Lingkungan Hidup

Perilaku Ramah Lingkungan Berawal Dari Rumah

Aktivis Lingkungan dari Tunas Hijau menunjukkan peralatan elektronik yang hemat energi dan yang boros energi. Foto : Petrus Riski

Aktivis Lingkungan dari Tunas Hijau menunjukkan peralatan elektronik yang hemat energi dan yang boros energi. Foto : Petrus Riski

Dalam beberapa tahun terakhir, green lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan menjadi tren baru di masyarakat. Gaya hidup ramah lingkungan ini ternyata bukan suatu hal yang berat, dan bisa dilakukan mulai dari rumah.

Hal tersebut yang coba diterapkan melalui proyek Sustainable Consumption and Production (SCP) atau Proyek Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, merupakan salah satu program yang berupaya meningkatkan budaya ramah lingkungan atau konsumsi dan produksi hijau, sehingga tercipta kehidupan yang berkelanjutan.

Program ini diprakarsai oleh Kementrian Lingkungan Hidup, dan di Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Christine Effendy, selaku Project Manager SP05 SCP Switch Asia Indonesia, program from learning to living ini ingin mengimplementasikan apa yang telah dipelajari pelajar di sekolah yang dibawa ke dalam kehidupan nyata di keluarganya.

Proyek ini merupakan percontohan untuk implementasi konsumsi yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya penting mendorong adanya kebijakan pemerintah maupun produsen yang lebih ramah lingkungan.

“Jadi kalau konsumen sudah mengerti dan sudah merasakan keuntungannya untuk mereka, maka mereka akan mau berpartisipasi memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Dari itu kita harapkan bisa mendorong pasar lebih cepat, sehingga produsen juga lebih bergairah menciptakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan,” kata Christine.

Pemasangan lampu dengan panel tenaga surya. Foto : Petrus Riski

Pemasangan lampu dengan panel tenaga surya. Foto : Petrus Riski

Selama ini, masyarakat Indonesia belum paham dan terbiasa memilih produk yang lebih ramah lingkungan, hanya memilih karena kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Kampanye cinta lingkungan selama ini lebih mengedepankan penyelamatan bumi dan lingkungan, dimana tidak semua orang merasa perlu berperan aktif.

“Kita pakai pendekatan yang lain, yaitu pendekatan kepentingan konsumen, yang hemat, sehat, aman, mudah. Kita harus lihat dari sisi itu dulu, baru mereka akan turut berperan serta dalam penyelamatan lingkungan,” ujar Christine.

Program hemat energi maupun gerakan ramah lingkungan selama ini masih jauh dari harapan, dan cenderung bergerak lambat dibandingkan negara-negara maju lainnya. Kebijakan pemerintah menjadi kunci terciptanya produk yang lebih ramah lingkungan, namun tetap saja harus didukung oleh perubahan perilaku masyarakat dalam memilih dan memakai produk yang hemat energi maupun ramah lingkungan.

“Dari evaluasi kami, dalam beberapa puluh tahun terakhir regulasi saja tidak cukup untuk mendorong mekanisme pasar. Jadi ini tidak hanya didorong dari kebijakan, tapi juga dari permintaan konsumen,” ucap Christine yang ditemui usai acara Workshop Keluarga Hijau di SMAK St Louis Surabaya, pada akhir pekan kemarin.

Proyek Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan tidak hanya mengenai hemat energi saja, melainkan lebih pada perilaku manusianya untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan, cara membuang sampah rumah tangganya, serta pengaruhnya bagi lingkungan.

“Karena ini dilombakan, kami berharap keluarga yang terpilih sebagai keluarga binaan untuk perilaku ramah lingkungan ini juga bisa menjadi agen kampanye di lingkungan sekitarnya,” katanya.

Lomba keluarga hijau diawali dengan memilih sekolah-sekolah yang sudah berhasil melakukan hemat energi, sebagai indikator yang paling mudah. Dari 500 peserta dari sekolah, disaring menjadi 300, dan tahap akhir 100 peserta.  Dari 100 sekolah yang tersaring diperoleh 66 sekolah terbaik dalam melakukan penghematan energi di Surabaya.

“Dari 66 sekolah itu kita pilih 5-10 keluarga untuk dijadikan percontohan implementasi perilaku ramah lingkungan di dalam keluarga. Kita pakai indikator yang sederhana yang keluarga itu juga bisa memantau. Untuk hemat energi kita tinggal melihat dari meteran penggunaan atau konsumsi energi, juga penggunaan air. Penggunaan dan pemilihan produk rumah tangga lainnya seperti pembersih lantai, apakah menggunakan pembersih ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan berbahaya seperti klorin, juga detergen, dan lain sebaginya,” papar Christine.

Christine Effendy memberikan pemaparan pada Workshop Keluarga Hijau di Surabaya. Foto : Petrus Riski

Christine Effendy memberikan pemaparan pada Workshop Keluarga Hijau di Surabaya. Foto : Petrus Riski

Pentingnya mengubah perilaku disadari oleh Shifa, salah satu peserta Workshop Keluarga Hijau, yang selama ini kurang memperhatikan produk ramah lingkungan maupun penghematan energi dalam rumah tangga. Shifa mengungkapkan, pemakaian produk elektronik yang kurang terukur, baru disadari sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan.

“Saya sekarang baru mengetahui bagaimana caranya hemat energi, karena sebelumnya saya itu boros. Saya menggunakan barang elektrik yang hemat energi tapi cenderung menyepelekan, sehingga tidak dimatikannya saat tidak lagi diperlukan. Seperti AC dan TV yang keduanya menyala tapi sebenarnya tidak diperlukan. Karena ada tulisan produk itu hemat energi jadi saya kurang peduli,” tutur Shifa, yang keseharian bekerja sebagai guru di SD Kendangsari 3 Surabaya.

Perubahan perilaku sangat diperlukan untuk membangun budaya hemat energi dan ramah lingkungan dalam keluarga. Selain barang elektronik yang hemat energi dan ramah lingkungan, Shifa mencontohkan masih adanya pemakaian pembungkus plastik di pasar modern maupun tradisional ketika berbelanja. Kemasan produk pun masih belum banyak yang memperdulikan keamanan lingkungan.

“Kalau saya sudah tidak lagi pakai produk dengan kemasan plastik kecil atau sachet, tapi langsung menggunakan yang botolan. Selain lebih hemat juga lebih ramah lingkungan,” ujar Shifa.

Shifa berharap kedepan para produsen atau supermarket besar dapat mengubah penggunaan kantong plastik yang diberikan ke konsumen, menjadi kantong kertas atau kain. Penggunaan kantong kertas akan mudah didaur ulang bila tidak lagi dipakai, sedangkan kantong kain dapat digunakan berulang kali.

“Ini ke perilaku, kalau perilaku bisa diperbaiki, maka bumi ini dapat diselamatkan agar anak cucu kita tidak menerima akibatnya,” tandasnya.

Christine menambahkan program ini menargetkan pemerintah lebih pro aktif dalam hal regulasi atau peraturan, serta ikut mendorong produsen memproduksi produk yang lebih ramah lingkungan bagi pasar atau masyarakat konsumen.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat mengatur produk yang lebih ramah lingkungan, yang diproduksi dengan cara ramah lingkungan, termasuk mengambil sumber daya alam dengan cara yang juga ramah lingkungan.

“Kami juga akan segera meluncurkan program green retail, untuk memotivasi perusahaan retail agar menyediakan lebih banyak produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Hal ini akan memotivasi produsen agar mau memberikan informasinya dengan benar, mengenai mana produk yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat konsumen,” pungkas Christine.

 

FOKUS LIPUTAN : Risiko Bencana PT Semen Indonesia Mengancam Warga dan Alam di Rembang (Bagian 2 Dari 2 Tulisan)

Truk pabrik semen keluar masuk melewati tenda-tenda warga. Foto : Tommy Apriando.

Truk pabrik semen keluar masuk melewati tenda-tenda warga. Foto : Tommy Apriando.

Tulisan bagian pertama dapat dibaca pada tautan ini.
http://www.mongabay.co.id/2014/08/04/fokus-liputan-kemelut-pabrik-semen-rembang-yang-tak-kunjung-usai/

Dua bulan lebih Ibu-ibu dari Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan menduduki tapak pabrik Semen Indonesia di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tidur di tenda-tenda beratap terpal plastik dan kain. Beralas terpal dan berbekal selimut. Panas di siang hari, hujan dan dinginnya angin di malam hari tidak mengendurkan semangat dan perjuangan mereka untuk terus menuntut dibatalkannya pertambangan batu gamping dan pendirian pabrik PT Semen Indonesia.

Supristianto (32) warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, setiap hari selalu datang ke tenda warga tersebut. yang menolak tambang semen.

Supris panggilan akrabnya, berdiskusi dengan teman-temannya sejak kabar pabrik semen akan dibangun di dekat desanya pada akhir tahun 2011. Setelah ada kepastian berdirinya PT Semen Gresik (yang sekarang bernama PT Semen Indonesia), ia mulai mencari tahu apa keuntungan dan kerugian dari hadirnya pabrik semen itu.

“Hadirnya pabrik semen tidak ada keuntungannya bagi kami. Kami lebih sejahtera menjadi petani. Bagaimana bisa petani menjadi pekerja di perusahaan. Jikapun bisa, paling hanya buruh kasar,” kata Supris.

Sedangkan Aan Hidayah melihat perjuangan ibu-ibu dan warga merupakan bentuk konkrit perlawanan dan upaya penyelamatan lingkungan, khususnya sumber mata air.

Sejak peristiwa bentrok antara warga yang menolak pendirian pabrik semen dengan aparat kepolisian dan TNI di tapak pabrik 16 Juni 2014 lalu, Aan masih terus mendampingi warga. Tidur di tenda, terkadang di rumah warga. Terkadang pulang kampung, di Pati, Jawa Tengah, lalu kembali lagi ke tenda.

“Ini bentuk solidaritas. Di Pati juga terancam akan pertambangan semen. Tuntutan warga hanya satu, batalkan pendirian pabrik semen dan pertambangan,” katanya.

Merayakan Agustusan

17 Agustus 2014 malam, sekitar 300 orang, baik anak-anak, pemuda-pemudi, muda dan tua berbaur jadi satu untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI di tenda perjuangan. Mereka duduk di jalan masuk areal pabrik, beralas terpal plastik untuk berdoa, berteatrikal, berpuisi, dan menyanyi.

Sukinah (berkebaya orange) memekikan semangat kemerdekaan dan menolak pabrik Semen. Foto :Tommy Apriando.

Sukinah (berkebaya orange) memekikan semangat kemerdekaan dan menolak pabrik Semen. Foto :Tommy Apriando.

Sukinah, warga Tegaldowo, malam itu mengenakan kebaya warna kuning dan kain panjang. Rambutnya dibuat sanggul dan ditusukkan “cundhuk” merah putih. Ia baru saja pulang dari kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. Mereka berhasil mendapat dukungan dari PBNU.

Di kantor PBNU, dalam penyataan bersama Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan PBNU menyatakan bahwa PBNU mendukung sepenuhnya aksi warga Rembang menuntut penghentian pendirian pabrik semen, atas pertimbangan besarnya daya rusak ekologis di masa depan.

Selain itu, PBNU juga menyerukan kepada pemerintah propinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Rembang untuk menghentikan semua kegiatan PT. Semen Indonesia di Rembang dan operasi perusahaan-perusahaan tambang lainnya di wilayah Kabupaten Rembang untuk kemudian dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh.

“Sangat mengapresiasi perjuangan ibu-ibu. Pemerintah harusnya malu, ibu-ibu sampai turun aksi,” kata M Imam Aziz dari PBNU.

Surat Izin Gubernur dan Bupati

PT Semen Gresik (persero) mendapat surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo nomor 550.1/10/2012 tertanggal 30 April 2012 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen.

Surat rekomendasi Gubernur Jateng untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Surat rekomendasi Gubernur Jateng untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Dalam surat tersebut Bibit Waluyo memutuskan dan menetapkan bahwa rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

Surat rekomendasi gubernur itu berdasar Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang dipergunakan sebagai acuan/pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan dan pembanguan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, PT Semen Gresik (sekarang Semen Indonesia) mengirim surat permohonan bernomor 11012969.2/HK.05/9410/10.2011 tertanggal 4 Oktober 2011, kepada Bupati Rembang. Isinya terkait permohonan izin pembangunan pabrik semen beserta lahan tambang bahan baku  dan sarana pendukung lainnya di Kabupaten Rembang.

Bupati Rembang saat itu yakni H Moch Salim membalas dengan surat bernomor 510.43/2865/2011 tertanggal 21 Oktober 2011tentang persetujuan prinsip pembangunan pabrik semen berikut lahan tambang bahan baku dan pendukung lainnya. Surat izin Bupati Rembang tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan surat rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) nomor 050/2857/2011 yang diberikan ke Bupati Rembang tanggal 20 Oktober 2011.

Surat rekomendasi Bupati Rembang untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Surat rekomendasi Bupati Rembang untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Izin tersebut ditujukan kepada Ir. Suharto, MM yang menjabat Direktur Litbang dan Operasional PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Sedangkan peruntukannya yakni pembangunan pabrik Semen Baru berikut lahan tambang bahan baku prasarana pendukung lainnya di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu dengan luas lahan 900 hektar.

“Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, kawasan tersebut adalah kawasan pertambangan,” seperti tertulis dalam surat izin.

Seperti yang tertera pada dokumen AMDAL PT Semen Gresik (Semen Indonesia) lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi di Desa Tegaldwo, Kecamatan Gunem akan peruntukkan lahan penambangan batu gamping seluas 520 hektar.

Di Desa Kajar dan Pasucen, Kecamatan Gunem akan diperuntukan penambangan tanah liat seluas 240 hektar. Desa Kajar dan Pasucen seluas 105 hektar diperuntukan pabrik dan utilitas. Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu diperuntukan lokasi jalan produksi seluas 15 hektar dan Desa Tegaldowo, Kajar dan Timbrangan, Kecamatan Gunem diperuntukan jalan tambang seluas 10 hektar.

Ming Lukiarti dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang menanggapi izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jateng dan Bupati Rembang merupakan hal yang bertentangan dengan Perda Kabupaten Rembang No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang tahun 2011-2031.

Dokumen AMDAL perusahaan juga banyak tidak sesuai dengan situasi fakta di lapangan, mulai dari kontradiksi lokasi pertambangan di kawasan konservasi / lindung yakni di CAT Watu Putih dan kawasan Karst yang seharusnya tidak boleh ditambang.

“Aneh jika dalam RTRW Kab Rembang sendiri menyebutkan kawasan CAT (cekungan air tanah) Watuputih di Kecamatan Gunem sebagai kawasan lindung geologi. Namun diperbolehkan untuk pertambangan,” katanya.

Dalam dokumen RTRW Kab Rembang pasal 15 ayat 1 dan 2 disebutkan Kecamatan Lasem, Bulu, Sale, Sluke, Kragan, Sedan, Pancur dan Gumen merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya yakni berupa kawasan resapan air seluas 11.314 hektar.

“Pasal 19 pada RTRW Rembang jelas tertuliskan bahwa kawasan lindung geologi berupa kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem,” kata Ming.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rembang yang diterima Mongabay, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa rencana kawasan pengembangan kawasan lindung seluas kurang lebih 29.212 hektar yang meliputi, mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir dan mengembangkan ekowisata.

Adapun dalam pasal 13 ayat (2) huruf (f) menyebutkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan lindung geologi.

“Tidak disebutkan bahwa rencana kawasan pengembangan kawasan lindung untuk dilakukan penambangan. Dan sudah jelas bahwa kawasan CAT Watuputih itu kawasan lindung geologi,” kata Ming.

Tak pernah tahu wujud AMDAL

Joko Prianto, warga Desa Tegaldowo mulai ikut aksi menolak pembangunan pabrik semen pada pertengahan April 2012 lalu, setelah mendapatkan informasi tentang dampak negatif terhadap adanya pabrik semen. Mulai dari hilangnya sumber mata air, gua, krisis air, polusi udara, bahkan hilangnya pekerjaan warga sebagai petani dan peternak.

“Jika kami kehilangan sumber mata air, bagaimana dengan lahan pertanian kami, ternak kami, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari kami,” ujar Joko Prianto yang akrab dipanggil Prin.

Ia bercerita berbagai upaya warga menolak pendirian pabrik semen, seperti berkirim surat ke Pemkab Rembang dan Gubernur Jateng. Namun tidak ada respon. Warga juga tidak tahu tentang penyusunan dokumen AMDAL.

“Kami tidak pernah diberi tahu bahwa ada penyusunan AMDAL. Kami tidak pernah diundang. Kami tidak dilibatkan. Yang diundang hanya warga yang mendukung pembangunan pabrik semen,” kata Prin.

Dia merasa seharusnya warga yang mendukugn maupun menolak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Baik mendukung maupun menolak, pendapat mereka harus didengarkan dan dijadikan pertimbangan.

“Lah kok Pak Ganjar (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) tanya ke kami, apakah sudah membaca dokumen AMDAL? Dilibatkan saja tidak, diberi tahu saja tidak. Kok kami di tanya dan di minta membaca AMDAL,” ujar Prin.

Selain Prin, Supris juga pernah mencoba datang pada sosialisasi pembangunan pabrik semen yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Tegaldowo dan pihak pabrik semen. Ia tidak diundang dalam pertemuan itu. Ia ingin tahu dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Namun, ia merasa pertemuan sudah di-setting sehingga tidak diberikan kesempatan bertanya. Menurutnya, hanya pihak warga pro pembangunan pabrik semen saja yang diberikan kesempatan.

Muhnur Satyahaprabu dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional mengatakan, partisipasi warga dalam penyusunan AMDAL adalah syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Jika warga tidak pernah sama sekali dilibatkan berarti syarat mutlak itu diabaikan.

“Selain tidak pertisipatif, dokumen AMDAL juga tidak mempertimbangan lahan pertanian yang merupakan bagian dari investasi besar para warga. Peralihan petani menjadi buruh itu tidak bisa dihitung dengan apapun,” kata Muhnur.

Sumber Air CAT Watuputih

Dalam presentasi Eko Teguh Paripurno, pengajar Teknik Geologi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di Semarang pada 7 Juli 2014 lalu menyampaikan ada 49 Goa, 4 sungai bawah tanah, 109 mata air di sekitar CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim.

Adapun zona jenuh air berada di sekitar sumber semen dan brubulan, yang berada di ketinggian 150 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan zona  peralihan pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Sebaran mata air  berada pada zona  ketinggian 100-350 mdpl tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya, utara dan selatan pegunungan Watuputih.

Salah satu aliran air Mata air di Desa Timbrangan. Digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak warga. Foto :Tommy Apriando.

Salah satu aliran air Mata air di Desa Timbrangan. Digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak warga. Foto : Tommy Apriando.

CAT Watuputih yang merupakan area imbuhan air sebesar 2.555,096 Ha. Untuk mata air terbesar Sumber Seribu dengan debit 600 liter/detik di Desa Tahunan di bagian timur CAT Watuputih dan terkecil mata air Belikwatu debitnya 0,02 liter/detik.

Di Desa Timbrangan dibagian barat CAT Watuputih denit terkecil menghasilkan 1728 liter/hari dan debit terbesar menghasilkan 51.840.000 liter/hari.”

Data PDAM tahun 2013, sumber semen merupakan sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat 607.188 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang.

Eko Teguh mengatakan CAT Watuputih merupakan bukit batu gamping yang menjadi resevoir air tanah. Proses kartifikasi sedang terjadi, sehingga banyak dijumpai mata air di kaki bukit gamping itu dan terdapat gua serta sungai bawah tanah di di dalam bukit itu.

“Saya merasa kawasan CAT Watuputih sangat berisiko bila di tambang. Penambangan akan menghabiskan zona kering tubuh batu gamping tersebut, mendekati ke zona peralihan dan zona basah. Penghilangan zona kering menjadikan volume air yang meresap akan berkurang dan tentu bisa berdampak pada krisis air,” kata Eko Teguh kepada Mongabay.

Selain itu, dia juga menduga dokumen AMDAL proyek pembangunan pabrik semen ada yang disembunyikan. Terutama terkait kejujuran data. Salah satunya di dokumen AMDAL menyebutkan goa-goa tidak berair pada kedalam 100 meter, sehingga air sulit dijangkau.

“Goa basah dianggap kering. Goa berair dikatakan dalam, padahal dangkal. Itu perkara kejujuran data,” katanya.

“Di Desa Tegaldowo mayoritas warga mengebor air di kedalaman 10-15 meter. Di Desa Tegaldowo masih ada yang mengebor, namun banyak juga yang menggunakan sumur,” kata Joko Prianto.

Surat Kepala Badan Geologi untuk Gubernur Jateng

Kepala Badan Geologi, Dr. Surono mengirimkan surat nomor 3131/05/BGL/2014 tertanggal 1 Juli 2014 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tentang tanggapan rencana penambangan Batugamping di Wilayah Kabupaten Rembang .

Isi surat tersebut memaparkan bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menanggapi permasalahan dan keresahan yang timbul di masyarakat terkait dengan rencana penambangan Batugamping untuk bahan baku pabrik semen.

Surat Kepala Badan Geologi yang merekemondasikan pelarangan penambanan di CAT Watuputih. Foto : Tommy Apriando

Surat Kepala Badan Geologi yang merekemondasikan pelarangan penambanan di CAT Watuputih. Foto : Tommy Apriando

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, menyatakan bahwa Batugamping tersebut ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Pada butir kedua, berdasarkan pasal 40 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah mengamanatkan untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah yang dilakukan dengan cara mempertahankan imbuhan air tanah dan melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi kemunculan mata air.

Sedangkan Pasal 40 ayat 2 mengamanatkan untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer. Adapun penjelasan kegiatan yang mengganggu yakni antara lain pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Dan dalam butir terakhir dipaparkan bahwa untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih maka agar tidak ada kegiatan penambangan di Batugamping tersebut.

“Kawasan CAT Watuputih sebagian besar merupakan daerah imbuhan air tanah dan secara aturan juga dilindungi,” kata Dr. Surono yang dikutip dari media massa pada 7 Juli 2014.

Sedangkan PBNU bahkan menilai bahwa dalam banyak kasus korporasi mengklaim diri telah berkonsultasi dengan rakyat setempat melalui penyusunan dokumen usaha seperti AMDAL.

Namun kenyataannya bentuk partisipasi warga yang dimaksud adalah mobilisasi sekelompok orang demi memenuhi tertib prosedural AMDAL, tanpa menyentuh substansi masalah orientasi pembangunan yang melibatkan rakyat. Sistem ekonomi kapitalisme memang membuka keran partisipasi, tapi faktanya itu tak lebih untuk kelanggengan ekspansi kapital itu sendiri. Partisipasi hanya pelengkap, bukan inti dari bagaimana sebuah arah pembangunan/kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak diputuskan.

“Kami Mendorong pemerintahan nasional untuk menginisiasi pengadilan lingkungan dengan salah satu tugas utamanya melakukan eksaminasi terhadap dokumen AMDAL.”

“Hal ini untuk mengantisipasi pendangkalan makna partisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL, dimana selama ini partisipasi dirasa telah berubah menjadi mobilisasi, prosedural, dan meminggirkan kualitas dan substansi partisipasi itu sendiri,” kata M Imam Aziz.

AMDAL Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Narasumber dalam penyusunan AMDAL pabrik Semen, ahli konservasi lingkungan dari Univesitas Gajah Mada, Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli kepada Mongabay mengatakan, salah satu tujuan dari adanya AMDAL yakni agar pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sendiri punya empat kriteria, yakni lingkungan yang bersahabat, perberdayaan masyarakat lokal, ekonomi masyarakat lokal yang harus terus berkembang dan budaya lokal yang tidak boleh dimarjinalkan, namun harus diperkuat.

“Di Indonesia sejak tahun 1990-an berusaha untuk membawa kegiatan pembangunan termasuk AMDAL itu tidak hanya mempertimbangkan environtmental friendly saja. Tapi juga ada persoalan budaya lokal, ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,” kata Prof Chafid.

Dalam penyusunannya, AMDAL mengatur pelibatan masyarakat dengan sosialisasi dan publik konsultasi. Syarat konsultasi publik yaitu adanya tokoh formal dan informal, serta LSM.

Warga mulai dari RT, RW dan dusun, terutama warga dimana proyek berada, harus dilibatkan, sehingga mengetahui apa dan bagaimana dampak proyek tersebut. “Baik yang mendukung dan menolak harus ikut dan harus ada dalam penyusunan AMDAL,” katanya.

Salah satu aliran air Mata air di Desa Timbrangan. Digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak warga. Foto :Tommy Apriando.

Salah satu aliran air Mata air di Desa Timbrangan. Digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak warga. Foto :Tommy Apriando.

Warga yang menolak pembangunan pabrik semen bisa mengikuti proses AMDAL, antara lain dengan melihat pengumuman di media massa, saat sosialisasi dan publik konsultasi. Saat penilaian AMDAL oleh tim gubernur, warga juga bisa terlibat untuk menolak.  Dengan proses tersebut,  dia melihat keterlibatan warga tidak boleh terlewat.

“Konsep dalam penyelesaian konflik warga yang menolak dan setuju pembangunan itu adalah win-win solution, bukan menang atau kalah,” ujar Prof. Chafid.

Mengenai AMDAL PT Semen Indonesia yang melanggar RTRW Kabupaten Rembang, ia berpendapat jika AMDAL berjalan terus sampai final berarti tidak bertentang dengan Tata ruang.

“Jika bertentangan maka tidak boleh dilanjutkan. Tata ruang itu menjadi penentu, tidak boleh dilanjutkan jika AMDAL itu bertentang dengan aturan tata ruang,” katanya.

Mengenai Surat Kepala Badan Geologi, Prof. Chafid berpendapat persoalan Cekungan Air tanah (CAT) bukan permasalahan tata ruang.  “Pak Surono akhirnya sekarang juga diam. Karena sebenarnya di Indonesia ini ada ribuan CAT dan yang masih aktif ada berkisar 450 CAT, yang sebagian besar di wilayah CAT itu di atasnya adalah pertambangan,” katanya.

“Jadi jika ada konsep bahwa yang ada di atas CAT tidak boleh ada pemanfaatan sumber daya alam. Maka Keppres ini akan menghapus semua izin eksplorasi dan eksploitasi  pertambangan yang jumlahnya ribuan di Indonesia,” lanjutnya.

Prof. Chafid melihat kawasan CAT bisa ditambang pada daerah yang tidak membahayakan, bila air berada pada kedalaman 100 meter atau lebih, yang bisa dideteksi melalui pengeboran.

Dia melihat AMDAL PT Semen Indonesia di Rembang sudah memenuhi kaidah ilmiah, regulatif dan teknis sudah terpenuhi.  “Saya selaku yang mengawal penyusunan AMDAL PT Semen Indonesia. Sepengetahuan dan sepengalaman saya mengikuti prosesnya, saya menilai AMDAL sudah baik,” ujar Prof Chafid.

Sedangkan Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Agung Wiharto kepada Mongabay mengatakan pada pertemuan bersama Gubernur Jateng pada 7 Juli 2014 sudah sudah jelas tentang AMDAL.  Gubernur sudah ada inisiatif agar semua pihak bisa melihat dan mendengar terkait penjelasan dari pihak perusahaan, akademisi dan warga yang menolak hadirnya pabik semen dan instansi lainnya.

“Kesimpulan pertemuan kemarin jika semua CAT tidak boleh ditambang, berarti semua perusahaan tambang di kawasan yang saat ini sudah beroperasi harus diberhentikan. CAT boleh ditambang asalkan bisa dikendalikan,” kata Agung.

Dia membantah pihaknya tidak melibatkan warga dalam dalam penyusunan AMDAL. Penyusunan AMDAL telah melalui 35 ijindan dan 12 persyaratan, termasuk syarat melibatkan masyarakat.

“Sosialisasi sudah kami lakukan ke masyarakat. Kami juga melibatkan mereka. Memang tidak semua atau tidak 100 persen terlibat. Kami mengundang mereka semua. Namun, ketika sosialisasi dilaksanakan ada beberapa warga yang tidak hadir karena berhalangan. Ada yang bertani atau kegiatan lainnya sehingga tidak hadir ketika sosialisasi dan konsultasi dilakukan,” katanya. Agung mengjak semua pihak untuk membangun Rembang demi kemanfaatan bersama.

Pertambangan Ramah Lingkungan di Industri Semen.

Agung Wiharto menjelaskan PT Semen Indonesia yang pembangunan pabrik dan pertambangannya di Rembang diresmikan pada 16 Juni 2014, berkomitmen mewujudkan industri semen ramah lingkungan dengan desain tambang dan peralatan yang digunakan.

Di lokasi industri akan ada peralatan yang tercanggih, antara lain dush collector atau penangkap debu yang di desain menangkap debu 30 mili/meter kubik.

Untuk mengendalikan emisi, setiap pabrik telah dilengkapi alat khusus pengendali debu seperti electrostatic precipitator (EP), cyclone, conditioning tower, bag house fileter dan peralatan lainnya. Selain itu pada setiap titik transport proses produksi dipasang peralatan penangkap debu yang kemudian diproses kembali sebagai material produksi.

Agung menjelaskan meski investasinya mahal, mereka telah berkomitmen untuk berkonsep industri hijau, dengan meningkatkan konsumsi energi alternatif dari limbah pertanian, menekan konsumsi air dan listrik, kontrol emisi yang ketat, dan tetap melestarikan keanekaragaman hayati.

“Kami akan membuat ruang terbuka hijau di 30 persen areal pabrik. Kami berharap kawasan tanah akan semakin baik dan terjaga,” kata Agung.

Seperti dalam siaran pers dari pihak perusahaan tanggal 5 Mei 2014 lalu, investasi untuk membangun pabrik di Rembang mencapai Rp 3,717 triliun atau setara US$

134,20 per ton semen. Angka itu berada dalam kisaran nilai investasi per ton untuk transaksi sejenis, yaitu antara US$116,17 sampai US$264,71 per ton.

Resiko Bencana dari Pertambangan.

Eko Teguh Paripurno menanggapi bahwa menambang ramah lingkungan bukan cuma persoalan caranya, akan tapi juga perlu dipertimbangan tempat/lokasi pertambangan, waktu, dan jumlah yang ditambang. “Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Ya tidak bisa dikatakan ramah lingkungan,” kata ET Paripurno.

Eko Teguh yang aktif di Pusat Studi Manajemen Bencana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menjelaskan penambangan mengurangi jumlah simpanan aliran diffuse dan meningkatkan aliran conduit. Bertambahnya persentase aliran conduit saat musim hujan akan mengakibatkan banjir  dan berkurangnya persentase aliran diffuse saat musim kemarau.

“Resiko bencana akibat pertambangan, seperti banjir. Mungkin tidak terjadi longsor. Namun abu akan menurunkan hasil panen  dan harga jual tembakau dan buah-buahan,” katanya.

Daerah hilir Kali Bengawan Solo berada pada CAT Watuputih dengan luasan 2122 hektar juga terdampak penambangan.  Penambangan seluas 491.5 hektar berkontribusi pada kerentanan Kali Mrayun, Kali Kowang, Kali Kening, dan akan bermuara di Kali Bengawan Solo di daerah Bojonegoro.

Daerah tangkapan Kali Lusi tapak pabrik dengan luas 349.91 hektar, selanjutnya berkontribusi pada kerentanan Kali Sadang, Kali Kedawung, Kali Ngampel, dan masuk ke Kali lusi yang akan mengalir melewati Grobogan, Purwodadi.  Selain itu, daerah tangkapan Kali Tuyuhan berada pada CAT Watuputih dengan luas 319 ketar, terdampak kegiatan penambangan seluas 69.01 hektar. Daerah tangkapan ini berkontribusi pada kerentanan Kali Sambung Dawong, Kali Grubugan, Kali Kroyo, dan Kali Tuyuhan yang bermuara di Laut Jawa di daerah Lasem.

“Kemampuan kita untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengambil tindakan dalam menangani risiko bencana, dapat merubah tingkat risiko pola pemanfaatan ruang yang baik merupakan modal awal untuk usaha-usaha pengurangan risiko bencana,” kata Paripurno.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menyebutkan pada 35 kabupaten/kota Jaten, lahan pertanian mengalami penyusutan mencapai 6,484 hektar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Belum termasuk lahan pertanian yang hilang akibat bencana lingkungan seperti rob dan abrasi pantai dipekaloangan lahan pertanian beralih fungsi menjadi tambak sekitar seluas 1.800 hektar dan di Demak seluas 2000 hektar.

Sedangkan Muhnur Satyahaprabu mengatakan Jateng saat ini dalam kondisi darurat ekologi. Alih fungsi lahan di Jawa Tengah dalam sepuluh tahun terakhir tergolong tingg, yang mengancam petani terancam kehilangan pekerjaan dan terjadi kerusakan lingkungan.

Data Dinas Pertanian dam Tanaman Pangan Jawa Tengah disebutkan bahwa cepatnya alih fungsi lahan menjadi problem meluas bagi kelangsungan hasil produksi pangan di Jawa Tengah. 300 – 400 hektar/tahun, lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi wilayah industri, perkantoran, kawasan bisnis, perumahan dan lainya.

Pengamatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, setidaknya ada lahan lebih dari 2.240 hektar yang sudah di tambang (termasuk eksplorasi) dan ada ancaman 7.467 hektar lahan akan dijadikan lahan pertambangan. Selain itu belum ada kebijakan Pemprov Jateng mengenai standar pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah bagi kepala daerah dalam menyusun roadmap perlindungan lingkungan.

Menggugat Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia.

WALHI, LBH Semarang bersama warga yang menolak pembangunan pabrik semen akan mengugat Gubernur Jateng dan PT Semen Indonesia, dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada awal September 2014.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mempersilahkan warga menggugat, karena proses pembangunan pabrik  telah dimulai setelah semua syarat administrasi dan izin sudah selesai. “Jika warga keberatan maka silahkan melakukan gugatan ke PTUN saja,” kata Ganjar Pranowo, 19 Juni 2014 lalu.

Sedangkan PT Semen Indonesia mempersilahkan warga mengajukan gugatan. Mereka berjanji akan mematuhi putusan pengadilan. “Tapi jika pengadilan memutuskan kami yang menang. Kami harap warga yang menggugat bisa menghormati hasil keputusan pengadilan,” kata Agung.

Agung berharap hakim memahami persoalan lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan, jujur dalam membuat keputusan.

Sementara Muhnur melihat Pemprov Jateng dan Pemkab Rembang tidak mempertimbangkan keberadaan warga setempat dengan penghidupan pertanian yang telah mapan dan menolak keberadaan pabrik semen.

Pada akhirnya, warga berharap perjuangan mereka selama ini membuahkan hasil. “Kami berdoa dan percaya keadilan akan berpihak pada perjuangan kami,” kata Prin.

“Mohon dukung dan doakan perjuangan kami untuk menyelamatkan kelestarian alam dari perusak lingkungan,” ujar Sukinah.

 

Aktivitas Angkutan Batubara Langgar Hak Publik

Truk pengangkut batubara sering mengalami kecelakaan di jalan raya. Foto Taufik Wijaya

Truk pengangkut batubara sering mengalami kecelakaan di jalan raya. Foto: Taufik Wijaya

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis mengatakan, ada dua pelanggaran hak publik yang dilakukan akibat aktivitas angkutan batubara di Sumatera Selatan (Sumsel). Pertama, mengambil jalan umum milik publik yang menyebabkan kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan, serta polusi udara. Kedua, terganggunya hak keselamatan publik dalam menggunakan jalan umum.

Pernyataan Nur Kholis tersebut terkait kecelakaan yang dialami Puput bin Iswandi (39), Kamis (7/8/2014) lalu, yang menewaskan istrinya Nopri Apriani (30) yang tengah mengandung empat bulan, serta tiga anaknya Septiana (10), Muhammad Arpan (8), dan Iza Karmia Sabila (2). Keempatnya tewas terlindas.

“Harus ada aturan hukum yang melindungi hak publik dari aktivitas angkutan batubara. Baik ketertiban, sanksi administrasi, juga pidana atau perdata terhadap pelanggaran hak publik tersebut,” ujar Nur Kholis, beberapa waktu lalu.

Setahu saya, Gubernur Sumsel telah mengeluarkan aturan terkait pelarangan truk pengangkut batubara melintasi jalan umum. Apakah aturan itu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. “Jika belum, demi kepentingan masyarakat umum, semua pihak harus melakukan koordinasi dalam menegakkan aturan tersebut,” jelasnya.

Surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tentang larangan angkutan batubara melintas di jalan umum dikeluarkan sejak 1 April 2012. Sampai saat ini belum dicabut. Namun, perusahaan angkutan batubara cenderung tidak mengindahkan aturan itu.

Mereka protes ke Gubernur Sumsel dan DPRD, menilai aturan tersebut tidak dibarengi jalan khusus angkutan batubara, awal 2013 lalu. Jalan Servo yang menghubungkan Kabupaten Lahat menuju Muara Enim yang diperuntukkan khusus angkutan batubara, dianggap tidak layak dilalui.

Sementara, Alex Noerdin menilai secara tersirat, jalan khusus batubara bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi, tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan dan pemerintah pusat.

“Keputusan persyaratan tetap di tangan Kementerian Perhubungan. Pemerintah Sumsel hanya memberikan rekomendasi terkait usulan tersebut,” katanya, Senin (11/8/2014).

4.000-an truk

Diperkirakan, setiap hari sekitar 4.000-an truk lalu-lalang mengangkut batubara dari Lahat menuju Muara Enim. Adapun jalan umum, baik jalan negara, kabupaten, kota maupun provinsi, yang digunakan sepanjang 669 kilometer. Rutenya Lahat-Kotabumi sepanjang 383 kilometer, Lahat-Palembang sepanjang 276 kilometer, serta Palembang-Tanjung Api-api yang melintasi wilayah jalan umum di Palembang sepanjang 10 kilometer.

Dampaknya, terjadi kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Kemacetan yang sering terjadi di sepanjang jalan Indralaya-Palembang dikarenakan truk pengangkut batubara bertemu dengan kendaraan umum dari Jalan Lintas Timur Sumatera.

Selain menganggu kenyamanan, angkutan batubara ini juga menyebabkan kecelakaan. Pada 2014 ini ada dua kecelakaan. Selain kecelakaan yang menyebabkan keluarga Puput bin Iswandi di Prabumulih tewas di tempat, pada Maret lalu enam orang di Desa Ujan Mas mengalami luka berat akibat truk batubara menabrak bus yang mereka tumpangi.

Masyarakat Desa Ujan Mas, Muaraenim, pada 2012 juga pernah membakar sebuah truk batubara setelah menabrak dua warga setempat yang tengah mengendarai sepeda motor.

Bahkan dua anggota polisi tewas setelah kendaraan yang mengangkut mereka bertabrakan dengan truk batubara di Kilometer 9, Desa Gasing, Tanjung Api-api, Banyuasin, pada 4 Mei 2011.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya mengatakan, pihaknya akan melakukan tilang ditempat terhadap truk angkutan batubara yang tertangkap melintasi jalan umum. Baik jalan nasional maupun jalan provinsi. “Kami telah mengirimkan surat ke pengadilan untuk dibuatkan draf atau kisaran denda,” katanya.

Selain menggunakan truk, para pengusaha batubara ada juga yang menggunakan kereta api seperti yang dilakukan PT. Batubara Bukitasam dengan rute Tanjung Enim-Panjang dan Tanjung Enim-Palembang. Angkutan lainnya menggunakan kapal tongkang yang melalui Sungai Musi.

Aksi ribuan truk pengangkut batubara di kantor Gubernur Sumsel awal 2013 lalu. Mereka protes peraturan yang melarang truk melintas di jalan umum. Foto: Taufik Wijaya

Aksi ribuan truk pengangkut batubara di kantor Gubernur Sumsel awal 2013 lalu. Mereka protes peraturan yang melarang truk melintas di jalan umum. Foto: Taufik Wijaya

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Jaksa Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas PT Adei Plantation (Bagian 2 dari 2 tulisan)

Terdakwa Goh Tee Meeng, dalam sidang putusan Kasus Perkebunan PT Adei Pelalawan di Pengadilan Negeri Pelalawan, Riau. Foto : Made Ali

Terdakwa Goh Tee Meeng, dalam sidang putusan Kasus Perkebunan PT Adei Pelalawan di Pengadilan Negeri Pelalawan, Riau. Foto : Made Ali

Tulisan bagian pertama dapat dibaca pada tautan ini.
http://www.mongabay.co.id/2014/07/24/kisah-hakim-bebaskan-terdakwa-kasus-perkebunan-ilegal-pt-adei-pelalawan-riau-bagian-1-dari-2-tulisan/

 

Senin (21/07/2014), menjadi hari yang mengejutkan bagi masyarakat Pelalawan, Riau, karena putusan sidang kasus tindak pidana Izin Usaha Perkebunan (IUP) ilegal dari PT Adei Pelalawan and Industry ternyata berbeda dengan harapan mereka.

Majelis hakim yang diketuai oleh Hakim A. Rico Sitanggang bersama anggota majelis hakim Bangun Sagita Rambey dan Ria Ayu Rosalyn,  memutuskan bebas tiga terdakwa petinggi PT Adei Pelalawan. Tiga terdakwa  yaitu  Danesuvaran KR Singam, Tan Kei Yoong dan Goh Tee Meng, kesemuanya merupakan warga negara Malaysia.

Padahal pada sidang sebelumnya, Penuntut Umum  menuntut pidana penjara 1 tahun, denda Rp 500 juta.

Pertimbangan utama majelis hakim, unsur setiap orang dalam dakwaan penuntut umum Pasal 46 ayat (1)  jo pasal 17 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak bisa dikenakan kepada warga negara asing. Selain itu, menurut majelis hakim, penuntut umum mendakwa mereka secara sendiri-sendiri, harusnya yang didakwa korporasinya atau badan hukum PT Adei Plantation and Industri.

Menanggapi putusan bebas tiga terdakwa PT Adei Plantation itu, pada 18 Agustus 2014, secara resmi Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan menyerahkan memori kasasi atas putusan bebas tindak pidana perkebunan atas nama Goo Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran KR Singam.

“Permohonan kasasi telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada Senin tanggal 04 Agustus 2014,” kata Banu Laksmana Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut.

Pertimbangan Keliru

Pada intinya, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim.  Banu mengatakan hakim keliru mempertimbangkan bahwa ketiga terdakwa didakwa secara pribadi. “Ketiga terdakwa kami dakwa karena jabatannya di PT Adei Plantation and Industry. Ketiga terdakwa itu pengurus perusahaan berdasarkan akte pengangkatan sebagai pengurus PT Adei,” katanya.

Banu lebih lanjut mengatakan, dalam struktur kepengurusan kebun kelapa sawit pola KKPA (kredit kepada koperasi untuk anggotanya) antara PT. Adei Plantation dan Koperasi Petani Sejahtera, Goh Tee Meng sebagai Presiden Direktur, Tan Kei Yoong sebagai Regional Director dan Danesuvaran K. R. Singam sebagai Direktur General Manager. Tiga orang tersebut  bekerja atas nama PT Adei Plantation dalam pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA Batang Nilo Kecil.

“Bila pengertian subjek hukum korporasi atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dengan subjek hukum pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia tidak dicampuradukkan dalam kesimpulan majelis hakim, ketiga warga negara asing tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan PT Adei tanpa dibatasi kewarganegaraannya,” jelas Banu.

Meski divonis bebas, majelis hakim memerintahkan khusus barang bukti berupa areal perkebunan KKPA seluas  521 Ha di Desa Batang Nilo Kecil dikembalikan kepada Koperasi Petani Sejahtera. Lahan yang sebelumnya dikelola PT Adei Plantation, kini dikelola oleh masyarakat melalui Koperasi Petani Sejahtera.

Amir, (53) selaku Mamak Adat Suku Peliang, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, saat dihubungi Mongabay,  baru mengetahui kabar hakim Pengadilan Negeri Pelalawan memutus bebas Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran.

“Kalau dikembalikan kita oke saja, namun harus dimusyawarahkan dengan masyarakat yang mempunyai lahan di situ,” kata Amir.

Sebab, menurut Amir, lahan yang diserahkan seluas 600 ha kepada PT Adei Plantation milik masyarakat hukum adat mamak adat suku Peliang, Pelabi dan Suku Melayu. Lahan itu diserahkan kepada Koperasi Sejahtera untuk diserahkan kepada PT Adei Plantation agar dikelola menjadi kebun kelapa sawit.

Amir juga mengakui, uang hasil panen KKPA Batang Nilo Kecil yang dikelola PT Adei Plantation, kini sudah lancar. “Sejauh ini uang hasil panen sawit sudah lancar dari PT Adei sejak kasusnya ditangani polisi,” kata Amir.

Kasus IUP Illegal kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil dengan tiga terdakwa dari PT Adei Plantation disidang secara terpisah, tetapi dengan majelis hakim yang sama yaitu Rico Sitanggang, Bagus Sagita Rambey dan Ria Rosalyn.

Hal ini berbeda dengan kasus perkara kebakaran lahan seluas di KKPA Desa Batang Nilo Kecil kerjasama PT Adei Plantation. Pada kasus ini ada dua terdakwa, yaitu Danesuvaran KR Singam dan Tan Kei Yoong yang dipimpin oleh majelis hakim yang berbeda. Direncanakan sidang putusan akan digelar pada 9 September 2014.

Saat sidang perdana pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum pada 8 Mei 2014. Pukul 13.30 mobil tahanan kejaksaan tiba di samping ruang tahanan. Dua puluh empat tahanan mengenakan baju tahanan berwarna merah digiring masuk dalam tahanan. Kedua tangan Tan Kei Yoong dan Gooh Tee Meng  diborgol hingga berada dalam tahanan.

Borgol ke-24 tahanan dilepas dan mereka dimasukkan ke dalam sel sempit dalam ruang tahanan, kecuali Tan Kei Yoong dan Go Tee Meng. Anehnya, Tan Kei Yoong dan Goo Tee Meng dapat keluar dari ruang tahanan menuju kantin bersebelahan dengan ruang tahanan.

Terdakwa kasus PT Adei Plantation, Tan Kei Yoong dan Go Tee Meng tampak berbincang sambil menunggu makan siang di kantin PN Pelalawan. Foto Made Ali

Terdakwa kasus PT Adei Plantation, Tan Kei Yoong dan Go Tee Meng tampak berbincang sambil menunggu makan siang di kantin PN Pelalawan. Foto Made Ali

 

 

 

 

Pelajar SMA di Palembang Antusias Ingin Meliput Gajah Sumatera

Gajah sumatera di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, Banyuasin. Foto: Isra

Gajah sumatera di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, Banyuasin. Foto: Isra

Gajah ternyata menarik perhatian sejumlah pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Palembang. Mereka ingin menulis dan memotret gajah yang tengah disekolahkan di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Kami komunitas peduli satwa akan meliput gajah sumatera di Banyuasin,” kata Umi, pelajar SMA Negeri 17 Palembang, saat mengikuti Workshop Jurnalisme Lingkungan yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Green Radio, dan TAF di sekolah tersebut, Jumat (22/08/2014).

Dijelaskan Umi, yang bercita-cita menjadi dokter gigi, dia dan enam temannya yang tergabung dalam Komunitas Peduli Satwa memilih meliput gajah sumatera, karena mereka baru tahu di Sumatera Selatan ada sekolah gajah.

“Kami tahunya gajah itu liar dan gajah jinak hanya ada di Hutan Punti Kayu Palembang. Ternyata ada sekolah gajah juga di Sumatera Selatan (Sumsel). Kami hanya dengar sekolah gajah di Way Kambas Lampung,” kata Umi.

Ketertarikan Umi tersebut setelah melihat beragam foto gajah di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, Banyuasin, yang ditampilkan Isra, fasilitator workshop, yang beberapa hari sebelumnya melakukan liputan untuk media tempatnya bekerja, Koran Sindo.

Yani, teman Umi, sangat prihatin dengan jumlah gajah sumatera yang terus berkurang. “Wah, mereka juga anaknya sedikit ya. Selain masa hamilnya yang lama (dua tahun, red) juga sulit melakukan perkawinan. Teganya dibunuh buat diambil gadingnya.”

Gajah sumatera yang tengah dimandikan sama sekali tidak terganggu dengan speedboat yang melintas. Foto: Isra

Gajah sumatera yang tengah dimandikan sama sekali tidak terganggu dengan speedboat yang melintas. Foto: Isra

Selain meliput gajah, para pelajar SMAN 17 Palembang yang membentuk empat komunitas peduli lingkungan, yakni Komunitas Peduli Satwa, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Hutan, dan Komunitas Peduli Sampah, menyusun sejumlah liputan lainnya. Sebut saja mengenai tanaman pohon di lingkungan sekolahnya, baik jumlah, jenis, maupun orang yang menanam. Tujuannya, agar mereka sayang dan cinta terhadap pohon di sekitar sekolah sehingga tidak merusaknya.

Ada juga liputan mengenai kondisi anak-anak Sungai Musi di Palembang yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dangkal dan penuh sampah.

Lantaran transportasi untuk meliput gajah di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor relatif sulit, menggunakan mobil dan speedboat, sejumlah sahabat Walhi Sumsel pun siap mendampingi para pelajar tersebut. “Kita bersedia mendampingi mereka, terutama menjaga keamanan, jika keinginan mereka didukung sekolah dan orangtuanya,” kata Githa Perdana dari Sahabat Walhi Sumsel.

Jumlah gajah di Sumatera Selatan saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor. Di Kabupaten OKI dan Banyuasin diperkirakan berjumlah 87 ekor, di Lahat sekitar 4 ekor, serta beberapa ekor di hutan wisata Sumsel.

Workshop jurnalisme lingkungan yang digelar Mongabay Indonesia, Green Radio dan TAF di Sumatera Selatan dilakukan di SMAN 17 Palembang (22/8/2014), Universitas IGM Palembang (23/08/2014), SMAN Sumatera Selatan (26/08/2014), Universitas Baturaja Ogan Komering Ulu (28/08/2014), dan SMA se-Ogan Komering Ilir (OKI) di Kayuagung (29/08/2014).

Seekor gajah di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, dalam bingkai bangunan yang tak terawat. Foto: Isra

Seekor gajah di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, dalam bingkai bangunan yang tak terawat. Foto: Isra

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Hati-hati Menebang Pohon Di Surabaya. Kenapa?

Pohon di depan Gedung Grahadi dipotong setelah tumbang karena angin kencang. Foto : Petrus Riski

Pohon di depan Gedung Grahadi dipotong setelah tumbang karena angin kencang. Foto : Petrus Riski

Kota Surabaya memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Pohon, yang secara resmi disahkan DPR Kota Surabaya di akhir masa bakti 2009-2014 pada akhir Agustus ini. Perda yang disahkan pada rapat paripurna, Jumat (22/8), mengatur mengenai perlindungan terhadap pohon serta sanksi bagi pelaku penebangan pohon maupun pelanggaran lainnya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, keberadaan Perda ini menggantikan Perda serupa yakni Perda nomor 18 tahun 2003 tentang retribusi pohon, yang kemudian dianulir oleh UU nomor 27 tahun 2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah, yang melarang penarikan retribusi pohon diluar yang sudah ditentukan.

“Selama ini banyak yang nebang, tapi kita tidak bisa memberikan sanksi. Dengan Perda ini akan jelas sanksinya,” kata Tri Rismaharini yang lebih akrab dipanggil Risma.

Sanksi penebangan pohon ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, melainkan juga bagi pemerintah. Risma mencontohkan bila pemerintah menebang pohon untuk proyek pembangunan sekalipun, maka pemerintah juga wajib melaksanakan sanksi yang ditetapkan.

“Ada sanksinya bagi penebang pohon, termasuk bila itu dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya diwajibkan segera melakukan pendataan terkait jumlah dan jenis pohon yang dimiliki pemerintah kota. Selain itu pemerintah kota juga akan mengasuransikan seluruh pohon yang dimiliki, agar bila ada pohon yang roboh sehingga mengakibatkan korban, maka pemerintah dapat memberikan asuransi terhadap korban.

Bundaran Satelit, Surabaya, area terbuka hijau yang ditumbuhi banyak pohon untuk paru-paru kota. Foto : Petrus Riski

Bundaran Satelit, Surabaya, area terbuka hijau yang ditumbuhi banyak pohon untuk paru-paru kota. Foto : Petrus Riski

Ketua Panitia Khusus Perda Perlindungan Pohon, Eddy Rusianto mengatakan, terdapat denda bagi pelanggar aturan Perda, yaitu penggantian pohon yang jumlahnya telah diatur di dalam Perda.

Denda bagi penebang pohon sesuai aturan yang diamanatkan di dalam Perda, wajib menggantinya dengan pohon lain.  Sebagai gantinya, dalam Perda baru ini ditetapkan denda bagi pemotong pohon.

Untuk pohon berdiameter 0-30 cm, dendanya berupa mengganti pohon berdiameter serupa dengan jumlah sebanyak 35 pohon. Jika diameter pohon mencapai 50 cm, maka dendanya adalah pohon dengan diameter serupa sebanyak 50 pohon. Serta jika diameter pohon yang dipotong lebih dari 50 cm, maka dendanya adalah 80 pohon.

“Jenis pohonnya tidak harus sama, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Tempat tanamnya tidak harus ditempat asal, tapi bisa ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP),” papar Eddy.

Selain sanksi denda berupa penggantian pohon yang ditebang, Perda ini juga mengatur larangan bagi perusakan pohon seperti memaku, menempel poster, membakar, menyiram bahan kimia, serta perbuatan merusak lainnya yang diancam sanksi pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp50 juta.

Ketua DPR Kota Surabaya Mohammad Mahmud mengatakan Perda tentang Perlindungan Pohon ini merupakan yang pertama di Indonesia.

“Perda ini sudah diserahkan ke Gubernur Jatim Soekarwo pada hari yang sama untuk dievaluasi. Biasanya butuh waktu sepekan untuk diberlakukan,” ungkapnya. Mahmud mengatakan, mulai 2011 hingga kini, tidak ada regulasi yang mengatur perlindungan pohon di Surabaya karena diatur dalam Perda Reklame.

Jalur utama kota Surabaya dengan pedestrian dan pohon-pohon di pinggir jalan. Foto : Petrus Riski

Jalur utama kota Surabaya dengan pedestrian dan pohon-pohon di pinggir jalan. Foto : Petrus Riski

Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Ony Mahardika mengatakan, peraturan ini hendaknya dapat dijalankan dengan tegas oleh pemerintah, termasuk bila pelaku penebangan adalah pemerintah sendiri.

Proyek pembangunan yang mengharuskan adanya pembebasan lahan, yang itu secara tidak langsung harus menebang pohon menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bersikap tidak tebang pilih dalam menjalankan aturan.

“Penerapan aturan itu harus tegas, jangan hanya bisa membuat Perda. Pemkot Surabaya harus bisa memberi contoh yang baik, termasuk terkait rencana pembangunan monorail jangan sampai mengorbankan pohon yang sudah lama ada,” ujar Ony.

Dia juga menyoroti poin aturan yang mengharuskan penggantian pohon di tempat lain, sesuai petunjuk Dinas Kebersihan dan Pertamaan, yang itu tidak dapat menggantikan fungsi pohon itu di tempat asalnya.

“Pemindahan pohon ke tempat lain tidak bisa menggantikan 100 persen fungsi pohon itu di lokasi awalnya. Kita mengkritisi hal itu karena prakteknya akan sangat susah,” pungkas Ony.

Ratusan Hektar Lahan di Sintang Terbakar Selama Kemarau

Di Sintang, puncak kebakaran lahan terjadi di bulan Agustus. Lahan yang terbakar terdiri dari lahan masyarakat, hutan sekunder, dan perkebunan kepala sawit. Foto: Dokumen Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

Di Sintang, puncak kebakaran lahan terjadi pada Agustus. Lahan yang terbakar terdiri dari lahan masyarakat, hutan sekunder, dan perkebunan kelapa sawit. Foto: Dokumen Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

Sore, 21 Juni 2014, perangkat seluler Kadarwanto menerima panggilan penting dari atasannya. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Sintang ini diinstruksikan segera memadamkan kebakaran lahan di Sungai Seria, Kecamatan Ketungau Hulu. Tak ada pilihan lain selain berangkat, meski dihadapkan dengan bulan puasa.

Kadarwanto bersama 15 anggota pemadam segera bertolak menuju tempat kejadian peristiwa malam itu juga. Dinginya malam tidak jadi hambatan. Mereka berangkat pukul 21.00 WIB dari Bumi Senentang. Jalur yang dipilih adalah Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Tiba di kabupaten perbatasan pukul 03.00 WIB. Sampai di lokasi setelah 10 jam melakukan perjalanan.

Sebenarnya, bertolak ke Kecamatan Ketungau Hulu dengan jalan memutar lintas kabupaten bukanlah pilihan ideal. Meski jarak tempuh lebih lama, Kadarwanto terpaksa menggunakan opsi tersebut. Mengingat, kendaraan pemadam yang berjumlah tiga unit, tidak memungkinkan melewati jalan poros utara Sintang yang mengalami kerusakan. “Kami terpaksa lewat Balai Karangan karena jalan menuju Ketungau Hulu rusak, apalagi kami membawa mobil tanki,” katanya.

Selama beberapa hari, tim Manggala Agni berusaha memadamkan kebakaran lahan di kawasan PT. Palmindo Lestari. Upaya pemadaman sangat menguras tenaga karena topografi yang sulit. Selain itu, sumber air juga susah didapat. “Untuk mendapatkan air, kami harus berkendara sekitar satu kilometer,” ujarnya.

Manggala Agni Daerah Operasi Sintang mencatat selama periode Juli-Agustus 2014, ratusan hektar lahan terbakar selama musim kemarau. Musibah itu tersebar di beberapa kecamatan di Sintang. Pada Juli 2014, Manggala Agni melakukan 28 kali pemadaman. Lahan yang terbakar sebanyak 239,80 hektar. Yang berhasil dipadamkan 78,20 hektar. “Lahan yang terbakar terdiri dari lahan masyarakat, hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit milik PT. Palmindo Lestari di Ketungau Hulu,” jelasnya.

Pada Agustus, jumlah kasus kebakaran lahan mulai berkurang. Namun, lahan yang terbakar lebih luas. Hingga 3 Agustus, sebanyak 386,50 hektar lahan yang terbakar. Kadarwanto menyebut, hotspots (titik panas) perlahan dapat ditekan pada 8 Agustus. “Hotspots berkurang karena hujan mulai turun di bulan Agustus,” katanya.

Di Sintang, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang meminta pemadaman kebakaran lahan hanya satu perusahaan saja. “Saya akui, kebakaran lahan di kebun sawit jumlahnya ada beberapa, tapi yang minta bantuan kami hanya satu perusahaan saja,” kata Kadarwanto.

Dari banyaknya kasus kebakaran lahan yang terjadi, salah satu penyebabnya adalah pola membuka lahan tradisional masyarakat sulit diubah. “Agak sulit mengubah kebiasaan membakar lahan ketika bercocok tanam, ini tugas kita semua untuk memberikan pemahaman,” katanya.

Ia mengklaim sudah melakukan sosialisasi terkait larangan membakar lahan melalui media cetak dan elektronik. Mereka juga diminta hati-hati menyalakan api pada musim kemarau. “Namun, karena kebiasaan membuka ladang dengan cara membakar sudah dilakukan sejak lama, menghilangkan kebiasaan itu memang perlu waktu,” ucapnya.

Bupati Sintang Milton Crosby mengakui sangat sulit mengubah kebiasaan membakar ladang masyarakat Sintang. “Ini yang ingin Pemda ubah dengan sistem pertanian menetap. Prosesnya memang tidak gampang dan memerlukan waktu yang panjang. Makanya, kami memperkuat fungsi petugas penyuluh lapangan,” ucapnya.

Milton menegaskan, bila kebakaran lahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan sengaja, tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kalau di Sintang, saya yakin perusahaan tidak melakukan pembakaran,” katanya.

Tegakkan hukum

Direktur Lembaga Titian Kalbar Sulhani mengatakan sanksi pembakaran lahan di Indonesia sudah sangat jelas. Yang diperlukan adalah penegakan hukumnya, karena selama ini aparat yang diberi kewenangan untuk memberikan sanksi cenderung abai, tidak benar-benar memeroses pelaku hingga tuntas.

“Di Kalbar sudah banyak kasus kebakaran lahan yang dilaporkan, namun sangat minim yang benar-benar diproses. Kalaupun sampai ke pengadilan, ujung-ujungnya hanya vonis bebas seperti kasus kebakaran lahan sejumlah perusahaan di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Sulhani mengatakan dari sumber hukum, sebenarnya tujuan pengaturan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan di Indonesia sudah mengacu pada landasan filosofis Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

“Kemudian dipertegas dalam berbagai peraturan yang menyebut pendayagunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus memperhatikan fungsi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi, budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang,” ujarnya.

Di Indonesia, kata Sulhani, cukup banyak aturan yang memuat norma pembakaran hutan dan lahan  berikut sanksinya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Dalam sejumlah UU tersebut, aturan sanksinya sudah sangat jelas tercantum, tinggal diterapkan saja,” kata dia.

Upaya pemadaman kerap terhalang ketersediaan air, apalagi musibah tersebut bertepatan dengan musim kemarau. Foto: Dokumen Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

Upaya pemadaman kerap terhalang ketersediaan air, apalagi musibah tersebut bertepatan dengan musim kemarau. Foto: Dokumen Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Reklamasi Pantai Berlanjut, Nelayan Sario Protes. Mengapa?

Reklamasi Pantai Sario Tumpaan di Manado, Sulut, dilakukan di ruang terbuka. Nelayan pun tak bisa melaut sejak Novemver 2013. Foto: Themmy Doaly

Reklamasi Pantai Sario Tumpaan di Manado, Sulut, dilakukan di ruang terbuka. Nelayan pun tak bisa melaut sejak Novemver 2013. Foto: Themmy Doaly

Reklamasi di Sario Tumpaan, Manado, Sulawesi Utara (Sulut) kembali mendapat perlawanan warga dan nelayan Pasalnya, perluasan lahan oleh PT Kembang Utara, menghilangkan fungsi ruang terbuka pantai itu. Padahal, sudah ada kesepakatan mediasi para pihak difasilitasi Komnas HAM,  September 2010. Dampaknya, sejak akhir 2013, nelayan tidak bisa melaut. Merekapun menolak reklamasi pantai, meski penimbun mendapat pengawalan polisi.

Penolakan Aksi penolakan kembali bergejolak, pada  Senin-Selasa (18-19/8/14). Kala itu, warga yang menyaksikan penimbunan pantai langsung  menghadang pengemudi eskavator. Warga merasa, sebagai pihak terdampak reklamasi tidak pernah ikut proses pengambilan keputusan.

Bahkan, pada Selasa, oknum kepolisian sektor Sario terlibat saling dorong dengan warga. Keadaan ini dipicu oknum polisi tersinggung aksi warga dianggap mengeluarkan makian.

Saling dorong selama beberapa menit. Polisi dari Polsek Sario, diketahui bernama Trikorawan berusaha menangkap seorang penolak reklamasi. Sayangnya,  Trikorawan justru mengeluarkan makian pada penolak reklamasi. Suasana makin memanas.

Dia menilai, kepolisian tidak netral, seakan melindungi penimbun pantai. Padahal, nelayan berharap, polisi berada di posisi pengaman situasi dan mendorong berbagai pihak menyepakati kesepakatan mediasi.

Polisi tengah mengawasi alat berat yang menimbun ruang terbuka hijau. Foto: Themmy Doaly

Polisi tengah mengawasi alat berat yang menimbun ruang terbuka hijau. Foto: Themmy Doaly

Yamin Laindjong, wakil ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulut, menyatakan, tindakan kepolisian merupakan intimidasi baik kekerasan fisik dan  psikologi. “Sebab, beberapa di antara polisi terlihat membawa senjata api.”

Reklamasi Pantai Sario Tumpaan, katanya, melanggar kesepakatan para pihak dalam mediasi oleh Komnas HAM, September 2010. “Mediasi menyepakati pemanfaatan ruang terbuka pantai untuk nelayan Sario. Saat ini, timbunan batu meghalangi perahu nelayan melaut.”

Sejak November 2013, sejumlah nelayan tidak lagi bisa melaut. Parahnya, bukan melibatkan nelayan membicarakan tapal batas, Kembang Utara dan Pemerintah Manado, malah mengeluarkan perjanjian kerja sama (PKS) pada 2013. “Perjanjian itu membahas reklamasi di Sario Tumpaan.”

Hingga kini, para pihak yang terlibat mediasi belum pernah membicarakan perihal tapal batas reklamasi pantai. Dalam mediasi 2010,  ruang adalah 40 meter dari titik batas tanah milik pemerintah daerah ditarik ke utara, ke titik batas reklamasi Kembang Utara.

Namun, belum disepakatin titik batas, ditindaklanjuti pemerintah Manado dengan pembuatan PKS 2013. Keadaan ini, membuat nelayan menuding pemerintah kota ikut melanggar kesepakatan perdamaian 2010.

Pemerintah kota pasal enam memiliki tugas, pertama, menjamin kesepakatan perdamaian. Kedua, menjamin ruang terbuka pantai tidak dalam persoalan hukum. Ketiga, akan menyelesaikan permasalahan hukum jika ada pihak lain menggugat dan atau mempersoalkan ruang terbuka Pantai Sario Tumpaan.

“Konflik hari ini merupakan kegagalan pemerintah dalam menjaga perjanjian damai.”

Dalam pasal 7, disebutkan jika ada yang belum diatur, akan diputuskan para pihak dengan musyawarah. “Nelayan tak dilibatkan dalam pembahasan mengenai reklamasi adalah salah satu bentuk pelanggaran kesepakatan perjanjian damai.”

Reklamasi pantaipun tak memiliki izin jelas. Penilaian itu didasari surat edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 10 April 2014.

Dalam surat itu, reklamasi di Pesisir Malalayang II dan Sario Tumpaan, dapat kami sampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, u.p Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, KKP, belum pernah menerima dokumen-dokumen persyaratan proses reklmasi.

“Jadi, surat tertulis baik yang tanggapan atau rekomendasi terhadap reklamasi belum pernah diterbitkan,” demikian bunyi surat KKP kepada Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Marthin Hadiwinata, koordinator bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan Kiara, mengatakan, nasib nelayan Sario kontradiksi dengan suasana kemerdekaan RI beberapa hari lalu.

“Dalam suasana hari kemerdekaan Indonesia, nelayan tradisional tetap tidak merdeka mengakses ruang publik akibat reklamasi,” katanya Kamis (21/8/14).

Dia mengatakan, reklamasi di Sario Tumpaan bentuk pelanggaran hak publik dalam mengakses laut. Pelanggaran ini terjadi di reklamasi sekitar 23.277 meter di Pantai Sario Tumpaan. “Izin bentuk PKS 2013 ditandatangani Pemerintah Manado diwakili Sarundajang selaku Pejabat Walikota Manado dan Kembang Utara diwakili Jeffry Putra Wijaya.”

Reklamasi kembali dimulai oleh perusahaan meskipun ada penolakan dari nelayan Sario Tumpaan. Foto: Themmy Doaly

Reklamasi kembali dimulai oleh perusahaan meskipun ada penolakan dari nelayan Sario Tumpaan. Foto: Themmy Doaly

Kiara juga menyesalkan keterlibatan aparat terkesan ‘menjaga’ perusahaan. Seharusnya, mereka berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kembang Utara diwakili Anto dan Susilo Sukiyono, menilai tindakan mereka sesuai peraturan. Kembang Utara dan pemerintah Manado telah membuat PKS 2013. “Kami bekerja berdasarkan izin pemerintah. Kalau tidak sepakat silakan lapor Pemkot,” katanya, Selasa (18/8/14).

Malahan, perwakilan Kembang Utara mengatakan, seluruh wilayah pantai di Manado merupakan milik pemerintah kota. Jika pemerintah menghendaki penimbunan pantai, tidak ada satu pihak pun bisa menghalangi.

Setelah berdebat dengan nelayan, perwakilan Kembang Utara berjanji menghadirkan pemerintah kota di lokasi konflik. Sayangnya, upaya pencarian solusi tidak kunjung terrealisasi. Para pihak bersengketa belum sempat duduk bersama, reklamasi pantai kembali berlangsung.

Komnas HAM, sejak akhir tahun menyurati Kapoltabes Manado terkait konflik yang berulang kali. Pada 19 November 2013, Komnas HAM melalui Sandra Moniaga mendesak kepolisian untuk menjaga suasana kondusif di lapangan.

Pada 17 Desember 2013, Komnas HAM mendesak walikota Manado. Pertama, Kembang Utara segera menghentikan sementara reklamasi di wilayah sengketa. Kedua, mendorong kesediaan para pihak untuk kembali duduk bersama membahas perbedaan pendapat mengenai kesepakatan perdamaian dan penambahan atau revisi kesepakatan perdamaian, jika diperlukan.

Penolakan reklamasi di Sario berlangsung sejak 2009. Saat itu, reklamasi diduga berpotensi memberi dampak negatif pada masyarakat pesisir, khusus nelayan, seperti, kerusakan dan hilangnya infrastruktur profesi kenelayanan, kerugian dan ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan pelanggaran UU.

Konflik di tataran lokal, yang tak kunjung menemui kata sepakat, membuat nelayan memilih Komnas HAM menjadi fasilitator penyelesaian konflik reklamasi.

Warga dan nelayan protes dan berusaha menghentikan pengerukan tepian Pantai Sario Tumpaan. Foto: Themmy Doaly

Warga dan nelayan protes dan berusaha menghentikan pengerukan tepian Pantai Sario Tumpaan. Foto: Themmy Doaly

Sisa sedikit pantai di Manado yang kini untuk sandar kapal nelayan, bagian lain sudah direklamasi menjadi bangunan dan pusat perbelanjaan. Ini kondisi Juli 2013. Saat ini, air laut sudah makin menjauh karena tertimbun. Foto: Sapariah Saturi

 

 

Warga Batu Siap Hadapi Banding Pertahankan Mata Air Umbul Gemulo

Mata Air Umbul Gemulo di Kecamatan Batu, Kabupaten Kota Batu, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

Mata Air Umbul Gemulo di Kecamatan Batu, Kabupaten Kota Batu, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

Pada 21 Juli 2014, Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang memutuskan memenangkan gugatan Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) terhadap PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri (PSSM) karena menyalahi hukum mendirikan Hotel The Rayja Batu Resort yang mempengaruhi mata air Umbul Gemulo.

FMPA yang merupakan forum warga dari tiga desa yakni Desa Bulukerto dan Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji serta desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kabupaten Kota Batu, Jawa Timur berusaha melestarikan sumber mata air Umbul Gemulo.

Setelah kemenangan tersebut, kuasa hukum FMPA yaitu Walhi Jawa Timur, Malang Coruption Watch, LBH Surabaya, Ecoton, Ekologi Budaya, Klub Indonesia Hijau, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), menyiapkan advokasi untuk mengawal banding pihak PT. PSSM di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Timur, Rere Kristanto mengatakan persiapan banding dengan fokus memastikan sidang di pengadilan dipimpin oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan agar putusan yang diambil memperhatikan perspektif penyelamatan lingkungan.

“Secara umum (banding) sudah kami persiapkan, termasuk kami akan memastikan hakim yang memimpin sidang bersertifikasi lingkungan, seperti di Pengadilan Negeri Malang kemarin,” kata Rere yang mengingatkan agar hakim tidak lagi bermain dalam kasus ini.

Kuasa hukum dan perwakilan FMPA berdiskusi untuk bersiap terhadap banding gugatan kasus penyelamatan mata air Umbul Gemulo, Kota Batu, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

Kuasa hukum dan perwakilan FMPA berdiskusi untuk bersiap terhadap banding gugatan kasus penyelamatan mata air Umbul Gemulo, Kota Batu, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

Perwakilan FMPA, Rudi, mengharapkan mereka dapat memenangkan sidang banding di pengadilan karena keputusan hukum yang memihak kelestarian lingkungan sangat berpengaruh untuk kelangsungan masa depan masyarakat tiga desa tersebut.

“Saya mengharapkan Pengadilan Tinggi nantinya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, untuk anak cucu kita dan masyarakat di kemudian hari,” ujar Rudi kepada Mongabay.

Persoalan mata air Umbul Gemulo di Kota Batu, Jawa Timur, dimulai dari pipanisasi oleh pemerintah daerah maupun tukar guling dengan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan yang menimbulkan konflik dengan masyarakat pada 2002.

Rudi mengutarakan posisi mata air Umbul Gemulo yang strategis dan mudah terjangkau, membuat banyak pihak, terutama swasta ingin memanfaatkan airnya untuk kepentingan pribadi, meski kehidupan masyarakat juga bergantung pada mata air itu.

“Kebutuhan mengenai air itu, kami tergantung seratus persen dari sumber mata air Umbul Gemulo. Mulai kebutuhan sehari-hari, pengairan sawah, peternakan, perkebunan, kami sangat tergantung sekali pada sumber mata air Umbul Gemulo,” terang warga asal Cangar Bulukerto, Batu itu.

Pembangunan Hotel The Rayja Batu Resort oleh PT PSSM mendapat penolakan warga Desa Bulukerto dan Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, serta Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA). Penolakan didasari karena pembangunan hotel itu berada di kawasan lindung sumber mata air Umbul Gemulo di Kota Batu. Warga khawatir sumber mata air yang menjadi sandaran kebutuhan hidup sehari-hari akan terganggu dan hilang akibat pembangunan hotel yang berada diatasnya.

Perlawanan dari warga kemudian direspon oleh pihak The Rayja dengan melakukan kriminalisasi terhadap warga, dengan melaporkan warga atas tuduhan melakukan perusakan dan mengambil material bangunan. Pihak The Rayja juga melakukan gugatan perdata senilai Rp30 miliar terhadap salah satu perwakilan FMPMA, bernama Rudi, yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan melakukan provokasi dan intimidasi, serta melakukan aksi demonstrasi dan berkirim surat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pembangunan The Rayja.

“Gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Malang telah dimenangkan oleh warga, dan salah satu poin keputusannya adalah ijin mendirikan bangunan milik The Rayja tidak memiliki kekuatan hukum,” tutur Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur.

Hasil penelitian Walhi Jawa Timur menyebutkan bahwa pembangunan besar-besaran di wilayah Batu dan sekitarnya dengan tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, telah menyebabkan banyaknya sumber mata air rusak dan mati.

“Penghancuran terhadap hak rakyat atas air adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusi warga dan hak asasi manusia. Maka hukum harus bertindak tegas, dan ketegasan itu akan nampak dari keberanian untuk menghentikan pembangunan yang jelas-jelas mengancam keselamatan rakyat. Jangan lagi menjadikan masyarakat sebagai tumbal investasi,” tukas Ony.

Walhi Jatim pada 22 Juli 2014 telah melaporkan kasus pidana lingkungan dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu Syamsul Bakri, serta Direktur PT. PSSM, Willy Suhartanto, kepada pihak kepolisian terkait pembangunan The Rayja Batu Resort di kawasan perlindungan sumber mata air Umbul Gemulo di Kota Batu.

Keterangan dan bukti telah diberikan kepada penyidik Polda Jawa Timur, atas gugatan pidana perusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sesuai laporan dengan nomor LP/2008/VII/2014/SUS/JATIM.

“Kita membuat laporan merujuk pada pasal 109, Pasal 111 ayat 1 dan 2, Pasal 114, dan pasal 115 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH,” jelas Rohman, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Walhi Jawa Timur.

Pada pasal 109 UU PPLH mengatur sanksi terhadap mereka yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Pendirian The Rayja sendiri tidak memiliki ijin lingkungan meskipun sudah mengantongi ijin mendirikan bangunan.

Syarat pemberian ijin usaha atau kegiatan yakni memiliki ijin lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Pada pasal 111 mengatur sanksi kepada pejabat yang mengeluarkan ijin usaha tanpa terlebih dahulu memiliki ijin lingkungan. Sedangkan pasal 114 dan 115 UU PPLH mengatur pemberian sanksi terhadap mereka yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

 

Nasib Gajah Sumatera di Tengah Rusaknya Lahan Gambut Air Sugihan

Tulus bersama Didi, pawang, di sekolah gajah Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin. Foto: Taufik Wijaya

Tulus bersama Didi, pawang, di Pusat Latihan Gajah Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Taufik Wijaya

Ratusan gajah hidup tenang di Air Sugihan, Sumatera Selatan, sebelum datangnya transmigran sebanyak 200 ribu jiwa dan adanya kegiatan penebangan atas nama hak pengusahaan hutan (HPH) pada 1982. 

Suatu hari pada 1982, ratusan gajah masuk ke perkampungan transmigran yang sebelumnya merupakan habitat gajah. Puluhan anggota TNI berencana menembaknya. Kabar tersebut sampai ke Presiden Soeharto melalui Emil Salim, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup saat itu.

Soeharto memerintahkan para tentara tidak menembak ratusan gajah tersebut. Emil Salim diperintahkan memindahkan gajah-gajah tersebut.

Operasi yang terkesan “gila” ini pun dijalankan. Tim yang terdiri 400 orang ini bernama Satuan Tugas Operasi Ganesha yang dipimpin Letkol I Gusti Kompyang (IGK) Manila. Tugas mereka memindahkan sekitar 232 gajah dari Air Sugihan ke Lebong Hitam, Lampung, sejauh 70 kilometer.

Rute pemindahan ini medannya cukup berat. Ratusan gajah maupun anggota tim harus melewati rawa, hutan, serta sungai yang amat lebar. ”Mereka itu berbaris teratur. Yang betina di depan dan di samping rombongan. Di bagian tengah berkumpul semua anak gajah dan di belakang berbaris gajah jantan. Sungguh luar biasa, mereka seperti manusia,” kata Emil, seperti dikutip dari tulisan Belajar Bersikap Manusiawi Pada Gajah.

Meskipun sudah dilakukan pemindahan, gajah masih hadir di Air Sugihan yang masuk wilayah Pantai Timur. Kehadiran gajah ini karena mereka tetap membutuhkan air garam yang berada di laut. Sementara perkampungan transmigran selama ini merupakan koridor gajah menuju laut atau habitatnya. Saat itu sering didapatkan kabar terjadi penembakan atau perburuan gajah di Air Sugihan untuk diambil gadingnya oleh pemburu maupun masyarakat.

Gajah kembali berkonflik dengan manusia saat terjadi kemarau panjang pada 1992, yang menyebabkan sejumlah transmigran meninggal dunia akibat kelaparan di Air Sugihan. Saat saya datang bersama sejumlah relawan Pemuda Muhammadiyah, seorang warga bercerita bukan hanya mengalami kesulitan mencari sumber makanan dan air bersih, juga sering kali berkonflik dengan gajah, babi, dan harimau.

“Saat terjadi kekeringan dan kelaparan pada 1992, banyak warga yang menyerah, pulang kembali ke Jawa. Kekeringan dan kelaparan itu menimbulkan kematian sebagian masyarakat,” kata Sukirman, Ketua Forum Petani Nusantara Bersatu (FPNB), pada (23/11/2012).

Puncaknya kebakaran hutan tahun 1997-1998. Gajah dan manusia kehilangan lahan dan habitatnya. Ratusan ribu hektar lahan gambut terbakar. Gajah-gajah yang tersisa kembali berkonflik dengan masyarakat.

Tulus (30) bersama Didi, pawang, menyeberangi Jalur 21 Kabupaten Banyuasin Sumsel. Foto: Taufik Wijaya

Tulus (30) bersama Didi, pawang, menyeberangi Jalur 21 Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Foto: Taufik Wijaya

Sabtu (08/08/2014) siang, Tulus (30), menyeberang Jalur 21 yang tinggi airnya mencapai 2,5 meter. Tulus salah satu keturunan gajah Air Sugihan yang sebagian besar dipindahkan IGK Manila ke Lebong Hitam.

Untuk beberapa detik, hampir seluruh tubuhnya masuk ke dalam air. Tulus bersama pawangnya Didi, kembali ke Pusat Latihan Gajah Padang Sugihan yang berada di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, Kabupaten Banyuasin, setelah mencari makan berupa daunan pisang di seberang pusat latihan tersebut.

Penampilan Tulus tidak sempurna. Ujung dua gadingnya telah terpotong. “Ini sengaja dipotong sebab Tulus sering berkelahi dengan gajah lainnya. Dipotong agar tidak saling melukai,” kata Didi.

Dikatakan Didi, gajah jantan sering kali berkelahi untuk memperebutkan gajah betina. “Hampir semua gajah jantan taringnya dipotong,” kata Didi.

Bertemu dengan Tulus, merupakan keberuntungan bagi saya, sebab gajah-gajah lainnya tengah dibawa para pawang ke dalam hutan buat mencari makan.

Saya sampai ke Pusat Latihan Gajah Padang Sugihan Sebokor yang mengurusi sekitar 20 gajah, setelah melakukan perjalanan selama 1,5 jam dari Palembang, menggunakan speedboat. Perjalanan dimulai dari pangkalan speedboat di Plasa Benteng Kuto Besak, melaju sepanjang Sungai Musi, Sungai Air Saleh, dan masuk ke Jalur 21.

Sedangkan perjalanan darat dari Palembang ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam. Rutenya Palembang-Plaju-Cinta Manis dan Sebokor.

Kondisi bangunan sekolah gajah di Padang Sugihan yang tampak tidak terawat. Foto: Taufik Wijaya

Kondisi bangunan Pusat Latihan Gajah Padang Sugihan yang tampak tidak terawat. Foto: Taufik Wijaya

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel gajah liar yang berada di  Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor beberapa tahun ini tercatat 40 ekor, sehingga ditambah 20 gajah yang sekolah, jumlahnya menjadi 60 ekor.

Dua lokasi lain di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) yang menjadi habitat gajah yakni Gajah Mati yang diperkirakan ada kelompok gajah yang berjumlah 12 ekor, kemudian di Desa Ketupak dan Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal,  segerombolan gajah yang berjumlah sekitar 15 ekor.

Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor terletak di Kabupaten Banyuasin. Kawasan ini ditetapkan sebagai suaka margasatwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 004/Kpts-II/1983, 19 April 1983 dengan luasan 75.000 hektar. Penetapan ini satu tahun setelah kedatangan para transmigran ke Air Sugihan, dan pemindahan ratusan gajah dari Air Sugihan ke Lebong Hitam.

Saat ini kondisi sekolah gajah ini sangat memprihatinkan. Tepian Jalur 21 terus mengalami erosi akibat minimnya tanaman, serta terkena hempasan ombak dari speed boat yang melaju. Bangunan sekolah gajah yang terbuat dari papan kayu juga tampak tidak terawat. Sebagian dinding maupun atap sudah rusak. Sepanjang mata memandang yang terlihat padang rumput. Tanaman berupa hutan gelam baru ditemukan setelah masuk sekitar tiga-lima kilometer dari sekolah gajah.

“Tanaman di sini habis dimakan gajah,” kata Didi.

Penjelasan Didi tersebut tidak sepenuhnya benar. Saya melihat ada warga yang melakukan perambahan di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor. Mereka mengambil kayu gelam.

Sebelum kebakaran hutan gambut pada 1997-1998, tanaman di hutan margasatwa ini beragam. Setelah kebakaran, tanaman yang dominan adalah gelam. Meskipun begitu, beberapa tahun lalu diklaim masih ditemukan tanaman pulai, ficus sp, mahang, dillenia sp, pandan laut, paku laut, pakis gambut, pales, rengas, sungkai, waru laut, rotan udang, laban, laban rawa.

Namun rengas, sungkai, rotan udang tampaknya saat ini sudah sulit ditemukan, karena menjadi sasaran para perambah. Harganya yang mahal menjadi motif perambahan, baik dijual di Palembang maupun tempat lainnya.

“Kalau masih ada rengas dan sungkai pasti sudah diburu orang, Pak. Sudah sulit mendapatkan kayu itu,” ujar Mang Min, serang (pengemudi) speedboat.

Kerusakan di pinggir lokasi sekolah gajah di Padang Sugihan Jalur 21 Kabupaten Banyuasin. Foto: Taufik Wijaya

Kerusakan di pinggir lokasi Pusat Latihan Gajah di Padang Sugihan Jalur 21 Kabupaten Banyuasin. Foto: Taufik Wijaya

Sementara satwa yang masih ada selain gajah, beruk, lutung, kera ekor panjang, trenggiling, tapir, kijang, bajing tanah, buaya muara, biawak, serta berbagai jenis burung dan ikan. Tapi satwa yang paling dominan adalah babi hutan. Sedangkan ikan yang paling banyak didapatkan para nelayan gabus dan betok.

Saya tidak melihat burung, kera ekor panjang, lutung, maupun buaya muara. Saya hanya bertemu satu ekor gajah yakni Tulus, dan sekelompok babi hutan yang terlihat di antara semak belukar hutan margasatwa tersebut.

“Kalau kita masuk ke dalam hutan masih ada monyet ekor panjang, beruk, lutung dan trenggiling,” kata Mang Min.

Lingkungan sekitar hutan margasatwa itu, tepat di wilayah Kabupaten OKI yang berada di seberang Sungai Air Sugihan, tampaknya didominasi perkebunan sawit dan tanaman hutan tanaman industri (HTI) berupa akasia. Sedikitnya sebelas kapal tongkang yang membawa buah kelapa sawit, yang saya temukan sepanjang perjalanan. Lalu beberapa tongkang besar membawa ratusan ribu kubik kayu akasia. Nyaris tidak terlihat tongkang yang membawa hasil pertanian.

Perjalanan terasa melelahkan akibat hempasan ombak dari puluhan speedboat yang melintas. Hempasan ombak, termasuk dari speedboat, yang saya naiki, selain menganggu para nelayan yang menggunakan perahu tengah mencari ikan, juga menyebabkan tepian sungai mengalami erosi.

Perkebunan semangka yang baru ditanam masyarakat kampung Rengas Merah Hilir. Foto: Taufik Wijaya

Perkebunan semangka yang baru ditanam masyarakat kampung Rengas Merah Hilir. Foto: Taufik Wijaya

Rehabilitasi dan hentikan perluasan perkebunan

Selain upaya pencegahan perambahan hutan, kebakaran, juga diperlukan rehabilitasi lahan, khususnya tepian Sungai Air Sugihan dan Jalur 21. “Sangat diperlukan penanaman bakau dan jenis tanaman lainnya, sehingga dapat mencegah erosi dan menjaga keberagaman hayatinya. Dan yang terpenting menjaga lahan gambut yang tersisa,” kata Najib Asmani, Staf Ahli Lingkungan Hidup Gubernur Sumsel, Senin (11/08/2014).

“Dalam melaksanakan program ini dapat memanfaatkan sejumlah perusahaan HTI yang beroperasi di sana, dan tentunya melibatkan masyarakat,” katanya.

Najib juga menjelaskan perlu penataan khusus terhadap Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, sehingga menjadi habitat gajah yang terjaga, yang dapat dikunjungi banyak wisatawan maupun peneliti.

“Kian banyak orang yang memantau atau berkunjung ke hutan suaka margasatwa tersebut, kian terjaga hutan gambut di sana. Gajah terjaga, hutan gambut lestari,” ujarnya.

Sejak kebakaran hutan 1997-1998, kemudian tahun 2006, 2007, dan 2008, sekitar satu juta hektar lahan gambut di Sumatera Selatan mengalami kerusakan. Sebelumnya, lahan gambut yang berada di Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Musi Banyuasin mencapai 1,2 juta hektar. Saat ini lahan gambut yang masih “perawan” sekitar 170 ribu hektar. Selain kebakaran, lahan gambut ini juga terancam perambahan, pertambakan udang dan perkebunan sawit dan HTI.

Salah satu upaya mencegah perambahan dan kebakaran hutan, apa yang dilakukan perusahaan HTI PT. Bumi Mekar Hijau (MKH). Mereka mengalokasikan sekitar 500 hektar dari 250.370 hektar luasan konsensinya, untuk dijadikan perkampungan masyarakat yang merupakan relawan kebakaran atau masyarakat peduli api (MPA) di Distrik Sungai Beyuku yang diberi nama Kampung Rengas Merah Hilir.

“Dulunya sebagian mereka merupakan perambah. Saat ini mereka menjadi relawan MPA. Yang tugasnya mencegah kebakaran lahan gambut dan perambahan hutan,” kata Najib.

Warga yang merambah hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor di Kabupaten Banyuasin dan OKI untuk mengambil gelam. Foto: Taufik Wijaya

Warga yang merambah hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor di Kabupaten Banyuasin dan OKI untuk mengambil gelam. Foto: Taufik Wijaya

Sementara, guna memenuhi kehidupan sekitar 80-an kepala keluarga tersebut, perusahaan memberikan bantuan modal racun pembunuh rumput, bibit, dan pupuk. “Racun pembunuh rumput ini sangat penting sebab menghindari tindakan pembakaran lahan. Tapi saat ini juga tengah dikaji dan dikembangkan pengolahan lahan pertanian tanpa menggunakan racun pembunuh rumput apalagi pembakaran, serta pupuk organik,” ujarnya.

Kampung Rengas Merah Hilir sudah berjalan selama tiga tahun. “Beberapa fasilitas yang belum terwujud atau akan diusahakan di masa mendatang, yakni listrik, pengolahan sumber air bersih, dan fasilitas pendidikan, termasuk pengembangan koperasi,” katanya.

Hadi Jatmiko dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, mengatakan guna mencegah kerusakan lahan gambut di Sumatera Selatan, selain upaya yang disampaikan Najib, juga menghentikan berbagai aktivitas perkebunan sawit dan perluasan konsensi HTI.

“Sebab, aktivitas perkebunan itu yang menimbulkan kerusakaan hutan gambut, seperti pembukaan lahan dan pembakaran. Perambahan hutan dan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat tidak seganas yang dilakukan perkebunan skala besar,” katanya.

Saat ini, terdapat perusahaan besar HTI dan sawit yang sebagian besar memanfaatkan lahan gambut dan rawa pasca-kebakaran hutan 1997-1998. Di Musirawas, Banyuasin dan Musi Banyuasin: PT. Sumber Hijau Permai (SHP), PT.  Tripupa Jaya (TPJ), PT. Rimba Hutani Mas (RHM), PT. Bumi Persada Permai (BPP) I dan PT. BPP II. Kemudian di Kabupaten OKI:  PT. Sebangun Bumi Andalas (SBA) Wood Industri, PT.Bumi Andalas Permai (BAP), PT. Bumi Mekar Hijau (BMH), dan PT. Ciptamas Bumi Subur (CBS).

Semua perusahaan tersebut saat ini merupakan rekanan atau pemasok bahan baku pabrik kertas APP (Asia Pulp & Paper Group), dan di masa mendatang menjadi pemasok pabrik kertas terbesar di Asia, PT. OKI Pulp & Paper Mills. Terdapat pula puluhan perkebunan sawit skala besar dan kecil di lahan gambut. Salah satunya PT. Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten OKI yang berkonflik lahan dengan masyarakat.

Tongkang yang membawa puluhan kubik kayu akasia sebagai bahan baku bubur kertas. Foto Taufik Wijaya

Tongkang yang membawa puluhan kubik kayu akasia sebagai bahan baku bubur kertas. Foto: Taufik Wijaya

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

62.737 Hektar Lahan Pertanian Aceh Kering

Kolam ikan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ini kering akibat kemarau panjang yang melanda Aceh dalam delapan bulan terakhir. Foto: Junaidi Hanafiah.

Kolam ikan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ini kering akibat kemarau panjang yang melanda Aceh dalam delapan bulan terakhir. Foto: Junaidi Hanafiah

Kemarau panjang yang melanda Aceh delapan bulan terakhir, menyebabkan lahan pertanian di delapan daerah yang luasnya mencapai 62.737 hektar kering dan tidak bisa digarap petani. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireun, dan Kota Langsa.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Razali Adami mengatakan, meski produksi pangan masih surplus, tapi karena kemarau panjang, dikhawatirkan akan terjadi penurunan sebesar dua persen. “Atau, sekitar 54.000 ton yang jika diuangkan setara Rp20 miliar,” jelasnya.

Bila kekeringan tidak diatasi, jumlah tanaman pangan yang gagal panen akan lebih besar. Kerugian yang diderita ditaksir mencapai angka Rp100 miliar. “Persawahan yang paling terkena imbasnya, sekitar 10.000 hektar kering dan 934 hektar gagal panen,” ujar Razali.

Produksi padi 2014 ini ditargetkan 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya sekitar 1,9 juta ton. Sementara untuk jagung, Aceh memproduksi lebih dari 200 ribu ton dan kedelai berhasil dipanen sebanyak 90 ribu ton pada 2013. “Karena kemarau, pada 2014 ini, jumlah produksi diperkirakan akan menurun drastis dan target tidak tercapai,” jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Aceh Hasanuddin Darjo mengatakan, kekeringan yang melanda sebagain wilayah Aceh disebabkan juga karena kebakaran hutan. “Pembakaran hutan yang tidak terkendali penyebab terjadinya kekeringan di Aceh,” sebut Hasanuddin.

Juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) Efendi Isma mewakili sejumlah lembaga peduli lingkungan menyebutkan, secara kasat mata keadaan hutan Aceh saat ini sudah babak belur. Kondisi ini akibat maraknya illegal logging, pembukaan lahan untuk perkebunan, serta pertambangan yang tidak terkendali.

Menurut Efendi, saat ini hutan yang berada dekat sumber air seperti sungai sudah dirambah dan dijadikan lahan pertambangan atau perkebunan. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya. “Pemerintah lemah menindak pelaku illegal logging. Pengeluaran izin pertambangan dan perkebunan juga sangat mudah sehingga hutan bertambah rusak dan masyarakat, terutama petani yang menerima dampak secara nyata,” ucapnya.

Saifullah, petani asal Kecamatan Lhok Nga, Aceh Besar, mengaku padinya yang berumur satu setengah bulan terpaksa dipotong untuk pakan ternak karena tanah di sawahnya retak. “Saya telah berusaha mengairi sawah menggunakan pompa air. Tetapi, sumber air yang biasanya tidak pernah kering, kali ini tidak ada airnya,” ujarnya.

Saifullah mengaku, hujan baru turun beberapa hari terakhir dan itu pun belum cukup untuk memperbaiki tanah yang retak. “Meski hujan turun sangat deras, padi sudah tidak akan menghasilkan karena sudah banyak yang kering. Kali ini, kami mengalami banyak kerugian,” ucapnya.

Petani di Aceh Besar terpaksa memotong padi untuk pakan ternak karena sudah tidak menghasilkan lagi akibat kemarau panjang. Foto: Junaidi Hanafiah

Petani di Aceh Besar terpaksa memotong padi untuk pakan ternak karena sudah tidak menghasilkan lagi akibat kemarau panjang. Foto: Junaidi Hanafiah

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Menjaga Bumi Mbay dengan Pertanian Alami

kala petani Mbay menanam palawija. Foto: Anton Muhajir

Kala petani Mbay menanam palawija. Foto: Anton Muhajir

Waktu mengubah Lukas Kota, petani kecil di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua tahun lalu, Lukas termasuk petani penentang sekolah lapangan (SL) pertanian organik di desanya. Dia tak pernah ikut SL, bahkan pernah mencabuti padi organik uji coba di lahan miliknya.

Kala itu, dia berpikir pertanian organik tak akan berhasil di Mbay, kawasan sawah terluas di Flores selain Lembor, Kabupaten Manggarai Batat. Diapun pesimis ketika melihat petani merintis pertanian organik. “Setelah melihat sendiri hasil, saya baru percaya,” katanya.

Tak hanya percaya pertanian organik bisa membuat hasil lebih baik, Lukas kini salah satu petani aktif mengampanyekan pola berkelanjutan di sawah seluas 3.000 hektar.

Sebagai kawasan sawah terluas di Nagekeo, Mbay, menjadi lumbung beras bagi warga kabupaten ini maupun kabupaten lain di sekitar, seperti Ende, Bajawa, dan Sikka.

Sejak 1970-an, petani yang bermigrasi ke daerah ini termasuk Lukas Kota pun membabat hutan dan mengubah menjadi persawahan. Ketika awal bertani di sini, mereka bisa mendapatkan rata-rata 6-8 ton padi per hektar. “Saat itu, kami masih menggunakan bahan-bahan alami untuk bertani. Tanah juga masih subur.”

Seperti umumnya pertanian di Indonesia, malapetaka datang di Mbay sejak 1980-an ketika muncul Revolusi Hijau. Akibat tingginya penggunaan bahan-bahan kimia pertanian baik pupuk maupun pestisida, kesuburan tanah justru menurun.

Awalnya, hasil bagus tapi makin lama tanah makin keras. Akibatnya, panen terus menurun. Paling banyak mereka hanya mendapatkan 4-5 ton per hektar.

Melihat tanah yang makin tak subur dan hasil panen yang kian turun petani mulai berinisiatif untuk beralih ke pertanian organik. Dua lembaga swadaya masyarakat di sana yaitu Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) dan Pertanian Alternatif Sumatera Utara (PANSU) memberikan pendampingan kepada petani melalui SL pertanian organik.

Sebagian petani setempat yang bergabung dalam Asosiasi Tani Organik Mbay (ATOM) antusias mengikuti SL itu. Salah satunya, Klemens Tado. Dia mempraktikkan pola tanam dengan sistem intensifikasi padi atau system of rice intensification (SRI). Dia menggunakan bahan-bahan alami sebagai pupuk.

Pupuk ini dibuat secara berkelompok. Pekan lalu misal, kelompok tani bernama Idola Petani Dange, Lape, dan Airamo (Idola) membuat pupuk organik itu bersama-sama. Bahan baku pupuk organik mereka peroleh dari lingkungan sendiri seperti kotoran sapi, batang pisang, dan lain-lain.

Di bawah, rindang pohon mangga di samping sawah, mereka mencampur aduk berbagai bahan itu untuk dipendam sebelum siap jadi pupuk. Umumnya, petani membuat pupuk ini secara berkelompok. Begitu pula dengan anggota Idola, kelompok tani yang bergabung dalam ATOM juga.

Warga Mbay, membuat pupuk sendiri. Foto: Anton Muhajir

Warga Mbay, membuat pupuk sendiri. Foto: Anton Muhajir

Untuk menangani hama, petani juga menggunakan bahan-bahan alami. Misal, dengan bahan campuran daun intaran dan bahan-bahan lain untuk mengusir hama walang sangit dan kepik hitam. “Setelah pakai bahan-bahan alami, hama malah tidak datang sama sekali,”  kata petani lain, Hendrikus Koba. Dia dikenal sebagai Dokter Padi karena keahlian menangani hama padi secara alami.

Dia mengamati sendiri untuk mempelajari bagaimana perilaku hama. “Saya amati tiap hari agar tahu apa makanan yang disukai dan tidak disukai. Dengan cara itu,  kita bisa mengenali perilaku hama sekaligus membuat pestisida alami yang tidak disukai.”

Sejak beralih ke pertanian organik sekitar tiga tahun lalu, petani di Mbay mulai merasakan perubahan. “Biaya produksi kami jadi lebih hemat,” kata Lukas.

Dia mencontohkan, ketika masih menggunakan bahan kimia, satu petani bisa menghabiskan rata-rata Rp4-7 juta tiap hektar untuk satu kali musim tanam. “Sekarang paling banyak hanya Rp200.000 untuk beli bahan pembuat pupuk.”

“Meskipun hasil belum kembali seperti sebelum kami pakai bahan kimia, setidaknya biaya produksi jauh lebih rendah.”

Dengan menggunakan pestisida organik petani bisa lebih bertahan dari serangan hama. Hendrikus mencontohkan, terjadi serangan hama tahun lalu hingga petani hanya mendapat 4-5 karung per hektar.  “Karena pakai pestisida alami, saya dapat 25 karung per hektar.”

Saat ini, hasil panen petani di Mbay belum kembali seperti 1970-an. Tiap hektar masih berkisar 4-5 ton per hektar. Namun, peningkatan hasil panen mulai terlihat. Pada panen pertama setelah beralih ke pertanian organik hanya dapat enam karung gabah kering per 0,5 hektar. Namun panen kedua naik jadi 15 dan 23 karung. “Kami yakin hasil bisa lebih tujuh ton per hektar karena pertanian organik,” kata Lukas.

Dengan pertanian berkelanjutan, petani kini memberikan jeda bagi lahan sawah mereka. Dulu, sepanjang tahun mereka menanam padi tanpa ada komoditas lain.

Saat ini, ketika hujan agak berkurang, mereka menanam palawija seperti jagung dan kedelai. Semua tetap menggunakan pupuk organik baik padat maupun cair.

Namun, ada dampak lain yang menurut petani penting yakni, keberlanjutan sistem pertanian dan kesehatan mereka. “Dengan pertanian organik, kami merasa bisa mewariskan tanah lebih subur untuk anak cucu nanti,” kata Lukas. “Beras yang kami makan lebih sehat karena tidak mengandung bahan-bahan kimia,” ujar Klemens.

Beras sehat dari Mbay itu tak hanya dimakan sendiri tapi dijual ke kios-kios di kota seperti Ende ataupun di koperasi petani. Harga jual beras organik lebih tinggi rata-rata Rp1.000 dibandingkan harga konvensional.

Namun, petani di Mbay, masih menghadapi tantang lain saat ini, masih terbatas konsumen yang sadar kesehatan termasuk mengonsumsi beras organik.

Beras organik yang sehat produksi petani Mbay, sudah dipasarkan ke berbagai daerah. Foto: Anton Muhajir

Beras organik yang sehat produksi petani Mbay, sudah dipasarkan ke berbagai daerah. Foto: Anton Muhajir