Pertanian

Gubernur Jateng Cabut Izin Lingkungan, PT Semen Indonesia Tak Berarti Batal di Rembang, Mengapa?

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

Warga Pegunungan Kendeng aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, hari ke-29. Malam hari, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo umumkan pencabutan izin, walau tetap memberikan peluang PT Semen Indonesia perbaiki dokumen Andal. Foto: Cinta Rembang dari Facebook JMPPK

 

 

 

 

Senin, (16/1/17), 29  hari sudah warga Pegunungan Karst Kendeng di Rembang ‘menduduki’ Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut Gubernur Ganjar Pranowo mencabut surat keputusan izin lingkugan sesuai bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA). Selasa, (17/1/17), batas akhir—sudah 90 hari– bagi Gubernur untuk menjalankan putusan MA.

“Kami tak akan pulang sebelum izin pabrik semen dicabut dan pembangunan pabrik semen berhenti dan hengkang,” kata Joko Prianto, kepada Mongabay, Senin, (16/1/17).

Dari dokumen yang diterima Mongabay 8 Desember 2016, PTUN Semarang menetapkan putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 berkekuatan hukum tetap. Salinan diterima LBH Semarang, 9 Januari 2017.

Malam hari, Ganjar jumpa pers menyampaikan keputusan mencabut izin lingkungan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 sebagai langkah menjalankan putusan MA. Dengan begitu, SK Gubernur Jateng No 668.1/17 Tahun 2012 sebagaimaa telah diubah dalam SK No 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik  Semen Indonesia di Rembang, batal dan tak berlaku.

Meskipun begitu, Semen Indonesia, tak berarti batal bikin pabrik dan nambang dari Rembang. Beralasan sesuai putusan MA, Gubernur Jateng memerintahkan, Semen Indonesia harus menyempurnakan dokumen Andal dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL).  Komisi Amdal Jateng, kata Ganjar, sedang menilai Andal dan RKL/RPL ini.

“Memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan PK, yang hanya membatalkan izin lingkungan, maka izin lingkungan dapat dilaksanakan PT Semen Indonesia, apabila memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi,” katanya dalam rilis.

 

 

 

 

Desakan kepada gubernur

Siang hari, Senin (16/1/17)  di Jakarta,, Aliansi Masyarakat Sipil dan akademisi berisi seratusan orang atas nama organisasi dan personal menyerukan Presiden Joko Widodo memastikan Gubernur Jateng patuhi putusan MA.

Asfinawati Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, tak bermakna kalau putusan tak dipatuhi.

“Putusan PK (peninjauan kembali-red)  yang mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lainnya,” katanya di Jakarta.

Dia melihat gelagat kepala daerah mencoba berkelit dari menjalankan putusan hukum. Artinya, melanggar putusan hukum, sebagai kepala daerah tak mematuhi putusan pengadilan. “Gubernur tak patuh pada kewajiban, melanggar larangan, dan sumpah jabatan,” ucap Asfinawati.

Eko Cahyono Direktur Sajogyo Institute mengatakan, kala putusan hukum tak jalan hak-hak dasar masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng terus ditekan.  Pemerintah Jateng, katanya,  membiarkan bahkan mendorong konflik-konflik horizontal terjadi bahkan upaya kriminalisasi petani penolak.

Tak jalankan putusan, katanya, berarti mengingkari hukum. Pengingkaran juga terjadi, katanya,  pada proses yang sudah berjalan dalam pertemuan dengam Presiden yang mengamanatkan adat kajian lingkungan hidup strategis Jawa Tengah. Ia sebagai syarat melihat ulang pembangunan pabrik dalam konteks daya tampung dan daya dukung lingkungan.

 

 

 

 

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

Tenda aksi warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng, yang sempat dirobohkan Satpol PP. Fotp: JMPPK

 

 

 

 

Masalah rakyat dan penyelamatan kekayaan alam, katanya, belum jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. “Masyarakat kecil kerab jadi pelaku utama penyelamatan ruang hidup tak pernah dilihat.”

Dewi Kartina, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menilai, seakan tak ada upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut dengan memberikan keadilan bagi warga.

KPA melihat, ada penggalangan kelompok seolah-olah merepresentasikan gerakan buruh seakan kontra dengan warga Rembang penolak semen. Ada juga semacam upaya ‘membakar’ konflik horizontal antar warga Rembang yang mempertahankan lahan dengan golongan yang merepresentasikan kelompok agama. Dia prihatin, putusan pejabat publik yang bermasalah malah menarik warga ke konflik horizontal.

Dewi juga khawatir dengan aksi kriminalisasi. “Ini sangat disayangkan. Tahun 2016 ada 177 petani dikriminalkan pemerintah.”

Kala sampai batas waktu tak ada keputusan, katanya, Presiden harus segera mengambil alih dengan memanggil gubenur bersama staf Presiden dan MA,  bersama Kementerian Dalam Negeri. Presiden, katanya, juga harus memberikan sanksi kepada gubernur.

KPA juga meminta Presiden Jokowi memastikan Kapolda Jateng termasuk Kapolri menghentikan kriminalisasi terhadap warga Rembang. “Hentikan kriminalisasi warga. Presiden harus menjamin hak agrarian dan lingkungan warga Rembang,” katanya.

Senada Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Dia mengatakan, ada pengabaian bahkan melawan putusan MA nyata terlihat dari upaya Gubernur mencabut izin lingkungan lama 9 November 2016, dan menerbitkan izin lingkungan baru pada hari sama.

“Walhi tegas meminta agar Gubernur Jateng menghormati putusan MA. Harus  menghentikan operasi pabrik semen, karena kerentanan dan keterancaman masyarakat antara lain pencemaran air tanah, banjir dan kekeringan.”

Haris Azhar Koordinator KontraS mengatakan, putusan MA,  dalam melindungi hak masyarakat sudah kuat.

Meski begitu, katanya, seharusnya, ada bagian negara yang bisa melihat pihak ketiga yang mendapatkan izin taat aturan hukum. Negara, katanya,  seharusnya bisa menguji apakah pemberian izin secara prosedural memperhatikan kapasitas perusahaan, seperti catatan buruk soal kerusakan lingkungan, hak kesehatan masyarakat dan tertib atau tidak pada aturan hukum.

Perlu juga mengecek apakah perusahaan punya kelengkapan kerja yang mengurangi dampak minimum pelanggaran HAM. Contoh, mekanisme pengaduan jika perusahaan melanggar. Lalu, apakah perusahaan memiliki mekanisme informasi regular tentang catataan tak ada risiko pelanggaran HAM.

“Jika perusaah tak punya harusnya izin tak layak diberikan. Ini penting ke depan,” katanya.

Soal kasus Rembang, katanya, kalau Gubernur tak kunjung cabut izin ligkungan berarti gubernur melanggar pidana dan perdata. “Jika gubernur mengabaikan koreksi lembaga yudisial, gubernur melanggar konstitusi.”

Andi Muttaqin dari Elsam mengatakan, tak bisa ditawar-tawar, gubernur harus menjalankan putusan MA, mencabut izin lingkungan. Dia mendesak hentikan upaya kriminalisasi warga, sebaliknya, segera penuhi hak-hak mereka.

Rahma Mary, kuasa hukum warga mengatakan, jika Gubenrur tak menjalankan putusan, berarti menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan tindak pidana karena meneruskan pembangunan pabrik secara ilegal. “Tindakan Gubernur menerbitkan SK baru tindak pidana,” katanya.

Dia bilang, konsekuensi penetapan, tergugat tak bisa berupaya hukum apapun membatalkan putusan PK hingga harus eksekusi. Perintah Presiden soal KLHS, katahnya,  harus berjalan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jateng, termasuk Pegunungan Kendeng.

“Semua upaya pendirian pabrik semen harus dihentikan, termasuk tak boleh ada izin baru.”

Saat ini,  di tapak pabrik semen, terhitung 940 hari lebih warga bertahan di Tenda Perjuangan Gunung Bokong, Rembang.

Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang,  dihubungi Mongabay mengatakan serupa. Dia bilang Gubernur Jateng telah membangkang atas putusan pengadilan. Dari awal warga mendesak pembangunan pabrik setop terlebih dahulu. Pada 22 Oktober 2014, Komnas HAM juga menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan pabrik semen hingga selesai proses hukum. Sayangnya, tak dihiraukan, pembangunan jalan terus. Kala perusahaan kalah, baru investasi Rp5 triliun selalu disebut-sebut sebagai alasan agar pabrik dan tambang lanjut.

Soal investasi sudah Rp5 triliun, katanya, merupakan risiko pemerintah dan perusahaan yang tak setop bangun kala proses hukum berjalan. Angka Rp5 triliun itu, katanya, tak sebanding dengan nilai kelestarian alam. “Investasi seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bermartabat dan menghormati aturan hukum.”

Petrasa Wacana dari Koordinator Bidang Konservasi, Advokasi dan Kampanye Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) mengatakan, gubernur sebagai aparatur negara wajib mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan. Bukan malah mengeluarkan izin lingkungan baru, walau gubernur berdalih hanya adendum.

Soal penyusunan KLHS, dia berharap, dilakukan tim terbaik dan sangat paham situasi lapangan. “Kita percaya data dan fakta. Saya yakin, Karst Kendeng layak dilindungi.”

 

 

 

 

 

 

 

Metode Hazton Ini Mampu Hasilkan Padi Puluhan Ton. Berani Coba?

Pertanian merupakan sektor andalan Indonesia yang harus terus diperhatikan. Foto: Rhett Butler

Pertanian merupakan sektor andalan Indonesia yang harus terus diperhatikan. Foto: Rhett Butler

 

Metode Hazton, mungkin tidak setenar Metode Jajar Legowo atau SRI dalam hal penanaman padi. Namun, metode ciptaan dua putra Kalimantan Barat ini merupakan harapan nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menuju swasembada pangan di Indonesia. Adalah Hazairin dan Anton Kamarudin, yang melakukan riset hebat hingga menemukan teknik tersebut.

Hazairin adalah Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat (Kalbar). Awal karirnya sebagai penyuluh pertanian. Tak heran, ia paham dengan tipologi lahan pertanian di Kalimantan Barat, serta metodologi yang kerap digunakan petani lokal dalam hal bercocok tanam. “Hanya lihat dan pegang daun saja, saya sudah tahu tanaman ini kekurangan unsur N, P, atau K,” ujarnya belum lama ini.

Saat jadi penyuluh, Hazairin tak segan mengamati kasus yang terjadi di daerah dampingannya. Munculnya teknologi Hazton pun berawal dari pengamatan di lapangan. Baik Hazairin maupun Anton mengamati, petani di Kalbar kerap menanam padi dengan satu hingga tiga bibit per lubang tanam.

Dari bibit tersebut, dihasilkan satu rumpun padi dengan jumlah 10 hingga 20 anakan vegetatif. Selanjutnya, pada masa generatif menghasilkan 10 hingga 15 anakan produktif, dengan produksi padi sekitar tiga hingga empat ton per hektar. Hingga akhirnya, Hazairin dan Anton memiliki pemikiran kontroversional, menggunakan bibit padi lebih tua, cara berbeda yang biasa digunakan petani.

 

Baca: Semangat Menggebu Petani Perempuan di Kapuas Hulu Terapkan Metode Hazton

 

Kebanyakan orang berpendapat, bibit tua tidak menghasilkan bulir padi yang banyak. Namun, semakin tua bibit padi, justru semakin tahan terhadap penyakit. Dari hasil penelitian, didapati juga semakin padat bibit padi yang dimasukkan dalam satu lubang, akan semakin banyak menghasilkan padi  berkualitas dan kuat berkompetisi. Salah satunya, meminimalisir hama keong yang hanya suka pada padi muda.

 

 

Akankah kedaulatan pangan yang dicitakan Indonesia terwujud? Petani, sang pahlawan pangan, nasibnya tidak boleh dilupakan. Foto: Rhett Butler

Akankah kedaulatan pangan yang dicitakan Indonesia terwujud? Petani, sang pahlawan pangan, nasibnya tidak boleh dilupakan. Foto: Rhett Butler

 

 

Pada 2012, metode ini pun diperkenalkan di Kalimantan Barat, dengan nama Hazton, akronim dari Hazairin dan Anton, sang penemu. “Dulu, kita dilarang menanam padi dengan bibit banyak, tapi metode ini malah menggunakan banyak bibit,” kata Hazairin. Sebuah demplot pun dibuat. Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, selaku Tim Pengendali Inflasi Daerah, mendukung pengembangan penerapan metode tersebut.

Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, daerah awal pengembangan metode ini. Tahun 2014 lalu, Kelompok Tani Nekad Maju di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, menerapkan metode ini di lahannya. Gabungan kelompok tani (gapoktan) ini, binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat.

“Sebelum menggunakan Hazton, hasil panen per hektar berkisar tiga hingga empat ton. Kini bisa mencapai sembilan hingga sepuluh ton,” kata Bukhari (60), anggota Gapoktan Nekad Maju. Melihat kesuksesan tersebut, kata Bukhari, banyak petani yang tertarik bergabung. Jumlah anggota bertambah, dari tujuh menjadi 11 kelompok tani.

Luas areal yang mengaplikasikan metode ini meningkat dari 25 hektare menjadi 200 hektare. Saat ini, Gapoktan Nekat Maju bahkan sudah mempunyai gudang dan rumah pengeringan padi. Untuk bibit, mereka telah menjalin kerja sama dengan Balai Benih Induk Peniraman.

 

 

Inilah benih padi yang tersimpan di Kantor Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Bogor. Dari 10 ribu varietas padi yang ada di Indonesia,, saat ini hanya 125 varietas yang tersisa. Foto: Rahmadi Rahmad

Inilah benih padi yang tersimpan di Kantor Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Bogor. Dari 10 ribu varietas padi yang ada di Indonesia,, saat ini hanya 125 varietas yang tersisa. Foto: Rahmadi Rahmad

 

 

Rokib, Ketua Gapoktan Nekad Maju menyatakan, metode ini membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Betapa tidak, pendapatan kotor selama tiga bulan dapat mencapai Rp40 juta. “Dipotong biaya tananaman dan pemeliharaan Rp10 juta, pendapatan bersih petani Rp30 juta. Artinya, pendapatan per bulan untuk per hektare Rp10 juta.”

Rokib awalnya ragu. Dia bahkan mengira, Hazton adalah jenis padi, bukan teknik menanam. “Agak rumit. Setelah dijalani dan mendapatkan hasil, ternyata tidak ada yang mustahil.”

Semula, Rokib kurang yakin jika menggunakan 20 hingga 30 bibit padi dalam satu lubang tanam akan berhasil. Terlebih, modal tanam akan bertambah. Namun setelah panen, modal tanam itu kembali, karena hasil yang melimpah. Dengan Metode Hazton, memang modal tanam per hektare naik dari Rp5 juta menjadi Rp7 juta. “Tapi, pendapatan juga naik dari Rp10 juta menjadi Rp30 juta per hektar,” katanya.

 

 

Anton Kamarudin tengah mempraktikkan metode Hazton kepada petani perempuan Desa Tekudak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Putri Hadrian

Anton Kamarudin tengah mempraktikkan metode Hazton kepada petani perempuan Desa Tekudak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Putri Hadrian

 

 

Dilirik negara lain

Metode Hazton, kini sudah diterapkan di tiga negara, yakni India, Inggris, dan Malaysia. Teknik ini sangat cocok diterapkan di lahan yang tidak terlalu luas, namun produktivitasnya optimal. Di Indonesia, sudah 24 provinsi yang menerapkan, meski ada juga sejumlah petani di Kalbar yang menolak.

“Sejumlah petani di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya menolak. Padahal, dalam penerapannya mendapat bantuan dan dampingan dari pemerintah,” kata Hazairin.

Saat ini, kata dia, penerapan Hazton melalui APBN 2016 di Indonesia ada 50 ribu hektar.  Kalbar mendapatkan koata sebanyak 35 ribu hektar. “Semua hampir terealisasi. Ada juga yang jatah 10 ribu hektare kurang seperti di Sambas. Mereka sudah merasakan hasilnya yang berlipat.”

Hazairin mengakui, butuh waktu untuk alih metode dan mengedukasi masyarakat. “Peran petugas penyuluh pertanian merupakan kunci sukses penerapannya.”

 

 

Demplot padi di Desa Tekudak, Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar, yang menerapkan Metode Hazton, dampingan Konsorsium Perempuan Kalbar. Foto; Konsorsium Perempuan Kalba)

Demplot padi di Desa Tekudak, Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar, yang menerapkan Metode Hazton, dampingan Konsorsium Perempuan Kalbar. Foto; Konsorsium Perempuan Kalbar

 

 

Petani berdasi

Kepala Bank Indonesia Perwakian Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto, mengatakan Metode Hazton diharapkan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi. Selama ini, Kalimantan Barat cenderung bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan. “Pelemahan harga komoditas cukup berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.”

Dwi menuturkan, rata-rata inflasi Kalbar dalam empat tahun terakhir, berdasarkan data historis mencapai 7,58% (yoy). Sementara, rata-rata nasional  > 6,10 persen (y-o-y). Dalam kurun waktu 2012 – 2015, beras secara persisten menjadi komoditas dengan andil terbesar mempengaruhi inflasi Kalimantan Barat. Namun, sebagai komoditas utama penyumbang inflasi, hal ini sekaligus peluang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. “Untuk mendukung upaya stabilitas harga, setidaknya diperlukan pasokan pangan yang cukup.”

Produktivitas panen padi rata-rata nasional dari 2012 – 2015 sekitar < 5,13 ton perhektare, sedangkan di Kalimantan (3,60 ton per hektare), Sumatera (4,21 ton per hektare), dan Jawa (5,70 ton per hektare). “Jadi, produktivitas panen padi di Kalimantan masih tertinggal dari rata-rata nasional. Dibutuhkan inovasi yang dapat menjawab tantangan tersebut.”

Hazton, kata Dwi, adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kalimantan Barat. Bank Indonesia Perwakilan Kalbar juga mempermudah sistem pemasaran hasil produk pertanian. “Mulai 2017 akan kami dorong menggunakan IT, modelnya seperti e-commer. Petani tidak perlu ke pasar menjual hasil panennya, cukup online,” papar Dwi.

 

 

Belalang, hidupan liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan. Foto: Rhett Butler

Belalang, hidupan liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan. Foto: Rhett Butler

 

 

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, meminta petani untuk bersemangat menanam padi. Kalimantan Barat mempunyai potensi lahan pertanian cukup besar, apalagi luas wilayah Kalbar mencapai 1,5 kali Pulau Jawa. “Jangan malu menjadi petani. Petani itu pekerjaan mulia. Bisa memberi makan banyak orang,” tukasnya.

Kalbar terus memacu program peningkatan produksi padi. Potensi lahan sawahnya mencapai 527.850 hektare, yang dimanfaatkan sekitar 323.959 hektare atau 61,37 persen. Pemerintah provinsi pun terus mendorong agar sisa lahan seluas 203.891 hektare itu bisa dioptimalkan.

 

 

 

Cerita Para Penjaga Lahan Gambut dari Jambi

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

KPHD Sungai Beras menanam nanas untuk sekat bakar di lahan gambut. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

Desa Arang-arang, Jambi,  pada Oktober 2015, luluh lantak oleh kebakaran.  Hampir seluruh ladang dan kebun di desa ini habis terbakar. Sekitar 50an kilometer dari Kota Jambi, saya bertemu  Selaiman di pinggir padang rumput teriti–mirip batang tebu seukuran jari orang dewasa–menjulang hampir tiga  meter.

“Ini dulu habis (terbakar) semua,” katanya.

Wak Den, sapaan akrab Selaiman, menunjuk di tengah padang teriti ada lubuk selalu tergenang air meski kemarau. Di dalamnya ada ratusan kilogram ikan gabus hidup liar, sekali tangkap dengan strum, bisa dapat satu pikul (100kg).

Dia menduga ada pemancing ikan dari desa tetangga yang sengaja membakar padang teriti untuk buat jalan  menangkap ikan, kadang membuat api untuk membakar ikan tangkapan. Tak pelak bara api itu ditinggal  begitu saja.  Celakanya, padang teriti di lahan gambut.

“Lho kok ada api,” kata Bahari, Kades Arang Arang, menceritakan kebakaran. Malam itu, sekitar pukul 22.00 dia mau pergi ke kebun pisang di kampung sebelah.

Warga bergotong-royong memadamkan api. Mereka pakai gedebok pisang seukuran betis. BNPB juga ikut turun tangan. Semua sibuk memadamkan api hingga pagi.

“Tapi tak bisa dipadam. Ini habis galo sampai sano,” kata Bahari menunjuk ujung padang teriti. “Air kering susah nak madaminnyo.”

Selang hitungan hari, di  perkebunan sawit perusahaan PT Sumber Tama Nusa Pertiwi, milik Makin Grup juga terbakar. Lokasi ada di RT10, RT11, RT12, RT13, dan RT14 di Kampung Trans Arang-arang,  hanya terpisah sungai dengan Desa Arang-arang.

Anggota BNPB, TNI, Manggala Agni dan  warga kampung  pontang-panting padamkan api yang mendekat di perkebunan warga. “Jadi kita selametin kebun masyarakat dulu. Tingggi api itu setinggi daun itu, lima meter,” katanya.

Kebakaran menggila. Meluas ratusan hektar hingga perkebunan sawit warga di RT6, RT7, RT8, dan RT9. Padang teriti, kebun sawit, sampai kandang kambing dan kandang sapi habis terbakar.  “Baru kali inilah api sadis nian di Arang-arang.”

Kades bilang, setiap tahun sejak 2011-2015, saat kemarau selalu kebakaran. Selama itu pula dia selalu mengirim surat pada perusahaan untuk antisapasi api.

Makin Grup punya izin 8.000 hektar kebun sawit . Warga kampung punya lahan sekitar 4.000 hektar—ladang, kebun sawit hingga kebun duku. Bahari bilang, perusahaan harus punya penjaga kebakaran yang terus memantau api 24 jam.

Sekitar 12.000-an hektar dari luas Desa Arang-arang adalah lahan gambut dalam,  diperkirakan sekitar lima meter. Saat kebakaran besar tahun lalu, lebih  300 hektar kebun sawit dan padang rumput di Arang-arang habis terbakar. “Paling banyak di lahan gambut.”

Awal Januari 2016, Selaiman dan puluhan warga Desa Arang-arang, Puding, Pulau Mentaro, Pematang Raman ikut pelatihan dari Pusat Diklat Kehutanan untuk masyarakat peduli api. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu lembaga swadaya masyarakat buat pelatihan masyarakat peduli api (MPA) untuk menghalau kebakaran lahan. Beberapa desa, diberi bantuan sumur bor untuk pemadaman api.

Agustus 2016, pukul 23.00 , padang teriti di Arang-arang kembali terbakar. “Sayo balik dari Jambi, apo merah-merah tu. Telponlah budak MPA. Api tu,” kata Bahari .

Dia menelepon Salihin, Ketua MPA Arang-arang. Selaiman  dapat kabar langsung menggedor tujuh rumah anggota MPA. “Ada musibah, saya bilang gitu.” 

Malam buta, Selaiman dibantu delapan warga  MPA dan seorang anggota Babinsa sigap padamkan api degan gedebok pisang. “Pontang panting, kejar sana, kejar sini,” ucap Selaiman.

Di perbatasan kebun duku, batang teriti dibabat meski sudah ada tanaman nanas yang sebelumnya ditanam untuk sekat bakar. Mereka  takut api merembet ke kebun duku. Hitungan jam, api takluk.

Wak Den tetap aktif jadi penghalau api meski usia tak lagi muda. Bersama belasan anggota MPA lain, dia berusaha menjaga desa dari kebakaran, meski hanya dibayar dari hasil kebun yang dikelola bersama.

“Kami kerja lillahita’ala.”

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

Padang teriti dan perkebunan sawit warga yang terbakar di Desa Arang-arang. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

 

 

***

Abdul Hamid, tak pernah menyesal tinggal di Desa Sungi Beras, Tanjung Jabung Timur. Meski hampir seluruh wilayah hutan dan  pertanian desa ini, rawa gambut. Masyarakat di sana mayoritas menanam pinang dan kelapa dalam.

Pada 1970-1980, hutan Desa Sungai Beras, banyak pembalakan liar. Kanal selebar lima meter dan panjang berkilo-kilometer menjadi bukti penjarahan kayu.

Sekitar tahun 1994, status hutan rawa gambut  berubah menjadi hutan lindung gambut. Praktis Hamid dan banyak masyarakat lain tak lagi boleh membuka hutan rawa gambut. Perekenomian mereka terganggu. “Setelah jadi hutan lindung kami tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kan dilarang,” kata Hamid.

Pada 2013, masyarakat Desa Sungai Beras mengajukan skema Hutan Desa. Tujuannya, mereka bisa memanfaatkan hutan gambut. Pengajuan disetujui setelah selang setahun, tepatnya 21 Agustus 2014, sesuai SK Menteri Kehutanan No.707/Menhut-II/2014, hutan gambut 2.200 hektar di Desa Sungai Beras  menjadi Hutan Desa.

Masyarakat bertanggungjawab penuh untuk pengelolaan, menjaga dari penjarahan kayu, dan  kebakaran lahan.

Pada 2015, gambut di Tanjung Jabung Timur, membara. BPBD Jambi mencatat ada 1.654 titik api didominasi  gambut di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

“Pada 2015, daerah kami tak terbakar,” kata Kamsan, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Sungai Beras.

“Yang terbakar di desa sebelah—Sinar Wajo—di sini sama sekali tidak ada api, kecuali merun.”

Abdul Hamid  kini  Ketua Kelompok Tani Senang Jaya—satu dari enam kelompok tani pengelola Hutan Desa Sungai Beras—mengatakan, warga Beras selalu menjaga debit air agar lahan gambut tetap basah dan bisa  untuk pertanian.

“Kami buat parit-parit kecil agar gambut tidak kering.  Ketinggian air selalu dijaga 60 sentimeter dari permukaan,” katanya.

Untuk menjaga gambut tetap basah, warga desa swadaya membuat sekat kanal. Aliran air kanal untuk mengeluarkan kayu log dibendung dengan terpal dan batang kayu sebesar betis ditancapkan sebagai penahan. Beberapa kanal perkebunan sawit milik PT.Haji Kadas, PT.Maji, PT.SMP juga disekat. 

Setiap pembuatan satu sekat kanal, perlu modal Rp100.000. “Ya untuk beli terpal, sama jaminan (makanan kecil) buat yang gotong-royong,” katanya.

Jarak 60 sentimeter air dengan permukaan gambut, katanya, cukup ideal sebagai lahan pertanian. Di hutan desa, ada 370 hektar ditanami jelutung. “Insya Allah 2018 mulai panen.”

Tutupan hutan alam di Sungai Beras, masih terjaga. Banyak meranti, kempas, jelutung tumbuh liar dan besar. Kata Kamsan, setidaknya ada 60 jenis kayu besar masih  ditemukan di  hutan Sungai Beras. Kayu-kayu ini banyak diburu pengusaha kayu log. Warga selalu menjaga dengan emmbuat patroli rutin, agar hutan mereka aman.

Belakangan KPHD Sungai Beras mulai mengembangkan bibit kopi liberika tungkal komposit yang tumbuh subur di  gambut  Betara, Tanjung Jabung Barat. Kata Kamsan, mereka berniat membangun hutan.

“Kalau dirusak, anak cucu kita bisa kelabakan, terjadi pencemaran, kekurangan oksigen,” katanya.

Keberhasilan menjaga dan mengelola lahan gambut membuat nama KPHD Sungai Beras kian terkenal. Mereka sering diundang di berbagai daerah untuk jadi pembicara diskusi pengelolaan lahan gambut.

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

Jelutung yang ditanam di hutan desa Sungai Beras. Foto: Yitno Suprapto

 

 

 

 

 

Kala Konflik Agraria Makin Banyak di Daerah Istimewa Ini, Mengapa?

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

Penggusuran rumah warga di Parangkusumo Bantul atas nama proyek konservasi. Foto: Jogja Darurat Agraria

 

 

 

 

Sri Poniati, kaget ketika pukul 9.00 pagi, pada Rabu, 14 Desember 2016, Buldoser sudah tiba di Kampung Cemara Sewu, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lebih 500 kepolisian, tentara dan satuan polisi Pamong Praja mengawal. Alat berat bersiap merobohkan rumah dan bangunan usaha lebih dari 30 keluarga. Lahan ini masuk klaiman tanah kesultanan yang akan dibangun pariwisata alam.

“Kami dibohongi. Janji diberikan biaya bongkar, lalu diminta membongkar rumah kami sendiri. Faktanya dibongkar paksa,” katanya, Desember lalu.

Sejak pukul 8.00 pagi, buldoser mulai merobohkan rumah dan warung warga. Tak ada satupun bangunan utuh, 33 usaha kecil hancur. Ganti rugi dan rekolasi hanya berlaku bagi warga ber-KTP Bantul. Mereka yang kontrak, tak dapat apapun.

“Sekarang 12 keluarga bertahan, hanya beratap terpal,” kata Heronimus Heran, dari Jogja Darurat Agraria (JDA) kepada Mongabay.

Dia bercerita, awalnya, 7 Desember 2016, warga diundang sosialisasi di Kantor Desa Parangtritis. Di pertemuan Satpol PP menjanjikan relokasi hanya 28 keluarga. Tak ada pembongkaran hingga biaya relokasi dibayarkan dan lahan relokasi siap ditempati. Masing-masing keluarga akan mendapat lahan 6×6 meter di timbunan rawa Kali Mati.

Warga bertahan di lahan ada perempuan, laki-laki dewasa dan lansia 34 orang, tiga balita, dan 15 anak-anak di bawah 18 tahun.

Penduduk Parangkusumo dan Cemara Sewu ini, katanya, rakyat miskin yang tak mampu hidup di kota. Mereka menempati lahan berpasir dibeli murah, lalu dibangun rumah permanen atau semi permanen.

“Pengusiran paksa warga Parangkusumo, adalah pelanggaran HAM berat,” kata   Hamzah Wahyudin, Direktur LBH Yogyakarta.

Pemerintah Yogyakarta dan Bantul, katanya, harus memulihkan kondisi warga yang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Negara harus cepat tanggap mengambil langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga.

Hermawan Setiaji, Kepala Satpol PP Bantul mengatakan, Pemkab Bantul sudah membahas masalah itu dengan warga pada 17 November. Ada tiga poin kesepakatan, yakni lahan relokasi, bantuan alat angkut, dan uang jasa bongkar bangunan Rp1 juta.

“Lahan relokasi disepakati ada 1.000 meter persegi. Kita bisa cek jika dianggap tak layak,” katanya. Pemkab Bantul,  hanya memfasilitasi bagi warga asli Yogyakarta.

Catatan Jogja Darurat Agraria, lebih 20 titik konflik agraria dan tata ruang tersebar di Yogyakarta. Konflik ini menimbulkan pengusiran, penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat. Kondisi ini, katanya, meambah panjang pelanggaran HAM karena hak kehidupan layak baik ekonomi dan sosial warga makin terabaikan.

Indonesia memiliki UU mengatur wewenang dan hak atas tanah, yaitu UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU ini antara lain mengamanatkan, tanah-tanah dan bekas tanah swapraja terredistribusi adil, dan memastikan warga negara yang puluhan tahun menggarap tanah akan dijamin hak atas tanah itu.

UUPA, katanya,  tetaplah UU tertinggi pertanahan Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Daerah ini, tak bisa berpura-pura “istimewa” dalam pertanahan dengan menjadikan UU Keistimewaan lex specialis terhadap UUPA. Terlebih, katanya, Sultan Hamengkubuwono IX telah menerbitkan Perda tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UUPA di sini.
“Melangkahi dan mengabaikan UUPA sama dengan melanggarnya,” ucap Heron.

 

 

 

 

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

Lahan pertanian cabai nan subur yang terancam tergusur pembangunan bandara di Kulon Progo. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

 

 

Gusur lahan pertanian

Setidaknya tiga megaroyek di Yogyakarta, yakni, pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja (Kulon Progo).

Pembangunan bandara internasional, katanya, disebut-sebut proyek strategis nasional, sesungguhnya kegagalan Jogja mempertahankan pertanian pesisir selatan berproduktivitas tinggi dan khas budaya Jogja. Pemerintah Indonesia diwakili PT. Angkasa Pura I bekerjasama dengan investor India, GVK Power and Infrastrukture.
Pembangunan bandara melalui penerbitan izin penetapan lokasi oleh Gubernur dan pembebasan lahan sebelum ada izin lingkungan. Setelah rentetan tak jelas karena cacat prosedur, katanya, petani tetap dipaksa angkat kaki melalui UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Hak petani yang menolak proyek seperti paguyuban warga Wahana Tri Tunggal, terabaikan. Uang ganti rugi tetap dititipkan di pengadilan.
Di Bantul, warga Parangkusumo,  menghadapi ancaman penggusuran untuk pembangunan Parangtritis Geomaritime Science Park. Ia didapuk sebagai kawasan konservasi di tanah yang diklaim sebagai Sultan Ground.

Di Gunung Kidul, warga Watu Kodok berjuang karena terusir investor yang merasa berhak menggusur warga melalui surat sakti kekancingan keluaran lembaga swasta Kesultanan.

Di Kota Yogyakarta dan Sleman, warga menolak pembangunan masif hotel, mal dan apartemen. Pembangunan itu, katanya, merusak tatanan sosial, lingkungan dan budaya masyarakat.

“Paling terasa, pembangunan menyebabkan air sumur warga kering akibat penyedotan air tanah berlebihan dan tanpa mentaati prosedur.”

Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Mongabay mengecam, keras bentuk-bentuk penggusuran paksa yang banyak melahirkan korban rakyat.

Pemerintahan saat ini justru memilih tak bersikap tegas dengan dalih hak keistimewaan Yogyakarta. Sikap ini, katanya,  mengindikasikan pemerintah turut melanggengkan praktik-praktik feodalisme di Yogyakarta yang menjadi sebab konflik agraria.

Warga Parangkusumo, misal, lahan mereka tempati masuk Sultan Ground. Warga menilai penetapan wilayah konservasi Gumuk Pasir akal-akalan pemerintah guna memuluskan pembuatan lapangan Golf 65 hektar.

Klaim-klaim sepihak atas nama Sultan Ground untuk merampas tanah rakyat jelas harus diakhiri. “Penggusuran justru pemiskinan struktural. Penting perencanaan dan konsultasi bersama warga,” ucap Dewi.

“Kebijakan penggusuran tanpa menyiapkan tempat relokasi terlebih dahulu agar warga dapat melanjutkan hidup adalah tindakan sembrono,” Hamzal.

Penggusuran paksa, katanya, tak hanya mengancam hak perumahan warga juga berpotensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, missal, hak hidup, hak dilindungi, hak tak diusik privasi, keluarga, dan rumah, dan hak menikmati kepemilikan tenteram.

Bagi orang-orang terimbas tang tak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka, negara harus menerapkan segala ukuran tepat, untuk memastikan perumahan, pemukiman, atau akses alternatif tanah produktif tersedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflik Lahan 2016, Sektor Perkebunan Tertinggi Didominasi Sawit

Konflik lahan 2016, tertinggi di sektor perkebunan yang didominasi kebun sawit. Foto: Ridzki R Sigit

Konflik lahan 2016, tertinggi di sektor perkebunan yang didominasi kebun sawit. Foto: Ridzki R Sigit

 

 

 

Konflik lahan dan sumber dauya alam dari tahun ke tahun terus meningkat. Sepanjang 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika di Jakarta mengatakan, urutan kedua sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, properti 104.379 hektar, migas 43.882 hektar, infrastruktur 35.824 hektar. Lalu pertambangan 27.393 hektar, pesisir 1.706 hektar, terakhir pertanian lima hektar.

Konflik tersebar di 34 provinsi, dengan enam penyumbang konflik tertinggi, antara lain: Riau 44 konflik (9,78%), Jawa Timur 43 (9,56 %), Jawa Barat 38 (8,44%), Sumaetra Utara 36 (8,00%), Aceh 24 (5,33%), dan Sumatera Selatan 22 (4,89%).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna 2017 di Istana Bogor mengatakan, dalam mengurangi kesenjangan sosial maupun wilayah, kebijakan distribusi dan legalisasi tanah menjadi penting.

Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI mengatakan, perusahaan raksasa perkebunan menguasai lima juta hektar hak guna usaha. Kondisi ini terjadi karena ada ketimpangan aturan dalam penguasaan lahan dan izin hutan.

Pada izin HGU, pemilik konsesi boleh menguasai 100% lahan dan di hutan bisa kuasai 80%, dengan 20% kawasan lindung dan tanaman kehidupan masyarakat.

”Pemerintah perlu meninjau HGU perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin dan menredistribusikan kepada masyarakat untuk mempercepat komitmen reforma agraria,” katanya.

Alamsyah merekomendasikan, pemerintah perlu membahas penguasaan HGU 100% oleh warga. Kini, hanya 3% lahan dikuasai masyarakat baik berupa hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan lahan transmigrasi. Dia juga mendesak,  pemerintah membatalkan 3.386 izin usaha pertambangan bermasalah.

Mochammad Maskum, Wakil Ketua Umum PB Nahdatul Ulama mengatakan, konflik agraria berujung pada kekerasan kolektif. Reforma agraria jadi tak solutif, karena korban kekerasan adalah petani, pekebun, nelayan kecil yang kalah oleh pembangunan hingga kesenjangan ekonomi tinggi.

 

 

 

 

konflik-2016-slide03

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan komunal

Presiden menargetkan,  12,7 juta hektar hutan buat masyarakat dan redistribusi lahan 9 juta hektar. Targetnya, petani gurem tak memiliki tanah atau kepemilikan kurang 0,3 hektar.

Pengakuan hak komunal, kata Dewi,  lebih penting bagi serikat tani, organisasi tani dan masyarakat adat. Jadi, yang ada kepemilikan tanah bersama secara berkelompok. Kalau sertifikasi individu, risiko masyarakat melepas tanah tinggi.

”(Melepas) kepada para mafia tanah, spekulan, yang membuat akumulasi kapital masuk lagi,” katanya.

Dengan begitu, kontrol tanah di tangan kelompok atau komunitas, hingga memiliki relasi sosial kuat dengan prinsip kolektivitas.

Selama ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tampak hanya mengejar target sertifikasi bidang tanah. Dengan Peraturan Menteri ATR soal tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Dewi mengatakan, reforma agraria Kementerian ATR/BPN  seakan dikontrol pasar. Satu sisi, pemerintah komitmen redistribusi lahan, tetapi cenderung mempermudah investasi, seperti bisnis sawit.

Dia juga menyoroti peraturan Presiden soal pelaksanaan reforma agraria belum juga selesai. Reforma agrariapun, katanya, masih jadi agenda politik, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

konflik-2016-2-slide04

 

 

 

 

 

 

Konflik lahan di Riau

Di Riau, dua kelompok perusahaan kehutanan raksasa APRIL dan APP mendominasi konflik sumberdaya alam sepanjang 2016. Selain komitmen keberlanjutan perusahaan belum optimal, peran pemerintah memediasi dinilai minim.

Catatan akhir tahun Scale Up di Riau mengungkapkan, ada 73 konflik selama 2016, melonjak dari tahun lalu 55 kasus.

“Jika kita mundur empat tahun ke belakang, 2016 adalah tahun tertinggi konflik di Riau,” kata Harry Octavian, Direktur Scale Up Senin (9/1/17) di Pekanbaru.

Sektor kehutanan dan perkebunan mendominasi konflik,  masing-masing 34 kasus. Pada 2015, perkebunan tertinggi, 36 kasus dan kehutanan 18 kasus.

Berdasarkan kelompok usaha, Scale Up mencatat konflik paling banyak di konsesi yang dikelola atau terhubung dengan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) 18 kasus dan Asia Pulp and Paper (APP) 10 kasus.

Padahal dua kelompok usaha ini telah berkomitmen keberlanjutan yang diumumkan global. Di dalam komitmen itu, selain menghentikan deforestasi, perusahaan juga membangun sistem penanganan konflik.

Sayangnya, komitmen dan sistem pengaduan dengan jangka waktu penyelesaian setiap kasus ternyata tak cukup menekan angka konflik.

“Masyarakat tak sepenuhnya mengetahui sistem ini karena kurang sosialisasi. Sosialisasi banyak dilakukan ke LSM sebagai stakeholders. Padahal masyarakat lebih penting, karena mereka yang hidup di wilayah operasional perusahaan,” katanya.

Bahkan, katanya, Scale Up bahkan menemukan ada kelompok masyarakat tak percaya mekanisme buatan perusahaan. “Bisa jadi karena konflik sudah bertahun-tahun.”

Selain dua perusahaan itu, konflik juga terjadi di kelompok usaha Asian Agri, PTPN V, Duta Palma, Surya Dumai, Musimas, Peputra Masterindo, Samung dan Torganda.

Konflik tahun lalu menyebabkan 17 orang ditahan, dan 13 luka-luka. Belasan korban luka paling banyak karena konflik di hutan tanaman industri dan perkebunan dengan luas areal segketa 166.000 hektar.

Kabupaten paling tinggi konflik adalah Pelalawan 18 kasus, Siak (11) dan Rokan Hilir (10). Konflik juga terjadi karena masalah tapal batas tak jelas antarkabupaten dan antarprovinsi, ada lima kasus. Jika dilihat tipe lahan konsesi, 43 kasus di gambut dan 30 tanah mineral.

Data-data ini diperoleh Scale Up dengan penggalian informasi ke lapangan, pengaduan masuk dan konflik diberitakan media.

Isomuddin, divisi riset Scale Up mengatakan, konflik-konflik baru muncul juga menyumbang peningkatan kasus .

“Misal ada penggalian kanal baru. Ini memunculkan konflik baru walau sebenarnya masyarakat dan perusahaan masih ada konflik di bagian lain kawasan itu,” katanya.

Dia mencontohkan,  konflik baru masyarakat Desa Tanjung Air Hitam di Pelalawan dulu bermasalah dengan perusahaan kehutanan kini dengan perusahaan perkebunan.

 

 

 

 

Dorong peran pemerintah daerah

Berdasarkan data ke Ombudsman Riau, tahun sama justru ada 203 kasus. Konflik bukan saja sektor kehutanan, perkebunan atau lingkungan seperti yang dicatat Scale Up, termasuk pertanahan.

“Kami menyebut ini kasus alas hak. Kami baru menyelesaikan 15 dari 30 kasus yang ditarget selesai,” kata Ahmad Fitri, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau.

Fitri menilai,  peran pemerintah daerah sangat lemah dalam penyelesaian konflik hingga masalah makin rumit. Padahal pemerintah punya otoritas lebih luas dalam mengurangi konflik. Pemerintah bisa mencegah agar kasus tak membesar.

“Kami mendorong pemda menyelesaikan konflik. Biasa kalau bersama kami (turun ke lapangan), pemda mau bentuk tim, tapi membentuk saja. Ke depan harus ada tim tak adhoc,  tapi tim khusus yang bertugas menangani konflik,” katanya.

Isniati Kuswini, Project Coordinator  World Resources Institute (WRI) membenarkan,  Riau provinsi paling tinggi konflik sumberdaya se-Indonesia. Salah satu penyebab, ketidakjelasan peta yang menjadi rujukan semua pihak.

Ketidakterbukaan peta ini, katanya,  menyebabkan semua pihak seperti punya peta sendiri, bisa saja tumpang tindih.

“Konflik bisa selesai saat ada kejelasan. WRI menginisiasi satu peta. Kita berharap informasi kami buat justru memperkuat keterbukaan. Keterbukaan informasi, keterbukaan persoalan.”

 

 

 

 

konflik-2016-3-slide05

 

 

 

 

 

 

Tambang Emas Bikin Sengsara Warga Pulau Romang, Mana Pemerintah?

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, risiko banjir di Pulau Romang, tinggi. Kala ada tambang, poho-poho berkurang, lingkungan rusak, ancaman banjir bisa makin parah. Peta: BNPB

 

 

 

Bertahun-tahun sudah warga protes operasi tambang emas PT Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang, Maluku, tetapi tak mendapat respon serius pemerintah. Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi. Kasus sudah dilaporkan ke Pusat, dari DPR RI, KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oktober 2016, anggota Komisi VII DPR mengadukan laporan masyarakat soal kasus Pulau Romang kepada  KLHK. Eksplorasi perusahaan selama 10 tahun dinilai sangat merugikan masyarakat. Belum ada respon, KontRas pun mengadukan kasus lagi ke Direktorat Penegakan Hukum KLHK, Senin (9/1/17).

Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan, kehadiran perusahaan memberikan kerugian kepada warga.

”Hasil madu hutan berkurang, pala dan cengkih hilang salah satu karena kabel kupas perusahaan dan agar-agar (rumput laut) yang hilang sejak ada perusahaan,” katanya di Jakarta.

 

Baca juga: Kasus Tambang Gemala Borneo, Hentikan Kriminalisasi Warga

 

Tak hanya itu, dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbitan Pemerintah Maluku dinilai tak beres. Baik segi substansi maupun keterlibatan masyarakat sekitar, mereka  tak pernah ikut serta menyusun dokumen lingkungan.

”Amdal tak beres, dipalsukan. Izin pasti korup,” katanya.

GBU, anak usaha Robust Resources ini dalam Amdal menyebutkan, Pulau Romang mendapatkan izin eksplorasi tambang seluas 250 km persegi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan luas Pulau Romang hanya 192,2 km persegi. Sisi lain, berdasarkan UU Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil kurang dari 2.000 km pemerintah tak boleh ada pertambangan.

Berdasarkan KepMen Kehutanan Nomor SK25/Menhut-II/2012 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diatur jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm kedalaman 150 meter. Lalu, titik bor 60 buah.

Meski demikian, dalam laporan lapangan KontraS Desember lalu, eksplorasi terjadi tak sesuai aturan. ”Titik antar bor hanya kurang 10 meter dan jumlah lebih 60 lubang. Jdi, debit dan kualitas air sekitar jadi keruh dan minim,” katanya.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK akan mengirim tim untuk pengecekan lapangan akhir Januari 2017. ”Kita punya komitmen menyelesaikan,” katanya.

Dia bersama Direktur Pengaduan dan Sanksi Administratif Rosa Vivien Ratnawati, akan menelusuri izin lingkungan, IPPKH, dan izin eksplorasi. ”Seharusnya mereka (gubernur yang menerbitkan izin) beri sanksi administrasi.”

Kontras meminta KLHK memiliki prosedur komunikasi tanggap dan cepat atas laporan warga Pulau Romang. Pasalnya, intimidasi hingga pembunuhan telah terjadi.

 

 

 

 

Ancam ruang hidup dan langgar HAM

Rivanlee Anandar,  Divisi Advokasi Hak Ekonomi dan Sosial KontraS Desember lalu menceritakan hasil kunjungan lapangan ke Pulau Romang. Dia melihat langsung praktik perusahaan eksplorasi emas.

Banyak kejanggalan mulai dampak lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

“Sebelum kita hadir, Gubernur pernah datang. Saat kedatangan Gubernur, warga meminta setop pertambangan, Oktober seharusnya setop. Kami kesana, temukan lubang mata bor baru. Perusahaan masih beroperasi,” katanya.

Kehadiran GBU di Pulau Romang, memicu konflik horizontal antara masyarakat pro dan kontra pertambangan, muncul konflik pertanahan.

“Pulau Romang ini dihuni masyarakat adat yang mempunyai mekanisme sendiri untuk membagikan tanah berdasarkan aturan adat. GBU memunculkan sengketa. Berebut tanah untuk dibeli perusahaan,” katanya.

 

 

 

 

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

Peta ancaman tsunami sedang di Pulau Romang. Risiko bencana bakal makin parah kala lingkungan rusak. Peta: BNPB

 

 

 

 

Selain itu, kerusakan lingkungan juga menjadi keluhan warga. Sejak ada GMU, panen pala dan cengkih turun drastis dampak pengeboran sekitar perkebunan, banyak tanaman rusak. Padahal dulu, tanaman ini komoditas andalan masyarakat. Rumput laut pun tak luput dari kerusakan bahkan sudah sulit ditemukan.

Dulu, sebelum GMU ada, katanya, pengakuan warga, sebelum GMU beroperasi, di Desa Solath,  untuk sandar perahu hanya tersisa satu jalur karena penuh rumput laut (bahan bikin agar-agar).  Kini, nyaris tak ada.

Hasil madu masyarakat juga berkurang drastis. Biasa, madu sekali panen bisa menghasilkan lima sampai 10 liter, atau setara tiga jerigen minyak. Setelah kehadiran tambang, madu berkurang hanya satu sampai dua liter. Penyebabnya, lebah enggan bersarang karena ada bunyi-bunyian aktivitas tambang.

Saat ke Pulau Romang,  Rivan mencium abu busuk dari lubang mata bor. “Itu bau tak enak. Dari jarak 50-100 meter sudah kecium bau bekas pengeboran. Kami tak tahu kandungan, yang jelas bau cukup menyengat.”

Bahkan, katanya, warga pernah dengar dentuman keras terasa seperti gempa. Ledakan muncul dari lokasi pertambangan. “Itu menyebabkan kaca di rumah-rumah warga pecah,” katanya.

Operasi GBU juga membuat debit air berkurang. Di Desa Hila,  misal, selain berkurang, air juga menjadi keruh. Bahkan ada juga beberapa mata air kering.

“Ini merepotkan petani dan warga. Air keruh hingga tak layak konsumsi,” katanya.

GBU, berdasarkan perjanjian kontrak kerja pada 22 Februari 2008, memiliki luas 25.000 hektar mencakup Pulau Romang dan pulau-pulau kecil di sekitar yang tak berpenghuni.

Perusahaan ini mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Maluku Tenggara Barat Bitzael S. Temmar pada 10 Juli 2008 lewat rekomendasi nomor 540/052.a/rek/2008. Pada 2009, juga mendapatkan surat rekomendasi Bupati Maluku Barat Daya Jacob Patty lewat surat omor 542/207/209 tertanggal 20 Maret 2009.

“Untuk menjaga keamanan, mereka menyewa aparat seperti Brimob maupun Babinsa.”

Mereka tahu di lapangan, 90% warga menolak pertambangan,  hanya 10% pro tambang termasuk aparat desa. “Kami menemukan tiga anak kecil dipukul aparat kepolisian, satu bahkan sempat ditodong pistol.”

Rivan menduga, ada indikasi pembunuhan salah satu warga penolak pertambangan pada 2013. George Pookey, sebelumnya sempat hilang beberapa hari. Saat ditemukan, sudah tak bernyawa dengan tubuh utuh, namun kepala jadi tengkorak.

“Dia nelayan penolak tambang paling keras. Dugaan pembunuhan ini tak disusut. Keluarga juga bingung. Ingin melapor ke kepolisian juga jauh. Transportasi disana minim. Hanya ada dua speedboat di Pulau Romang untuk akses ke pulau lain,” ucap Rivan.

Aktivitas pertambangan Pulau Romang, katanya, telah menutup masalah sistemik yang kerap terjadi seperti keterbatasan akses informasi, transportasi, dan penerangan. Di Pulau Romang, listrik hanya menyala dari pukul 18.00-24.00.

Menurut dia, operasi GBU telah melanggar HAM, seperti hak atas air bersih dan aman, jaminan kelompok minoritas dan masyarakat adat, akses keadilan, kebebasan bergerak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pertanggungjawaban negara dan korporasi.

Melky Nahar, Kepala Pengkampanye Jatam mengatakan, kondisi seperti di Pulau Romang banyak terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Problem mendasar, katanya, paradigma pembangunan pemerintah lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam. Hampir seluruh pulau kecil begitu banyak usaha pertambangan dengan izin oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Penerbitan izin-izin ini rata-rata tak mempunyai kajian ekologis kuat dari segi daya dukung lingkungan,” katanya.

Indonesia,  ada 10.936 izin pertambangan, 418 wilayah kerja migas dengan mengkapling 44% daratan Indonesia. Di Pulau Romang, 98,4% daratan sudah dikuasai pertambangan, lima dari 11 IUP di Pulau Romang milik GBU.

“Kita bisa banyangkan ruang hidup masyarakat seperti apa? Seluruh kekayaan di dalamnya, oleh pemerintah dianggap harus diuangkan. Soal masyarakat adat dan lingkungan tak jadi pertimbangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyaris tak berperan penting dalam menyelamatkan pulau kecil dari ancaman.”

Melky mengatakan, pemda berencana merelokasi 3.000 warga Pulau Romang ke Pulau Wetar. Baginya, bukan solusi bijak mengingat Pulau Wetar 83% sudah dikuasai pertambangan.  Relokasi ini, katanya, akan menambah panjang deretan masalah.

Dia juga menyoroti kerawanan bencana. Pulau Romang,  memiliki risiko bencana tinggi, gempa bumi dan tsunami kategori sedang. Risiko bencana akan makin meningkat seiring masuk pertambangan.

Data KKP 2011, 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Kajian Indeks Dampak Perubahan Iklim oleh lembaga dunia Maplecroft juga menyebut 1.500 pulau kecil di Indonesia diprediksi tenggelam pada 2050.

“Jauh sebelum ada tambang, sudah ada banyak risiko dan riskan keberlangsungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Jika ditambah tambang masuk, saya kira akan mempercepat pulau kecil tenggelam.”

 

 

 

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

Peta bencana memperlihatkan, Pulau Romang, rawan gempabumi level sedang. Peta: BNPB

 

 

 

Dia menuntut, pemerintah berani bersikap tegas dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan di pulau-pulau kecil. Evaluasi itu, tak hanya soal clear and clean (CnC), lebih menyoal permasalahan substantif terkait kehancuran lingkungan hidup dan merenggut ruang hidup masyarakat.

“KLHK harus jadi motor. Tak boleh berdiam diri.”

Dia bilang, Koalisi Save Pulau Romang sudah melaporkan kasus ke KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Laporan terakhir bulan lalu (November 2016). Juga ke KPK melalui korsup minerba. Lebih fatal menurut ESDM, perusahaan itu lolos CnC. Berarti ada peroalan ini,” katanya.

Merah Johansyah, Koordinator Jatam mengatakan, dari segi HAM, yang terjadi di Pulau Romang sebenarnya terjadi genosida terhadap 3.000 warga.

“Pemusnahan 3.000 orang ini oleh negara yang memberikan izin tambang. Kalau akan dipindah ke Pulau Wetar, sama artinya mereka dipindahkan ke neraka berbeda tapi sama. Ini penistaan terhadap hak asasi masyarakat adat.”

Ony Mahardika, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil Walhi Nasional mengatakan, ancaman tambang di pulau kecil dan daya rusak lingkungan terjadi karena pemerintah mengandalkan industri ekstraktif.

“Bagaimana bisa menghasilkan duit banyak, ruang lingkungan dan akses masyarakat tak pernah dihiraukan. Seluruh izin tambang harus evaluasi ulang atau moratorium.”

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara Parid Ridwanuddin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 sebenarnya jelas memberikan syarat dalam menjalankan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Syaratnya, harus melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Praktiknya, persyaratan ini kerapkali dilanggar.

Perusahaan mencoba menyangkal beragam masalah yang timbul karena kehadiran mereka. Yusdi Sangadji, Country General Manager GBU seolah mau mengelak dan bilang masa eksplorasi belum timbulkan kerusakan lingkungan.

”Kita kan baru eksplorasi. Pencemaran kan terjadi ketika aktivitas bahan baku dan kimia, eksplorasi tak ada hubungan dengan pencemaran. Isu tersebar tidak sesuai fakta lapangan,” katanya.

Mengenai permasalahan administrasi, Amdal palsu dan IPPKH, dia malah melemparkan ke instansi lain.  Katanya, soal itu perlu konfirmasi dengan pihak yang mengeluarkan izin, yakni Badan Lingkungan Hidup Maluku dan Dinas Kehutanan.

”Kalau kami sudah menjalankan untuk sosialisasi dengan masyarakat, dan aturan terkait pengeboran tak ada dalam IPPKH. Intinya kami tak melanggar aturan termasuk soal penambangan di pulau kecil.”

Masa eksplorasi selama 10 tahun, katanya, hal biasa karena infrastruktur dan sarana-prasarana sulit terjangkau. ”Eksplorasi sudah sampai inti, hampir final. Kami sedang proses izin produksi, ini sudah mulai konstruksi,” katanya.

 

 

 

 

 

Meresahkan, Begini Cara Warga Wonogiri Atasi Serangan Monyet

Tanam pohon buah-buahan di Gunung Kacang. Selain buat konservasi lahan, buah bisa jadi makanan monyet hingga tak ganggu tanaman pertanian warga. Foto: Nuswantoro

Tanam pohon buah-buahan di Gunung Kacang. Selain buat konservasi lahan, buah bisa jadi makanan monyet hingga tak ganggu tanaman pertanian warga. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

“Saya tobat. Sekarang tak menanam jagung lagi karena selalu dirusak kawanan kera ,” kata Sukiman Rebo, warga Pakis, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Minggu, belum lama ini. Warga menyebut monyet ekor panjang ini dengan sebutan kera.

Dia kesal monyet kerap menyerang ke ladangnya. Serangan monyet, katanya,  datang hampir tiap hari terlebih musim kemarau.

“Petani sudah melakukan berbagai cara mencegah serangan. Menghalau memakai kayu, anjing, sampai menunggui ladang. Kawanan kera selalu kembali datang.”

Monyet datang, ladang rusak. Pernah, katanya, jagung  sampai tak bisa panen. Sebagai ganti, dia memilih tanam janggelan.

“Ini salah satu tanaman andalan Wonogiri. Daun jadi bahan cincau hitam. Jika ditanami jagung atau ketela, sudah pasti dimakan monyet.

“Biasanya kera datang berkelompok. Sekitar 10 ekor setiap kelompok. Mereka itu pintar,” katanya sambil memperagakan bagaimana monyet-monyet itu menjarah jagung atau ketela.

Ciri-ciri kelompok monyet yang menyerang berbulu abu-abu, dengan variasi warna coklat keemasan dan putih. Ekor panjang. Setiap menyerang selalu datang berkelompok. Biasa menyerang pagi atau siang hari.

Monyet ini bisa mendekap jagung jarahan sambil bergelantungan di pohon. Jika mengambil ketela, mereka menggunakan kekuatan otot tangan dan punggung. Saat mencabut ketela, posisi berkebalikan dengan yang biasa dilakukan manusia.

Untuk mencegah kerugian, petani Desa Bugelan yang menanam jagung atau ketela terpaksa menjaga ladang.

Sejak pagi mereka sudah berada di ladang, siap menghalau kawanan monyet yang mau menjarah. Mereka tak berani membunuh monyet karena tahu perbuatan itu dilarang.

Slamet, warga Bugelan menuturkan, tak hanya tanaman pangan, monyet juga merusak tanaman seperti sengon. Kadang-kadang, monyet itu berani sampai ke rumah warga.

“Sengon masih muda dirusak, dahan dipatahkan. Seolah-olah mereka tahu itu bukan pohon yang menghasilkan makanan buat mereka,” kata pria juga anggota LMDH Hargo Mulyo, Bugelan itu.

Sebelum menyerang, selalu ada salah satu anggota kawanan naik ke pohon tinggi dan mengintai keberadaan petani. Saat petani pergi, monyet turun mengambil makanan.

“Jika tak ada ketela, rumput untuk ternak juga dimakan,” katanya, sambil memperlihatkan jenis rumput yang dimakan monyet.

Paryanto, Kepala Desa Bugelan, mengatakan, ada sekitar 15 hektar lahan petani tak bisa ditanami tanaman pangan karena kawanan monyet menjadikan lahan itu tempat mencari makan.

“Petani biarkan ladang itu terbengkalai. Beberapa kali warga lapor ke kantor. Keluhan lalu diteruskan ke kecamatan dan BKSDA Sukoharjo,” katanya. “Tapi belum ada tindak lanjut.”

Akhirnya, dia mengambil solusi, kalau lahan-lahan Perhutani yang masih kosong ditanami pohon yang menghasilkan makanan monyet, hingga tak menyerang tanaman warga.

Di beberapa wilayah ada warga membangun rumah di daerah rawan longsor. “Ini sekaligus konservasi perbukitan, menghijaukan bukit mencegah longsor.”

 

 

 

 

Slamet, petani Bugelan, memperlihatkan jenis rumput yang juga dimakan monyet. Foto: Nuswantoro

Slamet, petani Bugelan, memperlihatkan jenis rumput yang juga dimakan monyet. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

Tanami pohon buah

Tino Noto Prasojo, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Hargo Mulyo, Bugelan, mengatakan, warga sekitar Gunung Kacang, kerap didatangi monyet. Mereka sudah angkat tangan.

Warga sekitar hutan jarang menanam ketela atau jagung. Padahal,  selain beras, mereka memanfaatkan jagung dan ketela sebagai makanan pokok.

“Warga dekat hutan kini menanam jahe, cabe, janggelan. Talas dan kalanjana saja dimakan kera,” katanya.

Dia lalu menggerakkan masyarakat agar di lingkungan Gunung Kacang ditanami buah-buahan.

Gayung bersambut. Kebetulan, Garda Hijau Bumi (GHB) Wonogiri, kelompok prolingkungan berencana mengadakan penanaman pohon. GHB selama ini dikenal mendampingi Sadiman, penerima kalpataru karena kegigihan menghijaukan bukit-bukit gundul di Wonogiri.

“Tambahan buah-buahan itu bermula dari keluhan warga Bugelan, kalau kemarau warga diganggu kera,” kata Yustanto, Ketua GHB, saat penanaman pohon.

Sebanyak 10.000 bibit tanaman mereka berikan ke LMDH. Bibit-bibit itu hasil sumbangan beberapa instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Wonogiri, Balai pengelolaan DAS Solo, dan Ikatan Alumni UNS, Solo.

Selanjutnya, bibit ditanam di sekitar Bugelan, antara lain Gunung Kacang, Air Terjun Jurug Muncar, dan Gunung Besek. Tanaman buah itu antara lain sirsak, duwet, jambu biji, kakao, asam Jawa, talok.

Mereka juga menanam beringin dan tanaman perindang lain.   “Kita menanam buah di Bugelan sebagai sabuk pengaman, agar ekosistem tetap terjaga, tanpa menyakiti kera.”

Menurut Sulis, koordinator lapangan aksi penanaman, selain melibatkan masyarakat, kegiatan didukung komunitas pecinta lingkungan berbagai kota, dan TNI. Sebanyak 350-an orang dari 311 komunitas, dari Solo, Bali, Ponorogo, Yogyakarta, dan sekitar Wonogiri.

“Harapannya dengan penghijauan, masyarakat kembali bisa menanam tanaman lebih menghasilkan. Hutan lebih hijau. Warga sekitar hutan bisa menanam jagung, ketela lagi.”

Mereka berharap, monyet tak masuk wilayah warga. “Cukup di hutan karena dalam hutan tersedia makanan buat mereka.”

 

 

 

 

Buah yang disukai monyet. Foto: Nuswantoro

Buah yang disukai monyet. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus Semen Rembang, Berikut Temuan Komnas Perempuan dan Pandangan Ombudsman RI

Aksi warga pegunungan Kendeng tolak tambang dan pabrik semen. Foto: JMPPK

Aksi warga pegunungan Kendeng tolak tambang dan pabrik semen. Foto: JMPPK

 

 

 

 

Komnas Perempuan ikut memantau, dan mengkaji kasus tambang untuk semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Dari mendokumentasi pengaduan sembilan perempuan Kendeng ke Komnas Perempuan pada 19 November 2014 sampai turun ke lapangan. Komnas HAM akan menyerahkan, berbagai temuan kepada Presiden Joko Widodo sebagai masukan dan rekomendasi.

Azriana,  Ketua Komnas Perempuan mengatakan, Gubernur Jateng harus segera melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk tanggungjawab negara. Pelaksanaan putusan, katanya, wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga, dan bagian penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA) bermartabat.

“Kami mengapresiasi perjuangan perempuan dan masyarakat peduli Kendeng yang tak lelah berjuang merawat ekosistem,” katanya di Jakarta, (30/12/16).

Komnas Perempuan ikut memantau kasus ini, dari mendokumentasi pengaduan sembilan perempuan Kendeng ke Komnas Perempuan pada 19 November 2014 saat mengalami kekerasan.

Mereka juga memantau perkembangan kasus melalui sembilan Kartini Kendeng aksi cor kaki dengan semen depan Istana 9 April 2016, perjuangan hukum 5 September 2016 saat aksi mengawal tuntutan dan keprihatinan di PTTUN Semarang.

Lembaga ini juga mencari fakta lapangan untuk menjalankan mandat pemantauan ke sejumlah wilayah yaitu Pati, Rembang, Purwodadi dan Kendal pada September 2016.

Komnas Perempuan juga bertemu dan bicara dengan sekitar 70 perempuan terutama petani, organisasi masyarakat sipil, penggiat lingkungan, lembaga negara, penambang dan karyawan di pertambangan batu kapur atau gamping.

Mereka juga mendatangi langsung dua wilayah penambangan batu kapur di Rembang dan Grobogan, dimana batu kapur dikirimkan sebagai bahan baku pabrik semen.

“Pemantauan untuk mendokumentasi dimensi kekerasan terhadap perempuan dan indikasi pelanggaran HAM,” katanya.

Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan mengatakan, temuan-temuan kunci Komnas Perempuan di Pegunungan Karst Kendeng, bahwa terjadi kehancuran dan kerusakan alam parah dengan penambangan batu kapur.

Hal ini terjadi dari mengamputasi gunung, menggali hingga nyaris mendekati kedalaman permukaan laut tanpa memperhatikan keamanan penambangan. Ancaman mengintai dari longsor,  jatuh ke lubang tambang, hingga banjir di wilayah lain.

Polusi berat udara karena debu  lalu lalang kendaraan pengangkut bahan baku batu kapur, baik di penambangan, proyek pabrik semen Rembang,  maupun perkampungan yang dilalui mobil. Debu putih menutupi tanaman, hingga tak bisa dikonsumsi ternak, mengganggu pernapasan, mata, kulit yang dapat merusak kesehatan warga.

“Terjadi konflik horisontal merusak kehidupan sosial, ketegangan antarwarga pro dan tolak semen,” katanya.

Selain itu, budaya saling mengayomi tergerus, rasa aman dengan tetangga sendiri hilang, misal, perempuan pemilik tanah tolak semen selalu bawa pasir untuk perlindungan diri karena terancam.

Rumah-rumah bersaing memasang pamflet pro atau tolak semen hingga menghentikan interaksi dan komunikasi yang semula kuat. Politik sumbangan dan konsultasi cenderung banyak melibatkan warga pro semen makin menaikkan ketegangan warga.

Selain itu, kerusakan ekosistem dan keragamanhayati. Perempuan-perempuan Kendeng, mengidentifikasi potensi kehancuran ekosistem, baik air disimpan di gunung karst hancur padahal tempat pertanian masyarakat, tanaman obat teridentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat lambat laun bisa punah.

Dampak tukar guling hutan Perhutani di Rembang, katanya, lahan pengganti di Surokonto Wetan. Para perempuan Surokonto kehilangan rasa aman karena kriminalisasi lahan tukar guling Semen Indonesia dengan lahan yang mereka garap. Perempuan Surokonto terancam bermigrasi tanpa kesiapan dan menimbulkan permasalahan baru.

Wilayah sakral dan hak budaya masyarakat terganggu, karena kehadiran pabrik semen di dekat tempat sakral dan spiritual, salah satu makam tokoh spiritual perempuan, sampai makam keturunan wali.

Konflik bahkan terjadi sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen.

“Lebih menyedihkan, anak-anak tolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah,” ucap Yuni.

Dia bilang, kehadiran pabrik semen memunculkan kekerasan dan ancaman terhadap perempuan, baik dialami saat demonstrasi, oleh preman, aparat, juga tetangga. Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai pola karena banyak pendatang kost dan mulai ada gangguan pada istri pemilik kost, istri yang berjualan mulai dicurigai suami dan warga, karena khawatir menjalani prostitusi terselubung.

Selain itu, warung-warung kopi dahulu dijaga orangtua mulai jadi tempat karaoke, dilayani perempuan-perempuan muda, diskotik menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung. Selain itu,  politisasi agama memecah warga dan mengorbankan perempuan.

Temuan lain, terjadi pengabaian pada perjuangan perempuan Kendeng oleh aparat negara dalam berbagai bentuk, mengabaikan analisis dan kekhawatiran perempuan akan kerusakan lingkungan. Aparat negara juga mempertanyakan kemampuan dan mencurigai perempuan-perempuan ini dipolitisasi.

“Arapat negara mengabaikan pelaporan kekerasan perempuan saat peletakan baru pertama pendirian pabrik semen Rembang. Hingga kini belum ada tindak lanjut atas pelaporan itu,” katanya.

Komnas Perempuan mengapresiasi Presiden yang mengambil langkah kehati-hatian meninjau kembali pendirian pabrik semen, dan memberi ruang kepada perempuan Kendeng.

Komnas Perempuan akan menyerahkan hasil laporan pemantauan ini untuk mendukung pertimbangan komprehensif Presiden.

“Negara harus berani bersikap, tindak lanjuti keputusan inkrah, hentikan rencana pendirian pabrik semen, karena  proses pendirian maupun penambangan sudah berdampak serius pada kerusakan sosial, konflik horisontal, kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang kerusakan lingkungan.”

Dia meminta, negara cermat mengeluarkan izin, bikin Kajian Lingkungan Hidup Strategis independen, akui kajian masyarakat terutama analisa perempuan.

“Libatkan perempuan dalam seluruh proses konsultasi sejati bukan hanya syarat formal. Tanggulangi konflik dan kekerasan di komunitas, utama kekerasan perempuan yang sudah dan akan timbul baik di publik maupun domestik,” kata Yuni.

Warga dari Pegunungan Kendeng, seperti Gunretno dan Joko Prianto,  tak lelah mendesak pemerintah Jawa Tengah, menjalankan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan pertambangan batu kapur PT Semen Indonesia di Rembang. Rabu, (28/12/16), mereka mendatangi Ombudsman RI, melaporkan tindakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ahmad Alamsyah Saragih, komisioner Ombudsman RI mengatakan, jika tak segera mencabut izin lingkungan yang diputus MA bentuk maladministrasi.

Sebenarnya,  dari awal kebijakan Gubernur Jateng mengabaikan prinsip kehati-hatian. Seharusnya,  sejak gugatan pertama investasi dihentikan sementara. Jika tak berhenti, berarti investor langsung bersedia menanggung kerugian karena keputusan tetap beroperasi.

Tahap awal, katanya,  Gubernur perlu menyampaikan ini sambil kaji ulang internal terhadap proses sebelumnya.

“Pemprov harus mematuhi putusan MA, caranya mencabut izin yang dinyatakan tak memenuhi syarat legal oleh MA,” katanya.

Tak ada juga alasan pabrik semen berlanjut, karena syarat sah izin sudah digugurkan MA. Jadi,  semua kegiatan jadi ilegal. Kala terus jalan berpotensi masuk pidana lingkungan.

Terhadap tindakan gubernur Jateng yang mengeluarkan izin lingkungan baru, berdalih adendum, tentu keliru. Dia bilang, tak dikenal istilah adendum dalam administrasi izin. Ini bukan kontrak atau perikatan.

“Kami akan pemeriksaan awal melalui upaya klarifikasi. Upaya selanjutnya bergantung dari hasil pemeriksaan,” ucap Alamsyah.

 

 

 

 

Selang-selang di pasang untuk mengambil air yang bersumber dari Goa untuk kebutuhan rumah tangga dari kawasan Pegunungan Kendeng.. Foto by Tommy Apriando

Selang-selang di pasang untuk mengambil air yang bersumber dari Goa untuk kebutuhan rumah tangga dari kawasan Pegunungan Kendeng.. Foto by Tommy Apriando

 

 

 

 

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman menyesalkan, izin lingkungan tak kunjung dicabut.

Pejabat se level Gubernur, katanya, tak mau tunduk atau patuh terhadap putusan MA. Akibatnya, konflik horisontal makin mudah terjadi.

“Ganjar Pranowo tak memberikan pembelajaran baik dalam bernegara hukum. Kini ia tak lebih kepanjangan tangan pemodal, dan membiarkan situasi ketidakpastian hukum,” katanya.

Adapun izin baru, yang disebut-sebut addendum (revisi), adalah argumentasi keliru, tak peka dan tak mencerminkan akuntabilitas pejabat negara. Dalihnya,  selalu alasan formal, bilang, belum menerima salinan putusan. “Omong kosong jika gubernur tidak tahu putusan MA itu sudah keluar amarnya, dan jelas Ganjar kalah atau terkait izin lingkungan dibatalkan.”

Dalam putusan itu, dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),  syarat keluar izin lingkungan juga banyak disinggung kekeliruan atau cacatnya.

“Pertanyaan saya sederhana, apa dasar keluarnya izin lingkungan dalam SK izin baru itu? Dokumen Amdal yang mana? Kalau pejabat sedikit cerdas logika hukumnya, jelas, gubenur Jateng harus mencabut kembali SK yang baru dikeluarkan, karena Amdal dipakai cacat secara hukum dalam putusan MA?”

Atau, katanya,  gubernur memang berniat keluarkan izin lingkungan baru tanpa Amdal berarti melawan hukum. “Ini berkonsekuensi pidana.”

Lebih ngawur lagi, katanya, izin lingkungan bikinan Ganjar, justru judul SK juga berbunyi pengoperasian Semen Indonesia.

“Yang saya simak dari media, gubernur punya keyakinan izin tepat dikeluarkan karena prosedur perubahan nama dan batasan luas, dan lain-lain. Jelas argumentasi itu bukan lagi hukum, melainkan politik, sinisme dan mengungkap masalah-masalah yang sebenarnya sudah menjadi bagian dalam proses persidangan dan telah diputus.”

 

 

 

 

 

 

Terancam kriminalisasi

Murtini izin pulang sebentar ke rumah di Desa Timbrangan, Kecamatan Rembang, dengan warga lain yang sedang aksi depan Kantor Gubernur Jateng, pada 30 Desember 2016.

Dia tak menyangka, kedatangan malah disambut surat pemanggilan oleh Polda Jateng sebagai saksi pelaporan Yudi Taqdir Burhan. Tak tanggung-tanggung, dua surat sekaligus diterima, yakni surat pemanggilan pertama dan kedua.

Tak hanya dia, tetangganya, Sutrisno juga dipanggil Polda Jateng sebagai saksi dalam atas dugaan pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, terkait tanda tangan warga tolak pertambangan Semen Indonesia di Rembang.

“Murtini diminta datang ke Polda Jateng 5 Januari 2016,” kata Joko.

Aksi ini, kataya, rencana untuk mengkriminalisasi dan melemahkan perjuangan warga. Joko berpendapat Polda tak adil merespon pelaporan. Sebab 16 Maret 2016, dia lebih dulu melaporkan Teguh Gunawarman selaku Camat Gunem dan Dwi Joko Supriyanto selaku warga Desa Tegaldowo yang kesaksian palsu di persidangan PTUN Semarang.

“Di persidangan camat mengatakan saya hadir sosialiasi pabrik semen. Faktanya saya di Pontianak. Keterangan camat oleh majelis hakim PTUN Semarang jadi landasan. Walaupun akhirnya terbantahkan, di MA, dari bukti yang diajukan, gugatan dimenangkan warga.”

Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang mengatakan,  pemanggilan ini ini upaya kriminalisasi warga. Sebelumnya, warga berulangkali melapor kekerasan dialami ibu-ibu 2014,  namun kepolisian tak menindaklanjuti.

Pada 2016, warga juga melapor kesaksian palsu namun polisi sepihak melalui surat menolak laporan warga. Padahal jelas di persidangan ada beberapa saksi tergugat II Intervensi (Semen Indonesia) memberikan keterangan Joko Prianto hadir dalam sosialisasi.

“Kami akan mendamping penuh warga dari upaya kriminalisasi ini,” ucap Zainal.

 

 

 

 

 

 

 

Keluhan Polusi Udara Warga Pacitan Dijawab Kiriman Susu, Masker sampai Pel (Bagian 4)

Debu kecoklatan keluar dari coal yard PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

Debu kecoklatan keluar dari coal yard PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

Hari itu, 13 Oktober 2016,  di Kantor Desa Sukorejo, berlangsung rapat koordinasi dampak debu Batubara PLTU Pacitan. Hadir memimpin rapat Camat Sudimoro, Indaryanto, Danramil Sudimoro Kapten Inf Priyo, Kapolsek Sudimoro AKP Sunarya. Kepala Desa Sukorejo Tumardi dan Sumberejo Suyono, tokoh masyarakat desa terdampak, serta PLTU Pacitan.

Rapat terjadi menyusul keresahan warga atas gangguan dari PLTU Pacitan, belum lama ini.

“Masyarakat kita mengeluhkan debu PLTU yang sampai ke rumah. Juga pencemaran sungai, karena ada pembuangan limbah PLTU. Yang dulu ada impun, sekarang tak muncul lagi,” kata Suyono, dihubungi Mongabay Selasa, (13/12/16).

Selain itu, pemerintah Desa Sumberejo,  merasa dirugikan. Mereka berencana mengembangkan potensi wisata di Pantai Ndaki, beberapa ratus meter dari PLTU. Di sebelah barat, ada Pantai Bawur, lokasi paling dekat dengan PLTU. Kini Pantai Bawur tertutup bangunan kompleks PLTU, masuk Desa Sukorejo.

“Kita punya pantai indah yaitu Pantai Ndaki, tapi karena ada PLTU, akhirnya gelombang mengarah ke satu titik di Pantai Ndaki hingga abrasi di sana,” katanya.

Pertemuan serupa sudah beberapa kali diadakan. Kesan Suyono, dalam menanggapi keluhan warga, PLTU Pacitan, lebih banyak memberikan pernyataan daripada tindakan.

“Yang sudah-sudah biasa memberikan penjelasan, atau harapan, tapi tidak terealisasi. Jadi seperti di-PHP-in (pemberi harapan palsu-red) masyarakat Sumberejo dan Sukorejo itu.”

 

 

 

 

Bantuan alat kebersihan dari PLTU Pacitan. Foto: dokumen Kecamatan Sudimoro

Bantuan alat kebersihan dari PLTU Pacitan. Foto: dokumen Kecamatan Sudimoro

 

 

 

 

Tumardi, dihubungi terpisah, mengatakan hal senada. Warga resah, karena debu beterbangan sampai ke rumah-rumah.

“Lantai hitam-hitam. Itu kasat mata. Warga melapor ke perangkat desa, lalu saya sampaikan ke PLTU. Kalau musim (hujan) seperti ini cenderung tak ada keluhan. Kalau kemarau, pasti berdebu. Batubara yang ditumpuk di stockpile itu kalau kena angin dari selatan beterbangan.”

Beberapa hari sesudahnya, PLTU Pacitan memberi bantuan kepada warga yang diterima simbolis perangkat desa. Kali ini, di pendopo Kecamatan Sudimoro.

“Warga agar tak terlalu frontal dikasih paketan kantong plastik. Isinya antara lain, masker, susu creamer, sabun, dan alat pel,” kata Suyono.

 

 

 

 

Maket PLTU Pacitan

Maket PLTU Pacitan

 

 

 

 

 

 

* * *

Hubungan PLTU Pacitan dengan warga sekitar terhitung tak mesra, bahkan sejak pembebasan lahan.

Lokasi proyek berada di tempat sulit terjangkau, curam, dan harus menghadapi ombak pantai selatan yang ganas. Namun pembangunan proyek tetap dilanjutkan di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat favorit nelayan mencari udang itu.

Dua tahun lalu, warga Sumberejo, menutup paksa jalan desa menuju PLTU. Gara-garanya, janji PLTU memperbaiki jalan tak kunjung jadi kenyataan. Padahal, jalan desa itu rusak antara lain karena kerap dilalui kendaraan-kendaraan berat.

“Yang lumayan parah itu sebelum finishing project. Dinding rumah warga retak, jalan rusak karena over tonnage. Awalnya PLTU menjanjikan jalan di sekitar lingkungan PLTU mau diaspal. Saat ini baru sekitar 30%,” ucap Suyono.

Jalan yang akan diaspal itu dari pertigaan Pasar Bawur,  sampai Pantai Ndaki. Andai tak ada aksi warga, mungkin janji itu tak kunjung terwujud. Meski hingga kini belum rampung juga. Sebagai kepala desa, ada sedikit sesal pada Suyono terkait itu.

“Kita ada kesalahan sedikit, tak ada hitam di atas putih, (janji) hanya disampaikan lisan,” katanya.

Akibatnya, mereka kesulitan menagih. Selain itu, katanya, pejabat PLTU Pacitan, kerap berganti. Pejabat baru tak mengetahui persis apa yang diputuskan pejabat lama terkait warga.

“Sering pejabat selanjutnya saling melempar tanggung jawab, tak tahu menahu. Jadi kami juga sulit,” katanya.

 

 

 

 

 

Gerbang masuk PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

Gerbang masuk PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Jalan melingkar menuruni bukit sekitar setengah kilometer itu berakhir di pintu gerbang PLTU Pacitan.

“Anda Memasuki Kawasan Obyek Vital Nasional.” Plang papan  di sisi kanan pintu gerbang. Ada logo PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali dan PJB UBJOM (Pembangkit Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance) PLTU Pacitan di sana.

Teluk Kondang, di Sukorejo, Sudimoro diputuskan menjadi lokasi PLTU batubara untuk menghasilkan daya listrik sebesar 2 x 315 MW. Tiang pancang tanda proyek mulai dihujamkan ke bumi pada 14 Agustus 2007, oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro.

Ini bagian proyek percepatan PLTU 10.000 MW. Lewat Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tertanggal 05 Juli 2006, menugaskan PLN percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik batubara.

Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa, dengan 20 unit pembangkit kelas 300-700 MW, dan 30 PLTU di luar Jawa Bali, terdiri dari 60 unit pembangkit kelas lebih kecil 5-150 MW.

Dalam Perpres juga disebutkan, terkait Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, serta pengadaan tanah paling lama 120 hari oleh pejabat terkait.

Operasi dan pemeliharaan PLTU Pacitan oleh unit bisnis PJB, bernama UBJOM. PJB adalah anak usaha PLN. PJB memiliki anak perusahaan bernama PT Pembangkit Jawa Bali Services.

Setelah meninggalkan kartu indentitas di pos satpam dan memberikan keterangan maksud kunjungan, saya menuju gedung paling depan. Pada Kamis, (20/10/16), saya akan menemui manajer administrasi, Priyono.

Ruangan Priyono dingin ber-AC. Ada meja besar dengan beberapa toples berisi penuh camilan. Ada botol-botol air mineral. Dengan ramah dia menerima saya.

Saya minta izin merekam perbincangan. Dia menyergah, sambil menanyakan tujuan perekaman untuk apa. Priyono hanya mau berbincang, namun bukan untuk keperluan berita.

Dia mengatakan, akan menanyakan terlebih dahulu ke atasan. Sekembali dari ruang lain, dia menyarankan mengajukan surat.

Saya akhirnya berkesempatan meminta konfirmasi terkait keluhan warga dengan General Manajer PT PJB UBJOM Pacitan, Ardi Nugroho.

“Kondisi waktu itu baru krisis batubara. PLTU Pacitan harus beroperasi dan kebetulan batubara yang digunakan low rank. Kalau low rank itu berdebu,” katanya, dihubungi pada Jumat, (2/12/16).

 

 

 

 

 

Rapat koordinasi keluhan warga karena PLTU Pacitan. Foto: Kecamatan Sudimoro

Rapat koordinasi keluhan warga karena PLTU Pacitan. Foto: Kecamatan Sudimoro

 

 

 

 

PLTU waktu itu tak punya pilihan. Pembangkit harus tetap menghasilkan setrum, dan terpaksa menggunakan batubara yang tersedia.

“Itu hanya terjadi tiga hingga empat hari. Kemudian (kami) meminta PLN menggunakan batubara dengan nilai kandungan kalor lebih baik agar debu tak terlalu banyak,” katanya.

Menurut dia, ada upaya pencegahan lain berupa penyemprotan air.

“Sudah kita sampaikan di forum komunikasi dengan masyarakat kemarin,” katanya, merujuk pada pertemuan antara perangkat desa, Muspika, tokoh masyarakat, dan PLTU, pertengahan Oktober itu.

Terkait pencemaran ke Sungai Bawur yang menyebabkan ikan hilang, dia berdalih pemantauan air berkala. PLTU menggunakan air jadi uap, sekaligus air untuk membantu proses pendinginan.

“Yang saya tahu, Sungai Bawur itu bukan sungai yang mengalir sepanjang masa. Kadang kering kadang ada air. Pemantauan lingkungan  hampir setiap tiga bulan. Selalu ada laporan terkait sampling air, termasuk di sekitar PLTU.”

Hasilnya, tak ada batasan yang dilanggar.

Dia mengerti kalau sekitar PLTU adalah habitat udang.

“Itu juga agak dilema. Sekitar PLTU itu memang banyak lobster. Masih ada beberapa nelayan mengambil udang di daerah itu. Kekhawatirannya, kondisi tak aman karena itu kan tempat keluar masuk tongkang batubara. Kita sudah sosialisasikan dengan nelayan waktu itu.”

Nelayan tak hanya mengambil udang besar di area PLTU juga udang kecil, padahal itu dilindungi. “Kalau yang besar memang boleh diambil, kalau yang kecil juga berpengaruh terhadap lingkungan. Itu pernah kita diskusikan.”

Terkait kompensasi nelayan, perusahaan menempuh jalur tanggung jawab sosial (community social responsibility/CSR). Awal pembangunan proyek, nelayan minta kompensasi atas berkurangnya daerah tangkapan ikan dan udang.

“Seingat saya pernah. Waktu itu kemudian kita sampaikan bantuan CSR. Saya lupa kontennya apa, yang hapal detil Pak Pri (Priyono, manajer administrasi-red).”

Ardi menjelaskan, PLTU memberikan bantuan antara lain untuk kesenian, peningkatan ekonomi warga dengan bantuan ternak, di bidang kerohanian berupa Alquran terjemahan, bidang lingkungan berupa penghijauan.

“Di Hari Lingkungan hidup kita membuat bak sampah, bantuan konservasi penyu. Ada beberapa ratus tukik yang kita lepas.”

“Kita punya sistem pendinginan itu tak sampai ada penyu yang tertangkap masuk, harapannya seperti itu. Namun kita pernah diskusi dengan KLHK (Kantor Lingkungan Hidup-red), penyu itu hewan langka, harus kita lindungi, harus kita kembang biakkan, kita kerjasama dengan KLH penghijauan dan konservasi penyu,” katanya.

Ditemui di Gedung Karya Dharma, Pacitan, Kamis (20/10/16), usai memberikan pengarahan terkait penilaian Adipura, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pacitan Andi Faliandra, mengatakan, dalam posisi netral dalam kasus keresahan warga atas polusi PLTU Pacitan.

“Kami dari Kantor Lingkungan Hidup berdiri pada posisi netral. Kami betugas mengawasi berkaitan dengan lingkungan hidup, hingga bagi saya, apapun yang terjadi  di PLTU Pacitan, misal, ada gangguan pencemaran udara, air, kita akan coba telaah di mana itu terjadi.”

Berkaitan dengan pencemaran udara, kata Andi, berdasarkan laporan masuk kadang mesin PLTU rusak. Debu lebih banyak dari hari biasa.

“Seperti kejadian kemarin 3 Oktober, di laporan saya, ada. Terjadi kerusakan di pengangkutan batubara ke tempat pembakaran batubara. Setiap ada kerusakan di PLTU kita diberitahu,” katanya.

Setiap aduan dari masyarakat, lalu disingkronkan dengan laporan PLTU. Benar atau tidak telah terjadi kerusakan di PLTU. Terlebih mesin PLTU harus sering mendapat perawatan. Setidaknya, kata Andi, setiap 1,5 tahun ada perbaikan menyeluruh pada mesin-mesin itu.

“Kita cek. Petugas kita langsung meluncur ke sana. Memang terjadi kerusakan saat itu. Kemudian kita bilang apa langkah PLTU terhadap hal ini. Ada tidak usahanya? Kalau tidak akan saya semprit.”

Soal pencemaran yang dikeluhkan warga hingga ikan Sungai Bawur hilang, katanya, hingga kini belum ada bukti.

“Kami juga bertanya ke teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada, kalau mati kan ada bangkai. Apakah ada yang membuat ikan tidak enjoy lagi di situ?” katanya.

Sejauh ini, berdasar uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur, mereka tak menemukan ada pencemaran.

“Saya langsung melihat ke sana. Hasilnya masih dalam standar baku.”

Boleh jadi ikan dan udang menghilang bukan karena pencemaran, namun dampak perubahan struktur ekosistem di Teluk Bawur buntut pembangunan PLTU. Andi belum bisa memastikan karena pengujian baru terhadap sample air.

Entah kapan debu batubara hilang dari langit Pacitan dan  impun maupun umung kembali ke Sungai bawur…(Habis)

 

 

 

 

Pantai Ndaki dan PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

Pantai Ndaki dan PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

Semangat Menggebu Petani Perempuan di Kapuas Hulu Terapkan Metode Hazton

Pertanian merupakan sektor andalan Indonesia yang harus diperhatikan. Foto: Rhett Butler

Pertanian merupakan sektor andalan Indonesia yang harus diperhatikan. Foto: Rhett Butler

 

Petani perempuan di enam desa, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah berkomitmen mewujudkan pertanian berkelanjutan. Desa-desa tersebut adalah Desa Lubuk Antu dan Desa Mubung di Kecamatan Hulu Gurung; Desa Temuyuk dan Desa Sungai Besar di Kecamatan Bunut Hulu; serta Desa Tekudak dan Desa Tekalong di Kecamatan Mentebah.

Mereka didampingi Konsorsium Perempuan untuk Keberlangsungan Penghidupan. Programnya adalah inisiatif penguatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan dan pertanian berkelanjutan.

Petani ini akan menerapkan metode Hazton, guna meningkatkan produktivitas pertanian. Istilah Hazton, yang telah diperkenalkan pada 2012 di Kalbar, berasal dari singkatan dua penemunya yaitu ‘Haz’ dari Hazairin dan “Ton” dari Anton Kamarudin. Hazairin, tak lain adalah Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Barat. Hazairin adalah penyuluh pertanian pelosok Kalbar di awal karirnya. Dia melakukan riset-riset untuk meningkatkan hasil panen, hingga lahirlah Hazton.

 

 

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), menunjukkan koleksi bank benih padi di Kantor Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) di Bogor. Dari 10 ribu varietas padi, saat ini hanya tersisa 125 varietas. Foto: Rahmadi Rahmad

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), menunjukkan koleksi bank benih padi di Kantor Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Bogor. Dari 10 ribu varietas padi yang ada di Indonesia,, saat ini hanya tersisa 125 varietas. Foto: Rahmadi Rahmad

 

 

Teknik menanam padi pada metode Hazton adalah menggunakan 20 hingga 30 bibit per lubang tanam. Mungkin ini tak lazim jika dibandingkan dengan metode lain, seperti SRI (dengan 1 bibit), ataupun cara konvensional yang menggunakan 3 – 5 bibit per lubang tanam. Diharapkan, dengan menggunakan bibit yang banyak akan menjadikannya indukan yang produktif, tanpa harus konsentrasi pada pembentukan anakan.

“Saya belum tahu apa itu metode Hazton, tapi dari informasi awal yang saya dapat, cara ini dapat meningkatkan hasil pertanian,” kata Marsatoni (35), petani perempuan di Desa Tekudak, baru-baru ini.

Lusiana (40), perempuan dari Tekudak juga, mengatakan hal serupa. Selama ini, sebagian besar petani di desanya masih menerapkan sistem tradisional dengan ladang berpindah. “Hasil yang dijual sedikit. Selebihnya untuk makan,” katanya. Dia terpaksa menerapkan sistem pertanian tradisional karena belum pernah mendapat pendampingan intensif.

 

 

Anton Kamarudin tengah mempraktikkan metode Hazton kepada petani perempuan Desa Tekudak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Putri Hadrian

Anton Kamarudin tengah mempraktikkan metode Hazton kepada petani perempuan Desa Tekudak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto: Putri Hadrian

 

 

Penggagas Teknik Hazton, Anton Kamaruddin menerangkan, metode ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman hingga dua kali lipat. “Rata-rata produksi padi di Kalbar hanya 3,5 ton per hektare. Dengan teknologi Hazton, jika diterapkan sesuai petunjuk, hasilnya bisa mencapai 10 ton per hektare.”

Koordinator Regional Konsorsium Pemberdayaan Perempuan Kalimantan Barat Kapuas Hulu II, Eva Sriharyanti, menerangkan penerapan teknik Hazton ini diprioritaskan bagi para petani perempuan. “Dalam keseharian, kaum perempuan banyak terjun langsung menanam, merawat, hingga memanen padi di sawah. Namun, kapasitas atau pengetahuan mereka masih minim dalam mengembangkan potensi pertanian.”

Direktur Program Konsorsium Perempuan Kehidupan dan Keberlanjutan Kalbar, Laili Khairnur, menambahkan, program pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pengembangan kapasitas kelompok perempuan. “Masalahnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.”

Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kapuas Hulu yang berkisar pada angka 50-60. Petani perempuan diharapkan dapat memanfaatan lahan secara produktif dan mengembangkan komoditi alternatif. “Dapat mengentaskan kemiskinan, sekaligus mendorong inisiasi pembangunan yang rendah karbon,” tambah Laili.

 

 

Kondisi petani Indonesia yang terpuruk. Sumber: Presentasi Dwi Andreas Santosa

Kondisi petani Indonesia yang terpuruk. Sumber: Presentasi Dwi Andreas Santosa

 

 

Bebas kimia

Program ini juga menerapkan penggunaan non-kimia dalam pertanian. Pertanyaan Suryawati Gea, petani perempuan dari Desa Tekalong, mewakili para petani perempuan di daerahnya. “Apakah ada dampaknya penyemprotan herbisida terhadap padi yang sudah ditanam atau ditugal?” tanyanya.

Tris Haris Ramadhan, pakar Hama dan Penyakit Tanaman Universitas Tanjungpura, menjelaskan, penyemprotan dengan herbisida memang bagus untuk menekan pertumbuhan rumput, tetapi  akan berdampak pada padi. “Pertumbuhan padi akan terhambat atau akan mati terkena herbisida. Lahan yang sudah disemprot racun jangan langsung ditanamkan. Tunggu hingga tersiram hujan, agar padi yang ditanam tidak terpengaruh racun.”

Veronika Ayang, yang tertarik menanam sayur di pekarangan bertanya cara pengendalian hama alami. Tris kembali memberikan tips alami dan murah, yang dapat dilakukan para petani perempuan. “Gunakan daun sirsak untuk hama penghisap.”

Caranya, ambil daun sirsak 25 hingga 50 lembar, lalu tumbuk halus. Kemudian, rendam dalam 2,5 liter air, tambahkan 7,5 gram deterjen, aduk rata dan diamkan semalam. Air rendaman tersebut disaring dengan kain halus. “Cara penggunaannya o,5 liter larutan yg sudah jadi diencerkan dengan 5 – 10 liter air, lalu semprotkan ke tanaman,” kata Tris.

Tris juga mengajarkan cara mengendalikan hama tikus. Gunakan jeli yang sudah dicampur racun tikus atau dengan ikan ebi kecil. Saat menebar umpan, pakai sarung tangan karena penciuman tikus sangat sensitif. “Penggunaan racun tikus harus berbeda, sebab tikus sangat peka sehingga bisa jadi umpan yang sama tidak mempan lagi,” jelasnya.

 

 

 

Bercermin 2016, Benahi Kelola Lingkungan Tahun Ini

Plang segel KLHK yang dipaksa dicabut oleh sekelompok orang. Hingga kini, penanganan kasus kebun sawit lahan warga kelolaan 'bapak angkat' perusahaan ini tak jelas. Foto: KLHK

Plang segel KLHK yang dipaksa dicabut oleh sekelompok orang. Hingga kini, penanganan kasus kebun sawit lahan warga kelolaan ‘bapak angkat’ perusahaan ini tak jelas. Foto: KLHK

 

 

 

Pemerintah berkomitmen memperhatikan aspek lingkungan dalam gerak pembangunan. Antara lain, janji pembenahan tata kelola lingkungan seperti hutan dan lahan, sampai penegakan hukum bagi pelanggar aturan. Selama 2016, mulai ada upaya baik dan perkembangan positif, tetapi tak dipungkiri masih banyak catatan kelam.

Kalangan organisasi masyarakat sipil masih melihat, pemerintah lebih berpihak proyek pembangunan, minim perhatian perlindungan fungsi lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan baik dan sehat. Penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam belum berjalan transparan, akuntabel dan sinergis antarinstitusi.

Indonesia Center For Environmental Law (ICEL) punya catatan soal kebijakan pemerintah selama 2016.  Raynaldo Sembiring, peneliti ICEL mengatakan, catatan ICEL, ada beberapa hal positif hukum perlindungan lingkungan seperti gugatan nelayan dan organisasi lingkungan menang atas SK Gubernur Jakarta tentang izin pelaksanaan Pulau G. Juga putusan PTUN Bandung mencabut izin pembuangan limbah cair (IPLC) oleh Bupati Sumedang kepada tiga perusahaan.

Lalu, gugatan nelayan terhadap reklamasi Pulau G dikuatkan gugatan Komite Gabungan Pantai Utara Jakarta menyatakan reklamasi Pulau G harus dihentikan.

Catatan positif lain saat Agustus Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas PT. Bumi Mekar Hijau dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2014.

 

 

 

 

Kanal dibuat menoreh gambut dalam di Ogan Komering Ilir, Sumsel. Lahan gambut bekas terbakar yang izin pelepasan hutan buat tebu ini malah ditanami sawit. Foto: Humas KLHK

Kanal dibuat menoreh gambut dalam di Ogan Komering Ilir, Sumsel. Lahan gambut bekas terbakar yang izin pelepasan hutan buat tebu ini malah ditanami sawit. Foto: Humas KLHK

 

 

 

 

Pada November Mahkamah Agung mencatat sejarah putusan ganti rugi lingkungan terbesar kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari (MPL) Rp16,2 triliun karena merusak hutan.

Meskipun begitu, sederet catatan negatif menjadi perhatian ICEl. Mulai penerbitan Perpres No.18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah, penghentian penyidikan perkara karhutla terhadap 15 korporasi oleh Polda Riau. Juga, kebijakan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melanjutkan kembali reklamasi Pulau G dan pembatalan putusan PTUN Jakarta— memberlakukan kembali SK Gubernur Jakarta tentang izin reklamasi Pulau G.

“Terbitnya SP3 dan dua putusan ini menimbulkan reaksi keras dari nelayan dan pemerhati lingkungan, ” kata Dodo, panggilan akrabnya.

Pada Oktober,  MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali warga Rembang dan membatalkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia. “Namun euphoria kemenangan diciderai kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.”

 

 

 

 

Kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk tata kelola lingkungan yang buruk.

Kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk tata kelola lingkungan yang buruk.

 

 

 

 

 

 

Tata kelola hutan dan lahan

Dia juga bertanya-tanya soal capaian Inpres No 11/2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla. Dodo menyoroti kejelasan target dan capaian terukur. Banyak tindakan responsif, katanya, namun pencegahan seperti pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap upaya pencegahan dan kesiapan hadapi karhutla, masih belum terlihat.

Belum lagi, kebijakan satu peta dan evaluasi izin berbasis lahan tak lagi terdengar. Janji pemerintah,  mendesak pelaku usaha memulihkan ekosistem terbakar tetapi hingga kini juga tak jelas.

“Sementara keringat dan pengorbanan petugas lapangan dan anggaran banyak terkuras.”

Kritikan keras lain ICEl soal UU Perkelapasawitan, dinilai tak penting dibahas terlebih begitu bamyak pekerjaan rumah DPR terkait tata kelola hutan dan lahan, seperti RUU Pertanahan, RUU Konservasi Sumber Daya Alam, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan lain-lain.

“Masih banyak agenda lama belum tuntas, malah muncul RUU Perkelapasawitan. Menurut kami, sama sekali tak perlu diatur,” kata Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo.

Menurut ICEL, UU ini tak urgen karena pemanfaatan sawit di Indonesia,  sebagai sumber pangan masih terbentur masalah lingkungan dan lahan. Masih banyak perusahaan tak patuh penanaman berkelanjutan. “Ini kurang diawasi pemerintah.”

Dari segi lingkungan,  pembukaan lahan dengan cara bakar masih jadi pilihan karena dianggap murah dan efisien. Padahal, pembakaran jelas penyumbang emisi utama dari Indonesia.Belum lagi, katanya, penerimaan perpajakan dari sawit makin menurun, pembahasan RUU ini pun makin tak relevan.

Menurut Henri, RUU ini bermasalah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan UU lain. “Dari 17 bab yang diatur dalam RUU, 13 bab sudah diatur dan hanya merupakan pengulangan UU Perkebunan.”

Dengan kata lain, RUU justru hanya menfasilitasi kemudahan untuk pelaku usaha sawit dalam menanam modal maupun perluasan lahan.

Sorotan ICEL lain soal realisasi capaian target perhutanan sosial, hingga November 2016 baru 1,6 juta hektar hutan sosial ditetapkan dari 12, juta hektar target.

“Realisasi izin masih sangat jauh dari target,” kata Dodo.

 

 

 

 

Aktivitas PT Merbau Pelalawan Lestari. Foto: Eyes on the Forest

Aktivitas PT Merbau Pelalawan Lestari. Foto: Eyes on the Forest

 

 

 

 

Untuk pencemaran , ICEL menilai keberhasilan rencana strategis KLHK dalam pengendalian pencemaran air, kurang ambisius. “Hanya fokus pada 15 dari 81 sumber air DAS yang berstatus tercemar.”

Pada 2016,  merupakan tahun kedua realisasi rencana strategis pengendalian pencemaran air, hingga akhir tahun belum satupun daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pada 15 sungai ditetapkan.

“Ujung-ujungnya tak jelas. Perizinan pembuangan limbah harus berbasis daya tampung dan daya dukung lingkungan.”

Upaya penegakan hukum kasus karhutla, juga belum menyentuh kerugian akibat pencemaran udara, masih dominan aspek kerusakan lahan. Kerugian masyarakat, seperti ISPA atau kegiatan sekolah dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. “Banyak kasus pencemaran masih sedikit yang mempertimbangkan dampak kesehatan publik,” katanya.

Perihal proyek PLTU batubara, juga menjadi sorotan penting karena terus menimbulkan keresahan masyarakat seperti di Desa Celukan Bawang, Buleleng, Bali, menderita batuk, mual dan pusing akibat debu PLTU Celukan. Warga Dukuh Sekuping, Jepara, terganggu debu dan kebisingan PLTU Tanjung Pati. Petani, nelayan Desa Mekarsari dan Patrol, Indramayu,  merasa hasil kerja menurun karena PLTU.

“Masih ada 100 lebih PLTU lain kemungkinan besar menimbulkan dampak buruk serupa yang terjadi karena tak ada pengkajian ulang baku mutu emisi dari PLTU.”

Serupa bisa terjadi dengan PLTSa (sampah). Dalam Perpres No 18 tahun 2016, pembangunan PLTSa bisa mulai sebelum Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan izin lingkungan terbit.

“Artinya ketika kelayakan lingkungan masih dalam penilaian, konstruksi fisik dapat dimulai.”

 

 

 

 

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Foto: Jatam Kaltim

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Foto: Jatam Kaltim

 

 

 

 

Kilas balik 2016

Mongabay sendiri merekam sebagian momen-momen penting lingkungan pada 2016. Dari kebijakan pemerintah, putusan pengadilan,  sampai peristiwa-peristiwa dari lapangan. Berikut beberapa petikan:

 

BRG terbentuk

Awal tahun, momen penting bagi Indonesia lewat pembentukan Badan Restorasi Gambut. Nazir Foead, didapuk sebagai kepala setelah Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Presiden pada 6 Januari 2016. Badan ini mendapat mandat merestorasi lahan gambut sekitar 2 juta hektaran.

 

Janji moratorium sawit dan tambang

Pada 4 April 2016, Presiden Joko Widodo sedang di Kepulauan Seribu melakukan pelepasliaran satwa. Dalam pidato dia menyampaikan kabar baik akam ada moratorium sawit dan tambang batubara. Pengumuman ini membuka harapan baru perbaikan tata kelola, sayangnya hingga akhir tahun, rencana itu masih baru bahasan alias belum terealisasi.

 

Tambang batubara

Tambang batubara, dari tahun ke tahun, termasuk 2016, masih memberikan sumbangan masalah besar, dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, ruang hidup warga hilang sampai puluhan korban berjatuhan di lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja. Kondisi di Kaltim, hanya salah satu potret.

 

IPOP bubar, susun penguatan ISPO

Pada Juli 2016, sebuah komitmen para perusahaan sawit yang berusaha berkelanjutan dan memperhatikan sosial masyarakat, tergabung dalam IPOP membubarkan diri setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, terutama Kementerian Pertanian dan DPR. Sejalan dengan itu, pemerintah berjanji akan memperbaiki standar berkelanjutan sawit Indonesia, ISPO, yang masih lemah. Kini, perbaikan standar ISPO masih berlanjut.

 

SP3 karhutla perusahaan

Polda Riau, Juli 2016, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk 15 perusahaan yang mengalami kebakaran pada konsesi mereka. Ada yang menyebutkan, penghentian penyidikan sejak Januari dan diumumkan Maret lalu. Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) pun melaporkan masalah ini ke Kompolnas, Selasa (2/8/16). Kapolri sampai mengeluarkan aturan polisi di daerah tak boleh keluarkan SP3 buat perusahaan. DPR pun sampai memberikan panitia kerja bahas SP3 ini.

 

 

 

 

Ma’ani (40 ) dengan bayinya (6 bulan) di depan rumah yang ditutupi kain tebal untuk melindungi mereka dari debu batubara PLTU di dekatnya, Cilacap Jawa Tengah. Salah satu anaknya, Juniko Ade Putra meninggal pada usia 2,5 tahun Juni 2011 dari penyakit pernapasan diyakini karena debu batubara. Foto: dokumentasi Greenpeace/Kemal Jufri

Ma’ani (40 ) dengan bayinya (6 bulan) di depan rumah yang ditutupi kain tebal untuk melindungi mereka dari debu batubara PLTU di dekatnya, Cilacap Jawa Tengah. Salah satu anaknya, Juniko Ade Putra meninggal pada usia 2,5 tahun Juni 2011 dari penyakit pernapasan diyakini karena debu batubara. Foto: dokumentasi Greenpeace/Kemal Jufri

 

 

 

 

Sawit babat hutan alam

Sebuah laporan dari beberapa organisasi masyarakat sipil memperlihatkan kalau PT Korindo di Papua dan Maluku Utara, masih membabat hutan alam yang ada di konsesi mereka.

 

Petugas KLHK Disandera

Ini cerita sungguh miris. Kala aparat Penegakan Hukum KLHK akan melakukan penyelidikan ke kebun sawit di lahan gambut yang terbakar, dan mereka ingin menyegel kebun itu, malah kena sandera selama beberapa jam. Massa yang mengaku punya lahan protes dengan penyegelan, memaksa petugas menghapus semua dokumentasi. Lahan gambut itu diklaim punya warga tetapi yang  mengelola dan menanam sawit perusahaan atas nama ‘bapak angkat’. Kasus penyanderaan sampai kebakaran lahannya pun tak jelas hingga kini.

 

Pembangkit batubara

Batubara tak hanya bermasalah di hulu, juga hilir, tempat hasil tambang itu digunakan, salah satu di PLTU. Kala pemerintah bikin komitmen tinggi kurangi emisi karbon, kebijkan energi listrik malah bertumpu batubara. PLTU banyak dibangun, dari proyek 35.000 MW, sekitar 60% pembangkit batubara. Di lapangan, pembangkit ini menimbulkan banyak masalah, dari polusi udara, air, ganggu ikan nelayan, sampai konflik lahan dan lain-lain. Mengapa pemerintah tak seriusi bangun energi terbarukan yang begitu kaya di negeri ini?

 

Banjir parah Garut

Bencana banjir dan longsor terus terjadi di berbagai daerah, salah satu yang menelan korban banyak di Garut, puluhan orang tewas. Rumah, jalan dan infrastruktur lain hancur. Banjir bandang ini disebut dampak dari kerusakan lingkungan seperti kerusakan di DAS Cimanuk.

 

Konflik selesai

Satu kabar baik soal penyelesaian konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam dengan perusahaan HTI di Jambi. Setelah warga terusir, ada pembahasan dan upaya penyelesaian, akhirnya, mereka mendapatkan wilayah kelola.

 

Warga Rembang menang

Hari bahagia bagi warga Rembang juga pengunungan Kendeng, karena Mahkamah Agung memenangkan Peninjauan Kembali warga Rembang. MA memerintahkan pencabutan izin lingkungan PT Semen Indonesia yang mau menambang dan bikin pabrik semen. Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan soal eksekusi putusan MA, pembangunan pabrik jalan terus. Malah Gubernur Jateng, bikin izin lingkungan baru, sambal kukuh  kalah bilang itu hanya addendum.

 

Gugatan informasi

Tahun ini juga kemenangan banyak memihak organisasi masyarakat sipil seperti  Forest Watch Indonesia, ICEL, dan Greenpeace, termasuk kasus-kasus di daerah atas gugatan kasus informasi hingga pemerintah harus membuka data. Teranyar, Greenpeace memang gugatan sengketa informasi, di tingkat I dan II (pemerintah banding).

 

 

 

 

Kebakaran di lahan PT Berkat Cipta Abadi (Korindo Group) pada 26 March 2013. ©Ardiles Rante/Greenpeace

Kebakaran di lahan PT Berkat Cipta Abadi (Korindo Group) pada 26 March 2013. ©Ardiles Rante/Greenpeace

 

 

 

 

Ratifikasi perjanjian Paris

Setelah sekitar 1,5 jam menanti dari jadwal, sekitar pukul 11.33, akhirnya, rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim, dibuka pada Rabu (19/10/16). Pemberitahuan lewat pengeras suara menyebutkan, sudah ada tanda tangan 314 anggota DPR, hingga rapat kuorum dan bisa mulai.

 

KLHK menang pengadilan

Pada November, kabar baik juga datang dari Mahkamah Agung atas kemenangan terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum. KLHK menang gugatan  Rp16 triliunan atas perusahaan kayu yang merusak hutan.

 

Menang arbitrase internasional

Kabar bahagia bagi lingkungan hidup hadir di penghujung tahun. Pada Desember 2016, Indonesia menang kali pertama di pengadilan abritase internasional melawan perusahaan tambang asing yang beroperasi di Kalimantan Timur. Kado indah di akhir tahun.

 

PP Gambut

Kabar baik di penghujung tahun dengan penandatanganan revisi PP Gambut, oleh Presiden. Berbagai kalangan menilai, aturan ini lumayan bagus dan lebih kuat dari sebelumnya kalau bisa dilaksanakan dengan baik.

 

Hutan adat

Kabar baik lagi baru datang beberapa hari ini dari masyarakat adat. Di penghujung tahun, Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menandatangani delapan penetapan SK Hutan Adat dan mengeluarkan satu hutan adat (Pandumaan-Sipituhuta di Humbahas) dari konsesi perusahaan. Kado manis di akhir tahun…

 

 

 

 

 

Persawahan dengan latar belakang hutan adat Serampas nan lebat dan terjaga. Foto: Elviza Diana

Persawahan dengan latar belakang hutan adat Serampas nan lebat dan terjaga. Foto: Elviza Diana

 

 

 

 

 

 

Harapan 2017

Lantas bagaimana harapan 2017? ICEL berharap, kata Henri,  ada strategi arah kebijakan lingkungan oleh pemerintah mulai dari legislasi hingga pelaksanan.

“Hentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan, lanjutkan PR lama legislatif. Kalau kita terus genjot sawit, ia akan terus haus lahan dan terjadi konflik dimana-mana,” katanya.

Dari segi implementasi, katanya, pemerintah harus mengkaji ulang semua target, misal, percepatan infrastruktur 2019. “Jika kebijakan fundamental belum siap tak ada salahnya mundur.”

Soal penegakan hukum, pemerintah perlu menuntaskan kasus karhutla dengan menggeser paradigma dari hilir ke hulu. Yakni, dengan memeberikan tindakan tegas terhadap semua pemberi izin yang melanggar.

Selain itu, perlu pembenahan kelembagaan, sinergi antara KLHK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kalau hanya satu institusi dalam penegakan hukum cenderung lemah karena tak ada backup institusi lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapor Merah Tata Kelola Lahan dan Kekayaan Alam Sumbar

Alat berat para penambang ilegal sedang mengeruk Sungai Pamong Besar mencari emas di Solok Selatan. Foto: Vinolia

Alat berat para penambang ilegal sedang mengeruk Sungai Pamong Besar mencari emas di Solok Selatan. Foto: Vinolia

 

 

 

 

Tata kelola hutan dan lahan di Sumatera Barat, masih terbilang buruk. Deforestasi terus terjadi terutama eksploitasi hutan dan kekayaan alam untuk pemodal besar, diikuti beragam bencana sampai konflik lahan. Demikian paparan akhir tahun 2016 soal tata kelola hutan, beberapa organisasi masyarakat sipil di Sumbar.

Ada Walhi Sumbar, LBH Padang, Yayasan Citra Manciri (YCM) Mentawai, Perkumpulan Qbar, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumbar.

Luas hutan Sumbar 2,6 juta hektar atau 61,48% luas provinsi. Data Dinas Kehutanan Sumbar 2016, luas hutan meliputi suaka alam 67,5%, hutan lindung 1,7 juta hektar, 32,5% berfungsi sebagai hutan produksi terbatas 247.385 hektar, hutan produksi 434.538 hektar dan hutan produksi konversi 161.655 hektar.

Forest Watch Indonesia (FWI) 2013, menyebutkan, selama 2009-2013, tutupan hutan Sumbar hilang 81.830 hektar hingga tutupan hutan yang tersisa pada 2013 seluas 1,683. Laju deforestasi per tahun 20.457 hektar atau 5,35%.

Dari sektor pertambangan, data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar ada 278 izin. Sebanyak 153 IUP belum memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan atau belum clear and clean (CnC).

Kondisi ini,  berimplikasi sanksi administrasi berupa pencabutan IUP oleh Dirjen Mineral batubara atas nama Menteri dan Gubernur.

Seluas 97.014,06 hektar hutan konservasi dan hutan lindung Sumbar terbebani IUP. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan KLHK No. S.704/VII-WKH/2014 tertanggal 10 Juli 2014 terindikasi pada kawasan hutan, 11 IUP pada kawasan hutan konservasi 190,16 hektar. Mereka, katanya, tersebar di Pasaman, Padang, Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh kota, Sijunjung, Dharmasraya dan Agam.

Dt Paduko Alam, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sijunjung, meminta, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Sumbar, harus izin pemegang otoritas harta adat (pusako).

Sayangnya, kebijakan dan praktik pemanfaatan alam selama ini malah mengasingkan, meminggirkan dan mengkerdilkan peran otoritas adat.

Selama ini, katanya,  izin pemanfaatan tak bermusyawarah dengan pemangku adat. Jika legal, izin dari pemerintah tanpa mensyaratkan persetujuan pemangku adat. Pada kegiatan ilegal, “bungo” yang seharusnya dibayarkan pada pemangku adat justru diberikan pada oknum aparat pengambil kebijakan.

“Ini gambaran hukum rimba pengelolaan sumber daya alam Sumbar, ditandai dengan pihak kuat akan memperoleh manfaat dari kehancuran sumber daya alam,” katanya.

Walhi Sumbar menilai, IUP hutan konservasi dan hutan lindung merupakan pelanggaran UU Kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan hanya bisa di hutan produksi.  Hutan lindung dilarang penambangan terbuka.

Beban izin terhadap kawasan hutan tak hanya dari IUP yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) juga izin HPH 221.872 hektar, HTI 83.213 hektar dan izin restorasi eksositem 50.000 hektar. Luas pemanfaatan hutan 494.460 hektar.

Pelepasan kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi di Sumbar. Sejak 1987, lebih dari 242.827,56 hektar kawasan hutan dilepas jadi perkebunan sawit untuk 43 perusahaan baik modal asing maupun dalam negeri.

Sedangkan, program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) atau perhutanan sosial di Sumber masih jauh dari target 500.000 hektar.  Data Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Desember 2016 menunjukkan, realisasi perhutanan sosial baru 21% atau 107.700 hektar.

Paduko Alam mengatakan, para pemangku adat merasakan kewenangan hampir nol dalam pemanfaatan sumber alam. Karena itu, dia sebagai bagian pemangku adat memandang perlu pemulihan kembali marwah adat atas sumber alam. “Demi terwujud pengelolaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan,” katanya.

Berbagai  organisasi masyarakat sipil ini mendesak,  Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno,  mengeluarkan kebijakan pro-lingkungan dan menindak korporasi melanggar hukum dan tak melaksanakan kewajiban pengelolaan sumber alam.

 

 

 

 

 

Jalan amblas terkena banjir di sekitar Kantor Bupati Padang Pariaman. Foto: BPBD Sumbar

Jalan amblas terkena banjir di sekitar Kantor Bupati Padang Pariaman. Foto: BPBD Sumbar

 

 

 

 

 

 

 

 Konflik tenurial dan bencana alam

Ketimpangan penguasaan lahan dan pemberian izin tak sesuai ketentuan memicu konflik tenurial antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat versus pemerintah atau masyarakat dan perusahaan.

Data Walhi Sumbar 2016, konflik saling klaim penguasaan lahan, missal, di Nagari Malalo Tigo Jurai, Tanah Datar, masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas. Lalu, konflik masyarakat Lunang, Pesisir Selatan dengan pemerintah soal klaim ulayat.

Data Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), di Mentawai, sederet  konflik muncul karena penguasaan negara atas hutan 82%. Di Siberut Utara, misal, muncul konflik pemutusan jembatan milik HPH. PT. Salaki Summa Sejahtera November 2016 oleh masyarakat tiga suku. Buntut persoalan tata batas dan fee kayu. Kasus ini,  selain memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, juga antara masyarakat dengan masyarakat.

Di Pagai Utara dan Sikakap, Mentawai, wilayah warga Desa Taikako masuk HPH. PT. Minas Pagai Lumber. Mereka protes plang tata batas HPH di perladangan dan pemukiman, Desember 2016.

Masyarakat juga meminta desa keluar dari HPH. Sebelumnya, juga konflik antara masyarakat Desa Saumanganyak di Pagai Utara dengan perusahaan. Warga menahan kunci alat berat dan dump truk perusahaan.

Paduko Alam meminta,  gubernur mengambil keputusan tentang pengelolaan sumber alam melibatkan pemangku adat. Gubernur, katanya, diminta sungguh-sungguh mengfungsikan Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin, sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan yang konstruktif di Ranah Minang.

Gubernur, katanya,  agar menghentikan eksploitasi alam ilegal, seperti illegal mining dan illegal logging.  “Jangan biarkan kegiatan mengibuli otoritas adat dalam penerbitan sebuah izin,” katanya.

Desakan lain, katanya, gubernur harus konsekuen menjalankan produk hukum daerah yang mendukung peran dan penguatan otoritas adat.

Selain rawan konflik, perubahan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga dan sumber kehidupan bagi masyarakat Sumbar juga menurunkan kualitas lingkungan hingga memicu bencana.

Sumbar tercatat sebagai daerah rawan bencana tinggi. Ada 12 ancaman bencana yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Lalu, abrasi pantai, letusan gunung api, angin puting beliung, badai dan gelombang ekstrem, gempa bumi serta tsunami.

Hal ini disebabkan tidak hanya karena faktor alam dan geografis namun juga dipicu oleh kerusakan lingkungan.

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 2016, tercatat 462 bencana  di Sumbar, terhitung 28 Januari 2011-30 November 2016. Bencana menyebabkan 122 orang meninggal, 17 hilang, 225 terluka dan 41.736 orang harus hidup di pengungsian.

Banjir terbanyak dengan 135 kejadian disusul tanah longsor 111, angin puting beliung 99 serta 16 banjir disertai tanah longsor.

 

 

 

 

 

Kayu log perusahaan melintas di pemukiman. Foto: YCMM

Kayu log perusahaan melintas di pemukiman. Foto: YCMM

 

 

 

 

 

 

 

Penegakan hukum lemah

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan berizin legal maupun penebangan illegal dinilai lemah.

PBHI Sumbar bersama masyarakat Nagari Sungai Batuang, Sijunjung melaporkan aktivitas ilegal di hutan suaka alam Juni 2016. Belum ada tindak lanjut.

LBH Padang bersama masyarakat Sungai Abu, Solok, juga melaporkan penebangan ilegal dan tambang ilegal dalam hutan lindung ke Polda Sumbar. Sampai kini,  masih menunggu respon.

LBH Padang telah mengajukan pencabutan izin terhadap 79 IUP, 12 pada hutan konservasi seluas 190,16 hektar. Sisanya, 67 IUP terindikasi pada hutan lindung seluas 97.315,06 hektar. Permintaan pencabutan izin ini tengah proses PTUN Padang.

Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari mengatakan, muara problem eksploitasi sumber alam terutama tambang dan hutan berkenaan dengan masalah perizinan. Untuk itu, katanya, harus ada pembenahan  tata kelola seperti perbaikan adminisrasi jadi garda depan.

Gubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi di Sumbar, katanya, perlu penataan penegakan hukum administrasi terutama pengawasan dan penjatuhan sanksi-sanksi administrasi.

“Gubernur harus tegas, tak boleh ragu menindak korporasi pelanggar hukum, termasuk berani mencabut izin-izin melanggar hukum dan kewajiban,” katanya.

Pemerintah, katanya,  dalam mengeluarkan izin tambang harus memegang prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Di mana, hak masyarakat menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang mereka inginkan pada wilayah mereka.

Bila ingin pakai hak masyarakat seperti tanah, hutan maupun kekayaan harus meminta persetujuan masyarakat adat.

“Di sini gubernur penting memastikan birokrasi memfasilitasi penguatan masyarakat untuk membuat perjanjian adil dengan investor,” katanya seraya bilang,  adil, berarti keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pertama dan kedua.

Menanggapi ini Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, tak bisa semena-mena mencabut izin tambang. Katanya, harus ada langkah-langkah sebelum pencabutan.

Dia mengajak masyarakat dan berbagai lembaga sawadaya masyarakat bersinergi memberikan informasi kalau ada pelanggaran-pelanggaran perusahaan, hingga jadi pegangan dalam pengambilan keputusan.

Irwan mengatakan, tak mungkin melarang pengelolaan hutan 100%, tetapi bisa membatasi. Dia meminta, LSM bersikap obyektif, missal, hutan produksi ditetapkan pemerintah bisa keluar izin. Kalau hutan konservasi,  dia berkomitmen sama-sama menjaga.

Pemprov Sumbar, katanya, juga berkomitmen mewujudkan hutan adat sampai 500.000 hektar, kini baru 100.000 hektar.

 

 

 

sumbar-tata2

Sagu di Pulau Siberut. Wilayah kelola warga makin terhimpit karena lahan-lahan sudah berizin. Foto: Rachmadi

Sagu di Pulau Siberut. Wilayah kelola warga makin terhimpit karena lahan-lahan sudah berizin. Foto: Rachmadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begini Cara Jatam Bangun Ekonomi Warga, Berkelanjutan Tanpa Tambang

Kayu manis. Salah satu produk andalan dari kebun warga di beberapa deerah. Daripada lahan menjadi tambang, dengan hasil ekonomi diperoleh selama tambang ada, kala sudah habis tinggal kerusakan, lebih baik membangun ekonomi warga yang berkelanjutan dengan menjaga dan mengembangkan produk-produk lokal, bernilai ekonomis dan berkelanjutan. Jatam mulai melakukan pendampingan pada kampung-kampung untuk menguatkan usaha jenis ini. Foto: Sapariah Saturi

Kayu manis. Salah satu produk andalan dari kebun warga di beberapa deerah. Daripada lahan menjadi tambang, dengan hasil ekonomi diperoleh selama tambang ada, kala sudah habis tinggal kerusakan, lebih baik membangun ekonomi warga yang berkelanjutan dengan menjaga dan mengembangkan produk-produk lokal, bernilai ekonomis dan berkelanjutan. Jatam mulai melakukan pendampingan pada kampung-kampung untuk menguatkan usaha jenis ini. Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

 

Bisnis tambang seringkali disebut industri kotor, bukan hanya karena kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, perubahan bentang alam, polusi dan bahaya bagi kesehatan dan nyawa anak. Dari sisi ekonomi, industri ini juga dianggap kotor karena banyak pelanggaran terkait izin, jual beli dan ketidakpatuhan terkait pajak.

Di penghujung tahun ini, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ingin mengajak dan menawarkan cara usaha rakyat berkelanjutan dan berdaulat. Jatam punya cara menghadapi ekonomi tambang dengan membangun ekonomi tanding tanpa tambang.

Apakah itu?  Melalui sebuah langkah sederhana, Jatam mendampingi sejumlah desa untuk memproduksi sendiri bahan pangan dari pekarangan rumah.

“Pada skala mikro ekonomi kita butuh lompatan besar,” kata Andre Wijaya pernah menjadi koordinator Jatam era 2010-2013 dalam diskusi di Jakarta, pertengahan Desember.

Lompatan itu, katanya, dengan memberdayakan petani kota atau urban farmer dengan kegiatan terdiri dari produksi, konsumsi dan sirkulasi yang tangguh.

Sisi produksi, petani memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam beberapa bahan, kemudian dikonsumsi sendiri. “Apa yang kita tanam, itu yang kita makan,” katanya.

Jika ada kelebihan, dikumpulkan dan dijual bersamaan ke pembeli. “Kalau ada surplus baru masuk Kedai Jatam. Mungkin ini hal kecil tapi membawa pelajaran luar biasa. Untuk distribusi, jika petani bertemu langsung dengan pembeli dapat memutus rantai middleman atau tengkulak.”

Kedai Jatam awalnya dirintis pada 2013. Jatam, “belajar” kepada Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, Garut yang fokus pada pendidikan ekologi berdaya pulih melalui pendidikan pesantren. Mereka lantas mencetuskan ide Terminal Benih, sebuah gerakan sederhana menjaga benih lokal.

Kedai ini lantas turut didukung oleh Kedai Kopi Abah, Jatam Kaltim, Jatam Sulteng dan Terminal Benih sendiri.

 

 

 

 

Beras merah, salah satu produk dari kampung dampingan Jatam. Foto: Della Syahni

Beras merah, salah satu produk dari kampung dampingan Jatam. Foto: Della Syahni

 

 

 

 

Hingga kini berbagai tanaman pangan dihasilkan, seperti beras merah, beras hitam, kopi, teh, bunga telang, daun kelor, daun pegagan dan lain-lain.

“Kita mulai konsumsi sendiri. Kami sudah tak beli teh kemasan pabrik, teh kebun sendiri. Kalau diukur rupiah mungkin kecil, Rp1.000 atau Rp.1500. Kalau dihitung setahun lumayan besar,” ucap Andre.

Langkah ini disertai membiasakan diri memisah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dikembalikan ke tanah mengembalikan kesuburan dan tanah kembali sehat. Kelebihan hasil tanam dikumpulkan dan ditabung dalam bentuk bank panen.

“Ini tentu beda dengan pertanian skala besar. Beberapa kelompok rumah mengumpulkan hasil panen, misal seperti di Cijabon, Sarongge, dan lain-lain.”

Ide memasukkan hasil panen berlebih ke Kedai Jatam, sebagai tameng agar Jatam tak terjebak dengan jargon membangun ekonomi tanding menghadapi daya rusak tambang yang sama sekali tak mensejahterakan.

“Mungkin belum sepenuhnya lepas dari produk industri, namun kita bisa mengurangi ketergantungan dan menambah ketergantungan pada produk berdaya pulih.”

 

 

 

 

Peran perempuan

Membangun ekonomi anti tambang tak bisa lepas dari peran perempuan. Merekalah yang berhubungan langsung dengan daya rusak tambang dan penyediaan pangan dan konsumsi keluarga.

Siti Maimunah dari Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) mengatakan, cara pandang berbeda antara masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan tambang seringkali membuat perempuan tak hadir dalam ruang publik terutama mengambil kebijakan.

Mai, sapaan akrabnya, mencontohkan bagaimana masyarakat lokal Mollo, Nusa Tenggara Timur,  menganggap Gunung Batu penuh batu marmer sebagai sebagai tulang dari satu kesatuan tubuh.

“Bagi masyarakat sekitar Gunung Batu, gunung adalah tulang, tanah seperti daging, air seperti darah dan hutan sebagai kulit dan rambut. Kalau menghancurkan gunung batu, sama dengan menghancurkan tubuh,” katanya.

Adalah Aleta Baun, akrab disapa Mama Aleta memimpin 12 kampung di Mollo untuk menyelamatkan Gunung Batu. “Dalam perjuangan Mama Aleta harus keluar malam hari dari satu desa ke desa lain. Dia mesti ambil risiko disebut pelacur.”

Mama Aleta hanya satu dari banyak perempuan yang harus melewati perjuangan berlapis untuk bisa berperan dalam penyelamatan daerah sekitar yang jadi sasaran pemerintah dan perusahaan tambang.

Kini, para perempuan Molo, terus mengembangkan tenun khas mereka,  beragam motif dengan pewarna alam.

Dewi Candraningrum Pimpinan Redaksi Jurnal Perempuan menyoroti hubungan perempuan dan alam secara filosofis yang kerap dilupakan saat membuat kebijakan perubahan iklim.

Dewi mencontohkan, petani perempuan asal Surokonto, Wetan, Kendal terancam kehilangan lahan karena desa menjadi kawasan tukar menukar hutan untuk pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang.

“Bagi mereka tanah itu satu. Mereka memang tak punya sertifikat, namun adalah ibu penjaga alam, menjaga tanah di bawah yang mendapat air dari atas,” katanya dalam diskusi berbeda.

Sekitar 77% angkatan kerja di wilayah ini adalah perempuan. Jika mereka kehilangan lahan, mereka terancam ‘terusir’ karena akan bermigrasi dengan menjadi tenaga kerja perempuan di luar negeri. “Hak reproduksi seksual mereka terganggu, kalau mereka tak punya lahan mereka makan apa?” kata Dewi.

Keamanan, kepemilikan lahan dan ketahanan pangan, ujar Dewi, dapat dilihat dari apakah perempuan memiliki hak dan suara dalam pengelolaan tanah.

 

 

 

 

Cerita dari Sekitar PLTU Pacitan, Warga Batuk Menahun sampai Debu Kotori Pemukiman (Bagian 3)

Debu batubara warna kecoklatan bertebaran di PLTU Pacitan dan sekitar. Foto: Nuswantoro

Debu batubara warna kecoklatan bertebaran di PLTU Pacitan dan sekitar. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

Cagak Telu, lumayan sepi, Kamis sore Oktober lalu. Sedari siang orang datang silih berganti ke mari. Kini hanya tersisa tujuh pengunjung, termasuk saya.

Cerobong atau chimney untuk membuang panas dari boiler pembangkit itu tampak menjulang tinggi. Ujung bercat selang seling merah putih. Tinggi sekitar 275 meter. Beberapa cerobong lebih kecil tengah mengeluarkan asap putih.

Di kejauhan ada kapal tongkang batubara tengah bongkar muatan. Di sebelah selatan bangunan, dengan latar belakang laut selatan atau Samudera Indonesia. Sebelah utara,  Jalan Lintas Selatan, mulus, tetapi gelap saat malam karena tak ada penerangan jalan.

 

Baca juga: PLTU Pacitan Datang, Sumber Kehidupan Nelayan Teluk Kondang Nyaris Hilang (Bagian 1)

 

Cagak Telu telah menjadi lokasi favorit baru di Pacitan. Terutama bagi mereka yang kepincut kemegahan PLTU. Foto pembangkit listrik dari atas bukit yang instagrammable pun bertebaran di internet.

Nama Cagak Telu berasal dari tiga tiang teronggok di atas bukit, persis di jalan masuk. Ada empat warung di area itu. Pengunjung bisa melepas lelah, menikmati panorama, sambil melahap makanan.

Jarak PLTU Pacitan ke Cagak Telu sekitar satu km, namun suara deru mirip suara genset dari PLTU masih jelas terdengar, menimbun suara debur ombak laut selatan.

Hari beranjak sore. Enam anak muda mengendarai sepeda motor merapat ke warung tempat saya menghabiskan segelas kopi. Pemilik warung memilih menutup warung. Di antara mereka,  ada yang membawa botol air mineral berisi cairan bening. Rupanya inilah yang membuat pemilik warung memutuskan tutup. Saya memilih bertahan.

Sejurus kemudian, salah satu dari mereka yang aktif berbicara kepada saya menawarkan minuman. Saya dengan halus menolak.

“Kuping,” katanya memperkenalkan diri, seperti gelisah. Dia mengaku tinggal di desa sekitar PLTU.

Itu nama panggilannya. Telinga dia memang terlihat lebar dan besar. Dia juga mengaku bekerja di PLTU Pacitan sebagai petugas cleaning service, namun kadang-kadang masih disuruh mengangkat batubara. Dia kesal dengan pekerjaannya.

Dia bercerita soal polusi debu yang menempel di rumput dan dedaunan, hingga peternak mencari pakan mestilah mencuci terlebih dulu sebelum diberikan ke ternak.

“Kalau pagi angin ke utara, siang ke selatan,” katanya. Angin telah membawa debu-debu batubara ke permukiman warga, termasuk rumahnya.

 

Baca juga: Kala Limbah dan Operasi Kapal Batubara PLTU Pacitan Ganggu Konservasi Penyu (Bagian 2)

 

Sayang, omongan dia tak langsung bisa dipercaya. Mulutnya bau alkohol. Usai minum salah satu dari mereka muntah-muntah. Menjelang hari gelap kami pun berpisah.

 

 

 

 

Sawah warga di Sumberejo dan cerobong PLTU dari kejauhan. Foto: Nuswantoro

Sawah warga di Sumberejo dan cerobong PLTU dari kejauhan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

* * * * *

Teluk Bawur, mancakup tiga desa yaitu Pager Lor, Sukorejo, dan Sumberejo. Warga dari dua wilayah yang disebut terakhir mengeluhkan debu batubara beterbangan ke permukiman mereka.

“Ya ada, walau tidak seberapa. Dampak dirasakan akhir-akhir ini wilayah terdekat,  RT2/RW1 dan RT3/ RW1,” kata Sumarni, Kaur Umum Desa Sumberejo. Saya menemui Sumarni Rabu siang, (19/10/16).

Debu sampai ke rumah warga berwarna kehitaman. Kalau disapu dan dikumpulkan terlihat jelas di lantai keramik. Desa Sumberejo, terletak di sebelah utara PLTU Pacitan. Sumberejo dan Sukorejo, dua desa terdampak, hanya dipisahkan oleh Sungai Bawur, yang bermuara persis di sebelah timur PLTU.

Sekitar tiga tahun lalu, katanya,  warga pernah mengeluhkan hal sama dan bertemu dengan PLTU Pacitan. Selain itu,  beberapa kali warga berkeluh kesah ke pamong desa soal sama.

Jemingan, warga Sumberejo, sore itu tengah mengawasi sawah dari serangan burung. Cerobong PLTU,  bisa terlihat dari pematang sawahnya. Jarak tak lebih dua kilometer. Dia dan warga lain juga mengeluhkan debu dari PLTU.

“Petani di sini mengeluh, sawah kok tidak subur. Banyak hama. Apa karena debu PLTU?” katanya menirukan keluh kesah sesama petani. Mereka hanya bisa menduga-duga.

Jemingan mempersilakan saya bertandang ke rumah untuk bertemu dengan istrinya, yang sakit batuk dan tak kunjung sembuh.

Subatin, nama istrinya. Dia batuk cukup lama. “Sudah ke Puskesmas, tapi belum sembuh,” kata Subatin, sembari menyodorkan segelas teh hangat.

Jemingan bilang, batuk seperti itu bukan hanya Subatin. Beberapa warga lain mengidap penyakit sama, batuk tak kunjung sembuh. Kata dia, menandainya gampang. “Saat sholat berjamaah di masjid makin banyak yang batuk,” katanya.

Seorang guru di SD Negeri Sukorejo I, enggan nama disebutkan dengan alasan status PNS mengatakan hal serupa. Beberapa murid batuk tak kunjung sembuh.

Cerobong pembangkit bisa terlihat dari depan SDN Sukorejo I, menandakan jarak tak terlalu jauh dari PLTU. Guru itu lalu menunjukkan bukti lain soal polusi debu pembangkit. Beberapa puluh langkah dari SD ada mushola dengan lantai kerap kotor, berdebu.

Di mushola,  saya meraba lantai. Tak ada jejak debu. Sejurus kemudian seorang perempuan datang menjelaskan kalau lantai baru saja dipel.

“Saya bisa menghabiskan tujuh ember air untuk mengepel lantai. Dulu tiga sudah cukup,” kata Sulis, perempuan itu membandingan jumlah air untuk mengepel mushola,  dulu dan sekarang.

Data 2012 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, sekolah di Kecamatan Sudimoro ada 41 unit, negeri dan swasta.

Setidaknya ada beberapa sekolah tak jauh dari PLTU Pacitan. SDN Sumberejo I, Dusun Secang, Sumberejo, SDN Sumberejo II, Dusun Karangturi, Sumberejo, SDN Sukorejo I, Dusun Krajan, Sukorejo, SDN Sukorejo II, Bubakan, Sukorejo. SMP PGRI Sudimoro, Sukorejo, SMPN VI Sudimoro, Sukorejo, dan SMKN I  Sudimoro, Sukorejo.

 

 

 

 

 

SDN I Sukoharjo, berdektan dengan PLTU. Foto: Nuswantoro

SDN I Sukorejo, berdektan dengan PLTU. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

Jajang Junaedi, Kepala Puskesmas Sukorejo, Rabu siang, (19/10/16) mengatakan, belum menemukan keterkaitan antara PLTU dengan pasien berobat ke puskesmas.

“Data saya terima, belum menunjukkan pengaruhnya. Angka pesakitan juga wajar. Tak ada fluktuasi,” katanya.

Dibandingkan tahun lalupun tak banyak berubah. “Dari tahun kemarin, pesakitan infeksi pernafasan tak berubah. Angka kunjungan, penyakit kulit juga tak berubah. Diare sempat naik, demam berdarah sempat naik. Sempat KLB (kejadian luar biasa-red) untuk  DBD, berkaitan dengan jentik nyamuk di lingkungan.

Laporan gangguan pernapasan di tiap Puskesmas,  pasti ada, dan selalu tinggi. Dia bilang, penyebab belum tentu PLTU.

Puskesmas Sukorejo,  selama ini membawahi empat desa, yaitu Sumberejo, Sukorejo, Pager Lor dan Pager Kidul. Walau begitu pasien luar kecamatan ada juga berobat ke sana.

Terkait ada laporan debu di rumah warga, dan apakah mereka mengeluhkan sakit pernapasan, dokter itu menjawab belum bisa mengaitkan itu. Meskipun dari data penyakit yang dia berikan, data 2014, ISPAberada pada urutan tertinggi, sebanyak 4.500-an orang lebih.

Catatan lain menunjukkan, kunjungan kasus mata 412, temuan 392 kasus. Data tanpa angka tahun.

Terkait warga mengidap tumor atau kanker, dokter itu menjawab tak ada. Debu PLTU batubara sebenarnya mengandung radionuklida atau unsur radioaktif.

Menurut data Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), batubara mengandung uranium, thorium, radium, dan kalium, dengan kadar bervariasi. Jika dibakar, asap dan debu khawatir membawa unsur radioaktif.

“Saya lebih menyoroti sulfat atau SOX-nya. SOX, secara teori berpengaruh pada tanaman. Produktivitas tanaman warga yang harus dilihat. Di sekitar  PLTU juga ada padi. Kalau kadar cukup tinggi mempengaruhi warna daun cenderung kuning. Jadi itu yang bisa dilihat dari jangka menengah,” katanya.

Mengaitkan debu PLTU akan berbahaya bagi kesehatan, katanya, tak bisa disimpulkan secara cepat. Meski begitu, Jajang mengakui jika ada peningkatan kadar sulfat, atau molekul debu makin banyak akan berakibat buruk bagi kesehatan.

“Ya jelas akan berpengaruh dalam jangka menengah maupun panjang terhadap kesehatan, terutama pernapasan.” (Bersambung)

 

 

 

 

Sulis, yang baru selesai membersihkan musolla yang kerap berdebu. Foto: Nuswantoro

Sulis, yang baru selesai membersihkan musolla yang kerap berdebu. Foto: Nuswantoro

 

PLTU Pacitan dari kejauhan. Foto: Nuswantoro

PLTU Pacitan dari kejauhan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

Bercermin dari Kasus Rembang: Sulitnya Warga Dapatkan Keadilan Walau Menang Pengadilan Tertinggi

Aksi di Semarang, di Depan Kantor Gubernur Jateng. Foto: JMPPK

Aksi di Semarang, di Depan Kantor Gubernur Jateng. Foto: JMPPK

 

 

 

 

Sukinah tak menyangka, perjalanan sejauh 130 Kilometer lebih, dari Kabupaten Rembang menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang berbuah kebohongan. Setiap langkah kaki bersama ratusan warga lain, diiringi doa untuk Ibu Bumi di Pegunungan Karst Kendeng.

Ibu bumi wes maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili. LaillahaIlallah, Muhammdur Rosulullah.” Doa ini mereka ucapkan setiap langkah kaki.

Pada 9 Desember 2016, Sukinah mendengar langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin lingkungan baru.

Raut muka ratusan warga pun terlihat kecewa dan marah.  “Dulu janji jika warga menang tak akan ada pabrik semen. Ketika putusan Mahkamah Agung memenangkan warga, Gubernur ingkar janji,” katanya.

 

Baca juga: Lawan Pabrik Semen, Mahkamah Agung Menangkan Warga Rembang

 

Semangat perjuangan mereka tak surut. Mereka kompak dan makin bersemangat melawan.  Senin, (19/12/16), mereka aksi mendirikan tenda perjuangan di depan Kantor Gubernur Jateng, dan tak akan pulang ke desa hingga zjin lingkungan dicabut dan pabrik semen ditutup.

Dukungan terhadap warga yang menolak pembangunan pabrik semen atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Rembang makin meluas. Gus Nuril Arifin,  pengasuh Pesantren Soko Tunggal Semarang, datang langsung ke tenda.

 

Baca juga: Sikapi Putusan Mahkamah Agung Soal Semen Rembang, Apa Kata Pemerintah?

 

Dulu, katanya, ketika datang ke pondok saat pencalonan Gubernur akan berpihak pada kaum tani, janji itu diingkari.

Warga berjuang dengan hati tulus meminta penguasa mendengarkan rakyat. Dia bilang,  Al-Quran jelas menyatakan, pemimpin itu menyejahterakan orang. Warga ini punya misi sangat luhur melestarikan Ibu pertiwi.

Menurut Gus Nuril, Ganjar Pranowo harus segera menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. Gubernur tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik.

“Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan,” kata Gus Nuril, Selasa, (20/12/16).

Di Jakarta, pada 22 Desember 2016,  Komite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) bersama JMPPK di Kantor Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyikapi Gubernur Jateng mengeluarkan izin baru dengan dalil “hanya berupa amandemen bukan izin baru.” Alasannya, perusahaan berganti nama dari PT. Semen Gresik ke PT. Semen Indonesia. Termasuk perubahan luasan tambang dari 520 hektar menjadi 293 hektar, di lokasi dan kegiatan yang masih sama dengan izin sebelumnya.

 

 

 

 

Di kaki pegunungan Kendeng pepohonan Jati ditanami untuk memaksimalkan resapan air. Foto: Tommy Apriando

Di kaki pegunungan Kendeng pepohonan Jati ditanami untuk memaksimalkan resapan air. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

Dewi Kartika, Sekjen KPA mengatakan,  pembatalan izin berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MA, seperti diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi “dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.”

Dengan begitu, kata Dewi, seluruh kegiatan Semen Gresik dibatalkan. Tak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama.

“Hukuman pembatalan izin tetap melekat. Jelaslah Ganjar Pranowo melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final,” katanya.

Tambang semen, katanya, selain menggusur lahan, eksploitasi operasi pabrik akan merusak Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal,  Watuputi telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT dilindungi.

Hak petani atas tanah jelas dijamin UU.  Penerbitan izin pembangunan pabrik semen oleh Pemerintah Jateng, katanya,  tanpa memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi din ekologis yang lebih utuh dan luas, merupakan tindakan merampas hak-hak dasar warga. Para Sedulur Sikep menggantungkan hidup sebagai petani. Dalam keseharian, katanya, warga Kendeng membutuhkan tanah, sekaligus air sebagai tiang penopang keberlangsungan hidup.

Siti Rakhma Mary, kuasa hukum warga mengatakan, tindakan Gubernur Jateng memberikan izin baru merupakan pengingkaran putusan MA, yang final dan mengikat. “Ganjar Pranowo lebih berpihak ke pabrik semen daripada rakyat sendiri. Jelas melanggar hukum,” katanya.

Pemerintah Jateng, katanya,  jelas merampas hak-hak agraria warga Rembang. Sejak awal kebijakan pembangunan pabrik semen telah dipaksakan dan sarat kepentingan ekonomi semata.

Jadi, berbagai cara pemerintah daerah agar ekspansi tambang dan pembangunan pabrik semen di Rembang,  maupun Jateng terus berjalan.

Gunretno, perwakilan JMPPK dan Sedulur Sikep Pati mengatakan, ketidakpatuhan Gubernur Jateng terhadap putusan MA bentuk pelanggaran hukum dan ingkar janji pada rakyat, terutama petani.

Dia berjanji akan bikin Jateng ijo royo-royo atau berdaulat pangan. Kenyataan, kebijakan merusak sumber air warga. Izin lingkungan terbit berkelit atas nama addendum, bagi Gunretno siasat menghindar dari kewajiban mencabut izin lingkungan lama lama dan menutup pabrik semen.

“Pertemuan 22 warga dengan Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2016 diputuskan segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dikoordinir Kantor Staf Presiden (KSP). Selama proses satu tahun KLHS semua izin dihentikan,” katanya.

Bukan menghentikan operasi pabrik semen, katanya, diam-diam Gubernur malah mengeluarkan izin baru. Perbuatan itu, katanya, jelas melawan hukum. Kekuatan hukum, katanya,  ternyata masih dikangkangi pejabat di negeri ini, petani dan rakyat kecil terus dipermainkan di meja hijau.

“Izin lingkungan baru itu tanpa pemberitahuan ke publik dan tanpa dokumen Amdal. Artinya gubernur melanggar hukum.”

Dia bilang, Presiden, sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi, harus menjamin dan memastikan aparat di bawah,  yakni Gubernur Jateng bisa mematuhi putusan hukum. Juga, melindungi hak-hak dasar warga, sekaligus memberikan teguran, sanksi kepada Gubernur yang berupaya mengingkari hukum dan kesepakatan politik Presiden atas kasus Rembang.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati mengatakan, Walhi dan warga Rembang yakni Joko Prianto dkk, sebagai  penggugat merasa berkepentingan kelangsungan perlindungan lingkungan hidup masyarakat dalam wilayah izin Semen Indonesia. “Tafsir Gubernur cenderung keliru dan melampaui hukum,” katanya.

Wakhi, perlu meluruskan isi putusan supaya masyarakat memahami soal pembatalan izin lingkungan Semen Indonesia itu. Pertama, Walhi dan masyarakat memilih mengajukan gugatan atas terbit izin lingkungan Semen Indonesia, bukan izin operasional atau izin-izin.

Merujuk UU PPLH dan PP Izin Lingkungan, katanya, izin lingkungan merupakan persyaratan memperoleh izin usaha. Jika izin lingkungan dicabut baik oleh penerbit maupun pengadilan, izin usaha atau kegiatan dibatalkan.

“Artinya putusan PK yang mencabut izin lingkungan Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lain,” kata Yaya, panggilan akrabnya.

Gubernur, katanya, selaku penerbit izin lingkungan seharusnya menaati isi putusan MA, bukan mengambil langkah menafsirkan sendiri atau memberikan opini salah dalam mengartikan putusan PK ini.

Pemerintah yang telah membentuk tim kecil buat menyiapi putusan MA, seyogyanya bukan menafsirkan isi putusan. Bahkan, katanya,  jangan dipakai mengelak dari kewajiban mencabut izin lingkungan Semen Indonesia.

Seharusnya,  tim kecil ini dibentuk untuk memudahkan proses pencabutan izin dan memberikan solusi berikutnya.

“Tim kecil tak boleh melampaui hukum yang berlaku, apalagi sekarang sudah ada perintah jelas dari Presiden untuk menyusun KLHS.”

Kedua, Semen Indonesia mengajukan permohonan perubahan melalui penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru atau penyampaian dan penilaian adendum ANDAL dan RKL-RPL. “Apakah penyusunan Amdal baru sudah dilakukan? Kita semua menyakini berdasarkan fakta, belum pernah ada proses penyusunan Amdal baru.”

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agrarian.

Presiden dan Mendagri, katanya, harus memanggil Gubernur Jateng agar mengikuti putusan PK MA yang memenangkan warga. “Pabrik harus dibatakan dan dihentikan pembangunan.”

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya,  jangan sekadar buang badan dengan mendesak Ganjar mencabut, tetapi mengambil alih kewenangan pemerintah daerah yang mengabaikan putusan pengadilan.

Selain itu, kata Merah, PDIP  sebagai pengusung Ganjar juga harus malu dan bertanggung jawab, karena kader telah penistaan terhadap produk hukum. Seharusnya,  PDIP yang mengklaim sebagai partai wong cilik (orang kecil) punya sikap tegas.

 

 

 

 

Aksi jalan kaki warga Rembang dan Pati, ke Kantor Gubernur Jateng di Semarang pada 9 Desember 2016, menuntut Gubernur menjalankan putusan MA mencabut izin lingkungan. Tak dinyana, ternyata izin lingkungan lama sudah cabut pas sebulan lalu dan ganti izin baru. Warga terkejut. Foto: Tommy Apriando

Aksi jalan kaki warga Rembang dan Pati, ke Kantor Gubernur Jateng di Semarang pada 9 Desember 2016, menuntut Gubernur menjalankan putusan MA mencabut izin lingkungan. Tak dinyana, ternyata izin lingkungan lama sudah cabut pas sebulan lalu dan ganti izin baru. Warga terkejut. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

 

 

 

Ramai-Ramai kecam Gubernur

Empat puluh enam tokoh hukum dan sosial, baik dosen praktisi dan aktivis sosial ramai-ramai menyatakan sikap terhadap tindakan Gubernur Jateng, yang mengkhianati rakyat dan melawan hukum.

Mereka itu antara lain Asfinawati, (Dosen Fakultas Hukum Jentera Law School), Herlambang P. Wiratraman  (Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya), Benny D Setianto (Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata), Herry Supriyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), W. Riawan Tjandra (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta).

Lalu, L. Eddy Wiwoho, Donny Danardono (Dosen dan Ketua Prodi Magister Lingkungan dan Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang) dan Esmi Warasih Pujirahayu (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang).

Menurut Zainal Arifin, LBH Semarang, pernyataan ini muncul karena meskipun  pengadilan memenangkan tahapan PK tak lantas warga Rembang sepenuhnya menang lantaran Gubernur berupaya “mengakali” putusan ini.

Upaya mengakali hukum ini, katanya, antara lain dengan pernyataan Gubernur bahwa tak ada perintah putusan menyatakan pabrik harus setop.

Upaya Gubernur mengakali hukum, katanya,  juga dengan penerbitan diam-diam Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang.

 

 

 

 

Bongkar paksa tenda petani Kendeng

Jumat (23/12/16) atau hari kelima warga Rembang mendirikan tenda di depan Kantor Gubernur Jateng,  menghadapi perlakuan represif aparat.

Joko Prianto dihubungi Mongabay mengatakan, kejadian bermula sekitar pukul 08.00, massa aksi dihalangi mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh.

Alasan ini, dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum. Lantaran aksi sesuai ketentuan UU Nomor 9 tahun 1998, akhirnya Polrestabes membiarkan pendirian tenda.

Kemudian, sekitar pukul 11.20, massa aksi menolak pabrik semen didatangi Satpol PP Semarang diminta membongkar tenda. Tanpa menyebutkan dasar hukum sebelum membongkar, Satpol PP Semarang membongkar tenda itu.  “Semua disita Satpol PP.”

Beberapa personel Satpol PP Semarang saat ditanya mengenai dasar hukum pembongkaran tenda, mengaku tak tahu dan tampak bingung. Pasca pembongkaran tenda, Mudzakir, Komandan Regu Satpol PP yang bertugas membongkar tenda, menyatakan, dasar pembongkaran tenda adalah Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan fakta ini, katanya, tampak upaya di luar hukum oleh Polrestabes maupun Satpol PP untuk menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seperti disampaikan pada program Mata Najwa, Rabu, (21/ 12/16), seperti pernyataan sebelumnya bilang bukan izin baru hanya addendum. Dia mengatakan, akan menyikapi putusan MA setelah 17 Januari 2017,  sesuai batasan waktu perundang-undangan.

 

 

 

 

Satpol PP kala membongkar tenda warga Rembang yang aksi protes mendesak pencabutan izin baru yang dikeluarkan Gubernur kepada Semen Indonesia. Foto: JMPPK

Satpol PP kala membongkar tenda warga Rembang yang aksi protes mendesak pencabutan izin baru yang dikeluarkan Gubernur kepada Semen Indonesia. Foto: JMPPK

 

 

 

 

 

 

Rawan Bawa Penyakit, Impor Benih Ancam Pangan Negeri

Padi lokal Seko, dengan rasa enak. Benih lokal ini bakal terancam kala benih impor masuk terlebih membawa penyakit berbahaya. Foto: Eko Rusdianto

Padi lokal Seko, dengan rasa enak. Benih lokal ini bakal terancam kala benih impor masuk terlebih membawa penyakit berbahaya. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

Cabai sudah tertanam di areal seluas empat hektar, dimusnahkan, Kamis, (8/12/16). Tanaman ini semaian empat petani berkewarganegaraan Tiongkok di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor,  Jawa Barat. Mereka masuk ke Indonesia pakai pasport wisata, bukan kerja.

Cabai itu diketahui mengandung bakteri Erwinia chrysanthemiyang, diyakini membahayakan produksi nasional cabai di Indonesia. Bibitnya mereka bawa dari China pula.

Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini, Jumat, (16/12/16), mengatakan, awalnya Kantor Imigrasi Bogor mengamankan keempat WNA karena pelanggaran izin tinggal. Barulah, Kementerian Pertanian dan Karantina mengecek tanaman cabai, usia sudah sebulan.

“Cabai positif mengandung bakteri golongan organisme pengganggu tumbuhan karantina golongan A1. Bakteri ini belum pernah ada di Indonesia,” katanya.

Dampak bakteri ini, kata Banun, bisa merusak tanaman di sekitar, seperti kentang dan bawang. Cabai belum berbuah ketika dimusnahkan. Ada dua kilogram sisa benih disita. “Belum panen sudah kami musnahkan semua.”

Banun tak hanya memusnahkan benih cabai belum tanam juga sawi. Dia ingin memastikan tanaman lain di sekitar tak terdampak pada sebaran bakteri itu.

Dia sedang menelusuri asal benih cabai. Jika sengaja dibawa dari Tiongkok oleh petani ilegal, bakal kena hukuman berlapis. Pelanggaran UU Keimigrasian dan UU Karantina.

“Kami akan kena hukuman berlapis jika terbukti bibit mereka yang bawa,” katanya.

 

 

 

Penyakit tanaman baru

Penemuan penyakit cabai dari Tiongkok, menunjukkan fakta Indonesia rentan penyakit baru.

Widodo, Kepala Klinik Tanaman Departemen Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, tantangan makin berat seiring impor benih terus berlangsung baik melalui program pemerintah maupun perdagangan umum.

Sebenarnya,  keberadaan penyakit baru tak hanya pada cabai, catatan Klinik Tanaman, Departemen Proteksi Tanaman IPB, dari 1994 teridentifikasi sekitar 12 jenis organisme pengganggu tanaman baru atau dikenal sebagai organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) golongan A1.

“Munculnya penyakit penyakit baru yang ditemukan tim klinik tanaman selama ini karena terbawa oleh benih. Benih-benih ini merupakan benih impor” kata Widodo.

Dia mengatakan, benih yang membawa penyakit  akan menular ke tanaman lain melalui  aliran air,  percikan air, angin, serangga, serangga, vektor, alat-alat pertanian maupun perdagangan produk itu.

“Ini sangat berbahaya karena seringkali ketika muncul penyakit baru kita tak memiliki strategi penanganan tepat dan cepat,” katanya.

Fakta lapangan menunjukkan, katanya,  makin tinggi benih impor makin marak penyakit pangan baru seharusnya membuat pemerintah berteguh hati menguatkan benih lokal.

 

 

 

 

Benih cabai lokal Samarind, sebentar lg panen. Bibit-bibit lokal ini terancam kalau serbuan impor masuk. Belum lagi ancaman penyakit berbahaya yang bakal meruntuhkan kedaulatan benih negeri ini. Foto: Tommy Apriando

Benih cabai lokal Samarind, sebentar lg panen. Bibit-bibit lokal ini terancam kalau serbuan impor masuk. Belum lagi ancaman penyakit berbahaya yang bakal meruntuhkan kedaulatan benih negeri ini. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

 

Selama ini,  data-data lapangan menunjukkan,  produktivitas padi hibrida impor tak lebih tinggi dibandingkan varietas nasional semisal mekongga, ciherang. Bahkan lebih rentan terhadap serangan hama penyakit seperti wereng cokelat, blas dan kresek.

“Maka selain memperkuat karantina, pemerintah harus menghentikan kebijakan impor benih atas nama produktivitas tinggi karena sudah terbukti menambah masalah penyakit tanaman di Indonesia.”

Suryo Wiyono, Ketua Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB mengatakan, penyakit masuk lewat benih sangat merugikan. Tak hanya menurunkan produksi tetapi merugikan petani karena bisa meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan pendapatan petani.

“Sekali hama atau penyakit masuk, sangat sulit sekali menghilangkan,” katanya.

Dia bilang, Indonesia perlu belajar dari kasus bawang merah. Ketika 1997, impor bawang merah konsumsi kemudian disalahgunakan menjadi benih. Bawang ternyata mengandung penyakit Fusarium oxyporum fsp. cepae panyakit ini kala itu golongan A1.

“Sampai saat ini, penyakit terus menyerang dan menjadi musuh utama petani bawang,” katanya.

Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengatakan, harus segera sadar kalau penyakit baru marak masuk lewat benih. Dengan mengutamakan benih petani, katanya, bisa terhindar risiko ledakan hama penyakit. “Dengan berdaulat benih kita mendorong ekonomi tumbuh di tingkat petani.”

Marak impor benih, terutama padi dari 2006 hingga kini– terkait program peningkatan produksi pangan nasional—bisa menjadi ancaman serius pencapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. “Harus ada mekanisme cepat. Ini serius ancaman kedaulatan pangan,” ucap Said.

Catatan KRKP, impor benih padi oleh perusahaan swasta, BUMN dan sedikit lembaga penelitian. Berdasarkan negara asal, Tiongkok negara terbesar sumber impor benih, disusul India. Filipina, Amerika Serikat, Australia dan Pakistan, lebih sedikit.

“Impor benih padi, kedepan masih terus terjadi seiring kebijakan peningkatan produksi pangan nasional.”

Terpisah, Hermanu Triwidodo, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN) mengatakan, penting bagi pemerintah memperkuat benih lokal dan kelembagaan perbenihan petani.

GPN berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk ikut menjaga keamanan pertanian Indonesia dari ancaman hama dan penyakit dari luar negeri. Caranya,  dengan menghentikan impor benih padi.

Kekayaan keragaman hayati padi dan rakitan varietas unggul oleh petani dan peneliti Indonesia tak kalah dibanding manca negara.

“Kita punya banyak benih lokal sudah teruji tahan bahkan bebas penyakit, produksi juga cukup baik. Tak ada alasan impor benih apalagi risiko cukup besar.”

Dia bilang, perlu memfasilitasi, mengajak dan menyakinkan para petani, bahwa tak selamanya benih impor lebih baik dari lokal.

Hermanto, Anggota Komisi IV DPR bidang pertanian dan perkebunan mengatakan, bakteri berbahaya yang terinfeksi dalam benih cabai tanaman warga Tiongkok di Bogor bisa mengancam kedaulatan pangan Indonesia.

“Bakteri berbahaya itu bisa menular dan menimbulkan penyakit pada tanaman lain. Ini ancaman serius, bisa mengakibatkan krisis pangan.”
Dia mendesak,  pemerintah menindak tegas warga Tiongkok penanam benih cabai berbakteri ganas itu. “Ini mesti jadi sinyal pemerintah mewaspadai penguasaan lahan pertanian oleh asing.”

 

 

 

 

12 Penyakit Tanaman Berbahaya di Indonesia:

*Turnip Mosaic Virus  (TuMV) pada sawi tahun 2009
*Bakteri busuk batang Clavibacter miciganensis pada tomat tahun 2007
*Pantoea stewartii pada jagung tahun 2003
*Fusarium oxysporum fsp. cepae pada bawang merah tahun 1997
*Bean Common Mosaic Virus  (BCMV)pada kacang panjang tahun 2009
*Nematoda sista kentang/globodera sp pada kentang tahun 2003
*Kutu putih pepaya/Paracocus marginatus pada pepaya tahun 2008
*Lalat daun kentang dan tomat/Liriomyza sp pada kentang dan tomat tahun 1994
*Papaya ringspot virus pada pepaya tahun 2013
*Bacteria grain rot/Burkholderia glumae  pada padi  ditemukan 2014
*Nematoda daun putih/Aphelenchoides besseyi pada padi ditemukan 2014
*Bakteri Erwinia chrysanthemi pada kentang, tahun 2015

Sumber: IPB

 

 

 

 

 

 

Tetap impor benih?

Ternyata, temuan penyakit baru pada cabai tak membuat Kementerian Pertanian menghentikan impor benih. Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementan Sri Wijayanti Yusuf mengatakan, impor benih hortikultura terus hingga sekarang untuk memperkaya varietas benih dalam negeri. Sekaligus menurunkan harga komoditas hortikultura saat terjadi lonjakan.

“Indonesia mandiri benih untuk sebagian besar produk holtikultura. Impor benih untuk memperkaya plasma nutfah benih Indonesia melalui teknologi pemuliaan,” katanya.

Kementan mencatat, Indonesia sudah ekspor benih cabai rata-rata 4.000 kilogram per tahun. Menurut dia, benih impor merupakan benih unggul yang sebelumnya telah melewati serangkaian uji keunggulan.

Adapun impor Indonesia sedikit sekali, tak lebih 3% dari kebutuhan benih nasional. Cabai dan bawang,  sudah mandiri, kentang granola juga sudah. “Kalau kentang atlantis kita masih impor benih, sebagian ada produksi dalam negeri.”

Untuk benih legal, katanya, petani tak perlu khawatir karena telah diperiksa Badan Karantina dan terjamin bebas penyakit.

“Benih masuk legal melalui pemeriksaan Badan Karantina, dijamin bebas penyakit.”

Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto mengatakan, benih pertanian impor marak membuka peluang target kedaulatan pangan gagal.

Kebijakan pemerintah yang mendorong ketergantungan komoditas pertanian pada asing, katanya, membahayakan kedaulatan pangan. Belum lagi pemerintah melalui Kementan dengan alasan peningkatan produksi pertanian, kerja sama dengan skema partnership for Indonesia’s sustainable agriculture (PISAgro). Proyek percontohan diperluas dengan dukungan pemerintah menyediakan satu juta hektar.

Kerja sama ini difasilitasi Kementan, Pemerintah Jawa Timur, PT Monsanto Indonesia, BRI dan PT Cargill Indonesia. Monsanto, penghasil benih, nanti ditanami petani dibantu teknologi. BRI penyedia dana kredit, dan Cargill menyerap produksi.

“Penciptaan ketergantungan komoditas pertanian asing baik benih maupun pasaran bentuk bio-terorism,” ucap Suroto.

Seharusnya, pemerintah mengacu pada substansi UU Pangan. “Jangan berpikir korporatif dan jangka pendek untuk ketersediaan pangan. Hentikan impor benih. Utamakan benih lokal. Itu salah satu cara kedaulatan pangan.”

 

 

 

 

Lahan tani pagi di Nagari Sei Buluh, Padang Pariaman. Mereka tanam padi pakai bibit lokal. Bibit lokal begitu kaya, harus dijaga jangan sampai rusak oleh benih impor terlebih yang mengandung penyakit. Foto: Sapariah Saturi

Lahan tani pagi di Nagari Sei Buluh, Padang Pariaman. Mereka tanam padi pakai bibit lokal. Bibit lokal begitu kaya, harus dijaga jangan sampai rusak oleh benih impor terlebih yang mengandung penyakit. Foto: Sapariah Saturi

 

 

 

 

 

 

Rumah Kompos dari Limbah Sapi untuk Dataran Tinggi

Knowlegde is power (pengetahuan adalah kekuasaan),  begitu perkataan Francis Bacon, seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Bila menafsirkan perkataan filsuf tersebut, pengetahuan memiliki pengaruh besar terhadap perubahan, karena pengetahuan sejajar dengan kekuasaan. Korelasi antara pengetahuan dan kekuasaan bisa juga dianalogikan sebagai kunci untuk memecahkan permasalahan.

Jika dianalisis lebih bijak, pengetahuan akan berarti apabila diamalkan.Dalam hal ini, generasi muda sebagai kaum terpelajar dituntut untuk mampu mengamalkan pengetahuan. Misalkan, bekal pengalaman yang telah dikuasai selama proses pembelajaran disalurkan kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan Generasi Baru Indonesia (GENBI), Jawa Barat. Sebuah komunitas yang beranggotakan mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia se-Bandung Raya. Genbi melakukan penyuluhan tentang pengolahan sampah dan limbah ternak di kaki Gunung Manglayang, Kampung Cikoneng 1, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

 

Seekor sapi di kandang di Kampung Cikoneng 1, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.  Sebagian besar warga pampung ini merupakan peternak sapi perah yang menghasilkan limbah ternak sapi cukup besar. Foto : Dony Iqbal

Seekor sapi di kandang di Kampung Cikoneng 1, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Sebagian besar warga pampung ini merupakan peternak sapi perah yang menghasilkan limbah ternak sapi cukup besar. Foto : Dony Iqbal

 

Terselenggaranya kegiatan ini, didasari kepedulian terhadap masyarakat di desa yang fasilitasnya masih terbatas. Sehingga pengetahuan dianggap perlu untuk diberikan kepada masyarakat , khusus pengetahuan tentang tata cara mengolah sampah ataupun limbah dengan benar.  Genbi mensosialisasikan cara menjaga lingkungan dengan cara sederhana, dengan mengusung tema “Raksa Riksa Jabar Berseka”.

Ketua pelaksana Genbi Jabar, Siti Dzakiyyah mengatakan, kegiatan edukasi ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat terutama yang berdomisili dikawasan hulu,agar senantiasa memperhatikan lingkungan sekitarnya.

“Konsepnya sederhana, kami selaku mahasiswa ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Kenapa mengusung tema lingkungan? Ya, karena ketika berbicara lingkungan sama seperti berbicara semua aspek, mulai dari ekonomi hingga sosial.Sebab bila lingkungan terjaga, kesehatan dapat diraih, bahkan kesejahteran akan meningkat.” kata dia saat ditemui Mongabay, Sabtu (10/12/2016).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya, Desa Cibiru Wetan merupakan desa penghasil limbah ternak sapi cukup besar, hampir sebagian besar masyarakatnya beternak sapi perah.  Lalu, permasalahan lain di Desa Cikoneng, yaitu tidak adanya tempat pembuangan sampah khusus, sehingga warga sekitar terpaksa membakar sampahnya sendiri baik di pinggiran jalan, halaman rumah dan kebun sekitar.

Seperti diketahui, menciptakan sebuah lingkungan yang bersih dan asri bukanlah hal yang mudah, perlu adanya tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh segelintir orang yang nantinya akan menarik banyak orang,pada akhirnya menumbuhkan solidaritas, sehingga menghasilkan perbaikan yangmenyeluruh.

“Melihat masalah tersebut,kami membagikan tong sampah dan membuatkan tempat pembuangan sampah (TPS). Diharapkan dengan adanya fasilitias itu, dapat membantu menjadikan lingkungan yang bersih. Serta masyarakat akan diberi bibit tanaman, sayuran penyumbang inflasi untuk dibudidayakan dengan cara penanaman hidroponik ataupun vertikal kultur,” ujar Siti yang juga tergabung di Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam (Mahapeka) UIN Bandung.

 

Generasi Baru Indonesia (GENBI), Komunitas yang beranggotakan mahasiswa penerima beasasiswa Bank Indonesia melakukan penyuluhan sampah di Kampung Cikoneng 1 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Peyuluhan sampah ini diharapkan mampu mengurangi limbah berbasis ekonomi di kawasan hulu. Foto : Dony Iqbal

Generasi Baru Indonesia (GENBI), Komunitas yang beranggotakan mahasiswa penerima beasasiswa Bank Indonesia melakukan penyuluhan sampah di Kampung Cikoneng 1 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Peyuluhan sampah ini diharapkan mampu mengurangi limbah berbasis ekonomi di kawasan hulu. Foto : Dony Iqbal

 

Namun sebelumnya akan diberikan penyuluhan terlebih dahulu tentang tata cara penanaman tanaman tersebut. Serta  akan diadakan pelatihan mendaur ulang sampah agar dapat bernilai ekonomi dan nantinya berdampak dalam menaikan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dia menerangkan di daerah ini cukup besar menghasilkan kotoran ternak, khusunya limbah sapi. Dan limbah sapi sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Maka dari itu, pihaknya akan menerapkan sistem biogas didaerah ini, serta memberikan penyuluhan dan mempraktekkan sistem biogas tersebut agar aliran sungai dari hulu sampai ke hilir tidak tercemari.

 

Rumah Kompos

Menurut Elis Karmilah, salah seorang warga yang juga anggota PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) mengatakan, masyarakat disini mencari nafkah dari sapi perah, jadi banyak menghasilkan kotoran sapi. Disini juga masih banyak warga yang membuang kotoran sapi dijalan dan di saluran irigasi, yang bisa mengakibatkan air jadi tidak bersih. Apalagi posisi daerah ini dataran tinggi,  jadi air kotoran tersebut bisa meluas kebawah, serta bisa berdampak pada kesehatan dan penceramaran lingkungan.

“Dalam penyuluhan kemarin dibahas bahwa berdasarkan pengukuran, setiap 1 sekor sapi bisa menghasilkan 10 kg lebih kotoran per hari, di daerah ini kotoran sapi bisa mencapai 1 ton per harinya. Untuk mengurangi dampak negatifnya, perlu adanya rumah kompos, dari kotoran-kotoran sapi yang ada dijalan atau di saluran irigasi dimasukan pada penampungan, yang nantinya akan dijadikan kompos. Dan nilai positif dari kompos ini, bisa dijadikan biogas dan pupuk, “ paparnya.

Sementara itu Kepala Dusun Cibiru Wetan, Endang (52) menambahkan, masyarakat disini sudah saling mengerti satu sama lain, tidak ada yang mengeluhkan mengenai fenomena ini, karena mencari nafkah lewat sapi didaerah ini sudah sejak tahun 1973. Namun dahulu hanya beberapa orang saja yang memiliki sapi, itu pun bantuan dari pemerintah dengan syaratnya mempunyai lahan yang luas. Lahan tersebut digunakan untuk menanam rumput gajah, yang nantinya dijadikan sebagai pakansapi.

 

Warga melintas di saluran air yang sudah tercemari limbah sapi di Kampung Cikoneng 1, Desa Cibiru Weta, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dampak dari pencemaran sapi bisa mempercepat sedimentasi di aliran sungai.

Warga melintas di saluran air yang sudah tercemari limbah sapi di Kampung Cikoneng 1, Desa Cibiru Weta, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dampak dari pencemaran sapi bisa mempercepat sedimentasi di aliran sungai.

 

Harapan Masyarakat

Dengan adanya program penyuluhan dan praktek langsung ini, Endang berharap limbah sapi yang dibuang begitu saja bisa dimanfaatkan. Salah satunya, bisa diolah menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomi, dan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Limbah sapi yang ditaburkan langsung pada tanaman hasilnya tidak maksimal, cenderung jelek, dan kami sudah mencobanya. Saya pikir kalau ada ahli dibidangnya memberikan pemahaman pada kami, pasti kulitas pupuk yang dihasilkan akan bagus,” paparnya.

Dia juga menuturkan  bahwa pemerintah desa pada tahun 2015-2016 lalu, telah membuat 9 titik penampungan untuk mengasilkan biogas, sudah bisa bermanfaat tetapi hasilnya belum maksimal. Setiap titik memiliki daya tampung yang berbeda, sesusai dengan kebutuhan.  Ada yang 6 kubik, bisa dipakai untuk 2 kompor, 8 kubik 4 kompor, 12 kubik dan seterusnya. Bahkan bisa dipakai listrik, namun perlu memakai tambahan generator dan alat lainnya.

“Saya membutuhkan bimbingan teknis demi kelancaran dan pemanfaatan limbah ini secara maksimal, serta kerjasama yang terjalin antarawarga dengan pihak lain yang benar – benar peduli dan siap membimbing kami. Kemudian ada permasalahan juga mengenai instalasi pembuangan limbah yang harus sampai tujuan dan diharapkan mampu merubah kebiasaan membuang limbah ke sungai, dan ini yang mau ditindaklanjuti,” ucap Endang.

 

Pesona Kebun Teh Bah Butong, Bersyukur Batal jadi Sawit

Kebun Teh Bah Butong, di Simalungun, yang menjadi salah satu sasaran wisatawan menikmati keindahan sebelum menuju Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Kebun Teh Bah Butong, di Simalungun, yang menjadi salah satu sasaran wisatawan menikmati keindahan sebelum menuju Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

Kebun teh Bah Butong, begitu biasa orang menyebut kebun yang terletak di Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini.

Hamparan sawah dan tanaman jagung menemami perjalanan menuju ke kebun ini. Bukit hijau menyegarkan mata.

Saat melintas di Jalan raya Sidamanik, terlihat sejumlah desa. Tampak Desa Sinaman, warga mulai kembali ke rumah setelah seharian bekerja di kebun. Jagung juga terlihat di Desa Sinaman dan Desa Manik Saribu. Di Desa Sait Butu, tampak air mengalir di gorong-gorong menuju ke lahan pertanian cabai dan persawahan.

Di selatan, terlihat Pegunungan Dolok Simanuk-manuk, sebelah utara Gunung Dolok Simbolon. Arah barat akan terlihat Pegunungan Simarjarunjung.

Kebun teh Bah Butong, dikelola perusahaan BUMN, PTPN IV, berkantor di Medan. Menuju daerah ini, menempuh jarak sekitar 26 kilometer dari Kota Pematang Siantar, kalau dari Medan 155 kilometer.

Karena pemandangan yang mempesona, perkebunan ini menjadi salah satu tujuan wisatawan, sebelum melanjutkan wisata ke Danau Toba.

Data dari PTPN IV, luas hak guna usaha kebun teh ini 2.684 hektar, dengan ketinggian mencapai 890 meter dari permukaan laut (Mdpl). Jenis tanaman teh terdiri dari klonal atau gambung group.

Warga menyiapkan penginapan bagi wisatawan yang ingin tinggal.

Sambil menyerup teh Sidamanik dengan rasa agak kelat dengan sedikit pahit, kita akan menikmati kebun teh nan hijau, diiringi musik gondang Batak yang merdu.

 

 

 

 

Kebun teh Bah Butong. Kebun kelola PTPN ini sempat akan berubah menjadi sawit. Penolakan terjadi. Bersyukur, niat menyeramkan akan mengubah hamparan tanaman di ketinggian yang menjadi penjaga kawasan itu, batal. Foto: Ayat S Karokaro

Kebun teh Bah Butong. Kebun kelola PTPN ini sempat akan berubah menjadi sawit. Penolakan terjadi. Bersyukur, niat menyeramkan akan mengubah hamparan tanaman di ketinggian yang menjadi penjaga kawasan itu, batal. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

Berkat pemandangan indahnya, tak sedikit melakukan sesi pemotretan pra nikah di perkebunan teh ini. Karena minat wisatawan tinggi ke sini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumut, menempatkan kebun teh Bah Butong di Sidamanik salah satu destinasi wisata selain Danau Toba.

Ada satu cerita hingga keindahan kebun ini bisa dinikmati sampai sekarang. Kala Menteri BUMN Dahlan Iskan, PTPN IV ini ingin mengajukan konversi kebun teh menjadi perkebunan sawit. Alasannya, keuntungan sawit lima kali lipat lebih tinggi dari daun teh. Bersyukur, Dahlan menolak, sama sekali tak setuju perubahan itu dengan alasan apapun.

Gurning Sidamanik, tetua adat disana mengatakan, ada cerita khusus mengenai kebun teh Sidamanik ini. Kebun teh ini dibuka 1917 oleh Nederland Hand Maskapai (NV.NHM). Banyak sekali warga lokal bekerja disini sebagai pemetik dan menyemprot hama daun teh. Pabrik pertama didirikan 1927 dan mulai beroperasi 1931.

Untuk mendapatkan kualitas teh sangat baik, kata Opung Gurning, begitu biasa disapa, mencari daerah dengan ketinggian tertentu antara 800-1.200 Mdpl.

“Coba kalian rasakan teh Sidamanik ini. Rasa nikmat. Kelatnya sangat terasa di bibir. Itu yang dicari pecintah teh,” katanya.

Dulu, katanya, banyak warga bekerja di sini,  karena sudah pakai mesin, sebagian besar warga tak lagi bekerja. Mereka berkebun jagung, padi dan cabai. Ada juga membuka penginapan dengan “menjual” kebun teh ini sebagai obyek wisata alam, selain Danau Toba.

“Jadi yang saya ketahui, kebun teh disini ada kebun teh Sidamanik, Toba Sari, dan Bah Butong. Tertua Bah Butong. Semua memiliki cukup khas. Dulu ada kebun teh Sibosar, Bah Birung Ulu, dan Marjandi. Sayangnya,  semua jadi sawit. ”

Berdasarkan data PTPN IV, ada sejumlah negara di Eropa yang menjadi langganan tetap teh Bah Butong ini, seperti Jerman, Belanda, Irlandia, Inggris, Italia, Prancis dan Spanyol.  Negara lain, yaitu Mesir, Syria, Iran dan Irak. Singapura, Malaysia, Tiongkok, Taiwan dan Amerika.

 

 

 

 

Teh Bah Butong, dengan rasa agak kelat dan sedikit pahit. Foto: Ayat S Karokaro

Teh Bah Butong, dengan rasa agak kelat dan sedikit pahit. Foto: Ayat S Karokaro

Hamparan sawah di sepanjang jalan menuju Bah Butong. Foto: Ayat S Karokaro

Hamparan sawah di sepanjang jalan menuju Bah Butong. Foto: Ayat S Karokaro