Lingkungan Hidup

Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel

Situs Megalith Tanjung Telang ini berada di SMP N 2 Merapi Barat, Lahat, Sumatera Selatan. Foto: Rahmadi Rahmad

Situs Megalith Tanjung Telang ini berada di SMP N 2 Merapi Barat, Lahat, Sumatera Selatan. Foto: Rahmadi Rahmad

Berbagai persoalan lingkungan hidup di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya pertambangan batubara, membuat banyak pihak prihatin. Bukan hanya merusak hutan bersama kekayaan flora dan faunanya, tetapi juga menimbulkan pencemaran air dan udara, “mendorong” pemanasan global, memiskinkan rakyat, memfasilitasi perilaku negatif di masyarakat, mengancam keberadaan peninggalan sejarah, serta menjadi ajang korupsi.

“Oleh karena itu dibutuhkan gerakan masyarakat sipil buat menghentikan berbagai dampak dan ancaman yang ditimbulkannya,” kata Dr. Tarech Rasyid dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Green Radio dan TAF di Palembang, pada 9 September 2014 lalu dengan judul “Politik Batubara dan Peranan Masyarakat Sipil di Sumatera Selatan”.

Gerakan masyarakat sipil, kata Tarech, bentuknya berupa mengkritisi segala bentuk perizinan batubara, melakukan riset dan advokasi baik dalam membela lingkungan hidup, hak-hak petani yang tanah dirampas, maupun potensi korupsi di sektor penambangan batubara.

“Saat ini, reaksi masyarakat sipil baru sebatas protes terhadap isu transportasi yang mengganggu lingkungan dan tanah,” kata Tarech.

Bentuk gerakan masyarakat sipil ini, katanya, dapat dalam bentuk sebuah forum atau koalisi. “Gerakan protesnya dapat memfokuskan pada isu lingkungan, kerusakan hutan, tanah masyarakat adat maupun korupsi di sektor penambangan,” kata Dosen Universitas Ida Bajumi (UIBA) Palembang ini.

Sementara Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel, juga sepakat dengan adanya gerakan masyarakat sipil terhadap keberadaan penambangan batubara di Sumsel. Sebab ada indikasi pemerintah Sumsel ingin mempercepat pengerukan batubara.

Indikatornya berupa pernyataan Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa tahun lalu, “Lima tahun lagi batubara tidak berharga, maka sumber daya batubara Sumsel harus segera dieksploitasi.”

Kemudian membuat MoU dengan PT. Adani dari India untuk membangun jalur kereta api sepanjang 270 kilometer dari Lahat menuju Tanjung Api-Api Banyuasin, membuat MoU dengan pemerintah Jambi dan Bengkulu untuk membangun rel kereta api khusus batubara, serta pembuatan jalan khusus batubara oleh PT. Servo dari Lahat menuju Tanjung Api-Api sepanjang 270 kilometer.

Dijelaskan Hadi, dari luasan konsensi penambangan batubara di Sumsel yang mencapai 2,7 juta hektar sekitar 801.160 hektar berada di kawasan hutan. Sekitar 6.293 hektar berada di hutan konservasi, 67.298 hektar berada di hutan lindung, serta 727.569 hektar berada di hutan produksi. Sisanya, 1.985.862 hektar berada di areal penggunaan lain.

Luasan konsensi itu dipegang oleh 359 perusahaan. Sekitar 264 perusahaan pemegang IUP sudah beroperasi. Tapi sekitar sekitar 23 perusahaan belum terindentifikasi NPWP-nya.

Adapun isu yang harus diusung gerakan masyarakat sipil terhadap batubara di Sumsel yakni moratorium izin pertambangan batubara, review perizinan pertambangan batubara, penyelesaian konflik dengan mendorong pembentukan lembaga penyelesaian konflik, serta penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.

Ade Indriani dari Yayasan OWA Indonesia, menyatakan keberadaan perusahaan batubara di Sumsel kian memarginalkan kaum perempuan. Misalnya perempuan dari keluarga tani yang miskin beban hidupnya kian bertambah. “Mereka selain harus mengurus keluarga, juga harus bekerja keras mendapatkan penghasilan di luar bertani. Misalnya menjadi buruh,” kata Ade.

Bahkan keberadaan perusahaan tersebut mendorong perempuan menjadi objek seks. “Perempuan desa yang miskin akhirnya menjadi objek seks dari para pekerja pertambangan,” ujarnya. “Intinya keberadaan pertambangan batubara tersebut merupakan neo-kapitalis, yang jelas-jelas memiskinkan rakyat, terutama kaum perempuannya,” ujarnya.

Beginilah kondisi lahan akibat pertambangan batubara di Lahat, tandus. Foto: Rahmadi Rahmad

Beginilah kondisi lahan akibat pertambangan batubara di Lahat. Tandus. Foto: Rahmadi Rahmad

Mengancam Situs Megalitik Pasemah?

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang paling banyak terdapat situs megalitiknya. Menurut Kristantina Indriastuti dari Balai Arkeologi Palembang, pada umumnya situs-situs yang ditemukan di Lahat saat ini terletak di lahan persawahan, ladang-ladang, atau kebun kopi dan sebagian berada di pekarangan rumah.

Beberapa situs yang dapat diidentifikasi antara lain, Situs Lubuk Tabun, Situs Pajar Bulan, Situs Tanjung Telang, Situs Karang Dalam, Situs Lesung Batu, Situs Pagaralam, Situs Tinggihari, Situs Sawah Jemaring, Situs Gunung Megang, Situs Kampung Bakti, Situs Pajar Bulan, Situs Muara Danau, Situs Muara Dua, Situs Gunung Megang, Situs Gunung Kaya, Situs Rambai Kaca, Situs Pulau Panggung, Situs Kotaraya Lembak, Situs Sinjar Bulan, Situs Tebat Sibentur, Situs Tegurwangi, Situs Tanjungsirih, Situs Tanjung Telang, Situs Air Purah, Situs Geramat, Situs Tanjung Beringin, Situs Tanjung Telang, Situs Muara Payang, Situs Karang Dalam, Situs Rindu Hati, Situs Muara Danau, Situs Nanding, dan lainnya.

“Sampai saat ini aktivitas pertambangan batubara memang belum menyentuh wilayah situs yang sudah ditemukan. Tapi, kita tetap harus hati-hati, sebab banyak wilayah yang belum dilakukan penggalian seperti di wilayah Kecamatan Merapi,” kata Kristantina.

”Saya berharap masyarakat dapat berperan dalam penjagaan situs megalitik ini,” tambahnya.

Pada 2012 lalu, meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, Kabupaten Lahat tercatat dalam rekor MURI sebagai daerah yang paling banyak peninggalan megalitik. Tepatnya sebanyak 1.027 tinggalan megalith pada 41 situs.

REDD+ dorong reklamasi

Sementara pemerintah Sumsel yang beberapa waktu lalu menandatangani kerjasama dengan BP REDD+ akan melakukan proyek reklamasi pasca-tambang batubara, konservasi dan restorasi catchment area. Pengelola program ini melibatkan perusahaan batubara dan Perda Jasa Ekossitem. Hal yang sama juga dilakukan pada wilayah Kabupaten Muaraenim, yang melibatkan PT. Batubara Bukitasam.

“Ini langkah yang diambil REDD+ dan pemerintah Sumsel guna mengatasi persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan batubara di Sumsel,” kata Najib Asmani, staf ahli lingkungan hidup dan perubahan iklim Gubernur Sumsel.

Peta tumpang tindih konsesi pertambangan dengan kawasan lindung. Sumber: Walhi

Peta tumpang tindih konsesi pertambangan dengan kawasan lindung. Sumber: Walhi Sumsel

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Kabut Asap di Sumsel Kian Meluas, Perusahaan Perkebunan Harus Diaudit

Kondisi lahan yang terbakar di Jalan Raya Palembang-Inderalaya, Ogan Ilir. Foto: Rahmadi Rahmad

Kondisi lahan yang terbakar di Jalan Raya Palembang-Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Foto: Rahmadi Rahmad

Meskipun selama dua pekan ini dilakukan pemadaman api oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, kabut asap kian menebal di Palembang. Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) pun gerah, mereka meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

“Kami berharap kepala daerah mencabut izin perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan,” kata Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Fakhrurrozi, Minggu (14/09/2014).

Dijelaskan Fakhrurrozi, yang mengeluarkan izin perusahaan perkebunan untuk menggarap lahan konsensi adalah bupati atau walikota, sehingga yang berhak mencabut adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.

Perusahaan perkebunan tidak diperkenankan membakar lahan. Jika terbukti, perusahaan akan diberikan sanksi, baik berupa teguran, pencabutan izin baik sementara maupun permanen. “Tapi, sanksi berat tidak langsung diberikan kepada perusahaan pelanggar. Harus diberikan peringatan lebih dahulu. Jika berulang-ulang, maka daerah (pemerintah daerah) harus tegas menyikapinya,” katanya.

Yulizar Dinoto, kepala BPBD Sumsel, menjelaskan pihaknya setiap hari melakukan pemadaman api, menggunakan helikopter. Fokus pemadaman di Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin dan sekitar Palembang. “Kita fokus di daerah tersebut karena kualitas udara di daerah tersebut kurang baik,” kata Dinoto.

Helikopter yang digunakan sebanyak dua helikopter milik BNPD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), serta dua helikopeter milik PT. Sinar Mas. Tapi dua helikopter milik perusahaan tersebut fokus pada wilayah lahan gambut di Kabupaten OKI dan Banyuasin.

Sementara Hasanuddin, petugas dari BPBD Sumsel, mengatakan api sulit dipadamkan di wilayah rawa gambut seperti Kabupaten Ogan Ilir, “Kami beberapa kali melakukan pengeboman air di wilayah Ogan Ilir, sekitar Inderalaya, tapi api sulit padam karena bara yang sudah di dalam lahan,” kata Hasanuddin.

Audit lingkungan

Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel mengatakan pemerintah tidak hanya membuktikan kesalahan perusahaan perkebunan untuk memberikan sanksi. “Sanksi dapat diberikan setelah dilakukan audit lingkungan, yang mana perusahaan terbukti tidak memiliki tim dan peralatan pemadam kebakaran. Jika mereka tidak punya tim dan peralatan kebakaran yang baik, itu artinya mereka tidak punya niat buat mencegah kebakaran lahan maupun hutan,” kata Hadi, Senin (15/09/2014).

Dijelaskan Hadi, saat ini luasan perkebunan sawit, karet dan HTI sekitar 2,3 juta hektar. Perusahaan perkebunan ini menyebar dari wilayah pergunungan hingga lahan rawa gambut, sebanyak 283 perusahaan.

Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan kian meluas, hingga pertengahan September 2014  tercatat 827 titik panas (hotspot), Walhi Sumsel juga meminta kepolisian dan pemerintah jangan fokus pada pelaku pembakaran, “Perusahaan yang lahannya terbakar, yang harus diminta pertanggungjawaban. Baik karena dibakar atau terbakar. Jika ada area perkebunan terbakar, itu membuktikan perusahaan tidak mampu mengelola lahan perkebunan dengan baik. Jangan pelakunya yang dikorbankan,” kata Hadi.

Beberapa hari lalu, kepolisian menangkap dua warga di perkebunan tebu milik PTPN VII Cinta Manis. Tapi PTPN VII Cinta Manis Sumatra Selatan menyatakan tidak pernah memberikan perintah pembakaran kebun tebu kepada karyawan.

“Mana mungkin kami ingin membakar kebun sendiri, justru ini jadi ancaman untuk perusahaan perkebunan saat musim kemarau tiba,” kata Humas PTPN VII Unit Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Abdul Hamid, seperti dikutip bisnis.com, Kamis (11/09/14).

Bahkan, katanya, pihaknya justru memberi perintah kepada karyawan dan petugas jaga kebun untuk siaga dan segera memadamkan api agar tidak meluas saat lahan terbakar. Bahkan dia menduga dua tersangka pembakaran berinisial E dan Y yang ditangkap kepolisian, tengah memadamkan api di kebun. “Kemungkinan dua karyawan tersebut sedang memadamkan api di kebun karena ada kebun yang terbakar, bukan sedang membakar kebun.”

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Kepala UKP4 : Ketidakpastian Batas Wilayah Sebabkan Konflik Sumber Daya Alam

Hutan adat Long Isun yang terancam habis. Foto: Tekla Tirah Liah

Hutan adat Long Isun yang terancam habis. Foto: Tekla Tirah Liah

Saat ini banyak konflik lahan terjadi di kawasan hutan yang wilayahnya mencapai 64 persen dari luas daratan Indonesia. Konflik lahan tersebut terkait sektor pertambangan, perkebunan bahkan pertanianan.

Tumpang tindih perizinan, perizinan yang tidak tepat lokasi, penyerobotan lahan dalam kawasan hutan, sampai dengan kesulitan penerapan berbagai usaha dan kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut adalah beberapa masalah yang timbul akibat batas kawasan hutan dan batas wilayah administrasi yang belum jelas atau belum ditetapkan secara hukum.

“Ketidakpastian batas wilayah akhirnya mengakibatkan inefisiensi alokasi anggaran yang didasarkan atas luasan wilayah. Belum lagi munculnya kawasan kantong wilayah tidak bertuan yang menjadi ajang spekulasi sebagian masyarakat kita maupun negara tetangga,” kata Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto dalam sambutan Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan Serta Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan yang diselenggarakan pada Senin (15/04/2014) di Jakarta.

Dia mengatakan ketidakpastian batas wilayah menyulitkan percepatan penerbitan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan instrumen kunci dalam pengendalian pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Setelah berlakunya otonomi daerah dari tahun 1999 sampai 2013, telah terbentuk 8 propinsi, 175 kabupaten dan 34 kota yang baru. Namun sejak 1999 hingga 2007, peta lampiran Undang-undang pemerintah Daerah (UU PD) belum memenuhi kaidah kartografi (pemetaan) yang mencakup skala peta dan sistem koordinat serta titik-titik koordinat batas wilayah. Ketidakpastian batas wilayah mengakibatkan ketidakpastian berusaha.

Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan penetapan batas wilayah administrasi. Kuntoro mengatakan percepatan penyelesaian tata batas dan penetapan kawasan hutan diharapkan selesai pada Desember 2014.  Sampai akhir Agustus 2014, sekitar 83,3 juta hektar atau 68 persen dari 122 juta hektar telah ditetapkan tata batas dan penetapan kawasan hutan. Bila penetapan kawasan hutan dan tata batas tidak selesai sampai Desember 2014, maka sekitar 39 juta hektar atau 32 persen dijadwalkan bisa ditetapkan pada 2015.

Dalam lingkup Pemerintah Daerah, hasil evaluasi TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) juga menguatkan pendapat bahwa kejelasan batas wilayah menjadi salah satu potensi yang dapat mendorong pendapatan suatu daerah. Dengan kejelasan batas wilayah, suatu daerah otonom dapat memenuhi salah satu unsur kepastian berusaha sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan segenap sumberdaya dan potensi usaha yang ada di dalam batas-batas wilayahnya.

TEPPA merupakan tim yang dibentuk oleh Presiden pada Desember 2011 saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2012 di Istana Negara Jakarta, untuk mengatasi kecenderungan realisasi belanja 86 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah yang terus menurun sejak tahun 2009.  TEPPA diketuai Kepala UKP4 dengan wakil ketua Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kuntoro mengatakan Kejelasan batas wilayah menjadi salah satu potensi pendorong pendapatan suatu daerah. Dengan kejelasan batas wilayah suatu daerah otonomi dapat memenuhi salah satu unsur kepastian berusaha sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan segenap sumber daya dan potensi usaha yang ada di dalam batas-batas wilayah.

Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga (PPH)

Dalam pembukaan rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono mengingatkan para pimpinan daerah dan kota bahwa masalah penyerapan anggaran tidak hanya teknis, tapi ada masalah sosial dan politik sehingga ada ketidakcocokan antara apa yang disampaikan di atas kertas dan apa yang terealisasi di lapangan.

“Kita perlu inisiatif konkrit yang dapat diterapkan di lapangan, misalnya seperti inisiatif usulan mekanisme PPH,” kata Wapres mengacu pada usulan percepatan penetapan tata batas kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Sedangkan dari kajian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan KPK, ditemukan 17 celah dalam sektor kehutanan yang rawan korupsi,beberapa diantaranya  berkaitan erat dengan kawasan hutan yang belum definitif.

Kawasan  hutan yang belum ditetapkan membuka peluang maraknya korupsi dan konflik di  lapangan. Pelaksanaan tata batas kawasan hutan sampai tahun 2009 telah mencapai 219.206 km (77,64%), namun baru menghasilkan penetapan kawasan hutan 11,29% dari total kawasan hutan Indonesia 122.40 4.872,67 ha.

Melalui  Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, antar instansi pemerintah didorong untuk secara  kolaboratif menyelesaikan isu pengukuhan kawasan hutan secepatnya. NKB diikuti dengan penyusunan rencana aksi yang dikoordinir dan dimonitor bersama oleh KPK dan UKP4 dan berjalan selama 3 (tiga) tahun, hingga 2016.

Disadari bahwa rencana aksi tersebut perlu didukung dengan pendekatan yang bersifat pembaruan jika kita ingin memiliki kawasan hutan yang telah dikukuhkan dalam periode yang jauh lebih singkat.

Mengatasi tingginya laju deforestasi dan banyaknya konflik tenurial, waktu menjadi faktor penting dalam mekanisme pengakuan dan pembuktian pihak ketiga (PHH), dimungkinkan untuk mengakui haknya dengan batasan waktu, sehingga para pihak fokus dalam menuntaskan permasalahan konflik tenurial yang menghambat penetapan batas secara definitif.

PPH akan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada dengan mengikuti alur pengukuhan UU No.14/1999 beserta turunannya. Pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan dengan tahapan penunjukkan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Rapat pembekalan yang digelar UKP4 selama dua hari tersebut diikuti oleh kepala-kepala daerah seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, serta jajaran eselon satu kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam pertemuan ini peserta mendapatkan pembekalan dari Kepala UKP4 dan Wakil Ketua KPK mengenai berbagai perspektif tata kelola pemerintahan bidang tata kelola keuangan dan serta inisiatif perbaikan tata kelola hutan dan lahan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Selain pembekalan, para pimpinan daerah dan kota seluruh Indonesia juga akan mendapatkan paparan mengenai kaitan antara tata kelola keuangan dan tata kelola hutan dan lahan dari Lemhanas, Badan Informasi Geospasial, Kemendagri, KPK dan BP REDD+.

Ancaman Bahaya Merkuri Mengintai Masyarakat Aceh

Seorang penambang emas sedang menggali lubang untuk mencari batu emas di Manggamat Aceh Selatan. Foto: Chik Rini

Seorang petambang emas sedang menggali lubang untuk mencari batu emas di Manggamat, Aceh Selatan. Foto: Chik Rini

Bom waktu dampak penggunaan merkuri dari kegiatan pertambangan emas ilegal siap meledak jika Pemerintah Aceh tidak segera mengatur tata kelola pertambangan rakyat. Saat ini, ada 30 ribu orang yang bekerja di 46 hotspot pertambangan emas skala kecil di 11 kabupaten di Aceh yang memproduksi 10 ton emas per tahun. Sebagian besar menggunakan merkuri dan sianida dalam kegiatannya.

Hal itu terungkap dari pemaparan sejumlah nara sumber ahli dalam diskusi kasus pencemaran merkuri dengan tema Analisis Kebijakan Pertambangan Ilegal dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Walhi Aceh bekerjasama dengan Mongabay Indonesia dan Green Radio di Dhapu Kupi, Banda Aceh, Kamis (11/9/2014).

Acara yang dimoderatori Yarmen Dinamika (Redaktur Harian Serambi Indonesia) ini menghadirkan nara sumber Rosmayani dari Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal), Faisal dari Dinas Kehutanan, Elly Sufriadi (Dosen FMIPA/Kimia Universitas Syiah Kuala), Muhammad Nur (Direktur Walhi Aceh) dan Yuyun Ismawati (peneliti merkuri dari Bali Fokus).

Hadir dalam diskusi unsur media, LSM, dan pemerintahan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, BPKP dan Polda Aceh. Ini kali pertama forum tentang merkuri yang mempertemukan LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi serta aparat penegak hukum digelar sejak isu pencemaran merkuri di Aceh mencuat.

Kegiatan tambang emas ilegal yang marak di Aceh sejak 2007 telah menimbulkan dampak serius. Dari sisi lingkungan, kegiatan pertambangan yang dilakukan di hutan lindung telah menyebabkan kerusakan hutan di Aceh. Yang paling menakutkan adalah ada indikasi gangguan kesehatan masyarakat akibat racun merkuri dan sianida meski harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Belum lama ini ribuan ikan ditemukan mati di Sungai Geumpang, Tangse, dan Teunom yang diduga awalnya karena sungai tercemar merkuri dan sianida dari kegiatan pengolahan emas di sana. Namun,  informasi dari peneliti dari Universitas Syiah Kuala mengatakan ikan tersebut mati akibat sulfur dari gunung berapi yang ada di sekitar Tangse dan Geumpang.

Data Bali Fokus menyebutkan hotspot tambang emas ilegal yang dikelola masyarakat di Aceh tersebar di Kabupaten Aceh Jaya  (Gunong Ujeun, Kecamatan Krueng Sabee, Krueng Sabee, pedalaman Teunom, Sarah Raya, Gunung Uteun Ujeun); Kabupaten Aceh Selatan (Panton Luas Kecamatan Sawang, Pasie Raja, Labuhan Haji  dan Manggamat); Kabupaten Aceh Besar (Krueng Gentot dan Pulau Breuh); Kabupaten Aceh Tengah  (Payakolak, Kecamatan Ketol dan Linge); Kabupaten Pidie (Krueng Tangse, Krueng Sikolen, Krueng Geumpang, Gunung Miwah, Gampong Bangkeh); Kota Subulussalam (satu hotspot); Kabupaten Nagan Raya (Pisang Mas di Beutong, Krueng Tripa dan Krueng Seunagan); Kabupaten Aceh Barat Daya (Desa Sukadamai dan Kecamatan Lembah Sabil); Kabupaten Gayo Lues (Tenkereng dan Kecamatan Pantan Cuaca); serta Kabupaten Aceh Barat (Tutut, Sungai Mas dan Krueng Meureubo).

Rosmayani dari Bapedal Aceh mengatakan  pihaknya sudah melakukan penelitian terhadap baku mutu air di sekitar Sungai Krueng Geumpang, Tangse dan Teunom, satu aliran sungai panjang yang terhubung satu sama lain hingga ke hilir. Penelitian ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan beberapa hari paska matinya ikan-ikan di sungai tersebut yang diduga karena limbah merkuri dari aktivitas pengolahan emas oleh masyarakat. “Hasilnya, air sungai telah terkontaminasi beberapa unsur berbahaya,” tegasnya.

Kepala Bidang Amdal ini membenarkan tahun 2012 Kementrian Lingkungan Hidup juga telah melakukan penelitian yang menemukan kadar merkuri di sampel rambut dari 40 warga di sekitar Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dalam kadar maksimum. Warga yang diambil sampel rambutnya terbagi dua kelompok yakni pengolah emas yang langsung dalam kegiatan penambangan dan mereka yang tidak ikut kegiatan penambangan emas, tapi berada di areal pengolahan emas seperti keluarga penambang.

Secara umum kegiatan pertambangan rakyat di Aceh tidak didukung oleh Amdal karena banyak yang dilakukan tanpa izin. “Lingkungan sudah cukup tinggi tindak kerusakannya. Kualitas air di bawah baku mutu. Tapi kita belum bisa men-judge apa penyebabnya. Karena, banyak aktivitas di sekitar daerah itu juga. Bapedal Aceh akan melakukan penelitian lebih lanjut kualitas air di tiga kabupaten yang terindikasi ada kegiatan pertambangan.”

Elly Sufriadi, Dosen FMIPA Kimia, yang melakukan penelitian pertambangan emas rakyat di Aceh memperkuat hasil penelitian Bapedal. Tahun 2010, Universitas Syiah Kuala juga telah melakukan penelitian terhadap air Sungai Krueng Sabee yang dipakai sebagai bahan baku air PDAM bagi dua ribu masyarakat Kota Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. “Sampel air diberikan kepada mencit (Mus musculus) dan didapatkan mencit mati dalam waktu 20 hari. Bayi mencit yang lahir tanpa tulang tengkorak di kepala.”

Elly menyebutkan merkuri telah tersebar dalam rantai makanan. Sampel kerang dan ikan yang ditemukan di hulu Sungai Krueng Sabee juga telah ditemukan kandungan merkuri. “Kabar buruk bagi kita masyarakat Aceh bahwa kita semua tidak terlepas dari bahaya merkuri, karena sudah masuk ke dalam rantai makanan di alam. Kita yang tinggal jauh dari daerah pertambangan seperti di Banda Aceh juga bisa terpapar dampak  karena mengkonsumsi ikan yang bermigrasi dari sana.”

Elly Sufriadi mengingatkan kasus Minamata di Jepang bisa terjadi di Aceh jika pemerintah tidak segera mengatur tatakelola tambang rakyat. Kalau dibiarkan efek merkuri berbahaya secara jangka panjang bagi kesehatan manusia dan lingkungan. “Proses restorasi lingkungan di Minamata tahun 1950-an butuh dana Rp48 triliun. Bisa dibayangka berapa yang harus kita keluarkan  untuk mengatasi masalah pencamaran merkuri ini di puluhan lokasi penambangan di Aceh?”

Sebuah gelondongan pengolahan emas di halaman rumah warga di Manggamat Kabupaten Aceh Selatan. Foto: Chik Rini

Sebuah gelondongan pengolahan emas di halaman rumah warga di Manggamat, Aceh Selatan. Foto: Chik Rini

Yuyun Ismawati peneliti dampak pencemaran merkuri pada kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia menyebutkan sudah banyak kasus seperti di Minamata yang terjadi di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, karena keracunan merkuri, banyak ibu hamil yang melahirkan anak cacat seperti idiot, autis dan bibir sumbing. Gejala lainnya adalah tremor dan bisa terserang stroke. Kasus ini tidak banyak terekspos dan dokter masih belum bisa mendiagnosa.

“Merkuri itu disebut one way ticket. Sekali masuk ke dalam tubuh manusia tidak dapat keluar lagi kecuali pakai obat-obatan yang cukup keras. Ia masuk ke otak, ginjal dan hati,” jelas peraih Goldman Environmental Prize 2009 ini berkat pengabdiannya pada isu sampah dan sanitasi di Indonesia.

Merkuri yang masuk melalui makanan bisa diperiksa keberadaannya di tubuh manusia lewat kuku dan rambut, sementara kalau merkuri yang terhirup melalui udara bisa diperiksa melalui urin. “Yang diperiksa di rambut dan kuku adalah merkuri yang terpapar dalam jangka panjang, sedang yang terpapar di darah itu jangka pendek.”

Data Bali Fokus 2010, di Indonesia ada 850 hotspot tambang rakyat yang tersebar di 27 provinsi dengan pekerja sebanyak 250 ribu orang dengan produksi emas 65-130 ton per tahun.

“Biang keroknya adalah perdagangan merkuri,”tegas Yuyun.

Perdagangan ilegal merkuri bebas dilakukan di daerah-daerah pertambangan rakyat. Merkuri itu masuk dari Singapura, China, dan Malaysia. Dari catatan database situs Zionet.org yang memantau perdagangan merkuri global, tahun 2010  impor notifikasi dari Singapura menyebutkan ada 280 ton merkuri dikirim ke Indonesia, tapi yang tercatat di Indonesia hanya 2 ton. Tahun 2013 merkuri yang masuk ke Indonesia lebih dari 400 ton, sementara yang tercatat di Kementerian Perdagangan hanya 540 kilogram. “Selebihnya dilakukan di bawah tangan, bebas masuk ke banyak pelabuhan Indonesia tanpa perlu ada surat sertifikasi dan pengawasan yang ketat.”

Oktober 2013, seluruh dunia sepakat mengikuti Minamata Convesion on Mercury. “Kami lagi mem-push Pemerintah Indonesia untuk segera menandatanganinya karena penting untuk menjamin kesehatan manusia dan lingkungan dan dampak pemaparan merkuri.”

Mulai 1990, fenomena pertambangan emas skala kecil menjadi trend seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Saat ini deposit emas dunia yang tersisa tersebar di hutan lindung, hutan konservasi, dan lahan adat. Sulit bagi perusahaan tambang emas besar dunia seperti Newmont, East Asia dan Miwah masuk ke sana karena biayanya yang besar.  “Jadi, mereka membentuk junior mining companies dan bermitra dengan perusahaan lokal guna memakai para penambang kecil untuk masuk ke lokasi yang sulit itu,”ungkap Yuyun.

Para pemateri menyebutkan sudah terlambat bagi Pemerintah Aceh menghentikan pertambangan rakyat ini karena ada puluhan ribu orang tergantung hidupnya pada kegiatan ini. Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah segera memfasilitasi formalisasi tambang rakyat untuk mempermudah pembinaannya.

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mendorong Pemerintah Aceh untuk segera membuat tata kelola tambang rakyat, menetapkan wilayah pertambangan rakyat, dan mengeluarkan regulasi pengelolaannya. “Dengan cara ini, kegiatan bisa diawasi sehingga rusaknya hutan akibat pembukaan pertambangan, pencemaran merkuri dan sianida dapat dikontrol,”kata M. Nur.

Yuyun Ismawati mengatakan, semua pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat pertambangan emas skala kecil perlu segera membuat rencana aksi daerah termasuk melakukan pelarangan penggunaan merkuri. Sementara, rencana aksi nasional tentang penghapusan merkuri di tambang skala kecil sudah disusun tapi belum ditentukan kapan mulai diberlakukan.

“Pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat yang terkena dampak merkuri dan segera membersihkan lahan yang tercemar,” katanya.

Elly Sufriadi mendorong cara lainnya untuk mengolah emas tanpa menggunakan merkuri dan sianida. Karena, ke depan teknologi yang ramah lingkungan diperlukan untuk mengganti penggunaan merkuri di tambang rakyat. “Masyarakat perlu diedukasi bagaimana mereka melakukan tambang yang tidak merusak.”

Dari diskusi ini, para pihak sepakat berkumpul kembali untuk berdiskusi secara teknis dan segera bertemu Gubernur Aceh. Tujuannya, mendorong pemerintah mengambil tidakan atas semua rekomendasi yang dihasilkan selama diskusi.

Tambang emas rakyat di hutan Manggamat, Aceh Selatan. Foto: Chik Rini

Tambang emas rakyat di hutan Manggamat, Aceh Selatan. Foto: Chik Rini

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Kuau Raja, Sang Raja dengan Seratus Mata

Kuau Raja (Argusianus argus), pelari tangguh dengan suara meledak-ledak. Sumber: Wikimedia

Inilah salah satu burung berukuran ‘raksasa’ yang jarang kita dengar namanya. Sang jantan berukuran sekitar 120 cm, sementara si betina lebih kecil yaitu 60 cm. Dialah kuau raja, fauna identitas Provinsi Sumatera Barat,  mendampingi pohon andalas (Morus macroura) yang ditetapkan sebagai flora identitas.

Sayang, masyarakat Sumatera Barat banyak yang tidak mengetahui terlebih melihat burung ini. Padahal, masyarakat Minang begitu memujanya di masa lalu yang dimunculkan melalui ungkapan-ungkapan atau pantun.

Pada 15 Juli 2009, burung ini diabadikan dalam perangko seri “Burung Indonesia: Pusaka Hutan Sumatera” hasil kerja sama Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Kehutanan, dan Burung Indonesia.

Kuau raja memiliki bobot hingga 10 kilogram. Selain dari ukurannya yang besar, ada satu identitasnya yang mudah dikenali yaitu bulunya bercorak bulatan-bulatan, mirip mata serangga yang berwarna cerah dan berbintik keabu-abuan.

Mata-mata ini akan lebih kelihatan bila bulu ekornya megar, terutama saat si jantan memamerkan bulu sayap dan ekornya di depan burung betina. Seperti burung merak, bulu-bulu sayapnya membentuk kipas, memamerkan “ratusan mata” di depan pasangannya.

Carolus Linnaeus (1707-1778), ilmuwan Swedia peletak dasar tatanama biologi, memberikan nama ilmiah khusus untuk kuau raja, yakni Argusianus argus. Dalam mitologi Yunani maknanya adalah raksasa bermata seratus dan dalam Bahasa Inggris disebut Great Argus.

Selain  ukuran raksasanya serta bulatan-bulan menyerupai mata pada bulunya, ciri khas lainnya adalah terdapatnya dua helai bulu ekor yang panjangnya hingga satu meter.

Great Argus dengan dua helai ekor panjang. Sumber: Animaldiversity

Kuau raja memang tidak bisa terbang jauh, namun kekurangan ini diimbanginya dengan kemampuan berlarinya yang sangat baik. Burung ini juga dapat berpindah tempat dengan melompat ke dahan-dahan pohon. Kuau raja juga memiliki penciuman dan pendengaran yang sangat tajam sehingga sukar ditangkap. Kebiasaannya adalah membuat sarang di permukaan tanah dan makanannya terdiri dari buah-buahan yang jatuh, biji-bijian, siput, semut, dan berbagai jenis serangga.

Kuau jantan biasanya soliter, sangat teritorial, dan penganut poligini (satu jantan banyak betina). Jantan menunjukkan teritorinya dengan membersihkan daerahnya dari daun, ranting, semak atau batu, dan bersuara di areanya pada pagi hari.

Namun begitu, suaranya meledak-ledak. Mereka mengeluarkan nada ganda dengan bunyi: “ku-wau”. Mungkin, itulah salah satu sebabnya mengapa spesies ini diberi nama kuau raja. Suara ini akan terdengar kembali setiap jeda 15-30 detik atau bahkan lebih panjang.

Di Indonesia, kuau raja hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Secara global, persebarannya ada di Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Habitat yang disukainya adalah hutan primer di dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter diatas permukaan laut.

Dalam status konservasi yang dikeluarkan oleh IUCN Redlist, status kuau raja adalah Near Threatened (mendekati terancam punah). Burung kuau raja juga tercantum dalam Apendiks II CITES. Burung ini ditetapkan sebagai maskot (fauna identitas) provinsi Sumatera Barat lewat Kepmendagri Nomor 48 Tahun 1989, pun tertera sebagai burung yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999.

Hidup kuau raja saat ini menghadapi ancaman ganda yaitu diburu untuk diambil bulu dan dagingnya ataupun diperdagangkan serta habitat hidupnya rusak akibat terdegradasinya hutan dan alih fungsi lahan.

 

Referensi dan gambar:

http://www.iucnredlist.org/details/22725006/0

http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22725006

http://sains.kompas.com/read/2009/07/22/09380031/Kuau.Raja..Burung.pelari.Tangguh.Bersuara.Meledak-ledak

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_argus#mediaviewer/File:Great_Argus_Pheasant_SMTC.jpg (gambar)

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Argusianus_argus/pictures/collections/contributors/tanya_dewey/argus3/ (gambar)

Cities On Volcanoes ke-8 : Hidup Harmoni bersama Gunung Api

Pemaparan Dr. Surono dalam pembukaan konferensi internasional Cities on Volcanoes ke-8 di Graha Saba Pramana, Universitas Gajah Mada, Selasa, 9 September 2014. Photo : Tommy Apriando

Pemaparan Dr. Surono dalam pembukaan konferensi internasional Cities on Volcanoes ke-8 di Graha Saba Pramana, Universitas Gajah Mada, Selasa, 9 September 2014. Photo : Tommy Apriando

Universitas Gajah Mada, Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama menyelenggarakan konferensi internasional Cities on Volcanoes (CoV). CoV merupakan konferensi bergengsi kegunungapian tingkat dunia yang digelar setiap dua tahun sekali. CoV 8 diselenggarakan di  Yogyakarta, bertempat di Graha Saba Pramana, Universitas Gajah Mada sejak tanggal 9 September 2014 hingga 13 September 2014.

“Penyelenggaran CoV di UGM ini tercatat sebagai partisipan terbesar dan terbanyak sepanjang CoV dilaksanakan sejak tahun 1995,” kata Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM, Prof. Dwikorita Karnawati.

UGM yang mengedepankan riset, ilmu pengetahuan dan pendidikan, lanjut Dwikorita, bertekad untuk membangun pendidikan yang tepat, berbasis riset dan teknologi tentang kegungapian dan penanggulangan bencana.

“Oleh karenanya, di acara ini kami berkesempatan menularkan pengalaman yang telah dilakukan universitas dengan multidisiplinnya dalam mengatasi bencana,” kata Dwikorita yang juga dosen jurusan Geologi UGM.

Berdasarkan catatan panitia pelaksana, CoV 8 diikuti oleh peserta dari 39 negara. Peserta yang terdiri atas para peneliti/akedemisi bidang kegunungapian dan mitigasi bencana, pemerintah, praktisi, tokoh masyarakat dan budayawan. Indonesia pada tahun ini dipilih sebagai tuan rumah CoV 8 karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia.

Sampai saat ini, sekitar 129 gunung api telah terpetakan di Kepulauan Indonesia dan masih ada gunung api di bawah laut yang belum teridentifikasi dan ada sekitar 4 juta orang yang tinggal di sekitar gunung api di Indonesia.

Dr. Surono dan ketiga narasumber lainnya berbicara pada siaran pers pembukaan CoV9 di Yogyakarta, 9 September 2014. Photo : Tommy Apriando

Dr. Surono dan ketiga narasumber lainnya berbicara pada siaran pers pembukaan CoV9 di Yogyakarta, 9 September 2014. Photo : Tommy Apriando

Dr. Surono selaku Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM kepada wartawan mengatakan, dalam CoV ini tidak hanya bicara tentang kegunungapiannya saja, namun juga ke penanggulangannya juga. Di pertemuan ini akan berbagi pengalaman dan hasil riset penanggulangan becana.

“Di sesi Indonesia, para relawan yang punya pengalaman dalam penanggulangan bencana di Indonesia akan berbagai pengalaman dengan peserta dari berbagai negara,” kata Dr. Surono yang akrab disapa Mbah Rono.

Mbah Rono menambahkan, adapun tema yang dipilih “living harmony with Volcano”, karena tidak mungkin mengusir masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Penanggulangan bencana bertujuan menekan resiko, apabila tidak dilakukan relokasi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjembatani kemauan manusia agar bisa hidup harmonis di daerah dekat gunung api.

“Bukan berarti daerah rawan bencana gunung api tidak boleh di tempati. Tentu boleh, jika sudah bisa menghitung resikonya. Artinya kita bisa pelajari karakter gunung api tersebut. Dengan mengetahui karakternya, masyarakat diharapkan bisa bersikap secara arif, terukur dan pasti. Tidak ada suatu ketakutan dan sebagainya,” kata Mbah Rono.

Konferensi CoV 8 digelar di Jogja, karena Jogja itu city on volcano. Letusan Gunung Merapi sudah diakui sebagai salah satu tipe letusan gunung api dunia, dimana letusannya diikuti guguran kubah lawa dan awan panas.

Mbah Rono mengatakan Merapi adalah laboratorium alam dimana orang-orang bisa meneliti bersama. Walaupun merapi meletus beruang-ulang namun tetap saja manusianya ada disana.

“Riset adalah penting untuk mitigasi bencana, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana menyelamatkan manusianya yang bertempat tinggal di areal Gunung api,” tambahnya.

Ketua International Association for Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI), Raymond Cas, mengatakan ada beberapa model penanggulangan bencana erupsi gunung berapi yang diterapkan di seluruh dunia. Model pertama dengan prioritas gunung yang akan meletus dan memahami perilaku atau karakteristik gunung tersebut.

Model kedua dengan monitoring dan observasi atau early warning seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Surono. Model ketiga yaitu kolaborasi dan komunikasi.

“Kerja sama antara pemerintah, ilmuwan, komunitas masyarakat dan media penting untuk bisa mengkomunikasikan secara  seimbang informasi yang ada agar tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Selain itu penting juga adanya edukasi,” kata Raymond.

Deputi Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), B Wisnu Widjaja mengatakan penanggulangan bencana di Indonesia dengan mengurangi resiko bencana yang tidak bisa dihindari, dengan cara memetakan ancaman dan resiko bencana terhadap manusia dan insfrastruktur.

“Letusan gunung api itu adalah fenomena alam. Menjadi bencana kalau kapasitas manusia yang tinggal disana, punya kerentanan atau ketidakmampuan mengatasi terhadap ancaman. Maka ancaman atau karakteristik gunung api itu seperti apa haruslah diketahui,” kata Wisnu.

Kondisi Gunung Merapi 11 April 2014 lalu dari Desa Balerante. Masih berstatus normal aktif. Foto :  Tommy Apriando

Kondisi Gunung Merapi 11 April 2014 lalu dari Desa Balerante. Masih berstatus normal aktif. Foto : Tommy Apriando

Salah satu strategi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dengan mengkomunikasikan informasi.  Masyarakat rentan bencana akan mampu selamat bila mengetahui ancaman dan karakter bencana yang akan terjadi.

“BNPB  selalu menjadikan ilmu pengetahuan yang ada itu sebagai suatu pijakan untuk lahirnya kebijakan dalam penanggulangan bencana, Selain itu, berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan itu perlu diperkuat regulasi dan perkuat kelembagaan,” kata Wisnu.

Konferensi yang diselenggarakan selama lima hari tersebut mengetengahkan topik yang sangat luas, mencakup pengetahuan tentang kondisi interior bumi dan proses-prosesnya yang berperan penting dalam pembentukan gunung api, mekanisme dan proses erupsi, produk-produk gunung api, bahaya primer maupun bahaya sekunder gunung api, dampak letusan gunung api terhadap berbagai bidang, serta bagaimana respon masyarakat terhadap letusan gunung api.

Luberan Lumpur Lapindo Kembali Mengancam Permukiman Warga

Sulastri warga Gempolsari menunjukkan halaman rumahnya yang tergenang luberan lumpur Lapindo. Foto : Petrus Riski

Sulastri warga Gempolsari menunjukkan halaman rumahnya yang tergenang luberan lumpur Lapindo. Foto : Petrus Riski

Belasan rumah warga di wilayah Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkena luberan lumpur panas Lapindo Brantas, melalui bekas jobolan tanggul kolam penampungan lumpur di titik 68 sisi utara.

Halaman lima rumah telah terendam lumpur, dengan ketinggian sekitar 5 cm. Hal itu menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran warga yang masih tinggal di rumahnya, karena wilayah itu rawan terjadi luberan lumpur setelah tanggul di titik 68 jebol pada 2011 lalu.

“(Luberan lumpur) Sangat mengganggu sekali mas, warga takut dan panik karena lumpurnya panas. Jam enam pagi tadi lumpur meluber dari tanggul, dalam kurun waktu setengah jam itu sudah meluas lumpurnya. Yang pertama kena, itu yang sampai masuk halaman rumah ada lima rumah, terus yang lainnya itu yang bagian belakang atau pekarangan belakang rumah juga terendam,” tutur Sulastri, warga RT 10 RW 2  Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui Mongabay-Indonesia di rumahnya, Rabu (10/9).

Sulastri merupakan satu dari sekian banyak warga Desa Gempolsari yang belum pindah dari wilayah yang rawan terjadinya luberan lumpur, karena hingga kini belum mendapat pembayaran ganti rugi serupiah pun dari pihak PT. Minarak Lapindo Jaya, selaku juru bayar PT. Lapindo Brantas. Sulastri mengaku tidak dapat berbuat banyak, termasuk pindah dari desanya, akibat belum jelasnya persoalan ganti rugi.

“Ya sangat memprihatinkan, kita mau pindah ya juga pindah kemana, saya ini sama sekali 20 persen belum dibayar, 80 persen juga belum,” keluh Sulastri yang telah sepakat menerima proses jual beli dari PT. Minarak Lapindo Jaya sejak 2012 lalu.

Beberapa rumah warga di wilayah Desa Gemposari yang terendam luberan lumpur Lapindo. Foto : Petrus Riski

Beberapa rumah warga di wilayah Desa Gemposari yang terendam luberan lumpur Lapindo. Foto : Petrus Riski

Warga Gempolsari lanjut Sulastri, mendesak segera dilunasinya pembayaran ganti rugi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya, agar dirinya segera dapat pindah dari wilayah yang rawan bencana itu.

“Kita bukan butuh janji tapi kepastian, kapan kita dibayar kita akan langsung pindah. Kami tidak mempersoalkan pengerjaan tanggul, tapi bayar dulu kami,” kata Sulastri.

Selain dihantui ketakutan lumpur meluber sewaktu-waktu, Sulastri bersama warga lainnya juga harus hidup dengan kesulitan ekonomi setelah pabrik tempat mereka kerja ikut hilang terendam lumpur. Kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, tidak diikuti perolehan pendapatan akibat belum jelasnya masa pembayaran ganti rugi.

Untuk air bersih, Sulastri harus membeli dari penjual air keliling untuk memenhi kebutuhan minum dan memasak. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, dirinya masih menggunakan air sumur meski telah tercemar rembesan air lumpur.

“Kalau air kita harus beli, padahal ekonomi kita semakin bertambah kebutuhannya setiap hari. Air sumur sudah tidak bisa dipakai, air sungai juga bau karena air lumpur juga seringkali dialirkan ke sungai. Jadi air sungai tidak bisa dipakai apa-apa. Kalau dari awal ya kami sudah banyak mengalami kerugian, tapi pemerintah maupun Lapindo sepertinya lepas tanggungjawab, kita hanya diberi janji-janji saja oleh Lapindo,” ujar Sulastri.

Rekahan tanggul sisi utara di titik 68 menjadi jalan keluarnya lumpur panas Lapindo yang meluber. Foto : Petrus Riski

Rekahan tanggul sisi utara di titik 68 menjadi jalan keluarnya lumpur panas Lapindo yang meluber. Foto : Petrus Riski

Sementara itu Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Dwinanto Hesti Prasetyo mengutarakan, luberan lumpur yang terjadi hari Rabu (10/9) pagi, disebabkan meningkatnya volume semburan lumpur yang membuat aliran lumpur ke arah utara mengalir lebih deras.

“Sebetulnya lumpur yang ke arah bekas jebolan ini sudah lama berlangsung, malah sudah beberapa kali berlangsung. Hanya kali ini mungkin semburannya cukup besar, dan aliran yang besar ini mengalir ke utara, sehingga menyebabkan luberan di utaranya titik 68 di Desa Gempolsari ini,” ucap Dwinanto, yang ditemui dilokasi tanggul lumpur titik 68.

BPLS akan melakukakan tindakan darurat berupa pengalihan aliran lumpur ke arah timur, agar warga yang berada di sebelah utara tanggul tidak terancam luberan lumpur.

“Prinsipnya kami akan mengalirkan lumpur ini ke timur, ditampung di kolam yang ada sehingga tidak sampai ke utara,” tukas Dwinanto.

Aliran lumpur ke arah utara yang akan dibendung dan dialihkan ke timur dengan peralatan sederhana berupa bambu sesek. Foto : Petrus Riski

Aliran lumpur ke arah utara yang akan dibendung dan dialihkan ke timur dengan peralatan sederhana berupa bambu sesek. Foto : Petrus Riski

Penanganan permanen dengan membuat tanggul baru di sisi luar bagian utara, atau disebut tanggul Kedungbendo tidak dapat dilakukan, karena mendapat penolakan dari warga korban lumpur Lapindo yang lain, yang juga belum menerima pelunasan ganti rugi. Pengerjaan tanggul yang rawan jebol di titik 68 lanjut Dwinanto, akan menggunakan peralatan sederhana, berupa anyaman bambu untuk membendung dan mengalihkan aliran lumpur.

“Pengerjaan dilakukan secara manual, karena tidak bisa mengerahkan alat berat di titik ini. Kalau berada di atas lumpur ini, kami khawatir alat berat bisa tenggelam, sehingga penanganan masih darurat dan manual,” imbuh Dwinanto.

Solusi permanen berupa pembangunan tanggul baru merupakan syarat mutlak, untuk menjamin keamanan tanggul lumpur disisi utara. BPLS sebenarnya telah merencanakan pembangunan tanggul pada 2012 dan 2013, namun gagal dilaksanakan karena dihalangi oleh warga korban lumpur yang menolak pembangunan tanggul. Pada Agustus 2014 ini BPLS juga gagal mengawali pengerjaan fisik tanggul, karena dihalangi oleh warga yang menolak.

“Harapannya ya AJB (akta jual beli) dapat segera direlaisasikan oleh pihak Lapindo, baru kami akan bisa membangun tanggul permanen,” tandas Dwinanto yang memastikan kondisi tanggul secara keseluruhan masih aman.

Aliran lumpur dari tanggul titik 68 mengarah ke utara wilayah Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Foto : Petrus Riski

Aliran lumpur dari tanggul titik 68 mengarah ke utara wilayah Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Foto : Petrus Riski

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Kepala Seksi Sumber Daya Mineral, Dinas Koperindag dan ESDM, Agus Darsono mengatakan, pengawasan proses perbaikan tanggul akan terus dilakukan, sambil melakukan pendekatan dan mediasi terhadap warga agar bisa mengantisipasi bila luberan kembali terjadi.

“Kita pantau terus supaya ini segera tertangani. Ya tadi sudah kita lakukan mediator terhadap warga untuk hati-hati, bahwa dengan kejadian ini kalau ada apa-apa itu bisa segera ditangani,” terang Agus.

Telah lebih dari 8 tahun, terjadinya banjir lumpur panas Sidoarjo akibat peristiwa semburan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006.

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan.

Semburan lumpur panas menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

 

 

Sensus Sungai Ecoton, Kali Brantas Mulai Menunjukkan Pemulihan

Ekspedisi Brantas menjaring ikan di sungai Surabaya untuk sensus ikan. Foto : Ecoton

Ekspedisi Brantas menjaring ikan di sungai Surabaya untuk sensus ikan. Foto : Ecoton

Upaya kampanye pelestarian lingkungan khususnya di kawasan sungai Brantas, mulai mendatangkan hasil positif. Hasil pelaksanaan sensus ikan dalam Ekspedisi Brantas 2014, menunjukkan kondisi ekosistem sungai Brantas yang semakin membaik, khususnya di wilayah Kecamatan Balongbendi dan Tarik, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Tim Ekpedisi Kali Brantas dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) yang melakukan sensus ikan, menemukan fakta kondisi Kali Brantas bagian hilir di Wilayah Kali Surabaya dari Mlirip, Singkalan, Bakung Pringgondani mulai menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Riska Darmawanti, Kepala Peneliti Ecoton  mengatakan dari sensus ini , semakin banyak jenis ikan yang ditangkap, yang menjadi indikator semakin baiknya kondisi air sungai.

“Ada beberapa jenis ikan yang ditangkap di Desa Singkalan, beratnya mencapai 2,5 kilogram per ekor. Bobot ikan itu diatas bobot tertinggi ikan rengkik yang ditangkap tahun 2012-2013 lalu. Sehingga dapat disimpulkan kondisi airnya semakin baik dan dapat memberikan pertumbuhan yang optimum bagi ikan,” kata Riska

 

Ikan hasil tangkapan nelayan bersama Ecoton pada Ekspedisi Brantas 2014. Foto : Ecoton

Ikan hasil tangkapan nelayan bersama Ecoton pada Ekspedisi Brantas 2014. Foto : Ecoton

Rencananya Ekspedisi Brantas 2014 akan berlangsung mulai 8 – 23 September 2014, untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai Surabaya, yang menjadi bagian hilir dari sungai Brantas.

Pulihnya kondisi kesehatan air sungai Surabaya menjadi harapan yang menggembirakan bagi masyarakat, setelah terjadinya kematian ikan massal di sungai Surabaya pada 26 Mei 2012 lalu, yang diduga akibat keracunan limbah yang dibuang industri langsung ke sungai.

“Ikan-ikan asli sungai Brantas seperti rengkik, jendil dan keting seakan-akan hilang punah sejak peristiwa ikan mati masal pada Mei 2012 lalu, yang indikasinya karena kecerobohan Pabrik Gula Gempolkrep,” tutur Zunianto, Koordinator Kampanye relawan Telapak Jatim.

Dari ekspedisi Ecoton itu, Zunianto mengatakan bahwa Kali Brantas yang masih memiliki kemampuan memulihkan diri

“Ini menjadi harapan bagi masyarakat, pemerintah dan swasta, untuk bekerjasama memulihkan kualitas air Kali Brantas dan Kali Surabaya, salah satunya menjaga agar tidak lagi dibuangi limbah,” tandas Zunianto.

Ikan hasil tangkapan nelayan bersama Ecoton pada Ekspedisi Brantas 2014

Ikan hasil tangkapan nelayan bersama Ecoton pada Ekspedisi Brantas 2014

Ekspedisi Brantas 2014 yang dilakukan Ecoton bersama aktivis lingkungan lainnya serta masyarakat nelayan, berhasil mendapatkan beragam jenis ikan jaring ikan melalui 100 kali tebaran jaring di sepanjang sungai Surabaya yang melintasi wilayah Tarik dan Balongbendo.

Beberapa jenis ikan yang berhasil ditangkap antara lain rengkik (Hemibragus nemurus), papar (Notopterus notopterus), kuthuk (Channa striatus), montho (Ostechillus hasseltii), jambal (Pangasius Djambalis), bader abang (Barbodes balleroides), bader putih (Barbodes gonionotus), ulo (Laides longibarbis), kething (Mystus pla), jendil (Pangasius nemurus).

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, selain semakin beragamnya jenis ikan yang ditangkap, juga ditemukan ikan berjenis kelamin jantan.

“Ikan jantan mulai ditemukan, padahal sebelumnya ikan jantan sangat sulit ditemukan, karena banyak yang berubah jenis kelamin menjadi betina akibat limbah,” ujar Prigi.

Industri di sepanjang sungai Surabaya menurut Prigi sudah mulai berhati-hati dalam membuang limbahnya, meski masih ada juga yang membuang limbah melebihi baku mutu. Selain itu limbah domestik juga menjadi pekerjaan rumah yang penting untuk kualitas air sungai, selain penangkapan ikan yang masih menggunakan strum listrik maupun potas.

“Membaiknya kondisi ini diharapkan tetap bertahan, agar tidak ada lagi kerusakan ekosistem sungai maupun kematian ikan. Hal ini membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut menjaga sungai, serta ikut melestarikan ikan di Kali Brantas,” ucap Prigi.

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton memperlihatkan ikan asli sungai Surabaya yang berhasil dijaring pada Ekspedisi Sungai Brantas Ecoton. Foto : Ecoton

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton memperlihatkan ikan asli sungai Surabaya yang berhasil dijaring pada Ekspedisi Sungai Brantas Ecoton. Foto : Ecoton

Pemulihan populasi ikan asli serta ekosistem di sungai Brantas dapat berjalan lebih cepat bila didukung pula oleh gerakan masyarakat yang melakukan penanaman tanaman asli di bantaran sungai. Selain itu diperlukan peraturan desa, mengenai pelarangan penangkapan ikatn menggunakan setrum dan potas di desa-desa kawasan suaka ikan, sebagai upaya melindungi dan melestarikan ekosistem sungai.

Pengendalian Ikan Alien

Melalui Sensus Ikan Ekspedisi Brantas 2014, Ecoton juga mendata ikan-ikan alien atau ikan invasif seperti ikan nila, mujaer, pembersih kaca, yang mendominasi populasi ikan di sungai Surabaya maupun di sungai Brantas. Riska mengkhawatirkan populasi ikan invasif yang dominan dapat mengancam  kelestarian ikan asli maupun endemik.

“Keberadaan ikan-ikan alien atau ikan-ikan yang berasal dari luar Indonesia atau dari benua lain, yang dimasukkan ke dalam perairan darat  telah mengganggu kelangsungan hidup jenis ikan asli seperti ikan rengkik, kuthuk, jendil dan bader,” ungkap Riska yang juga Ketua Tim Ekspedisi Sungai Brantas 2014 Ecoton.

Riska mengungkapkan, keberadaan ikan-ikan invasif di Sungai Brantas memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup tinggi, dibandingkan jenis ikan asli sungai Brantas. Kondisi ini akan mengakibatkan menyusutnya ikan-ikan endemik Sungai Brantas.

“Selain kemampuan survival yang tinggi, jenis ikan nila mampu bertahan hidup pada kondisi kualitas air yang buruk. Pada kisaran oksigen terlarut rendah, ikan nila masih bisa hidup, sedangkan ikan seperti jenis ikan montho, ikan bader merah dan ikan bader kuniran, membutuhkan kondisi air dengan kandungan oksigen tinggi,” katanya yang menyebut kondisi air sungai Brantas masih belum buruk.

Untuk menyelamatkan ikan-ikan asli sungai Surabaya dan sungai Brantas yang terancam punah, Ecoton bersama Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan pembiakan ikan asli dengan menangkap beberapa jenis ikan indukan yang terancam punah. Ikan-ikan itu antara lain rengkik, montho, jambal, bader abang, bader putih, dan jendil.

Konservasi ikan asli sungai Surabaya yang dilakukan Ecoton dan DPK Jatim, mulai dilaksanakan pada 9 September 2014 berupa domestifikasi ikan asli Sungai Brantas. Indukan ikan dari 6 spesies yang merupakan ikan asli akan ditangkap dan dibiakkan di laboratorium budidaya di Umbulan, Kabupaten Pasuruan.

Selain untuk kegiatan restoking, budidaya ini juga untuk mengembangkan potensi pangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan protein. DPK Jatim juga melarang pelepasan ikan dari jenis ikan alien seperti mujaer, nila dan lele, yang dikhawatirkan dapat mengalahkan populasi ikan asli Sungai Brantas.

“Mulai tahun ini kami sudah menghentikan kegiatan pelepasan ikan ke perairan jenis nila maupun mujaer,” ujar Iswahyudi. Staff UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan, DPK Jatim.

Ikan-ikan yang akan dibudidayakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Foto : Ecoton

Ikan-ikan yang akan dibudidayakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Foto : Ecoton

Restocking menurut Riska, sangat penting dilakukan mengingat ancaman dari kegiatan penyetruman atau pemotasan masih cukup tinggi di sepanjang Kali Brantas. Namun restocking terkendala kurangnya bibit ikan yang akan dikembangbiakkan. Jenis-jenis ikan yang populasinya mulai menurun antara lain rengkik, papar, keting, jendil, palung, muraganting, bekepek, berot, dan sili.

“Usaha domestikasi ikan-ikan ini menjadi usaha yang penting, karena nantinya diharapkan mereka mampu dipijahkan di luar habitat aslinya. Ketika mereka mampu dipijahkan, maka kegiatan restocking dengan jenis ikan yang mulai langka dapat dilakukan tanpa khawatir kesulitan mendapatkan bibit ikan asli,” pungkasnya.

Sungai Tercemar Limbah Tambang Emas di Mandailing Natal Berkadar Merkuri Tinggi

Alat pemisahan batu-batuan mengandung emas,. Limbah proses langsung dibuang ke sungai. Foto: Ayat S Karokaro

Alat pemisahan batu-batuan mengandung emas,. Limbah proses langsung dibuang ke sungai. Foto: Ayat S Karokaro

Selama ini, sisa pengolahan emas tradisional di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, langsung dibuang ke Sungai Batang Gadis dan Sungai Hutabargot. Hasil uji laboratorium terhadap sampel air tercemar limbah inipun mengandung merkuri di atas ambang batas.

Sampel diambil Forum Pemuda Mandailing Menolak Tambang Emas Madina, setelah Mongabay selesai meliput di sana Juli 2014. Sampel diserahkan kepada Forum Mahasiswa Teknik Kimia Institut Teknologi Medan (ITM), dan uji laboratorium.

Syarifah Ainun, anggota Forum Mahasiswa Teknik Kimia ITM, mengatakan, hasil uji laboratorium air limbah pengolahan emas Madina mengandung kimia di ambang batas  seperti, merkuri, timbal, arsen, cadmium, tembaga, nikel, dan zink. Bahkan paling mengejutkan, merkuri yang dibuang mencapai 1,22 mg/l, ambang batas hanya 0,025 mg/l.

Untuk senyawa kimia timbal 0,32 mg/l, ambang batas 0,5 mg/l, dan arsen 0,18 mg/l, ambang batas 0,05 mg/l. Lalu, cadmium ambang batas 0,05 mg/l, namun  hasil uji 1,01 mg/l dan tembaga sebesar 1,14 mg/l, padahal ambang batas 0,5 mg/l. Begitu juga nikel, kandungan 1,11 mg/l, ambang batas sebesar 0,5 mg/l serta zink 3,04 mg/l sedang batas boleh dibuang ke alam 2,5 mg/l.

Menurut dia, merkuri, baik bentuk unsur, gas maupun dalam garam organik, mengandung racun dan tidak bisa ditawar-tawar. “Jika termakan ikan dan ikan dimakan manusia, dipastikan racun masuk ke manusia. Ini sangat beracun,” katanya, Senin (8/9/14).

Kala dia melihat video Mongabay, tampak larutan sisa ekstraksi langsung dibuang tanpa proses. “Kami lihat setelah dicampur merkuri guna memisahkan kandungan emas dengan senyawa lain, tidak diproses lagi, dibuang begitu saja ke aliran air yang biasa digunakan masyarakat. Ini jelas racun yang dibuang.”

Dia menyatakan, secara teori, semua bentuk merkuri baik metal dan alkil, jika terinjeksi tubuh manusia, akan menyebabkan kerusakan otak, ginjal dan hati. Jika dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan kerusakan permanen. Dia mengingatkan, Pemerintah Madina, tegas mengatasi ini. Sebab, lebih tiga kecamatan dan puluhan desa setiap hari mengkonsumsi air yang mengandung racun, tertinggi merkuri. Merkuri, katanya, juga bisa menyebabkan penghambatan fungsi enzin. “Ini dapat menyebabkan gangguan syaraf manusia.”

Tempat proses pemisahan batu dan emas menggunakan mercuri, berada di dekat sungai dan langsung mengalir ke sana.  Tak pelak, kala diuji kandungan mercuri di atas ambang batas. Foto: Ayat S Karokaro

Tempat proses pemisahan batu dan emas menggunakan mercuri, berada di dekat sungai dan langsung mengalir ke sana. Tak pelak, kala diuji kandungan mercuri di atas ambang batas. Foto: Ayat S Karokaro

Azudin Siregar, tim yang menguji, menambahkan, manusia akan keracunan jika memakan biota air tercemar mercuri. “Hasil analisis kami atas sampel air limbah yang diserahkan Forum Pemuda Mandailing Menolak Tambang Emas. Kesimpulannya, air sisa pengolahan emas dibuang ke sungai dan mengandung merkuri.”

Dea Nasution, dari FPMMTE Madina, mengatakan, limbah dibuang ke alam tanpa ada pengawasan Balai Lingkungan Hidup (BLH). Limbah dibuang ke Sungai Batang Gadis, yang digunakan masyarakat untuk minum, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari.

“Karena kami anggap itu mencemari lingkungan, sampel diperiksa independen oleh para insinyur teknik kimia. Kami tidak percaya hasil Pemerintah Madina,” katanya.

Dahlan Hasan Nasution, Plt Bupati Mandailing Natal, ketika dikonfirmasi mengatakan, sudah berupaya menyelesaikan masalah ini. Dia mengatakan, setidaknya ada lebih 200 mesin galundung, atau gelondongan yang dipakai penambang di sana untuk memecah batu.

Pemkab, katanya, tidak berani gegabah, mengingat pengolahan batu emas oleh penambang tradisional ini sudah berlangsung enam tahun lebih. Jika keputusan dianggap tidak menguntungkan masyarakat, akan ada perlawanan.

Jadi, dalam waktu dekat, pemkab akan menertibkan mesin glondongan dengan memberikan rancangan mesin lain lebih ramah lingkungan guna meminimalisir pencemaran.

Dahlan menyatakan, tengah menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda), soal tambang emas tradisional di Madina. Salah satu memasukkan rencana merelokasi tambang, yang beroperasi di hutan lindung Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

“Saya sudah baca yang ditulis Mongabay soal berita penambangan emas di TNBG. Saya sudah perintahkan ada relokasi dan penindakan jika melanggar UU konservasi dan lingkungan hidup. Soal pencemaran air akibat pembuangan limbah akan ada penertiban.”

Emas yang telah diolah menggunakan senyawa beracun merkuri di Mandailing Natal. Foto: Ayat S Karokaro

Emas yang telah diolah menggunakan senyawa beracun merkuri di Mandailing Natal. Foto: Ayat S Karokaro

WWF : Indonesia Kehilangan 90 Individu Gajah Sumatera Dalam 3 Tahun

Saat ditemukan, bangkai gajah ini ditutupi pelepah sawit di di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat,  Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Foto: Imran Ali Muhammad

Saat ditemukan, bangkai gajah ini ditutupi pelepah sawit di di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Foto: Imran Ali Muhammad

Selama 2012-2014 Indonesia telah kehilangan 90 individu gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) karena mati di Aceh, Riau dan Lampung.  Sebagian besar kematian gajah diduga terkait perburuan gading.

Melihat angka kematian gajah yang meningkat setiap tahunnya,  WWF-Indonesia mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk segera menuntaskan penyelidikan atas semua kasus kematian satwa ini hingga ke meja hijau.

Kasus kematian terbaru gajah di Aceh terjadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu 1 individu gajah jantan berusia 20 tahun di Kabupaten Aceh Jaya, dan 2 individu gajah – yang belum teridentifikasi jenis kelamin dan usianya – di Kabupaten Aceh Timur. Ketiga bangkai gajah tersebut ditemukan dengan kondisi mengenaskan tanpa gading. Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Aceh Jaya dan Polres Aceh Timur dengan berkoordinasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

Dede Suhendra, Project Leader WWF-Indonesia di Aceh, mengatakan WWF sangat menyesalkan terulangnya kasus kematian gajah di Aceh. Sejak tahun 2012 hingga 2014, ada setidaknya 31 individu gajah mati di Aceh yang sebagian besar patut diduga terkait dengan perburuan gading.

“WWF berharap bahwa selain upaya yang kini sedang dilakukan, BKSDA Aceh juga dapat mendorong terbangunnya koordinasi strategis dengan Pemda, Pemkab dan penegak hukum untuk penanganan kasus kematian gajah di Aceh, terutama terkait dengan isu perburuan, sehingga kasus ini dapat dan layak untuk diperkarakan di pengadilan,” katanya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Workshop Forum Gajah dan Kementerian Kehutanan di Bogor awal tahun 2014, estimasi populasi Gajah Sumatera di alam liar diperkirakan 1724 individu. Populasi tersebut terus mengalami penurunan akibat fragmentasi habitat, konflik manusia dengan satwa, perburuan dan perdagangan ilegal. Sejak tahun 2012, kasus kematian gajah di Aceh tercatat di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara dan Bireuen.

“Peningkatan kasus kematian gajah sumatera ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu perhatian yang lebih serius dari Pemerintah untuk segera melakukan tindakan nyata. Sudah saatnya kita menyatakan kondisi Siaga 1 untuk isu kematian satwa kharismatik ini,“ ujar Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.

Bangkai gajah yang ditemukan di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat,  Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Gadingnya sudah hilang. Foto: Imran Muhammad Ali

Bangkai gajah yang ditemukan di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Gadingnya sudah hilang. Foto: Imran Muhammad Ali

Selain penyelidikan dan penyelesaian melalui jalur hukum, pendekatan lain melalui peran aktif kalangan masyarakat madani juga sangat penting. Pada tanggal 25 Agustus 2014 lalu, Majelis Adat Aceh (MAA) meluncurkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Syariat dan Adat yang dapat digunakan masyarakat untuk aktif menjaga kelangsungan hidup gajah.

Selain itu, sosialisasi dari Fatwa MUI No.4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem juga dapat memperkuat peran masyarakat dalam melindungi Gajah Sumatera. Pendekatan-pendekatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadartahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan gajah dan satwa kunci lainnya.

Sementara itu Walhi Aceh mengingatkan bahwa gajah sumatera terancam punah dalam beberapa puluh tahun ke depan jika pembunuhan terhadap mamalia bertubuh besar ini terus terjadi. Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi sumber daya hutan menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian gajah sumatera.

“Hutan Aceh merupakan benteng terakhir bagi  gajah sumatera untuk hidup, akan tetapi jika kegiatan konversi hutan menjadi lahan bisnis perkebunan maupun pertambangan dan perluasan bisnis lainya jusru akan menyempitkan ruang bagi gajah dan akan punah puluhan tahun kedepan,” tegas Nur.

Walhi mencatat adanya persetujuan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 941/II/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menyetujui alih fungsi hutan Aceh seluas 42.616 hektar  akan mempercepat tekanan terhadap kehidupan gajah sumatera di alam liar. Karena sebagian besar hutan yang dihilangkan merupakan areal jelajah gajah sumatera di Aceh.

“Ada  9 kabupaten sebagai pusat populasi gajah. Maka pembangunan apapun yang sudah dirancang dalam Tata Ruang Aceh 2013-2033 harus menjadi perhatian serius BKSDA dan para pihak mengawal kebijakan pembangunan,” tambah Nur.

MUI Sesalkan Kematian Gajah di Aceh

Saat ditemukan, bangkai gajah ini ditutupi pelepah sawit di di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat,  Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Foto: Imran Ali Muhammad

Saat ditemukan, bangkai gajah ini ditutupi pelepah sawit di di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Foto: Imran Ali Muhammad

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan kematian gajah di Aceh yang terjadi pada dua minggu belakangan (link berita bisa dibaca disini).  Wakil Sekjen MUI, KH Natsir Zubaidi menyampaikan hal itu disela-sela acara Sosialisasi Fatwa MUI No.4/2014 tentang  Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Ekosistem di Aula Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Aceh, pada Senin (08/09/2014) kemarin.

Menurutnya, ini adalah tindakan yang tidak mencerminkan keciantaan kita kepada satwa langka.

“Apa lagi ini terjadi saat MUI tengah mensosialisasikan fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut.  Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Kepolisian harus bertindak tegas, mengusut hingga tuntas kasus ini,” jelas Natsir dalam siaran pers MUI yang diterima Mongabay Indonesia.

Gajah merupakan salah satu satwa liar dilindungi.  Oleh karenanya, membunuh satwa ini untuk kepentingan ekonomi adalah haram.  Natsir mensinyalir pembunuhan ini berhubungan erat dengan mafia perdagangan bagian tubuh satwa.

“Kami tidak bisa toleran.  Kami menghimbau semua pihak untuk turut bertanggung jawab.  Karena keberlangsungan kehidupan di bumi ini ditentukan oleh sejauh mana kita bisa berdampingan dengan alam dan lingkungan kita,” papar Natsir.

Fatwa Haram

Majelis Ulama Indonesia bersinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)  Aceh mendukung pelestarian satwa langka untuk pelestarian ekosistem. Sebagai bentuk kepedulian, ulama sebagai pewaris nabi tidak akan tinggal diam apabila melihat terjadi kerusakan lingkungan termasuk ancaman kepunahan satwa sebagai makhluk Allah.

“Ini adalah fatwa ketiga MUI yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” kata Wakil  Sekretaris  Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz H Sholahuddin Al Ayubi.

Menurut Al Ayubi, sudah terjadi percepatan laju kepunahan satwa langka di Indonesia.  Hal ini dikarenakan berbagai tindakan manusia.  Padahal seluruh satwa diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, sehingga perlu dijaga keseimbangannya dalam ekosistem.

“MUI berpandangan harus ada upaya nyata untuk memperkecil laju kepunahan.  Fatwa ini berisikan tentangupaya penyelamatan satwa satwa langka, termasuk didalamnya gajah, harimau, badak, orangutan dan satwa langka lainnya yang terancam kepunahan,” tambahnya.

Fatwa ini, kata Al Ayubi, menyasar perlindungan dan pelestarian satwa langka melalui penyediaan kebutuhan dasarnya, tidak memberikan beban diluar batas kemampuan satwa itu sendiri termasuk hak satwa dalam mendapatkan perlindungan habitat.  Selain itu, yang penting adalah mencegah perburuan dan perdagangan illegal.

“Kami berharap fatwa ini dapat mencegah konflik antara satwa dengan manusia,” katanya.

Patroli gajah diupayakan untuk mencegah kerusakan hutan_Foto : Syafrizaldi/MUI

Patroli gajah diupayakan untuk mencegah kerusakan hutan_Foto : Syafrizaldi/MUI

Al Ayubi menjelaskan, perlakuan yang baik terhadap satwa juga termasuk dalam menyikapi binatang dan hewan ternak, dengan berbuat ihsan. Menurut fatwa, satwa langka boleh dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui prinsip-prinsip menjaga keseimbangan ekosistem, menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian.  Selain itu, satwa juga dapat digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan, serta untuk kebutuhan budidaya.

Proses Panjang

Wakil Rektor Universitas Nasional Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional, Prof Dr. Ernawati Sinaga mengatakan, fatwa ini  sudah menjalani proses yang cukup panjang.  Pihaknya terlibat secara aktif memfasilitasi MUI dalam penyusunan materi fatwa bersama dengan  Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, WWF Indonesia, Fauna dan Flora International (FFI) dan Forum Harimau Kita.

Pada September 2013, kata Erna, telah dilakukan kunjungan lapangan MUI ke beberapa wilayah seperti Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling di Riau. “Perlu ada gerakan bersama antara berbagai pihak dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan.  Termasuk keragaman hayati, mempertahankan habitatnya dan hidup berdampingan dengan harmoni,” paparnya.

Jaga Kearifan Lokal

Dosen Filsafat Islam Fakultas Ushluhudin dan Studi Agama UIN Ar-Raniry, Prof H. Syamsul Rijal Sys mengatakan kearifan lokal Aceh sangat kaya dalam hidup berdampingan dengan satwa liar.

“Kita mengenal ada panglima uteunpanglima glee yang berfungsi menjaga keamanan hutan.  Pertanyaannya, dimana kearifan itu sekarang?” tanyanya.

Selain itu, masyarakat Aceh juga kenal dengan istilah panglima laot yang bertugas menjaga keamanan di wilayah perairan laut.  “Kearifan seperti ini perlu menjadi perhatian semua pihak,” ungkapnya.

Kearifan lokal, lanjut Syamsul, penting di aktualisasikan kembali.  Apa lagi hari ini, Aceh berada dalam kondisi yang rentan dengan konflik satwa.  “Hari ini kita sudah cukup merasa sedih dengan terbunuhnya beberapa ekor gajah di Aceh.  Ini angka konflik yang mengejutkan dan tertinggi sepanjang tahun ini,” katanya.

Sepanjang awal September 2014, berdasarkan berbagai laporan tercatat 9 ekor gajah sumatera mati di berbagai kabupaten di Aceh.  Disinyalir, kematiannya disebabkan oleh aktivitas perburuan.  Gajah-gajah ditemukan dalam keadaan mengenaskan dengan kepala yang nyaris hancur dan tanpa gading.

“Nah, kini saatnya pemerintah juga perlu berperan.  Setidak mengambil peran regulasi untuk mendukung kearifan local,” kata Syamsul yang juga menjabat sebagai Anggota Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Aceh.

Programme Manager FFI di Aceh, Syafrizaldi mengatakan setidaknya 52 konflik antara gajah dengan manusia tercatat pada 2013.  Sebelumnya, pada 2011-2012, FFI mencatat telah terjadi 40 kali konflik.

“Angka ini berkemungkinan akan terus meningkat.  Apa lagi jika semua pihak tidak peduli,” katanya.

Konflik gajah, kata Syafrizaldi, tentunya dapat dicegah dengan menanam tanaman yang tidak disukai gajah seperti kopi, jeruk dan lainnya.

“Tanaman-tanaman ini sudah diketahui orang Aceh sejak dulu.  Ini adalah kearifan yang sekaligus dapat digunakan untuk pendapatan.  Di beberapa wilayah, kearifan lokal berkaitan dengan bagaimana orang Aceh membangun rumah tinggi di atas pohon.  Selain itu, ada banyak bunyi-bunyian yang dapat digunakan untuk mengusir satwa liar.  Ini juga kearifan lokal,” paparnya.

Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?

Tepian sungai di sekitar eks  PLG di Kalteng. Foto: Indra Nugraha

Tepian sungai di sekitar eks PLG di Kalteng. Foto: Indra Nugraha

Tujuh September 2014. Matahari bersinar terik ketika saya tiba di Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Kapuas, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, siang itu . Adi Candra, warga setempat, menunggu di Sungai Kahayan, bersama sampan kelotok. Dia mengantarkan saya mengelilingi eks  proyek lahan gambut (PLG) satu juta hektar di kota ini.

Proyek ini muncul era Soeharto. Ia  digadang-gadang menjadi mercusuar swasembada beras. PLG melingkupi beberapa daerah, seperti di Kabupaten Barito Selatan, Sebanggau, Palangkaraya dan Pulang Pisau. Proyek yang tak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan inipun gatot, alias gagal total. Kini, kerusakan lingkungan parah terjadi. Berbagai masalah muncul.

“Di lahan itu sering kebakaran. Apalagi musim kemarau seperti saat ini,” kata Adi.

Di kelurahan itu,  ada tim serbu api untuk tangani kebakaran lahan namun fasilitas sangat minim. Kala kebakaran di bekas PLG, warga tak bisa berbuat banyak.

Kelotok melaju membelah Sungai Kahayan. Sepanjang perjalanan tampak warga lalu lalang dengan kelotok. Rumah warga berjejer dengan tiang penyangga tinggi dari kayu. Kami melaju hingga sebuah persimpangan, tempat pertemuan antara sungai air berwarna hitam pekat dan cokelat.

“Itu bendungan. Sudah tidak berfungsi lagi,” kata Adi.

Bendungan itu menjadi saksi bisu kerusakan ekosistem gambut di Kalteng. Masih kokoh, meski tak berfungsi. Era pemerintah Soeharto, bendungan itu untuk menjaga ketersediaan air di PLG. Namun, tak berfungsi sama sekali.

Kelotok berbelok menyusuri kanal berair hitam pekat. Tampak sepanjang kanal lahan gambut mengering. Beberapa sempat terbakar beberapa hari lalu. Suasana sepi. Tak ada warga beraktivitas di sana. “Kalau air lagi surut ikan banyak. Kalau air naik, susah cari ikan.”

Dia membawa rengge. Rengge adalah jaring ikan. Warga biasa memasang perangkap ikan di kanal bekas PLG. Ada juga beberapa warga memanfaatkan lahan untuk bertani walau tak banyak. Ada yang ditanami karet dan pisang. Sebagian besar menjadi lahan tidur.

Alfian, warga Bereng Bengkel mengatakan,  banyak perubahan sejak ada PLG. Warga semula petani dengan kualitas bagus, kini berkurang. Perkebunan warga rusak parah dan sebagian besar berpindah mata pencaharian. Bahkan mencari kerja ke luar daerah.

“PLG membuat Sungai Saka tertutup. Gambut kering hingga sering kebarakan. Memang ada sebagian masyarakat memanfaatkan lahan bertani tetapi kualitas buruk. Karet ditanam getah tak keluar karena kulit tipis. Kualitas tanah dan air buruk karena mengandung asam terlalu tinggi.”

Menurut dia, dibanding manfaat, kerusakan yang terjadi jauh lebih besar. Bahkan, ada beberapa jenis tanaman hilang, antara lain rotan dahanen dan ahas. Kini, dua jenis rotan ini sulit ditemukan.

“Rotan berukuran besar. Dulu mudah dapat. Sekarang gak ada. Itu proyek sejuta lahan menghasilkan sejuta masalah. Proyek itu menyebabkan kekeringan, kebakaran dan kemiskinan,” kata Alfian.

Bendungan di lahan eks PLG, yang tak berfungsi. Foto: Indra Nugraha

Bendungan di lahan eks PLG, yang tak berfungsi. Foto: Indra Nugraha

Arie Rompas, direktur eksekutif Walhi Kalteng mengatakan, pemerintah perlu merehabilitasi eks PLG. Namun pendekatan harus menyertakan kearifan lokal masyarakat.

“Dulu pernah ada inpres rehabilitasi lahan eks PLG. Tidak berhasil. Karena inpres itu tidak mengajak masyarakat terlibat aktif.”

Selama ini,  upaya pemerintah merehebilitasi lahan gambut eks PLG selalu base on protection area. Banyak proyek merehabilitasi lahan, tetapi masyarakat tak pernah dilibatkan. Padahal, katanya,  di lahan itu ada ruang kelola masyarakat hingga seringkali menimbulkan konflik baru. Masyarakat sekitar seolah tersingkir dari ruang kelola.

“Sekarang ada pembahasan soal RPP Gambut. Ini menjadi buah simalakama. Gambut dilindungi sedemikian rupa dan seolah menyingkirkan masyarakat. Padahal masyarakat tak bisa disingkirkan begitu saja. Mereka harus dilibatkan partisipatif dalam mengelola lahan gambut.”

Sejak 2004, katanya,  sudah banyak konsesi perkebunan sawit masuk di eks PLG. “Ini menjadi ancaman serius masyarakat di sekitar kawasan.  Bencana ekologis sudah di depan mata.”

Kussaritano, direktur eksekutif Mitra Lingkungan Hidup Kalteng mengatakan, lahan eks PLG seharusnya ditata ulang dan peruntukan diperjelas peruntukannya, libatkan masyarakat secara holistik. Namun fakta di lapangan menunjukan, pemerintah daerah justru memberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit di bekas lahan PLG.

Dia mengatakan, masterplan rehabilitasi eks PLG sebenarnya sudah berbicara soal tata ruang dan ruang kelola masyarakat. Namun, malah diacak-acak pemerintah daerah dengan menerbitkan izin perkebunan sawit.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Kapuas. Daerah ini ditetapkan sebagai lumbung padi Kalteng. Justru bupati banyak memberikan izin konsesi sawit di eks PLG.

“Fakta di lapangan, areal itu diterbitkan arahan lokasi untuk perkebunan sawit. Bahkan  ada tumpang tindih sama Kota Terpadu Mandiri Lamunti.”

Bupati Kapuas Ben Brahim menerbitkan dua izin lokasi pada  PT. Borneo Alam Nusantara dan PT. Surya Mandala Sentosa  di Kecamatan Timpah dan Kapuas Tengah. Juga mengeluarkan arahan enam lokasi pada  PT. Surya Mandala Satria dan PT. Surya Kapuas Mandiri di Kecamatan Kapuas Hulu dan  Mandau Talawang. Juga PT. Duta Agro Indonesia di Kecamatan Mantangai dan Kapuas Murung, PT. Pesona Alam Indah di Kecamatan Dadahup dan Kapuas Murung, serta PT. Kapuas Sawit Sejahtera  di Kecamatan Kapuas Barat.

“Bahkan PT. Pesona Alam Indah arahan lokasi kebun baru diberikan bupati, di lapangan mereka telah beroperasi. Izin kebun belum lengkap dan daerah itu pencadangan lahan pertanian,” kata Itan, begitu dia biasa dipanggil.

Arahan lokasi PT. Duta Agro Indonesia berada di UPT Trans PLG Blok A5 dan ada percontohan pencetakan sawah tetapi dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Lahan itu juga  tumpang tindih dengan pemukiman di Kecamatan Dadahup.

“Selain perizinan tumpang tindih, paling krusial terjadi alihfungsi lahan dari pertanian berkelanjutan untuk lumbung padi menjadi perkebunan sawit.”

Menurut dia, banyak peraturan dilanggar Bupati Kapuas, seperti UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, UU Tata Ruang,  Perda RTRWP Kapuas, dan Master Plan Rehabilitasi Eks PLG. Juga SK Bupati Kapuas No 800 tahun 2008  dan  Perda Kota Terpadu Mandiri Lamunti. “Saya mendesak KPK turun mengusut aktor di balik semua masalah ini.”

Adi Chandra membawa jaring dan mencoba menangkap ikan. Foto: Indra Nugraha

Adi Chandra membawa jaring dan mencoba menangkap ikan. Foto: Indra Nugraha