Lingkungan Hidup

Kala Warga Menata Kampung di Bantaran Sungai Yogyakarta

alan tertata rapi di tepian sungai Code di kampung Jetisharjo. Foto: Nuswantoro

Jalan tertata rapi di tepian Sungai Code di Kampung Jetisharjo. Foto: Nuswantoro

 

Kala warga bantaran Sungai Angke di Kalijodo, harus hengkang dari rumah mereka, tidak dengan warga di bantaran Sungai Winongo dan pinggiran Kali Code, Yogyakarta. Di kedua tempat itu warga aktif menata kampung, hingga lingkungan bersih, tertata, dan layak huni.

Dalam diskusi mengangkat tema Penataan Kawasan Pemukiman Padat Bantaran Sungai Berbasis Masyarakat, pada kegiatan Jagongan Media Rakyat, 21 April lalu, ibu-ibu Kelompok Kalijawi tampak antusias. Tak sekadar bertanya, mereka berani mengutarakan pendapat, bahkan menyanggah saat ada pandangan salah. Tak sedikitpun rasa malu atau gentar berdebat, meski dalam forum diskusi dihadiri mahasiswa, dosen, dan pejabat pemerintah.

Nur Suprihatin, misal, anggota Kelompok Kalijawi juga warga Gowok, Sleman menceritakan pengalaman penataan kawasan melibatkan masyarakat. “Masyarakat lebih tahu kondisi lingkungan. Selama ini selalu mengatasnamakan masyarakat, tapi tak pernah ditanya langsung. Masyarakat lebih tahu letak masalah, kondisi, dan situasi. Kalau masyarakat diajak akan timbul rasa memiliki. Menjaga dan memelihara,” katanya.

Warga lain, Ainun mempertanyakan wakil masyarakat yang dilibatkan selama ini. “Di Musrenbang, apa benar mereka mewakili kita. Mosok tiap tahun program membangun jalan konblok terus. Tak pernah masalah dilihat mendalam,” katanya.

 

 

***

Ada tiga sungai besar membelah Kota Yogyakarta, yaitu Code, Winongo, dan Gajah Wong. Jika terjadi hujan lebat di Merapi, ketiganya bisa dilalui lahar dingin maupun banjir kiriman. Tebing sungai juga rawan longsor.

Pemerintah kota sesungguhnya mempunyai kebijakan menjadikan bantaran sungai sebagai daerah hijau dengan mensterilkan dari permukiman warga. Upaya itu tak mudah. Selain makin banyak warga tinggal di bantaran sungai, keberadaan mereka turut menghidupkan dinamika kota. Tokoh yang menolak penggusuran dan membela keberadaan mereka antara lain Romo Mangunwijaya.

Semasa hidup, dia bersama warga Lembah Code di Gondolayu membuktikan dengan penataan benar, kawasan kumuh bisa disulap menjadi wilayah cantik dan layak huni.

Kelompok Kalijawi bisa disebut contoh sukses lain bagaimana warga bantaran sungai jika diberi kepercayaan, mereka sanggup menata lingkungan sendiri. Dengan pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Arkom (Arsitek Komunitas) Jogja, mereka berusaha memetakan masalah, lalu memecahkan bersama-sama.

Dari buletin yang diterbitkan, Rumah Kita, dipaparkan, Paguyuban Kalijawi sejak 2012. Awalnya, Kalijawi kumpulan arisan segelintir ibu-ibu yang risau dengan keadaan lingkungan. Dalam pertemuan informal ini, mereka sering membahas bagaimana mengurus sampah, apa yang harus dilakukan jika banjir, dan bagaimana menyediakan cukup kamar mandi warga.

Sampai kemudian mereka berkesimpulan membahas itu perlu melibatkan lebih banyak warga. Hal ini terkendala ketiadaan tempat luas dan nyaman. Akhirnya, mereka sepakat membangun balai warga yang memiliki disain unik terbuat dari bambu.

Paguyuban beranggotakan warga bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong ini kini lebih 150, dengan dana terkumpul Rp75 juta. Uang itu digulirkan untuk merehabilitasi rumah warga dan membangun balai.

 

Rumah di bantaran sungai rawan longsor. Foto: Nuswantoro

Rumah di bantaran sungai rawan longsor. Warga mesti dilibatkan dalam perencanaan tata kelola bantaran sungai. Foto: Nuswantoro

 

Bakti Setiawan, arsitek Universitas Gadjah Mada mendukung sikap ibu-ibu Kalijawi. Menurut dia, wargalah yang lebih tahu tentang kampung mereka. “Apa yang dilakukan ibu-ibu sudah benar. Belakangan muncul imbauan Mundur, Munggah, Madep Kali atau M3K. Ibu-ibu sudah melakukan,” kata Bobby, panggilan akrabnya.

M3K adalah program mengajak warga di bantaran sungai mundur, naik, dan menghadapkan rumah ke sungai. Tujuannya, agar warga mau menata lingkungan tempat tinggal, dan tak mengotori sungai dengan sampah.

Bobby menjelaskan, di Eropa dan negara-negara maju lain bisa tinggal di tepi sungai merupakan kemewahan. Tempat-tempat di tepi danau, laut, maupun sungai adalah lokasi favorit mendirikan rumah. Biasa lebih mahal dibanding di tepi jalan. “Jadi ibu-ibu harus bangga tinggal di tepi sungai. Jangan cuma bangga, harus dipelihara lingkungannya.”

 

 

***

Contoh sukses lain dalam membangun kesadaran lingkungan di bantaran sungai adalah ritual budaya Merti Code. Salah satu pegiat Merti Code, Kurniawan, dalam kesempatan berbeda menuturkan, ritual budaya setahun sekali ini melibatkan tak kurang dari tujuh kampung yang dilalui Sungai Code bagian utara, yaitu Kampung Jetisharjo, Terban, Cokrokusuman, Pogung, Sendowo, Karangjati, Gemawang, dan Blunyah.

“Dimulai 2001, Merti Code hingga kini sudah 15 kali,” kata Kurniawan, Ketua RW 08 Cokrokusuman juga ketua panitia Merti Code tahun lalu. “Sejarahnya cukup panjang.”

Merti Code adalah kegiatan budaya tahunan menjelang puasa. Ritual budaya ini ditandai pengambilan air dari tujuh mata air di  sekitar Code, lalu disatukan ke gentong. Air diarak melewati jalan utama bersama gunungan, dan bergodo berseragam prajurit keraton.

Kegiatan ini, katanya, untuk mendorong kepedulian warga memelihara Code, disimbolkan penghormatan kepada mata air. Jika sungai dan lingkungan dirawat, mata air akan lestari. Aneka kegiatan diadakan mulai gotong royong membersihkan sungai dan kampung, berbagai lomba, hingga pertunjukkan wayang kulit.

Bantaran sungai di Yogyakarta, menjadi titik perhatian beberapa lembaga swadaya masyarakat. Selain Arkom, ada Project Child. Surayah Ryha,  salah satu pendiri Project Child menjelaskan, mereka memiliki program Sekolah Sungai menyasar komunitas bantaran sungai.

“Kami memberikan edukasi lingkungan, kesehatan, dan kebencanaan. Sasaran anak-anak dan orangtua. Bekerjasama komunitas Kali Winongo sudah masuk tahun keenam, Kali Code tahun kedua.” Setiap minggu mereka membuat kelas-kelas lingkungan, kesehatan, dan mitigasi bencana. Mereka datang dengan program-program berkesinambungan.

 

Kamar mandi warga bantaran Sungai Code di Gondolayu. Foto: Nuswantoro

Kamar mandi warga bantaran Sungai Code di Gondolayu. Foto: Nuswantoro

Warga Bahomakmur Protes Bintang Delapan Rusak Lahan Pertanian

Jalan houling, jalan tambang PT BDM, yang membelah Desa Bahomakmur. Setelah ada jalan ini, warga yang mau akses ke kebun mereka sulit. Foto: Sapariah Saturi

Jalan houling, jalan tambang PT BDM, yang membelah Desa Bahomakmur. Setelah ada jalan ini, warga yang mau akses ke kebun mereka sulit. Foto: Sapariah Saturi

 

Warga Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, protes penyerobotan lahan dan perusakan tanaman oleh perusahaan subkontaktor elektrik, PT Bintang Delapan Mineral (BDM) pada Selasa (10/5/16).

Syahrudin Ariestal Douw,  Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, menyesalkan peristiwa ini. “Kami menerima laporan warga, tanaman mereka diduga kuat dibabat rata tanah oleh subkontraktor elektrik  BDM,” katanya.

Tanaman petani dirusak 200 pohon terdiri dari sengon, dan tanaman kebun lain. Kerusakan besar terjadi di lahan bersertifikat milik petani bernama Karjono.

Dia menduga, penyorobotan lahan ini, erat kaitan dengan perluasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), perusahaan investasi antara BDM dengan perusahaan Tiongkok Dingxin Group didanai sejumlah Bank Tiongkok.

 

Aksi petani Bahomakmur

Seratusan warga Desa Bahomakmur memblokir jalan hauling koridor produksi tambang nikel BDM sejak Rabu pagi (11/5/16) sebagai reaksi perusakan tanaman.

Mereka menduduki jalan hauling dan memaksa perusahaan menghentikan produksi selama masalah tak selesa.  Demonstrasi melibatkan sekitar 200 warga ini, dinamai Paguyuban Bahomakmur Peduli. Mereka menuntut tanggung jawab perusahaan dengan mendesak ganti rugi Rp5 juta per pohon sengon.

Mereka juga mendesak Pemerintah Sulteng segera mencari solusi atas pembatasan akses petani lahan usaha dua.

Kepala Desa Bahomakmur Sabar, menyatakan, aksi ini buntut perusakan tanaman petani. Sebelumnya, lahan tak bisa diakses petani karena pembangunan jalan hauling yang memisahkan langsung antara pemukiman warga transmigrasi Bahomakmur dengan lahan usaha dua.

 

Lahan warga Desa Bahomakmur ini dulu padi menguning. Setelah ada jalan tambang dan tanggul tinggi, air irigasipun tak mengalir, dan tanaman tak tumbuh lagi...Foto: Sapariah Saturi

Lahan warga Desa Bahomakmur ini dulu padi menguning. Setelah ada jalan tambang dan tanggul tinggi, air irigasipun tak mengalir, dan tanaman tak tumbuh lagi…Foto: Sapariah Saturi

 

Lahan bersertifikat tak bisa akses

Kerugian petani Bahomakmur sepanjang operasi tambang nikel BDM mencapai miliaran rupiah. Terbesar, banjir tahunan sejak 2010. “Kami setiap tahun was-was, daerah ini selalu banjir jika hujan deras datang,” kata Sabar.

Jalan hauling perusahaan, bukan hanya membatasi akses 300 keluarga yang memiliki sertifikat hak milik tanah juga kerugian ekologis seperti debu, polusi udara, saluran irigasi tersumbat pembangunan jembatan hauling.

Sabar mengatakan, berulang kali kecelakaan terjadi di jalan itu karena sebelumnya akses sehari-hari petani. Ketika BDM membangun jalan hauling, transportasi nikel berlangsung sepanjang hari dari blok galian melintasi Desa Bahomakmur menuju konsentrasi penampungan ore.

“Ternak, dan hewan peliharaan petani sering dilindas truk pengangkut ore. Perusahaan tak peduli.”

Setelah masyarakat protes, perusahaan berjanji mengganti. “Setelah itu, tak ada perbaikan apapun.”

 

Akar konflik

Etal mengatakan, jalan hauling tambang nikel, menjadi penyebab konflik di Bahumakmur. Pencemaran, kebisingan, debu, dan akses lahan masyarakat tertutup.

Dia mendesak, BDM memindahkan jalan hauling dari tengah Desa Bahomakmur ke tempat jauh dari pemukiman warga. Jika tidak dilakukan, konflik masyarakat dan perusahaan akan terus berulang.

Dia berharap, kasus ini mendapat perhatian Gubenur Sulteng, agar petani mendapatkan rasa keadilan dan lingkungan lebih aman.  “Konflik ini terjadi berulang kali. Hingga kini, tak ada penyelesaian memadai,” kata Etal.

Jatam Sulteng mencatat, peristiwa terus berulang dari tahun ke tahun. Sepanjang lebih lima tahun BDM beroperasi, tercatat ratusan kali demonstrasi dan blokir jalan oleh petani Bahomakmur.

 

Jalan tambang yang berada lebih tinggi dari perkampungan warga menciptakan banyak masalah. Kalau kemarau, debu pekat memasuki rumah warga. Kala hujan, banjir mendera. Foto: Sapariah Saturi

Jalan tambang yang berada lebih tinggi dari perkampungan warga menciptakan banyak masalah. Kalau kemarau, debu pekat memasuki rumah warga. Kala hujan, banjir mendera. Foto: Sapariah Saturi

 

Lahan Terampas, Masyarakat Adat Yerisiam Laporkan Perusahaan Sawit ke RSPO

Perusahaan yang menghancurkan lahan adat di Nabire. Foto: Yayasan Pusaka

Perusahaan yang menghancurkan lahan adat di Nabire. Foto: Yayasan Pusaka

 

Suku Besar Yeresiam Gua didampingi Yayasan Pusaka melaporkan PT Nabire Baru, kepada organisasi sawit berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Lahan adat mereka di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua, terampas perusahaan sawit ini. Berdasarkan surat dari Masyarakat Adat Yerisiam, perusahaan lain yang juga bercokol di lahan adat mereka juga ada PT Sariwana  Adhi Perkasa dan PT Sariwana Unggul Mandiri.

Surat kepada RSPO tertanggal 19 April 2016, tertanda,  Y.L. Franky, selaku Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka  ini menyebutkan, perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan di Distrik Yaur, Nabire, Papua ini,  anak perusahaan Goodhope Asia Holdings Ltd, yang dimiliki Carson Cumberbatch PLC asal Sri Lanka. Goodhope merupakan anggota RSPO sejak Desember 2014.

“Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan kami di lapangan, perusahaan melanggar prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, serta melanggar peraturan perundang-undangan maupun hukum-hukum adat masyarakat pemilik ulayat, Suku Yerisiam Gua,” kata Franky dalam surat itu.

Dia menyebutkan,  beragam pelanggaran itu, antara lain Nabire Baru merampas hak-hak adat tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat adat Yerisiam. Padahal, mereka pemangku hak tanah. Perusahaan, katanya,  hanya bertemu dan mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu serta menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat Yerisiam.

Masyarakat adat Yerisiam,  berulangkali mengadukan permasalahan perampasan hak, penderitaan, kerugian, serta kekerasan Brimob dalam menangani permasalahan.  Pemerintah dan perusahaan mengabaikan. “Tak menghormati suara dan keluhan masyarakat,” katanya dalam surat itu.

 

Lahan adat di Nabire yang dibuka perusahaan untuk kebun sawit. Foto: Yayasan Pusaka

Lahan adat di Nabire yang dibuka perusahaan untuk kebun sawit. Foto: Yayasan Pusaka

 

Perusahaan, kata Franky,  juga membongkar hutan alam yang bernilai penting secara ekologi dan terjadi deforestasi. Dampaknya, masyarakat kehilangan sumber pendapatan. Bahkan, kini banjir hebat menggenangi Kampung Sima tempat berdiam Suku Yerisiam ini.

Bukan itu saja. Pada Rabu (13/4/16), perusahaan juga membongkar dan merusak hutan keramat serta dusun sagu sumber pangan masyarakat adat Yerisiam di tempat bernama Dusun Jarae dan Manawari.

Padahal, masyarakat telah bertemu mengadukan rencana penggusuran kepada DPRD Nabire pada 7 Februari 2016. “Namun perusahaan yang dilindungi Brimob, tak peduli pengaduan masyarakat.”

Franky mengatakan, Nabire Baru jelas-jelas melanggar prinsip dan kriteria RSPO, yakni, pertama, perusahaan tak transparan dan belum memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakatpun tak memiliki berbagai dokumen-dokumen legal perusahaan sejak awal operasi. Kedua, perusahaan juga tak patuh UU dan peraturan berlaku. Termasuk Peraturan Daerah Khusus Papua tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Khusus Papua soal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan.

Ketiga, perusahaan tak bertanggung jawab atas lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keragamanhayati. “Usaha kebun baru perusahaan juga tak bertanggung jawab,” ujar dia.

Berdasarkan fakta-fakta itu, masyarakat adat bersama Yayasan Pusaka menuntut dan mendesak RSPO segera memeriksa dugaan penyimpangan perusahaan ini. Meminta RSPO menyelesaikan konflik terbuka dengan melibatkan masyarakat Yerisiam. “Jika terdapat penyimpangan, beri sanksi perusahaan, cabut sertifikat RSPO Nabire Baru maupun perusahaan induk.”

Mereka juga mendesak Nabire Baru memberikan ganti kerugian dan menghentikan operasi, kecuali mendapat persetujuan masyarakat Yerisiam.

Laporan masyarakat adat Yerisiam ini juga dikirimkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang,  Gubernur Papua Maupun Bupati Nabire.

 

Banjir di Sima, Papua, dampak lingkungan makin rusak. Foto: Yayasan Pusaka

Banjir di Sima, Papua, dampak lingkungan makin rusak. Foto: Yayasan Pusaka

 

Bagian Pengaduan RSPO di Indonesia, akan menindaklanjuti pengaduan ini.  Amalia Falah Alam, Indonesia Complaints Coordinator  RSPO mengatakan, mereka tengah klarifikasi ke perusahaan.

Dikonfirmasi Mongabay melalui surat elektronik, perusahaan mengatakan, masalah terkait Nabire Baru itu diawali friksi antara seorang politikus lokal, Hanebora dengan perusahaan kayu sebelum Nabire Baru, masuk. “Masalah hilang begitu saja tanpa publikasi lebih lanjut.”

Nabire Baru menyatakan, sudah ada program kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola praktik lingkungan yang baik dan pemberdayaan sosial masyarakat sekitar, ganti rugi tanah dan kerjasama dengan masyarakat yang ingin memberikan tanah mereka.

Keterangan  perusahaan, menyebutkan, mereka sudah memenuhi beberapa penilaian high conservation value (HCV), high carbon stock (HCS) dan SIA termasuk Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), sesuai aturan pemerintah. Perizinan lain, seperti izin usaha perkebunan, izin dari pemerintah provinsi sampai hak guna usaha (HGU) juga sudah selesai.

Bahkan, demi membangun saling pengertian soal publikasi berita di Nabire, disebutkan pula, baru-baru ini perusahaan bekerja sama dengan kontributor media online lokal. Kerjasama ini  dikatakan perusahaan sebagai upaya menghindari tuduhan  palsu lanjutan dan berita yang disalahgunakan oleh beberapa orang dengan kepentingan pribadi.

Perusahaan membantah kalau ada kekerasan Brimob. Nabire Baru malah menyebut tudingan ini sebagai upaya mendistorsi fakta karena beberapa kepentingan menggunakan media dan organisasi masyarakat sipil. “Untuk memberi informasi salah dengan tuduhan tak berdasar terhadap Nabire Baru atau instansi pemerintah, misal, Brimob tujuan utama mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaan.”

Perusahaan mengklaim, warga di sana menerima kehadiran Brimob untuk menjaga keamanan, dan hanya satu keluarga mantan kepala suku, Hanebora, sejalan dengan LSM dan media terus mencemarkan nama baik perusahaan untuk tebusan.

“Masalah ini telah diklarifikasi Brimob dan instansi pemerintah daerah dalam berbagai pertemuan konsultatif dengan masyarakat setempat dan perusahaan. Tak ada kekerasan Brimob. Masyarakat, termasuk Suku Yerisiam memahami dan menerima kehadiran Brimob untuk menjaga perdamaian dan mengantisipasi potensi ancaman dari gerombolan bersenjata.” Perusahaan bilang, Brimob hadir di kebun Nabire Baru, berdasarkan keputusan polisi dan pemerintah lokal demi alasan keamanan.

Sebelumnya, Dewan Adat Papua, John Gobai mengadu kepada Komnas HAM keteribatan Brimob mengamankan kebun sawit. Pada Juni 2013, seorang warga Titus Money, diamankan polisi. Dalam surat jawaban Polres Nabire ke Komnas HAM,  beralasan penahanan polisi karena Money bikin ribut dan mabuk di kebun perusahaan. Dalam kasus ini, Nabire Baru membayar denda adat Rp50 juta.

Warga Sima, kini harus menghadapi banjir kala hutan dan lingkungan mereka mulai rusak. Foto: Yayasan Pusaka

Warga Sima, kini harus menghadapi banjir kala hutan dan lingkungan mereka mulai rusak. Foto: Yayasan Pusaka

 

Ingat! Orangutan Itu Bukan Satwa Peliharaan

Orangutan kalimantan. Foto: Rhett A. Butler

 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan kesadaran warga terhadap Undang-undang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pendekatan personal merupakan cara paling efektif dalam upaya penyadartahuan tersebut.

“Tidak mudah memang, tapi kita tidak boleh berhenti. Polisi Kehutanan yang tadinya mereka takuti, kini jadi sahabat sehingga terjalin komunikasi yang baik,” ujar Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Sustyo Iriyono, pertengahan pekan ini.

Keberhasilan pendekatan tersebut, kata Sustyo, terbukti dengan upaya evakuasi satu individu orangutan peliharaan warga 30 April lalu. “Managemen PT. Suka Jaya Makmur, menyerahkan satu individu orangutan dari Camp Tanjung Asam, Desa Kayong Hulu, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang.”

Orangutan jantan itu bernama, Ujang Lambai, usia sekitar enam bulan. Atisno, si pemelihara mengaku, Ujang Lambai diperolehnya dari Dusun Tanjung Lambai, Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang. “Selanjutnya, orangutan tersebut akan dititipkan-rawatkan di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang guna mendapatkan perawatan awal dan rehabilitasi,” kata Sustyo.

Sepekan sebelum evakuasi Ujang Lambai, BKSDA Sintang bersama Dinas Kehutanan Sanggau berhasil mengevakuasi satu individu orangutan peliharaan warga juga. Nakuta, nama orangutan betina 5 tahun itu yang berasal dari Kabupaten Ketapang. Suryadi, sang pemilik yang merupakan warga Desa Pandang Sebuat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Kabupaten Sanggau, sukarela menyerahkan orangutan tersebut kepada petugas BKSDA Sintang. Selanjutnya, orangutan ini dirawat di Yayasan Kobus atau Sintang Orangutan Center.

 

Kehidupan orangutan di Kalimantan yang tidak hanya terancam karena habitatnya yang tergerus tetapi juga diburu untuk dijadikan satwa peliharaan. Foto: Rhett A. Butler

 

Risiko peliharaan

Mempunyai susunan DNA yang hampir sama manusia, menyebabkan orangutan dapat terjangkit penyakit yang tidak jauh seperti manusia. Interaksi antara orangutan dan manusia yang sering, menyebabkan keduanya bisa saling menulari. “Untuk itu, interaksi dengan manusia harus dihindari,” ujar drh. Adi Irawan, dari YIARI. Saat Mongabay Indonesia berkunjung ke shelter YIARI di Kecamatan Sungai Awan, Kabupaten Ketapang, Adi menyatakan, tidak sembarangan orang bisa masuk ke pusat rehabilitasi tersebut.

“Tempat ini bukan kebun binatang. Jika  ingin melihat lebih dekat orangutan, kami memerlukan pemeriksaan darah lengkap dari pengunjung untuk memastikan tidak akan menularkan penyakit,” katanya. Jarangnya interaksi dengan manusia, merupakan hal yang ideal karena individu orangutan diharap bisa menjadi liar sebagaimana di habitat aslinya.

Sebut saja penyakit menular tuberkulosis, hepatitis, typhoid, bakteri, virus, maupun infeksi saluran pernafasan, dapat menular dan ditularkan orangutan. Maka, pemeliharaan orangutan sangat tidak dianjurkan, terlebih melanggar undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bahkan untuk orangutan yang baru masuk ke pusat rehabilitasi, harus dilakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh. “Orangutan yang baru masuk dipastikan tidak mengalami cacingan, kurang gizi, dehidrasi, serta penyakit lainnya seperti hepatitis, atau TBC,” kata Adi. Saat berada di dekat kandang orangutan saja, pengunjung harus menggunakan masker. Pasalnya, balantidium coli yakni sejenis protozoa mematikan pada orangutan bisa menular pada manusia melalui kotoran.

 

Ujang Lambai, orangutan usia sekitar 6 bulan yang diserahkan kepada petukas BKSDA Ketapang. Foto: Aseanty Pahlevi

Ujang Lambai, orangutan usia sekitar 6 bulan yang diserahkan kepada petukas BKSDA Ketapang. Foto: Aseanty Pahlevi

 

Selain risiko penularan penyakit, ada pula sanksi hukuman untuk pemelihara satwa dilindungi. Orangutan termasuk satwa dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 21 ayat 2 disebutkan, dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan atau memperjual belikan binatang/hewan yang dilindungi atau bagian-bagian lainnya dalam keadaan hidup atau mati.

Pasal 40 ayat 2 juga disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Sustyo kembali menuturkan, orangutan merupakan umbrella species atau spesies payung yang menjadi keberhasilan upaya konservasi spesies lain di hutan hujan tropis. Melindungi spesies ini secara tidak langsung melindungi spesies lain yang membentuk satu kesatuan ekologi.

Memelihara orangutan, kata Sustyo, berarti mempercepat proses perubahan iklim. “Orangutan memiliki fungsi ekologi sebagai penyebar biji tanaman buah di hutan. Kelestarian orangutan harus dijaga demi keberlangsungan hutan itu sendiri,” paparnya.

 

 

Menikmati Hasil Laut dari Aceh (Bagian 4)

 

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin perempuan tangguh Susi Pudjiastuti, berbagai terobosan sudah diterapkan. Dari penegakkan kebijakan illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing hingga pelarangan beroperasinya kapal-kapal asing di lautan Indonesia, dan termasuk juga penerapan peraturan menteri (Permen) KP yang menuai kontroversi pro dan kontra.

Semua kebijakan itu berhasil dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan menghasilkan implementasi positif dan negatif. Mongabay Indonesia pada tulisan ini akan membahas kebijakan yang sudah dibuat Susi Pudjiastuti dan dan mencari tahu sejauh mana dampak kebijakan tersebut.

Dalam tulisan berseri ini, Mongabay Indonesia  akan menceritakan industri perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi Aceh, terutama di Kota Sabang  yang ada di Pulau Weh dan Kota Banda Aceh yang berlokasi di Pulau Sumatera. Berikut adalah tulisan keempat yang disajikan oleh penulis M. Ambari.

Sedangkan untuk tulisan lain, tautannya bisa dilihat di tulisan pertama, tulisan kedua dan tulisan ketiga.

********

Tiga hari hidup di Kota Sabang, Pulau Weh, akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa kota kecil beraroma surga itu menyimpan potensi sektor perikanan dan kelautan yang sangat besar. Di kota yang menjadi salah satu pusat pertahanan Negara itu, potensi produk perikanan dan kelautan tersedia sangat banyak dengan variasi yang bermacam-macam.

Tapi, sayang sekali, potensi yang besar tersebut tidak bisa dimaksimalkan dengan baik karena fasilitas pendukungnya masih sangat terbatas. Bahkan, nelayan menyebut, dari sekian banyak fasilitas pendukung yang dibutuhkan, satu fasilitas pendukung utama justru tidak ada.

“Fasilitas tersebut adalah pabrik es. Jika ada pabrik es, nelayan tidak akan bingung lagi mencari ikan. Jika dapat banyak, ikan-ikan pasti akan aman dan terjual dengan harga yang bagus,” ucap Panglima Laot Lhok le Meulee Saiful Bahri saat bertemu muka dengan Mongabay Indonesia di Pantai Jaya, salah satu wilayah kerja dia di Kota Sabang.

 

Suasana di  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu (01/05/2016).  Ikan hiu menjadi salah satu tangkapan nelayan Sabang. Foto : M Ambari

Suasana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran, Pulau Sabang, Aceh pada Minggu (01/05/2016). Ikan hiu menjadi salah satu tangkapan nelayan Sabang. Foto : M Ambari

 

Pertemuan yang berlangsung cukup lama pada Minggu (01/05/2016) petang itu, membawa pada satu kesimpulan bahwa, pabrik es adalah bukan sekedar lagi sarana pendukung utama di Sabang. Melainkan, itu adalah pendukung utama yang wajib diadakan untuk mendukung aktivitas perikanan dan kelautan di kota pulau itu.

“Memang demikian. Pabrik es itu wajib hukumnya di sini. Sama juga dengan daerah lain di Aceh ataupun Indonesia, jika memang ada aktivitas sektor perikanan dan kelautan. Namun, kenyataannya di sini tidak begitu,” tutur dia dengan nada kecewa.

Saiful menyebut, posisi Sabang yang dijadikan pelabuhan bebas sejak masa penjajahan Belanda dan berlangsung hingga 1985 setelah Indonesia merdeka, seharusnya bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Tetapi, peluang itu tidak bisa berkembang, karena salah satunya fasilitas yang sangat dibutuhkan tidak diperbaiki.

Menurut Saiful, sejak status pelabuhan bebas dicabut pada 1985 karena Pemerintah Indonesia ingin fokus mengembangkan Batam sebagai penggantinya, denyut nadi perekonomian langsung mati suri. Dan, kondisi tersebut ikut memengaruhi sektor perikanan dan kelautan.

“Pabrik es di Sabang itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, kenyataannya sekarang kondisinya terlantar. Karena sudah tidak terawat, pabrik tidak bisa lagi menghasilkan es yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan,” sebut dia.

Sekedar diketahui, pabrik es yang saat ini ada berlokasi di samping tempat pelelangan ikan (TPI) Pasiran yang berlokasi di Pantai Pasiran. Pabrik tersebut masih berdiri dengan kokoh, namun sayangnya fasilitas di dalamnya sudah tidak berfungsi. Warga menyebutnya pabrik tersebut sebagai bangunan tak guna saja.

 

Suasana di dermaga perikanan Pantai Pasiran, Pulau Sabang, Aceh, pada Minggu (1/5/2016). Nelayan di Pulau Sabang masih dapat menangkap ikan dengan melimpah. Foto : M Ambari

Suasana di dermaga perikanan Pantai Pasiran, Pulau Sabang, Aceh, pada Minggu (1/5/2016). Nelayan di Pulau Sabang masih dapat menangkap ikan dengan melimpah. Foto : M Ambari

 

Selaras dengan Panglima Laot, Wakil Wali Kota Sabang Nazaruddin menyebutkan, kebutuhan mendesak yang harus segera disediakan di Sabang saat ini, adalah pembangunan pabrik es. Meski secara fisik bangunannya sudah ada, namun itu tetap harus dibangun ulang karena semua fasilitasnya sudah tidak bisa difungsikan.

“Saya berharap Pemkot Sabang bisa mewujudkannya tahun ini. Karena, pabrik es adalah sarana utama pendukung produktivitas aktivitas nelayan. Jika pasokan es mudah dan banyak, maka nelayan akan meningkat aktivitas melautnya. Otomatis ikan pun bertambah,” ujar dia.

Sementara itu Deputi Pelabuhan BPKS Sabang Syafruddin Chan, yang dijumpai secara terpisah, menyebut kemajuan yang dicapai Sabang saat ini masih jauh dari maksimal. Kata dia, meski Sabang sudah menetapkan diri sebagai pusat pariwisata di ujung Barat Indonesia, tetapi itu masih belum didukung dari fasilitas lainnya.

“Untuk pelabuhan saja, kita masih harus meningkatkan dari segi pelayanan dan juga fasilitas. Namun yang utama, saat ini kita masih belum bisa bersaing seperti kota-kota lain yang sudah berstatus kawasan khusus atau pelabuhan bebas,” sebut dia.

Penyebab belum bisa bersaing, menurut Syafruddin, karena saat ini Sabang masih belum memiliki keleluasaan untuk mendatangkan barang langsung dari luar negeri dengan bebas pajak. Kondisi itu ikut memengaruhi semua sektor kehidupan yang ada di Sabang, termasuk sektor perikanan dan kelautan.

Untuk itu, Syafruddin mencanangkan agar Sabang bisa kembali seperti dulu, persis sebelum 1985, dimana pelabuhan bebas di Sabang bisa berfungsi seutuhnya. Namun, itu juga tidak mudah diwujudkan, karena itu terkendala dengan peraturan pemerintah, yang berarti prosesnya akan sangat panjang.

 

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Pulau Reklamasi, Berikut Pelanggaran Para Pengembang Itu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyegel Pulau C,D dan G, serta meminta Gubernur Jakarta, membatalkan PUlau E. Foto: Sapariah Saturi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyegel Pulau C,D dan G, serta meminta Gubernur Jakarta, membatalkan PUlau E. Foto: Sapariah Saturi

 

Dalam surat Menteri LHK, Siti Nurbaya juga meminta pembatalan Pulau E.  Setelah sanksi administrasi pemaksaan pemerintah keluar,  pengembang wajib menyetop semua operasi, kecuali kegiatan yang diperintahkan dalam keputusan menteri.

Sore itu, Rabu (11/5/16), mobil rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hendak melewati jembatan menuju Pulau reklamasi C dan D. Petugas keamanan menyetop kendaraan rombongan, mobil berlabel media dilarang masuk. Akhirnya, awak media keluar mobil dan masuk bus rombongan. Iring-iringan mobilpun lanjut melewati jembatan.

Dari kejauhan tampak bangunan-bangunan mulai berdiri. Ada semacam kompek pertokoan. Makin ke dalam pulau, tampak  beberapa gedung sudah jadi. Sebagian baru kontruksi. Alat-alat berat dari truk, sampai eskavator tampak berjejer. Ada juga yang mangkal tak beraturan. Tak terlihat alat berat itu beroperasi.

Dalam rombongan KLHK hadir Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Rasio Rido Sani, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, San Avri Awang, Staf Alhi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ilyas Saad, serta beberapa direktur. Mereka datang untuk menyegel pulau reklamasi C dan D sekaligus membatalkan Pulau E karena berbagai pelanggaran.

Penyegelan ini bagian sanksi administratif pemaksaan pemerintah sesuai keputusan Menteri LHK yang keluar 10 Mei 2016. Dengan keputusan ini, seluruh operasi reklamasi dan kontruksi, harus setop sementara, kecuali perbaikan sesuai perintah dalam surat menteri.

Sesampaikan di daratan reklamasi, rombongan ditemui Manager Lingkungan PT  Kapuk Naga Indah, Kosasih. Para dirjen menyampaikan keputusan menteri lalu plang segel dipasang.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Berdasarkan…….” Demikian plang putih bertuliskan merah itu terpasang.

 

Salah satu properti yang sudah berdiri di Pulau C dan D dengan tak memiliki Amdal peruntukan di atas lahan reklamasi. Foto: Sapariah Saturi

Salah satu properti yang sudah berdiri di Pulau C dan D dengan tak memiliki Amdal peruntukan di atas lahan reklamasi. Foto: Sapariah Saturi

 

Roy, sapaan akrab Rasio Rido menjelaskan kedatangan mereka untuk memberitahukan keputusan menteri itu dan meminta perusahaan setop beroperasi.

Dalam putusan sanksi administratif, menteri menjabarkan soal pelanggaran Pulau C dan D itu, antara lain terkait izin lingkungan. Di mana material melebihi kapasitas , tercantum dalam izin 20.900.000 meter kubik, sebenarnya dipakai 23.789.816 meter kubik. Lalu tak dapat menjelaskan rinci sumber dan jumlah material pasir iurug serta batu untuk reklamasi, dan ada perbedaan perusahaan penyedia pasir urug tercantum dalam dokumen lingkungan dan perusahaan penyedia di lapangan.

Pengembang, juga tak dapat menjelaskan rinci sumber, jumlah material tanah urug (tanah merah) untuk reklamasi.  Perusahaan juga tak menyampaikan pengamatan maupun pencatatan lapangan tentang tanah mereka dalam laporan pelaksanaan rencana rencana pemantauan lingkungan (RPL).

Pelanggaran lain, katanya, perusahaan melaksanakan reklamasi Pulau C dan D,  tak sesuai urutan seharusnya. Juga tak membuat kanal alur keluar yang memisahkan Pulau C dan D, dan ditemukan pendangkalan sekitar Pulau C dan D. Perusahaan juga membangun turap penahan gelombang di sisi utara dan sebagian timur, menggunakan batu gunung bukan tetrapod.

Bukan itu saja. Kewajiban lain dalam izin lingkunganpun tak dijalankan seperti, kerjasama dengan kontraktor tanah urug atau tanah merah sesuai ketentuan berlaku. Yakni, kontraktor yang memiliki perizinan, memeriksa kebenaran lokasi dan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL/UKL) kontraktor tanah urug.

Kapuk Naga juga tak melakukan pencatatan tonase truk pengangkut tanah agar tak melebihi tonase daya dukung kapasitas jalan. Juga tak menganalisis disktriptif terhadap dampak reklamasi pada nelayan, serta tak mengelola sampah sesuai aturan perundang-undangan.

 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Rasio Rido Sani, menyampaikan surat keputusan menteri kepada Kosasih, perwakilan pengembang Pulau C dan D. Foto: Sapariah Saturi

Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Rasio Rido Sani, menyampaikan surat keputusan menteri kepada Kosasih, perwakilan pengembang Pulau C dan D. Foto: Sapariah Saturi

 

Atas beragam pelanggaran itu, ucap Roy, Meteri LHK memerintahkan perusahaan menghentikan seluruh aktivitas dengan memerintahkan perbaikan-perbaikan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni perubahan dokumen dan izin lingkungan Pulau C dan D atas ketidaksesuaian paling lambat 120 hari.

Perubahan itu, katanya,  mencakup unsur-unsur, perbaikan kajian prediksi dampak, rencana meyeluruh reklamasi dan rencana di atasnya dengan pertimbangan integrasi sosial, mitigasi sumber material urug, mengeluarkan rencana Pulau E dari lingkup kajian serta menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Menteri juga memerintahkan perusahaan membatalkan rencana kegiatan reklamasi Pulau E dan memperbaiki pengelolaan pasir urug agar tak terlepas ke perairan paling lama 30 hari kalender.

Perusahaan juga diperintahkan memberikan data rinci sumber pasir urug dan batu untuk reklamasi dan perusahaan penyedia paling lambat 14 hari. Juga memberikan data rinci sumber dan jumlah material tanah urug (merah) untuk reklamasi dan menyampaikan pengamatan maupun pencatatan dalam laporan RKL-RPL, paling lambat 14 hari kalender. Perusahaan juga wajib menggunakan beton teteapod untuk membangun turap penahan gelombang sisi Utara dan Timur, paling lama 60 hari.

Perusahaan juga diperintahkan melakukan kewajiban lain dalam izin lingkungan aling lama 30 hari. Kewajiban-kewajiban itu antara lain meninjau ulang, dan menata kerja samasama dengan kontraktor tanah urug (merah), mencatat tonase kendaraan, dan mengkaji dampak reklamasi terhadap nelayan.

Menteri Siti juga memerintahkan, perusahaan mengelola lingkungan hidup untuk mencegah dampak lingkungan lebih lanjut selama operasi perusahaan terhenti.

“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perintah menteri kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur Jakarta,” kata Roy.

 

Jembatan memasuki Pulau C dan D, dari plang penunjuk sudah diberi nama," Pulau Golf". Foto: Sapariah Saturi

Jembatan memasuki Pulau C dan D, dari plang penunjuk sudah diberi nama,” Pulau Golf”. Foto: Sapariah Saturi

 

San Avri Awang menimpali, dalam keputusan menteri ini menegaskan pembatalan reklamasi Pulau E. “Karena Pulau E itu Amdal satu dengan C,D. Ada beberapa pelanggaran di dalamnya. Karena itu, kebetulan belum dikerjakan, dibatalkan saja. Jadi kita tegas untuk Pulau E.”

Kala bertemu para pejabat KLHK, Kosasih tampak berusaha membela diri dan mencari jawaban, meskipun sekaligus mengakui kekurangan dan bersedia menjalankan perintah menteri.

Bahkan dia sempat berdebat dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, San Avri Awang terkait hal-hal yang tak ada dalam Amdal, seperti sumber air bersih. Kosasih berkelit kalau itu baru Amdal reklamasi, belum peruntukan. Awang dan Ilyas mengatakan, justru, pengembang harus melengkapi Amdal sekalian menjadi satu paket.

Soal pasir urug-an saja jawaban Kosasih mencla mencle. Sekali bilang mereka sudah jauh hari mengecek ke lapangan soal ketersediaan pasir penyuplai mereka, bahkan mengecek dokumen-dokumen. Tawaran penjual pasir banyak, katanya, dan mereka memeriksa terlebih dahulu. Sekali bilang tak perlu mengecek lebih jauh soal dampak dari pengurug-an sumber pasir reklamasi karena bukan ranah pengembang. Dia bilang, sebagai pembeli bukan urusan, kalau mereka lakukan malah melampaui kewenangan. Dia malah mengandaikan, kalau membeli produk di supermarket tak akan menanyakan dampak dari barang yang dibeli.

Perusahaan, katanya, banyak pemasok pasir yang semua berasal dari perairan di Kabupaten Serang. “Asal dari Serang, di perairan Pulau Tunda. Intinya semua sumber pasir laut berdasarkan dari penyuplai yang sudah ada izin pertambangan daerah, surat izin golongan C yang diterbitkan kabupaten maupun provinsi di Banten.”   Temuan KLHK menyebutkan sebaliknya, tak ada kejelasan sumber material. Ini  menjadi poin bagi perusahaan untuk memberikan rincian jelas soal data ini.

Selesai di Pulau C dan D, rombongan bertolak ke Pulau G menggunakan tiga speedboat. Pulau dengan pengembang PT Muara Wisesa Samudra ini masih tahap reklamasi, belum ada kontruksi bangunan di atasnya. Di sana, KLHK sempat mengambil sampel pasir urug dan menancapkan plang penyegelan.

Pemda Jakarta, juga sudah menyegel bangunan-bangunan yang berdiri tanpa IMB maupun Amdal ini. Foto: Sapariah Saturi

Pemda Jakarta, juga sudah menyegel bangunan-bangunan yang berdiri tanpa IMB maupun Amdal ini. Foto: Sapariah Saturi

Sama dengan Pulau C dan D, pengembang Pulau G juga kena sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan reklamasi dan konstruksi. Pengembang dinilai melanggar izin lingkungan.

Adapun pelanggaran-pelanggaran itu, antara lain, memobilisasi peralatan dan pengangkutan material reklamasi tak sesuai pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Tak dapat menjelaskan rinci mengenai sumber dan jumlah material pasir urug, batu dan tanah untuk reklamasi.

Pengembang juga menggelar material reklamasi dari sisi tengah, ke utara. Seharusnya, diawali bagian selatan ke arah timur, lalu ke barat, dilanjutkan bertahap ke Utara. Lalu, tak melakukan kewajiban lain tercantum dalam izin lingkungan seperti koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas dan PT Pertamina Energi terkait pengawasan dan evaluasi bersama kinerja penggelaran material reklamasi, maupun perbaikan teknik penanggulangan sedimen.

Pelanggaran lain terkait proses penerimaan tenaga kerja tahap prakontruksi, sosialisasi rencana reklamasi Pulau G, pengukuran debit Kali Karang, pengukuran arah dan kecepatan arus serta kualitas air laut sesuai koordinat titik.

Dengan berbagai pelanggaran itu, Menteri LHK memerintahkan perusahaan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan izin lingkungan, paling lambat 14 hari kalender. Pengembang wajib melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah dampak lingkungan lebih lanjut selama operasional berhenti.

Wasesa juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan perintah Menteri LHK dan Guberur Ahok. Bila perusahaan tak melaksanakan, akan kena sanksi lebih berat.

 

Pulau G, yang masih proses reklamasi belum kontruksi bangunan juga kena segel KLHK. Foto: Sapariah Saturi

Pulau G, yang masih proses reklamasi belum kontruksi bangunan juga kena segel KLHK. Foto: Sapariah Saturi

 

San Avri Awang menambahkan, mengatakan, prinsipnya, dengan keluar sanksi ini semua kegiatan berhenti. Terkecuali, kegiatan-kegiatan sesuai perintah keputusan menteri.

Menteri LHK, katanya,  mengeluarkan tiga surat keputusan, yakni, kepada pengembang Pulau C dan D dan pengembang Pulau G serta buat pemerintah Jakarta. Surat keputusan kepada pemerintah Jakarta, katanya, untuk pengawasan terhadap dua pengembang dalam melaksanakan perintah sanksi. “Kalau tak jalan akan ada sanksi lebih keras. KLHK lakukan supervisi dan pengawasan.”

Senada dikatakan Ilyas Asaad. Dia mengatakan, dua surat keputusan menteri kepada pengembang sedangkan satu keputusan ditujukan kepada pemerintah (Pemda Jakarta juga KLHK). Tujuannya,  untuk supervisi dan pengawasan pada pengembang.

Pemerintah Jakarta, katanya, harus memperbaiki izin lingkungan yang sudah dikeluarkan. Perbaikan itu, berdasarkan kajian lingkungan meyeluruh yang melihat semua aspek bukan hanya reklamasi.

Juga melaksanakan supervisi dan pengawasan terhadap pekerjaan yang harus dijalankan pengembang. Pemda Jakarta dan KLHK, kata Ilyas, diminta mengawasi bahkan mengambil langkah hukum terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan material.

 

Bangunan di muka Pulau C. Kini semua operasi pengembang harus setop, kecuali yang diperintahkan menteri dalam surat keputusan. Foto: Sapariah Saturi

Bangunan di muka Pulau C. Kini semua operasi pengembang harus setop, kecuali yang diperintahkan menteri dalam surat keputusan. Foto: Sapariah Saturi

Pulau G, tampak dari kejauhan. Foto: Sapariah Saturi

Pulau G, tampak dari kejauhan. Foto: Sapariah Saturi

Alat berat mangkal di Pulau C dan D. Foto: Sapariah Saturi

Alat berat mangkal di Pulau C dan D. Foto: Sapariah Saturi

Yani Mati Menjelang Petang, Ada Apa dengan Kebun Binatang Bandung?

Ada apa dengan Kebun Binatang Bandung?

Mungkin pertanyaan itu agaknya relevan dengan kondisi yang terjadi di Kebun Binatang Bandung sekarang ini. Setelah berhembus kabar pilu atas matinya gajah betina asal Lampung bernama Yani berusia 34 tahun, pada Rabu (11/05/2016), sekitar pukul 18.36 WIB.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, kondisi gajah sumatera tersebut dalam keadaan sakit selama sepekan dan tergolek lemah tak berdaya di dekat kandangnya sampai akhirnya mati. Tidak adanya dokter hewan selama hampir 1 tahun menambah kemelut pengelolaan Kebun Binatang Bandung yang sudah lama berdiri.

 

Walikota Bandung Ridwan Kamil sempat mengunjungi Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, yang akhirnya mati pada Rabu (11/05/2016). Foto : facebook Ridwan Kamil

Walikota Bandung Ridwan Kamil sempat mengunjungi Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, yang akhirnya mati pada Rabu (11/05/2016). Foto : facebook Ridwan Kamil

 

Mengenai hal itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar bersama sejumlah tim nekropsi gabungan diantaranya Balai Veteriner Subang, Taman Safari, Dinas Pertenakan Jabar, Rumah Sakit Hewan Cikole Lembang, UPT Klinik Hewan dan Bidang P3H Disperta Bandung melakukan investigasi terkait kematian Yani.

Diagnosa sementara setelah dilakukannya otopsi terhadap bangkai gajah, hasilnya menunjukan penyakit komplikasi. Dari segi fisik gajah tersebut mengalami lecet akibat salah satu tubuhnya berbaring. Namun setelah diteliti lebih lanjut, gajah tersebut mengalami perubahan pada paru-paru, limpa dan hati.

“Ini masih diagnosa sementara. Kemungkinan radang paru-paru. kemudian pada limpa terdapat nodul atau benjolan dan pada hati juga mengalami peradangan. Mungkin itu yang menjadi penyebab kematian gajah bernama Yani, ” kata  Kepala Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Jawa Barat, Sri Mujiartiningsih kepada wartawan usai pelaksanaan otopsi di Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Kamis (12/5/2016).

 

Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, yang mati pada Rabu (11/05/2016). Hasil nekropsi menunjukkan Yani yang berusia muda, mati karena berbagai komplikasi penyakit. Foto : Dony Iqbal

Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, yang mati pada Rabu (11/05/2016). Hasil nekropsi menunjukkan Yani yang berusia muda, mati karena berbagai komplikasi penyakit. Foto : Dony Iqbal

 

Sri menuturkan sakit yang diderita Yani diperkirakan awal Maret, tetapi penyakit kronis mulai bersarang seminggu lalu sehingga membuatnya roboh. Untuk mengetahui kelanjutan diagnosa kata dia, masih menunggu pengujian lab dari Balai Veteriner Subang, Balai Penyidikan Penyakit Hewan Cikole dan lab FHK ITB. Dan untuk hasilnya menunggu 3 bulan kedepan.

Masih Muda

Ketua tim otopsi yang juga dokter hewan dari Taman Safari Indonesia, Yohana Tri Hastuti mengatakan penyakit yang menyerang paru – paru gajah biasanya akibat bakteri. Jika melihat dari segi usia kata dia, usia hidup gajah pada umumnya bisa mencapai 80 tahun. Dan untuk ukuran Yani, sebenernya belum tergolong tua malah masih muda.

Dia menuturkan penyakit paru-paru, limpa dan hati, umum diderita oleh gajah bahkan mamalia besar pun rentan terkena. Dia melanjutkan memang perlu penangan khusus untuk mengatasi penyakit tersebut supaya satwa tidak terjangkit.

“Secara umum gejalanya yakni berawal dari dahak, batuk dan berat badan menurun. Kalo batuk ada iler dari hidung. Tetapi Kalau tidak tertangani dengan baik dapat mematikan. Untuk spesifiknya  kami masih menunggu hasil dari laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti komplikasi,” kata dia.

 

Tim gabungan nekropsi Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, menjelaskan dugaan sementara kematian gajah tersebut. Foto : Dony Iqbal

Tim gabungan nekropsi Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, menjelaskan dugaan sementara kematian gajah tersebut. Foto : Dony Iqbal

 

Dia menambahkan ada kemungkinan perubahan metabolisme dalam tubuh gajah tersebut. Hal tersebut terlihat dari perubahan kondisi hati yang erat kaitannya dengan sistem metabolisme. Perlu dilihat lagi, kata Yohana, dari metabolismeya nutrien yang dicari terdapat perubahan di hati ke arah kelainan metabolisme.

Disinggung soal keracunan makanan, dia mengatakan tidak ada kelainan dari sistem pencernaan gajah. Termasuk penyakit yang diakibatkan oleh cacing.”Ini bersih (pencernaan). Cacing dewasa juga tidak ditemukan. Kalau jumlah makanan dari kondisi badan sudah sesuai cukup,” ucapnya.

Teguran

Pihak BKSDA sendiri telah melayangkan teguran tertulis kepada pihak pengelola kebun binatang. “Menurut aturan wajib memiliki dokter hewan. kemudian perlu melaporkan secara periodik perlihal data perawatan, kesehatan, kelahiran dan kematian kepada kami,” kata kepala BKSDA, Sylvana Ratina.

Dia menyesalkan kurang terbukanya pengelola terhadap kondisi yang ada di kebun binatang. Padahal menurutnya, bulan febuari lalu telah melakukan pembinaan teknis disini. Dia menuturkan karena dokter hewannya mengundurkan diri, pihak pegelola beralasan sulit untuk menemukan dokter hewan. Jika terbuka mungkin semua pihak akan membantu.

 

Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, saat sekarat pada Rabu (11/05/2016). Hasil nekropsi menunjukkan Yani yang berusia muda, mati karena berbagai komplikasi penyakit. Foto : Dony Iqbal

Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, saat sekarat pada Rabu (11/05/2016). Hasil nekropsi menunjukkan Yani yang berusia muda, mati karena berbagai komplikasi penyakit. Foto : Dony Iqbal

 

Dia menegaskan agar pihak pengelola segera memperbaiki kondisi kebun binatang, mulai dari sarana prasarana hingga memperhatikan kesejaheraan satwa. Dia melanjutkan apabila pengelola tidak sanggup maka satwa tersebut akan disita untuk negara dan akan dilimpahkan ke LK (lembaga konservasi) yang lebih baik pengelolaannya.

Sebelumnya Walikota Bandung, Ridwan Kamil sempat menengok Yani pada Rabu (11/05/2016), beberapa jam sebelum akhirnya mati. Dia mengaku prihatin dan menyayang atas peristiwa tersebut.

“Tadi pagi saya menengok gajah bernama Yani yang sekarat. Ternyata magrib tadi sudah meninggal. Kebun Binatang Bandung ini tidak dikelola Pemkot (Bandung), namun dikelola dan milik yayasan pribadi yang menyewa ke tanah Pemkot. Kondisinya sangat tidak layak dan sudah setahun tidak ada dokter hewan,” kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam akun facebook-nya.

Emil mengatakan pihaknya telah melayangkan teguran kepada pengelola Kebun Binatang Bandung. “Berkali-kali sudah ditegur agar memperbaiki pengelolaan kebun binatang ini. Pemkot sedang mencari upaya hukum untuk memaksa pengelola bisa memperbaiki masalah ini. Semoga ada solusinya,” katanya.

 

Walikota Bandung Ridwan Kamil sempat memberikan susu dalam botol kepada Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, yang akhirnya mati pada Rabu (11/05/2016). Foto : facebook Ridwan Kamil

Walikota Bandung Ridwan Kamil sempat memberikan susu dalam botol kepada Yani, gajah sumatera koleksi Kebun Binatang Bandung, Jabar, yang akhirnya mati pada Rabu (11/05/2016). Foto : facebook Ridwan Kamil

 

“Saya berharap pengelolaan kebun binatang bisa ditingkatkan lagi dan bisa naik kelas. Dan saya meminta agar pihak pengelola mau mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat. Kami sebetulnya beberapa kali menyampaikan ide dan tawaran bantuan bagi Yayasan Kebun Binatang, tapi tidak pernah ditanggapi,” ujarnya.

Dalam akun facebooknya, Emil menanggapi komentar Novianti Pratiwi yang mengatakan Kebun Binatang Bandung sangat komersial dengan harga tiket yang mahal, tetapi tidak merawat koleksi binatangnya. “Ini komplain yang sudah sangat banyak. Seharusnya pengelola peka dan memahami,” kata Walikota Bandung itu.

Dalam akun twitternya, Emil juga menanggapi cuitan Ninuk Pambudy agar izin Kebun Binatang Bandung dicabut supaya tidak ada lagi hewan koleksi yang mati. “Ijin operasional kebun bintang ada di kementrian KLHK, bukan di pemda. Kami hanya bisa menyampaikan komplain,” cuit Emil.

Animo Masyarakat

Kebun bintang seluas 14 hektar tersebut memiliki koleksi 213 jenis satwa diantaranya adalah gajah sumatera. Sementara itu gajah Yani sudah dikuburkan di dekat kandang gajah di area Kebun Binatang. Area disekitar kandang diseterilkan dari pengunjung dengan tali dengan radius 1 kilometer.

Dengan kejadian tersebut koleksi gajah tinggal tiga ekor dan kondisinya pun terindikasi kurang sehat. Dalam waktu dekat BBKSDA Jabar akan melakukan pengecekan terhadap seluruh satwa yang ada.

Saat proses otopsi berlangsung, kebun binatang sempat ditutup sekitar 3 jam lebih. Ratusan pengunjung sempat terlantar. Namun begitu, tak menurunkan antusiasme masyarakat untuk berwisata edukasi di kebun binatang yang terletak di paru – paru Kota Bandung.

 

Antusiasme pengunjung yang menunggu Kebun Binatang Bandung, Jabar, pada Kamis (12/05/2016) dibuka karena ditutup selama proses otopsi nekropsi Yani, gajah sumatera yang mati. Foto : Dony Iqbal

Antusiasme pengunjung yang menunggu Kebun Binatang Bandung, Jabar, pada Kamis (12/05/2016) dibuka karena ditutup selama proses otopsi nekropsi Yani, gajah sumatera yang mati. Foto : Dony Iqbal

 

Warga Desak Hentikan Pembahasan Amdal Semen Gombong Selatan

Ornamen indah di dalam goa-goa di Perbukitan karst Gombong. Foto: Tommy Apriando

 

Pembahasan dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pertambangan semen oleh PT. Semen Gombong, berlangsung Senin, (2/5/16 ). Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) mendesak pembahasan Amdal dihentikan. Mereka menyatakan, penyusunan tak melibatkan masyarakat terdampak dan banyak kebohongan data.

Menurut perwakilan Perpag, Lapiyo, rencana pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping dapat merugikan rakyat serta melanggar hak asasi manusia di sekitar pabrik dan tambang. “Karst menyimpan air dan mengalir lewat sungai bawah tanah. Jika ditambang, air akan hilang,” katanya.

Sejak era Orde Baru, anak usaha Medco Group ini di Desa Sikayu ini sudah pembebasan lahan. Kala itu, pembebasan lahan sarat intimidasi dan penggelapan uang pembayaran tanah. Terjadi juga kontroversi perubahan bentang alam karst hingga mempersempit kawasan lindung. Pemangkasan bentang alam karst ini, katanya, tak mengacu peraturan terkait ciri ciri wilayah karst.

Dari penelitian bersama Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI), wilayah yang dipangkas memiliki ciri karst lindung, berbukit kerucut, gua dan ponor serta sungai bawah tanah. Pemangkasan bentang alam karst ini, diduga kongkalikong antara pejabat berwenang dengan perusahaan Semen. Dia menuntut, pemerintah membentuk tim investigasi terkait masalah ini. “Jika ditemukan kolusi dan suap pelaku wajib dibawa kemeja hijau.”

Lapiyo mengatakan, selain soal pembebasan lahan dan penetapan bentang alam karst, Amdal cacat hukum.  Pelibatan dan sosialisasi perusahaan sangat minim. Dalam sosialisasi, perusahaan diduga membohongi publik. Kebohongan ini, katanya, saat menjelaskan soal karst dan fungsi karst. Semen Gombong menyatakan, penambangan tak akan berpengaruh terhadap debit sumber mata air rakyat tetapi dalam dokumen resmi draf Amdal dinyatakan kuantitas dan kualitas air akan berkurang saat penambangan berjalan.

Dalam sosialisasi, perusahaan menyatakan, wilayah tambang bukan aliran sungai bawah tanah tetapi tak dapat membuktikan secara ilmiah dengan menunjukkan peta geo hidrologi. Amdal layak tak lanjut karena rakyat sekitar menolak.

“Ini hak rakyat ikut menentukan pembangunan di desa mereka. Jangan sampai demi Investasi, kesejahteraan dan keselamatan rakyat jadi tumbal.”

Samtilar, Ketua Perpag mengatakan, alasan lain penolakan tambang karena khawatir sumber mata air hilang. Air ini, untuk minum, pertanian, perikanan dan kegiatan lain. Dengan pengetahuan kesejarahan dan pengetahuan empiris, rakyat berani memastikan penambangan pasti merusak sumber air.

Petrasa Wacana, Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye MS mengatakan, penambangan karst Gombong akan menghilangkan zona epikarst. Zona ini, sebagai penyimpan utama air hujan antara 5-50 meter bagian atas perbukitan karst. Ia pengontrol sistem kartifikasi.

Air tersimpan, katanya,  mampu melarutkan batuan gamping melalui zona-zona rekahan menuju sungai bawah tanah. Fungsi utama air sebagai media pelarut membentuk speleothem dan sistem perguaan atau sungai bawah tanah.

Berdasarkan penelitian MSI 2015, water tracing menggunakan merang, pada Goa Pucung dan Jeblosan, setelah beberapa hari merang keluar pada mata air Goa Candi, Kali Winong dan Kali Sirah.

Berdasarkan analisis pola aliran, sungai bawah tanah melewati areal IUP hingga penambangan berdampak langsung pada sungai bawah tanah yang mengalir ke Kali Winong dan Kali Sirah.

Bukit-bukit penyimpan air utama kala hilang mengakibatkan air hujan tak tersimpan pada zona epikarst. Dia meningkatkan debit air permukaan, hilang mata air sumber air utama Desa Sikayu. “Air tak terserap menyebabkan banjir.”

Pemkab Kebumen, hingga kini belum mengambil sikap terhadap permohonan izin lingkungan Semen Gombong. Bupati Kebumen HM Yahya Fuad mengatakan, warga pro kontra terhadap rencana penambangan Semen Gombong. Banyak warga khawatir tambang akan merusak goa dan sumber mata air.

“Saya sudah rapat dengan gubernur dan menyampaikan kepada bapak Presiden. Intinya pesan beliau, (ambil keputusan) mana terbaik bagi masyarakat,” kata Fuad.

 

Peta lokasi proyek PT Semen Gombong

Peta lokasi proyek PT Semen Gombong

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rilis mengatakan, penyusunan Amdal harus melibatkan berbagai pihak, mulai pakar, Badan Lingkungan Hidup (BLH), hingga tokoh masyarakat.

“Saya mau ini jadi pembelajaran bagus. Kalau ada catatan dari pakar yang belum sesuai, mohon dari tim (tim penyusun Amdal) bisa melengkapi. Kalau memang bisa boleh berdebat,” katanya. Penyusunan Amdal harus adil dan menghasilkan studi kelayakan terhadap lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan.

 

Tak layak

Pakar Ekologi Universitas Diponegoro Norma Afiati dalam pembahasan Amdal menyatakan, Amdal Semen Gombong tak layak karena tim penyusun belum menyebutkan lengkap entitas di karst Gombong, lokasi rencana penambangan pabrik semen. Padahal, daerah itu banyak hewan ampibi. Jika entitas tak disebutkan  khawatir penambangan merusak populasi mereka.

“Di dalam RK-RPL tak jelas letak. Koordinat tak ada. Spesifikasi kontruksi, apakah dinding tanah, beton terbuka, atau tertutup kemiringan tidak disebutkan. Padahal ampibi katak cs organisme menuju kepunahan karena habitat ciut.

Direktur Semen Gombong Aries Tarjimanto mengatakan, pabrik semen berkapasitas produksi 2,3 juta ton semen per tahun atau 1,9 ton clinker per tahun dengan luas tambang batu lempung 124 hektar. Tambang batu gamping 147,5 hektar. Penyusunan Amdal  oleh tim sudah menerapkan konservasi lahan, revegetasi, hingga pembuatan embung.

Menurut dia, dampak kerusakan lingkungan bisa diminimalisasi. “Kami akan konservasi lahan, penanaman pohon di lokasi yang tak boleh ditambang hingga revegetasi dan pembuatan embung.”

Dia mengklaim, ada pabrik semen membantu perekonomian warga sekitar karena menyerap pekerja lokal 1.600 orang masa konstruksi, 360 orang pengoperasian, dan 50 pekerja tambang.

 

Bahagianya Ratu yang Kini Memiliki Bayi Badak Betina

Badak betina yang lahir di Suaka Rhino Sumatera, Way Kambas Lampung. Foto: YABI

Badak betina yang lahir Kamis, 12 Mei 2016, di Suaka Rhino Sumatera, Way Kambas, Lampung. Foto: YABI

 

Kabar bahagia datang dari Suaka Rhino Sumatera (Sumatran Rhino Sanctuary, SRS) Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Kamis, 12 Mei 2016, pukul 05.40 WIB, Ratu melahirkan anak ke dua yang berkelamin betina. Hadirnya bayi betina badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) ini menggenapi kebahagian empat tahun sebelumnya yaitu kelahiran Andatu pada 23 Juni 2012 yang berkelamin jantan.

Ratu (15 tahun), sang induk, merupakan badak betina hasil tangkapan di Way Kambas yang dikawinkan dengan Andalas (15 tahun), yang lahir di Kebun Binatang Cincinnati, Amerika Serikat (2001) dan dipulangkan ke Indonesia tahun 2007 lalu.

Ratu menunjukkan tanda akan melahirkan pukul 03.00 WIB. Selama dua jam, proses kelahiran tersebut berlangsung yang berjalan lancar. Tak lama setelah menjejakkan kaki di bumi, bayi betina yang belum diberi nama ini berjalan perlahan dan segera menyusu pada induknya. Kondisi Ratu sendiri, meski terlihat kelelahan hebat namun secara keseluruhan tampak sehat.

Seluruh proses kelahiran ini diawasi oleh perawat satwa dan dokter hewan SRS yaitu Zulfi Arsan dan Ni Made Ferawaty; tim dokter dari Kebun Binatang Taronga, Australia; Kebun Binatang White Oak, Amerika Serikat; dan perawat satwa senior Kebun Binatang Cincinnati, Amerika Serikat.

 

Prosesi kelahiran badak betina yang dimulai dari kaki belakang. Badak betina ini anak kedua Ratu. Foto: YABI

Prosesi kelahiran badak betina yang dimulai dari kaki belakang. Badak betina ini anak ke dua Ratu. Foto: YABI

 

Pada kehamilan ke dua ini Ratu, sebagaimana kehamilan pertama, mendapat tambahan hormon penguat kehamilan yang diberikan melalui makanan harian. Pemeriksaan kesehatan kehamilan juga dilakukan rutin menggunakan alat Ultrasound (USG) minimal empat kali dalam sebulan. Pemeriksaan intensif, bahkan dilakukan sejak pertengahan April 2016 yaitu tiga kali sehari.

 

 

Kelahiran bayi betina ini mundur lima hari dari jadwal yang diperkirakan semula yaitu antara tanggal 5-7 Mei 2016. Zulfi Arsan yang dihubungi Mongabay Indonesia sebelumnya menuturkan bila minggu pertama Mei merupakan prediksi kelahiran tersebut. “Diperkirakan, minggu pertama Mei. Lebih tajamnya antara 5-7 Mei.”

Menurut Zulfi, semua staf dan tim dokter beserta segala persiapan matang telah dilakukan untuk menyambut kelahiran tersebut. “Kita menunggu, deg-degan juga. Tapi sudah menunjukkan sedikit tanda-tanda kelahiran. Kita berharap, proses kelahirannya normal tanpa ada kendala,” tuturnya ketika dihubungi Mongabay lagi, Selasa (10 Mei 2016).

 

 

Empat kamera CCTV dipasang di kandang Ratu. Foto atas dan bawah: YABI

 

Sebagaimana dikutip dari situs Yayasan Badak Indonesia, kelahiran anak ke dua Ratu memang hanya menunggu waktu. Fisiknya yang kian membesar, terlihat pada bagian perutnya. Ambingnya juga bertambah besar.

Jelang kelahiran tersebut, Ratu banyak mengalami perubahan tingkah laku, terlebih saat kontraksi pada perutnya. Saat mengalami kontraksi di kandang, Ratu terus bergerak, ingin keluar dengan memanjat pagar pembatas. Sementara, saat di luar kandang, ia sering memanjati pohon.

Emosinya tampak tidak stabil dan sensitif terhadap lingkungan sekitar, terlebih bila melihat kehadiran orang baru yang tidak dikenalnya. Pada detik kelahiran tersebut, Ratu lebih makin gelisah dengan melakukan kegiatan singkat. Misal berjalan, tidur sebentar, sedikit makan, memainkan peralatan enrichment berupa bola “boomer” serta merobohkan pohon kecil di wilayah bomanya.

Perilaku lain yang juga terlihat adalah Ratu mengangkat kaki depannya ke atas pohon hingga badannya berdiri vertikal. Ratu juga sering mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. “Alhamdulillah, proses lahirannya lancar, meski kaki belakang terlebih dahulu. Keduanya dalam pengawasan intensif,” papar Zulfi kembali, Kamis sore (12/05/2016).

 

Pemeriksaan kehamilan Ratu menggunakan USG oleh dokter hewan SRS, Zulfi Arsan. Foto: YABI

 

Ratu dengan perutnya yang membesar sebelum melahirkan badak betina. Foto: YABI

 

Adopsi

Haerudin R. Sadjudin, ahli badak Indonesia yang juga Program Manajer Yayasan Badak Indonesia (YABI), menuturkan kelahiran badak betina ini membawa kabar baik bagi pelestarian badak sumatera yang populasinya saat ini diperkirakan sekitar 100 individu. “Kita masih menunggu Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Presiden Jokowi yang akan memberikan nama pada bayi ini,” tuturnya dihubungi terpisah.

Program kedepan, untuk melahirkan badak jantan atau betina agak sulit. Namun, kita berharap, kelahiran badak yang rentang normalnya empat tahun sekali ini berjalan lancar. Ini juga berlaku bagi badak sumatera yang berada di alam. “Usia produktif badak untuk melahirkan sekitar 35 tahun. Melihat usia Ratu saat ini, kita berharap akan lahir lagi badak dari rahimnya 3-4 individu. Selain itu, kita berharap mendapatkan badak jantan atau betina dari alam, sehingga pertambahan populasi tidak mengandalkan Ratu semata.”

 

Ratu yang terlihat resah jelang kelahirannya pada 4 Mei 2016. Foto: YABI

 

Aktivitas Ratu jelang lahiran anak ke dua. Foto: YABI

 

Haerudin menjelaskan, kelahiran badak betina ini yang mundur dari jadwal perkiraan, masih dalam batas normal. Karena, kehamilan badak sumatera hingga kelahiran antara 14-16 bulan. Kelahiran kali ini yang menginjak usia 14 bulan sebagaimana yang terjadi saat lahirnya Andatu. “Kelahiran ini berjalan lancar dan normal.”

Saat ini di SRS ada tujuh individu badak yaitu Ratu, Andalas, Rosa, Bina, Harapan, Andatu, dan adik andatu yang betina ini. Bertambahnya jumlah badak di SRS, otomatis harus dilakukan perluasan kandang. Untuk satu badak memerlukan 20 hektar lahan yang terbagi 10 hektar sebagai lahan rotasi pakan. Saat ini, Andatu yang usianya 4 tahun juga telah dibuatkan kandang sendiri. “Kami dari YABI, membuka sistem adopsi kepada pihak atau seseorang yang ingin mengangkat anak badak yang baru lahir ini sebagai upaya pelestarian badak sumatera. Kami juga membuka peluang bagi public figure untuk menjadi duta badak, satwa langka kebanggaan Indonesia,” ujar Haerudin.

Badak sumatera saat ini tersebar di Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, hingga Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sedangkan di Kerinci Seblat, diperkirakan sudah tidak ada lagi. “Untuk badak sumatera di SRS ini, bila jumlahnya memadai dan areal Way Kambas dijamin dalam pengawasan dan pemantauan 24 jam melalui aplikasi teknologi terkini, serta kerja sama semua pihak maka pelepasliaran bisa dilakukan. Yang penting ada garansi tidak akan ada ancaman baik dari perburuan maupun kerusakan habitat. Ini kuncinya,” papar Haerudin.

 

Ratu dan Andatu, anak pertamanya di Juni 2012. Foto: YABI

 

 

Melacak Buah Sampai ke Sumbernya: Komitmen Perusahaan untuk Sawit Berkelanjutan. Seperti Apa?

Perkebunan kelapa sawit. Foto: Ridzki R. Sigit

Komoditas sawit kerap dikaitkan dengan berbagai masalah lingkungan dan sosial, termasuk kebakaran lahan gambut, hilangnya habitat dan keragaman hayati hutan, hingga konflik sosial masyarakat yang tidak kunjung usai. Beragam masalah ini menjadikan produk komoditas sawit Indonesia belum mendapat pengakuan dunia internasional sebagai produk berkelanjutan. Padahal, sawit dianggap produk penting penyumbang devisa negara.

Presiden Jokowi pada bulan April 2016 telah mengumumkan rencana pemerintah untuk memberlakukan moratorium perluasan izin perkebunaan sawit. Presiden menyatakan bahwa perkebunan sawit di Indonesia harus diarahkan kepada produktivitas per hektar, tidak lagi berorientasi pada perluasan.

Data Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), merilis dari sekitar 10,4 juta hektar lahan sawit di Indonesia, maka pada 2014 produksi sawit Indonesia adalah sebesar 31, 5 juta ton, dan terus mengalami kenaikan di 2015 menjadi 32,5 juta ton. Adapun 81 persen produk ditujukan untuk ekspor.

Bersamaan dengan beragam munculnya masalah seputar sawit muncul, pembelipun mendapat tekanan dari berbagai organisasi masyarakat sipil agar membeli produk-produk berkelanjutan, atau dari sawit-sawit tak bermasalah. Buat memastikan itu, pembeli mulai menginginkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari sumber-sumber yang bisa diketahui asal usul alias  keterlacakan jelas.

Lewat sertifikasi berlabel ‘hijau’, baik yang dilakukan pebisnis dan pemerintah untuk menuju keberlanjutan, dirilislah berbagai aturan standard. Sebut saja, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2004, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2011, sampai terbaru,  Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) pada 2014 yang diinisiasi oleh berbagai kalangan.

Perusahaan besar sawit pun lalu menindaklanjuti dengan komitmen-komitmen ‘hijau’. Salah satunya adalah Golden Agri Resources (GAR), produsen sawit terbesar kedua dunia yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group yang berdiri sejak tahun 1996. Dengan kebun hingga 480 ribu hektar di seluruh Indonesia, perusahan pun berjanji tak akan merusak hutan dan menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi dengan tak lagi mengkonversi lahan bermuatan lebih 35 ton karbon per hektar.

Akhir tahun lalu, dan diumumkan Februari 2016, perusahaan telah selesai memetakan rantai pasokan ke pabrik. Ia meliputi 489 pabrik (mills) yang menyuplai minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO) dan palm kernels (PK) ke delapan kilang minyak mereka di seluruh Indonesia. Pada 26 April 2016, perusahaan ini mengumumkan target keterlacakan sawit sampai kebun, buat pabrik sendiri selesai 2017, sedangkan pabrik-pabrik pihak ketiga pada 2020.

 

Klik pada gambar untuk memperbesar

 

Agus Purnomo, Managing Director Sustainability & Strategic Stakeholders Enggagement GAR mengakui sistem lacak sumber sawit ini merupakan cara baru untuk menelusuri produk dari produk asal kebun hingga ke kilang (down stream). Menurutnya GAR memiliki delapan kilang minyak sawit yang membeli sawit dari 489 pabrik.

“Empat puluh empat pabrik milik kami sendiri, 445 pabrik lainnya independen, yang gak ada hubungan dengan kami. Bagi kami yang sulit mengetahui, pabrik itu ambil buah dari kebun siapa, ” jelas Purnomo.  Menurutnya saat ini, 90 persen bahan baku kilang dipasok dari 44 pabrik yang mereka miliki sendiri.

Purnomo mengakui, tuntutan pasar menjadi dasar kebijakan yang diambil pihak GAR. Transparansi pengelolaan menurutnya akan menjadi argumen pihaknya untuk menjawab tudingan kampanye negatif. “Kita capek ditanya-tanya. Bertahun-tahun berdebat, sawit dituding rusak hutan. Ini masalah gak selesai-selesai. Dengan sistem ini tak bisa ngomong sembarangan, kebun, pabrik bisa dilacak koordinatnya. Kunci solusinya di transparansi.” 

Dengan melakukan lacak buah sawit pun, menurutnya perusahaan akan diuntungkan karena dapat mengetahui proyeksi produksi kebun yang pada akhirnya akan masuk dalam resiko kelola bisnis jangka menengah perusahaan, termasuk mengetahui mana kebun yang bermasalah dan aspek legalitas kebun. “Untuk itu kami akan bangun kepercayaan dengan para pemasok,” jelasnya.

Pada September 2010, GAR pernah mendapat kritik keras dari RSPO terkait dengan praktik lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Akhirnya, pada 9 Februari 2011, GAR mengumumkan rencana menghentikan pengrusakan hutan Indonesia termasuk menghentikan konversi lahan gambut.

Sebelumnya pada akhir 2015, GAR berkomitmen tidak lagi membeli sawit yang merusak kawasan penting ekosistem, yaitu sawit yang ada di Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

 

Pembukaan lahan perkebunan sawit tampak dari udara. Presiden Jokowi pada bulan April 2016 menginstruksikan untuk melakukan moratorium izin perkebunan sawit. Foto: Lili M. Rambe

 

Lembaga Keuangan Didorong Terlibat Dalam Bisnis Komoditas

Sebelumnya terpisah dalam dialog tentang Sumberdaya Berkelanjutan Dunia yang diselenggarakan oleh Singapore Insititute of International Affair (SIIA) pada pertengahan April 2016, Menteri Lingkungan dan Air Singapura, Masagos Zulkifli, meminta lembaga keuangan dapat membuat dan terus mempromosikan praktik berkelanjutan bagi pembiayaan berbagai sektor, secara khusus yang berhubungan dengan basis perdagangan komoditas.

Saat diminta pendapatnya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Muliaman Hadad menyebutkan bahwa “Keuangan yang berkelanjutan bukan merupakan beban tambahan bagi lembaga keuangan, namun meniti arah masa depan bisnis yang baru.”

Meski tidak memiliki perkebunan, namun Singapura berperan sebagai hub yang penting di Asia Tenggara dalam aliran finansial dan jalur perdagangan komoditas. Tempat dimana investor, pusat jasa keuangan regional berdomisili, hingga tempat berkumpulnya para trader dan konsumen yang berhubungan dengan bisnis komoditas perkebunan.

Beberapa group perkebunan Indonesia memiliki kantor atau mendaftarkan diri dalam bursa di Singapura. Termasuk group GAR yang masuk listing bursa saham Singapura pada 1999 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$2,9 miliar pada perhitungan per 30 September 2015.

Modal dari Singapura merupakan investasi modal asing terbesar kedua setelah Malaysia di Indonesia. Pada periode 2010-semester I 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan aliran modal asing dari Singapura sebesar USD 28,35 milyar.

Terakhir pada bulan Maret 2016, BKPM menyebutkan adanya ketertarikan perusahaan Singapura yang bergerak dalam industri kimia organik tertarik untuk menginvestasikan dana hingga USD 36,2 juta untuk mendaur ulang ampas buangan minyak sawit untuk diolah menjadi bahan baku industri.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Singapura mengalami kerugian baik finansial maupun non finansial akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daratan Sumatera pada periode 2013-2015.

Pemerintah Singapura pun secara agresif lalu mendorong diloloskannya Transboundary Haze Pollution Act, suatu undang-undang yang dapat menjerat para pelaku kebakaran hutan yang diratifikasi oleh parlemen pada tahun 2014,

Dengan UU ini meski locus delicti kejadian terjadi di luar wilayah administrasi Singapura, pihak penegak hukum Singapura berhak untuk mendakwa para pelaku. Sejauh ini telah terdapat enam perusahaan di Indonesia yang terindikasi terlibat pembakaran lahan yang berpotensi terkena regulasi ini.

 

Semarak, Perayaan Hari Migrasi Burung Sedunia di Gorontalo

 

Danau Limboto yang penting bagi burung migran. Foto: Christopel Paino

 

Tidak banyak yang tahu bila 10 Mei 2016 diperingati sebagai Hari Migrasi Burung Sedunia atau World Migratory Bird Day (WMBD). Dan di Gorontalo, untuk pertama kalinya perayaan ini digelar. Perayaan yang diinisiasi oleh Gorontalo Biodiversity Forum (GBF). Anggota forum ini merupakan individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap penyelamatan satwa, khususnya burung migran di Gorontalo.

Selasa pagi, 10 Mei 2016, perayaan burung migran ini digelar dengan cara melakukan pengamatan di dermaga Danau Limboto dengan mengajak awak media serta sosialisasi pengenalan jenis-jenis burung kepada siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Telaga Jaya, di Desa Hutadaa. Sekolah tersebut berada di pesisir Danau Limboto dan merupakan lalu lintas migran serta habitat burung.

Ririn Hasan, anggota GBF yang juga staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Sulawesi Utara, mengatakan bahwa siswa sekolah dasar yang tinggal di pesisir danau mengenal dekat berbagai jenis burung. Namun, banyak yang tidak mengetahui bila burung tersebut statusnya dilindungi dan terancam punah. “Peran warga penting untuk menjaga kelestariannya.”

Dalam rilis yang dikeluarkan GBF, disebutkan beberapa jenis burung penetap di Danau Limboto di antaranya: elang bondol, elang paria, mandar batu, mandar besar, blekok, kuntul, dan cangak. Sedangkan jenis burung migran tercatat 49 jenis.

 

Berkik-kembang besar yang terlihat di Danau Limboto. Foto: Idham Ali/Gorontalo Wildlife Fotography

 

Jenis burung migran tersebut yaitu cerek kernyut (Pluvalis fulva), berkik-ekor lidi (Gallinago stenura), ibis rokoroko (Plegadis falcinellus), trinil pantai (Actitis hypoleucos), trinil semak (Tringa glaerola), trinil rawa (Tringa stagnatilis), dan kedidi ekor-tajam (Calidris acuminata).

“Migrasi burung di Danau Limboto mengalami puncaknya setiap Agustus hingga November. Mereka berasal dari belahan Utara seperti Siberia dan bagian Selatan yakni Selandia Baru,” kata Rosyid Azhar, anggota GBF.

Sementara itu, menurut Kepala Sekolah SDN 3 Telaga Jaya, Elvi Abubakar, pengenalan burung-burung yang ada di Danau Limboto kepada siswa penting dilakukan. Tidak hanya siswa, juga guru, karena materi yang diberikan tidak ada dalam kurikulum sekolah.

“Edukasi pelestarian burung ini penting. Siswa jadi tahu jenis burung dan kehidupannya seperti apa.”

Elvi berharap pengenalan ini menumbuhkan kesadaran anak sejak dini, sehingga tidak memburu, merusak dan memperdagangkan burung-burung yang ada di Danau Limboto.

Danny Rogi, aktivis lingkungan yang tergabung dalam GBF menjelaskan, WMBD dimulai pada 2006 yang merupakan kampanye peningkatan kesadaran untuk konservasi burung migran dan habitatnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) dan Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA), dua lembaga yang dikelola United Nations Environment Programme (UNEP).

Kampanye tahun ini secara finansial didukung oleh Kementerian Lingkungan Jerman, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB). Tema yang diusung adalah Stop Illegal Killing, Taking and Trade.

“WMBD dirayakan di seluruh dunia, tetapi yang paling penting adalah konteks lokalnya di Gorontalo yakni Danau Limboto yang juga disinggahi burung migran,” kata Danny.

Menurutnya, tidak semua daerah beruntung memiliki keanekaragaman hayati burung migran seperti Danau Limboto, sehingga perlu menggiatkan partisipasi warga pesisir dalam menjaga kawasan tesebut.

“WMBD ini salah satu pintu masuk penyelamatan danau secara menyeluruh karena keberadaan burung migran hanya satu dari sekian alasan mengapa danau ini tidak boleh punah.”

 

Mandar kelam di Danau Limboto. Foto: Idham Ali/Gorontalo Wildlife Fotography

 

Bukti Migrasi

Dalam rilis yang dikeluarkan GBF menjelaskan, pada  2015, Rosyid Azhar menemukan burung dengan stiker bendera Victoria di Danau Limboto. Kedidi golgol (Curlew Sandpiper) dengan tanda bendera khusus itu merupakan bukti bahwa Danau Limboto jalur migrasi burung dari belahan bumi yang lain.

Iwan Hunowu dari Wildlife Conservation Society melaporkan temuan burung tersebut kepada Australian Wader Study (AWS) Group, untuk mendapatkan informasi mengenai jalur migrasi burung.

“Berdasarkan informasi dari Roger Standen, orang yang bertanggung jawab dengan database perjumpaan burung migran berbendera dari Australasian Wader Study (AWS) Group, mengatakan benar jenis yang teramati di Danau Limboto berasal dari Victoria,” ungkap Iwan.

 

Perayaan burung migran di Gorontalo. Foto: Shita Hunowu Carundeng

Perayaan burung migran di Gorontalo. Foto: Shita Hunowu Carundeng

 

AWS memperkirakan burung tersebut melakukan perjalanan sejauh 4.795 kilometer, dengan sudut 327 derajat dari lokasi penandaan awal di Victoria, Australia.

“Mereka sangat berterima kasih dengan laporan temuan dari Forum Biodiversitas Gorontalo, karena hal itu dinilai sangat berarti bagi ilmu pengetahuan dan tujuan konservasi,” tambahnya.

Iwan yang juga anggota GBF mengatakan akan terus membangun komunikasi dengan AWS khususnya Global Flyway Network, dan berupaya agar Gorontalo memiliki bendera khusus untuk burung. “Penandaan tersebut sudah disepakati di tingkat internasional, membutuhkan alat dan harus dilakukan oleh orang dengan sertifikasi khusus.”

 

Koalisi Desak Para Gubernur Cabut Izin Tambang Bermasalah

Kolam tambang dan tanah galian yang ditinggalkan begitu saja setelah timah dikuras di Pulau Bangka. Bangka Balitung, salah satu pemeirntah daerah yang dinilai rendah dalam menindaklanjuti penertiban izin tambang sebagai tindaklanjut Korsup KPK. Foto: Sapariah Saturi

Kolam tambang dan tanah galian yang ditinggalkan begitu saja setelah timah dikuras di Pulau Bangka. Bangka Balitung, salah satu pemeirntah daerah yang dinilai rendah dalam menindaklanjuti penertiban izin tambang sebagai tindaklanjut Korsup KPK. Foto: Sapariah Saturi

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Permen 43 tahun 2015 menindaklanjuti koordinasi dan supervisi (korsup)  KPK sejak 2014. Dalam Permen ini, memerintahkan para gubernur segera mencabut izin usaha pertambangan yang tak clear and clean (CnC) paling lambat 12 Mei 2016. Hingga saat ini masih ada 3.982 izin usaha pertambangan tak CnC. Koalisi Anti Mafia Tambang mendesak gubernur segera menjalankan perintah aturan itu.

“Penertiban izin pertambangan  harus dilakukan pemerintah. Kalau lihat progress memang ada beberapa daerah lakukan penertiban seperti di Sumatera Selatan dan Jambi. Masih banyak harus ditindaklanjuti. Banyak gubernur tak bisa menertibkan IUP bermasalah,” kata Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay) Indonesia di Jakarta, Selasa (10/5/16).

Sebanyak 6,3 juta hektar izin tambang menyalahi aturan. 1,37 juta hectar di kawasan konservasi dan 4,93 juta hektar dalam hutan lindung. Menurut UU Kehutanan, wilayah itu harus bebas dari pertambangan.

Jika merujuk UU Mineral dan Batubara, Pasal 152 dinyatakan Menteri ESDM dapat menghentikan sementara atau mencabut IUP sesuai peraturan perundangan. Jika gubernur tak bisa mencabut, katanya, Menteri ESDM harusnya lakukan itu.

“Kita dorong gubernur maupun Menteri ESDM komitmen terhadap peraturan.”

Dia mengatakan, sudah ada rekonsiliasi IUP pertama kali pada 1 Mei 2011. Hasilnya, menunjukan dari 9.662 IUP, non Cnc 5.884. Tahap II rentang Oktober-November 2012, dari 10.971 IUP, 4.913 non CnC.

Kala pendelegasian ke provinsi pada 15 April 2014, dari 10.922 IUP, 4.880 non CnC. Sekitar rentang waktu Maret-Oktober 2015, dari 10.332 IUP, 3.948 non CnC. “Update terakhir April 2016, dari 10.348 IUP, 3.982 non CnC. Per April 2016 non CnC justru naik. Walaupun sudah ada korsub KPK menata perizinan pertambangan.”

Hasil Korsup minerba KPK ada 874 IUP dicabut atau dikembalikan, menemukan 1.087 IUP tak memiliki NPWP, 75% IUP tak membayar jaminan reklamasi dan pasca tambang. Temuan lain, ada piutang pelaku usaha kepada negara Rp25 triliun.

“Banyak perusahaan tak melaksakan kewajiban reklamasi pasca tambang menyebabkan banyak anak tewas di lubang tambang.”

Hendrik Siregar, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, jika gubernur dan Menteri ESDM tak menepati tengat waktu, bukan tak mungkin koalisi masyarakat sipil akan mengajukan gugatan perdata ke PTUN melalui mekanisme citizen lawsuit.

Dia menyarankan, Presiden melontarkan wacana moratorium izin tambang, bisa jadi kesempatan baik menata pertambangan. Seharusnya, bisa sinkronkan antara moratorium tambang dengan hasil korsub KPK.

Dia menyoroti banyak IUP pertambangan batubara dekat kawasan pemukiman. Seharusnya, jadi prioritas dalam penataan IUP non CnC.

 

Inilah dampak hilangnya kawasan hutan akibat tambang batubara. Foto: Hendar

 

Dalam menertibkan IUP non CnC, pemerintah jangan sampai bertindak diskriminasi. Hanya menertibkan IUP, sementara kontrak karya dan PKP2B dibiarkan. Penataan izin pertambangan bermasalah harus menyeluruh.

“Kalau kontrak karya dan PKP2B belum semua disesuaikan pertaruan UU dan memenuhi syarat harusnya juga dicabut. Pemerintah harus tegas. Penting bagi pemerintah menunjukan power terhadap pengelolaan sumber daya dlam. Jangan sampai seakan-akan  kontrak karya dan PKP2B memiliki kekuasaan,” katanya.

Peneliti Yayasan Auriga Syahrul Fitra mengatakan, penilaian penilaian Indeks Kinerja Pemeritah Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Korsup Minerba 2014-2015, pada 12 provinsi, rata-rata penataan izin diukur dari pengurangan IUP non-CNC hanya mencapai 21 %, Penataan izin tertinggi 49% oleh Jambi.

“Penertiban IUP tumpang tindah dengan hutan Konservasi, kinerja terbaik Sulawesi Tengah, dengan pengurangan IUP sampai 98%. Kinerja buruk di beberapa provinsi termasuk, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara.”

Berdasarkan pantauan, Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun, Jambi, masih ada perusahaan tambang beroperasi meskipun izin sudah dicabut.

Di Jambi, PT. Nan Riang, IUP 1.000 hektar sudah dicabut Pemerintah Muaro Jambi, di lapangan masih beroperasi.”Diduga masih pengangkutan batubara keluar dari konsesi, hingga Awal April 2016,” katanya.

Di Kecamatan Mandiangin, PT. Minemex Indonesia  tak menjalankan reklamasi. Satu lubang tambang kurang lebih 90 hektar, terbuka hingga merusak lingkungan dan berbahaya bagi masyarakat sekitar.

Di Kalimantan Timur,  hasil pemantauan menunjukkan tumpang tindih konsesi Izin tambang denga perkebunan dan tak reklamasi termasuk penutupan lubang tambang.

Lalu, PT Bumi Energy Kaltim, KSU. Paser Bolum Taka dan PT. Ena Sarana Energi, tumpang tindih dengan PT Majapahit Agroindustri, izin perkebunan sawit dan karet di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Tiga perusahaan pemegang IUP ini tidak penutupan lubang tambang tersebar di enam titik dengan luas bukaan lebih 95,6 hektar. Penataan izin pemerintah daerah belum maksimal. Setelah satu tahun Korsup Minerba, masih banyak izin non CNC.”

Menurut Syahrul, pengawasan pemerintah terhadap kewajiban dan kebijakan daerah sangat lemah. Dia meminta KPK tetap supervisi terhadap penataan izin pertambangan. “Pemerintah juga harus penegakan hukum terhadap pelanggaran ini.”

Bocah 5 Tahun yang Terjatuh di Gundukan Batubara Menyala Itu Meninggal Dunia…

Muhammad Arham yang mengalami luka serius akibat terjatuh di gundukan batubara menyala. Tangis pilu mengiringi kepergiannya. Foto: Jatam Kaltim

Muhammad Arham yang mengalami luka serius akibat terjatuh di gundukan batubara menyala. Tangis pilu mengiringi kepergiannya. Foto: Jatam Kaltim

 

Muhammad Arham, bocah 5 tahun, yang terjatuh di gundukan batubara menyala itu, meninggal dunia. Setelah menjalani 27 hari perawatan di RSUD IA Moeis Samarinda, Kalimantan Timur, Jum’at (06/05/2016) pukul 06.00 Wita, putra dari pasangan Jamaludin (39) dan Masulah (40) ini menghembuskan nafas terakhir.

“Kami mendapat kabar dari orangtuanya bahwa Arham meninggal,” ujar Merah Johansyah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur.

Merah bersama aktivis Jatam yang menghadiri pemakaman Arham menyebut, selama dirawat hingga meninggal dan dimakamkan, pihak pemerintah baik Gubernur Kalimantam Timur Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Samarinda Sjahrie Jaang tak sekalipun menjengguk Arham.

 

Sisa batubara yang ada di tempat terjatuhnya M.Arham. Foto: Jatam Kaltim

Sisa batubara yang ada di tempat terjatuhnya M.Arham. Foto: Jatam Kaltim

 

Kejadian pilu ini berawal Sabtu (09/04/2016), saat Arham mengikuti pamannya, Asril, mencari kaus tangan bekas di sekitar lokasi bekas tambang batubara yang dibiarkan begitu saja. Kaus tangan tersebut hendak dipakai Asril yang bekerja sama orangtua Arham membuat batako. Saat itulah, Arham terjatuh ke tumpukan sisa batubara yang terbakar dengan kondisi luka serius.

“Arham mengalami luka bakar 70%. Saking parahnya, pada beberapa bagian tubuhnya terlihat tulangnya. Agar luka pulih dan infeksi tidak menjalar, dokter menyatakan Arham harus diamputasi,” ujar Merah menyampaikan keterangan sebagaimana yang dipaparkan Jamaludin.

Terhitung 22 hari sejak dirawat, Arham telah menjalani 6 kali operasi, termasuk amputasi lengan kiri, kelingking kanan, dan tiga jari kaki kanan. “Biaya rawat inap dan obat Arham ditanggung Jamkesda, namun biaya operasi tetap dibebankan ke keluarga,” lanjut Merah.

 

Tempat pembuatan batako yang tidak jauh dari lokasi terjatuhnya Arham. Foto: Jatam Kaltim

Tempat pembuatan batako yang tidak jauh dari lokasi terjatuhnya Arham. Foto: Jatam Kaltim

 

Kejahatan HAM dan Pelanggaran Hak Asasi Anak

Berdasarkan penelusuran Jatam Kaltim, lokasi tempat Arham jatuh dan terbakar tumpukan batubara merupakan milik PT. IBP (Insani Bara Perkasa). Pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat bernomor izin usaha pertambangan (IUP) SK 341.K/30.00/2008.

“Perusahaan ini belum melakukan pemulihan lingkungan atas area yang sudah ditambang. Namun membiarkan adanya pembangunan perumahan bersubsidi di lingkungan pasca-tambangnya,” ujar Merah.

Menurut pantauan Jatam, sekitar 800 meter dari lokasi kejadian telah dibangun perumahan sejak 2015 yang kini berjumlah 200 unit. Fakta ini yang dipertanyakan Jatam terkait prosedur hukum pengalihan lahan antara perusahaan tambang dengan perusahaan pengembang perumahan. “Kawasan pertambangan seharusnya direhabilitasi, direklamasi, dan dilakukan revegetasi sebelum dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama perumahan.”

Berdasarkan kejadian tersebut, Jatam menduga ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan terkait prosedur dan pelaksanaan pasca-tambang beserta unsur kelalaian. “Kasus ini dibiarkan berlalu, sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun kota. Demikian juga aspek penegakan hukum, karena tidak ada penyidikan dan penyelidikan aparat hukum dan pihak terkait seperti Distamben dan BLH. Ketidakhadiran para pihak berwenang pada kasus ini patut disebut kejahatan HAM sesuai UU No.39 Tahun 1999 dan pelanggaran Hak Asasi Anak sebagaimana termaktub dalam UU No.35 Tahun 2014,” kata Merah.

 

Gambaran lokasi kejadian. Sumber: Jatam Kaltim

Gambaran lokasi kejadian. Sumber: Jatam Kaltim

 

Sorotan atas dampak operasi tambang batubara terhadap anak-anak sebelumnya sudah disampaikan Komisioner KPAI Bidang Sosial Maria Ulfa Anshor dihadapan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rabu (13/04/2016). Maria Ulfa menjelaskan, kedatangannya ke Kalimantan Timur secara khusus dikaitkan dengan kejadian anak-anak yang menjadi korban di lubang bekas ekploitasi tambang batubara. “Data terakhir yang terlaporkan ada 22 anak di Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Bontang.”

Dari semua kasus, sedikit sekali yang diproses. Aparat hukum kerap menganggap kasus ini sebagai delik aduan. Padalahal, kalau ditelisik lebih jauh bisa ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran. “DPRD mempunyai fungsi pengawasan dan dengan otoritasnya bisa mendorong perbaikan pertambangan,” kata Maria Ulfa.

Tekanan dan dorongan serupa sudah disampaikan oleh Jatam Kaltim dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Namun, semua itu belum mampu menghentikan jatuhnya korban yang terus bertambah. “Apabila Kementerian ESDM dan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat tidak segera bertindak, kami akan melaporkan langsung ke Presiden Jokowi. Gubernur harus segera menghentikan aktivitas operasi pertambangan PT.IBP serta aktivitas pihak lain yang berada dalam area konsesinya,” pungkas Merah.

 

 

Misteri Kematian Jutaan Ikan di Danau Toba

Jutaan ikan mati dalam keramba jaring di Danau Toba. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi pemerintah soal penyebab kematian. Foto: Ayat S Karokaro

Jutaan ikan mati dalam keramba jaring di Danau Toba. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi pemerintah soal penyebab kematian. Foto: Ayat S Karokaro

 

Kematian ribuan ton ikan keramba jaring apung di Danau Toba, Sumatera Utara, kembali terjadi, Rabu (4/5/16). Peristiwa pertama pada 2004. Kali ini, kematian misterius ikan emas dan nila, terjadi di Kecamatan Haranggaol Horison, Simalungun. Sejumlah pemilik keramba jaring apung, menaksir kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut pemilik keramba, sejak sepekan sebelum kematian massal ini, ikan-ikan mulai lemas dan muncul keluar, tampak megap-megap. Puncaknya, Rabu (4/5/16) saat matahari terbit, jutaan ikan ditaksir lebih 1.200 ton mati mengapung di keramba.

Hasudungan Siallagan, Ketua Koordinator Kelompok Perikanan Haranggaol, mengatakan, belum tahu pasti penyebab ikan-ikan mereka mati, masih misterius. Hasil penelitian sementara, bersama tim peneliti independen, kematian ribuan ton ikan karena kekurangan oksigen, akibat cuaca tak menentu. Namun mereka masih menunggu hasil resmi Dinas Peternakan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Simalungun maupun provinsi. Mereka sudah mengambil sampel ikan dan air.

Siallagan mengatakan, sehari setelah kematian miterius pelahan mereka mulai mengangkut bangkai-bangkai ikan  dengan menyewa alat berat. Pada hari kedua, mereka mengangkut sekitar 800 ton ikan. Belum semua terangkut, masih banyak mengapung. Hari ketiga, bau busuk mulai menyengat. Dia bersama pemilik keramba jaring apung terus mengangkut dan membuat lubang besar untuk mengubur bangkai ikan ini.

Pada Jumat (6/5/16), ratusan warga di Haranggaol turun ke Danau Toba, bergotong royong membantu membersihkan danau yang penuh bangkai ikan. Dibantu alat berat, lebih 500 ton ikan dibawa lalu ditimbun. Mereka masih terus membersihkan danau hingga Minggu (8/5/16).

“Dari pemerintah belum ada bantuan menyelesaikan masalah ini. Mereka hanya datang, ambil sampel lalu pergi.”

Dia menceritakan, peristiwa serupa pada 2004 dengan penyebab virus Koi Herves Virus (KHV). “Yang sekarang belum pasti, dugaan awal kekurangan oksigen, ” kata Siallagan.

 

Begini bentuk ikan-ikan yang mati tiba-tiba di Kecamatan Haranggaol, Kawasan Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Begini bentuk ikan-ikan yang mati tiba-tiba di Kecamatan Haranggaol, Kawasan Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

 

Di Danau Toba, katanya, setidaknya ada 3.300 keramba jaring apung mas dan nila, sekitar 200 kolam di Kecamatan Haranggaol. Kawasan ini, salah satu pemasok terbesar ikan-ikan ini di Sumut.

Jannes Saragih, Camat Haranggaol Horison, mengatakan, masih fokus mengangkut dan membersihkan Danau Toba di Haranggaol dari bangkai ikan. Jika tak segera diangkut, bisa berbahaya bagi kesehatan warga sekitar. Juga bisa mengancam kehidupan biota air tawar di sana.

Dia juga belum mengetahui penyebab pasti kematian karena masih dalam penelitian laboratorium baik pemerintah kabupaten maupun provinsi.  Dia mendapatkan informasi, tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) juga turun mencari penyebab utama kematian.

 

Banyak faktor 

Prof. Krismono, ahli Balai Pemulihan dan Konservasi Alam Sumberdaya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjelaskan dari analisis dan dugaan awal kematian ikan karena beberapa faktor alam. Selama setengah tahun terakhir, katanya, tak ada ombak menyebabkan tak ada angin. Karena kondisi ini produksi oksigen di bawah Danau Toba minim.

Faktor lain, beberapa hari tak ada matahari hingga produksi oksigen tak ada. Kekeruhan air bawah Danau Toba juga tinggi. Analisisnya, massa air terangkat dari bawah ke atas. Massa air bawah berkualitas jelek. Jika di laut menguntungkan, karena banyak plankton. Di Danau Toba, yang naik malah limbah pakan.”

“Itu yang menghadap ke keramba dangkal. Jadi kematian dari titik sana,” kata Krismono.

 

Ikan mati yang dimasukkan kantong buat dikubur. Foto: Ayat S Karokaro

Ikan mati yang dimasukkan kantong buat dikubur. Foto: Ayat S Karokaro

 

Dia juga menyebut, faktor lain diduga internal keramba jaring apung yang melampaui daya dukung perairan, misal tak ada dukungan tata ruang. “Harusnya satu keramba diisi 3.000-5.000 ekor, yang terjadi, sedikitnya ada 10.000, terjadi kelebihan kapasitas.” Belum lagi, selama ini panen ukuran 0,5 kilogram. “Kemarin lebih satu kilogram. Tempat tak mendukung dalam satu keramba.”

Kalau masalah residu makanan, katanya, kemungkinan  tak ada. Dia melihat,  sebelah kiri ikan mati,  ternyata ikan lain masih hidup.“Patin masih saya lihat hidup, begitu juga ikan kecil dan bagian kiri di sekitar lokasi kematian masih hidup. Kalau karena pakan, kecil kemungkinan,” katanya.

Dia menyarankan, keramba jaring apung harus memenuhi tata ruang, mengurangi bahan organik seperti menerapkan teknologi hidroponik, untuk menaikkan air. “Pemerintah juga lakukan pembinaan.”

 

Pemilik keramba dibantu warga mulai mengangkut bangkai-bangkai ikan buat dikubur. Foto: Ayat S Karokaro

Pemilik keramba dibantu warga mulai mengangkut bangkai-bangkai ikan buat dikubur. Foto: Ayat S Karokaro

Bangkai ikan mulai membusuk siap diangkut untuk dikubur. Foto: Ayat S Karokaro

Bangkai ikan mulai membusuk siap diangkut untuk dikubur. Foto: Ayat S Karokaro

Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta, Para Aktivis: Kok Tetap Jalan?

Kapal nelayan sandar, protes reklamasi dengan menyegel Pulau G–yang masih dalam proses penimbunan, beberapa pekan lalu. Foto: Sapariah Saturi

 

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sepakat mengeluarkan kebijakan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Kenyataan di lapangan, hingga reklamasi terus berjalan.

Riza Damanik Direktur Eksekutif Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/5/16) merasa prihatin terhadap moratorium reklamasi yang tak jelas.

“Kita melihat, jangankan mencabut izin atas berbagai prlanggaran, upaya menghentikan kegiatan juga tak terlihat,” katanya. Dia menilai, penegakan hukum bagi pelanggaran juga tak dilakukan.

 

Audit kepatuhan pengembang

Dia berharap Gubernur Jakarta segera audit kepatuhan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsesi reklamasi Teluk Jakarta tanpa pandang bulu.

“Audit kepatuhan referensi jelas. KLHK jelas menggambarkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Ini bisa jadi rujukan check and recheck oleh Gubernur Jakarta. Hasil audit kepatuhan dapat untuk mengevaluasi seluruh proyek termasuk bila perlu penyegelan, sampai pencabutan izin,” katanya.

Desakan lain, Presiden segera mengeluarkan Inpres tentang moratorium reklamasi di seluruh Indonesia. Di dalam Inpres, katanya, ada tiga kepentingan. Pertama, Presiden instruksikan penghentian reklamasi seluruh Indonesia. Penghentian ini diharapkan memperjelas atau mencegah perluasan kerusakan lingkungan maupun penggusuran masyarakat pesisir. Kedua, memperjelas status hukum pelanggaran-pelanggaran dan sanksi terhadap pelaku usaha ataupun pemerintah daerah dan aparatur negara lain yang melanggar.

Ketiga, untuk mendudukkan strategi poros maritim membangun kota-kota pantai di Indonesia. Dimana,  nelayan di wilayah pesisir bisa bermusyawarah, gotong-royong, menyiapkan strategi pembangunan di wilayah mereka. Juga pembangunan lebih adil, beradab, berbasis kearifan lokal.

Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Institut Hijau Indonesia mengatakan, dengan reklamasi  masih berlangsung menunjukkan negara tak berdaya terhadap korporasi. Presiden, katanya, harus tegas memerintahkan Mendagri berikan teguran keras kepada Gubernur Jakarta supaya moratorium reklamasi dipatuhi.

Dia juga meminta pemerintah pusat segera meningkatkan status bukan hanya moratorium tetapi penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran.

 

Sumber: KLHK

 

Pengacara publik LBH Jakarta Tigor Hutapea mengatakan, moratorium langkah awal baik dalam menangani permasalahan reklamasi tetapi ada catatan-catatan khusus. Dia melihat, dalam moratorium ini tak melibatkan warga dan kurang terbuka.”Kita tak tahu bagaimana, siapa tim, apa langkah-langkah tim?”

Dia merasa tak ada guna moratorium kala pembangunan pulau masih berjalan. “Ini jadi pertanyaan bagaimana daya kekuatan moratorium. Jangan sampai hanya alat menghentikan gerakan nelayan penolak reklamasi,” katanya.

Ketua KNTI Jakarta Muhammad Tahir mengatakan, reklamasi sama sekali bukan untuk nelayan. Nelayan kesulitan akses. Reklamasi, katanya, membuat penderitaan nelayan. “Wilayah tangkap ikan diurug. Kualitas air makin pekat, arus makin berkurang. Lingkungan rusak. Sebagian hutan mangrove untuk pembangunan mal. Memang reklamasi menghalalkan segala cara.”

 

Solusi salah

Mengenai keputusan pemerintah pusat akan mengintegrasikan reklamasi dengan Giant Sea Wall (GSW), Tigor menilai, sebagai solusi salah, tak memperhatikan lingkungan Jakarta. Ia akan menghabiskan Rp500 triliun.

Padahal, ada solusi murah dan berperspektif lingkungan dalam menanggulangi banjir di Jakarta, seperti pembenahan sungai-sungai dan hulu Jakarta.

Riza juga menyayangkan Presiden, tak menerima informasi lengkap terkait proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau GSW.

Tanggul raksasa ini, katanya, setidaknya membutuhkan 300 juta metrik ton pasir, 17 pulau reklamasi 500 juta metrik ton. Jika digabungkan, lebih 800 juta metrik ton pasir dikeruk buat mengamankan kedua proyek ini.

“GSW solusi tak sejalan dengan substansi yang diharapkan yakni tak banjir lagi Jakarta.”

Hasil studi, katanya, menyebutkan banjir dan penggenangan di Jakarta lebih karena penurunan muka tanah. Ia berpotensi menggenangi sekitar 32.000 hektar lahan pada 2100 jika dibiarkan terus. Sedang akibat kebaikan muka air laut, mendapati genangan lahan sekitar 1.000 hektar.

Dua menyebutkan dua skenario bisa dilakukan pemerintah mengatasi masalah lingkungan Jakarta daripada bikin GSW. Pertama, kurangi beban bangunan-bangunan di Jakarta. Kedua, hentikan atau kurangi pengambilan air tanah yang makin tak terkendali.

“Pemerintah tak boleh lagi berpura-pura seolah-olah situasi baik-baik saja. Kerusakan lingkungan terus terjadi, pemiskinan  masyarakat nelayan, akses terhadap laut makin jauh. Itu realitas yang terjadi.”

Reklamasi 17 pulau hanya satu bagian dari rencana besar bernama Garuda Project. Dalam rancangan itu, lebih satu juta keluarga bermukim di pulau-pulau reklamasi. Ada juga GSW.

Chalid mengatakan, kalau itu terjadi, urbanisasi akan makin banyak ke Jakarta. Pemakaian air tanah makin besar, penurunan permukaan tanah smakin cepat. baniir makin luas.

Garuda Project sedang dalam kajian Bappenas selama enam bulan ke depan. Bappenas, katanya,  harus membuka debat publik melibatkan banyak pihak yang konsen lingkungan hidup Jakarta. “Agar seluruh masukan jadi bahan pertimbangan mengambil keputusan.”

 

Reklamasi Jakarta. Sumber: KLHK

Angin Surga Beralih ke Energi Terbarukan Kala Pengembangan Masih Bertumpu Batubara

PLTU di Cirebon, dekat pemukiman warga. Meskipun belum diteliti kualitas udara sekitar, tetapi sudah mulai banyak warga mengalami sakit pernapasan maupun sesak napas. Nelayan juga mengeluhkan, air laut diduga tercemar tumpukan-tumpukan batubara di pelabuhan. Foto: Indra Nugraha

 

Pemerintah mulai gencar menyebut-nyebut Indonesia memasuki proses peralihan energi fosil ke terbarukan demi menurunkan pelepasan emisi karbon. Target  pemenuhan energi terbarukan sampai 2025, sebesar 23%. Seakan ingin menguatkan niatan, Presiden Joko Widodo pun berencana menghentikan sementara (moratorium) izin batubara. Batubara, merupakan salah satu sumber energi fosil andalan negeri ini.

Niatan baik itu kontras dengan rencana pembangunan pembangkit listrik pemerintah. Alih-alih menutup pembangkit listrik bersumber batubara, program pemerintah malah membangun lebih banyak lagi pembangkit energi kotor ini. Lewat proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, sekitar 60% lebih masih bergantung dari batubara. Belum lagi ditambah pembangkit listrik 10.000 megawatt program Fask Track I dan II era pemerintahan lalu yang sempat mangkrak dan lanjut kembali setelah ada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Longgena Ginting, Kepala Greenpeace di Indonesia mengingatkan, pemerintah harus serius beralih dari energi kotor ke terbarukan.  “Penting bicara peralihan energi kotor ke terbarukan. Karena ini bicara soal atmosfir, air, udara terancam. Sangat rentan,” katanya di Jakarta, dalam konferensi pers Koalisi Break Free bersama Jatam dan Walhi, Senin (9/5/16).

 

Dampak yang ditimbulkan batubara, antara kondisi saat ini dan perkiraan masa depan kala pembangkit batubara proyek 35.000 mW terealisasi. Sumber: Greenpeace

Dampak yang ditimbulkan batubara, antara kondisi saat ini dan perkiraan masa depan kala pembangkit batubara proyek 35.000 mW terealisasi. Sumber: Greenpeace

 

Dalam kondisi krisis ekologi seperti ini, katanya, sudah tak banyak kemewahan waktu berlama-lama mengotori bumi dengan emisi karbon, salah satu dari batubara. Untuk itu, emisi karbon harus segera diturunkan, secepat dan seambisius mungkin.

Hendrik Siregar, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, kala kebijakan energi nasional yang masih bertumpu kepada batubara seperti itu, akan sulit beralih ke terbarukan. Jadi niatan-niatan energi terbarukan, termasuk kebijakan moratorium izin tambang, bisa jadi hanya angin surga.

“Karena dalam kebijakan energi nasional, ketergantungan fosil tinggi. Walaupun dialihkan dalam kontek campuran tetap aja fosil, batubara dan gas, tetap ada fosil,” katanya.

Dia melihat ketidaksinkronan antara kebijakan dengan pernyataan (komitmen). “Ironis, target penurunan emisi 29% pada 2030. Jadi gak nyambung dan tak relevan, ketika proyek-proyek berbasis fosil, bongkar hutan dan industri basis lahan masih andalan,” ujar dia.

Hendrik mencontohkan, tahun lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla, pernah menyatakan, batubara itu kotor tetapi murah. “Ini pernyataan melawan logika. Murah jadi pertimbangan tapi tak peduli persoalan itu timbulkan petaka atau tidak,” katanya.

 

Sumber: Greenpeace

Sumber: Greenpeace

 

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres JK, ada pembangunan pembangkit listrik dikenal dengan program Fast Track I dan II. Kala jadi Wapres era Jokowi, ada proyek pembangkit listrik lebih besar dengan dominan sumber batubara.

“Jadi ini lebih kepada kepentingan siapa yang berbicara ketika ada keperluan listrik. Siapa yang punya kepentingan besar terhadap proyek-proyek batubara ini?”

Selain itu, katanya, ada ancaman impor mengintai kala proyek pembangkit batubara ini berjalan. Dengan keperluan sekitar 70 ton batubara per tahun, dia tak yakin, cadangan batubara Indonesia—dari perkiraan tersisa hampir 31 miliar ton—bisa bertahan dalam 30 tahun (masa hidup satu pembangkit batubara). Artinya, kata Hendrik, kala pembangunan pembangkit energi batubara dipaksakan, cadangan batubara dalam negeri habis, pembangkit masih aktif, maka akan impor.

“Walaupun potensi sampai misal 100 tahun tetapi ada percepatan penggunaan lewat PLTU, maka akan ada percepatan eskploitasi. Akan ada pembukaan lahan baru.”

Pemerintah, katanya,  seakan tak memikirkan jangka panjang kala membuat program ini. “Hanya pikirkan jangka pendek sekali, ya target pemerintah penuhi rasio elektrifikasi. Itu yang dikejar.”  Belum lagi dalam pendistribusian rasio elektrifikasi, katanya, lagi-lagi dominasi Pulau Jawa. “Sekitar 20.000  MW dibangun di Jawa. Dalam konteks keadilan, tak terwujud. Ini sebenarnya jauh dari konteks memenuhi kebutuhan energi nasional,” ujar dia.

Program pembangunan pembangkit batubara ini seakan menjadi napas baru bagi pebisnis batubara yang belakangan tertekan dengan anjloknya harga di pasaran. Belakangan ini, banyak perusahaan menunda produksi. Keadaan sulit ini, katanya, kemungkinan jadi peluang bagi perusahaan besar buat mengakuisisi pebisnis kecil.

“Kalau dilihat dalam relasi ini, tak ada kontek pemenuhan kelistrikan nasional. Tapi bagaimana menjaga, penyelamatan kepentingan produksi perusahaan-perusahaan itu. Proyek 35.000 MW ini angin surga menyelamatkan mereka,” katanya.

 

batubara data5-pnl-Screen Shot 2016-05-09 at 11.46.43 PM

batubara data6-pln-Screen Shot 2016-05-09 at 11.46.55 PM

batubara data8-pln-Screen Shot 2016-05-09 at 11.47.03 PM

Sumber: PT PLN

 

Hendrik juga melihat perbedaan antara kebijakan energi nasional (KEN) dan target pemerintah. KEN menyebutkan, elektrifikasi sampai 95% pada 2025, sedang target pemerintah 2019. “Jangan sampai ini hanya lips service seakan-akan serius kejar target padahal kepentingan di belakangnya yang lebih kuat,  kepentingan pebisnis batubara.”

 

Dampak terabaikan

Penggunaan batubara memunculkan banyak masalah, dari kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi sampai mengancam keselamatan manusia. Sayangnya, beragam dampak buruk ini kurang jadi pertimbangan pemerintah hingga batubara terus menjadi pilihan.

Khalisah Khalid dari Walhi Nasional mengatakan, energi kotor tak hanya merusak lingkungan juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Selama ini, dua situasi tak pas selalu disandingkan: kalau lepaskan diri dari batubara akan menghambat pembangunan ekonomi. Jargon-jargon palsu ini dibuat agar posisi batubara tak terganggu.

Padahal, katanya, kondisi terjadi sebaliknya, kala terjebak dalam batubara maka beragam kerugian di depan mata, dari sisi lingkungan, keselamatan manusia sampai aspek ekonomi.

Pemerintah, hanya melihat batubara dari sisi hitungan-hitungan produksi, tanpa pernah membaca kerugian ekonomi. Dia mencontohkan, bencana ekologi seperti banjir di Samarinda, Kalimantan Timur—kota sentra produksi batubara di Indonesia. Belum lagi, korban 24 anak tewas di lubang tambang batubara, pencemaran udara dan air dan banyak lagi.

Negara, katanya,  tak melihat kerugian ekonomi besar karena biaya lingkungan dibebankan ke warga negara. “Itu bukti semrawut masif industri batubara. Masa depan anak-anak terancam industri kotor. Tak dianggap nilai yang diperhitungkan pemerintah. Biaya lingkungan juga tak dhitung karena dialihkan ke warga negara. Yang dihitung ekonomi saja, hingga timbulkan ketidakadilan,” katanya seraya menambahkan, pertambangan batubara juga sarat korupsi.

Dia meminta, komitmen dalam konferensi iklim (COP-21) Paris, bukan hanya pencitraan politik internasional. “Yang terpenting, melihat kepentingan penyelamatan bangsa dan generasi mendatang. Indonesia mesti cepat keluar dari jebakan industri kotor batubara.”

 

batubara data9-pln-Screen Shot 2016-05-09 at 11.47.20 PM

Sumber: PT PLN

Sumber: PT PLN

 

Bisakah bertumpu energi terbarukan?

Tak bisa dipungkiri Indonesia dalam krisis listrik tetapi bukan berarti harus terus bertumpu sumber dari energi fosil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan begitu besar seperti mini (micro) hydro sebesar 450 MW, niomass 50 Giga Watt, energi surya 4,80 kWh per meter persegi per hari, energi angin 3-6 m per detik.  Jadi, peluang Indonesia lepas dari energi fosil itu besar. “Penting bagaimana desak pemerintah dan ubah kebijakan energi nasional jadi energi terbarukan,” ucap Hendrik.

Menurut dia, peralihan energi fosil ke terbarukan, memang tak bisa sekaligus, harus bertahap karena instalasi sudah didominasi fosil. Apalagi, katanya, Indonesia, sedang menghadapi krisis listrik sedemikian parah. Terpenting, katanya, pemerintah punya kebijakan jelas, misal, mulai tahun berapa harus mematikan (shut down) pembangkit batubara.

“Bertahap. Kan memang tak mungkin ekstrim.  Kebijakan itu yang kita dorong kuat agar pemerintah punya komitmen buat akhiri.  Bahwa nanti rencana shut down, lima tahun atau 10 tahun kemudian, itu seharusnya ada dalam road map.”

Dia mencontohkan, Amerika Serikat yang akan menutup 200 PLTU mereka dalam beberapa tahun mendatang. “Kita lihat, Amerika Serikat pun tak tahun ini, tapi mereka sudah nyatakan mau tutup. Atau Portugal, jelas, pada 2030 mereka sudah zero coal.  Itu yang semestinya ada (di Indonesia).”

 

 Perkiraan cadangan tersisa dengan asumsi produksi naik 1% per tahun, cadangan tetap 31,36 miliar ton. Sumber: KESDM


Perkiraan cadangan tersisa dengan asumsi produksi naik 1% per tahun, cadangan tetap 31,36 miliar ton. Sumber: KESDM

 

Dalam kebijakan energi nasional, katanya, belum ada kejelasan kapan Indonesia bakal lepas dari batubara. “Di kebijakan itu, tahun sekian batubara, tahun sekian mix batubara gas, tahun sekian tinggal sekian. Yang kita harapkan, kalo bicara peralihan, punya road map, tahun sekalian gak energi fosil lagi. Ini tak ada.”

Hendrik mengingatkan, dalam pengembangan energi terbarukanpun tak perlu memaksakan pengembangan energi yang tak sesuai karakter wilayah, misal, Sumba, Nusa Tenggara Barat (NTT), banyak padang savana didorong energi angin dan lain-lain.

 

Perubahan moral

Din Syamsuddin, Ketua Komite Pengarah Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) mengatakan, Indonesia perlu ada paradigma perubahan moral dengan mengubah pandangan pembangunan  nasional berorientasi berkelanjutan bermakna dan memanusiakan manusia. “Toh pembangunan untuk manusia dan seluruh manusia, bukan buat segelintir orang. Apa guna pertumbuhan ekonomi tinggi dan eksploitasi alam serta timbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Eksploitasi tak orientasi pembangunan kelanjutan sisakan kerusakan bagi generasi penerus,” ucap Din.

Untuk itu, katanya, kekerasan negara– (negara abai, tak peduli manusia, warga negara sendiri)—jangan merajalela, terutama lewat kebijakan yang tak mendukung manusia dan lingkungan hidup. Kondisi makin parah, kala kekerasan negara terjadi ditimpali kekerasan perusahaan. Apalagi kalau ada persengkongkolan antara kekerasan perusahaan dan negara yang akan berujung kerusakan hebat. “Perlu perlurusan arah pembangunan nasional dengan kebijakan ramah lingkungan, dan ramah manusia. Baik lewat UU atau produk hukum dan kebijakan lain di bawah, sampai peraturan-peraturan daerah.”

 

Koalas Break Free, berturut-turut dari kiri ke kanan, Mike Marginal, Ray Rangkuti, Din Syansuddin, Longgena Gintung, Khalisah Khalid, Hendrik Siregar, Melanie Subono dan Hindun Mulaika. Foto: Sapariah Saturi

Koalisi Break Free, berturut-turut dari kiri ke kanan, Mike Marginal, Ray Rangkuti, Din Syansuddin, Longgena Gintung, Khalisah Khalid, Hendrik Siregar, Melanie Subono dan Hindun Mulaika. Foto: Sapariah Saturi

 

Gerakan bebas batubara

Gerakan Break Free inisiasi oleh Walhi, Jatam, dan Greenpeace merupakan gerakan lepas dari batubara. Ia kampanye global di enam benua seluruh dunia. Break Free sebuah tuntutan komitmen para pemimpin dunia di konferensi iklim untuk memerangi perubahan iklim dengan meninggalkan batubara dan memanfaatkan energi terbarukan. Di Bunderan HI Jakarta, pada 11 Mei 2016, Koalisi Break Free mengajak siapa saja yang ingin mendukung gerakan ini untuk hadir.

Dengan aksi ini, kata Hendrik, berharap bisa mengajak masyarakat istirahat menggunakan energi fosil dan bisa mengubah kebijakan nasional. “Kebijakan jangan asal kepentingan dan statistik semata.” 

Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan, bahan bakar batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global. Laporan Greenpeace soal dampak buruk batubara menyebutkan, energi fosil ini sumber terbesar emisi gas gas rumah kaca (green house gas), yang memicu perubahan iklim. Batubara dari pembakaran PLTU memancarkan polutan seperti NOx dan SO3, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2 (berbahaya bagi kesehatan). PLTU batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. 

“Guna membatasi pemanasan global di bawah dua derajat, perlu segera setop energi fosil. Koalisi ingin dorong itu jadi gerakan sosial, peralihan energi kotor ke terbarukan,” kata Longgena.

Mike, dari Marginal Band juga mendukung gerakan lepas batubara ini. Jangan sampai, katanya, kehidupan generasi muda terancam dampak bersandar pada penggunaan batubara.

Dukungan juga datang dari aktivis lingkungan dan penyanyi Melanie Subono. Dia ngeri dengan beragam kebijakan pemerintah seakan jarang memikirkan rakyat. “Saya sampai percaya, pemerintah punya program pengurangan warga negara. Mulai dari semen sampai batubara. Jarang manusia jadi bahan pertimbangan untuk dipikirkan.”

Ray Rangkuti, aktivis sosial juga mendesak pemerintah segera lepas dari energi kotor. Dia menilai, pemerintah saat ini belum ada perubahan paradigma pembangunan karena masih bertumpu pada sumber daya alam.

“Kita masih pada segmen, di mana sumber daya alam sebagai alat buat hidup. Saat dunia mulai meninggalkan sektor ini, bicara buat penuhi sumber-sumber energi baru. Rezim ini belum kelihatan berangkat ke sana,” katanya. Dia meniai, kesulitan bergerak meninggalkan energi fosil, seperti batubara, karena terkait program 35.000 MW.

Sebenarnya, bersungguh-sungguhkah pemerintah ingin beralih ke energi terbarukan?

Kolam tambang batubara di Samarinda, yang merenggut nyawa salah satu anak. Foto: Jatam Kaltim

Kolam tambang batubara di Samarinda, yang merenggut nyawa salah satu anak. Foto: Jatam Kaltim

Sumber: KESDM

Sumber: KESDM

 

 

Ketika Masyarakat Adat Talonang Terusir dari Tanah Sendiri

Siang itu, Kamis di akhir April 2016, Abu Bakar berjalan cepat menyusuri jalan beraspal yang berpendar karena terik matahari. Sekeliling adalah kebun jagung setinggi semeter yang siap panen.

“Tak jauh lagi. Sekitar seratus meter di depan,” katanya cepat sambil terus berjalan di depan sebagai penunjuk jalan.

Tak berapa lama kemudian kami tiba di lokasi yang dimaksud. Hamparan lahan yang baru saja ditanami tanaman sisal (Agave sisalana Ferrine). Tanaman berdaun hijau, runcing dan berduri, berjarak renggang dan tahan kering ini, menjadi bahan baku pembuatan tali dan lapisan pembungkus kabel. Dengan beragam manfaatnya, tanaman ini justru menjadi sumber masalah bagi warga Talonang.

“Lahan saya sekitar enam hektar rencananya akan diambil juga perusahaan. Itu lahan milik bersama ayah dan saudara-saudara saya. Kalau perusahaan memaksa mau ambil saya rela mati mempertahankannya,” ungkap Abu Bakar.

 

 

Melalui izin yang diterbitkan Pemda Sumbawa Barat pada 2014 lalu PT. Pulau Sumbawa Agro kini melakukan penanaman sisal di lahan yang diklaim sebagai tanah adat komunitas adat Talonang. Aktivitas penanaman ini mendapat penjagaan dari polisi setempat dengan alasan mencegah adanya konflik dengan warga. Foto : Wahyu Chandra

Melalui izin yang diterbitkan Pemda Sumbawa Barat pada 2014 lalu PT. Pulau Sumbawa Agro kini melakukan penanaman sisal di lahan yang diklaim sebagai tanah adat komunitas adat Talonang. Aktivitas penanaman ini mendapat penjagaan dari polisi setempat dengan alasan mencegah adanya konflik dengan warga. Foto : Wahyu Chandra

 

Abu Bakar adalah satu dari 300 warga komunitas adat Talonang yang tinggal di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini berjuang mempertahankan lahan mereka yang diklaim dikuasai oleh PT. Pulau Sumbawa Agro karena mengantongi izin dari Pemkab Sumbawa Barat.

Diakui Abu, intimidasi kerap mereka terima tidak hanya dari pihak perusahaan yang mulai beraktivitas sejak dua tahun lalu, tetapi juga dari pemerintah daerah.

“Bahkan kami dibenturkan antarwarga sendiri. Mereka yang ikut perusahaan diiming-imingi uang dan jabatan. Termasuk anak ketua adat sendiri.”

Konflik Lama

Menurut Febriyan Anindita, Kepala Biro Advokasi dan Informasi dan Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa, konflik wilayah adat di Talonang sebenarnya telah ada sejak tahun 1992, ketika pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 ha.

“Saat itu masyarakat adat Talonang mulai melakukan perlawanan,” katanya.

Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT Dongfang Sisal Group Co ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan.

“PT Dongfang Sisal ini lalu membentuk perusahaan baru, yaitu PT Guangken Dongfang Sisal Indonesia dengan kepemilikan saham atau shareholding PT. Pulau Sumbawa Agro sebesar 75 persen dan PT Dongfang Sisal Group sebesar 25 persen. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha,” jelas Febriyan.

Untuk menegaskan keberadaan investasi ini, pada 2014 Pemkab Sumbawa Barat kemudian menerbitkan izin No.557/2014 tentang izin Lokasi Perkebunan Tanaman sisal (HEAW-SP).

Lahan 3000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 ha dan plasma 2.000  ha, dengan investasi sebanyak Rp163 miliar terdiri investasi kebun plasma sebanyak Rp84 miliar dan investasi kebun inti beserta pabrik serat sisal sebanyak Rp79 miliar.

“Dalam hal ini terjadi peralihan pengelolaan kawasan dari Perhutani ke perusahaan tanpa ada proses yang jelas dan transparan. Kita tak pernah diberitahu bagaimana proses ini terjadi, tiba-tiba lahan tersebut sudah ditanami sisal oleh perusahaan. Dari luas wilayah adat Talonang 10.000 ha, yang diakui pemerintah hanya 694 ha.”

 

Abu Bakar, salah seorang warga yang tanahnya seluas 6 ha terancam diambil paksa oleh perusahaan. Baligho yang berada di belakangnya sempat dicopot paksa oleh polisi Satpol PP namun dipasang lagi. Foto : Wahyu Chandra

Abu Bakar, salah seorang warga yang tanahnya seluas 6 ha terancam diambil paksa oleh perusahaan. Baligho yang berada di belakangnya sempat dicopot paksa oleh polisi Satpol PP namun dipasang lagi. Foto : Wahyu Chandra

 

Menurut Febriyan, berbagai cara dilakukan Pemda Sumbawa Barat untuk merongrong keberadaan masyarakat adat Talonang di lahan miliknya sendiri. Mulai dari pengklaiman sepihak Pemda yang menyatakan lahan di Blok Batu Nampar adalah milik negara dan masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Pemda Sumbawa Barat bahkan mengeluarkan SK eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan telah melaporkan secara hukum setiap orang yang menguasai lahan tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat adat diiming-imingi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp2,5 juta per hektar.”

Menurut Febriyani, konflik ini telah menjadi perhatian Komnas HAM dan telah dimasukkan sebagai kasus yang ditangani dalam inkuiri nasional.

Komnas HAM dalam ini telah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak mengkriminalisasikan masyarakat Adat Talonang dan tidak mengunakan cara-cara represif. Termasuk mencabut laporan ke Kepolisian. Karena belum ada kepastian terkait dengan sah atau tidaknya klaim hak ulayat tanah yang menjadi obyek sengketa yang dilekatkan pada Masyarakat Talonang.

“Sayangnya rekomendasi dari Komnas HAM ini tak satu pun yang diindahkan oleh Pemda. Setelah inkuiri nasional, tak terlihat adanya perubahan sikap pemerintah. Malah ada kesan Pemda melalui staf ahli Pemda menganggap bahwa rekomendasi Komnas HAM itu abal-abal,” ungkap Febriyan.

Sejarah Adat Talonang

Talonang sendiri merupakan salah satu pedukuhan atau perkampungan adat, yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI tahun 1945. Talonang dulunya berada di wilayah selatan Pulau Sumbawa, yang didiami oleh komunitas adat atau suku Sapio, berbahasa Samawa.

Menurut Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang, bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Talonang bisa dilihat dari adanya kuburan leluhur, bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren, dan bekas kampung.

 

Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang menunjukkan lokasi yang dulunya merupakan masjid tua sebelum datangnya bencana gempa dan tsunami di tahun 1977, yang membuat mereka diungsikan ke Kecamatan Lunyuk. Foto : Wahyu Chandra

Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang menunjukkan lokasi yang dulunya merupakan masjid tua sebelum datangnya bencana gempa dan tsunami di tahun 1977, yang membuat mereka diungsikan ke Kecamatan Lunyuk. Foto : Wahyu Chandra

 

Masyarakat adat Talonang sempat meninggalkan kawasan tersebut, pada tahun 1977 ketika terjadi gempa dan tsunami besar. Mereka diungsikan ke Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, berjarak puluhan kilometer dari lokasi tersebut.

Di lokasi pengungsian kondisi mereka tak jauh lebih baik. Selama tiga tahun, sebanyak 327 warga pengungsian tersebut hidup dalam ketakpastian. Mereka baru bisa hidup layak setelah pemerintah memberi lahan 35 are per kepala keluarga.

“Pemberian lahan yang seberapa ini bukannya menjadi solusi, malah melahirkan masalah baru, karena terjadi rebutan lahan antar warga pengungsi sendiri dan warga setempat. Puncaknya sekitar tahun 1998 ketika sebagian masyarakat menyuarakan ketidakpuasan ini,” jelas Jamaluddin.

Karena tak ada upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah, di awal tahun 2000 masyarakat adat Talonang melaksanakan musyawarah adat. Hasilnya, mereka sepakat untuk yang mengembalikan lahan pemberian tersebut kepada warga pengungsi lainnya yang belum memiliki lahan pertanian. Mereka juga memutuskan untuk kembali ke perkampungan adat Talonang lama.

“Hasil rapat adat ini kemudian kami sampaikan ke Kepala Desa Sekongkang Bawah dan Camat Sekongkang, bahwa kami akan kembali ke perkampungan lama karena merupakan tanah ulayat. Meski sudah jelas hak kami, namun kami tetap mengajukan permohonan ke pemerintah sebagai penghargaan atas hukum yang ada,” tambahnya.

Permohonan tersebut kemudian dikabulkan Bupati Sumbawa tahun 2001. Masyarakat hukum adat Talonang diperbolehkan kembali ke tanah kelahirannya, namun harus melalui program transmigrasi di kawasan yang disebut UPT TONGO 2 SP I.

“Namun kedamaian dan kenyamanan ini tak bertahan lama, karena pada tahun 2014 Pemda tiba-tiba memberi izin ke perusahaan untuk menanam sisal di lahan kami. Pemerintah juga dalam beberapa kesempatan menyatakan tidak mengakui keberadaan masyarakat adat Talonang.”

Melapor ke Polisi

Menurut Febriyan, menghadapi konflik ini masyarakat adat Talonang selalu berupaya menempuh cara-cara hukum dan menghindari cara kekerasan sebagaimana selalu difitnahkan kepada mereka.

Salah satu upaya hukum tersebut dengan melaporkan Pemda Sumbara Barat ke Polres Sumbawa Barat pada 15 Februari 2016 silam dengan tuduhan dugaan penyerobotan lahan tanaman jagung di lokasi Blok Batu Nampar.

“Motifnya adalah untuk menanam sisal dengan klaim pemda sebagai tanah negara berdasar pada SK-HPL tahun 2002.”

Usaha lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan dengan DPRD, staf ahli Pemda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Transmigasi Sumbawa Barat untuk membahas batas-batas wilayah, peta wilayah maupun surat-surat yang dipegang oleh masyarakat serta dasar klaim dari Pemda.

“Hanya saja dalam diskusi ini pihak Pemda tetap bersikukuh atas klaim mereka dan anehnya mereka menolak menunjukkan dokumen-dokumen bukti klaim tersebut. Desakan DPRD untuk menunjukkan klaim tersebut pun tidak diindahkan dengan berbagai alasan.”

Menurut Febriyan, masyarakat adat Talonang sendiri masih terus menunggu proses dari Polres Sumbawa Barat atas aduan mereka, serta menunggu hasil hearing dengan DPRD.

Sambil menunggu proses tersebut mereka sempat memasang baliho yang berisi pelarangan operasional PT PSA di lalan mereka. Sayangnya baliho ini tak bertahan lama karena segera dicabut oleh Satpol PP dan Babinsa.

“Warga yang mencoba menghentikan pencabutan itu mendapat ancaman dan intimdasi dari aparat Satpol PP tersebut.”

 

 

Mongabay Travel: Ekak Nalu Wo, Inilah Ritual Panen Padi Suku Soge

memberi makan arwah pemilik kebun dan arwah sanak saudara yang sudah meninggal saat ritual Ekak Nalu Wo. Foto: Ebed de Rosary

Tetua kampung sedang melakukan ritual Ekak Nalu Wo di kebun adat. Ritual ini untuk menunjukkan terimakasih kepada alam dan leluhur. Foto: Ebed de Rosary

 

Di berbagai belahan bumi Nusantara ini, banyak dikenal ritual tradisional yang dilakukan oleh suku-suku asli untuk mensyukuri berkat yang Maha Kuasa atas berhasilnya panen padi mereka. Salah satunya di kelompok suku Soge, di Sikka, Flores. Ritual yang disebut Ekak Nalu Wo, merupakan ritual wajib yang harus dilakukan setelah padi siap untuk dipanen. Inilah bagian dari kekayaan budaya Nusantara.

Akhir April 2016 yang lalu, Mongabay tiba di lokasi kebun tempat akan digelarnya ritual adat di kampung Wairbou desa Nebe, Kecamatan Talibura yang terletak di Kabupaten Sikka. Tampak di depan mata hamparan padi yang mulai menguning. Bagian utara area persawahan berbatasan dengan tanaman singkong yang tampak subur dengan tinggi batang hampir sekitar 3 meter.

Ritual Ekak Nalu Wo kerap dilakukan pada kebun adat suku Soge di wilayah Tana Ai (sebutan bagi etnis yang mendiami wilayah timur Maumere). Ritual adat yang dilakukan harus dilakukan di lokasi kebun adat untuk meminta restu para penjaga kampung dan para leluhur.

Ekak Nalu Wo sendiri merupakan ritual adat ke empat dimana sebelumnya sudah digelar ritual adat Pahe Uma Weru, Segang dan Ekak Watar. Setelah ini ada ritual Pati Ea yakni ritual puncak saat semua anak suku berkumpul untuk menginjak padi.

“Kami harus buat ritual dulu supaya padi yang di kebun adat kecil bisa dipanen dan dimakan,“ jelas Maria Dua Lodan (26) salah satu warga kampung menjelaskan tentang adat di sukunya.

 

Hujan Deras Setelah Ritual

Tak lama berselang, menjelang siang hari tibalah di pondok, Wilhemus Wolor (69) tetua adat Soge. Setelah disuguhkan segelas kopi seraya menghisap lintingan rokok dari tembakau asli, Wolor pun bersiap memulai ritual adat. Delapan butir telur ayam diletakkan di dalam korak (tempurung kelapa), ditambah dengan sedikit sirih pinang, pelang (beras tumbuk) yang juga diletakkan di dalam korak.

Ritual pun dilakukan, pelang dan sebuah telur ayam diletakan ke dalam Teli Wua (anyaman dari daun Lontar berbentuk segi empat) yang kerap dipakai meletakan sirih pinang. Pelang lalu ditaruh di atas batu ceper dan isi telur ayam yang sudah dipecahkan dituang juga diatasnya.

Ritual pun lalu diulanginya ke sudut-sudut kebun. Wolor berjalan ke sisi timur kebun yang kerap dilewati. Mulutnya komat-kamit. Dia pun meletakkan potongan sesembahan di pinggir jalan tersebut.

“Ini untuk memberi makan para arwah orang yang sudah meninggal teristimewa pemilik kebun ini. Mereka juga harus makan terlebih dahulu,“ jelas Wolor.

Usai ritual tersebut, semua orang berkumpul dan makan bersama. Beras dari kebun adat kecil yang sudah dipanen dimasak dan dihidangkan kepada semua yang hadir. Tak lupa sebelum makan dibuat piong (memberi makan arwah sanak saudara orang yang sudah meninggal ) dengan meletakan sedikit nasi dan lauk serta menuangkan moke (arak) ke atasnya.

Selepas semua orang makan bersama, hujan pun turun lebat dan berlangsung hingga tiga jam. Sepengingat Mongabay yang pernah mengikuti ritual adat seperti ini sebanyak empat kali, hujan selalu menyambut setelah ritual dilakukan. Menurut Dua Lodan, sang pemilik kebun, hal ini merupakan pertanda baik dimana para leluhur dan penjaga kampung merestui ritual yang dilakukan.

 

Persembahan yang diletakan di dua batu ceper depan Ai Pua untuk memberi makan arwah penjaga kampung ( Guna Dewa ) dan para leluhur saat ritual adat Ekak Nalu Wo.

Persembahan yang diletakan di dua batu ceper berguna untuk menghormati para leluhur saat ritual adat Ekak Nalu Wo. Foto: Ebed de Rosary

 

Menjaga Hubungan dengan Alam

Dalam budaya orang Tana Ai, orang yang masih hidup dan yang telah mati tidaklah hidup terpisah, hanya berbeda tempat tinggal. Untuk itu tidaklah aneh jika dalam setiap ritual adat maka terdapat penghargaan bagi para leluhur yang telah meninggal. Bentuk penghargaan tersebut adalah menyilakan mereka untuk makan terlebih dahulu dalam bentuk sesajian.

“Ini bermakna untuk menjaga agar hubungan antara kita yang masih hidup dengan para leluhur masih dekat, karena para leluhur ada dahulu barulah kita ada,“ ungkap Petrus Baga Tukan, pensiunan guru yang juga penulis buku adat dan budaya Tana Ai.

Demikian pula pada saat membuka kebun baru. Pembukaan kebun tidak boleh dilakukan sembarangan. Orang Tana Ai percaya bahwa para leluhur akan menunjukkan jalan, kapan kebun itu boleh dibuka. Tidak boleh sembarangan.

Dalam membuka kebun baru, orang Tana Ai tidak bisa langsung membersihkan semua area kebunnya, tetapi hanya memotong beberapa rumput dan pohon di beberapa bagian saja lalu pulang. Menurutnya, petunjuk akan datang lewat mimpi. Baru setelah muncul pertanda, waktu untuk membuka kebun baru dapat dilaksanakan.

Menurut Baga, konsep religius orang Tana Ai mempercayai kepada kuasa Lera Wulan Tana Ekan, penguasa bumi dan langit yang menjaga alam dan memberi kehidupan kepada mereka.

“Orang Tana Ai percaya bahwa Lera Wulan Tana Ekan selalu melindungi dan menyertai mereka sehingga harus diberikan penghargaan atau diberi makan saat ritual adat,“ pungkasnya.