Lingkungan Hidup

Per 1 Januari 2017 Cantrang Resmi Dilarang, Tapi….

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets) resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Dengan berlakunya peraturan tersebut, seluruh alat tangkap yang biasa digunakan kapal ikan Indonesia (KII) dan masuk kelompok tersebut, terlarang statusnya.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar buru-buru mengatakan, pemberlakuan Permen tersebut tak berarti memberlakukan pelarangan secara masif kepada pengguna alat tangkap yang dilarang. Justru, Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada mereka.

“Kita beri waktu toleransi selama enam bulan ke depan. Selama waktu tersebut, diharapkan pengguna alat tangkap, khususnya cantrang, bisa segera melakukan penggantian,” ungkap dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Asap hitam mengepul di langit Tanjung Balai karena empat kapal pukat trawl yang dibakar nelayan trandisional. Nelayan kesal, alat tangkap dilarang tetapi marak dan tak ada tindakan apa-apa dari aparat. Foto: Ayat S Karokaro

Asap hitam mengepul di langit Tanjung Balai karena empat kapal pukat trawl yang dibakar nelayan trandisional. Nelayan kesal, alat tangkap dilarang tetapi marak dan tak ada tindakan apa-apa dari aparat. Foto: Ayat S Karokaro

 

Menurut Zulficar, dalam masa enam bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna alat tangkap yang dilarang untuk bisa melakukan penggantian. Itu artinya, upaya penggantian akan didorong melalui pendampingan, dan tidak hanya dari pemberlakuan Permen.

Selama proses enam bulan tersebut, Zulficar berjanji tidak akan ada penangkapan nelayan ataupun kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Namun, agar para pengguna memahami, Pemerintah berjanji hanya akan memberikan teguran saja kepada para pengguna dan memberikan peringatan untuk segera menggantinya.

Janji tersebut juga terungkap dalam Surat Edaran yang dikeluarkan KKP secara resmi pada 3 Januari lalu. Surat itu memerintahkan KKP dan pemerintah daerah melakukan pendampingan selama enam bulan.

“Kami ingin menegaskan kepada publik bahwa Cantrang itu sudah dilarang sejak 1 Januari. Tapi, jika kami terlalu frontal, juga berbahaya. Makanya kami beri pendampingan selama enam bulan ke depan. Tujuannya, agar pengguna bisa memahami dan menggantinya dengan alat yang dibolehkan,” papar dia.

Adapun, isi pokok dari surat edaran itu, mencakup lima hal, yaitu:

  1. Membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan (API) yang melibatkan kementerian/lembaga terkait.
  2. Memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank.
  3. Merelokasi daerah penangkapan ikan.
  4. Mempercepat proses perizinan API pengganti yang diizinkan.
  5. Memfasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti. Keenam, tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) baru untuk API yang dilarang.

Dengan adanya himbauan tersebut, KKP menginginkan proses penggantian alat tangkap bisa berjalan dengan baik dan tanpa perlawanan. Ini juga seperti menjawab kritikan dari banyak pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota parlemen yang menganggap bahwa pelarangan alat tangkap seperti cantrang itu akan merugikan nelayan.

 

Seiring dengan hilangnya ikan awu-awu, pukat awu-awu yang dimiliki warga tidak lagi digunakan sejak 2003 silam. Foto: Wahyu Chandra

Seiring dengan hilangnya ikan awu-awu, pukat awu-awu yang dimiliki warga tidak lagi digunakan sejak 2003 silam. Foto: Wahyu Chandra

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan sempat bersuara, meski peraturan tersebut berlaku pada 2017, namun nelayan sudah merasakan keresahan sejak peraturan tersebut disahkan, atau dua tahun sebelumnya. Hal itu, karena Pemerintah hingga saat ini belum memberikan solusi bagi pengguna alat tangkap yang akan dilarang tersebut.

“Para nelayan terus mengeluhkan akan diberlakukannya Permen tersebut. Di sisi lain, Pemerintah belum memberikan solusi atas penerapan Permen tersebut,” ujar dia.

Daniel mengungkapkan, dari informasi yang diterima Komisi IV, saat ini sedikitnya terdapat 38 ribu kapal yang berasal dari Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Seluruh kapal tersebut langsung terdampak dari pemberlakuan Permen.

“Ini menyangkut 760 ribu orang nelayan di tiga provinsi tersebut yang terdampak langsung. Itu belum termasuk yang ada di Jawa Barat dan Kalimantan,” jelas dia.

Lebih lanjut Daniel menjabarkan, banyaknya kapal dan nelayan yang terdampak langsung, karena di dalam Permen disebutkan ada 17 jenis alat tangkap yang resmi akan dilarang untuk dioperasikan mulai 1 Januari 2017 nanti.

Akibat kebijakan tersebut, Daniel mengklaim, saat ini sudah ada kerugian ekonomi dengan nominal yang sangat besar, yakni Rp3,4 triliun. Selain itu, akan muncul juga pengangguran di Jabar dengan jumlah 66.621 orang.

“Kebijakan ini telah menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial. Sedangkan di Kalimantan Barat, informasi yang kita peroleh bahwa ada 3.982 kapal yang tidak bisa melaut,” ungkapnya.

Sehari menjelang tenggat waktu penggunaan cantrang berakhir pada 31 Desember 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI).

Dalam peraturan tersebut ditetapkan, pelarangan penggunaan beberapa alat tangkap ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik dan Cantrang termasuk di dalamnya.

 

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

Pokja Cantrang

Agar proses pendampingan dan penggantian berjalan lancar, KKP sengaja membentuk kelompok kerja (Pokja) yang khusus menangani penggantian alat tangkap cantrang. Pokja tersebut, kata Zulficar, dibentuk sesuai dengan amanat surat edaran yang memfokuskan pada pendampingan dan sosialisasi kepada seluruh aparat di Indonesia tentang tenggat waktu enam bulan.

“Dengan adanya Pokja, maka nanti akan ada koordinasi aparat hukum untuk tidak melakukan penindakan. Tetapi, nanti akan fokus pada pembinaan saja selama enam bulan sampai Juni nanti. Pokja sendiri akan dibentuk dalam seminggu ke depan,” jelas dia.

Saat pokja terbentuk, Zulficar menerangkan, tim akan bekerja bersama dengan aparat dan juga pemerintah daerah yang terlibat langsung di lapangan. Dalam pendampingan tersebut, pihaknya ingin memberikan pemahaman tentang relokasi daerah penangkapan ikan, percepatan perizinan alat penangkapan ikan pengganti yang diizinkan, dan memfasilitasi penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) pengganti.

“Kami juga melakukan pendampingan dengan memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank,” sebut dia.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengonfirmasi, selama proses sosialiasi pada 2015-2016, pihaknya telah berhasil mendorong pengguna cantrang untuk mengganti dengan alat yang ramah lingkungan. Dari data yang ada, jumlahnya sudah mencapai 3.198 kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) dan 2.578 kapal berukuran 10 sampai 30 GT. Adapun alat tangkap cantrang yang sudah diganti sebanyak 2.091 unit.

Untuk akses pendanaan dan pembiayaan, Zulficar menyebutkan, pihaknya memfasilitasi pengguna cantrang dan alat tangkap yang dilarang lainnya untuk memperoleh permodalan melalui Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel). Skema yang ditawarkan dalam Gemonel adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adapun, dana yang ditawarkan itu, kata dia, adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional melaut dan investasi nelayan, seperti pengadaan atau pemeliharaan kapal, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

“Dari catatan kami, pada 2016, sudah ada 189 nelayan yang mengajukan permohonan kepada pihak perbankan dengan nilai usulan mencapai Rp46 miliar,” jelas dia.

 

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

Sejumlah nelayan sedang menarik jaring berisi ikan hasil tangkapan di perairan Tidore, Sangihe, Sulut. Foto : Themmy Doaly

 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat mengganti alat tangkap yang dilarang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Per 1 Januari 2017 sudah berlaku, sementara hingga saat ini penggantian masih belum selesai. Ini harus segera dilaksanakan cepat,” ucap dia.

Menurut Halim, penggantian alat tangkap yang dilarang memang wajib dilakukan segera. Oleh hal itu, karena jika sampai 2017 masih juga belum selesai, dikhawatirkan akan terjadi aksi kriminal kepada nelayan yang sedang melaut.

“Sekarang saja sudah banyak nelayan yang ditangkap karena menggunakan alat tangkap yang dilarang, bagaimana nanti ketika Permen resmi berlaku. Pasti nanti kriminalisasi akan sangat tinggi,” sebut dia.

Agar proses penggantian bisa berjalan lancar, Halim meminta agar Pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), membuat mekanisme yang jelas bersama perbankan. Karena, jika tetap berfokus pada penggantian alat tangkap nelayan tradisional, akan terjadi gejolak sosial nantinya.

Mangrove Ternate Kritis, Bagaimana Upaya Pemulihan?

Kondisi Mangrove Mangga Dua yang makin terjepit oleh aktivitas warga dan pemukiman. Foto: M Rahmat Ulhaz

Kondisi Mangrove Mangga Dua yang makin terjepit oleh aktivitas warga dan pemukiman. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

Kala mangrove tergerus, ancaman abrasi bagi daratan sekitar. Setidaknya, hal itu terjadi di Taduma ,  Kelurahan Aftador,  Pulau Ternate, Maluku Utara. Di kampung ini, banyak rumah tersapu ombak.

Ikram Salim, warga Taduma mengatakan, ancaman  abrasi di  pesisir pulau Ternate terutama di Aftador makin memprihatinkan. “Di Taduma ada kedaton kecil sultan sudah rusak dihantam ombak,” katanya.

Dia meminta, pemerintah memberikan perhatian serius pada pemulihan kawasan ini, misal, mengusahakan talud penahan ombak dan penanaman mangrove di Pantai Taduma. Hingga, rumah  warga yang mulai  tergerus abrasi bisa selamat.

“Bikin penahan ombak dan tanam mangrove , bisa bermanfaat ganda. Selain menahan abrasi juga tempat bertelur ikan dan biota laut lain,” katanya.

Tokoh Pemuda Gambesi Ikram Sangaji mengatakan, dampak abrasi dirasakan warga Kelurahan Gambesi. Saat ini,   lahan  petani kangkung di Gambesi,   nyaris tersapu  air laut.

”Ini kalau tak diatasi dengan tanam mangrove,   kebun- kebun kangkung sebagai sumber pendapatan masyarakat bisa terancam. Jarak air laut  dengan kebun sayur kurang lebih 10 meter. Dulu, sangat jauh sekali,” katanya.

Ikram  yang kedua orangtua petani kangkung meminta ada tindakan cepat pemerintah.  ”Kami tak tahu ini dampak apa,  tetapi sejak ada reklamasi pantai di kota,  kebun kangkung kami makin terancam.”

Wilayah ini memang sudah terkenal dengan kangkung. Ada,  Maragrito,  pakar Hukum Tata Negara sukses sampai jadi doktor dari orangtua petani kangkung.  “Abrasi jika dibiarkan, bisa mengancam kehidupan petani,” ucap Ikram.

Dari Kelurahan Fitu, Gambesi, Kastela, Rua  hingga Taduma,  begitu tampak abrasi yang mengancam pemukiman warga. Garis pantai pesisir terus bergeser.

 

 

 

 

Janji rehabilitasi  mangrove

Walikota Ternate Burhan Abdurahman saat menghadiri penanaman 1.000 pohon mangrove di Rua Pulau Ternate awal November 2016 mengakui,  ada ancaman abrasi terhadap pemukiman warga.  Untuk itu, pemerintah membuat program menanam mangrove di pesisir pantai.

“Ini salah satu yang bisa diambil dari mangrove. Pohon ini bisa mengatasi abrasi,” kata Burhan.

Pemukiman warga Ternate rata-rata  di pesisir, katanya, rentan ancaman abrasi. Dia berjanji memperhatikan serius masalah ini.  “Perhatian  kita  ke depan   setiap waktu  membuat  kegiatan yang bisa mencegah abrasi. Jika tidak,  bibir pantai dari waktu ke waktu lebih mendekati pemukiman. Ini bisa mengancam keselamatan  masyarakat. Penanaman  mangrove sangat  positif,” katanya.

 

 

 

 

Kawasan hutan mangrove Mangga Dua yang direklamasi dan kini telah berubah menjadi Pelabuhan Semut yang menghubungkan Ternate dengan Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara. Foto M rahmat Ulhaz

Kawasan hutan mangrove Mangga Dua yang direklamasi dan kini telah berubah menjadi Pelabuhan Semut yang menghubungkan Ternate dengan Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara. Foto M rahmat Ulhaz

 

 

 

 

Dia berharap penanaman berkelanjutan.  ”Penanaman di Kelurahan Rua menjadi awal kita melestarian mangrove. Saya berharap, ada kelanjutan di kelurahan lain yang hutan mangrove hampir habis.”

Program penanaman mangrove sendiri,  sebenarnya sudah berulangkali.  Sayangnya, tak terawat hingga mati sia-sia.   Pada 2014  dan 2015, Pemkot Ternate, sudah menanam sekitar 10.000 bibit mangrove  di sejumlah lokasi. Penanaman gagal total.

“Itulah saya sesalkan. Padahal  seperti ini harus menjadi perhatian bersama, terutama pemeliharaan. Jangan hanya tanam terus berhenti di situ. Mangrove yang ditanam saya harap bisa tumbuh besar dan bermanfaat,” katanya.

Bagaimana soal anggaran rehabilitasi lahan  mangrove rusak? Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate  yang membidangi lingkungan, Muksin Bailussy membenarkan, dukungan anggaran ke instansi terkait untuk rehabilitasi mangrove minim. Tak nampak ada pembelaan hak -hak masyarakat di bidang lingkungan.  Secara umum,  katanya, keberpihakan pemkot dalam memperhatikan persoalan lingkungan sangat minim.  Soal ini,  sudah banyak disuarakan organisasi masyarakat sipil maupun mahasiswa. Namun, katanya, tanggapan pemkot tak jelas.

Untuk reklamasi, katanya, pemkot berpatokan pada keterbatasan lahan kota yang makin sempit,  tetapi paling tidak ada upaya rehabilitasi pengganti mangrove Ternate. ”Soal ini pemkot  seringkali abai,” katanya.

Usulan anggaran ke DPRD juga tak nampak, misal, usulan Rp150 juta- Rp200 juta untuk  rehabilitasi mangrove. “Anggaran kecil,  maka yang mereka lakukan juga tak nampak.”

 

 

 

 

Belum ada  perlindungan

Kondisi hutan mangrove Ternate sudah kritis dampak aktivitas manusia seperti reklamasi  untuk infrastruktur kota dan pemukiman baru.

”Reklamasi pantai penyumbang  terbesar kerusakan mangrove di Kota Ternate,” kata Ekal Fahmi Kapita Ketua Komunitas Peduli Mangrove Ternate, belum lama ini.

Saat ini, katanya, dalam kota seperti di Kelurahan Mangga Dua, mangrove sudah habis. Belum lagi pada 2017, ada rencana reklamasi kawasan baru di selatan kota dari  Kelurahan Kalumata  menuju Kelurahan Fitu. Kawasan mangrove di daerah lintasan reklamasi itu, terancam.

Sekadar bahan banding,  katanya,  di Maluku Utara di delapan kabupaten dan dua kota pemekaran  terus berjalan dan memerlukan lahan buat pembangunan baru, mangrove jadi sasaran.

Di Kota Tidore Kepulauan,  misal, pembabatan hutan mangrove untuk reklamasi Pantai Tugulufa. Di Halmahera Tengah, hutan bakau tergerus untuk pembangunan perumahan PNS. Di Kepulauan Sula, katanya, ada pembongkaran hutan mangrove untuk bikin SPBU dan lain-lain.

Di Ternate,  lahan- lahan produktif mangrove juga terbongkar,  dan tak ada tanaman pengganti.

”Eksploitasi dan degradasi mangrove mengakibatkan perubahan ekosistem pantai, terjadi kerusakan terumbu karang, biota laut hilang, abrasi pantai, intrusi air laut sampai berbagai flora dan fauna langka musnah. “Jika begitu barulah muncul kesadaran penting peran mangrove,” ucap Ekal.

Di Maluku Utara, katanya, baru Halmahera Barat yang membuat peraturan daerah perlindungan hutan mangrove. Kota Ternate  dan kabupaten lain, belum ada perda perlindungan mangrove.

Jadi, katanya, pemerintah perlu bikin aturan perlindungan mangrove sekaligus memikirkan model pemeliharaan yang tepat. Pemerintah, katanya, harus memikirkan, perawatan mangrove termasuk yang baru ditanam agar tak mati.

Bahkan, katanya, pada tempat tertentu sebelum menanam mangrove perlu membuat  perlindungan wilayah, terlebih kawasan menghadap ke laut bebas perlu alat pemecah ombak.

“Pemeirntah perlu melibatkan semua pihak,   kampus, komunitas dan berbagai pihak yang paham mangrove. Tujuannya,  setelah ditanam  dipastikan  mangrove hidup.”

Soal peraturan daerah ,  Salim Abubakar, Peneliti  Mangrove di Ternate mengusulkan Pemerintah Ternate harus mengambil langkah cepat, salah satu membuat Perda Perlindungan Mangrove.

Paling tidak, katanya,  pemkot segera membuat zonasi hutan mangrove hingga nampak ada upaya membuat perlindungan dan konservasi.

 

 

 

 

Kondisi mangrove di Kelurahan Fitu yang kini makin habis dan terjepit oleh pemukiman warga setempat. Foto: M Rahmat Ulhaz

Kondisi mangrove di Kelurahan Fitu yang kini makin habis dan terjepit oleh pemukiman warga setempat. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

 

 

 

 

Paus Terdampar Itu Ditenggelamkan di Perairan Mentawai

Paus yang terdampar di Pantai Jati, Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

Paus yang terdampar di Pantai Jati, Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

 

 

 

 

Satu paus sperma (sperm whale/ Physeter macrocephalus) mati dan terdampar di Pantai Jati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin (2/1/17). Paus sepanjang enam meter, berat dua ton ini sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Saat evakusi pada bagian ekor masih mengeluarkan darah.

Redi, warga Mentawai mengatakan, sebelum paus di Pantai Jati, Tua Peijat, pukul 08.30, paus itu, sempat terombang ambing kena gelombang.

“Saat masih pagi, dari arah depan Pantai Jati tepatnya di Selat Awera, saya melihat ada paus terbawa arus. Baru ketika terdampar di tepi pantai, kita liat paus sudah mati dan mengeluarkan aroma busuk,” katanya.

Paus mati jadi tontotan gratis bagi warga. Masyarakat berbondong-bondong ke lokasi melihat langsung mamalia langka ini, tak sedikit pula mengabadikan dengan handphone.

Untuk mensterilkan lokasi, Polres Kepulauan Mentawai, memagari dengan police line (garis polisi).

Kepala Pos SAR Mentawai, Hendri menuturkan, warga berinisiatif melapor ke pemeritah setempat. Sekitar pukul 12.00, Pos SAR Mentawai dibantu BPBD, Polres, Kodim 0319, Dinas Kelautan dan Perikanan dan masyarakat turun ke lapangan untuk evakuasi.

Tiga unit kapal nelayan dikerahkan menyeret paus ke tengah laut, badan paus diikat ke kapal, diseret ke laut. Upaya  gagal karena tali pengikat terputus.

“Kapasitas kapal nelayan tak memadai menyeret paus dua ton, ditambah laut surut ikut mempersulit.”

Upaya kembali dilakukan pukul 15.30 menggunakan kapal BPBD Mentawai. Paus berhasil diseret ke tengah laut dan ditenggelamkan. “Paus kami bawa ke tempat jauh dari pemukiman penduduk, sekitar 1,8 kilometer dari pantai. Setelah itu badan paus diberi pemberat dan perut dirobek agar bisa tenggelam,” ucap Hendri.

 

 

 

 

Paus akhirnya ditenggelamkan di laut Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

Paus akhirnya ditenggelamkan di laut Mentawai. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

 

 

 

 

Mengenai penyebab kematian, Hendri belum bisa memastikan. Dari penuturan nelayan, beberapa hari sebelum paus ditemukan terdampar terlihat berkelahi dengan paus lain di tengah laut.

“Sampai sekarang, kami belum mengetahui penyebab kematian paus, ini pertama kali di Mentawai,” katanya.

Dwi Suprapti, Marine Species Conservation Coordinator- WWF Indonesia mengatakan, berdasarkan foto-foto yang dikirim Mongabay, paus sperma.

Hari sama, paus sperma juga terdampar di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Paus mati itu, kata Dwi, adalah paus bergigi berukuran paling besar. Berdasarkan foto, kondisi paus sudah kode 3-4 alias mulai membusuk.

Menurut dia, ada banyak faktor penyebab paus terdampar, antara lain, penyakit, pemangsaan, perubahan iklim ekstrim, gempa di dasar laut membuat mereka bergerak ke permukaan cepat dan kemudian kehilangan orientasi maupun mengalami dekompresi.

Bisa juga dampak penangkapan ikan tak ramah lingkungan, misal, pemboman ikan, racun dan lain-lain, terjaring tak sengaja, cedera atau terlilit hingga kehabisan oksigen di bawah laut.

Penyebab lain, aktivitas perairan yang menghasilkan sonar, dapat mengganggu orientasi paus, pencemaran perairan (sampah maupun kimiawi),  tabrakan kapal,  industri migrasi hasilkan polusi suara dan cemaran minyak sampai pembangunan pesisir tak lestari menyebabkan perubahan habitat.

Namun, dia tak bisa menyimpulkan penyebab kematian paus yang terdampar di Mentawai. “Penyebab kematian paus harus dilakukan nekropsi dan observasi terhadap luka-luka pada tubuhnya.”

Bagi paus yang mati, ada beberapa penanganan bisa dilakukan, seperti menenggelamkan, mengubur atau membakarnya.

“Kami merekomendasikan dikubur, agar kelak suatu hari jika perlu kuburan bisa dibongkar dan diambil tulang untuk rekonstruksi dan jadi bahan edukasi,” katanya.

Berdasarkan data Whale Stranding Indonesia (WSI)–bekerjasama dengan WWF Indonesia–memperlihatkan,  fenomena paus sperma terdampar di Indonesia,  sejak 1987-akhir 2016 ada 286 kasus. Dari 286 kasus mamalia laut terdampar 11% adalah paus sperma, yaitu jenis kedua terbanyak setelah pesut (30%).

Kasus paus terdampar di Indonesia,  Kalimantan Timur adalah provinsi tertinggi. Data menunjukkan, 2016, paus terdampar di Indonesia ada 33 kasus. Dimana dari 33 kasus terdampar di Indonesia tiga kasus paus sperma.

Untuk Sumatera Barat, terlaporkan baru satu kasus 2014. “Ini laporan kedua dari Sumbar.”

 

 

 

 

paus-grafis1-img-20170107-wa0053

Paus terdampar di Pantai Jati. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

Paus terdampar di Pantai Jati. Foto: Pusdalops Kabupaten Kepulauan Mentawai

 

 

 

 

 

 

 

Inilah Penampakan Kuda Paling Indah di Dunia..

Alam ini menyediakan berbagai hal yang indah dan menakjubkan. Dari keindahan alamnya, baik itu dari puncak gunung sampai lembah terdalam di palung laut, dan makhluk hidupnya yang luar biasa.

Salah satunya adalah makhluk ini..

Alam memberi kejutan keindahan lain dari seekor kuda bernama Akhal Teke, salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia!

 

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Foto : Pascal Mouawad

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Foto : Pascal Mouawad

 

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Kuda ini dikenali dengan dari warnanya yang pirang berkilat hampir metalik. Foto : Palana

Kuda keturunan Turkmenistan bernama Akhal Teke, dianggap salah satu keturunan kuda yang paling indah di dunia. Kuda ini dikenali dengan dari warnanya yang pirang berkilat hampir metalik. Foto : Palana

 

Berasal dari Turkmenistan, makhluk-makhluk yang megah ini dapat dikenali dari warnanya yang  pirang berkilat hampir metalik.

Para ilmuwan mengklaim bahwa faktor genetik kuda yang menyebabkan rambut dan kulit mereka dapat memantulkan dan menyerap cahaya  seperti layaknya logam.

Seperti dikutip dari boredpanda.com, Akhal Teke adalah jenis kuda dengan postur atletis, sehingga cocok untuk olahraga.

Dengan keberadaannya yang hanya 1.250 ekor, tidak mengherankan Bangsa Cina menyebut mereka sebagai “kuda dari surga”.

 

Kuda Akhal Teke. Foto : Burak Caliskan

Kuda Akhal Teke. Foto : Burak Caliskan

 

Kuda Akhal Teke. Foto : Pascal Mouawad

Kuda Akhal Teke. Foto : Pascal Mouawad

 

Kuda Akhal Teke. Foto : unknown

Kuda Akhal Teke. Foto : unknown

 

Kuda Akhal Teke. Foto : wikipedia

Kuda Akhal Teke. Foto : wikipedia

 

Ketika Warga Serahkan Satwa Langka, dari Anak Orangutan Sakit sampai Kukang

Tim medis memeriksa anak orangutan yang baru diserahkan warga. Foto: Ayat S Karokaro

Tim medis memeriksa anak orangutan yang baru diserahkan warga. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Warga masih banyak memiliki atau memelihara beragam satwa langka dilindungi. Sebagian pemelihara mulai ada yang sadar, atau sekadar takut hingga mau menyerahkan peliharaan ke lembaga berwenang. Peristiwa-peristiwa ini terekam di Sumatera Utara.

Salah satu di Jalan Patumbak, Telunkenas, Pasar VII, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (Sumut) menyita satu anak orangutan, Jumat (6/1/17).

Anak orangutan berusia satu tahun itu, diambil dari rumah makan bernama Dapur Saji,  milik Sembiring. Orangutan ditempatkan dalam kandang sempit dan pengap.

Dede Tanjung, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BBKSDA Sumut, kepada Mongabay mengatakan, pemilik dapat orangutan empat hari lalu. Sadar satwa dilindungi, Sembiring datang ke BBKSDA Sumut melaporkan agar orangutan diambil.

Dari pemeriksaan awal, diketahui kalau anak orangutan betina bernama Tesi, sebelumnya empat bulan seorang kepala desa di Dairi. Orangutan itu titipan pemburu. Karena sakit, pemilik memberikan kepada Sembiring untuk dirawat. Setelah itu, dia menyerahkan sukarela satwa ke BBKSDA.

Dibantu tim Sumatran Orngutan Conservation Programme (SOCP) dan Yayasan Scorpion Indonesia, BBKSDA datang ke lokasi dan menyita anak orangutan ini. Lalu satwa dibawa ke Pusat Karantina Orangutan di Batu Mbelin, Sibolangit.

Yenny Saraswaty, dokter hewan senior SOCP, mengatakan,  dari pemeriksaan awal, kondisi anak prangutan kurang baik. Ada luka di dahi kanan, dehidrasi, kulit kering, dan perut buncit kemungkinan cacingan.

Orangutan ini, katanya, masih sedikit takut melihat manusia, terutama saat penyitaan kala banyak orang sekitar melihat.

Anak orangutan ini, katanya, tak mau didekati tim evakuasi, dan beberapa kali menggigit orang yang menyentuh. Dengan respon ini, masih ada harapan satwa dirilis ke alam, karena naluri liar masih terlihat.

“Secara medis kondisi kurang baik. Kita pengobatan dulu, lalu masuk karantina. Akan lakukan berbagai tahap hingga bisa rilis,” katanya.

Gunung Gea, Direktur Program Yayasan Scorpion Indonesia, berharap, masyarakat tak pelihara orangutan, mengingat sudah sangat terancam punah.

Dari pengakuan Sembiring, induk ada di hutan Dairi dan kemungkinan sudah mati dibunuh kala anak diambil. Menurut Gunung Gea, dari berbagai penelitian menyebutkan, induk orangutan tak akan pernah melepaskan anak walau dalam keadaan kritis.

Untuk itu, katanya, harus ada pengusutan mendalam, termasuk memeriksa kepala desa di Dairi yang memelihara anak orangutan ini selama empat bulan.

 

 

 

 

Anak orangutan sitaan ini takut didekati manusia, tampak naluri liar masih ada hingga kemungkinan besar bisa rilis ke alam. Foto: Ayat S Karokaro

Anak orangutan sitaan ini takut didekati manusia, tampak naluri liar masih ada hingga kemungkinan besar bisa rilis ke alam. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

 

 

Warga serahhan kukang

Penyerahan satwa dilindungi juga dilakukan warga Sumut lain, beberapa pekan lalu. Warga Kota Medan yang tak ingin identitas disebutkan, menyerahkan sukarela kukang peliharaan, kepada BBKSDA Sumut.

Warga Medan ini, sudah memelihara kukang selama enam bulan. Saat ada kampanye Indonesian Species Conservation Program (ISCP) di media sosial mengenai larangan memelihara satwa, rekannya, Purba menyerahkan kukang peliharaan. Diapun tergerak mengikuti.

Direktur ISCP, Rudianto Sembiring, mengatakan, dari informasi di media sosial itu membuat warga Medan ini sadar kalau terlarang memelihara kukang. Warga itu meminta ISCP mengambil.  Bersama BBKSDA Sumut, dia lalu mengambil kukang dari perumahan elit di Medan Baru.

Kondisi kukang sehat terlihat dari kotoran dan pemeriksaan medis. Gigi masih lengkap dengan usia antara satu setengah hingga dua tahun.

Dia mengatakan, kurun satu bulan terakhir, ISCP sudah menyelamatkan 13 kukang, sembilan disita dari pemburu di Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Sembilan satwa dilindungi ini telah rilis ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Sei Besitang, Halaban, Langkat.

 

 

 

 

 

Kukang yang diserahkan warga Medn setelah melihat kampanye penyelamatan satwa di media sosial. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang yang diserahkan warga Medn setelah melihat kampanye penyelamatan satwa di media sosial. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Beberapa pekan lalu juga menyelamatkan kukang dari warga yang akan menjual ke lokasi perdagangan satwa di Jalan Bintang Medan. Setelah diberikan pemahaman kalau satwa dilindungi, warga akhirnya menyerahkan ke ISCP. Bersama BKSDA Sumut melepasliarkan kukang ke hutan Sibolangit.

“Bagi kami, terpenting menyelamatkan satwa terlebih dahulu. Kalau proses hukum kami serahkan kepada yang berwenang.”

Dede Tanjung, yang turut menjemput kukang mengatakan, satwa liar diserahkan sukarela hingga tak proses hukum, meskipun ada pemeriksaan.

Dari pemeriksaan, pemilik mengetahui kalau kukang dilindungi, setelah mendengar kampanye penyelamatan lalu ikut menyerahkan satwa peliharaan.

BBKSDA, katanya, terus sosialisasi kepada masyarakat soal satwa dilindungi tidak boleh dipelihara, diperdagangkan apalagi sampai dibunuh. Peran media massa, katanya, sangat efektif dalam penyadartahuan.

 

 

 

 

 

Kukang yang diserahkan sukarela ke BBKSDA oleh warga Medan. Foto: Ayat S Karokaro

Kukang yang diserahkan sukarela ke BBKSDA oleh warga Medan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai ‘Sewa’ Lahan Warga, Sawit Bakal Masuk Enrekang

Sawit bakal masuk Enrekang. Di berbagai daerah, sawit yang digadang-gadang sebagai produk andalan ini banyak menciptakan banyak masalah, dari soal lingkungan sampai konflik sosial. Foto: Sapariah Saturi

Sawit bakal masuk Enrekang. Di berbagai daerah, sawit yang digadang-gadang sebagai produk andalan ini banyak menciptakan banyak masalah, dari soal lingkungan sampai konflik sosial. Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

 

 

Awal November 2016, seorang kawan menghubungi saya menyampaikan kalau perusahaan sawit akan membuka lahan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Saya tak begitu yakin. Dia datang membawakan empat bundel surat. Masing-masing kepala surat tertulis; Surat Pernyataan Penyerahaan Hak Atas Tanah, Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa, dan Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan.

Kami bersama membuka dan membaca dengan pelan surat-surat itu. Melihat butir-butir klausul dengan seksama. Perusahaan itu adalah PT Borneo Cemerlang Plantations. Direktur bernama Tan Eng Heong, seorang berpasport Malaysia.

Dalam isi surat Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan, menyebutkan, perusahaan telah mengantongi izin lokasi 18.551,15 hektar berlokasi di Kecamatan Enrekang, Cendana dan Maiwa. Luasan ini kelak aka seutuhnya menjadi kebun inti sawit.

Perusahaan ini, juga akan menambah luas kebun 5.000 hektar, untuk kebun plasma. Jadi total usaha perkebunan sawit ini 24.000 hektar. “Tanah bapak saya ada dalam kebun sawit ini. Saya tidak tahu, apakah di kebun inti atau kebun plasma,” katanya.

Taufik berusia 26 tahun. Seorang mahasiswa hubungan internasional di salah satu kampus di Makassar. Kampungnya orangtua berada Kabere, Cendana dan Maroangin di Kecamatan Maiwa. Kabere merupakan pintu masuk menuju Enrekang, berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Tanah di Kampung Kabere, katanya, merupakan lanskap padang dan perbukitan menawan. Tanah orangtua seluas lima hektar. “Perusahaan ini sudah mendekati bapak saya untuk menyerahkan hak kuasa. Jadi tanah dikontrakkan,” katanya.

Setiap hektar pemilik lahan, katanya, akan mendapatkan 20% dari keuntungan perusahaan.

“Sekitar Rp20 juta per tahun, per hektar. Tapi apakah benar seperti itu? Kita tidak tahu.”

Borneo Cemerlang Plantation,  dalam surat perjanjian mengisyaratkan menyewa tanah warga selama 35 tahun dengan otomatis perpanjangan selama 35 tahun kemudian, dan 35 tahun sesudahnya. Total 105 tahun.

Taufik tak bisa membayangkan rentang waktu selama itu.

 

 

 

 

Print

Beragam masalah potensial muncul dari kehadiran sawit

 

 

 

 

 

 

***

Senin, 26 Desember, enam lelaki memasuki rumah. Sekitar pukul 07.30, waktu Makassar. Taufik masih tertidur pulas. Dia terjaga beberapa jam kemudian. “Saya bangun, bapak saya sudah bicara dengan orang perusahaan itu. Ada enam orang. Satu lagi diluar rumah,” katanya.

Taufik ikut diskusi mereka. Bapaknya sudah menandatangani surat yang disodorkan perusahaan. Surat lain hendak disodorkan kembali, Taufik menghalau. “Tunggu dulu. Kami harus berembuk,” katanya.

“Jadi surat yang ditandatangan bapak, dimasukkan dalam lembaran mereka. Saya lihat itu bermaterei Rp6.000.”

“Mereka berjanji memberikan kontribusi baik pada warga. Menyediakan air. Padahal setahu saya, sawit itu rakus air.”

Tak hanya itu, dalam rekaman pembicaraan perusahaan dan keluarga Taufik, dijelaskan kelak jika kebun inti siap, masyarakat akan direlokasi jika dalam kawasan. Alasannya, demi keamanan dan kenyamanan mobilisasi kendaraan.

Kesepakatan lain tawaran perusahaan pada warga, ketika tanah sudah diserahkan pada perusahaan, segala macam pohon atau tanaman segera ditebang. Jika perusahaan sudah mengukur dan penanaman bibit, kayu warga yang belum ditebang tak lagi jadi milik warga. Seutuhnya milik perusahaan. “Itu kan jahat,” ucap Taufik.

Publikasi lembaga Sawit Wacht dalam Menakar Sawit; Riset Kawasan, Korupsi dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan menuliskan, sawit semula didatangkan VOC, maskapai dagang Hindia Belanda, pada 1869 dari Mauritania, negara bagian barat laut Afrika. Empat bibit sawit itu, setiba di Jawa, ditanam di Kebun Raya Bogor.

Bersama tanaman luar lain seperti kopi, tembakau, dan tebu— komoditas itu dibudidayakan memasok pasar global dengan tanam paksa (mulai 1830). Perkembangan makin luas sejalan eksploitasi, setelah pengesahan UU Agraria (Agrarische Wet) pada 1870.

Ini menandai kebijakan pintu terbuka yang memuluskan era perkebunan di Hindia Belanda. Berturut-turut, sepanjang pantai timur Sumatera hingga pengusahaan sawit komersial (di Sungai Liput, Aceh, dan Pulau Radja, Asahan pada 1911) telah mengalirkan keuntungan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sebagai gambaran, pada 1925 tercatat 10 perkebunan sawit, tetapi 1940,  sudah ada 64 perkebunan.

Poduksi sawit menurun saat pendudukan pemerintahan militer Jepang (1942-145), berganti pangan untuk kebutuhan perang.

Era pengembangan sawit terbaru mulai 1980, lewat proyek dana utang Bank Dunia, dikenal perkebunan intiplasma. Cara inilah yang disinyalir mendatangkan implikasi serius dari mulai tumpang-tindih hukum dan izin atas kepemilikan lahan, kerusakan lingkungan hingga masyarakat adat/lokal tersisih atas tanah mereka.

Pada 2014, indonesia memproduksi sekitar 27,1 juta ton minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) setiap tahun. Sekitar 20% untuk domestik, terbesar ekspor ke Tiongkok, India, dan Uni Eropa—tiga besar pasar minyak sawit dunia.

 

 

 

 

 

Penolakan kehadiran sawit di Papua. Foto: Agapitus Batbual

Penolakan kehadiran sawit di Papua. Foto: Agapitus Batbual

 

 

 

 

 

 

 

***

Saya berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan, Komisi C –yang membidangi investasi–, 28 November lalu. Wawan Mattaliu, anggota fraksi Partai Hanura, tak mengira ada investasi sawit di Enrekang.

“Harusnya ada pembicaraan di tempat ini. Belum pernah ada pembahasan,” katanya.

Dia bilang sudah berkoordinasi Badan Penanaman Modal Sulawesi Selatan dan perusahaan perkebunan sawit ini belum melapor.

“Di Komisi C, kita berharap ada investor menanamkan modal di Sulsel. Tentu harus memihak warga. Saya membaca konsideran surat perjanjian kerjasama itu. Satu abad lima tahun, itu waktu sangat lama. Harusnya ini lebih manusiawi.”

Proses pendekatan pada masyarakat, katanya, sebaiknya melibatkan semua elemen pemerintah agar lebih transparan. “Saya kira ada yang keliru. Perusahaan bergerak lebih awal, mendekati masyarakat. Lalu mendapatkan hak kuasa. Kemudian ekspos pada pemerintah. Ini terbalik.”

“Kalau seperti ini, saya kira Enrekang, kecolongan. Kita sebagai orang Sulsel juga ikut kecolongan.”

Selanjutnya, dalam perjanjian kerjasama perusahaan, setelah perusahaan mengajukan hak guna usaha, secepatnya akan mengajukan pesyaratan dokumen Analasis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Ini kan keliru. Menerbitkan HGU dulu,  baru mengurus Amdal. Harusnya Amdal dulu untuk melihat dan memperhatikan semua elemen, baru HGU,” kata Wawan.

Taufik tak setuju jika kampung dan kisah leluhurnya jadi perkebunan sawit. Bagi dia, kelak jalan-jalan baru terbuka dan menjadi hak ekslusif perusahaan.

“Waktu pertemuan di rumah, mereka – pihak perusahaan–bilang jika akan mempekerjakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Mungkin itu benar, tapi jika hanya menjadi buruh harian bagaimana?” katanya.

Keluarga Taufik punya lahan lima hektar. Beberapa tanam jati dan sebagian kebun. “Kalau sudah jadi sawit kebutuhan lain pasti akan dibeli. Yang paling kecil, seperti pisang atau sayuran.”

Dampak ekologi lain, jika ribuan hektar lahan jadi tanaman monokultur mengakibatkan keragamanhayati, baik flora dan fauna menghilang.

 

 

 

 

Penggalan bunyi surat kesepakatan penyerahan lahan warga kepada perusahaan sawit, yang kalau dihitung total 100 tahun lebih!

Penggalan bunyi surat kesepakatan penyerahan lahan warga kepada perusahaan sawit, yang kalau dihitung total 100 tahun lebih!

Pembuangan limbah dari pabrik sawit PT. Mustika Sembuluh yang mengalir ke Sungai Sampit dan Pondok Damar. Kini, sungai Sampit pun tak bisa digunakan keperluan sehari-hari layaknya dahulu. Foto: Walhi Kalteng

Pembuangan limbah dari pabrik sawit PT. Mustika Sembuluh yang mengalir ke Sungai Sampit dan Pondok Damar. Kini, sungai Sampit pun tak bisa digunakan keperluan sehari-hari layaknya dahulu. Foto: Walhi Kalteng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak Bernama Sejak Lama, Pemerintah Segera Berikan Status 100 Pulau Kecil dan Terdepan

Dari 13.466 pulau kecil yang ada di Indonesia, Pemerintah membidik 100 pulau untuk dilegalisasi secara hukum dan diberikan nama seperti pulau lain yang sudah ada. Penertiban pulau-pulau kecil tersebut dilakukan, karena selama ini ada sejumlah pulau yang dikelola dan dimiliki secara tidak langsung oleh sekelompok orang ataupun perseorangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, pemberian status pulau-pulau kecil yang ada sekarang, penting dilakukan karena itu menyangkut keberadaannya di dunia internasional.

 

Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara. Pulau-pulau kecil ini dinaggap sebelah mata oleh pemerintah dan mungkin dianggap tak penting, hingga bisa begitu saja dieksploitasi hingga ludes, botak dan hancur lebur. Seakan, pulau ini hilang tak masalah yang penting sudah dikuras terlebih dahulu. Foto: AMAN Malut

Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara. Pulau-pulau kecil ini dinaggap sebelah mata oleh pemerintah dan mungkin dianggap tak penting, hingga bisa begitu saja dieksploitasi hingga ludes, botak dan hancur lebur. Seakan, pulau ini hilang tak masalah yang penting sudah dikuras terlebih dahulu. Foto: AMAN Malut

 

Untuk itu, menurut Sjarief, pihaknya saat ini melakukan inventarisasi pulau-pulau mana saja yang layak masuk sebagai nominasi untuk mendapatkan status dan sekaligus nama. Dengan cara tersebut, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi pengakuan secara sepihak ataupun polemik untuk pemanfaatan pulau.

“13.466 itu data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Nah, itu bisa jadi aset Negara untuk dikembangkan. Saat ini anggaran sedang dihitung untuk legalisasi tersebut,” tutur dia di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Sjarief mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sekitar 50 pulau saat ini statusnya dalam pengelolaan ataupun kepemilikan pihak lain seperti investor asing. Pulau-pulau tersebut sudah dan dalam tahap pengembangan oleh para pengelola pihak lain tersebut untuk dijadikan pulau wisata ataupun untuk kepentingan ekonomi lain.

“Tahun ini semoga bisa selesai 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur,” sebut dia.

Adapun undang-undang yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena ada penertiban pulau-pulau kecil dan terdepan, Sjarief menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatan pulau-pulau yang sudah ada oleh pihak lain apakah bisa dimanfaatkan lagi ataukah tidak. Kebijakan tersebut diterapkan, karena di antara pulau-pulau tersebut, ada yang masuk dalam kawasan konservasi perairan dan ada yang tidak.

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing, terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” ujar dia.

 

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

 

Selain inventarisir, Sjarief mengakui, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, Bitung (Sulawesi Utara) dan Kepulauan Karimun Jawa (Jawa Tengah).

“Kita sedang menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangni. Jika sudah, kita akan langsung bergerak,” tandas dia.

 

Barang Muatan Kapal Tenggelam

Selain fokus dalam mengelola pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak, mulai 2017 PSDKP juga akan fokus untuk mengawasi sumber daya kelautan yang ada di seluruh perairan Indonesia seperti rajungan, kepiting, dan udang. Selain itu, mangrove juga menjadi incaran pengawasan tim PSDKP pada 2017.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal PSDKP Nasfri Adisyahmeta Yusar menjelaskan, berubahnya fokus PSDKP pada tahun ini, tidak lepas dari membaiknya kinerja PSDKP dalam pengawasan kapal-kapal ikan asing yang statusnya ilegal di perairan Indonesia. Dari 100 persen kapal ikan asing (KIA) yang ada, kini prosentasenya tinggal 20 persen lagi yang masih beredar di Indonesia.

“Karena sudah membaik, tahun ini kita fokus untuk mengawasi sumber daya kelautan yang ada,” tegas dia.

Selain sumber daya kelautan, Nasfri juga mengatakan, pada 2017 ini PSDKP akan fokus untuk mengawasi harta karun barang muatan kapal tenggelam (BMKT) yang ada di bawah perairan Indonesia. Dari inventarisasi, saat ini sedikitnya terdapat 640 titik BMKT yang tersebar di perairan dari kawasan Barat hingga ke Timur Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Nasfri menyebut, ada 322 titik yang memiliki potensi besar untuk diungkap ke permukaan. Sebagian besar, titik-titik tersebut ada di perairan yang memiliki jalur laut strategis internasional, seperti di Provinsi Kepulauan Riau dan di Provinsi lain di Indonesia Timur.

Menurut Nasfri, BMKT yang ada di perairan Indonesia itu berasal dari kapal-kapal tenggelam yang melintas di perairan tersebut dan merupakan kapal-kapal dari Dinasi Ming (Tiongkok) dan atau negara lain seperti Belanda, Australia dan lainnya.

“Negara-negara tersebut juga pasti punya data kapalnya yang tenggelam itu dan ada di perairan mana tenggelamnya. Karena itu, BMKT yang ada di perairan kita adalah warisan budaya milik bersama sekaligus dunia,” tutur dia.

 

Belasan kapal parkir di lokasi snorkeling shipwreck point di dekat Gili Meno, NTB. Foto : Anton Muhajir

Belasan kapal parkir di lokasi snorkeling shipwreck point di dekat Gili Meno, NTB. Foto : Anton Muhajir

 

Untuk bisa mengungkap lokasi BMKT, Nasfri menyebutkan, pihaknya melakukan identifikasi melalui teknologi canggih yang berfungsi untuk menangkap sinyal dimana saja harta karun bawah laut itu berada. Dengan teknologi juga, pihaknya berharap bisa mendeteksi gerakan para pencuri harta karun BMKT yang hingga kini masih ada.

Adapun, beberapa daerah yang ditengarai masih menyimpan banyak BMKT, menurut Kepala Subdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan PSDKP Halid Yusuf, adalah di sekitar perairan kepulauan Natuna, Anambas, Pantai Timur Sumatera, dan Pantai Utara Jawa. Di lokasi-lokasi tersebut, diperkirakan banyak BMKT yang masih belum diangkat.

Meski diperkirakan masih banyak yang belum diangkat, Halid Yusuf menjelaskan, hingga saat ini sudah ada BMKT yang diangkat dan jumlahnya lebih dari 300 ribu jenis harta karun. Semua warisan laut itu, sudah disimpan di gudang BMKT yang ada di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

“Itu perhitungan 2011, dan sekarang sudah 2017. Jadi kalau dihitung lagi nilainya akan jauh lebih banyak. Sekarang ini, BMKT kan sedang diberlakukan moratorium oleh Pemerintah. Jadi, tidak ada pengangkatan untuk sementara ini,” jelas dia.

Alasan diberlakukan moratorium, menurut Halid Yusuf, karena pengankatan harta karun BMKT gampang dilakukan oleh pihak swasta, namun pada tahap pengelolaan ternyata masih sulit dilakukan. Jadi, daripada jumlahnya semakin banyak tapi tidak terurus, akhirnya moratorium pun diberlakukan.

“Tapi, seperti dibilang pak Sjarief (Widjaja), walau sedang moratorium, tetap saja ada pencurian BMKT. Makanya sekarang kita mau mendata ulang kembali,” tandas dia.

 

Harta Karun Laut d Natuna

Karena masih dalam masa moratorium, KKP saat ini masih melakukan perencanaan untuk mengangkat BMKT di titik yang menjadi prioritas. Pengangkatan tersebut, direncanakan paling cepat dilaksanakan pada akhir 2017 dan dilakukan di perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau.

Untuk bisa melaksanakan rencana tersebut, Halid Yusuf mengungkapkan, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) izin lokasi, izin pengangkatan, dan izin pengelolaan. Saat ini, rancangan PP tersebut masih dibahas dan akan disahkan dalam beberapa waktu ke depan.

Selain Natuna, Halid menyebutkan, ada wilayah lain yang menjadi fokus PSDKP untuk pengawasan BMKT. Wilayah lain itu, adalah kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan) dan Bangka Belitung. Prioritas pengawasan di dua kawasan tersebut dilakukan, karena potensi BMKT ada dan berpotensi dicuri oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Untuk saat ini, Natuna jadi prioritas pengangkatan. Untuk Selayar dan Babel, itu prioritas pengawasan,” ungkap dia.

Selain tiga kawasan itu, Halid Yusuf mengakui, sebenarnya masih banyak titik lain yang juga memiliki potensi besar BMKT dan bisa diangkat ke darat. Tetapi, titik-titik tersebut ada yang kondisi perairannya dalam dan berbahaya.

“Jika ada yang seperti itu, lalu kerawanannya juga rendah, maka kita akan jadikan situs bawah air saja. Ini juga akan jadi destinasi menyelam untuk pariwisata air nantinya,” papar dia.

Agar bisa berjalan dengan baik pengangkatan BMKT, Halid Yusu menuturkan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar. Anggaran tersebut, jumlahnya dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai harta karun BMKT yang dihitung oleh swasta dan mencapai USD4,5 juta—6,5 juta.

Di luar tiga kawasan tersebut, program pengawasan BMKT di 2017 juga akan fokus di Perairan kepulauan Riau yang mencakup perairan Batam – Pulau Rempang – Pulau Galang – Pulau Galang Baru – Pulau Abang Besar – Pulau Cempah – Perairan Rusuk Buaya – Pulau Lobam Perairan Batu Belobang.

 

Fokus Liputan : Ini Usulan Strategi Kolaborasi untuk Menyelamatkan Tukad Petani (Bagian 3)

Sebuah ajakan kampanye bertajuk #savetukadpetanu beberapa kali dibagi oleh netizen di media sosial akhir tahun ini. Berisi link website savetukadpetanu.org.

Sebuah laman padat informasi, dibuka dengan video dari udara memperlihatkan Tukad (sungai) Petanu Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, yang rimbun dan bopeng-bopeng area penambangan. Sejumlah aktivitas memotong tebing sungai untuk mendapat batu-batu paras masih berlangsung saat ini.

Sejak 1998, sungai Tukad Petanu telah mengalami kerusakan parah akibat penambangan liar di sempadan sungai.Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami dampak serius dari kegiatan tersebut. Mari kita bergabung untuk mengatakan 18 tahun sudah lebih dari cukup! Hentikan penggalian liar sungai suci di Bali sekarang. #savetukadpetanu.

 

Foto udara sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali yang berubah bentuk karena ditambang sejak awal tahun 2000. Foto : savetukadpetanu.org

Foto udara sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali yang berubah bentuk karena ditambang sejak awal tahun 2000. Foto : savetukadpetanu.org

 

Demikian pembuka kampanye anonym ini. Pembuatnya hendak memperlihatkan situasi, ancaman penambangan, dan mendorong warga lokal yang bergerak.

(baca : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu, Bagian 1)

Salah satu pendukung kampanye ini adalah Gede Sugiarta, seorang pembuat video dokumentasi dan pengelola media Yayasan IDEP. Lembaga yang bergerak di bidang permakultur, tanggap bencana, dan pendidikan lingkungan ini berkantor di tepi Tukad Petanu. Pekerjanya tiap hari bersua pekerja tambang, terutama buruh-buruh angkut perempuan yang hilir mudik memindahkan batu paras dari tebing sungai ke lokasi-lokasi penyimpanan sementara.

“Hampir tiap hari mereka minta air minum di sini, kasihan kerjanya sangat berisiko,” ujar Gede. Dia bercerita bagaimana mereka menyusuri jalan setapak buruh angkut. Sempit, hanya cukup satu orang. Beberapa buruh berkali-kali berhenti untuk mengatur nafas dan menjaga paras-paras di atas kepala mereka agar tak terjatuh.

Pria ini menyebut ada sejumlah solusi yang ingin didorong agar didiskusikan warga setempat. Pendekatannya menyeluruh dari spirit kebudayaan, manusianya, dan alam.

Pertama soal kebudayaan, Tukad Petanu adalah rumah dari sejumlah sumber air yang dijadikan tirta atau air suci untuk keperluan ritual. Mitologi perang Mayadenawa dan Indra ada jejaknya di kawasan sungai ini. Idenya mengukir bekas tebing yang ditambang dengan cerita-cerita mitologi di Bali dan melatih anak muda lokal menjadi pemandu sehingga sungai jadi potensi obyek wisata.

Kemudian pendekatan manusia adalah dengan program rehabilitasi sungai. Mendorong penyadaran ekowisata dengan basis pendidikan lingkungan seperti pengelolaan sampah. Sementara limbah paras dari sisa pemotongan bisa diolah jadi kerajinan ukiran batu atau material bangunan dengan upcycle.

 

Buruh angkut paras harus cukup berani melewati medan cukup berat dengan beban di kepala di Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Foto Luh De Suriyani

Buruh angkut paras harus cukup berani melewati medan cukup berat dengan beban di kepala di Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Foto Luh De Suriyani

 

Seluruh pihak seperti bekas penambang, buruh angkut, dan kontraktor bisa berubah peran dalam tawaran penyelamatan Tukad Petanu ini.

Gede melihat potensi pengembangan ekowisata sebagai pengganti usaha penambangan cukup besar di Tukad Petanu yang melingkupi area Desa Kemenuh dan Blahbatuh. Pertama Kemenuh sudah dijadikan Desa Wisata. Sejumlah aset masyarakat sekitar lokasi sangat banyak misalnya goa, pura-pura beji sebagai sumber air suci, Bali Budaya, tempat pemandian, vihara, patung ukiran Sri Karang Buncing, air terjun Tegenungan, dan pengolahan air Tukad Petanu milik pemerintah. Di sela-sela potensi wisata ini lah ada titik penambangan paras.

 

Aturan Adat

Sementara itu di kawasan aliran sungai Tukad Petanu juga ada inisiatif mencegah eksplorasi penambangan menggunakan hukum adat. Bendesa Adat Tengkulak Tengah Nyoman Suweta menyebut ada larangan untuk merusak lingkungan sehingga sejauh ini belum ada penambangan di kawasan sekitar 1 km sungai yang masuk wilayahnya.

Suweta memiliki usaha akomodasi di desanya, Bhanuswari Resort yang berdiri di atas sekitar 7 hektar lahan dengan puluhan kamar dan villa. Berada di tengah sawah dan pinggi sungai. Ada belasan meter sempadan sungai yang dibiarkan menghijau sehingga tak bisa melihat aliran sungai Petanu.

Polusi suara penambangan batu paras tentu akan berdampak dengan keheningan yang ditawarkan resor ini.

(baca : Turis Menghilang karena Tambang di Desa Wisata, Bagian 2)

“Masyarakat perlu uang tapi jangan merusak alam,” ujarnya. Ia mengakui sempadan sungai di kawasan penambangan sudah parah. Paras yang teksturnya sangat kuat secara natural menahan tanah di atasnya dari longsor.

“Ada kesenjangang sosial tapi banyak yang rakus juga,” sergahnya. Ia menyebut sudah ada beberapa yang ditangkap tapi sebagian lepas. Suweta tak mau menjelaskan lebih jauh apa yang terjadi di masalah penegakan hukum ini.

 

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

 

Tahun depan, 2017 nanti ia berencana mengajak sejumlah kepala desa di kawasan Tukad Petanu mencari pemecahan dampak pertambangan ini dan dituangkan dalam aturan adat. Untuk perbaikan salah satunya menawarkan program rehabilitasi dengan membuat ukiran di bekas tambang.

Penambangan paras seingatnya memang sudah ada sejak lama, namun di masa lalu warga melakukannya secara manual dan dalam jumlah terbatas. Namun kini sudah tergantikan mesin-mesin dengan dampak suara dan serpihan debunya yang berbahaya di udara dan terbawa air.

Belum lagi permintaan pasar untuk menggunakan paras dengan alasan lebih kuat dan terlihat lebih cantik pada bangunan tradisional. Seperti yang terlihat di sebuah pura yang sedang dibangun di Kemenuh. Seorang tukang menghaluskan paras dan menatanya di tembok penyengker. Paras dari sungai sekitarnya yang makin bopeng.

Putu Aryastana, dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Warmadewa, Denpasar mempublikasikan hasil penelitiannya tentang pemanfaatan sempadan sungai Tukad Petanu dalam jurnal PADURAKSA, Volume 4 Nomor 2, Desember 2015 (ejournal.warmadewa.ac.id).

Ia menyebut lebar sempadan sungai di Tukad Petanu 10-100 meter dan pemanfaatan lahan pada daerah sempadan sungai didominasi lahan kosong dan sawah. Namun ada beberapa pemanfaatan lain seperti penambangan batu paras, permukiman, villa, resort, tempat hunian, dan tempat ibadah. Aryastana menyarankan adanya penataan pemanfaatan kawasan sempadan sungai Tukad Petanu untuk menjaga kelestarian sungai dengan panjang 46 km ini.

Permasalahan yang ditemukan di10 km panjang sungai daerah studi terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai adalah penambangan batu paras terjadi diruas 8-10 km dari hilir sungai Tukad Petanu.

 

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

 

Penambangan batu paras dengan melakukan pemotongan dinding sungai. Ia menulis dari aspek ekonomi masyarakat, penambangan batu paras memberikan peluang kerja dan merupakan sumber pendapatan besar. Tetapi dampak dari pemotongan batu paras akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.

Di antaranya morfologi sungai berubah, daerah pemotongan batu paras rawan longsor, terganggunya aliran subak sepanjang sungai dan kotornya sungai akibat serpihan potongan batu. Selain itu terkelupasnya tutupan tanah menyebabkan meningkatnya erosi sungai, sehingga suplai sedimen menjadi lebih besar.

 

Meraba 720 Kilometer Garis Pantai: Histori Ekonomi Politik di Pantai Timur Sumatera

Masyarakat Dusun Ulak Kedondong, OKI mengambil kayu gelam di lahan gambut. Sebuah potret kehidupan masyarakat di pantai timur Sumatera. Foto Taufik Wijaya

Masyarakat Dusun Ulak Kedondong, OKI mengambil kayu gelam di lahan gambut. Sebuah potret kehidupan masyarakat di pantai timur Sumatera. Foto Taufik Wijaya

 

Pesisir timur Sumatera yang membentang sepanjang 720 kilometer merupakan kawasan pemukiman ramai dengan berbagai aktifitas ekonomi. Wilayah ini meliputi wilayah timur pantai yang mencakup Sumatera Selatan dan Lampung saat ini. Mencakup Kabupaten Lampung Timur (panjang 98 kilometer), Tulangbawang (51,9), Ogan Komering Ilir (295,14) dan Banyuasin (275). Secara ekosistem terbagi menjadi lahan daratan (mineral) dan lahan basah (mangrove, rawa dan gambut).

Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya berbagai kerajaan, sejak era Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam, termasuk berbagai tinggalan artefak hingga permukiman yang masih dapat dijumpai jejaknya hingga saat ini.

Sempat redup pada era kolonial Belanda yang lebih memusatkan perdagangan di Batavia, wilayah ini mulai kembali dilirik pada awal abad ke-20.

Perkebunan karet di Sumatera Selatan mulai dikembangkan sejak 1902 oleh perusahaan asing, bersamaan dengan booming karet di awal abad ke-20. Kali pertama oleh perusahaan Harrison and Crossfield Company, kemudian Sociente Financiere des Caoutchoues, serta  Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij.

Menurut Dr. Tirta Jaya Jenahar dalam artikelnya “Sejarah Perkembangan Karet di Indonesia”, (13 Mei 2010) pada tahun 1910-1911 terjadi ledakan harga karet di pasaran dunia yang mendorong para pengusaha perkebunan membuka dan mencari lahan mineral yang cocok untuk budidaya karet. Mencakup wilayah Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan yang dipusatkan di Palembang.

Adapun alur sungai, digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut karet di wilayah ini.

Meskipun sempat terjadi penurunan harga karet akibat depresi perekonomian dunia, harga karet kembali meningkat karena berkembangnya industri mobil Detroit di Amerika Serikat.

Menurut penuturan intelektual lokal, Djohan Hanafiah (1939-2010) kepada penulis beberapa tahun lalu, saat krisis ekonomi dunia (malaise) tahun 1930-an, Palembang merupakan salah satu kota yang selamat dari krisis tersebut, berkat basis produksi karet.

Sebagai bukti dari kesejahteraan, maka ribuan mobil dimiliki masyarakat Palembang yang dibeli dari pendapatan berbisnis karet. Tercatat 3.475 mobil dengan merk Ford, Albion, Rugby dan Chevrolet yang dimiliki wong Palembang.

Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, pemerintah Belanda pun lalu mendirikan Rubber Restrict Kantoor di Palembang. Kantor ini mengontrol kualitas, harga dan eksport karet.

 

 

Rubber Restrict Kantoor di Palembang difoto tahun 1930-an. Kantor ini mengontrol kualitas, harga dan eksport karet guna menghadapi krisis ekonomi global. Foto Palembang Dalam Sketsa

Rubber Restrict Kantoor di Palembang difoto tahun 1930-an. Kantor ini mengontrol kualitas, harga dan eksport karet guna menghadapi krisis ekonomi global. Foto Palembang Dalam Sketsa

 

 

Ekspansi terus berlanjut di dataran pantai timur bertanah mineral. Wilayah pantai timur di Ogan Kemiring Ilir (OKI) mulai dilirik sebagai area perkebunan. Seiring dengan itu pemukiman mulai dibuka di Kecamatan Cengal, OKI.

Menurut Seringguk Umang (39), salah seorang warga Desa Talang Rimba, desa tertua di Kecamatan Cengal. Leluhurnya mulai membuka perkebunan di tempat itu sekitar tahun 1920-an. Menurut kakek buyutnya, masih banyak hewan liar yang dijumpai saat itu, seperti buaya, harimau dan gajah. Untuk menghindari satwa, maka rumah umumnya dibangun di tepi sungai atau tulung.

Pemerintah Belanda juga mengembangkan perkebunan karet di Sirah Pulau Padang mencakup Pampangan, serta Kayuagung mencakup Pedamaran. Daerah ini menjadi sasaran pengembangan perkebunan karet karena selain memiliki tanah mineral yang luas, juga banyak sungai dan rawa gambut sebagai jalur transportasi.

Jika getah karet oleh masyarakat pantai timur dijual atau dipasarkan ke Palembang, maka hasil bumi lainnya mereka jual ke Singapura, yang merupakan hub pelabuhan besar.

Baik ke Palembang maupun ke Singapura, mereka menggunakan perahu kajang atau tongkang, yang sudah digunakan masyarakat selama ratusan tahun.

Jalur ini pula, yang pada masa perjuangan revolusi fisik, digunakan sebagai jalur penyelundupan persenjataan dari pasar senjata gelap di Singapura yang dibarter dari hasil karet.

Namun, tidak semua desa di pantai timur terbentuk karena pengembangan perkebunan karet.

Contohnya, Mesuji, yang wilayahnya masuk Sumatera Selatan dan Lampung, terbentuk karena dikembangkan masyarakat untuk pertanian dan perikanan di akhir abad ke-19. Masyarakatnya, berasal dari Sirah Pulau Padang, Kayuagung, Tulangbawang dan Palembang.

Demikian pula, Tulangbawang, yang sejak abad ke-15 menjadi jalur perdagangan lada.  Pada masa kolonial Belanda, Tulangbawang dengan ibukotanya Menggala juga menjadi pusat perniagaan lada, karet, kopi, rotan dan damar.

Di pesisir Lampung Timur, untuk membuka perkebunan, Belanda mendatangkan koloni orang Jawa untuk bermukim, dan mengembangkan perkebunan, termasuk kebun karet.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya selama rejim Orde Lama, kondisi masyarakat di pantai timur tidak mengalami perubahan yang signifikan dari masa kolonial Belanda. Meskipun pembangunan fisik relatif lamban dibandingkan di wilayah daratan, namun masyarakatnya cenderung makmur, lantaran kekayaan alam yang melimpah.

Baru, pada saat Orde Baru, tatanan yang ada mulai berubah, dengan dibukanya berbagai permukiman transmigrasi yang menyebar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, hingga OKI.  Yang terbesar di Lalan, Pulaurimau, dan Air Sugihan. Para transmigran ini selain bersawah, menanam palawija, juga berkebun sawit.

Tahun 1970-an, seiring dengan liberalisasi ekonomi dan “revolusi hijau”, pemerintah Orde Baru sangat gencar dengan aktifitas penebangan pohon untuk usaha perkayuan (HPH) baik legal maupun illegal dan pembukaan area persawahan.

Saat itu wilayah pantai timur mengalami kerusakan ekologis. Selain banyak hutan gambut habis, juga terancamnya satwa khas Sumatera, khususnya harimau dan gajah. Kehadiran transmigran pun menimbulkan sejumlah persoalan, seperti konflik manusia dengan gajah dan harimau, termasuk terjadi peristiwa kelaparan di Air Sugihan pada 1991.

Masa kejayaan ekonomi era boom kayu dapat dirasakan hingga  2000-an awal. Banyak orang kaya dari pantai timur. Mereka kaya dari berbisnis kayu, baik legal maupun illegal.

Bahkan kemakmuran terus berjalan hingga tahun 2010 ketika harga karet melambung hingga kisaran Rp20 ribu per kilogram mulai tahun 2005.

 

 

Perahu kajang masyarakat Tulangbawang, Lampung. Perahu ini di masa lalu membawa berbagai hasil bumi ke berbagai wilayah, termasuk ke Singapura. Foto akun Facebook Dido Ridho Zulkarnaein

Perahu kajang masyarakat Tulangbawang, Lampung. Perahu ini di masa lalu membawa berbagai hasil bumi ke berbagai wilayah, termasuk ke Singapura. Foto akun Facebook Dido Ridho Zulkarnaein

 

 

Masuknya Industri Tambak Udang dan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus

Pesisir timur juga tidak lepas dari upaya pembukaan wilayah untuk industri tambak udang. Awalnya dimulai secara kecil-kecilan oleh masyarakat asal Jawa yang membuka lahan rawa.

Sjamsul Nursalim, konglomerat yang menjadi buronan pemerintah Indonesia hingga saat ini, saat memimpin PT Gajah Tunggal, mengembangkan pertambakan udang windu modern di pantai timur yang masuk Lampung dan Sumatera Selatan.

Selain membuka lahan gambut, keberadaan perusahaan udang pun tak urung dari  konflik dengan para petambak plasmanya. Seperti yang terjadi pada PT Wachyuni Mandira (WM), sebuah perusahaan pertambakan udang windu terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai 20 ribu hektar yang berlokasi di Desa Bumi Pratama Mandira, yang terletak di Mesuji, OKI.

Pertambakan yang dibangun PT WM sejak 1995, serta diresmikan Ramli Hasan Basri, Gubernur Sumsel saat itu, memiliki empat blok. Setiap blok terdapat 161 kanal. Jumlah petambaknya sekitar 2.500 orang, dan bersama keluarganya menjadi sekitar 3.500 jiwa.

Konflik bermula saat para petambak plasma menuntut bagi hasil dan kejelasan jumlah hutan mereka dengan perusahaan. Sebab selama dua tahun menjadi petambak plasma, mereka hanya tahu mengembalikan pinjaman sebesar 70 ribu dolar dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang kemudian dibekukan.

Pada 15 November 1998, protes ribuan petambak di lokasi berujung aksi pengrusakan. Selanjutnya, puluhan petambak dipenjara karena dituduh sebagai pelaku pengrusakan dan provokator aksi tersebut, dan ratusan petambak plasma lainnya kehilangan pekerjaan.

Setahun kemudian 1999, sekitar 9.000 petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) di Rawajitu, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, yang saat itu juga masuk dalam kelompok PT Gajah Tunggal, meninggalkan area budidaya udang windu, karena tuntutan mereka soal transparansi harga udang windu dan cicilan utang yang mereka tuntut sejak 1996 belum juga menemui kejelasan.

 

 

Kondisi tambak plasma PT Wachyuni Mandira tahun 2014. Foto akun Facebook Petambak Plasma PT.Wacyuni mandira

Kondisi tambak plasma PT Wachyuni Mandira tahun 2014. Foto akun Facebook Petambak Plasma PT.Wacyuni mandira

 

 

Dampak kehadiran perusahaan pertambakan udang windu tersebut mendorong masyarakat pantai timur membuka pertambakan udang windu, yang kini berkembang menjadi pertambakan udang vaname dan ikan bandeng, dari Lampung Timur, Tulangbawang, OKI, hingga Banyuasin.

Keberadaan perkebunan sawit di wilayah pantai timur juga menimbulkan berbagai konflik lahan, antara perusahaan dengan masyarakat. Puncaknya konflik berdarah yang terjadi di Desa Sodong, Mesuji, Kabupaten OKI yang menewaskan tujuh orang.

Setelah “revolusi hijau” dan pembukaan lahan gambut untuk pertambakan udang, pantai timur mulai mengalami kebakaran yang hebat. Kebakaran besar terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Berdasarkan catatan Pemda Sumsel, kawasan ekosistem rawa gambut yang terdegradasi dan rawan kebakaran di wilayah pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Luasnya mencapai 645.249 hektar. Pada tahun 2015, kembali kebakaran hebat melanda lahan gambut di pantai timur ini.

Pantai timur pun direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya lewat rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang ditetapkan melalui PP No.52 Tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014.

Luas KEK Tanjung Api-Api mencapai 2.030 hektar. Selain akan ada pelabuhan international, maka KEK ini akan diperuntukan bagi industri pengolahan karet, kelapa sawit, dan petrokimia.

Diperkirakan akan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 149 ribu orang. Investasinya pembangunan kawasan Rp12,3 triliun dan investasi pelaku usaha sebesar Rp 125 triliun hingga 2025.

Awalnya, rencana pembangunan pelabuhan ini oleh Sainan Sagiman ketika menjadi Gubernur Sumsel, namun hingga tiga gubernur selanjutnya belum juga terwujud.

Pada era kepemimpinan Gubernur Rosihan Arsyad hingga Syahrial Oesman di Sumsel, pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api gencar dipromosikan. Berbagai MoU pun dilakukan.

 

 

Kapal ferry dari pelabuhan Tanjung Api-Api berangkat menuju Bangka. Foto Yandi Triansyah/Sriwijaya Post

Kapal ferry dari pelabuhan Tanjung Api-Api berangkat menuju Bangka. Foto Yandi Triansyah/Sriwijaya Post

 

 

Tetapi rencana tersebut mandeg ketika sejumlah anggota DPR RI (2004-2009) ditahan KPK karena diduga korupsi terkait alih fungsi hutan lindung, termasuk pula Syahrial Oesman turut ditahan, yang diduga mengetahui dan menyetujui pemberian uang Rp5 miliar oleh Direktur PT Chandratex kepada sejumlah anggota DPR RI agar mereka memberikan rekomendasi pengalihan hutan lindung di kawasan Pantai Air Telang dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Di era kepemimpin Alex Noerdin, pelabuhan ini dilanjutkan dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang luasnya mencapai 2.030 hektar.

Para penggiat lingkungan hidup, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel pun tidak tinggal diam dengan rencana alih fungsi ini, protes dan meminta rencana proyek tersebut dihentikan karena merusak kawasan mangrove di Tanjung Api-Api.

Namun, protes tersebut tidak bersambut. Tanjung Api-Api terus berkembang, dan kini menjadi pelabuhan ferry yang menghubungkan Tanjung Api-Api ke Pulau Bangka.

 

 

Lahan di pantai timur yang dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak udang. Foto: Jibmania

Lahan di pantai timur OKI yang dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak udang dan ikan. Foto: Jibmania

 

 

Pudarnya Ikatan Masyarakat dengan Alam

Dinamika di pesisir pantai timur, politik dan ekonomi yang saling sengkarut, penanaman modal yang intensif, menjadikan masyarakat lebih melihat lahan sebagai faktor komoditas.

Saat ini sebagian besar masyarakat produktif yang menetap di pantai timur, rata-rata kelahiran tahun 1970-an. Memori mereka terhadap lahan tak lepas dari berbagai aktifitas perusahaan HPH, perkebunan, pertambakan udang dan ikan, HTI, aktifitas pertanian transmigran, serta pembangunan fasilitas yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha.

Dalam berbagai diskusi dengan masyarakat yang dilakukan Mongabay Indonesia, menyimpulkan ada tiga sikap masyarakat pantai timur terhadap lahan gambut.

Pertama, melihat lahan sebagai sumber ekonomi. Meskipun sebagian besar hutan gambut sudah habis, tapi masyarakat terus mencari kayu di lahan gambut. Misalnya mengambil kayu yang terendam di gambut–sisa dari aktifitas HPH—serta menebang pohon gelam karena adanya permintaan di masyarakat.

Kedua, sebagian masyarakat memanfaatkan lahan untuk pertambakan udang, ikan, perkebunan sawit, dan pertanian. Yang lainnya pun ingin melakukan hal yang sama jika memiliki modal.

Ketiga, hampir sebagian besar masyarakat melakukan penimbunan rawa gambut untuk membangun rumah, tempat usaha, dan lainnya.

Jalan masih panjang untuk melakukan perbaikan tata kelola lahan di pesisir timur Sumatera. Sepanjang puluhan dasawarsa ini, perubahan fisik, spiritual, dan bentang lahan telah terjadi. Perbaikan memerlukan tidak saja melalui perencanaan, tetpi pula kualitas sumberdaya manusia. Termasuk memperbaiki perilaku dan mental pengambil kebijakan, pelaku ekonomi dan manusia yang bermukim di sini.

 

 

 

Foto: Suku Asli Amazon yang Terisolir dari Dunia Moderen

Anggota suku asli di Amazon yang terlihat mengusung busur panah, mengarahkan ke helikopter yang memotretnya. Foto: Ricardo Stuckert

Anggota suku asli Amazon yang terlihat mengusung busur panah, mengarahkan ke helikopter yang memotretnya. Foto: Ricardo Stuckert

 

Tahun 2008, foto-foto suku asli yang diyakini belum pernah ditemukan sebelumnya di kawasan terpencil di hutan hujan Amazon menjadi bukti, di dunia yang moderen dan terkoneksi ini, masih tersisa komunitas-komunitas yang hidup dalam isolasi sempurna dari apa yang kita sebut ‘peradaban’. Kini, foto-foto terbaru yang oleh para ahli dipercaya sebagai kelompok masyarakat yang sama, dengan yang ditemukan pada 2008, semakin memberikan gambaran jelas tentang budaya dan cara hidup mereka.

Fotografer dari Brazil, Ricardo Stuckert mengambal foto-foto komunitas tersebut dari helikopter saat melakukan riset di negara bagian Acre, wilayah barat Brazil, dekat perbatasan Peru. Foto-foto ini mengungkap body paint yang rumit, gaya rambut, dan persenjataan mereka.

 

 

Terlihat beberapa anggota suku asli di Amazon ini mengusungkan panah ke arah helikopter yang mengabadikan gambar mereka. Foto: Ricardo Stuckert

Terlihat beberapa anggota suku asli Amazon ini mengusungkan panah ke arah helikopter yang mengabadikan gambar mereka. Foto: Ricardo Stuckert

 

 

José Carlos Meirelles, yang juga ikut dalam riset, mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka adalah suku yang sama seperti yang ditemui pada 2008. Suku ini semi-nomadik, berpindah-pindah setiap empat tahun sekali.

 

Baca: Suku Terasing di Amazon yang Menghadapi Ancaman Hidup

 

Foto-foto tersebut, sebagaimana dilansir dari IFL Science, memperlihatkan rumah beratapkan jerami yang disebut sebagai maloca, juga persenjataan tradisional mereka. Terlihat satu anggota suku mengancam para kru helikopter dengan panah.

 

 

Inilah suku asli di Amazon yang hidup di wilayah hutan dan belum tersentuh dunia moderen. Foto: Ricardo Stuckert

Inilah suku asli Amazon yang hidup di wilayah hutan dan belum tersentuh dunia moderen. Foto: Ricardo Stuckert

 

 

Menurut Stuckert, anggota-anggota suku itu terlihat ingin tahu, dan tidak takut. Ada rasa keingintahuan yang sama antara fotografer dengan objek yang difoto.

Meski anggota suku yang diprediksi mempunyai 300 anggota ini terlihat sehat, para antropolog prihatin akan banyaknya penambang ilegal dan perambah hutan yang dalam waktu dekat bisa masuk ke wilayah mereka.

 

 

Hutan tempat suku ali Amazon ini hidup perlahan mulai didekati penambangan. Foto: Ricardo Stuckert

Hutan tempat suku ali Amazon ini hidup perlahan mulai didekati penambangan. Foto: Ricardo Stuckert

 

 

Sebelumnya, kontak orang luar, dalam hal ini bangsa barat, dan suku asli telah menimbulkan petaka besar bagi suku asli Amazon. Terjangkitnya wabah penyakit yang meyerang anggota suku yang tak punya kekebalan tubuh, juga kadang kekerasan fisik, telah menghilangkan suku-suku asli di masa lalu. Sejarah yang bisa saja terulang.

 

 

Suku asli ini memang hidup di wilayah yang dilindungi akan tetapi tanpa perlindungan yang ketat dikhawatirkan kehidupan mereka akan terancam dari dunia luar mereka. Foto: Ricardo Stuckert

Suku asli ini memang hidup di wilayah yang dilindungi akan tetapi tanpa perlindungan yang ketat dikhawatirkan kehidupan mereka akan terancam dari dunia luar mereka. Foto: Ricardo Stuckert

 

 

Suku yang difoto ini memang tinggal di kawasan terlindungi, dan siapa saja yang nekad masuk bisa dihukum berat. Namun, kawasan ini begitu dekat dengan Peru yang tidak seketat Brazil, mengawasai kawasan ini. Jarak antara tempat tingal suku ini dengan para penerobos hutan makin dekat, pertanda bahwa bahaya kepunahan itu semakin nyata.

 

 

 

Menyedihkan, 4 Bayi Lutung Jawa Ini Hendak Dijual Pedagang Online di Malang

Bayi lutung jawa yang diamankan dari pedagang satwa online di Malang. Foto: COP

Bayi lutung jawa yang diamankan dari pedagang satwa online di Malang. Foto: COP

 

Jawa Timur masih menjadi tempat yang aman bagi pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Terbukti, dengan diamankannya empat bayi lutung jawa (Tranchypithecus auratus) dari seorang pedagang online yang saat ini ditahan di Kepolisian Sektor Lawang, Malang.

Berawal dari pemantauan Center for Orangutan Protection (COP), Animals Indonesia, yang bekerja sama dengan Gakkum Seksi II Jawa Timur Kementerian LHK, pelaku yang akan menjual bayi lutung itu ditangkap di depan Stasiun Kereta Api Lawang, Kabupaten Malang, Jum’at (6/1/2017).

“Saat ini pelaku sedang di BAP (Berita Acara Penyelidikan) di Polsek Lawang,” kata Ramadhani, Direktur Operasional Centre for Orangutan Protection kepada Mongabay.

Dari 4 individu lutung jawa itu, 3 berjenis kelamin betina dan 1 jantan. 2 individu berusia sekitar sebulan dan 2 lainnya lagi sekitar 3 bulan. Barang bukti telah dibawa ke Javan Langur Center, di Batu. “Sudah diperiksa kesehatannya dan semua dalam kondisi baik,” ujar Ramadhani yang menduga satwa itu merupakan tangkapan baru.

 

 

Jawa Timur masih merupakan wilayah yang aman bagi pedagang satwa liar dilindungi. Foto: COP

Jawa Timur masih merupakan wilayah yang aman bagi pedagang satwa liar dilindungi. Foto: COP

 

 

Menurut Ramadhani, pelaku memanfaatkan Facebook dengan akun Setan Merah, karena merasa aman dan sulit dilacak, dibandingkan berjualan langsung di pasar satwa. Selain itu, pelaku perdagangan biasanya tidak dapat dilepaskan dari komunitas pencinta satwa yang sekarang banyak bermunculan. “Facebook harusnya segera menutup grup-grup yang menjadi pasar perdagangan satwa liar.”

Pemerintah juga didesak untuk segera merevisi Undang-undang No. 5 Tahun 1990, yang saat ini tidak memberi efek jera bagi pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar. “Kami berharap, undang-undang segera direvisi, salah satunya dengan memberikan hukuman minimal bagi pelaku perdagangan satwa liar,” tandasnya.

 

 

Bayi lutung jawa yang hendak dijual ini diduga merupakan tangkapan baru di hutan. Foto: COP

Bayi lutung jawa yang hendak dijual ini diduga merupakan tangkapan baru di hutan. Foto: COP

 

 

Kasus

Selama 2016, COP bersama Animals Indonesia serta aparat penegak hukum terkait, telah menangkap 9 pelaku perdagangan satwa liar, yang semuanya telah menjalani persidangan di pengadilan. Hukuman yang berat diyakini dapat memberikan efek jera serta membuat pelaku berpikir ulang sebelum melakukan aksinya.

COP dan Animals Indonesia juga telah menangani banyak kasus perdagangan satwa khususnya primata, terutama di Malang dan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Sampai akhir 2016, terdeteksi ada 56 orang dalam satu kelompok yang melakukan jual beli satwa liar. Komunitas ini saling menawarkan satwa yang dibutuhkan atau dicari pembeli, melalui pertemuan tertutup dalam kelompok itu. Dari grup yang diikuti, para anggota saling memamerkan satwa yang dimiliki, bahkan membuat semacam kontes satwa.

“Yang susah kalau ketemunya kelompok kecil-kecil, kadang kita susah melacaknya. Sebelumnya, mereka gathering dalam jumlah besar,” kata Suwarno, Direktur Animals Indonesia.

 

 

Dalam kardus, 4 bayi lutung jawa ini hendak dijual ke pembeli secara online. Foto: COP

Dalam kardus, 4 bayi lutung jawa ini hendak dijual ke pembeli secara online. Foto: COP

 

 

Banyaknya pelaku perdagangan satwa berkedok pencinta satwa dipengaruhi tingginya permintaan, khususnya primata di Jawa Timur. Untuk mencapai target tersebut, pedagang bekerja sama dengan pemburu yang banyak beroperasi di kawasan konservasi dan hutan lindung di Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. “Jawa Timur masih menjadi kantong perburuan dan perdagangan satwa liar. Sebab, Jawa Timur masih banyak hutan dan kawasan konservasi.”

Pengawasan kawasan yang lemah, salah satu penyebab banyaknya pemburu berkeliaran. Hal ini tidak lepas dari minimnya personil polisi hutan yang bertugas. “Kesadaran masyarakat juga masih rendah. Kalau masyarakat teredukasi dengan baik, perburuan tidak akan marak karena mereka ikut serta menjaga alam beserta isinya,” ujar Suwarno.

Animals Indonesia juga mendorong polisi untuk meningkatkan pengawasan, pada jalur-jalur yang dipakai untuk mendistribusikan satwa liar dilindungi. “Pengawasan harus diperketat, karena intensitas perdagangan satwa di Jawa Timur ini cukup tinggi,” pungkasnya.

 

 

 

Tawaran Resolusi 2017: Bencana, Lingkungan Hidup dan Kesadaran Sosial

Kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh faktor manusia. Seperti terlihat konversi daerah serapan air yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian di Kawasan Darajat, Kabupaten Garut, Jabar. Foto: Donny Iqbal

Kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh faktor manusia. Seperti terlihat konversi daerah serapan air yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian di Kawasan Darajat, Kabupaten Garut, Jabar. Foto: Donny Iqbal

 

Berdasarkan data Kompas pada November 2016, bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1.985 kejadian. Adapun jumlah korban menderita dan mengungsi mencapai lebih dari 2 juta jiwa dengan angka kematian mencapai 375 jiwa.

Kategori bencana alam dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya yaitu bencana alam yang terjadi secara alamiah dan akibat perbuatan manusia. Perbuatan manusia meliputi kebijakan dan implementasi kebijakan, industri hingga kelompok masyarakat ekstraktif yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan hidup.

Bencana alam memiliki keterkaitan dengan kondisi, pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Saat ini, isu lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius menyangkut kehidupan manusia.

Maka, perspektif kemanusiaan pun selayaknya menjadi kacamata dalam memandang permasalahan lingkungan hidup. Begitu pula, dalam memandang permasalahan lingkungan hidup memerlukan perspektif sosial untuk menggali akar permasalahan.

 

Identifikasi Resiko

Permasalahan lingkungan hidup merupakan cerminan keterlibatan pemerintah dalam pembuatan kebijakan, kalangan industri atau perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat yang belum sadar dan belum ramah lingkungan.

Maka, masalah lingkungan hidup memiliki keterkaitan antara ketiga pihak di atas atau salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Namun, walaupun begitu posisi masyarakat yang paling rawan terdampak akibat kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi terjadinya bencana alam.

Pertanyaan berikutnya: Bagaimana identifikasi kelompok atau masyarakat rawan bencana?

Maka, hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemegang dan perumus kebijakan dan seluruh komponen bangsa.

Prioritas masyarakat terdampak bencana alam adalah kelompok miskin yang memiliki aksesibilitas yang sangat minim untuk bertahan dari kerusakan lingkungan hidup hingga terjadinya bencana alam.

Maka, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan penggolangan kelompok masyarakat rawan terdampak kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam berdasarkan letak geografis; tingkat kerawanan wilayah; tingkat paparan dampak akibat industrialisasi ataupun operasi perusahaan eksplorasi sumber daya; tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas publik; tingkat upaya adaptasi masyarakat; tingkat ketahanan ekonomi dan tingkat ketahanan sosial.

Identifikasi tersebut menjadi penting sebagai upaya antisipasi dan pemetaan yang bersifat jangka panjang dan preventif. Mengingat pengelolaan bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup bersifat reaktif dan cenderung tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.

Manfaat lain dari identifikasi risiko yaitu sebagai peringatan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan nyata untuk keselamatan bersama dan kelestarian lingkungan hidup.

 

 

Banjir bandang yang terjadi di Garut pada tahun 2016 lalu,  banjir ini menewaskan puluhan jiwa, dan belasan orang hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Banjir bandang yang terjadi di Garut pada tahun 2016 lalu, banjir ini menewaskan puluhan jiwa, dan belasan orang hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

 

 

Sensitif Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup saat ini sedemikian kompleks akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menjadi ancaman secara langsung terhadap manusia sebagai individu.

Selain itu, permasalahan lingkungan hidup pun terkait dengan dinamika politik dan kebijakan publik yang dihasilkan; implementasi hukum; kepentingan ekonomi, budaya hingga kondisi politik global. Maka, pemecahan permasalahan pun membutuhkan sinergitas isu-isu terkait.

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah tidak hanya memiliki pola pikir menggantungkan semua permasalahan publik kepada pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara, tetapi menyelesaikan permasalahan dengan melakukan revolusi ke dalam.

Namun, bentuk aktivisme masyarakat bukan berarti negara tidak bertanggung jawab. Negara tetap menjalankan tugas dan fungsinya, namun upaya perbaikan dapat dipercepat apabila masyarakat memainkan perannya.

Revolusi dalam hal ini lebih kepada pola pikir, tindakan dan perilaku untuk mengubah kebiasaan buruk yang membebani lingkungan hidup menjadi pola pikir yang mengedepankan kepentingan bersama.

 

Modalitas Sosial

Masyarakat perlu lebih kritis terhadap berbagai kebijakan dan implementasi yang belum ramah lingkungan. Namun, masyarakat perlu mengubah paradigmanya.

Contoh kecil, bagaimana dengan mudah kita dapat menemukan tumpukan maupun serpihan sampah di sudut jalan raya, sungai dan tempat lainnya. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan bersama. Egoisme tersebut dapat didorong dengan keteladanan dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah.

Namun, upaya penyadaran mungkin saja dapat dipercepat dengan identifikasi resiko.

Apabila kelompok masyarakat tersebut sadar dirinya termasuk dalam kelompok beresiko, maka secara alamiah akan melakukan upaya kelenturan untuk mencapai keselamatan.

Identifikasi resiko merupakan bagian inovasi sosial untuk perbaikan kondisi lingkungan hidup. Namun, perbaikan tersebut membutuhkan proses dan membutuhkan modalitas sosial.

Modalitas masyarakat akan gotong royong dan kebiasaan baru menggunakan media sosial dapat didorong ke arah kesadaran dan ajakan untuk berperilaku ramah lingkungan hidup.

Tahun 2016, menunjukkan ketika kelompok masyarakat turun ke jalan dalam jumlah masif dalam aksi damai. Maka, bagaimana  aksi damai lainnya yang mungkin saja dilakukan sebagai bentuk dukungan kehidupan sosial dan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik.

 

* Ica Wulansari,  penulis adalah Mahasiswa Doktoral Sosiologi Universitas Padjadjaran dan LPDP Awardee 2016. Tulisan ini adalah opini penulis.

 

 

 

Kasus Semen Rembang, Berikut Temuan Komnas Perempuan dan Pandangan Ombudsman RI

Aksi warga pegunungan Kendeng tolak tambang dan pabrik semen. Foto: JMPPK

Aksi warga pegunungan Kendeng tolak tambang dan pabrik semen. Foto: JMPPK

 

 

 

 

Komnas Perempuan ikut memantau, dan mengkaji kasus tambang untuk semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Dari mendokumentasi pengaduan sembilan perempuan Kendeng ke Komnas Perempuan pada 19 November 2014 sampai turun ke lapangan. Komnas HAM akan menyerahkan, berbagai temuan kepada Presiden Joko Widodo sebagai masukan dan rekomendasi.

Azriana,  Ketua Komnas Perempuan mengatakan, Gubernur Jateng harus segera melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk tanggungjawab negara. Pelaksanaan putusan, katanya, wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga, dan bagian penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA) bermartabat.

“Kami mengapresiasi perjuangan perempuan dan masyarakat peduli Kendeng yang tak lelah berjuang merawat ekosistem,” katanya di Jakarta, (30/12/16).

Komnas Perempuan ikut memantau kasus ini, dari mendokumentasi pengaduan sembilan perempuan Kendeng ke Komnas Perempuan pada 19 November 2014 saat mengalami kekerasan.

Mereka juga memantau perkembangan kasus melalui sembilan Kartini Kendeng aksi cor kaki dengan semen depan Istana 9 April 2016, perjuangan hukum 5 September 2016 saat aksi mengawal tuntutan dan keprihatinan di PTTUN Semarang.

Lembaga ini juga mencari fakta lapangan untuk menjalankan mandat pemantauan ke sejumlah wilayah yaitu Pati, Rembang, Purwodadi dan Kendal pada September 2016.

Komnas Perempuan juga bertemu dan bicara dengan sekitar 70 perempuan terutama petani, organisasi masyarakat sipil, penggiat lingkungan, lembaga negara, penambang dan karyawan di pertambangan batu kapur atau gamping.

Mereka juga mendatangi langsung dua wilayah penambangan batu kapur di Rembang dan Grobogan, dimana batu kapur dikirimkan sebagai bahan baku pabrik semen.

“Pemantauan untuk mendokumentasi dimensi kekerasan terhadap perempuan dan indikasi pelanggaran HAM,” katanya.

Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan mengatakan, temuan-temuan kunci Komnas Perempuan di Pegunungan Karst Kendeng, bahwa terjadi kehancuran dan kerusakan alam parah dengan penambangan batu kapur.

Hal ini terjadi dari mengamputasi gunung, menggali hingga nyaris mendekati kedalaman permukaan laut tanpa memperhatikan keamanan penambangan. Ancaman mengintai dari longsor,  jatuh ke lubang tambang, hingga banjir di wilayah lain.

Polusi berat udara karena debu  lalu lalang kendaraan pengangkut bahan baku batu kapur, baik di penambangan, proyek pabrik semen Rembang,  maupun perkampungan yang dilalui mobil. Debu putih menutupi tanaman, hingga tak bisa dikonsumsi ternak, mengganggu pernapasan, mata, kulit yang dapat merusak kesehatan warga.

“Terjadi konflik horisontal merusak kehidupan sosial, ketegangan antarwarga pro dan tolak semen,” katanya.

Selain itu, budaya saling mengayomi tergerus, rasa aman dengan tetangga sendiri hilang, misal, perempuan pemilik tanah tolak semen selalu bawa pasir untuk perlindungan diri karena terancam.

Rumah-rumah bersaing memasang pamflet pro atau tolak semen hingga menghentikan interaksi dan komunikasi yang semula kuat. Politik sumbangan dan konsultasi cenderung banyak melibatkan warga pro semen makin menaikkan ketegangan warga.

Selain itu, kerusakan ekosistem dan keragamanhayati. Perempuan-perempuan Kendeng, mengidentifikasi potensi kehancuran ekosistem, baik air disimpan di gunung karst hancur padahal tempat pertanian masyarakat, tanaman obat teridentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat lambat laun bisa punah.

Dampak tukar guling hutan Perhutani di Rembang, katanya, lahan pengganti di Surokonto Wetan. Para perempuan Surokonto kehilangan rasa aman karena kriminalisasi lahan tukar guling Semen Indonesia dengan lahan yang mereka garap. Perempuan Surokonto terancam bermigrasi tanpa kesiapan dan menimbulkan permasalahan baru.

Wilayah sakral dan hak budaya masyarakat terganggu, karena kehadiran pabrik semen di dekat tempat sakral dan spiritual, salah satu makam tokoh spiritual perempuan, sampai makam keturunan wali.

Konflik bahkan terjadi sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen.

“Lebih menyedihkan, anak-anak tolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah,” ucap Yuni.

Dia bilang, kehadiran pabrik semen memunculkan kekerasan dan ancaman terhadap perempuan, baik dialami saat demonstrasi, oleh preman, aparat, juga tetangga. Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai pola karena banyak pendatang kost dan mulai ada gangguan pada istri pemilik kost, istri yang berjualan mulai dicurigai suami dan warga, karena khawatir menjalani prostitusi terselubung.

Selain itu, warung-warung kopi dahulu dijaga orangtua mulai jadi tempat karaoke, dilayani perempuan-perempuan muda, diskotik menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung. Selain itu,  politisasi agama memecah warga dan mengorbankan perempuan.

Temuan lain, terjadi pengabaian pada perjuangan perempuan Kendeng oleh aparat negara dalam berbagai bentuk, mengabaikan analisis dan kekhawatiran perempuan akan kerusakan lingkungan. Aparat negara juga mempertanyakan kemampuan dan mencurigai perempuan-perempuan ini dipolitisasi.

“Arapat negara mengabaikan pelaporan kekerasan perempuan saat peletakan baru pertama pendirian pabrik semen Rembang. Hingga kini belum ada tindak lanjut atas pelaporan itu,” katanya.

Komnas Perempuan mengapresiasi Presiden yang mengambil langkah kehati-hatian meninjau kembali pendirian pabrik semen, dan memberi ruang kepada perempuan Kendeng.

Komnas Perempuan akan menyerahkan hasil laporan pemantauan ini untuk mendukung pertimbangan komprehensif Presiden.

“Negara harus berani bersikap, tindak lanjuti keputusan inkrah, hentikan rencana pendirian pabrik semen, karena  proses pendirian maupun penambangan sudah berdampak serius pada kerusakan sosial, konflik horisontal, kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang kerusakan lingkungan.”

Dia meminta, negara cermat mengeluarkan izin, bikin Kajian Lingkungan Hidup Strategis independen, akui kajian masyarakat terutama analisa perempuan.

“Libatkan perempuan dalam seluruh proses konsultasi sejati bukan hanya syarat formal. Tanggulangi konflik dan kekerasan di komunitas, utama kekerasan perempuan yang sudah dan akan timbul baik di publik maupun domestik,” kata Yuni.

Warga dari Pegunungan Kendeng, seperti Gunretno dan Joko Prianto,  tak lelah mendesak pemerintah Jawa Tengah, menjalankan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan pertambangan batu kapur PT Semen Indonesia di Rembang. Rabu, (28/12/16), mereka mendatangi Ombudsman RI, melaporkan tindakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ahmad Alamsyah Saragih, komisioner Ombudsman RI mengatakan, jika tak segera mencabut izin lingkungan yang diputus MA bentuk maladministrasi.

Sebenarnya,  dari awal kebijakan Gubernur Jateng mengabaikan prinsip kehati-hatian. Seharusnya,  sejak gugatan pertama investasi dihentikan sementara. Jika tak berhenti, berarti investor langsung bersedia menanggung kerugian karena keputusan tetap beroperasi.

Tahap awal, katanya,  Gubernur perlu menyampaikan ini sambil kaji ulang internal terhadap proses sebelumnya.

“Pemprov harus mematuhi putusan MA, caranya mencabut izin yang dinyatakan tak memenuhi syarat legal oleh MA,” katanya.

Tak ada juga alasan pabrik semen berlanjut, karena syarat sah izin sudah digugurkan MA. Jadi,  semua kegiatan jadi ilegal. Kala terus jalan berpotensi masuk pidana lingkungan.

Terhadap tindakan gubernur Jateng yang mengeluarkan izin lingkungan baru, berdalih adendum, tentu keliru. Dia bilang, tak dikenal istilah adendum dalam administrasi izin. Ini bukan kontrak atau perikatan.

“Kami akan pemeriksaan awal melalui upaya klarifikasi. Upaya selanjutnya bergantung dari hasil pemeriksaan,” ucap Alamsyah.

 

 

 

 

Selang-selang di pasang untuk mengambil air yang bersumber dari Goa untuk kebutuhan rumah tangga dari kawasan Pegunungan Kendeng.. Foto by Tommy Apriando

Selang-selang di pasang untuk mengambil air yang bersumber dari Goa untuk kebutuhan rumah tangga dari kawasan Pegunungan Kendeng.. Foto by Tommy Apriando

 

 

 

 

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman menyesalkan, izin lingkungan tak kunjung dicabut.

Pejabat se level Gubernur, katanya, tak mau tunduk atau patuh terhadap putusan MA. Akibatnya, konflik horisontal makin mudah terjadi.

“Ganjar Pranowo tak memberikan pembelajaran baik dalam bernegara hukum. Kini ia tak lebih kepanjangan tangan pemodal, dan membiarkan situasi ketidakpastian hukum,” katanya.

Adapun izin baru, yang disebut-sebut addendum (revisi), adalah argumentasi keliru, tak peka dan tak mencerminkan akuntabilitas pejabat negara. Dalihnya,  selalu alasan formal, bilang, belum menerima salinan putusan. “Omong kosong jika gubernur tidak tahu putusan MA itu sudah keluar amarnya, dan jelas Ganjar kalah atau terkait izin lingkungan dibatalkan.”

Dalam putusan itu, dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),  syarat keluar izin lingkungan juga banyak disinggung kekeliruan atau cacatnya.

“Pertanyaan saya sederhana, apa dasar keluarnya izin lingkungan dalam SK izin baru itu? Dokumen Amdal yang mana? Kalau pejabat sedikit cerdas logika hukumnya, jelas, gubenur Jateng harus mencabut kembali SK yang baru dikeluarkan, karena Amdal dipakai cacat secara hukum dalam putusan MA?”

Atau, katanya,  gubernur memang berniat keluarkan izin lingkungan baru tanpa Amdal berarti melawan hukum. “Ini berkonsekuensi pidana.”

Lebih ngawur lagi, katanya, izin lingkungan bikinan Ganjar, justru judul SK juga berbunyi pengoperasian Semen Indonesia.

“Yang saya simak dari media, gubernur punya keyakinan izin tepat dikeluarkan karena prosedur perubahan nama dan batasan luas, dan lain-lain. Jelas argumentasi itu bukan lagi hukum, melainkan politik, sinisme dan mengungkap masalah-masalah yang sebenarnya sudah menjadi bagian dalam proses persidangan dan telah diputus.”

 

 

 

 

 

 

Terancam kriminalisasi

Murtini izin pulang sebentar ke rumah di Desa Timbrangan, Kecamatan Rembang, dengan warga lain yang sedang aksi depan Kantor Gubernur Jateng, pada 30 Desember 2016.

Dia tak menyangka, kedatangan malah disambut surat pemanggilan oleh Polda Jateng sebagai saksi pelaporan Yudi Taqdir Burhan. Tak tanggung-tanggung, dua surat sekaligus diterima, yakni surat pemanggilan pertama dan kedua.

Tak hanya dia, tetangganya, Sutrisno juga dipanggil Polda Jateng sebagai saksi dalam atas dugaan pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, terkait tanda tangan warga tolak pertambangan Semen Indonesia di Rembang.

“Murtini diminta datang ke Polda Jateng 5 Januari 2016,” kata Joko.

Aksi ini, kataya, rencana untuk mengkriminalisasi dan melemahkan perjuangan warga. Joko berpendapat Polda tak adil merespon pelaporan. Sebab 16 Maret 2016, dia lebih dulu melaporkan Teguh Gunawarman selaku Camat Gunem dan Dwi Joko Supriyanto selaku warga Desa Tegaldowo yang kesaksian palsu di persidangan PTUN Semarang.

“Di persidangan camat mengatakan saya hadir sosialiasi pabrik semen. Faktanya saya di Pontianak. Keterangan camat oleh majelis hakim PTUN Semarang jadi landasan. Walaupun akhirnya terbantahkan, di MA, dari bukti yang diajukan, gugatan dimenangkan warga.”

Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang mengatakan,  pemanggilan ini ini upaya kriminalisasi warga. Sebelumnya, warga berulangkali melapor kekerasan dialami ibu-ibu 2014,  namun kepolisian tak menindaklanjuti.

Pada 2016, warga juga melapor kesaksian palsu namun polisi sepihak melalui surat menolak laporan warga. Padahal jelas di persidangan ada beberapa saksi tergugat II Intervensi (Semen Indonesia) memberikan keterangan Joko Prianto hadir dalam sosialisasi.

“Kami akan mendamping penuh warga dari upaya kriminalisasi ini,” ucap Zainal.

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Liputan : Turis Menghilang karena Tambang di Desa Wisata (Bagian 2)

Sua Bali, demikian nama sebuah resor kecil dengan konsep sustainable tourism yang dibuka tahun 1990 ini terlihat dengan rimbun pepohonan. Sejumlah tukang sedang bekerja merenovasi bangunan, akhir November lalu.

Sembilan tahun setelah dibuka, pada 1999, resor beberapa kamar desain arsitektur tradisional di Banjar Medahan, Desa Kemenuh, Gianyar ditutup pemiliknya, Ida Ayu Agung Mas dengan alasan ideologis. Menurutnya situasi sekitar tak mendukung dan selaras dengan konsep resornya.

Kemudian berencana dibuka dan dibenahi tahun ini setelah Dayu Mas, panggilan akrab pemiliknya usai menjabat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Bali pada 2004-2009. “Ada tamu Jerman komplain tadi, mereka mau nginep, tapi dengar kebisingan ini batal,” keluhnya.

 

Buruh angkut paras harus cukup berani melewati medan cukup berat dengan beban di kepala di Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Foto Luh De Suriyani

Buruh angkut paras harus cukup berani melewati medan cukup berat dengan beban di kepala di Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Foto Luh De Suriyani

 

Suara mesin pemotong dan penghalus batu paras memecah keheningan tukad (sungai) Petanu, salah satu sumber air baku PDAM di Gianyar, kabupaten terkaya di Bali, setelah Badung ini. Sejauh mata memandang tampak hijau ilalang rumput gajah di depan resor Sua Bali. Berpadu dengan tebing-tebing sungai. Suasana asri berpadu dengan gemuruh suara mesin.

Dayu Mas mengaku sudah protes sejak awal penambangan sekitar 1998. “Aturan tidak jelas, pemerintah tak paham zona paras. Tidak ada kebijakan, gelap semua,” kata perempuan paruh baya ini tentang kondisi saat itu.

Ia menyadari bisnis ini menggiurkan dari segi penghasilan. Sementara ada kesenjangan ekonomi seiring perkembangan wisata di Bali. Dayu Mas menyebut sudah berusaha terlibat dalam peningkatan kesadaran tentang pariwisata berkelanjutan dengan menghormati alam. Misalnya ide Sua Bali di masa lalu adalah mengharmoniskan turis dan warga dengan kolaborasi. Turis yang menginap berdonasi kemudian diberikan ke desa untuk pemberdayaan potensi ekonomi desa, kelompok peduli sampah, dan pengembangan kapasitas.

“Pariwisata massal itu bahaya luar biasa. Dulu kita melihat serangan massal akan terjadi dan perlu menyiapkan kepekaan warga,” jelasnya. Desa Kemenuh sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Desa yang masih tampak asri ini masih terlihat banyak papan nama resor, villa, dan galeri pematung kayu. Kontras dengan promosi penjualan batu paras di pinggir jalan.

Untuk mencari solusi dari bisnis penambangan illegal ini ia menyebut melakukan pendekatan ke kelompok Subak (pengelola irigasi sawah tradisional) bahwa sawah rentan kekeringan jika saluran irigasi rusak dan debit sungai menurun karena sedimentasi limbah tambang.

“Solusinya adalah kebijakan strategis dan penegakan hukum, vakum dulu 3 bulan sambil membuat tata kelola sungai. Bali pulau kecil, perlu pemeliharaan lingkungan,” cetus Dayu Mas. Saat ini ia melihat tak ada yang mengurus situasi penambangan yang seolah dibiarkan dan kadang-kadang ada penggrebekan polisi dan Satpol PP ini.

 

Seorang tukang tambang sedang memotong batu paras di tebing Tukad Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali,  yang kualiatasnya cukup tinggi. Foto Anton Muhajir

Seorang tukang tambang sedang memotong batu paras di tebing Tukad Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, yang kualiatasnya cukup tinggi. Foto Anton Muhajir

 

Izin Tambang

Putu Agus Budiana Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali mengatakan untuk mendapat izin produksi tambang di sungai memang cukup berliku, menyangkut izin di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat karena status sungai di Bali adalah area strategis nasional.

“Perda soal penambangan belum ada sama sekali. Kita hanya instansi teknis dalam proses perizinan. Penambangan masyarakat susah, mereka harus memetakan area eksplorasi dengan titik kordinat temasuk di tanah sendiri karena ini pemanfaatan sumber daya alam,” jelas Agus.

Di Bali semua area bisa jadi wilayah penambangan kecuali Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Danau Buyan dan Beratan, Kuta, Denpasar, Nusa Dua, Kaldera Batur, dan daerah konservasi lain. Namun untuk mendapat izin eksplorasi dan produksi cukup banyak seperti laporan lengkap eksplorasi, izin produksi, studi kelayakan, rencana tambang, bukti kepemilikan tambang, dan lainnya. Kemudian Izin lingkungan dari badan terkait di wilayah tambang dan rekomendasi teknis dari Dinas PU Bali.

Bisa saja ada Izin Penambangan Rakyat untuk mengakomodasi pertambangan masyarakat setempat dengan peralatan sederhana namun harus ditetapkan dulu Wilayah Pertambangan Rakyat oleh pemerintah daerah setempat.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Bali menyebutkan pulau Dewata ini tidak memiliki sumberdaya alam pertambangan yang sifatnya strategis seperti migas dan batubara maupun sumberdaya pertambangan vital seperti emas dan tembaga.

 

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

 

Bali hanya memiliki bahan galian Golongan C yaitu  beberapa mineral anorganik. Misalnya batu kapur. Batu kapur dalam penamaan geologi disebut batu gamping atau limestone. Batu kapur merupakan batuan sedimen yang tersusun atas garamgaram karbonat (CaCO3).

Batu kapur merupakan bahan galian yang dominan dari sumberdaya bahan galian di Bali. Potensinya mencapai 10.217.426.000 ribu m3. Terutama terdapat di Kabupaten Klungkung, khususnya di Pulau Nusa Penida sebesar 97,87% dari total cadangan. Cadangan batu kapur lainnya terdapat di Kabupaten Badung (2,06%), Jembrana (0,05%) dan Buleleng (0,02%).

Kemudian batu andesit. Batu andesit merupakan batu beku yang terjadi akibat melelehnya magma keluar dari bumi melalui zona-zona rekahan. Jumlah cadangan batu andesit mencapai 655.515.000 ribu m3. Andesit terbesar terdapat di Kabupaten Buleleng (67,18%), disusul Karangasem (30,51%). Sisanya terdapat di Kabupaten Jembrana (2,29%) dan Bangli (0,02%).

Ada juga pasir batu atau sirtu. Sirtu merupakan muntahan gunung vulkanik sidemen hasil rombakan batuan terdahulu biasanya diendapkan oleh aliran air. Jumlah cadangan sirtu sebesar 653.279.000 ribu m3, terutama terdapat di Kabupaten Karangasem (68,88%) dan Bangli (22,96%). Sisanya terdapat di Kabupaten Jembrana (3,34%), Klungkung (3,33%), Buleleng (1,41%) dan Tabanan (0,08%).

Berikutnya batu padas. Batu padas/batu paras/trass terbentuk akibat transportasi material vulkanik/gunung api melalui media air sehingga terbentuk lapisan-lapisan atau gradasi yang kemudian mengeras atau terkomposisi akibat tekanan. Di Bali terdapat beberapa jenis batu padas di antaranya adalah batu paras halus dengan butiran halus dan homogen yang biasanya digunakan untuk pembuatan ukiran dan patung.

Jenis lain adalah batu paras kasar dengan butir yang tidak homogen mengandung fragmen vulkanik dan biasanya digunakan sebagai ornamen eksterior seperti tembok gerbang dan dinding luar bangunan. Terdapat pula batu paras yang mengandung lempung vulkanik, ditemui di Desa Taro, Gianyar.

Jumlah cadangan batu padas di Bali tahun 2009 mencapai 415.040.400 ribu m3, terutama terdapat di Kabupaten Gianyar (48,18%) dan Tabanan (45,34%). Selebihnya terdapat di Kabupaten Bangli (4,82%), Badung (0,94%) dan Jembrana (0,72%).

Penambangan lain adalah tanah urug, tanah liat, batu lahar, batu tabas, dan batu apung. Kegiatan penambangan bahan galian Golongan C di Bali tahun 2009 meliputi luas areal galian 2.689 ha, tersebar pada 8 kabupaten (kecuali kota Denpasar). Terkonsentrasi pada tiga kabupaten yaitu Badung, Karangasem dan Buleleng.

Catatan pemerintah menyebut kegiatan pertambangan hanya batuan (pasir, batu, tanah urug, trass) untuk menunjang pembangunan fisik. Sebagian dilakukan tanpa izin, merusak lingkungan, dengan sentra penambangan di Kabupaten Karangasem, Badung, dan Bangli.

 

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

Lokasi penambangan dari pinggir sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Tebing makin compang camping karena ditambang. Foto Anton Muhajir

 

Tanpa Izin

Kegiatan penggalian galian golongan C di Bali pada tahun 2009 dilakukan oleh 1.1.098 pengusaha, tersebar di seluruh kabupaten/kota namun sebagian besar yaitu 91,07% dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki izin.  Usaha penggalian terbanyak terdapat di Kabupaten Gianyar dan seluruhnya merupakan usaha tanpa izin. Usaha penggalian di daerah ini berupa penggalian tanah urug, tanah liat dan batu padas. Penggalian tanah liat terutama untuk menunjang usaha pembuatan batu bata sedangkan penggalian batu padas sebagai bahan ornamen bangunan bercorak arsitektur Bali dan bangunan pura.

Usaha di Kabupaten Karangsem yang merupakan pusat penggalian sirtu juga sebagian besar dilakukan oleh usaha illegal atau non Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD). Penggalian sirtu di Bangli khususnya di kaki Gunung Batur juga tidak dilengkapi dengan SIPD. Begitu juga penggalian di daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha penggalian di Bali masih sangat rendah kesadarannya dalam mentaati peraturan yang ada.

Produksi penggalian di Bali tahun 2009 mencapai 147.065 ribu m3, di mana 82% dihasilkan dari usaha penggalian SIPD dan sisanya 18% dari usaha penggalian Non-SIPD. Usaha penggalian Non-SIPD mencapai 91% dari seluruh usaha penggalian yang ada, akan tetapi produksinya hanya menyumbang 17,57% dari total produksi. Hal ini menunjukkan usaha penggalian Non-SIPD merupakan usaha dengan skala kecil.

Dilihat dari jenisnya, produksi usaha penggalian SIPD didominasi oleh dua jenis bahan galian yaitu sirtu sebesar 47,33% dan batu kapur 41,25%. Sirtu terutama dihasilkan di Kabupaten Karangasem (95,88%) yang dilakukan pada 29 lokasi dan batu kapur dari Kabupaten Badung (99,41%) yang dilakukan pada 9 lokasi.

Laporan SLHD terakhir, 2015 tak menyantumkan data terbaru terkait penambangan. Hanya mencatat sisa potensi bahan galian golongan C sebesar 13,94 miliar meter kubik.

 

Foto udara sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali yang berubah bentuk karena ditambang sejak awal tahun 2000. Foto : savetukadpetanu.org

Foto udara sungai Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali yang berubah bentuk karena ditambang sejak awal tahun 2000. Foto : savetukadpetanu.org

 

Sementara dari konfirmasi terakhir dengan ESDM Dinas PU Bali, tidak ada data detail karena peralihan wewenang ke provinsi baru tahun ini. Agus konfirmasi areal dan jenis tambang berkurang misalnya sudah tak ada batu andesit. Kemudian sirtu di Klungkung sudah tutup. Dari 59 izin pertambangan yang diajukan, hanya 8 yang sudah validasi.

“Kegiatan pertambangan di aliran sungai Petanu semuanya tanpa izin dan melanggar UU Pertambangan dan Lingkungan Hidup,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riyadi. Namun toh masih berlangsung ‘aman’ hingga kini.

 

Tahun Ini Masa Penting Pemerintah Beraksi Nyata Pulihkan Lingkungan

Alat berat menumbangkan pohon-pohon di lahan gambut dalam masih terjadi tahun lalu. Hutan gambut tersisa terus terancam. Apakah tahun ini, PP Gambut sudah bisa diterapkan di lapangan? Foto: jaringan Masyarakat Gambut Riau

Alat berat menumbangkan pohon-pohon di lahan gambut dalam masih terjadi tahun lalu. Hutan gambut tersisa terus terancam. Apakah tahun ini, PP Gambut sudah bisa diterapkan di lapangan? Foto: jaringan Masyarakat Gambut Riau

 

 

 

Lebih dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menata kelola lingkungan termasuk kehutanan negeri ini. Ada yang positif, dan masih ada juga pertentangan. Tahun 2017, dinilai sebagai masa cukup berat bagi pemerintahan ini untuk menunjukkan kerja atau implementasi beragam rencana, mengingat pertengahan 2018 mulai masuk masa pemilihan Presiden 2019.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, 2017 jadi pembuktian kerja konkrit pemerintah Joko Widodo. ”Untuk serius dan konsisten memulihkan lingkungan dan kehidupan bangsa yang sedang sakit,” katanya di Jakarta.

Kebijakan pemerintah, katanya, masih terbelah, ada beberapa kemajuan sektor lingkungan dan kehutanan tahun lalu, seperti pemerintah memberikan akses kelola hutan kepada rakyat.

Namun, katanya, sisi lain, pemerintah memberikan kemudahan berlebihan pada investasi merusak hutan, lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.

”Ketidakkonsistenan itu masih terjadi hingga kini. Perlu membuktikan negara hadir di tengah masyarakat sebagai komitmen nyata ataukah hanya janji kosong,” katanya.

Dia mengingatkan, permasalahan lingkungan masih terus menghantui tahun ini, seperti bencana ekologi, konflik agraria dan sumber daya alam, korupsi serta kejahatan lingkungan.

”Aksi perlu diperbanyak, tahun ini waktu efektif untuk betul-betul memperbaiki tata kelola hutan,” kata Aditya Bayunanda, Manajer Tranformasi Pasar Komoditas kehutanan WWF- Indonesia kepada Mongabay.

Dia mengatakan, pemerintah pusat sudah memiliki landasan kuat lewat berbagai kebijakan. Hanya, perlu politicall will dalam membumikan keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat.

 

 

 

Hutan gambut dalam berubah jadi kebun sawit di Riau dengan penanganan kasus tak jelas termasuk terhadap perusahaan penggarap yang berdalih menjadi 'bapak angkat.' Ada larangan pembukaan lahan gambut, ada PP Gambut, dan aturan lain-lain, apakah hal-hal macam ini akan terus terjadi ke depan? Foto: KLHK

Hutan gambut dalam berubah jadi kebun sawit di Riau dengan penanganan kasus tak jelas termasuk terhadap perusahaan penggarap yang berdalih menjadi ‘bapak angkat.’ Ada larangan pembukaan lahan gambut, ada PP Gambut, dan aturan lain-lain, apakah hal-hal macam ini akan terus terjadi ke depan? Foto: KLHK

 

 

 

 

Kelola hutan

Akhir tahun lalu, kemajuan pemerintahan Jokowi dalam mengimplementasikan komitmen pengelolaan hutan kepada rakyat melalui perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat. Pada 2017, kata Yaya, perlu lebih ditingkatkan. ”Hingga kini luasan masih jauh dari target,  12,7 juta hektar,” katanya.

Untuk itu, perlu ada komitmen bersama baik pemerintah pusat, daerah maupun kelompok masyarakat sipil yang mendampingi komunitas hingga gerakan lebih cepat dan meluas.

”Resolusi konflik tenurial menjadi bagian tak terpisahkan dalam akses kelola masyarakat. Sering tumpang tindih dengan konsesi korporasi,” katanya.

Selain itu, proses pengukuhan kawasan hutan melambat sejak 2014, dengan capaian hingga 68,9%. ”Jika tak tuntas, akan memperbesar risiko timbul konflik dalam pemanfaatan hutan dan konflik lain,” Syahrul Fitra, Peneliti Auriga kepada Mongabay.

Kondisi ini, katanya, karena penerapan proses koordinasi dan supervisi lintas kementerian dan lembaga masih lemah. Beberapa intrumen terkait kehutanan, katanya, tak menguntungkan kelompok masyarakat terdampak pembangunan.

”Antar kementerian dan lembaga terlihat masih saling menunggu dalam inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam hutan yang masih menjadi utang.”

Mulai 15 November 2016, lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) berlaku efektif, yang menjadi langkah positif.

Yayasan Auriga menyebutkan, dengan pengakuan itu permasalahan bisa meminimalisasi pembalakan liar. Meskipun begitu, pengawasan tak boleh lengah. Bukan mustahil, lewat SVLK (sertifikasi verifikasi legalitas  kayu)—bagi yang pegang sertifikat ini bisa serta merta dapat lisensi FLEHT—malah jadi ajang bersembunyi pelaku illegal logging.

Greenpeace mendesak pemerintah konkrit dan konsisten dalam komitmen Nationally Determined Contributions (NDC).

Leonardo Simanjuntak, Kepala Greenpeace di Indonesia menggarisbawahi sektor kehutanan 2017 akan menuntut konsistensi kebijakan, seperti: moratorium ekspansi perkebunan sawit, izin konsesi hutan primer dan kawasan gambut. Juga, restorasi lahan gambut yang jadi target BRG dan penegakan hukum tegas dan keras.

”Implementasi seperti restorasi gambut masih terhalang dengan ada kelemahan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait,” katanya saat dihubungi Mongabay melalui surat elektronik. Padahal, restorasi gambut jadi komitmen Indonesia pada COP21 di Paris.

Soal moratorium, katanya, GP menilai masih ada titik kelemahan. ”Ada inkonsistensi antara pemerintah pusat dan daerah.”

Banyak moratorium izin konsesi mendapatkan ‘pemutihan’ hingga terjadi deforestasi kala mengeluarkan konsesi dari hutan.

Terkait moratorium sawit juga masih terjadi pertentangan dari anggota DPR dan pelaku usaha. Pemerintah, perlu tegas melihat lebih jernih.

”Kami tak menentang apriori industri sawit, tetapi fakta menyebutkan hutan menyusut signifikan karena ekspansi sawit,” katanya mengatakan, peningkatan produksi melalui intensifikasi seharusnya menjadi peluang keberlanjutan.

 

 

 

Penegakan hukum

Mengenai penegekan hukum, Syahrul menilai sebagai salah satu pekerjaan rumah yang harus diperbaiki tahun ini.  Tahun lalu, ada beberapa putusan, seperti PT Bumi Mekar Hijau, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Merbau Pelelawan Lestari dan PT Nusantara Sawit Persada menunjukkan kepada publik korporasi perusak hutan mampu diminta pertanggungjawaaban.

”Perlu disadari kasus ini tunggakan rezim sebelumnya. Kejelasan tindak lanjut korporasi kasus karhutla 2015 masih belum jelas,” katanya.

Praktik ‘salah urus’ tata kelola hutan di hulu dipercaya sebagai korupsi. ”Kami akan bekerjasama lebih erat dengan KPK tahun 2017,” ucap Leonardo.

Catatan penegakan hukum sektor kehutanan dan lingkungan hidup masih perlu dibenahi. ”Kita apresiasi upaya serius Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penuntutan, tetapi masih prihatin atas ketidakkonsistenan pengadilan dalam memberikan hukuman bagi penjahat lingkungan,” katanya.

 

 

 

 

Satgas KLHK kala turun lapangan memantau konsesi tebu yang menjadi kebun sawit akhir tahun lalu. Bagaimana kelanjutan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran ini? Mari lihat pada 2017. Foto: Humas KLHK

Satgas KLHK kala turun lapangan memantau konsesi tebu yang menjadi kebun sawit akhir tahun lalu. Bagaimana kelanjutan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran ini? Mari lihat pada 2017. Foto: Humas KLHK

 

 

 

 

Banyak keputusan hakim memberikan hukuman sangat ringan, hingga tak menimbulkan efek jera.

Monitoring dalam moratorium izin dan konversi lahan, katanya,  perlu kuat dengan penyertaan penegakan hukum. Jika 2016, pengurangan titik api karena kontribusi musim yang lebih basah, pemerintah tak boleh lengah pada 2017.

”Harus bersiap menghadapi musim tak seramah 2016,” kata Yaya.

Seiring itu, penegakan hukum perlu didorong dengan transparansi sistem informasi tata kelola, tata ruang dan peta kehutanan.

Kebijakan Satu Peta, katanya, mesti diseriusi, tak hanya bicara informasi geospasial juga komitmen memberikan akses publik seluas-luasnya dalam informasi tata kelola hutan.

 

 

 

Hutan Papua

Menurut dia,     hutan primer dan gambut Papua juga harus menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

”Deforestasi meluas, baik logging maupun ekspansi perkebunan sawit,” katanya.

Rencana konversi jutaan hektar hutan di selatan Papua untuk pertanian beras, biofuel dan sawit sangat menghawatirkan. Papua akan kehilangan hutan hujan tropis dengan masif.

Fakta memperlihatkan, cadangan hutan hujan di Indonesia di Sumatera dan Kalimantan,  sudah lenyap. ”Apakah akan membuat Papua kehilangan hutan hujan seperti di Sumatera dan Kalimantan?”

Papua memiliki posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim di dunia bersama Brazil (Amazon) dan Kongo. Jika deforestasi berlanjut, kepercayaan dunia terhadap di Indonesia akan terancam.

Untuk hak kelola warga, Greenpeace mengapresiasi pemberian pengakuan pemerintah terhadap hutan adat di pengunjung tahun 2016. ”Tetapi luasan terlalu kecil dibandingkan jutaan hektar yang diberikan kepada konsesi logging, sawit dan tambang,” katanya.

Dia berharap, 2017, Presiden menyerahkan penetapan hutan adat berlipat ganda. Termasuk hutan adat dan kearifan lokal masyarakat Papua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kala Tambang Emas Ancam Kesehatan Warga Jambi (Bagian 4)

Lokasi tambang terbuka di Kampung Limo, Jambi. Tampak anak-anak bermain di depatnya dengan bebas. Foto: Elviza Diana

Lokasi tambang terbuka di Kampung Limo, Jambi. Tampak anak-anak bermain di depannya dengan bebas. Mereka terancam tak hanya jadi korban jatuh ke lubang atau kolam tambang , proses memisah emas yang menggunakan mercuri juga membahayakan kesehatan warga. Foto: Elviza Diana

 

 

 

Puskesmas Pasar Baru,  Kecamatan Tabir,  Kabupaten Merangin tampak lengang pagi ini. Hanya terlihat antrian beberapa perempuan menggendong anak dan beberapa orangtua seperti kesulitan berjalan.

Suara batuk dan rengekan terdengar keras, memecah keheningan ruang antrian bercat putih. Mak Ida, demikian orang-orang memanggil, baru keluar dari ruangan dokter yang sedang bertugas.

Sudah seminggu ini, Ida mengeluhkan gatal di telapak kaki dan tangan. Sudah berbagai macam obat yang dibeli di apotek tak mampu menghilangkan rasa gatal.

 

Baca juga: Petaka di Lubang Jarum Tambang Emas Merangin (Bagian 1)

 

Hasan Basri,  Kepala Puskemas Pasar Baru mengatakan, gatal diderita Mak Ida adalah alergi. Ida bukanlah orang pertama yang menderita alergi ini.

Kala kemarau,  banyak pasien datang mengeluhkan gatal-gatal. “Kalau kemarau, banyak datang gatal-gatal karena iritasi. Gatal-gatal berbeda dengan yang biasa karena kuman dan bakteri. Rata-rata penyembuhan memakan waktu cukup lama.”

Sungai-sungai di Kecamatan Tabir, tak terlepas dari jejeran dompeng yang mengeruk emas bercampur lumpur dan pasir.  Setiap hari,  limbah tambang emas mengalir ke sungai yang bermuara di Sungai Batang Merangin melintasi Pasar Bawah Bangko.

 

Baca juga: Cerita dari Desa Para Perempuan Pendulang Emas (Bagian 2)

 

Tak hanya di Tabir, penambangan emas tradisional ini juga menjalar hampir semua Kecamatan di Merangin. Hasan mengatakan, hingga kini, belum menemukan pasien diduga terkena merkuri. Namun, dia membenarkan kalau dari tahun ke tahun yang terkena alergi kulit makin mewabah dan sulit teratasi.

“Ini kan memerlukan kajian lanjutan untuk mengetahui apakah itu oleh merkuri atau tidak. Kalau pasien dengan penyakit itu pasti ada, tapi kami tidak bisa menyimpulkan itu karena merkuri atau tidak,” katanya.

Dari penelusuran Mongabay di lapangan, dompeng-dompeng yang merajalela di sepanjang Sungai Tabir ini memerlukan modal cukup banyak. Untuk satu alat dompeng, membutuhkan biaya sekitar Rp20-30 juta sampai siap beroperasi.

Air raksa (merkuri) dibeli para penambang harga Rp800.000-Rp1 juta setiap kilogram. Air raksa ini untuk sekali pencucian mengikat  butir-butir emas hingga terlepas dari batuan.

Endapan air raksa (Hg ) ini disaring pakai kain untuk peroleh sisa-sisa emas. Selanjutnya, air sisa pencucian langsung dibuang ke sungai.

 

Baca juga: Tambang Emas Gerus Lahan Pertanian Sungai Batanghari pun Makin Merana (Bagian 3)

 

Penggunaan air raksa nyata dalam tambang tradisional– dari pemantauan kualitas air 2016 dilakukan BLHD Jambi lewat beberapa sample khusus di Kelurahan Pasar Bangko, Merangin–, hasil jauh di bawah standar baku mutu air batas aman 0,001 mg/L.

Resmansyah, Subbid Kendali Kerusakan Lingkungan engatakan, parameter pengukuran merkuri tak memenuhi standar penentuan kadar merkuri.

“Karena pengukuran kita lakukan di laboratorium ini hanya mengambil sample, untuk kadar mercuri tak bisa dipakai jadi patokan. Kita belum ada alat yang memenuhi standar pengukuran merkuri,” katanya.

Dari Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air 2016 oleh BLHD Jambi mendapatkan kadar besi tinggi lebih dari baku mutu di beberapa titik sample seperti Sungai Kelurahan Pasar Bangko 0,566 mg/L, standar baku mutu 0,3 mg/ L.

 

 

 

 

Puskesmas Pasar Barum sarana layanan kesehatan yang berada di tengah marak aktivitas tambang emas di Kecamatan Tabir. Foto: Elviza Diana

Puskesmas Pasar Barum sarana layanan kesehatan yang berada di tengah marak aktivitas tambang emas di Kecamatan Tabir. Foto: Elviza Diana

 

 

 

 

Pengambilan titik sampel di Desa Batu Kucing, Sarolangun, juga mencapai tiga kali lipat dari nilai baku mutu yaitu 0,9, lebih mencengangkan Desa Sarolangun Kembang kadar Besi sepuluh kali lipat dari baku mutu yaitu 3,09 mg/L.

Angka ini cukup mencengangkan, karena anak-anak Sungai Batanghari, masih sebagai sumber air minum bagi hampir sebagian besar masyarakat Jambi. Kandungan besi melebihi baku mutu tentu menjadi catatan pemerintah.

Untuk pencemaran logam berat, khusus merkuri tak bisa hanya melalui media air. Merkuri, katanya, memiliki sifat mudah terserap di lingkungan, harus melalui pengecekan di subtract dan biota.

Charles P. H Simanjuntak, Pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB mengatakan, analisis kandungan logam berat bukan hanya pada air , terlebih pada biota akuatik seperti ikan.

 

 

 

 

Penentu kadar merkuri

Logam berat masuk ke tubuh biota akuatik seperti ikan melalui beberapa jalur seperti difusi permukaan kulit, insang (pernapasan) dan rantai makanan dan bisa terjadi proses akumulasi logam berat.

Akumulasi logam berat, katanya,  terjadi karena logam berat dalam tubuh organisme cenderung membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik dalam tubuh organisme.

Dengan logam berat terfiksasi dan tak terekskresikan oleh organisme bersangkutan, secara berkelanjutan, bertambah selama hidup organisme itu.  Peristiwa ini dinamakan bioakumulasi.

“Apakah sudah terjadi pencemaran logam berat di suatu sungai (badan air) bisa kita jawab dengan analisis logam berat pada tubuh biota akuatik,” katanya.

Menurut Charles, ikan yang bisa jadi indikator adalah yang memenuhi persyaratan seperti, mampu mengakumulasi bahan cemaran tanpa terbunuh, dan dalam jumlah banyak di areal studi. Lalu, hidup jangka waktu lama, punya ukuran memadai untuk analisis, mudah diambil dan tak cepat rusak.

“Beberapa faktor yang kita harus perhatikan dalam analisis logam Hg dalam tubuh ikan, diantaranya spesies, ukuran panjang ikan dan organ target.”

Beberapa hal perlu perhatian untuk pengecekan misal, apakah ikan masuk kategori predator (pemakan ikan atau crustasea), ikan pemakan plankton, atau lain-lain. Tak hanya itu,  organ harus dianalisa berbeda-beda karena kosentrasi logam pada hati, dan daging ikan berbeda-beda. (Habis)

 

 

 

 

Sungai Batang Merangin, mulai tercemar. Setiap hari limbah pertambangan emas mengalir hingga air sungai berubah warna. Foto: Elviza Diana

Sungai Batang Merangin, mulai tercemar. Setiap hari limbah pertambangan emas mengalir hingga air sungai berubah warna. Foto: Elviza Diana

 

 

 

 

 

 

Kala Konflik Lahan dengan Perusahaan Malah jadi Tersangka, Warga Adat Protes

Para perempuan dari masyarakat adat Huta Tungko Nisolu, membawa balita ikut aksi mendesak penghentian ketua adat mereka jadi tersangka atas tuduhan rusak hutan. Selama ini, komunitas ini getol tolak TPL, yang masuk wilayah adat mereka ada ambil hutan mereka. Foto: Ayat S Karokaro

Para perempuan dari masyarakat adat Huta Tungko Nisolu, membawa balita ikut aksi mendesak penghentian ketua adat mereka jadi tersangka atas tuduhan rusak hutan. Selama ini, komunitas ini getol tolak TPL, yang masuk wilayah adat mereka ada ambil hutan mereka. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, bersama ratusan masyarakat adat, dua pekan lalu unjukrasa di Kantor Bupati Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara. Mereka membawa berbagai atribut dan berbagai selebaran bertuliskan tuntutan menolak kriminalisasi masyarakat adat.

Dalam aksi, warga adat terdiri dari orangtua dan anak muda ini, menuntut agar Pemerintah Tobasa, segera menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar mempercepat penutupan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), dianggap menebang kayu hutan dan mengganti pohon eukaliptus. Mereka menuding kondisi ini memicu penggundulan hutan lindung dan hutan adat di Tano Batak.

Mereka juga menuntut kepolisian Polres Tobasa, menghentikan kriminalisasi masyarakat adat Matio dan Huta Tungko Nisolu. Komunitas adat ini kerap aksi penolakan perusakan hutan adat oleh perusahaan.

Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak, kepada Mongabay mengatakan,  ada beberapa tuntutan yaitu menghentikan proses hukum terhadap warga adat Matio dan Huta Tungko Nisolu yang jadi tersangka oleh Polres Tobasa, atas laporan TPL dengan tuduhan membakar hutan. Tuntutan lain, menghentikan kriminalisasi masyarakat adat, dan menghentikan aktivitas TPL di wilayah adat.

Mereka juga menuntut segera pengesahan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Tobasa.

Tampak dalam aksi, para ibu orasi depan pintu masuk Kantor Buoati Tobasa. Aksi mereka dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sebelumnya Polres Tobasa, atas laporan TPL, menetapkan empat warga adat Matio sebagai tersangka perambahan hutan, masing-masing Berlin Silaen, Hotman Siagian, Parlindungan Siagian, dan Parasian Siagian. Mereka warga Dusun Matio, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Tobasa.

Polisi juga menetapkan Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Tungko Nisolu, warga Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Tobasa sebagai tersangka perambahan dan pembakaran hutan.

“Mereka jadi tersangka, selama ini aktif menolak perusakan hutan negara dan hutan adat oleh TPL. Ini membuat perusahaan mengatur strategi mencari sela agar membungkam mereka, salah satu dengan tuduhan perusakan dan pembakaran lahan,” ucap Simanjuntak.

Dia merasa aneh. Warga adat ini, katanya, turun temurun menjaga hutan agar tak rusak, malah jadi tertuduh pembakar dan perambah hutan. “Ini bentuk kriminalisasi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia curiga kalau perusahaan melaporkan para tokoh adat Batak itu ke polisi, berawal protes masyarakat adat Matio dan Tungko Nisolu terhadap TPL yang memasuki wilayah adat mereka.

Warga adat marah pada TPL yang merusak makam leluhur dan tanaman pertanian, serta sumber air yang turun temurun mereka jaga.

TPL melaporkan masyarakat adat membakar hutan. “Hutan mana yang dibakar, karena di desa mereka hutan sudah habis dibabat TPL. Begitu juga menebang hutan, hutan yang mana?”

Simanjuntak mendesak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap warga, sebaliknya, menuntut polisi menyelidiki dugaan perambahan hutan adat oleh TPL.

Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Huta Tungko Nisolu, mengatakan, sudah lebih 10 kali dipanggil kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dia menolak semua tuduhan padanya. Dia tak pernah membakar, merusak hutan seperti tuduhan TPL melalui laporan karyawan perusahaan ke Polres Tobasa.

Turun temurun, dia sudah tinggal di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Tobasa. Desa itu, ditemukan leluhurnya, dan selama ini sebagai lahan bertani padi.

Dia merasa aneh kala sejumlah orang mengaku karyawan TPL melarang beraktivitas di hutan adat mereka. Saat beberapa orang TPL datang, dia tengah membakar sampah bekas rumput dan jagung yang sudah panen. Atas dasar itu, dia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membakar dan merusak hutan.

“Ini tanah adat yang sudah kami tempati turun temurun dan jadi lahan pertanian. Eh, tiba-tiba perusahaan kayu itu datang bilang ini lahan mereka. Kalau mereka punya izin, kami punya surat adat. Dulu mana ada sertipikat tapi tanda batas ada disitu sampai sekarang bisa saya tunjukkan.”

Saurlin Siagian, Peneliti dari Hutan Rakyat Intitute (HaRI), mengatakan, negara harus mengimplementasikan dan proses pengadministrasian pengakuan hak masyarakat adat.

Dia mengatakan, ada masalah pengetahuan dari para birokrat lokal yang masih memakai ilmu lama, yaitu melihat tanah sebagai wilayah kuasa negara tanpa memperhatikan dan mengakui alas hak lain seperti hak-hak tradisional dan adat.

 

 

 

 

Komunitas adat unjuk rasa di Kantor Bupati Toba Samosir desak hentikan kriminalisasi warga oleh perusahaan. Foto: Ayat S Karokaro

Komunitas adat unjuk rasa di Kantor Bupati Toba Samosir desak hentikan kriminalisasi warga oleh perusahaan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Kenapa Karst Karawang Selatan Perlu Diselamatkan? Ternyata Ini Alasannya…

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terletak di garis katulistiwa yang membentang dari barat sampai ke timur. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beragam seperti potensi karst. Karst merupakan kawasan dengan bentang alam unik yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (batu gamping).

Kawasan karst di Indonesia memiliki bentang alam dengan luas hingga 154.000 km2. Sedangkan di Pulau Jawa, luasan kawasan karst mencapai  11.000 km2. Kawasan kars di Jawa yang tidak terputus itupun menjadi incaran industri ekstraktif seperti pabrik semen.

Sehingga banyak pabrik – pabrik semen yang berlomba berinvestasi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya.  Padahal efek yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kerusakan alam saja, tetapi juga menimbulkan konflik sosial berkepanjangan.

 

Kawasan bentang karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang ditambang untuk industri semen. Foto : walhijabar.org

Kawasan bentang karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang ditambang untuk industri semen. Foto : walhijabar.org

 

Oleh karena itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menolak pertambangan karst dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin pertambangan pabrik semen PT Mas Putih Belitung (MPB) di wilayah selatan, karena lokasi yang diusulkan termasuk kawasan karst.

“Kawasan bentang alam karst di wilayah Pangkalan (Karawang selatan) itu tidak boleh ditambang untuk menjaga kondisi lingkungan agar tidak rusak,” katanya seperti dikutip dari berita Antara di Karawang, Minggu (01/01/2017).

Menurut dia, sampai saat ini tidak ada izin atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemkab Karawang terkait ekspolitasi kawasan karts Pangkalan untuk pabrik semen.

 

Karst Rusak

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengapresiasi sikap Bupati Karawang yang berani menolak pertambangan karst. Langkah tersebut dinilai tepat mengingat kondisi karts di selatan Jabar sudah dalam keadaan rusak.

Sejauh ini, Walhi mengamati sebanyak 40% kondisi karst di Jabar dalam keadaan rusak dan habis karena ditambang. Kawasan karst yang rusak terjadi di Bandung Barat, Sukabumi, Karawang dan Cirebon.

“Untuk kasus yang di Karawang itu izin ekpslorasinya (sebetulnya) sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui Peraturan Gubernur  berdasakan UU Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah). Dan untuk izin lingkungan dikeluarkan oleh Kabupaten. Semoga Pemkab Karawang bisa teguh pada komitmen menjaga lingkungan, ” kata Dadan, saat ditemui Mongabay di Kantor Walhi, di Cikutra, Bandung, Rabu (03/01/2017).

Dadan mengaku sudah meminta Pemprov Jabar untuk tinjau ulang perizinan pertambangan pada audensi bersama Wakil Geburnur Jabar, Deddy Mizwar dan Badan Pengelolaan Linkungan Hidup Daerah(BPLHD) Jabar di tahun 2014 lalu.

 

Alat berat yang digunakan untuk aktivitas penambangan karts yang beroperasi di kawasan Gunung Hawu, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Keberadaan pertambangan tersebut mengganggu ekosistem di kawasan tersebut.Foto : Bayu Aulia/Perimatrik Mapala Telkom

Alat berat yang digunakan untuk aktivitas penambangan karts yang beroperasi di kawasan Gunung Hawu, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Keberadaan pertambangan tersebut mengganggu ekosistem di kawasan tersebut.Foto : Bayu Aulia/Perimatrik Mapala Telkom

 

Berdasarkan catatan Walhi, sejauh ini ada sekitar 620 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan para pengusaha tambang. Total wilayah pertambangan berdasarkan IUP tersebut bisa mencapai 330.000 hektar. Perlu diketahui, setiap IUP bisa mengeksploitasi tambang mulai dari 10 hektare sampai 400 hektare.

Dadan berujar masih banyak kekurangan mengenai regulasi dan pengawasan terkait penambangan karst. Pasalnya,  ada perusahaan tambang di kawasan karst Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang izinnya sudah selesai tahun 2012. Namun, bekas galian tambangnya dibiarkan terbengkalai tanpa dilakukan rehabilitasi serta reklamasi sampai saat.

“Masih ada kelemahan pada tahapan kebijakan sehingga para pengusaha leluasa menambang karst. Seharusnya aturan diperketat dan pemerintah jangan memberi izin tambang jika tidak sesuai dengan kajian. Kami menuntut agar Pergub tahun 2014 dicabut dan dibuatkan kembali aturan dengan benar,” ucap dia.

Sementara itu, akademisi geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Bramantyo, mengungkapkan bahwa karst memiliki dua fungsi yang berbeda. Karst bisa dimanfaatkan dengan ditambang untuk menghasilkan bahan baku semen untuk pembangunan. Disisi lain juga karst penting untuk menjagat cadangan air.

Menurut Budi, aturan tata kelola karst telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.17 tahun 2012. Dalam Permen disebutkan status dan kriteria kawasan bentang alam karst. Kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai kawasan lindung nasional.

Permen tersebut juga mengklasifikasikan karst menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), yang terdiri dari bentang eksokart dan endokarst serta mata air permanen yang berada dalam karts. Eksokarst adalah bentukan morfologi pada kawasan karst yang dijumpai dipermukaan yang terbentuk secara alamiah. Endokarst adalah fenomena yang dapat dilihat dibawah permukaan, dicirikan oleh adanya sistem perguaan dan aliran air tanah bawah permukaan.

Budi mengatakan, Permen tersebut hanya menujukan kirteria KBAK yang harus dilindungi saja. Tetapi diluar kawasan itu, diperbolehkan karst untuk ditambang. Pertambangan memang telah berangsur lama tetapi baru ditetapkan aturan tahun 2000. Tapi aturan tersebut banyak diprotes karena  cenderung mementingkan tambang dan barulah muncul aturan baru di Permen tersebut.

 

Kawasan bentang alam karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang terancam pertambangan. Permen ESDM No.17 tahun 2012 mengatur tentang tata kelola sebagai kawasan lindung geologi nasional. Foto : walhijabar.org

Kawasan bentang alam karst Citatah, Padalarang, Bandung Barat yang terancam pertambangan. Permen ESDM No.17 tahun 2012 mengatur tentang tata kelola sebagai kawasan lindung geologi nasional. Foto : walhijabar.org

 

Budi menerangkan saat ini karst Jawa Barat dalam kondisi status quo atau sama seperti dulu (tidak berbeda). Lalu kondisi beberapa karst di Jabar belum banyak ditetapkan sesuai aturan Permen.

“Ya jadi begini, kita pun tidak bisa munafik karena kita juga masih butuh semen untuk pembangunan. Jadi artinya kita harus mencari win-win—solution untuk kepentingan bersama. Aspek lingkungan oke dengan tetap terjaga airnya, tapi juga industri masih punya peluang,” ucap Budi yang dihubungi kepada Mongabay.

Budi menegaskan, terpenting dalam menyikapi persoalan tambang tergantung  masyarakat yang tinggal disekitar karst. Apabila dari aspek kehidupan masyarakat menerima  dan tidak ada masalah, tambang bisa dilakukan.

“Kalau karst pangkalan di Karawang, sebenarnya masuk KBAK. Artinya tidak bisa ditambang. Saya kira Permen tersebut juga mesti jadi bahan evaluasi untuk pertambangan,” tutup Budi.

 

Karst Sejarah Tarumanegara

Di tempat terpisah, Peneliti Geologi T Bachtiar, mengatakan karst di Pangkalan, Karawang selatan memiliki nilai sejarah sangat tinggi karena berkaitan dengan kerajaan Tarumannagara di Batu Jaya. Di komplek tersebut terdapat banyak candi yang terbuat dari bata merah. Supaya bata merah tersebut tahan lama sehingga diplester/dilepa dengan kapur bakar yang memanfaatkan karst dari Pangkalan.

“Karst yang memiliki nilai arkeologi seperti di Pangkalan seharusnya dikonservasi dan dimanfaatkan bukan dalam bentuk barang melainkan jasa. Misalnya geowisata, geotrek dan geopark. Di karst Pangkalan menggoreskan sejarah bagaimana orang zaman dulu memanfaatkan karst dengan begitu bijaksana,” kata dia.

Dia menuturkan Kerajaan Tarumanagara dibangun oleh hampir 12 generasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa kearifan lokal Sunda dulu begitu memperhatikan karst dari semua aspek kehidupan. Bentuk karst jika dilihat dipermukaan terlihat gersang tetapi didalamnya mengandung air yang terus mengalir. Dalam karst juga terdapat gua – gua yang memiliki ekosistem dan habitat bagi kelelawar.

Apabila karst terus dieksploitasi, lanjut dia,maka dapat dipastikan akan merusak keseimbangan lingkungan.

Bacthiar mengatakan perlu ada evaluasi mengenai industri tambang untuk kebutuhan semen untuk pembangunan.  Dia juga mempertanyakan mengapa industri pertambangan terus bermunculan dan makin sporadis menambang karst.

“Saya pikir kebutuhan semen di kita sudah surplus. Jikalau demikian ya seharusnya jangan orientasinya untuk diekspor. Sebab semen ini kan katakanlah barang mentah. Jadi mengapa banyak negara lain yang membuka tambang karst di Indonesia, karena memang di negaranya tidak boleh,” papar dia.

 

Seorang pemanjat melakukan pemanjatan di tebing gua di citatah, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (02/10/2015), dengan latar belakang pabrik - pabrik besar yang mengolah marmer dan bahan komestik dari kapur yang ditambang dari Kawasan Karst Citatah. Foto : Donny Iqbal

Seorang pemanjat melakukan pemanjatan di tebing gua di citatah, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (02/10/2015), dengan latar belakang pabrik – pabrik besar yang mengolah marmer dan bahan komestik dari kapur yang ditambang dari Kawasan Karst Citatah. Foto : Donny Iqbal

 

Dia mencontohkan di Negara China, tepatnya di Guilin, pemerintahnya melarang karst disana di jadikan pertambangan. Kawasan karst tersebut kemudian dibenahi menjadi kawasan wisata geopark yang menawan. Para wisatawan mancanegara pun datang ke China untuk menikmati keindahan alam yang terbentuk unik. Itu menjadi keuntungan bagi negaranya dengan menghasilkan devisa.

Selain menguntungkan dari segi finansial, imbas lainya yaitu terjaganya keseimbangan lingkungan yang saling menghidupkan. Sungai – sungai mengalir kembali dan pertanian tumbuh subur untuk kemasyalahatan masyarakat disekitarnya.

Diakui Bachtiar, pengelolaan seperti itu tidak mudah dan jika ingin diterapkan perlu ada komitmen kuat dari semua lini serta stakeholder. Karena karst merupakan kawasan yang unik yang terbentuk dengan waktu yang lama bahkan jutaan tahun, tentunya perlu kita lindungi dari geliat industri pertambangan yang mementingkan hasrat bisnis korporasi.