Lingkungan Hidup

Penyelesaian HAM dan Pengusutan Kasus Perkebunan Sawit di Banggai Tak Ada Kemajuan

Aksi petani menolak sawit karena mengambil lahan hidup warga. Foto: Walhi Sulteng

Momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember, diharapkan menjadi tonggak awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menyelesaikan kasus pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Kabar bahwa aktivis perempuan Sulawesi Tengah, Eva Susanti Bande, yang mendapat grasi pembebasan dari Presiden RI, diharapkan akan berlanjut sampai pada pengusutan kasus pelanggaran perusahaan perkebunan sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS). Terutama, terhadap ruang kelola rakyat di Kabupaten Banggai dan daerah ekspansi lainnya di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Eva Bande, saat diwawancarai Mongabay, Kamis (11/12/2014) mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Banggai hampir tidak jalan sama sekali. “Banyak sekali laporan kami ajukan, malah yang terjadi sebaliknya anggota organisasi tani justru masuk penjara tanpa alasan yang jelas. Saya dan 23 petani yang terpenjara pun mengalami hal yang sama,” ungkap Eva.

Ibu tiga orang anak ini menjelaskan, persoalan yang terjadi adalah para pelanggar HAM yang sudah jelas pemilik modal tersebut kebal hukum. Karena sebelumnya, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum ia ditangkap pertama kali pada tahun 2011.

“Pada kasus saya, terlihat jelas bahwa “aparatur negara” melanggar HAM. Mulai dari tingkat lokal yakni pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Bukankah negara yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Bagaimana fungsi ini bekerja kalau aparaturnya terlibat sebagai pelakunya?” tandas Eva Bande.

Eva menjelaskan, rakyat yang kehilangan kepercayaan terhadap negara, mengorganisir diri menyelesaikan kasus sendiri. Namun akibatnya, rakyat yang sudah terampas hak kelola sumber daya alamnya, justru ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Lebih repot lagi, untuk wilayah Kabupaten Banggai, pemilik modal adalah juga penguasa, karena sang wakil bupati merupakan menantu pemilik perusahaan PT. KLS.

“Hukum dengan demikian sulit bekerja di jalurnya, karena aparaturnya lebih takut pemodal dan penguasa dari pada Tuhan, kendati sudah jelas rakyat adalah pemegang kedaulatan,”tandasnya.

Eva mengatakan, yang terpenting baginya adalah rakyat harus terorganisir, mandiri dan kuat menghadapi benturan, karena mereka sendirilah yang paling mungkin menyelesaikan masalahnya sendiri.

“Saya berharap semoga rezim pemerintahan yang sekarang ini lebih baik, dan membersihkan struktur kuasa hukum dan pemerintahan yang buruk di Kabupaten Banggai.”

Massa pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan Eva BAnde dan segera menangkap Murad Husain. Foto: Walhi Sulteng

Usut PT. KLS

“Kami memohon kepada Presiden RI agar pembebasan Eva Bande bukan akhir cerita dari kebijakan yang dikeluarkan. Kami memohon keadilan berupa pengusutan PT. KLS sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia,” kata Syahrudin Douw, Direktur Jatam Sulteng.

Menurut Etal, panggilan akrab Syahrudin, sejak tahun 1997 hingga sekarang, pengusaha lokal bernama Murad Husain merupakan aktor utama proses kejahatan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulteng.

“Pengusaha yang memiliki perusahaan PT. KLS ini cukup mendapatkan dukungan dari pejabat maupun aparatur penegak hukum di wilayah Sulteng,” ungkap Etal.

Etal menjelaskan, aktivitas perkebunan sawit yang dilakukannya dengan bendera PT. KLS ini, sejak beroperasi terus melakukan penggusuran lahan masyarakat adat Tau Taa Wana, juga menggusur kawasan hutan suaka marga satwa Bangkiriang yang mencapai 2.600 hektar. Selain itu, perusahaan ini telah mengalihfungsikan hutan tanaman industri (HTI) menjadi perkebunan sawit.

“Tidak tanggung-tanggung, negara membiayai dana reboisasi Rp. 11 miliar untuk pembangunan HTI. Karena HTI dialih fungsi, dana reboisasi tidak dikembalikan kepada negara hingga sekarang,” ujarnya.

Seperti diketahui, Eva Bande ditangkap Kamis, 15 Mei 2014, di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Perempuan asli Luwuk, Kabupaten Banggai ini, ditangkap orang-orang dari tim Kejaksaan Negeri Luwuk bekerja sama dengan tim dari Kejaksaan Agung.

Eva Bande kemudian diinapkan semalam di Kejati Yogyakarta. Esok harinya, layaknya pesakitan teroris, ia dikawal hingga ke pesawat dan diterbangkan ke daerah asalnya Luwuk, Banggai. Eva merupakan aktivis perempuan pejuang agraria.

Ia memimpin sebuah organisasi rakyat yang memperjuangkan hak-hak petani untuk mendapatkan tanah yang dirampas oleh penguasa modal. Nama organisasi tersebut Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah. Karena aktivitas inilah Eva Bande ditangkap. Ia dianggap melanggar hukum karena memimpin perjuangan petani melawan perusahaan sawit PT. KLS di Desa Piondo, Kecamatan Toili.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Lumpatan, Tradisi Unik Masyarakat Menangkap Ikan di Kaki Gunung Dempo

 

Inilah Lumpatan yang dipasang di Sungai Musi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Foto: Ridiansyah

Inilah Lumpatan yang dipasang di Sungai Musi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Foto: Ridiansyah

Selasa (09/12/2014) sore, sejumlah warga berdiri di pinggiran Sungai Musi yang mengalir deras di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Mereka asik memperhatikan sebuah benda seperti titian tangga panjang yang berada di tengah aliran sungai.

Mereka ingin memastikan apakah benda sebagai perangkap ikan yang bernama Lumpatan tersebut sudah dipenuhi ikan.

“Ya, ini tradisi mencari ikan kalau masuk musim penghujan. Tradisi dari jaman nenek moyang dulu,” kata Bahar, warga Desa Terusan Lama, sebuah desa dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 jiwa. “Dulu, tradisi ini hanya untuk mencari ikan buat makan. Tapi sekarang selain buat makan, ya dijual. Cari uang,” kata Bahar.

Kabupaten Empat Lawang, merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang berada di wilayah pegunungan atau tepatnya di kaki Gunung Dempo, gunung berapi aktif yang tingginya mencapai 3.173 meter. Daerah lainnya yakni Pagaralam.

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Empat Lawang yang luasnya mencapai 2.256 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa adalah bertani sayuran dan berkebun karet. Memasang Lumpatan satu-satunya tradisi menangkap ikan di daerah ini selain memancing.

Lumpatan terbuat dari bambu dan rotan. Bambu dianyam dengan rotan berupa sangkar berupa tangga yang panjang.

“Sebuah lumpatan membutuhkan puluhan hingga seratusan batang bambu. Sebab panjangnya hampir 100 meter, dan kedalaman dapat mencapai puluhan meter,” kata Rozi, Kepala Desa Terusan Lama.

Sebuah Lumpatan bukan dimiliki satu keluarga, tapi sekelompok warga. Ini dikarenakan biaya membuat Lumpatan cukup mahal. Sekitar Rp 25 juta per buah. “Jadi membuat Lumpatan dapat dilakukan sekelompok warga dengan cara patungan biayanya,” kata Rozi.

“Setiap kelompok itu berkisar 10-15 orang. Di desa ini sekitar 10 Lumpatan yang dipasang di Sungai Musi,” lanjutnya.

Jenis ikan yang biasa didapatkan masyarakat umumnya ikan baung putih dan semah. Tapi yang paling banyak didapatkan ikan semah. Ikan semah dikenal di Sunda sebagai ikan kancra, tambra di Jawa, dan sapan di Kalimantan.

Lumpatan biasa dipasang masyarakat saat musim penghujan atau saat Sungai Musi meluap. “Biasanya dalam sebulan bisa 2-3 kali Sungai Musi ini meluap, kadang pula bisa lebih dari itu,” kata Rozi.

Mengenai hasil penangkapan, Rozi tidak dapat memastikan jumlahnya, karena tiap kali memanen jumlah yang diperoleh berbeda. Selama November 2014, hasil satu penangkapan sekitar 100 kilogram.

“Jumlah ini jauh berkurang. Tahun 2013 lalu, satu kali penangkapan dapat mencapai 500 kilogram,” jelasnya.

Tangkapan berkurang

Warga Terusan Lama tak memungkiri, hasil panen ikan dengan Lumpatan saat ini kian berkurang akibat aktivitas menangkap ikan menggunakan racun putas dan setrum.

“Terkadang juga aliran belerang dari Gunung Dempo. Tapi kami bersukur untuk tahun ini tidak ada belerang yang mengalir. Kami hanya berharap jangan ada lagi yang menyetrum dan mutas karena bukan ikan besar saja yang mati namun anak-anak ikan juga mati. Terlebih, memangkap ikan dengan cara tersebut sangat berbahaya untuk keberlangsungan lingkungan hidup di Sungai Musi ini,” kata Rozi.

Rozi juga menjelaskan, pemerintah juga melarang menangkap ikan menggunakan alat berbahaya destructive fishing sebab dapat memusnahkan biota laut, sungai dan rawa, selain merusak lingkungan. Misalnya bom, potasium sianida, atau pula deterjen.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Dari Hari HAM: Tuntutan Pemenuhan Hak Hidup, Pangan dan Lingkungan Sehat

Inilah aksi aparat yang mulai mendatangi ibu-ibu yang ada di tenda. Para ibu ini sudah hampir tujuh bulan hidup ditenda demi mencoba menghalang-halangi perusahaan (PT Semen Indonesia), membangun pabrik dan menambang karst. Mereka khawatir lingkungan rusak dan sumber air hilang, otomatis sumber kehidupan wargapun hilang. Foto: Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng

Di Sinjai, Sulawesi Selatan, Bahtiar Sabang, seorang petani, kini masih mendekam dalam tahanan,  gara-gara menebang sebatang pohon yang ditanam dan di kebun sendiri, yang diklaim pemerintah masuk kawasan hutan. Di Banggai, Sulawesi Tengah, Eva Bande mendekam di penjara gara-gara berjuang bersama warga mempertahankan lahan pertanian mereka dari jarahan pemodal.

Sedang di Rembang, Jawa Tengah, sudah hampir tujuh bulan ini, ratusan ibu-ibu aksi dalam tenda demi protes mempertahankan lingkungan dan sumber air kehidupan mereka yang terancam jika perusahaan menambang di karst Pegunungan Kendeng.

Kasus-kasus itu hanya segelintir dari perjuangan warga mempertahankan hak-hak mereka di berbagai daerah. Hak asasi mereka untuk hidup, berusaha, bekerja dan mendapatkan lingkungan sehat belum dipenuhi negara. Bahkan kala mereka berusaha mempertahankan itu, kekerasan dari negara yang mereka peroleh, harus berhadapan dengan aparat.

Belum lagi jutaan masyarakat adat di Indonesia, yang tak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak. Sejauh ini, respon pemerintah baru sebatas kebijakan yang belum berjalan baik di lapangan. Hingga masyarakat adat di nusantara ini belum bisa hidup merdeka karena terusir dari wilayah hidup mereka sendiri. Wilayah-wilayah adat belum diakui. Kala mereka berusaha mempertahankan hak hidup, tak sedikit mendekam di penjara, luka-luka sampai tewas.

Sepuluh Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Sedunia. Bisa dibilang, Indonesia,  masih mendapatkan rapor merah dalam pemenuhan HAM bagi warga di sektor sumber daya alam dan agraria. Berbagai kalangan, di berbagai daerah memperingati Hari HAM ini. Mereka menuntut dan mendesak dan mengingatkan pemerintah akan pemenuhan hak-hak dasar warga ini.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Solidaritas Anti Kekerasan (Sontak), aksi di Flyover Makassar. Koalisi ini gabungan berbagai elemen masyarakat, antara lain Walhi Sulsel, Lembaga Bantuan Hukum (LBM) Sulsel, Kontras Sulawesi, Suara Perempuan (SP) Anging Mammiri, Sehati, Amara, Geramdan sejumlah lembaga kemahasiswaan.

Sejumlah aksi kekerasan dilakukan aparat terhadap petani di Kabupaten Takalar dan Sinjai adalah catatan buruk penegakan HAM di Sulsel. Hingga kini,  belum ada sanksi kepada kepolisian yang melakukan kekerasan.

“Mekanisme sanksi kepada aparat yang melakukan kekerasan sangat minim. Biasa hanya sanksi internal terkait kode etik,” kata David dari Kontras Sulawesi.

Dia mencontohkan, konflik petani dan PTPN XIV di Takalar. Saat itu kepolisian bersama TNI melakukan kekerasan fisik kepada petani yang menghalangi pengolahan lahan bersengketa dengan PTPN.

“Ada tiga warga ditangkap yaitu Daeng Ngamin, Mangun dan Mangun. Kedua Daeng Mangun masih ditahan. Laporan warga akan ketua DPRD Takalar justru tidak diproses.”

Kasus lain penangkapan Bahtiar Sabang, petani dari Desa Turungan Baji, Sinjai, hanya karena menebang sebatang pohon di kebun sendiri, yang diklaim milik hutan produksi terbatas pemerintah. Sedang status kawasan hutan masih penunjukan, belum penetapan.

Aksi mereka di tengah guyuran hujan. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khusus Presiden Joko Widodo, antara lain menggunakan momentum Hari HAM ini untuk mempublikasikan kerja-kerja startegis dalam penuntasan berbagai kasus HAM.

Bahtiar menanggung nasib menjadi tahanan Polres Sinjai sejak 13 oktober 2014 hanya karena tuduhan menebang pohon di kebun sendiri, di mana kawasan itu menurut pemerintah daerah masuk kawasan hutan produksi. Foto: Wahyu Chandra

Aksi ini juga meminta Kapolri, Panglima TNI dan BIN mengevaluasi berbagai tindakan kekerasan aparat, baik kepada petani, jurnalis, buruh, dan mahasiswa.

“Kami meminta mereka menghentikan penggunaan kekerasan dalam menghadapi warga, dengan membuat terobosan baru yang mendorong profesionalisme dan akuntabilitas aparat.”

Selain menggusung isu sumber daya alam dan konflik petani, aksi ini juga menyoroti kasus penembakan masyarakat adat di Papua, kekerasan jurnalis dan mahasiswa kala aksi penolakan harga BBM naik. Pembebasan bersyarat buat Polycarpus, tak luput dari sorotan.

“Stop temba’-temba’ Pak Polisi,” teriak Amin,  aktivis Walhi.

Sedangkan aktivis Suara Perempuan menyuarakan keadilan bagi perempuan dan tuntutan penghapusan kebijakan tidak pro gender.

Aksi unjuk berjalan cukup unik, karena polisi yang berjaga jauh melebihi pengunjuk rasa. Belasan Polwan sempat berbaur dengan pengunjuk rasa dan mengajak bercanda. Pemandangan lain, keterlibatan Brimob dalam mengatur lalu lintas dan Provos mengawasi aksi.

Terpisah, Asmar Exwar, Direktur Walhi Sulsel, menyatakan, peringatan ini seharusnya menjadi momentum pemerintah memajukan isu-isu HAM. Upaya pemerintah mengundang investasi, seharusnya dibarengi kajian benar tentang dampak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Ketika investasi masuk, berpotensi konflik ruang antarpemerintah dan investor dengan masyarakat. Investasi pasti membututuhkan lahan-lahan termasuk lahan warga.”

Investasi skala besar, katanya, juga berpotensi merusak lingkungan jika tak terkelola dengan baik. Sedang tak ada sanksi jelas bagi perusahaan yang merusak.

“Apalagi pemerintah terkesan mudah memberikan konsesi bagi industri ekstraktif yang rakus lahan dan abai masyarakat sekitar dan lingkungan.”

Asmar mengimbau aparat,  sebagai pengayom masyarakat seharusnya melihat resistensi masyarakat sebagai upaya membela hak. Sehingga aparat tidak dibenarkan refresif terhadap aksi-aksi warga terkait pengelolaan sumber daya alam atau peruntukan ruang.

“Seharusnya peran negara dikembalikan dalam fungsi pokok melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan hukum pelindungan lingkungan.”

Grasi Eva Bande sinyal positif

Menurut Kepala Biro Kelembagaan dan Infokom Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, Armansyah Dore, hingga kini HAM masyarakat adat belum ditegakkan. Meski hak ini termasuk dalam kesepakatan internasional dan Indonesia meratifikasi.

Namun, Armansyah menilai ada optimisme dalam pemerintahan Jokowi ini dengan rencana pembebasan Eva Bande, aktivis Banggai.

“Ini tidak saja penting bagi Eva Bande atau petani dan masyarakat adat lain, juga bagi aktivis-aktivis pembela HAM lain.”

Walhi juga menyambut baik komitmen Jokowi memberikan grasi kepada Eva Bande. “Kami mendorong, pemberian grasi juga kepada dua petani lain yakni Arief Bennu dan I Nyoman Swarna, yang dikriminalisasi,” kata Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional.

Massa pengunjuk rasa tuntut Murad Husain ditangkap dan meminta Eva Bande dibebaskan. Foto: Walhi Sulteng

Walhi berpandangan, grasi Presiden merupakan satu isyarat kepada aparat penegak hukum agar tidak mudah semena-mena merekayasa kasus, hingga mengakibatkan banyak pejuang lingkungan dan agraria dikiriminalisasi.

Momentum ini, katanya, bisa menjadi upaya politik memperkuat dasar hukum bahwa pejuang lingkungan hidup dilindungi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Abetnego, grasi kepada Eva Bande bukanlah justifikasi bagi pemerintah bahwa Eva Bande telah melakukan kejahatan. “Apa yang dilakukan Eva Bande bersama kawan-kawan petani sebuah jalan perjuangan mendapatkan keadilan atas hak-hak pengelolaan sumber-sumber agraria yang dirampas kekuatan modal dan difasilitasi pemerintah.”

Pemberian grasi ini, katanya,  mesti ditempatkan sebagai pembuktian bagi pemerintah mengoreksi sistem hukum yang memberikan legitimasi kepada negara mengkriminalisasi warga berjuang demi keadilan agraria dan lingkungan hidup.

Pada Hari HAM ini, Walhi mendesak negara merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Eva Bande, petani dan semua pejuang yang menjadi tahanan politik (tapol) agraria.

“Rehabiltasi menjadi hak bagi semua pejuang agraria dan lingkungan hidup atas tindakan negara menggunakan kewenangan untuk membukam perjuangan rakyat.”

Pelanggaran HAM Perhutani

Dari Yogjakarta, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa mendesakJokowi menuntaskan pelanggaran HAM di kawasan hutan Perhutani.

Ronald Ferdaus, vocal point KPH Jawa mengatakan, selama ini terjadi dugaan pelanggaran HAM dalam penguasaan hutan Jawa oleh Perhutani dan karakteristik kerja Perhutani.

Berdasarkan catatan ARuPA dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang, dalam kurun 1998-2011, Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidak-tidaknya 108 warga desa sekitar hutan yang dianggap atau diduga mencuri kayu atau merusak hutan.  Sebanyak 34 orang tewas tertembak atau dianiaya petugas keamanan hutan dan 74 lain luka-luka.

“Terdapat 64 kasus penganiayaan dan penembakan. Perhutani juga tak segan mengkriminalisasi warga yang dituduh mencuri kayu.”

Catatan organisasi HuMa  tahun 2013,  dari  72  konflik kehutanan  di  Indonesia,  41  terjadi  di  Jawa , notabene diurus Perum Perhutani.  Untuk itu, rekonfigurasi hutan Jawa perlu dalam melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi Jawa. Serta perluasan ruang kelola rakyat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan.  “Perlu perubahan beberapa aspek penting yaitu paradigma, tata kuasa, tata guna, dan kebijakan.”

Mengenai rekonfiguasi, katanya, hal mendasar paling mendesak tata ulang persoalan tata kuasa lahan hutan Jawa. Sebab, dalam satu dekade terakhir banyak konflik lahan menimbulkan korban jiwa.  Untuk menuju realisasi rekonfigurasi ini, kolasi merekomendasikan langkah penting , pertama rekonstruksi kebijakan, mulai dari UU sampai peraturan pelaksana.

“Jika pemerintahan sekarang berkomitmen menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Perhutani, salah satu jalan dengan mencabut PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Terlebih agenda ini  tercantum dalam quick win Jokowi–JK,” kata Ronald.

Zainal Arifin dari LBH Semarang mengatakan, sebenarnya antara masyarakat dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan dan akses masyarakat bisa terlindungi dengan ada kesepakatan. Namun, kesepakatan itu dilanggar Perhutani, dan masyarakat tetap tidak punya kases masuk hutan.

Data LSM AruPa menyebutkan, ada 8,7 Juta penduduk miskin di desa Jawa. Dari 5.400 desa hutan, 60% desa miksin & tertinggal. Penguasaan lahan 1993 sekitar 0,3 hektar dan tahun 2012 sekitar 0,1 hektar.

Deforestari hutan terus terjadi di Jawa. Dari 2000-2009, tutupan hutan Jawa turun 61%. Dari 2,2 juta hektar menjadi 0,8 juta hektar. Sedangkan tegakan hutan, 1998-2007, kayu Jati menurun dari 36,2 juta menjadi 18,9 juta meter kubik dan diprediksi 2017 habis.

Kondisi ini akan berdampak pada bencana ekologis. Catatan BNPB, pada 2013, sebesar 82,4 % Jawa berisiko banjir, 20,8% longsor. Sedangkan 2012-2013, terdapat 1.368 bencana, merenggut 280 jiwa dan 256.892 terpaksa mengungsi.

Jokowi, Selasa, (9/12/14) di Gedung Agung, Yogyakarta dalam peringatan hari HAM ini menyampaikan, pemerintahan berkomitmen menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia secara berkeadilan.  Jokowi mengaku memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pelaksanaan hak asasi manusia tidak sekadar penegakan hukum juga mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,” kata Jokowi dalam sambutan.

 

Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam. Sayangnya, kebijakan pemerintah malah menyuburkan impor. Lebih parah lagi, para petani, pekebun (produsen pangan kecil) malah banyak tersingkir dari wilayah kelola mereka karena desakan atas investasi skala besar. Foto: Sapariah Saturi

Tuntutan pemenuhan hak pangan

Sementara itu Aliansi untuk Desa Sejahtera pada Hari HAM ini mengingatkan, pemerintah mengenai pemenuhan hak pangan.

Dalam 10 tahun, pemerintah abai terhadap hak pangan rakyat, yang ditandai impor pangan meningkat, harga pangan sulit terjangkau masyarakat miskin, 5 juta lebih penghasil pangan berkurang.

Tuntutan aliansi ini, pemerintahan Jokowi wajib segera memenuhi hak atas pangan, hak dasar tiap manusia dan memenuhi janji dalam Nawa Cita.

Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera dalam rilis mengatakan, tidak semudah membalik telapak tangan memenuhi hak atas pangan di tengah  situasi serba krisis dan terbatas ini.

Dia mengatakan, negara mempunyai  peran penting karena memiliki otoritas dan kapasitas dalam mengkonsolidasikan sumberdaya ekonomi dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.

“Negara wajib menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat terutama para produsen skala kecil dan konsumen dalam negeri.”

Selama ini, katanya, pemerintah tidak serius menegakkan pemenuhan hak atas pangan, dengan pilihan kebijakan yang menyebabkan kondisi pangan terus memburuk. “Langkah awal Jokowi-JK menjadi penting  sebagai dasar membenahi kondisi darurat pangan ini,” katanya.

Dia mencontohkan, langkah Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, ingin membenahi nasib petani garam, belum mendapatkan dukungan cukup bahkan keterbukaan dari kementerian lain. “Harusnya ini segera dibenahi, koordinasi antara kementerian terkait, karena impor garam merugikan rakyat kecil khusus petambak garam kecil.”

Hal sama terjadi pada pemenuhan daging sapi, niat ingin swasembada, tetapi diawali rencana menerbitkan izin impor 264 ribu sapi pada kuartal keempat 2014. “Sudah seharusnya dipikirkan sejak awal peta jalan kedaulatan pangan Indonesia.”

Ahcmad Surambo, dari Pokja Sawit  mengingatkan lagi pusat kedaulatan pangan adalah kesejahteraan produsen pangan skala kecil.  Menurut dia, pertarungan bukan hanya berapa banyak luas tanaman pangan yang dipertahankan atau dicetak, tetapi jenis tanaman apa yang didukung tumbuh, bagaimana benih dan berbagai asupan lainnya disediakan. “Apakah petani harus tergantung lagi, atau ada langkah lain yang menjamin kebebasan petani menghasilkan pangan berkelanjutan?”

Situasi saat ini, katanya, dengan penolakan gugatan masyarakat sipil terhadap UU Pangan, terkait benih transgenik menunjukkan arah salah dalam meletakkan landasan kedaulatan pangan.

Begitupula rencana tiap tahun membangun bendungan, lima sampai tujuh, atau sekitar 25-35 bendungan dalam lima tahun, kata Achmad,  harus benar-benar memperhitungkan berbagai aspek. “Bukan hanya teknis, juga lingkungan, sosial dan pendanaan. Proyek-proyek besar harus membawa kesejahteraan bagi produsen pangan skala kecil, bukan sebaliknya.”

Sekarang, Perusahaan Sawit Tak Boleh Masuk Kabupaten Buol

 

Bupati Buol Amiruddin Rauf, melalui kebijakan terbarunya menolak perusahaan sawit yang datang ke Kabupaten Buol. Foto: Rhett Butler

Juli 2012, nama Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, tiba-tiba dikenal banyak orang di Indonesia. Penyebabnya adalah, bupati yang berkuasa saat itu, Amran Batalipu, ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena kasus suap terkait perusahaan sawit PT. Hardaya Inti Plantation, milik pengusaha Hartati Murdaya. Penangkapan bupati yang heboh itu membuat kabupaten yang wilayah utaranya berhadapan dengan Filipina ini mendadak terkenal.

Kini, Kabupaten Buol yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo itu berbenah. Meski dua perusahaan sawit, yaitu PT. Hardaya Inti Plantation milik Hartati Murdaya dan PT. Sonokeling Buana milik Artalita Suryani, masih bercokol di sana, namun kebijakan terbaru yang diterapkan adalah menolak perusahaan sawit masuk Kabupaten Buol.

“Sekarang perusahaan sawit tidak saya izinkan masuk ke wilayah kami. Stop perusahaan sawit masuk Buol,” tandas Bupati Buol, Amiruddin Rauf ketika diwawancarai Mongabay, Selasa (9/12/2014).

Amiruddin yang mengaku memiliki latar belakang sebagai pekerja sosial ini, mengatakan pemerintah daerah hanya mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sedikit dari perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Buol. Kontribusi perusahaan sawit ke kas daerah hanyalah Rp 200-300 juta pertahun. Sementara dalam sebulan, perusahaan sawit itu bisa menghasilkan uang Rp 60 miliar.

“Untuk itu kami tidak lagi menerima investor perkebunan sawit,” katanya.

Di Kabupaten Buol sendiri masih banyak perusahaan sawit yang ingin berinvestasi. Bahkan belum lama ini, kata sang bupati, ada tiga map di meja kerjanya yang berisi izin usaha perkebunan sawit yang tinggal ia tanda tangani. Namun semua itu ia tolak mentah-mentah.

Tanah untuk rakyat

Amiruddin mengatakan, saat ini yang ia kembangkan di Kabupaten Buol adalah pengembangan plasma kelapa sawit dengan nama “Tanah untuk Rakyat”, yang ia singkat Taurat. Sasarannya adalah rumah tangga miskin yang tidak mempunyai lahan.

Lahan yang diberikan seluas dua hektar itu memiliki ketentuan misalkan di lahan areal penggunan lain (APL), lahan tidur yang berada dalam penguasaan masyarakat atau badan usaha, serta lahan negara yang berasal dari kawasan hutan konversi.

“Lahan dua hektar ini kami berikan kepada 18.000 kepala keluarga. Karena yang paling penting adalah warga itu bukanlah buruh, melainkan pemilik lahan,” tegas Amiruddin.

Saat ini, kata dia, warga yang bekerja di perusahaan sawit berkisar 1.500-2.000 tenaga kerja dengan upah sekitar Rp 2 juta per orang. Itu artinya, uang yang beredar sekitar Rp 4 miliar. Akan tetapi, jika warga yang jumlahnya 18.000 orang bekerja di lahan sendiri seluas dua hektar, maka hitung-hitungannya dalam satu hektar warga mendapat Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Hasilnya akan melebihi kerja di perusahaan sawit ketika menjadi buruh. Dan uang yang beredar lebih banyak.

Menurut Amiruddin, program ini  merupakan pelaksanaan dari konsep revitalisasi perkebunan dan land reform yang sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, berupa pemberian dan pensertifikasian lahan pertanian bagi masyarakat miskin. Tujuannya demi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk rakyat.

“Kemiskinan itu ada karena negara absen di tengah-tengah rakyatnya. Malah lebih mengedepankan investasi dalam skala besar serta berorientasi pertumbuhan, bukan pemerataan. Akhirnya, menjadi katalisator para pemilik modal. Implementasinya tidak menyentuh masalah yang akhirnya menjadi kebijakan salah kaprah,” kata Bupati Buol itu.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

DAS Batang Arau Padang Tercemar

Bangkai kapal dibiarkan lapuk dan tenggelam di dasar sungai Batang Arau, kawasan Muaro, dengan latar belakang Jembatan Sitti Nurbaya kota Padang. Foto : Riko Coubut

Bangkai kapal dibiarkan lapuk dan tenggelam di dasar sungai Batang Arau, kawasan Muaro, dengan latar belakang Jembatan Sitti Nurbaya kota Padang. Foto : Riko Coubut

Jika anda sempat jalan-jalan di kota Padang, jangan lupa singgah menikmati jagung bakar di jembatan Siti Nurbaya. Anda akan disuguhi deretan kapal-kapal penangkap ikan dan kapal pesiar yang bersandar di dermaga. Namun coba perhatikan aliran sungainya, sesekali akan terlihat sampah plastik yang mengapung dan terbawa hanyut. Sampah-sampah itu berjejer, terombang-ambing dihempas riak kapal yang setiap waktu melintas. Mungkin saja sampah ini berasal dari hulu sungai dan terbawa arus hingga ke muara atau memang sengaja dibuang oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Batang Arau.

Sungai Batang Arau merupakan daerah aliran sungai (DAS). Perbedaan antara DAS dan sungai adalah terletak pada fungsinya saja. Sungai hanya terfokus pada aliran air semata, sementara DAS lebih menekankan pada siklus hidrologinya. Ruang lingkup DAS terdiri atas daratan  yang merupakan kesatuan ekosistem termasuk sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS Batang Arau terdiri dari beberapa anak sungai dan sungai utamanya adalah Sungai Batang Arau. Sumber air DAS Batang Arau berasal dari hulu DAS pada kawasan pegunungan Bukit Barisan di sebelah timur kota Padang dan bermuara di Samudera Indonesia. Hulu DAS Batang Arau dimulai dari sungai Lubuk Paraku yang berada di timur laut kota Padang, dengan daerah tangkapan air seluas 2.504 hektar yang merupakan Taman Hutan Raya Dr. Muhammad Hatta, Kawasan Suaka Alam Barisan I dan Arau Hilir.

Citra satelit dari sempadan sungai dipadati oleh pemukiman masyarakat dan berbagai kegiatan industri, akibatnya beban sungai Batang Arau Kota Padang meningkat. Foto : Google

Citra satelit dari sempadan sungai dipadati oleh pemukiman masyarakat dan berbagai kegiatan industri, akibatnya beban sungai Batang Arau Kota Padang meningkat. Foto : Google

Dari Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota Padang tahun 2013, disebutkan DAS Batang Arau memiliki luas 17.467 hektar yang terbagi kedalam; hutan primer 572,14 ha, hutan sekunder 4.944,46 ha, pemukiman 3,425,05 ha, pertanian campuran 3.660,23 ha, sawah 3.405,86 ha, tambang 342,43 ha, tanah terbuka 32,49 ha, tubuh air (sungai) 91,61 ha.

Permasalahan utama tercemarnya DAS Batang Arau adalah tingginya sedimentasi setiap tahunnya, ekosistem air  sungai  dan kualitas air Batang  Arau menurun,  terjadi konflik dan alih fungsi lahan untuk perumahan serta degradasi hutan dan lahan. Menurunnya kualitas air di Batang Arau disebabkan oleh limbah pabrik dan limbah domestik dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu terdapat arel pertambangan untuk bahan baku semen, bagian tengah terdapat pabrik karet dan industri crude palm oil (CPO). Sedangkan dibagian hilir terdapat rumah sakit, usaha perbengkelan, hotel, pasar dan tempat bersandarnya kapal.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kota Padang, Mairizon, saat ditemui Mongabay (08/12/2014) mengatakan, jika merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang pengendalian dan pencemaran air, Batang Arau tidak masuk dalam sungai kelas IV. Artinya air sungai ini sudah tidak layak digunakan oleh manusia bahkan untuk pertanian sekalipun.

Kualitas air Batang Arau diatas ambang batas baku mutu, dari 12 titik lokasi sampling yang dilakukan, paling parah kualitas airnya dilokasi jembatan Siti Nurbaya di mana untuk parameter TSS mencapai 130 mg/l, BOD mencapai 10,00 mg/l dan COD mendapai 72,00 mg/l.

Pabrik karet yang lokasinya tidak jauh dari bibir sungai Batang Arau di kelurahan Lubuk Begalung, kota Padang. Foto: Riko Coubut

Pabrik karet yang lokasinya tidak jauh dari bibir sungai Batang Arau di kelurahan Lubuk Begalung, kota Padang. Foto: Riko Coubut

Bapedalda setiap tahunnya telah melakukan uji sampling atas kualitas air Batang Arau. Perusahaan-perusahaan yang berada tidak jauh dari bantaran sungai telah dihimbau untuk tidak membuang limbah ke aliran sungai dan bahkan telah memberikan teguran kepada perusahaan yang mangkir terhadap himbauan tersebut. Tercemarnya Batang Arau akibat akumulasi limbah mulai dari hulu hingga hilir, tambahnya.

Darman (57) salah seorang nelayan di kawasan Muaro Padang mengaku pasrah melihat sampah-sampah berserakan di sungai. “Ya, bagaimana lagi pak, kawasan muara memang seperti ini, sampah-sampah berserakan, jika pasang air laut surut, sampah-sampah itu baunya menyengat, busuk tidak tanggung-tanggung,” katanya.

Sampah-sampah itu umumnya berasal dari hulu sungai. Seluruh sampah akan bermuara disini. “Beginilah nasib kami yang tinggal dimuara, setiap hari menikmati pemandangan sampah, terutama saat pasang surut,” kata Darman.

Hanya terdapat dua bak sampah di sepanjang bantaran sungai antara kelurahan Pangalangan (arah muara) hingga kelurahan Seberang Palinggam yang berjarak sekitar 2 kilometer. Bak sampah yang disediakan pemerintah ini dalam pengakuan warga sekitar Seberang Palinggam diangkut 3 hari sekali. Walaupun begitu karena minimnya pengetahuan masyarakat dan kesadarannya dalam menjaga lingkungan tetap saja masih ada yang membuang sampah langsung ke sungai.

Perbandingan rasio debit maksimum dan minimum Sungai Batang Arau yaitu 144,00 m3/detik pada saat musim hujan dan 1,12 m3/detik pada saat musim kemarau. Artinya saat musim hujan Batang Arau akan mengalami luapan aliran air permukaan sehingga berpotensi menyebabkan kebanjiran sementara di musim kemarau mengalami kekeringan. Maka tidak salah jika terjadi hujan lebat, kelurahan Seberang Palinggam, Batang Arau dan Pangalangan mengalami kebanjiran.

Nina (49), seorang ibu rumah tangga, mengatakan daerahnya menjadi langganan banjir saat musim hujan, tidak hanya air yang mengenangi rumahnya tapi juga sampah-sampah yang terbawa dari hulu. Sampah itu berserakan saat air sungai surut setelah banjir. Dia tidak menampik dirinya pernah membuang sampah ke Batang Arau. Disisi lain dia juga menyayangkan keberadaan bak sampah yang tidak memadai di daerahnya, hanya berukuran 1,5 x 1 meter dan sudah pecah pula.

Tumpukan sampah berserakan di bibir sungai Batang Arau, namun petugas sering lalai memungutnya. Foto : Riko Coubut

Tumpukan sampah berserakan di bibir sungai Batang Arau, namun petugas sering lalai memungutnya. Foto : Riko Coubut

Banyak kapal-kapal bersandar di kawasan Muaro Padang, dilokasi ini mereka juga melakukan kegiatan perbaikan kapal, bongkar mesin, ganti oli, pengecatan dan lain-lain sebagainya. Jika pasang surut, kita dapat saksikan bangkai-bangkai kapal karam di kawasan ini. Bangkai kapal itu dibiarkan begitu saja. Keberadaan kafe-kafe di sepanjang kawasan Muaro juga berkontribusi sebagai penyumbang pencemaran di Batang Arau, walau hanya beroperasi dari jam 20.00 – 24.00, kebanyakan dari kafe ini langsung membuang limbahnya ke sungai.

Perubahan penggunaan lahan di DAS Batang Arau adalah faktor yang dapat merusak fungsi hidrologis DAS yang diindikasikan oleh seringnya terjadi banjir di kawasan hilir DAS Batang Arau. Diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang serius untuk menyelamatkan Batang Arau. Diantaranya perlu didorong pembangunan yang berwawasan lingkungan agar dapat mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki. Dengan pertimbangan itu maka perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang muncul akibat suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan termasuk akibat pembangunan.

 

Indonesia Perlu Buat Roadmap Riset Kelautan

Isu kelautan menjadi salah satu topik perundingan dalam Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-20 yang berlangsung di Kota Lima, Peru pada 1 – 12 Desember 2014.

Salah satu kesimpulan perundingan pada  jalur perundingan  Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) COP20 menyebutkan upaya para pihak untuk secara aktif terlibat dalam penelaahan terhadap laporan status dan untuk mendukung pengembangan rencana pelaksanaan baru, termasuk pada aspek yang berhubungan dengan pengamatan kondisi laut, termasuk pengasaman.

Laut yang telah dikotak-kotak demi alasan 'pembangunan ekowisata' di Kota Manado. Kehidupan nelayan pun makin terdesak. Foto: Christopel Paino

Laut yang telah dikotak-kotak demi alasan ‘pembangunan ekowisata’ di Kota Manado. Kehidupan nelayan pun makin terdesak. Foto: Christopel Paino

“Indonesia di era maritim perlu membuat peta jalan (roadmap) dan rencana aksi terkait pengamatan laut dan pengasaman,” kata  Agus Supangat, Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sekaligus juru runding Delegasi RI, melalui surat elektronik kepada Mongabay.

Peta jalan pengukuran dan riset di laut Indonesia menjadi penting karena  akan membantu pemahaman mengenai variasi dari permukaan sampai dasar laut Indonesia dalam mempengaruhi sistem iklim atmosfer-lautan, dan akan berguna untuk menilai pentingnya nilai ekonomi perubahan ekosistem regional.

“Peta jalan pengukuran dan riset laut akan mampu memberikan pertimbangan penting untuk memandu upaya konservasi laut yang sedang berlangsung di Indonesia dan negara-negara tetangganya. Sifat arus laut memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah nutrisi yang dibawa ke organisme laut di wilayah tersebut,” kata mantan peneliti laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu.

Pemahaman tentang laut di Indonesia akan dapat membantu untuk membuat prakiraan tentang dampak global perubahan iklim yang terjadi. “Lautan di Indonesia bagi kami merupakan tempat terbaik untuk melakukan pengamatan secara berkelanjutan untuk memantau situasi dan potensi perubahan di seluruh samudera dunia akibat dampak perubahan iklim,” katanya.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim sekaligus Ketua Delegasi Republik Indonesia, Rachmat Witoelar mengatakan Indonesia berfokus memperjuangkan lima sektor penting terkait penanggulangan perubahan iklim yakni, adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan pendanaan dengan memasukkan perspektif kemaritiman.

“Di era pemerintahan yang baru, sektor kemaritiman perlu mendapat perhatian khusus karena sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim,”ujar Rachmat dalam High Level Session: Towards a Low Carbon Society di Indonesia Pavilion dari booth Delegasi RI pada COP20 yang digelar Rabu (09/12/2014) waktu setempat.

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada maritim yang sangat dipengaruhi oleh iklim. Karenanya, diperlukan aksi adaptasi dan mitigasi dalam perkembangan sektor kemaritiman.

2014 Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization /WMO) mencatat tahun 2014 adalah tahun terpanas . Hal ini terutama disebabkan karena suhu permukaan laut global yang tinggi, yang sangat mungkin akan tetap berada di atas normal sampai akhir tahun. Suhu laut yang tinggi, bersama-sama dengan faktor-faktor lain, berkontribusi menimbulkan hujan yang sangat deras deras dan banjir di banyak negara dan kekeringan ekstrim di beberapa  negara.

Dalam laporan Status Iklim Global pada 2014, WMO menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata global atas permukaan darat dan laut untuk Januari-Oktober sekitar 0.57 ° Celsius (1,03 Fahrenheit) di atas rata-rata 14,00 ° C (57,2 ° F) untuk periode referensi 1961-1990 referensi, 0,09 ° C (0,16 ° F) di atas rata-rata selama sepuluh tahun terakhir (2004-2013).

Bila temperatur bulan November dan Desember cenderung sama, maka 2014 kemungkinan akan menjadi rekor terpanas, setelah pernah terjadi pada 2010, 2005 dan 1998. Hal ini menegaskan jangka panjang tren pemanasan yang mendasari.

Tingginya suhu Januari – Oktober 2014 terjadi karena El Niño-Southern Oscillation (ENSO) tidak terjadi secara penuh. ENSO terjadi ketika hangat daripada rata-rata suhu permukaan laut di bagian timur Pasifik tropis menggabungkan, dalam pusaran memperkuat diri, dengan sistem tekanan atmosfer, sehingga mempengaruhi pola cuaca global.

Selama tahun ini, suhu permukaan laut meningkat hampir ke ambang El Niño tetapi ini tidak dibarengi dengan respon atmosfer. Namun, banyak pola cuaca dan iklim biasanya terkait dengan El Nino / Southern Oscillation (ENSO) yang diamati di banyak bagian dunia.

“Informasi sementara untuk 2014 berarti bahwa empat belas dari lima belas tahun terpanas semuanya terjadi pada abad ke-21,” kata Sekretaris Jenderal WMO Michel Jarraud dalam siaran pers WMO.

“Apa yang kita lihat pada tahun 2014 sesuai dengan apa yang kita duga dari perubahan iklim. Rekor panas pecah dengan kombinas dengan hujan deras dan banjir yang menghancurkan pemukiman dan dan kehidupan. Apa yang sangat tidak biasa dan mengkhawatirkan tahun ini adalah suhu tinggi wilayah luas permukaan laut, termasuk di belahan bumi utara, “katanya.

“Tingginya emisi gas rumah kaca dan konsentrasi atmosfer terkait membuat masa depan planet ini tidak pasti dan tidak ramah. WMO dan anggotanya akan terus meningkatkan perkiraan dan layanan untuk membantu orang mengatasi kondisi cuaca dan iklim yang lebih sering dan merusak ekstrim, “kata Jarraud

Perubahan Iklim Nyata

Laporan Kajian ke-5 (AssessmentReport/AR5) yang dirilis Kelompok Kerja Basis Ilmiah dari IPCC  (Intergovermental Panel on Climate Change) menyebutkan adanya perubahan iklim yang nyata yaitu suhu udara di permukaan daratan dan lautan lebih tinggi dari 100 tahun lalu; air permukaan samudera jauh lebih hangat dibandingkan 100 tahun yang lalu.

Juga banyak kejadian cuaca dan iklim ekstrim dalam 50 tahun terakhir, gletser di seluruh dunia menyusut, menurunnya luas dan ketebalan es Kutub Utara selama tiga dekade terakhir, serta permafrost (daerah yang tertutup oleh salju permanen) di belahan bumi utara tiap tahun menyusut selama 50 tahun terakhir.

AR5 juga menyebutkan Laut Artik secara substansial telah menghangat selama 50 tahun terakhir, permukaan laut global naik 0,19 m selama periode 1901-2010, tingkat keberadaan di atmosfer dari gas rumah kaca utama telah meningkat sejak awal era industri (~1750), dan lautan telah menyerap sekitar 3% dari karbon dioksida yang dipancarkan oleh manusia kegiatan sampai saat ini.

AR5 memproyeksikan pemanasan lebih besar terjadi di permukaan tanah daripada laut. Pada akhir abad ke-21 akan lebih banyak “hari-hari sangat panas” dan lebih sedikit “hari dingin”. Daerah kering akan menjadi lebih kering dan daerah basah menjadi lebih basah.

Sekitar 90 persen lapisan es Kutub Utara terus menyusut dan menipis, volume gletser diperkirakan turun. Permafrost di belahan bumi utara, daerah yang tertutup salju diproyeksikan akan terus menyusut. Tinggi muka laut global diproyeksikan akan terus meningkat abad ini. Dan penyerapan karbon oleh laut akan meningkatkan pengasaman laut.

Kabut Asap, Bencana Lingkungan yang Menginspirasi Pelukis Palembang Berkarya

 

Pelukis Fajar Agustono menjelaskan karyanya yang bertema lingkungan pada pengunjung pameran seni rupa, yang diselenggarakan oleh Dewan KEsenian Palembang pada 1-6 Desember 2014. Foto: Muhammad Ikhsan

Pelukis Fajar Agustono menjelaskan karyanya yang bertema lingkungan pada pengunjung pameran seni rupa. Pameran ini diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Palembang pada 1-6 Desember 2014. Foto: Muhammad Ikhsan

Persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Sumatera Selatan seperti bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut beberapa waktu lalu telah menginspirasi sejumlah perupa untuk berkarya. Karya tersebut mereka wujudkan dalam bentuk lukisan bertema lingkungan.

Persoalan kabut asap tersebut terlihat jelas dari lukisan karya Rudi Maryanto yang berjudul “Ruang Polusi.”

“Lukisan Rudi ini terinspirasi dari kabut asap akibat kebakaran lahan gambut dan hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Sumsel dan Palembang,” ungkap Marta Astrawinata, kuraktor senirupa di Palembang, yang ditemui baru-baru ini di sela Pameran Seni Rupa “Kata” Rupa di Gedung Wanita, Jalan Kapten A. Rivai Palembang. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Palembang (DKP) ini berlangsung pada 1-6 Desember 2014 lalu.

Marta menambahkan karya Rudi cukup unik karena ditampilkan dalam rangkaian kanvas aneka bentuk, bulat, lonjong, segitiga, asimetris, serta mampu memanfaatkan limbah kayu jati dengan baik untuk memerindah detail karyanya.

Dari 38 karya milik 26 perupa yang ditampilkan, hampir setengahnya bertemakan persoalan lingkungan hidup. Misalnya saja “New Earth” karya Rodiah. A Manan, yang menggambarkan keindahan terbitnya mentari pagi di laut lepas. Ada juga “Unhappy” karya Eliza Dewi yang menggambarkan bunga yang layu dengan kelopak bunga yang berguguran jatuh ke tanah.

Kemudian, karya Fajar Agustono berjudul “Polusi” yang melukiskan seorang gitaris mengenakan masker dengan latar pabrik bercerobong besar yang asapnya memenuhi langit. Karya lain milik Fajar berjudul “Lelah”, bercerita tentang seekor kupu-kupu.

Fuad El Akhmed Phino turut menampilkan karyanya berjudul “Alarm Alam” yang  dibuat dari limbah kayu, triplek, dan kulit pohon membentuk seekor burung.

Sementara, pelukis Halimatus Sadiyah menampilkan karya “Lahan Habis”. Lukisan ini ingin mengambarkan alam yang hijau kian terdesak oleh pembangunan gedung-gedung bertingkat.

Kesadaran bahaya kabut asap

Fajar Agustono, membenarkan peristiwa lingkungan memberi inspirasi bagi karyanya. “Ya, lukisan kan salah satu media untuk mengungkapkan ekspresi. Lukisan “Polusi” inspirasinya dari kabut asap beberapa waktu lalu. Saya ingin menunjukkan kabut asap sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Pelajar, anak-anak, orang tua, lansia, pekerja kantor, supir, buruh pabrik, hingga aktivitas berkesenian pun terganggu,” terang Fajar.

“Harapan saya lukisan ini memberikan kesadaran orang yang melihatnya, sehingga peduli lingkungan dengan menjaga hutan dan lahan gambut,” katanya.

Yusuf Susilo Hartono, pemimpin redaksi Majalah Galeri, yang hadir di Palembang sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk “Seni Rupa Kita di Era Anything Goes”, mengapresiasi karya seni pelukis Palembang terkait apa yang terjadi di alam dan lingkungan sekitar.

Saat ini, kata Yusuf, di era seni rupa global, tepatnya era wacana estetis “apapun boleh (anything goes)”. Perupa di seluruh penjuru dunia, melalui bantuan media dan teknologi informasi, menciptakan karya dengan semangat tak hanya meniru benda, melainkan juga petualangan ke alam persepsi, ke lapisan terdalam jiwa, hingga ke ambang batas rasa sakit, kegilaan, dan kematian.

“Seharusnya persoalan lingkungan hidup juga lebih jauh dimasuki, pertualangan yang lebih liar dan kaya,” katanya.

“Di pameran ini, sudah ada perupa yang coba memasuki ranah anything goes, dengan memarodikan Monalisa menjadi Malelisa. Di bagian lain, nampak masih kuatnya cengkraman nilai-nilai agama dan tradisi, misalnya karya kaligrafi dan lukisan abstrak berbasis spritualitas, lingkungan alam, dan karya-karya figuratif berlatar sejarah,” ujar Yusuf.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Meski Telah Kumpulkan 9,95 Miliar USD, GCF Belum Salurkan Dana Iklim Global

Menteri Lingkungan Peru,  Manuel Pulgar-Vidal, yang terpilih sebagai Presiden COP ke-20 mendapatkan selamat dari pimpinan UNFCCC dalam acara pembukaan konferensi perubahan iklim (COP) ke-20 di Lima, Peru pada Senin (01/12/2014) waktu setempat.

Menteri Lingkungan Peru, Manuel Pulgar-Vidal, yang terpilih sebagai Presiden COP ke-20 mendapatkan selamat dari pimpinan UNFCCC dalam acara pembukaan konferensi perubahan iklim (COP) ke-20 di Lima, Peru pada Senin (01/12/2014) waktu setempat.

Konferensi tahunan perubahan ikilm atau Conference of the Parties (COP) ke-20 dari Kerangka Kerja untuk Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC)  yang digelar di Kota Lima, Peru, telah memasuki minggu kedua dari penyelenggaraan selama 1 – 12 Desember 2014.

Salah satu isu perundingan yang dicermati semua pihak adalah tentang pendanaan, yang dibahas dalam berbagai jalur perundingan dalam COP ke-20. Suzanty Sitorus, koordinator perundingan isu pendanaan Delegasi RI untuk COP20 mengatakan konferensi membahas laporan dari Board of the Green Climate Fund (GCF) yang pada tahun 2014 melakukan tiga kali pertemuan. Board GCF memulai pertemuan pertamanya pada Agustus 2012.

“Hingga saat ini GCF belum menyalurkan pendanaan ke negara berkembang dan Board GCF masih menyelesaikan berbagai kebijakan, sistem dan prosedur terkait operasionalisasi penuh GCF,” kata Suzanty melalui surat elektronik kepada Mongabay.

Selama tahun 2014, Board GCF berhasil mengambil beberapa keputusan kunci, antara lain mengenai kebijakan akreditasi. Semua lembaga yang berminat untuk mengakses pendanaan dari GCF, baik sebagai implementing entity (entitas pelaksana) maupun sebagai intermediary (perantara), harus mendapatkan akreditasi dari Board GCF sebelum menyampaikan proposal. Proses akreditasi online telah resmi diluncurkan pada tanggal 17 November 2014.

Suzanty menjelaskan selama 2014, Board GCF melaksanakan initial resources mobilization dan hingga 20 November 2014 berhasil menggalang dana lebih dari 9 miliar USD, yang bila digabungkan dengan kontribusi yang telah masuk sejak awal menjadi 9,95 miliar USD.

“Dengan dana tersebut, GCF menjadi dana multilateral perubahan iklim yang memiliki komitmen pendanaan terbesar. Bandingkan dengan Global Environment Facility (GEF) yang proses replenishment terakhir (ke-6, tahun 2014) menghasilkan komitmen sebesar 4,43 miliar USD (untuk perubahan iklim dan isu-isu lain dari berbagai konvensi PBB mengenai lingkungan) dan Climate Investment Facility (CIF) yang dikelola oleh bank-bank pembangunan multilateral dan sejak 2008 menggalang sebesar 8 miliar USD,” katanya.

Meski masuk sebagai negara berkembang, Indonesia turut berkontribusi memberikan komitmen pendanaan kepada GCF sebesar 250.000 USD pada Februari 2014,  sebagai bagian dari total dana 9,95 miliar USD.

“Kontribusi tersebut memang kecil bila dibandingkan pledges dari negara-negara lain, tapi saat itu sangat diapresiasi oleh negara-negara maju karena dinilai memberikan dorongan dan dasar untuk mereka melakukan persiapan di dalam negerinya termasuk melobi parlemen mereka untuk menyetujui anggaran kontribusi ke GCF,” katanya.

Kesiapan negara-negara berkembang untuk mengakses pendanaan menjadi persoalan penting operasionalisasi GCF. Oleha karena itu, GCF memiliki program khusus yang disebut Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) untuk membantu negara berkembang melakukan: penguatan national designated authority/focal point (NDA/FP) yang menjadi penghubung dengan GCF dan juga mengkoordinasi pengusulan lembaga dan proposal dari tiap negara berkembang; meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga nasional agar berhasil dalam proses akreditasi; mempersiapkan proposal proyek dan program adaptasi dan mitigasi yang akan diajukan kepada GCF.

“Isu kesiapan negara berkembang yang diangkat di negosiasi adalah modalitas untuk meningkatkan kesiapan, mengingat Sekretariat GCF masih baru, sementara minat dari negara berkembang sangat tinggi,” jelas Suzanty.

GCF menargetkan pada bulan Maret 2015 sudah ada lembaga-lembaga yang terakreditasi dan sekitar Juni/Juli 2015 Board GCF telah menyetujui proposal proyek/program.

Dia menerangkan Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara pertama yang menjadi penerima RPSP. Alokasi RPSP per negara per tahun kalender hingga satu juta USD. Saat ini Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menjadi National Designated Authority (NDA) untuk GCF di Indonesia.

DNPI bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat GCF sedang melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkuat kesiapan lembaga-lembaga nasional agar dapat mengakses langsung pendanaan tanpa melalui perantara lembaga multilateral.  Indonesia menargetkan pada bulan Maret 2015 setidaknya ada 3 lembaga nasional yang terakreditasi.

Selain melalui negosiasi di UNFCCC, Delegasi Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui pertemuan Board Green Climate Fund. Indonesia menjadi anggota Board Green Climate Fund sejak tahun 2012, diwakili oleh Wakil Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro pada tahun 2012-2013 dan Irfa Ampri dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Komitmen pendanaan Norwegia

Norwegia memberikan komitmen pendanaan sebesar 1,6 miliar NOK atau 258 juta USD selama empat tahun ke depan kepada GCF. Dengan komitmen ini, maka total komitmen dana yang dikumpulkan GCF menjadi 9,95 miliar USD.

“The Green Climate Fund punya potensi yang sangat besar dan dapat memainkan peranan kunci dalam mencapai sebuah kesepakatan ikilm global di Paris pada tahun 2015,” kata Menteri Luar Negeri, Borge Brende seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Norwegia.

Komitmen Norwegia melengkapi komitmen Spanyol dan Kanada. Pada 28 November 2014 atau tiga hari sebelum penyelenggaraan COP ke-20, pemerintah Spanyol mengumumkan komitmennya untuk memberikan dana sebesar 120 triliun Euro kepada GCF. Sedangkan Pemerintah Kanada untuk memberikan pendanaan sebesar 300 juta dolar Kanada kepada GCF.

Dalam konferensi tahunan perubahan iklim, negara berkembang dan negara dunia ketiga memang selalu mendesak negara maju untuk mobilisasi pendanaan sebesar 100 miliar USD per tahun sampai 2020 seperti yang dijanjikan pada COP-15 di Kopenhagen, Denmark, pada 2009.

Pendanaan tersebut sangat penting untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi di negara berkembang hingga tahun 2020 untuk membantu dunia menjaga peningkatan suhu rata-rata tidak lebih dari 2 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat suhu sebelum Revolusi Industri. Jumlah komitmen tersebut sebetulnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim di sekitar 129 negara berkembang yang menjadi Pihak UNFCCC.

 

 

 

Opini: Daerah Aliran Sungai di Bengkulu Rusak Akibat Pertambangan Terbuka

Salah satu pertambangan batubara terbuka di kabupaten Bengkulu Utara. Pertambangan terbuka mengancam daerah aliran sungai dan merusak area persawahan. Foto: Taufik Wijaya

Provinsi Bengkulu memiliki luas sekitar 1.987.870 hektar, tapi aktifitas pertambangan batubara cukup marak. Tercatat 68 izin pertambangan menguasai 208.467 hektar (10 persen dari total wilayah) dengan sebanyak 24 izin eksplorasi dan 36 izin eksploitasi. Meskipun sudah banyak diprotes, aktifitas pertambangan batubara terus berjalan hingga saat ini.

Pertambangan batubara ini tidak banyak memberikan dampak positif bagi sekitar 2 juta penduduk Bengkulu, secara khusus di wilayah perdesaan. Bahkan dampak aktifitas batubara ini telah merusak lingkungan hidup, secara khusus wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) dan memiskinkan masyarakat.

Sebenarnya sudah banyak anak sungai di Bengkulu yang dirusak atau ditutup akibat aktifitas pertambangan batubara. Contoh terbaru adalah yang menimpa 450 kepala keluarga di Desa Kota Niur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Perusahaan PT Citra Selaras Abadi, yang menutup salah satu anak Sungai Manggis kemudian mengakibatkan ratusan hektar sawah milik masyarakat rusak atau kehilangan pasokan air. Sungai Manggis sendiri bermuara ke Sungai Air Bengkulu, sungai terbesar di Bengkulu.

Pertanyaannya kemudian, mengapa perusahaan batubara melakukan hal tersebut?

Pertambangan batubara di Propinsi Bengkulu rata-rata dilakukan dengan cara pertambangan terbuka. Lokasi konsesi banyak berada pada wialayah Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Ketahun, DAS Air Bengkulu, dan lainnya.

Akibatnya, saat ini rata-rata sungai besar di Bengkulu mengalami kerusakan total, baik itu dalam bentuk warna, rasa, dan bentang alamnya. Ini semua atas ketidakpatuhan perusahaan tambang dalam menjaga lingkungan.

Kondisi terparah saat ini adalah Sungai Air Ketahun dan Sungai Air Bengkulu. Pemerintah Bengkulu belum menindak tegas terhadap para perusak lingkungan khususnya penghancuran sumber air  masyarakat, seperti Sungai Air Bengkulu yang merupakan sumber utama bahan baku PDAM PT Tirta Dharma di Kota Bengkulu.

Sumber air PDAM berasal dari Sungai Air Bengkulu telah tercemar, yang merupakan akibat pencucian pertambangan batubara dan juga limbah pabrik karet. Hasil penelitian Walhi Bengkulu, di hulu Sungai Air Bengkulu terdapat enam perusahaan tambang batubara yaitu PT Inti Bara Perdana, PT Bukit Sunur, PT Fetro Rejang, PT Sirat Unggul Permai, PT Kusuma Raya Utama, PT Danau Mas Hitam, dan terdapat dua pabrik CPO yaitu PT Cahaya Sawit Lestari dan PT Palma Mas Sejahtera, serta dua  pabrik karet PT Batang Hari Bengkulu dan PT Bengkulu Angkasa Makmur.

Semua perusahaan tersebut beraktifitas di sepanjang Sungai Air Bengkulu, seperti gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tambang terbuka beroperasi dengan memutus anak-anak sungai yang ada di hulu Sungai Air Bengkulu.

 

Salah satu citra udara dari Google menunjukkan salah satu aliran sungai yang ditutup oleh perusahaan tambang batubara di Bengkulu. Courtesy: Google

Salah satu citra udara dari Google menunjukkan salah satu aliran sungai yang ditutup oleh perusahaan tambang batubara di Bengkulu. Courtesy: Google

 

Pasal 33 UUD 1945 yang Terabaikan

Dalam konteks yang lebih mendasar, salah satu mandat pasal 33 UUD 1945 terabaikan, yang isinya, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal ini merupakan salah satu prinsip mendasar bagaimana seharusnya mengelolah sumberdaya alam termasuk air harus di kedepankan bukan malah di jadikan penopang perekonomian investasi kotor yang dipraktikan perusahaan pertambangan batubara dan lain sebagainya.

Tindakan perusahaan batubara di Bengkulu sangat jelas menyalahi UU nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga wajar menerima sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan (termasuk air di dalamnya) yang tertuang pada pasal 59, pasal 98 sampai dengan 103.

Terhadap kondisi ini, Walhi Bengkulu bersama masyarakat  berencana menyusun laporan agar semua perusahaan pertambangan batubara yang mencemari sungai di Bengkulu, masuk dalam sengketa lingkungan hidup di Propinsi Bengkulu.

Harapannya, Pemerintah Daerah Bengkulu akan berani bertindak tegas dalam upaya penyelamatan sumberdaya alam, terutama terkait dengan sumber mata air, sehingga generasi ke depan dapat menikmati mata air yang bersih bukan mengeluarkan air mata kesedihan kekurangan air bersih.

 

*Beni Ardiansyah, penulis saat ini adalah Direktur Walhi Bengkulu. Artikel ini merupakan opini penulis.

 

Investor Yakinkan Reklamasi Benoa Tak Rusak Lingkungan. Benarkah?

Aksi yang dikoordinatori ForBALI pada  Jumat (28/11/14). Ribuan massa longmarch ke kantor DPRD Bali minta parlemen membuat pansus tentang rencana reklamasi karena ditenggarai ada sejuamlah penyimpangan. Foto: Luh De Suryani

Aksi yang dikoordinatori ForBALI pada Jumat (28/11/14). Ribuan massa longmarch ke kantor DPRD Bali minta parlemen membuat pansus tentang rencana reklamasi karena ditenggarai ada sejuamlah penyimpangan. Foto: Luh De Suryani

Pada Senin (8/12/14) ini ada seminar bertajuk “Pro Kontra Revitalisasi Teluk Benoa,” di Denpasar, Bali. Namun, hanya judul bahas pro kontra,  sedang  pembicara, semua pendukung reklamasi. Tak ada perwakilan yang kontra, seperti, dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). Kursi-kursi berpita warna keemasan di ballroom Hotel Inna Jl Veteran, penuh.

Investor dan ahli pendukung reklamasi hampir 700 hektar hadir. Investor dari PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) berbicara guna meyakinkan reklamasi menguntungkan Bali dan alam sekitar.

Heru Budi Wasesa, Direktur TWBI dengan nada gusar mengumbar pernyataan. “Secara fisik kami tak merugikan, saya komitmen punya janji ke masyarakat. Jika diizinkan dan melakukan perusakan lingkungan, marjinalkan warga, saya orang pertama kali menggantung TWBI dan gantung diri di Pulau Pudut,” katanya.

Dia membantah sejumlah tuduhan. “Ada tuduhan warga tak boleh masuk, jadi kawasan eksklusif. Ndak mungkin, kami bangun kanal biar nelayan masuk 24 jam. Tidak mungkin kami eksklusif.” Lalu, penolakan warga dengan alasan persaingan usaha, juga tak benar. TWBI, tak akan membuat bisnis watersport seperti yang ada di Tanjung Benoa, tetangga Teluk Benoa.

Dia juga kesal sinisme pada sang bos. “Emang kenapa pak Tommy Winata, apa salahnya? Apa yang sudah kami lakukan di Bali? Kami punya hotel sudah balik modal. Kalau tiap keuntungan tak boleh dibawa ke Jakarta harus diaplikasikan ke warga. Saat bom Bali kami membangun Discovery Mall.”

Marvin Lieano, komisaris TWBI mempresentasikan rencana pembangunan di Teluk Benoa memperlihatkan belasan model yang diklaim setara bintang lima dan enam, antara lain, pusat perdagangan produk Bali dan nasional ke seluruh dunia, pusat konvensi dan selebrasi dunia. “Kalau memakan usaha lain, apa yang dimakan? Konsep waterfront yang kita jual, yang kita jual bukan pantai tapi air, mangrove,” katanya.

Sumber: presentasi perusahaan

Sumber: presentasi perusahaan

Dia  menambahkan, akan dibangun sekolah, universitas dan rumah sakit bertaraf internasional. “Saat APEC semua bawa tim medis, orang internasional tak percaya dengan kualitas kita.” Dia juga menyebut kawasan mewah di Teluk Benoa berbeda dengan kebanyakan resor mewah tetapi di belakang kumuh.

Menurut Marvin, tak mungkin buang-buang uang triliunan dalam reklamasi ini. “Kita tak buang Rp30 triliun ke laut nanti semua digantung Tommy Winata.” Proyek ini, untuk 50 tahun ke depan. Pajak daerah bisa didapat Bali disebut-sebut besar seperti PPN dari Rp30 triliun sekitar Rp3 triliun, pajak hotel dan restoran, dan lain-lain.

Di awal seminar, tiga akademisi mempresentasikan dan meyakini revitalisasi berbasis reklamasi menguntungkan dan tidak merusak lingkungan. Dimulai dari Prof. Dietriech Geoffery Bengen, bidang pengelolaan pesisir dan guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi tim ahli TWBI. Presentasi sama dengan penjelasan-penjelasan tentang perlindungan bakau dan biota laut di teluk.

Di sekitar Benoa ada 1.373 hektar kawasan mangrove dengan dominan Sonneratia alba atau prapat yang kondisi harus mendapat air laut. Eustaria kaya karena dapat air laut dan darat. Biota juga kaya ada benthos, plankton, tumbuhan laut.

Abrasi dan erosi Pudut di dalam area teluk makin keras. Keluar masuk perahu nelayan makin sulit karena pendangkalan yang makin besar. “Air laut makin susah ke mangrove, perlu flushing atau limpasan. Salinitasnya makin jauh ke mangrove karena makin dangkal.”

Revitalisasi dengan membuat pulau penyangga dia klaim sebagai mitigasi kalau ada arus kencang atau evakuasi. “Paling optimal 700 hektar, harus ada ruang terbuka hijau 40%,” kata Bengen. Kalau reklamasi bisa jalan, banyak kenikmatan seperti nelayan jadi guide wisata mancing.

Prof. Herman Wahyudi dari bidang geoteknik Institut Teknologi Surabaya menuding masyarakat baru mendengar revitalisasi berbasis reklamasi sudah alergi. “Dulu memang sebelum Perpres lahir reklamasi keliru, asal nimbun. Pasi lari ke mana-mana rusak lingkungan.”

Dia mengaku sudah memperhitungkan teknis dan dampak timbunan. Untuk itu reklamasi disusun berbentuk pulau-pulau kecil. Herman mengklaim tak ada potensi banjir, erosi, dan sedimentasi.

“Direncanakan dengan timbunan pulau dan bangunan yang cukup tinggi beserta fasilitas penunjangnya sebagai area tempat pelarian masyarakat menghindar dari gelombang tsunami. Karena memang masuk zona rentan tsuami.”

Stabilitas pada keruntuhan juga disebut sudah diperhitungkan. Kalaupun ada peristiwa longsor akibat material timbunan,tidak mengenai tiang eksisting jalan tol dan area hutan bakau.

Lalu ada Dedi Tjahjadi Abdullah bidang sumber daya air ITB dari teknik sipil. Limpasan air dari sejumlah daerah aliran sungai di teluk diklaim tak mungkin membuat rob atau banjir kawasan sekitar. Kenaikan air juga menurutnya sangat rendah sekitar 14 sentimeter menurut hitung-hitungannya. “Kalau ada pulau-pulau (hasil reklamasi) pasti ada yang bersihkan sedimennya.”

Kawasan ini,  masuk area rentan tsunami tetapi  akan terlimpasi karena tinggi gelombang sekitar empat meter sementara timbunan reklamasi lebih tinggi dari itu.

Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Ikram M. Sangaji mengaku murid Bengen juga menjadi pembicara dan menyatakan belum ada satu kesepahaman konservasi kawasan.

“Sumberdaya harus punya nilai ekonomi. Amed dan Tulamben tak ada penetapan status (zonasi) tapi banyak perputaran uang. Lingkungan harus dikelola agar memberi nilai tambah.”

Dia mendorong tiap perencanaan wilayah mengacu ekonomi berkelanjutan tanpa abaikan ekologis dan sosial. Setelah reklamasi, dia berharap penghasilan warga lebih besar.

Sumber: presentasi perusahaan

Sumber: presentasi perusahaan

Dampak buruk reklamasi

Berbeda dengan ungkapan  I Ketut Sarjana Putra, Vice President Conservation International (CI). Lembaga ini membuat studi awal mengenai dampak reklamasi di Teluk Benoa. Riset ini dirilis tahun lalu menarik perhatian banyak pihak karena membuat modelling. “Kami ingin melanjutkan study ini karena belum sempurna untuk mengetahui dampak proyek dan bagaimana harus mengantisipasi,” katanya yang bekerja di bidang lingkungan lebih 30 tahun ini.

Studi ini, katanya, sebagai bagian mewujudkan pembangunan Bali lebih sustainable dan komprehensif. “Studi ini pengetahuan yang harus kita bagi. Kita tak ingin dampak buruk reklamasi Serangan tak terjadi dan tidak tahu solusi.”

Jika terjadi hujan, ada DAS yang air mengalir ke teluk. Sekitar 7,9 juta kubik meter mengalir ke sini, hingga risiko rob sangat besar. Air diperkirakan naik empat meter di dalam teluk jika reklamasi 80%. Modelling yang dibuat CI Indonesia ketika itu reklamasi 80% teluk karena dalam surat izin pemanfaatan yang dikeluarkan Gubernur Bali untuk TWBI, tertulis lebih 800 heltar.

Dia menyebut, ada dua spot diving hilang di Sanur karena reklamasi Serangan. “Padahal dulu orang tak perlu pakai speedboat untuk ke spot diving, hingga mahasiswa mudah bisa akses tanpa biaya mahal.
Sebaran terumbu karang di pesisir selatan sampai timur termasuk Sanur, Nusa Dua, Benoa, sampai Teluk Benoa harus dilindungi.

“Sebagai pulau kecil harus hati-hati mengelola Bali. Harus membangun kawasan konservasi perairan.”  Menurut dia, banyak spesies belum ditemukan, misal Euphyllia baliensis yang baru-baru ditemukan.

Dari sisi ekologi, teluk itu sebuah sistem tak stabil dan selalu mencari bentuk atau titik seimbang.

Aksi berlanjut

Warga penolak reklamasi juga terus aksi. Terakhir, Jumat (28/11/14), dikoordinir ForBALI, ribuan massa longmarch ke kantor DPRD Bali minta parlemen membuat pansus tentang rencana reklamasi karena ditenggarai ada sejuamlah penyimpangan. Mulai proses pemberian izin dan rekomendasi sampai perpres yang merevisi kawasan konservasi di Teluk Benoa oleh mantan Presiden SBY. “Penolak reklamasi seperti yatim piatu karena gubernur dan DPRD tak peduli,” kata I Wayan Suardana, Koordinator ForBALI.

Aksi lanjutan penolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Mereka sudah melihat contoh gagal reklamasi di Pulau Serangan, tetangga Teluk Benoa. Namun, pro reklamasi bergerak. Berbagai spanduk sampai seminar diadakan. Mereka mempopulerkan istilah revitalisasi Teluk Benoa atau revitalisasi berbasis reklamasi, begitu salah satu ahli dari mereka menyebutnya. Foto: Luh De Suryani

Aksi lanjutan penolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Mereka sudah melihat contoh gagal reklamasi di Pulau Serangan, tetangga Teluk Benoa. Namun, pro reklamasi bergerak. Berbagai spanduk sampai seminar diadakan. Mereka mempopulerkan istilah revitalisasi Teluk Benoa atau revitalisasi berbasis reklamasi, begitu salah satu ahli dari mereka menyebutnya. Foto: Luh De Suryani

Raichul Amar, Sosok Ulama Peduli Lingkungan Dari Bukittinggi

Ketika para sarjana agama telah banyak menjadi penyambung lidah nabi dalam menyiarkan agama, ulama yang satu ini lebih memilih menyiarkan agama melalui kegiatan-kegiatannya dibidang lingkungan. Bagi dia masalah lingkungan sangat dekat kaitannya dengan moralitas. Maka berdakwah dalam menyeru manusia untuk peduli lingkungan merupakan hal yang langka dilakukan oleh para ulama lainnya.

Dialah Drs. Raichul Amar, MPd (66), seorang pendakwah dan dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat.  Ulama lingkungan peraih penghargaan Kalpataru 2000. Pria kelahiran Bukittinggi, 10 November 1945 ini, sejak kecil telah akrap dengan alam. Sebagai anak kampung, masih jelas diingatannya tentang hamparan sawah-sawah, ladang-ladang serta hijaunya perbukitan disekeliling desanya. Saking akrabnya dengan alam, diah hafal nama hampir seluruh bukit yang berada di Bukittinggi.

Ulama Lingkungan Raichul Amar memperlihatkan lobang biopori yang dibuat di depan rumahnya di Lubuk Lintah, Kota Padang, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubut

Ulama Lingkungan Raichul Amar memperlihatkan lobang biopori yang dibuat di depan rumahnya di Lubuk Lintah, Kota Padang, Sumatera Barat. Foto: Riko Coubut

Seiring dengan berkembangnya zaman, hamparan sawah, lahan-lahan hijau tersebut disulap menjadi bangunan-bangunan permanen. Bahkan Jam Gadang, jam tertinggi di kota Bukittinggi itu telah kalah tingginya dengan bangunan hotel dan bangunan bertingkat lainnya. Masih segar dalam ingatannya bahwa jam gadang yang dapat dipandang dari empat arah itu terlihat jelas dari kampungnya pada tahun 1955.

Suatu ketika dia pulang kampung ke Bukittinggi, ia melihat kegiatan penambangan pasir di Bukit Cimpago Ipuh untuk pembuatan batako. Ia terperangah melihat bukit-bukit digali, alam dirusak akibat oleh masyarakat setempat. Lantas ia mencoba mengabadikan kegiatan tersebut dengan kameranya.

Aksinya diketahui oleh para penambang pasir dan pembuat batako tersebut dan tidak senang dengan pemotretan yang dilakukannya. Mereka mengira seorang wartawan sedang melakukan liputan atas aktifitas penambangan yang tak berizin itu. Mereka berusaha merebut kameranya. Walau telah dijelaskan dia bukan wartawan, namun tetap saja mereka tidak percaya dan bersikeras meminta roll film dan kamera itu diserahkan. “Untung saja masyarakat lainnya datang melihat kerumunan kami dan akhirnya saya dapat lepas dari amukan penambang itu,” ungkap pria yang akrap disapa Pak Men itu saat diwawancarai Mongabay (29/11) dirumahnya. Dia memang aktif mendokumentasikan setiap peristiwa lingkungan melalui kamera foto berbaterai AAA itu.

Ia teringat satu peristiwa yang berkesan, yaitu setelah melaksanakan sholah Idul Fitri di halaman kantor gubernur Sumbar pada tahun 1984. Ia menyaksikan tumpukan sampah koran alas sajadah berserakan, yang tidak pungut kembali oleh jamaah. Padahal khatib berapi-api menyeru jamaah untuk menjaga kebersihan guna meningkatkan keimananan. Selanjutnya ia melihat seorang anak kecil berbaju koko, berdiri disamping tumpukan koran yang dikumpulkan ayahnya. Sepertinya koran itu akan mereka jual untuk tambahan uang lebaran.

Sejak tahun 1984, pria berkacamata ini telah mengabadikan kecintaannya terhadap lingkungan. Ia kerap menulis artikel, opini dan puisi-puisi lingkungan yang dimuat di berbagai media cetak, majalah dan jurnal ilmiah di Padang. Sebagian besar artikel yang ditulisnya berasal dari pengamatannya mengenai persoalan lingkungan yang ditemui di berbagai tempat.

Saat ini ia telah menghasilkan 100 buah lebih artikel dan 28 buah buku pembelajaran mengenai lingkungan, kumpulan puisi dan ceramah agama, 2000 buah foto lingkungan yang dicetak dalam ukuran 10R, serta lebih dari 20.000 buah foto dalam ukuran 3R.

Banyak cara untuk mencintai lingkungan

Berawal dari hobi memotret peristiwa lingkungan hingga menjadikannya sebagai seorang pendakwah lingkungan. Kegiatannya ini sangat relevan dan dipandang cocok dengan profesinya sebagai dosen di Fakultas Adab, IAIN Imam Bonjol, Padang.

Ia kerap menyelipkan kampanye lingkungan dengan menampilkan foto-foto lingkungan dalam proses belajar mengajar dan kepada pegawai serta rekan dosen pada kegiatan di kampusnya. Ia juga aktif dalam pameran foto lingkungan di berbagai tempat, baik di kampusnya, maupun di luar kota Padang.

Ia juga menyelipkan pesan-pesan lingkungan saat berkhutbah jumat, ceramah atau pengajian di berbagai tempat.

Bahkan saat resepsi pernikahan anak pertamanya, Ramel Yanuarta di tahun 2000, amplop undangan di desain berwana hijau daun, dihiasi oleh foto-foto kerusakan lingkungan yang diperolehnya dari berbagai tempat dan sebuah puisi sebagai bentuk kepedulian lingkungan.

Resepsi pernikahan itu dilangsungkan di gedung Aula IAIN Imam Bonjol, ruangan dihiasi oleh pajangan foto-foto lingkungan hidup berbagai ukuran. Umumnya berukuran 10R dan foto-foto tersebut merupakan foto yang sering dipajang dalam pameran foto lingkungan yang diikutinya.

Adapun cenderamata acara, sengaja disiapkan berupa tiga buah biji pohon mahoni dan berharap para undangan yang hadir untuk menanam di lingkungan masing-masing.

Biji pohon itu dibungkus dalam kertas yang berisikan pesan : Andaikata kita menanam biji pohon ini dan Allah berkenan menumbuhkannya, belum sebanding dengan jumlah pohon yang sudah kita tebang di negeri ini. Namun kepedulian kita terhadap lingkungan sudah saatnya dalam bentuk nyata, terima kasih.”

Beberapa hari setelah perhelatan itu, beberapa tamu undangan memberi kabar bahwa biji pohon yang diberikan tersebut sudah ditanam.

Menurutnya, masalah lingkungan merupakan tanggungjawab semua orang. Memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan seruan kepada kebaikan. Sedangkan mencegah terjadinya pencemaran, penebangan hutan,  pembakaran lahan, kerusakan lahan akibat penambangan merupakan larangan kepada kemungkaran. Kedua tugas ini wajib dilakukan oleh setiap muslim.

Kerusakan di hutan, rusaknya laut, tercemarnya sungai dan udara serta rusaknya lahan-lahan produktif, akibat ulah manusia. Inilah yang menjadi alasan yang kuat baginya untuk aktif berdakwah menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup, upaya-upaya pelestarian yang mungkin dilakukan oleh masyarakat dan sikap kepedulian yang sungguh-sungguh.

Dia berharap ulama tidak hanya berbicara tentang keimanan, karena ulama yang berdakwah di bidang lingkungan, masih dapat dihitung dengan jari.

Meraih Kalpataru

Pada tahun 2000, dia diundang ke kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Propinsi Sumbar, guna membicarakan segala sesuatu mengenai pencalonannya sebagai penerima penghargaan Kalpataru berdasarkan rekomendasi dari penjaring Kalpataru Sumbar.

Peraih Kalpataru Raichul Amar memeluk piala penghargaan Kalpataru yang diperolehnya pada tahun 2000. Foto: Riko Coubut

Peraih Kalpataru Raichul Amar memeluk piala penghargaan Kalpataru yang diperolehnya pada tahun 2000. Foto: Riko Coubut

Maka dikumpulkanlah 100 artikel mengenai lingkungan yang pernah terbit di berbagai media, 3.342 foto ukuran 3R dan 250 buah ukuran 10R, 2 buah buku berisi tulisan mengenai lingkungan, sebuah buku puisi dan foto lingkungan untuk dibawa diserahkan dalam pertemuan tersebut.

Setelah melakukan wawancara dan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen kegiatan mengenai lingkungan, Bapedalda menetapkan Raichul sebagai calon peraih Kalpataru dari Sumbar.

Tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) didampingi pegawai Bapedalda Sumbar datang mengunjungi rumahnya. Banyak pertanyaan yang dilontarkan seputar bahan-bahan yang telah dikirimkan sebelumnya. Tim KLH juga melakukan wawancara terkait dengan kegiatan lingkungan yang pernah dilakukan beserta dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Tim itu juga mendatangi kampus IAIN Imam Bonjol untuk mewawancarai pegawai, dosen dan mahasiswa mengenai aktifitas Raichul terhadap kegiatan lingkungan yang dilakoninya.

Akhirnya pada 2 Juni 2000, Bapedalda Sumbar memberikan kabar bahwa dia lulus dalam nominasi penerima penghargaan Kalpataru dan diundang datang ke Istana Negara di Jakarta.

Pada tanggal 5 juni 2000, dilaksanakan penyerahan penghargaan Kalpataru kepada 11 orang yang terbagi kedalam empat kategori, yaitu perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan pembina lingkungan. Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada masing-masing penerima.

Sudah tiga penghargaan Kalpataru yang diraihnya, mulai dari penghargaan Kalpataru tingkat Kota Padang ditahun 1991 dalam kategori pengabdi lingkungan, penghargaan nominasi Kalpataru tingkat propinsi di tahun 2000 dalam kategori perintis lingkungan dan penghargaan Kalpataru tingkat nasional tahun 2000 dalam kategori pembina lingkungan.

Setelah meraih penghargaan Kalpataru, Raichul mendirikan rumah baca lingkungan. Di bagian depan rumahnya disusun berbagai buku-buku lingkungan, di dindingnya dipajang foto-foto lingkungan. Hampir 3000 buku menjadi koleksinya.

Layaknya pustaka, dia berharap rumah bacanya dapat menjadi referensi bagi setiap orang dalam pembelajaran permasalahan lingkungan. Semenjak rumah baca ini dibuka, warga setempat cukup antusias datang dan membaca. Mereka yang datang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, yang melihat-lihat koleksi fotonya dan sedikit yang membaca buku-buku lingkungan itu.

Namun berbeda bila yang datang anak-anak sekolah atau mahasiswanya. Mereka lebih banyak membaca dan berdiskusi mengenai lingkungan dan karya-karyanya.

Rumah bacanya hanya dibuka saat dia sudah pulang dari kegiatan mengajar di kampus, karena belum ada yang menjaganya. Namun saat dia sudah pensiun, rumah baca ini selalu terbuka dari pagi sampai sore.

Disisi lain, ia sedikit kecewa dengan pemerintah. Kalpataru hanya sebatas seremonial belaka, tidak ada tindak lanjut yang jelas mengenai kegiatan apa yang dapat disinergikan bersama pemerintah. “Pemerintah tidak pernah berkomunikasi dengan kami sebagai peraih penghargaan kalpataru di Sumatera Barat, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal, apakah mereka masih beraktifitas atau sudah menjadi pembalak liar dan lain-lain,” tegas Raichul.

Peraih Kalpataru adalah pahlawan lingkungan, seharusnya pemerintah meningkatkan pembinaan para peraih agar dapat memicu semangat kalpataru kepada masyarakat lainnya. Melakukan monitoring terhadap aktiftasnya, melibatkan dalam berbagai kegiatan dan acara-acara lingkungan serta jika perlu diberi dukungan biaya usaha.

Belajar Kearifan Lokal dari Kampung Bu Susi: Bertambak Udang Sembari Menjaga Lingkungan

Penyu yang ditetaskan dan dibesarkan sebagai upaya konservasi penyu di Pangandaran. Foto: Taufik Wijaya

Penyu yang ditetaskan dan dibesarkan sebagai upaya konservasi penyu di Pangandaran. Foto: Taufik Wijaya

Berdasarkan catatan sejarah, hubungan masyarakat Sumatera Selatan dengan Jawa Barat sudah terbangun sejak puluhan abad lalu. Hubungan ini ditandai dengan pernikahan Sobakancana, putri kedua Suryawarman, penguasa terakhir Kerajaan Tarumanegara, dengan Dapunta Gyang Sri Janayasa, yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi.

Pada abad pertengahan, hubungan ini ditandai kehadiran keturunan Kerajaan Demak yang berasal dari Cirebon. Mereka ini menjadi bagian dari pendirian Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam.

Hubungan ini yang menyebabkan tradisi kesenian, kuliner, pertanian dan perikanan kedua wilayah tersebut terus terhubung hingga saat ini. Begitu pula ketika pertambakan udang melanda Jawa Barat, pertambakan udang ini pun berkembang di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di pesisir timur.

Meskipun perkembangan informasi dan teknologi lebih maju dari masa lalu, ternyata transformasi pertanian dan perikanan dari wilayah Jawa Barat ke pesisir timur Sumsel berjalan lamban. “Mereka hanya menangkap usahanya, tidak dibarengi dengan transformasi pengetahuan dan teknologinya,” kata Najib Asmani, dari REDD+ Sumatera Selatan, bersama tim dari pemerintahan Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saat studi banding ke Pangandaran, Jawa Barat, 3-6 Desember 2014.

“Kunjungan ini sebagai upaya mempercepat proses tranformasi pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat petani dan nelayan di Jawa Barat ke Sumatera Selatan,” ujarnya.

Mengapa Pangandaran? Dijelaskan Najib, ada beberapa alasannya dipilihnya Pangandaran. Pertama, kampung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, itu sukses dalam pengembangan pertambakan udang, dan pengolahan hasil laut lainnya. “Tidak heran kesuksesan tersebut melahirkan tokoh nasional seperti Ibu Susi,” katanya.

Kedua, ternyata pengaruh pertambakan udang windu di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan karena adanya aktivitas pertambakan udang windu di Pangandaran. “Bahkan bibit udang yang dibeli petambak udang pesisir timur dari Lampung, sebetulnya berasal dari Pangandaran,” ujarnya.

Ketiga, tata kelola lingkungan pesisir juga lebih baik dibandingkan di wilayah pesisir timur. Misalnya sukses melakukan konservasi penyu, dan merehabilitasi pantai dan lahan gambut.

Di sisi lain, pertanian, khususnya sawah, juga dapat dipelajari dari wilayah yang tidak jauh dari pantai, seperti di Ciamis. Persawahan yang dipelajari terkait sawah ramah lingkungan, yakni sawah organik. “Sawah organik sangat cocok di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan, karena di sana juga terdapat kerbau dan sapi, yang kotorannya dapat dijadikan pupuk. Juga, hasil dari sawah organik ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sawah menggunakan pupuk buatan atau sistem bakar (sonor) yang biasa dilakukan masyarakat di pesisir timur,” ujarnya.

Lahan gambut di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, yang direhabilitasi dengan penanaman mangrove dan nyamplung. Foto: Taufik Wijaya

Lahan gambut di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, yang direhabilitasi dengan penanaman mangrove dan nyamplung. Foto: Taufik Wijaya

Tambak udang

Terkait pembenuran dan pembesaran udang windu, Najib dan rombongan melakukan kunjungan ke kelompok petambak udang di Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Para petambak di lokasi tersebut tidak membutuhkan lahan yang luas seperti petambak udang windu di pesisir timur Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, seperti di Tulung Selapan, Cengal, Mesuji, maupun Air Sugihan. “Kalau di OKI satu tambak luasnya rata-rata satu hektar. Di sini cukup 100 meter persegi,” kata Najib.

“Akibat membutuhkan lahan yang luas, akibatnya banyak lahan gambut yang dibuka masyarakat untuk tambak udang. Lahan gambut pun menjadi rusak,” katanya.

Tambak udang milik masyarakat di Pangandaran tidak lagi tradisional seperti di pesisir timur Sumatera Selatan, sudah semi modern dan modern. Sehingga hasilnya lebih banyak. Misalnya, satu hektar tambak udang tradisional di Tulung Selapan hanya menghasilkan 300 kilogram per tahun, maka di Pangandaran hasilnya dapat mencapai 1,5 ton.

Bahkan, ada tambak yang menggunakan plastik atau tidak menggali tanah. Tambak menggunakan plastik lebih memudahkan petambak melakukan pembersihan dan menghindari hama.

Pembenuran udang windu di Desa Cibenda juga sangat sederhana. Mereka menggunakan bak yang ditutupi dengan atap nipah, berdinding gedek dan plastik. “Ini artinya dapat dilakukan masyarakat petambak secara mandiri di mana pun tempat,” kata Najib.

Hanya, guna memoderenkan para petambak tradisional di pesisir timur Kabupaten OKI, sedikit terhambat karena minimnya penyediaan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk penyedotan air yang disalurkan ke kolam. “Soal ilmu mengenai pembenuran udang windu dan teknik pertambakan di pesisir timur, mungkin dapat disalurkan dari sejumlah petambak di sini. Tapi persoalan yang terpenting adalah listrik. Jadi harus ada sumber listrik yang di wilayah pesisir guna mengembangkan pertambakan udang menjadi modern,” kata Najib.

Nyamplung dan konservasi penyu

Salah satu ancaman dari pertambakan udang yakni kerusakan lahan gambut dan pantai, serta terancamnya sejumlah biota laut, seperti penyu. Pangandaran pernah merasakan hal tersebut. Pantai dan lahan gambut mereka rusak akibat pertambakan tradisional. Termasuk pula penyu yang terancam akibat telurnya yang diburu masyarakat.

Guna merehabilitasi lahan gambut dan pantai, sepanjang pantai Pangandaran ditanami mangrove dan pohon nyamplung. Misalnya yang dilakukan di Desa Babakan. Lahan seluas delapan hektar, ditanami nyamplung bersama tanaman lainnya seperti kelapa.

Tanaman yang buahnya dapat dijadikan bahan bakar solar, dan limbahnya dapat dijadikan sabun cuci ini, ternyata tumbuh cukup baik di pantai Pandaran yang minim dengan unsur hara.

“Saya pikir kalau nyamplung ditanam di wilayah pesisir timur Sumsel, akan tumbuh lebih baik dibandingkan di sini. Sebab di sana unsur hara lahannya masih bagus,” kata Iwa, penanggungjawab rehabilitasi pantai di Desa Babakan.

Lahan gambut dan pantai di Desa Babakan, Pangandaran, yang ditanami mangrove dan nyamplung. Foto: Taufik Wijaya

Lahan gambut dan pantai di Desa Babakan, Pangandaran, yang ditanami mangrove dan nyamplung. Foto: Taufik Wijaya

Junaidi, dari Dinas Kehutanan Kabupaten OKI, membenarkan rencana pemerintah Kabupaten OKI merehabilitasi lahan gambut yang berada di pesisir timur dengan penanaman pohon nyamplung.

“Salah satu langkah mencegah kebakaran hutan dan memperbaiki lahan kritis, yakni melakukan penanaman pohon yang memiliki potensi ekonomi yang baik bagi masyarakat, tanpa harus melakukan penebangan tanaman tersebut. Nyamplung menurut saya sangat benar untuk merehabilitasi lahan kritis di wilayah pesisir OKI. Selain dapat mengembalikan lahan menjadi hijau, juga memberikan pendapatan bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.

Dikatakan Junaidi, saat ini sekitar 21.000 hektar lahan kritis yang ada di pesisir timur Kabupaten OKI. Lahan kritis ini sebagai akibat pembalakan, kebakaran hutan, serta pertambakan udang tradisional.

Pangandaran juga melakukan konservasi penyu. Sebab, keberadaan penyu di wilayah tersebut menjadi buruan para nelayan dan masyarakat. Konservasi penyu ini seperti dilakukan Kelompok Penangkaran Biota Laut Batu Hiu di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi. Di tempat ini, telur-telur penyu yang didapatkan di pantai, ditetaskan dan dibesarkan. “Jika sudah berusia lima tahun, penyu-penyu ini dilepaskan kembali ke laut,” kata Jajat Sudrajat, seorang penggiat lingkungan hidup di Pangandaran.

Wilayah pesisir timur Kabupaten OKI, tepatnya di Pulau Maspari, merupakan tempat penyu sisik bertelur dan menetas. Sejumlah pihak mengkhawatirkan penyu ini akan musnah dengan meningkatnya aktivitas pertambakan maupun kegiatan ekonomi lainnya.

“Saya kira di sana dapat dilakukan konservasi penyu sisik. Konservasi ini dapat dilakukan secara sederhana. Yang terpenting, lokasi tempat penyu sisik bertelur harus terjaga dari cahaya dan suara. Sebab penyu sangat sensitif dengan cahaya dan suara, jika mereka ingin bertelur. Selama wilayah tersebut terjaga, penyu sisik dapat dijaga keberadaannya,” kata Jajat.