Lingkungan Hidup

Refleksi Hari Bumi, Palembang Gagal Mempertahankan Strategi Adaptasi

Gambaran Sungai Musi masa lalu yang ramai dengan aktivitas masyarakat. Sumber: Wikipedia

 

Setiap musim penghujan Palembang selalu tergenang air, seperti halnya musim penghujan saat ini. Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Bedanya, dulu masyarakat Palembang tidak terganggu dengan genangan air tersebut.

“Sebenarnya bukan karena faktor alam saja, banjir yang melanda Palembang hampir setiap tahun ini karena kegagalan mempertahankan strategi adaptasi yang sudah diterapkan sejak ratusan tahun lalu oleh Kerajaan Sriwijaya maupun sebelumnya,” kata Aryandini Novita, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan, dalam merefleksikan Hari Bumi, Jumat (22/04/2016).

Dijelaskan Novita, Palembang memiliki kondisi geografis berupa dataran banjir dan tanggul alam, yang diikuti oleh dataran aluvial, rawa belakang dan perbukitan rendah denudasial, karena itu pada musim penghujan di beberapa tempat mudah dilanda banjir.

Sejak masa Sriwijaya hingga Kesultanan, hunian di Palembang menempati tepian Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Masyarakat Palembang beradaptasi dengan kondisi geografis lingkungannya dengan cara mendirikan rumah-rumah bertiang atau rumah-rumah terapung yang dikenal dengan nama Rumah Rakit. Strategi ini juga diikuti oleh para pendatang dari mancanegara yang menetap di Palembang pada saat itu.

“Pada masa kolonial Belanda strategi adaptasi tersebut mengalami perubahan. Ini dilihat ketika mereka kawasan pemukiman Talangsemut,” katanya.

Pembacaan perubahaan strategi ini, terlihat pada peta kawasan Talangsemut tahun 1922, 1930 dan 1945.

Pada peta 1922 terlihat kawasan Talangsemut masih berupa daerah perbukitan di bagian selatan dan rawa-rawa di bagian utara—yang tertulis sebagai Lebak Soeakbato.

Pada peta tahun 1930 terlihat mulai direncanakan penimbunan Lebak Soeakbato menjadi sebuah daratan dengan jaringan jalan yang dilengkapi dengan saluran air di sisi kiri kanannya—ini ditandai dengan garis putus-putus.

Pada peta 1945 terlihat pembangunan kawasan Talangsemut sudah selesai, yaitu berupa kawasan pemukiman baru untuk orang-orang Eropa yang merupakan warga kelas satu. Kawasan yang diperuntukan untuk kalangan elit tersebut dibangun dengan konsep “kota taman”rumah-rumah tidak didirikan saling berdempetan dengan tepian jalan yang ditanami pohon-pohon, median jalan yang difungsikan sebagai jalur hijau serta ditambah beberapa taman atau fasilitas olah raga yang terletak di antara perumahan.

“Artinya, bentuk rumah-rumah yang pada masa sebelumnya dibangun di atas tiang berganti dengan bangunan yang menempel di tanah, pengendalian banjir dilakukan dengan mengubah rawa menjadi kolam retensi yang terhubung dengan anak Sungai Musi dilengkapi dengan jaringan saluran air yang berfungsi untuk mengalirkan air terutama pada saat musim penghujan. Kondisi tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini.”

 

Gambaran Kota Palembang pada 1659. Sumber: Wikipedia

Gambaran Kota Palembang pada 1659. Sumber: Wikipedia

 

Dilanjutkan, gagal membaca

Pembangunan selanjutnya di Palembang sebenarnya mengikuti strategi pembangunan yang dilakukan kolonial Belanda di Talangsemut. Tapi perubahan strategi ini tidak sepenuhnya sama. “Yang saya lihat tidak diikuti dengan pembuatan kolam retensi yang diikuti pembuatan sanitasi atau kanal yang terhubung dengan Sungai Musi,” katanya.

Kalaupun saat ini dibuat banyak kolam retensi, tapi sanitasi atau kanal-kanal yang terhubung dengan Sungai Musi kondisi tidak baik atau buruk, sehingga air yang tertampung di kolam retensi tidak tersalurkan sehingga meluap menjadi tergenang atau membanjiri wilayah pemukiman, perkantoran hingga jalan.

Revitalisasi anak sungai dan rawa

Jika ingin menjadikan Palembang bebas dari banjir, katanya, yang harus dilakukan yakni merevitalisasi anak sungai dan kawasan rawa. “Kalau hal ini tidak dilakukan, sungguh mustahil Palembang akan bebas dari banjir. Bukan tidak mungkin pada akhirnya Palembang akan tenggelam,” katanya.

Strategi membuat kolam retensi sebagai pengganti kawasan rawa, juga harus diikuti dengan pembuatan kanal atau mengembalikan anak sungai yang dulunya berfungsi menyalurkan air dari kawasan rawa ke Sungai Musi.

 

Permukiman warga di tepian Sungai Musi, tampak gersang. Foto: Taufik Wijaya

 

Spirit Asia Tenggara

Kearifan menata sungai, kanal, kolam, pada kota-kota yang berada di dataran rendah atau rawa, bukan hanya dilakukan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Tata kelola ini sudah dikembangkan suku bangsa di Asia Tenggara, jauh sebelum Kerajaan Sriwijaya berdiri. Ini terlihat pada beberapa kota di dekat sungai besar di Asia Tenggara, seperti Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Batanghari, maupun sungai-sungai di Kalimantan dan Jawa.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam, meskipun ditemukan banyak sungai, para penguasa justru menambah sungai atau kanal. Di kawasan Palembang Barat yang merupakan pemukiman padat di masa Sriwijaya—tempat beradanya Situs Karanganyar, Bukit Siguntang dan Talang Tuwo—justru dibuat Sungai Soak Bujang, yang menghubungkan Sungai Kedukan Bukit dengan beberapa anak Sungai Musi lainnya di wilayah Palembang Barat.

“Palembang banjir, Jambi banjir, Jakarta banjir, Bangkok banjir, Ho Chi Minh maupun kota tua lainnya di wilayah rendah di Asia Tenggara saat ini mengalami banjir, itu semua karena kita tidak mau belajar dengan para leluhur yang sukses selama ratusan tahun menata air di pemukiman mereka,” kata Novita.

Sebagai informasi, dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan pakar dari Bank Dunia bernama Dr. Stephane Hallegate, diperkirakan bahwa bencana banjir yang terjadi saat ini dan di masa mendatang yang terjadi di 136 kota di pesisir atau tepi sungai, akan meningkat parah hingga 1 triliun dollar setahun jika kota-kota ini tidak melakukan proses adaptasi dan pencegahan saat ini.

“Kota di tepi perairan (baik laut maupun sungai) akan menghadapi resiko besar akibat meningkatnya permukaan air laut akibat perubahan iklim. Pertahanan yang mereka miliki saat ini tidak akan cukup kuat untuk menahan kenaikan permukaan air tersebut,” ungkap penelitian ini.

Dalam penelitian ini 10 kota yang paling rentan mengalami kerugian parah akibat banjir jika dihitung dari GDP (Gross Domestic Product) mereka adalah: 1. Guangzhou, 2. New Orleans, 3. Guayaquil,  4. Ho Chi Minh City, 5. Abidjan, 6. Zhanjing, 7. Mumbai, 8. Khulna, 9. Palembang, 10. Shenzen.

 

Peta Palembang dari 1920-2015. Dok: Balai Arkeologi Palembang

Peta Palembang dari 1920-2015. Dok: Balai Arkeologi Palembang

 

 

Bagi Navicula, Kartini Masa Kini adalah Petani Penjaga Karst Kendeng

“Kami sebagai seorang ibu harus melestarikan bumi pertiwi ini agar tetap lestari, tetap ijo, tetep ijo royo royo,” seru perempuan berkebaya putih dengan tenang tapi bertenaga lewat pengeras suara saat aksi menyemen kaki sembilan perempuan petani Kendeng, 11 April lalu.

Bisa saja, para perempuan ini melakukannya bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April. Tapi mereka sepertinya tak ingin mencitrakan diri demikian.

Namun, orang lain yang melihat perwujudan Kartini masa kini itu. Jika Kartini masa lalu melawan pemiskinan melalui pendidikan, kini melawan pemiskinan yang makin masif melalui eksploitasi lingkungan.

 

Tiga dari sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang aksi menyemen kaki mereka. Ini sebagai protes pabrik dan tambang yang akan maupun sudah mulai dibangun di karts Kendeng yang mengancam kehidupan mereka. Foto: Sapariah Saturi

Tiga dari sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang aksi menyemen kaki mereka. Ini sebagai protes pabrik dan tambang yang akan maupun sudah mulai dibangun di karts Kendeng yang mengancam kehidupan mereka. Foto: Sapariah Saturi

 

Salah satunya yang melihat adalah band indie dari Bali, Navicula. Pada 21 April mereka merilis single berjudul Kartini. Dalam sehari jumlah warga yang sudah melihat klip lagu ini lebih dari 1300 orang.

“Panggil namaku Kartini saja, Itu namaku Kartini saja. Kartini saja. Dipasung batu kakiku, tapi suaraku menembus ruang dan waktu. Lewat aksara kan kukabarkan pada dunia karena kuyakin habis gelap terbitlah terang … “ Demikian dendang pembuka lagu ini.

“Kami hanya mampu memperjuangkan, kami punya hak hidup,” demikian kutipan lain petani perempuan yang dipilih dalam klip dari footage milik Watchdoc dan Sorge Magz ini.

Dalam durasi 3,24 menit klip lagu saja, publik bisa merasakan kepedihan dan lelah para perempuan penjaga mata air di pegunungan kars Kendeng, Jawa Tengah ini.  Ditambah lirik dan lagu sederhana tapi lugas memberikan keberpihakan pada para perempuan yang suaranya terus berusaha dibungkam ini. Namun mereka tak berhenti bergerak.

Mereka memasung kakinya dengan semen di depan Istana Negara. Setelah lebih dari 600 hari melakukan aksi protes dengan tidur di tenda dekat area pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang meliputi Rembang, Blora, Pati, Grobogan, Kudus ini. Belum lagi aksi jalan kaki ratusan kilometer, dan lainnya.

 

Sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang rela menyemen kedua kaki mereka sebagai wujud protes rencana pabrk dan tambang semen di daerah mereka. Foto: Sapariah Saturi

Sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang rela menyemen kedua kaki mereka sebagai wujud protes rencana pabrk dan tambang semen di daerah mereka. Foto: Sapariah Saturi

 

Lewat media sosial, warga melihat foto-foto perempuan ini dimasukkan dalam kotak papan kayu, disiram pasir dan semen lalu menjadi beton. Dengan susah payah, para relawan mengangkut mereka ke kendaraan. Para perempuan petani ini sudah menyadari malam akan sangat panjang karena seluruh badan kaku mengikuti kaki mereka yang sudah dibeton.

Lagu Kartini diciptakan Robi, vokalis dan frontman Navicula. Ia mulai tertarik dengan kasus ini setelah nonton video Samin vs Semen dari Watchdoc. Video dokumenter karya Dandhy Laksono dan Suparta Arz ini dibuat selama perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru, keliling Indonesia dengan motor bebek dan mendokumentasikan gerakan warga.

Robi mengaku terus mengikuti beritanya via internet hingga nonton aksi #dipasungsemen beberapa hari lalu. “Kami tergerak untuk ikut berkontribusi dengan menyumbang lagu. Pas ada ide, waktu, tenaga, dan sedikit dana, kenapa tidak?” serunya.  Mereka sepakat lagu ini dipersembahkan pada Kartini-Kartini Kendeng ini.

Jadilah semua personil berkejaran waktu mendiskusikan produksi karya dan ngobrol soal kasus semen di markas mereka. Robi sendiri sudah membuat lagu ini 3 tahun yang lalu tapi belum pernah direkam. Chord gitarnya disimpan sejak 10 tahun lalu waktu masa-masa pacaran Robi-Lakota. Kini keduanya sudah dikarunia bayi perempuan berusia kurang dari 40 hari bernama Rimba.

 

Personil Band Navicula asal Bali. Foto : naviculamusic

Personil Band Navicula asal Bali. Foto : naviculamusic

 

Manajemen Navicula mengontak KontraS untuk menyatakan dukungan gerakan menolak pabrik semen di Jawa Tengah dengan lagu, tapi tidak punya sumber gambar.

Kontras menunjukan beberapa nama, untuk minta footage. Ada Watchdoc, Sorge Magz, dan teman-teman videografer yang fokus di aksi sosial, seperti Ical Dua, video editor Kartini.

Prosesnya pembuatannya total cuma 3 hari, menunggu gitaris mereka, Dankie pulang dari Australia. Ia sedang manggung bersama rekannya di band lain.

Pada 19 April lagu Kartini dikenalkan ke band. Mereka mulai cari chord masing-masing sesuai dengan alat musik yang dipegang. Merekam guide track, kemudian rekaman keesokan hari di Antida Studio. Dalam akun Instagram band ini, diperlihatkan situasi saat rekaman namun belum membocorkan apa lagunya.

Tampaknya Navicula tak ingin kehilangan momentum. Pada 21 April, video pun jadi, mixing mastering oleh Deny Surya dari Lengkung Langit Studio selesai, dan langsung rilis.

Navicula ingin tetap melanjutkan konsep awal band ini dibuat, yaitu berkontribusi demi kelestarian alam dan keadilan sosial bagi masyarakat Bali, Indonesia, dan dunia. Kekuatan band ini memang sangat cepat merespon sebuah fenomena atau peristiwa melalui musik.

Musik memang sudah menjadi agama untuk personilnya. Ritualnya adalah mengamati kondisi sosial kemasyarakatan lalu merayakannya dengan lirik, lagu, video klip, dan memanggungkannya.

Tak sedikit peristiwa lingkungan yang direspon, misalnya pembalakan hutan di Kalimantan, punahnya macan Sumatera, perlindungan orang utan, dan lainnya.

 

Navicula mendedikasikan karya mereka untuk gerakan lingkungan di Indonesia. Foto: Rio Helmi/Navicula Band

Navicula mendedikasikan karya mereka untuk gerakan lingkungan di Indonesia. Foto: Rio Helmi/Navicula Band

 

Selain terlibat gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Rekmasi Teluk Benoa (ForBALI), menurut Robi ada banyak isu penting yang perlu diangkat di Bali. Misalnya kedaulatan pangan, kesehatan, krisis air, manajemen sampah/limbah, pendidikan, dan voters educationagar publik lebih cerdas dan kritis.

Navicula didirikan tahun 1996 di Bali. Formasi Navicula adalah Gede Robi Supriyanto (vokal, gitar), Dadang S. Pranoto aka Dankie (gitar), Made Indria Dwi Putra (bass), dan Rai Widya Adnyana aka Gembull (drum).

Nama Navicula diambil dari nama sejenis ganggang emas bersel satu, berbentuk seperti kapal kecil (dalam bahasa Latin, Navicula berarti kapal kecil). Band ini mengusung rock sebagai warna dasar musik mereka, berpadu dengan beragam warna etnik, folk, psychedelic, punk, alternatif, funk, dan blues. Liriknya sarat dengan pesan aktivisme.

 

 

 

Pengukuran Ulang Kapal-kapal Dimulai dari Pelabuhan Kendari

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari di Sulawesi Tenggara, pada Jumat (22/04/2016) resmi menjadi satu dari 31 pelabuhan di Indonesia yang menyediakan gerai pelayanan kapal hasil ukur ulang. Peluncuran layanan tersebut, sudah lama dijanjikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah berkata, pengukuran ulang kapal harus dilakukan segera, karena itu untuk mempermudah perizinan operasional kapal saat akan melaut. Pengukuran ulang perlu dilakukan, karena dia mengklaim, selama ini masih banyak kapal yang beroperasi memanipulasi data kapal.

 

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Sulawesi Tenggara, Jumat (22/04/2016) resmi menjadi satu dari 31 pelabuhan di Indonesia yang menyediakan gerai pelayanan kapal hasil ukur ulang.  Foto : ppskendari.kkp.go.id

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Sulawesi Tenggara, Jumat (22/04/2016) resmi menjadi satu dari 31 pelabuhan di Indonesia yang menyediakan gerai pelayanan kapal hasil ukur ulang. Foto : ppskendari.kkp.go.id

 

Susi menyebut, manipulasi data yang dilakukan pemilik kapal, tidak lain karena mereka diduga kuat ingin menghindari beban biaya untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Biasanya, manipulasi dilakukan dengan membuat data kapal menjadi berukuran dibawah 30 gros ton (GT) atau batas minimal dari beban biaya untuk PNBP.

“Jika kapal dimanipulasi datanya jadi di bawah 30 GT, maka tidak ada biaya yang harus dibayar, karena kapal di bawah 30 GT itu tidak perlu bayar PNPB. Jadi, jangan heran jika ada kapal yang menyebut bobotnya 30 GT, padahal aslinya lebih,” ucap dia.

Karena itu, Susi mengungkapkan, pengukuran ulang kapal wajib dilakukan jika memang ingin beroperasi kembali. Menurutnya, jika memang kapalnya tidak memiliki manipulasi data, proses tersebut tidak perlu dihindari.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji menjelaskan, pelaksanaan pengukuran ulang kapal-kapal menjadi bagian dari komitmen KKP untuk menertibkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), dan Surat Penangkapan Ikan (SIP).

“Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya penataan dokumen dan database kapal perikanan, serta upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan,” kata dia.

Adopsi Teknologi  Mutakhir

Narmoko mengatakan, untuk pelaksanaan pengukuran ulang kapal, pihaknya sengaja menggunakan teknologi terkini yang bisa mempercepat proses dan itu bermanfaat saat kapal sudah harus berangkat tapi masih terkendala dengan perizinan.

“Jadi, saat supporting fishing vessel jalan, maka perizinan di tempat harus sudah bisa diproses cepat. Percepatan itu wajib dilakukan, karena sebelumnya banyak sekali yang mengeluhkan lamanya proses perizinan,” tutur dia.

 

Kapal-kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Sulawesi Tenggara. PPS Kendari pada Jumat (22/04/2016) resmi menjadi satu dari 31 pelabuhan di Indonesia yang menyediakan gerai pelayanan kapal hasil ukur ulang.  Foto : ppskendari.kkp.go.id

Kapal-kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Sulawesi Tenggara. PPS Kendari pada Jumat (22/04/2016) resmi menjadi satu dari 31 pelabuhan di Indonesia yang menyediakan gerai pelayanan kapal hasil ukur ulang. Foto : ppskendari.kkp.go.id

 

Narmoko menambahkan, verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan bukan dalam rangka penegakan hukum saja tetapi sebagai upaya memberi kemudahan kepada pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang. Pihaknya juga akan melakukan penyederhanaan proses perizinan kapal hasil verifikasi/pengukuran ulang kapal, dan penyeragaman masa berlaku dokumen kapal.

“Gerai perizinan ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang. Semuanya diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal bisa tetap operasional,” katanya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan di gerai perizinan yakni proses pengukuran ulang kapal, proses penerbitan dokumen kapal hasil ukur ulang, dan proses perizinan kapal hasil ukur ulang. Semuanya diselesaikan dilokasi pengukuran kapal agar kapal bisa tetap operasional.

“Proses perizinan untuk kapal hasil ukur ulang bisa, ditargetkan maksimal hanya lima hari saja.Ini percepatan luar biasa. Karena, sebelumnya, proses perizinan memakan waktu dua minggu,” ucap dia.

Hingga saat ini, DJPT telah melaksanakan temu teknis gerai perizinan usaha penangkapan ikan dalam rangka penerbitan SIUP dan SIPI kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang dan peningkatan kemampuan petugas cek fisik kapal perikanan di tiga wilayah. Wilayah Indonesia Barat di Batam, wilayah Indonesia Tengah di Bali, dan wilayah Indonesia Timur di Makassar.

Temu teknis ini menggandeng seluruh UPT DJPT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, KPK, Polair, Kemenhub, Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur – TNI Angkatan Laut, Satgas IUU Fishing 115, syahbandar perikanan, staf khusus Menteri dan para profesional KKP.

 

Eksploitasi Hutan Picu Beragam Masalah, Koalisi Tolak Perusahaan HTI Masuk Mentawai

Kayu-kayu dari hutan Mentawai dieksploitasi terus, tetapi daerah ini tetap berada dalam kemiskinan. Foto: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Kayu-kayu dari hutan Mentawai dieksploitasi terus, tetapi daerah ini tetap berada dalam kemiskinan. Foto: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

 

Sejumlah elemen masyarakat tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumbar menolak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT. Biomass Andalan Energi masuk Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Perusahaan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) seluas 20.110 hektar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 11 Januari 2015.

Dalam suratnya, BKPM menyatakan, berdasarkan verifikasi teknis, perusahaan sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK-II/2015. Areal ini kawasan pemanfaatan hutan produksi untuk HTI dan di luar peta indikatif penundaan izin baru revisi terbaru. Perusahaan diminta menyusun dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/UKL-UPL dan izin lingkungan dengan ketentuan dokumenini harus memberi perhatian seksama terhadap potensi konflik sosial. Semua dokumen harus selesai dalam 150 hari kalender sejak izin prinsip keluar.

Meski begitu, sebut BKPM, persetujuan prinsip tak menjamin pemberian seluruh atau sebagian areal bila ada perkembangan kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tenurial dan lain-lain.

Menyikapi ini, Koalisi Masyarakat Sumbar diwakili Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) melayangkan surat penolakan kepada BKPM akhir Februari lalu. YCMM juga mengirimkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhir tahun lalu.

Koalisi menilai, izin HTI ini tak mempertimbangkan kerentanan ekologi Siberut yang rawan banjir. “Daerah-daerah yang dimohonkan Biomass daerah aliran sungai dengan kategori rawan banjir, terutama sejak menjadi konsesi HPH Koperasi Andalas Madani,” kata Direktur YCMM Rifai Lubis, bagian koalisi saat diskusi di Mentawai, Jumat pekan lalu.

Koalisi khawatir kehadiran perusahaan HTI akan menimbulkan dampak buruk tak saja bagi lingkungan juga sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemberian izin bisa memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan yang berkembang menjadi konflik sosial.

Dengan izin persetujuan prinsip HTI, katanya, perusahaan tak bisa langsung beroperasi. Perusahaan harus memiliki Amdal dan Izin Lingkungan.

“Dua hari lewat saya kontak BKPM, dokumen Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan belum diserahkan ke BKPM. Jadi, masih ada peluang mencegah perusahaan ini,” katanya.

Penolakan HTI ini, katanya, bukan sekadar upaya mempertahankan hutan, tetapi upaya memulihkan hak masyarakat terhadap sumber daya alam karena sebagian besar lahan-lahan masyarakat di Mentawai dikuasai negara.

 

Daftar perusahaan HPH yang pernah beroperasi di Pulau Siberut. Sumber: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Daftar perusahaan HPH yang pernah beroperasi di Pulau Siberut. Sumber: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Suara penolakan juga bermunculan dari orang Mentawai perantauan maupun Forum Kemahasiswaan melalui media sosial maupun surat resmi. Beberapa forum mahasiswa seperti Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) dan Ikatan mahasiswa dan Pemuda Saibi Samukop (Impass) serta Himpunan Mahasiswa Pelajar Pagai Utara Selatan (Himapelpus) menolak kehadiran HTI di Mentawai.

Ketua Formma Sumbar, Daudi Silvanus Satoko menyatakan, selama ini kehadiran perusahaan di Mentawai tak mendatangkan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan ekonomi hanya jangka pendek.

“Mungkin saat kayu di lahan ditebang ada kompensasi uang sedikit dan habis seketika. Jangka panjang masyarakat kehilangan hak kepemilikan lahan, mereka tak bisa berladang lagi , belum lagi dampak lingkungan misal banjir saat keberagaman hutan di Siberut berganti tanaman sejenis.”

Daudi mengatakan, eksploitasi di Mentawai sudah berlangsung sejak 1970-an tetapi daerah ini tetap tertinggal. “Dikuras sumber daya alam, hutan jadi hutan negara tapi masyarakat tetap hidup miskin,” katanya.

Formma, katanya, mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. “Bantu masyarakat kita mengelola sumber daya alam agar mendatangkan kesejahteraan, biar mereka kelola sendiri, agar hasil mereka rasakan langsung dan jangka panjang.”

Serupa diungkapkan Rinto W. Samaloisa, advokat bermukim di Jakarta kelahiran Pagai Selatan, Mentawai. Dalam surat atas nama Law Office of Rinto W. Samaloisa menyatakan penolakan isin HTI itu.

Dia meminta, KLHK dan BKPM memperhatikan pertimbangan-pertimbangan maupun masukan Pemerintah Kepulauan Mentawai maupun pemuka dan perwakilan masyarakat yang daerah jadi area HTI. Rinto mendesak, penghentian eksploitasi hutan di Mentawai baik lewat penerbitan izin-izin eksploitasi hutan atau izin-izin lain yang berpotensi merusak daerah ini.

Antropolog asal Saibi, Mentawai, Juniator Tulius mengatakan, sejumlah tulisan hasil penelitian bisa menjadi referensi sejarah eksploitasi hutan di Mentawai, terutama Siberut serta dampak bagi masyarakat secara sosial, ekonomi dan lingkungan. “Misal hasil penelitian LIPI merekomendasikan tak ada eksploitasi hutan besar-besaran di Siberut atau kajian Darmanto dalam buku Berebut Hutan Siberut,” katanya.

Selain itu, penolakan masyarakat akan menjadi kata kunci dalam permasalahan ini. Dia mencontohkan, saat HPH KAM masuk Siberut awal 2000-an . Saat itu, masyarakat Siberut Selatan, aktif menolak hingga operasi KAM pindah ke utara (Siberut Tengah).
“Artinya kekuatan ada di tangan masyarakat. Tak sesederhana itu mereka menyerahkan lahan. Jangan sampai masyarakat gampang menerima. Kita bisa mengadvokasi masyarakat, bahwa yang mereka serahkan bukan hanya tegakan kayu, juga lahan.”

Informasi ini, katanya, harus sampai ke masyarakat agar mereka memahami semua dampak secara utuh. “Kita tidak bisa memaksa mereka menolak tapi bisa memberi pengetahuan dan informasi hingga tahu bagaimana bersikap,” katanya.

Tanah warisan nenek moyang, katanya, berupa tanah ulayat (adat) atau tanah suku di Mentawai, ataupun tanah hasil alak toga (mas kawin) atau tanah denda adat (tulou) berubah status menjadi tanah negara. Keadaan ini menyebabkan hak-hak pengelolaan lahan warga tercabut.

Dia melihat bukti kala berkunjung ke Subelen, dulu bekas HPH KAM yang berhenti meski izin masih panjang. “Sempat ada upaya masyarakat membuka sawah 100 hektar di bekas KAM, tapi dilarang karena izin masih berlaku. Hal-hal seperti ini harus dipahami masyarakat.”

Dia melihat peta, kawasan Biomass mulai Totoek ke Saliguma, masuk di Teluk Simabai, terus ke Sibuddaoinan, Kaleak, termasuk Sungai Saibi sebelah kiri, Simoilaklak naik ke gunung (antara Simoilaklak dan Sirisurak). Dari Sirisurak ke utara sampai batas HPH milik PT. Salaki Summa Sejahtera hingga Sotboyak.”Jika lihat peta itu, beberapa bagian sekitar 40 tahun tak diolah, kemungkinan kayu bagus. Bekas HPH tahun 70-an.”

 

 Kendaraan angkutan kayu log PT MPL melintasi pemukiman warga 26 Oktober 2015. Foto: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Kendaraan angkutan kayu log PT MPL melintasi pemukiman warga 26 Oktober 2015. Foto: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

 

Alam Mentawai terkuras sejak lama

Hutan Mentawai sudah sejak lama terkuras perusahaan tetapi tak membawa kesejahteraan bagi warga, malah sebaliknya, menerima masalah. Seharusnya, hal ini menjadi pertimbangan pemerintah saat mengeluarkan izin-izin eksploitasi di Mentawai terutama Siberut. Eksploitasi
Pulau Siberut mulai 1970-an, diawali Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menetapkan tiga perempat luas lahan di Indonesia, sebagai kawasan hutan, yang sebagian besar di pedalaman, termasuk Mentawai.

Konsep pengelolaan hutan dengan kayu terimplementasi lewat tujuh izin hak pengusahaan hutan (HPH) di Mentawai sejak 1970-an, lima ada di Siberut. Kehadiran HPH, banyak banyak menimbulkan konflik di masyarakat. “Selama 45 tahun perusahaan logging di Siberut terbukti tak memberikan perbaikan kualitas kesejahteraan penduduk,” kata Kepala Divisi Kampanye YCMM, Yuafriza.
.
Nasib miris menimpa warga, seperti warga Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara, Meon Siriparang. Yuafriza menceritakan penderitaan Meon mulai pada 1971 kala perusahaan kayu PT Andatu, beroperasi , pengelolaan berakhir, berganti PT Tridatu, berubah lagi PT. Cirebon Agung. Pada 1990, kayu habis, 1991 perusahaan pindah ke Sikakap.

“Saat perusahaan pertama beroperasi di Sirilogui, mereka membuat logpond, ada cengkih warga termasuk Meon Siriparang digusur perusahaanjadi logpond dan basecamp. Cengkih 250 batang tergusur tak ada ganti rugi. Orang tua kita dulu menganggap perusahaan sudah ada izin pemerintah, mereka takut menuntut.”
Sesudah perusahaan-perusahaan selesai operasi, muncul lagi HPH 2001 berbendera KAM. Mereka membangun jalan tembus di Sirilogui, ada yang selesai dan tidak. “Lagi-lagi tanaman warga digusur buat jalan, tak ada ganti rugi.”

Kondisi serupa dialami Jakobus Sabuilukkungan, Kepala Dusun Puro, sukunya memiliki tanah di Subelen, Siberut Tengah. “Saat HPH KAM, banyak konflik. Warga suku asli Mentawai mengeluarkan biaya cukup mahal untuk transportasi menyelesaikan sengketa tanah ke Siberut Tengah.” Seharusnya, sejarah ini jadi pertimbangan pemerintah.

 

Sumber: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Sumber: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

 

Wilayah kelola warga makin sempit

Pemberian begitu banyak izin pemerintah kepada perusahaan di Mentawai, menyebabkan ruang kelola masyarakat makin sempit. beberapa contoh, KAM beroperasi sejak 2001 bertahan sekitar enam tahun. Pada 2007, perusahaan ini menghentikan operasi, izin berlaku hingga 2046.

Lahan KAM dicadangkan restorasi ekosistem 79.795 hektar,kepada PT. Global Green. Hingga awal 2015, Global Green belum beroperasi, Menteri LHK mengeluarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi usaha pemanfaatan hutan Mei 2015, seluas 20.110 hektar.
Terbaru, melalui BKPM kembali mengeluarkan izin HTI. Pulau Siberut sudah terbebani izin HPH PT. Salaki Summa Sejahtera 47.605 hektar. Belum lagi hutan produksi konversi (HPK) dan Taman Nasional Siberut 190.500 hektar.

Sebagian besar daratan Mentawai kawasan hutan. Hutan negara 82% suaka alam 183.378 hektar, hutan lindung 7.670 hektar, hutan produksi 246.011 hektar, HPK 54.856 hektar. Sedang APL hanya 109. 217 hektar (15%).

Kondisi ini, menyebabkan banyak desa di Mentawai, terisolir karena tak terjangkau infrastruktur darat dan biaya transportasi tinggi. Tak heran, Mentawai masih salah satu daerah tertinggal.

Ruang kelola minim, menyebabkan masyarakat Mentawai berladang di hutan negara . Laporan LIPI soal kajian kawasan hutan Kepulauan Mentawai tahun 2015, menemukan fakta bahwa hutan negara dikuasai masyarakat 111.058 hektar ( 21%), rincian 19.536 hektar HPK, HP 42.324,15 hektar dan kawasan lindung 1.910 hektar.

 

Hutan adat adalah solusi

Rifai Lubis mengatakan, kebijakan tata kelola hutan Mentawai, tak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat Mentawai dan diputuskan sepihak negara. “Ini kesengajaan. Jika melibatkan masyarakat Mentawai dalam penetapan hutan, pemerintah anggap menghadapi kesulitan memperoleh otoritas,” katanya.

Berdasarkan asal-usul pemilikan dan penguasaan masyarakat Mentawai atas lahan dan hutan sangat kuat. Pemerintah, katanya, berkepentingan melepaskan penguasaan agar mudah bagi-bagi konsesi.

Dampak kebijakan itu, ruang kelola di luar kawasan hutan sangat sedikit, hingga merugikan masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah tak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Koreksi negara sudah ada lewat keputusan Mahkamah Konstitusi No35, yang menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Tindaklanjutnya, KLHK lewat Permenhut Nomor 32 Tahun 2015 menyatakan hutan adat sebagai hutan hak.

Upaya ini, katanya, guna memperbaiki kesalahan dan memulihkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus solusi kendala penyediaan infrastruktur dan ekonomi. Untuk itu, persyaratan hutan adat berupa Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat perlu segera ditetapkan DPRD Mentawai, kini sudah masuk Prolegda 2016.

 

Hutan Siberut Barat. Foto: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Hutan Siberut Barat. Foto: Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Seorang Penyelam Bertemu dengan Makhluk Seperti Godzilla di Dasar Laut

Sekelompok penyelam di sebuah kawasan di Samudra Pasifik mendapati penampakan mencengangkan saat berada di kedalaman laut di sekitar kepulauan Galapagos. Dalam rekaman bawah air tersebut, terlihat seekor makhluk seukuran ‘godzilla’ — sebuah monster dalam film — tengah mencari makan.

Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris,  beruntung merekam makhluk yang statusnya rentan punah ini. Steve bertemu iguana laut ini saat menyelam di Cabo Marshall, salah satu spot diving di sebelah utara lepas pantai Pulau Isabela, Kepulauan Galapagos.

Steve merekamnya dalam bentuk video, dan diunggah ke Youtube yang hingga kini sudah ditonton hampir 1 juta kali.

 

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) yang berhasil direkam oleh Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris, di Cabo Marshall, Kepulauan Galapagos. Foto : Youtube / Steve Winkworth

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) yang berhasil direkam oleh Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris, di Cabo Marshall, Kepulauan Galapagos. Foto : Youtube / Steve Winkworth

 

Makhluk seperti Godzilla yang menakjuban itu adalah iguana laut sepanjang 6 kaki atau sekitar 1,8 meter tengah berpesta di bawah laut. Kadal besar itu terlihat jelas tengah berburu makanan.  Makhluk itu terlihat berkeliaran untuk makan siang sebelum berenang tenang dan menuju permukaan untuk mencari udara.

Kemudian menyelam kembali ke perairan bening, menggunakan ekornya yang panjang untuk bermanuver seperti meluncur lebih dalam ke ‘lantai’ samudra, mirip seperti film-film monster Hollywood “Godzilla” yang kita lihat.

 

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) yang berhasil direkam oleh Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris, di Cabo Marshall, Kepulauan Galapagos. Foto : Youtube / Steve Winkworth

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) yang berhasil direkam oleh Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris, di Cabo Marshall, Kepulauan Galapagos. Foto : Youtube / Steve Winkworth

 

Iguana laut seperti yang terekam dalam video itu memakan ganggang. Ia adalah vegetarian dan mencari makan di bawah air. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 9 meter.

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) adalah iguana yang hanya bisa ditemukan di kepulauan Galapagos. Mereka merupakan satu-satunya family kadal yang mencari makanan di laut. Iguana tersebut dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan air. Mereka harus naik ke permukaan untuk mendapatkan udara, selain itu mereka juga harus berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh.

 

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) yang berhasil direkam oleh Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris, di Cabo Marshall, Kepulauan Galapagos. Foto : Youtube / Steve Winkworth

Iguana Laut (Amblyrhynchus cristatus) yang berhasil direkam oleh Steve Winkworth, seorang penyelam sekaligus videografer asal Inggris, di Cabo Marshall, Kepulauan Galapagos. Foto : Youtube / Steve Winkworth

 

Iguana laut galapagos mempunyai uniknya dibanding kadal lain yaitu mampu menyelam dan mencari makan di laut, dan membuatnya menjadi reptil laut. Habitatnya adalah di pantai berkarang untuk melindunginya dari dinginnya udara, tapi juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan hutan mangrove.

 

 

 

Meski Ada Keputusan MA, PT MMP Bersikeras Menambang di Pulau Bangka

Warga pulau Bangka, Sulawesi Utara, resah. Pasalnya, sudah tiga kali mereka menyaksikan aktifitas kapal yang diduga mengangkut alat berat milik PT Mikgro Metal Perdana (MMP), perusahaan tambang yang beroperasi di pulau itu. Warga menilai, perusahaan tambang tidak mematuhi hukum. Sebab, berbagai keputusan hukum telah menyatakan pulau Bangka tidak layak menjadi wilayah pertambangan.

Dikatakan Benny Lalolorang, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Kahuku, kapal pengangkut alat berat masuk ke pulau Bangka pada tanggal 22 Maret, 12 April dan 16 April 2016. Pada tanggal 22 Maret, diketahuinya, kapal mengangkut 3 dam truck dan eskavator. Menyaksikan aktifitas itu, ia langsung mencegat  dan mengatakan kepada awak kapal bahwa aktifitas mereka meresahkan masyarakat.

“Kami adalah Badan Perwakilan Desa Kahuku, kami mau tanya, kalian ada izin tidak? Kalau tidak kalian tidak bisa turunkan alat berat ini. Sebab perusahaan ini adalah perusahaan ilegal,” demikian Benny menceritakan kejadian tersebut, kepada Mongabay, Senin (18/04/16).

 

Meski sudah ada putusan MA yang melarang pertambangan, PT MMP tetap bersikeras melakukan pertambangan dengan mendatangkan truk dan ekskavator ke Pulau Bangka, Sulut pada 12 April 2016. Foto : Facebook Save Bangka Island

Meski sudah ada putusan MA yang melarang pertambangan, PT MMP tetap bersikeras melakukan pertambangan dengan mendatangkan truk dan ekskavator ke Pulau Bangka, Sulut pada 12 April 2016. Foto : Facebook Save Bangka Island

 

Sejak hari itu, berturut-turut kapal pengangkut alat berat mendatangi pulau Bangka. Beberapa kali warga menghadang dan melarang kapal tersebut masuk ke pulau Bangka, namun seruan itu tidak mendapat respon positif.  Tentu saja, mereka menyesalkan tindakan tersebut. Sebab, sejauh ini, kata Benny, warga pulau Bangka selalu berupaya menaati hukum, tapi hal sebaliknya justru dilakukan perusahaan tambang.

“Kalau mereka tidak bisa dengar suara rakyat, ada apa-apa yang bisa terjadi nantinya. Masyarakat tetap taat aturan dan punya dasar hukum. Tapi dengan adanya tindakan tersebut, perusahaan tambang menunjukkan sikap ‘kepala batu’ (keras kepala),” demikian Benny mengatakan kekesalannya.

Diana Takumansang, yang juga merupakan warga pulau Bangka menambahkan, pada 12 April 2016 warga kembali menghadang dan berupaya mendokumentasikan angkutan di dalam kapal. Namun, aksi mereka dihalangi pekerja tambang.

“Mereka (pekerja tambang) bilang,  ‘jangan ambil gambar, karena kehidupan kami cuma ada di perusahaan tambang’,” demikian Diana menirukan seruan pekerja tambang yang berada di dalam kapal. “Mereka bilang begitu karena rumah dan tanah mereka sudah habis terjual,” terang dia.

Menurut Diana, berdasarkan fenomena yang disaksikannya belakangan ini, kehadiran perusahaan tambang membuat hubungan sosial antar warga di pulau Bangka menjadi tidak harmonis,serta merusak hubungan keluarga karena meributkan uang.

Padahal, lanjutnya, setelah menjual tempat tinggal dan kebun, masyarakat sudah tidak bisa beli rumah dan tanah. Soalnya, kata Diana, harga tanah hanya Rp5ribu sampai Rp10 ribu per meter. “Kemudian, ketika pindah ke lokasi yang disediakan perusahaan tambang, kehidupan warga akan menjadi lebih susah. Pergi ke laut semakin jauh, sementara kebun sudah habis di jual. “

Karena itu, pihaknya akan terus berupaya menolak pertambangan di pulau tersebut dan menuntut pemerintah provinsi untuk segera menegakkan keadilan bagi warga pulau Bangka. “Tolong hargai putusan MA. Kami tidak mau pindah dari pulau Bangka, apapun yang terjadi. Walau nyawa jadi taruhannya,” demikian Diana berharap.

 

aktivitas PT MMP di Pulau Bangka, Sulut pada 12 April 2016. Foto : Facebook Save Bangka Island

aktivitas PT MMP di Pulau Bangka, Sulut pada 12 April 2016. Foto : Facebook Save Bangka Island

 

Sementara itu, Maria Taramen, aktivis Kaum Muda Pecinta Alam (KMPA) Tunas Hijau menyatakan, perusahaan tambang melakukan pembangkangan hukum. Ia menyayangkan, pemerintah seakan-akan membiarkan ketidakadilan terjadi di pulau Bangka. Sebab, sampai saat ini, ia tidak melihat kekuatan negara untuk menunjukkan kedaulatan dan keberanian menegakkan hukum.

“Intinya kami kecewa, sampai detik ini tidak ada tindakan apa-apa, dari aparat khususnya, untuk mencegah perusahaan ilegal itu tetap jalan di sana,” sesalnya.

Meski demikian, belakangan ini, warga dan aktivis yang menolak pertambangan di pulau Bangka memperoleh sedikit angin segar. Sebab, Vonny Aneke Panambunan, Bupati Minahasa Utara, telah menyatakan menolak aktivitas pertambangan di pulau tersebut. Bahkan, ia sempat menyurat ke gubernur untuk menyampaikan sikapnya.

Namun, masih dikatakan Maria Taramen, semenjak berlakunya UU No 1/ 2014, kewenangan untuk mencabut izin itu berada di tangan pemerintah provinsi. “Jadi yang berwenang untuk menyatakan perusahaan itu berhenti adalah gubernur. Tapi, sejauh ini, kami merasa lega karena Bupati Minut masih berpihak pada hukum dan masyarakat.”

Maria berharap, kedepannya pemprov Sulawesi Utara mau menghargai putusan Mahkamah Agung dan menyatakan PT MMP tidak boleh beroperasi lagi. Kemudian, pihaknya berencana menemui Olly Dondokambey, Bubernur Sulawesi Utara, untuk menyampaikan penolakan aktivitas pertambangan di pulau Bangka.

“Jangan biarkan negara kita yang katanya berdaulat dianggap remeh oleh perusahaan ilegal. Harusnya gubernur mengeluarkan SK pencabutan izin usaha pertambangan PT MMP,” tegas Maria.

Dalam berbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat pulau Bangka, Maria berharap, perjuangan menolak pertambangan bisa menemukan bentuk-bentuk alternatif tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Namun mengedepankan jalan damai tanpa mengorbankan banyak pihak. “Kami berharap pemerintah bisa menghargai upaya-upaya sadar hukum masyarakat,” ujar Maria.

Perketat Perizinan

Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara, sempat menegaskan akan lebih memperketat izin-izin pertambangan yang akan masuk di Sulawesi Utara. Namun, ia tidak secara detil menyinggung pertambangan di pulau Bangka.

“Kami menilai pertambangan tidak ada manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, bagi investasi pertambangan yang tak taat aturan, usahanya tak segan-segan akan ditutup,” tegas Olly Dondokambey seperti dikutip dari Manado Post, Jumat 15 April 2016.

Bangka merupakan sebuah pulau kecil di kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Luasnya diperkirakan hanya 3.319 hektar. Namun, perusahaan tambang mengantongi IUP yang mencapai 2.000 hektar atau lebih dari setengah luas pulau itu.

Sejak awal, warga menyuarakan penolakannya atas kehadiran perusahaan tambang. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari demonstrasi, membuat petisi online hingga menempuh jalur hukum. Pada 24 September 2013, Mahkamah Agung memenangkan gugatan warga. Selanjutnya, pada 4 Maret 2015, permohonan peninjauan kembali dari Sompie Singal, bupati Minut waktu itu, juga ditolak MA.

Kemudian, 14 Juli 2015, PTUN Jakarta Timur kembali memenangkan permohonan warga pulau Bangka. Saat itu, mereka menggugat SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3109/K/30/2014 mengenai izin produksi usaha pertambangan biji besi oleh PT Mikgro Metal Perdana.

Faktanya, berbagai keputusan hukum yang memenangkan warga pulau Bangka, tidak kunjung menghentikan aktifitas perusahaan tambang di pulau itu. Kini, warga kembali dihadapkan kegelisahan akibat kehadiran kapal pengangkut alat berat perusahaan tambang. Perjuangan warga pulau Bangka menolak pertambangan nampaknya masih akan berlanjut.

 

 

Opini: Para Perempuan Pegunungan Kendeng, Memaknai Alam dan Kehidupan

Tiga dari sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang aksi menyemen kaki mereka. Ini sebagai protes pabrik dan tambang yang akan maupun sudah mulai dibangun di karts Kendeng yang mengancam kehidupan mereka. Foto: Sapariah Saturi

Tiga dari sembilan perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang aksi menyemen kaki mereka. Ini sebagai protes pabrik dan tambang yang akan maupun sudah mulai dibangun di karts Kendeng yang mengancam kehidupan mereka. Foto: Sapariah Saturi

 

Sembilan ibu-ibu dari Pegunungan Kendeng menyemen kedua kaki. Mereka adalah Sukinah, Sutini, Murtini, Ngadinah, Giyem, Karsupi, Surani, Deni, Ambarwati. Ini bentuk protes kebijakan pemerintah yang memaksakan industri semen yang mengancam kawasan karst Pegunungan Kendeng. Kawasan ini bukan hanya memiliki fungsi ekologis, juga fungsi sosial dan budaya.

Aksi ibu-ibu juga sekaligus tohokan keras dan menghujam keangkuhan kekuasaan yang tak bernurani, kekuasaan tak berkaki di bumi. Di depan Istana, perempuan tani dari Pegunungan Kendeng menggugat. Mengajarkan bagaimana pengurus negara (Presiden) harus memberikan perlindungan terhadap warga negara–sebagaimana amanat Konstitusi, kala menghadapi kuasa modal yang begitu kuat.

Ibu-ibu dari Pegunungan mengajarkan kita tentang keteguhan hati dalam memperjuangkan alam yang terancam kerakusan. Bagaimana hanya aksi ini. Beratus-ratus hari di tenda perlawanan, jalan kaki, dialog, bahkan upaya hukum agar pemerintah menghentikan industri semen. Bukan empati yang didapat, seringkali dicibir. Bahkan Gubernur juga mencibir perjuangan ibu-ibu Rembang, seakan dia tidak lahir dari seorang perempuan. Tindak kekerasan juga dialami ibu-ibu di tenda perjuangan ini oleh aparat keamanan. Rasanya, diantara kita mungkin tak banyak yang memiliki keberanian dan keteguhan berjuang demi lingkungan hidup seperti ibu-ibu ini.

Soal hukum, Gubernur mungkin lupa, bahwa sistem hukum ini masih dikuasai lingkaran mafia hukum dan peradilan. JadiHingga ruang pengadilan tak mampu menjangkau nilai atau tujuan dari pengadilan itu sendiri.

Gubernur mungkin juga tak ingat, logika hukum formil negeri ini sejak awal banyak menegasikan apa yang disebut partisipasi rakyat bahkan persetujuan rakyat. Riset Walhi menunjukkan, partisipasi rakyat di wilayah pertambangan masih bersifat semu dan manipulatif.

Bisa jadi, industri semen ini legal dalam konteks legal formil negara, karena pemerintah sudah memberikan perizinan, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal). Ia jadi tak legitimate (illegitimate), karena suara pemangku kepentingan terbesar dalam hal ini rakyat terdampak justru menolak industri ini. Mereka paham ancaman kerusakan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan.

Ibu-ibu Pegunungan Kendeng juga mengajarkan kepada kita semua, terutama pengurus negara tentang bagaimana memaknai alam. Secara khusus, bagaimana perempuan memaknai alam. Luar biasa, para perempuan Kendeng ini bukan hanya bicara hidup dan kehidupan untuk diri sendiri, melainkan seluruh masyarakat sekitar bahkan generasi akan datang. Ciri khas dari perjuangan lingkungan hidup, memperjuangkan generasi ketiga, generasi mendatang.

 

Di kaki pegunungan Kendeng pepohonan Jati ditanami untuk memaksimalkan resapan air. Foto: Tommy Apriando

 

Keterikatan perempuan dan alam banyak diajarkan kepada kita dari berbagai perjuangan perempuan, baik di Indonesia maupun negara lain. Terutama masyarakat adat atau masyarakat lokal dengan kearifan lokal mereka terhadap alam. Alam dan tubuh perempuan memiliki keterikatan satu sama lain, saling mempengaruhi hidup dan kehidupan. Bahwa, di dalam relasi perempuan dengan alam, ada sebuah pengetahuan, bagaimana perempuan memandang tanah, air, hutan. Semua itu tak lepas dari kehidupan perempuan. Itulah yang mendasari mengapa perlawanan perempuan begitu masif terhadap perusakan alam dan sumber-sumber kehidupan. Seperti perjuangan Mama Aleta dan perempuan Mollo melawan tambang di Nusa Tenggara Timur.

Kekuasaan telah menghancurkan relasi perempuan dengan tubuh, menghilangkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan. Sistem ekonomi politik kapitalisme telah mendekonstruksi nilai-nilai pengetahuan. Pengetahuan seolah-olah di perguruan tinggi, hingga banyak akademisi jadi alat justifikasi kekuatan kapitalisme dalam melanggengkan kekuasaan. Perempuan dianggap tak memiliki pengetahuan mengurus kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, hingga perempuan selalu tereksklude dalam cerita pengurusan sumber daya alam.

Di berbagai belahan bumi tanah air, perempuan memiliki pengetahuan dan menjalankan fungsi dan perannya sebagai penjaga pangan. Seluruh cerita bernama pembangunan, makin meminggirkan perempuan, menjauhkan perempuan dari akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan.

Ibu-ibu Pegunungan Kendeng, sedang mengajak kita bicara tentang perjuangan hidup dan kehidupan. Mereka menunjukkan dalam diri perempuan ada pengalaman, ada pengetahuan mereka memandang alam, mengurus sumber-sumber kehidupan. Akhirnya, ibu-ibu Pegunungan Kendeng juga mengajarkan kita semua tentang makna solidaritas yang makin luntur digerus tantangan zaman.

Solidaritas ini bukan hanya solidaritas saat aksi, lebih jauh dari itu, tentang bagaimana ibu-ibu ini mengajak kita membangun semangat memperjuangkan kembali hak-hak rakyat dalam pengurusan kekayaan alam.

 

* Nur Hidayati,  penulis adalah Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

 

Pegunungan karst Kendeng sebagai sumber air bagi pengairan irigasi sawah warga di Kayen, Tambakromo dan Sukolilo, Pati. Foto : Tommy Apriando

Selang-selang di pasang untuk mengambil air yang bersumber dari Goa untuk kebutuhan rumah tangga. Foto: Tommy Apriando

Awas! Pencurian Plasma Nutfah di Lereng Slamet

Beberapa kelompok orang turun dari Gunung Slamet di lereng selatan. Mereka membawa karung. Namun sesampai di sekitar Wana Wisata Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), mereka dicegat oleh pengamanan lokal wilayah setempat. Setelah digeledah, ternyata mereka membawa tanaman anggrek yang diambil dari hutan leng selatan gunung tertinggi di Jateng tersebut.

Komandan Jagabaya Baturraden Warjito mengungkapkan dalam sebulan terakhir, pihaknya telah memergoki tiga kelompok yang membawa turun tanaman anggrek. “Mereka berasal dari Jawa Barat (Jabar). Satu kelompok mengaku dari Bandung, satunya dari Garut serta kelompok satu lagi terdiri dari Tasikmalaya dan Bandung. Mereka biasanya membawa karung yang berisi anggrek dan penjalin cacing,”kata Warjito pada Kamis (21/04/2015).

 

Jenis anggrek Mycarates latifolia yang dicuri dan dititipkan di Kebun Raya Baturraden. Foto : L Darmawan

Jenis anggrek Mycarates latifolia yang dicuri dan dititipkan di Kebun Raya Baturraden. Foto : L Darmawan

 

Menurutnya, berdasarkan pengakuan mereka, harga tanaman anggrek di Bandung bisa mencapai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, padahal di Baturraden hanya Rp20 ribu hingga Rp25 ribu. Sedangkan penjalin cacing di Baturraden sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, tetapi di Bandung mencapai Rp1 juta. “Bahkan, menurut penuturan mereka, ada yang diekspor ke Jepang. Terutama jenis anggrek tanah dan kantung semar,”ungkapnya.

Dijelaskan oleh Warjito, pihaknya kemudian menyita tanaman anggrek untuk dititipkan di Kebun Raya Baturraden. Salah seorang peneliti di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden Nuri Jelma Megawati mengungkapkan dari hasil sitaan yang dilakukan oleh Jagabaya Baturraden, ada dua jenis anggrek. Yakni jenis Mycarates latifolia dan Calante pulcra.

 

Jenis anggrek Calanthe pulcra,  yang dicuri dan dititipkan di Kebun Raya Baturraden. Foto : L Darmawan

Jenis anggrek Calanthe pulcra, yang dicuri dan dititipkan di Kebun Raya Baturraden. Foto : L Darmawan

 

“Kalau yang Mycarates latifolia memiliki bunga yang indah dengan warna kuning dominasi merah hati. Umumnya anggrek ini hidup pada dataran tinggi dengan ketinggian antara 700-1.600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jenis tanaman ini epifit. Sedangkan Calante pulcra hidup pada ketinggian 500-3.400 mdpl dan merupakan anggrek tanah. Sebetulnya kedua jenis tanaman anggrek itu bukanlah endemik Gunung Slamet, karena anggrek tersebut juga hidup di sebagian besar wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera dan sebagian negara Asean seperti Laos, Thailand dan Filipina,”jelas Megawati.

Selain anggrek, lanjut Megawati, yang perlu mendapat perhatian adalah kantong semar. Sebab, katanya, ada jenis kantong semar yang merupakan khas Gunung Slamet yakni jenis Nepenthes adrianii. “Sebagian besar ahli menyatakan jika kantung semar ini merupakan tanaman khas Gunung Slamet, meski sebagian ahli meragukannya. Sampai sekarang masih tetap dalam perdebatan. Tetapi yang pasti, kantung semar khas Gunung Slamet tersebut harus tetap menjadi perhatian, jangan sampai punah. Sebab, dari informasi yang kami terima, kantung semar ini sudah agak sulit dicari. Apalagi, beberapa tahun silam, informasinya banyak yang mencari,”katanya.

Ia mengungkapkan Nepenthes adrianii memiliki kekhasan, di antaranya adalah kantungnya yang berwarna merah.

 

Tanaman kantung semar khas Gunung Slamet Nepenthes adrianii. Foto : L Darmawan

Tanaman kantung semar khas Gunung Slamet Nepenthes adrianii. Foto : L Darmawan

 

Dihubungi terpisah, Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur Wawan Tri Wibowo mengaku cukup terkejut dengan pencurian keanekaragaman hayati yang ada di lereng selatan Gunung Slamet. “Saya cukup kaget, ternyata ada pencurian keanekaragaman hayati yang cukup massif. Padahal, di lereng selatan Gunung Slamet, pencurian kayu tidak ada, kondisinya kondusif,”katanya.

Ia mengungkapkan, kalau Perhutani sebetulnya lebih fokus pada kayu. Namun demikian, setelah terungkap adanya pencurian keanekaragaman hayati seperti sekarang, ia telah memerintahkan bagian hukum untuk melakukan kajian. “Apakah jenis yang dicuri tersebut masuk dalam kategori dilindungi atau tidak. Jika, iya, maka bisa saja ada penerapan sanksi hukumnya,”tegas Wawan.

 

Kawasan hutan di kebun Raya Baturraden. Foto : L Darmawan

Kawasan hutan di kebun Raya Baturraden. Foto : L Darmawan

 

Wawan juga menyatakan jika pihaknya juga bakal menginventarisasi jenis-jenis non kayu atau keanekaragaman hayati terutama yang dilindungi di lereng selatan Gunung Slamet. “Selain itu, tentu saja kami mengintensifkan patroli, terutama di lereng selatan yang memiliki jalur pendakian. Setidaknya ada dua titik yakni di Pancuran Tujuh dan Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden,”katanya.

Ia bakal menggandeng warga sekitar dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar ikut serta dalam mengamankan lereng selatan Gunung Slamet.

Secara terpisah, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Baturraden Subejo mengatakan kalau untuk mengawasi areal sekitar 4 ribu hektare (ha) di lereng selatan Gunung Slamet sangat terbatas personelnya, karena hanya lima orang. “Karena itu, pelibatan masyarakat di sekitar hutan menjadi penting untuk bersama-sama menjaga kawasan.”

 

Davina: Bumi Ini Bukan Hanya Milik Manusia

Davina Veronica mengenalkan dirinya di lapangan Futsal Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa, 12 April 2016. Ruangan itu sudah dipenuhi siswa SD, SMP dan SMA, yang melihat pameran foto kegiatan Panda Click! Penampilan Davina sangat simpel, kaos polo shirt ungu berlogo WWF, serta celana army look. Rambutnya yang coklat terang, tampak berbeda di tengah pengunjung pameran.

 

Davina Veronica yang terus mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Foto: Aseanty Pahlevi

Davina Veronica yang terus mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Foto: Aseanty Pahlevi

 

Davina memandu pameran foto hasil karya warga di lima desa Kecamatan Batu Ampar itu. Enam warga perwakilan diundang menjelaskan kepada warga desa lain, mengenai hasil foto yang telah mereka kumpulkan setahun tersebut. “Bapak-bapak harus bangga, ini karya yang sangat bagus. Saya saja belum tentu bisa,” tukasnya.

Davina tertarik dengan sebuah foto. Foto itu, walau kualitasnya tidak begitu jernih namun mampu merekam gambar seekor pesut, yang tengah bermain di permukaan air. Sontak Davina mengungkapkan kekagumannya. Davina memang dikenal penyayang binatang. Selama kunjungan ke daerah tersebut, dia menunjukkan ketertarikan pada satwa. Pengetahuannya mengenai satwa-satwa dilindungi pun cukup banyak.

“Saya rasa, pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pelanggar undang-undang konservasi,” ujarnya. Davina sangat miris ketika melihat masyarakat yang tetap membunuh porpoise, yang dipotong warga untuk dijual dagingnya. Davina mengatakan, berdasarkan dari pengalamannya sebagai duta WWF Indonesia, kasus hewan dilindungi yang dimakan warga banyak terjadi. Bahkan diantaranya, warga mengetahui hewan tersebut dilindungi undangan-undang dan ada ancaman hukumannya.

Dia menyadari, ada masalah ekonomi yang mendasari perbuatan masyarakat. Masyarakat kebanyakan lebih mengutamakan perekonomian mereka, ketimbang hal-hal konservasi. Hidup dengan himpitan ekonomi, membuat masyarakat tidak memiliki dampak lanjut dari tindakan membunuh satwa dilindungi tersebut. “Padahal, kita – manusia- semua membutuhkan satwa dan tumbuhan dalam siklus hidup ini,” tambahnya.

 

Hidup di alam bukan hal baru dan aneh bagi Davina. Foto: Aseanty Pahlevi

Hidup di alam bukan hal baru dan aneh bagi Davina. Foto: Aseanty Pahlevi

 

Tanpa manusia, kata Davina, mungkin tidak berdampak pada bumi. Tetapi tanpa satwa dan tumbuhan, manusia tak bisa apa-apa. Manusia, kata dia, harus menyadari bahwa bumi bukan milik manusia semata. “Peningkatan penyadartahuan mengenai konservasi lingkungan memang harus ditingkatkan.”

Soal kecintaannya pada satwa, memang tak diragukan. Founder Garda Satwa ini, bahkan berupaya mengeluarkan seekor burung parkit peliharaan warga, yang terkena panas matahari. Tempat minum burung tersebut sangat kotor. Belum lagi lantai sangkar burung dipenuhi dengan kotoran yang tampak tak pernah dibersihkan. Si parkit diberi pisang yang sebagian sudah membusuk.

Parkit itu digantung di selasar dermaga Desa Padang Tikar. Sangat kontras dengan seekor perkutut yang bersangkar bagus, bersih dan terawat. “Kenapa ini dibeda-bedakan pak? Kalau tidak mau pelihara burungnya lepaskan saja,” ujar Davina. Bapak-bapak tukang ojek itu hanya tertawa-tawa melihat Davina yang mengomel panjang pendek. Dia menurunkan sangkar parkit, dan menyiramnya dengan air. Si parkit tampak jelas menikmati.

Davina tak segan memegang sangkar burung yang kotor itu. Bahkan, dia berniat membersihkannya. Namun, sangkar diikat dengan pengikat plastik. Sebelum bertolak ke Pontianak, Ibukota Kalimantan Barat, Davina memastikan si empunya burung lebih merawat peliharaannya.

Davina memang terlihat bukan perempuan yang suka mengeluh. Dia tidak komplain ketika mengetahui, sumber air untuk mandi berasal dari sumur sedot yang berwarna coklat susu. Dia juga tidak mengeluh dengan udara yang kering dan panas. “Untuk perjalanan terberat, sudah saya alami. Masih di Kalimantan juga. Harus jalan 7 jam naik bukit, dan menginap di rumah warga asli Suku Dayak.”

 

Finless porpoise (Neophocaena phocaenoides) dengan berat 30 – 45 kilogram, merupakan satu dari enam jenis porpoise yang ditemukan di perairan Kalimantan Barat. Foto: WWF-UK/Xiodong Sun

 

Davina pun tak segan mandi di sungai, makan mie dengan ikan asin, serta sayur yang hanya tumbuh di hutan. Soal makanan, Davina memang sudah lama tidak makan daging merah. Dia hanya makan ikan dan sayur. Gaya hidup ini dilakukan sejak lama, bahkan sebelum menjadi Duta WWF 2009. Bawa kantong kemana pun pergi, untuk mengurangi pemakaian plastik, dan tak sungkan memungut sampah di sekitar.

Kecintaannya pada satwa bukan hanya setelah membentuk organisasi Garda Satwa Indonesia, 2014 lalu. Terlebih dengan terbentuknya organisasi nirlaba tersebut, Davina semakin peduli lingkungan hidup. Dia memperkaya pengetahuan dengan membangun jaringan, banyak membaca literasi tentang lingkungan. Satu hal yang paling menyentuhnya adalah film berjudul Blackfish. Film dokumentar besutan Gabriela Cowperthwaite.

“Saya ga berhenti menangis melihat kehidupan Tilikum di dalam sirkus mewah. Kalau kalian pernah liat sirkus keliling yang ada lumba-lumba, itu jahat sekali. Tubuh lumba-lumba itu dilumuri mentega dan ditutupi kain basah saat memindahkan mereka,” katanya. Dengan realita di Indonesia yang masih banyak hal serupa, dia berharap organisasinya dapat menyuarakan nasib hewan-hewan yang diperlakukan tidak semestinya.

 

 

 

Kongres Sungai Indonesia: Kembalikan Fungsi Sungai Sebagaimana Mestinya

Jawa Timur mengawali rangkaian penyelenggaraan Kongres Sungai Indonesia II Tahun 2016, yang dipusatkan di Bendungan Selorejo, Malang pada 20-24 Agustus 2016.

Berbagai kegiatan dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (19/4/2016). Ada lokakarya, serta susur Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Susur sungai yang digelar 25 April-23 Mei ini bertujuan mencari catatan ekologis, ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, serta tata ruang daerah aliran sungai.

 

Lomba Dayung Perahu Naga di Kali Mas, Surabaya, saat malam  hari. Foto: Petrus Riski

Lomba Dayung Perahu Naga di Kali Mas, Surabaya, saat malam hari. Foto: Petrus Riski

 

Sekjen Kongres Sungai Indonesia (KSI) Agus Gunawan Wibisono menuturkan, penanganan sungai sungai saat ini perlu dilakukan semua elemen masyarakat bersama pemerintah. “Sungai merupakan pusat kehidupan manusia masa lalu hingga kini. Kerusakan ekosistem yang terjadi di Indonesia menjadi dasar utama diselenggarakannya Kongres Sungai Indonesia.”

Pada Kongres Sungai Indonesia I Tahun 2015 di Purbalingga, Jawa Tengah, dihasilkan Maklumat Serayu yang berisi ajakan melakukan revolusi pengelolaan sungai beserta kawasan daerah aliran sungai. Maklumat ini berisi kesadaran mengenai kondisi sungai-sungai di Indonesia yang tercemar, banjir, kekeringan yang ekstrim, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.

Penanganan masalah sungai diakui Agus tidak dapat berjalan sendiri atau oleh satu pihak saja. Perlu kesadaran dan upaya bersama mengatasi persoalan sungai dan air. “Kami ingin, gerakan ini menjadi motor. Sekarang sudah muncul sekolah sungai, jaga kali, dan kami berharap masih banyak lagi,” terang Agus.

Komitmen Pemerintah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam launching Kongres Sungai Indonesia  mengatakan, kerusakan sungai memang tinggi, sehingga pemerintah berkomitmen memfasilitasi dan mengawal revitalisasi. “Jawa Timur dan Jawa Tengah serius melakukannya. Dari awal, kita komit untuk memfasilitasi gerakan ini, yang ke depan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat.”

Kerusakan ekosistem sungai disebabkan oleh tingginya pencemaran, peruntukan sungai yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan matinya biota yang menjadi indikator tingkat kesehatan sungai. Ganjar menekankan pentingnya penataan kembali kawasan sungai yang rusak, serta pemanfaatan sungai secara baik dan beradab. Gerakan revolusi sungai dengan melibatkan masyarakat, diyakini dapat membantu mengembalikan kondisi sungai menjadi lebih baik.

“Harapan kita semua, nanti di seluruh Indonesia ada gerakan memperbaiki kondisi sungai yang rusak. Yang belum rusak diharapkan lebih bijaksana pemanfaatannya.”

 

Peta kawasan Kali Lamong, Jawa Timur. Sumber: Ecoton

 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelamatan sungai yang rusak, melalui pelibatan seluruh elemen masyarakat seperti aktivis lingkungan, mahasiswa, akademisi, hingga instansi pemerintahan terkait.

Soekarwo menyatakan, pesoalan air menjadi masalah serius di Jawa Timur, karena kebutuhan air di Jawa Timur sebesar 21,9 juta meter kubik, namun yang dipenuhi hanya 19,8 juta meter kubik saja. “Jawa Timur sebenarnya daerah kering, sehingga sungai sangat penting. Ini pekerjaan kita bersama untuk mengatasinya.”

Mengembalikan kondisi sungai menjadi kembali baik, menurut Soekarwo, membutuhkan energi besar dan keterlibatan semua pihak. “Data 2013 menyebutkan, limbah Kali Brantas, 55 persen dari limbah domestik dan 45 persen dari industri dan pertanian. Limbah domestik ini salah satunya kegiatan buang air besar di sungai.”

Melalui Kongres Sungai Indonesia II di Jawa Timur, Soekarwo berharap kejayaan peradaban sungai seperti pada Kerajaan Majapahit dapat dipulihkan. Karena sungai, merupakan sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup.

“Ini harus jadi gerakan bersama, dan masyarakat menjadi kekuatan besarnya. Dari sungai dan air, semua sektor dapat dihidupkan, seperti pertanian, perikanan, industri, air minum, hingga ekowisata,” pungkasnya.

 

 

Moratorium Izin Tambang Mesti Kuat dan Bersanksi Hukum

Tumpukan batubara di pinggir sungai yang menyebabkan sungai-sungai sekitar tercemar. Foto: Walhi Kalteng

 

Presiden Joko Widodo berencana memoratorium izin pertambangan dan perkebunan sawit. Kalangan organisasi lingkungan, menyatakan, kebijakan harus jelas, kuat dan memiliki sanksi hukum tegas.

Hendrik Siregar, Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Jakarta, Rabu (20/4/16) mengatakan, moratorium kalau tak diikuti kebijakan lain akan sia-sia. Dia berharap moratorium didahului kajian komprehensif.

“Kita bisa lihat bagaimana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan banyak izin wilayah pertambangan. Ini harus jadi dasar moratorium,” katanya.

Ketika Jokowi mau mengeluarkan moratorium, pertambangan sekarang dikaji dulu. Hampir seluruh wilayah Indonesia, sudah dikavling pertambangan. Terlebih, banyak izin pertambangan tak clear and clean. “Harusnya dibereskan dahulu. Kaitkan dengan tata ruang juga mendorong kebijakan satu peta segera implementasi.”

Hendrik mengatakan, kala kebijakan moratorium jalan, pemerintah harusmbisa mengkaji lahan pertambangan, program dan rencana produksi tambang batubara.

Dia khawatir, moratorium ini ada kaitan dengan revisi UU Minerba. Soalnya, dalam draf RUU Minerba, pemerintah memasukkan klausul pertambangan bawah laut. “Jika ini disahkan, moratorium pertambangan sia-sia. Bias daratan. Bisa saja moratorium tambang di daratan ada, izin tambang bawah laut jalan.”

Dia berharap moratorium diikuti regulasi kuat agar tak mengulang era SBY mengeluarkan kebijakan setop sementara izin hutan tetapi banyak pelanggaran. “Agar tak pengulangan harus ada kajian dan membatalkan pertambangan.One map policy dan tata ruang harus sinkron.

Dia menyoroti, ketidaksinkronan data pertambangan antara KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah daerah. “Data perusahan yang memiliki rencana reklamasi pasca tambang saja berbeda. Data banyak bermasalah belum eksekusi pemerintah.”

Aktivis Walhi Pius Ginting mengatakan, moratorium perizinan tambang harus bisa sejalan dengan pembatalan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertambangan. Dia mencontohkan, pembagunan jalur ganda kereta api pengangkut batubara di Sumatera dan Kalimantan. Jika proyek itu jalan, moratorium bakal sia-sia.

“Ini akan jadi angin lalu kalau tak diikuti kebijakan membatalkan infrastruktur batubara.”

Rencana pembangunan infrastruktur khusus batubara, katanya, tak sejalan konsen dunia internasional mengurangi batubara dan perlindungan hutan.

Senada dengan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto. Dia memandang, harus kuat dan ada sanksi hukum tegas.

Moratorium, katanya, harus dibarengi penghentian rencana pembangunan infrastruktur mendukung pertambangan.“Jika tak dihentikan membuat komitmen Indonesia kurangi emisi mustahil tercapai. Jalan bongkar cadangan batubara di hutan makin gampang.”

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya menambahkan, moratorium tak bisa berbasis waktu. Harus jelas arah, tujuan apa hendak dicapai dengan kebijakan itu.

“Cantolan hukum gak bisa hanya Inpres, harus lebih kuat. Moratorium penting. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola juga harus jelas. Kaalu tanpa review izin dan penegakan hukum ya percuma,” katanya.

 

Tak Berizin, Satwa-satwa Taman Binatang Mini Inipun Disita

Lutung, satwa jenis primata ini juga disita dari kebun binatang mini yang digrebek oleh Ditreskrimsus Polda Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Lutung, satwa jenis primata ini juga disita dari kebun binatang mini yang digrebek oleh Ditreskrimsus Polda Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

 

Aparat Kepolisian Direskrimsus Polda Sumatera Utara, bersama Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumut, Selasa (19/4/16) menggerebek Hairos, lokasi hiburan wisata, belasan satwa dilindungi disita.

Di sini, ada kebun binatang mini, diduga tak memiliki izin memelihara satwa dilindungi UU. Adapun satwa-satwa sitaan ini tiga elang, dua owa atau sarudung, satu lutung, satu monyet hitam Sulawesi (yaki), , satu siamang, dan dua nuri bayan. Lalu, lima buaya, dan dua kakatua jambul kuning. Seluruh satwa dibawa ke Taman Hewan Pematang Siantar, untuk dirawat sementara, sebelum dilepasliarkan.

Pengelola Hairos sempat meminta jangan penyitaan karena izin pengelolaan diajukan ke Pemerintah Medan. Namun, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut tetap menyita.

 

Kakatua Jambul Kuning ini, satu dari sekian banyak satwa dilindungi, yang disita dari kebun binatang mini di Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Kakatua Jambul Kuning ini, satu dari sekian banyak satwa dilindungi, yang disita dari kebun binatang mini di Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Melza Ulfa, dokter hewan hewan Pematang Siantar, mengatakan, seluruh satwasitaan akan ditempatkan pada dua lokasi, di Sedang Bedagai, dan Pematang Siantar.

Pengecekan klinis dilakukan di taman hewan, karena jarak antara Medan ke Pematang Siantar, empat hingga lima jam. Jika diambil sample darah, bisa tak akurat atau jika ada virus bisa mati di perjalanan. Macaca juga akan pengecekan darah, sedang berbagai burung akan observasi selama 14 hari untuk mengetahui apakah ada virus atau tidak.

Melza, mengatakan, rabies dan hepatitis, menjadi virus paling berbahaya bagi primata yang disita. Hingga sangat penting pemeriksaan medis. Untuk burung yang akan diperiksa apakah terjangkit virus flu burung atau tidak hingga harus masuk karantina.

Garendel Siboro, Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumberdaya Alam, BBKSDA Sumut, mengatakan, penyidikan kasus ini oleh Polda Sumut. Mereka hanya memantau perlakuan terhadap satwa-satwa sitaan.

BBKSDA juga menganalisis Haeros, apakah menjalankan fungsi benar dalam merawat satwa-satwa dilindungi ini. “Kalau kami lihat area sudah baik. Yang salah mereka belum mengantongi izin memelihara satwa dilindungi.”

 

Owa sitaan dari kebun binatang mini di Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Lutung, sitaan dari kebun binatang mini di Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Kesulitan rumah sementara satwa

Kesadaran masyarakat, katanya, makin bagus soal satwa dilindungi. Ada yang menyerahkan sukarela satwa mereka, atau melaporkan kala ada temuan satwa dilindungi. Bersamaan banyak satwa sitaan ini, Balai memiliki masalah baru, yakni, lembaga konservasi sangat minim.

Di sumut, katanya, hanya ada empat yakni, Taman Hewan Pematang Siantar, dan Medan Zoo, untuk seluruh satwa. Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) di Bantu Mbelin, Sibolangit, khusus orangutan Sumatera. Terakhir, di Mandailing Natal, ada Sumatra Reinforest Instutut (SRI), khusus gibon. Praktis, tak ada lembaga konservasi lain di Sumut.

“Banyak penyerahan satwa, ada juga sitaan dan operasi penindakan, kita jadi bingung kemana dititipkan. Kalau di Medan Zoo sulit dilepasliarkan. Ini jadi dilema,” kata Garendel.

Dia melihat kebun binatang mini ini sangat dekat dengan Medan dan melihat mungkin bisa jadi salah satu tempat penitipan satwa sitaan. BBKSDA Sumut berharap kebun binatang mini Hairos mendapatkan izin menjadi lembaga konservasi.

Jika ada izin, BBKSDA akan lakukan pembinaan dan peningkatan kualitas perawatan satwa. “Kami siap membantu agar bisa menjadi lembaga konservasi. Kalau dibawa ke Siantar, kasihan satwa-satwa ini. Jika ada di Kota Medan, dekat dengan kantor jadi gampang.”

Syarat menjadi lembaga konservasi, yakni, tempat layak, tim medis memadai, perawatan maksimal, sampai ada persiapan sebelum rilis. “Jika sudah terpenuhi, kami menilai kebun binatang ini layak mendapatkan izin jadi lembaga konservasi.”

 

Yaki, monyet hitam hitam endemik Sulawesi ini terlihat bingung saat dipindahkan ke kandang sementara. Foto: Sapariah Saturi

Yaki, monyet hitam hitam endemik Sulawesi ini terlihat bingung saat dipindahkan ke kandang sementara. Foto: Ayat S Karokaro

Menggunakan tali, buaya di kebun binatang mini ini dijerat dan diikat kemudian dibawa ke Taman Hewan Pematang Siantar. Foto: Ayat S Karokaro

Menggunakan tali, buaya di kebun binatang mini ini dijerat dan diikat kemudian dibawa ke Taman Hewan Pematang Siantar. Foto: Ayat S Karokaro

Owa sitaan kebun binatang mini. Foto: Ayat S Karokaro

Owa sitaan kebun binatang mini. Foto: Ayat S Karokaro

Nasib Petani Batang Kala Berhadapan dengan PLTU Batubara

Khomaidi tidak akan mundur dalam perjuangan mempertahankan lahan pertanian miliknya. Foto: Tommy Apriando

Khomaidi tidak akan mundur dalam perjuangan mempertahankan lahan pertanian miliknya. Foto: Tommy Apriando

 

Terik matahari menyengat, siang itu. Ini tak mengendurkan niat ratusan petani dan nelayan aksi damai di tenda perjuangan, tolak pembangunan PLTU batubara Batang, Jawa Tengah.

Warjoyo, warga Desa Ponowareng, berjalan melewati pinggiran rel kereta api, menuju saluran irigasi. Sebelum Kamis, (24/3/16), mereka lewat celah lorong irigasi untuk memasuki pagar seng setinggi dua meter untuk menggarap pertanian lahan.

“Sekarang semua celah masuk tertutup rapat. Di pagari besi dan dijaga aparat kepolisian serta petugas keamanan perusahaan,” katanya.

Sudah lebih dari dua minggu, seperempat lahan Warjoyo tak bisa digarap. Selama ini, keempat keluarganya di rumah tercukupi melalui tani, untuk makan, bayar sekolah anak, dan kebutuhan lain.

Lahan Warjoyo sangat subur, setahun panen tiga akali. Setiap panen tujuh kuintal padi, terendah lima kuintal.

“Sebagai pemilik lahan, kami punya hak dan dilindungi negara. Mau dijual atau tidak, saya sendiri yang menentukan, tidak main rampas. Pemerintah tak kasihan petani dan nelayan yang hilang penghidupan? Berikan hak kami bertani, kembalikan tanah kami.”

Penolakan terhadap mega proyek energi fosil di Batang, karena mereka tahu dampak buruk PLTU batubara terhadap warga sekitar, terlebih petani dan nelayan. Bagi dia, janji perusahaan memberikan pekerjaan tak akan terwujud, apalagi menyejahterakan rakyat.

Ratin, tetangga Warjoyo di Desa Ponowareng tak bisa mengawasi tanaman padi, seluas 2.000 meter persegi. Dia pernah coba masuk lewat saluran irigasi, dilarang satpam. Baju Ratin sobek tersangkut seng ketika masuk lewat lubang saluran irigasi, Minggu (21/3/16).

“Saya ingin menggarap padi dan memanen timun. Lahan milik saya, belum jual ke perusahaan tetapi dilarang masuk. Jahat sekali perusahaan dan negara ini,” katanya. Dia setiap tahun panen padi tiga kali, sekitar 12 kuintal.

Basib serupa dialami Khomaidi. Pria 72 tahun ini, dari rel kereta api, hanya bisa menujukkan kepada saya tiga lahan pertanian miliknya seluas 8.000 meter persegi. Dia tak bisa tergarap.

Tidak ada celah masuk lahan yang belum pernah dijual ke perusahaan itu. “Ruang terbuka Proyek PLTU akan ditutup dengan pagar pada 24 Maret 2016. Setelah itu setiap akses masuk area proyek akan dilarang.” Begitu pemberitahuan PT. Bhimasena Power Indonesia.

Khomaidi bercerita, kesebelas anak dicukupi dari bertani. Dia mendengar dan dikirimi surat, bahwa tanah dibeli negara, uang dititipkan di Pengadilan Batang. Dia tak peduli. “Kok bisa dilarang, saya tak pernah jual tanah ke perusahaan dan negara.”

 

Ibu-ibu memasak ditenda perjuangan tolak pembangunan PLTU Batubara di Batang yang merampas lahan warga. Foto: Tommy Apriando

Ibu-ibu memasak ditenda perjuangan tolak pembangunan PLTU Batubara di Batang yang merampas lahan warga. Foto: Tommy Apriando

 

Di pinggiran seng yang menutup akses lahan pertanian warga, instalasi terpampang tulisan,” PLTU merampas tanah dan kehidupanku.” Ini membetang sekitar 50 meter, karya warga bersama solidaritas seniman Yogyakarta dan Salatiga. Ibu-ibu tampak sibuk memasak di tenda perlawanan. Tenda ini beratap kain bekas dan bambu sebagai penyangga.

Sebelumnya, Mohammad Effendi, Presiden Direktur PT BPI mengatakan, konstruksi segera berjalan. Seluruh proses pengadaan lahan terselesaikan baik. Bukan hanya area pembangkit juga gardu induk, dan jalur transmisi 5,5 km sudah selesai.

Arif Fiyanto, Greenpeace Indonesia mengatakan, warga kesekian kali melaporkan kepada Komnas HAM berbagai pelanggaran perusahaan, termasuk penutupan akses ke lahan tani. Mereka juga mengundang dan meminta Komnas HAM turun untuk melihat yang terjadi di lapangan.

Pemerintahan Joko Widodo, katanya, makin jauh dari visi. Ambisi Jokowi membangun PLTU batubara tanpa memedulikan suara rakyat jelas bertentangan dengan Nawacita. “Perampasan lahan warga menunjukkan Jokowi lebih berpihak korporasi dan investasi daripada keselamatan rakyat.”

 

PLTU Batang melanggar HAM

Ketua Komnas HAM Nurkholis mengatakan, dalam UU hak milik atas tanah melekat pada individu dan tak bisa dirampas sewenang-wenang oleh siapapun. Ada prosedur, walaupun untuk kepentingan umum.“Pemagaran tak boleh, melanggar hak warga.”

Andi Mutaqqien dari Elsam mengatakan, pelanggaran HAM PLTU Batang dengan pengambilan paksa lahan lewat UU Pengadaan Tanah justru multitafsir atas pembangunan demi kepentingan umum sektor swasta. Intimidasi preman dan aparat selama pengambilan lahan, dan pemaksaan atau pemagaran hingga akses sumber hidup warga tertutup juga pelanggaran HAM. “Proyek Batang dibangga-banggakan sebagai success story dari public private partnership pertama di Indonesia. Seharusnya negara malu dengan memaksa mengambil tanah masyarakat Batang,” katanya.

Mengenai pendanaan, Bank Dunia berusaha menyamarkan tangan dalam proyek ini. Dia tak nampak langsung mendanai tetapi memberikan garansi kepada Indonesia Infrastructure Guarantee Fund US$480 juta. Mau tak mau, katanya, ada tangan Bank Dunia. Tangan Bank Dunia lain lewat International Finance Corporation (IFC), hingga financial closure, berperan sebagai, analisa due diligence. Juga keterlibatan IFC sebagai transaction advisor di Batang didanai Devco. “Bank Dunia berkontribusi dalam pelanggaran hak-hak masyarakat Batang.” Diapun mendesak, Jepang maupun bank dunia menghentikan pendanaan pada proyek PLTU barubara ini.

 

Petani protes di lahan pertanian. Foto: Tommy Apriando

Petani protes di lahan pertanian. Foto: Tommy Apriando

Pengumuman yang dipasang oleh pihak perusahaan PT BPI yang berisi pelarangan warga memasuki lahan proyek PLTU. Foto: Tommy Apriando

Pengumuman yang dipasang oleh pihak perusahaan PT BPI yang berisi pelarangan warga memasuki lahan proyek PLTU. Foto: Tommy Apriando

 

Pemerintah dan LSM Rancang Skenario Melawan Laju Kepunahan Harimau Sumatera

Populasi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang diketahui hidup di 22 lansekap hutan di pulau Sumatera sedang mengalami ancaman kepunahan akibat deforestasi, perburuan dan juga konflik dengan manusia.

Hal ini diketahui dari paparan hasil analisa yang disampaikan dalam Workshop Population Viability Analysis (PVA) Harimau Sumatera. Workshop ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Forum HarimauKita di Bogor (19-21/4/2016).

Ketua Forum HarimauKita, Yoan Dinata, menyebutkan bahwa ke-22 lansekap tersebut adalah Leuser Ulumasen, Dolok Surungan, Batang Toru, Senepis-Buluhala, Barumun, Batang Gadis, Rimbopanti/Pasaman, Giam Siak Kecil, Kampar, Kerumutan, Tesso Nilo, Rimbang Baling, Kerinci Seblat-Batanghari, Bukit Tigapuluh, Bukit Duabelas, Berbak-Sembilang, Hutan Harapan, Dangku, Bukit Balai Rejang Selatan dan Way Kambas.

“Dari hasil PVA, hanya 3 dari ke-22 lansekap itu yang menunjukkan kecenderungan populasi dapat bertahan hingga 100 tahun kedepan, yaitu Leuser-Ulumasen, Kerinci Seblat dan Batang Gadis. Namun, ketiganya saat ini sedang mengalami tantangan deforestasi akibat usulan pembangunan jalan dan perubahan tata ruang,” jelasnya.

 

Ahli dan Praktisi Konservasi Harimau Sumatera Berkolaborasi dalam Melakukan Analisis Kelangsungan Populasi Harimau Sumatera dalam acara  dalam Workshop Population Viability Analysis (PVA) Harimau Sumatera. FOto Workshop ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Forum HarimauKita di Bogor (19-21/4/2016). Foto : Hariyawan A Wahyudi

Ahli dan Praktisi Konservasi Harimau Sumatera Berkolaborasi dalam Melakukan Analisis Kelangsungan Populasi Harimau Sumatera dalam acara dalam Workshop Population Viability Analysis (PVA) Harimau Sumatera. FOto Workshop ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Forum HarimauKita di Bogor (19-21/4/2016). Foto : Hariyawan A Wahyudi

 

Lebih lanjut, Yoan Dinata menjelaskan bahwa PVA merupakan metode analisis untuk mendapatkan gambaran terkini kondisi populai harimau sumatera dan habitatnya di masing-masing lansekap untuk memprediksi kelangsungan populasi harimau sumatera dengan pendekatan pemodelan. Untuk dapat menyusun model tersebut, digunakan informasi tentang kondisi terkini baik biologi dan ekologi harimau maupun kondisi habitat.

Informasi tentang biologi harimau yang digunakan yaitu reproduksi dan mortality rate (angka kematian), sedangkan untuk ekologi digunakan density (kepadatan) dalam konteks carrying capacity (daya dukung lingkungan) lansekap di mana populasi harimau itu berada serta ketersediaan mangsa.

“Ada 22 lansekap harimau di Sumatera dan masing-masing memiliki keunikan dari sisi tantangan, pola pengelolaan dan karakteristik lingkungannya sendiri,” jelasnya lebih lanjut.

Kesintasan (survival) populasi harimau sumatera di masing-masing lansekap tersebut dapat diproyeksikan kelangsungan populasi harimau sumatera dalam periode tertentu di masa mendatang. Namun, pemodelan ini bersifat khusus untuk setiap lansekap dan tidak bisa digunakan untuk menilai kondisi populasi di seluruh pulau Sumatera.

Hasil dari PVA inilah yang kemudian dikembangkan untuk menyusun skenario-skenario yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan para pihak yang berkepentingan baik di tataran teknis di lapangan maupun pada tingkat kebijakan secara nasional.

 

Selain deforestasi, jumlah harimau Sumatera terus berkurang akibat kematian yang disebabkan jerat yang dipasang manusia. Foto: Rhett A. Butler

Selain deforestasi, jumlah harimau Sumatera terus berkurang akibat kematian yang disebabkan jerat yang dipasang manusia. Foto: Rhett A. Butler

 

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) KLHK, Bambang Dahono Adjie, menyampaikan bahwa hasil PVA harimau sumatera ini akan dijadikan landasan pengambilan kebijakan strategis konservasi harimau sumatera. Sebagaimana diketahui bahwa Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Strakohas) yang saat ini dimiliki Indonesia akan berakhir pada tahun 2017 yang akan datang. Oleh karena itu, saat ini KKH sedang berusaha menyatukan seluruh informasi terkini baik yang dimiliki oleh pemerintah melalui UPT Taman Nasional dan BKSDA seluruh Sumatera maupun pihak lain seperti LSM.

“Hasil PVA ini akan dijadikan bahan penyusunan Strakohas 2017-2027. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi data antara UPT dan NGO/Mitra Pemerintah sebagai bahan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Sehingga perlu kerjasama dan komitmen yang konsisten dalam upaya penyelamatan harimau Sumatera,” kata Bambang Dahono Adji kepada Mongabay di sela-sela acara workshop.

Permodelan PVA

Untuk menganalisa kelangsungan populasi harimau sumatera, Forum HarimauKita membangun model dengan memasukkan beberapa variable yang berisi informasi terkini terkait harimau sumatera. Beberapa variabel itu antara lain tiger conservation landscape (TCL), kemampuan reproduksi harimau dan potensi tekanan silang dalam (inbreeding), rata-rata jumlah individu yang dikeluarkan dari habitat alamnya baik akibat konflik maupun perburuan dan rata-rata laju deforestasi.

TCL yang digunakan adalah hasil penelitian Hariyo T Wibisono dan Wulan Pusparini yang dipublikasikan pada tahun 2010 yang lalu. Habitat di dalam lansekap yang masih dihuni harimau sumatera dan memiliki tutupan hutan lebih dari 1000 kilometer persegi dimasukkan dalam pemodelan PVA. Teridentifikasi sebanyak 22 lansekap yang masih dihuni harimau sumatera.

Dari sisi reproduksi harimau, parameter input yang dimasukkan adalah waktu pengasuhan induk terhadap anak yaitu 2 tahun. Dengan cara itu pula, dapat diketahui peluang setiap harimau betina yang tidak sedang mengasuh memiliki peluang 90% bereproduksi di tahun itu. Untuk mengetahui besaran nilai maksimum betina yang dapat dikawini pejantan, digunakan hasil penelitian Carter et al di tahun 2015, yang menyatakan bahwa setiap jantan memiliki 1 hingga 6 individu betina di dalam teritorinya.

Sayangnya, Forum HarimauKita belum memiliki data yang baik terkait berapa tingkat tekanan silang dalam pada harimau sumatera. Tekanan silang dalam sendiri saat ini menjadi salah satu yang dikhawatirkan menyumbang penurunan populasi harimau sumatera, akibat terisolasinya masing-masing lansekap, sehingga harimau kesulitan menemukan pasangan yang secara genetik jauh kekerabatannya. Namun, harimau sumatera merupakan satwa yang kurang sensitif terhadap kemungkinan terjadi silang dalam dibandingkan dengan banyak spesies lainnya seperti herbivora, sehingga nilai yang dimasukkan adalah nilai moderat.

Untuk jumlah individu yang dikeluarkan dari habitatnya, Forum HarimauKita mencatat setidaknya 55 kasus konflik manusia dengan harimau yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2014. Pada saat yang sama, sedikitnya sejumlah 124 ekor harimau yang diburu. Data perburuan ini dihimpun oleh tim investigasi Wildlife Crimes Unit (WCU).

Penyempurnaan Model

Yoan Dinata menyatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam workshop PVA tersebut untuk dapat menghasilkan analisa yang terbaik dan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kondisi dan situasi di lapangan. Beberapa yang menjadi catatan adalah data deforestasi yang sebaiknya menggunakan data resmi pemerintah, sehingga dapat sinergi dengan program-program pembangunan di Sumatera.

Selain itu, masih banyak isu yang belum dimasukkan sebagai salah satu skenario yang perlu diproyeksikan seperti usulan jalan membelah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Perubahan Tata Ruang di Aceh yang akan sangat mempengaruhi luasan lansekap Leuser Ulumasen.

Skenario pelibatan pihak lain seperti sektor swasta juga menjadi catatan penting kami, terutama untuk membangun skenario di lansekap yang kecil seperti Dangku dan Kampar-Kerumutan. Meskipun luas lansekap itu terbilang kecil, namun karena dikelilingi oleh konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), populasi harimau sumatera masih memiliki peluang kesintasan yang tinggi. Hal ini didukung oleh beberapa informasi bahwa harimau sumatera dapat hidup di kawasan HTI dan bahkan terpantau mampu bereproduksi.

“Dalam beberapa bulan kedepan kami masih akan bekerja keras untuk menyempurnakan hasil PVA ini agar dapat menyajikan dasar informasi yang obyektif untuk penyusunan strategi konservasi harimau sumatera di masa mendatang,” tutup Yoan.

Foto: Lingkungan yang Menakjubkan dari Berbagai Belahan Bumi

Tiap tahun, sejak 1970, tanggal 22 April diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Bumi. Di hari tersebut, berbagai komunitas dan individu dari seluruh dunia melakuan berbagai aktivitas yang mencerminkan kecintaan, sekaligus keprihatinan mereka terhadap bumi, satu-satunya planet yang menjadi tempat hidup kita.

Event yang terkait perayaan Hari Bumi adalah The Environmental Photographers of the Year yang selalu ditunggu setiap tahunnya oleh para penggemar fotografi, pencinta lingkungan, dan masyarakat umum.

Berikut foto-foto lingkungan hidup terbaik, para pemenang The Environmental Photographers of the Year tahun lalu, sebagaimana dilansir dari The Guardian.

 

 

Wrapping the surviving tree 2014 (Membungkus Pohon yang Tersisa). Foto: Luke Duggleby

Biksu-biksu di Kamboja dan penduduk lokal memberkati satu dari beberapa pohon besar yang tersisa di kawasan yang hutan yang dihancurkan untuk membangun perkebunan pisang. Meskipun cukup terlambat menyelamatkan hutan dari kehancuran, dengan memberkati dan membungkus pohon dengan kain oranye, diharapkan akan menjauhkan para penebang pohon untuk menebangi pohon-pohon yang kini suci tersebut.

 

 

Watering Melon (Mengairi Melon). Foto: Uttam Kamati

Sepasang suami istri melakukan penyiraman bibit semangka di dasar sungai Teesta di Bengal Barat, India. Sungai perlahan telah mengering, dan pasangan petani ini mengambil air dari tempat lain melalui pipa panjang untuk menyirami bibit semangka yang mereka tanam beberapa hari sebelumnya.

 

 

Families are living under the Bridge, 2015 (Keluarga yang hidup di bawah jembatan, 2015). Foto: Dipayan Bhar

Anak anak usia  sekolah di Kolkatta, India, bercengkerama dan jelas tak menyadari betapa tidak sehatnya lingungan tempat mereka tinggal.

 

 

Eden Restored – The Mesopotamian Marshes of Iraq, 2015 (Surga yang direstorasi, Rawa Mesopotamia di Iraq, 2015). Foto: Esme Allen

Banyak orang telah kembali ke tempat ini dan hidup dengan cara tradisional setelah mereka dievakuasi paksa oleh rezim Saddam Hussein di awal 90 an saat rawa ini kering.

 

 

The toxic price of leather (Harga kulit beracun). Foto: Sean Gallagher

Di pinggiran sungai Gangga di India utara, terdapat produsen kulit terbesar di negara tersebut. Kulit Kanpur ini telah diekspor ke berbagai benua, dan 95% nya dijual di negara-negara barat.

Kini, Kanpur dikenal sebagai tempat dengan kualitas air terburuk di India, tercampur dengan bahan kimia beracun dari limbah-limbah penyamakan. Air berwarna abu-abu itu digunakan oleh masyarakat setempat dan disalurkan ke lahan pertanian lokal, yang meracuni tanah, dan memasuki rantai makanan. Berbagai masalah kesehatan sekarang menimpa penduduk setempat yang menderita bio-akumulasi racun selama beberapa dekade.

 

 

Man in the face of nature 1, 2014 (Manusia di hadapan alam 1, 2014). Foto: Bogumil Kruzel

Engels Leaching Tower, 135 meter di bawah tanah, di penambangan garam Wieliczka di Kraków, Polandia. Air garam mengalir melewati sela-sela menara,  melarutkan gumpalan garam yang ditempatkan di dalam untuk menghasilkan air garam jenuh.

 

 

Life in the circle, 2014 (Hidup dalam lingkaran, 2014). Foto: Faisal Azim

Menurut laporan pemerintah setempat, jumlah total pengemis di Bangladesh mencapai angka 900 ribu orang. Kondisi mereka benar-benar kontradiktif dengan hak-hak hidup dasar dan kebebasan bergerak yang dijamin sebagai hak asasi dalam konstitusi Bangladesh.

Banyak dugaan penyiksaan fisik, seksual, dan mental terhadap mereka yang tinggal di penampungan-penampungan yang disediakan pemerintah, yang akhirnya memaksa mereka tinggal di jalanan dan tempat lain yang tidak layak.

 

 

Fishing net checking, 2014 (Memeriksa jaring ikan, 2014). Foto: Hoang Long Ly

Nelayan di Vietnam sedang memerika jarring ikannya. Ekonomi maritim adalah salah satu sektor terkuat di Vietnam, dan dipresiksi berkontribusi sebanyak 53-55 % PDB negara tersebut pada 2020, dan 60% dari total ekspor Vietnam. Overfishing telah menjadi keprihatinan mendalam di sekitar delta sungai Mekong, yang dihuni jutaan orang

 

 

Collecting crabs, 2014 (Mengumpulkan kepiting, 2014). Foto: Alve Kazi Riasat

Mantan petani dan penduduk di Satkhira, Bangladesh, yang berdiri di atas tanahnya. Topan cyclone yang dahsyat menghantam teluk Bengali Mei 2009, dan membawa air laut setinggi 2-3 meter yang menyapu kawasan Bengali barat dan pantai-pantai di Bangladesh, yang meninggalkan kerusakan parah di area yang terdampak. Tanah yang dulunya subur itu kini menjadi rawa dan tak lagi bisa ditanami karena tanah dan airnya mengandung garam. Kini petani ini mengumpulkan kepiting dan menjualnya di pasar.

 

 

Retrace our steps (Mengingat masa lalu). Foto: Carlos Ayesta, Guillaume Bression

Midori Ito berpose di supermarket yang ditinggalkan di Kota Naima, di kawasan yang tak boleh dikunjungi di Fukushima, Jepang. Tak ada yang berubah sejak bencana melanda. Produk-produk di supermarket ini telah kadaluarsa selama beberapa tahun. Ironisnya, terdapat tulisan dalam bahasa jepang “Produk Segar” yang masih terpasang di atas etalase supermarket tersebut.

 

 

Beauty Salon, 2014 (Salon kecantikan, 2014). Foto: Petrut Calinescu

Dua perempuan, berbusana ungu memegang tenunan. Berdiri di depan pintu salon kecantikan, di kawasan pinggir sungai di Makoko, Lagos, Nigeria. Salon ini ramai terutama di hari Minggu, saat para perempuan berdandan untuk ke gereja. Masyarakat di permukiman Makoko ini terancam dievakuasi paksa, dan mereka hidup di lingkungan sungai dengan tingkat polusi yang membahayakan.

 

 

Soal Reklamasi Jakarta, Berikut Temuan Kementerian Lingkungan Hidup

Pulau G. Kapal nelayan sandar di Pulau reklamasi G, untuk aksi penyegelan. tampak petugas keamanan pengembangan menjaga kawasan. Foto: Sapariah Saturi

Pulau G. Kapal nelayan sandar di Pulau reklamasi G, untuk aksi penyegelan akhir pekan lalu. tampak petugas keamanan pengembang menjaga kawasan. Foto: Sapariah Saturi

 

Dari beragam temuan, antara lain ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan reklamasi Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  mengungkapkan temuan-temuan mencengangkan dalam proses dan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Dari soal perizinan tak lengkap, sampai sumber-sumber pasir urukan tak jelas asal usul. Beragam temuan inilah yang mendorong, penghentian sementara proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini.  Hal ini terungkap kala Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (20/4/16).

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, KLHK diminta studi komprehensif di lapangan terhadap reklamasi pantai Jakarta dan review ketentuan terkait.

KLHKpun, katanya, merumuskan langkah-langkah dengan mengeluarkan surat keputusan penyelesaian reklamasi pantura. “Bentuk tim kerja, dipimpin Dirjen Planologi dan Dirjen Penegakan Hukum. Sertakan unsur independen. Lalu rapat dengan pemda dan kementerian lembaga, dan pengembang. Juga identifikasi lapangan, sebagai pengawasan pendahuluan,” katanya.

Dari pertemuan-pertemuan, analisis dokumen Amdal dan turun ke lapangan, KLHK menemukan beberapa fakta. Dari sisi dampak lingkungan, rekomendasi-rekomendasi KLHK dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2011, banyak belum dilaksanakan.

Dia mencontohkan, soal kerusakan lingkungan di sumber tanah urukan tak dibahas dalam KLHS. Dari hasil diskusi, katanya, tak diketahui penanganan dampak di sumber. “Semua pengembang yang ditanya ambil pasir Pulau Tunda di Banten. Ada Amdal gak di sana? Kita gak mendapatkan,” katanya.

Soal pencemaran di Teluk Jakarta dan sungai, rekomendasi KLHK terhadap KLHS, lewat penanganan limbah terpadu di air permukaan dan pengelolaan sedimentasi. “Mitigasi belum terlaksana,” ucap Siti.

Begitu juga soal degradasi ekosistem pesisir dan mangrove, belum ditangani. Indikasi muncul, katanya, mangrove tertekan dan makin hilang. “Di Muara Angke, indikasi lapangan, ada kemungkinan mangrove mati karena air tersumbat. Alur air laut tak jalan baik.”

Hal penting lain, masih minim dalam KLHS, katanya, terkait ancaman dan dampak sosial yang akan muncul. “Sangat kurang dilakukan. Mitigasi dampak sosial tak memadai. Ini indikasi-indikasi awal,” ujar dia. Begitu juga persoalan pencegahan kemiskinan dan ancaman kehidupan nelayan masih tak memadai.

Berkaitan dengan aturan hukum, KLHK juga menemukan banyak dugaan pelanggaran. Dia memaparkan, dalam peraturan Gubernur tahun 2012, menyebutkan ada dua tahap Amdal, yakni Amdal reklamasi dan Amdal infrastruktur.

Catatan KLHK, katanya, Amdal reklamasi, ada yang sudah jadi, sedang dilaksanakan, selesai dan masih rencana. Namun, Amdal infrastruktur, untuk jempatan, jaringan listrik, pengolahan limbah, dermaga, maupun gedung-gedung baik hotel, sampai pemukiman, tak ada.

“Pulau D reklamasi sudah terbangun, sudah banyak infrastruktur dan gedung-gedung. Dalam catatan kami tanpa dilengkapi Amdal, UKL/UPL dan izin lingkungan. Bahkan tak ada IMB.”

KLHK juga mengkaji kelengkapan Amdal berdasarkan enam kriteria, ternyata banyak tak masuk kajian. Enam kriteria itu, yakni ketersediaan air bersih, kegiatan vital yang akan terpengaruh, banjir, kebutuhan bahan bangunan, dan keberadaan PLTU Muara Karang dan PLTU Tanjung Priok. Serta kabel dan pipa bawah laut terancam terganggu.

“Kami identifikasi sampai Pulau N. Amdal lemah betul. Tentang kesediaan air bersih tak dikasih pada seluruh dokumen Amdal,” katanya.

 

Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: KLHK

Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: KLHK

 

Mengenai kegiatan vital yang akan terpengaruh seperti listrik, gas dan lain-lain, ternyata tak dikaji. “Kecuali Pulau G dan H memang disebutkan dan menimbulkan dampak penting. Banjir Pulau H-L tak dikaji,” katanya.

Sama juga soal pemenuhan kebutuhan bahan urukan, keseluruhan pulau tak melakukan kajian. “Bilang Pulau Benda. Gitu aja.”

Mengenai PLTU Muara Karang dan Tanjung Priok, Pulau C,D dan E, I, L, tak dikaji. Hanya Pulau G dan H melakukan kajian dalam Amdal dan disebutkan menimbulkan dampak penting. “Mereka katakan, kabel-kabel kalau bisa digeser. Kalau gak bisa, pulau yang digeser. Rata-rata tak dikaji (dalam Amdal pulau).”

KLHK, katanya, juga melakukan kajian menyeluruh sebagai satu ekosistem, baik Jakarta mapun Tangerang. Dalam penelitian aspek lingkungan dari dokumen Amdal, kata Siti, konflik kabel, Tangerang dan Jakarta, tak ada kajian. Soal limpasan sedimen terhadap ekosistem terumbu karang, Tangerang mencatat timbulkan dampak penting tetapi tak masuk kajian di Pulau F dan G.

Mengenai dampak sedimentasi terhadap sentra perikanan di Teluk Jakarta dan Pelabuhan Marina, juga tak dikaji. “Dampak sedimentasi muara sungai dan perendaman air tawar di kawasan reklamasi, Tangerang catat dampak penting. DKI tak mengkaji.” (lihat grafis)

Dari lapangan, katanya, KLHK juga menemukan beberapa fakta seperti, reklamasi di Pulau C dan D. Saat ini, luas Pulau C 109 hektar dan Pulau D 300 hektar, sudah memiliki izin lingkungan untuk reklamasi tetapi pembangunan di lahan reklamasi tak ada izin lingkungan. Di Pulau D, katanya, sudah terbangun sekitar 104 ruko dan beberapa rumah tinggal.

 

Sumber: KLHK

Sumber: KLHK

 

Pulau ini, menggunakan tanggul batu gunung tak sesuai dokumen Amdal. Sumber batu gunungpun, katanya, tak jelas. “Perusahaan tak dapat menunjukkan bukti kontrak dengan supplier batu gunung.” Bukan itu saja, Pulau C dan D, tak dipisahkan kanal sesuai RTRW Jakarta. Dalam dokumen Amdal, juga tak disebutkan detil rencana pemisahan Pulau C dan D.

Sumber pasir laut material reklamasi juga berbeda. Volume mereka pakai 35 juta meter kubik, dalam Amdal disebutkan perlu pasir 20 juta meter kubik.

Di sekitar Pulau C dan D juga terjadi pendangkalan. Kala tim KLHK mewawancarai nelayan, kata Siti, mereka mengeluhkan jarak tempuh melaut lebih jauh hingga khawatir pendapatan berkurang.

Di Pulau D, yang digarap PT Jakarta Propertindo, tampak belum ada kegiatan reklamasi. Perusahaan memiliki sisa waktu enam bulan untuk mereklamasi berdasarkan SK Gubernur yang keluar 2015. Namun, surat izin membangun prasarana sudah habis masa berlaku, surat izin membangun prasarana terbit sebelum ada izin lingkungan.

Di Pulau G, yang dipegang PT Muara Wisesa Samudra, perusahaan menolak pengawasan. Bahkan, tak mau memberikan dokumen perizinan lingkungan. Untuk peninjauan lapangan, katanya, perusahaan menyatakan, perlu satu dua hari berkoodinasi dengan kontraktor reklamasi.

Adapun temuan lapangan di Pulau I-Barat, oleh PT Jaladri Kartika Pakci, tampak Pulau I-Timur dan I-Barat, menyatu seluas 405 hektar. Jaladri Kartika Pakci di Pulau I-Barat, seluas 202,5 hektar dan belum kontruksi.

Lalu, temuan di Pulau L selatan dikerjakan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terlihat izin prinsip sudah tak berlaku sejak 2013. Perusahaan sudah mengajukan perpanjangan tetapi belum terbit yang baru. Perusahaan, katanya, tak dapat menunjukkan izin reklamasi.

Di Pulau L ini, perusahaan sudah bikin tanggul sepanjang sekitar 1.800 meter sisi utara sejak Juni 2014 dan selesai Januari 2015. Tanggul area proyek selesai kesekuruhan 2.923 meteran.

 

KLHK3-Slide17

Sumber: KLHK

Sumber: KLHK

 

 

Pindahkan masalah

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam rapat mengatakan, kajian lingkungan proyek reklamasi ini harus menyeluruh  mencakup Jabar dan Banten.

Dia mengatakan, dampak buruk reklamasi terasa di wilayah mereka. Belum lama ini, Pemerintah Jabar, mengumpulkan para penambang, sekitar 80% mengakui memasok bahan buat reklamasi Jakarta.

Dia mencontohkan, di Rumpin, Parung, Bogor, ada sekitar 115 penambangan. Sekitar 3.000 ret truk bermuatan 40-45 ton tiap hari. Hampir tiap truk bermasalah, terlihat kala ada operasi, sekitar 5.000 an kertas tilang habis.

“Ini tak ada jalan tambang, jalan pakai jalan masyarakat, jalan kabupaten dan provinsi hancur. Timbulkan keresahan masyarakat. Pungli di mana-mana akibat reklamasi Jakarta ini.”

Seharusnya, kata Deddy, proyek pembangunan seperti reklamasi ini ada kajian menyeluruh. “Ada jalan tambang, jangan sampai jalan rakyat hancur, bikin orang sesak nafas. Jadi harus dipikirkan menyeluruh. Jangan pindahkan bencana dari Jakarta Utara ke Jabar. Begitu juga Banten,” ujar dia.

Dari paparan Menteri Siti, pengembang mengatakan, pasir dari Pulau Tunda. “Batu dari mana? Tak ada atupun perusahaan jawab darimana batu? Dari hulu ke hilir kemaksiatan terjadi.”

Jabar, katanya,  tak keberatan ada reklamasi, asal ada penyelesaian dampak. “Jangan sampai memindahkan musibah Rob di Jakut, dipindahkan ke Jabar dan Banten, yang jadi penambangan buat material itu.”

Dia mengingatkan, jangan sampai reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang bakal menjadi industri perdagangan malah mengusir orang miskin dari Jakarta. “Kalo usir, pasti pelarian ke Jabar dan Banten. Karena industri manufaktur 60% di Jabar. Kami tak keberatan tampung orang miskin Jakarta, tapi ini harus dijawab. Bukan hanya peraturan yang mendukung pembangunan.”

Irman Gusman, Ketua Komisi VII mengatakan, Komisi VII mendorong penegakan hukum lingkungan terkait temuan pelanggaran pada reklamasi pantura Jakarta. Dia juga miris, ada korporasi yang menolak pengawasan pemerintah. “Ada yang memberikan jawaban seadanya. Negara mesti hadir. Kita mendorong. Nanti kita akan diskusikan, terkait kelautan dengan Komisi IV, penegakan hukum Komisi III.”

Sumber: KLHK

Sumber: KLHK

SUmber: KLHK

Sumber: KLHK

 

 

Tindak lanjut

Siti mengatakan, langkah penyelesaian dari berbagai temuan ini dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, penaatan sampai penegakan hukum.

Dari reklamasi yang sudah berjalan, sedang dan masih perencanaan, katanya, KLHK memandang secara keseluruhan belum berjalan baik. “Jadi kami menyarankan, ada KLHS, melengkapi subtansi raperda. Raperda harus diselesaikan. Kami berkepentingan buat memperkaya dengan KLHS. Dalam raperda ini, selain KLHK, juga unsur-unsur pemerintah pusat lain, misal Kementerian Kelautan dan Perikanan, angkatan laut dan lain-lain.” Kini, rancangan peraturan daerah soal reklamasi dalam bahasan Pemerintah Jakarta bersama DPRD Jakarta.

Pemerintah Jakarta, kata Siti, cukup kooperatif kala pemerintah pusat meminta setop seluruh kegiatan. “Seluruh kegiatan, atau perencanaan dan lain-lain harus hentikan dulu sampai seluruh pendekatan, isi dan mengurai kompilasi hukum bisa selesai.”

Penegakan hukum

Siti mengatakan, tindaklanjut dari temuan ini KLHK akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum. “Saya mau dekati dulu dari sanksi administrasi,” katanya usai rapat.

Untuk penetapan sanksi dan penyetopan operasi pascamoratorium, KLHK akan berjalan sesuai prosedur. “Harus turun di berita acara, analisis lalu keluarkan SK (surat keputusan),” katanya.

Untuk itu, sesegera mungkin, tim penegakan hukum KLHK  turun ke lapangan. Sebenarnya, langkah ini tak dari nol, karena sebelum ini sudah ada kajian awal.

“Hari ini rapat dengan Dirjen Penegakan Hukum. Ingin tegaskan, ini bukan investigasi biasa, tapi investigasi strategis. Bekerja dengan tim KLHK yang dibentuk dan tim Kementerian Koordinator Maritim. Kita punya laporan terlapis juga, lapor KLHK dan Menko Maritim.”

Rapat kerja ini berlangsung lebih tiga jam, dihiasi interupsi para anggota komisi. Ada yang keberatan rapat berlangsung karena para Gubernur tak hadir, hanya diwakilkan. Bahkan, sempat ada usul anggota Komisi agar perwakilan Pemerintah Jakarta, keluar tak  mengikuti rapat karena yang hadir hanya  deputi, Gubernur tak hadir. Meskipun, tetap diberi kesempatan berbicara oleh pimpinan rapat, perwakilan Pemerintah Jakarta, memilih sedikit bicara.

Tampak urukan pasir di Pulau G, dengan latar belakang gedung di Kota Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Tampak urukan pasir di Pulau G, dengan latar belakang gedung di Kota Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Kontruksi bangunan di Pulau D, tampak dari kejauhan. Foto: Sapariah Saturi

Kontruksi bangunan di Pulau D, tampak dari kejauhan. Foto: Sapariah Saturi

Pulau Tunda, berada di tengah-tengah lingkaran merah (eksploitasi pasir laut). Sumber: Pemda Banten

Pulau Tunda, berada di tengah-tengah lingkaran merah (eksploitasi pasir laut). Sumber: Pemda Banten

 

Petani Rakyat Kembangkan Desa Sawit Lestari

Aktivitas petani sawit mandiri Desa Dosan, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia, Sabtu (16/04/2015). Petani sawit mandiri Dosan bersama pemerintah desa berkomitmen melindungi hutan tersisa di sekitar Danau Naga Sakti dan tertulis dalam Perdes (peraturan desa) perlindungan hutan. Foto: Zamzami

 

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) menginisiasi Desa Sawit Lestari guna pengembangan sawit berkelanjutan.

”Langkah ini menjadi best practice memperbaiki citra sawit di Indonesia, yang selalu dianggap buruk dunia Internasional,” kata Ketua SPKS, Mansuetus Darto dalam diskusi di Jakarta, Selasa (19/4/16).

Dia mengatakan, produktivitas dan kapabilitas sawit rakyat minim dan jarang diterima perusahaan. Kondisi ini, mendorong petani memperbaiki kualitas. SPKS pun menjadi perantara mengomunikasikan kepada pemerintah daerah maupun perusahaan.

Melalui langkah ini, katanya, dapat mendorong kelembagaan petani terintegrasi dengan sistem desa, seperti organisasi tani, kelompok petani, koperasi dan SPKS kabupaten dan desa.

Inisiatif ini, katanya, muncul dari petani kecil. Tahap awal, ada tiga lokasi pilot project. yakni Desa Sei Kijang, Desa Simpang Beringin, dan Desa Muda Setia di Pelalawan, Riau, dengan luas 3.400 hektar.

Pelalawan itu, petani mandiri banyak, pilot awal mendorong sawit keberlanjutan di wilayah rentan bersama pemda dan perusahaan.

Konteks keberlanjutan, katanya, terkait sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable on Palm Oil (RSPO).

Permasalahan mendasar lain petani sawit, katanya, dalam bercocok tanam minim dokumen hukum terhadap lahan. Hingga, bantuan keuangan dari lembaga atau bank sangatlah sulit. ”Padahal ini mampu memfasilitasi replanting, pembukaan lahan tanpa bakar, membeli bibit berkualitas hingga produktivitas tinggi.”

Pada 2016, SPKS menargetkan inisasi 20.000 hektar lahan, antara lain Pelalawan, Rokan Hulu dan Labuhan Batu. ”SPKS ada pada 320 desa. Nanti dibentuk Asosiasi Desa Sawit Berkelanjutan.”

Petani Sawit Desa Dosan, Siak, Riau, Dahlan berkomitmen menerapkan standar ramah lingkungan. ”Supaya intensifikasi produktivitas kebun meningkat dan dapat RSPO,” katanya.

Sejak 2008, mereka selalu terkendala mendapatkan sertifikasi. Padahal komitmen mereka melindungi hutan agar zero deforestasi.

Dengan petani memiliki komitmen berkelanjutan, katanya, diharapkan juga terhindar tangan-tangan jahat tengkulak. Pasalnya, banyak tandan buah segar (TBS) petani tak memiliki pasar di perusahaan dan lain-lain hingga terjerak tengkulak.

SPKS dan FPPD merangkul perusahaan agar bisa membeli TBS dari petani. ”Ini sudah sawit hijau, akan diurus ISPO.”

Perwakilan FPPD, Farid Hadi Rahman menyebutkan, bersama SPKS akan mendorong petani menuju lahan legal. Salah satu, memiliki surat tanda daftar buah (STBD) dari Dinas Perkebunan.”Ini tidak membuat desa jadi sawitisasi. Ini celah petani membentuk lembaga,” katanya.

Melalui ini, katanya, bisa menjadi gagasan meracik tradisi di masyarakat. Antara desa dan sawit secara fisik dekat.”Bukan semata industrialisasi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan tradisi petani. Karena desa memiliki otoritas sendiri.”

 

Dukungan pemerintah

Bito Wikantosa, Kepala Sub Bidang Pembangunan Partisipatif, Kementerian Desa, Pembangunan dan Desa Tertinggal menyambut baik gagasan Desa Sawit Lestari. ”Sudah saatnya pemerintah desa hadir dan turut membantu petani memperjuangkan sawit berkelanjutan.” Jadi, manfaat masyarakat lebih jelas. Ia juga potensi dan inisiatif ekonomi desa setempat.

Walhi dan Greenpeace menyambut baik inisiasi ini. Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan mengatakan, ini bisa jadi kesadaran petani untuk peningkatan produktivitas dibandingkan ekspansi.”Pembangunan desa lebih memerhatikan living cost dibandingkan komoditi.”

Ratri Kusumohartono, Juru Kampanye Hutan Greenpeace mengatakan, perlu ada upaya pemerintah mendorong sawit berkelanjutan. ”Perlu intensif pemerintah yang selama ini mengambil keuntungan dari TBS.”

Waspadalah, Pemutihan Terumbu Karang Kini Sedang Berlangsung

 

Kawasan perairan di Laut Selatan Jawa saat ini sudah mulai mengalami pemutihan (bleaching) terumbu karang yang diikuti oleh kawasan perairan di sekitar Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi itu terjadi, karena saat ini terjadi peningkatan suhu di perairan lepas yang menandai dimulainya musim Super El Nino.

Ahli Peneliti Utama Bidang Terumbu Karang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Soeharsono menjelaskan, terjadinya bleaching karena suhu air mengalami peningkatan hingga 2 sampai 3 derajat di atas normal.

“Dengan kenaikan suhu seperti itu, sudah cukup untuk membunuh (terumbu) karang di sejumlah kawasan perairan. Kenapa bisa terjadi? Karena memang kita adalah daerah tropis yang suhunya relatif stabil dan tidak pernah berubah,” ujar dia kepada Mongabay, akhir pekan lalu disela-sela acara pemaparan soal update terumbu karang dalam rangkaian pameran tentang perubahan iklim Indonesian Climate Change Education Forum and Expo (ICCEFE) yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

 

Karang meja rentan terhadap pemutihan atau coral bleaching. Foto : Wisuda

Karang meja rentan terhadap pemutihan atau coral bleaching. Foto : Wisuda

 

Karena suhu di air yang selalu stabil, menurut Soeharsono, saat ada perubahan suhu sedikit saja, stabilitasnya akan terganggu. Kemudian, efek yang timbul adalah terancamnya terumbu-terumbu karang yang adai seluruh perairan di Indonesia.

“Indonesia ini kan negara terumbu karang, bisa dibilang ibukotanya di dunia, tapi dengan adanya Super El Nino, maka ancamannya sangat tinggi. Ini yang sedang kita tangani bersama,” ungkap dia.

Akan tetapi, walau saat ini sudah terjadi pemutihan terumbu karang, Soeharsono memastikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih berusaha memetakan kondisi lebih riil dan faktual. Hal itu, karena biasanya Super El Nino itu terjadi mulai April sampai Agustus.

“Kita masih pantau, apakah El Nino ini ada atau tidak. Jika lewat dari Agustus tidak ada, ya berarti tidak akan ada. Karena biasanya pada waktu-waktu tersebut Super El Nino itu,” sebut dia.

Sifat Adaptif

Ancaman yang saat ini sedang mengintai terumbu-terumbu karang di seluruh Indonesia, menurut Soeharsono memang harus menjadi perhatian semua pihak. Karena, jika tidak ada penanganan yang tepat, maka potensi kehilangan terumbu karang dengan jumlah banyak sangat mungkin terjadi.

“Tapi, memang ini bencana. Yang namanya bencana, itu hampir-hampir tidak bisa dimitigasi ataupun dicegah,” jelas dia.

Tetapi, walau tidak bisa dicegah, Soeharsono mengatakan, dia mendapatkan fakta bahwa saat ini terumbu karang yang ada di Indonesia sudah memiliki sifat adaptif terhadap perubahan suhu air akibat El Nino. Sifat tersebut mulai muncul, setelah Indonesia dilanda bencana serupa pada 1982, 1997, 1998, dan 2010.

“Walau demikian, jangan abaikan juga penanganan yang baik, adaptif itu hanya mengurangi dampak negatif saja. Tetapi, resikonya masih tetap ada dan masih tinggi,” tutur dia.

 

Kondisi terumbu karang yang rusak, tertutupi pasir dan ditumbuhi algae banyak ditemukan di daerah yang diteliti di tiga pulau di pesisir Kota Makassar.  Foto : Hardin/MSDC

Kondisi terumbu karang yang rusak, tertutupi pasir dan ditumbuhi algae banyak ditemukan di daerah yang diteliti di tiga pulau di pesisir Kota Makassar. Foto : Hardin/MSDC

 

Menurut Soeharsono, jika kawasan perairan kondisi tutupannya masih baik, maka dampak negatif dari perubahan suhu akibat El Nino, adalah hanya mengalami kerusakan saja. Tetapi, jika kondisinya sudah tinggal 30 persen atau bahkan tinggal 15 persen, maka itu pasti akan terjadi bleaching.

“Paling parah, nantinya akan terjadi knockdown. Artinya, itu akan hilang (terumbu karang) semua. Jadi, terumbu karang akan mati,” papar dia.

Soeharsono mencontohkan, proses bleaching yang terjadi saat ini di wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terjadi hanya sebatas di permukaan air saja. Sementara, di bawah permukaan hingga kedalaman 5 meter lebih, kondisinya masih baik.

Namun, menurut dia, kondisi itu bisa terbantu karena kawasan perairan itu adalah Selat Bali yang di bawahnya menjadi pertemuan arus deras dari dua perairan. Adapun, kawasan yang dimaksud itu, lokasinya di sekitar Pelabuhan Ketapang yang meluas sekitar 10 kilometer.

Waspada 6 Bulan

Sementara itu Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan, walau saat ini belum terlalu parah dampak buruknya, namun pihaknya tetap memantau dengan sangat ketat selama masa 3 hingga 6 bulan ke depan.

Agus mengatakan, masa-masa tersebut mendapat perhatian ketat, karena memang potensi terjadinya bleaching akan ada di masa tersebut. Untuk itu, pihaknya sengaja membentuk tim khusus untuk menangani kasus bleaching terumbu karang.

“Kita sangat pantau, karena terumbu karang itu masuk dalam kawasan konservasi yang sedang kita lakukan. Jika terumbu karang mati, maka itu akan memengaruhi kondisi ekosistem di sekitarnya. Itu sangat berbahaya,” ucap dia.

“Ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga dunia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mencegah seminimal mungkin tidak ada intervensi kerusakan lebih, akibat dari perubahan iklim ini,” tandas dia.