Lingkungan Hidup

Sidang Kebakaran Hutan: Eksepsi Presiden, Polri dan Pemda Riau Ditolak, Berikut Alasan Hakim

Lahan gambut yang terbakar di Palalawan, Riau pada 2013. Foto: Zamzami

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tiga dari 19  tergugat kasus kebakaran hutan di Riau tahun 2013.  Penolakan ini membuat proses perisdangan kasus kebakaran hutan di Riau dilanjutkan.

“PN Jakarta pusat memiliki wewenang menggelar sidang ini. Tergugat banyak hingga sidang bisa dilakukan di salah satu domisili tergugat,” kata Nani Indrawati, majelis hakim PN Jakpus, Selasa (15/7/14).

Ketika pengaju eksepsi yakni Presiden, Polri dan Pemerintah Riau. Dalam eksepsi, Presiden dan Polri mengatakan, salah satu digugat isu HAM. Dalam kewenangan absolut, seharusnya kasus diadili dalam pengadilan khusus HAM. Pemprov Riau beralasan kasus ini diadili di PN Riau. Berlandaskan wewenang relatif.

Nani mempunyai sertifikat hakim lingkungan hidup. Dia memimpin sidang putusan sela bersama hakim Anis Mustaqim dan Iin Nurohim. Persidangan mulai digelar sejak 20 November 2013.

“Kami meminta Walhi menyiapkan bukti-bukti selengkap mungkin. Hingga sidang tidak tertunda lagi,” katanya.

Walhi menggugat Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Polri, Pemprov Riau dan Jambi dan 13 pemerintah kabupaten serta kota di Jambi dan Riau. Gugatan itu atas kebakaran hutan pada 2013.

Ke-19 tergugat dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan yang melanda Riau pada 2013. Mereka dianggap lalai menjalankan kewajiban konstitusi menjaga hutan dan lingkungan hidup.

Muhnur Satyaprabu, manajer kebijakan dan pembelaan hukum Walhi Nasional, mengatakan, putusan majelis hakim tepat. Sebab, dalam pasal 184 Herziene Inlandsch Reglemen; Hukum Acara Perdata, jika tergugat banyak, penggugat bisa memilih salah satu lokasi  sidang sesuai domisili tergugat.

“Kami sudah menyiapkan bukti-bukti. Terkait pelanggaran HAM, titik point rusaknya lingkungan hidup hingga membuat hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup baik tidak terpenuhi. Padahal, hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik diatur UUD 1945.”

Walhi mendorong perbaikan tata kelola kehutanan yang bisa dilakukan dengan meninjau kembali perizinan. Pemberian izin tanpa kontrol, katanya, menyebabkan tata kelola hutan rusak. “Ini juga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut.”

Setelah sidang selesai, semua perwakilan tergugat bergegas meninggalkan ruang persidangan. Tak ada yang bersedia memberikan keterangan. Sidang dilanjutkan 12 Agustus dengan agenda pembuktian dari Walhi dan mendengarkan keterangan saksi ahli.

Sisa hutan dan lahan gambut yang hangus terbakar di Jurong, Desa Bonai, Kabupaten Rokan Hulu Riau terlihat pada 24/6/13. Foto: Zamzami

 

Inilah Cara Pemerintah Palembang Atasi Pencemaran Sungai Musi

Nasib Sungai Aur kini. Di masa lalu kapal-kapal dagang berlabuh di Sungai Aur, lokasi loji VOC. Namun kini, anak Sungai Musi ini hanya menjadi tempat berlabuh sampah-sampah. Foto: Taufik Wijaya

Pencemaran air Sungai Musi dan anak-anak sungai terus terjadi. Untuk mengatasi limbah yang masuk ke sungai, Pemerintah Palembang berencana menerapkan sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal. Targetnya,  kualitas air pembuangan dari mencuci, mandi, dan lain-lain, saat mengalir ke parit, anak sungai, dan Sungai Musi, lebih baik atau tidak lagi mengandung limbah seperti diterjen.

“IPAL komunal membuat kualitas air sungai maupun anak sungai terjaga,” kata Isnaini Madani, kepala Dinas Tata Kota Palembang, awal Juli 2014.

Isnaini mengatakan, IPAL komunal memiliki fungsi hampir sama dengan septictank. Namun IPAL hanya bagi air pembuangan rumah tangga yang berpotensi merusak lingkungan, yang menggunakan diterjen, sampo, sabun mandi, dan lain-lain.

Sejak 1 Juli 2014, setiap pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) baik rumah, rumah toko, hotel, serta perumahan, wajib memiliki IPAL komunal.

“Jika kita tidak lakukan pembenahan, dalam waktu 10-20 tahun ke depan, konsumsi air baku Sungai Musi untuk masyarakat Palembang, tidak bisa lagi.”

Guna memperkuat dasar hukum, pihaknya meminta Walikota Palembang membuat Peraturan Walikota (Perwali) mengenai kewajiban membangun IPAL komunal.

IPAL ini bisa berupa septictank berbahan fiberglass maupun beton. Jika fiberglass, terdiri tiga bagian dengan fungsi berbeda. Pertama, penampungan limbah. Kedua, limbah diurai bakteri dan dialirkan. Ketiga, diuraikan lebih lanjut.  Sebelum dibuang ke drainase,  air limbah melalui tabung disenfektan guna membersihkan hama.

Jika berbahan beton memiliki enam bagian. Yakni, pemisahan kotoran dengan air. Limbah padat yang terendap disedot. Sedangkan cairan masuk ke bagian kedua melalui proses mikroorganisme. Seterusnya, hingga masuk bagian akhir yang berisi filter berupa batuan vulcano. Kemudian dialirkan ke drainase.

Contoh IPAL komunal di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Foto: Dwi Kusuma Sulistyorini

Contoh bagian dalam IPAL komunal di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Foto: Dwi Kusuma Sulistyorini

Biaya Tinggi

Sistem IPAL ini dinilai cukup bagus dan memiliki keunggulan. Pertama, lahan sedikit karena dibangun di bawah tanah. Kedua, biaya pengoperasian dan perawatan murah. Ketiga, efisiensi pengelolaan limbah tinggi.

Namun, katanya, membangun IPAL ini memerlukan biaya tidak sedikit. Selain bahan mahal, perlu tenaga ahli. Jadi, kemungkinan hanya dilakukan rumah mewah, perumahan, rumah tokoh, hotel, atau rumah sakit. “Kalau masyarakat biasa sulit, harus ada bantuan pemerintah atau pihak lain untuk membangun IPAL komunal dalam pemukiman,” kata Hilmin Sihabudin, koordinator Green Srivijaya, komunitas peduli sungai, Jumat (11/7/14).

Menurut Hilmin, penataan kualitas air Sungai Musi bukan hanya melalui pembangunan IPAL dan perbaikan drainase. Namun, perlu penanaman pohon seperti bambu atau buahan.

Selain itu, penimbunan rawa yang tersisa 5.834 hektar harus dihentikan. Saat ini, masih ditemukan penimbunan rawa oleh pengembang perumahan.

Jangan buat Angkutan Batubara

Salah satu ancaman besar bagi kualitas Sungai Musi, kata Hilmin, justru dari daerah huluan. Eksplorasi batubara, termasuk penghabisan wilayah resapan, baik hutan dan rawa.

“Bukan hanya mengancam kualitas air, juga berpotensi Palembang banjir pada musim penghujan atau krisis air pada kemarau.”

Untuk itu, rencana pemerintah Sumsel dengan PT Pelindo II untuk menjadikan Sungai Musi sebagai sarana angkutan batubara harus dihentikan. Karena akan memperlancar eksplorasi batubara di huluan, dan menyebabkan pencemaran limbah batubara di Sungai Musi.

“Kita harus belajar dengan Sungai Air Bengkulu yang rusak, dipenuhi limbah batubara. Jangan sampailah batubara merusak Musi. Kerjasama itu harus dihentikan. Batubara itu bukan industri berkelanjutan. Itu industri kotor.”

Pada Selasa (24/6/14) Pemerintah Sumsel dengan PT Pelindo II menandatangani nota kesepahaman untuk pengangkutan batubara melalui Sungai Musi. Pelindo akan mengeruk Musi, dan ditimbunkan untuk reklamasi Terminal Khusus Tanjungcarat, Banyuasin. Pelindo II akan memungut biaya pengangkutan batubara menggunakan tongkang melalui Musi. Setiap tongkang membawa batubara hingga 3.000 ton batubara!

Potongan memanjang ipal komunal. Grafis: Dwi Kusuma Sulistyorini

Potongan memanjang IPAL komunal. Grafis: Dwi Kusuma Sulistyorini

Bagian dalam bak kontrol. Foto: Dwi Kusuma Sulistyorini

Bagian dalam bak kontrol. Foto: Dwi Kusuma Sulistyorini

 

Alamak, Danau di Sintang Ditimbun Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra, menunjukkan Danau Jentawang, Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir yang rusak karena ditimbun oleh perusahaan sawit. Foto : Yusrizal

Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra, menunjukkan Danau Jentawang, Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir yang rusak karena ditimbun oleh perusahaan sawit. Foto : Yusrizal

Sejumlah danau di Bumi Senentang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Bahkan, sebagian danau tersebut menjadi tumbal dari investasi perkebunan kelapa sawit, dengan cara ditimbun.

Berdasarkan hasil survei dan dokumentasi Sintang Fishing Club (SFC) akhir Juni 2014 lalu di Kecamatan Ketungau Hilir, kondisi sejumlah danau cukup memprihatinkan. Sejumlah perusahaan sawit disinyalir melanggar buffer zone (batas tanaman sawit dengan bibir sungai atau pantai).

“Saya bisa menunjukkan bukti dan dokumentasi perusaahan sawit yang membuka lahan di Danau Jentawang, Danau Jemut, dan Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir. Padahal ketiga danau tersebut dulunya adalah primadona ikan air tawar di Kabupaten Sintang,” kata Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra, yang dijumpai pada Minggu (13/7/2014).

Ditimbunnya danau membuat rusaknya ekosistem perairan tersebut. Air Sungai Ketungau sebagai sumber air ketiga danau itu juga menjadi keruh dan beracun. Danau-danau yang sebelumnya menjadi harapan masyarakat, kini menjadi kering walaupun belum musim kemarau. Hal itu  berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat di sektor perikanan.

Tidak hanya di Kecamatan Ketungau Hilir, di Kecamatan Sintang dan Binjai Hilir juga banyak terdapat danau yang terancam oleh perkebunan kelapa sawit. Di antaranya Danau Jemelak, Kebiau dan Mensiku yang telah dikelilingi perusahaan sawit.

Rayendra mengatakan kerusakan danau bukan hanya terjadi karena masuknya investasi, tetapi juga akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak di Sintang.

Sintang mempunyai banyak danau yang potensial, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah secara khusus untuk mengelolanya. Danau yang seharusnya menjadi sumber penghasilan di sektor perikanan dan wisata untuk jangka panjang, akhirnya rusak akibat illegal fishing seperti aktivitas menuba dengan menggunakan pestisida seperti  potasium clhorat, decis, akodan, lanet dan jermal.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sintang, Elisa Gultom mengaku belum mendapat laporan mengenai perusahaan sawit yang menimbun danau untuk ditanami sawit. “Begitu juga soal dugaan perusahaan melanggar buffer zone, kami belum mendapat laporan itu,katanya dikonfirmasi di Sintang, Senin (14/7/2014).

Soal dugaan pelanggaran itu, Gultom tidak yakin perusahaan sawit menimbun danau dimaksud. “Mungkin saja ada pekerjaan penimbunan yang dilakukan perusahaan masuk ke sekitar danau. Kalau sengaja ditimbun saya tidak yakin,” ucapnya.

Ia mengatakan, kalau memang perusahaan terbukti melanggar buffer zone dan menimbun danau untuk ditanami sawit, Dishutbun akan meminta perusahaan untuk mencabut kembali sawit yang sudah ditanam. “Ada area yang boleh ditanam dan tidak. Kami meminta perusahaan mengoptimalkan lahan yang ada untuk ditanam, bukan melanggar buffer zone,” kata Gultom.

Konservasi Berbasis Masyarakat

Untuk mencegah kerusakan danau-danau yang masih alami, Sintang Fishing Club dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan berencana mengonservasi hutan dan danau guna mengembangkan wisata ekologi di Sintang. Rencana tersebut mengedepankan masyarakat sebagai ujung tombak.

“Kami menamakannya konservasi berbasis masyarakat. Dalam praktiknya, kami hanya memulai, kemudian masyarakat yang melanjutkan dan menjaga danau yang sudah dikonservasi. Tujuannya agar masyarakat semakin arif dan bijaksana dalam mengelola alam. Agar, danau yang mereka jaga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, minimal untuk dikonsumsi,” lanjut Rayendra.

Upaya membangun kesadaran masyarakat direalisasikan Sintang Fishing Club dengan melakukan restocking 20 ribu bibit ikan berbagai jenis di Danau Tebing Raya, Kecamatan Sintang, yang sudah dilaksanakan sejak 23 Juni lalu. Kegiatan itu diharapkan dapat meminimalisir illegal fishing yang dilakukan masyarakat, karena berdampak bagi kelangsungan hidup ekosistem yang berada di air.

Restocking dengan pelepasan 20 ribu benih ikan untuk menjaga ekosistem di Danau Tebing Raya, Kecamatan Sintang, Kalbar. Foto : Yusrizal

Restocking dengan pelepasan 20 ribu benih ikan untuk menjaga ekosistem di Danau Tebing Raya, Kecamatan Sintang, Kalbar. Foto : Yusrizal

“Ini yang ketiga kalinya. Ke depan akan kami lakukan juga di danau-danau lain di Kabupaten Sintang. Kami berharap, setelah ikan dilepas, mereka bisa menjaga dan memetik hasilnya. Syukur-syukur mereka yang biasanya mengandalkan PETI sebagai mata pencaharian, beralih melakukan usaha perikanan yang ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan ikan yang ada di alam yang mereka jaga,” katanya.

Kegiatan restocking bibit ikan, juga diharapkan menjadi pelajaran bagi generasi muda untuk mencintai lingkungan. “Restocking pertama ikanya sudah besar-besar. Mudah-mudahan ini akan terus terjaga,” ucapnya.

Lebih jauh dia menyebut, pemeliharaan ekosistem ikan melalui restocking saat ini terfokus di Danau Tebing Raya. Lokasi tersebut rencananya akan dijadikan tempat konservasi danau. “Masyarakat sudah sepakat untuk menjaga Danau Tebing Raya karena wilayah itu sudah dijadikan ekowisata mancing di Kabupaten Sintang,” imbuhnya.

Menurutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang sangat mendukung areal Danau Tebing Raya dijadikan sebagai objek wisata memancing.

Kegiatan memancing ikan di danau yang dilakukan oleh Sintang Fishing Club. Foto : Yusrizal

Kegiatan memancing ikan di danau yang dilakukan oleh Sintang Fishing Club. Foto : Yusrizal

Bentrok Warga Pulau Bangka, Koalisi Desak Pemda Bertanggungjawab

Kala alat berat perusahaan tambang mulai menebangi mangrove di tepian pantai untuk reklamasi dan membangun fasilitas perusahaan, beberapa waktu lalu. Gugatan warga penolak tambang yang dimenangkan sampai Mahkamah Agung pun tak digubris pemerintah daerah. Izin tambang tetap tak dicabut, malah Bupati Minut mengeluarkan izin 'perpanjangan' lagi. Foto: Save Bangka Island

Kala alat berat perusahaan tambang mulai menebangi mangrove di tepian pantai untuk reklamasi dan membangun fasilitas perusahaan, beberapa waktu lalu. Gugatan warga penolak tambang yang dimenangkan sampai Mahkamah Agung pun tak digubris pemerintah daerah. Izin tambang tetap tak dicabut, malah Bupati Minut mengeluarkan izin ‘perpanjangan’ lagi. Foto: Save Bangka Island

Puluhan aktivis dari Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka aksi solidaritas terkait tragedi bentrokan antar warga penolak dan pro tambang di pulau itu, di Manado, Senin (14/7/14). Koalisi mengecam dan mendesak pemerintah daerah bertanggung jawab. Masalah ini terjadi lantaran mereka abai melaksanakan putusan Mahkamah Agung, untuk mencabut izin tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP).

Mereka membentangkan spanduk dan membagikan selebaran. “Selamatkan Pulau Bangka. Usir PT MMP penyebab perang saudara.”

Ada tiga tuntutan koalisi. Pertama, Bupati segera mencabut izin MMP secara permanen. Kedua, Gubernur Sulut dan Bupati Minahasa Utara harus bertanggung jawab atas tragedi di Bangka. Ketiga, mendesak kapolri, Kapolda Sulut dan Kapolres Minut segera investigasi keterlibatan oknum aparat kepolisian yang diduga memback-up MMP.

Agus Brans Subajou dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Manado, mengatakan, aksi ini bentuk kekecewaan atas keberpihakan kepolisian, penegakan hukum lemah oleh pemerintah daerah. Juga sekaligus memberi dukungan moral bagi warga Pulau Bangka.

Dia menyesalkan, sikap pemda tidak menggubris putusan MA dan surat PTUN Manado, hingga warga yang ingin membacakan di depan basecamp MMP harus menjadi korban.

“Pemda, baik Sulut maupun Minut, segera mengeluarkan MMP dari Bangka. Mereka tidak mempunyai izin.”

Kesusahan warga penolak tambang makin diperparah tindak represif kepolisian. Seharusnya, Brimob tidak perlu menembakkan gas air mata.

“Kapolda Sulut, jangan sekali-kali mengintimidasi warga dengan pasukan.” “Polisi harusnya menjadi pelindung dan pengayom. Bukan berat pada salah satu pihak.”

Aryati Rahman, aktivis LBH Manado, menyatakan, hingga pagi hari polisi masih mengawal pegawai tambang mengukur tanah di Desa Kahuku. Padahal, , MMP beroperasi ilegal. “Kalau kepolisian masih terus mengawal perusahaan ilegal, berarti mereka telah melanggar hukum.”

Mereka memperkirakan potensi konflik sejak lama, namun pemerintah seakan membiarkan masalah ini berlarut-larut. “Kalau bupati tidak ambil tindakan, tidak menutup kemungkinan bisa kembali terulang.”

Keindahan Pulau Bangka, terusik. Perusahaan tambang MMP mulai mereklamasi pantai untuk membangun dermaga, beberapa waktu lalu. Foto: save Bangka Island

Keindahan Pulau Bangka, terusik. Perusahaan tambang MMP mulai mereklamasi pantai untuk membangun dermaga, beberapa waktu lalu. Foto: Save Bangka Island

Di sejumlah media lokal, bupati menyatakan operasi MMP dihentikan. Kenyataan, di lapangan berkata lain. Pagi tadi, dikabarkan karyawan MMP didampingi Brimob mengukur di Desa Kahuku. “Bupati Minut menjilat ludah sendiri. Kalau misal terjadi hal tidak diinginkan menimpa warga, bupati dan kapolda harus bertanggung-jawab.”

Cindy Samiaji, aktivis Tunas Hijau, menilai, keberpihakan kepolisian pada perusahaan tambang seakan menempatkan warga pada posisi bersalah. Padahal, justru sebaliknya. MMP, pihak yang tidak memiliki izin.

Konflik terjadi karena putusan hukum diabaikan pemerintah daerah. Selama ini, tidak pernah terjadi konflik antar desa begitu besar di Bangka. “Masuknya perusahaan tambang, dan hukum diabaikan, menciptakan kebencian antarmasyarakat yang saling bersaudara.”

Dia mengajak masyarakat bersolidaritas dengan cara apa saja. “Kalau kemarin dan sekarang warga Bangka merasakan penindasan, mungkin besok salah satu dari kita.”

Jimmy Kumendong, humas Pemerintah Sulut, menyatakan, menyerahkan masalah di Pulau Bangka dalam pengawasan kepolisian. Dia berharap, keberadaan polisi di lapangan bisa meredam dan menghindarkan Bangka dari konflik lanjutan.

Pemerintah daerah, katanya, sudah menghentikan operasi MMP, sesuai instruksi UKP4. Namun, ketika ditanya soal perusahaan tambang masih beroperasi, Jimmy  berkelit. Dia menyerahkan, masalah ini pada pemerintah kabupaten.

“Rekomendasi dari UKP4 dihentikan sementara. Sampai MMP berhasil mengurus izin yang dipersyaratkan di lintas kementerian.”

Mengenai pengukuran lahan  oleh MMP, katanya, sudah area Pemkab Minut. “Yang mengeluarkan izin Pemkab Minut.”

Mongabay masih belum bisa mendapat keterangan dari kepolisian. Wilson Damanik, humas Polda, tak berkomentar banyak. Dia meminta agar menanyakan kasus Bangka pada Polres Minut.

Pada Sabtu (12/7/14), warga Desa Kahuku bersama warga  desa lain syukuran dan doa bersama atas kemenangan putusan MA. Setelah itu, mereka berniat ke camp MMP di Desa Ehe untuk membacakan putusan MA beserta surat perintah dari PTUN Manado. Sayangnya, belum sempat dibaca, bentrokan antara warga kontra dan pro tambang terjadi. Tiga warga penolak tambang dianiaya dan luka-luka.

Mereka adalah Daniel Buagho, warga Desa Lihunu; Waldus Makawowode dari Desa Kahuku; dan Jefri Tagulighi, warga Batu Putih.

Aksi Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka mendesak Pemerintah Sulut dan Minut  segera menjalankan eksekusi putusan MA, di Manado, Senin (14/7/14). Foto: Temmy Doaly

Aksi Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka mendesak Pemerintah Sulut dan Minut segera menjalankan eksekusi putusan MA, di Manado, Senin (14/7/14). Foto: Themmy Doaly

Rawa Tripa Diusulkan Jadi Laboratorium Alam

Hutan gambut Tripa yang ada di areal konsesi PT. Kalista Alam. Foto : Yayasan Alam Lestari

Hutan gambut Tripa yang ada di areal konsesi PT. Kalista Alam. Foto : Yayasan Alam Lestari

Tim ahli Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengusulkan agar  Rawa Gambut Tripa di Propinsi Aceh dijadikan laboratorium alam (science park). Luas yang diusulkan mencakup 12 ribu hektar yang masih memiliki tutupan hutan. Ini adalah salah satu cara manajemen pengelolaan Tripa yang paling memungkinkan dilakukan oleh pemerintah.

Menurut ketua tim ahli Unsyiah, Agus Halim yang dihubungi Jumat kemarin menyebutkan wacana menjadikan Rawa Tripa sebagai laboratorium alam merupakan tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim ahli Unsyiah pada tahun 2013.

“Hasil studi kita mendapatkan ada 12 ribu hektar hutan yang masih bagus di Rawa Tripa yang bisa dikelola dengan manajemen konservasi berbasis masyarakat. Pilihan terbaik adalah menjadikan Tripa sebagai laboratorium alam yang bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, ekowisata dan pengembangan ekonomi masyarakat,” kata Agus.

Dari 12 ribu hektar sisa hutan yang ada di Rawa Tripa sebagian besar sudah menjadi areal konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT. Surya Panen Subur (SPS) II dan PT. Kalista Alam. Agus mengatakan, pemerintah, perusahaan dan masyarakat diharapkan bisa membangun komitmen bersama menyelamatkan rawa gambut Tripa.

Menurut Agus, Rawa Tripa Science Park tidak hanya bicara konservasi tapi perlu keterlibatan pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. “Kita berharap 12 ribu hektar itu sepakat untuk diselamatkan sebagai plasma nuftah (sumber genetik) yang dikembangkan ke depan untuk isu perubahan iklim,”katanya.

Banyak hal menarik yang bisa diteliti di Tripa untuk isu perubahan iklim. Para peneliti menemukan adanya tumbuhan khas rawa yang dapat beradaptasi pada genangan aerob yang merupakan pertemuan antara genangan air rawa dan pasang surut air laut. Tumbuhan tertentu didapatkan menggunakan zat aktif tertentu secara alami sehingga tahan hidup di daerah genangan pasang surut.

Rawa Tripa juga merupakan pusat kajian biologi akuatik karena merupakan daerah genangan yang memiliki banyak jenis ikan dan kerang (lokan) yang bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat.

Luas total Rawa Tripa mencapai 60.657,29 hektar berada di dua kabupaten yakni Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Pembukaan perkebunan kelapa sawit sejak 1990 menyebabkan hutan gambut hanya tersisa 12.455,45 hektar saja.

Menurut Agus, dari 12 ribu hektar sisa hutan, hanya 8 ribu hektar saja yang masih terakumulasi dalam satu bentang besar, yang lainnya sudah terfragmentasi.

“Salah satu yang penting dilakukan adalah segera mengeluarkan regulasi untuk membangun koridor di sepanjang badan sungai dan sepadan pantai untuk menghubungi koridor yang terputus itu, agar satwa-satwa masih bisa bergerak bebas,” jelasnya.

Sungai Kuala Tripa yang merupakan batas terluar Rawa Gambut Tripa.  Foto : Chik Rini)

Sungai Kuala Tripa yang merupakan batas terluar Rawa Gambut Tripa. Foto : Chik Rini)

Sejumlah pihak telah melakukan penelitian di Tripa di antaranya Unsyiah, ICRAF, Wetland, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Pusat Penelitian Ilmu Tanah Bogor. Data yang didapat oleh para peneliti ini didorong untuk dijadikan kebijakan satu peta (one map) oleh Badan REDD+ agar tidak membingungkan para pihak di lapangan.

“Kami sudah memetakan ke dalam gambut yang mencapai lebih dari 3 meter yang layak untuk dilindungi,” kata Agus.

Data yang didapat menyebutkan Rawa Tripa  kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan spot penting di Kawasan Ekosistem Leuser yang layak dipertahankan hutannya. Pilihan untuk mengkonversi rawa gambut Tripa menjadi perkebunan kelapa sawit telah berdampak pada terancamnya flora dan fauna khas (endemik) di Rawa Tripa.

Dari kajian biodiversitas, Tripa merupakan ekosistem rawa gambut yang unik kaya akan jenis tumbuhan dan hewan, namun sangat rentan dan sulit untuk kembali ke bentuk semula jika rusak. Hasil survai lapangan menunjukkan jenis fauna yang ditemukan di Rawa Tripa saat ini tinggal sebanyak 91 jenis, di mana 18 jenis diantaranya memiliki nilai ekonomi dan ekologi dan 14 jenis memiliki nilai endemik dan harus dilindungi.

Hewan langka seperti orangutan, harimau, beruang madu, lutung hitam, rusa, trenggiling, burung bangau tongtong, burung punai, burung serindit hitam masih ditemukan keberadaannya di dalam hutan rawa gambut Tripa yang tersisa. Namun populasinya terus menyusut dan dilaporkan mulai jarang terlihat.  Keberadaan flora fauna dalam kawasan berada dalam daerah terisolir dan di lokasi yang terfragmentasi di sepanjang pantai.

Kala Warga Samarinda Serukan Stop Tambang Lewat Hak Gugat Warga Negara

Lubang bekas galian tambang tergenang air membentuk kolam yang berbahaya bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Foto: Hendar

Siang itu sekitar tigapuluhan anak muda berkumpul di ruas jalan M. Yamin, di depan gedung PN Samarinda. Di atas lampit yang digelar mereka memainkan musik habsy sembari melafalkan syair-syair pujian. Sementara mereka yang di badan jalan membagikan kue bakpia, segelas minuman segar berisi serutan buah melon, selebaran dan stiker.

Siapa mereka? Mereka adalah bagian dari warga kota yang bergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat atau GSM. Kelompok ini menggunakan Citizen Lawsuit (CLS) atau gugatan warga negara, sebuah instrumen sah warganegara untuk menggugat kebijakan penyelenggara negara, yang dalam hal ini menyangkut permasalahan pertambangan batubara di kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada tanggal 2 Juli 2014 yang lalu, sidang gugatan CLS ke-26 sendiri berlangsung tidak lama. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Sugeng Haryanto hanya berlangsung sekitar sepuluh menit. Dalam sidang itu ada dua pihak yang tidak menyerahkan berkas kesimpulan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Samarinda.

Berkas kesimpulan yang diserahkan oleh pihak tergugat dan penggugat akan dipelajari oleh majelis hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam sidang putusan. Sidang putusan sendiri rencananya akan digelar pada tanggal 16 Juli 2014.

“Kami telah menghadirkan dua saksi ahli, dua saksi korban, 38 bukti tertulis dan sejumlah bukti lain dalam bentuk audiovisual dan foto yang telah diserahkan selama persidangan. Maka kami yakin gugatan citizen lawsuit pertama di Kalimantan Timur ini akan kami menangkan,” tutur Merah Johansyah, koordinator GSM sekaligus Koordinator Jatam sembari menyatakan optimismenya bahwa GSM akan memenangkan gugatan itu.  Jika GSM memenangkan CLS, maka ini akan menjadi yang pertama di Indonesia.

“Bukti-bukti yang kita ajukan itu telah membantah apa yang diajukan oleh tergugat walikota Samarinda yang menyatakan mereka telah melakukan evaluasi tambang dan memberikan sanksi pada sembilan perusahaan tambang  termasuk didalamnya pencabutan izin”.

 

Warga Demo Menutup Jalan Tambang Kawasan Makroman, Samarinda. Foto: Hendar

 

Perjalanan Lebih dari Dua Tahun Upaya Gugatan

Perjalanan panjang hingga sampai dengan sidang ke-26 dimulai dari pergulatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang tekun dan bersikap kritis terhadap aktivitas pertambangan di Samarinda. Dalam kampanyenya Jatam selalu menyuarakan bahwa ‘Batubara akan membunuh warga Samarinda’.  Seruan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Samarinda adalah ibukota propinsi yang membiarkan dirinya di tambang.

Dalam catatan Jatam, 71,5% wilayah Kota Samarinda berada dalam penguasaan industri tambang batubara. Pemerintah baik daerah maupun nasional telah memberikan 58 IUP/KP (Ijin Usaha Pertambangan/Kuasa Pertambangan) dan 5 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), sehingga hanya tersisa kurang dari 25% untuk kepentingan publik.

Akibat tambang batubara sejak 2008 kota Samarinda tidak pernah luput dari bencana dan derita.  Banjir lumpur dan pencemaran di daerah Makroman dan Tanah Merah telah menyebabkan hancurnya area persawahan dan kolam warga dan rusaknya sumber air. Bahkan yang paling memilukan pada bulan Desember 2011, tiga anak meninggal di kolam tambang  yang tidak direklamasi.  Sekitar tujuh bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli 2012, dua anak kembali menjadi korban kolam tambang yang dibiarkan begitu saja setelah ditambang.

Protes dan keberatan terhadap dampak tambang yang disuarakan oleh berbagai pihak tidak cukup mendapat respon yang memuaskan dari pemerintah kota. Jatam pun mengajak berbagai elemen masyarakat seperti LSM, Organisasi Mahasiswa, tokoh agama, akademisi, masyarakat korban  hingga budayawan untuk bersatu mengambil langkah bersama.  Dan pada tanggal 21 Januari 2012, bertempat di Gedung Bina Insan, Gerakan Samarinda Menggugat pun dideklarasikan. Deklarasi ditandai dengan diskusi, pembacaan puisi, pemutaran film dokumenter dan diakhiri dengan penandatanganan dukungan.

Setelah deklarasi, aksi GSM dibagi dalam berbagai kegiatan antara lain kuliah umum dan diskusi publik untuk memperluas dukungan, kampanye aksi untuk penutupan tambang di kota Samarinda, mendesak penghapusan wilayah usaha pertambangan dalam RTRWK Samarinda serta menuntut dibukanya uji akses dokumen amdal pertambangan batubara.

Perlu satu tahun lebih bagi GSM hingga sampai pada pengajuan gugatan CLS dapat dilakukan di PN Samarinda. Hingga sekarang tercatat 19 warga Samarinda yang berprofesi mulai dari petani, ibu rumah tangga, dosen, mahasiswa, rohaniwan, pekerja swasta dan pegiat LSM bertindak sebagai penggugat. Gugatan diajukan terhadap Pemkot Samarinda, DPR kota Samarinda, Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Sidang pertama gugatan CLS dilaksanakan pada 29 Juli 2013, dan selama kurang lebih satu tahun, sidang demi sidang telah dijalani oleh GSM hingga sidang ke 26 yang dilaksanakan tanggal 2 Juli 2014. Rangkaian persidangan yang panjang itu diharap dapat dipungkasi pada tanggal 16 Juli 2014 dalam sidang penetapan keputusan atas gugatan CLS dari Gerakan Samarinda Menggugat.

 

Deklarasi dari Gerakan Samarinda Menggugat (GSM). Menggugat dampak dari tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Samarinda. Foto: Yustinus S. Hardjanto

Gerakan Samarinda Menggugat (GSM), menggugat dampak dari tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Samarinda. Foto: Yustinus S. Hardjanto

 

Dari Rusaknya Sumber Air Hingga Pernah Makan Korban

Seperti sebelumnya pernah dilaporkan oleh Mongabay Indonesia, warga merasa dalam permasalahan tambang di kota Samarinda, pemkot telah melakukan pembiaran (by obmission) berulang-ulang yang meyebabkan kerugian bagi warga kota.  Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh CV Arjuna, salah satu dari perusahaan tambang batubara, yang telah berulangkali berjanji untuk melakukan jaminan pengadaan air bersih di kelurahan Makroman, Samarinda yang hasilnya nihil.

Warga yang kesal kemudian memblokir lintasan pengangkutan (hauling) batubara CV Arjuna pada bulan Februari 2014 lalu. Aksi tersebut berakhir setelah warga dan pihak CV Arjuna, disaksikan Camat Sambutan Siti Nurhasanah menyepakati lima hal. Diantaranya, tidak ada lagi pembuangan air dari tambang CV Arjuna langsung ke persawahan warga. Limbah dari tambang harus ditampung dengan menggunakan settling pond. CV Arjuna juga harus menormalisasi semua drainase warga sepanjang sekitar 7 Km per 3 bulan sekali. Normalisasi ini dapat dilakukan sendiri oleh CV Arjuna ataupun melibatkan warga sekitar.

Demikian pula perusahaan tambang di batubara tidak melakukan kewajiban reklamasi di bekas lubang galiannya. Terakhir pada bulan Mei 2014, seperti yang ditulis oleh Mongabay Indonesia, delapan orang bocah ditemukan meninggal karena tenggelam di lubang bekas tambang.  Kasus ini kemudian dibawa ke tataran hukum dan melibatkan laporan hingga ke tingkat pusat. Koalisi Peduli Korban Tambang Batubara melaporkan kasus ini kepada Presiden Republik Indonesia, Pimpinan DPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Surat laporan tersebut ditandatangani LSM yakni Jatam Kaltim, LBH APIK Kaltim, Posko Pengaduan Korupsi SDA, WWF Kaltim, Yayasan Bumi Kaltim, Walhi Kaltim, Naladwipa Institut Samarinda, Mission Institute Samarinda, IMAPA Unmul, dan Pusat Kajian Kalimantan.

Selain itu, akademisi Unmul juga ikut menandatangani surat laporan itu, yakni Kepala Center For Climate Change Studies Unmul Prof Dr Dedy Hadrianto, dan dosen Fakultas Hukum Unmul Haris Retno Susmiyati, SH.MH, Herdiansyah Hamzah, SH.LLM, dan Warkatun Najidah, SH.MH.

Maraknya pertambangan di kota Samarinda pun mulai mengancam berbagai kawasan, termasuk Kebun Raya Universitas Samarinda (KRUS). Dari pantauan Mongabay Indonesia, terdapat lubang bekas tambang di sisi Lubuk Sawah dari KRUS dan pagar pembatas Unmul roboh karena runtuhnya pondasi. Warga sekitar menginformasikan perusahaan yang beroperasi adalah KSU Puma. Pertambangan juga merusak kebun dan pemukiman di kawasan Sungai Pinang Dalam Samarinda.

Pemerintah pusat pun tidak tinggal diam, seperti yang dikutip dalam mysamarinda.com (21/03/2014), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengingatkan bahwa KPK tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau perusahaan-perusahaan tambang batubara yang beroperasi di kota Samarinda.

“Nanti KPK datang lagi. Semua masalah harus selesai. Seharusnya pemerintah lewat dinas terkait dapat menegaskan masalah perizinan tersebut,” tegasnya.

Ketika Pemda Abai Hentikan Tambang Bangka, Warga Penolak dan Pro Bentrok

Tepian pantai di Pulau Bangka, yang mulai direklamasi. Mangrove ditebang. Batu-batu ditumpahkan ke laut. Foto: Save Bangka Island

Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan agar Bupati Minut mencabut  izin tambang biji besi di Pulau Bangka. UKP4 sudah meminta  penghentian operasi tambang guna menghindari konflik. Sayangnya, semua tak digubris pemerintah daerah hingga bentrokan antarwarga pun pecah.  

Kondisi Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara mencekam. Ratusan warga Desa Kahuku yang berniat membacakan surat eksekusi putusan PTUN tiba-tiba diserang, Sabtu (12/7/14). Mereka berniat menyampaikan putusan eksekusi MA di basecamp  perusahaan tambang, PT. Mikgro Metal Perdana (MMP), di Desa Ehe. Bentrok antara warga Desa Kahuku dan Desa Ehe yang dibantu Brimob, tidak terhindarkan.

Maria Taramen, aktivis Tunas Hijau yang berada di lokasi mengatakan, mulanya ratusan warga Desa Kahuku dan warga dari wilayah lain menggelar syukuran serta ibadah bersama. Kegiatan itu untuk merespon kemenangan proses hukum dan  keluarnya surat eksekusi dari PTUN Manado.

Setelah makan siang, sekitar pukul 13.30, warga menuju ke basecamp MMP, di Desa Ehe. Mereka akan membacakan surat eksekusi di depan basecamp perusahaan.

“Tiba di Desa Ehe, rombongan warga dihadang aparat gabungan terdiri dari polsek, polres, brimob dan TNI. Sekitar 10 orang,” katanya. Rombongan warga berhasil melewati hadangan dan melanjutkan perjalanan.

Begitu memasuki gapura, rombongan dihadang sekumpulan securiti perusahaan,  yang juga warga Desa Ehe.

“Rombongan warga penolak tambang yang dihadang sekuriti, dikagetkan lemparan batu dari belakang rumah salah satu penduduk.”

Bentrokan tak terhindar, sesaat langsung meluas. Saling lempar batu terjadi. Alat berat milik perusahaan dibakar. Polisi menduga pelaku dari Desa Kahuku.

Warga syukuran dan doa bersama atas kemenangan putusan di MA dan surat MA sudah keluar pertengahan Juni lalu. Putusan  menyatakan Pulau Bangka, bukan buat tambang hingga Bupati diminta mencabut izin tambang itu. Mereka mengadakan doa  di Desa Kahuku. Setelah doa ini mereka ingin membacakan putusan MA di depan perusahaan. Namun, malah bentrok terjadi. Foto: Save Bangka Island

Warga syukuran dan doa bersama atas kemenangan putusan di MA dan surat MA sudah keluar pertengahan Juni lalu. Putusan menyatakan Pulau Bangka, bukan buat tambang hingga Bupati diminta mencabut izin tambang itu. Mereka mengadakan doa di Desa Kahuku. Setelah doa ini mereka ingin membacakan putusan MA di depan perusahaan. Namun, malah bentrok terjadi. Foto: Save Bangka Island

Dari rombongan penolak tambang jatuh korban. Mereka menarik diri ke Desa Kahuku. Tiga warga penolak tambang luka-luka mendapat penanganan tim medis. Banyak yang lain luka-luka tak sempat dirawat.

Sekitar pukul 15.00, aparat mulai menangkap warga penolak tambang satu persatu tanpa bukti. Kerusuhan kembali pecah. Warga mencoba melepaskan kawan yang ditangkap aparat.

“Brimob tangkap warga yang dituduh membakar alat berat. Aksi saling lempar terjadi. Warga berhasil melepaskan kawan yang ditangkap.”

Bentrokan ini, kata Maria, seharusnya tidak terjadi jika Bupati Minut dan Gubernur Sulut menaati hukum dan peraturan di negeri ini.

Sampai pukul 20.00, warga penolak tambang di Desa Kahuku masih berjaga. Sebab, menurut desas-desus, warga Desa Ehe akan menyerang.

Kehadiran Polres Minut berupaya meredam suasana agar bentrokan tidak meluas. Kepada warga, polisi menyatakan tak akan ada serangan dari Desa Ehe, dan mengimbau warga menjaga keamanan.

Pukul 22.16, Brimob menembakkan peluru gas airmata ke warga Desa Kahuku yang berjaga-jaga. Gas air mata ditembakkan hingga 30 kali. Parahnya, kata Maria, tembakan gas air mata tidak diarahkan ke atas, tetapi langsung mengarah ke warga yang sedang berjaga.

Menurut dia, kericuhan susulan dipicu kedatangan Brimob ke Desa Kahuku. Saat itu, mereka berniat menjemput pekerja tambang yang tinggal di desa itu. Tak ada komunikasi hingga warga curiga. Mereka takut Brimob berupaya menangkap warga Desa Kahuku. Warga berusaha mengusir Brimob. Tindakan warga direspon tembakan gas air mata.

Spanduk tolak tambang di Desa Kahuku, Pulau Bangka. Foto: Save Bangka Island

Spanduk tolak tambang di Desa Kahuku, Pulau Bangka. Foto: Save Bangka Island

“Brimob tidak berkomunikasi. Tadi, Kasat intel bisa diterima dengan baik dan diantar pulang, karena menjalin komunikasi baik dengan warga. Berbeda dengan Brimob,” ucap Maria.

Hingga berita ini diturunkan, tak satupun pejabat kepolisian bisa dimintai keterangan. Mongabay coba menghubungi Humas Polda Sulut namun tidak ada jawaban.

Longgena Ginting, kepala Greenpeace di Indonesia, mengatakan, bentrokan ini buah tak taat hukum pemerintah Minut dan Sulut dan MMP, atas keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Bila ini terus dibiarkan, konflik horizontal akan meluas. Dengan pembiaran ini terjadi aparat turut melakukan pelanggaran hukum,”katanya.

Untuk itu, pemerintah pusat baik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun Kementerian Lingkungan Hidup, dan Mabes Polri harus segera turun tangan menghentikan konflik ini.   Menurut dia, kasus ini tak bisa lagi diserahkan ke daerah. “Gak bisa kayaknya. Wibawa pemerintah pusat diinjak-injak, tapi kok diam aja ya?”

Penolakan warga terhadap perusahaan tambang ini dilakukan sejak awal. Dari aksi protes, sampai mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan warga sampai Mahkamah Agung.

Dalam keputusan di MA pada September 2013, Bupati Minahasa Utara diminta segera mencabut izin kepada MMP. Sayangnya, putusan MA dianggap angin lalu. Komnas HAM juga turun dan menyatakan terjadi indikasi pelanggaran HAM di sana. Namun, operasi tambang terus berjalan.

Kaka Slank, juga membuat petisi di change.org, menyuarakan kepada pemerintah daerah agar mencabut izin tambang demi keselamatan warga dan lingkungan. Bahkan, organisasi  lingkungan dan masyarakata sipilmembentuk Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka.

Warga Desa Kahuku, korban pemukulan karena bentrok antar desa kontra dan pro tambang. Foto: Save Bangka Island

Warga Desa Kahuku, korban pemukulan karena bentrok antar desa kontra dan pro tambang. Foto: Save Bangka Island

Putusan MA belum digubris, kasus inipun dibawa ke Pusat. Mereka lapor ke berbagai lembaga dan kementerian termasukke Mabes Polri. Belum ada hasil juga. Lalu, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Mereka turun ke Pulau Bangka. Juga melakukan pertemuan lintas kementerian dan lembaga,bahkan mengundang Gubernur Sukut dan MMP di Jakarta.

UKP4 juga menyurati pemerintah daerah agar segera menghentikan operasi tambang demi menghindari konflik berkelanjutan. Tak hanya itu, izin-izin yang harus dipenuhi perusahaan agar bisa beroperasi juga belum dipenuhi.

Perusahaan belum memiliki izin penggunakan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, belum ada zonasi wilayah laut di Sulut seperti diungkapkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perusahaan juga tak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hanya, izin membangun dermaga dari Kementerian Perhubungan yang mereka miliki.

Pada pertengahan Juni 2014, hakim PTUM Manado mengeluarkan surat perintah agar Bupati Minut segera menjalankan putusan MA. Sayangnya, lagi-lagi semua diabaikan. Kala merekahendak membacakan putusan MA ini, bentrokan terjadi. Korban berjatuhan.

Warga Desa Kahuku,penolak tambang yang menjadi korban pemukulan pada bentrok di Desa Ehe, Bangka. Foto: Save Bangka Island

Warga Desa Kahuku,penolak tambang yang menjadi korban pemukulan pada bentrok di Desa Ehe, Bangka. Foto: Save Bangka Island

Keindahan Pulau Bangka terancam hilang dengan kehadiran tambang di sana. Reklamasi pantai sudah mulai dilakukan PT MMP di Pulau Bangka. Foto: Save Bangka Island

Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Lahan pertanian warga di lahan gambut di OKI. Sawah warga diolah menggunakan kerbau hingga tak menggangu ekosistem gambut. Foto: Muhammad Hairul Sobri

Luas rawa gambut di Sumatera Selatan, sekitar satu juta hektar atau nyaris dua kali Bali, 563.666 hektar. Setiap tahun selalu ditemukan titik api di sana, bak penyakit kambuhan, yang sembuh lalu datang lagi. Seperti terlihat dari pantauan kebakaran aktif Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) yang diluncurkan NASA. (lihat grafis).

Dari data itu terlihat, titik api lahan gambut setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan dratis. Diduga, penurunan karena ada tekanan internasional maupun protes organisasi lingkungan hidup.

Contoh, pada 2009, titik api di gambut Sumsel 1.961, banyak protes dilayangkan kepada pemerintah maupun perusahaan. Tahun 2010 titik api turun tinggal 104. Kala sepi, titik api kembali naik 2011 dan 2013. Protes muncul lagi, titik api kembali turun.

“Pada 2014, saat El-Nino mengancam Sumsel, bila tidak diributkan sejak dini, bukan tidak mungkin banyak titik api di lahan gambut,” kata Hadi Jatmiko, direktur Walhi Sumsel, Rabu (2/7/14).

Keadaan ini, katanya, menunjukkan titik api karena manusia. Di OKI, misal, banyak HTI di lahan gambut, mencapai 500-an ribu hektar.

Salahkan Masyarakat

Selain itu, katanya, ada kecenderungan, setiap kebakaran, pemerintah selalu menyalahkan masyarakat sebagai pelaku.  “Itu kesalahan mendasar pemerintah. Padahal, perkebunan dan HTI harus dipantau. Mereka yang perlu lahan luas bukan masyarakat,” kata Hadi.

Bahkan, tidak sedikit aksi pembakaran oleh masyarakat atas perintah perusahaan.

Khusus di OKI, katanya, lahan gambut paling luas di Sumsel, harus menjadi perhatian khusus. “Bukan hanya pemantauan dan upaya serius pemadaman, juga penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti membakar. Terutama perusahaan yang merasa paling bersih.”

Aliran sungai yang mengelilingi lahan gambut di OKI. Foto: Muhammad Hairul Sobri

Aliran sungai yang mengelilingi lahan gambut di OKI. Foto: Muhammad Hairul Sobri

Data Walhi Sumsel, banyak HTI memanfaatkan lahan gambut Sumsel, baik di OKI, Banyuasin, maupun Musi Banyuasin. Sebagian besar perusahaan yang tergabung dengan Sinar Mas. Di OKI tercatat lima perusahaan, termasuk pabrik kertas terbesar di Asia yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, dan Banyuasin dan Musi Banyuasin, ada 10 perusahaan.

Pantau Pakai Helikopter

Tahun ini, guna mencegah titik api, terutama terkait ancaman El-Nino, BPBD Sumsel memantau udara selama tiga bulan.

“Kita pakai helikopter tiga bulan ini. Banyak api persis di tengah hutan, hingga tidak bisa dijangkau operasi darat. Kadang-kadang api benar-benar di tengah hutan hanya bisa dijangkau lewat udara, ” kata Yulizar Dinoto, kepala BPBD Sumsel, akhir Juni 2014.

Kabupaten yang dinilai rawan titik api, , yakni Pantai Timur (Kabupaten Ogan Komering Iikir dan Banyuasin) sebagian besar lahan gambut, Muaraenim, dan Ogan Ilir.

BPBD juga patroli dan water booming. Akhir Juni, mereka water booming di di Talanglubuk dan Puntian (Banyuasin), Embacang dan Pelabuhan Dalam (Ogan Ilir).

Hasanuddin, kepala seksi teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (PKLH) DinasKehutanan Sumsel mengatakan, patroli udara guna menemukan lokasi kebakaran lahan dan hutan. Mereka mendapatkan laporan masyarakat peningkatan titik api. Tahun 2013, ada 335 titik api di Sumsel. Sekitar 60 persen di lahan gambut.

Microsoft Word - titik api1.docx

 

Kisah Dua Ikan: Pancing Sianida dan Para Bos Asing di Pesisir Sulawesi (Bagian I)

Nelayan di kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan di atas kapal dan alat penangkap ikannya. Foto: © Melati Kaye/2014

Musim badai baru saja usai, seperti biasa kapal-kapal nelayan kembali mengangkat sauh dari pulau kecil Kondingareng di kepulauan Spermonde (kepulauan Sangkarang), lepas pantai Makassar, Sulawesi Selatan.  Di siang yang terik itu, Abdul Wahid bergabung bersama para nelayan lain di bawah naungan sempit jejeran rumah desa tepi pantai untuk memeriksa harga ikan harian.

Di pasar itu ikan makarel spanyol berukuran tiga-kilo dihargai 42.000 rupiah dan ikan pakol 24.000 rupiah. Namun satu-satunya harga yang sesungguhnya diminati Wahid adalah harga kerapu sunu senilai 360 ribu rupiah/kg di tempat ini, di Sulawesi. Ikan yang sama akan dihargai 1,2 juta rupiah/kg bila dalam keadaan hidup segera dibawa ke Hong Kong dengan pesawat udara atau kapal cepat.

Bagi Wahid, maestro penangkap kerapu, ia harus mampu menangkap ikannya hidup-hidup dari gua-gua karang berkedalaman kurang lebih seribu meter di bawah laut. Ia harus menangkap ikan-ikannya dalam keadaan utuh sempurna, tidak ada luka atau goresan. Hanya dalam keadaan seperti itu barulah ikannya layak disajikan di meja makan restoran mewah di Asia Timur, yang merupakan tujuan akhir mereka.

Wahid dapat melakukannya hanya dengan pancingan, kemampuan yang membuatnya terkenal bak selebriti lokal. Kerapu sunu (Plectropomus leopardus) dapat melawan, berukuran besar, berumur panjang, dan cerdik. Di tangan nelayan yang kurang terampil perangkap/bubu logam atau kait akan meninggalkan tanda-tanda perlawanan sehingga akan mengurangi nilai jual ikan.

Namun demikian kerapu terlalu menggoda untuk dilewatkan sebagai target, baik karena harga jual premiumnya dan karena mudahnya menduga musim kawin serta tempat mereka mencari makan. Jadi kebanyakan nelayan memilih untuk mengambil jalan pintas yang cepat dan handal meski ilegal, yaitu membius ikan dengan racun sianida sehingga dapat dibawa dalam keadaan hidup dan utuh.

 

Ikan kerapu sunu segar dapat berharga hingga Rp 360 ribu, namun ikan yang telah mati hanya dihargai sepertiganya, untuk membuat ikan pancingan tidak terluka saat ditangkap terkadang nelayan mempraktekkan penggunaan bius sianida. Foto: © Melati Kaye/2014

 

Menurut data Kementrian Kelautan dan Perikanan, Indonesia adalah pemasok ikan karang hidup terbesar di dunia, 2.414 ton kerapu senilai 19.043.534 dolar atau sekitar 228 miliar rupiah dikirim ke Hong Kong pada tahun 2012. Beberapa pakar industri memperkirakan jumlah ekspor ikan hidup sebenarnya jauh berkali lipat lagi jika pengiriman tidak tercatat atau ilegal diperhitungkan.

Namun perdagangan yang dilakukan ini harus dibayar dengan biaya tinggi. Sistem tangkap yang tidak berkelanjutan, yang cenderung menyasar populasi predator puncak seperti kerapu akan memicu seri gangguan dalam jejaring rantai makanan di laut. Demikian pula, penurunan jumlah spesies lokal akan memaksa nelayan untuk memutakhirkan peralatan mereka serta memperluas wilayah jangkauan tangkap mereka yang pada akhirnya sering membuat mereka jatuh pada belitan para lintah darat.

Sementara itu menyirami karang dengan racun sianida juga akan menghancurkan keragaman spesies yang ada di terumbu karang (yang mana Indonesia merupakan gudangnya keanekaragaman spesies terkemuka di dunia). Terumbu yang rusak juga meninggalkan pulau yang rapuh, yang membuat pulau menjadi rawan abrasi dan mudah terhantam terjangan badai langsung.

Kerusakan dimulai pada tingkat mikro. Sianida, racun pernapasan, mengganggu hubungan simbiosis antara karang dan alga zooxanthellae yang tumbuh di permukaan karang. Karang melindungi alga dan menyediakan komponen nutrisi untuk fotosintesis. Sebaliknya, ganggang memasok oksigen dan karbohidrat sebagai bahan terbentuknya lemak karang dan kerangka kalsium karbonatnya.

Sianida menekan terjadinya fotosintesis dan menyebabkan ganggang memisahkan diri dari karang inangnya yang pada akhirnya membuat pemutihan karang. Dalam suatu percobaan pada tahun 1999 para peneliti di Sydney University menemukan bahwa karang yang direndam dalam larutan sianida selama sepuluh menit, dalam dosis setengah yang biasa dipakai oleh nelayan, akan mati dalam waktu hanya 24 jam.

 

Kerapu sunu siap diberangkatkan ke Hongkong dari Makassar. Foto: © Melati Kaye/2014

 

Pemutihan karang oleh sianida terbukti menjadi akhir kejayaan bagi terumbu karang Kondingareng. Di luar desa tepi pantai menurut tetangga Wahid, Faizal Wahab, dulunya ada jajaran karang lepas pantai penuh dengan gerombolan ikan. Tapi kemudian para pelaku pengguna dinamit yang menyasar kumpulan ikan menghancurkan karang menjadi puing dan pengguna sianida memutihkan sisa karang yang masih ada. Akhirnya para penduduk desa menambang karang mati untuk membuat pemecah gelombang guna menopang hidup dari apa yang tersisa di pantai mereka.

Sekarang ketika badai datang, tidak ada lagi yang tersisa di pantai untuk menahan gelombang. Gelombang yang naik hingga mencapai sepuluh meter dan langsung menghantam ke rumah-rumah. “Selama musim hujan kami harus menyapu pasir yang dibawa gelombang dari balkon lantai dua kami,” ujar Wahid sambil tertawa getir.

Badai seperti itu juga cepat menggerogoti tanah. Wahid menatap sekitar 20 meter ke laut: “pantai kami dulunya sampai sana”.  Analisa data satelit mengkonfirmasi pernyataan ini dimana sejak 2005 Kondingareng telah kehilangan 23 persen daratannya, sebagaimana hasil penelitian Profesor Dewi Badawing dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Bila sianida menyusahkan terumbu, apalagi bagi kehidupan spesies kerapu. Napoleon Wrasse, jenis ikan kerapu raksasa bersirip tinggi yang merupakan jenis yang paling mahal, menjadi semakin mudah ditemukan oleh nelayan. Ahli biologi Yvone Sadovy dari Hong Kong University menyebutkan wrasse hidup lebih lama dari ikan karang lain dan memiliki tempat makan dan siklus pemijahan yang dapat diprediksi.

“Kerapu besar memangsa ikan kerapu yang lebih kecil, yang pada gilirannya membuat jumlah mereka semakin jauh di bawah garis populasinya. Jadi mengambil kerapu yang lebih besar memiliki efek melumpuhkan dalam keseimbangan jejaring rantai makanan,” tutur Sadovy yang juga merupakan peneliti ikan kerapu dan wrasse, jenis yang tergolong hampir punah dalam daftar IUCN ini.

Terlebih lagi dengan menargetkan jenis ikan terbesar dari antara jenis ikan-ikan besar, para pengguna sianida mengacaukan kehidupan seks kerapu yang rumit. Menurut Sadovy, ikan ini adalah “hermafrodit protogynous” yang artinya mereka mengubah kelamin di sepanjang perjalanan siklus hidup mereka. Mereka menghabiskan dua tahun pertama mereka memijah sebagai seekor betina dan kemudian beralih menjadi jantan. Jadi penangkapan ikan yang besar dalam populasinya akan mendorong rasio jenis kelamin condong ke satu sisi yang akan mempercepat berkurangnya jenis tersebut.

Ketika populasi kerapu Spermonde hancur nelayan harus melaut lebih jauh lagi. Mereka mendaftar untuk berlayar selama tiga sampai empat bulan hingga ke tepi timur samudera di Indonesia, yang selanjutnya akan semakin memperluas lingkup kerusakan lingkungan yang dibuat. Karena usaha melaut tersebut berada di luar kemampuan kebanyakan para kapten lokal, mereka mencari dana dari para “bos” di luar, seperti bos dari Thailand atau Hong Kong.

Seorang nelayan pengguna sianida (yang namanya dirahasiakan agar tidak dipenjara untuk ketiga kalinya) mengingat bagaimana dia direkrut dalam usaha tersebut ketika para makelar ikan pertama kali datang ke pulau itu pada tahun 2007. Seperti perusahaan modern lainnya, mereka menguji karyawan baru mereka dengan masa magang. Setelah mengajarinya beberapa teknik, mereka kembali tiga bulan kemudian untuk memeriksa kualitas ikan kerapu yang dia tangkap.

 

Kerapu sunu (Plectropomus leopardus) yang akan dikirim ke Hongkong dari sebuah gudang di Makassar. Informasi dari nelayan, pembeli, pemilik gudang ikan kerapu yang ditangkap di Spermonde dapat tiba di Hongkong dalam dua hari. Foto: © Melati Kaye/2014

 

Para bos sianida meniru cara lain yang digunakan perusahaan-perusahaan modern yaitu memberi modal yang rendah. Irendra Rajawali, seorang peneliti Indonesia di Leibniz Center for Tropical Ecology di Bremen, Jerman, telah membuat studi tentang jaringan patron dalam perdagangan kerapu. Satu “bos besar” mengatakan pada Rajawali bahwa ia sengaja memberikan uang dan bensin yang terbatas kepada nelayan sehingga mereka tidak dapat pulang kembali ke Spermonde dengan mudah, akibatnya “mereka tidak punya pilihan lain kecuali terus melaut.”

Namun bukan juga berarti mereka memiliki banyak pilihan. Dengan adanya perubahan iklim para nelayan mungkin pergi melaut berbulan-bulan karena tidak ada gunanya tinggal di rumah antara bulan November dan Maret. Badai diperkirakan akan semakin parah dan musim badai yang lebih lama di Spermonde merupakan akibat dari meningkatnya suhu lautan. Wawancara terhadap rumah tangga yang dilakukan Leibniz Center menemukan bahwa penduduk desa terbelenggu di rumah selama musim badai, mereka bahkan tidak mampu melakukan satu jam perjalanan dengan perahu ke Makassar di daratan Sulawesi untuk membeli kebutuhan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah ada masa depan bagi para nelayan Spermonde? Dengan ikan yang habis, badai yang memburuk dan terumbu karang sebagai pelindung badai yang sudah hancur, akankah nelayan pada akhirnya terpaksa bermigrasi dari kepulauan ini?

Untuk mencegah masa depan seperti itu diperlukan peraturan perikanan yang jauh lebih baik. Pemerintah dan masyarakat setempat harus menegakkan larangan terhadap pemboman dan penggunaan sianida. Meskipun banyak nelayan berakhir di penjara untuk kejahatan-kejahatan ini, jarang ada yang dibawa hingga diproses ke pengadilan. Sebaliknya, mereka bisa diselamatkan oleh para “bos” dan segera dapat balik melaut.

Suatu proses pemantauan penangkapan yang lebih baik juga akan mampu menjelaskan nilai tambah di setiap tahap pasar ikan hidup, mulai dari ikan ditangkap di terumbu hingga ia berakhir di wajan. Hal ini pun akan memberikan daya dorong bagi nelayan dan pemerintah atau LSM guna menetapkan perdagangan dan pembagian keuntungan yang lebih adil.

Pemantauan yang lebih baik juga akan memberikan dasar untuk rezim pengelolaan perikanan yang lebih ilmiah. Pendugaan siklus hidup kerapu dapat digunakan sebagai basis perencanaan untuk membuat sebuah sistem zona non-pancing dan membuat pembatasan musiman untuk menghentikan, bahkan pada akhirnya membalikkan jumlah populasi kerapu yang telah terlanjur hilang.

Meskipun demikian jika hal tersebut terlaksana maka jumlah armada penangkapan ikan Spermonde harus dikurangi, hingga hanya segelintir tukang sangat terampil seperti Abdul Wahid yang tersisa. Sebagian besar nelayan kerapu, termasuk para nelayan pengguna sianida, harus dicarikan alternatif mata pencarian usaha lainnya.

Namun sejauh ini proses ini sudah berlangsung, banyak generasi nelayan muda atas kemauan sendiri beralih dari menangkap kerapu ke berburu teripang di sepanjang perbatasan laut antara Australia dan Indonesia. Adapun yang lainnya mencoba peruntungan mereka di budidaya yang lebih berkelanjutan seperti yang disponsori oleh universitas ataupun yang berasal dari inisiatif perusahaan.

 

* Melati Kaye, menulis untuk program Mongabay.Org Special Reporting Initiative Fellow,  dibawah aturan Creative Commons Attribution-Non Derivatives 4.0 International License.  Tulisan ini adalah bagian pertama dari seri tulisannya yang dipublikasikan di Mongabay.

Tulisan ini diterjemahkan oleh: Hilda Lionata

Anjing Dieliminasi di Bali, Malah Marak Dikonsumsi di Jogja

Aksi damai di depan Kepatihan Yoyakarta untuk kampanyekan Anjing Bukanlah Makanan. Foto: Tommy Apriando

Aksi damai di depan Kepatihan Yoyakarta untuk kampanyekan Anjing Bukanlah Makanan. Foto: Tommy Apriando

Grup band The Bullhead asal Bali gelisah dan resah akan kebijakan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, yang menyerukan kepada Dinas Peternakan Bali agar meng-eliminasi (memusnahkan) secara langsung anjing-anjing yang berkeliaran di Propinsi Bali.

Berawal dari kebijakan itulah mereka membuat petisi khusus ditujukan kepada gubernur melalui situs change.org Adapun keluarnya kebijakan gubernur tersebut dalam hal penanggulangan wabah rabies. “Pokoknya ketemu anjing di luar, eliminasi saja. Kalau dianggap dosa, sayalah, dari pada orang digigit, ribut lagi,” kata Gubernur Bali I Made Mangku Pastika seperti dikutip metrobali.com pada 26 Juni 2014.

Ajiq selaku penggebuk drum The Bullhead kepada Mongabay mengatakan, eliminasi diberlakukan saat Bali dalam status Emergency Animal Disease di tahun 2008, saat pertama kalinya kasus Rabies terjadi. Pada waktu itu pemerintah sangat tidak siap menghadapi cepatnya penyebaran virus ini, maka eliminasi dipilih sebagai langkah terbaik untuk menanggulanginya, selain vaksinasi. Berangkat dari hal itu, hingga kini pemerintah mencanangkan eliminasi menjadi salah satu program untuk penanggulangan Rabies di Bali.

“Total kasus sepanjang 2014 sebanyak 18.507 kasus, dan total eliminasi anjing liar sebanyak 117.315 ekor (data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Dinas Peternakan Provinsi Bali),” kata Ajiq.

Kebijakan eliminasi sangat perlu dipertimbangkan katanya. Karena segala ketidaksiapan yang dihadapi pemerintah pada saat itu, eliminasi menjadi tindakan tepat saat awal kemunculan wabah tersebut. “Tapi jika dilihat dari penanggulangan yang tidak kunjung selesai hingga sekarang, saya rasa eliminasi sudah tidak efektif lagi,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Bali, populasi Anjing mencapai kira-kira 460.000 ekor, dan saat ini harus dikurangi hingga mencapai 7.600 ekor, berarti 98.5% dari jumlah anjing yang ada di Indonesia.

“Eliminasi akan menciptakan reaksi negatif untuk wisatawan, sama halnya juga dari organisasi dan atau para pecinta hewan. Perekonomian Bali sangat bergantung kepada kepariwisataan, sedangkan biaya eliminasi adalah jelas pemborosan, oleh sebab itu dampak negatif secara financial terhadap kepariwisataan itu juga harus diperhitungkan.”

Banyak hal yang bisa dilakukan selain eliminasi. Pertama adalah meningkatkan edukasi kesejahteraan hewan kepada masyarakat, contohnya stop membuang anjing ke jalanan, pengenalan serta penanganan tentang virus-virus yang awamnya ada pada Anjing. Kedua adalah menggantikan posisi tindakan eliminasi menjadi sterilisasi, dengan tetap menggalakkan vaksinasi.

“Point ini lebih efektif, karena selain dapat mengontrol populasi, program ini bisa juga lebih meningkatkan kesejahteraan hewan. Dengan sterilisasi masyarakat diajarkan lebih menjamin hak-hak hidup hewan, sekaligus mengatasi dilema wabah Rabies di Bali,” tambah Ajiq.

Sedangkan Dinas Peternakan Bali, Putu Sumantra mengatakan, tindakan eliminasi sebagai upaya agar Bali terbebas wabah rabies ditahun 2015. Data terakhir ada 51 kasus rabies yang terdata dan kenyebar di 9 kabupaten/ kota di Bali. Upaya untuk melakukan eliminasi dan vaksinasi mengalami kendala di masyarakat, selain itu tingkat kesadaran vaksinasi masih rendah.

“Kami menarget 325 ribu anjing di vaksinasi, hingga saat ini sudah 231 ribu lebih anjing yang di vaksinasi, ” kata Putu Sumantra.

Stop Konsumsi Anjing di Yogyakarta

Jika di Bali kebijakan eliminasi mengundang keresahan bagi pegiat dan pecinta satwa domestik yakni Anjing. Di Jogja, Animal Friends Jogja (AFJ) beraliansi dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan Garda Satwa Indonesia (GSI) marah dan resah terhadap maraknya perdagangan daging anjing untuk konsumsi. Mereka juga mempetisikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X, Gubernur Jakarta dan Menteri Pertanian RI agar menghentikan dan melarang perdagangan daging anjing untuk di konsumsi.

Dalam catatan ketika organisasi pecinta satwa tersebut, perdagangan anjing untuk konsumsi di berbagai kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Solo, Jakarta, Bandung, Bali, Medan dan Manado serta berbagai kota lain di Jawa Tengah makin marak.

Data yang dihimpun AFJ menyebutkan, di Yogyakarta saja diperkirakan 360 ekor anjing dibunuh tiap minggunya. Di Manado dan Sumatra, di mana daging anjing dianggap sebagai makanan yang lezat, kita harus mengalikan jumlah tersebut dengan paling sedikit 5 kali (1800 per minggu dalam satu area tempat daging anjing merupakan makanan yang  lezat sehingga totalnya menjadi 3600).  Kemudian kota besar seperti Jakarta jelas memiliki jumlah yang lebih besar dari Yogyakarta dan paling sedikit dua kali lipat jumlah yang di Yogya yang berarti kira-kira 720 anjing per minggu.

“Jadi, jika dijumlahkan semua, didapat angka 4680 anjing per minggu, 18.720 per bulan dan 224.640 per tahun. Dan jangan lupa estimasi tersebut hanya di 4 daerah saja di Indonesia,” kata Dessy Zahara Angelina Pane dari AFJ kepada Mongabay.

Risiko besar lainnya adalah penyebaran penyakit-penyakit lain mengingat anjing-anjing itu berada dalam kondisi yang parah, menempuh perjalanan dalam keadaan yang mengerikan dan membawa penyakit seperti parvo atau distemper yang disebabkan oleh keadaan yang memprihatinkan yang dialami oleh anjing-anjing itu.

“Kami sudah kirim bertemu dan kirim surat ke dinas peternakan DIY, mereka sudah berjanji akan menindaklanjuti laporan kami, namun sampai saat ini belum ada juga tindakan positifnya. Kami akan datangi lagi dan menagih janji mereka,” kata Ina.

Tawaran solusi

Menanggapi tindakan eliminasi dan maraknya konsumsi daging Anjing tersebut, Ranggawisnu dari Komisi Nasional Kesejahteraan Hewan kepada Mongabay mengatakan, kebijakan eliminasi pemerintah Bali  untuk merespon kasus wabah rabies menggunakan satu zat strychnine. Zat ini semacam racun, jika suntikkan di Anjing maka akan mati dalam tempo 15-30 menit. Kita bisa lihat Anjing tersiksa.

“Tindakan eliminasi sendiri di Bali sekitar 2008/2009 waktu Bali terjangkit rabies. Lebih dari 100 ribu ekor anjing di Bali di Eliminasi,” kata Rangga.

Kebijakan eliminasi ketika itu langsung di protes oleh banyak pihak di Bali seperti Bali Animal Welfare Association (BAWA), Profauna, pecinta hewan dan dokter hewan, serta WHO dan FHO.  Secara teori dan peri kemanusiaan eliminasi adalah tindakan salah. Sehingga ide yang tepat yakni vaksinasi dan sterilisasi.

“Masyarakat di Gianyar, Bali menolak eliminasi yang tadinya akan dilakukan dinas peternakan, karena ditentang masyarakat maka eliminasi gagal dan menjadi vaksinasi. Pemerintah Bali seharusnya merangkul lagi teman-teman pecinta satwa dan NGO dalam program memberantas rabies ini. Dengan bekerja bersama maka pemerintah tidak harus mengeluarkan sumber daya sendiri,” kata Rangga.

Terkait dengan daging anjing untuk konsumsi Ranggawisnu mengatakan, dari sisi budaya tidak semua suku di Indonesia itu mempunyai budaya makan anjing.  “Setahu saya, ada tiga, Medan, Manado dan Flores yang sangat kuat. Di kota lain sifatnya ikuti tren saja. Di Bali juga tidak ada budaya konsumsi makan anjing. Ketika ada warung jual anjing lalu berkembang untuk konsumsi,” katanya.

Tidak ada regulasi yang menyatakan anjing merupakan hewan ternak, atau yang layak di konsumsi. “Sudut pandang ini saya gunakan sebagai pembenar bahwa anjing itu tidak layak di konsumsi. Dari kesehatan, ada beberapa penyakit yang membahayakan manusia, bahkan ketika proses pemotongan dan masaknya juga membahayakan,” jelas Rangga.

“Maka penjualan daging anjing di warung-warung makan harus diawasi. Perlu regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) dan juga edukasi ke masyarakat. Di Kabupaten Tabanan, ketika ada edukasi bahwa anjing itu membahayakan jika di konsumsi, setalah itu warung tersebut tutup,” tambahnya.th

Inilah Fosil Burung Terbesar Yang Ditemukan Ilmuwan

Gambar rekaan dari Pelagornis sandersi yang mungkin menjadi burung terbesar yang pernah ditemukan. Gambar : Liz Bradford / eurekalert.org

Gambar rekaan dari Pelagornis sandersi yang mungkin menjadi burung terbesar yang pernah ditemukan. Gambar : Liz Bradford / eurekalert.org

Para ilmuwan telah mengindentifikasi fosil dari seekor burung raksasa yang telah punah, yang mungkin menjadi burung terbang terbesar yang pernah ditemukan. Dengan perkiraan lebar sayap 6,7 – 8 meter, makhluk itu lebih besar dari burung yang telah lama punah bernama Argentavis magnificens berdasarkan analisa tulang sayapnya. Rentang sayap itu dua kali lebih besar dari Royal Albatross, burung terbang terbesar saat ini. Penemuan yang dipublikasikan pada Prosiding jurnal National Academy of Sciences pada 7 Juli 2014, menunjukkan bahwa makhluk itu adalah glider yang sangat efisien, dengan sayap panjang dan ramping yang membantunya tetap terbang tinggi meskipun ukurannya sangat besar.

Fosil tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1983 di dekat Charleston, Carolina Selatan, Amerika Serikat, ketika para pekerja konstruksi memulai penggalian untuk terminal baru di Bandara Internasional Charleston. Spesimen itu begitu besar mereka harus digali menggunakan alat berat. “Tulang sayap bagian atas saja sudah lebih lama dari lengan saya,” kata penulis Dan Ksepka dari the National Evolutionary Synthesis Center di Durham, North Carolina dalam siaran pers yang dikutip dari laman eurekalert.org.

Spesimen burung yang terawat baik itu terdiri dari beberapa sayap dan kaki tulang dan tengkorak lengkap dan menjadi koleksi paling menonjol di Museum Charleston. Bentuk paruh dan ukurannya yang tipis membuat Ksepka mengidentifikasi temuan sebagai spesies pelagornithid yang sebelumnya tidak diketahui. Pelagornithid merupakan kelompok burung laut raksasa yang telah punah, yang dikenal dengan paku gigi yaitu tulang yang berjajar pada rahang atas dan bawah. Spesimen burung itu kemudian dinamakan Pelagornis sandersi untuk menghormati pensiunan kurator Musem Charleston, Albert Sanders, yang memimpin penggalian fosil burung yang hidup antara 25 -28 juta tahun yang lalu, jauh sebelum manusia pertama tiba di daerah tersebut.

Para peneliti tidak ragu bahwa Pelagornis sandersi mampu terbang. Dengan lapisan tulang berongga, kaki kekar dan sayap raksasa membuatnya seperti berumah di udara tetapi terlihat canggung di darat. Meski melebihi beberapa permodelan matematis tentang ukuran tubuh maksimum untuk burung yang bisa terbang, burung itu meninggalkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana dia berhasil lepas landas dan tetap terbang tinggi meskipun ukurannya sangat besar.

Gambar rekaan dari spesies fosil Pelagornis sandersi, dengan tulang fragmen yang ditemukan pekerja ditunjukkan dengan warna putih. Gambar : Liz Bradford / eurekalert.org

Gambar rekaan dari spesies fosil Pelagornis sandersi, dengan tulang fragmen yang ditemukan pekerja ditunjukkan dengan warna putih. Gambar : Liz Bradford / eurekalert.org

Untuk mengetahui, Ksepka memasukkan data fosil ke dalam program komputer yang dirancang untuk memprediksi kinerja penerbangan, seperti berbagai perkiraan massa, bentuk sayap dan rentang sayap. Hasil analisis menunjukkan P. sandersi mungkin terlalu besar untuk lepas landas hanya dengan mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara dari tempatnya berdiri. Seperti Argentavis, yang penerbangan digambarkan dari hasil simulasi komputer pada tahun 2007, P. sandersi mungkin terbang dengan menuruni bukit ke dalam aliran udara atau dengan memanfaatkan aliran udara untuk terbang tinggi, seperti prinsip terbang layang.

Setelah di udara, simulasi Ksepka itu menunjukkan bahwa panjang dan rampingnya sayap burung membuatnya menjadi salah satu glider sangat efisien. Dengan memanfaatkan arus udara, dia bisa terbang  tinggi di permukaan laut. P. sandersi mampu melayang beberapa mil di atas laut tanpa mengepakkan sayapnya. Dia kadang-kadang menukik ke air untuk memakan mangsa bertubuh lunak seperti cumi-cumi dan belut.

“Hal itu penting di laut, di mana makanan tidak merata tersedia,” kata Ksepka, yang merupakan kurator sains di Bruce Museum di Greenwich Connecticut.

Dan Ksepka, kurator sains di Bruce Museum di Greenwich Connecticut sedang meneliti spesimen tulang Pelargonis sandersi. Foto : Dan Ksepka / eurekalert.org

Dan Ksepka, kurator sains di Bruce Museum di Greenwich Connecticut sedang meneliti spesimen tulang Pelargonis sandersi. Foto : Dan Ksepka / eurekalert.org

Para peneliti berharap temuan ini akan membantu menjelaskan mengapa keluarga burung P. sandersi akhirnya mati, dan menambah pemahaman tentang bagaimana raksasa dari langit berhasil terbang.

Yuk, Tangkap Ikan sambil Jaga Kelestarian

Para pengkampanye Pride zona Papua, dari kiri Asiran Kaiba, Muhajir, Bertha Matata dan Rosa Gaman kala acara di Jakarta. Foto: Indra Nugraha

Para pengkampanye Pride zona Papua, dari kiri Asiran Kaiba, Muhajir, Bertha Matatar dan Rosa Gaman kala acara di Jakarta. Foto: Indra Nugraha

Namanya Ahmad Sahwan. Dia PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sehari-hari dia mengawasi daerah Taman Wisata Perairan Teluk Bumbang. Bersama 12 orang lain dari berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia, dia tergabung dalam kampanye Pride, digagas Rare Indonesia.

Sahwan mengatakan, sebelum kampanye Pride, nelayan mempunyai pengetahuan minim soal perikanan berkelanjutan. Masih banyak nelayan beroperasi di zona larang tangkap. “Dulu pengetahuan nelayan minim,” katanya di Jakarta, akhir Juni 2014.

Berbagai cara untuk penyadartahuan masyarakat. Rare Indonesia sebagai fasilitator. Sahwan dibantu menyusun berbagai langkah kegiatan.

Ketika mulai kampanye soal zona larang tangkap, dia mendapat banyak pertentangan dari nelayan. Konsep ekosistem laut dianggap mengancam mata pencaharian mereka. “Banyak sekali penolakan. Saya sering didemo nelayan.”

Namun dia tak goyah. Sahwan membuat serangkaian kampanye menarik, misal lomba dayung, sepak bola dangdut, cerdas cermat antar pelajar dan berbagai kegiatan lain. Semua disisipi pesan nelayan lebih peka ekosistem laut.

“Saya masuk ke pemuka agama, ketika mereka khotbah disisipi pesan soal konservasi laut.”

Ada 422 nelayan menjadi sasaran kampanye. Mereka di Merta, dan 200 nelayan di Sengkol.  Nelayan dibagi stiker bertulis “Tiang pasti Jaga.” artinya “saya pasti jaga.” Stiker itu terpajang di perahu mereka. Seolah menunjukkan, nelayan itu siap menjaga kelestarian ekosistem laut perairan Teluk Bumbang.

Cerita berbeda dituturkan Bertha Matatar. Dia bersama nelayan lema merumuskan kesepakatan kampung untuk mengatur waktu tangap ikan. Setiap Sabtu dan Minggu, mereka sepakat tidak menangkap ikan. Sekilas sepele. Namun berdampak besar bagi perikanan di perairan Teluk Mayalibit, Raja Ampat Papua.

“Awalnya, nelayan tak mengerti mereka menangkap di pemijahan ikan. Penangkapan terjadi saat puncak pemijahan.”

Menangkap ikan saat puncak pemijahan membuat populasi makin menurun. Hal ini terjadi karena ikan tak sempat berkembang biak. Ikan ditangkap berlebihan.

Ketika Bertha mulai mengkampanyekan konservasi laut kepada nelayan, banyak pertentangan. Dia dibantu Rare membuat kegiatan-kegiatan edukatif tanpa terkesan menggurui. Semua dirancang sedemikian rupa hingga menyenangkan.

“Awalnya mereka belum tahu waktu pemijahan ikan lema. Kami terus dekati dan beri pemahaman. Kami berusaha menjelaskan konsep perikanan berkelanjutan.”

Para pengkampanye Pride bersama Rare Indonesia. Foto: Indra Nugraha

Para pengkampanye Pride bersama Rare Indonesia. Foto: Indra Nugraha

Bertha mulai mendekati warga sejak Juni 2013. Hingga Oktober tahun itu, dua kampung di Warsambin dan Lopintol sepakat membuat peraturan desa. Nelayan sepakat tidak menangkap ikan setiap Sabtu dan Minggu. Peraturan ini disahkan sebulan kemudian.

Dampak sangat positif, berhasil meningkatkan tangkapan nelayan. Semula lema ditangkap 1,64kg, menjadi 4,90 kg per hari.

Pali Awaludin, Dinas Kelautan dan Perikanan Muna mengeluhkan banyak nelayan pendatang menangkap ikan di situs kampanye Pride tanpa mengindahkan konsep ramah lingkungan.

“Namun dengan beberapa trik kampanye, perubahan perilaku berhasil menyadarkan masyarakat.”

Mereka diedukasi hingga tergerak proaktif melakukan patrol di zona itu.  Nelayan menjadi patuh sistem zonasi hingga penangkapan di kawasan perlindungan dan konservasi menurun.

“Permasalahan baru konflik antar nelayan. Ini dimanfaatkan nelayan pendatang. DKP selalu mengatakan nelayan boleh menangkap ikan, tapi harus mengikuti aturan,” kata Pali.

Agus Dermawan,direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan KKP mengatakan, menumbuhkan kesadaran masyarakat tak bisa hanya dikerjakan satu pihak, perlu lintas sektoral.

“Melalui pride ini, kita mempunyai tambahan tenaga yang benar-benar bekerja dan membantu.”

Berbicara soal konservasi laut, katanya, selama ini paradigma masyarakat masih melihat sebagai suatu merugikan. Masyarakat melihat konservasi sebagai hambatan mata pencaharian.

“Perubahan paradigma melihat konservasi itu penting. Pemerintah memposisikan konservasi bukan hanya program juga kebutuhan menghasilkan ikan keberlanjutan.”

Agus mengapresiasi banyak peraturan desa (perdes) terkait konservasi laut. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari  4.000 perdes. Keadaan ini, dipandang sebuah terobosan. Ada perarutan adat dan lokal dihormati masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi menjaga laut dan ekosistem. Peranan pemerintah daerah mendorong ini sangat penting hingga muncul rasa memiliki.