Lingkungan Hidup

Walhi Sumsel: Polisi Jangan Hanya Memburu Pelaku Pembakar Lahan. Kenapa?

Kebakaran ini terjadi di perkebunan sawit di lahan gambut, Kabupaten OKI, dua tahun lalu. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan nyaris terjadi setiap tahun. Foto: Jib Mania-Sumsel

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan meminta kepolisian jangan hanya fokus memburu pelaku pembakar lahan yang menyebabkan Sumatera Selatan diserang asap hingga saat ini.

“Jangan hanya fokus pada pelakunya. Kalau beranjak dari UU No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan maupun UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meskipun pelakunya tidak tertangkap, masih ada celah untuk melakukan proses hukum,” kata Direktur Walhi Sumsel Hadi Jatmiko, Rabu (08/10/2014).

Pasal 48 dan 49 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, melarang perusahaan perkebunan dalam membuka dan mengelola lahan perkebunan dengan cara membakar. Ancamannya maksimal 10 tahun penjara, dan denda maksimal Rp10 miliar. Untuk membuktikan ini mungkin butuh tersangka pelaku pembakaran yang tertangkap tangan. “Tapi, jika terbakar karena kelalaian, atau tidak ada pelakunya yang tertangkap, maka pihak perusahaan  tetap mendapatkan sanksi pidana penjara tiga tahun dan denda tiga miliar rupiah,” jelas Hadi.

Bila ada tersangka pembakaran yang tertangkap, juga dapat dikembangkan terhadap pihak yang memerintahkannya atau pihak yang mendapatkan keuntungan atau yang bertanggung jawab atas lahan yang terbakar. Ini sesuai pasal 119 ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanggapan Hadi menanggapi Kapolres Ogan Ilir AKBP Asep Jajat Sudrajat SIk, melalui kasat Reskrim Iptu Dhafid Shiddiq di Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), seperti dikutip Sriwijaya Post yang menyatakan 90 persen kebakaran lahan di daerah tersebut sengaja dibakar sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab saat membuka lahan dengan cara dibakar. Mereka membakar tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan, Selasa (07/10/2014).

“Sampai saat ini belum ada tersangka pembakar lahan yang kita amankan. Karena memang sulit untuk mendapatkan siapa tersangka yang membakar lahan,” ujar Iptu Dhafid Shiddiq.

Lahan terbakar yang luasannya mencapai ratusan hektar tersebut, merupakan lahan gambut kering yang ada di sejumlah titik. Baik di jalur lintas Palembang-Inderalaya maupun Inderalaya-Prabumulih.

Saat ini kepolisian Ogan Ilir mensosialisasikan ancaman bagi mereka yang membakar hutan dan lahan dengan sengaja. “Ada tiga ancaman yang bisa kita berikan kepada pelaku pembakar lahan. Yakni UU yang terkait perkebunan, kehutanan, dan undang-undang lingkungan hidup,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, terkait kebakaran di Ogan Ilir maupun wilayah lainnya di Sumsel, Irjen Pol. Saud Nasution, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jumat (26/09/2014) lalu, menjelaskan kian menebalnya kabut asap di Sumsel, seperti dirasakan di Palembang, diduga kuat akibat aktivitas sejumlah perusahaan perkebunan tebu. Saat panen, perusahaan disinyalir melakukan pembakaran, yang jumlahnya mencapai ratusan hektar.

Pembakaran saat panen tebu dilakukan untuk kebun tebu bakar. Panen tidak melakukan pembakaran pada kebun tebu hijau. “Tebu bakar inilah yang ditengarai menjadi penyebab asap di Sumsel, apalagi dilakukan saat musim kemarau seperti sekarang,” kata Saud.

Perusahaan-perusahaan tebu di Sumsel yang diduga melakukan pembakaran saat panen tebu, antara lain PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Kabupaten Ogan Ilir, PT. Laju Perdana Indah (LPI) di Kabupaten OKU Timur, dan PT. Pratama Nusantara Sakti (PNS) di Kabupaten OKI. Tambahnya, ada beberapa lahan perkebunan milik masyarakat yang dilakukan pembakaran.

Saud menjelaskan, pihaknya telah menetapkan tujuh karyawan perusahaan perkebunan sebagai tersangka pembakar lahan. Kasusnya tengah didalami sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Sebagian lahan terbakar diduga “lahan terlantar”

Anwar Sadat, Ketua Serikat Petani Sriwijaya (SPS), menduga sebagian besar lahan yang terbakar di sepanjang Jalan Raya Palembang-Inderalaya merupakan “lahan terlantar” alias mempunyai pemilik tapi tidak dimanfaatkan.

Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Selatan harus menguji PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar terhadap lahan yang setiap tahun selalu mengalami kebakaran tersebut. “Puluhan tahun lahan di sana terlantar. Semua orang tahu, apalagi lokasi berada di sepanjang jalan raya Palembang-Inderalaya, yang dapat dilihat siapa pun setiap hari,” ujar Sadat.

“Jika memang lahan tersebut tidak mampu dimanfaatkan oleh pemiliknya, baik perorangan maupun pemerintah, sesuai Pasal 3 PP No 11/2010, maka sebaiknya didistribusikan kepada masyarakat khususnya petani sehingga bermanfaat. Menghasilkan pangan, penghijauan terjadi, dan menjaga emisi karbon sebab sebagian lahan merupakan rawa gambut,” ujarnya.

Memanfaatkan lahan terlantar memiliki sejumlah proses. Pertama, tentunya memverifikasi lahan tersebut sebagai lahan terlantar. Ini dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila lahan tersebut benar terlantar, maka langkah kedua adalah memberikan peringatan terhadap para pemiliknya. Peringatan dilakukan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu setiap peringatan sebulan. “Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, ya pemerintah dapat menetapkannya sebagai tanah terlantar,” ujar Sadat.

Ketiga, tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan  untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. “Tapi, sebaiknya diberikan kepada para petani. Sebab banyak petani di Sumsel tidak memiliki lahan. Kalau dikelola para petani, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga sepanjang jalan itu menjadi hijau, dan kebakaran lahan setiap tahun tersebut akan berkurang atau tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Serak Jawa Sang Pemburu Andal, Sahabat Petani

Kemampuan memburu tikus dengan andal membuat serak jawa banyak dibudidayakan di area persawahan.

Kemampuan memburu tikus dengan andal membuat serak jawa banyak dibudidayakan di area persawahan.

Jenis burung hantu ini memang istimewa. Di beberapa daerah di Jawa seperti Pekalongan, Demak, Blitar, dan Banyuwangi, burung hantu ini adalah sahabat petani karena kemampuannya untuk mengendalikan populasi tikus.

Memilki nama lokal serak jawa, burung yang memiliki nama latin Tyto alba ini berukuran besar (panjang 34 cm) dengan muka serta permukaan bagian bawah tubuhnya didominasi warna putih. Serak jawa memiliki kepala besar, kekar dan membulat. Mukanya berbentuk jantung dengan tepi cokelat dan memiliki iris berwana hitam. Tidak seperti jenis-jenis burung lain, mata burung hantu menghadap kedepan. Sementara paruhnya yang tajam dan berwarna keputihan menghadap ke bawah.

Bulu serak jawa lembut dengan corak tersamar. Bagian atas berwarna kelabu terang dengan sejumlah garis gelap dan bercak pucat tersebar. Pada serak jawa muda maupun betina, bercak tersebut biasanya lebih rapat. Ciri lain burung ini yaitu ada tanda mengkilat pada sayap dan punggung, kaki berwarna putih kekuningan sampai kecokelatan, dan memiliki bulu-bulu yang jarang. Jantan dan betina memiliki ukuran dan warna hampir sama. Namun, serak jawa betina kadang-kadang berukuran sedikit lebih besar.

Serak jawa sudah siap bertelur saat berumur 9 bulan dan dalam setahun burung hantu ini dapat bertelur 2—3 kali. Kisaran jumlah telur yang dihasilkan tiap musim berbiak berkisar 4—19 butir tergantung kesediaan pakan. Karena itu, populasi pengendali tikus ini bisa diperbanyak dalam waktu relatif singkat. Tiap burung dewasa dapat memangsa 2—5 tikus per hari atau sekitar 1.300 tikus per tahun. Serak jawa mulai dapat berburu tikus pada umur 5 bulan. Diperkirakan, sepasang serak jawa dapat melindungi hingga 10 hektar sawah. Namun, petani biasanya menempatkan satu pagupon (semacam rumah kecil yang khusus disediakan untuk burung) di tiap 3 hektar sawah.

Keberhasilan burung hantu dalam berburu ditunjang oleh kemampuannya terbang tanpa suara dan pendengarannya yang sangat tajam. Ketika terbang, suara yang timbul akibat pergerakan sayap diredam oleh semacam lapisan seperti beludru pada permukaan bulu-bulu sayap bagian bawahnya.

Selain itu, tepi bulu sayap burung hantu memiliki gerigi sangat halus menyerupai sisir yang berfungsi meredam suara kepakan sayap. Cara terbang tanpa suara ini mempertajam pendengaran burung hantu sekaligus menyebabkan pergerakannya tak terdeteksi oleh mangsa.

 

Serak jawa (Tyto alba). Foto: xxxx/ Burung Indonesia

Serak jawa (Tyto alba) di dalam lubang di batang pohon. Foto: Arthur Arfian/ Burung Indonesia

 

Kelengkapan lain pada burung hantu yang menunjang kesuksesannya dalam berburu yaitu penglihatan yang tajam. Sebagai burung malam, mata burung hantu memiliki kemampuan 3–4 kali lebih baik dari manusia untuk melihat dalam kegelapan sekitar. Meski bola matanya tidak dapat digerakkan, burung hantu memiliki leher sangat fleksibel. Sehingga, kepalanya dapat diputar 270 derajat dalam empat arah: kiri, kanan, atas dan bawah. Mata burung hantu juga menghadap ke depan sehingga menunjang penglihatan yang stereoskopik. Artinya, burung hantu dapat menentukan jarak dari objek yang dilihat.

Di sisi lain, letak lubang telinga burung hantu tidak simetris, yaitu tinggi dan sudutnya berbeda. Sementara pada bagian muka terdapat bulu-bulu yang tersusun melingkar seperti cakram atau parabola yang berfungsi mengarahkan suara ke lubang pendengaran. Susunan indera pendengaran seperti itu membuat burung hantu memiliki pendengaran yang peka dan mengarah ke sumber bunyi. Dengan demikian, burung hantu mampu mendeteksi arah sekaligus jarak mangsa secara tepat meski dalam kondisi gelap.

Di dunia burung ini tersebar secara umum, sedangkan di Indonesia, burung ini tersebar di dataran rendah Sumatera, Jawa, Bali hingga ketinggian 800 meter dpl.

Dalam artikel kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia bulan Oktober 2014 ini, Anda bisa mengunduh kalender digital untuk gadget atau komputer anda. Silakan klik tautan ini dan simpan dalam perangkat anda.

Ironi Festival Teluk Palu Ditengah Gencarnya Reklamasi

Reklamasi Teluk Palu di Pantai Talise terus dilakukan oleh Pemerintah Palu. Foto: Walhi Sulteng.

Sorak kegembiraan warga nampak ketika pawai dokar hias melewati jalan utama Kota Palu. Dokar hias ini dilombakan saat pembukaan Festival Teluk Palu, 27 September 2014 lalu. Parade yang diikuti sejumlah instansi pemerintahan, perwakilan kelurahan, juga kecamatan ini telah dicanangkan sebagai kegiatan budaya dan pariwisata tahunan sejak 2003.

Rosdiana Lalusu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu, berharap festival ini dapat memperkenalkan budaya dan kearifan masyarakat Palu. Harapan besarnya adalah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ini. “Semoga, dengan dihelatnya Festival Teluk Palu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan,” katanya.

Namun menurut Agung, warga Palu, pelaksanaan festival ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang terlihat menonjol hanyalah keramaian dan seremonial. “Justru, yang sangat disayangkan adalah sebagian pantai Teluk Palu sudah direklamasi. Bagaimana wisatawan mau datang kalau keindahan teluk yang menjadi ikon sudah hilang?” jelasnya.

Hal senada dilontarkan Walhi Sulawesi Tengah. Sejak awal, ketika ide reklamasi digulirkan Pemerintah Kota Palu, Walhi paling getol menolak reklamasi Teluk Palu atau yang dikenal dengan nama Pantai Talise.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, festival Teluk Palu ini adalah sebuah ironi. Karena, disaat pemerintah kota dengan gencarnya melakukan publikasi keanekaragaman hayati, ekologis, kesenian dan budaya, serta ekonomi kreatif melalui festival Teluk Palu, namun disaat bersamaan pemerintah juga melakukan reklamasi.

“Ini kan aneh. Saya melihat, festival ini tidak berkontribusi jangka panjang terhadap masyarakat yang ada di pesisir Teluk Palu. Selama ini, setiap yang ditampilkan dalam festival hanyalah tari-tarian, pagelaran musik, dan bermacam lomba.”

Menurut Ahmad, Festival Teluk Palu hanya sebagai ajang “menjual” budaya Kota Palu yang artinya murni untuk kepentingan bisnis pariwisata. Sementara, hal yang lebih substansi, seperti model pengelolaan Teluk Palu oleh masyarakat lokal tidak terangkat kepermukaan.

Ahmad Pelor menambahkan, begitu banyak dampak yang akan ditimbulkan jika reklamasi terus dilakukan. Di antaranya pelambatan air sungai menuju ke laut saat musim hujan serta mengakibatkan potensi banjir rob. “Reklamasi akan memperparah kerusakan ekosistem laut dan berpengaruh terhadap rantai kehidupan biota laut termasuk ikan. Jika terus terjadi akan berdampak langsung terhadap produksi tangkapan ikan nelayan yang selama ini sudah menggantungkan hidupnya di Teluk Palu,” tegasnya.

Masyarakat yang ikut merasakan dampak reklamasi Teluk Palu adalah petani garam di Kelurahan Talise. Ente Lasido, 63 tahun, salah seorang petani garam mengatakan bahwa tambak-tambak garam mereka dipastikan tidak lagi berfungsi karena kebutuhan air laut yang masuk ke dalam areal tambak telah ditimbun.

“Total luasan seluruh tambak garam yang ada di sini sekitar 19 hektar. sebanyak 200 orang menggantungkan hidupnya di tambak garam ini. Sekarang saya sedang berpikir alih profesi yang sesuai dengan keahlian saya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu, kepada Mongabay mengatakan bahwa reklamasi Teluk Palu yang panjangnya sekitar 38 hektar itu sudah dilakukan kajian berdasarkan tiga aspek, yaitu hukum, ekologi, dan sosial-ekonomi. Lagi pula katanya, reklamasi tersebut sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah yang dibagi berdasarkan zona kawasan konservasi, kawasan lindung, pertambangan, perkebunan, dan kawasan lainnya.

Namun menurut Mulhanan, yang juga masuk dalam bursa calon Walikota Palu 2015, jika ada hasil kajian yang menjelaskan bahwa reklamasi Teluk Palu berdampak buruk, ia akan segera menghentikan. Mulhanan berdalih, telah dilakukan kajian yang menjelaskan kalau reklamasi di Teluk Palu tidak memberikan pengaruh pada lingkungan.

“Yang direklamasi itu tidak besar. Hanya sekitar 38 hektar, tidak sampai 100 hektar. Ini berbeda dengan reklamasi Teluk Benoa di Bali yang banyak diprotes. Bahkan, dalam kawasan yang direklamasi ini tidak ada karangnya,” kata Mulhanan.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Pameran Tunggal Andreas Iswinarto: Save the Earth, Save the Children

Khalisad Khalid dari Walhi, memperlihatkan lukisan Andreas Iswinarto mengenai kerusakan alam dampak eksploitasi perusahaan di Galeri Walhi, Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Khalisad Khalid dari Walhi, memperlihatkan lukisan Andreas Iswinarto mengenai kerusakan alam dampak eksploitasi perusahaan di Galeri Walhi, Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Ada hutan rimbun nan indah. Pohon-pohon hijau berdiri kokoh. Namun di bagian bawah,  tampak hutan rusak dan hancur. Ada sawah-sawah menguning dengan latar belakang pepohonan. Di bagian lain,  sawah hancur berganti tambang. Begitu juga kekayaan laut yang cantik dengan ikaan-ikan dan biota lain, berganti hitam dan penuh polusi karena menjadi tambang atau eksploitasi migas.

Kisah alam ini tergambar apik dalam salah satu seri lukisan Andreas Iswinarto dalam pameran bertema Save The Earth, Save the Children di Galeri Walhi Nasional Jalan Tegal Parang, Jakarta.

Pada lukisan itu, dia ingin menyampaikan dua versi pandangan. Tampilan alam yang biasa ada dalam pikiran anak-anak dan fakta di lapangan kini. “Anak-anak biasa menggambar pemandangan alam pohon-pohon di hutan yang indah dan hijau. Kenyataan, kini hutan-hutan di negeri ini rusak parah. Begitu juga sawah-sawah yang menguning indah dalam pikiran anak-anak, kini banyak beralih fungsi menjadi tambang maupun perkebunan milik pengusaha besar,” katanya di Jakarta, Selasa (6/10/14).

Di bagian lain, tampak seri lukisan yang memperlihatkan pepohonan dan hutan-hutan tandus, kering kerontang. Hanya tertinggal satu dua daun hijau menyempil di antara ranting. “Hutan sudah rusak. Daun-daun hijau itu menunjukkan masih ada harapan memperbaiki hutan buat generasi ke depan. Buat kehidupan anak-anak ke depan.”

Lukisan Andreas Iswinarto yang membandingkan antara gambaran umum tentang alam yang biasa dibuat anak-anak versi kenyataan kondisi alam di lapangan kini. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan Andreas Iswinarto yang membandingkan antara gambaran umum tentang alam yang biasa dibuat anak-anak versi kenyataan kondisi alam di lapangan kini. Foto: Sapariah Saturi

Dalam pameran bertema lingkungan ini, Iswinarto menampilkan sekitar 20 lukisan. Semua lukisan itu menggambarkan situasi alam dan lingkungan terkini. Ada lukisan karst di Rembang yang terancam perusahaan semen. Ada juga hutan-hutan adat yang terampas perusahaan.

Kotak Hitam, Melawan Lupa

Iswinarto tengah mengadakan pameran tunggal sejak 26 September hingga 17 Oktober 2014. Ada dua tema dia angkat, pertama, KOTAK HITAM-Melawan Lupa, Nyalakan Api!  dan Save the Earth, Save the Children. Tema kedua, masuk dalam rangkaian ulangtahun Walhi.

Iswinarto, lahir di Yogyakarta pada 1965. Dia pernah mengenyam kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Namun, dia memutuskan berhenti setelah berkenalan dengan gerakan lingkungan, era 90 an. Kali pertama dia aktif berkampanye menolak pembangungan pembangkit listrik tenaga nulkir.  Lalu dia bergabung di Walhi, dari 1998 sampai 2007. Kini dia di Sarekat Hijau Indonesia.

Melukis dan menggambar mulai getol dilakoni pada pertengahan 2010. Dia menggunakan media beragam, baol kertas, dengan cat minyak, akrilik, cat tembok, polycrayon, sampai tinta cina alias arang.  Setahun belakangan ini, dia  mulai menggunakan kanvas.

Dia mempunyai galeri online bertitel Lentera Pembebasan yang pada 4 Oktober lalu berusia empat tahun. Pameran yang pernah diusung antara lain Tribute to Wiji Thukul-Padepokan Lembah Ibarat, Malang pada 2011, Caping Emas untuk Kaum Tani, Bandung pada 2011. Pada 2012, dia mempersembahkan pameran Tribute to Munir, dan Melawan Lupa-14 Tahun Reformasi di Galeri Kontras Jakarta.

Untuk pameran Kotak Hitam, Iswinarto menampilkan 62 lukisan bertema hak asasi manusia. Judul Kotak Hitam, dia mengambil ide dari kotak hitam pesawat. Yang berarti, merekam percakapan dan fakta-fakta. Dari sana, dilakukan investigasi guna menentukan apa penyebab kecelakaan.

Lukisan berwarna pink menceritakan tentang testimoni pelaku 65 yang terekam dalam film Jagal. Membunuh tanpa perasaan, sambil berdendang riang yang ditampilkan dalam wujud warna ceria: pink.  Foto: Sapariah Saturi

Lukisan berwarna pink menceritakan tentang testimoni pelaku 65 yang terekam dalam film Jagal. Membunuh tanpa perasaan, sambil berdendang riang yang ditampilkan dalam wujud warna ceria: pink. Foto: Sapariah Saturi

“Nah, kalau dianalogikan dengan HAM, kotak  hitam sudah mulai muncul setelah reformasi. Ada kesaksian, testimoni baik dari pelaku maupun korban. Lalu ada film. Kasus 65 mulai berani cari kubur massal. Bukti-bukti sudah banyak, tinggal memastikan bahan yang ada itu ke penegakan hukum lebih lanjut.”

Dalam lukisan itu, Iswinarto menggambarkan beberapa fakta, dari pelanggaran HAM politik, lingkungan, sumber daya petani, perempuan, sampai miskin kota. “Banyak pembungkaman politik awal mula penguasaan terhadap aset. Misal, Freeport, di belakang peristiwa 65 juga ada kepentingan ekonomi. Di balik pelanggaran HAM ada persoalan lebih luas dan struktural yakni perampasan hak-hak ekonomi,” ucap dia.

Pamerah Kotak Hitam dibuat tiga bagian. Pertama, coba mengungkap aktor pelaku pelanggaran HAM dan apa dampaknya. “Itu saya temukan dalam puisi Wiji Thukul dalam judul Momok Hiyong. Di sana dia mengatakan rezim yang mempermainkan demokrasi, menafsirkan HAM semau dia, haus darah, haus darah, haus kursi, haus hutan, yang gambarkan persoalan yang kita hadapi.”

Kondisi ini juga mencakup dua hal tentang watak otoritarian negara dan tirani modal. Maksudnya di zaman orde baru, Soeharto, yang kuat watak otoritarian. “Setelah reformasi otoritarian negara berhasil diruntuhkan, tirani modal berkuasa. Saat ini tampak mulai mau dikembalikan ke otoritarian.”

Kedua, Bunga dan Tembok. Lewat lukisan, Iswinarto memperlihatkan bagaimana berupaya warga melakukan perlawanan, testimoni, antara lain, lain ada Kamisan, Wiji Thukul, Marsinah. Baru bagian terakhir,  visualisasi karya Wiji Thukul. Mengapa Wiji Thukul? Karena dia menarasikan persoalan rakyat kebanyakan dari berbagai sisi, baik soal penghidupan ekonomi, petani dan soal perampasan hak sosial dan politik.

Dalam pameran ini dia juga mengundang, beberapa pelukis dan perupa otodidak menampilkan karya-karya mereka. Ada tiga buruh, Ata Bu, Awank Prasetyo dan Tyo. Lalu, perupa dengan latar belakang teater dan memperdalam ilmu di Bali, Gallis AS dan perupa Leo Lintang Timur.

Salah satu topeng karya perupa Gallis AS yang juga tampil dalam pameran tunggal Andreas Iswinarto. Foto: Sapariah Saturi

Salah satu topeng karya perupa Gallis AS yang juga tampil dalam pameran tunggal Andreas Iswinarto. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan visualisasi Wiji Thukul. Foto: Sapariah Saturi

Lukisan visualisasi Wiji Thukul. Foto: Sapariah Saturi

Pepohonan kering kerontang, namun masih ada satu dua daun hijau sebagai wakil dari masih ada harapan. Foto: Sapariah Saturi

Pepohonan kering kerontang, namun masih ada satu dua daun hijau sebagai wakil dari masih ada harapan. Foto: Sapariah Saturi

Potret miskin kota, salah satu karya Ata Bu. Foto: Sapariah Saturi

Potret miskin kota, salah satu karya Ata Bu. Foto: Sapariah Saturi

 

Lanthanotus borneensis, Biawak Misterius Tak Bertelinga Dari Kalimantan

Jika Anda belum pernah mendengar tentang bertelinga biawak, Anda tidak sendirian: satwa misterius ini memang luput dari perhatian publik, karena memang secara alami, satwa ini tidak muncul di siang hari, dan membangun sarang di bawah tanah. Namun setidaknya sejak 2 tahun terakhir, reptil ini mulai populer di seluruh dunia berkat foto-fotonya yang diunduh di media sosial.

Ya, inilah biawak tak bertelinga (Lanthanotus borneensis), atau dalam Bahasa Inggris dinamakan earless monitor lizard.  Biawak  ini menjadi satu-satunya anggota dari famili Lanthanotidae yang hanya ditemui (endemik) di Kalimantan.

Sejak penemuan pertamanya pada tahun 1877, semua catatan keberadaan biawak tak bertelinga tersebut merujuk ke Sarawak (Borneo, Malaysia).  Penemuan “fosil hidup” belakangan ini ditemukan di sebuah kebun sawit yang sedang dibangun di hutan Tembawang,  Kabupaten Landak, Kalimantan Barat,  yang ‘memperluas’ distribusi populasinya hingga ke arah selatan Kalimantan. Bukan tidak mungkin, spesies ini akan ditemukan di tempat lain di Kalimantan.

Para peneliti sering menjulukinya living fossil karena hewan ini masih ada dikala hewan-hewan lain yang ‘seumuran’ sudah banyak yang punah.

Biawak Tak Bertelinga di habitanya di Kalimantan. Foto: Indraneil Das
Biawak Tak Bertelinga di habitanya di Kalimantan. Foto: Indraneil Das

Sejak tahun 1877 hingga 1961, hanya 12 spesimen yang telah ditemukan dan hanya sekitar 100 dari kadal ini yang pernah dikumpulkan. Sebagian besar informasi yang dipublikasikan tentang Lanthanotus borneensis  hanya berdasarkan laporan observasi perilaku spesimen tunggal yang disimpan di penangkaran dan sedikit saja yang diketahui tentang perilakunya di habitat aslinya.

Semiaquatik dan Nocturnal

Biawak tak bertelinga dapat ditemukan di daerah dekat dengan sungai, karena merupakan hewan semiaquatik atau kadang-kadang hidup di air kadang di darat.  Karena nocturnal alias hewan yang aktif pada malam hari, sehingga sangat jarang muncul. Oleh karena itu membuatnya menjadi masih menjadi hewan yang misterius, karena perilaku atau kebiasan hidupnya kurang bisa diamati.

Ciri umum satwa ini adalah tidak ada lipatan gular, hidung tumpul dan tidak adanya telinga eksternal atau indra pendengaran lain yang terlihat, meski tentu saja tetap bisa mendengar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 45 cm hingga 55 cm. Selain itu, kelopak matanya transparan dan letaknya yang lebih rendah daripada biawak atau kadal jenis lain.

Ciri yang paling mudah dilihat adalah kulit luarnya yang dipenuhi dengan gerigi-gerigi seperti pada buaya, yang tersusun secara teratur berbentuk garis mulai dari bagian kepala sampai pada ekornya yang cukup panjang.

Warna kulit hewan ini adalah coklat tua pada bagian atas dan berwarna coklat agak muda pada bagian perutnya. satwa ini memiliki empat kaki di depan dan belakang, dan di setiap kakinya terdapat lima jari dengan kuku yang tajam. Biawak tak bertelinga merupakan reptil’ yang berkembangbiak dengan cara bertelur.

Para ahli memperkirakan bahwa rentang populasi biawak tak bertelinga ini mungkin hanya ada di Serawak (Malaysia) dan Kalimantan Barat. Meski begitu, kurangnya penelitian dan pengetahuan mengenai satwa misterius ini, termasuk pola penyebaran, dan jumlah populasinya, menyebabkannnya kesulitan memastikan penyebarannya.

Biawak Tak Bertulang, si 'living fossil'. Foto : Mongabay

Biawak Tak Bertulang, si ‘living fossil’. Foto : Mongabay

Satwa ini juga tidak (belum) masuk dalam daftar IUCN Redlist pada 2012. Yang jelas, alih fungsi hutan yang menjadi habitatnya yang terus berlangsung hingga kini, mengancam populasinya. Penemuan-penemuan satwa ini di mendatang bisa jadi tidak terdokumentasikan.

Ada baiknya, pihak swasta (industri pemanfaatan hutan) bisa berperan penting dalam proses identifikasi satwa seperti biawak tak bertelinga yang informasi tentangnya sangat terbatas hingga kini.

Inilah Kisah Said Tolao, Sang Tondo Ngata, Penjaga Hutan Adat Toro

Said Tolao, Tondo Ngata Toro, menyeberang sungai dan menjaga hutan adalah pekerjaan sehari-harinya. Foto: Chris Paino

Said Tolao, Tondo Ngata Toro, menyeberang sungai dan menjaga hutan adalah pekerjaan sehari-harinya. Foto: Chris Paino

Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, lelaki tua itu meninggalkan rumah. Sepanjang jalan tempat ia berjalan pepohonan tinggi seperti membentuk benteng. Said Tolao (65) mulai menjalankan tugas rutinnya yang ia lakukan setiap hari sejak bertahun-tahun lalu. Dia melakukan patroli untuk mengawasi hutan, agar jangan sampai ada yang lakukan perambahan di hutan adat Toro.

Said adalah seorang Tondo atau polisi adat. Tugasnya menjaga hutan adat milik masyarakat Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ngata artinya desa, sedangkan Toro adalah nama desanya. Di tempat ini, sudah dibuat peraturan untuk mengganti penyebutan desa menjadi Ngata.

Said Tolao melangkahkan kakinya melewati sungai itu. Di seberangnya, berdiri sebuah pondok yang dijadikannya pos tempat ia istirahat dan makan. Di kiri-kanan ia tanami tanaman tahunan seperti kakao dan durian. Setelah itu patroli kemudian dilanjutkan. Tangan kanannya memegang parang. Tubuhnya sesekali membungkuk dan miring menghindari ranting pohon.

“Saya sejak dulu menjadi Tondo Ngata. Kewajiban saya menjaga hutan adat. Ini pengabdian saya kepada masa depan orang-orang Toro,” ujar Said, bapak dari lima orang anak dan kakek delapan orang cucu. Meski usia sudah setengah abad lebih, namun matanya masih awas. Telinganya sangat peka. Jalannya cepat, menyelinap dibalik pepohonan.

Dalam sehari, Said menempuh jarak rata-rata 8 kilometer jalan kaki ke dalam hutan. Jika dihitung baliknya lagi, total setiap hari ia berjalan 16 kilometer. Tidak heran, di usia senja Said masih kuat berpatroli dalam hutan.

“Kalau tidak masuk hutan, saya bisa stres. Ya minimal 2-3 jam saya harus ada di hutan. Hutan seperti dalam surga. Saya selalu sehat dan segar kalau ada di sini,” katanya.

Hutan adat di Ngata Toro ini seluas 18.360 hektar. Karena peran dari para Tondo Ngata, hutan adat yang dahulunya diklaim milik negara melalui Balai Besar TN Lore Lindu, itu bisa terjaga baik. Sejatinya, ada 12 orang Tondo Ngata di Toro. Namun yang tertua adalah Said Tolao.

Menurut Said, saat ini tidak ada lagi orang Toro yang merambah hutan, karena sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh lembaga adat. Namun kerap pula dia menemukan orang luar Toro yang masuk tanpa izin dan melakukan perambahan. Jika sudah begitu, ia akan kejar-kejaran dengan si pelaku  dalam hutan. Ada yang tertangkap, ada pula yang lolos. Yang tertangkap ia serahkan ke lembaga adat, dilakukan sidang, dan diberikan givu atau denda adat.

Mungkin karena kegigihannya itu pula, di tahun 2002, pihak Balai Besar TN Lore Lindu, ketika itu dikepalai oleh Banjar Yulianto Laban, beritikad baik dengan menggandeng Said Tolao sebagai mitra dan diberikan honor Rp 175 ribu pertiga bulan. Sekarang, honor yang ia dapat dari balai Rp 800 ribu per satu setengah bulan.

Namun jumlah uang itu tidak ia pikirkan. Sebab, memang sudah menjadi kewajibannya menjaga hutan, khususnya hutan adat Toro. Karena prinsip yang tertanam dalam dirinya adalah mewariskan hutan yang lestari kepada anak-anak dan cucu orang Toro.

 

Hutan adat Ngata Toro. Di sini, tanaman tahunan seperti kako dan durian juga ikut di tanam.

Hutan adat Ngata Toro. Di sini, tanaman tahunan seperti kako dan durian juga ikut di tanam. Foto: Chris Paino

 

“Kalau hutan di Ngata Toro hancur, bukan Kota Palu (ibu kota Sulawesi Tengah) yang rusak, tapi orang-orang Toro sendiri,” katanya.

Tugasnya sebagai Tondo Ngata tidaklah mudah. Dalam struktur lembaga adat, Tondo Ngata juga mengawasi keamanan kampung dan seluruh wilayah adat Toro.

Said bercerita, sebagai seorang Tondo Ngata, banyak kejadian yang selalu menimpa dirinya. Namun ada satu kejadian yang tidak pernah ia lupa. Ketika itu di tahun 2007, sekitar jam 11 siang. Ia melakukan patroli seorang diri. Said mendengar suara gergaji mesin atau chainsaw di wilayah hutan. Tiga jam ia mencari arah suara yang membuatnya resah. Tanpa ia sadari, posisinya sudah berada pada tebing dengan kemiringan 40 derajat. Dan, “Prakk”. Said terjatuh. Ketinggiannya sekitar 5-6 meter. Tubuhnya menggelinding. Beruntung ia memakai tas ransel. Lalu tas itu tersangkut di pohon, menolong tubuh rentanya sehingga membuatnya tidak terjatuh di dasar.

“Tapi kaki saya bengkak, gigi patah, sebagian tubuh saya berdarah.”

Ternyata, tidak jauh dari tempat Said terjatuh itu, arah si perambah makin dekat. Dengan jalan yang tergopoh-gopoh, ia menghampiri orang tersebut dengan parang yang sudah terhunus di tangan kanannya. Sementara si perambah, kaget bukan kepalang melihat sesosok tua di hadapannya dengan tubuh berdarah dan pedang yang seperti siap menerkam.

“Tentu saya tidak sungguh-sungguh menyerang orang itu. Hanya menakut-nakuti saja. Si perambah itu tidak melakukan perlawanan. Saya ceramahi dia soal hutan adat Toro. Eh, orangnya lari. Chainsaw-nya ditinggalkan begitu saja,” kata Said tertawa.

 

Padi ditanami di halaman rumah warga di Ngata Toro. Di belakangnya, hutan adat Toro.

Lansekap di Ngata toro, padi, rumah warga dan hutan sebagai latar belakangnya. Foto: Chris Paino

 

Karena sikapnya sebagai Tondo Ngata yang tanpa tedeng aling-aling dalam menjaga hutan adat, nama Said dikenal seantero Toro dan kampung tetangga lainnya. Kegigihannya itu pun mengantarkan Said pada sebuah penghargaan dari Kementerian Kehutanan RI. Tepatnya pada tahun 2006 silam, ia bersama kelompok Tondo Ngata mendapatkan CBFM (Community Based Forest Management) Award dari Kemenhut, penghargaan bergengsi kepada orang atau kelompok yang telah berjasa menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun demikian, meski hutan adat Ngata Toro sampai dengan saat ini masih terjaga dengan baik, Said merasa khawatir suatu saat nanti juga ancaman-ancaman kerusakannya juga sangat besar. Ancamannya bukan saja dari luar, namun juga datang dari dalam.

Ia bercerita, sejauh pengamatannya selama ini, masih ada beberapa warga, umumnya pendatang yang mengingkari kesepakatan yang sudah diatur dalam adat Toro. Orang luar itu mempengaruhi warga Toro untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil hutan, dan juga memburu satwa seperti anoa, atau sapi hutan kerdil. Karena pengaruh luar itu masyarakat tergiur. Akan tetapi, itu juga terbukti ternyata hanya menjerat warga dalam hutang. Beruntung, kata Said, masyarakat cepat sadar termasuk masyarakat pendatang.

“Itulah mengapa adat kami di Toro harus dijaga terus dan diperkuat. Sekarang masyarakat sadar dan tidak lagi mengambil kayu di hutan, kecuali atas izin lembaga adat.”

Bagi Said sendiri, yang menjadi motivasi dalam menjalani tugasnya sebagai Tondo Ngata sangat sederhana, yakni demi mewariskan alam yang terjaga bagi anak-anak dan cucu orang Toro; menyelamatkan masa depan Ngata Toro.

Ini menurutnya sesuai dengan filosofi orang-orang Toro, “Bolika ngana tomua to nabuhe ue na, rabolika ngana tomua to nabai”. Artinya, wariskanlah kepada anak-cucu sumur yang penuh dengan mata air, jangan wariskan kepada anak-cucu sumur yang kering.

Danau Toba, Kandidat Geopark Dunia yang Memprihatinkan. Mengapa?

Danau Toba, kini dipenuhi tambak-tambak yang setiap hari pakai yang dilempar ke danau menyumbang sedimentasi. Hari demi hari, pendangkalan dan pencemaran air pun terjadi. Foto: Sapariah Saturi

Danau Toba, kini dipenuhi tambak-tambak yang setiap hari pakan yang dilempar ke danau menyumbang sedimentasi. Hari demi hari, pendangkalan dan pencemaran air pun terjadi. Foto: Sapariah Saturi

Pemerintah menargetkan Danau Toba masuk dalam geopark dunia oleh Unesco akhir September 2015. Namun, kondisi lingkungan danau ini makin memprihatinkan. Air danau sudah tercemar, dan pendangkalan terus terjadi. Bagaimana peluang danau kaldera terbesar ini masuk menjadi global geopark network?

Wilmar Eliaser Simandjorang, ketua Dewan Pendiri Save Lake Toba Fondations (SLTF), juga ketua Dewan Pendiri Hoetagindjang Pusuk Buhit Eco-Tourism Movement (HP-EM) meragukan itu. Menurut dia, kondisi Toba sudah rusak parah.

Dia mengungkapkan itu kala menjadi pembicara dalam seminar nasional lingkungan hidup bertema “Status Geopark dan Pelestarian Danau Toba” di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/10/14). Akhyaruddin, direktur Pengembangan Wisata Minat Khusus, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mangindar Simbolon, Bupati Samosir dan Hidayati, kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut juga menjadi panelis. Hadir pula organisasi lingkungan dan masyarakat adat penyalamat Toba.

Menurut Wilmar, mencapai target itu akan sangat berat. Hasil penelitian dan pantauan lapangan mereka, terjadi penurunan kualitas lingkungan cukup di Toba. Indeks kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan, berada pada 60,75. Indeks ini, turun 13,73 point atau 18,4% dari tahun 2011 sebesar 74,5.

Annette Horschmann, pemilik Tabo Cottages di Toba Samosir membuat pemapungan eceng gondok--salah satu tumbuhan yang biasa memenuhi Toba. Perempuan ini mengubah eceng gondok menjadi produk kerajinan sampai pupuk organik. Foto itu anak-anak peserta pelatihan jurnalisme dan lingkungan yang diadakan  pers mahasiswa Suara USU, Medan, pada 2013, Mereka  berkunjung  dan berdiskusi sekaligus mengumpulkan eceng gondok. Foto: Sapariah Saturi

Annette Horschmann, pemilik Tabo Cottages di Toba Samosir membuat penampungan eceng gondok–salah satu tumbuhan yang biasa memenuhi Toba. Dia mengelola hotel dengan konsep ramah lingkungan. Perempuan ini mengubah eceng gondok menjadi produk kerajinan sampai pupuk organik. Foto itu anak-anak peserta pelatihan jurnalisme dan lingkungan yang diadakan pers mahasiswa Suara USU, Medan, pada 2013, Mereka berkunjung dan berdiskusi sekaligus mengumpulkan eceng gondok. Foto: Sapariah Saturi

Dia mengatakan, kondisi krisis danau ini karena penebangan hutan, pembakaran lahan menjadi perkebunan sawit dan HTI yang mengubah hutan alam menjadi ekaliptus. Air Tobapun tercemar keramba jaring apung skala besar, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan eksploitasi galian C. Belum lagi cagar budaya hancur, bebatuan peninggalan sejarah digali dan rusak. Dampaknya, terjadi kerusakan ekosistem di Toba. Kondisi tambah parah kala pemerintah tidak memperhatikan masalah ini dengan serius.

“Pemerintah sama sekali tidak peduli. Ini akan sangat sulit menjadikan Toba masuk  geopark dunia.”

Dia mengatakan, unsur dan tatanan geodiversity, culturedeversity, dan biodiversity sudah dirusak. Batu dan kayu dihabisi para penjahat kehutanan dan pihak tak bertanggungjawab, di-backup oknum pejabat pemegang kebijakan,” katanya. Peserta bertepuk tangan. Mangindar Simbolon, tersenyum kecut.

Wilmar memperkirakan, penurunan kualitas lingkungan, akan bertambah parah, apalagi perusakan hutan di sekitar danau terus berlangsung.

Dia juga menyoroti perusakan hutan di sekitar Toba, oleh perusahaan, kelompok, bahkan perorangan, diberikan izin pemerintah. Mereka ini mengantongi izin, misal  hutan tanaman industri (HTI) kepada PT TPL, dan izin pengelolaan kayu (IPK) kepada PT GDS.

Dampak bergam perizinan ini,  pada 2012, tutupan hutan di sekitar Toba tinggal 57.604,88 hektar atau 15,27%. Angka ini, katanya, jauh dari minimal 30% dari luas hutan 356.800 hektar di sana.

Dia menyatakan, jika tidak segera diselamatkan, mustahil target geopark dunia terwujud. Padahal, katanya, kala pengelolaan baik Toba bisa menghasilkan pendapatan daerah, sekaligus membantu peningkatan ekonomi masyarakat adat di sekitar kawasan.

Akhyaruddin mengatakan, Indonesia punya satu geopark Kaldera Batur (Bali). Ada lima yang diinisiasi menjadi geopark dunia, yakni, Raja Empat, Gunung Sewu, Rinjani, Maranginjani, dan Toba.

Dia menyatakan, saat ini fokus menjadikan Toba anggota global geopark network. Namun, Toba harus ditata baik, sekaligus menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan hingga bisa menjadi aset dunia.

Dengan kepedulian terhadap lingkungan, semoga Toba bisa selamat dari kerusakan lebih buruk dan bisa menjadi geopark dunia. Foto: Sapariah Saturi

Dengan kepedulian terhadap lingkungan, semoga Toba bisa selamat dari kerusakan lebih buruk dan bisa menjadi geopark dunia. Kala hutan sekitar Toba terus tergerus, akan berdampak buruk pada danau ini,  Foto: Sapariah Saturi

Akhyaruddin berharap, dengan status geopark dunia nanti, lingkungan Toba bisa lebih terjaga. Jika tidak, danau ini terancam bahkan bisa hilang, atau menjadi lumpur air. Saat ini saja, wisatawan sudah dilarang minum air karena bisa terkena diare.

“Geopark awalnya menonjolkan geologi, ujung-ujungnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Mari kita dukung, paling tidak September 2015 bisa lolos, kalau tidak akhir 2016.”

Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, menyatakan, tujuh kabupaten yang berada di sekitar Toba, perlu perbaikan dengan menjaga kearifan lokal. Sebagai pematik, bisa lewat peninggalan-peninggalan sejarah geologi.

Namun, Mangindar mengakui, selama ini koordinasi masih lemah. Ke depan, katanya, selain pemberdayaan lokal, koordinasi antar pemegang kebijakan perlu ditingkatkan. “Tidak mudah menjalin kebersamaan dengan enam kabupaten lain.”

Secara terpisah Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut mengungkapkan, berdasarkan kunjungan tim advisor GGN ke Toba Agustus lalu, geopark kaldera Toba memenuhi syarat menjadi anggota.

Gatot menyebutkan, infrastruktur dan kelembagaan dan pelestarian lingkungan Toba harus diperkuat. Dengan status geopark ini, kepedulian pelestarian Toba harus makin meningkat.

Hotel dan penginapan di pinggir Toba, sudah cukup banyak. Semoga mereka beroperasi dengan memperhatikan lingkungan, seperti dilakukan Tabo Cottages. Hingga operasi mereka tak makin mengancam Toba. Foto: Sapariah Saturi

Hotel dan penginapan di pinggir Toba, sudah cukup banyak. Semoga mereka beroperasi dengan memperhatikan lingkungan, seperti dilakukan Tabo Cottages. Hingga operasi mereka tak makin mengancam Toba. Foto: Sapariah Saturi

Mencari Solusi Kedaulatan Pangan di Rembug Kendeng

Gunretno menyampaikan sambutan pembuka dalam pelaksanaan Rembug Kendeng untuk Indonesia di Omah Sonokeling, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Gunretno menyampaikan sambutan pembuka dalam pelaksanaan Rembug Kendeng untuk Indonesia di Omah Sonokeling, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Waktu menunjukkan pukul  09.30 WIB, ketika Gunretno berdiri di depan Omah Sonokeling untuk menyambut tamu-tamu penting. Omah — yang berarti rumah dalam bahasa jawa—itu memang dibangun dari kayu pohon Sonokeling.

Dengan mengenakan “ikat jawa” warna biru, berbaju hitam lengan pendek dan bercelana hitam setinggi betis kaki itu, ia memberikan senyum, menyapa dan bersalaman menyambut setiap tamu yang datang.

Tamu datang dari berbagai instansi dan kalangan. Akedemisi, instansi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng Utara dan lainnya.

Ya, pada hari itu, Jumat (03/10/2014), Gunretno sebagai Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) membuat acara “Rembug Kendeng Untuk Indonesia” dengan tema “Menjaga Kedaulatan Pangan Nusantara” di Omah Sonokeling di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Berbagai kalangan dihadirkan agar memberikan masukan bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan dan menjaga Pegunungan Kendeng dari ancaman pembangunan pabrik semen,” kata Gunretno.

Ia mengatakan Jawa adalah pulau terpadat penduduknya, tetapi pemerintah masih ketinggalan dalam merintis luasan lahan untuk pangan. Lahan pertanian terus menyempit oleh industri, namun tidak pernah ada inisiatif untuk membuatnya semakin meluas.

“Persoalan kedaulatan pangan ibarat lapar dan kenyang. Jika kebutuhan pangan cukup maka tidak akan ada kelaparan dan masyarakat selalu kenyang, dan sebaliknya,” ujar Gunretno.

Sedangkan Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), Sadi, yang hadir di Rembug Kendeng mengatakan Indonesia harus berdaulat di bidang pangan, akan tetapi masih impor pangan terutama kedelai. “Kita masih usaha untuk menuju ketahanan pangan,” katanya.

Perlu tiga hal untuk mengukur ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan keamanan. Sadi mengatakan pihaknya sedang mengembangkan pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk ketahanan pangan, baik di desa dan perkotaan, untuk tanaman sayur, buah, umbi-umbian dan lainnya. “Harapannya setiap Desa semakin maju, mencukupi kebutuhan pangan di desanya dan tidak ada lagi impor pangan,” katanya.

Dalam Perda Jateng No. 6/2010 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng tahun 2009-2029, menetapkan luas lahan pertanian dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu (1) kawasan pertanian lahan basah seluas 990.652 hektar, (2) kawasan pertanian lahan kering esluas 955.587 hektar, dan (3) lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.022.571,86 hektar.

Pertanian dan Pertambangan Semen

Pada awal Rembug Kendeng, Gunretno mengatakan masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng hidup berkecukupan dengan bertani. Akan tetapi pembangunan pabrik semen seperti yang terjadi di Blora, Rembang dan Sukolilo, Pati mengancam lahan pertanian dan ruang hidup masyarakat sekitar.

Dia menjelaskan adanya Peraturan Menteri ESDM No.2641 K /40/MEM/2014, tanggal 16 Mei 2014 tentang Bentang Alam Karst Sukolilo seluas menjadi 71,80 kilometer persegi, yang secara tidak langsung menetapkan lokasi pembangunan pabrik semen di Pati.  Karena pada Kepmen ESDM No. 0398/K/40/MEM/2005 luas kawasan karst Sukolilo seluas 118,02 kilometer persegi.

“Ada selisih 46,22 kilometer persegi. Entah kebetulan atau tidak, lokasi pendirian pabrik Semen ada pada lokasi yang selisih atau berkurang itu,” ujar Gunretno.

Goa di Kawasan Pegunugan Kendeng Utara di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Goa di Kawasan Pegunugan Kendeng Utara di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Foto : Tommy Apriando

Padahal melalui surat tertanggal 3 September 2014, JPMMK memberikan masukan kepada tim penyusun AMDAL, yaitu  PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) tentang penolakan pendirian pabrik semen dari warga sekitar.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Jateng, Agus Sriyanto mengatakan prinsip pembangunan harus ada keseimbangan, baik keseimbangan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu kebijakan.

“Hadirnya pabrik semen penting untuk keseimbangan ekonomi. Namun keseimbangan lingkungan juga sangat penting untuk dipertimbangkan,” kata Agus.

Ia mengatakan pendirian pabrik semen seharusnya sudah memperhitungkan dampak lingkungan termasuk teknologi secara biologi, kimia dan fisika untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

“Terkait masalah sosial maka diperlukan hati nurani dengan mengedepankan kearifan lokal di masyarakat,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup, Sugeng Priyanto mengatakan bagaimana pembangunan industri harus meminimalisir dampak lingkungan dan masyarakat harus dilibatkan untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya.

“Kebijakan yang dikeluarkan harus mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak semata kebijakan keluar karena adanya normatif hukum yang memperbolehkannya, namun kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan,” kata Sugeng.

Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jateng, Teguh Dwi Paryono mengatakan ada payung hukum dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.  Sedangkan tata ruang merupakan kebijakan “top down”, sehingga pihaknya mempertanyakan bila ada kesalahan tata ruang di tingkat kabupaten, seperti kawasan karts di Pegunungan Kendeng yang sesuai undang-undang adalah kawasan lindung, digunakan sebagai pertambangan dan pabrik semen.

“Kawasan karst Sukolilo hanya diperbolehkan untuk konservasi dan iptek. Kawasan ini adalah kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional,” kata Teguh.

Ia menambahkan, data dari Kementerian ESDM menyebutkan makin luasnya kawasan karst, sehingga dalam penggunaan kawasan karst, mulai dari perencanaan dan pembuatan AMDAL, masyarakat perlu dilibatkan dan diberitahu. “Perlu pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan. Hal ini dirasakan sangat efektif,” tambahnya.

Lereng pegunungan Kendeng Utara di Sukolilo, Pati, Jateng. Terdapat petilasan (situs budaya), yang bisa terancam hilang jika pertambangan semen tetap dilakukan. Foto : Tommy Apriando

Lereng pegunungan Kendeng Utara di Sukolilo, Pati, Jateng. Terdapat petilasan (situs budaya), yang bisa terancam hilang jika pertambangan semen tetap dilakukan. Foto : Tommy Apriando

Perwakilan warga Rembang, Sukinah, mengatakan mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, termasuk soal AMDAL. “Bertani sudah mencukupi kehidupan kami. Kami sudah sejahtera dengan bertani. Pertambangan Semen akan mengancam sumber air di daerah kami jadi semakin berkurang bahkan hilang,” katanya.

Dia mengharapkan gugatan mereka untuk menolak pertambangan dan pabrik semen ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jateng  bisa dikabulkan hakim. “Kami mohon doanya, kami tidak yakin adanya pertambangan membuat kami sejahtera, yang ada kami semakin sengsara,” kata Sukinah.

Pendapat Akademisi tentang Kendeng

Rindang pepohonan Sonokeling di sekitar Omah Sonokeling dimanfaatkan warga dan tamu yang hadir di Rembug Kendeng untuk berteduh. Tikar berbahan terpal warna biru dibentang dibawah pepohonan sembari mendengarkan pemaparan para pembicara.

Waktu menujukkan pukul 13.05. Beberapa tamu sedang menyantap perjamuan makan siang, sembari berbincang. Tembang-tembang Jawa dimainkan warga sembari sesi diskusi dimulai kembali.

Dosen di Institut Pertanian Bogor Soeryo Adi Wiboyo menjadi moderator pada sesi kedua, mengatakan, masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng yang mempertahankan lahan mereka dari pertambangan bukan tanpa alasan logis. Dampak pertambangan bagi lahan pertanian mengancam mereka.

“Saya sepakat dan mendukung upaya warga menolak pertambangan Semen, dan mempertahankan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan. Selama ini tidak pernah dilakukan upaya memperluas lahan pertanian warga oleh pemerintah, yang ada lahan semakin berkurang,” katanya.

Dia berharap pemerintah tidak terus menerus pro investor, tetapi juga memikirkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. “Buat kebijakan yang lebih memperhatikan lahan pertanian masyarakat,” kata Soeryo.

Sedangkan dokumen ANDAL PT SMS tidak terperinci menjelaskan jumlah produksi semen yang dihasilkan dan dan jumlah kebutuhan batu kapur yang akan di tambang. “Yang tertulis hanya pertambangan selama 55 tahun. Dampak dari pertambangan selama 55 tahun juga tidak dihitung,” katanya.

Pada rembug tersebut, Eko Teguh Paripurno pengajar di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta menyepakati prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan pertambangan di kawasan karst.

Warga menolak pertambangan karena mereka yang akan terdampak pertambangan karena hilangnya sumber air yang mempengaruhi pertanian. “Jika air ditempatkan yang paling tertinggi dan bermanfaat, maka air sama dengan karst. Dimana ada air disana ada kehidupan. Dan dimana ada air yang akan hilang disitu harus kita bela dan pertahankan,” kata ET Paripurno.

Sedangkan kajian oleh Semarang Caver Association (SCA) dan JMPPK, yang didukung Acintyacunyata Speleological Club (ASC) dan Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta pada Oktober 2013 menunjukkan perusakan ekosistem di kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara memicu risiko bencana ekologis banjir dan kekeringan bagi kawasan tersebut.

Kajian itu menunjukkan di lokasi tambang batu gamping ada 25 Goa dan satu ceruk. Di lokasi tanah liat ada dua goa dan satu ceruk. Selain itu, terdapat 30 mata air dan 5 sumur di lokasi gatu gamping, serta 11 mata air di lokasi tanah liat. Puluhan lainnya berada pada jarak kurang dari satu kilometer. Terdapat 5 mata air di barat laut di dalam area IUP PT SMS. Salah satunya adalah mata air Ronggoboyo yang juga sebagai tempat punden untuk upacara adat. Juga ada mata air Sumber Agung, Kali Cilik, dan Kali Gede yang dipergunakan untuk irigasi dengan debit terukur mencapai 303.826,5 liter/detik.

Sistem perpolitikan yang berbiaya mahal berdampak pada eksploitasi sumber daya alam yang meningkat. Industri yang berbahan batu gamping seharusnya tidak diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota, namun diberikan ke pusat, paling tidak di provinsi. Harapannya, kebutuhan industri di provinsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan di provinsi atau di tingkat Pulau.

“Otonomi daerah dan perpolitikan kita menyebabkan adanya ekploitasi besar-besaran,” kata Eko.

Pengajar dari Australia National University (ANU) Amrih Widodo mengatakan, kehidupan masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara dalam hal ini “Samin” tidak bisa dipisahkan dengan alam sekitarnya, apalagi lahan pertanian.

Dia mengutip Cipto Mangunkusumo yang mengatakan samin itu bentuk anarkisme petani, karena tidak mau ikut aturan. Sementara Komunitas Samin mengatakan bahwa hasil pertanian mereka sangat tergantung dari mereka mengelola bumi, alam dan lingkungannya. Keseimbangan mengelola alam dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Samin,” kata Amrih Widodo.

Sedangkan Eko Haryono, pengajar Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada mengatakan, kegiatan investasi berbasis sumber daya alam semakin masif sejak reformasi atau sejak otonomi daerah. Dulu, Batu gamping kewenangannya ada di pemerintah pusat, sekarang kewenangan itu ada di pemerintah daerah.

Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Rembug Kendeng tidak hanya diskusi terkait kedaulatan pangan dan pertambangan, tetapi juga menampilkan kebudayaan dari Sahita Solo, pameran poster dan ritual adat Samin “Lamporan”.

Ritual Lamporan, merupakan bentuk ritual adat Samin menolak hadirnya pabrik semen, agar alam dan pegunungan Kendeng Utara tetap Lestari. Foto : Tommy Apriando

Ritual Lamporan, merupakan bentuk ritual adat Samin menolak hadirnya pabrik semen, agar alam dan pegunungan Kendeng Utara tetap Lestari. Foto : Tommy Apriando

“Ritual Lamporan ini untuk mengusir wabah penyakit/hama. Adapun Pertambangan Semen-lah yang dianggap penyakit. Sehingga, doa kami agar pegunungan kendeng terbebas dari penyakit atau pertambangan semen,” kata Gunretno.

Alissa Wahid putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang hadir dalam Rembug Kendeng kepada Mongabay mengatakan selama ini pembangunan di negeri ini lebih berpihak pada kepentingan kapital atau pemodal dan mengesampingkan kepentingan rakyat. Prinsip keadilan, kejujuran dan kedaulatan rakyat tidak pernah diutamakan. Contohnya saja, jika lahan warga dibeli dengan janji untuk perkebunan, lalu praktiknya dijadikan pertambangan tentu ini adalah bentuk ketidakjujuran.

“Jika kedaulatan rakyat, keadilan dan kejujuran itu dikedepankan maka konflik sosial di masyarakat tidak akan terjadi. Seperti kata Gusdur, tidak aka nada perdamaian tanpa keadilan,” kata Alissa.

Ia menambahkan, dalam aspek pemerintahan yang baik, banyak paradigma yang salah. Pemerintah sebagai penguasa berfikir bahwa sumber daya alam itu sebagai kapital atau keuntungan yang dapat di dapat secara cepat dan besar. Tanpa berfikir pada dampaknya untuk jangka panjang. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu menggunakan berbagai cara termasuk kebohongan, ketidakdilan dan menyampingkan kepentingan rakyat.

Negara ini didirikan untuk kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, kepentingan rakyat diatas segalanya. “Idealnya pemerintah bisa membatalkan semua kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Atau paling tidak menghentikannya sembari melakukan pertemuan berbagai pihak untuk mencari kesimpulan yang adil dan harus mengedepankan kepentingan rakyat,” ujar Alissa Wahid.

Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Gusdur, Bondan Gunawan mengatakan, pemerintah kita dalam mengambil setiap kebijakan mempertimbakan adat istiadat masyarakatnya. Masyarakat di pegunungan Kendeng Utara saat ini mempertahankan adat dan martabat mereka.

Dia menyarankan agar mengkaji upaya penggantian pabrik semen yang melibatkan masyarakat dengan kebijakan agraris, dengan Kendeng sebagai proyek percontohan.

“Jangan menjadikan kekuasaan untuk menghadapi masyarakat. Sampai kapanpun masyarakat akan bertahan dan berjuang hingga titik penghabisan,” kata Bondan Gunawan.

Poster-poster karya seniman Pati, menyampaikan pesan tuntutan warga dan lingkungannya. Foto : Tommy Apriando

Poster-poster karya seniman Pati, menyampaikan pesan tuntutan warga dan lingkungannya. Foto : Tommy Apriando

Pada kesempatan itu, Muhammad Al Amien dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan mengatakan perjuangan warga Kendeng mempertahankan lahan pertaniannya merupakan perjuangan mereka menuntut hak hidup, hak atas lahan dan lingkunganya.

Walhi Sumsel juga sedang berjuang mempertahankan kawasan karst Maros dari pertambangan semen dan marmer. Harapannya nanti bisa dilakukan pertemuan lintas wilayah, yakni daerah-daerah yang kawasan karstnya terancam adanya eksploitasi.

“Mempertahankan hak kita sebagai warga itu adalah wajib. Perjuangan ini bukan untuk saat ini, namun lingkungan yang lestari sampai kedepannya nanti,” ujar Al Amien.

Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi

Buah kopi di batang. Kopi menjadi mata pencarian marga Semende. Foto: Ridzki R. Sigit

Jika melintasi jalan di daerah Semende, Bukit Barisan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang berada di ketinggian 1000-1.600 meter dari permukaan laut, jangan terkejut bertemu dengan hamparan biji kopi di jalan. Jangan ragu melewatinya. Para pemiliknya justru mengharapkan hamparan biji kopi tersebut dilindas roda kendaraan yang lewat. Sebab, roda kendaraan itu akan mengelupaskan kulit biji kopi.

Menjemur biji kopi di atas aspal jalan dinilai lebih cepat mengeringkan, dibandingkan menjemurnya di atas tanah. Tidak heran, saat musim panen kopi, jalan di Semende akan dipenuhi hamparan biji kopi yang baru dipetik dari pohon. Biji kopi yang dijemur di atas tanah akan memakan waktu tiga pekan, yang dijemur di atas aspal jalan waktunya cukup dua pekan.

Biji kopi yang sudah kering dan terkelupas kulitnya, kemudian dicuci dan dijemur selama dua hingga tiga hari atau lebih lama tergantung cuaca. Sebelum dijadikan bubuk, biji kopi itu diongseng di atas kuali hingga berwarna hitam.

Nah, kopi ini cukup dikenal di Sumatera Selatan, beberapa kota di Indonesia, termasuk di Eropa. Sesuai asalnya kopi ini dinamakan “Kopi Semende”.  Kopi Semende memiliki khas dibandingkan kopi robusta lainnya. Aroma yang kuat, kental, tapi tidak terlalu pahit.

“Dulu dari berkebun kopi, warga Semende dikenal sebagai masyarakat yang makmur. Tapi sekarang kehidupan kami miskin. Penghasilan dari berkebun kopi sama sekali tidak seimbang dengan pengeluaran kami,” kata Fahtudin, warga Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, pertengahan September 2014 lalu.

Di masa jayanya, kata Fahtudin, warga Semende mampu menyekolahkan anaknya hingga ke Pulau Jawa, termasuk beberapa kali menunaikan ibadah haji. “Kini kemakmuran itu tinggal cerita.”

Penyebab menurunnya kesejahteraan petani kopi di Semende, selain produksi yang terus menurun karena lahan yang digunakan tidak lagi subur, juga tidak seimbangnya antara pendapatan dari berkebun kopi dengan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dijelaskan Fahtudin dari luasan kebun kopi di Semende sekitar 10 ribu hektar, umumnya ditanam kopi robusta, yang berada di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, dan Semende Darat Tengah, yang hasilnya sekitar 12 ribu ton biji kopi kering per tahun.

Jika dijual dengan harga rata-rata Rp20 ribu per kilogram, warga Semende mendapatkan penghasilan berkisar Rp240 miliar. Angka yang cukup besar. Namun, jika dibagi rata dengan warga Semende yang berjumlah 39.147 jiwa, maka setiap warga Semende mendapatkan pemasukan sekitar Rp500 ribu per bulan.

Umumnya warga Semende tidak ada pendapatan lain, kecuali berkebun kopi. Yang dapat dilakukan warga Semende untuk menambah pendapatan dengan menanam sayuran, mencari ikan, serta bekerja di sawah milik orang lain untuk mendapatkan upah berupa beras. Kondisi inilah yang menempatkan warga Semende sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim.

“Kondisi inilah yang menyebabkan banyak warga Semende melakukan perambahan hutan untuk membuka perkebunan kopi yang baru,” kata Fahtudin.

Mengeringkan kopi secara tradisional. Dikeringkan di jalan. Foto: Rahmadi Rahmad

Sarmanuddin (43), Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Muara Danau, menyatakan bahwa masyarakat Semende memang menggantungkan hidupnya dari kebun kopi. “Meski kondisi sekarang sulit, kami tetap menanam kopi.”

Sarmanuddin sendiri, di atas tanah satu hektar, dalam setahunnya memanen kopi robusta sebanyak satu ton. Uang yang diperolehnya sekitar 20 juta rupiah. “Tapi, itu di atas kertas. Kenyataannya harga sering turun, kalau sudah begitu saya harus putar otak,” tuturnya.

**

Meskipun kopi Semende sudah cukup dikenal, tapi sampai saat ini belum ditemukan outlet kopi Semende di Palembang, Muara Enim, termasuk pula di Kecamatan Semende.

“Itu salah satu contoh lemahnya pemasaran kopi Semende. Tidak heran orang sulit mendapatkan secara khusus kopi Semende. Yang untung ya para pemasar kopi bubuk yang dikemas, yang menggunakan nama Semende atau lainnya,” kata Fahtudin.“Jelasnya warga Semende ini hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku kopi.”

Apa yang harus dilakukan agar pendapatan warga Semende dari kopi meningkat? Selain persoalan pemasaran, juga harus dilakukan berupa pelatihan terhadap para petani.

Pemasaran ini dimulai dari tersedianya pabrik pengemasan kopi bubuk Semende yang dikelola masyarakat, kemudian dibuatkan outlet kopi Semende di sejumlah kota di Indonesia maupun international, serta promosi yang gencar.

“Sedangkan pelatihan terhadap petani ini misalnya soal pembibitan, penanaman, pemupukan, serta perawatan, sehingga volume produksi kopi lebih besar dari sebelumnya, sehingga lahan bukan menjadi persoalan,” ujarnya.

Saat ini, jelas Fahtudin, para petani kopi berkebun dengan cara tradisional. Bibit yang ditanam tanpa dipilih, bibit yang ditanam usianya terkadang baru beberapa bulan, tanpa melakukan pemupukan kandang, perawatan yang lemah, serta penataan kebun yang kurang baik sehingga sering mengalami kekeringan akibat kekurangan pasokan air. Padahal lahan yang digunakan tidak lagi subur, termasuk cuaca atau iklim yang sudah tidak stabil.

“Saya percaya jika para petani kopi di Semende mendapatkan banyak pendidikan soal mengelola perkebunan kopi, produksi kopi di sini akan meningkat,” ujarnya.

Dengan pola berkebun yang berlangsung selama ini, satu hektar kebun menghasilkan biji kopi sekitar 800 kilogram per tahun. Masa puncak, saat pohon kopi berusia tiga hingga empat tahun, biji kopi yang dihasilkan berkisar satu hingga satu setengah ton.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Debu PT Semen Padang Meresahkan Warga

Kepulan asap hitam keluar di salah satu pabrik PT. Semen Padang (27/08/2014), yang berdampak buruk bagi  masyarakat di sekitar pabrik. Foto: Riko Coubut

Kepulan asap hitam keluar di salah satu pabrik PT. Semen Padang (27/08/2014), yang berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar pabrik. Foto: Riko Coubut

Setelah jenuh mencari solusi permasalahan debu akibat aktivitas pabrik PT. Semen Padang di Sumatera Barat (Sumbar), akhirnya pengaduan masyarakat ditanggapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sebanyak 560 warga komplek Home Owner dari RW V, RW VI dan RW VII, Kelurahan Ranah Cubadak, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang melaporkan dugaan pencemaran udara akibat operasional pabrik PT Semen Padang kepada KLH. Laporan ini kemudian direspon oleh KLH dengan menurunkan timnya untuk melakukan verifikasi lapangan di lokasi pabrik selama empat hari pada 25-28 Agustus 2014.

 Permasalahan tersebut dimulai sejak tahun 2010, dimana Warga Ranah Cubadak mengeluhkan pencemaran udara akibat limbah debu yang berasal dari pabrik PT Semen Padang.  Debu semen tersebut mengotori lingkungan pemukiman warga, melekat di atap-atap rumah, dan membuat kualitas udara melebihi baku mutu lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar pabrik.

Debu semen itu juga membuat Ibu-ibu harus menyapu halaman rumah mereka sampai lima kali sehari dan anak-anak tidak bisa bermain di halaman rumah. Jika hujan turun jalanan disekitar komplek menjadi licin, akibatnya sering terjadi kecelakaan dan bahkan telah merenggut nyawa.

Penumpukan debu semen di atap rumah warga juga mempercepat pelapukan atap seng. Pada saat hujan turun, rumah-rumah warga banyak mengalami kebocoran. Rembesan air hujan turut mempercepat lapuknya kayu atap rumah dan rusaknya plafon atau loteng rumah.

Masyarakat menilai sampai saat ini belum ada usaha dari pihak perusahaan untuk memperbaiki mengatasi pencemaran udara akibat debu semennya. Bahkan aktifitas pabrik semakin meresahkan dan intensitas debu cenderung meningkat setiap harinya.

Eko Jamal, Ketua Tim Dampak Debu Perwakilan Warga Ranah Cubadak mengaku telah berkali-kali melaporkan kejadian ini kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang, namun tidak membuahkan hasil.

Dia mengatakan berbagai upaya fasilitasi dalam rangka membuat kesepakatan penyelesaian masalah bersama perusahaan selalu saja isi kesepakatan tersebut tidak dipenuhi perusahaan. “Saat ini kami telah melaporkan kepada pihak kementerian dan berharap kasus ini segera diselesaikan,” kata Eko.

Warga juga pernah mengadukan ke DPRD Kota Padang, kemudian ke Bapedalda Sumatera Barat, yang tidak ditanggapi dengan serius. Akhirnya pada awal 2014, warga mengadukan ke

lembaga Ombusdman dan mendapatkan tanggapan serius dari lembaga tersebut dengan ditindaklanjuti oleh Bapedalda Sumbar, yang membentuk tim yang diperkuat SK dari Gubernur Sumbar.

Uslaini, Direktur Eksekutif WALHI Sumbar Barat dalam jumpa persnya di Kantor Walhi Sumbar di Padang, pada Jumat (03/10/2014) kemarin mengatakan pihaknya membantu terpenuhinya hak warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dengan mendorong percepatan penyelesaian kasus tersebut. “Melalui kasus ini semestinya perusahaan berbenah dan meningkatkan efektifitas kinerjanya agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat kedepan,” katanya.

Perwakilan Warga Ranah Cubadak dalam jumpa pers di Kantor Walhi Sumbar di Padang, pada Jumat (04/10/2014) tentang dampak buruk debu PT Semen Padang. Foto : Riko Coubout

Perwakilan Warga Ranah Cubadak dalam jumpa pers di Kantor Walhi Sumbar di Padang, pada Jumat (04/10/2014) tentang dampak buruk debu PT Semen Padang. Foto : Riko Coubout

Uslaini menjelaskan KLH bakal menggelar mediasi pada 7-9 Oktober 2014 di Jakarta, antara warga dengan perusahaan. “Kita berharap pertemuan ini menjadi langkah positif PT. Semen Padang dalam menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan dan masyarakat terkena dampak sehingga kedepan tidak menjadi persoalan lagi, tambahnya,” katanya.

Kurangi Debu Semen

Dari laman PT Semen Padang Indonesia, disebutkan perusahaan tersebut berkomitmen untuk emisi debunya menjadi 40 mg/Nm kubik atau di bawah baku mutu emisi maksimum yang ditetapkan KLH No.13 Tahun 1995  sebesar 80 mg/Nm3.

Komitmen itu ditunjukkan PT Semen Padang dengan melakukan overhaul pabrik Indarung IV dengan alokasi dana total Rp64,6 miliar, dan Rp33 miliar lebih diantaranya untuk perbaikan Electo Static Presiptator (ESP).

“Overhaul Pabrik Indarung IV ini selain bertujuan untuk peningkatan operasional pabrik juga mempunyai peran penting dalam meminimalkan emisi debu dan target pencapaian green proper (proper hijau),” kata Direktur Utama PT Semen Padang Munadi Arifin,  pada kick off  Overhaul Pabrik Indarung IV, Senin (07/05/2012).

PT. Semen Padang memiliki lima pabrik semen, yaitu pabrik Indarung I-V dan saat ini tengah membangun pabrik indarung VI dilokasinya. Permasalahan debu semen padang sudah menjadi perbincangan yang hangat di kecamatan lubuk kilangan, namun tidak semua laporan-laporan masyarakat ditanggapi oleh perusahaan.

Warga Palembang Inginkan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Dihukum Berat

Kabut asap menyelimuti Kota Palembang hampir sepanjang September. Warga Palembang berharap, pelaku pembakaran hutan dan lahan dihukum berat. Foto: Muhammad Ikhsan

Hampir sepanjang September, dari subuh hingga tengah malam, Palembang diselimuti kabut asap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) bekerja keras mengatasi darurat kabut asap. Bahkan, Wakil Presiden Boediono telah memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 23 September 2014 lalu, di Palembang. Namun, kabut asap belum sirna juga di Palembang.

Meskipun belum ada data resmi dari pemerintah mengenai jumlah warga Palembang yang terganggu kesehatannya akibat kabut asap, namun kabut asap sudah mengganggu jadwal transportasi air, udara, dan waktu belajar sekolah.

Apa pandangan warga Palembang mengenai kabut asap ini?

Rhenny Fitria, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Indonesia (STIFI) Palembang, Selasa (30/09/2014), berpendapat banyak kerugian yang dialami masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya Palembang, terkait kabut asap ini. Dia berharap aparat keamanan menangkap dan memberi hukuman yang setimpal kepada pihak yang bertanggung jawab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap.

“Siapa pun pelakunya yang telah mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, baik itu perusahaan atau perorangan harus diadili dan dimintai pertanggungjawabannya. Pemerintah harus tegas dan berani mengambil tindakan. Persoalan asap ini kan terjadi hampir setiap tahun, banyak kerugian yang diterima masyarakat. Misalnya kesehatan terganggu, lingkungan rusak, penerbangan tertunda, dan aktivitas ekonomi terhambat. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” katanya.

Dia bersama teman sekampusnya membagikan masker kepada pengguna jalan sebanyak 1.000 lembar, sepekan lalu. “Kita bagikan 1.000 masker kepada masyarakat di jalan-jalan utama Kota Palembang sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan kabut asap yang terjadi di Sumsel saat ini. Kita pun menghimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan,” katanya.

Anggun, warga Kenten Palembang, yang mengaku mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat kabut asap, meminta aparat hukum memberikan ganjaran terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. “Ini kan kejahatan, banyak masyarakat yang dirugikan. Pelakunya harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya,” katanya.

Sementara Sobirin, pegawai sebuah perusahaan di Jalan Angkatan 45 Palembang, mengatakan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan lahan. “Pemerintah bertanggung jawab melindungi hutan dan lahan di Sumsel dari kebakaran. Perusahaan perkebunan harus diberi sanksi tegas jika terbukti melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Perusahaan jangan berpikir ekonomi saja, tetapi harus memikirkan juga persoalan lingkungan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran,” ujarnya.

Mardian, supir angkutan kota jurusan Perumnas-Pasar Kuto Palembang, beropini jika kebakaran hutan dan lahan di Sumsel memang sengaja dilakukan untuk tujuan meraih keuntungan. Sebab peristiwa kebakaran ini terjadi setiap tahun, terutama saat kemarau.

“Di dusun kami di Komering (Kabupaten Ogan Komering Ulu) memang ada yang cerita, kalau preman disana dibayar perusahaan untuk mengajak remaja pengangguran bakar lahan perusahaan. Entah berapa dibayarnya, tapi kalau adikku, kularang ikut,” katanya.

Mardian melarang adiknya ikut membakar lahan karena perbuatan tersebut adalah tindakan kriminal. “Saya pesan sama saudara-saudara di dusun, jangan mau dibodohi perusahaan. Kalau ada apa-apa kalian yang dipenjara, padahal yang punya lahan dan yang paling bertanggung jawab adalah pihak perusahaan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumsel telah menangkap dan memproses sejumlah karyawan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan, yang menyebabkan menebalnya kabut asap di beberapa wilayah di Sumsel. Bahkan mereka pun tengah mengembangkan tanggung jawab persoalan tersebut kepada pihak perusahaan.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Foto: Konser Svara Bumi, Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Ada SID, Navicula sampai Iwan Fals

Kehadiran Iwan Fals dalam Konser Svara Bumi, guna mendukung tolak reklamasi Teluk Benoa di Jakarta, Selasa (30/9/14). Foto: Sapariah SaturiKehadiran Iwan Fals sebagai tamu spesial dalam Konser Svara Bumi, guna mendukung tolak reklamasi Teluk Benoa di Jakarta, Selasa (30/9/14). Foto: Sapariah Saturi

“Aku mendengar suara…Jerit makhluk terluka. Luka, luka…Hidupnya…Luka. Orang memanah rembulan. Burung sirna sarangnya. Sirna, sirna…Hidup redup. Alam semesta. Luka. Banyak orang. Hilang nafkahnya. Aku bernyanyi. Menjadi saksi. Banyak orang… Dirampas haknya. Aku bernyanyi. Menjadi saksi.”

Begitu bait lagu Kesaksian dari Iwan Fals,  yang dia bawakan kala Konser Svara Bumi, Bali Tolak Reklamasi di Rolling Stone, Jakarta, Selasa (30/9/14). Lagu itu, senada dengan ancaman dampak yang akan timbul kala reklamasi Teluk Benoa, di Bali terjadi. Alam terluka, keragaman hayati rusak. Kawasan konservasi tergadai. Wargapun mengalami derita dan ancaman bencana dan kehilangan nafkah karena ruang hidup hilang berganti kuasa pengusaha.

Malam itu, Iwan Fals hadir sebagai tamu istimewa dalam konser Svara Bumi. Usai lagu-lagu dengan hentakan musik cadas dari  Seringai, penonton  sempat dibuat penasaran oleh MC Arie Dagienkz dan Soleh Salihun,  yang mengumumkan akan ada tamu istimewa. Penonton menanti.

Konser ditutip dengan penampilan Superman Is Dead, dengan lagu-lagu kritisnya. Foto: Sapariah Saturi

Konser ditutup dengan penampilan Superman Is Dead, dengan lagu-lagu kritisnya. Foto: Sapariah Saturi

Tepuk riuh dan teriakan sorak sorai penonton pecah kala yang hadir ternyata Iwan Fals. Bongkar, Hio, Seperti Matahari, Menangis Embun Pagi sampai Kesaksian tambah menyemangati perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa ini.

Penghujung konser, ditutup Superman IS Dead. Jerinx, Bobby dan Eka membawakan lagu-lagu bernada kritis tentang pentingnya melindungi lingkungan, seperti Teluk Benoa. “Para OutSIDErs dan Lady Roses siapppp?” Begitu teriak MC. Gerak penonton pun mulai tak terhenti.  Bulan Ksatria, Kuta Rock City, Sunset di Tanah Anarki, Saint of My Life, dan Jadilah Legenda menjadi ‘mesin pembakar’ dari SID menjelang tengah malam itu. Bali Tolak Reklamasi, menjadi lagu wajib yang menutup konser.

Penonton membludak di Konser Svara Bumi, hingga membuat Jerink, suhu DID (bertopi) turun tangan mengatur posisi penonton. Foto: Sapariah Saturi

Pengunjung membludak di Konser Svara Bumi, hingga membuat Jerinx, suhu SID (bertopi) turun tangan mengatur posisi penonton. Foto: Sapariah Saturi

“Bali itu tempat main kita, rumah kita. Bayangkan kalau tempat mainmu, rumahmu, rumah nenekmu dihancurkan?” Teriak Jerinx.

Navicula hadir di sesi awal,  dengan mengingatkan penguasa yang berusaha merusak keindahan Bali lewat lagu-lagu Orang Hutan, Mafia Hukum, Karena Kita Bukan Mesin dan Metropolutan. Lalu, disusul Cinta Ramlan, Djenar Maesa Ayu dan Melanie Subono, dan Olga Lidya. Tampil juga Nostress, dan Kill the DJ. Para musisi dan pengisi acara semua memakai kaos Bali Tolak Reklamasi.

Penonton berjubel. Sekitar 2.000-an orang memadati Rolling Stone. MC beberapa kali meminta penonton bergeser agar yang baru datang bisa masuk. Suhu, SID, Jerixpun harus turun tangan mengatur posisi penonton.

Olga Lidya, membawakan puisi dari Sapardi Djoko Damono kala Konser Svara Bumi. Foto: Sapariah Saturi

Olga Lidya, membawakan puisi dari Sapardi Djoko Damono kala Konser Svara Bumi. Foto: Sapariah Saturi

Perlawanan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, bergulir sejak awal. Penolakan tambah kuat, kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum lama ini menerbitkan peraturan presiden yang membuka peluang rencana itu berjalan mulus. Kini, mereka mendesak Presiden terpilih Joko Widodo, membatalkan aturan itu. Kekhawatiran muncul karena banyak faktor, antara lain, bencana banjir, longsor sampai abrasi pantai mengancam masyarakat sekitar; kawasan konservasi terancam; dan usaha pariwisata skala kecil warga sekitar terancam tutup.

Solidaritas berbagai elemen masyarakat, dari petani, nelayan, pekerja wisata sampai seniman dan musisi membentuk Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) guna memperkuat penolakan ini. SID dan Navicula, Walhi Bali, menjadi bagian dari itu. Dalam setiap konser di berbagai daerah, SID tak lupa menyuarakan seruan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Cinta Ramlan, membawakan beberapa lagu menyuarakan tentang alam,  termasuk  Teluk Benoa. Foto: Sapariah Saturi

Cinta Ramlan, membawakan beberapa lagu menyuarakan tentang alam, termasuk Teluk Benoa. Foto: Sapariah Saturi

Tepuk riuh dan teriakan sorak sorai penonton pecah kala yang hadir ternyata Iwan Fals. Bongkar, Hio, Seperti Matahari, Menangis Embun Pagi sampai Kesaksian tambah menyemangati perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa ini. Foto: Sapariah Saturi

Tepuk riuh dan teriakan sorak sorai penonton pecah kala yang hadir ternyata Iwan Fals. Bongkar, Hio, Seperti Matahari, Menangis Embun Pagi sampai Kesaksian tambah menyemangati perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa ini. Foto: Sapariah Saturi

Menalie Subono, juga tampil dalam Konser Svara Bumi, mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Foto: Sapariah Saturi

Melanie Subono, juga tampil dalam Konser Svara Bumi, mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Foto: Sapariah Saturi

Cinta Ramlan dan Djena Maesa Ayu, kala tampil dalam Konser Svara Bumi, buat mendukung tolak reklamasi Teluk Benoa, Bali di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Cinta Ramlan dan Djenar Maesa Ayu, kala tampil dalam Konser Svara Bumi, buat mendukung tolak reklamasi Teluk Benoa, Bali di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi