun selaras alam.

Catharina Dwihastarini, koordinator Nasional GEF-SGP Indonesia, mengatakan, hibah kecil dari GEF-SGP ada di lebih dari 100 negara di dunia. “Kami tak mau menunggu ancaman lingkungan makin banyak dan diselesaikan pemegang kebijakan. Kami mau bekerja dengan komunitas karena mereka menemukan cara unik.” Di Indonesia, sejak 1992 menjangkau lebih dari 500 komunitas. “Inisiatif ini perlu dibagi dan diapresiasi.”

Produk-produk komunitas ini  berhasil dijual hingga menjadi alternatif pendapatan dan bisa dikembalikan lagi ke lingkungan.

Dia mengatakan, salah satu masalah adalah pemasaran produk. Karena itu festival ini memberikan perhatian pada aspek peningkatan bisnis.

Bisnis sosial

Panca Pramudya dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE) menyebut usaha berawal dari upaya penyelamatan lingkungan harus menyadari pentingnya pengelolaan bisnis. “Pemerintah harus beri contoh bisnis ramah lingkungan. Bisnis yang memperkokoh upaya konservasi yang sudah dilakukan,” katanya.

Agung Alit, Presiden Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) menyebut pola usaha seharusnya perdagangan berkeadilan. Yakni, prinsip menghormati hak produsen atau perajin melalui pembayaran layak, tepat dan cepat. Pembayaran, adalah jantung dunia usaha. “Yang brengsek di usaha pariwisata Bali adalah pembayaran.”

“Mereka jual produk ke hotel, pembayaran menunggu tiga bulan. Itu bullshit. Ini yang kita lawan.” Fair trade, selain sebagai gerakan juga model bisnis. Ada 10 prinsip dalam fair trade ini seperti pembayaran layak dan tepat waktu, tak menggunakan pekerja anak, dan bahan baku ramah lingkungan.

Soal Dampak Pilkada via DPRD bagi Lingkungan, Inilah Suara dari Daerah

Lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Bengkalis,Riau pada Maret 2014. Periode kebakaran Februari-Maret itu telah menyebabkan hancurkan hutan Riau sekitar 21.900 hektar. Gubernur di provinsi ini sudah dua kali ditangkap KPK karena korupsi sumber daya alam lewat pemberian izin-izin kepada perusahaan. Jika pilkada via DPRD, kongkalikong ini bisa lebih langgeng lagi. Foto : Zamzami

Pemilihan kepala daerah bakal kembali ke masa lalu, lewat DPRD. Suara-suara pun datang dari berbagai daerah menyikapi sistem baru yang memenggal suara rakyat ini. Mereka mengkritisi pilkada tak langsung ini bakal mengancam perlindungan lingkungan hidup. Berikut alasan mereka.

Dari Sumatera Selatan, Dr. Tarech Rasyid, pakar lingkungan dan politik dari Universitas Ida Bajumi (IBA) Palembang memprediksi jika pilkada oleh dewan akan meningkatkan korupsi lingkungan hidup. Mengapa?

Pertama, sebagian besar anggota DPRD lemah pengetahuan maupun keberpihakan pada lingkungan hidup. “Sebagian besar justru diduga pelaku bisnis perusak lingkungan hidup, seperti perkebunan, pertambangan, maupun properti,” katanya, Kamis (9/10/14).

Kedua, dengan sistem ini, anggota dewan akan patuh pada partai politik bukan suara rakyat. “Apapun usulan maupun protes rakyat akan kalah jika tidak sesuai keinginan parpol. Banyak pimpinan parpol pebisnis perusak lingkungan hidup.”

Dengan dua fakta itu, kepala daerah seperti walikota maupun bupati jelas memiliki irisan dengan yang menghidupi atau memfasilitasi para anggota dewan terkait bisnis pertambangan, perkebunan maupun properti.

“Deal politik bukan dana cash, tapi perizinan terkait eksplorasi sumber daya alam. Korupsi jauh lebih canggih, lebih memiliki dasar hukum. Banyak korupsi, tapi sulit menangkap tangan para pelaku,” ucap Tarech.

Jadi, katanya, pilkada via DPRD memberikan peluang lebih besar terhadap kehancuran lingkungan hidup Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK?

Pertama, dia harus memilih menteri profesional dan memiliki moral baik terhadap rakyat dan lingkungan hidup. “Jangan melemah atau berkompromi terhadap tekanan politik ini.”

Kedua, pemerintahan Jokowi-JK harus fokus pada agenda pembangunan untuk kepentingan rakyat, terutama masyarakat tani. “Jika ada perlawanan dari DPRD, pemerintahan Jokowi-JK akan mendapat dukungan rakyat. Lebih kuat rakyat atau anggota dewan? Kan rakyat.”

Ketiga, pemerintahan Jokowi-JK harus memperkuat posisi militer, menjadi lebih profesional dan tetap setia pada rakyat sebagai tulang punggung negara. “Saat terjadi ketegangan politik, militer setia pada kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pelaku ekonomi.”

Peradaban Indonesia terancam

Nurhayat Arief Permana, pekerja budaya Palembang, menilai bukan hanya SDA akan rusak dan habis akibat deal politik suksesi kepala daerah, juga budaya dan manusia terancam.

“Jika SDA habis dan rusak, jelas masyarakat yang hidup di sekitarnya akan hancur bersama kebudayaan. Seperti keberadaan masyarakat adat.”

Jika itu berlangsung cepat dan meluas, bukan tidak mungkin peradaban luhur Indonesia yang masih tersisa dan bertahan segera lenyap. “Indonesia akan seperti Afrika dan sebagian Amerika Latin hari ini. Peradaban luhur beratus tahun lalu membangun mereka, habis karena eksploitasi SDA.”

Arief berharap, anggota dewan dibukakan hati dan pikiran. “Mereka harus sadar, mereka dikendalikan kekuatan tertentu yang menggunakan pakaian nasionalisme, sebenarnya neokolonialisme. Bicara atas nama rakyat, tapi bertujuan membunuh rakyat secara sistematis. Anggota dewan harus membayangkan eksistensi mereka ke depan, apakah akan dikenang sebagai manusia mulia atau manusia jahat?”

Intinya, dia bukan mempermasalahkan pemilihan langsung atau tidak. “Saya tidak percaya dengan parpol dan anggota dewan. Mereka bukan dilahirkan oleh kepentingan rakyat, tapi kekuatan ekonomi yang selama ini menggerogoti SDA.”

Kuburan milik keluarga Tarang di tengah jalan milik perkebunan di Kalteng. tanah masyarakat terampas menjadi perkebunan sawit. Kala, pilkada via DPRD, ikatan antara DPRD, kepala daerah dan pengusaha bisa makin erat lewat politik transaksional yang makin menguat. Kehidupan masyarakat adat bisa makin terancam. Foto: Walhi Kalteng

Dari Sulawesi Utara, penolakan terhadap UU pilkada hadir dari sejumlah kalangan. Hilangnya kontrak politik antara masyarakat dengan kandidat kepala daerah membuat UU ini berpotensi menghadirkan pemimpin-pemimpin tidak pro lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat.

Terlebih di DPRD Sulut,  yang berwawasan lingkungan hidup, mungkin kurang 10%. Jumlah itupun, tidak memiliki kekuatan politis dalam menekan kebijakan-kebijakan yang mendapat dukungan mayoritas.

Dampaknya, pilkada lewat DPRD bisa melahirkan pemimpin-pemimpin tidak pro lingkungan hidup.

Rignolda Djamaluddin, ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulut mengatakan, anggota dewan mendukung penolakan reklamasi sedikit, menyebabkan DPRD banyak bersikap diam.

“Saya menduga, dengan UU pilkada ini eksekusi kasus reklamasi Sario Tumpaan, makin melemah. Padahal, beberapa saat lalu, Walikota Manado bersepakat dengan masyarakat dan pengembang segera menyelesaikan konflik reklamasi ini.”

Berdasarkan pengalaman, katanya, peran besar dalam perlindungan dan advokasi lingkungan hidup justru dimainkan masyarakat, baik individu, komunitas, masyarakat adat maupun civil society. Yang menjadi target kekuatan memaksa atau kekuatan advokasi justru masyarakat berhadapan dengan eksekutif.

“Dalam sejumlah kasus, masyarakat terorganisir dapat memaksa eksekutif berpartisipasi bahkan bertanggungjawab dalam perlindungan lingkungan hidup.”

Sebab, masyarakat sebagai pemilih memiliki hubungan dengan kepala daerah bersifat saling memerlukan. Ketika suara masyarakat diwakili DPRD, kepala daerah cenderung berhubungan dengan legislatif ketimbang masyarakat.

“Hak pilih yang diwakilkan pada anggota dewan berpotensi membuat masyarakat tidak lagi menjadi investasi sosial dan politik oleh pemerintah. Justru kembali menjadi obyek pembangunan, karena menjadi kepala daerah tidak perlu berhubungan dengan masyarakat,” kata pengajar Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Padahal, katanya, dukung-mendukung terhadap pemimpin sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, termasuk dalam aspek lingkungan hidup.

Persoalan lain muncul dari ketidakpercayaan masyarakat pada mayoritas anggota legislatif. Selama ini, advokasi lingkungan hidup yang dibawa ke DPRD sering berujung ketidakjelasan. Paling jauh menghasilkan rekomendasi yang tidak bisa memaksa eksekutor dan perusak lingkungan bertanggung-jawab.

“Kita tidak bisa menunggu eksekutif maupun legislatif sadar.”

Berdasarkan pengalaman, mereka cenderung mengeksploitasi SDA. Bahkan, hampir di seluruh Indonesia, eksekutif maupun legislatif cenderung eksploitatif. “Masih banyak tidak pro lingkungan hidup. Potensinya, lingkungan hidup tidak jadi isu strategis karena tidak memiliki nilai-nilai transaksi.”

Matulandi Supit, ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut, mengatakan, kemajuan demokrasi Indonesia bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat langsung. Mewakilkan hak pilih kepada anggota legislatif dinilai tindakan kurang tepat. Sejauh ini, mayoritas anggota dewan tidak begitu memahami hak-hak masyarakat adat.

“Selama 69 tahun hak masyarakat adat tidak menjadi prioritas. Anggota parleman banyak tidak paham soal eksistensi dan hak-hak masyarakat adat.”

Masalah lain, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan anggota legislatif soal kandidat kepala daerah. Pengamatan Matulandi, begitu banyak parpol terfokus pada sudut pandang kapitalistik.

“Bagaimana masyarakat harus mewakilkan hak pilih kepada anggota legislatif, yang banyak mengeksploitasi SDA dan merampas hak-hak masyarakat adat?”

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Maria Taramen, ketua Kaum Muda Pecinta Alam (KMPA) Tunas Hijau. Sistem rekruitmen dan kaderisasi politik yang tidak jelas di sejumlah partai diduga menghasilkan anggota legislatif tidak memiliki keberpihakan pada permasalahan lingkungan.

“Tak jelasnya sistem kaderisasi politik di banyak parpol, memunculkan tokoh-tokoh berduit, anak, istri dan keluarga pejabat. Korupsi, kolusi dan nepotisme begitu nampak dalam sebagian besar partai politik.”

Permasalahan ini, kata Maria, berdampak pada kepala daerah pilihan anggota-anggota legislatif itu. “Misal, di Minahasa Utara, hanya 5% b anggota dewan memiliki wawasan lingkungan.”

Jika dikaitkan penolakan tambang di Pulau Bangka, anggota dewan tidak punya kekuatan mengontrol kebijakan eksekutif. Malahan, DPRD memberi dukungan kepada perusahaan tambang yang berpotensi menggusur hak hidup masyarakat.

Menurut dia, sudah empat tahun perjuangan warga Bangka, kemudian menang sampai Mahkamah Agung, tetapi DPRD Minahasa Utara masih bilang mempelajari kasus itu. “DPRD Sulut justru memberi dukungan MMP dengan alasan peningkatan ekonomi daerah.”

Sementara suara dari Palu, Sulawesi Tengah, Ahmad Pelor, direktur Walhi Sulteng mengatakan, ancaman kerusakan lingkungan akan makin buruk jika pilkada lewat DPRD.

Dengan pemilihan oleh DPRD bisa memastikan politik transaksional antara calon kepala daerah dengan para anggota legislatif makin menguat. Kondisi ini, memberikan konsekensi kebijakan yang lahir penuh transaksional.

“Tentu susah berharap ada kebijakan pembangunan memperhatikan situasi lingkungan atau daya dukung dan daya dukung lingkungan,” kata Pelor, Minggu (12/10/14).

Tak hanya itu, ruang partisipasi rakyat memilih pemimpin diambil alih sekelompok politisi. Hal ini otomatis mendelegitimasi hak rakyat mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan.

“Kesimpulannya, saya memprediksikan kondisi lingkungan ke depan terancam memburuk dengan mekanisme ini.”

Massa pengunjuk rasa tuntut Murad Husain ditangkap dan meminta Eva Bande dibebaskan. Pilkada via DPRD berpotensi melemahkan suara-suara rakyat. Karena kepala daerah bakal lebih mendengarkan kata parpol daripada kata rakyat. Foto: Walhi Sulteng

Di Gorontalo, aktivis lingkungan, Rahman Dako mengatakan, potensi kerusakan lingkungan relatif meningkat karena bupati dipilih DPRD lebih gampang membuat kebijakan tidak berpihak pada keadilan lingkungan.

“Karena kebijakan-kebijakan lahir nanti cenderung Ok dengan DPRD tanpa perlawanan berarti.”

Namun, pilkada langsungpun tetap memiliki kecenderungan kerusakan karena banyak faktor, antara lain kesadaran pemerintah dan masyarakat kurang serta penegakan hukum lemah.

Menurut Anshar Akuba, anggota DPRD Gorontalo dari Gerindra, pilkada langsung maupun lewat DPRD tidak ada beda, tetap transaksional. Yang diperlukan, pemerintah komitmen menjalankan kebijakan.

Dia mencontohkan, Gorontalo sedang sosialisasi UU Panas Bumi, karena daerah itu memiliki potensi panas bumi sangat besar. Namun, UU ini tidak lagi melihat hutan yang diatur UU Kehutanan.

“Aturan-aturan seperti ini sering baku tabrak, jadi perlu komitmen pemerintah.”

Ancam perlindungan hak masyarakat adat

Sedang dari Kalimantan Tengah, direktur eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas mengatakan, pilkada melalui DPRD mengancam kedaulatan masyarakat adat. Sebab, oligarki partai cenderung mementingkan kepentingan ekonomi dan kekuasaan hingga mengancam eksistensi masyarakat adat.

“Mereka akan dikontrol melalui kebijakan transaksional. Ancaman nyata DPRD akan menggunakan kewenangan menghambat pengakuan masyarakat hukum adat melalui perda yang diperintahkan UU.”

Perlindungan lingkunganpun terancam jika pilkada melalui DPRD. Pengusaha perusak lingkungan mudah menyogok anggota dewan karena pengawasan lemah.

Guna mengimbangi ini, pengawasan rakyat  harus kuat. Bisa dengan menggugat hukum maupun memobilisasi masyarakat mendesak perubahan kebijakan.

Senada disampaikan direktur eksekutif Mitra Lingkungan Hidup Kalteng, Kussaritano. Pilkada melalui DPRD akan makin memperburuk langkah penyelamatan lingkungan hidup. Karena anggota DPRD minim pengetahuan lingkungan hidup berkelanjutan.

“Banyak anggota DPRD mantan kepala daerah. Boro-boro bicara lingkungan hidup, di otak mereka pasti bagaimana mengamankan berbagai perizinan yang telah diterbitkan. Anggota DPRD dan DPR terpilih dari dapil Kalimantan banyak mantan kepala daerah.”

Pilkada via DPRD, katanya, memungkinkan kongkalikong antara calon dengan anggota dewan. “Atau bisa jadi tambang dan kebun akan jadi mahar politik.”

Sistem pilkada ini, akan melemahkan pengakuan masyarakat adat. Pilkada oleh DPRD, tidak ada yang gratis. “Pemimpin yang terpilih bisa saja bukan figur dikehendaki rakyat.  Sekaligus menjadi ancaman bagi calon independen yang diusung rakyat.”

Happy Hendrawan, peneliti dari Swandiri Institute di Kalimantan Barat juga angkat bicara. Dia mengatakan, pilkada lewat DPRD berpeluang pembiayaan politik menguras SDA makin marak.

SDA, katanya, menjadi lahan empuk sebagai pembiayaan parpol.  Elit politik mencoba memenangkan pilkada sebagai upaya lain menguasai konsesi SDA. “Bahkan, menjadi modus operandi korupsi baru dengan pelepasan lahan. Terutama daerah-daerah yang mempunyai potensi SDA,” kata Happy.

DPRD,  melegitimasi diri dengan mengklaim sebagai pengemban suara rakyat. Khawatir malah sebaliknya, mereka mengutamakan kepentingan perorangan atau golongan menekan birokrat dalam mengambil kebijakan seperti di era Orde Baru.

Menurut dia, terjadi pengkhianatan oleh parpol bentukan reformasi yang mendukung pilkada melalui DPRD. “Pengambilan kebijakan hanya oleh tiga komponen saja, broker, birokrasi dan politisi. Dapat dipastikan, hak-hak masyarakat adat yang selama ini diperjuangkan akan diamputasi.”

Agus Sutomo, direktur Link-AR Borneo, menambahkan, pilkada tak langsung menutup ruang demokrasi yang 10 tahun sudah lebih baik. Berkaca pengalaman masa lalu, ruang demokrasi bagi masyarakat menuntut eksekutif lebih susah. “Karena DPR sebagai pengambil kebijakan, bupati sudah pasti dikendalikan. Tidak akan ada regulasi berpihak masyakat adat dan tani.”

Tomo menilai, UU ini kemunduran proses demokrasi. Dia tidak yakin, anggota legislatif bisa menjadi jembatan bagi suara masyarakat seperti tugas pokok dan fungsi mereka.

Dia sedih, masyarakat adat dan kaum tani hanya label demokrasi dan menjadi dagangan politik sesaat, kemudian terseok-seok membela diri menuntut hak mereka. “Benar-benar menistakan demokrasi rakyat yang sudah berdarah-darah diperjuangkan,” katanya.

Belum lagi, jika pilkada via DPRD,  kongkalikong antara investor, dewan dan pemerintah makin kuat. Kalbar, salah satu daerah tempat investasi berbasis hutan dan lahan seperti perkebunan sawit, usaha kehutanan dan pertambangan.

Data Policy Brief ‘Tata Ruang untuk Kepentingan Siapa?’, oleh Swandiri Institute (2014), menyebutkan data mengejutkan. Fakta, 19.427.173,09 hektar atau 130% wilayah daratan Kalbar, terbagi pada tiga investasi industri ekstraktif. Dari 14.915.966 hektar luas daratan Kalbar, sawit 4.962.022 hektar (33%), IUPHHK-HA 2.808.902 hektar (19%), IUPHHK-HT 6.581.911 hektar (44%), serta konsesi pertambangan 5.074.338 hektar (34%).

 

Dengan pilkada via DPRD potensi pelanggaran hak-hak masyarakat atas akses terhadap SDA berpotensi makin tinggi. Sumber: HuMa (2012)

Jaga Lingkungan, Siswa SMAN 3 Kayuagung Wajib Tanam Pohon dan Kelola Sampah

SMA 3 Unggulan Kayuagung mewajibkan siswanya menanam pohon dan mengelola sampah sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Foto: Dokumentasi SMA 3 Kayuagung, OKI, Sumsel

SMA 3 Unggulan Kayuagung mewajibkan siswanya menanam pohon dan mengelola sampah sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Foto: Dokumentasi SMA 3 Kayuagung, OKI, Sumsel

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang memiliki luas sekitar 19.023,47 kilometer persegi, merupakan wilayah di Indonesia yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan gambut, seperti yang terjadi saat ini. Akibatnya, sekitar 80 persen luas hutan di OKI yang mencapai 735.477 hektar mengalami kerusakan. Masyarakat pun prihatin, termasuk lembaga pendidikan. Apa yang mereka lakukan?

Pohon merupakan sumber kehidupan. Karena dari pohon terdapat oksigen yang melimpah dan pohon juga dapat menjaga air. Oksigen dan air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup, khususnya manusia.

“Kebakaran hutan dan lahan di OKI tentu saja menyebabkan banyak pohon yang habis, sehingga kita mengalami krisis oksigen dan air. Oleh karena itu, kami memandang perlu dan mendesak upaya penanaman pohon,” kata  Kepala sekolah SMAN 3 Unggulan Kayuagung Sugiyono, Senin (13/10/2014).

Buktinya, di lingkungan sekolahnya telah ditanam 600 lebih pohon berbagai jenis. Mulai mahoni, beringin, pucuk merah, palem, jati, tanjung, mangga, dan tunjuk langit.

Menanam pohon sudah menjadi program unggulan SMAN 3 Kayuagung, yang akan mewakili Sumsel dalam Program Adiwiyata. “Kita juga menanamkan kepada anak didik untuk selalu menjaga kelestarian hutan dan mencintai pohon,” kata Sugiyono.

Sejak lima tahun lalu, siswa baru diwajibkan untuk menanam sebanyak dua pohon di lingkungan sekolah. “Bukan hanya menanam bahkan merawatnya hingga pohon tersebut tumbuh,” jelasnya.

Kita ingin mengajarkan kepada para siswa untuk mencintai lingkungan dan menjadikan sekolah sebagai sumber dari segala sumber tauladan. “Tak hanya masalah pelajaran, namun mencintai lingkungan juga harus diajarkan.”

Mengenai bibit pohon, SMAN 3 Kayuagung mendapat bantuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) OKI.

Seribu pohon

SMAN 3 Kayuagung menargetkan menanam seribu pohon berbagai jenis di lingkungan sekolahnya.

Heriyadi, guru pembina OSIS, menuturkan gencarnya penanaman pohon yang dilakukan siswa, selain memberikan dampak yang baik bagi lingkungan, juga menjadi contoh bagi sekolah lain di Sumatera Selatan.

Guna mencapai target penanaman seribu pohon tersebut pihak sekolah telah memprogramkan penanaman pohon setiap kali ada kegiatan. “Kita bersama para siswa selalu melakukan penanaman pohon seperti yang dilakukan saat Workshop Jurnalisme Lingkungan yang digelar Mongabay Indonesia, Green Radio, TAF, yang didukung Walhi Sumsel dan SMAN 3 Unggulan Kayuagung, beberapa waktu lalu” ujarnya.

Guna menularkan gemar penanaman pohon di OKI, SMAN 3 Kayuagung menggagas program “I love Pohon”. Kegiatan ini menjaga pohon dari aktivitas yang merusak, seperti dipasang spanduk, banner, dipaku, hingga diikat kawat atau tali.

Pupuk organik

Banyaknya pohon yang ada di lingkungan sekolah membuat sekolah tersebut dipenuhi sampah daun kering. Daun kering ini dimanfaatkan pula oleh para siswa sebagai pupuk organik.

Tahapan yang dilakukan dimulai dari mengumpulkan sampah daun kering, mencacahnya, lalu dicampur air dan ditambah bakteri pengurai EM-4, serta gula secukupnya. Kemudian, adukan itu ditutup dengan keset ijuk, serta dijaga kondisi suhu dan kelembaban pupuknya.

“Jika adonan dirasa kering pertanda bakteri tidak bekerja. Maka tambahkan air secukupnya. Aduk setiap kali memeriksa, tunggu selama 15 hari. Jika cacahan sampah daun sudah terurai atau terasa lembut, pupuk siap di pakai,” jelas Heriyadi.

Para siswa juga telah memproduksi pupuk organik cair. Pupuk yang dibuat digunakan untuk pohon yang mereka tanam di lingkungan sekolah. “Dengan demikian kami tidak perlu lagi membeli pupuk.”

Berharap ada perda

Heriyadi berharap pemerintah mulai menggagas peraturan daerah yang melarang warga merusak dan menebang pohon sehingga kelestarian alam terjaga. “Kita ingin, Sumsel menerapkan dan mulai merancang perda seperti yang telah ada di Surabaya.”

SMA Negeri 3 Kayuagung semula merupakan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Kayuagung. Lantaran SPG dihapus, sejak 1991 SPG diubah menjadi  SMAN 3 Kayuagung.

Berdasarkan SK Kakanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Selatan 129/I.II/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 SMA ini ditetapkan sebagai SMA Unggulan Kabupaten OKI, dan mulai menerima siswa baru sejak tahun ajaran 2000/2001. Tahun ajaran 2008/2009 SMAN 3 Kayuagung ditunjuk sebagai Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional.

Tradisi menanam pohon di halaman sekolah selalu dilakukan di setiap kegiatan. Foto: Taufik Wijaya

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio