Lingkungan Hidup

Yuk, Beraktivitas Positif di Bulan Ramadan lewat Aksi Bersih Sampah Hingga Tanam Mangrove

Relawan membersihkan sampah di Pantai Panjang Bengkulu.  Foto: Walhi Bengkulu

Relawan membersihkan sampah di Pantai Panjang Bengkulu. Foto: Feri Vandalis

Minggu pagi (06/07/2014) sekitar pukul 05.30, terlihat sekitar 20-an anak muda mengenakan pakaian olahraga berangkat ke Pantai Panjang di kota Bengkulu.  Setelah berolahraga sebentar, mereka pun memungut sampah yang berserakan di pantai kebanggaan warga kota Bengkulu yang terbentang sepanjang 7 km, yang setiap harinya ramai dikunjungi wisatawan itu.

Setelah beristirahat, sekitar pukul 08.00, anak muda yang terdiri pelajar dan mahasiswa itu sampai di Pantai Jakat di Desa Pondok Besi. Di pantai ini, selain memunguti sampah, mereka pun melanjutkan kegiatan berupa penanaman mangrove di pantai yang kondisi kritisnya sepanjang 3 kilometer.

Meskipun saat itu sedang  dalam bulan puasa ramadan, mereka tetap semangat melakukan kegiatan bersih dan tanam mangrove ini. Apa yang melandasi mereka melakukan kegiatan tersebut?

“Kami prihatin dengan kondisi pantai dan kami mencoba memperbaikinya. Caranya kegiatan memungut sampah dan penanaman mangrove atau pohon ketaping setiap minggu,” jelas kata Feri Vandalis, selaku koordinator kegiatan tersebut.

“Kami lakukan kegiatan ini sejak awal Mei 2014 lalu. Tim yang turun bergantian. Setiap minggu yang turun berkisar 20-25 orang. Syukurlah, sekitar empat minggu lagi, Pantai Jakat ini mungkin sudah seluruhnya kami tanami mangrove atau bibit ketaping.”

Dijelaskan Feri, kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu bukan hanya terjadi di wilayah pegunungan. Wilayah pesisir, yakni pantainya sepanjang 525 kilometer, yang menghadap Samudera Hindia, juga mengalami kerusakan. Pantai terus tergerus abrasi.

Garis pantai yang melalui lima kabupaten; Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Kaur, Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu, diperkirakan mengalami abrasi berkisar 2-3 meter per tahun. Ini dikarenakan sebagian besar pantai tidak lagi ditumbuhi mangrove atau pohon ketaping yang selama ini berfungsi sebagai penahan abrasi. “Data kerusakan masih kita kumpulkan, dugaan sementara kami kerusakan mencapai 70 persen,” kata Feri.

 

Jaringan Aksi dari Para Relawan dan Forum Peduli Lingkungan

Awalnya, pada akhir April 2014 lalu, aktivis Walhi Bengkulu berdiskusi bersama sejumlah lembaga seperti Cahaya Perempuan, WCC Bengkulu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Bengkulu. Kemudian beberapa jaringan mahasiswa pencinta alam, serta komunitas pemuda peduli lingkungan hidup seperti Komunitas Mangrove Bengkulu dan Komunitas Puspa Langka Bengkulu. Mereka mendiskusikan mengenai kondisi pantai di Bengkulu yang sudah memprihatinkan.

Dari diskusi tersebut, disepakatilah sebuah perkumpulan yang bernama”Sahabat Walhi Daerah Bengkulu”, yang berisi anak muda di Bengkulu. Tersusunlah program kerja yang terkait dengan persoalan pantai di Bengkulu. Agenda kerjanya melakukan pemungutan sampah dan penanaman mangrove dan ketaping. Wilayah kerja yang pertama di kota Bengkulu.

Kegiatan awal dilakukan pada Kamis (1 Mei 2014) sore, berupa pencarian bibit mangrove di Taman Wisata Alam Pantai Panjang. Minggu (4 Mei 2014) sekitar pukul 05.30 dilakukan penanaman mangrove yang pertama.

Pada kegiatan minggu ketiga, pada 18 Mei 2014, saat bersih-bersih Pantai Tapak Paderi dan Pantai Jakat, mereka kedatangan tamu dari Amerika Serikat yakni Jeff Conant dari Friends Of The Earts (FOE) dan Brihannala Morgan dari RAN (Rainforest Action Network) USA. Mereka ikut terlibat dalam kegiatan Sahabat Walhi Bengkulu bersih-bersih pantai dan menanam mangrove dan ketaping.

“Saat ini anggota kita mencapai 150 orang. Kegiatan masih terfokus di kota Bengkulu. Kita targetnya di lima kabupaten yang berada di pesisir Bengkulu memiliki anggota, yang mana setiap minggu melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove dan ketaping,” kata Feri.

Salah satu hambatan dalam kegiatan ini, yakni lambannya melakukan sosialisasi kepada generasi muda di Bengkulu. “Maklum kita masih menggunakan dana pribadi. Sosialisasi maupun pertemuan tentunya membutuhkan biaya. Soal bibit mangrove dan ketaping saat ini masih mudah didapatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Feri, mereka berharap pemerintah Bengkulu mengeluarkan satu kebijakan untuk penyelamatan pesisir barat Sumatera. “Termasuk pula upaya bersama lintas provinsi di Sumatera. Dari pemerintah Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, untuk mengatasi abrasi di sepanjang pesisir barat ini,” ujarnya.

Dua Warga Kriminalisasi Konflik Sawit Disidang Tanpa Pengacara

Masalah pengembangan kebun sawit terjadi di berbagai negara, dari membabat hutan sampai pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Foto: Sapariah Saturi

Masalah pengembangan kebun sawit terjadi di berbagai negara, dari membabat hutan sampai pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Foto: Sapariah Saturi

Yohanes Singkul dan Anyun, digiring dari ruang tahanan Pengadilan Negeri Pontianak. Seorang jaksa dan seorang petugas kepolisian mengapit pria paruh baya tersebut.Keduanya mengenakan baju kemeja tahanan berwarna putih dari bahan katun. Di dada kanan terbordir dengan benang kuning keemasan tulisan ‘Rutan Pontianak’. Dua terdakwa kasus kriminalisasi akibat konflik lahan sawit tersebut, sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB. Mereka menjalani sidang kedua, dengan jeratan hukum tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan.

Wajah kedua warga tersebut agak cerah. Pasalnya, pada persidangan kedua tersebut, sanak keluarga mereka dan simpatisan, yang tak lain juga warga Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Mahasiswa Kabupaten Ketapang juga mengawal jalannya persidangan pada Selasa (08/07/2014) pagi.

Polda Kalbar telah menyerahkan kasus Singkul dan Anyun kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar pada Rabu (11/06/ 2014). Secara normatif, tempat kejadian perkara (locus delicti) kasus ini sebenarnya di Ketapang, namun disidangkan di PN Pontianak karena penangkapan pada 5 Mei 2014 dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar. Pejabat Direskrimum saat itu, Kombes Polisi Rudi Hartono, menyatakan pengambilan paksa dilakukan karena surat panggilan terdahulu yang dilayangkan tidak mendapat jawaban.

Yohanes Singkul dan Anyun disangkakan melakukan tindak penganiayaan dan membawa senjata tajam saat terjadi insiden kericuhan di kantor perusahaan kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP)/PT. First Resources (FR) pada 26 Oktober 2013

Pangkal permasalahan dari kriminalisasi warga ini, adalah konflik lahan antara masyarakat Desa Batu Daya dengan PT Swadaya Mukti Prakarsa, anak perusahaan dari PT Firs Resources yang berinduk di Singapura. Warga menuntut 1088,33 ha hutan kelola masyarakat, yang ikut dilepaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang selaku pemberi izin konsesi kepada perusahaan.

Persidangan pertama ternyata sudah digelar pada 2 Juli 2014 lalu.Singkul dan Anyun yang polos, kebingungan dengan langkah hukum selanjutnya untuk pembelaan dirinya. Ketika surat pemberitahuan jadwal persidangan diberikan, keduanya pasrah saja. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum; Egi Pradana membacaan dakwaan terhadap keduanya, tanpa didampingi penasihat hukum.

Pada sidang kedua yang digelar Selasa, 8 Juli 2014, di Pengadilan Negeri Pontianak, tim penasehat hukum, Sulistiono dan Syahri, menyayangkan hal tersebut. “Jaksa tidak pernah memberitahu kepada terkait jadwal persidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap dua terdakwa tanpa didampingi pengacara,” kata Sulistiono.Sehingga hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, pada sidang pertama tersebut diabaikan. Penasehat Hukum mempertanyakan pengabaian hak terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Padahal dua terdakwa, saat menjadi tersangka sudah memberikan pernyataan memberikan kuasa hukum kepada tim dari Gerakan Bantuan Hukum Rakyat Kalimantan Barat. Terlebih, kata Sulistiono, kasus ini juga sudah diekspose oleh berbagai media.GBHR Kalbar merupakan aliansi pengacara yang memberikan bantuan hukum secara gratis, atau Pro Bono Law.“Kami minta penundaan untuk menyampaikan eksepsi, karena sangat esensial sekali substansial dalam penyampaian eksepsi tersebut,” ungkapnya.

Hingga saat ini, lanjut Sulistiono, kedua terdakwa tidak mendapatkan penangguhan penahanan. Padahal beberapa LSM menjamin dua terdakwa tersebut akan kooperatif. Walau demikian, kedua terdakwa menyatakan siap memperjuangkan hak-hak mereka sebagai rakyat, meskipun berada dalam tahanan.

Syahri menambahkan, keberadaan persidangan di Kota Pontianak sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri.Terutama bagi saksi-saksi yang kebanyakan berdomisili di Kabupaten Ketapang. Sementara, saksi-saksi kebanyakan merupakan warga yang pekerjaannya adalah petani.

Majelis hakim yang  memimpin sidang, diketuai Sri Wanti Warni, didampingi Erwin Djong dan Syofia sebagai hakim anggota, mengabulkan penundaan penyampaian eksepsi dari penasihat hukum. Sidang pun ditunda hingga pekan depan.

Namun, dalam persidangan Wanti menolak bahwa ada pengabaian hak terdakwa. “Dalam persidangan, saya sudah tanyakan kepada dua tersangka, apakah didampingi kuasa hukum atau tidak.Terdakwa menyatakan tidak ada.Kami sudah membuka ruang untuk itu,” ungkap Sri.

Dia juga menyatakan, tidak ada kewajiban dari JPU untuk memberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa mengenai jadwal persidangan. Namun, hakim mengabulkan penundaan eksepsi tersebut. “Penasihat hukum mempunyai hak untuk menyusun eksepsi, berhubung dakwaan baru diterima mereka tidak lama sebelum persidangan,” kata Sri.

Usung Petisi

Hendrikus Adam, dari Wahana Lingkungan Hidup Kalbar menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengusung petisi online  ( http://www.change.org/id/petisi/pak-kapolda-kalbar-bebaskan-yohanes-singkul-anyun-warga-korban-kriminalisasi-hadirnya-perusahaan-pt-swadaya-mukti-prakarsa-pt-first-resources )untuk pembebasan kedua warga Desa Batu Daya tersebut. “Petisi atau permohonan resmi itu diajukan untuk Kepala Polda Kalbar,” kata Adam. Hingga saat ini sudah lebih dari 200 tandatangan dukungan yang dihimpun, sejak digalang tanggal 24 Mei lalu.

Adam mengatakan, telah terjadi tragedi kemanusiaan dan ketidakadilan yang menyebabkan kriminalisasi atas dua warga Batu Daya.“Pihak Polda Kalbar maupun pihak penegak hukum lainnya sedianya dapat memberikan keadilan dengan membebaskan warga dimaksud,” katanya.Petisi tersebut ditujukan kepada Kapolri, Kapolda Kalbar, Bupati Ketapang dan Komnas HAM.

Isi petisi tersebut, yakni meminta Kapolda Kalbar membebaskan Yohanes Singkul dan Anyun mengingat keduanya merupakan tulang punggung keluarga.Kemudian, mendesak institusi kepolisian sungguh-sungguh menjadi pengayom, pelindung dan pelayan rakyat yang profesional serta tidak menjadi alat korporasi untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat.

 

PLTU Batang tertunda lagi, Greenpeace dan warga harap segera dibatalkan

Aksi ratusan warga menuntut agar PLTU Batang, Jawa Tengah di batalkan. Foto : Tommy Apriando

Aksi ratusan warga menuntut agar PLTU Batang, Jawa Tengah di batalkan. Foto : Tommy Apriando

Roidi warga penolak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dari Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, senang mendengar kabar bahwa pembangunan salah satu dari mega proyek yang diklaim sebagai PLTU terbesar se-Asia Tenggara akhirnya ditunda kembali oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI).

“Kami senang mendengarnya, namun harapan kami tetap tegas menolak PLTU Batang dan segera dibatalkan pembangunannya,” kata Roidi kepada Mongabay.

Penundaan ini adalah yang ketiga kalinya, setelah tahun 2011 dan 2013. Roidi menambahkan, sejak adanya rencana pembangunan PLTU Batang, warga dibeberapa desa yang menolak pembangunan PLTU merasa terancam dan hidup dalam keresahan. Di intimidasi, diteror, kriminalisasi, ditembaki polisi, dipukuli bahkan lahan-lahan pertanian juga terancam hilang karena ada pemaksaan agar dibeli oleh BPI.

Saat ini masih banyak calo-calo tanah yang menawarkan membeli tanah kepada warga yang menolak lahannya dijual.  Dua warga yaitu Carman dan Cahyadi saat ini dipenjara dengan alasan yang yang dicari-cari oleh warga yang pro pembanguan PLTU, dan saat ini berada di Lapas Rowobelang, Batang.

“Sejauh ini kami melihat pihak BPI sudah menyerah, artinya tinggal keputusan pemerintah pusat untuk melanjutkan atau tidaknya. Semoga PLTU Batang dibatalkan sehingga warga bisa tenang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari,” tambah Roidi.

Dalam siaran persnya, BPI menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa mengumumkan keadaan “force majeure” dikarenakan sebagai kecil pemilik lahan yang tersisa tetap bersikeras dan secara tidak masuk akal menolak menjual lahannya tanpa alasan yang jelas dan wajar.

Selain itu, BPI menambahkan bahwa pihak perusahaan akan tetap berupaya se-maksimal mungkin untuk menyelesaikan komitmen pembebasan lahan untuk kemudian dibangun oleh kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction), dan segera dilaksanakan pembangunan PLTU sehingga listriknya dapat dipasok kepada PLN. Oleh karenanya, untuk menghindari konflik sosial yang berkepanjangan, BPI meminta bantuan Pemerintah karena kondisi saat ini sudah berada diluar kemampuan swasta untuk menyelesaikan.

Devindra Ratzarwin selaku sekretaris perusahaan PT Adaro Energy Tbk, seperti dikutip dari energytoday.com mengatakan, “dengan pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah kami berharap penundaan proyek ini bisa cepat dilanjutkan demi kepentingan masyarakat di Jawa Tengah. Khususnya dan demi menjaga iklim usaha yang positif secara nasional,” ujar Devindra, Senin (07/07).

Peta PLTU Batang, Jawa Tengah

Peta PLTU Batang, Jawa Tengah

BPI  yang 34 persen sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Power (Adaro) yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk, mengumumkan penundaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah. Setelah sebelumnya perseroan mengirimkan surat kepada pemangku kepentingan terkait, khususnya PLN dan kepada kontraktor EPC.

Pemerintah Pusat, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, sebelumnya sudah mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Hal ini mengingat proyek PLTU di Jawa Tengah yang bernilai USD4 milyar atau sekitar Rp46,42 triliun ini sangat strategis untuk memenuhi dan mengantisipasi kekurangan kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa Tengah.

Proyek ini adalah hasil dari kerjasama Pemerintah dan Swasta yang dimulai pada tanggal 6 Oktober 2011 dimana BPI mengumumkan penandatanganan kontrak pembelian listrik jangka panjang antara konsorsium BPI dengan PLN. Perjanjian tersebut (Long Term Power Purchase Agreement – PPA) menyatakan bahwa BPI akan membangun PLTU Jateng dengan kapasitas 2,000 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik PLN selama 25 tahun ke depan. PLTU Jateng ini dibangun di atas lahan seluas 226 hektar dimana BPI sudah membebaskan 197 hektar lahan atau 85% dari seluruh lahan yang dibutuhkan.

Menanggapi terkait penundaan PLTU Batang untuk ketiga kalinya, Arif Fiyanto, juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia kepada Mongabay mengatakan, alasan Adaro yang mengatakan bahwa warga alasan warga yang menolak melepas lahan mereka tanpa alasan yang jelas, wajar dan tidak masuk akal adalah suatu hal yang salah. Warga mempertahankan lahan mereka karena lahan tersebut sebagai ruang hidup dan tempat mereka memenuhi kebutuhan hidup yakni bertani, berkebun, dan beternak.

Jika kemudian BPI meminta bantuan pemerintah untuk membebaskan lahan itu artinya bisa jadi BPI tidak sungguh-sungguh dalam melakukan kerja sama pembangunan PLTU Batang. Jika kita mau lihat kebelakang mulai dari persetujuan AMDAL yang kilat, represi yang dilakukan oleh polisi dan TNI selama ini, kriminalisasi tujuh warga Batang, bahkan ancaman yang terus dirasakan warga sampai saat ini seharusnya sudah menjadi bukti pemerintah sudah mendukung pihak BPI.

“Adanya penundaan lagi ini artinya jika sampai Oktober 2014 nanti tidak kunjung dilakukan pembangunan PLTU Batang, maka seharusnya bagian dari proyek MP3EI ini harus batal,” kata Arif Fiyanto.

Arif menambahkan, ditahun politik ini siapapun pemimpin (presiden dan wakil presiden) kedepannya harus mematuhi peraturan dan kesepakatan bahwa tenggat watktu untuk financial closing pada 6 Oktober 2014. Artinya jika sampai tenggat waktu yang disepakati perusahaan tidak bisa atau gagal melakukan pembebasan lahan dan tidak kunjung dilakukan pembangunan PLTU Batang maka otomatis proyek PLTU Batang harus dibatalkan.

Penundaan ini bukanlah solusi, sudah bertahun-tahun ditunda. Jika alasannya krisis listrik, pemerintah bisa menggunakan energi terbarukan untuk kedepannya, sehingga krisis energi yang ditakutkan pemerintah tidak akan terjadi.

“Krisis energi itu hanya semacam propaganda pemerintah saja, bahwa jika PLTU Batang tidak bangun maka akan ada krisis energi ditahun 2018. Itu hanya justifikasi pemerintah semata. Kan banyak solusi dengan energi terbarukan, dari pada PLTU yang bersumber dari energi fosil (batubara),” tambah Arif.

Fakta-Fakta seputar PLTU Batang

Greepeace Indonesia punya data dan fakta-fakta terkait PLTU Batang. Arif Fiyanto dari Greenpeace Indonesia memaparkan, PLTU Batubara Batang  diklaim akan menjadi PLTU Terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 Megawatt. Pemerintah menunjuk PT. Bhimasena Power Indonesia sebagai pihak yang akan membangun PLTU Batang. PT. BPI merupakan konsorsium yang terdiri dari 3 perusahaan, antara lain PT. Adaro Power, J-Power, Itochu Corp.

Denah PLTU Batang

Denah PLTU Batang

Proyek raksasa ini akan dibangun di  lahan seluas 226 hektare, memangsa lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan perkebunan melati seluas 20 hektar, serta sawah tadah hujan. PLTU ini akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang. Salah satu perairan paling kaya ikan di pantai utara Jawa.

Batubara adalah bahan bakar fosil terkotor di dunia, mengemisi 29 persen lebih banyak karbon per unit energi dibandingkan minyak, dan 80 persen lebih banyak dari gas. Secara global batubara berkontribusi  terhadap lebih dari 65 persen emisi karbondioksida penyebab terbesar perubahan iklim.

PLTU Batubara adalah salah satu penyebab terbesar polusi udara di berbagai negara termasuk Indonesia. PLTU Batubara melepaskan polutan-polutan yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Polutan Berbahaya yang dilepaskan dari pembakaran batubara di PLTU antara lain SO2, NO, CO, PM 2.5, Mercury, Arsenic, Lead dan lainnya.

Polutan-polutan berbahaya yang dilepaskan PLTU Batubara menyebabkan masalah kesehatan berat bagi warga yang tinggal di sekitar PLTU. SOx, NOx, PM 2.5 menyebabkan berbagai penyakit terkait pernapasan, mulai dari asthma akut, bronchitis, sampai radang paru-paru hitam. Mercury adalah logam berat sangat berbahaya, menyebabkan kerusakan otak berat pada janin, kelainan mental,dan pemicu kanker.

PLTU Batang mengklaim akan menggunakan teknologi USC (Ultra Super Critical). Menurut perhitungan Greenpeace, jika tetap dipaksakan dibangun maka PLTU Batang akan melepaskan emisi karbon sebesar 10,8 Juta ton pertahun. PLTU Batang akan melepaskan Sox sebesar 16200 ton pertahun, Nox sebesar 20200 pertahun, PM 2.5 sebesar 610 ton pertahun. PLTU Batang juga akan melepaskan emisi mercury sekitar 220 kilogram pertahun.

Bupati Mandailing Natal Copot Kadis Kehutanan dan Perkebunan. Ada Apa?

Penebangan hutan dengan  membakar untuk alih fungsi menjadi perkebunan sawit dan karet, menjadi faktor terbesar perusakan. Foto: Ayat S Karokaro

Penebangan hutan dengan membakar untuk alih fungsi menjadi perkebunan sawit dan karet, menjadi faktor terbesar perusakan. Foto: Ayat S Karokaro

Hasil pemantauan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menemukan kerusakan hutan mencapai 391 hektar lebih di wilayah pantai barat kabupaten pemekaran itu.

Menurut Plt Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, kerusakan diduga praktik illegal logging, dan tidak ada tindakan tegas Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten itu. Diduga kuat terkait masalah ini, Mara Ondak Harahap, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, dicopot.  Posisi Harahap digantikan Asisten III, Musaddad Daulay, sebagai pelaksana tugas.

“Pergantian itu sudah berdasarkan surat keputusan yang saya tandatangani. Kita ingin ada perbaikan sistem pengelolaan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Madina. Pencopotan ini hanya hal biasa demi mencapai percepatan program pemerintah khusus bidang kehutanan dan perkebunan, ” katanya, Senin (7/7/14).

Ketika ditanya soal temuan masyarakat mengenai anggaran 2013 yang tak bisa dipertanggungjawabkan untuk reboisasi hutan Rp129 juta, Nasution tidak berkomentar banyak.

Termasuk soal temuan pemberian izin penebangan hutan kayu di kawasan hutan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dan di Kecamatan Natal, dia juga tidak banyak memberikan penjelasan.

“Kita terbuka. Jika ada kesalahan administrasi akan ada sanksi sesuai ketentuan. Jika pelanggaran hukum, kita persilakan aparat penegak hukum menyelidiki.”

Rusak Parah

Hasil temuan Komunitas Anak Rantau Pemuda Adat Mandailing, menyebutkan, kerusakan hutan di sejumlah daerah di Madina.

Dari pemantauan area, ada sejumlah lokasi dengan kondisi hutan rusak dampak illegal logging, salah satu di Kecamatan Puncak Sorik Mas, dan Natal, serta di Kelurahan Tapus.

Irwan Daulay, juru bicara Komunitas Anak Rantau, mengatakan, kondisi hutan terparah di Kelurahan Tapus, luas 112 hektar lebih. Di sini, banyak ditemukan damar laut, jati, dan mahoni.

Beberapa perusahaan beroperasi di sana. Ada PT Madinah Madani Mining (M3), di Kecamatan Batang Gadis oleh PT Timbas Maju Kencana (TMK). Mereka sempat dilarang menggergaji kayu hutan, tapi ada mandor menunjukkan surat izin dari Dinas Kehutanan Madina, ditandatangani Harahap.  “Kami menyangkan ini, hutan gundul, kebakaran terjadi akibat pembukaan lahan buat perkebunan karet dan sawit.”

Sedangkan Zulkarnaen Hasibuan, kepala bidang Bina Produksi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina, menyatakan, mengawasi dan menindak siapa saja yang menebang dan merusak hutan lindung.  Terakhir, mereka mengamankan 10 kubik kayu olahan di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara, terletak di Lingga Bayu.

Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina, luas hutan 662.071 hektar. Dibagi beberapa katagori pemanfaatan lahan, yaitu hutan negara  317.825 hektar (48%), hutan rakyat 42.176 hektar (6,37%). Hutan Mangrove 988 hektar (0,15%), perkebunan 67.707 hektar (10,23%), dan  hutan rawa 59.976 hektar (9,06%).

Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas. Hutan lindung dan konservasi 1.797.079 hektar. Dari angka itu, perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%).

Berbagai jenis kayu ditebang dari hutan lindung di  Mandailing Natal dan wilayah Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Berbagai jenis kayu ditebang dari hutan lindung di Mandailing Natal dan wilayah Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Wah! Ratusan Hektar Mangrove di Kepulauan Tanakeke Terancam Hilang

Mangrove di Kepulauan Tanakeke, yang mulai tumbuh subur. Sayangnya, rencana pemerintah daerah yang akan mendatangkan investor sawit ke sini menjadi ancaman besar. Foto: Wahyu Chandra

Ratusan hektar tanaman mangrove di Kepulauan Tanakeke, yakni, di Desa Balandatu dan Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, terancam hilang. Sebab, ada rencana Pemerintah Takalar menjadikan kawasan itu sebagai industri sawit.

Yusran Nurdin Massa, peneliti senior dari Mangrove Action Project (MAP) Indonesia, mengatakan, rencana pemerintah ini mulai diketahui Maret 2014. Mereka mulai sosialisasi dan pendekatan kepada warga. Sebagian besar warga menentang rencana itu.

“Dalam beberapa pertemuan dengan warga, kami menangkap warga terancam dengan rencana itu, tidak hanya kemungkinan hilang mangrove tetapi sumber penghidupan mereka sebagai nelayan dan petani rumput laut,” kataya, di Makassar, Minggu (29/6/14).

Bukti keseriusan Pemerintah Takalar, katanya, terlihat diberangkatkan seluruh camat di Kabupaten Takalar ke Kalimantan dan bertemu beberapa investor awal 2014.

“Setelah kunjungan ke Kalimantan itu datang tim ke Tanakeke studi kelayakan, pada Mei. Bupati dan sejumlah investor berkunjung meski kemudian ditolak warga. Rombongan ini mengalihkan kunjungan ke tempat lain.”

Yusran merasa shock ketika mendengar rencana ini karena beberapa tahun terakhir, bersama dengan Oxfam, MAP telah melakukan penyelamatan mangrove di sana. Kini, sekitar 500 hektar lahan terjaga bahkan makin bertambah. Pemerintah desa bahkan menghasilkan Perdes tentang Perlindungan Mangrove.

Mangrove di Tanakeke terdiri dari 12 gugusan pulau ini memiliki sejarah panjang. Sejak ratusan lalu daerah ini dikenal sebagai kawasan mangrove dikeramatkan. Salah satu pulau, yaitu Pulau Bangkotapampang, kini sebagai kawasan konservasi, dengan luas mangrove 51,55 hektar.

Di masa lalu, penebangan mangrove di kawasan ini memiliki aturan tersendiri, dibuat pimpinan adat bernama gallarang, yaitu mangrove yang ditebang di bagian tengah, dengan kewjiban menyisakan bagian pinggir. Melalui metode ini, bagian tengah akan mudah ditumbuhi tunas mangrove, karena terjaga oleh tanaman yang mengelilingi.

Warga Kepulauan Tanakeke memiliki kepudilian  tinggi dalam melestarikan mangrove di daerah mereka. Mereka  telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan dan pelestarian mangrove. Foto: Wahyu Chandra

Warga Kepulauan Tanakeke memiliki kepudilian tinggi dalam melestarikan mangrove di daerah mereka. Mereka telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan dan pelestarian mangrove. Foto: Wahyu Chandra

Di Tanekeke, dulu menerapkan sejenis pajak jiwa disebut sima. Ia wajib dibayar setiap orang ke gallarang. Warga miskin yang tidak sanggup membayar sima diberi alternatif, bisa mengambil kayu mangrove di Bangkotapampang untuk diserahkan ke gallarang sebagai ganti pembayaran sima ini.

Hal yang disyukuri Yusran, para kepala desa, termasuk warga, menolak tegas rencana ini. Selama ini, MAP banyak edukasi pada warga terkait dampak jika ada sawit.

“Dengan mengandalkan video-video dan bacaan-bacaan dari Sawit Watch yang saya peroleh di internet saya mencoba memberi pembelajaran kepada warga. Ini hanya sebagai perbandingan. Sekadar bahan informasi bagi warga.”

Meski sebagian besar warga menolak, Yusran tidak bisa menjamin sikap warga bertahan, karena pendekatan gencar. Camat bahkan berupaya mendekati pemerintah desa dan pemilik tanah terbesar di Tanekeke bernama Daeng Ngolo.

“Dulu Daeng Ngolo memiliki lahan 200 hektar tegas menolak, tapi menurut informasi sejumlah warga sudah mulai melunak.”

Kekhawatiran Yusran beralasan. Sawit,  tanaman rakus air dan Kepulauan Tanakeke,  sumber air tawar terbatas. Mangrove juga membutuhkan suplai air tawar untuk pertumbuhan.

Dampak tidak langsung, termasuk di Pulau Bangkotapampang ini, mungkin pada perubahan struktur hidrologi. Mangrove akan bersaing dalam mendapatkan air tawar dengan sawit.

Ancaman lain, rumput laut di sepanjang pesisir Tanakeke yang mencapai ratusan hektar. “Sawit ini pasti menimbulkan erosi besar dan dipastikan merusak rumput laut yang menjadi sumber penghasilan masyarakat,” kata Yusran.

Industri sawit ini juga dipastikan menganggu aktivitas nelayan di daerah  itu. “Bukan tak mungkin warga akan terusir dari kampung halaman.”

Dekrit Rakyat Kalbar Untuk Presiden Terpilih

Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar melakukan aksi di Tugu Digulis Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak, pada Sabtu 5 Juli 2014 menuntut Presiden terpilih memperhatikan isu lingkungan hidup. Foto : Aseanty Pahlevi

Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar melakukan aksi di Tugu Digulis Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak, pada Sabtu 5 Juli 2014 menuntut Presiden terpilih memperhatikan isu lingkungan hidup. Foto : Aseanty Pahlevi

Teriknya mentari sore di Bumi Khatulistiwa tidak menyurutkan puluhan warga yang berkumpul di Tugu Digulis Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak, pada Sabtu 5 Juli 2014. Sebuah spanduk berukuran kurang lebih 30 meter, masih terhampar di trotoar. Sebuah genset sudah terpasang, menengahi gemuruh lalu lintas di sekitarnya. Waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB, massa perlahan-lahan mulai berdatangan.

Massa yang berkumpul itu kemudian mengadakan aksi mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat yang menyerukan Dekrit Rakyat. Hendrikus Adam, koordinator aksi menyatakan, Dekrit Rakyat ini merupakan dekrit penyelamatan manusia dan lingkungan. Aksi dilakukan memanfaatkan minggu tenang, agar dua pasangan Calon Presiden mau berpikir ulang dengan tidak menjadikan sumber daya alam, semata-mata sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Forum yang terdiri dari gabungan sejumlah elemen Civil Society Organization (CSO), dan organisasi mahasiswa. “Kami memandang keselamatan rakyat dan lingkungan sebagai target capaian akhir dari proses Pemilu. Hakikat demokrasi yang sedang berlangsung ini dinilai bermuara pada kepentingan rakyat. Maka orientasi kepentingan keselamatan manusia dan lingkungan harus ditempatkan pada proporsinya,” kata Adam.

Ke sembilan poin Dekrit Rakyat Kalbar yang ditujukan kepada Presiden RI terpilih ini adalah Negara sungguh-sungguh menjamin penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi warga negara Indonesia; Tidak menempatkan aparat sebagai alat kepentingan pemodal yang melakukan tindakan represif kepada rakyat untuk mempertahankan hak hidupnya; Lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan korporasi atas dasar keadilan dan kemanusiaan dengan memastikan penataan ulang relasi negara, modal dan rakyat; Menyediakan ruang hidup yang seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia serta memelihara keberlanjutan lingkungan hidup; Mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat; Menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan hidup secara tuntas dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan; Memulihkan kerusakan ekologis sebagai akibat kebijakan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan yang eksploitatif; Menghentikan usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang merusak, mengabaikan daya dukung lingkungan dan tidak membela kepentingan rakyat; dan Mewujudkan pemenuhan dan perbaikan infrastruktur yang memihak kepentingan rakyat Indonesia dan lingkungan hidup secara berkeadilan khususnya di Kalimantan Barat.

Aksi diisi dengan orasi-orasi dari berbagai komunitas. Tak hanya itu, sebuah aksi teaterikal juga digelar yang menyatakan secara simbolis terkait kondisi lingkungan dan kebijakan pemerintah yang hanya memikirkan kepentingan ekonomi semata. “Bencana dan kerusakan lingkungan, konflik agraria, ketidakadilan, dan tragedi kemanusiaan yang berakar dari persoalan struktural, bukan rahasia lagi bagi masyarakat luas selama ini,” paparnya.

Di Kalbar misalnya, bencana banjir di Menjalin sudah menewaskan tiga warga pada awal Desember 2013. Lalu kabut asap pada Februari 2014, kriminalisasi dan tindak penganiayaan oleh aparat terhadap warga Batu Daya di Ketapang, adalah bagian dari persoalan serius yang ada di depan mata akhir-akhir ini. Melalui kampanye akbar ini, kata Adam, diharapkan pemimpin Indonesia ke depan memiliki komitmen serius dan memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan. “Kita berharap tidak ada lagi bencana ekologis yang terus terulang di Indonesia, termasuk di Kalbar. Tidak ada lagi tindak kekerasan oleh aparat. Kita berharap negara hadir sebagai benteng hak asasi manusia,” pungkas Adam.

Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar melakukan aksi di Tugu Digulis Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak, pada Sabtu 5 Juli 2014 menuntut Presiden terpilih memperhatikan isu lingkungan hidup. Foto : Aseanty Pahlevi

Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar melakukan aksi di Tugu Digulis Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak, pada Sabtu 5 Juli 2014 menuntut Presiden terpilih memperhatikan isu lingkungan hidup. Foto : Aseanty Pahlevi

Direktur Walhi, Anton P Wijaya menambahkan, isu lingkungan hidup harus menjadi isu utama yang diperhatikan oleh Calon Presiden Indonesia. “Harusnya menjadi isu utama atau isu sentral, karena mengatur hajat hidup masyarakat Indonesia,” katanya. Momentum ini dimanfaatkan juga karena belum melihat satu komitmen yang kongkrit dari Capres yang ada. Presiden yang terpilih harus memastikan kedaulatan pangan bisa terjadi di Indonesia, keselamatan terkait dengan energi juga diperhatikan, dan yang terpenting adalah kelestarian lingkungan hidup.

Rentetan Kasus

Peristiwa ketidakadilan dalam tata kelola sumber daya alam ini menyebabkan lahirnya konflik agraria di mana rakyat sebagai pemilik wilayah kelola menjadi korban tentu bukan hal baru. Walhi Kalbar mencatat 465 kasus terkait lingkungan di Kalbar dalam rentang waktu 2008, 2011 hingga Juni 2013.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2013 terdapat 369 kasus agraria yang melibatkan 1.281.660.09 hektar lahan dan 139.874 kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Konflik tersebut berasal dari berbagai sektor, yakni perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78 persen), pembangunan infrastruktur 105 konflik (28,46 persen), pertambangan 38 konflik (10,3 persen), kehutanan 31 konflik (8,4 persen), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44 persen) dan lain-lain 6 konflik (1,63 persen).

Sedangkan catatan HuMa, sepanjang 2013 terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria di 98 kota/kabupaten pada 23 provinsi di Indonesia dengan luas area konflik mencapai 2. 416.035 hektar, termasuk di Kalbar.

Adapun pelaku dominan dalam konflik tersebut meliputi Taman Nasional/Kementerian Kehutanan, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan atau korporasi swasta, perusahaan daerah, dan instansi lain (TNI). Seringnya tindak kekerasan menempatkan entitas negara sebagai pelanggaran HAM terbesar dengan frekuensi keterlibatan 54 persen, kemudian institusi bisnis sebanyak 36 persen, dan individual berpengaruh sebanyak 10 persen.

Selanjutnya berdasarkan tinjauan lingkungan hidup tahun 2014, Walhi mencatat bencana ekologis pada tahun 2013 mengalami lonjakan yang sangat tajam. Jika pada tahun 2012 banjir dan longsor hanya terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125 orang, pada 2013 secara kumulatif menjadi 1.392 kali atau setara 293 persen. Bencana tersebut telah melanda 6.727 desa/keluarah yang tersebar 2787 kecamatan, 419 kabupaten/kota dan 34 provinsi dan menimbulkan korban jiwa sebesar 565 orang. Di Kalbar, banjir terparah yang menelan tiga korban jiwa terjadi pada awal Desember 2013 di Kecamatan Menjalin.

Data Bencana Ekologis Tahun 2013. Sumber : Walhi

Data Bencana Ekologis Tahun 2013. Sumber : Walhi

Walhi mencatat, sepanjang tahun 2013, korporasi menempati angka tertinggi sebagai aktor/pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, dengan persentase 82,5 persen. Selama kurun waktu 2013 ini, sedikitnya ada 52 perusahaan yang menjadi pelaku berbagai konflik lingkungan, sumber daya alam, dan agraria.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa industri ekstrakif seperti tambang dan perkebunan sawit skala besar merupakan predator puncak ekologis. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria mengalami peningkatan. Jika di tahun 2012 tercatat 147 kasus kekerasan dan kriminalisasi, maka tahun 2013 angka ini naik menjadi 227 konflik lingkungan dan sumber daya alam.

Anton menegaskan, aksi Dekrit Rakyat juga merupakan peringatan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi. “Pemberian izin yang massif, tidak memikirkan tanah-tanah kelola masyarakat serta membuat konflik horizontal untuk penyelesaiannya. “Kita tuntut pemerintahan yang baru meresolusi seluruh konflik agraria di Indonesia. Kemudian pemerintah juga harus menyatukan kementerian  yang memberikan perizinan pengelolaan lahan melalui satu pintu,” tambahnya. Saking banyaknya kementerian yang memberikan izin pelepasan lahan, lalu tidak ada satu pun institusi yang mengawal ekses dari dikeluarkannya perizinan tersebut. Dengan perizinan satu atap,  bisa diketahui, dikontrol dan direview bagi izin-izin bermasalah di lapangan. Termasuk juga mencabut produk hukum yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya. “Siapapun Presidennya ke depan, kami komitmen untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait lingkungan hidup,” tambahnya.

Tambang, sawit dan HTI

Khalisa Khalid, Departemen Kajian dan Pengelolaan Sumber Daya Energi Walhi, mengutip survey yang dilakukan TEMPO, menyebutkan isu lingkungan hidup baru mencakup  2 persen pada pemilihan Presiden tahun ini. “Ini menjadi menarik tantangan agar publik bisa mengkritisi hal ini. Cerminannya pada bencana ekologi di Indonesia, merupakan akibat dari pengambilan kebijakan yang tidak memerhatikan dampak lingkungan,” kata Khalisa dalam seminar yang dihelat Walhi di Pontianak.

Sepanjang tahun 2013 lalu, terdapat 394 bencana ekologi di Indonesia. Bencana tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 177 peristiwa, diikuti Aceh 79 peristiwa, Nusa Tengga Timur 56 peristiwa, Sulawesi Selatan 56 peristiwa dan Kalimantan Barat 27 peristiwa. Jumlah korban mencapai 565 jiwa. “Masyarakat harus memahami, isu lingkungan adalah juga isu politik karena menyangkut kebijakan, sehingga patut dikritisi,” katanya.

Saat ini, Indonesia menempatkan potensi sumber daya alam sebagai tulang punggung perekonomian Negara. Hal ini tergambar jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Dimana industri ekstraktif ditempatkan sebagai penyangga ekonomi Indonesia.

Terlebih demokrasi yang awalnya bertujuan mendekatkan rakyat dengan penguasan malah jadi arena baru bagi elit-elit tertentu. Contohnya adalah otonomi daerah. Semangat otonomi daerah pada awalnya, untuk mendapatkan akses dan kontrol rakyat terhadap kekayaan alamnya, justru menjadi arena baru bagi elit-elit di daerah untuk menguasai sumber-sumber ekonAomi dan alat-alat produksi.

Kekuatan modal juga sangat atraktif, dan disadari bahwa cara dan bentuk ekspansi modal cenderung “berubah wujud”, kejahatan perkebunan seringkali dibungkus dalam “kemasan” yang begitu humanis dan “green”. Private sector inisiatif untuk keberlanjutan LH, namun semua bersifat voluntary, termasuk wacana tanggung jawab bisnis dalam pemenuhan HAM. Tantangan lainnya, pengorganisasian rakyat yang masih berbasis kasus perkasus sehingga penanganannya acap kali reaksioner dan sektoral.

 

Indonesia Berpotensi Rugi 44 Triliun USD Akibat Bencana Perubahan Iklim

 

Salah satu sesi pada perundingan perubahan iklim di Bonn Jerman pada 4 -15 Juni 2014. Foto : Jay Fajar

Salah satu sesi pada perundingan perubahan iklim di Bonn Jerman pada 4 -15 Juni 2014. Foto : Jay Fajar

Pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara ekonomi besar di dunia, dengan tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 6 persen per tahun.

Akan tetapi, pertumbuhan tersebut bisa menghilang begitu saja akibat dampak perubahan iklim. Maplecroft, sebuah firma konsultan strategis dan risiko global berdasarkan hasil kajian tahun keenamnya memprediksi pada tahun 2025, kota–kota di Indonesia akan mengalami ancaman kerugian akibat bencana iklim. Nilai kerugian tersebut ditaksir mencapai 44 triliun Dolar Amerika per tahun.

Kajian lain yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), memprediksi perubahan iklim akan mengakibatkan Indonesia dan tiga negara Asia Tenggara lainnya (Filipina, Thailand dan Vietnam) mengalami kerugian sebesar 6,7persen dari PDB per tahun, dan memerlukan biaya sebesar 1-2 persen PDB untuk menanggulangi dampak tersebut.

Laporan kelima dari Intergovernmental Panel of Climate Change (2013) menyebutkan bahwa upaya-upaya secara signifikan dibutuhkan untuk meningkatkan pengurangan emisi lebih besar guna menghindari bencana yang lebih buruk.

Oleh karena itu, Indonesia Climate Alliance (ICA) mendesak Presiden terpilih nantinya harus memastikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus berbasis pada pembangunan yang berketahanan iklim, dengan mengintegrasikan isu penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

“Pembangunan berketahanan iklim merupakan pembangunan yang sudha mengakomodasi lingkungan dan perubahan iklim. Ketika pembangunan infrastruktur memiliki pertimbangan perubahan iklim dan ketika penggunaan energi sudah efisien, maka pembangunan sudah rendah karbon. Maka biaya penanganan akibat dampak perubahan iklim akan lebih sedikit,” kata perwakilan ICA, Ari Muhammad yang ditemui di Jakarta, Selasa (08/07/2014).

Sebagai langkah awal, penyusunan Undang-undang mengenai Perubahan Iklim harus diagendakan dan dibahas oleh pemerintahan Presiden terpilih nanti.

ICA juga mendesak Presiden terpilih harus memastikan model pembangunan Indonesia ke depan memenuhi prinsip me-manusia-kan manusia dengan menyediakan kebutuhan dasar layak. Contohnya akses air bersih, perumahan yang layak, sanitasi dan listrik, memastikan ketersediaan fasilitas publik dan sosial sebagai ruang publik untuk berinteraksi dan berekspresi, menjamin keamanan dan kenyamanan warga, serta  mendukung peningkatan fungsi ekonomi dan sosial yang melahirkan budaya berkota yang dinamis.

Presiden terpilih harus memimpin kabinetnya untuk merumuskan respon terhadap tantangan mutakhir yang dihadapi Indonesia, dengan menjadikan berbagai komitmen, capaian, dan keberhasilan negosiasi di forum – forum terkait perubahan iklim sebagai modalitas pembangunan Indonesia yang berketahanan iklim.

Ari yang juga Sekretaris Pokja Adapatasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengatakan penilaian cepat ICA atas visi dan misi Capres – Cawapres yang bertarung dalam kontestasi politik 2014 belum menunjukkan komitmen yang tegas untuk membangun Indonesia yang berketahanan iklim. Kedua kandidat secara ambisius menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun namun tidak mengemukakan analisis risiko dampak perubahan iklim atas upaya akselerasi ekonomi yang ambisius tersebut.

”Berdasarkan penelitian–penelitian yang dilakukan oleh anggota ICA   kerusakan lingkungan telah memperparah dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Ari. Sebagai contoh Kota Jakarta pada banjir tahun 2002 menderita kerugian Rp 1,51 triliun, kemudian meningkat hingga Rp 2 triliun pada tahun 2007.

Data-data statistik Indonesia juga menunjukkan pesatnya laju urbanisasi selama tiga dekade terakhir, dengan 52% penduduk Indonesia tinggal di wilayah urban pada tahun 2010. Pada tahun 2025, angka ini diperkirakan melonjak mencapai 65 persen.

ICA adalah jejaring nasional untuk membangun Indonesia yang berketahanan iklim. ICA didirikan pada tahun 2010 dan terdiri atas elemen pemerintah, akademisi, para praktisi dan mitra pembangunan. ICA ditujukan untuk menjadi think tank partne bagi Indonesia dan mitra internasional dalam isu perubahan iklim. Badan Pengurus Transisi ICA terdiri atas APEKSI (Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia) , ICLEI Indonesia, DNPI, Mercy Corps Indonesia (ACCCRN), Burung Indonesia, IESR, CCROM-SEAP IPB dan Yayasan Kehati.

Hutan Muba Rusak, Perlu Penanganan Mendesak. Caranya?

Kondisi hutan pasca kebakaran di hutan produksi Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto:  Sigid Widagdo

Kondisi hutan pasca kebakaran di hutan produksi Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Sigid Widagdo

Dinas Kehutanan Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menyatakan, sekitar 50 persen dari 719.976 hektar luas hutan di sana mengalami kerusakan. Untuk itu, perlu langkah-langkah nyata mencegah dan mengantisipasi kerusakan hutan ini.

JJ Polong dari Spora Institute, Kamis (3/7/14) mengatakan, mencegah kerusakan hutan perlu moratorium izin baru dan me-review izin lama terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Saat ini, ada sembilan perusahaan hutan tanaman industri, didominasi milik Sinar Mas Grup. Penambangan batubara sekitar 69 perusahaan,  yang mendapatkan izin operasional. Perusahaan sawit 43, dan migas 15 perusahaan.

“Ironi memang. Jutaan dolar dihasilkan dari SDA Muba, tetapi sekitar 106.900 warga hidup miskin, atau 18 persen di Sumsel,” katanya.

Bahkan, keberadaan perusahaan menimbulkan konflik dengan masyarakat, misal antara marga Dawas dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel, ketika lahan kelola masyarakat 28.500 hektar ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai Suaka Margasatwa Dangku pada 1986.

Konflik ini berujung beberapa kali penangkapan warga dengan tuduhan penjarahan di Dangku. Terakhir penangkapan dan penahanan enam petani oleh Polda Sumsel.

Degradasi hutan di Muba perlu mendapat perhatian baik oleh Pemerintah Muba, maupun masyarakat, perusahaan, lembaga non pemerintah). Penyelamatan kawasan harus terintegrasi.

Aidil Fitri dari Wahana Bumi Hijau (WBH), Jumat (4/7/14), mengatakan, pendekatan lansekap dengan kerjasama berbagai pihak merupakan pilihan langkah penyelamatan kawasan yang patut diupayakan.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kawasan hutan di Muba, katanya, adalah illegal logging. Beberapa upaya sudah dilakukan, misal, patroli, pembentukan satgas pengamanan, penebatan kanal-kanal/ parit jalur angkut kayu, sampai upaya hukum terhadap para pelaku illegal logging. “Namun belum mampu menghentikan illegal logging. Kawasan itu masih massif illegal logging.”

Kayu hasil kegiatan Illegal logging di hutan produksi Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Sigid Widagdo

Kayu hasil kegiatan Illegal logging di hutan produksi Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Sigid Widagdo

WBH telah menginisiasi diksusi kelompok fokus pengembangan model penyelamatan hutan terintegrasi dengan pendekatan lansekap di Muba, melibatkan pemerintah, perusahaan, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP), pengelola hutan desa, taman nasional, dan NGO. Pengawasan hutan tak hanya patroli, pemberdayaan masyarakat penting dilakukan. Sebab, ada kemiskinan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan.

Mengenai HTI, terutama Sinar Mas Group, di Muba, APP berkomitmen merestorasi dan mendukung konservasi satu juta hektar hutan di Sumatera dan Kalimantan.  Kawasan Berbak Sembilang di Muba salah satu yang menjadi target konservasi. “Dengan komitmen ini, diharapkan menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak mengembangkan model pengamanan hutan terintegrasi di Muba.”

Salah kelola

Salim Jundan, Kabid Rehabilitas Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Muba, menjelaskan,  hutan Muba rusak karena pengelolaan tidak tepat, lebih mengedepankan sisi ekonomis dibandingkan kelestarian. Berdasarkan data 2010, lahan kritis di Muba mencapai 627.820,18 hektar, dan sekitar 495.234,13 hektar di kawasan hutan.

Dari luas Muba 1.426.596 hektar sekitar 719.976 hektar kawasan hutan, sekitar 89 persen hutan industri. Rinciannya, hutan produksi terbatas 93.369 hektar, hutan produksi tetap 423.889 hektar, hutan konversi 124.546 hektar. Sisanya, hutan konservasi 58.578 hektar dan hutan lindung 19,229 hektar.

Selain itu, degradasi hutan karena hubungan antara manusia dengan hutan renggang. “Rakyat berabad-abad berhubungan baik dengan hutan tidak dapat memanfaatkan sumber daya ini, baik langsung maupun tidak,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (1/7/14).

Salim mengatakan, pemerintah perlu menerapkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. “Melalui program ini akan membuka peluang pengembangan dan percepatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Misal, melalui model-model hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat atau kemitraan.”

 Kondisi hutan  rusak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.  Foto: Sigid Widagdo

Kondisi hutan rusak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Sigid Widagdo

Nasib Tengkawang Yang Tergilas Sawit

Biji Tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

Biji Tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai atau SAMPAN Kalimantan melansir sebuah hasil identifikasi tengkawang (Shorea spp) yang dilakukan selama kurun waktu Juni 2013 – Juni 2014 di Kabupaten Ketapang dan Melawi, Kalimantan Barat. Hasilnya cukup mencengangkan. Era keemasan pohon khas Kalimantan itu, kini telah memudar seiring laju investasi perkebunan kelapa sawit.

Padahal, tanaman khas iklim tropika basah ini salah satu bukti keanakeragaman hayati di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Rimbun lebatnya pohon tengkawang (Illipe nut atau Borneo tallow nut), berkontribusi besar bagi umat manusia melalui kemampuannya menyerap karbon CO2, di tengah kesibukan masyarakat dunia menghadapi ancaman perubahan iklim.

Deputi Direktur SAMPAN Kalimantan, Deny Nurdwiansyah mengatakan, masyarakat di dua kabupaten di Kalbar itu sejak lama sudah merawat tengkawang di hutan adat Tembawang. “Mereka melakukan itu sebagai upaya menjaga tutupan hutan agar tetap terpelihara dengan baik,” katanya di Pontianak, pada akhir pekan kemarin.

Masyarakat menjaga hutan hanya berharap imbalan dari hasil Hutan Adat Tembawang dapat melimpah. Satwa buruan, ikan di sungai, madu, dan lainnya, tetap tersedia. Bahkan, imbal balik alamiah selama ini sudah terjalin antara masyarakat yang menjaga hutan dengan hutan yang memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan masyarakat.

Memang, kata Deny, tengkawang sebagai kekayaan hayati hutan Kalimantan setiap tahun tidak selalu berbuah. Hanya jenis tengkawang tertentu yang setiap tahun dapat berbuah. Itupun buahnya sedikit. Buah dari pohon tengkawang akan melimpah tiga sampai empat tahun sekali, pada saat musim panen raya.

Berdasarkan catatan SAMPAN Kalimantan, pada masa panen raya, pohon-pohon tengkawang secara serempak berbunga dan berbuah di setiap daerah. Tiap pohon dapat menghasilkan biji kering berkisar 250 – 400 kilogram. Dewasa ini, hasil panen raya buah tengkawang sudah jarang diolah menjadi mentega.

Mentega hasil olahan minyak tengkawang.  Foto : SAMPAN Kalimantan

Mentega hasil olahan minyak tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

Kondisi ini tidak terlepas dari ekspansi minyak nabati kelapa sawit yang sudah mengubah kebutuhan minyak nabati masyarakat. Sehingga, tengkawang yang sudah dikeringkan kemudian dijual kepada para penampung yang datang ke kampung-kampung. Pada masa panen raya tengkawang, hukum pasar berlaku. Akibatnya, harga biji tengkawang kering sangat rendah, berkisar Rp3000 per kilogram.

Permasalahan alamiah rendahnya produktivitas tengkawang yang tidak rutin tiap tahun berbuah, belum dipecahkan secara optimal dengan kemajuan ilmu dan teknologi pertanian. Malah kecenderungannya, potensi luar biasa hutan Kalimantan sebagai bahan baku lemak nabati itu diabaikan dengan mengedepankan tanaman kelapa sawit.

“Seharusnya, para cerdik pandai bidang kehutanan, perkebunan, dan pertanian berupaya keras membuat percobaan-percobaan agar produktivitas pohon tengkawang bisa digenjot. Hal ini bukan tidak mungkin dilakukan, karena sudah banyak contoh dengan rekayasa ilmu dan teknologi, produktivitas tanaman bisa meningkat,” urai Deny.

Begitu pula dengan intervensi teknologi untuk memisahkan daging dan minyak tengkawang, pemerintah dinilai tidak mengembangkan inovasi. Bahkan membiarkan masyarakat bergumul dengan pengetahuan yang sangat sederhana. Hal itu pun menjadikan olahan biji tengkawang kurang optimal.

Lebih lanjut Deny menjelaskan, intervensi teknologi yang ramah, murah, dan tepat guna itu penting untuk mengoptimalkan minyak dari daging biji tengkawang. “Dengan demikian, kemampuan produksi masyarakat dalam mengolah biji tengkawang pun perlahan-lahan meningkat,” ucapnya.

SAMPAN Kalimantan menilai, permasalahan itu muncul lantaran tidak adanya keinginan kuat menjadikan produk lemak nabati tengkawang sebagai produk unggulan, berdasarkan takdir alamiah lemak tengkawang yang multiguna. Justru yang dijadikan produk unggulan dalam pemenuhan kebutuhan lemak nabati untuk industri pangan, makanan, obat-obatan, energi, dan lainnya berasal dari lemak nabati kelapa sawit.

Padahal, kata Deny, kelapa sawit adalah tanaman ekspansionis-monokultur yang dikembangkan dalam skala besar. Praktik dari sistem tersebut telah terbukti membongkar hutan alam Kalimantan berikut kekayaan biodiversity dan fungsi ekologisnya. Bahkan, kelapa sawit yang dikembangkan seperti sekarang, turut menyingkirkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

Kini, tengkawang perlahan-lahan tersingkir. Populasinya di hutan Kalimantan semakin terbatas. Rendahnya produktivitas buah tengkawang itu sudah dikalahkan oleh produktivitas dari ekspansi monokultur kelapa sawit. Dan, pemerintah tidak hadir di tengah ancaman potensi keanekaragaman hayati hutan Kalimantan itu.

Lebih tragis lagi, pohon tengkawang menjadi sasaran tebangan untuk dijadikan industri kayu.  Apalagi kayu tengkawang –dikenal sebagai kayu meranti merah, memiliki kualitas baik sebagai bahan baku pembangunan rumah dan industri kayu.

Seorang pria sedang mengolah biji tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

Seorang pria sedang mengolah biji tengkawang. Foto : SAMPAN Kalimantan

Hutan Adat Tembawang

Hutan Adat Tembawang atau Kampung Tembawang adalah potret identitas bagi masyarakat adat Dayak di Kalbar. Hutan adat itu memiliki nilai kehormatan yang tinggi dan dijaga ketat melalui hukum-hukum adat.

Hampir setiap desa yang dihuni komunitas masyarakat Dayak memiliki Kampung Tembawang. Kampung ini berfungsi sebagai model agroforestry masyarakat adat. Dia bisa menjadi contoh bagi pengelolaan hutan secara lestari. Namun demikian, status kawasan tersebut hingga kini masih dalam bayang-bayang ancaman.

Hingga kini, Kampung Tembawang masih ada dan butuh pengakuan serta perlindungan. Salah satunya di Desa Tanjung Maju, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. “Kampung Tembawang di desa kami berada dalam satu hamparan luas,” kata Samuel, Kepala Desa Tanjung Maju.

Hal itu dikemukakan Samuel dalam dialog kebijakan tentang pengakuan dan perlindungan Tembawang dalam skema hutan adat yang diselenggarakan oleh SAMPAN Kalimantan di Ketapang, 7 Mei 2014. Ada tujuh desa yang ikut serta dalam dialog tersebut, yakni Desa Benggaras, Tanjung Maju, Sinar Kuri, Kepari, Sungai Daka, Benggaras, Demit, dan Desa Benua Krio.

Ciri Kampung Tembawang didominasi tanaman buah-buahan seperti durian, tengkawang, langsat, mentawai, patingan, nangka, pinang, kelapa, duku, pekawai, dan kemantan/kalimantan. Ada pula rambai, kapul, kalik, sibo, cempedak, trembrenang, bunyo, manggis, satar, keranji, bawang, jantak, kemayo, tempasi, asam pauh, rambutan, jambu, asam atau koli, tengkalak, rambutan, kopi, dan lainnya. Sayangnya, anugerah itu mulai tergerus kebijakan tak pro-lingkungan.

Navicula Rilis Video Klip Harimau! Harimau!

Screen-Shot-video-Klip-Harimau-Harimau-ditengah-Ibu-Kota-Jakarta.-Foto : Navicula

Screen-Shot-video-Klip-Harimau-Harimau-ditengah-Ibu-Kota-Jakarta.-Foto : Navicula

Taman Baca Kesiman, di Jalan Sedap Malam No 234, Denpasar Bali, pada Sabtu, 5 Juli 2014 kemarin ramai dihadiri oleh para penggemar grup band “Green Grunge Gentlemen” asal Bali, Navicula. Grup band dengan personil Dankie pada guitar, Gembull pada Drum, Made pada Bass dan Robi pada Vocal ini merilis video klip “Harimau! Harimau!” yang disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Greenpeace Indonesia di saluran Youtube mereka pada hari Selasa, 1 Juli 2014. “Harimau! Harimau!” adalah satu dari 16 lagu yang mengisi “Love Bomb”, album ketujuh mereka yang dirilis pada akhir tahun 2013 lalu.

Dalam video klip tersebut diceritakan, seekor ‘harimau’ kebingungan di belantara kota, mencari suaka di antara keserakahan manusia yang merampas rumahnya.

“Do you care I’m longing for home?

As I face the future all alone..”

Begitulah sedikit kutipan lirik tersebut. Dalam lantunan yang menghentak dan berteriak ini sesungguhnya adalah sebuah kisah sedih tentang harimau-harimau Sumatera terakhir di muka bumi ini. Jumlahnya terus berkurang dan habitat mereka yang tidak lain adalah hutan terus tergerus.

Salah satu data Greenpeace Indonesia yang ditampilkan dengan apik dalam video ini menyebutkan bahwa saat ini jumlah harimau Sumatera yang tersisa hanya kurang dari 400 ekor saja. Nyaris punah adalah status yang kini disandang oleh mantan raja hutan ini. Sendiri, tanpa rumah dan cinta.

Yuyun Indradi selaku Juru Kampanye Politik Hutan, Greenpeace Indonesia kepada Mongabay  mengatakan, lagu dan video klip “Harimau! Harimau!” yang di sutradarai oleh Riri Riza (Miles Film) tersebut merupakan bentuk kampanye Greenpeace Indonesia dengan menggandeng Navicula yang men-support lewat lagu, Adapun dipilihnya harimau karena kami melihat satwa endemik hutan Sumatera tesebut terus berkurang. Hal ini berbanding lurus dengan habitat Harimau itu sendiri yaitu hutan Sumatera yang semakin terdegradasi.

“Kami memilih Harimau dari pada Badak Sumatera, Gajah ataupun Orangutan yang juga terancam kepunahannya hanya sebagai ikon saja. Hampir semua satwa di hutan Sumatera punya keterancaman punah yang cukup tinggi karena luas hutannya yang terus berkurang,” kata Yuyun.

Yuyun menambahkan, selain perambahan hutan, kebakaran hutan yang rutin terjadi di Sumatera juga menjadi ancaman besar bagi satwa-satwa endemic hutan Sumatera, apalagi Harimau. Sebagai contohnya di hutan Leuser, Aceh, hutan di sana bisa dibilang yang cukup baik. Satwa-satwa yang ada didalam hutan Leuser juga masih sangat beragam, namun keterancaman juga tinggi, apalagi dengan dugaan keterlibatan para pemanggku kebijakan.

Dengan hadirnya video “Hariamu!Harimau” ini diharap bisa membuat masyarakat lebih peduli dan punya perhatian bersama untuk menyelamatkan hutan Sumatera yang terus terancam. Selain itu, semakin banyak masyarakat yang peduli harapannya bisa menjadi tekanan terhadap pemerintah yang seharusnya menjalankan mandat untuk menjaga hutan Sumatera lebih baik lagi.

“Pemerintah punya banyak data kerusakan hutan, sebab rusaknya dan tahu siapa pelaku perusakan hutan. Namun, perlu ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturan hukum yang sudah ada dan jangan sampai pemerintah sendiri yang ikut jadi pemain dalam perusakan hutan,” kata Yuyun.

Dalam rilis Navicula yang diterima Mongabay,  Riri Riza selaku sutradara disela-sela pengambilan gambar video klip mengatakan, “Apa betul yang terancam hanya harimau? Sikap ingin merebut atau memperluas lahan terus-menerus dengan tujuan ekonomi semata adalah ancaman bagi kita sendiri di masa depan.”

Riri Riza selaku sutradara video klip Harimau! Harimau! Foto : Navicula

Riri Riza selaku sutradara video klip Harimau! Harimau! Foto : Navicula

Pernyataan yang dilontarkan oleh sang sutradara benar adanya. “Harimau! Harimau!” memang tidak semata membicarakan soal satwa langka, spesies yang nyaris punah. Kerusakan masif hutan sebagai habitat harimau, ekspansi gila sawit dan kertas yang menjadi biangnya, keserakahan segelintir manusia dan ketidakpedulian manusia lainnya adalah sebagian dari kompleksitas yang melatarbelakangi ditulisnya lagu ini oleh Robi (vokalis Navicula) pada tahun 2009. Membawa auman “Harimau! Harimau!” lebih lantang lagi, Navicula juga menandatangani Tiger Manifesto dalam rangkaian kampanye Protect Paradise yang diluncurkan oleh Greenpeace Indonesia untuk menyuarakan penyelamatan hutan dan harimau Sumatera, November tahun lalu.

Pada launching video klip kemarin juga bersamaan dengan konser tunggal Navicula. Setelah pertunjukan tunggalnya Navicula mengajak penonton untuk nonton bareng debat calon presiden putaran terakhir dengan tema pangan, energi, dan lingkungan.

“Siapa yang menjadi presiden sangat menentukan tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia. Dari beberapa diskusi dengan kawan-kawan LSM, sangat disayangkan bahwa laju deforestasi di Indonesia cukup tinggi di 10 tahun terakhir. Misalnya, informasi dari pihak Greenpeace yang tahun lalu merilis laporan deforestasi sepanjang periode 2003-2013 dalam buku Menuju Nol,” kata Robi sang vocalis.

Navicula tidak sedang latah menyikapi pemilihan presiden Indonesia yang diadakan minggu depan. Namun nyata bahwa politik adalah salah satu faktor penentu kualitas lingkungan hidup. Kebijakan atau ketidakbijakan politis mengenai lingkungan hidup menjadi kunci, dan mengawal kebijakan politik menjadi perlu dilakukan dalam usaha penyelamatan lingkungan hidup.

Moratorium hutan yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada tahun 2011 ternyata tidak membawa perubahan bagi kondisi lingkungan Indonesia. Luas hutan moratorium sendiri malah berkurang hingga 7 juta hektar hingga saat ini. Menyadari eratnya keterkaitan antara peran eksekutif politik dan kualitas lingkungan hidup, menjelang pemilu presiden 2014-2019 Greenpeace Indonesia meluncurkan kampanye 100% Indonesia yang mendesak para calon presiden untuk berkomitmen 100% kepada penyelamatan lingkungan hidup.

“Tingginya korupsi dan lemahnya implementasi hukum juga menjadi masalah kunci bagi deforestasi di Indonesia. Bahkan kabar terbaru laju deforestasi di Indonesia sudah melampaui Brazil, atas hutan Amazon-nya. Jadi kita merasa isu ini sudah menjadi hal yang sangat urgent bagi Indonesia. Siapapun yang dipilih jadi presiden, saya berharap untuk menempatkan isu ini dalam agenda penting, demi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial,” lanjut Robi.

Navicula juga telah menyaksikan sendiri sebagian kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia lewat Tur “Kepak Sayap Enggang” bersama Greenpeace pada tahun 2012 lalu. Tidak hanya habitat spesies-spesies payung seperti orangutan, harimau, dan gajah, deforestasi juga merampas rumah dan menyulut kekerasan terhadap masyarakat adat di sekitar hutan.

http://www.youtube.com/watch?v=RdQ0Jgiay1U&index=2&list=UUsrHssPiftCFyBvjJ3Pdzig 

Apa Kata Para Capres Soal Lingkungan Hidup di Indonesia?

Tambang di tepian Sungai Degeuwo oleh PT Martha Mining. Dampaknya, air sungai kini tercemar dan berubah warna. Presiden ke depan, diharapkan mampu menjawab persoalan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air karena aktivitas perusahaan, salah satu tambang. Foto: Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni

Debat terakhir capres dan cawapres pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema pangan, energi dan lingkungan, Sabtu malam (5/7/14), berlangsung paling menarik.

Meskipun di awal-awal dua pasangan masih berbicara lebih ke kampanye, namun makin ke belakangan debat makin panas. Dari uraian dalam debat ini, soal krisis lingkungan dan kerusakan hutan, pasangan Jokowi-JK tampak lebih menguasai. Kalangan aktivis lingkungan menilai, kesalahan fatal dari kubu Prabowo, kala capres ini mengisyaratkan penyebab kerusakan lingkungan adalah warga.

Untuk isu lingkungan ,  dari pasangan Prabowo Hatta, Hatta mengawali penjabaran visi misi. Menurut dia, pangan, energi dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. “Tanpa lingkungan baik sulit mengembangkan sektor pangan dan energi,” katanya.

Menurut dia, peningkatan lingkungan hidup lewat pembangunan berkelanjutan, mengarahkan kebijakan dengan mengatasi perubahan iklim global (global climate change), konservasi agar ekosistem tetap terpelihara dan terjaga, mengatasi dan meningkatkan kualitas air, udara dan tanah. Lalu prinsip-prinsip dasar konsep pembangunan berkelanjutan menjadi konsep pembangunan pasca MDGs.

“Lingkungan hidup bukanlah suatu warisan tapi titipan generasi kedepan yang harus dijaga. Tingkatkan kualitas lingkungan agar generasi mendatang hidup lebih baik,” begitu dia mengkampanyekan visi misi.

Dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, Kalla mengawali perlunya lingkungan yang baik. “Lingkungan hidup suatu hal kebutuhan pokok.”

Dia mengatakan, hutan Indonesia harus diperbaiki, tiap tahun sekitar 2 juta hektar. Juga memperbaiki kota, dan sungai. “Itu penting yang harus dilakukan, itu urgen.”

Suami mereka luka-luka dan tewas tertembak karena menolak aktivitas tambang yang merusak lahan dan hutan adat mereka. Ini satu contoh, masyarakat yang hidup di sekitar hutan bukanlah perusak hutan. Perusahaan lah yang masuk dan merusak hutan dengan sangat luas. Ini  istri-istri para korban tembakan Brimob pada Mei 2012 sampai protes dengan memotong jari tangan mereka. Dampak buruk lingkungan sangat luas, tak hanya pada alam juga manusia. Foto: Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni

Pada segmen ketiga, moderator menanyakan bagaimana strategi Jokowi-JK dalam menyerasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan aspek sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Jawaban Jokowi jelas, harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hajat hidup orang banyak dan lingkungan hidup.” “Ketiganya harus berjalan paralel beriringan hingga diperoleh kemanfaatan yang melestarikan, bukan hanya urusan ekonomi, tetapi pelestarian lingkungan hidup tetap bisa dijaga.”

Menurut Jokowi, jangan ada yang dinomorsatukan, semua harus berjalan paralel. “Sekarang ini, hutan kita rusak, daerah aliran sungai rusak, terumbu karang di pantai juga rusak. Kita terlalu mengejar ekonomi tanpa mempertimbangkan lingkungan hidup.”

Lingkungan hidup, katanya, akan berikan ke anak cucu. “Jadi, tidak bisa lagi berteori, dan tidak usah menyampaikan hal yang muluk-muluk. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita ketahui harus segera kerjakan. Segera implementasikan. Paling penting melaksanakan”

Kalla menambahkan, antara ekonomi dan lingkungan yang bisa menyesuaikan itu teknologi. “Misal, padi satu hektar 5,5 ton per hektar dengan teknologi bisa ditingkatkan 6-7 ton per hektar. Jadi tak perlu tambah lahan. Begitu juga sawit. Harus lebih baik produktif, dengan lingkungan hidup terjaga, sungai terjaga. Teknologi yang jadi inti.”

Kawasan di Kalimantan Tengah ini sebelumnya hutan. Perusahaan sawit skala besar masuk atas izin pemerintah, membabat hutan menjadi lapangan. Ini juga memperlihatkan, bukan warga penyebab terbesar kerusakan hutan dan lingkungan negeri ini. Hingga pemimpin negeri ke depan harus memiliki komitmen kuat tak melanjutkan kebijakan eksploitasi kekayaan alam, lewat pemberian izin pada korporasi besar yang rakus lahan. Foto: LIli Rambe

Sedangkan dari Prabowo, melihat kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab adalah warga hingga strategi yang ditawarkan pun pendidikan kepada penduduk.

Menurut Prabowo, masalah kerusakan lingkungan, tidak lain karena oleh daya dukung bumi. Daya dukung wilayah teritorial sudah sangat berat menampung ledakan penduduk. Indonesia, tiap tahun harus menerima tambahan 5 juta warga baru. “Kita harus suapkan makan, semua fasilitas yang dibutuhkan warga negara. Ini yang mempercepat kerusakan lingkungan.”

Menurut dia, regulasi atau pengawasan juga kurang, hingga mempercepat kerusakan lingkungan. “Dilema bagi kita, kalau tidak mempercepat pertumbuhan, bagaimana menciptakan lapangan kerja?”

Menyelaraskan antara pertumbuhan dengan lingkungan, kata Prabowo lewat strategi banyak jalur. Jalur yang disebut antara lain, pendidikan. “Kita tanamkan pengertian dari rakyat kita tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan butuhnya kita menjaga lingkungan. Tidak bisa tidak, kita harus kejar petumbuhan eknomi, tetapi pendidikan kita dorong. Dari dua ini, jalur pembangunan kita gunakan, baru akan dicapai suatu keseimbangan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi juga keseimbangan menjaga lingkungan.”

Hatta menambahkan, pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dijalankan dengan baik.

Lalu pada segmen keempat, Hatta mengajukan pertanyaan tentang efektivitas Protokol Kyoto dan bagaimana mengatasi gas rumah kaca.

Walau sempat keseleo mengatakan Protokol Kyoto menjadi Tokyo Protokol, Kalla lumayan lancar menjawab pertanyaan, meskipun terkesan hanya bicara dana karbon.

Indonesia, katanya,  merupakan pendukung utama Protokol Kyoto, tetapi dunia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Indonesia, katanya protes kepada Amerika yang tidak mau mengikuti Protokol Kyoto. Sedang Indonesia, sudah membuat Badan REDD+.

Protokol Kyoto, sangat lambat, karena negara industri tidak melakukan dengan baik. “Karbon kredit tidak baik, insentif terhadap hutan juga tidak jalan, Norwegia janjikan US$1 juta, tapi belum merealisasikan.”

Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pulau Pisau, Kalteng, yang masuk kawasan proyek sejuta lahan gambut Soeharto.  Dalam visi misi kedua kandidat menyebutkan tentang pembukaan lahan pertanian jutaan hektar. Kasus proyek satu juta gambut buat pangan di Kalimantan Tengah, era Soeharto harus menjadi pelajaran besar. Proyek ini gagal. Hingga kini, masalah bermunculkan dari kawasan satu juta hektar yang telat dibuka kanal-kanal dan merusak gambut dan kubah gambut ini. Foto: Greenpeace

Penghargaan lingkungan

Pada segmen kelima Hatta mengajukan pertanyaan mengenai penghargaan tertinggi Kalpataru yang diberikan pemerintah Indonesia sebagai perwujudan lingkungan hidup yang bersih. Dia menanyakan seberapa jauh pandangan Jokowi terhadap Kalpataru ini? Bagaimana upaya mencapai itu?

Jokowi menanggapi dengan cukup baik. Kata Jokowi, penghargaan Kalpataru itu sangat baik, diberikan kepada perseorangan maupun lembaga. Namun, katanya, akan lebih bagus jika diberikan tidak hanya dalam bentuk piala, tetapi juga insentif dan dana. “Agar apa yang mereka kerjakan bisa lebih baik lagi. Dengan insentif anggaran bisa bekerja lebih baik lagi, misal membersihkan sungai lebih baik, memperbaiki desa.”

Hatta menanggapi balik.  Dan ini jadi bumerang bagi Hatta.

“Bentuk penghargaan apa dalam bentuk piala, bukan sesuatu prinsip, yang penting adalah penghargaan, refleksi keberhasilan kota bersih hijau dan sehat.  Mengapa DKI sekarang tidak dapat? Solo belum pernah dapat?

Kalla menanggapi. Jawaban Kalla mungkin mengejutkan Hatta.

“Pertanyaan bagus, tapi keliru. Kota itu dapat Adipura, bukan Kalpataru, hingga tidak perlu saya jawab.”

Jokowi  menambahkan, Kota Solo pernah mendapatkan penghargaan Green City.

Tekan deforestasi

Giliran Jokowi bertanya. Dia bertanya tentang strategi menekan laju deforestasi. “Indonesia, saat ini dihadapkan pada bencana ekologis, salah satu karena kerusakan hutan. Laju deforestasi tertinggi di dunia. Bagaimana strategi menghentikan laju deforestasi?”

Prabowo menjawab dan konsisten seperti jawaban sebelumnya, dengan penekanan kerusakan hutan itu karena aktivitas warga.

Menurut Prabowo, menekan laju deforestasi itu masalah sangat mendesak. Dia mengusung strategi mengikutsertakan masyarakat, rakyat yang tinggal di hutan dan pinggir hutan, dengan memberdayakan melalui kelompok petani hutan. “Pemberdayaan ekonomi, sekaligus beri pengharapan hidup hingga mereka tidak merambah hutan.”

Juga harus ada pengawasan dengan menggunakan satelit, hingga bisa memonitor illegal logging, dan penambangan liar. “Sanksi keras kepada perusahaan yang melanggar tata kelola hutan.  Aparat penegak hukum harus kita tatar kembali supaya mereka turut jaga hutan. Hutan harus kita jaga bersama, harus ada intervensi pemerintah untuk benahi lingkungan hidup dan hutan kita.”

Jokowi balik menanggapi dengan lebih kongkrit. Dia mengemukakan, carut marut sektor kehutanan karena penyusunan tata ruang belum selesai. “Tata ruang kita sebetulnya hampir selesai, dan harus segera diselesaikan, hingga jelas, mana hutan lindung, mana hutan produksi, mana hutan alami.”

Dia juga mengemukan, mengenai kebijakan satu peta (one map policy) yang belum dimiliki Indonesia hingga terjadi tumpang tindih. “Ada hutan lindung diberikan konsesi untuk produksi. Kekeliruan ini disebabkan belum ada kebijakan satu peta.”

Jokowi mencontohkan, Kalimantan, ada 753 kasus dalam satu provinsi karena tumpang tindih antara tambang dan hutan lindung, antara perkebunan dan hutan lindung. “Kalau tidak diselesaikan, hutan kita mulai digerus untuk kepentingan-kepentingan lain.  One map policy selesai, saya menyakini kerusakan hutan bisa diselesaikan.”

Penambangan batubara di dekat lokasi Taman Wisata Alam Bukit Serelo Kabupaten Lahat. Massifnya, industri ekstraktif menyebabkan kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar. Foto: Taufik Wijaya.

Tanggapan aktivis lingkungan

Menanggapi debat capres soal isu lingkungan ini, Rida Saleh, aktivis lingkungan mengapresiasi jawaban mengenai kerusakan lingkungan dari Jokowi. “Baik sekali Jokowi menjelaskan.”

Sedang Prabowo, katanya, malah blunder karena menyalahkan penduduk sebagai pemicu kerusakan lingkungan. “Ini sangat bertentangan. Manusia disalahkan, padahal yang merusak pola ekspoitasi yang luar biasa, industri besar. Menurut saya sangat fatal sekali,” katanya dalam acara nonton bareng debat di sekretariat Walhi di Jakarta.

Namun Rida menilai, kedua calon masih perlu pendalaman mengenai substansi persoalan lingkungan hidup agar tak melihat secara sederhana.

Erpan Faryadi, koordinator International Land Coalition Asia juga berpendapat sama. Menurut dia, penjabaran mengenai lingkungan Jokowi bagus. “Terkonfirmasi kalau kerusakan lingkungan karena pertumbuhan yang menjadi fokus.”

“Tentang kerusakan lingkungan, jawaban Prabowo betul-betul salah. Kerusakan lingkungan itu karena keserakahan kapitalisme.”

Bagaimana tanggapan Greenpeace debat capres mengenai lingkungan?

Teguh Surya, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menilai komitmen Jokiwi-JK untuk memberikan sanksi keras terhadap korporasi perusak hutan perlu diuji terlebih dahulu dalam implementasi penyelesaian tunggakan kasus kebakaran hutan, dan korupsi sumber daya hutan.

Lubang-lubang galian PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali, yang ditinggalkan begitu saja. Data Kementerian Kehutanan banyak perusahaan beroperasi di kawasan konservasi. Sayangnya, pemerintah seakan tak bisa berbuat apa-apa kala pelaku korporasi. Foto: Jatam Sulteng

Sedang komitmen penyelesaian tumpang tindih perizinan di kawasan hutan, katanya, seharusnya diawali dengan memperkuat dan memperpanjang kebijakan morarium yang akan berakhir Mei 2015, termasuk review perizinan saat ini.

Kedua pasang calon, katanya, tidak jelas menyebutkan komitmen melanjutkan penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. Hingga ada kemungkinan hutan dan gambut tidak mendapat perlindungan di masa depan. “Juga tidak ada kejelasan upaya pecegahan kebakaran hutan mengingat target penurunan emisi Indonesia 2020 adalah menghentikan laju deforetasi, cegah kebakaran dan lindungi gambut total.”

Menurut dia, pernyataan Prabowo mengenai masyarakat sebagai perambah hutan adalah salah besar. “Ini menyiratkan tidak pahamnya tentang akar pesoalan kerusakan hutan Indonesia. Sebagian besar hutan justru rusak akibat ekspolitasi untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri skala besar.”

Teguh mengatakan, meskipun Jokowi-JK menyebutkan akan merehabilitasi 2 juta hektar hutan per tahun, tetapi tidak dielaborasi lebih lanjut mengenai implementasi target itu. Kebijakan perlindungan hutan dan gambut melalui moratorium, katanya, juga tidak mendapatkan penjelasan memadai.

Ariefsyah Nasution, juru kampanye Lautan Greenpeace Indonesia menilai, kedua pasangan capres-cawapres tidak menjelaskan urgensi pencegahan pencemaran laut, pengelolaan sumberdaya ikan bertanggungjawab dan penanganan penangkapan ikan berlebihan guna memulihkan ekosistem laut. “Juga memastikan ketersediaan dan kedaulatan pangan saat ini dan dimasa depan.”

Ahmad Ashov Birry, juru kampanye Detoks Greenpeace Indonesia mencatat pasangan Prabowo-Hatta menyebutkan kualitas air, udara dan tanah perlu diperbaiki.  Sedangkan pasangan Jokowi-JK menyebutkan, daerah aliran sungai banyak mengalami kerusakan hingga perlu diperbaiki.

Namun, katanya,  kedua pasangan tidak menyebutkan pencemaran bahan kimia berbahaya beracun industri sebagai salah satu penyebab paling berbahaya. “Ini sangat mengkhawatirkan karena dalam visi misi keduanya berniat ekspansi sektor industri yang intensif menggunakan dan melepaskan bahan kimia berbahaya.”

Kedua capres, kata Ashov,  harus sadar bahwa dampak bahan kimia berbahaya kepada masyarakat dan lingkungan sangatlah luas. “Mulai dari berbagai ancaman kesehatan seperti kanker dan gangguan sistem reproduksi hingga gangguan produktivitas lahan pertanian yang tercemari B3.”

Aktivis Greenpeace menandai saluran pembuangan limbah yang mengalir ke Sungai Citarum. Foto: Greenpeace

Yuyun Indradi, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, pemaparan kedua capres-cawapres belum ada yang memenuhi harapan. Keduanya masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Isu lingkungan hidup hanya dijadikan polesan.

“Mereka tidak memahami situasi aktual sekarang. Lingkungan hidup harus jadi fokus utama. Mereka lebih fokus pada perdebatan mengenai pangan dan renegosiasi kontrak. Soal kerusakan lingkungan tidak diperdebatkan keduanya.”

Isu kelautan, toksik, hutan dan energi terbarukan masih sangat minim. Perlu dorongan lebih kuat agar keduanya memperhatikan hal itu jika terpilih menjadi presiden.

“Isu konservasi masih belum muncul. Keduanya sepakat melindungi hutan, tapi tidak dijabarkan strategi seperti apa. Lingkungan hidup belum menjadi mindset keduanya. Padahal ia pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan.”

Dia juga menyoroti rencana pembukaan lahan untuk sawah baru. Prabowo-Hatta menjanjikan lahan dua juta hektar, Jokowi-Jk satu juta hektar. Namun kebijakan ini, berpeluang merusak lingkungan. “Perlu mendorong kedua pasangan lebih memahami isu lingkungan. Agar ke depan agenda pembangunan yang dilakukan lebih berkelanjutan. Kita masih ada trauma kebijakan era Soeharto terkait satu juta hektar lahan gambut untuk pertanian. Itu terbukti kebijakan yang gagal,” kata Yuyun.

Farhan Hemy, manager Indonesia Climate Change Centre mengatakan, secara keseluruhan debat capres-cawapres sebuah preseden bagus. “Isu energi, pangan dan lingkungan dibicarakan secara keseluruhan hingga mengarah pada penerapan konsep suistainable development.”

Keduanya,  mencoba mengarah pada satu isu yang lebih spesifik, walau kurang dielaborasi. “Jokowi berbicara soal one map polcy, ini isu bagus. Hanya kurang dielaborasi. Padahal itu nanti jika diperdalam lebih jauh berbicara soal tumpang tindih izin dan banyak kepentingan yang bermain di sana.”

Soal one map polcy jika dielaborasi lebih mendalam memunculkan gagasan terkait penyelesaian konflik tenurial. Terutama soal tata kelola hutan secara keseluruhan. Penataan kepemilikan, hak masyarakat adat dan lain-lain.

Dia mengatakan, persoalan lingkungan di Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dalam waktu lima tahun. Namun, dia berharap dalam waktu lima tahun ke depan, siapapun yang terpilih bisa membuat fondasi kuat untuk perbaikan lingkungan hidup ke depan.

“Kita bisa mendorong pembangunan ekonomi tinggi dengan rendah emisi. Tapi tentu perlu ada leadership kuat, yang mampu merangkul berbagai pihak. Baik kalangan industri, swasta juga masyarakat. Semua harus bisa berjalan kolaboratif.”

Mengenai isu perubahan iklim juga  isu sangat penting. Tidak hanya dalam skala nasional, juga global. Presiden terpilih, katanya, harus berani memposisikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai komitmen penuh terhadap isu perubahan iklim.

Farhan menggalakkan kampanye Inisiatif pemilih peduli bumi. Kampanye ini, katanya, untuk mengawal agenda capres-cawapres terpilih terkait lingkungan hidup. Ia akan diselenggarakan di 10 kota, yakni, Jakarta, Bandung, Denpasar, Semarang, Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Medan, Palembang dan Makassar. “Ini akan dilakukan sampai 100 hari kerja presiden terpilih.”

Dulu ini adalah desa-desa sebelum luapan lumpur Lapindo menghantam pada 2006. Kini, yang diributkan hanya soal ganti rugi. Padahal, dampak buruk bencana yang fenomenal ini sangat banyak, dari warga yang sehari-hari menghirup udara tak sehat, sampai kehidupan mereka yang hilang. Kini, sebagian dari mereka ada yang hidup terlunta-lunta bahkan gila. Pemimpin ke depan diharapkan punya komitmen kuat menyelesaikan beragam masalah ini. Foto: Aji Wihardandi

Ini adalah lahan adat masyarakat Kajang di Bulukumba, Sulsel. Mereka menjaga hutan dengan baik, sampai ada disebut hutan larangan. Mereka menselaraskan aktivitas bertani, pemukiman, perairan sampai kawasan hutan. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan jika hutan adat itu masuk hutan produksi. Perusahaan pun masuk dan siap menggarab. Konflik muncul. Beruntung, pemerintah daerah Bulukumba berinisiatif membuat perda masyarakat adat Kajang buat melindungi lahan dan hutan mereka. Konflik lahan antara masyarakat adat/lokal dengan perusahaan dan pemerintah terjadi di berbagai daerah. Menurut data AMAN 70 persen hutan terbaik Indonesia ada di wilayah adat dan kini terancam. Ini memperlihatkan, masyarakat bisa berdampingan hidup bersama alam dengan kearifanlokal. Izin yang diterbitkan oleh pemerintah untuk industri skala besar, yang menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Perlindungan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan harus dijamin pemerintah ke depan. Foto: Christopel Paino

 

Energi Terbarukan Jadi Perhatian Para Capres

Aksi Greenpeace ke KPK menyerukan perlindungan kekayaan alam negeri. yang ditampilkan lewat Raung dan Umba, sebagai capres dan cawapres perwakilan lingkungan. Foto: Greenpeace

Aksi Greenpeace ke KPK menyerukan perlindungan kekayaan alam negeri. yang ditampilkan lewat Raung dan Umba, sebagai capres dan cawapres perwakilan lingkungan. Foto: Greenpeace

Debat capres-cawapres putaran kelima menjadi penutup masa kampanye pemilihan presiden 2014. Debat capres terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu malam (05/07/2014) mengambil tema mengenai pangan, energi dan lingkungan hidup.

Dari debat tersebut, pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyoroti beberapa hal yang sama mengenai energi, misalnya perhatian besar terhadap energi terbarukan.  Pengembangan dilakukan dengan cara  riset dan memberikan insentif terhadap produksi energi terbarukan.

“Dalam bidang energi, meningkatkan produksi migas, mengurangi impor, penghematan dan diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan ,” kata cawapres dari pasangan nomer urut satu, Hatta Rajasa dalam pemaparan visi misi debat capres tersebut.

Dia mengatakan kunci dalam pengembangan energi terbarukan sebagai cara melakukan diversitas energi adalah dengan riset, insentif dan pola bisnis dengan mengembangkan feed in tariff. “Pengembangan energi terbarukan dimanapun di dunia, ada insentif dari pemerintah,” katanya.

Dengan kunci tersebut, Prabowo-Hatta menargetkan bauran energi mencapai lebih dari 25 persen pada tahun 2025.

Capres nomer urut dua, Jokowi  juga mengatakan riset dan insentif sebagai kunci untuk pengembangan energi terbarukan.  “Tetapi  karena tidak ada riset yang baik, tidak ada insentif disitu, maka tidak ada yang mau masuk kesana. Pertamina juga harus buka pasar biofuel. Jangan sampai kita beri insentif untuk impor minyak tetapi tidakmemberikan insentif ke energi terbarukan yang dinikmati oleh masyarakat luas,” katanya.

Pengembangan energi terbarukan, dengan memanfaatkan lahan tak produktif untuk menanam tanaman penghasil energi, seperti sorgum. “Sebetulnya energi yang kita punyai sangat melimpah, baik minyak, gas dan panas bumi, dan juga energi terbarukan, banyak kesempatan yang bisa kita kelola,” kata mantan walikota Solo itu.

Hatta Rajasa juga menyoroti mengenai penataan ulang sektor energi. “Sambil menghormati kontrak liberal, tetap lakukan upaya renegosiasi agar sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketahanan energi juga dilakukan dengan meningkatkan cadangan minyak dengan melakukan eksplorasi dan pengembangan sumur tua minyak menggunakan tehnologi enhanced oil recovery, selain melakukan penghematan energi dengan mengurangi elastisitas energi dari 1,6 menjadi 0,8.

Sedangkan cawapres nomer urut dua, Jusuf Kalla mengatakan ketahanan energi dilakukan dengan berbagai cara seperti memperbaiki sistem dan bauran energi, melakukan konversi energi dari BBM ke BBG pada sistem transportasi nasional, memperbaiki transportasi umum dan meningkatkan kualitas energi terbarukan.

Jokowi menambahkan konversi energi ke BBG dilakukan dengan membangun infrastruktur pemipaan dari tempat produksi ke konsumen seperti industri dan perumahan. “Pemipaan bisa dilakukan selama tiga tahun,” katanya.

Terkait dengan efisiensi energi, Jokowi mengatakan pembenahan sektor transportasi umum di seluruh kota di Indonesia menjadi suatu keharusan sebagai cara penggunaan energi yang efisien.

Pada sesi akhir debat, Hatta Rajasa mengajukan pertanyaan kepada Jusuf Kalla mengenai mafia migas. “Setujukah bapak bahwa setiap perpanjangan kontrak? Banyak sekali perpanjangan merugikan kita,  contoh freeport dan banyak kontrak migas lain.  Lakukan investigasi perpanjangan kontrak?”

“Saya sangat setuju untuk dibuat investigasi. Coba lihat sejarah Freeport, siapa yang punya saham Freeport? Kemana saham Newmont? Dulu nasional, sekarang siapa? Saya setuju untuk investigasi,” jawab JK. Jokowi menambahkan investigasi sektor migas perlu dilakukan, untuk menghilangkan kelompok kepentingan alias migas.

Menanggapi debat capres tersebut, Greenpeace mengapresiasi fokus kedua pasangan yang menitikberatkan pada diversifikasi energi dari sektor energi baru terbarukan (EBT). Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menilai pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah menjabarkan langkah peningkatan Energi Baru-Terbarukan (EBT) yang konkrit melalui insentif dan sistem feed in tariff, dan target yang jelas, yaitu lebih dari 25% pada 2030. Namun pasangan ini juga masih memprogramkan peningkatan eksplorasi minyak, serta energi fosil lain.

Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan perbaikan transportasi masal khususnya di kota-kota besar yang menjadi salah satu solusi untuk melakukan efisiensi penggunaan energi dan subsidi, namun titik berat terhadap pengembangan energi fosil (gas, minyak bumi) terlihat masih dominan.

“Keduanya belum menggambarkan implementasi sinergi antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Jokowi-Hatta belum melakukan penjabaran teknis tentang pembangunan rendah karbon yang seharusnya bisa menjadi prioritas baru untuk pembangunan ekonomi Indonesia masa depan. Prabowo-Hatta hanya melihat masalah ini dari segi pertumbuhan penduduk, tetapi masih belum menyoroti bahwa over eksploitasi SDA Indonesia secara besar-besaran adalah penyumbang utama kerusakan alam Indonesia,” tambah Hindun.