Lingkungan Hidup

Yuk, Kenal Bekantan Lebih Dekat di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Tarakan

Bekantan saat menikmati makanan tambahan berupa pisang sanggar yang diberikan oleh pengelola KKMB di meja perjamuan. Foto:  Sofyan

Bekantan-bekantan ini  sedang menikmati makanan tambahan berupa pisang sanggar yang diberikan pengelola KKMB di meja perjamuan. Foto: Sofyan

Ingin tahu lebih jauh tentang bekantan? Datanglah ke Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di sini, kita dapat melihat langsung tingkah lucu satwa bernama ilmiah Nasalis larvatus yang sekaligus ikon pariwisata Kota Tarakan.

Monyet hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan yang merupakan satu dari dua spesies dalam genus tunggal Nasalis ini ternyata menyukai pucuk daun bakau (Rhizophora racemosa)  yang tumbuh subur di KKMB. Selain itu, setiap pukul 08.00 WITA petugas juga memberikan makanan tambahan berupa pisang sanggar.

Saat menyantap makanan tambahan inilah bekantan memiliki tradisi unik, yaitu membiarkan anggota kelompok kecilnya makan terlebih dahulu. Sementara, ketua kelompoknya mengawasi keadaan sekitar guna memastikan tidak ada gangguan.

Ada dua kelompok bekantan di KKMB ini yang jumlah setiap kelompoknya antara 15 sampai 18 individu. Kelompok pertama dipimpin oleh Jhon yang memiliki tubuh paling besar diantara bekantan yang lain. Sedangkan kelompok kedua dikomandoi oleh Maikel.

Syamsul, salah seorang pengelola KKMB, mengatakan bahwa bekantan yang hidup alami di sini ada juga “sumbangan” masyarakat yang secara tidak sengaja menangkapnya di permukiman. Pembangunan pesat di Kota Tarakan membuat habitat bekantan terganggu, sehingga tidak jarang warga menemukan bekantan berkeliran di perkampungan.

“Bekantan merupakan hewan pemalu, sehingga saat di pemukiman penduduk mudah ditangkap. Warga yang sadar akan keberlangsungan hidup satwa dilindungi ini biasanya akan menyerahkan kepada kami. Sebelum dilepas bersama kawanan yang sudah hidup alami di KKMB, akan dikarantina dahulu agar menyesuaian dengan lingkungannya yang baru,” terangnya.

Menurut Syamsul, larinya bekantan ke pemukiman dikarenakan tempat hidupnya di mangrove mulai dibuka untuk tambak dan alih fungsi lainnya. Akibatnya, ketersediaan makanan yang minim membuat monyet belanda ini mendatangi permukiman penduduk.

Letak KKMB berada di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan  yang bersanding dengan pusat perbelanjaan. Foto: Sofyan

Letak KKMB berada di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Foto: Sofyan

Upaya pelestarian

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan merupakan bentuk upaya pelestarian bekantan yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan. Awalnya, luasannya hanya tiga hektar, kini bertambah menjadi 22 hektar dengan jumlah bekantan sekitar 30 an individu. Pengelolaan KKMB ini berada di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Tarakan.

“Dulu, kalau mau lihat bekantan di KKMB tidak selalu bisa. Kini, lama-kelamaan, bekantan mulai berani menampakkan diri. Terutama, pagi hari saat makan pisang di meja yang telah disiapkan. Kita dapat melihatnya dari jarak maksimal lima meter,” imbuh Syamsul.

Sebelumnya, bekantan-bekantan ini sering meninggalkan KKMB. Beruntung, setiap kali “kabur” berhasil diselamatkan warga dan diserahkan kembali ke pengelola. Seiring waktu, bekantan mulai betah tinggal. “Fasilitas dan makanan tambahan yang tersedia, serta keamanan yang terjamin, membuat bekantan merasa nyaman,” jelas Syamsul.

Di Indonesia Bekantan dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat 2 tersebut dapat dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Bekantan juga masuk dalam daftar CITES Apendix I atau tidak boleh diperdagangkan baik secara nasional maupun international. International Union for Conservation of Nature (IUCN) mencatat, pada 1987 jumlah bekantan sekitar 260 ribu ekor yang tersebar di kantong-kantong habitatnya di Pulau Kalimantan. Namun, Mangrove Forest Balikpapan tahun 2008 menyebutkan populasi bekantan sekarang diperkirakan sekitar 25 ribu ekor.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Atasi Gambut Terbakar, Bupati OKI Giatkan Camat dan Kades

Sehari setelah mendapatkan instruksi dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Senin (03/11 2014), terkait bencana kabut asap yang kembali menyelimuti Sumsel, Bupati OKI (Ogan Komering Ilir) Iskandar langsung menggerakkan RKDT (Regu Kebakaran Desa Terlatih).

Persawahan di lahan gambut milik warga Desa Margatani, Air Sugihan, OKI, ini diklaim oleh PT. Selatan Agro Makmur Lestari. Rawa gambut di OKI terluas di Sumsel, yakni 769.000 hektar atau 75% dari luasan kabupaten. Foto: Taufik Wijaya

RKDT ini terdiri 58 regu yang tersebar di Kecamatan Jejawi, Air Sugihan, Pampangan, Pangkalan Lampan, Tulung Selapan, Cengal, Mesuji, Mesuji Makmur, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran dan Pedamaran Timur.

Pihak yang diinstruksikan menggerakkan RKDT adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Kehutanan OKI. Iskandar juga menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa (kades) yang masuk dalam kawasan pantauan titik api tinggi seperti di wilayah Pampangan, Pangkalan Lapam, Air Sugihan, Cengal dan Tulung Selapan.

“Camat dan kepala desa tidak boleh meninggalkan lokasi, sampai titik api benar-benar bisa dikendalikan,” kata Iskandar di hadapan camat, kepala desa, kepolisian dan dinas terkait di Kayuagung, Selasa (04/11/2014).

“BPBD dan Dishut OKI segera melakukan inventarisasi kebutuhan di lapangan dalam waktu satu dua hari ini, baik itu teknis penanganan maupun pembentukan kelompok-kelompok  di setiap desa dan DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) mulai Rabu (05/11/2014), dan segera mencairkan anggaran on call penanganan bencana secara maksimal,” katanya.

Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua (BMKG) pada 2 November 2014, titik api di Kabupaten OKI meningkat hingga 320 titik.

“Tugas pemadaman di lapangan memang berat karena kebanyakan lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang rata-rata kedalamannya tiga meter. Yang paling berat menjangkau lahan terbakar tersebut, namun dengan bantuan pemerintah provinsi, TNI, BNPB Pusat dan elemen lain, optimis ini dapat kita lakukan,” ujarnya. “Apalagi Pak Gubernur (Alex Noerdin) telah mengerahkan helikopter untuk water booming dan pesawat penabur garam,”  tambahnya.

Perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi baru akan terjadi akhir Desember atau awal Januari 2015. “Karena itu, Pemerintah Kabupaten OKI berusaha mengurangi penyebaran kebakaran yang terjadi dan memantau secara intensif lahan dan kawasan yang rawan terbakar.”

Kedepan, kata Iskandar, upaya lain yang penting berupa pengawasan aktivitas masyarakat yang mempunyai kebiasaan membakar lahan untuk perladangan. Tindakan preventif sangatlah perlu. “Bila perlu, saya akan membuat program khusus tahun 2015, agar masyarakat yang punya kebiasaan membakar lahan memiliki kegiatan lain seperti dihimpun dalam kelompok peduli api, sehingga akan lebih efektif.”

Harapannya, tahun depan kebakaran lahan tidak akan terjadi seperti tahun ini. Kabupaten OKI akan bebas asap.

Bupati OKI langsung menggelar rapat setelah mendapat intruksi  dari Gubernur Sumsel terkait perpanjangan darurat asap. Foto: Romi Maradona

Bupati OKI segera menggelar rapat setelah mendapat intruksi dari Gubernur Sumsel terkait perpanjangan tanggap darurat asap. Foto: Romi Maradona

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Sigit Wibowo mengatakan, lahan gambut di Sumsel yang berada di OKI sebagian besar sudah terbakar. Berdasarkan data satelit Modis sejak Januari-Oktober sudah ada 3.411 titik api di OKI. Sejak 1 November, titik api yang terpantau di Sumsel sudah mencapai 344 titik dan 2 November sebanyak 337 titik.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Indonesia Tertinggi dalam Kekayaan Jenis Burung Endemik, Lho..

Salah satu spesies burung Indonesia, Luntur Jawa. Foto: Barend van Gemerden

Salah satu jenis endemik di pulau Jawa, Luntur Jawa (Apalharpactes reinwardtii) . Foto: Barend van Gemerden

Lembaga yang peduli terhadap kelestarian jenis-jenis burung, Burung Indonesia, dalam rilisnya melaporkan keragaman jenis burung di Indonesia pada 2014 meningkat drastis menjadi 1.666 jenis dari tahun sebelumnya tercatat 1.605 jenis burung. Berdasarkan penelitian terbaru, penambahan jenis ini, dikarenakan adanya pemisahan jenis dari spesies yang selama ini dikenal, baik karena perbedaan morfologi maupun suara

Sebagai contoh, sempidan-merah kalimantan Lophura pyronota yang ditetapkan sebagai salah satu jenis baru di tahun ini sebelumya dimasukkan dalam jenis sempidan merah Lophura erythrophthalma. Sempidan merah sendiri tersebar di Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan Kalimantan.

Hasil analisis terbaru menunjukkan sempidan merah di Kalimantan memiliki perbedaan. Antara lain pada warna bulu lehernya yang abu-abu pucat sementara di Sumatera dan Semenanjung Malaysia berwarna biru gelap mengkilat. Selain itu, sempidan di Kalimantan memiliki corak garis-garis putih tebal dari leher sampai bagian tengah perut serta pada bagian belakang leher hingga bulu mantelnya.

Atas dasar beberapa perbedaan itu sempidan merah di Kalimantan ditetapkan sebagai jenis tersendiri. Sementara itu, jenis di Sumatera dan Semenanjung Malaysia dianggap sama sebagai sempidan-merah melayu dan tetap menyandang nama latin L. erythrophthalma.

“Meskipun jenis baru di Indonesia didominasi hasil pemisahan jenis, tetapi ada juga jenis yang memang merupakan temuan baru yaitu serak seram Tyto almae,” ujar Jihad, Bird Conservation Officer Burung Indonesia.

Namun menurutnya, sayangnya masih sangat sedikit informasi yang diketahui tentang burung hantu endemis Seram, Maluku ini. Badan konservasi dunia IUCN pun memasukkan serak seram dalam kategori Data Deficient.

 

Status burung Indonesia dalam infografis. Sumber: Burung Indonesia

Status burung Indonesia dalam infografis. Sumber: Burung Indonesia

 

Dengan penambahan jenis baru ini, Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam hal kekayaan total jenis burung. Sementara dalam hal endemisitas, Indonesia tetap paling unggul dari negara-negara lain. Bahkan, sebanyak 75% jenis baru yang diakui pada 2014 ini merupakan jenis endemis. Artinya, penambahan jenis baru ini juga semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara dengan jenis burung endemis terbanyak di dunia yaitu 426 jenis atau bertambah 46 jenis dari tahun lalu.

Yang patut menjadi perhatian, lantaran daerah sebaran burung-burung endemis itu tidak jarang hanya terbatas pada satu area kecil, sebagian besar jenis baru tersebut rentan terhadap kepunahan. Bahkan 14 jenis baru di tahun 2014 ini langsung masuk dalam kategori terancam punah. Sebut saja udang-merah sangihe Ceyx sangirensis yang masuk kategori Kritis, caladi batu Meiglyptes tristis yang masuk kategori Genting, dan walik lompobattang Ramphiculus meridionalis yang masuk kategori Rentan.

Meskipun demikian, ada satu jenis yang mengalami penurunan status keterancaman di tahun ini yaitu luntur jawa Apalharpactes reinwardtii. Burung endemis Jawa Barat ini menurun keterancamannya dari Genting menjadi Rentan. Status keterancaman luntur jawa turun karena diperoleh informasi terbaru bahwa perkiraan ukuran populasinya sedikit lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

“Toh jenis ini tetap perlu mendapat perhatian karena masih berada di zona terancam punah mengingat populasinya yang masih terbilang kecil,” tutur Jihad.

Selain itu, habitatnya juga makin berkurang, terutama di daerah pegunungan di Bandung Selatan dan sekitarnya. Ancaman lain walaupun dalam jumlah relatif kecil yaitu perburuan untuk diperdagangkan.

 

Celepuk rinjani (Otus jolandae). Foto: Philippe Verbelen

 

Temuan Baru Spesies Burung di Indonesia

Sebagai contoh tambahan temuan spesies burung baru di Indonesia adalah Celepuk Rinjani (Otus jolandae) seperti yang dilaporkan dalam jurnal ilmiah PLOS ONE edisi Februari 2013 oleh tim gabungan ilmuwan Swedia, Belgia, Amerika Serikat, dan Australia.

Burung ini pertamakali ditemukan oleh naturalis asal Inggris, Alfred Everett, pada Mei 1896. Semula, jenis ini diberi nama Pisorhina albiventris. Selanjutnya, burung ini dianggap sebagai anak jenis dari celepuk Maluku dan mendapat nama ilmiah Otus magicus albiventris. Celepuk maluku (Otus magicus) sendiri merupakan jenis celepuk yang tersebar di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara (Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba dan pulau-pulau kecil di sekitarnya).

Awalnya, pada 3 September 2003, pasangan peneliti Sangster dan istrinya, Jolanda Luksenburg, bertemu dengan jenis ini dikaki Gunung Rinjani. Setelah melakukan percobaan dengan memutar rekaman suara beberapa jenis celepuk yang diambil dari pulau sekitar Lombok, mereka menyimpulkan bahwa suara celepuk yang mereka jumpai itu sama sekali berbeda.

Penetapan celepuk rinjani sebagai jenis baru menjadikannya sebagai burung khas/endemik Pulau Lombok pertama yang diketahui keberadaannya.

Ritual Adat Pompaura Posunu Rumpu, Cara Suku Kaili Menjaga Lingkungan

Rabu di pertengahan Oktober 2014. Satu persatu warga di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, mulai berkumpul di tanah lapang. Meski terik menyengat, tak menyurutkan langkah mereka. Warga menggelar terpal sebagai alas duduk dan sebagian membawa sesajen. Seorang lelaki paruh baya maju ke depan. Tak lama kemudian, sebuah permohonan diucapkan. Dengan menggunakan bahasa daerah mulutnya komat kamit. Suaranya terdengar berat.

Ya, ini adalah ritual adat Pompaura Posunu Rumpu yang dilakukan oleh Suku Kaili, suku asli di Sulawesi Tengah. Sudah tiga bulan ini, Kota Palu dan sebagian wilayah di Sulawesi Tengah mengalami musim kemarau. Hujan tak kunjung turun. Tanaman mengalami kekeringan. Sehingga, perlu dilakukan ritual adat.

Inilah yang dinamakan pohon vunja. Pohon yang dibuat dari rangkaian janur kelapa tempat diikatkannya penganan yang nantinya akan diperebutkan warga. Foto: Erna Dwi Lidiawati

Inilah yang dinamakan pohon vunja. Pohon yang dibuat dari rangkaian janur kelapa tempat diikatkannya penganan yang nantinya akan diperebutkan warga. Foto: Erna Dwi Lidiawati

Pompaura Posunu Rumpu adalah salah satu ritual adat yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh Suku kaili. Pompaura dalam Bahasa Indonesia artinya mengembalikan. Sedangkan Posunu artinya menggeser, menyingkirkan, atau membersihkan. Dan Rumpu artinya kotoran. Pompaura Posunu Rumpu bisa diartikan menyingkirkan atau membersihkan kotoran dan mengembalikan kepada pemilik-Nya.

“Tujuannya dilakukan ritual adat ini untuk membersihkan kampung dari hal-hal buruk, tolak bala, tolak sial dan yang lainnya. Juga meminta hujan,” kata Baharuddin (74), salah seorang pemangku adat.

Selain itu, katanya, dengan ritual adat tersebut, seluruh warga kampung memohon kepada Tuhan yang mahakuasa agar dihindarkan dan dilindungi dari berbagai bencana dan bahaya.

Ritual adat seperti ini sudah lama ditinggalkan. Kalaupun ada yang melaksanakan itu hanya sebagian kecil saja. Padahal, dulu ritual adat Pompaura Posunu Rumpu dilaksanakan secara berurutan oleh setiap kampung, mulai dari komunitas yang bermukim di pegunungan sampai komunitas yang bermukim di lembah Palu.

Makko (52), salah seorang tokoh adat atau biasa disebut tolanggara menjelaskan, prosesi ritual adat ini dimulai dengan memohon izin kepada Tuhan dan para leluhur agar semua kegiatan berjalan lancar. Hal ini untuk  menghindarkan diri dari segala macam hal yang tidak diinginkan.

“Kalau kita tidak izin, yang ditakutkan nanti ada yang keteguran atau kemasukan roh jahat saat ritual adat dilaksanakan,” kata Makko.

Menurutnya, sesajen yang digunakan untuk memohon izin kepada sang pecipta dan para leluhur terdiri dari nasi ketan, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, beras kuning dan sambulu gana. Sambulu gana menurut orang Palu merupakan satu rangkaian yang terdiri dari kapur, sirih pinang, gambir dan tembakau. Di Pulau Jawa biasanya dikenal dengan menginang.

“Setelah permohonan izin dilaksanakan, barulah prosesi ritual adat selanjutnya dilaksanakan.”

Mata air mebere

Bagi masyarakat Kaili, Pompaura Posunu Rumpu merupakan salah satu ritual adat  sakral yang penuh nilai-nilai spiritual. Mengawali prosesi ini, gimba atau gendang akan ditabuh. Penabuh gimba ini bisanya disebut bule. Tabuhan gendang ini juga bertujuan memanggil warga agar segera berkumpul di tempat pelaksanaan upacara. Tabuhan gendang yang khas ini bisa menggerakan warga untuk datang ke tempat pelaksanaan upacara adat.

Setelah warga berkumpul, barulah salah seorang tolanggara memercikan air dari mata air mebere kepada para warga. Air mebere yang dipercikan kepada warga ini menggunakan daun. Ritual ini disebut novemba.

Seorang tolanggara kemudian mengelilingi warga yang sudah berkumpul sebanyak tiga kali sambil memercikan air mebere. Ritual memercikan ini untuk mensucikan diri dan mengusir segala macam bentuk pengaruh buruk roh jahat.

Mata air mebere ini terletak di kelurahan Lasoani. Menurut warga, sudah ratusan tahun terus mengalir walau kemarau panjang seperti saat ini. Indra (25), salah seorang warga Lasoani mengatakan, air yang mengalir di bawah pohon beringin besar itu sering digunakan warga untuk kebutuhan air bersih dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Dulu tahun 80-an mata air ini pernah hampir kering, setelah dilakukan prosesi adat barulah airnya banyak lagi. Sekarang sudah tidak pernah kering. Biasanya kalau air PDAM mati, warga banyak yang mengambil air di sini,” kata Indra.

Untuk menjaga agar air mebere tidak kering, warga dilarang menebang pohon yang menjadi penyangga kawasan tersebut. Salah seorang warga lainnya, Arwan (30), mengatakan ada sanksi adat yang diberikan jika warga atau siapapun yang kedapatan menebang pohon di wilayah dekat mata air tersebut.

“Sesuai adat, sanksi terberat yakni pelaku yang berulang melakukan pelanggaran harus menyerahkan satu ekor kambing. Jika pelaku tidak mampu membayar, warga bergotong royong diminta untuk membantu,” kata Arwan.

Menurutnya, tak hanya sanksi adat, sanksi sosial juga diberikan terhadap warga yang kedapatan mengintip para perempuan yang tengah mandi di mata air mebere ini.

Selanjutnya, sesajen yang telah siap akan diletakkan di sebuah pohon bernama vunja. Pohon vunja merupakan pohon yang dibuat dari rangkain janur kelapa yang diikat di sebuah pohon. Penganan berupa ketupat, jagung rebus dan sebagainya diikatkan di janur-janur tadi.

Dua hingga tiga orang akan memanjat pohon vunja tersebut dan menjatuhkan penganan yang diikat di janur ke kerumunan warga. Dengan iringan gendang, warga berebut mendapatkan penganan itu. Mereka berharap, ada berkah dari ritual adat ini, terlebih mereka telah mendapat percikan air mebere.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Blue Carbon, SBY dan Komitmen Jokowi

*Rony Megawanto, Pengamat dan Pekerja Konservasi Kelautan. Tulisan ini merupakan opini penulis.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada UN Climate Summit di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2014 lalu menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengeksplorasi potensi blue carbon untuk membantu upaya global menangani perubahan iklim.

Ini merupakan pernyataan politik pertama dari kepala negara menyangkut blue carbon.  Blue carbon adalah konsep yang digagas sekitar tahun 2010 yang menekankan pada peran ekosistem pesisir dalam mitigasi perubahan iklim, terutama dalam hal ini ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut.  Tulisan ini hanya akan membahas mangrove sebab Indonesia adalah negara yang memiliki hutan mangrove terbesar di dunia yaitu seluas 3,1 juta hektar, atau merupakan 20 persen dari luas mangrove global.  Bandingkan dengan  Australia dan Brazil yang menempati urutan kedua dan ketiga yang masing-masing hanya memiliki sekitar 7 persen dari mengrove dunia.

Nelayan tradisional Sersang Bedagai mengeluhkan ikan mulai jarang hingga hasil tangkapan minim karena masih beroperasi pukat harimau dan apung. Foto: Ayat S Karokaro

Nelayan tradisional Sersang Bedagai mengeluhkan ikan mulai jarang hingga hasil tangkapan minim karena masih beroperasi pukat harimau dan apung. Foto: Ayat S Karokaro

Dengan potensi mangrove sebesar itu, beberapa kalangan praktisi mangrove justeru menganggap bahwa mangrove adalah ‘anak tiri’ dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.  Bahkan kalangan lainnya memberi julukan yang jauh lebih parah, yaitu ‘anak yang hilang’.  Julukan yang menyedihkan ini bukan karena tidak ada lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola mangrove, melainkan justru karena ada lebih dari satu lembaga yang memiliki tanggungjawab yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagi Kementerian Kehutanan, mangrove adalah bagian dari hutan sebab definisi kehutanan menurut UU Kehutanan adalah ekosistem yang didominasi oleh pepohonan.  Sementara bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, mangrove termasuk wilayah pesisir yaitu wilayah peralihan antara daratan dan lautan menurut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.  Artinya kedua kementerian ini memiliki kewenangan yang tumpang-tindih dalam mengelola mangrove.

Kondisi tumpang-tindih kewenangan ini mendorong pengelolaan mangrove menjadi terpinggirkan, tentunya bukan karena ekosistem ini memang berada di pinggir pantai.  Akibatnya luasan mangrove Indonesia mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun.  Luasan mangrove Indonesia tahun 1980 tercatat masih mencapai 4,2 juta hektar namun tahun 2009 tersisa 2,6 juta hektar.  Dengan demikian secara rata-rata Indonesia kehilangan hutan mangrove lebih dari 50.000 hektar setiap tahunnnya.

Kehilangan hutan mangrove yang cukup besar tersebut tentu sangat memprihatinkan sebab ekosistem ini memiliki peran penting bagi ekonomi dan ekologi.  Mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground) dan daerah pembesaran (nursery ground) bagi berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan, dan spesies ekonomis penting lainnya.  Dengan hilangnya mangrove, maka berbagai spesies ekonomis yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir juga akan hilang. Mangrove juga berfungsi sebagai pelindung alami masyarakat pesisir dari gempuran ombak, tsunami, angin topan, dan perembesan air laut.

Kehilangan mangrove akan mendorong pemerintah membangun pelindung buatan dengan dana yang sangat besar.  Sebagai ilustrasi, pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta membutuhkan dana ratusan triliun rupiah.  Bayangkan jika dana triliunan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sering digambarkan sebagai masyarakat miskin.

Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, kehilangan mangrove sebesar itu berarti menghasilkan emisi karbon yang sangat signifikan.  Implikasinya, Indonesia dianggap ikut berperan serta dalam meningkatnya gas rumah kaca yang menyebabkan semakin tingginya suhu bumi dan selanjutnya berdampak pada perubahan iklim global.  Dampak dari perubahan iklim bukan lagi sekedar diskursus saat ini, tapi sudah menjadi realita yang harus dihadapi oleh masyarakat global.

Taman hutan rakyat Teluk Benoa, akankah tetap bertahan di tengah beragam ancaman termasuk reklamasi besar-besaran? Foto: Anton Muhajir

Taman hutan rakyat Teluk Benoa, akankah tetap bertahan di tengah beragam ancaman termasuk reklamasi besar-besaran? Foto: Anton Muhajir

Lebih jauh lagi, dampak dari perubahan iklim bukan hanya sekedar menjadi masalah lingkungan, melainkan merupakan tantangan ekonomi, pembangunan, dan investasi bagi bangsa-bangsa di dunia. Menurut Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan RI, perubahan iklim telah mempengaruhi kegiatan bisnis dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia dengan skala yang serupa dengan perang-perang besar dan depresi ekonomi.  Sebagai tambahan, Pemerintah Inggris memprediksi bahwa perubahan iklim dapat menghabiskan biaya sebesar 5 sampai 20 persen dari Global Gross Domestic Product (PDB Global) jika tidak ada aksi yang dilakukan dari sekarang untuk mengurangi emisi karbon.

Mekanisme global untuk menangani perubahan iklim dewasa ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.  Dalam pengertian bahwa dengan melindungi sumber-sumber emisi gas rumah kaca, seperti hutan tropis dan hutan mangrove, maka negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari negara-negara maju.  Artinya negara seperti Indonesia dapat memperoleh keuntungan ekologis melalui upaya konservasi dan sekaligus mendapat keuntungan ekonomis melalui mekanisme global mitigasi perubahan iklim yang dikenal dengan pasar karbon.

Pasar Karbon

Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atas emisi gas rumah kaca yang dapat berupa hak untuk melepaskan gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca. Secara umum dikenal dua jenis pasar karbon, yaitu pasar karbon wajib (compliance market) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).  Pasar karbon wajib mengacu pada Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2 persen selama 5 tahun, antara 2008-2012 (periode komitmen pertama), sementara negara-negara berkembang berkewajiban mencegah gas rumah kaca dilepas ke atmosfir.

Protokol Kyoto memungkinkan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dalam mengurangi gas rumah kaca, yaitu melalui mekanisme Clean Development Mechanism (CDM).  Dengan mekanisme ini, negara maju yang belum berhasil mencapai target emisi karbon dapat menggantinya dengan melaksanakan ‘proyek karbon’ di negara berkembang, seperti proyek renewable energy (pembangkit listrik tenaga air, angin, matahari), proyek efisiensi energi, proyek konservasi lingkungan, dan sebagainya.

Sementara pasar karbon sukarela memungkinkan perusahaan dan individu melakukan pembelian dan penjualan carbon offsets berbasis kerelaan, bukan kewajiban seperti yang diatur oleh Protokol Kyoto.  Permintaan (demand) pada pasar karbon ini terbentuk semata karena adanya keinginan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan bukan karena adanya kewajiban untuk itu. Keinginan ini memicu terjadinya perdagangan karbon antara si empunya keinginan dengan penyedia atau penyimpan stok karbon. Dalam beberapa kasus, keinginan tersebut digabungkan menjadi komitmen kolektif sehingga pasarnya membesar dan dapat menarik keterlibatan pihak lain seperti perantara, investor, maupun layanan bursa.

Masyarakat sekitar yang masih membutuhkan keberadaan hutan mangrove di Balikpapan. Foto: Hendar

Masyarakat sekitar yang masih membutuhkan keberadaan hutan mangrove di Balikpapan. Foto: Hendar

Pasar karbon yang berkembang saat ini adalah pasar karbon sukarela sebab belum ada kesepakatan internasional yang baru pasca berakhirnya Protokol Kyoto periode komitmen pertama tahun 2012 lalu. Dan telah disepakati melanjutkan Protokol Kyoto periode komitmen kedua kurun waktu 2013 – 2020.  Meskipun demikian, beberapa negara telah memiliki komitmen yang tinggi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.  Negara Costa Rica, misalnya, memasang target sebagai negara karbon netral pertama di dunia (the first carbon neutral country) pada tahun 2020.  Sementara Pemerintah Indonesia memasanag target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan mencapai 41 persen jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020.

Harapan Pada Jokowi-Jusuf Kalla

Dengan pernyataan resmi Presiden RI di forum resmi sekelas PBB terkait blue carbon, tentu muncul harapan besar agar hutan mangrove mendapat perhatian serius oleh pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla.  Kebijakan mantan Presiden SBY bisa saja tidak dilirik oleh Presiden Jokowi, namun sangat disayangkan jika konsep hebat blue carbon ditinggal begitu saja.  Ada beberapa alasan kenapa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla perlu melanjutkan program blue carbon yang sudah dicanangkan oleh mantan Presiden SBY.

Pertama, program blue carbon memiliki keterkaitan dengan konsep poros maritim yang diusung oleh pemerintahan baru ini.  Prosos maritim pada dasarnya membangun konektifitas ekonomi antar pulau-pulau di Indonesia, dari ujung barat Sumatra hingga ujung timur Papua.  Dengan membangun poros maritim diharapkan harga-harga yang ada di pulau Jawa tidak jauh berbeda dengan harga barang yang ada di Papua.

Namun perlu digarisbawahi bahwa konsep konektifitas ini tidak hanya dibutuhkan dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi juga dalam konteks lingkungan yang disebut dengan konektifitas ekologi (ecological connectivity).  Sederhananya, kualitas ekosistem laut sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem daratan.  Kita tidak bisa mengharapkan kualitas lingkungan laut yang baik jika kualitas lingkungan di darat dibiarkan mengalami kerusakan.  Dalam kaitan ini, ekosistem mangrove berada pada posisi sentral konektifitas antara ekosistem darat dan ekosistem laut.

Kedua, ekosistem mangrove memiliki keunikan dalam konteks mitigasi perubahan iklim dimana potensi terbesar kandungan karbon pada ekosistem mangrove justru terdapat pada sedimennya (below-gound), bukan pada pohonnya (above-ground).  Beberapa penelitian menunjukan simpanan karbon pada sedimen mangrove hampir mencapai 80 persen. Selain itu simpanan karbon mangrove lebih besar ketimbang hutan tropis per satuan luas, meskipun luasan hutan mangrove lebih sedikit dibandingkan hutan tropis.  Hitungan kasar yang dilakukan oleh pakar perubahan iklim menunjukan bahwa Indonesia bisa memperoleh hampir 1,5 miliar USD per tahun dari blue carbon hanya melalui pasar karbon sukarela.  Hal ini berarti bahwa terjadi konektifitas antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologis.

Ketiga, kebijakan yang serius terhadap pengelolaan hutan mangrove akan mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.  Hal ini bisa terjadi sebab beberapa hutan mangrove Indonesia merupakan tempat persinggahan burung-burung yang terbang dan bermigrasi sangat jauh dari berbagai negara.  Sebagai contoh, ekosistem mangrove di Pulau Dua, Serang, Banten, merupakan tempat persinggahan berbagai jenis burung dari Asia, Afrika, dan Australia.  Burung-burung ini datang ke Pulau Dua untuk bertelur, menetas, dan kemudian kembali ke nagara asalnya.  Dengan demikian, hutan mengrove memiliki peran dalam membangun diplomasi dan konektifitas antar negara.

Pada akhirnya semua harapan memang tersemat di pundak Presiden baru Jokowi-Jusuf Kalla.  A New Hope, seperti judul majalah Time.

 

 

Alamak, Ada Perusahaan Tambang di Ketapang Keruk Bauksit di Luar Konsesi

Areal bekas tambang bauksit PT. KUTJ yang menyisakan pada gersang di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Dok. RPHK

Areal bekas tambang bauksit PT. KUTJ yang menyisakan pada gersang di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Dok. RPHK

Praktik kejahatan di sektor pertambangan kembali terungkap. Di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, PT. Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ), diduga melakukan aktivitas penambangan bauksit di luar konsesi yang dimilikinya. Tak tanggung, anak perusahaan PT. Cita Mineral Investindo Tbk ini menggarap areal ilegal seluas 78 hektar.

Hasil investigasi Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) bersama Silvagama sejak 2012-2014 ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan yang menguasai separuh cadangan bauksit di Kalbar ini, terbukti melakukan aktivitas ilegal. “Mereka menggarap bauksit di luar konsesi yang diberikan pemerintah. Luasnya mencapai 78 hektar,” kata Syamsul Rusdi, juru bicara RPHK dalam konferensi pers di Pontianak, Senin (3/11/2014).

Syamsul, didampingi Singlum dari Silvagama dan Angga dari Sampan Kalimantan mengatakan, PT. KUTJ mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di Kecamatan Simpang Hulu seluas 4.440 hektar. Konsesi yang dikantonginya ini merujuk pada Surat Keputusan Bupati Ketapang No 337 tahun 2009.

Setahun kemudian, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menunjukkan kemurahan hatinya dengan memberikan lahan tambahan kepada perusahaan itu. Melalui Surat Keputusan Bupati No 151 tahun 2010, PT. KUTJ akhirnya menguasai lahan konsesi seluas 4.438 hektar.

Dengan demikian, selama kurun waktu 2009-2010, PT. KUTJ mengantongi izin konsesi di atas lahan seluas 8.878 hektar. Kawasan itu tersebar di empat desa di Kecamatan Simpang Hulu. Masing-masing Desa Labai Hilir, Sekucing Labai, Sekucing Kualan, dan Desa Kualan Hilir.

Syamsul menegaskan bahwa hasil analisa citra satelit RPHK pada Mei 2014 menunjukkan bahwa PT KUTJ terindikasi melakukan pelanggaran hukum karena menambang di luar konsesi. Dari hasil overlay peta itu, RPHK kemudian melakukan verifikasi lapangan pada Juni 2014 di dua titik target yang dipilih secara acak.

Lokasi verifikasi ini tepat di wilayah yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran hukum oleh PT. KUTJ. “Hasil temuan kami menunjukkan ada bukaan bekas pertambangan yang dilakukan oleh PT. KUTJ,” jelasnya.

Syamsul berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tidakan serta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita minta perusahaan ini ditindak tegas karena sudah melanggar aturan. Mereka sudah merusak lingkungan dan melakukan perambahan kawasan di luar konsesi yang dimiliki,” pintanya.

Patok ini terletak di luar konsesi milik PT. KUTJ di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Dok. RPHK

Patok ini terletak di luar konsesi milik PT. KUTJ di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Dok. RPHK

Berbanding terbalik

Sebagai salah satu sektor strategis untuk mendorong akselerasi pembangunan nasional dan daerah, Pulau Kalimantan menjadi sasaran empuk pengerukan sumber daya alam. Hal ini juga tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015, di mana tambang menjadi salah satu di antara 22 kegiatan ekonomi utama.

“Karena pulau ini masuk kategori pusat produksi dan pengelohan hasil tambang serta lumbung energi nasional, maka ekspansi dan eksploitasi bahan galian pun melaju kencang. Harusnya, kebijakan ini juga dibarengi dengan tata kelola pertambangan yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa,” urai Syamsul.

Sayangnya, kata Syamsul, hingga saat ini tata kelola pertambangan di Kalbar masih jauh dari harapan. “Tata kelola tambang kita masih sangat buruk. Pelanggaran seringkali terjadi. Dan ini berbanding terbalik dengan laju investasi pertambangan di provinsi ini,” jelasnya.

Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Barat mencatat, hingga Juni 2014 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah mengeluarkan 693 IUP. Izin pengerukan sumber daya alam itu tersebar di atas lahan seluas 6,4 juta hektar.

Inilah bekas penambangan yang diduga dilakukan oleh PT. Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ) di luar konsesi yang diberika pemerintah di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Dok. RPHK

Inilah bekas penambangan yang diduga dilakukan oleh PT. Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ) di luar konsesi yang diberikan pemerintah di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Dok. RPHK

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Dari Daerah Sikapi PP Gambut, Apa Kata Mereka?

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan  Barat. Kala gambut dibuka, kanal-kanal dibuat, ketika kemarau, potensi kebakaran sangat besar. Harapan dengan keluar PP Gambut ada perlindungan maksimal terhadap kawasan gambut hingga bencana asap tak terulang. Bisakah perlindungan gambut terwujud? Sapariah Saturi

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat. Kala gambut dibuka, kanal-kanal dibuat, ketika kemarau, potensi kebakaran sangat besar. Harapan dengan keluar PP Gambut ada perlindungan maksimal terhadap kawasan gambut hingga bencana asap tak terulang. Bisakah perlindungan gambut terwujud? Sapariah Saturi

Peraturan Presiden No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut akhirnya selesai pertengahan September 2014, setelah pembahasan sekitar sembilan tahun. Namun, aturan ini dinilai belum mampu melindungi gambut karena tarik menarik yang kuat, terutama kepentingan pelaku usaha. Daerahpun bersuara menyikapi PP ini.  Apa kata mereka?

Dari Sumatera Selatan, Walhi menilai PP Gambut ini membuka peluang perusakan dan penghancuran ekosistem gambut tersisa saat ini.

“Berkaca dari fakta, kebakaran hutan dan lahan sebagian besar terjadi di ekosistem gambut. Sejauh ini pemerintah tidak mampu menanggulangi maksimal. Justru terkesan membiarkan kebakaran hutan dan lahan terjadi selama bertahun-tahun,” kata Hadi Jatmiko, direktur Walhi Sumsel, Sabtu (25/10/14).

Dia mengatakan, beberapa indikasi tidak ada komitmen kuat pemerintah, antara lain, tidak menghentikan pemberian izin konversi hutan dan ekosistem gambut. Juga enggan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi perusahaan.

PP Gambut,  justru makin melemahkan semangat penegakan hukum dan membuka peluang muncul izin-izin konsesi baru di atas lahan gambut. Sebab, PP ini tetap mengatur fungsi budidaya di gambut. Fungsi budidaya ini, membuka peluang baru perkebunan skala besar maupun pertambangan.

Proses pembuatan PP, katanya, juga terkesan tertutup dan diam-diam, serta mengabaikan konsultasi publik dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil. “Sangat besar dugaan PP ini disahkan diam-diam akhir masa SBY untuk mengamankan beberapa investasi perkebunan yang sedang dalam masalah, atau bahkan mengamankan beberapa investasi yang dalam daftar antrian mendapatkan izin usaha perkebunan di gambut.”

Sikap Walhi Sumsel, kata Hadi, pertama, protes kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai institusi yang mengkoordinir pembuatan PP ini. Seharusnya, secara substantif mengupayakan keras menjaga semangat perlindungan ekosistem unik ini.

Kedua, menuntut pemerintahan Jokowi-JK memerintahkan penghentian segala bentuk kegiatan konversi merusak integritas kawasan ekosistem gambut, terutama berbagai bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Ketiga, menuntut pemerintah Jokowi segera menyeret penjahat lingkungan yang mengakibatkan bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk pada masyarakat.

Keempat, revisi PP dan menekankan perlindungan total ekosistem gambut dari konversi dan perusakan integritas, dengan proses terbuka dan melibatkan publik. “Ini menjadi urgen jika pemerinahan Jokowi-JK benar-benar berkomitmen menghentikan bencana asap.”

Kala perlindungan gambut lemah, lahan gambut dalam pun tereksploitasi hingga berpotensi kebakaran, seperti di Jambi ini. Akankah PP Gambut, menjawab perlindungan gambut tersisa di Indonesia? Foto: Elviza Diana

Kala perlindungan gambut lemah, lahan gambut dalam pun tereksploitasi hingga berpotensi kebakaran, seperti di Jambi ini. Akankah PP Gambut, menjawab perlindungan gambut tersisa di Indonesia? Foto: Elviza Diana

Terbebani izin

Dari Kalimantan Barat,  Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan menilai PP Gambut ini patut dicermati bijak. Secara prinsip, regulasi ini terbilang cukup bagus karena bisa memaksa perusahaan yang memiliki konsesi di lahan gambut bertanggung jawab mengelola kawasan secara lestari.

“Tetapi, ada beberapa aspek patut digarisbawahi seperti sosial budaya berkaitan langsung kearifan lokal masyarakat secara turun-temurun. Masyarakat sudah berinteraksi dengan gambut sejak lama, terbukti mereka mampu mengelola gambut lestari,” kata Fajri Nailus Subchi, direktur Perkumpulan Sampan Kalimantan, di Pontianak, Senin (27/10/14).

Dalam FGD soal gambut di Kalbar September lalu, Fajri menjelaskan kondisi gambut di Kalbar saat ini masuk fase sangat memprihatinkan. Berdasarkan analisis spasial dengan overlay peta perizinan dengan peta gambut, diketahui 45,87 persen lahan gambut Kalbar atau 726 ribu hektar terbebani izin.

Rinciannya, 386.000 hektar izin pertambangan, 136.000 untuk delapan perusahan hak pengusahaan hutan (HPH), 635.000 hektar buat 240 perusahaan sawit dan 60 hektar hutan tanaman industri.

Analisis spasial juga menunjukkan, 344 desa (19%) dari 1.804 desa di Kalbar di dalam atau sekitar kawasan gambut. “Masalah pengelolaan gambut mulai mengemuka sejak industri berbasis hutan dan lahan marak. Kondisi ini diperparah ketika perusahaan tidak memiliki manajemen tata air gambut hingga gambut mengalami kerusakan.”

Sedang Lorens, vocal point Kalimantan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), menilai PP ini harapan sekaligus ancaman. “Ada dualisme tafsir PP ini. Satu sisi gambut dianggap penting. Sisi lain, membuka peluang usaha dalam bentuk budidaya.”

Lorens menegaskan, dengan memberikan ruang budidaya menunjukkan pemanfaatan hingga ada pertentangan dengan visi pengelolaan gambut ke depan. Dia menduga, PP ini dibuat atas kepentingan pengusahaan, bukan pengelolaan.

Saat ini, lahan gambut tersisa di Kalbar ada di areal penggunaan lain (APL). Artinya, regulasi ini juga salah satu instrumen menguasai lahan dalam skema bisnis giral. “Kalau masuk kawasan budidaya, pasti ada HGU. Implikasi PP ini akan melahirkan peluang ekonomi baru yang tidak berkelanjutan, bahkan bakal mengancam lingkungan.”

Dari Sumatera Utara, Wilmar Eliaser Simandjorang, ketua Dewan Pendiri Hoetagindjang Pusuk Buhit Eco-Turism Movement, dan Dewan Pendiri Save Lake Toba Fondation, menegaskan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, tidak boleh menganggap remeh PP Gambut karena celah pemodal menghancurkan lahan masih besar.

Siti, katanya, harus lakukan langkah cepat dengan membuat keputusan menteri lebih kuat dan mengikat. Dia menilai, PP Gambut lemah kala kepentingan pribadi dan golongan bermain. “Dolar sudah bicara, semua tutup mata. Semua diabaikan tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan datang. Ini contoh, aturan terbit, tetapi belum bisa diandalkan menyelamatkan gambut di Indonesia, ” katanya, akhir Oktober 2014.

Penyelamatan gambut perlu karena menjadi “sumur air” cukup besar dan menjaga kelestarian eksosistem hidup. “Minimal peraturan ini diperkuat lewat aturan turunannya.”

Jika Menteri tidak bersikap, gambut bisa habis oleh perusahaan besar yang sudah mengantongi izin di kawasan itu, seperti perkebunan sawit. Sawit, katanya,  membutuhkan air cukup besar, hingga mareka mengincar lahan gambut buat alihfungsi menjadi perkebunan.

Kabut asap Oktober 2014 di Kalimantan Tengah, dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Kabut asap ini berdampak pada berbagai aktivitas (dari sekolah libur sampai penerbangan tertunda). Udara pun menjadi tidak sehat sampai berbahaya. PP Gambut yang ditandatangani, berharap bisa melindungi gambut hingga bisa menekan dampak buruk kerusakan gambut, salah satu bencana asap ini. Foto: Walhi Kalteng

Kabut asap Oktober 2014 di Kalimantan Tengah, dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Kabut asap ini berdampak pada berbagai aktivitas (dari sekolah libur sampai penerbangan tertunda). Udara pun menjadi tidak sehat sampai berbahaya. PP Gambut yang ditandatangani, berharap bisa melindungi gambut hingga bisa menekan dampak buruk kerusakan gambut, salah satu bencana asap ini. Foto: Walhi Kalteng

Di Sumut, lahan gambut masih terdapat di Siborong-Borong, di kawasan hutan tele, di Samosir. “Pulau Samosir juga ada gambut meski kecil, lalu Dairi, Langkat berbatasan dengan Aceh, dan Batubara, Asahan serta Tanjung Balai.”

Dari data Dinas Perkebunan Sumut, area perkebunan sawit di lahan gambut sudah 217.305 hektar. Artinya, jika PP itu tidak direvisi, kawasan lahan gambut di provinsi ini akan hancur lagi.

Wilmar pernah mendapatkan Danau Toba Award bidang Badan Pelaksana Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba, pada 2011 dari Gubernur Sumut.  Namun piagam itu dikembalikan sebagai bentuk protes kerusakan kawasan hutan di Sumut.

Berbuah nestapa

Perlindungan gambut harus maksimal jika tidak, bencana akan selalu datang. Contoh nyata, di Jambi, dari 710.078 hektar, lahan gambut,  226.928 hektar dikelola perusahaan untuk HTI dan perkebunan sawit. Kebakaran di kawasan gambut baik HTI maupun kebun sawit, terjadi. Kanalisasi di lahan gambut oleh perusahaan memicu kebakaran.

Data Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 2011, di Jambi, luasan hutan gambut mencapai 736.224 hektar, sebagian besar di bagian timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terluas 312.006 hektar, dan Muarojambi 229.665 hektar.

Sebagian besar kawasan ini sudah budidaya pertanian, seperti di Tanjungjabung Timur konversi seluas 289.809 hektar.  Sedang hutan lindung gambut hanya 23.748 hektar.

Rudi Syaf, manager Kominfo KKI Warsi, menyebutkan, eksploitasi besar-besaran gambut  terjadi lewat pembuatan kanal-kanal untuk pengangkutan kayu dan hasil perkebunan. Hampir sebagian besar kawasan gambut tercincang-cincang menjadi parit-parit dalam. Akibatnya, air hilang, kebakaran mudah sulit dihindarkan.

Dia menyarankan, kawasan yang terlanjur berkanal, harus diperbaiki menjadi sistem kanal tertutup. “Ini harus dilakukan mencegah gambut kehilangan air pada musim kemarau,” katanya.

Aksi ini memungkinkan karena musim panas bisa diprediksi beberapa bulan sebelum itu. “Seperti tahun ini, akhir April, ada informasi el nino yang berdampak kemarau panjang. Pemerintah seharusnya bersiap menghindari kekeringan gambut.”

Namun terpenting,  katanya, memulihkan dan mengembalikan gambut ke fungsi semula. “Lahan gambut kedalaman tiga meter lebih kembali sebagai rawa gambut, tidak jadi HTI atau perkebunan.”

Selain itu, mencegah kebakaran lahan gambut perlu tindakan tegas pemerintah dengan tidak mengubah hutan gambut menjadi peruntukan lain. Penegakan hukum juga harus tegas.

Sayangnya, kata Rudi, pembakar seakan tak tersentuh hukum. “Kalaupun ada ditahan hanya operator lapangan, pemilik modal sama sekali tidak tersentuh, hingga tidak ada efek jera.”

Gambut Sumsel

Gambut dalam dbuka, kanal-kanal dibuat. Gambutpun menjadi rusak. Kala kemarau, ia mudah terbakar. Foto: Elviza Diana

Gambut dalam dbuka, kanal-kanal dibuat. Gambutpun menjadi rusak. Kala kemarau, ia mudah terbakar. Foto: Elviza Diana

Hujan Tanpa Henti, Aceh Dihantam Longsor dan Banjir

Hujan yang mengguyur Aceh dari Jum’at hingga Minggu mengakibatkan terjadinya longsor di Gunung Paro, Kabupaten Aceh Besar. Arus lalu lintas Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya) putus total. Kondisi terparah terjadi Minggu (2/11/2014) sekitar pukul 06.00 WIB.

Warga berusaha melintas di jalan longsor yang menghubungkan Banda Aceh dengan wilayah barat Aceh seperti Calang, Meulaboh dan sejumlah kabupaten lainnya, Senin (3/11). Foto: Junaidi Hanafiah

Warga berusaha melintas di jalan longsor yang menghubungkan Banda Aceh dengan wilayah barat Aceh seperti Calang, Meulaboh dan sejumlah kabupaten lainnya, Senin (3/11/2014). Foto: Junaidi Hanafiah

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Senin pagi langsung terbang ke Jakarta. “Saya di Jakarta mungkin sampai enam hari untuk bertemu dengan Pemerintah Indonesia yang baru,” kata Zaini.

Zaini akan menyampaikan bencana longsor yang sudah ditetapkan sebagai bencana provinsi ini kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakilnya Jusuf Kalla.

Penetapan Bencana Longsor sebagai Bencana Provinsi Aceh ini disampaikan Zaini, Minggu malam, dalam pertemuan bersama Unsur Muspida Plus, Pemerintah Aceh Besar dan Instansi terkait. Pelaksanaan tanggap darurat berlaku Senin (3/11/2014) sampai selesai.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Said Rasul mengatakan ada 12 titik lokasi longsor di Gunung Paro. “Badan jalan ada yang amblas dan ada yang tertutup lumpur. Air deras turun dari tebing-tebing bagaikan air terjun, kawasan Gunung Paro ini terparah,” kata Said yang hadir pada pertemuan dengan Gubernur Aceh itu.

Menurut Said, posko bencana dibangun di tiga tempat. Posko pusat berada di Kantor BPBA di Jalan T. Nyak Arief dengan pelayanan 24 jam. Pemerintah juga membangun posko dan dapur umum di Kawasan Lhokseudu, Aceh Besar, dan di Kaki Gunung Geureutee, Kabupaten Aceh Jaya hingga tanggap darurat selesai.

Sementara, Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, mengatakan bencana longsor Gunung Paro ini adalah bencana terparah pasca-tsunami di Aceh. Bencana ini mengakibatkan jalur Banda Aceh-Calang putus total dan perlu penanganan serius. Warga di Kecamatan Lhoong juga terisolir dan terkurung banjir.

Senin (3/11/2014), hujan masih mengguyur kawasan yang pernah megah dengan tanaman cengkeh itu. Dandim 0101/BS, Agus Budi, mengatakan ada tujuh desa di Kecamatan Lhoong terisolir dan terkurung banjir.

“Kondisi tanah di Gunung Paro itu labil. Kalau dikeruk pakai beko (alat berat) akan turun lagi. Kalau hujan lagi akan ada tambahan longsor. Kita segera mungkin membuka akses untuk membantu masyarakat yang terisolir. TNI terus bekerja keras agar bisa tembus ke kawasan yang terisolir,” kata Dandim yang juga hadir dalam pertemuan di pendapa tersebut.

Agus menjelaskan bahwa guyuran hujan yang begitu lebat sempat menghambat proses evakuasi yang dilakukan oleh Prajurit TNI Kodim 0101/BS, Batalyon Kavaleri Lhoknga, serta Tim SAR. Namun, tim terus bekerja hingga akses jalan dapat dilalui dan masyarakat dapat ditolong.

Wahanan Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mensinyalir adanya alih fungsi hutan yang luas di kawasan Gunung Paro, Kabupaten Aceh Besar, menyebabkan longsor terjadi.

“Pasca tsunami, ada kepentingan bisnis di kawasan tersebut. Bukan saja soal pencurian kayu, tapi ada ruang yang sudah dibagi-bagi untuk beberapa kepentingan,” ujar Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Senin (3/11/2014).

Struktur tanah Gunung Paro labil. Sebelum kejadian, banyak jalan-jalan kecil yang dibuka untuk akses perkebunan yang seharusnya dilarang dan tidak boleh dilakukan. Pasca-tsunami, pihak asing (Amerika) pernah merencanakan ingin membuat jalan baru di Gunung Paro. Ini urung dilakukan tanahnya labil dan mudah tergerus air. Walhi menilai, Pemerintah Daerah lalai, karena tidak melakukan evaluasi dan pengecekan pada ruas-ruas jalan yang berpotensi longsor secara rutin,” ujar Nur.

M. Mur menjelaskan pula adanya perubahan alih fungsi hutan menjadi non-hutan di kawasan Gunung Paro, menyebabkan hutan tidak lagi menjadi sebagai penyangga. Ilegal logging tidak banyak, tapi pembukaan kebun dilakukan di kawasan itu.”

Mursyid, warga Lhoknga, Aceh besar yang dijumpai di Leupung, Minggu (2/11/2014), menyatakan bahwa intensitas penebangan kayu di Kawasan Gunung Paro, Aceh Besar masih ringan. “Penebangan kayu dilakukan hanya untuk membuka kebun non-sawit dan bukan untuk bisnis. Sedangkan kebun-kebun masyarakat di Gunung Paro memang ada,” katanya.

Terkait bencana ini, Mongabay Indonesia berusaha menghubungi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Besar, Ir. Junaidi, yang nota bene bersentuhan langsung dengan masyarakat Aceh Besar. Namun, hingga  berita ini diturunkan, belum ada jawaban meski telah berulang kali dihubungi baik melalui telepon maupun pesan singkat.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun mengatakan bahwa curah hujan yang terjadi ini memang tinggi. “Gunung Paro itu adalah kawasan lindung. Kerusakan hutan di gunung tersebut bukan karena pengalihan untuk hak guna usaha (HGU). Memang ada sedikit perambahan masyarakat untuk buka kebun,” jelasnya.

Husaini menambahkan bahwa hutan Aceh dipertahankan di atas 50 persen. “Bahkan Kemenhut, sebelum dilebur dengan Kementerian Lingkungan Hidup, mempertahankan hutan Aceh sampai 62 persen termasuk perairan,” jelasnya.

Akibat longsor yang terjadi di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, jalur transportasi darat ke wilayah barat Aceh putus total sejak Minggu (2/11). Foto: Junaidi Hanafiah

Akibat longsor yang terjadi di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, jalur transportasi darat ke wilayah barat Aceh putus total sejak Minggu (2/11). Foto: Junaidi Hanafiah

Lintas Banda Aceh-Calang dialihkan

Sementara ini jalan lintas Banda Aceh-Calang dialihkan melalui jalur Geumpang, Kabupaten Pidie. Agus, salah seorang supir angkutan mengatakan lintas Geumpang sudah mulai ramai dilalui kenderaan angkutan dan mobil pribadi.

“Jalan alternatif ini juga rawan bencana longsor, pemerintah sebaiknya menyiapkan alat berat di lokasi yang rawan,” pinta Agus sembari mengatakan tarif angkutan di wilayah barat ini naik Rp50.000 per orang.

Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Anwar Ishak, mengatakan bahwa di lintas Geumpang, hanya ruas jalan di Kubu Aneuk Manyak yang masih sempit dan harus berhati-hati.

“Pemerintah akan menyediakan alat berat pada lokasi yang rawan longsor di lintas Tutut (Aceh Barat)- Geumpang,” kata Anwar Ishak.

Pantai Barat Aceh terancam

Bencana longsor tidak hanya melanda Kabupaten Aceh Besar. Kepala BPBD Aceh Jaya, Amren Sayuna mengatakan longsor batu juga terjadi di Gunung Geureutee, Minggu (2/11/2014) pagi.

Selain itu banjir dan lumpur juga merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Jaya dan Indra Jaya. “Kita sudah membangun dapur umum dan posko bencana di Kecamatan Indra Jaya,” kata Amren Sayuna saat mendampingi Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman meninjau lokasi bencana.

Banjir juga menerjang Kabupaten Nagan Raya. “Sedikitnya ratusan rumah warga tergenang air di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur sejak, Sabtu (1/11/2014),” kata Kepala Desa Alu Kuyun, Suwardi.

Jalur transportasi darat Banda Aceh-Calang, saat ini alihkan ke Geumpang, Pidie. Foto: Junaidi Hanafiah

Jalur transportasi darat Banda Aceh-Calang, saat ini alihkan ke Geumpang, Pidie. Foto: Junaidi Hanafiah

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

 

Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara

Pengadilan Negeri Pontianak memvonis dua tahun penjara bagi 11 warga Tiongkok karena melakukan penambangan ilegal di Boyon Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2014). Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 bulan penjara. Tidak terima atas putusan ini, melalui pengacaranya, mereka menyatakan banding.

Masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Bersama Peduli Lingkungan dan Kawasan Hutan unjuk rasa di depan Kantor Kejati Kalbar. Foto: Aseanty Pahlevi

Masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Bersama Peduli Lingkungan dan Kawasan Hutan unjuk rasa di depan Kantor Kejati Kalbar. Foto: Aseanty Pahlevi

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Torowa Daeli, selain menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada 11 warga Tiongkok tersebut, memberikan denda pula masing-masing Rp1 miliar. Sebelumnya, JPU menuntut kurungan 10 bulan dan denda Rp1 miliar.

Ke-11 tenaga kerja asing ini dijerat pasal 158 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU No 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; serta UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Boyan Tanjung, sehingga semua unsur dakwaan JPU terpenuhi, dan telah terbukti melakukan tindak pidana,” kata Torowa Daeli. Hakim juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dalam persidangan tersebut.

Menurut Torowa, para terdakwa secara hukum terbukti melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, dan telah merusak lingkungan. Perbuatan para terdakwa, merugikan kekayaan alam negara yang tidak bisa diperbaharui.

“Jika denda tidak bisa dibayarkan, maka hukuman para terdakwa akan ditambah masing-masing empat bulan,” jelasnya. Hakim juga memerintahkan dua unit eksavator yang dijadikan alat bukti disita negara.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim PN Pontianak juga memerintahkan pada JPU agar berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kalbar untuk mengusut tuntas kasus itu. Terutama Mr Lee, pemilik PT. Cosmos Inti Persada, yang mempekerjakan sebelas WNA tersebut. Mr Lee sendiri buron, dan menjadi DPO Interpol.

Abdul Samad, Jaksa Penuntut Umum,  menyatakan, menerima putusan hakim tersebut. Dia mengatakan wajar, jika penasehat hukum para terdakwa mengajukan banding dan itu merupakan hak terdakwa yang diatur dalam perundangan-undangan. “Terkait proses terhadap Mr Lee, kami akan teruskan kepada penyidik Polri,” ungkapnya.

Bukan pertambangan

Penasehat hukum 11 terdakwa, Widi Syailendra, menyatakan hakim salah tafsir dengan fakta-fakta di persidangan. Karena, dia berani menyatakan sejak awal, kliennya bisa bebas, karena jeratan hukum lemah.

“Sejak awal yakin klien bebas. Maka setelah diputus dua tahun, secara tegas kami menolak putusan hakim, dan langsung daftar banding,” kata Widi, usai persidangan. Dia mengatakan, hakim banyak salah tafsir terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan.

Diantaranya, para tenaga kerja dinyatakan tidak membawa izin sewaktu kerja di lapangan. Padahal, menurut Widi, hal itu sangat wajar karena sebelas warga asing tersebut hanya tenaga lapangan. Ketika diminta untuk menunjukkan izin kerja, baru mereka sertakan.

Hal lainnya, terkait peralihan saham. Hakim menyatakan tidak sah, karena tidak diberitahukan kepada bupati, selaku pemberi izin. Namun, peralihan saham, bukan peralihan Perusahaan. Ketika jaksa menghadirkan saksi dari BKPM, saksi tersebut juga menyatakan hal itu sesuai peraturan. “Badan hukum yang bermasalah, yang bertanggung jawab direksinya. Bukan pekerja,” tambahnya.

Widi mengatakan, 11 warga ini hanya pekerja biasa. “Penahanan mereka disini, bukan hanya menahan 11 warga tetapi 11 keluarga  yang  tidak dinafkahi,” tambahnya. “Para pekerja asing tersebut tidak melakukan kegiatan penambangan. Mereka, baru mengambil sampel untuk diteliti kandungan tanahnya.”

Dalam persidangan ini, Widi didampingi Jimmy Dohar Pandapotan Sihombing, Herman Santoso, serta penerjemah Daruma Daishi. Sidang kasus itu, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Torowa Daeli, dengan hakim anggota Sugeng Warmanto, dan Syofia Marlianti Tambunan. Sebelumnya, penasihat hukum 11 warga Tiongkok ini minta Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawasi proses sidang kliennya di Pengadilan Negeri Pontianak.

Areal lindung

Sebagai penjelasan, warga Tiongkok tersebut ditangkap Polda Kalbar yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalbar pada pertengahan Desember 2013. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar mengatakan mereka melakukan penambangan liar dengan menebang hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Dusun Kalang, Desa Naga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita hasil galian berupa logam, emas, dan sejumlah peralatan untuk menggali. Menurut Mukson, perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan perizinan yang dimiliki termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Dalam operasi itu tim juga menemukan pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter dengan lebar 10 meter. Sepanjang 18.801 meter berada di kawasan hutan produksi terbatas dan 9.195 meter di kawasan hutan lindung. Sejumlah tenaga kerja lokal juga dipekerjakan sebagai tukang masak dan membangun kamp di wilayah itu. Mukson menduga, aktivitas perusahaan tambang telah dilakukan sejak setahun.

Kepada media WWF Indonesia Program Kalimantan Barat, Albertus Tjiu, mengatakan perusahaan tambang yang hendak membuka kawasan hutan lindung harus memiliki izin yang disebut pinjam pakai kawasan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.  “Dalam aturan itu dijelaskan, pinjam pakai kawasan hutan tidak boleh mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan ini harus diajukan pada Kementerian Kehutanan sebagai institusi yang mengatur kawasan hutan lindung,” ungkapnya.

Jika hutan lindung dibuka tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan, ini berarti  ilegal. Albert menekankan pentingnya keberadaan hutan lindung agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap terjaga. Secara lebih luas, kerusakan hutan lindung bisa menyebabkan bencana.

Sidang kasus ini mendapat kawalan dari Masyarakat Bala Adat Dayak. Awalnya mereka melakukan unjuk rasa kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar, yang hanya menuntut warga Tiongkok itu 10 bulan penjara. Ketua Bala Adat Dayak Didi, mengatakan, harusnya mereka dituntut hukuman maksimal. “Mereka telah melakukan penambangan dan perambahan hutan lindung di Kapuas Hulu. Harus dijerat tiga undang-undang  yakni UU No 4/2009, UU No 18/ 2013, serta UU No 32/2009,” ujarnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Kian Langka, Kemang Nyaris Meninggalkan Nama

Bagi masyarakat Melayu dan Sunda, kemang (Mangifera kemanga) merupakan buahan favorit. Selain dapat dimakan segar, dirujak, ataupun sebagai bahan sambal buah, daun mudanya juga bisa dijadikan lalap.

Tidak heran, ada kampung atau dusun di Sumatera, Jawa bagian barat, Jakarta, dan Malaysia yang dinamai “Kemang”. Nama itu muncul karena kemungkinan besar pada kampung atau dusun tersebut dulunya terdapat banyak pohon kemang.

Begitu pula, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang ada dusun bernama Kemang, yaitu Dusun Ulak Kemang. Pohon kemang di sini pun nyaris punah.

Buah kemang yang kini mulai sulit dicari. Foto: wikipedia

Kemang merupakan jenis mangga. Daunnya bertangkai amat pendek. Tepi daun di pangkal menyempit dan melanjut. Kemang yang matang warnanya coklat dan hijau kusam, berbincul di pangkalnya. Buah ini banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat dan Malaysia. Tapi, di Kalimantan Timur namanya palong. Pohon kemang yang tahan genangan air ini, seringkali tumbuh di tepi sungai atau di wilayah 400 meter dari atas permukaan laut.

“Tak lengkap rasanya kalau makan tidak ditemani dengan sambal kemang,” kata Maryamin, seorang petani Dusun Anyar, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, yang memiliki satu pohon kemang di kebunnya, pekan lalu.

“Dulu di kebun ini banyak pohon kemang. Yang nanamnya nenek saya. Tapi sekarang tinggal satu, lainnya ditebang untuk diambil kayunya, dan kebun ditanam buahan lain atau ditanam karet,” jelasnya sambil menunjuk pohon kemangnya.

Pohon kemang ini bisa mencapai 45 meter dengan garis tengah batang mencapai 120 centimeter. Tajuk tumbuhan langka ini berbentuk menyerupai kubah dengan percabangan yang tidak terlalu rapat. Kulit batang kemang berlekah dan mengandung getah yang dapat menyebabkan iritasi.

Pohon yang memiliki buah berbentuk bulat telur terbalik sampai lonjong dengan kulit buah tipis dan berwarna coklat ini memiliki aroma khas dan tajam sedangkan rasa buahnya mulai asam sampai manis. Usut punya usut, kemang ini ternyata flora identitas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah dijelaskan melalui SK Bupati Nomor 522/185/kpts/Huk/1996.

“Waktu saya masih kecil tidak sulit menemukan pohon kemang karena hampir di setiap kebun warga bahkan di pekarangan rumah ada pohon kemang. Sekarang sangat sulit menemukannya. Karena sudah banyak ditebang pemiliknya untuk diambil papannya sebagai bahan bangunan, seperti yang kami lakukan dulu,” ujarnya.

Menurut Maryamin, selain banyak ditebang juga beberapa tahun lalu di pasaran kemang kalah bersaing dengan mangga yang rasanya manis. Kemang hanya dibeli warga untuk bahan sambal buah. Para petani pun berlomba menanam mangga atau berkebun karet karena penghasilannya dinilai lebih besar.

Tetapi setelah banyak dibuka rumah makan kuliner tradisional seperti menu sambal buah kemang, harga kemang lebih mahal dibandingkan mangga. “Setiap pohon kalau berbuah lebat dihargai Rp5 juta,” kata Maryamin.

“Sekarang saya berusaha menanam pohon kemang buat cucu. Saya percaya buah ini nantinya kian diminati banyak orang,” katanya.

Pohon kemang banyak ditebang karena buahnya kala bersaing dengan mangga. Itu dulu, sekarang buah kemang mulai dicari seiring haarganya yang mencapai 5 juta rupiah per pohon. Foto: Romi Maradona

Pohon kemang banyak ditebang karena buahnya kala bersaing dengan mangga. Itu dulu, sekarang buah kemang mulai dicari seiring harganya yang mencapai 5 juta rupiah per pohon. Foto: Romi Maradona

Berharap dilestarikan

Nova Lina Onsi, pegawai disebuah perusahaan pembiayaan kredit di Kayuagung, berharap pemerintah membuat program berupa penyediaan bibit secara gratis kepada masyarakat. “Hal ini dilakukan agar tanaman-tanaman tersebut tidak punah,” katanya.

Senada disampaikan Yudi, warga Desa Muara  Baru. “Pemerintah melalui dinas terkait harus segera mencarikan solusi jangan sampai tanaman yang sudah menjadi ikon wong melayu ini ini punah. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi terkait pentingnya melestarikan tanaman langka tersebut ataupun melalui penyediaan bibit secara gratis,” ujarnya.

Ana Karnicova, warga Dusun Pedamaran, menyatakan dibutuhkan kepedulian dari masyarakat untuk melestarikan kemang. “Masyarakat harus sadar kemang mulai langka, sehingga mereka menjaga pohon kemang yang masih ada, dan kembali menanam pohon ini.”

Pelestarian kemang cukup beralasan. Sebab saat ini pemasaran kemang cukup luas. “Sebenarnya secara ekonomis kemang memiliki nilai, karena masih banyak orang yang menyukai buahnya bukan hanya di OKI tapi di kabupaten lain juga, termasuk hingga ke Malaysia dan Brunai,” kata Ruslan, Ketua Adat Desa Muara Baru.

Lahan untuk tanaman langka

Dedi Kurniawan, Kabag Humas Kabupaten OKI, mengatakan pihaknya saat ini berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melestarikan pohon atau buah yang mulai langka, terutama tanaman. “Untuk itu kita akan mendata pohon apa saja yang masuk kategori hampir punah, termasuk kemang. Dan melalui dinas terkait kita akan mengajak masyarakat untuk kembali membudidayakannya agar tidak punah,” jelasnya.

Bupati OKI Iskandar, kata Dedi, sangat memperhatikan persoalan tersebut. “Tapi diperlukan juga kesadaran dari masyarakat akan pentingnya melakukan penanaman pohon dan melestarikan pohon langka, dan tidak menebang atau merusaknya.”

Bahkan pemerintah OKI menyediakan lahan untuk pengembangan pohon-pohon langka terutama di hutan kota. “Jadi hutan kota ini untuk ditanam pohon-pohon yang mulai langka.”

Selain menyediakan ruang untuk penanaman pohon langka, pemerintah OKI juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat terutama para pelajar. “Sasaran kita saat ini adalah para pelajar karena mereka adalah generasi penerus yang nantinya diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, minimal keluarganya, akan pentingnya menanam pohon, termasuk kemang,” jelasnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Mengapa Saya Yakin akan Kelestarian Hutan Hujan Tropis di Masa Depan?

Salah satu bentang hutan alam di TN Leuser. Foto: Rhett Butler

Pada pertengahan 1990-an saya mengunjungi lokasi hutan hujan dataran rendah di wilayah Borneo Malaysia. Beberapa kenangan terindah saya berasal saat melakukan hiking di bawah pohon-pohon tinggi, mengarungi sungai yang jernih, dan melihat satwa liar yang spektakuler, -termasuk spesies enggang dan orangutan yang terancam punah. Namun apa yang terjadi, selang beberapa bulan setelah kunjungan saya, pohon-pohon di lokasi tersebut ditebangi. Saat ini daerah itu telah berubah total menjadi kebun sawit.

Kehancuran hutan tersebut membawa saya pada sebuah pengembaraan untuk membuat Mongabay.com, sebuah situs web berita lingkungan yang sekarang telah berkembang menjadi begitu populer dan berpengaruh untuk menyuarakan kondisi hutan tropis. Selama satu setengah dekade, saya mengabdikan puluhan ribu jam untuk mengetahui penyebab hilangnya hutan tropis, termasuk terlibat dengan para ahli hutan terkemuka di seluruh dunia dan kerap berkunjung ke sejumlah hutan di seluruh dunia.

Dalam selang waktu tersebut, dan kerap disebut sebagai orang yang sering disebut “pencipta situs yang paling membuat pembaca depresi  saya terus melihat kehancuran yang luar biasa terjadi. Namun, saya tetap memiliki harapan, bahwa hutan hujan tropis dapat dilestarikan.

 

***

 

Hingga saat ini, hilangnya hutan tropis di dunia tetaplah tinggi, meski agak sedikit menurun dari rata-rata tahunan 11,3 juta hektar selama dekade sejak tahun 1990, menjadi kira-kira 9,3 juta hektar per tahun antara tahun 2009 dan 2012. Secara konsisten peringkat teratas adalah: Brasil dan Indonesia, yang keduanya memiliki tutupan hutan yang luas.

Namun tersembunyi di balik laju deforestasi yang tinggi ini, terdapat tren menjanjikan yang penting implikasinya bagi sisa hutan dunia. Hutan saat ini lebih sering dikonversi sebagai area penghasil komoditas konsumsi bagi pasar perkotaan dan perdagangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten petani miskin yang melakukan praktik pertanian tebas-bakar. Dengan kata lain, deforestasi tropis telah beralih dari dasar tebang-karena-miskin menjadi deforestasi untuk-mencari-untung (profit-driven deforestation).

Tren ini sangat penting karena telah mengerucutkan pelaku perusakan hutan. Dua generasi yang lalu, memerangi deforestasi berarti merancang cara-cara untuk melarang warga pedesaan untuk tidak menebangi hutan untuk pertanian. Saat ini telah berubah. Strateginya adalah untuk mempersuasi pihak perusahaan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar mengadopsi perlindungan lingkungan terhadap kerusakan.

Dalam beberapa kasus, tindakan ini telah mendorong pemasaran hijau (green product) dan memunculkan tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility program), yang telah mampu merubah peningkatan manajemen rantai pasokan dan efisiensi operasional yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sejujurnya hal ini pun tidak lepas dari peran serta pengkampanye dari kelompok LSM lingkungan yang aktif mendorong penyadartahuan kepada konsumen internasional, yang menjadi target pemasaran utama dari perusahaan produsen.

Sejak tahun 2006 hasilnya luar biasa: puluhan pembeli dan penjual terbesar di dunia untuk kedelai, sawit, ternak (sapi), serta pulp dan kertas telah meletakkan komitmen kebijakan untuk tidak lagi terlibat dalam deforestasi dan berkonflik dengan masyarakat lokal/adat dalam rantai produksi mereka.

Puncaknya adalah saat Cargill yang beromzet pemasaran USD 135 miliar komoditas per tahun telah menyatakan komitmen untuk melakukan kebijakan zero deforestation untuk seluruh rantai pasokan.

Jika terdapat bahaya kemunduran atau praktik kecurangan dari komitmen yang dilakukan, terdapat tools lain untuk melakukan pemantauan dan verifikasinya. Salah satunya adalah lewat citra satelit. Sebagai contoh pemerintah Brasil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), menjalankan kebijakan untuk meminta seluruh perusahaan untuk memberikan koordinat geografis detil dari lahan kepemilikan mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar lingkungan yang dibuat.

Data satelit juga terintegrasi ke dalam platform baru. Contoh terbaik adalah Global Forest Watch (GFW), sebuah proyek yang dipimpin oleh World Resources Institute (WRI) yang bekerja mengkompilasi data dari berbagai sumber untuk disajikan dalam sebuah peta. Suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Dengan data ini peta mampu memperlihatkan keadaan hutan dunia, pertambahan/hilangnya tutupan pohon, aktivitas yang terjadi di konsesi kehutanan serta memantau sejarah kebakaran di suatu lokasi.

 

Foto aerial yang menunjukkan hutan yang sedang dikonversi menjadi perkebunan di Kalimantan. Foto: Rhett Butler

 

Integrasi data MODIS per dwi bulanan yang disediakan oleh NASA memungkinkan platform ini melayani sistem yang hampir nyata (a near-real-time) untuk deteksi deforestasi, mirip dengan yang dilaksanakan oleh Brasil untuk memantau laju deforestasi yang makin menurun sejak satu dekade yang lalu. Sekarang sistem tersebut telah diadopsi dan bersifat global.

Lebih mendekat ke permukaan, kemampuan teknologi juga membaik. Banyak pengamat percaya bahwa saat ini dunia berada dalam ambang revolusi drone untuk memantau hutan lewat pesawat udara kecil nir-awak. Drone dipercaya akan sangat meningkatkan deteksi terhadap deforestasi, pembalakan liar, kebakaran dan perburuan liar yang tidak tertangkap oleh satelit.

Para pengamat percaya, drone dapat melengkapi upaya yang membutuhkan tindak lanjut dari pihak berwenang seperti yang dilakukan dalam sebuah proyek percontohan di TN Chitwan, Nepal.

Di permukaan tanah penggunaan camera trap, sensor, dan perangkat mobile juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan. Sebagai contoh, perangkat RainforestConnection, sebuah startup yang dikembangkan di California, mengembangkan sistem berbasis ponsel yang mampu “mendengarkan” suara letusan tembakan, gergaji, dan truk. Ketika suara yang mencurigakan terdeteksi, suatu sistem peringatan dini terpantau di kantor pemda, yang memungkinkan suatu tindakan cepat.

Selain itu, juga terdapat inovasi-inovasi baru terhadap analisis DNA yang memungkinkan peneliti untuk melacak produk kayu ke titik asal mereka, yang berpotensi menentukan legalitas kayu. Alat-alat ini memungkinkan ditegakkannya hukum yang berlaku, -meski tentu saja kembali “apakah terdapat kemauan politik untuk bertindak tegas?” Di masa lalu, hal ini jauh dari meyakinkan, tapi akhirnya mungkin berubah juga.

Bulan lalu lebih dari duapuluhan negara telah mengesahkan the New York Declaration on Forests, dimana mereka berjanji untuk mengurangi deforestasi hutan hingga tahun 2020 dan mengakhirinya pada tahun 2030.

Sementara di kalangan kritikus mencatat bahwa janji-janji politik tingkat tinggi tidak berarti banyak, beberapa negara benar-benar telah mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi deforestasi. Brasil contohnya. Sejak tahun 2004, negara dengan hutan tropis terluas di dunia ini, telah mengurangi deforestasi di Amazon hingga ke tingkat 80 persennya.  Di saat yang sama, produksi pertanian dan ekonomi bertumbuh secara bersama-sama. Langkah penetapan kawasan lindung baru, penegakkan aturan hukum lingkungan yang disertai langkah-langkah sektor swasta telah memainkan peran dalam penurunan tersebut.

Bahkan juga ada tanda-tanda kemajuan di Indonesia, negara paria lingkungan, yang selama dua dekade menderita akibat perusakan hutan besar-besaran. Pada tahun 2011, (mantan) presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan moratorium logging dan perkebunan izin baru di lebih dari 14 juta hektar lahan gambut dan hutan yang sebelumnya tidak dilindungi.  Disisi lain hal ini juga merupakan  upaya untuk mendorong reformasi birokrasi untuk pengelolaan hutan negara.  Upaya tersebut telah ditentang secara keras oleh para para pemegang konsesi yang bercokol di sektor kehutanan, yang secara historis telah menggunduli hutan, -yang berdampak pada masyarakat lokal/adat, dan secara historis terlibat dalam industri logging.

 

Tajuk dari pohon tinggi di hutan tropis. Foto: Rhett Butler

 

Tapi paradigma tersebut sekarang mungkin berubah. Bulan lalu, beberapa perusahaan sawit dengan operasi besar di Indonesia, Golden Agri-Resources, Cargill, dan Wilmar- secara bersama menandatangani pernyataan yang menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung konservasi hutan. Asia Pulp & Paper, perusahaan lain kehutanan Indonesia telah berkomitmen melakukan nol deforestasi. Prospek ini menandakan bahwa sektor swasta di Indonesia dapat berada di ambang pergeseran monumental untuk meminta kebijakan pro-konservasi kepada pemerintah Indonesia.

Negara konsumen juga bergabung dalam pertempuran, -meski sebagian dalam rangka untuk melindungi produsen kayu dalam negeri mereka sendiri. Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah mengadopsi undang-undang yang ketat dalam pembatasan impor produk kayu dari sumber ilegal. Hukum akan menjerat para pelaku/perusahaan yang membeli produk kayu ilegal, yang membuat mereka bertanggung jawab terhadap rantai pasokan mereka. Sementara itu, Singapura telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk mengenakan denda pada perusahaan yang dianggap bertanggung jawab untuk menyebabkan kabut asap di negara tetangga, Indonesia.

Beberapa negara kecil bahkan lebih jauh ke depan. Kosta Rika merintis pengembangan pembayaran untuk jasa ekosistem (payment for ecosystem services) sejak 1990-an yang secara luas dipandang dimata dunia menempatkan negara ini sebagai pemimpin dalam pengembangan model bisnis untuk menjaga hutan tetap utuh.

Dengan demikian, negara telah bergerak dari ekonomi berbasis ekstraksi ke ekonomi berbasis jasa yang lebih menguntungkan. Meksiko telah merubah kebijakan kontrol wilayah hutan dari negara kepada kontrol masyarakat setempat, upaya ini adalah untuk melindungi hutan di daerah-daerah yang sebelumnya menderita akibat tingginya tingkat kehilangan penebangan.

Di tingkat lokal, pengakuan yang berkembang bahwa peran serta masyarakat bermain dalam mempertahankan tutupan hutan semakin bertumbuh. Penelitian yang dipublikasikan pada awal tahun ini oleh WRI dan The Rights and Resources Initiative menyimpulkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat mengalami laju deforestasi rata-rata 11 kali lebih rendah dari lahan yang berada di luar wilayah kontrol masyarakat lokal. Secara hukum diakui bahwa jumlah hutan yang dikelola masyarakat lokal adalah 513 juta hektar atau seperdelapan dari hutan dunia.

Tahun lalu Mahkamah Konstitusi di Indonesia, lewat putusan MK 35/2012, memenangkan klaim masyarakat adat terhadap kawasan kelola mereka. Suatu keputusan yang penting karena pemerintah selama ini selalu mengeluarkan ijin bagi perusahaan logging dan perkebunan besar di lahan-lahan yang selama bergenerasi dikelola dan dikontrol oleh masyarakat lokal/adat, karena lahan tersebut dianggap berada di lahan hutan negara.

Beberapa kelompok masyarakat adat, termasuk Paiter Surui di Amazon bahkan melihat sebuah model bisnis baru yang akan memungkinkan mereka meningkatkah taraf hidup mereka lewat kompensasi jasa lingkungan lewat upaya mereka menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi.

Konsep yang muncul dari pembayaran jasa ekosistem adalah sebuah perkembangan lain yang menjanjikan untuk hutan dunia. Sementara pasar untuk karbon hutan yang dilindungi di bawah PBB, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) lambat terwujud, dunia mulai menyadari manfaat yang diberikan oleh ekosistem yang sehat.

Konsep kompensasi jasa ekosistem tidak terbatas pada konsep hutan karbon saja. Tetapi juga menyangkut hutan sebagai penyedia sumber air, membantu mengurangi erosi, rumah bagi keanekaragaman hayati serta berbagai layanan lainnya. Hutan primer, secara khusus semakin kian diperhatikan sebagai prioritas konservasi melalui inisiatif sertifikasi lingkungan seperti yang telah dilakukan oleh Forest Stewardship Council yang mengeluarkan mereka dari berbagai ijin eksploitasi.

Namun sementara rasa optimis mulai timbul, banyak pula tantangan yang dihadapi. Pertumbuhan penduduk dan konsumsi dunia akan menjadi resiko yang meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya bumi termasuk hutan dan ekosistemnya. Resiko nyata juga timbul dari pergeseran konsumsi global dari barat ke timur yang konsumennya belum terlalu mementingkan isu perlindungan lingkungan.

Kegagalan dalam mengatasi perubahan iklim dapat meninggalkan hutan yang rusak parah atau lebih buruk dari sebelumnya. Sebagai contoh para ilmuwan telah mendeteksi skala besar munculnya kekeringan di beberapa bagian Amazon, sebuah gambaran menakutkan dari apa yang dapat terbentang di depan.

Namun saya tetap meletakkan segenggam harap. Dalam sebuah perjalanan di bulan Mei lalu ke Indonesia saya dapat menggambarkan mengapa. Saya mengunjungi kawasan konservasi ekosistem Leuser untuk mengecek sistem real-time yang digunakan oleh Global Forest Watch. Di Leuser, – satu-satunya hutan di dunia dimana badak, orangutan, harimau dan gajah hidup di satu habitat yang sama, sistem GFW menunjukkan bintik merah muda, yang berarti deforestasi baru saja terjadi dalam beberapa bulan sebelumnya.

Bergabung dengan kami adalah kelompok LSM lokal yang menggunakan Google Maps pada ponsel mereka yang membawa kami beberapa mil dari lokasi kejadian. Kami menemukan bentang hutan yang baru saja dibersihkan secara ilegal untuk kebun sawit. Rekan-rekan LSM tersebut langsung melaporkan kasus itu pada pihak berwenang serta melakukan investigasi hubungan rantai pasokan perkebunan tersebut dengan jaringan global yang lebih luas.

Berkat komitmen nol deforestasi, pasar minyak sawit yang diproduksi dengan cara-cara merusak seperti itu cepat menyusut. Sementara itu, pendekatan investigasi yang sama dapat diterapkan oleh setiap orang di belahan dunia ini.

 

 

Artikel dalam bahasa Inggris dapat dilihat dalam tautan ini:
http://e360.yale.edu/feature/a_conservationist_sees_signs_of_hope_for_the_worlds_rainforests/2822

 

Audit Lingkungan Perusahaan di Lahan Gambut Dimulai dari Tata Kelola Air

BP REDD+ akan melakukan audit kepatuhan lingkungan hidup terhadap sejumlah perusahaan di Sumatera Selatan. Ini terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, yang menyebabkan bencana asap beberapa waktu lalu. Namun, apakah standar kepatuhan lingkungan hidup tersebut akan sama antara lahan gambut dan lahan kering?

Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo saat menandatangani nota kesepahaman beberapa waktu lalu. Foto: Taufik Wijaya

Sudah seharusnya tidak sama karena karakter lahan gambut sangat berbeda dibandingkan lahan kering. Kompleksitas kebakaran di lahan kering dan lahan gambut berbeda.  Biomassa yang terbakar di lahan kering hanya terdapat di atas permukaan tanah, sedangkan di lahan gambut berada di atas dan di bawah permukaan.

“Kondisi ini menyebabkan pemadaman kebakaran di lahan gambut memerlukan upaya yang lebih besar dan hanya hujan yang besar yang akan mampu memadamkan api dan bara di lahan gambut,” kata Dr. Sabaruddin, Ketua Pokja Gambut Sumatera Selatan, Kamis (30/10/2014).

Oleh karena itu, saat mengaudit kepatuhan lingkungan hidup terhadap perusahaan yang berada di lahan gambut, bukan sebatas mengukur dengan standar teknis, seperti adakah alat pemukul api, garu, mesin penyemprot air, tim pemadam kebakaran, maupun tower pemantau kebakaran.

Yang paling utama adalah cara perusahaan mencegah terjadinya kebakaran. Misalnya bagaimana soal tata kelola air. Sebab tingkat kekeringan lahan gambut sangat bergantung pada penataan air. “Kalau penataan air buruk, maka gambut akan lebih gampang terbakar, sehingga sulit dipadamkan,” katanya.

Terkait dengan penataan air ini, perusahaan harus dicek adakah peta kontur tanah, peta design kanal, keberadaan pintu air, pengukur status air di lahan.

Selanjutnya adakah program pembinaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. “Tujuannya agar masyarakat tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan tanpa melakukan pembakaran lahan.”

Pada posisi ini diperlukan peranan pemerintah yang mendorong pembinaan tersebut. Selanjutnya, pemerintah melakukan pencegahan kebakaran sejak dini terhadap perusahaan maupun masyarakat. Misalnya, pada tahun ini sudah tahu akan adanya El Nino, sehingga sejak dini pemerintah, perusahaan dan masyarakat mengantisipasi kebakaran lahan. “Setahu saya sejumlah organisasi lingkungan hidup maupun media massa sudah mengingatkannya sejak awal soal ancaman kebakaran hutan tersebut,” katanya.

“Tindakan preventif tersebut jauh lebih penting dalam mengatasi adanya kebakaran lahan gambut,” kata akademisi dari Universitas Sriwijaya ini.

Terkait kuratif, setiap perusahaan memang harus memiliki sumber daya manusia (SDM) pemadam kebakaran yang didukung infrastrukturnya. Misalnya peralatan pemadam kebakaran dini, tower pemantau api, termasuk helikopter.

“Kalau mau jujur, upaya pemadam kebakaran di lahan gambut itu memang sulit diatasi kalau sudah terbakar. Helikopter sepuluh pun masih sulit memadamkan apinya. Hanya hujan berhari-hari yang dapat memadamkannya. Sementara, alat berat di darat tidak dapat dilakukan, seperti di lahan kering. Upaya yang paling tepat yakni preventif tadi,” katanya.

Kalau perusahaan menilai biaya preventif sangat merugikan itu salah. “Sebab biaya tersebut dapat dinilai sebagai investasi penjagaan aset dalam jangka panjang. Kalau sudah terbakar, mereka sendiri yang rugi, termasuk pula masyarakat luas akibat dampak kabut asap dan pelepasan.”

Sebelumnya, kepada wartawan di Palembang, Selasa (28/10/2014), Deputi Bidang Operasional REDD+, William Sabandar mengatakan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan audit kepatuhan lingkungan hidup terhadap 5-10 perusahaan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Sigit Wibowo menjelaskan luas hutan dan lahan yang terbakar pada 2014 ini sekitar 10 ribu hektar. Sekitar 3 ribu hektar berada di hutan produksi.

Dana pemadaman dialihkan ke pencegahan

Sabarudin mengatakan, sebaiknya pemerintah ke depan mengalihkan dana pemadaman kebakaran untuk dana upaya pencegahan kebakaran. “Dana puluhan miliar yang dikeluarkan dalam beberapa bulan itu mungkin dapat dijadikan biaya pendidikan atau pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar hutan dan lahan gambut. Jika masyarakat diberdayakan, saya pikir kebakaran hutan dan lahan akan dapat diminimalisir. Kalau sekarang kan, hutan dan lahan sudah terbakar, dana tetap habis. Hasilnya hanya mencegah yang lebih luas,” katanya.

Begitu juga terhadap perusahaan. “Menurut saya perusahaan harus menginvestasikan dananya untuk upaya pencegahan kebakaran. Upaya ini jauh lebih murah dibandingkan jika aset mereka habis terbakar. Belum lagi menghadapi tanggungjawab lainnya,” ujarnya.

BP REDD+ harus melibatkan NGO

Hadi Jatmiko, Direktur Walhi Sumsel, berharap saat melakukan audit kepatuhan lingkungan hidup, BP REDD+ bukan hanya bekerjasama dengan pemerintah, juga NGO atau organisasi yang selama ini peduli dengan lingkungan hidup.

“Ini gunanya di masa mendatang, NGO dapat turut mengontrol kinerja pemerintah, perusahaan, termasuk masyarakat, dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumsel,” katanya.

“Pada akhirnya pula melahirkan kepercayaan semua pihak dalam membangun lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik ke depan,” tambahnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio