Feature

Keluhan Polusi Udara Warga Pacitan Dijawab Kiriman Susu, Masker sampai Pel (Bagian 4)

Debu kecoklatan keluar dari coal yard PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

Debu kecoklatan keluar dari coal yard PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

Hari itu, 13 Oktober 2016,  di Kantor Desa Sukorejo, berlangsung rapat koordinasi dampak debu Batubara PLTU Pacitan. Hadir memimpin rapat Camat Sudimoro, Indaryanto, Danramil Sudimoro Kapten Inf Priyo, Kapolsek Sudimoro AKP Sunarya. Kepala Desa Sukorejo Tumardi dan Sumberejo Suyono, tokoh masyarakat desa terdampak, serta PLTU Pacitan.

Rapat terjadi menyusul keresahan warga atas gangguan dari PLTU Pacitan, belum lama ini.

“Masyarakat kita mengeluhkan debu PLTU yang sampai ke rumah. Juga pencemaran sungai, karena ada pembuangan limbah PLTU. Yang dulu ada impun, sekarang tak muncul lagi,” kata Suyono, dihubungi Mongabay Selasa, (13/12/16).

Selain itu, pemerintah Desa Sumberejo,  merasa dirugikan. Mereka berencana mengembangkan potensi wisata di Pantai Ndaki, beberapa ratus meter dari PLTU. Di sebelah barat, ada Pantai Bawur, lokasi paling dekat dengan PLTU. Kini Pantai Bawur tertutup bangunan kompleks PLTU, masuk Desa Sukorejo.

“Kita punya pantai indah yaitu Pantai Ndaki, tapi karena ada PLTU, akhirnya gelombang mengarah ke satu titik di Pantai Ndaki hingga abrasi di sana,” katanya.

Pertemuan serupa sudah beberapa kali diadakan. Kesan Suyono, dalam menanggapi keluhan warga, PLTU Pacitan, lebih banyak memberikan pernyataan daripada tindakan.

“Yang sudah-sudah biasa memberikan penjelasan, atau harapan, tapi tidak terealisasi. Jadi seperti di-PHP-in (pemberi harapan palsu-red) masyarakat Sumberejo dan Sukorejo itu.”

 

 

 

 

Bantuan alat kebersihan dari PLTU Pacitan. Foto: dokumen Kecamatan Sudimoro

Bantuan alat kebersihan dari PLTU Pacitan. Foto: dokumen Kecamatan Sudimoro

 

 

 

 

Tumardi, dihubungi terpisah, mengatakan hal senada. Warga resah, karena debu beterbangan sampai ke rumah-rumah.

“Lantai hitam-hitam. Itu kasat mata. Warga melapor ke perangkat desa, lalu saya sampaikan ke PLTU. Kalau musim (hujan) seperti ini cenderung tak ada keluhan. Kalau kemarau, pasti berdebu. Batubara yang ditumpuk di stockpile itu kalau kena angin dari selatan beterbangan.”

Beberapa hari sesudahnya, PLTU Pacitan memberi bantuan kepada warga yang diterima simbolis perangkat desa. Kali ini, di pendopo Kecamatan Sudimoro.

“Warga agar tak terlalu frontal dikasih paketan kantong plastik. Isinya antara lain, masker, susu creamer, sabun, dan alat pel,” kata Suyono.

 

 

 

 

Maket PLTU Pacitan

Maket PLTU Pacitan

 

 

 

 

 

 

* * *

Hubungan PLTU Pacitan dengan warga sekitar terhitung tak mesra, bahkan sejak pembebasan lahan.

Lokasi proyek berada di tempat sulit terjangkau, curam, dan harus menghadapi ombak pantai selatan yang ganas. Namun pembangunan proyek tetap dilanjutkan di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat favorit nelayan mencari udang itu.

Dua tahun lalu, warga Sumberejo, menutup paksa jalan desa menuju PLTU. Gara-garanya, janji PLTU memperbaiki jalan tak kunjung jadi kenyataan. Padahal, jalan desa itu rusak antara lain karena kerap dilalui kendaraan-kendaraan berat.

“Yang lumayan parah itu sebelum finishing project. Dinding rumah warga retak, jalan rusak karena over tonnage. Awalnya PLTU menjanjikan jalan di sekitar lingkungan PLTU mau diaspal. Saat ini baru sekitar 30%,” ucap Suyono.

Jalan yang akan diaspal itu dari pertigaan Pasar Bawur,  sampai Pantai Ndaki. Andai tak ada aksi warga, mungkin janji itu tak kunjung terwujud. Meski hingga kini belum rampung juga. Sebagai kepala desa, ada sedikit sesal pada Suyono terkait itu.

“Kita ada kesalahan sedikit, tak ada hitam di atas putih, (janji) hanya disampaikan lisan,” katanya.

Akibatnya, mereka kesulitan menagih. Selain itu, katanya, pejabat PLTU Pacitan, kerap berganti. Pejabat baru tak mengetahui persis apa yang diputuskan pejabat lama terkait warga.

“Sering pejabat selanjutnya saling melempar tanggung jawab, tak tahu menahu. Jadi kami juga sulit,” katanya.

 

 

 

 

 

Gerbang masuk PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

Gerbang masuk PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Jalan melingkar menuruni bukit sekitar setengah kilometer itu berakhir di pintu gerbang PLTU Pacitan.

“Anda Memasuki Kawasan Obyek Vital Nasional.” Plang papan  di sisi kanan pintu gerbang. Ada logo PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali dan PJB UBJOM (Pembangkit Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance) PLTU Pacitan di sana.

Teluk Kondang, di Sukorejo, Sudimoro diputuskan menjadi lokasi PLTU batubara untuk menghasilkan daya listrik sebesar 2 x 315 MW. Tiang pancang tanda proyek mulai dihujamkan ke bumi pada 14 Agustus 2007, oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro.

Ini bagian proyek percepatan PLTU 10.000 MW. Lewat Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tertanggal 05 Juli 2006, menugaskan PLN percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik batubara.

Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa, dengan 20 unit pembangkit kelas 300-700 MW, dan 30 PLTU di luar Jawa Bali, terdiri dari 60 unit pembangkit kelas lebih kecil 5-150 MW.

Dalam Perpres juga disebutkan, terkait Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, serta pengadaan tanah paling lama 120 hari oleh pejabat terkait.

Operasi dan pemeliharaan PLTU Pacitan oleh unit bisnis PJB, bernama UBJOM. PJB adalah anak usaha PLN. PJB memiliki anak perusahaan bernama PT Pembangkit Jawa Bali Services.

Setelah meninggalkan kartu indentitas di pos satpam dan memberikan keterangan maksud kunjungan, saya menuju gedung paling depan. Pada Kamis, (20/10/16), saya akan menemui manajer administrasi, Priyono.

Ruangan Priyono dingin ber-AC. Ada meja besar dengan beberapa toples berisi penuh camilan. Ada botol-botol air mineral. Dengan ramah dia menerima saya.

Saya minta izin merekam perbincangan. Dia menyergah, sambil menanyakan tujuan perekaman untuk apa. Priyono hanya mau berbincang, namun bukan untuk keperluan berita.

Dia mengatakan, akan menanyakan terlebih dahulu ke atasan. Sekembali dari ruang lain, dia menyarankan mengajukan surat.

Saya akhirnya berkesempatan meminta konfirmasi terkait keluhan warga dengan General Manajer PT PJB UBJOM Pacitan, Ardi Nugroho.

“Kondisi waktu itu baru krisis batubara. PLTU Pacitan harus beroperasi dan kebetulan batubara yang digunakan low rank. Kalau low rank itu berdebu,” katanya, dihubungi pada Jumat, (2/12/16).

 

 

 

 

 

Rapat koordinasi keluhan warga karena PLTU Pacitan. Foto: Kecamatan Sudimoro

Rapat koordinasi keluhan warga karena PLTU Pacitan. Foto: Kecamatan Sudimoro

 

 

 

 

PLTU waktu itu tak punya pilihan. Pembangkit harus tetap menghasilkan setrum, dan terpaksa menggunakan batubara yang tersedia.

“Itu hanya terjadi tiga hingga empat hari. Kemudian (kami) meminta PLN menggunakan batubara dengan nilai kandungan kalor lebih baik agar debu tak terlalu banyak,” katanya.

Menurut dia, ada upaya pencegahan lain berupa penyemprotan air.

“Sudah kita sampaikan di forum komunikasi dengan masyarakat kemarin,” katanya, merujuk pada pertemuan antara perangkat desa, Muspika, tokoh masyarakat, dan PLTU, pertengahan Oktober itu.

Terkait pencemaran ke Sungai Bawur yang menyebabkan ikan hilang, dia berdalih pemantauan air berkala. PLTU menggunakan air jadi uap, sekaligus air untuk membantu proses pendinginan.

“Yang saya tahu, Sungai Bawur itu bukan sungai yang mengalir sepanjang masa. Kadang kering kadang ada air. Pemantauan lingkungan  hampir setiap tiga bulan. Selalu ada laporan terkait sampling air, termasuk di sekitar PLTU.”

Hasilnya, tak ada batasan yang dilanggar.

Dia mengerti kalau sekitar PLTU adalah habitat udang.

“Itu juga agak dilema. Sekitar PLTU itu memang banyak lobster. Masih ada beberapa nelayan mengambil udang di daerah itu. Kekhawatirannya, kondisi tak aman karena itu kan tempat keluar masuk tongkang batubara. Kita sudah sosialisasikan dengan nelayan waktu itu.”

Nelayan tak hanya mengambil udang besar di area PLTU juga udang kecil, padahal itu dilindungi. “Kalau yang besar memang boleh diambil, kalau yang kecil juga berpengaruh terhadap lingkungan. Itu pernah kita diskusikan.”

Terkait kompensasi nelayan, perusahaan menempuh jalur tanggung jawab sosial (community social responsibility/CSR). Awal pembangunan proyek, nelayan minta kompensasi atas berkurangnya daerah tangkapan ikan dan udang.

“Seingat saya pernah. Waktu itu kemudian kita sampaikan bantuan CSR. Saya lupa kontennya apa, yang hapal detil Pak Pri (Priyono, manajer administrasi-red).”

Ardi menjelaskan, PLTU memberikan bantuan antara lain untuk kesenian, peningkatan ekonomi warga dengan bantuan ternak, di bidang kerohanian berupa Alquran terjemahan, bidang lingkungan berupa penghijauan.

“Di Hari Lingkungan hidup kita membuat bak sampah, bantuan konservasi penyu. Ada beberapa ratus tukik yang kita lepas.”

“Kita punya sistem pendinginan itu tak sampai ada penyu yang tertangkap masuk, harapannya seperti itu. Namun kita pernah diskusi dengan KLHK (Kantor Lingkungan Hidup-red), penyu itu hewan langka, harus kita lindungi, harus kita kembang biakkan, kita kerjasama dengan KLH penghijauan dan konservasi penyu,” katanya.

Ditemui di Gedung Karya Dharma, Pacitan, Kamis (20/10/16), usai memberikan pengarahan terkait penilaian Adipura, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pacitan Andi Faliandra, mengatakan, dalam posisi netral dalam kasus keresahan warga atas polusi PLTU Pacitan.

“Kami dari Kantor Lingkungan Hidup berdiri pada posisi netral. Kami betugas mengawasi berkaitan dengan lingkungan hidup, hingga bagi saya, apapun yang terjadi  di PLTU Pacitan, misal, ada gangguan pencemaran udara, air, kita akan coba telaah di mana itu terjadi.”

Berkaitan dengan pencemaran udara, kata Andi, berdasarkan laporan masuk kadang mesin PLTU rusak. Debu lebih banyak dari hari biasa.

“Seperti kejadian kemarin 3 Oktober, di laporan saya, ada. Terjadi kerusakan di pengangkutan batubara ke tempat pembakaran batubara. Setiap ada kerusakan di PLTU kita diberitahu,” katanya.

Setiap aduan dari masyarakat, lalu disingkronkan dengan laporan PLTU. Benar atau tidak telah terjadi kerusakan di PLTU. Terlebih mesin PLTU harus sering mendapat perawatan. Setidaknya, kata Andi, setiap 1,5 tahun ada perbaikan menyeluruh pada mesin-mesin itu.

“Kita cek. Petugas kita langsung meluncur ke sana. Memang terjadi kerusakan saat itu. Kemudian kita bilang apa langkah PLTU terhadap hal ini. Ada tidak usahanya? Kalau tidak akan saya semprit.”

Soal pencemaran yang dikeluhkan warga hingga ikan Sungai Bawur hilang, katanya, hingga kini belum ada bukti.

“Kami juga bertanya ke teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada, kalau mati kan ada bangkai. Apakah ada yang membuat ikan tidak enjoy lagi di situ?” katanya.

Sejauh ini, berdasar uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur, mereka tak menemukan ada pencemaran.

“Saya langsung melihat ke sana. Hasilnya masih dalam standar baku.”

Boleh jadi ikan dan udang menghilang bukan karena pencemaran, namun dampak perubahan struktur ekosistem di Teluk Bawur buntut pembangunan PLTU. Andi belum bisa memastikan karena pengujian baru terhadap sample air.

Entah kapan debu batubara hilang dari langit Pacitan dan  impun maupun umung kembali ke Sungai bawur…(Habis)

 

 

 

 

Pantai Ndaki dan PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

Pantai Ndaki dan PLTU Pacitan. Foto: Nuswantoro

 

 

 

 

 

Membunuh Gajah, Menghancurkan Jejak Peradaban Bangsa Indonesia

Gajah sumatera yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dahulunya, mamalia besar ini begitu dihormati dan mendapat tempat terhormat, mengapa sekarang diburu? Foto: Junaidi Hanafiah

Gajah sumatera yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dahulunya, mamalia besar ini begitu dihormati dan mendapat tempat terhormat, baik sebagai penyambut tamu hingga sebagai pasukan perang. Mengapa sekarang dibunuh? Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Jika kebesaran peradaban bangsa Mongol dan Amerika dibangun bersama kuda, maka berbagai bangsa di Asia dan Afrika, seperti Indonesia, dibangun bersama gajah. Ya, sejak ribuan tahun lalu, gajah telah akrab dengan Bangsa Indonesia. Diperkirakan, gajah bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi atau tenaga kerja, tetapi juga sebagai bala tentara. Lalu, mengapa keberadaan gajah saat ini terlihat menjauh dari kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sering terjadi konflik?

Jauh sebelum lahirnya Republik Indonesia, dan kehadiran bangsa-bangsa Eropa, berbagai suku bangsa di Nusantara telah akrab dengan gajah. Gajah dan manusia bagai memiliki hubungan khusus saat kehidupan di daratan berjalan. Bahkan, saat kapal-kapal laut menghubungkan berbagai suku bangsa di Nusantara, gajah-gajah selalu bersama manusia. Mereka menjelajahi hutan tropis, pelabuhan, kampung, kota,  baik dalam misi damai maupun peperangan.

Peradaban megalitikum Pasemah, yang tumbuh dan berkembang sekitar 2.000 – 3.000 tahun silam, di wilayah Bukit Barisan Sumatera, secara tersirat meninggalkan jejak erat persahabatan antara manusia dengan gajah.

Ini terlihat dalam sejumlah arca megalit atau patung yang dinamis —bukan patung totem yang ditemukan pada sejumlah wilayah lain di Indonesia pada kurun waktu yang sama, seperti di Sulawesi— yang tersebar di dataran tinggi Sumatera Selatan.

Misalnya, Batu Gajah yang ditemukan Van Der Hoop, seorang arkeolog Belanda pada 1930-an di Tebat Kotaraya, Pagaralam, Sumatera Selatan. Pada batu berbentuk telur ini, dipahat wujud dua manusia menyerupai prajurit. Satu prajurit digambarkan mengapit satu individu gajah.

Arca ini seakan menjelaskan jika para prajurit dari masyarakat yang kemungkinan besar menguasai Bukit Barisan sepanjang Pulau Sumatera itu, menjadikan gajah sebagai kendaraan atau pasukan perangnya.

 

 

Gajah yang begitu dihormati di Aceh dan simbol keagungan di masa lalu. Sumber: Historia.id

Gajah yang begitu dihormati di Aceh dan simbol keagungan di masa lalu. Sumber: Historia.id

 

 

Arca atau patung lain mengenai gajah dalam peradaban megalitikum Pasemah yang ditemukan di Gunung Megang (Jarai, Lahat), memperlihatkan seekor gajah telentang dan ada seorang manusia duduk di atasnya. Kemudian, ada arca gajah yang ditemukan di Pulau Panggung (Kecamatan Pulau Bulan, Lahat), dan situs Tegurwangi (Pagaralam). Keberadaan patung atau arca gajah peninggalan peradaban megalitikum Pasemah ini, dapat dikatakan lebih dominan dibandingkan arca hewan lain seperti babi atau harimau.

Mengapa masyarakat Pasemah saat itu banyak membuat arca terkait gajah? Sebuah penghormatan, jawabnya. Penghormatan ini diberikan, gajah yang tergolong mamalia cerdas, selain membantu manusia dalam hal transportasi dan tenaga kerja, juga dinilai sebagai hewan yang mampu menghadapi medan Bukit Barisan yang berbukit dan berhutan tropis lebat, yang dipenuhi binatang lain sebagai ancaman hidup manusia. Dengan kata lain, arca-arca itu ingin menyampaikan pesan, jika manusia dan gajah lah yang membangun peradaban Pasemah.

 

 

Sultan Iskandar Muda pada masa pemerintahannya begitu disegani karena memiliki Seribu Pasukan Gajah. Sumber: Tropenmuseum

Sultan Iskandar Muda pada masa pemerintahannya begitu disegani karena memiliki Seribu Pasukan Gajah. Sumber: Tropenmuseum

 

 

Sriwijaya

Sekian ratus tahun setelah peradaban megalitikum Pasemah, tepatnya di masa Kerajaan Sriwijaya, dimulai abad ke-7 hingga 12 masehi, posisi gajah tetap mengambil peran penting dalam kehidupan manusia.

Selain menjadi andalan Sriwijaya, gajah juga digunakan sebagai simbol kekuasaan atau kekayaan seorang raja atau kerajaan. Baik sebagai kendaraan para prajurit untuk berperang atau sebagai tenaga kerja.

Tidaklah heran, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dari Damaskus, Raja Sriwijaya yang diduga bernama Sri Indrawarman menulis surat kepada khalifah. Begini terjemahannya:

 

“…Dari raja sekalian para raja yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang isterinya pun adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya dipenuhi ribuan gajah, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari dua sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala, dan jeruk nipis, yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil…”

 

Penjelasan gajah sebagai kendaraan perang para prajurit Sriwijaya, juga dapat disimak dalam Prasasti Tanjore (1030-1031) yang menceritakan seorang Raja Sriwijaya, Sangrama-Vijayaottungavarman, ditawan bersama gajahnya oleh Kerajaan Chola pada 1025 di Kadaram atau Kedah.

Selain itu, dalam Prasasti Wat Sema Mueang atau Prasasti Ligor juga disebutkan gajah. Prasasti itu menjelaskan pembangunan candi atau tempat suci oleh Raja Sriwijaya saat itu yang masuk wilayah Thailand.

 

 

Ilustrasi perang pasukan gajah antara bangsa Siam dan Champa. Kemungkinan besar, seperti inilah pasukan gajah Sriwijaya, sebab kedua bangsa ini ditaklukkan Sriwijaya dengan pasukan gajah. Sumber: Wikipedia

Ilustrasi perang pasukan gajah antara bangsa Siam dan Champa.
Kemungkinan besar, seperti inilah pasukan gajah Sriwijaya, sebab kedua
bangsa ini ditaklukkan Sriwijaya dengan pasukan gajah. Sumber: Wikipedia

 

 

Dengan fakta ata data di atas, dapat dikatakan gajah adalah satwa yang turut membangun peradaban Indonesia, khususnya Asia Tenggara. Gajah memiliki peranan penting bersama perahu atau kapal dalam membangun negeri maritim yang dipelopori Sriwijaya.

Jika kapal dan perahu menghidupkan sungai dan laut, maka gajah yang menghubungkan antar-permukiman manusia baik di pegunungan maupun dataran rendah. Tidak di situ saja, gajah juga menjadi kendaraan plus senjata perang.

Jejak kebesaran gajah bagi masyarakat di Indonesia, khususnya Sumatera, sampai hari ini pun masih terbaca. Banyak wilayah, seperti dusun atau desa tua, menggunakan nama “gajah”. Pemberian nama ini sebagai penghormatan atau pengakuan manusia terhadap gajah.

Di Pidie, Aceh, ada nama Desa Pulo Gajah Mate, nama yang sama ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang bernama Desa Gajah Mati. Nama lainnya di OKI, seperti Desa Lebung Gajah. Di Riau, ada Desa Gajah Sakti atau Desa Lubuk Mandian Gajah. Di Jambi, ada Desa Pematang Gajah di Kabupaten Muarojambi. Di Bengkulu, ada Desa Gajah Makmur atau Desa Renah Gajah Mati, dan di Lampung ada Desa Kota Gajah.

 

 

Arca manusia memeluk gajah di halaman Sekolah SMPN 2 Merapi Barat, Lahat, Sumatera Selatan, sebagai simbol keharmonisan hidup manusia dengan gajah di masa lalu. Foto: Rahmadi Rahmad

Arca manusia memeluk gajah di halaman Sekolah SMPN 2 Merapi Barat, Lahat, Sumatera Selatan, sebagai simbol keharmonisan hidup manusia dengan gajah di masa lalu. Foto: Rahmadi Rahmad

 

 

Sultan Iskandar Muda

Meski Sriwijaya runtuh, gajah tetap mendapatkan posisi penting dalam kehidupan masyarakat atau kerajaan, baik di Sumatera maupun Jawa. Pada abad ke-17, di Aceh, Cirebon dan Banten, gajah digunakan sebagai alat transportasi.

Berdasarkan catatan pedagang Inggris, Peter Mundy, pada April 1637, dia menyaksikan skuardron pasukan gajah pada pemerintahan Sultan Iskandar Thani di Aceh. Thomas Allsen seorang sejarawan Amerika Serikat, menuliskan pada abad ke-17, Aceh mengekspor gajah ke Kerajaan Mughal dan Kerajaan Hindu Golkanda, India.

Di Aceh, gajah sumatera pernah menjadi kenderaan sultan dan prajurit baik saat melakukan kunjungan maupun pertempuran. Gajah juga pernah menjadi benteng pertahanan Kutaraja, Ibu Kota Kerajaan Aceh yang saat ini bernama Kota Banda Aceh.

 

 

Pada masa penjajahan Belanda, gajah digunakan sebagai alat transportasi antara Geumpang dan Tangse di Aceh Pidie, Aceh. Sumber: Tropenmuseum

Pada masa penjajahan Belanda, gajah digunakan sebagai alat transportasi antara Geumpang dan Tangse di Aceh Pidie, Aceh. Sumber: Tropenmuseum

 

 

Tarmizi A Hamid, kolektor manuskrip kuno Aceh, pada 19 Desember 2016 menjelaskan, perlakuan terhadap gajah semasa Kerajaan Aceh dengan saat ini sungguh jauh berbeda. Dahulu, gajah begitu dimuliakan karena dipakai sebagai kenderaan dan acara kebesaran kerajaan. Saat ini, justru diburu untuk dijual gadingnya.

“Dahulu, Aceh memiliki lebih 1.000 individu gajah yang siap diterjunkan ke medan pertempuran. Bahkan, saat menyerang Portugis di Johor, Kerajaan Aceh diperkuat oleh pasukan gajah yang diangkut dengan kapal perang.”

Dari berbagai literatur, penyerangan terhadap tentara Portugis di Malaka oleh Kerajaan Aceh terjadi beberapa kali, yaitu, pada 1537,1547, 1568, 1573, 1575, 1582, 1587, dan 1606 Masehi. Dalam penyerangan tersebut, puluhan ribu tentara dibawa beserta satu pasukan khusus, pasukan gajah.

Tarmizi menambahkan, saat Kerajaan Aceh berkuasa, gajah memang diburu. Tapi bukan untuk dibunuh atau diambil gadingnya, melainkan dijinakkan. Dijadikan kendaraan untuk petinggi kerajaan, mengangkut perbekalan pasukan, dan juga kenderaan tempur. “Bahkan, di Tangse, Kabupaten Pidie, dan di dataran tinggi Gayo, Kerajaan Aceh mendirikan pusat pelatihan dan pengembangbiakan gajah. Semua gajah ditempatkan di pusat pelatihan tersebut, untuk digunakan saat diperlukan.”

Hal yang sama diungkapkan Iskandar Norman, penulis sejarah Aceh. Menurutnya, saat Sultan Iskandar Muda akan menyerang pasukan Portugis di Malaka, atau Malaysia saat ini, Sultan Iskandar Muda berangkat dari Kutaraja menuju pesisir timur Aceh mengendarai gajah. Sementara pasukannya, menyusuri pantai menggunakan kapal perang.

“Saat itu, Sultan Iskandar Muda berangkat ke pesisir timur Aceh untuk mengumpulkan pasukan. Beliau mengendarai gajah bahkan singgah di Meureudu, Ibu Kota Kabupaten Pidie Jaya, saat ini. Nama Meureudu diberikan setelah gajah yang ditunggangi Sultan Iskandar Muda duduk di perbukitan daerah Meureudu.”

 

 

Gajah digunakan sebagai bagian dari kegiatan militer Belanda yaitu mengangkut perbekalan pasukan. Foto: Tropenmuseum

Gajah digunakan sebagai bagian dari kegiatan militer Belanda yaitu mengangkut perbekalan pasukan. Sumber: Tropenmuseum

 

 

Iskandar Norman mengatakan, kerajaan-kerajaan di Aceh sangat membanggakan tentara gajah, karena hanya beberapa saja yang memiliki satwa berbadan besar itu. Bahkan, masyarakat Aceh zaman dulu, sangat menghormati gajah dengan memberikan nama khusus. “Po Meurah adalah gajah yang ditunggangi Sultan Iskandar Muda. Nama umum gajah di Aceh adalah Teungku Rayeuk, yang saat itu memiliki peranan penting untuk masyarakat termasuk kerajaan.”

Dalam sejumlah literatur disebutkan, kerajaan di Aceh memiliki pasukan gajah jauh sebelum Islam masuk ke Peureulak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam. Gajah juga telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerajaan-kerajaan yang saat itu masih beragama Budha.

M. Junus Djamil, penulis buku Gadjah Putih terbitan 1959 menyebutkan, gajah telah menjadi lambang keagungan kerajaan di Aceh sejak tahun 500 masehi. Bahkan, Kerajaan Peureulak di Aceh Timur saat itu berdasarkan kitab Rahlah Abu Ishak Al Makarany disebutkan, Sultan Peureulak, Sultan Machdoem Johan Berdaulat Malik Mahmud Syah yang memerintah 1134 – 1158 Masehi, telah mengendari gajah berhias emas.

Setelah kerajaan-kerajaan di Aceh bergabung dalam Kerajaan Aceh Darussalam, gajah pun  memiliki peran penting dalam kerajaan. Bahkan di Kutaraja, Ibu Kota Kerajaan Aceh, terdapat 300 individu gajah yang dapat digunakan untuk berperang, mengangkut perbekalan, serta menjadi benteng istana Sultan.

“Perlakuan kita terhadap gajah saat ini sungguh keterlaluan. Gajah diburu, dibunuh, dan gadingnya diambil untuk dijual. Nenek moyang orang Aceh tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Nenek moyang orang Aceh tidak pernah memperjualbelikan gading gajah, karena gajah merupakan satwa yang begitu dihormati,” papar Tarmizi.

 

 

Gading gajah yang menjadi alasan pemburu untuk membunuh satwa yang merupakan bagian dari kehidupan manusia ini. Foto: Junaidi Hanafiah

Gading gajah yang menjadi alasan pemburu untuk membunuh satwa yang merupakan bagian dari kehidupan manusia ini. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Membunuh gajah, melemahkan perlawanan?

Permintaan gading gajah bagi bangsa Eropa terus meningkat sejak mereka menjajah sejumlah bangsa di Afrika dan Asia. Perburuan gajah tersebut selama ini diyakini sebagai permintaan pasar akan gading, sebagai simbol prestise seorang bangsawan. Namun, bisa saja perburuan gading gajah itu sebagai upaya melemahkan “kekuatan meliter dan ekonomi” dari bangsa yang dijajah, yang selama ratusan hingga ribuan tahun menggunakan gajah.

Tarmizi mengatakan, perburuan gajah untuk diambil gading, baru terjadi setelah Belanda menjajah Nusantara. Gading diambil untuk dijual atau sebagai perhiasan. Hingga saat ini pemburuan masih terus terjadi dan jumlah gajah sumatera terus berkurang. “Ini perilaku buruk orang Indonesia yang harus segera dihentikan. Biarkan gajah yang pernah mengangkat martabat kerajaan-kerajaan di Aceh, Sumatera dan Nusantara, hidup bebas tanpa ada yang mengejarnya.”

Pemerintah kolonial Belanda sendiri akhirnya melindungi gajah melalui Peraturan Perlindungan Binatang-Binatang Liar pada 1931. Peraturan ini sebagai upaya melindungi kepunahan gajah. Namun, peraturan tersebut lahir setelah mereka secara penuh menjajah atau menguasai semua wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa. Sementara gajah, tidak lagi mendapat posisi penting dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, peraturan pemerintah Belanda tersebut tidak mampu mengembalikan hubungan harmonis manusia Indonesia dengan gajah. Apalagi, pada perkembangan selanjutnya, ilmu dan teknologi juga berimbas pada masyarakat Indonesia di sekitar hutan, yang kemudian menyingkirkan peranan gajah dalam kehidupan manusia sebagai alat transportasi dan tenaga kerja, sebagaimana hadirnya mobil.

 

 

Gajah sumatera yang kini nasibnya mengenaskan, diburu gadingnya dan diracun karena dianggap hama. Foto: Junaidi Hanafiah

Gajah sumatera yang kini nasibnya mengenaskan, diburu gadingnya dan diracun karena dianggap hama. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Sekarang

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman Hasibuan mengatakan, saat ini perkiraan populasi gajah liar di Provinsi Aceh sekitar 580 individu yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. “Konflik antara manusia dengan gajah terus terjadi karena memperebutkan lahan yang sama.”

Genman menuturkan, upaya penyelamatan gajah liar dan meredam konflik dilakukan oleh BKSDA yang dibantu berbagai pihak. Termasuk, pendirian Conservation Response Unit (CRU) dan pemasangan GPS Collar. CRU tersebut berada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Aceh Selatan.

“Pada 2016 ini ada tiga kasus kematian gajah di Ketol (Aceh Tengah), Banda Alam dan Seumanah Jaya (Aceh Timur). Sementara, pada 2015 ada sembilan kasus dan di 2014 ada 10 kasus.”

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur mengatakan, tingginya konflik antara gajah dengan manusia dikarenakan maraknya perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, hingga saat ini menurutnya, belum terdengar adanya kasus pembunuh gajah yang diseret ke pengadilan, kecuali kasus gajah jantan (Papa Geng) di Kabupaten Aceh Jaya.

“Di Aceh Timur pernah ditangkap pelaku pada 2014. Namun, kasus tersebut tidak pernah terdengar lagi hingga kini.”

 

 

Gajah sumatera ini ditemukan mati keracunan di kebun masyarakat di Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pertengahan Februari 2016. Foto: Junaidi Hanafiah

Gajah sumatera ini ditemukan mati keracunan di kebun masyarakat di Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pertengahan Februari 2016. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) Krismanko Padang memaparkan akan kondisi gajah sumatera saat ini yang jumlahnya terus menurun. Pada 1985, diperkirakan berjumlah 2.800 – 4.800 individu, lalu pada 2007 diperkirakan sekitar 2.400 – 2.800 individu, dan pada 2014 turun menjadi 1.700 – 2.000 individu. Bila dilihat periode 1985 – 2007 dan 2007 – 2014, terlihat laju penurunan signifikan. “Belum muncul harapan cerah untuk masa depan konservasi gajah sumatera,” ujarnya, Sabtu (24/12/16).

Terkait kawasan konservasi alam yang berprospek untuk penyelamatan gajah, tulisan Azmi dan Gunaryadi (2011) dalam “Current Status of Asian Elephants in Indonesia” ada jawabannya. Adalah Taman Nasional Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Siak Kecil, Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hanya saja, tidak banyak kabar baik terkait pertambahan populasi gajah di kawasan konservasi tersebut.

Di TNBBS misalnya, bila sebelumnya jumlah populasi diperkirakan 498 individu, kini menurun. “Diperkirakan tinggal 50-an individu. Sementara di TNKS, diperkirakan sekitar 10 individu lagi,” kata Krismanko.

Sedangkan di Taman Nasional Way Kambas, peneliti gajah sumatera dari Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) Wulan Pusparini, tidak menyebutkan ada penambahan. Kendati hasil survei WCS pada 2002 menyebutkan perkiraan populasi gajah berjumlah 180 individu dan pada 2010 berjumlah 247 individu. “Tidak meningkat, kemungkinan stabil,” kata Wulan, Kamis (22/12/16).

 

 

Bangkai gajah yang ditemukan di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, 7 September 2014. Gadingnya sudah hilang. Foto: Imran Ali Muhammad

Bangkai gajah yang ditemukan di areal PT. Dwi Kencana Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, 7 September 2014. Gadingnya sudah hilang. Foto: Imran Ali Muhammad

 

 

Di Provinsi Bengkulu, gajah diperkirakan berada di Bengkulu Utara dan Mukomuko. Azmi dan Gunaryadi (2011) mengemukakan jumlah populasi gajah di bagian barat Bukit Barisan di Bengkulu Utara tidaklah jelas, meski diperkirakan lebih dari 100 individu.

Berkurangnya habitat mendorong gajah mendekati permukiman dan perkebunan, sehingga memicu konflik gajah – manusia yang dibarengi perburuan. Ironisnya, tidak sedikit masyarakat di Bengkulu Utara dan Mukomuko yang menyikapi konflik dengan membunuh gajah. Selain racun, upaya membunuh gajah dilakukan dengan jerat paku. “Dibunuh perlahan. Akibat terinjak paku, gajah akan infeksi yang selanjutnya sakit dan lama kelamaan mati,” kata drh. Erni Suyanti Musabine, Mantan Koordinator PLG Seblat di Kantor BKSDA Bengkulu – Lampung.

Pembunuhan gajah juga terjadi di wilayah Taman Nasional Way Kambas. “Selama 2010 – 2015, ditemukan lima individu mati. Pada 2016, dibentuk tim Smart Patrol. Hasilnya, sepanjang 2016 tidak ditemukan gajah dibunuh terkait kejahatan. Hanya satu anak gajah mati akibat konflik karena masuk sawah,” papar Wulan. Untuk penanganan konflik, WCS telah berupaya melakukan berbagai cara. Dimulai dari menyiram jus cabe di kain yang diikat di pagar, pengembangan ternak madu, penggunaan meriam kaleng, hingga pemasangan tong yang berputar.

 

 

Gajah sumatera betina yang ditemukan mati di perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Flora di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, awal September 2015. Kematian gajah sumatera di Aceh terus terjadi. Foto: Safwanto

Gajah sumatera betina yang ditemukan mati di perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Flora di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, awal September 2015. Kematian gajah sumatera di Aceh terus terjadi. Foto: Safwanto

 

 

Masa depan

Gajah sumatera merupakan ‘spesies payung’ yang mewakili keanekaragaman hayati di ekosistem habitatnya. Dalam sehari, ia mengonsumsi 150 kilogram makanan dan 180 liter air dengan areal jelajah 20 kilometer persegi per hari. Biji tanaman yang ada di kotorannya akan tersebar di wilayah jelajahnya yang pastinya sangat membantu proses regenerasi hutan.

Chairul Saleh, Species Coordinator WWF-Indonesia, saat Simposium Konservasi Kuartet Mamalia Besar Indonesia di Universitas Nasional, Jakarta, beberapa waktu lalu menuturkan, hampir 80 persen gajah sumatera hidup di luar kawasan dilindungi. Fakta lainnya adalah, dalam satu generasi atau 25 tahun, habitat gajah telah hilang seluas 70 persen dan sebanyak 50 persen populasinya lenyap.

“Berdasarkan Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) 2011, statusnya Kritis (Critically Endangered/CR). Status ini naik satu peringkat yang sebelumnya dikategorikan Genting (Endangered/EN).”

 

 

Perkiraan jumlah gajah sumatera dan sebarannya saat ini. Sumber: WWF-Indonesia

Perkiraan jumlah gajah sumatera dan sebarannya saat ini. Sumber: WWF-Indonesia

 

 

Menurut Chairul, keterancaman hidup gajah sumatera merupakan indikasi terancamnya ekosistem Pulau Sumatera. Diperkirakan, jumlah gajah sumatera saat ini sebanyak 1.700 individu. Habitat yang hilang memaksa gajah masuk permukiman warga yang tak jarang berakhir dengan konflik. Kondisi ini makin lengkap dengan maraknya perburuan yang berujung pembunuhan. “Padahal, mamalia besar ini dilindungi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa.”

Chairul mengatakan, penilaian yang salah terhadap gajah sumatera sudah sepatutnya dihilangkan. Misal, gajah merupakan sumber konflik dengan manusia. Gajah juga ‘menghambat’ proses pembangunan sehingga hanya dinilai dari status perlindungan saja. Selain itu, terbatasnya pengetahuan masyarakat akan fungsi ekologi gajah di habitat alaminya harus ditingkatkan. “Perlindungan gajah memang harus dilakukan, termasuk yang di luar kawasan lindung. Berikutnya, kita rancang tata ruang wilayah untuk habitat satwa,” paparnya.

 

 

Menjaga kehidupan gajah sumatera beserta habitatnya berarti kita telah menyelamatkan bumi dari kerusakan. Foto: Junaidi Hanafiah

Menjaga kehidupan gajah sumatera beserta habitatnya berarti kita telah menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dari kerusakan. Foto: Junaidi Hanafiah

 

 

Habitat gajah sumatera, menurut Arnold Sitompul (2011) dalam “Ecology and Conservation of Sumatran Elephants (Elephas maximus sumatranus) in Sumatra, Indonesia” (Dissertations, Paper 355), memiliki fungsi ekosistem yang kompleks dan sangat penting bagi penduduk. Bukan hanya menyediakan sumber daya penting bagi budaya lokal seperti obat-obatan tradisional atau bahan pewarna pakaian tradisional, tetapi juga makanan dan air bersih, penstabil iklim lokal, melindungi manusia dari bencana alam seperti banjir, kekeringan dan longsor, serta mencegah konflik satwa liar–manusia. “Melindungi habitat gajah artinya melindungi kehidupan manusia.”

Krismanko juga berpandangan sama. Menurutnya, mempertahankan habitat dan mengembalikan habitat yang telah dikonversi merupakan kunci konservasi gajah sumatera. Termasuk, merestorasi habitat gajah yang telah rusak. “Dengan arti kata, menyelamatkan habitat gajah sama dengan menyelamatkan kehidupan manusia, kita semua.”

Semoga, jejak peradaban mulia Bangsa Indonesia terpelihara seiring terjaganya kehidupan gajah sumatera.*

 

 

 

Menyelisik Tambang Emas Ilegal di Solok Selatan (Bagian 1)

Alat berat milik penambang emas ilegal sedang mengeruk Sungai Pamong Besar, Sangir, Solok Selatan. Foto: Vinolia

Alat berat milik penambang emas ilegal sedang mengeruk Sungai Pamong Besar, Sangir, Solok Selatan. Foto: Vinolia

 

 

 

 

Sekitar 200-an meter dari jalan tanah, tampak lima orang sedang beraktivitas. Satu orang memegang pipa, satu mengais-ngais tanah timbunan. Dua orang tampak duduk di tanah timbunan berkeliling lubang-lubang menganga berair keruh bak susu coklat. Ada satu mesin, biasa disebut dompeng.   Begitulah pemandangan di lokasi tambang emas Jorong Jujutan Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat.

“Lihatlah, ini salah satu penambang mengeruk emas pakai dompeng,” kata Medi, penduduk lokal yang mengantar saya.

Tambang emas ini masuk konsesi PT. Andalas Merapi Timber (AMT), perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang masih aktif sampai 2020. Belakangan, ternyata perusahaan sudah terhenti sejak 2012. Luas izin 28.840 hektar masuk kelompok hutan Batang Hari Hulu hingga Batang Sangir.

Kami lalu melewati jembatan kayu dan menyeberang sungai. Sepanjang perjalanan, tampak lubang-lubang menganga. Bukit-bukit gundul, sebagian berlubang. Rata-rata bukit gundul itu di sepadan sungai. Pada pinggir sungai puluhan alat berat menghancurkan daerah sekitar. Air sungai keruh, kuning kecoklatan.

Perjalanan kami terhenti di lokasi cukup luas, banyak cekungan, dua alat berat dan puluhan mesin dompeng untuk menambang emas. Terlihat puluhan manusia bak semut hitam dari ketinggian.

“Dulu ini sawmill sewaktu PT. AMT masih beroperasi,” kata Darsal Putra, penduduk lokal yang ikut perjalanan ini.

Tempat pengolahan kayu praktis menjadi lokasi tambang emas sejak AMT setop operasi pada 2012. Di punggung-punggung bukit terlihat bekas guratan alat berat untuk tambang emas ilegal.

Kami melanjutkan perjalanan ke Pamong Besar. Masuk hutan, keluar hutan, makin ke dalam, tambang emas makin massif, ratusan manusia terlihat menyemut di sepanjang aliran sungai. Suara mesin alat berat berpadu dengan suara mesin dompeng mengalahkan deras aliran sungai. Sepadan sungai hancur, bukit-bukit dikeruk, air sungai berwarna kuning gelap.

Di jalan tanah selebar tiga meter ini mobil double gardan berseliweran. Dari plat nomor polisi, mobil dari berbagai kota di luar Padang seperti Medan, Palembang, Jambi sampai Jakarta. Di bak belakang mobil terlihat puluhan jerigen minyak ukuran 50 liter.

Jika diperhatikan, mobil dari arah hutan, jerigen minyak kosong.  Mobil dari arah luar menuju ke hutan jerigen tampak berisi.

Keterangan penduduk lokal, jerigen-jerigen ini berisi bahan bakar minyak (BBM) untuk tambang emas. Ia dibeli dari SPBU seputaran Solok Selatan, guna mengisi bahan bakar alat tambang.

Di Pamong Besar, ratusan alat berat berbunyi sahut-menyahut di sepanjang bantaran sungai (pamong).

“Ini pamong besar, lihatlah para penambang itu,” ucap Darsal.

Ratusan manusia berjibaku di sepanjang aliran sungai. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok alat berat, mesin dompeng dan kelompok pakai dulang (peralatan tradisional).

 

 

 

 

Deretan toko emas di Solok Selatan. Foto: Vinolia

Deretan toko emas di Solok Selatan. Foto: Vinolia

 

 

 

 

 

 

 

***

Di pondok tanpa terpal di bibir bukit, pria ini menaruh tas sandang. Dia mengeluarkan beberapa pekakas memasak, dihidupkan lalu meletakkan periuk kecil diisi air mineral.

Doni, begitu nama pria 32 tahun ini baru datang dari Karang Putih, Sangir.  Dia hendak nambang di Pamong besar, pekerjaan ini sudah dilakoni enam tahun belakangan.

Tak terhitung, sungai di Solok Selatan,  dia datangi untuk berburu emas, seperti Sungai Batanghari, Batang Kandih, Batang Bangko, Pamong Besar, dan Pamong Kecil. Dari sekian banyak,  katanya, terbesar dan paling banyak penambang di Batanghari.

Di Batanghari,  katanya, ratusan alat berat beroperasi di sepanjang aliran sungai, ribuan manusia menyemut dari segala penjuru negeri, termasuk dari Tiongkok. Berbagai metode dipakai menambang, mulai manjahe (mendulang), mendompeng (mesin PK), pakai kapal dan alat berat.

Berkilo-kilogram emas keluar setiap hari dari sana. Sepengetahuan Doni,  tak ada penangkapan, paling razia sekali-kali. Itupun kerap bocor, sebelum polisi datang, para penambang sudah tahu dari informan. Saat kabar datang, para penambang bergegas pulang,  alat berat disembunyikan ke dalam hutan.

“Alat berat bisa menyelamatkan diri sendiri, jika pasaran panas, alat berat masuk ke hutan digali, lubang besar. Setelah itu masuklah alat berat ke lubang yang bagian atas ditutup terpal. Tak satupun bisa menemukan alat berat itu,” katanya.

Di Sungai Batanghari, penambang tak hanya dari lokal melainkan luar Sumbar bahkan dari Tiongkok. Rata-rata pekerja ilegal Tiongkok didatangkan perusahaan-perusahaan tambang untuk membantu proses produksi mulai meneliti bebatuan (ahli geologi)– mencari tahu kandungan emas–hingga pengawas proyek (mandor).  “Disana juga banyak orang Tiongkok, mereka tak bisa bahasa Indonesia,” ucap Doni.

Saking banyak penambang di Sungai Batanghari, lokasi ini terbilang “angker,” sering makan korban, para penambang mati tertimbun karena lubang-lubang yang digali, adapula penambang mati tersedot mesin kompresor untuk menyelam. Juga operator alat berat mati karena alat terperosok ke lubang atau jurang.

Kala ada kecelakaan, katanya, aktivitas tambang berhenti beberapa saat. Mengeluarkan mayat dan dijemput keluarga. Keluarga, katanya,  tak pernah lapor polisi atau memperpanjang masalah.

“Mereka sadar aktivitas bertentangan dengan hukum, adapula penambang dibiarkan tertimbun begitu saja tanpa dikeluarkan dari lubang.”

Doni bercerita tentang kehidupan dia. Ayah dua anak ini menambang dengan cara tradisional, pakai dulang sejak masih bujangan.

“Dulu waktu bujang diajak teman, ternyata hasil lumayan. Akhirnya sampai sekarang, lumayan buat menuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Untuk sekali menambang, Doni bisa bermalam di lokasi tiga sampai tujuh hari. Jika sehari mendapatkan emas cukup banyak, dia pulang awal. Kalau belum balik modal,  dia akan terus menambang.

Indak bisa dipastian, namonyo sajo rasaki-rasaki harimau, kadang dapek banyak, kadang untuak baliak modal sajo lai payah (Tak bisa dipatikan, namanya saja rezeki harimau, kadang dapat banyak , kadang balik modal saja payah),” katanya.

Sekali periode menambang, Doni biasa mendapat tujuh ameh. Satu ameh (2,5 gram) satuan berat biasa dipakai warga Sumbar.

Emas biasa dia jual di toko-toko sekitar Simpang Jujutan (jalan masuk konsesi AMT) atau di Pasar Padang Aro Solok Selatan,  harga berkisar Rp1 juta-Rp1,2 juta tergantung harga emas pasaran.

Emas berbentuk bulir-bulir seperti pasir. Emas ditaruh dalam botol kaca kecil yang dibawa dari rumah. Saat lagi apes, Doni hanya mendapat emas per bonci.

Satu bonci setara 10 garis timbangan khusus emas,  perbonci dihargai Rp45.000-Rp50.000, tergantung dimana emas didapat. Emas paling mahal di Sungai Batanghari, tempat lain seperti Bangko dan Pamong harga lebih murah. Kadar emas dimiliki masing-masing wilayah juga berbeda.

 

 

 

 

Plang nama PT AMT,. Lokasi ini sekarang menjadi tambang emas. Foto: Vinolia

Plang nama PT AMT,. Lokasi ini sekarang menjadi tambang emas. Foto: Vinolia

 

 

 

 

 

 

Antara batok kelapa dan kepala

Pada salah satu pundakan tanah kuning di antara lubang-lubang menganga, puluhan penambang jongkok sambil memegang batok kelapa. Mereka menunggu baket (tumpukan material yang diambil alat berat lalu dibagikan ke penambang tradisional).

Ini sebagai sumbangsih atau toleransi kelompok penambang alat berat dengan penambang tradisional. Operator alat berat akan memberi sebaket-sebaket kepada para penambang tradisional. Ketika baket-baket ditumpuk, para penambang akan berlarian mengejar tumpukan sembari mengais-ngais dengan batok kelapa dan memasukkan ke dulang.  Setelah itu,  material digoyang-goyang untuk memisahkan antara emas dan pasir.

Kala mengejar tumpukan material ini,  sering menimbulkan kericuhan bahkan berujung maut. Gara-gara , sepele, batok kelapa sebagai penyendok (pengeruk) material terinjak penambang lain, dan pecah.

“Disini batok kepala lebih murah daripada batok kelapa, jika tangan kaki bahkan kepalamu terinjak karena berebut emas, tak jadi masalah besar. Coba batok kelapa terinjak sampai retak atau pecah, hilanglah kepalamu,” ucap Darsal.

Ucapan Darsal diamini Doni. “Caliak panambang tu, barabuik manyanduak kasik, co ayam digiah padi. Jan sampai tapijak tampuruangnyo, bisa-bisa angok malayang. Disiko labiah barago tampuruang pado kapalo.” (Lihat penambang itu berebutan menyendok bahan material, seperti ayam dikasih padi. Jangan sampai terinjak tempurung (batok) kelapa, bisa-bisa nyawa melayang. Disini lebih berharga tempurung daripada batok kelapa).

 

 

 

 

solok-tambang-emas2-jembatan-kayu-menuju-salah-satu-lokasi-tambang-emas-ilegal-foto-vinolia

Jembatan kayu menuju salah satu lokasi tambang emas ilegal. Foto: Vinolia

 

 

 

 

 

***

Marzuki, operator alat berat, hari itu sedang beristirahat siang. Dia bercerita, satu alat berat sang induk semang menyewa per jam Rp250.000. Sehari, alat bekerja 20 jam dalam dua shift. Pertama,  sejak pukul 08.00-18.00, dilanjutkan pukul 18.00-04.00 dini hari. Selain dua operator, satu alat berat juga dibantu seorang kenek.

Selama 20 jam, khusus satu alat berat merek Hitachi memerlukan tujuh jerigen solar kapasitas 35 liter.

“Untuk gaji operator sesuai kesepakatan antara pemilik alat dengan penyewa, terkadang gaji operator ditanggung pemilik alat berat dengan uang sewa disepakati. Pilihan lain sewa alat dan operator berbeda,” katanya.

Honor Marzuki sebagai operator alat berat Rp 20.000 per jam ditambah gaji bulanan Rp2,5 juta selain makan dan kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan peralatan mandi. Alat berat bisa disewa melalui perusahaan ataupun perorangan di Jambi, Padang dan Pakanbaru.

Kebanyakan pemodal lebih suka menyewa ketimbang membeli alat berat untuk menghindari biaya perawatan mesin yang relatif mahal.

“Sebagian besar pemodal alat berat dari luar Sumbar, penduduk lokal paling hanya beberapa orang,” ucap Marzuki.

Dalam satu kelompok pakai alat berat terdiri enam sampai delapan penambang. Semua pekerja memiliki peran berbeda. Jika pekerja delapan, empat sampai enam orang sebagai tukang bok, dia bertugas memasukkan material dalam kayu ke bok. Lalu tukang dompeng dua orang untuk menyiram dengan air, memegang sedotan mesin dan tukang masak satu atau dua orang.

Semua pekerja ini mendapat upah berdasarkan persenan, berkisar 5%-15% dari perolehan emas. Rata-rata seminggu penambang mendapatkan emas antara 4-6 kilogram. Untuk sekali periode menambang, menghabiskan satu sampai tiga bulan, para pekerja bisa membawa upah sekitar Rp40 juta.

Tambang ilegal di Solsel, katanya, pakai alat berat mulai marak sejak 2011. Satu-persatu alat berat berdatangan dari berbagai penjuru. Para pemodal tak hanya swasta, ada juga oknum pejabat pemerintah daerah, anggota dewan, oknum kepolisian hingga pengacara.

“Mereka sebagai pemodal menerima hasil bersih setiap satu kali periode. Hasil bersih setelah dikeluarkan upah bekerja Rp100-300 juta tergantung emas,” katanya.

Marzuki tak menampik tambang ilegal di Solsel tak lepas dari tangan besi pembeking.

“Ini sudah bukan rahasia umum lagi, semua orang tau. Mana bisa aman kalau tak nyetor.

Tak hanya pembeking kuat—yang disebut-sebut Marzuki melebihi level Polda– banyak juga oknum polisi datang ke lokasi minta jatah. Ada juga memasukkan proposal. Mereka dilayani dengan baik.

“Oknum polisi datang sekadar minta uang rokok juga banyak, alasan mereka bermacam-macam. Untuk biaya pertemuan di Padang, peringatan hari besar keagamaan, peringatan Hari Bhayangkara, atau para polisi Sentra Pelayanan Kepolisian minta jatah rutin ketika sedang ronda.” (Bersambung)

  • Tulisan ini hasil liputan Vinolia dari program fellowship JARING .

 

 

 

Area tempat pengolahan kayu (sawmill) PT. AMT berubah menjadi lokasi tambang emas sejak berhentinya aktivitas kayu 2012. Foto Vinolia (1).jpg

Area pengolahan kayu (sawmill) PT. AMT berubah menjadi lokasi tambang emas sejak operasi aktivitas kayu 2012. Foto: Vinolia

 Hutan di Batang Hulu, Batang Sangir, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, rusak dampak aktivitas tambang emas ilegal. Foto: Vinolia

Hutan di Batang Hulu, Batang Sangir, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, rusak dampak aktivitas tambang emas ilegal. Foto: Vinolia

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerita dari Desa Para Perempuan Pendulang Emas (Bagian 2)

Para perempuan ini tengah mendulang emas. Bukan pekerjaan mudah, mereka harus berjam-jam di air hanya demi mendapatkan butiran-butiran kecil emas. Itupun, kalau berhasil didapatkan...Foto: Elviza Diana

Para perempuan ini tengah mendulang emas. Bukan pekerjaan mudah, mereka harus berjam-jam di air hanya demi mendapatkan butiran-butiran kecil emas. Itupun, kalau berhasil didapatkan…Foto: Elviza Diana

 

 

 

Tampak perempuan paruh baya, setengah membungkuk sambil mengayun-ayunkan bulatan dari kayu di tengah sungai berwarna coklat keruh. Sesekali dia berhenti, seakan memilih sesuatu di dalam bulatan itu. Perempuan ini ternyata tengah mendulang emas.

Menambang emas dengan mendulang ini biasa ditemukan di hilir Kecamatan Tabir, Merangin, Jambi.

Di Merangin, pertambangan emas rakyat dengan berbagai cara. Di hulu, seperti Kecamatan Pangkalan Jambu, penambangan emas dengan mengeruk sawah-sawah. Di pinggir Sungai Batang Merangin, penambangan emas melalui lubang jarum.

Sebagian di tepi Sungai Tabir, Tebo,  hingga Tembesi, ada pakai dompeng (istilah ini dari mesin dongpeng, diesel penyedot material dari sungai).

 

Baca juga: Petaka di Lubang Jarum Tambang Emas Merangin (Bagian 1)

 

Di Tabir, awalnya mendulang hanya pekerjaan para perempuan kala kemarau panjang. Saat sawah dan ladang tak menghasilkan, mendulang menjadi pilihan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Darnis, warga Desa Rantau Panjang, mengatakan, para perempuan mendulang kala sore saat selesai dari ladang.

Mereka setiap hari bisa mendulang, karena hanya bisa saat air Sungai Tabir surut. Para perempuan ini hanya dengan mengandalkan alat dulang terbuat dari kayu.

Masing-masing rumah memiliki alat ini. Mendulang dimulai mengambil material berupa batu dan pasir dari dasar sungai, alat dulang mereka ayun seperti gerakan tarian.

Jika beruntung, katanya, serpihan emas akan menempel di ujung-ujung alat dulang ini.

“Tak banyak serpihan emas bisa didapat. Dalam empat hari, kalau bernasib baik terkumpul serpihan sebesar biji cabai. Itu biasa dihargai Rp140.000.”

 

 

Para perempuan berkumpuk di kumpul di pondok setelah seharian di ladang. Foto: Elviza Diana

Para perempuan berkumpuk di kumpul di pondok setelah seharian di ladang. Foto: Elviza Diana

 

 

Iskandar, Tokoh Desa Rantau Panjang mengatakan, dulu menambang diatur adat. Mendulang, bahkan dilarang di beberapa titik karena akan menimbulkan bencana.

“Mendulang tak boleh di sembarangan, seperti di aliran Sungai Batang Bedah, Muaro Semayo, Muaro Danau. Kalau nekat mendulng di sana kena bencana,” katanya.

Masyarakat Desa Rantau Panjang, percaya pantangan mendulang itu menimbulkan kutukan, berupa kebakaran. Masyarakat dulu penganut animisme ini yakin leluhur akan menegur mereka jika pantangan dilanggar.

Mendulang, juga ada aturan berupa pemberian upeti pada raja. Hasil mendulang akan diserahkan pada raja dengan aturan adat. “Semua itu di tambo adat. Terkait upeti mendulang ini. Nanti upeti untuk membantu kaum miskin”.

Kini, mendulang tak lagi hanya oleh perempuan juga laki-laki. Permasalahan ekonomi jadi alasan. “Ada masalah dengan mata pencaharian. Mayoritas penduduk kami motong (menyadap karet). Harga karet rendah, mereka lari ke dulang. Kalau dulu musim paceklik, sekarang paceklik sepanjang tahun, bukan kemarau saja.”

Mendulang, katanya, bukan pekerjaan gampang. Berendam di air selama berjam-jam, kerap menimbulkan keluhan warga yang menderita gangguan sendi. “Kami di sini banyak keno rematik. Duitnyo dak seberapo, penyakitlah keno pulo. Tapi gimano lagi,” ucap Iskandar.

Beda mendulang dengan dompeng. Iskandar mengatakan, dompeng menyebabkan air Sungai Batang Tabir keruh.

Cubolah tengok, karena dompeng ini air sungai keruh. Tak layak konsumsi. Kalau kemarau banyak keno gatal-gatal.”

Rahman Kanyak, warga Desa Rantau Panjang mengatakan, dompeng dilakukan masyarakat luar, biasa ada pemodal dan dibekingi oknum aparat.

“Kita tak bisa menutup mata dompeng ini kebanyakan bukan masyarakat lokal.”

Iskandar berharap, pemerintah mencarikan solusi untuk persoalan itu. Jika tak bisa teratasi, tentu saja konflik-konflik baru bermunculan.

”Ini harus melalui pendekatan adat. Pertambangan emas ini seperti diatur dalam adat dengan dulang. Kalau sudah pakai-pakai alat berat tentu berdampak bagi lingkungan. Pemerintah juga harus memikirkan sumber alternatif perekonomian lain.”

 

 

Polsek Tabir, yang dibakar massa beberapa waktu lalu, belum juga renovasi. Kini, aktivitas kantor Polsek di rumah dinas. Foto: Elviza Diana

Polsek Tabir, yang dibakar massa beberapa waktu lalu, belum juga renovasi. Kini, aktivitas kantor Polsek di rumah dinas. Foto: Elviza Diana

 

 

 

 

 

***

Akhir Agustus 2016, Kantor Kepolisian Sektor Tabir dibakar warga Desa Rantau Panjang.  Ia buntut dari penangkapan warga yang penambang.

Pembakaran ini berawal dari seorang warga ditangkap, saat menjual emas hasil mendulang seberat dua gram.

Iskandar, pewaris sekaligus pemilik rumah tuo menyebutkan, sangat tak adil, mendulang sudah turun menurun dilakukan masyarakat daerah ini.

“Untuk dapat emas dua gram kami harus berendam empat hari di sungai. Dua gram hanya Rp140.000. Kalau mau tangkap, tangkap pakai alat. Jangan rakyat kecil seperti kami.”

Desa ini,  wilayah yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat, ditandai dengan rumah tuo sebagai wisata budaya.

Menurut Datuk Abdullah Sani, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Panjang,  warga Rantau Panjang, itu masyarakat berbudaya. Penyelesaian masalah melalui jalan radikal bukan pilihan.

“Selama ini, hubungan kami dengan pemerintah sangat baik, dan kepolisian pun demikian. Selama berpuluh tahun hubungan baik ternodai dengan kasus pembakaran ini,” katanya.

Dulu, kepolisian tak perlu menangkap pelaku kejahatan. Pelaku, katanya, datang sendiri menyerahkan diri.

Abdullah menyayangkan, kericuhan itu. “Padahal, adat masih berlaku. Kusut diusai, silang nan bepatut. Sesuatu permasalahan diselesaikan secara adat.”

 

 

Perempuan pendulang emas. Jika beruntung, berjam-jam di sungai, perempuan ini akan memperoleh emas, jika tidak, akan pulang hampa. Foto: Elviza Diana

Perempuan pendulang emas. Jika beruntung, berjam-jam di sungai, perempuan ini akan memperoleh emas, jika tidak, akan pulang hampa. Foto: Elviza Diana

 

 

Peristiwa pembakaran Polsek itu, juga menumbalkan beberapa warga Desa Rantau Panjang hingga kini masih proses hukum.

Abdullah mengatakan, aksi polisi telah melukai adat-istiadat mereka. “Di adat kami, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalau memang kami bersalah, harus tangkap semua kami di sini. Jangan ada jadi tumbal,” katanya.

Menurut Iskandar, dalam ada istiadat masyarakat adat menamakan 60 Segalo Batin, perundingan dan musyawarah menjadi penyelesaian dalam mengatasi permasalahan. “ Di sini semua diatur, perundingan pun kami harus diawali menggelar Tarian Semayo.”

Kini, empat orang proses hukum, dari 14 tersangka diduga memprovokasi aksi itu. Lima tersangka ditahan Polda Jambi.

Darnis, ibu pelaku pembakaran Polsek Tabir, tak dapat menahan emosi saat menceritakan anak bungsu laki-lakinya hilang entah kemana pasca pembakaran polsek. Anaknya ketakutan karena temannya dilaporkan sebagai provokator.

“Anak saya pergi sejak peristiwa itu, dia takut karena ada beberapa teman ditahan. Sampai sekarang kami tak tahu dia dimana,” katanya.

Menurut Abdullah, proses penangkapan orang terduga provokator, tak dapat menyelesaikan masalah. Karena pembakaran polsek bentuk kemarahan warga atas arogansi oknum aparat menangkap rakyat kecil. “Ini aksi spontan, bukan direncanakan. Mana ada bisa jadi provokator. Tangkap semua kami satu dusun.”

Pembakaran ini berimbas pada pencopotan AKP Rizal Arianto dari jabatan Kpolsek Tabir.

AKP Adri Karwono, Polsek Tabir yang baru menyebutkan tidak tahu soal persoalan pembakaran. “Saya tak bisa berkomentar banyak, bisa langsung ditanyakan ke polres dan polda.”

Adri menyebutkan, pasca pembakaran mencoba merangkul kembali masyarakat dengan mendekati tokoh-tokoh masyarakat. “Tak etis kalau saya sebutkan bagaimana pendekatan kami. Bisa tanya masyarakat langsung,” katanya.

Berbeda dengan pernyataan itu, kata Iskandar, pasca pembakaran terjadi pemerintah belum ada diundang dan berdiskusi secara adat.

“Seharusnya ada yang datang mengajak kami berdiskusi. Persoalan ini tak harus masuk ranah hukum. Sampai kini tak ada, mungkin ada yang diundang tapi bukan tokoh-tokoh adat di Desa Rantau Panjang ini.” Bersambung

 

 

 

Kawasan menuju rumah tuo di Desa Rantau Panjang, Merangin. Ada ratusan rumah masih mempertahankan ciri khas Merangin. Ia menjadi wisata budaya. Foto: Elviza Diana

Kawasan menuju rumah tuo di Desa Rantau Panjang, Merangin. Ada ratusan rumah masih mempertahankan ciri khas Merangin. Ia menjadi wisata budaya. Foto: Elviza Diana

Anak Sungai Batang Tabir, karena aktivitas dompeng di hulu. Foto: Elviza Diana

Anak Sungai Batang Tabir, karena aktivitas dompeng di hulu. Foto: Elviza Diana

Asa Sumba, Mandiri Energi dari Sumber-sumber Terbarukan

Duapuluh kincir angin di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT, menghasilkan daya listrik 10 KW dan menjangkau 22 rumah. Foto: Eko Rusdianto

Duapuluh kincir angin di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT, menghasilkan daya listrik 10 KW dan menjangkau 22 rumah. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Rambu Kariri Aji, menggosok panci besar di halaman belakang rumah. Sesekali dia menyiram pelan wadah itu. Air mengucur dari keran di samping kanan, menghasilkan riakan dalam baskom. Dia menunjukkan pada saya sambal memamerkan senyum.

Tujuhbelas tahun lalu, Kariri dan warga Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, tak menikmati air dengan membuka keran tetapi dituang dari ember atau wadah jerigen.

Untuk mendapatkannya pun harus berjalan kaki beberapa jam, lalu diangkut ke rumah. “Sekarang kami tak perlu keringat lagi untuk dapat air,” katanya. “Setiap saat bisa cuci piring atau mandi.”

Tak jauh dari tempat Kariri menyelesaikan cucian piring, seorang anak gadis merebus air di kompor. Warna api biru dan semburan api tak berbunyi layaknya pakai tabung gas. “Ini kompor biogas dari kotoran babi,” katanya.

Saya mencermati. Di dekat kompor menempel selang kecil di dinding seperti termometer raksasa. Untuk melihat persediaan gas kotoran hewan yang diendapkan di sebuah penampungan. Ada pula pipa dengan keran plastik, berfungsi menutup dan membuka saluran gas.

Di desa ini, saya melihat 20 kincir angin di sebuah bukit, berputar menghadap sesuai arah angin. Kincir-kincir ini menghasilkan daya listrik hingga 10 KW yang mengalirkan energi ke 22 rumah berjauhan dan tak terjangkau jaringan PLN.

Di badan sungai desa ini terpasang pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) menghasilkan daya hingga 30 KW, berhasil menerangi 334 rumah warga selama 24 jam penuh, sejak 2011.

Inilah desa mandiri yang memanfaatkan energi ramah lingkungan. Bagaimana kisahnya?

 

 

Bendungan penyuplai air menuju pipa untuk dialirkan ke turbin PLTMH Mbakuhau. Energi listrik yang dihasilkan pembangkit ini mencapai 30 KW dan dimanfaatkan oleh 334 rumah. Foto: Eko Rusdianto

Bendungan penyuplai air menuju pipa untuk dialirkan ke turbin PLTMH Mbakuhau. Energi listrik yang dihasilkan pembangkit ini mencapai 30 KW dan dimanfaatkan oleh 334 rumah. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

 

***

Pada 1999, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, menyambangi desa ini. Beberapa orang mulai berdiskusi dan saling membagi pengalaman. Awalnya respon warga tak begitu baik. Mendengar sepintas, lalu berlalu.

Umbu Hinggu Paujanji, saat ini anggota DPRD Sumba Timur dan Ketua Koperasi Jasa Peduli Kasih, melihat idedari LSM cukup baik. Pelan-pelan beberapa warga mau ikut.

Tahun 1999, katanya, warga bersama Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan membangun listrik tenaga surya.

Listrik dari tenaga surya ini untuk menarik air dari sungai dan ditampung ke bak besar. Dari bak ini, pipa ditarik ke rumah-rumah warga. “Saya lupa persisnya kapan air mengalir ke rumah warga. Waktu itu, semua warga merasa senang. Bagaimana membahasakan, itu sangat susah. Pokoknya kami senang sekali,” kata Umbu Hinggu.

Rumah Umbu Hinggu berada di jalan utama Desa Kamanggih. Sebuah rumah sederhana. Di halaman belakang  terdapat bangunan kayu terbuka, untuk berdiskusi atau makan bersama.

Dari rumah ini, letak sungai sekitar dua kilometer, untuk menjangkau harus menuruni lereng curam. “Jadi dulu, kalau mau mandi, jalan kaki ke sungai. Sudah mandi bersih, jalan pulang keringat lagi,” katanya.

Ketika listrik tenaga surya ini beroperasi, warga membentuk Koperasi Jasa Peduli Kasih. Dari koperasi inilah, sistem penyaluran air dikelola. Antara tahun 1999-2005, koperasi yang masih mengandalkan listrik tenaga surya untuk penyaluran, membebankan iuran pada setiap warga pelanggan Rp15.000 per bulan.

Pada 2005, pompa air yang menggunakan tenaga surya diganti menjadi pompa listrik dari PLN. “Tahun itu jaringan listrik dari PLN di beberapa titik tertentu sudah sampai desa, termasuk lokasi penampungan air,” kata Umbu Hinggu.

Selanjutnya pada 2011, pompa air tenaga listrik dari PLN diganti lagi menjadi listrik tenaga air–PLTMH. Pada 2013, koperasi mengubah regulasi pemanfaatan jaringan pelanggan dengan memasang meteran air. Hingga kini, pelanggan sudah 150 rumah.

Iuran air ini, dikelola koperasi, diperuntukkan kembali memasang jaringan pipa air bagi warga yang membutuhkan.

 

 

Rambu Kariri Aji, memperlihatkan bagaimana air mengucur keluar dari keran. Jaringan pipa air telah dinikmati 150 rumah di Desa Kamanggih. Foto: Eko Rusdianto

Rambu Kariri Aji, memperlihatkan bagaimana air mengucur keluar dari keran. Jaringan pipa air telah dinikmati 150 rumah di Desa Kamanggih. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

 

Listrik warga   

Meskipun beragam sumber energi ada, belum selesai dari masalah. Beberapa warga telah menikmati ketersediaan air melalui keran, belum merasakan penerangan listrik.

Cahaya redup dari lentera menggunakan minyak tanah dan penerangan dari biji jarak, hanya bertahan beberapa jam. Beberapa warga, mengisahkan kampung akan begitu gelap saat masuk pukul 19.00. Warga memilih tidur dan keesokan pagi bangun dan berangkat ke kebun.

“Jadi makan makan malam itu, sebisanya paling lambat jam enam (18.00) sebelum matahari hilang. Jadi masih sedikit terang. Setelah itu cerita sebentar. Kemudian tidur,” kata Umbu Yanus Pulu Ratu.

“Untuk anak sekolah, belajar siang hari. Malam itu waktunya tidur.”

Akhirnya, pada Januari 2011, melalui bantuan lembaga Hivos dan IBEKA sebagai pelaksana kegiatan bergandengan dengan JICA (lembaga pendanaan dari Jepang), mencanangkan pembangunan PLTMH di Kamanggih.

Warga yang telah belajar dari usaha menciptakan air bersih, bekerja bersama.

Saya berkunjung ke desa ini, Selasa, (25/10/16), wilayah seperti landscape Sumba Timur pada umumnya, jalan menuju Desa Kamanggih memperlihatkan deretan bukit sabana yang luas. Pohon besar terlihat sangat jarang.

Tanah kering dan udara panas. Saya dan rekan dalam perjalanan sempat bercanda,” apa benar di tanah ini ada air?”

Umbu Hinggu membuyarkan candaan itu. Menumpang kendaraan offroad, kami menerobos jalan berangkal batu. Menurun melalui pinggiran tebing. “Itu hutan La Bundung. Sudah menjadi hutan lindung,” katanya.

Hutan itu oase menyejukkan mata di tengah kegersangan. Tumbuhan terlihat rapat dan lebat menyelimuti bukit. Di bawah, kaki sungai mengalir.

Namanya Mbakuhau. Di badan sungai inilah sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) beroperasi.

Ketika menapakkan kaki di bendungan PLTMH Mbakhau, air mengalir melalui pintu, serupa menari dalam kolam sebelum masuk ke pipa yang mengantarkan ke rumah turbin (power house).

Di ujung pipa pengantar (penstock), saya melihat rumah turbin beratap seng. Air jatuh dari ketinggian 37 meter itu menciptakan daya kuat.

Bukan hal sepele membuat air itu jatuh dengan sempurna ke rumah turbin. Warga desa akhirnya merekayasa aliran alami air, dari semula mengalir melalui pinggiran tebing hutan La Bundung, dipotong dengan cara membelah bukit.

“Dari analisis teman-teman yang membantu pembuatan PLTMH, jika mengikuti liukan sungai secara alami kemungkinan hanya akan menghasilkan sekitar 10 KW daya listrik,” kata Umbu Windi Ndapangadung, Kepala Desa Kamanggih.

“Jadi kami belah ini gunung. Semua warga datang bergotong royong. Membawa cangkul, linggis, sekop. Kami mengerjakan sampai dua minggu. Tanpa harus digaji. Masing-masing membawa makanan,” katanya.

 

 

 

Seorang anak sekolah dasar di desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT, menikmati es pada jam istirahat. Pada 2011, berkat PLTMH masyarakat telah dapat memiliki lemari pendingin. Foto: Eko Rusdianto

Seorang anak sekolah dasar di desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT, menikmati es pada jam istirahat. Pada 2011, berkat PLTMH masyarakat telah dapat memiliki lemari pendingin. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

Sebelum PLTMH beroperasi, menjangkau Sungai Mbakuhau, tak ada jalan kendaraan, hanya setapak.

Umbu Hinggu, memperlihatkan tempat terakhir akses kendaraan ketika menuju PLTMH Mbakuhau itu. Jaraknya sekitar ribuan meter. Semen, balok kayu, besi, atap seng, mesin turbin, digotong masyarakat. Sembari membuka akses jalan.

Setahun kemudian, konstruksi PLTMH selesai. Jaringan listrik ke rumah warga sudah terpasang. Beberapa lampu jalan sudah berdiri.

Dasilnya? Pada pertengahan Oktober 2011, tenaga pendamping dan warga bersepakat mengoperasikan PLTMH. “Itu sekitar jam sembilan atau delapan (pukul 09.00). Teman-teman berjalan ke setiap rumah untuk memberikan informasi,” kata Umbu Hinggu.

Setiap warga duduk di rumah menunggu dengan penuh haru. Sekitar pukul 10.00,  listrik mengalir melalui jaringan. Seperti sebuah keniscayaan, bola lampu warga memancarkan cahaya. Warga saling berangkulan. Haru.

Hingga menjelang malam. Mata lampu di pinggir jalan berkilau. Jalan desa menjadi terang. Dalam kisah beberapa penduduk, orang-orang tidur hingga larut malam. Mereka saling berkunjung. “Saya kira waktu itu saya sendiri tidur jam dua (pukul 02.00 dinihari). Tidur menjadi ringan dan penuh bahagia,” kata Umbu Hinggu.

Di rumah turbin, di bawah lereng bukit itu, Theopilus Tamu Ama (24), ikut berlari melihat kampong yang benderang. Dia warga Desa Kamanggih sebagai operator PLTMH. “Saya senang sekali. Senang sekali waktu itu,” katanya.

Theopilus Tamu, memperlihatkan pada saya bagaimana sistem pengoperasian PLTMH itu. Dia menunjukkan kotak berdiri seperti lemari, dengan katup tombol.

Ada empat digit angka berwarna merah tertera pada panel itu. Di dekat rumah turbin, ada sebuah pondok sederhana. Di dalamnya ada televisi tabung dan kasur. “Ini tempat istirahat. Rumah turbin itu kantornya,” katanya.

Pada 2013, Koperasi Jasa Peduli Kasih sebagai badan usaha, perjanjian kerjasama dengan PLN. Jaringan listrik PLN di interkoneksikan dengan jaringan PLTMH. “Pada musim kemarau debit air kurang, listrik tidak begitu masksimal. Jadi di switch (diganti) ke jaringan PLN.”

Pada malam hari, katanya, warga menggunakan jaringan PLTMH, siang hari pakai jaringan PLN..

Interkoneksi ini menjadikan Theoplius Tamu tenaga honorer di PLN. Penghasilan setiap bulan Rp2,2 juta, sebelumnya hanya Rp600.000 per bulan.

Jaringan listrik PLTMH menjadi tanggung jawab PLN dengan aset tetap milik warga yang diwakili Koperasi Jasa Peduli Kasih.

Sebelumnya, warga yang menjadi pelanggan PLTMH Mbakuhau dibebankan iuran Rp20.000 per bulan. Ketika interkoneksi dengan PLN, warga mendapatkan meteran gratis untuk pra bayar 200 dan selebihnya disediakan oleh koperasi dengan pemasangan gratis.

Akhirnya, listrik bagi setiap pelanggan tak lagi membayar dengan besaran merata. Seorang warga Desa Kamanggih, hanya membeli pulsa listrik Rp20.000, bisa merasakan listrik hingga tiga bulan.

“Di rumah saya ada kulkas dan beberapa peralatan elektronik. Saya pakai pulsa listrik hingga Rp250.000. Saya kira itu wajar,” kata Windi.

Desa Kamanggih memilki penduduk sekitar 1.800 jiwa. Di dalamnya ada tujuh kampung, terletak berjauhan. Sekitar 334 rumah terjangkau aliran listrik, diperkirakan belum mencapai setengah jumlah rumah di seluruh wilayah itu.

 

 

Sisa pembuangan air dari dalam rumah turbin, yang terbuang kembali ke sungai Mbakuhau, desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT. Foto: Eko Rusdianto

Sisa pembuangan air dari dalam rumah turbin, yang terbuang kembali ke Sungai Mbakuhau, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Di salah satu kampung, terletak di wilayah terpencil ada 25 rumah dapat bantuan solar cell, yang di-cas pada siang hari dan digunakan malam hari hanya untuk beberapa mata lampu.

Dusun Kalihi,  misal, berdiri pembangkit listrik tenaga angin berdaya 11 KW, menjangkau 22 rumah.

Keterbatasan daya membuat pemakaian listrik inihanya malam hari. Siang hari, listrik tenaga angin untuk menyimpan energi.

“Siang hari penduduk, ke kebun. Hampir tak ada orang di rumah. Siang juga terang. Jadi cukup malam saja,” kata Umbu Yanus Pulu Ratu, sekaligus operator.

Di Kalihi, jarak antar rumah warga cukup berjauhan. Dari mulai 500 meter-10 kilometer. “Kami sangat senang dengan listrik, kami bisa nonton televisi. Anak kami bisa belajar malam, dan beberapa kegiatan kerajinan bisa dilakukan malam hari,” katanya.

 

 

 

Koperasi

Sekitar pukul 12.00, di Desa Kamanggih bertepatan jam pelajaran anak SD, saya menemui beberapa murid berlarian cekikikan. Seorang anak laki-laki, baru saja keluar dari warung di samping sekolah.

Di tangan memegang es lilin, yang telah dipotong untuk berbagi dengan seorang lain. Anak itu, duduk di pagar sekolah sembari memakan es  yang digenggam.

“Enak? Bisa bagi esnya,” kata saya menggoda.  Dia tersenyum lalu berjalan meninggalkan saya.

Es lilin hal biasa bagi anak yang wilayah telah terjangkau listrik. Di Kamanggih, praktis menikmati es baru bisa mudah 2011, ketika PLTMH berfungsi baik. Beberapa kios warga terbuka dan mulai menajajakan minuman dingin.

Seorang pengusaha mebel dan furnitur, Matius Umbu Rongga benar-benar menikmati kehadiran listrik.

Dulu,  dia membuat peralatan mebel seperlunya. Kini, hampir sebagian besar orang menikmati listrik, kebutuhan naik, dan pesanan mebel selalu ada. Dalam perhitungan dia, usaha mebel dalam sebulan menghasilkan Rp3 juta pendapatan bersih.

Usaha lain warga adalah membuka perbengkelan. “Kalau ban motor bocor, atau harus service ringan, sekarang warga tak perlu ke Waingapu. Di desa juga ada,” kata Rongga.

Sementara Koperasi Jasa Peduli Kasih, yang menaungi pengorganisasian kegiatan desa melalui kegiatan energi terbarukan, makin baik. Interkoneksi PLTMH dengan PLN menjadikan suplai listrik sebagai nilai tambah.

Setiap musim hujan dan debit air banyak,  koperasi dapat memperoleh keuntungan hingga Rp5 juta per bulan. Kala musim kemarau Rp3 juta.

Dalam hitungan koperasi, sejak 2013, pemasukan dari sistem interkoneksi jaringan, sekitar Rp100 juta. Kini, koperasi mengelola pemanfataan listrik, air, biogas, hingga simpan pinjam. Nilai aset, baik bergerak dan tidak mencapai Rp8 miliar.

  

 

Theopilus Tamu Uma dan rekannya berdiri diantara tebing yang dipotong warga desa untuk mengalirkan air menuju turbin. Foto: Eko Rusdianto

Theopilus Tamu Uma (baju kuning) dan rekannya berdiri diantara tebing yang dipotong warga desa untuk mengalirkan air menuju turbin. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

Investasi besar

Menciptakan energi yang ramah lingkungan investasi lumayan mahal. Membangun PLTMH Mbakuhau di Desa Kamanggih kapasitas 30 KW, mencapai Rp2,3 miliar. Sumba, menargetkan pada 2020 keseluruhan pulau bis menggunakan energi terbarukan.

Sumba menjadi pulau percontohan untuk energi terbarukan. Maka pemerintah meluncurkan program Sumba Iconic Island. Pemerintah, swasta, dan masyarakat bersama mewujudkan.

Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PT PLN Area Sumba, Risan Dananjaya mengatakan, saat ini kebutuhan listrik di Sumba mencapai 13 MW. Untuk Sumba Timur 6,2 MW. PLN hanya mampu 6,2 MW.

Pelanggan jaringan PLN di Sumba yakni 52.000 keluarga. Menurut Risan, masih jauh dari target. Ada puluhan wilayah masih sulit terjangkau jaringan.

“Jadi diharapkan banyak inisiatif muncul dari masyarakat,” katanya.

Di Sumba, investasi energi terbarukan, tersebar di beberapa titik. Ada pembangkit listrik tenaga biomassa satu MW. Ada PLTMH sementara dalam tahap pembangunan sampai listrik tenaga angin.

Pada informasi liflet Sumba Iconic Island, dijelaskan pembangkir listrik tenaga hidro target 12 unit, dengan potensi 7,1 MW. Untuk pembangkit istrik tenaga bayu (angin) target 100 unit, dengan potensi 10 MW.

Untuk pembangkit istrik tenaga surya terpusat 39 unit. Pembangkit istrik tenaga biogas target 557 unit dengan potensi 8.962.870 m2. Untuk listrik tenaga biomassa satu unit, potensi satu MW.

PLN Sumba juga mencanangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Di Sumba Barat Daya berkapasitas 30 MW dan Sumba Timur kapasitas 10 MW. Risan mengatakan, listrik tenaga gas ini ditargetkan selesai 2018. “Ini dibangun PLN sendiri. Nanti langsung terkoneksi dengan jaringan,” katanya.

Namun demikian, beberapa pandangan mengatakan jika penggunaan gas bukanlah alternatif energi terbarukan. “Itu juga benar. Setidaknya masih sedikit ramah dibandingkan diesel,” ucap Risan.

Mengenai target Sumba menggunakan energi terbarukan pada 2020, bagi PLN sebagai sebuah upaya dan target berani. Data PLN, hingga kini, sedikitnya masih 3% jaringan energi terbarukan di Sumba, selebihnya diesel.

“Saya kira harus positif berpikir, 3% mungkin dari pelanggan PLN, hasil yang didapat kecil. Data kami, hingga 2015, sudah 43% energi terbarukan,” kata Wilhelmus Poek, Field Project Manager Sumba Iconic Island.

Sumba, menjadi pilihan projek percontohan energi terbarukan di Indonesia, melalui kajian panjang. Di Sumba, potensi besar, angin, matahari dan air.

Bagi Wilhelmus Poek, 2020 adalah target energi terbarukan mencapai 95%, 5% pembangkit listrik konvensional seperti diesel. “Target jauhnya, pada 2025, Sumba menggunakan energi terbarukan 100%. Kami yakin akan tercapai,” katanya.

Keyakinan Wilhelmus, berdasarkan kemauan semua pihak duduk bersama. “Dalam waktu dekat, kita akan mengadakan pertemuan mengundang beberapa investor. Melihat dan membagikan mereka data, jika Sumba sangat potensial.”

Di Sumba, katanya, beberapa investor mulai melirik telah bahkan sudah memiliki lahan. “Ini soal waktu.”

 

 

Theopilus Tamu Uma, Operator PLTMH Mbakuhau, memperlihatkan cara pengecekan daya listrik di panel turbin, desa Kamanggih, Kecamatan Kahaunga Eti, Sumba Timur, NTT. Foto: Eko Rusdianto

Theopilus Tamu Uma, Operator PLTMH Mbakuhau, memperlihatkan cara pengecekan daya listrik di panel turbin, desa Kamanggih, Kecamatan Kahaunga Eti, Sumba Timur, NTT. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Panjang Capai 4 Meter, Akhirnya Pemilik Serahkan Buaya Muara ke BKSDA

Buaya muara milik Firman, kala dievakuasi dari kolam. Satwa sepanjang empat meter ini berupaya melawan. Foto: Ayat S Karokaro

Buaya muara milik Firman, kala dievakuasi dari kolam. Satwa sepanjang empat meter ini berupaya melawan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Awalnya Firman, enggan menyerahkan buaya muara, yang sudah dipelihara sekitar 13 tahunan itu ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BKSDA-Sumut). Apa daya, buaya makin besar, panjang sudah mencapai empat meter. Akhirnya, warga Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Binjai ini menyerahkan sukarela buaya peliharaannya itu. Senin (17/10/16), BKSDA datang mengevakuasi satwa ini dari kolam berpagar di belakang rumah Firman.

Herbert Aritonang, Kepala Seksi BKSDA Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, mengatakan, Firman persuasif dan memperbolehkan binatang peliharaan disita.

Sebelum evakuasi, pemilik diperiksa, ternyata Firman tak tahu kalau buaya muara satwa dilindungi UU. Herbert dan tim memberitahukan Firman kalau buaya muara masuk satwa lindung dan bagi pemelihara, pemburu atau penjual bisa kena hukuman.

 

 

Proses evakuasi buaya muara dari rumah warga di Binjai. Foto: Ayat S Karokaro

Proses evakuasi buaya muara dari rumah warga di Binjai. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Karena penyerahan sukarela, kata Herbert, BKSDA hanya memeriksa dan memintai keterangan baru evakuasi.

“Karena pemilik tak tahu kalau satwa dilindungi, kita hanya memintai keterangan. Warga sekitar juga kita beritahu kalau satwa ini tak boleh dipelihara,” katanya.

Kala proses evakuasi, BKSDA sedikit mengalami kesulitan, karena berat badan dan ukuran buaya sudah empat meter. BKSDA memanggil pawang buaya. Dengan pakai tali, mulut buaya diikat, lalu menarik ke daratan untuk masuk mobil BKSDA.

Dari pantau proses evakuasi, buaya muara tampak melakukan perlawanan saat akan ditarik ke darat. Empat orang belum mampu membawa naik dari kolam. Meskipun, setelah cukup lama, buaya berhasil ditarik, kedua kaki pun diikat. Mulut buaya juga diikat dan ditutup karung goni.  Setelah itu, baru naik ke mobil dan dibawa ke pusat penangkaran buaya di Asam Kumbang, Medan.

 

 

Buaya muara di dalam kolam. Awalnya, hanya sepanjang satu meter. Dengan bertambah usia, kini sudah empat meter. Pemilik pun kewalahan dan akhirnya menyerahkan ke BKSDA. Foto: Ayat S Karokaro

Buaya muara di dalam kolam. Awalnya, hanya sepanjang satu meter. Dengan bertambah usia, kini sudah empat meter. Pemilik pun kewalahan dan akhirnya menyerahkan ke BKSDA. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Menurut Herbert, di Asam Kumbang, buaya muara ini akan menjalani karantina dan rehabilitasi.  Fokus utama, mengembalikan sifat liar sambil menilai apakah layak rilis ke alam atau tidak. Mengingat sudah 13 tahunan dalam ‘kadang’ maka sulit buaya bisa rilis dalam waktu dekat.

Mengapa di Asam Kumbang? Menurut Herbert, area ini, pengelola sudah berpengalaman dalam merawat berbagai jenis buaya. Terpenting, pemberian makanan layak.  “Itu sangat perlu dijaga agar satwa ini tak mati dan kekurangan gizi.”

Sebelum masuk kandang karantina, tampak tim medis dan petugas BKSDA memeriksa kesehatan si buaya. Pengukuran panjang dan berat badan dilakukan. “Kita akan pantau kesehatannya.”

 

 

Buaya muara dengan panjang epat meter. Foto: Ayat S Karokaro

Buaya muara dengan panjang epat meter. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Firman menceritakan, sudah memelihara satwa dilindungi ini sejak 2003. Buaya ini dari seorang sahabat di Rantau Parapat. Awalnya, buaya sepasang, sang betina mati karena tak cocok hidup di di kolam.

Awal memelihara, buaya hanya satu meter. Dengan pertambahan usia, buaya makin berat dan panjang. Firman bilang, dulu buaya makanan bangkai seekor ayam atau bebek setiap hari. Sekarang, dia harus memberi dua hingga tiga ekor ayam dan bebek. Karena sudah membutuhkan biaya cukup banyak, Firman menyerah. Dia pernah berniat menjual, tetapi tak ada yang mau.

Setiap hari,  banyak warga datang melihat buaya dalam kolam kecil milik Firman ini. Dia sempat khawatir jika anak-anak datang terjatuh ke kolam berisi buaya ini.

Diapun membuat pagar besi mengelilingi kolam. Sebagai peringatan, dia membuat tulisan agar berhati-hati agar tak jatuh ke kolam berisi buaya muara.

“Aku sempat takut kalau anak-anak datang melihat buaya ini. Panjang terus bertambah, jadi aku tanya kawan-kawan, disarankan serahkan ke BKSDA. Jadi kulakukan. Gak tahu rupanya buaya ini dilindungi, ” ucap Firman.

Bik Iyah, tetangga Firman, bilang, pemilik mengutip biaya bagi yang mau melihat. Pengunjung juga diminta membawa daging makanan buaya.

 

 

Buaya muara peliharaan warga Binjai, kala proses evakuasi. Foto: Ayat S Karokaro

Buaya muara peliharaan warga Binjai, kala proses evakuasi. Foto: Ayat S Karokaro

 

Cerita Masyarakat Adat Simataniari Menjaga Hutan Kemenyan

Warga memeluk pohon kemenyan yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Foto: Ayat S Karokaro

Warga memeluk pohon kemenyan yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Kokok ayam jantan menyambut pagi di sebuah desa sejuk dan nyaman. Warga saling sapa dalam bahasa Batak Toba. Beginilah suasana di Desa Simataniari, Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.

Terdengar kicau burung, semilir angin dan gemercik air sungai, sawah terbentang diselingi berbagai tanaman, seperti pepaya dan kelapa. Pemandangan tambah indah dengan latar belakang hutan nan hijau.

Di pinggir bedeng (pembatas sawah), terlihat beberapa anak muda dan orang tua melintas. Mereka membawa keranjang kecil. Ternyata, mereka baru keluar dari hutan Simataniari, setelah sehari semalam, menyadap getah kemenyan.

Menyadap getah kemenyan jadi mata pencarian andalan. Meskipun begitu, warga juga berkebun dan bertani.

Kala itu, sejumlah tokoh masyarakat adat Simataniari, Parlilitan, akan berangkat ke hutan adat. Mereka hendak mengawasi dan menjaga agar hutan tak dirusak.

Tak jauh dari hutan adat ini, ribuan pohon eukaliptus mulai ditanam. Warga bergantian mengawasi dan menjaga hutan adat.

Bersama Opung Sitanggang, Dian Haposan Sihotang, Royani Sitanggang, dan Gabriel Lumban Gaol, tokoh masyarakat adat Batak Simataniari, saya menapaki hutan adat.

Perjalanan mulai pukul 08.00. Ular warna hijau terlihat di bawah pohon. Gabriel mengambil ranting pohon mencoba mengusir dengan mengelus-elus bagian kepala. Ular seakan paham, kami tak menganggu, ia berlalu ke semak belukar.

Perjalanan sudah enam jam. Kami masuk jauh ke hutan. Kali ini jalur menanjak, pohon ukuran besar makin banyak terlihat. Tampak pohon kemenyan. Di dekatnya,  ada gubuk tempat beristirahat warga yang hutan sambil menyadap getah kemenyan.

 

 

Wilayah adat Simataniari, dengan lahan pertanian (sawah) di dataran rendah, kemenyan, sebagai tanaman pelindung di dataran tinggi. Foto: Ayat S Karokaro

Wilayah adat Simataniari, dengan lahan pertanian (sawah) di dataran rendah, kemenyan, sebagai tanaman pelindung di dataran tinggi. Foto: Ayat S Karokaro

 

Waktu menunjukkan pukul 15.00. Kami berada di puncak bukit. Opung Togap Sitanggang dengan nada kesal menunjuk ke lereng bukit. Tampaklah bentangan eukaliptus. Menurut dia, kebun tanaman itu milik PT Toba Pulp Lestari (TPL), APRIL Group.

Perusahaan mengklaim hutan adat Simataniari, masuk konsesi mereka. Sitanggang mengatakan, akan ada perlawanan jika perusahaan berani masuk ke hutan adat, yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka itu.

Royani Sitanggang, mengambil parang, dan memotong eukaliptus yang tumbuh liar. Royani bilang, jika eukaliptus dibiarkan masuk, sama saja membiarkan hutan alam hancur. Apalagi jika sampai kemenyan ditebang.

“Satu kemenyan mampu melindungi dan menutupi 10 pohon alam dari cahaya matahari berlebih. Serapan air bawah tanah juga tak rusak. Mereka saling berbagi. Jika satu kemenyan hancur, 10 pohon alam akan mati. Begitu sebaliknya. Akan kami jaga, ” kata Royani.

Kemenyan terus tergerus, membuat tokoh adat Batak di Tapanuli,  bergerak melawan. Salah satu penolakan dari masyarakat adat Simataniari.

Mereka tak ingin hutan alam yang berisi beragam kekayaan termasuk kemenyan musnah. Para tetua adat di Simataniari, Parlilitan,  membentuk kelompok dari berbagai desa, untuk bersatu menjaga hutan adat mereka.

“Kami akan terus jaga hutan adat Simataniari ini. Kami menolak perusakan hutan dengan alasan apapun.”

 

 

Warga tengah menyadap getah kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Warga tengah menyadap getah kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Opung Sitanggang, mengatakan, kemenyan tanaman endemik dan tak boleh punah. “Kalau pemerintah atau siapa saja mengatakan masyarakat adat mengelola hutan adat ada kemenyan baru puluhan tahu, itu salah besar.”

Kemenyan, katanya,  bisa hidup jika ada hutan alam. Kemenyan hidup pada celah-celah pohon alam. Kala, tanaman alam habis, kemenyan akan mati.

“Di hutan kemenyan, tak begitu bersih seperti karet atau sawit. Itu sengaja agar ada kelembaban. Tanpa kelembaban akan kekeringan. Tak baik bagi kehidupan kemenyan,” ucap Opung Sitanggang.

Pemerintah, katanya, semestinya berpikir ulang buat memberi izin merusak dan menghancurkan hutan adat Simataniari. “Kami akan bersama-sama masyarakat adat Batak Tapanuli melawan jika hutan adat dihancurkan.”

Roganda Simanjuntak, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak (AMAN Tano Batak), di lokasi hutan adat Simataniari, mengatakan, wilayah masyarakat adat Simataniari, banyak kemenyan. Kondisi mulai hancur berganti eukaliptus.

Sepanjang mata memandang, tampak hamparan eukaliptus perusahaan yang mengantongin izin Kementerian Kehutanan seluas 188.000 hektar, meliputi 11 kabupaten. Hutan mulai terbabat perusahaan melalui para kontraktornya.

Menurut Roganda, tanpa sepengetahuan dan izin masyarakat adat, hutan mereka dibabat.

 

 

 

Kayu kemenyan muda, yang sudah mulai menghasilkan getah. Haruskah tanaman alam, dan endemik serta berniliai konservasi ini hilang dan berganti eukaliptus? Foto: Ayat S Karokaro

Kayu kemenyan muda, yang sudah mulai menghasilkan getah. Haruskah tanaman alam, dan endemik serta berniliai konservasi ini hilang dan berganti eukaliptus? Foto: Ayat S Karokaro

 

 

 

Beralih pekerjaan

Hasil pendataan AMAN Tano Batak, para petani kemenyan yang selama ini meggantungkan hidup dari kemenyan, beralih ke pekerjaan lain secara serabutan, mulai buruh tani di desa tetangga, tukang pikul sejumlah pabrik, hingga merantau ke kota. Kini, mata pencarian desa mereka tak lagi bisa diandalkan. Kemenyan banyak hancur.

AMAN Tano Batak, katanya, selama lima tahun terakhir mengadvokasi masyarakat Batak termasuk Simataniari, dalam memperjuangkan tanah adat yang diambil paksa perusahaan.

AMAN juga mendesak dan merancang penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Humbahas.

Sayangnya, respon legislatif dan eksekutif, tak serius. Pemerintah dan DPRD Humbahas, belum melihat ancaman kerusakan hutan alam.

“Penghancuran kemenyan inikan menyebabkan kemenyan menuju kepunahan di Humbahas. Kami akan terus berjuang bersama masyarakat mempertahankan keberlangsungan hidup hutan kemenyan,” katanya.

Dia mengingatkan, Presiden Joko Widodo melaksanakan kontrak politik dengan AMAN segera melindungi masyarakat adat. Antara lain melalui pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, membentuk satuan tugas (satgas) masyarakat adat, dan menghentikan dan memulihkan masyarakat adat ini menjadi korban kriminalisasi.

 

 

Masyarakat adat ini bergiliran berjaga-jaga di hutan kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Masyarakat adat ini bergiliran berjaga-jaga di hutan kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Data AMAN Tano Batak, di Humbahas luas konsesi TPL sekitar 40.000 hektar. Angka itu tak sedikit, dan bukan tanah tak bertuan.

“Kerusakan hutan adat Batak Simataniare karenaa TPL masuk, sudah 2.000-an hektar. Terus bertambah setiap hari, karena perusahaan terus menebang hutan.”

Ilyas Asaad, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Antar Lembaga Pusat dan Daerah, belum lama ini mengatakan, masyarakat seyogyanya punya hak-hak pengelolaan. Paling penting, mengetahui tata batas lahan adat dan perusahaan.

Menurut dia, jangan hanya penguasaan lahan yang menjadi fokus perhatian, juga kearifan-kearifan lokal masyarakat, seperti tata cara mengelola tanaman obat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat hadir dalam Musyawarah Adat Batak 2016 di Simalungun, mengatakan,  bangsa besar ini terdiri dari ratusan suku bangsa, ribuan pulau dan ratusan bahasa.  Ada ratusan tata cara, adat dan kebiasaan diantara suku bangsa.

Pemerintah, dan undang-undang, katanya, tetap menghargai hukum adat kepada kepemilikan dan penggunaan lahan-itu. Termasuk pengaturan penanganan tanah register dan status tanah adat.

Wapres bilang, masyarakat adat menjaga alam dan lingkungan dan sudah terbukti. Tinggal bagaimana menjaga dan merawat hutan agar tetap ada sampai anak cucu. Bahkan, Kalla menegaskan, perlu hukum adat untuk memberikan sanksi bagi perusak lingkungan.

“Sekali kali boleh juga dipakai hukum adat bagi yang bandel dan jahat. Perlu itu. Kami berharap masyarakat adat Batak membantu pemerintah menjaga alam dan lingkungan.”

 

 

Dari atas bukit, tampak, sebagian wilayah adat ini sudah menjadi kebun eukaliptus TPL. Foto: Ayat S Karokaro

Dari atas bukit, tampak, sebagian wilayah adat ini sudah menjadi kebun eukaliptus TPL. Foto: Ayat S Karokaro

 

Pohon kemenyan tinggi menjulang, yang menjadi andalan warga adat sebagai sumber pendapatan. Foto: Ayat S Karokaro

Pohon kemenyan tinggi menjulang, yang menjadi andalan warga adat sebagai sumber pendapatan. Foto: Ayat S Karokaro

 

Pohon eukaliptus yang 'nyasar' ke dekat hutan kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Pohon eukaliptus yang ‘nyasar’ ke dekat hutan kemenyan. Foto: Ayat S Karokaro

Mengenal Kalaodi, Kampung Ekologi Pelindung Tidore

Indahnya Kampung Kaladoi. Foto: M Rahmat Ulhaz

Indahnya Kampung Kaladoi. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

Harum bunga cengkih menusuk hidung, ketika menyusuri jalanan menanjak menuju Kampung Kalaodi, Pulau Tidore, Maluku Utara. Awal Agustus hingga September ini, para petani sedang panen cengkih.

Kampung ini dikenal penghasil cengkih, pala dan bambu. Kita bisa melihat sepanjang tepian  jalan menuju kampung,   pohon-pohon cengkih menjulang.  Petani  tampak bergelantungan memanen cengkih.

Menempuh  perjalanan sekitar 20 menit bermotor melewati sekitar 10 kelokan dari Kelurahan Cobodoi  hingga mencapai Kalaodi, membuat jantung berdegup.

Jalanan menanjak. Kiri kanan jurang dalam. Meskipun begitu, rasa lelah hilang seketika kala berada  di puncak Kampung Kalaodi. Ia pintu masuk, sebelum turun menyusuri perkampungan.

Kala mengarahkan pandangan ke  Timur,  terlihat  Kota Tidore  dan Pulau Halmahera. Ke Barat, tampak Pulau Maitara dan Kota Ternate.

Kehidupan warga Kampung Kalaodi, yang masuk Hutan Lindung Tagafura ini, begitu memuliakan alam alam. Mereka hidup harmoni dengan alam.

Warga setempat sering menyebut nama kampung ini Sekalaodi, dalam bahasa Tidore,  lama bermakna  memberi petunjuk atau jalan yang benar. Ada juga menyebut  Kampung di Atas Awan atau bahasa Inggris cloudy.

 

Kayu manis, salah satu hasil tanam warga Kalaodi. Foto: M Rahmat Ulhaz

Kayu manis, salah satu hasil tanam warga Kalaodi. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

Berada pada ketinggian ± 900 mdpl, kampung ini begitu sejuk. Meski matahari di ubun- ubun, terasa  tetap adem. Kampung ini juga terbilang lengkap.  Warga, ramah menerima siapa saja.

Mereka tetap menjaga tradisi, yang berisi ritual kecintaan kepada alam. Sebagian orang bahkan, menyebut kampung ini sebagai penjaga Tidore.

Kalaoadi bak miniatur kampung  ekologi, sekaligus laboratorium pengetahuan alam. Kebun mereka tanami seperti pala,  cengkih,  durian dan kayu manis.

Dalam membahas urusan soal kampung, warga ada pertemuan seminggu sekali, setiap Kamis malam. Warga  menyebut, rapat malam Jumat. Pada keesokan hari,  ada ritual dikenal dengan Hari Raya Kecil.

Dalam menjaga alam, warga  memiliki budaya dan tradisi ketat. Jika dilanggar, warga meyakini bisa mencelakai mereka.  Warga menyebut dengan bobeto. Dalam bahasa Tidore bermakna sumpah turun temurun.

Kala ada warga melanggar adat dan tata aturan termasuk merusak alam,  dampak bakal dirasa langsung. Bobeto bermakna janji tak berbuat  jahat,   jujur dan selalu menjaga alam.

Merek juga ada ritual ucap syukur nikmat alam dari sang kuasa usai panen. Tradisi ini disebut paca goya atau pesta pasca panen.

Tradisi  ini,  semacam istirahat dari beragam aktivitas. Nyepi  dari keduniaan.  Selama tiga hari  berhenti beraktivitas harus untuk menghormati paca goya ini.

 

Warga berkumpul usai upayaca Panca Yoga. Foto: M Rahmat Ulhaz

Warga bersih-bersih tempat-tempat keramat kala upacara Panca Yoga. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 

***

Tanah datar sekitar 30 meter persegi, jadi penanda    memasuki Kalaodi. Tampak kantor lurah  menyambut setiap orang yang akan ke Kalaodi.

Kantor lurah juga tempat  pengumuman dan  beragam informasi  melalui spanduk dan baliho yang berbaris di tebing sisi kanan jalan.

Berdasarkan data Pemerintah Kelurahan  Kalaodi , tahun 2012,  kampung ini memiliki  penduduk  454 jiwa atau 105 keluarga. Kalaodi berubah dari desa  menjadi kelurahan   pada 2007.

Kampung  bagian timur Tidore ini sesuai hasil pemetaan warga bersama Walhi Maluku Utara  2014,   memiliki   luas 2.000  lebih hektar, sudah termasuk pemukiman dan perkebunan.

“Masyarakat memetakan ulang, ternyata data luasan Kalaodi ini berbeda- beda baik pemerintah,  terutama Dinas Kehutanan,” kata Ismet Soelaiman,  Direktur Walhi Maluku Utara.

Untuk  rumah warga jangan dibayangkan   ada di lahan datar. Rumah  warga dibangun mengikuti lereng.

Kampung ini meski di puncak gunung,  rata-rata berdinding  beton, beratap seng. “Rumah warga Kalaodi dulu,  rata- rata pakai bambu.  Sekarang, seiring waktu, warga membangun rumah beton,” kata Abdurahman  Ali   tokoh  masyarakat Kalaodi  ditemui awal September.

Sebelum 1986, katanya, tak ada jalan ke Kalaodi. Warga hanya mengandalkan jalan kebun, berjalan kaki menanjak. Jalan baru buka 1992.

“Kalau membangun rumah  beton sulit  mengangkut  material, semen, pasir,  bahkan   batu harus dipikul dari  Soasio  atau Rum dengan jalan menanjak sekitar tiga kilometer. Kayu harus pikul,” katanya.

 

kalaodi3-20160920_110727

 

Setelah ada jalan, jalur transportasi warga jadi lebih mudah. Warga mudah bikin rumah karena mobil  bisa masuk sampai Kalaodi.

“Awalnya  warga banyak membangun rumah bambu. Di Kalaodi, ada lahan khusus bambu. Ini bahan baku rumah,” katanya.

Kampung ini masuk Hutan Lindung Tagafura berdasarkan penetapan pemerintah pada 1982. Penetapan ini  agak meresahkan warga karena  menyusahkan mereka berkebun. 

Dia bilang, andai sang Kepala Kampung,  Yunus S Hadi  yang menjabat Kades 1971-1972,  masih hidup, kemungkinan menolak kampung masuk hutan lindung.

“Kampung kami ini berdiri ratusan tahun lalu. Kok  tiba- tiba pemerintah datang, menetapkan sebagai hutan lindung? Akal kami tak bisa menerima. Kasihan. Waktu itu masyarakat kami wawasan terbatas  hingga tak menolak,” ucap Samsudin, Sekretaris Lurah Kalaodi ini.

Penolakan itu, katanya,    sangat beralasan karena wilayah ini turun menurun wilayah hidup mereka.

Ada juga kampung lain berbatasan langsung  dengan Kalaodi, Gurabunga.  warga menolak menjadi hutan lindung.

Serupa dikatakan Lurah Kalaodi, A Riwayat Hadi. Dia merasa tak adil kampung mereka jadi hutan lindung.

“Negara ini baru merdeka. Ratusan tahun sebelum merdeka Kalaodi,  sudah ada. Kenapa kampung kami sebagai hutan lindung?” katanya.

Dia menduga, penetapan hutan lindung ada kaitan masalah politik.  Di mana,  ada penduduk turun dari gunung berpindah ke Kota Tidore, tetapi masih bertahan  di Desa  Kalaodi.

“Ada juga ke Halmahera. Karena perseteruan ini,  Dinas Kehutanan waktu itu langsung menetapkan kawasan ini menjadi  hutan lindung.”

Kalaodi dulu kampung induk di Soasio,  Ibu Kota Tidore. Setelah mekar, Kalaodi berdiri sendiri. “Pertanyaannya ketika sudah begitu lama kampung-kampung ini ada  kenapa  ditetapkan masuk hutan lindung?” katanya.

Padahal, apapun status kawasan itu, ucap Riwayat, warga tetap menjaga alam dan lingkungan. Hanya, kala status hutan lindung sekarang, katanya, warga terkekang, misal, kala mau buka kebun maupun lahan pertanian.

Sesuai data Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kota Tidore  Kepulauan  luas hutan lindung  Tagafura  mencapai   2.513.08 hektar. Luasan ini  masuk tiga kecamatan yakni Tidore Selatan,  Tidore Timur dan Tidore Utara.  Hutan lindung ini,  di tengah ada Kalaodi.

Keterbatasan lahan ini ,  sudah terbaca sejak lama. Sebagian mereka transmigrasi ke Kecamatan Oba, Halmahera. Itu terjadi sejak 1960.

Menurut Abdurahman,  transmigrasi waktu itu sebagian keluarga ke Oba Tengah seperti di Garjaou, Somahode dan Desa Oba.

“Setiap rumah  tiga orang berangkat bertransmigrasi.”

Perpindahan warga ini, katanya, karena lahan terbatas dan perintah  Sultan Tidore waktu itu.

 

Kerajinan bambu, salah satu upaya warga memanfaatkan bambu, yang memiliki fungsi lain sebagai penguat tebing (lahan) warga. Foto: M Rahmat Ulhaz

Kerajinan bambu, salah satu upaya warga memanfaatkan bambu, yang memiliki fungsi lain sebagai penguat tebing (lahan) warga. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

 Kampung  cengkih dan  pala

Hutan Lindung Tagafura dengan Kampung Kalaodi  cukup kaya tanaman-tanaman konservasi, produktif, dan bernilai ekonomi tinggi.

Tanaman warga sangat beragam, mulai bamboo, cengkih sampai pala. Cengkih dan pala, paling banyak. Di sela-sela pala dan cengkih  warga menanam kenari, kayu manis durian dan pinang.

Kala musim cengkih, kiri kanan jalan dipenuhi cengkih jemuran warga.  Begitupun  jika memasuki panen pala. Kiri kanan jalan kampung dipenuhi biji pala dan fuli.

“Penghasilan  utama dari pala dan cengkih.  Semua kebun warga ditanami tanaman ini.  Sekarang panen cengkih hampir berakhir,”  kata Abdurahman.

Cengkih dan pala, tanaman utama. Bambu  menjadi pelindung tebing dan lahan,  yang sangat miring.  “Kalau bambu menahan erosi. Selain untuk bangunan  juga kerajinan.”

Sebagian warga juga menanam kayu manis.

Setiap musim panen  Kalaodi menghasilkan pala dan cengkih mencapai ratusan ton. ”Kami tak menghitung pasti. Tapi  bisa ratusan ton masuk ke Tidore. Ini karena lahan pala dan cengkih sampai ratusan hektar,” ucap Abdurahman.

Untuk bamboo, sudah jarang jadi bahan membangun rumah. Warga jadikan bambu kerajinan, seperti, saloi  semacam keranjang ibu-ibu ketika ke kebun ataupun  tolu  sejenis topi lebar  pelindung  kepala dari hujan dan panas.

“Sekarang, sebagian ibu-ibu  memanfaatkan  bambu  untuk kerajinan dijual ke pasar,” katanya.

Kalaodi juga pusat durian. Tak heran, kala . memasuki musim durian, Tidore selalu dibanjiri durian Kalaodi. Durian Kalaodi, cukup terkenal di Kota Tidore. Tak heran, durian Kalaodi, tak hanya ada di pasar Tidore, juga Ternate.

 

Cengkih. Kala musim panen cengkih, kiri kanan jalan akan dipenuhi jemuran cengkih. Foto: M Rahmat Ulhaz

Cengkih. Kala musim panen cengkih, kiri kanan jalan akan dipenuhi jemuran cengkih. Foto: M Rahmat Ulhaz

 

 

Tata kelola  hutan

Masuk hutan lindung, pengelolaan lahan tak bisa sembarangan. Sejak  kawasan masuk hutan lindung, tak ada lagi warga membuka perkebunan baru.

Jauh sebelum itu, masyarakat membuka lahan berdasarkan kelompok masyarakat. Mulai kebun pemuda, kebun kampung atau lingkungan dan kebun  mesjid serta sarana desa.

“Pembagian lahan kelola ini sejak dulu. Sejak 1970–an. Kebun-kebun itu milik komunal berdasarkan kelompok dengan tanaman cengkih dan pala,” kata Abdurahman.

Hasil kebun untuk kepentingan umum.  Awalnya, mengerjakan kebun dengan gotong royong  dari pembersihan, penanaman hingga perawatan.

Dari masing- masing lahan kelola itu, ditanami pala dan cengkih seluas dua hektar.   Di kebun pemuda, ada cengkih 200 pohon. Hasil kebun ini sebagian besar untuk pembangunan kampung.

“Di samping jalan dekat tebing dibuat pagar tembok sebagai pengaman, sepanjang 200 meter. Itu hasil panen  kebun cengkih pemuda dalam beberapa tahun,” katanya.

Begitu juga kebun mesjid, ditanami cengkih dan pala untuk kebutuhan mesjid. Kebun  kampung atau lingkungan  menjadi pendapatan  desa pada masing- masing lingkungan.

Kalaodi   memiliki empat  lingkungan, berjarakn sekitar dua kilometer,  dipisahkan lahan kebun warga.

Empat lingkungan itu masing- masing  Swom di bagian Timur,  Dola pusat pemerintahan kelurahan di daerah puncak, Kola berada di Timur dan Gulili bagian Utara.

Masing-masing lingkungan, katanya,  memiliki lahan kelola  sendiri. “Warga hanya berhak memakai dengan tanaman tahunan. Lahan milik komunal. Kita hanya memiliki tanaman.”

Pembagian lahan kelola seperti ini, menurut warga kepala desa  yang menjabat 1970-1972. Bermana Yunus S Hadi, sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Yunus memiliki andil  besar menggerakkan masyarakat setempat mengelola kebun  berdasarkan kelompok. Dia dianggap salah satu kades  yang sukses  memimpin Kalaodi.

Menurut Samsudin, Yunus cerdas  karena sudah berpikir  dampak keterbatasan lahan ke depan.

Dia mendatangkan penyuluh pertanian  pada 70-an dan mereka mendatangkan bibit cengkih,   kemudian ditanam warga hingga kini.

“Dia yang  mendatangkan mantra pertanian waktu itu. Kini cengkih dan pala memenuhi lahan di  Kalaodi karena jasanya,” katanya.

 

Cengkih berjemur sepanjang jalan...Foto: M Rahmat Ulhaz

Cengkih berjemur sepanjang jalan…Foto: M Rahmat Ulhaz

 

Ketika Keramba Apung Redupkan Pesona Danau Maninjau

Keindahan Danau Maninjau tak seperti dulu. Kini, danau dipenuhi keramba jala apung. Lebih parah lagi, keramba sudah terlalu banyak dan ikan sering mati. Foto: Vinolia

Keindahan Danau Maninjau tak seperti dulu. Kini, danau dipenuhi keramba jala apung. Lebih parah lagi, keramba sudah terlalu banyak dan ikan sering mati. Foto: Vinolia

 

 

Memandang Danau Maninjau, dari ketinggian di Kelok 44 atau Puncak Lawang, tampak menawan. Air tenang bak kaca berkilau kebiruan terpantul cahaya pagi. Bayangan bukit-bukit terjal di sekeliling tampak di permukaan danau. Indahnya…
Tak heran kalau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  pernah jadi kampung wisatawan asing di era 1980-an hingga pengujung 1990. Turis Eropa dan Jepang, rama datang ke tempat ini sepanjang tahun.

Homestay dan hotel berkembang. Maninjau pernah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara. Itu dulu….Kini,  tak ada lagi turis. Maninjau sebagai ikon wisata Sumbar, tinggal cerita.

Kala berada di tepian danau, tiupan angin menebarkan bau amis. Air bening dan biru, dari dekat terlihat kehijauan dan keruh.

Dasar danau tak terlihat, apalagi pasir putih, sudah tertutup dengan kotoran ikan dan sisa pakan keramba jala apung yang tersebar di sekeliling danau.

Air danau juga membuat gatal hingga orang tak berani mandi. Kalau masuk ke danau, kaki akan terperangkap lumpur sisa pakan dan ikan mati.

 

 

Jutaan ikan keramba apung yang mati di Danau Maninjau beberapa bulan lalu. Foto: Vinolia

Jutaan ikan keramba apung yang mati di Danau Maninjau beberapa bulan lalu. Foto: Vinolia

 

Di Maninjau Indah, hotel tertua di danau ini, beberapa karyawan tampak sibuk mengumpulkan bangkai-bangkai ikan yang terbawa arus dan merapat dekat hotel. Kegiatan ini bak agenda rutin para karyawan hotel ini.
“Kalau tak diambil, sepanjang hari bau busuk mengganggu, entah ikan dari mana, semua pemilik keramba selalu membuang ikan mati ke danau,” kata Idham Rajo Bintang, pemilik Hotel Maninjua Indah, beberapa waktu lalu.

Tokoh masyarakat Maninjau ini menyaksikan sendiri kematian  pariwisata daerah ini karena pencemaran air danau karena keramba marak.

Hotel pun kini sepi. Dalam setahun hanya terisi penuh dua malam. Saat pergantian tahun malam tahun baru dan Lebaran menampung perantau yang pulang kampung.
“Pegawai hotel saya sudah lama tak digaji. Kalau ada pemasukan baru saya bayar, karena mereka tidak mau berhenti,” kata Idham. Buat mengisi 5% tamu ke hotel berkapasitas 40 kamar inipun tak mampu.

Tidak hanya hotel milik Idham Rajo Bintang, lebih 20 homestay yang ada di Maninjau juga lebih dulu gulung tikar, beberapa masih tertinggal plang namanya.
Idham pernah mengalami masa jaya pariwisata di Maninjau pada 1970-an hingga akhir 1990-an. Dia membangun hotel pada 1974. Kala itu,  dia pengusaha sukses di Jakarta, diminta pulang bupati dan gubernur. Kala itu,  banyak turis datang ke Maninjau tetapi belum ada hotel, hanya tinggal di rumah-rumah penduduk sebagai homestay.

 

 

 

Danau Maninjau masa lalu. Air jernih dan bersih, salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara kala itu. Foto: Wikipedia

Danau Maninjau masa lalu. Air jernih dan bersih, salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara kala itu. Foto: Wikipedia

 

 

Turis datang sepanjang tahun, tak mengenal musim. Kamar hotel dan homestay hampir selalu penuh, sekitar 1.500 turis asing mengunjungi Maninjau setiap bulan. Maninjau seolah menjadi kampung wisatawan Eropa dan Jepang di Sumbar.
“Maninjau saat itu ibarat Bali kedua, setelah Bali mereka kemari. Belum merasa ke Indonesia, kalau belum datang ke Maninjau,” katanya.
Dia bahkan membuat restoran terapung di tengah danau dan membawa tamu  pakai speedboat. Dia menyediakan peralatan ski air yang digemari turis asing kala ke Maninjau.
“Anak-anak perempuan saya semua jago ski, Titi dulu jago sekali main ski air di sini,” kata Idham menceritakan sang anak, artis Titi Rajo Bintang.  Turis asing datang ke Maninjua juga ingin berenang dan bermain ski.
“Saat datang mereka belum pasang kamar sudah lari ke beranda dan melompat ke danau. Setelah puas berenang baru memesan kamar. Saat itu air jernih bahkan bisa diminun.”

Mulai akhir 1998, turis asing turun drastic. Terakhir benar-benar berhenti pada 2005. Saat itu, keramba jala apung makin marak. Aktivitas keramba di danau seluas 9.737 hektar itu mulai 1992.

Setiap tahun selalu terjadi kematian massal ikan dan ribuan ton bangkai dibiarkan membusuk di danau. Pada 1997, terjadi kematian massal pertama ikan keramba jala apung di Maninjau. Sekitar 1.300 ton ikan mati akibat tuba pakan.

 

 

Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Foto: Vinolia

Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Foto: Vinolia

 

 

Hilangnya pesona Maninjau juga dirasakan Zuhrizul Chaniago, pegiat pariwisata Sumbar. Menurut dia, ribuan petak keramba apung telah merusak keindahan danau.

“Dari kelok 44 atau puncak lawang, kita sudah bisa melihat perbedaan bagian danau yang diisi keramba dengan yang tidak. Bagian yang ada keramba air hitam dan keruh. Beda dengan yang tidak, masih biru,” kata pemilik Homestay Lawang Park di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Agam ini.

Meskipun wisata lain selingkaran Maninjau seperti Puncak Lawang, Embun Pagi dan Kelok 44 masuk dalam daftar kunjungan wisata, namun tak dengan danau itu sendiri. Wisatawan dari Puncak Lawang dan Embun Pagi ke Kelok 44, tak akan pergi ke bibir danau, apalagi menginap di hotel seputaran danau.

Wisatawan berbalik ke Bukittinggi atau melanjutkan perjalanan ke Pantai Gondoriah Pariaman. Tak ada lagi wisatawan mau berlama-lama di seputaran danau. Dari jarak dekat, danau tak lagi menyuguhkan keindahan apalagi kesejukan dan kenyamanan bagi wisatawan.

 

 

Keramba jala apung di Danau Maninjau, dari ketinggian. Foto: Vinolia

Keramba jala apung di Danau Maninjau, dari ketinggian. Foto: Vinolia

 

 

Sebaliknya, mereka menutup hidung kala melintasi danau. Wisatawan menghidar agar tak bersen­tuhan dengan air danau. Air berlendir akibat sisa makanan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar.

Belum lagi, ketika musim angin kencang, jutaan ikan mati dan menimbulkan aroma busuk. Ini jadi pemandangan menjijikkan. “Ini jauh berbeda dengan kondisi Maninjau dulu,” katanya.

Zuhrizul, mengatakan, kepentingan bisnis sekelompok orang telah membuat penderitaan panjang anak cucu selingkar danau. Mereka tak bisa mandi lagi setelah main bola di sawah dengan keceriaan. Mereka tak bisa lompat ke air dari pohon kelapa yang menjorok ke danau.

Zuhrizul membandingkan penataan Danau Maninjau dengan Pantai Padang.

“Dalam hal destinasi sebetulnya yang dianggap tak mungkin dibenahi adalah Pantai Padang. Ternyata Pantai Padang bisa berubah. Salut untuk walikota yang juga urang Agam,” katanya.

 

Jutaan ikan mati di keramba jala apung di Danau Maninjau, dibiarkan mengapung dan membusuk. Selain pencemaran pakan, bangkai-bangkai ikan ini ikut mencemari danau. Foto: Vinolia

Jutaan ikan mati di keramba jala apung di Danau Maninjau, dibiarkan mengapung dan membusuk. Selain pencemaran pakan, bangkai-bangkai ikan ini ikut mencemari danau. Foto: Grup WA lingkungan/Ismail Zakaria

 

 

 

Pencemaran parah

Hafrijal Syandri, Ketua Pusat Studi Universitas Bung Hatta (UBH) Padang mengatakan,  pencamaran Danau Maninjau sudah sangat parah, karena sedimen sisa pakan ikan dari keramba yang melebihi daya tampung.

“Sejak 2001-2012 sudah lebih 111.000 ton sedimentasi  limbah pakan keramba jala apung terperangkap di dasar danau, apabila terjadi musim hujan dan angin kencang, dasar danau akan teraduk,  menimbulkan amoniak dan menyebabkan jutaan ikan mati” katanya.

Sedimentasi itu terperangkap di dasar, di bagian dalam hingga pinggir danau di bawah keramba. Pada beberapa tempat di pinggir danau,  di bawah keramba ketebalan sedimentasi sampai satu meter.

“Warna seperti lumpur, ini dari sisa pakan dan  ikan mati. Kalau di tengah danau mungkin lebih dalam lagi sedimentasinya,” kata Hafrijal.

Kondisi ini,  makin parah karena dengan kedalaman Maninjau 168 meter menyebabkan masa tinggal air di danau lebih lama sekitar 25 tahun. Hingga sedimentasi limbah itu terperangkap lebih lama dan menyebabkan pendangkalan danau setinggi 15 meter.

“Waduk Cirata juga punya banyak keramba jala apung, waktu tinggal air di sana sembilan bulan. Waduk dari aliran sungai mengalir cepat, kalau Maninjau, danau cukup dalam hingga  makin lama waktu tinggal air makin lama memerangkap sedimen-sedimen yang mengendap di dasar danau,” ujar dia.

 

 

Keramba jala apung yang menenuhi Danau Maninjau. Foto: Vinolia

Keramba jala apung yang menenuhi Danau Maninjau. Foto: Vinolia

 

 

Di Danau Maninjau, katanya,  juga tak ada sumber air dari sungai-sungai seperti danau lain, air masuk hanya mengandalkan ground water atau air bawah tanah. Ada aliran air keluar hanya dari Sungai Batang Antokan yang dipakai PLTA Maninjau.

Sisa-sisa nutrisi dari pakan ikan itu menyebar,  melayang di danau dan mengendap bercampur ikan mati.

“Indikator lain pencemaran danau terlihat pada lokan yang besar, eceng gondok makin banyak. Alga microcistys juga masih banyak, mengapung melayang-layang di permukaan.”

Tingkat kecerahan air juga menurun, tinggal 1,3 meter. Dulu, sampai enam meter ke dalam danau.

Ikan di Maninjau  juga mulai tercemar logam berat. Sudah ada besi (Fe) melebihi ambang batas ditentukan. Logam berat lain juga ada seperti timbal, seng dan kadmiun, tetapi batas normal.

Ikan-ikan asli danau juga banyak hilang. Dari 17 jenis ikan asli Danau Maninjau, tinggal delapan. Ikan hilang seperti garing, lelan, gasan dan baung.

“Yang tersisa kini  jenis tahan pencemaran seperti lokan dan pensi, ukuran jadi lebih besar. Juga ikan-ikan lepas dari keramba seperti nila dan lobster.”

Kualitas air danau, kata Hafrijal, sangat buruk dan tercemar berat. Untuk manusia,  sudah tak layak bahkan untuk mandi apalagi air minum.

“Untuk perikanan dan peternakan juga tergolong buruk, apalagi untuk manusia, sudah tidak layak lagi,” katanya.

 

 

 

Solusi penyelamatan Maninjau

Guna menyelamatkan Danau Maninjau, menurut dia, harus ada pengurangan keramba jala apung. Daya dukung perairan di danau hanya 6.000 petak. Kini mencapai 20.000 petak keramba.

“Ini perlu upaya pemerintah menertibkan, apalagi keramba di Maninjau kebanyakan punya investor luar yang dikelola masyarakat. Satu orang bisa punya 40-100 petak,” ujar dia.

Sebetulnya, para masyarakat sekitar danau tak berdaya lagi dengan kondisi air, dan ikan banyak mati.

“Mereka tak sanggup untuk usaha keramba.  Kenapa masih ada juga keramba? Tidak lain karena permainan toke pakan dan toke ikan!”

Masyarakat disana, katanya, mendapat bibit dari toke (bos). “Disuruh pelihara di keramba, dikasih pakan, ketika panen hasil diambil dan dijual pengusaha lalu potong utang, petani hanya buruh.”

Seharusnya, katanya,  kalau pemerintah mau memberhentikan usaha keramba, berhentikan saja, larang pakan ikan itu masuk ke keramba.

Sebagai solusi, harus ada mata pencarian yang masyarakat selain keramba, seperti pariwisata. Apalagi sejalan dengan program gubernur meningkatkan pariwisata Sumbar.

“Hidupkan kembali homestay masyarakat dengan pemulihan danau. Ini butuh keseriusan pemerntah, masyarakat, stakeholder harus duduk bersama. Jika dibiarkan terus, tercemar logam berat, untuk pemulihan danau seperti semula, bila ada pengurangan sebagian besar keramba perlu waktu sekitar 25 tahun.”

Senada dikatakan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, Ade Edward. Dia meminta pemerintah kabupaten (pemkab) agar mengambil kebijakan tepat dan tegas hingga masalah kematian ikan selesai.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus berani mengambil kebijakan menutup sementara kampung ikan Danau Maninjau dari seluruh budidaya keramba.

Tujuannya, agar kondisi danau kembali steril dan normal dari sisa pakan dan kotoran yang mengendap dengan ketebalan cukup tinggi. Saat ini, katanya,  belum ada teknologi untuk membersihkan sisa pakan dan kotoran. Daya dukung Danau Maninjau pun tak punya kemampuan cukup memulihkan diri menghadapi limbah.

Ade juga tim teknis Komisi Amdal Sumbar ini, mengatakan, kala taka da pelarangan keramba apung, tak menutup kemungkinan kematian massal terus terulang.

“Bahkan bisa lebih sering. Sekarang saja sudah tiga hingga empat kali setahun,” katanya.

Tak itu saja. Pencemaran sisa endapan pakan dan kotoran ikan yang bersifat permanen, akan merusak lingkungan danau. Padahal, danau ini satu dari 36 warisan geologi Indonesia.

“Alam bukan harta hanya generasi kini. Tapi titipan generasi selanjutnya. Bercermin ke negara maju, danau dijaga agar pengotor tak masuk. Sekali pengotor masuk ke dasar danau, tak bisa lagi dikelola, kerusakan bisa permanen.”

Meskipun begitu, katanya, pelarangan keramba harus disertai alternatif pencarian masyarakat.

“Pelarangan harus disertai solusi agar masyarakat tak menjerit. Banyak solusi, misal mengalihkan budidaya keramba apung, menjadi budidaya ikan kolam deras atau hal serupa lain,” katanya.

 

 

Keindahan danau ini mulai hilang...Foto: Vinolia

Keindahan danau ini mulai hilang…Foto: Vinolia

 

 

 

Target pengurangan keramba

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Agam, Edi Busti menyebutkan,  tim satgas penyelamatan Danau Maninjau telah terbentuk Mei 2016. Tim mulai bekerja bergotong-royong membersihkan danau setiap dua bulan sekali.

Tujuannya, membangun kesadaran masyarakat terkait pencemaran danau. Harapannya, agar muncul kesadaran masyarakat membongkar keramba mandiri.

Edi menargetkan, tahun ini berkurang 2.500 petak keramba. Namun dia tak menampik belum ada penindakan tegas. “Pemkab Agam masih pembentukan satgas. Masih menunggu pengalokasian dana untuk agenda itu. Kita tunggu APBD perubahan 2016. Terlebih lagi zonasi danau belum ada, kita tunggu dulu itu,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Agam, Ermanto mengatakan, sejak 2012, ada delapan pengusaha ikan keramba besar (lebih 20 petak) di Danau Maninjau.

Mereka sebagai pemasok pakan ikan dan menjadi pemberi modal kepada penambak lain. Dia menyebut, delapan orang itu. Yakni, Wan Alai, Jon Pertiwi, Ita Mayang Taurai, Eri St. Makrup, Anton Taruko, An Taruko, Condiak Taruko dan Rajo Ameh.

“Berdasarkan data kami, mereka sekaligus orang-orang yang selalu mengalami kerugian cukup banyak. Mereka  inilah yang harus bertanggung jawab atas kematian ikan. Mereka harusnya terlibat dalam membersihkan danau ketika ikan keramba mati,” katanya.

Soal mengubur bangkai ikan, Ermanto mengaku kesulitan mendapatkan lahan. Menurut dia, masyarakat seputaran danau tak mau lagi memberikan tanah untuk mengubur ikan.

“Jika masyarakat bilang tak diuntungkan dalam usaha keramba, mereka tak bersedia bangkai ikan dikubur di tanah mereka. Pegawai SKPD juga kewalahan goro bangkai ikan. Anggota tentu menyayangkan pengelola keramba dan pengusaha ikan tak turut membantu.”

 

 

Peta keramba jaring apung di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya, Agam. Dokumen: Hafrijal Syandri

Peta keramba jaring apung di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya, Agam. Dokumen: Hafrijal Syandri

 

 

Fokus Liputan: Perusahaan Datang, Warga pun Ikutan Nambang Emas di Tumpang Pitu (Bagian 2)

Para penambang sedang mendulang 14 Juni 2010. Foto: Ika NingtyasPara penambang sedang mendulang emas pada 14 Juni 2010. Foto: Ika Ningtyas

 

 

Lingkungan darat sampai perairan sekitar Tumpang Pitu, terancam tambang emas perusahaan. Pada bagian lain, tambang tradisional pun beroperasi. Warga banyak menjadi pekerja tambang, dari petani dan nelayan, beralih ke petambang.

 

Saat kami berada di Pantai Lampon, sambil membicarakan air muara yang keruh, Bu Mis menceritakan soal wilayah di balik bukit yang berjajar di Pantai Lampon. Dia menawarkan kami blusukan ke punggung bukit itu.

“Di sana ada Pantai Parang Kursi. Ada tumpukan karang menyerupai kursi. Kata orang tua, Nyi Roro Kidul, pernah duduk di sana. Menuju ke Parang Kursi jalannya sulit. Licin. Mintalah antar ke warga jika ingin ke sana,” kata warga Lampon ini.

Baca juga: Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu, Ancaman Kerusakan Pesisir dan Perairan (Bagian 1)

Fitriyati, warga Pancer juga bercerita tentang pantai indah di Kecamatan Pesanggaran ini. Penduduk sekitar menyebut Pantai Parang Kursi. Ada juga menyebut Pantai Manis. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyepakati Parang Kursi, sebagai nama pantai itu.

Lokasi tepat di tengah-tengah Pantai Lampon dan Pulau Merah. Panorama alam alami dan bersih. Wisatawan masih jarang ke sana.

Keindahan Pantai Parang Kursi, terlihat dari air laut sangat jernih, pasir putih kemerahan, hijau lumut menempel di batu karang, serta karang-karang besar tersusun rapi.

Untuk menuju Parang Kursi, bisa lewat Lampon, terlebih dahulu menyeberangi muara. Jika lewat Lampon, harus izin ke Markas Intai Amfibi. Jalur umum menuju Parang Kursi melalui jalur Desa Ringinagung.

 

Para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Ternyata, tak hanya pantai indah ada di belakang bukit itu.  Di sana, juga ada tambang emas tradisional. Ia berada di Petak 56.

Menurut Bu Mis, para penambang tradisional kumpul di Petak 56. Beberapa orang menyebut kawasan itu sebagai Kampung Seket Enem.

Kami menyusuri petak-petak Perhutani yang jadi pertambangan tradisional. Berjalan kaki. Bisa juga pakai sepeda motor. Jalan curam. Ketika musim hujan, becek.

Melewati lahan jati Perhutani dan sesekali berjumpa penduduk yang mencari bambu wuluh. Sepanjang jalan mendekati Pantai Parang Kursi, terlihat puluhan tenda warna-warni milik para penambang tradisional.

Para pekerja tampak beraktivitas.

Deretan tenda berwarna-warni penuh sesak dengan beberapa peralatan penggalian, baju-baju penambang bergelantungan. Ada kompor, dan peralatan masak juga tikar sederhana sebagai alas para penambang kala melepas lelah.

Letak kompor dan beberapa peralatan masak tepat di sebelah sumur tempat mereka menggali tanah. Masak, makan minum dan istirahat di tenda tempat mereka menambang.

Ada juga blower, sebagai asupan oksigen bagi penggali lubang. Lubang galian hanya seukuran tubuh manusia dewasa hingga hanya bisa menampung satu orang. Mereka bekerja bergantian.

Informasi tentang potensi logam mulia berupa emas mudah menyebar. Menurut Aris, penambang asal Jember, biasa kabar dari getok tular–teman-teman penambang lain.

Biasa juga lewat media pesan singkat melalui ponsel. Begitu info disebar, esok hari rombongan penambang dari berbagai daerah akan datang. Tidak diketahui pasti penyebar pertama kali.

Kebanyakan para penambang merupakan pekerja. Mereka dibayar untuk pertambangan ini. Ada modal besar membiayai mereka mulai peralatan penggalian lubang, mesin gelondong, bahan kimia pemisah emas, hingga kebutuhan makan sehari-hari.

Biasa dalam satu lubang ada tiga pemilik modal dengan pekerja tiga sampai enam orang. Dalam satu lubang menghabiskan dana besar.

Aris bilang, dana Rp100 juta tak cukup untuk proses dari awal sampai akhir. Dana, katanya, bisa sampai miliaran rupiah.

 

Mesin gelondong penambang emas. Foto: BaFFEL

Mesin gelondong penambang emas. Foto: BaFFEL

 

Ada warga sampai menjual rumah tetapi tak mendapatkan hasil apa-apa hingga gulung tikar. Jarang ada penambang berawal dari modal sendiri. Terkadang ada juga yang investasi mesin gelondong, pembayaran menggunakan sistem bagi hasil.

Dia bilang, lebih gampang pakai sistem dulang (panning), karena serbuk emas langsung dapat tanpa proses pemisahan.

Ada beberapa kasus sistem dulang masih menggunakan air raksa atau merkuri.  Ketika ada serbuk emas susah dipisahkan, katanya, harus menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri terkadang langsung di sungai tempat penambang mendulang.

Beberapa penambang termasuk Aris mengaku tak pernah mendapatkan pelatihan khusus seputar penambangan. Mulai pemetaan lokasi, katanya, pencarian batu atau tanah yang mengandung emas, penggalian lubang, gelondong hingga pemisahan emas mandiri berbekal pengalaman teman-teman terdahulu.

Sebelum berangkat ke lokasi pertambangan, biasa mereka akan memetakan wilayah dan kondisi masyarakat sekitar melalui mesin pencari. Segala informasi yang dibutuhkan kebanyakan didapatkan di mesin pencari di internet. Termasuk bagaimana proses pemisahan emas, mereka dengan mudah melihat detail di Youtube.

Aris menjelaskan,  pengolahan dan pemisahan emas dengan sistem gelondong. Para penambang, katanya,  akan menggali sumur untuk mendapatkan tanah dan batu mengandung emas.

Setelah itu,  akan dimasukkan ke mesin gelondong untuk menghancurkan tanah maupun batuan. Hasilnya, seperti lumpur karena selama proses dicampur dengan air.

Dalam 50 kg gelondong perlu sekitar dua ons air raksa. Makin banyak air raksa, akan makin bagus hasil. Untuk proses ini, mereka akan membuat bak-bak kamar mandi seukuran 2.000-5.000 liter. Limbah dibuang di sekitaran tempat gelondong.

 

peta-tambang-tumpang-pitu

 

Dalam pertambangan emas tradisional, tak semua pemain pemodal lokal. Ada juga pengusaha-pengusaha dari daerah lain di luar wilayah pertambangan.

Sistem yang dipakai, jual beli tanah dan batu hasil galian untuk kemudian digelondong di tempat mereka sendiri.

Menurut Aris, biasa dari pengusaha lokal yang dekat hubungan dengan pemerintahan.

Ada beberapa sistem yang jarang dipakai di pertambangan tradisional ini karena biaya tinggi dan faktor keselamatan. Antara lain, kata Aris, proses pemisahan menggunakan sianida, teknologi elektro winning dan potasium.

Sistem elektro winning dan sianida biasa diterapkan perusahaan besar. Meski tak banyak, ada juga pertambangan emas tradisional pakai sianida.

Untuk sistem potasium membutuhkan keahlian dan alat khusus. Cara ini, katanya, murah tetapi berisiko tinggi terhadap keselamatan pekerja.

Proses pakai sianida, Aris pernah mencoba bersama beberapa teman. Ketika batu dan tanah diduga mengandung emas dicampur sianida, akan mengeluarkan asap putih pekat dan sedikit berbuih.

Asap putih ini, katanya, seperti daun-daun basah terbakar. Bau menyengat dan membuat pusing.

Aris merasa pusing dan dada sesak ketika mencoba itu. Padahal, katanya, dia masih menggunakan sianida dalam takaran kecil. Untuk proses ini, dia tak menyarankan dalam ruangan gelap dan tertutup. “Harus banyak ventilasi udara.”

Para penambang sebagian tahu tentang dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan mereka. Namun, mereka seakan mengabaikan itu demi hasil yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepat.

“Kebanyakan penambang, termasuk saya, pasti mengharapkan hasil maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga meningkatkan perekonomian di mata masyarakat.”

 

Jalur menuju Pantai Parang Kursi, melewati hutan jati Perhutani. Foto: Zuhana A Zuhro

Jalur menuju Pantai Parang Kursi, melewati hutan jati Perhutani. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Mereka berangan tinggi. “ Pokoknya mimpi tinggi-tinggi, bahkan sampai tak masuk akal. Kalau saya, jika berhasil banyak, akan beli apapun. Kalau sudah rugi,  tak ada hasil, rasanya sudah nggak karuan. Kadang kalau di daerah lain ada lagi lokasi yang mengandung emas, ya berangkat lagi. Nggak kapok!” ucap Aris.

Lukman Hakim, pemuda Desa Sumberagung, wilayah ring satu area pertambangan mengatakan, kala orang-orang berdatangan menambang, masyarakat sekitar juga ikut jadi penambang.  Wilayahnya,  di Gunung Kucur, tepat sebelah timur konsesi PT Bumi Suksesindo (BSI).

Menurut dia, pertambangan rakyat memerlukan dana besar. Dalam satu lubang, bisa sampai ratusan juta rupiah bahkan miliar rupiah.

“Untuk galian lubang, tidak bisa diukur mas. Itu semua tergantung rezeki. Ada 10 meter dapat. Ada yang menggali hanya tiga meter, sudah dapat,” katanya.

Bagi dia, menggali emas itu kerja untung-untungan.

“Itu masalah rezeki. Ada yang menggali selama enam bulan kedalaman 40 meter,  baru dapat. Setiap penambang beda-beda peruntungan. Bahkan ada sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, tak dapat apa-apa,” ucap Lukman.

Karena peruntungan tak jelas, Lukman memutuskan berhenti dan melanjutkan menjadi petani jeruk. Baginya, usaha menambang tak sebanding dengan yang didapatkan.

“Kalau menjadi petani, hasil sudah jelas.”

Beberapa penambang tradisional masyarakat sekitar, ada yang lanjut, ada yang memiliki seperti Lukman, berbalik menjadi nelayan ataupun petani.

“Saya akan bertahan semampu saya tetap menjadi petani. Rugi kalau mau balik nambang,” katanya.

Lukman ingin menolak pertambangan ini, tetapi tak bisa bertindak apa-apa. “Mau gimana lagi, wong masyarakat sendiri banyak yang seperti ini.”

Ketika marak pertambangan tradisional, pada 2008, banyak warga menjual ternak dan lahan pertanian karena tergiur ikut menambang.

 

Keindahan Pantai Parang Kursi. Pantai-pantai di sekitar Tumpang Pitu. Foto: Zuhana A Zuhro

Keindahan Pantai Parang Kursi. Pantai-pantai di sekitar Tumpang Pitu. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Mereka berlomba-lomba mendapatkan sebanyak-banyaknya emas. Dari sini, muncul penadah-penadah emas dengan modal besar. Ada yang menyediakan alat gelondong untuk pemisahan emas. Rumah-rumah semi permanen dibangun untuk proses gelondong. Limbah dibuang di sekitar tempat itu.

Selain di Sumberagung dan Pancer,  peralihan pencaharian warga ke tambang juga terjadi pada sebagian masyarakat Lampon.

Gejala ini sempat diteliti Denar Septian Arifin, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya.

Dalam skripsi Denar berjudul Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Mobilitas Sosial (Studi pada Masyarakat Lampon Dusun Ringinsari Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi) memperlihatkan, pada awal 2008, saat marak pertambangan tradisional di Tumpang Pitu, hanya lima keluarga Lampon ikut menambang.

Seiring waktu, melibatkan hampir seluruh warga Lampon. Tahun itu juga, terjadi peralihan mata pencaharian besar-besaran warga Lampon. Awalnya, petani menjadi penambang emas tradisional.

Untuk menjadi penambang emas tradisional di Tumpang Pitu, warga Lampon harus menghadapi dan melobi pihak keamanan terdiri dari Brimob dan polisi yang menduduki kawasan pertambangan.

Saat itu, banyak penambang ditangkap pihak keamanan karena aktivitas mereka dianggap melanggar hukum alias menambang emas ilegal.

Dalam penelitian, Denar mewawancarai 15 orang. Tiga Kepala Desa Pesanggaran, Kepala Bidang Kesejahteraan Desa Pesanggaran, dan Kepala Dusun Ringinsari Lampon. Dua belas lain nelayan dan penambang.

Peralihan mata pencaharian warga Lampon tak bisa lepas dari alasan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

 

Batuan yang mengandung emas milik penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Batuan yang mengandung emas milik penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Mereka bilang, nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan buruh nelayan di Lampon, hidup serba kekurangan. Penghasilan sebulan rata-rata Rp800.000, hasil paling tinggi kadang Rp2.000.000.

Kala menjadi penambang, kalau beruntung, bisa mendapatkan hasil hingga puluhan juta rupiah.

Faktor lain, hambatan nelayan. Warga Lampon, banyak memilih jadi nelayan dibanding bercocok tanam.

Meski begitu, menjadi nelayan bukan tanpa hambatan, seperti kondisi perairan di laut Lampon yang mulai sepi ikan, minim modal, sampai keterbatasan teknologi atau alat tangkap ikan.

Penelitian Denar menyebutkan, peralihan mata pencaharian, juga berdampak pada kedinamisan mobilitas sosial masyarakat. Dalam waktu enam tahun, masyarakat banyak mengalami gerak sosial meningkat dan menurun.

Ada beberapa faktor menyebabkan gerak sosial meningkat kemudian menurun sedemikian cepat. Di antaranya, pendapatan tambang, gaya hidup, untung-untungan dan praktik hukum tak jelas.

Menurut Fitriyati, sebelum marak pertambangan tradisional maupun perusahaan,  Tumpang Pitu merupakan kawasan sangat dikeramatkan warga. Ia merupakan tempat pelarian Whong Agung Wilis.

 

Tenda-tenda biru para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Tenda-tenda biru para penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

 

Ada banyak mitos beredar di masyarakat seputar kawasan keramat itu. Salah satu mitos, Tumpang Pitu merupakan tujuh tumpeng yang dibuat Wong Agung Wilis dan pasukannya sebagai tempat persembunyian ketika dalam pelarian.

Salah satu bukti tersisa adalah Pura Segara Tawang Alun, sampai saat ini selalu dikunjungi umat Hindu dari seluruh pelosok negeri.

Fitri sendiri heran dan menyayangkan, kawasan yang dulu keramat malah ramai ditambang baik perusahaan maupun pertambangan tradisional.

Dari catatan, kemunculan pertambangan tradisional ini, awalnya aksi protes masyarakat penolak pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

Mereka bosan dengan janji-janji pemerintah perihal pencabutan izin eksplorasi. Saat itu, kuasa masih dipegang PT Indo Multi Niaga (IMN).

Masyarakat menganggap, tanah yang digali IMN adalah milik warga, hingga mereka merasa berhak untuk menambang emas di sana.

Kini, PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan dua anak usaha mereka, PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI), mendapatkan izin tambang di Tumpang Pitu.

Dyah Fatma Yuli, dalam penelitian skripsi berjudul ‘Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2007-2009’ menyebutkan, pertambangan rakyat dinilai liar karena belum memiliki izin formal.

Tak sedikit warga menambang ditangkap dan terkena sanksi hukum. Penambangan liar masyarakat,  dianggap sangat berbahaya dan merusak karena pengetahuan masyarakat minim soal pertambangan.

Ketrampilan juga kurang hingga sering kecelakaan dan kematian akibat longsoran tanah dan terowongan-terowongan tambang. Selain itu, tak ada pengelolaan limbah. Peremajaan bekas galian tambang hampir tidak ada.

Setelah selesai dibiarkan menganga.

 

Lubang tambang di Petak 56. Foto: BaFFEL

Lubang tambang di Petak 56. Foto: BaFFEL

 

Jumlah penambang bukan hanya masyarakat sekitar Pesanggaran. Ada dari luar Banyuwangi bahkan luar Jawa Timur. Ada sekitar 6.000 orang. Pada 29 April 2009, dipulangkan paksa ke daerah masing-masing dengan pengawalan 190 personil aparat keamanan.

Pemulangan itu setelah Pemerintah Banyuwangi rapat koordinasi dengan Muspida, Perhutani dan pemilik izin ekplorasi emas IMN. Rapat dipimpin langsung Bupati Banyuwangi kala itu, Ratna Ani Lestari. Kesimpulan pertemuan, penambangan emas liar berpotensi besar merusak lingkungan hingga harus dihentikan.

Bersamaan dengan pemulangan penambang rakyat, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menanggapi.  Jatam menilai,  pemerintah Banyuwangi tak adil karena setiap ada pertambangan rakyat selalu dilabeli ilegal karena tidak ada izin.

Menurut Jatam, kemunculan pertambangan rakyat karena masyarakat sekitar Tumpang Pitu latah menyikapi perusahaan pertambangan emas di sana.

Data Perhutani Banyuwangi Selatan, menyebutkan, selain di Petak 56, pertambangan rakyat juga ada Petak 79 dan 78,  Dusun Ringinagung Pesanggaran. Ada ribuan lubang galian tersebar. Di Petak 78, luas kerusakan sekitar lima hektar.

Di Petak 79, ditemukan lubang-lubang sumur bekas pertambangan tradisional dengan kedalaman mencapai 25–30 meter dibiarkan menganga. Ada sekitar 50 pohon jati Perhutani tumbang dan mati.

Pada 25 November 2009, ribuan lubang bekas tambang ditutup oleh ratusan petugas gabungan Perhutani, TNI dan Polri.

Pertambangan tradisional di anak Sungai Gonggo, terletak di tengah hutan menyebabkan aliran-aliran sungai rusak. Sebagian limbah bermuara di lautan Lampon, meninggalkan pencemaran di sungai yang berakibat pada perairan laut di sekitar.

 

Proses memisahkan tanah dengan emas menggunakan mercuri. Foto: Banyuwangi's Forum for Environmental Learning (BaFFEL)

Proses memisahkan tanah dengan emas menggunakan mercuri. Foto: Banyuwangi’s Forum for Environmental Learning (BaFFEL)

 

 

Penelitian kandungan merkuri

Susintowati, Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, meneliti Bioakumulasi Dalam Tubuh Biota di Muara Lampon pada Mei 2010 hingga Juni 2011.

Hasil penelusuran, memperlihatkan,  akumulasi merkuri dalam sedimen muara Sungai Lampon melebihi batas baku mutu.

Merkuri merupakan jenis logam berat seringkali sebagai pengikat emas pada proses amalgamasi. Penyebarannya,  di lingkungan harus diawasi ketat. Jika melebihi batas baku mutu, merkuri bisa membahayakan.

Dalam penelitian itu, Susintowati menggunakan metode Mercury Analyser di LPPT UGM. Hasilnya, akumulasi merkuri dalam sedimen muara hingga 0,45 ppm site I (mangrove timur), site II 65,52 ppm (lokasi amalgam), site III (bibir muara) hingga 1,17 ppm.  Sedangkan timbunan tailing tersisa setelah tambang ditutup 634,19 ppm.

Semua akumulasi sedimen dan tailing ini sangat tinggi, melebihi batas baku mutu. Sedang standar direkomendasikan di Indonesia adalah 0,001 mg/l—sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004.

Berdasarkan standar baku mutu ini, akumulasi merkuri di Lampon,  sangat tinggi. Merkuri secara alami akan keluar dalam bentuk gas ke atmosfer.

Masa bertahan merkuri,  di atmosfer sangat singkat, kira-kira 11 hari, di tanah bisa 1.000, 2.100, 3.200 tahun dan bisa lebih 250 juta tahun di sedimen samudera.

Lalu, berdasarkan perkiraan, sekitar satu bulan hingga lima tahun berada di perairan yang terkontaminasi merkuri.

Bioakumulasi merkuri dalam tubuh bioindikator Gastropod mollusca (siput) juga menunjukkan nilai tinggi, melebihi batas baku mutu. Pada Terebralia sulcata (kerang nenek) hingga 3,1 ppm , dalam tubuh Nerita argus (siput pantai) hingga 3,03 ppm. Juga dalam tubuh Patella intermedia, siput yang biasa di pantai berbatu mencapai 0,44 ppm.

Dengan analogi sederhana, Susintowati menjelaskan beberapa kemungkinan apabila proses ini masuk dalam rantai makanan melalui plankton di perairan laut Lampon yang terindikasi. Plankton kecil dimakan plankton besar. Plankton besar akan dimakan ikan, kerang atau siput. Ini semua akan terakumulasi dan sampai pada tubuh manusia.

Hasil penelitian Susintowati membuktikan, skala kecil pun tambang dan sudah ditutup sekian lama, namun efek cemar masih tetap ada dan tinggal di perairan laut Lampon. Bersambung

 

Suasana di tempat penggalian tambang rakyat. Foto: Ika Arumingtyas

Suasana di tempat penggalian tambang rakyat. Foto: Ika Ningtyas

Tenda-tenda penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Tenda-tenda penambang di Petak 56. Foto: Zuhana A Zuhro

Lubang-lubang Tambang Batubara Ancaman Mematikan bagi Warga Jambi

Kolam tambang batubara di Sarolangun yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Foto: Feri Irawan

Kolam tambang batubara di Sarolangun yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Foto: Feri Irawan

 

 

Ratusan lubang bekas tambang batubara menganga bak danau atau kolam-kolam raksasa. Dari kejauhan, danau cukup menawan. Air tampak jernih kehijauan. Di balik itu, ada bahaya menunggu. Beragam partikel logam berbahaya terkandung dalam danau bekas kerukan batubara itu. Lubang tambang juga rawan menelan korban jiwa.

“Ini bahaya, bekas tambang itu menampung air, kalau ada anak tercebur mati kayak kasus di Kalimantan bagaimana? Kalau sudah kayak gitu pemerintah baru mau turun tangan. Selama ini, mereka cuma ngurus izin, izin saja,” kata Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau.

 

Baca juga: Studi Ungkap Polutan PLTU Batubara Sebabkan Kematian Dini

 

Danau-danau bekas galian tambang ini milik perusahaan, yang berjumlah ratusan. Mereka punya izin usaha pertambangan (IUP), tersebar di enam kabupaten di Jambi. Ada Muaro Bungo, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat.

Kolam raksasa ini menganga begitu saja seakan tak ada yang harus bertanggung jawab. Tanda bahaya atau larangan mendekat pun tak ada.

Awal November 2015, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama Walhi Jambi, melakukan pelatihan riset air pasca tambang batubara di Jambi. Lima kolam tambang PT. Sarolangun Prima Coal diuji.

Hasilnya, PH 3,4, electric conductivity (daya hantar listrik) 320, dan total padatan terlarut mencapai 150. Tingkat keasaman air tinggi mengindikasikan ada kandungan logam berat seperti Fe (besi), Mn (mangan), Pb (timbal), As (arsenik), Hg (merkuri), Se (selenium) dan B (boron) dalam kolam itu.

“(Kolam bekas tambang batubara) itu banyak sekali di Sarolangun,” ucap Feri.

Partikel logam berbahaya dalam lubang tambang, katanya, ancaman serius bagi manusia dan lingkungan. Zat-zat berbahaya ini mengendap dalam ketenangan air, menunggu waktu lepas, bebas mencemari lingkungan sekitar.

 

Batubara, sumber energi kotor, yang masih jadi andalan pemerintah Indonesia. Foto: Hendar

 

 

 

Bisa membunuh

Dokter Armansyah Siregar mengatakan, kandungan logam berat yang ditemukan Jatam dalam air kolam bekas batubara bisa membahayakan manusia, bahkan mematikan. “Kalau jangka panjang, dampaknya bisa membunuh manusia,” katanya.

Pencemaran lingkungan dari air bekas tambang, katanya, bisa menimbulkan rentetan gangguan kesehatan bagi manusia. Dampaknya,  bermacam-macam, bisa gatal-gatal, muntah, kanker, bahkan jangka panjang, logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian.

“Kalau sungai tercemar dan air dipakai mandi, bisa timbul gatal-gatal. Kalau terminum, bisa muntah, itu dampak jangka pendek.”

Makin parah kala warga makan ikan yang terkontaminasi zat berbahaya.  “Logam ini tak bisa dinetralisir. Jangka panjang bisa menimbulkan kanker dan merusak organ tubuh,” ucap Armansyah.

 

Baca juga: Danau-danau Neraka yang Mengancam Sumber Air Kalsel

 

Celakanya, tak semua tambang batubara di tengah daratan, ada yang berada dekat sumber air. Pada areal batubara PT Minemex, misal, operasi produksi sekitar 50 meter dari  pinggir Sungai Tembesi, Mandiangin, Sarolangun.

“Dulu tanggul Minemex itu pernah jebol,” kata Bambang, warga Sarolangun.

Dalam catatan Mongabay, Juli 2014, produksi Minemex pernah dihentikan sementara Bupati Sarolangun. Tak hanya Minemex, ada sembilan perusahaan tambang lain di Sarolangun dihentikan sementara.

Kesembilan perusahaan ini PT Jambi Prima Coal, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International, PT Hutamas Koado, dan PT Sarolangun Bara Prima. Lalu, PT Dinas Kalimantan Coal, PT Ganesha Jaya, PT Sarolangun Prima Coal, dan PT Konko Padma Manggala.

Penghentian ini lantaran 10 perusahaan batubara ini belum menyelesaikan kewajiban administrasi, teknis dan lingkup IUP-OP batubara.

Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi mengatakan, ada sekitar 1,09 juta hektar lahan di Jambi untuk tambang batubara oleh lebih 300 perusahaan.

Kondisi ini, katanya, menyebabkan terjadi pencemaran udara, air dan tanah. Banyak kolam tambang dibiarkan menganga penuh air.

“Air jernih tapi mengandung logam berbahaya, arsenik, besi, mangan dan lain-lain. Itu bisa mencemari lingkungan dan sungai,” katanya.

Hingga kini, belum ada perusahaan di Jambi mereklamasi kolam-kolam bekas tambang dengan baik. “Belum ada reklamasi layak huni kembali.”

Konsentrasi pendapatan daerah dari pengerukan hasil sumber daya alam, kata Musri, tak sebanding dengan biaya perbaikan jalan, dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan. “Negara sebagai pemberi izin, punya tanggung jawab untuk merehabilitasi.”

 

Tambang batubara. PT Jambi Prima Coal di Sarolangun, Jambi. Foto: Feri Irawan

Tambang batubara. PT Jambi Prima Coal di Sarolangun, Jambi. Foto: Feri Irawan

 

Ketika PLTA Datang, Ketenteraman Warga Seko Hilang

Alat berat perusahaan membuka jalan dengan kerukan dibuang ke sungai di Palandoang. Foto: Eko Rusdianto

Alat berat perusahaan membuka jalan dengan kerukan dibuang ke sungai di Palandoang. Foto: Eko Rusdianto

 

 

Benyamin Langga, mengajak saya berjalan menjejak pematang sawah, menapak punggung bukit, dan menuruni lereng curam. Dia lahir 60 tahun silam. Langkah tegap baik jalan datar, menurun ataupun mendaki.

Ketika kami tiba pada lereng dan memandang Sungai Betue, aliran air dari ketinggian serupa sapuan kuas putih. Rimbun pohon di beberapa titik terlihat menyejukkan. Seekor elang hitam dengan sayap membentang lebar bermain di atas kepala. Di bagian bawah lereng, tiga elang alap bermain saling kejaran, atau mungkin sedang ritual kawin.

Udara makin panas hari itu. Dari Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Luwu Utara, tempat memulai perjalanan, beberapa orang mengatakan jika Basseang–tempat pengeboran dan pengujian sampel PLTA-yang hendak kami tuju tak jauh, sekitar 30 menit berjalan.

Kaki kami tak sekuat masyarakat setempat. Alhasil, jarak tempuh mencapai 1,5 jam berjalan kaki.

Saat perjalanan kembali, tenggorokan kering. Benyamin, tiba-tiba mempercepat langkah, mendaki punggung bukit. Di balik beberapa pohon terlihat rumah kebun. Beberapa menit kemudian, dia sudah terlihat berjalan dengan gendongan keranjang di punggung, berisi beberapa mentimun.

“Dari kebun saya. Makan ini supaya tidak haus,” katanya. Mentimun terasa sangat menyegarkan.

Suara mesin motor terdengar samar dari balik tenda lokasi pengeboran. Dua orang datang dengan tergesa. Menggunakan sepatu lars dan terlihat kelelahan. Salah seorang bernama Topel. Dia adalah Kepala Desa Tana Makaleang. Dia membuka pembicaraan dengan saya dengan nada tinggi. Bibirnya bergetar. “Kita ini dari mana?” katanya.

“Buat apa datang kesini. Ini kan harus melapor.”

“Saya dengan masyarakat, mau lihat lokasi kebun mereka,” kata saya.

“Oh tidak bisa seperti itu. Saya ini kepala desa. Saya pemerintah di sini. Semua aktivitas dan apapun di wilayah ini harus sepengetahuan saya,” kata Topel.

Topel terus melanjutkan dialog seperti tak ada jeda.

“Harus melapor dong. Saya tidak tahu siapa kita. Siapa tahu provokator. Kan bisa saja saya menuduh provokator. Ade–adik– ini harus tahu, kondisi desa sekarang lagi tidak stabil. Lagi memanas, karena ada yang sengaja menghalang-halangi jalannya perusahaan.”

“Kalau adik ini saya usir bagaimana. Kan bisa saja.”

Topel duduk di depan saya dalam tenda pekerja lapangan untuk beristirahat. Di dekat kami ada beberapa sampel batuan yang telah diangkat dari pengeboran.

Dia menggoyang-goyangkan pedang berbungkus pipa besi bulat. Sambil terus berbicara dia menghentakkan pelan pedang itu ke tanah, diantara selangkangan.

Andri Karyo, warga setempat, mengatakan, ketika ada rencana pembangunan PLTA di Seko, hingga pengeboran, masyarakat terbelah dua. “Ada yang mendukung ada yang tidak,” katanya.

“Karena saya tak mendukung PLTA, rumah saya ini menjadi tempat musyawarah, saya dianggap biangnya.”

Bahkan, sesama keluarga saling tak bertegur sapa, gara-gara pro kontra ini.  Termasuk hubungan Andri dan sang paman, menjadi renggang karena berbeda pilihan.

“Sebenarnya sedih juga seperti ini.”

 

 

Kampung Longa nampak-kubah masjid diantara atap rumah penduduk. Pada 2014, wilayah ini jadi patok survei pengembang. Foto: Eko Rusdianto

Kampung Longa nampak-kubah masjid diantara atap rumah penduduk. Pada 2014, wilayah ini jadi patok survei pengembang. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

***

Pekan pertama Juni 2016, saya bersama dua pengurus Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Tana Luwu, menempuh perjalanan menggunakan jasa ojek, selama dua hari dari Sabbang menuju Seko Tengah, Desa Tana Makaleang.

Kami tiba di rumah Andri sekitar pukul 21.00. Badan penuh lumpur dan tulang serasa remuk. Di tangga rumah, seratusan sandal berjejer. Bertumpuk.

Malam itu, ada pertemuan masyarakat menolak PLTA yang akan dibangun PT Seko Power Prima.

Ruangan sesak. Anak muda, orang tua–laki-laki dan perempuan. Mereka duduk dan berdiskusi. Saya melihat dari pintu dapur. Seorang ibu membaringkan cucu yang terlelap di pangkuan dengan tetap takzim mendengar diskusi.

“Mengapa harus menolak PLTA?” tanya saya.

“Kalau nanti di bangun, itu di Ratte (tempat rencana power house PLTA) ada saya punya kebun. Nanti dimana saya olah kebun dan sawah lagi,” katanya.

“Kalau saya dikasih ganti rugi dan diminta pindah. Saya tidak mau. Itu tanah warisan dari orang tua, sejak dulu.”

Tana Makaleang adalah desa yang sejuk. Masuk dalam rumpun adat Pohoneang. Rumah-rumah panggung berdempet. Ada lapangan rumput luas. Jalan-jalan kecil, beberapa titik menggunakan rabat beton, sebagian besar tanah berlumpur.

Di wilayah ini, tak ada jaringan telepon seluler. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tampak enggan dan tak cukup berani membangun jaringan listrik.

Warga yang memiliki kemampuan finansial, akan membeli genset. Beberapa warga mencantolkan kabel bersama dan urunan membeli solar. Listrik dari daya generator ini akan dinikmati sejak pukul 18.00-21.00 atau paling lama 22.00.

Jika gelap malam membungkus desa ini, orang-orang akan terlelap. Atau sebagian menyalakan lampu LED yang telah diisi daya, atau menggunakan penerangan petromaks.

Di Tana Makaleang, saya melihat keuntungan tak memiliki jaringan seluler, setiap orang akan saling bertukar pendapat atau sekadar berbagi cerita. Bukan memoloti telepon seluler.

Selama sepekan saya menikmati keramahan desa ini. Orang-orang membagi senyum dengan penuh kebahagiaan. Saat berjalan melintasi rumah-rumah penduduk, selalu saja warga mengajak sekadar mencicipi kopi atau penganan lain.

Namun, di bagian hati warga yang dalam, mereka resah. Sejak 2014, PT Seko Power Prima, hendak membangun pembangkit dengan kapasitas 480 Mega Watt.

Kapasitas terpasang PLTA inilah yang akan menjadi pemikat perusahaan dan pemerintah membujuk masyarakat Seko dan Luwu Utara, jika kelak ada listrik tak akan terjadi pemadaman bergilir.

Pada lansekap alam, Sungai Uro dan Betue berbeda hulu, namun hilir menyatu yang membentuk Sungai Karama di Kalumpang , Mamuju, Sulawesi Barat. Sungai Karama saat ini dalam tahap konstruksi pembangunan PLTA milik Kalla Group.

Batang Sungai Betue yang menjadi ancang-ancangnya. Dalam kerangka acuan dokumen Analisis dampak lingkungan (Andal) Seko Power Prima, perusahaan akan membendung sungai di Sae dan mengalihkan aliran air menuju Ratte menggunakan tiga terowongan dengan luas penampang masing-masing mencapai delapan meter.

Jadinya, Ratte menjadi rumah turbin atau rumah pembangkit (power house) dan Sae menjadi DAM.

Staf AMAN Tana Luwu pada bagian pemetaan melihat jarak lurus dari Sae menuju Ratte menggunakan perangkat internet, mencapai 18 kilometer. Terowongan akan membentang diantara pepohonan, tebing, atau bahkan terkubur dalam tanah. Dan bahkan dapat membelah kampung.

Inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Akhirnya, pada awal 2016, beberapa perwakilan masyarakat termasuk AMAN Tana Luwu, menggunakan fasilitas pemerintah daerah Luwu Utara mengadakan studi banding ke PLTA Musi.

“Itu benar. Saya ikut. Kami diperlihatkan bagaimana proses PLTA itu berjalan. Tak ada penjelasan bagaimana kondisi awal dan bagaimana masyarakat setempat,” kata Bata Manurun, Ketua AMAN Tana Luwu.

“Sejak kepulangan studi banding itu, kami dari AMAN Tana Luwu tetap menolak dan bersama masyarakat,” katanya.

Topel,  salah seorang yang ikut dalam lawatan itu. “Di PLTA Musi, semua baik-baik saja. Pada awal 2014 hingga 2015, saya menjadi garda depan menolak pembangunan ini (PLTA Seko). Tapi dari Musi, saya salah kaprah selama ini. Ternyata ini untuk kebaikan,” kata Topel.

Asumsi warga, kata Topel, jika terowongan memasuki kampung, dan memindahkan pemukiman itu tak benar. Di teras rumah, yang luas dia menunjuk gugusan gunung di bagian samping rumah.

“Informasi yang saya terima, terowongan itu akan ditempatkan di bagian itu. Jadi kampung aman. Kalau masyarakat disuruh pindah, tentu saya juga menolak.”

Ungkapan Topel ini, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Plt. Kadis Pertambangan Luwu Utara, Ahmad Yani saat pertemuan di Hotel Tree Makassar, pada 29-30 Agustus 2016.

“Sekarang yang saya tahu PLTA Sekopower Prima hanya memiliki izin prinsip dan izin lokasi,” katanya.

“Soal bagaimana bentuk PLTA itu kelak, kita belum tahu. Apakah akan menggunakan terowongan penuh atau kanal air terbuka. Atau kah di-combain. Itu kita tunggu hasil kajian.”

 

 

Rumah penduduk di Desa Tana Makaleang diterangi cahaya listrik dari genset. Foto: Eko Rusdianto

Rumah penduduk di Desa Tana Makaleang diterangi cahaya listrik dari genset. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

***

Kerangka acuan Andal Seko Power Prima mencapai ratusan halaman. Dokumen ini disetujui November 2014 oleh Plt. Sekretaris Daerah Luwu Utara dengan syarat penyusunan Andal paling lama tiga tahun.

Awal Juni 2016, ketika menyambangi Seko, beberapa pekerjaan lapangan Seko Power Prima sudah berjalan. Di Basseang, mesin bor bekerja.

Mahdi, Geolog dari Universitas Hasanuddin yang mengawal kegiatan mengatakan, setiap hari kedalaman bor lima meter. Ini akan terus bekerja hingga 130 meter.

Pengoboran ini, kata Mahdi, untuk melihat dan mengetahui tekanan air dalam air tanah. “Mengapa harus mengebor, bukankah PLTA ini hanya akan mengalihkan air dari sungai lalu ke turbin?” tanya saya.

“Saya tidak tahu. Kami hanya diminta dan dipekerjakan disini,” kata Mahdi.

Di Basseang, saya mencoba menghadap ke arah Sae, tempat rencana pembangunan DAM. Di hadapan saya, Sae tak terlihat, hanya ada deretan pegunungan. Salah satu hamparan punggungan tepat di depan saya adalah tanah milik Benyamin. “Kalau nanti pipa atau terowongan itu masuk ke kebun, saya tidak mau.”

Dalam acuan Andal menyebutkan, panjang terowongan mencapai 16.407 meter, berlapis penampang bulat dengan diameter penampang delapan meter. Untuk pipa penyalur lima meter. Pipa pesat (penstock) yang membawa air menuju turbin diameter dalam 20 meter, diameter luar 30 meter serta tinggi 16 meter.

Saya mencoba membandingkan dengan PLTA Larona di Luwu Timur. Tipe bangunan dan rencana PLTA Seko, hampir mirip. Menggunakan kanal dan menyalurkan melalui pipa, menggunakan tiga unit turbin masing 3 x 65 MW. Panjang kanal (waterway) delapan km dan pipa pesat (penstock) satu km dengan diameter pipa dua meter.

Di Larona, mengisi air penuh dalam pipa perlu waktu sekitar empat jam. “Kapan waktu, pernah pengisian cepat karena kebutuhan energy meningkat. Di baypass menjadi tiga jam. Apa yang terjadi pipa mengayun. Itu berisiko sangat tinggi,” kata teknisi di Larona, nama enggan disebutkan.

Andri khawatir dengan pipa PLTA itu. Jika melihat peta bumi, kampung dalam wilayah Desa Tana Makaleang dan Embonatana (termasuk Sae) berada diantara dua buah badan sungai besar, Uro dan Betue.

Yulius Patoo, warga Desa Tana Makaleang mengatakan, wilayah bermukim penduduk dalam posisi menyempit. “Kalau pernah liat gitar, pada bagian yang menyempit, kampung berada tepat di tempat itu. Tapi begitu Uro dan Betue memberikan kami air dan kehidupan,” katanya.

“Kalau mau menarik garis lurus, dari batang Sungai Uro ke Betue, jaraknya hanya sekitar tiga kilometer,” kata Andri.

“Kalau jarak sedekat itu, saya kira itu berisiko besar. Ingat ini rekayasa, penuh perhitungan dan pertimbangan. Kampung dan masyarakat di tempat itu pasti akan was-was dan harus mendapatkan penyuluhan yang baik,” kata staf PLTA Larona.

Tak hanya itu, dalam Sungai Uro pun kelak akan dibangun PLTA berkapasitas 90 MW. Dua rencana pembangunan pembangkit ini dikerjakan perusahaan sama.

Pada catatan kerangka acuan Andal Sungai Betue dikelola Seko Power Prima (PLTA Seko-1) dan Sungai Uro oleh Seko Power Prada (PLTA Seko-2).

Sebelumnya, pemberian izin prinsip Dinas Pertambangan dan Energi Luwu Utara pada PT Asri Power 28 Desember 2012. Permohonan perpanjangan izin prinsip kemudian disetujui 18 Juni 2014, dan pengubahan nama menjadi PT Seko Power Prima.

Di Luwu Utara, kata Plt. Dinas Pertambangan dan Energi Ahmad Yani, mengatakan ada 11 izin prinsip PLTA yang akan dibangun,masing-masing tersebar di beberapa wilayah yang memiliki badan sungai dengan debit air memadai.

“Kalau semua jadi, jumlah daya yang akan dihasilkan mencapai 1.154 MW. Kan kita tidak tahu kapan semua berjalan dan beroperasi.”

 

 

Lembah Sungai Betue. Foto: Eko Rusdianto

Lembah Sungai Betue. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

 

***

Saya berdiri di Kampung Longa, tak jauh dari Sae. Ada masjid berdiri di pinggir jalan utama. Beberapa penduduk menyatakan, suatu ketika perusahaan datang dan membuat patok, sebagai jalur terowongan. Beberapa warga melayangkan protes, lalu patok itu dicabut.

Di Sae, saya berdiri pada sebuah ketinggian, air Sungai Betue terdengar bergemericik. Di sisi kiri dan kanan terhampar berhektar-hektar lahan persawahan padi. Juga perkebunan. Wilayah ini, kelak berada di bawah rencana pembangunan DAM pembangkit listrik.

Rencana konstruksi DAM PLTA Seko Power Prima setinggi 30 meter. Saat pengoperasian bendungan, akan terjadi kenaikan tinggi air di lokasi hingga 15 meter. Saya berkali-kali menelpon dan mengirim pesan untuk  Ginandjar Kurli sebagai manager operasional PLTA tetapi tak pernah ada tanggapan.

Di Sae, tak ada yang bisa mengetahui kemana jalur terowongan akan menembus hutan dan menerobos pegunungan menuju Ratte. Namun, sesuai surat pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan, Seko Power Prada untuk PLTA, kepada Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Oktober 2015 memohon area 411,02 hektar.

Dalam poin ke empat seluas 38,84 hektar pada kawasan  hutan lindung dan 2,68 hektar pada tubuh air.

DI Palandoang, kampung yang dituju sebelum Sae dari Sabbang, motor ojek yang membawa kami harus berhenti dan menunggu giliran. Sebuah alat berat, sedang bekerja mengeruk tebing tanah dan meratakan jalanan.

Di depan mobil berat–dikenal dengan sebutan beko–dua orang pekerja sedang berisitirahat memandang aliran sungai yang berada di bawah mereka. Sungai itu, adalah anak-anak sungai yang dimana hilir masuk ke Sungai Betue.

Pembangunan jalan ini oleh Seko Power Prima. Tanah-tanah dari kendaraan alat berat itu dibuang ke sungai, bahkan telah menutup sebagian aliran.

“Kenapa tanah tidak dibuang di tempat lain,” tanya saya.

Nda bisa, disini tanah orang, nanti yang punya marah dan tidak diizinkan. Kalau ke sungai kan tidak ada yang marah,” kata si pekerja.

Berpedoman kembali pada kerangka acuan Andal Seko Power Prima, tahap pra konstruksi semua buangan tanah akan ditempatkan di tempat aman dan digunakan sebaiknya agar tak merusak lingkungan.

Rupanya janji tertulis dan praktik lapangan tak berjalan sesuai kesepakatan.

Plt. Kadis Pertambangan dan Energi, Ahmad Yani di Makassar, dalam diskusi multi pihak mengatakan, Seko Power Prima baru mengantongi izin prinsip dan lokasi, hanya sebatas kegiatan survei dan pengkajian. Kelak, katanya, menjadi acuan Andal dan akan duduk bersama semua pihak.

“Yakinlah, kalau PLTA atau proyek ini, lebih banyak mudarat, Pemda Luwu Utara, menjadi garda terdepan akan menolak. Mari kita beri kesempatan dulu,” katanya.

Sejak berhembus kabar akan ada pembangunan PLTA di Seko, beberapa warga dari tiga wilayah adat Pohoneang, Hoyyane, dan Amballong dihantui kecemasan. Gencar kabar datang silih berganti, dari mulai sawah penduduk tenggelam hingga pemindahan penduduk.

Kini, rasa saling curiga pun makin tinggi. Masyarakat terbelah dalam dua opsi, menerima dan menolak.

Padahal pada Oktober 2014, ketika perusahaan memasuki Seko – Seko Tengah–tak ada yang meminta izin pada masyarakat. Pengembang dengan enteng memasang patok batas dan area survei yang akhirnya memicu pemberian sanksi adat, membayar Rp10 juta dan kerbau.

Pemberian sanksi itu pula disertai upaya perjanjian antara masyarakat adat dan Seko Power Prima untuk tak lagi beraktivitas dalam wilayah adat.

Keadaan berbalik, perusahaan melaporkan kejadian itu sebagai upaya pemerasan.

Sengkarut PLTA Seko ini berjalan terus menerus hingga kini. Pada Agustus 2015, LSM tergabung dalam Simpul Jaringan Aktvitas Luwu Utara (Sijalu) aksi di Dedung DRPD untuk mempercepat pembangunan PLTA.

Respon dewan kabupaten cukup baik, dalam waktu cepat paripurna membolehkan pembangunan PLTA.

Pada Oktober 2015, pengembang dikawal 70 Brimob menuju Seko. Masyarakat memblokade jalan masuk desa. Pada Mei 2016, kembali penutupan akses jalan menuju Seko Tengah. “Kami dengar informasi, jika alat perusahaan akan masuk. Kami menghalangi,” kata Andri.

Warga berhasil menghalau. Mereka mendirikan bangunan beratap di jalan utama desa. Pada 17 Mei 2016, rumah Andri dijaga beberapa polisi. Ada yang berdiri di depan rumah, dan di belakang.

“Saya dan Pak Daniel Basri dibawa ke Polres Luwu Utara. Kami ditanya dan diperlakukan dengan baik,” katanya.

Tertangkapnya Andri dan Daniel, membuat masyarakat Seko Tengah, khawatir. Beberapa orang menangis dan blokade jalan tidak dihiraukan.

“Rupanya ini cara mereka menangkap kami. Jadi konsentrasi warga pecah, dan alat berat masuk ke lokasi. Maka seperti yang kau lihat di Basseang, sudah ada pengeboran sampel,” ucap Andri.

Apakah perlawanan warga mengendur? Pada awal Agustus 2016, puluhan warga kembali mendatangi lokasi pengeboran Basseang dan membongkar tenda.

Alat-alat perusahaan disusun rapi dan dibungkus terpal tenda. Beberapa sampel batuan dan tanah hasil pengeboran disita masyarakat.

“Saudara-saudara kami di Seko Tengah, bukan orang jahat. Kami tak ingin berkelahi. Maka tenda dibongkar dengan baik dan sampel bor itu dikembalikan ke tanah lagi karena asal memang dari situ,” kata Yulius Patoo.

 

 

Sungai di wilayah Palondoang dengan hulu masuk ke Sungai Betue. Foto: Eko Rusdianto

Sungai di wilayah Palondoang dengan hulu masuk ke Sungai Betue. Foto: Eko Rusdianto

 

 

 

 

***

Seko Dalam, beberapa pengertian warga berarti sahabat atau kerabat. Orang-orang Seko selalu menghargai setiap tamu dan selalu berlaku sopan. Seko dibagi dalam tiga wilayah administrasi Seko Tengah, Seko Padang dan Seko Lemo.

Mahir Takaka, warga Seko Padang, kini pengurus AMAN Pusat mengatakan, jika tanah Seko penuh kedamaian sepanjang waktu mendapat teror atas nama pembangunan. Pada dekade 1990-an, ada perusahaan usaha kayu, PT Kendari Tunggal Timber. Konsesi perusahaan ini, meliputi Baebunta, Sabbang, Rongkong dan Seko.

Pada awal kemunculan Kendari Tunggal Timber, masyarakat menaruh harapan besar, karena dijanjikan beragam program pemberdayaan.

“Rupanya hanya isapan jempol. Apa yang ditinggalkan KTT, jalan hutan carut marut. Longsor dimana-mana, karena tegakan kayu besar sudah hilang,” katanya.

Data lain menyebutkan, di Seko Padang, sejak 1985 ada pula perusahaan pengembangan perkebunan bernama PT Seko Fajar menggunakan izin hak guna usaha. Luas areal 35.000 hektar. Pada 2011, diusulkan sebagai HGU terlantar karena tak tergarap. Setahun kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional HGU dicabut.

“Tapi Seko Fajar banding di PTUN dan sekarang memenangkan kembali. Jadi kembali lagi dikuasi mereka,” kata Mahir.

Bukan tak mungkin, kekhawatiran beberapa masyarakat akan kehadiran PLTA, katanya, peruntukan lebih pada usaha mendorong industri besar, seperti pertambangan.

Data terbaru dirilis Dinas Pertambangan dan Energi Luwu Utara, jika Seko ada dua izin pengelolaan tambang. Pertama, perusahaan Kalla Aribamma akan menambang bijih besi dengan luas konsesi 6.812 hektar di Marante, Seko Padang.

Kedua, Citra Palu Mineral akan menambang emas dengan luas konsesi 36.382 hektar meliputi Seko Padang dan Rampi.

“Saya bukan anak sekolahan, tapi sekarang, kita tahu ada beberapa rencana penambangan di Seko. Saya kira listrik itu kelak akan digunakan untuk industri,” kata Andri.

“Kini, saya mempertahankan apa yang menjadi hak kami sebagai masyarakat. Jika pun harus mati, maka itu konsekuensi.”

Jadi, siapakah sebenarnya penikmat pasokan listrik yang akan dibangun ini?

 

 

Hamparan padang ilalang di wilayah Sodangan, Seko Padang yang masuk wilayah HGU perusahaan. Foto: Eko Rusdianto

Hamparan padang ilalang di wilayah Sodangan, Seko Padang yang masuk wilayah HGU perusahaan. Foto: Eko Rusdianto

Sungai Betue. Foto: Eko Rusdianto

Sungai Betue. Foto: Eko Rusdianto

Alat berat perusahaan mulai bekerja dan timbunan tanah sebagian menutupi sungai. Foto: Eko Rusdianto

Alat berat perusahaan mulai bekerja dan timbunan tanah sebagian menutupi sungai. Foto: Eko Rusdianto

Tukirin “King of Krakatoa” Partomihardjo yang Membanggakan Indonesia

Tukirin Partomiradjo, peneliti Krakatau yang hingga saat ini belum ada penerusnya di Indonesia. Foto: Rahmadi Rahmad

Tukirin Partomiradjo, peneliti Krakatau yang hingga saat ini belum ada penerusnya di Indonesia. Foto: Rahmadi Rahmad

 

 

Tukirin Partomihardjo memang spesial. Namanya selalu berkibar tiap kali kata Krakatau disebut. Bukan karena kesaktian, melainkan pengetahuannya yang pilih tanding. 35 tahun meneliti Krakatau adalah bukti, bila gunung berapi aktif tersebut adalah hidup mati Tukirin, yang  hingga kini belum seorang pun mampu meneruskan pengembaraan ilmiahnya.

 

Krakatau yang merupakan gugusan pulau penuh makna, membentang kokoh di Selat Sunda. Ada Rakata, Sertung, Panjang, dan Anak Krakatau yang namanya begitu masyur. Statusnya, cagar alam seluas 13.605 hektare. Ada tumbuhan biji, jenis paku dan lumut yang hidup, serta biawak dan burung yang mudah terlihat.

Dahulu, Krakatau merupakan gunung api purba setinggi tiga ribu meter, bergaris tengah sebelas kilometer. Krakatau Purba lenyap saat erupsi di zaman prasejarah yang kejadiannya tidak terekam umat manusia. Letusan hebatnya memunculkan tiga kepundan aktif: Danan, Perbuatan, dan Rakata yang selanjutnya menyatu. Berpadu, menjelma pulau memanjang.

26-27 Agustus 1883, letusan luar biasa kembali mengguncang yang kali ini menghancurkan puncak Danan dan Perbuatan, juga dua per tiga Rakata. Bencana alam yang diikuti gelombang tsunami dan awan panas ini menewaskan 36 ribu penduduk yang bermukim di pesisir Selat Sunda. Peristiwa besar yang akan selalu dikenang dalam kalender, 133 tahun silam.

Perkembangan selanjutnya, muncullah daratan yang diberi nama Anak Krakatau, tahun 1930. Daratan ini, sejak awal kelahirannya bertambah luas dan meninggi seirama detak vulkanis yang terjadi. Anak Krakatau ini yang sering kita sebut Gunung Krakatau.

 

Meneliti suksesi yang terjadi di Krakatau adalah keahlian Tukirin yang telah dilakukannya sejak 1981. Foto: Rahmadi Rahmad

Meneliti suksesi yang terjadi di Krakatau adalah keahlian Tukirin yang telah dilakukannya sejak 1981. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Awal Mei 2016, adalah perjalanan ke dua saya bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini ke Krakatau. Bagi Tukirin sendiri, ini adalah yang kesekian kalinya. Bila dihitung tiga setengah dasawarsa dedikasi keilmuannya untuk Krakatau, akan terjawab sebanyak itu pula perjalanan yang ia tempuh. Andai, ia lakukan sekali dalam setahun. Bosankah ia? “Tidak,” jawabnya mantab.

Menurut Tukirin, Krakatau memberinya informasi penting langsung dari alam. Misal, perkembangan awal terbentuknya hutan dan bagaimana tumbuhan datang yang bisa diketahui setiap kali ia bertandang.

Bidang pengetahuannya pada suksesi atau perkembangan vegetasi, menggambarkan jelas bagaimana beragam jenis tumbuhan yang ada di Krakatau, berkembang dan menghijaukan pulau itu. 1981, saat pertama kali ia datang, cemara laut (Casuarina) yang hidup hanya ada yang kecil dan sebagian besar. Kini, cemara yang berbadan besar itu tumbang, digantikan jenis ficus atau bangsa ara. Bagaimana bisa terjadi? Rahasia alam inilah yang terus ia gali.

Ada empat metode yang bisa menjelaskan bagaimana tumbuhan berlabuh di Krakatau. Melalui laut, angin, satwa, dan manusia. Tukirin mencontohkan, ficus yang tumbuh di Anak Krakatau kehadirannya disebarkan oleh binatang. Ketapang (Terminalia catappa) yang berkembang di pantai dipastikan dibawa air laut, sementara ketapang yang tumbuh di bagian dalam pulau diterbangkan kelelawar.

“Sekiranya terjadi letusan, dinamika perkembangan suksesi dapat diteliti lebih rinci. Kesempurnaan penelitian bisa diketahui dari awal, mulai jenis tumbuhan pionir yang muncul hingga peran penting mikroorganisme,” ujarnya.

 

 

 

 

Lelahkah Tukirin meneliti Krakatau? Di usianya yang kini menginjak 64 tahun, tanda-tanda letih pada tubuhnya tidak tampak, terlebih untuk mendaki Krakatau. Andai ia pensiun dari tempatnya bertugas tahun depan pun, ia masih terlalu gagah untuk menyandang predikat tersebut.

Perjalanan saya yang pertama, April 2015, dan yang kedua ini, memperteguh keyakinan saya bahwa Tukirin memang berjodoh untuk menelisik dan menapaki Krakatau yang terus tumbuh. Ada dua puncak yang siap ditaklukkan. Puncak pertama setinggi 150 meter, dan puncak kedua sekitar 450 meter lebih dengan garis tengah kurang lebih tiga kilometer.

“Bila ada yang menemani, saya bersedia mendaki puncak kedua Krakatau. Butuh teknik khusus melakukannya. Harus cepat dan sigap. Selain suhu permukaan mencapai 50 derajat Celcius dengan hamparan batuan terjal dan pasir panas, Krakatau pun siap meletus setiap waktu,” ujar profesor enerjik ini.

 

Tukirin di depan Anak Krakatau. Foto: Rahmadi Rahmad

Tukirin di depan puncak kedua Anak Krakatau. Foto: Rahmadi Rahmad

 

King of Krakatoa

Malam itu, di pantai Anak Krakatau, Tukirin membuka rahasia yang selama ini jarang ia ceritakan. “King of Krakatoa” julukan maut yang menggema ke seantero dunia, tanpa pernah sekalipun ia deklarasikan. “Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk saling menghormati,” ujarnya merendah.

Memorinya melayang, jauh ke era 90-an. Berawal dari seorang mahasiswa asal Jepang yang membenci sang dosen. Nyatanya, dosen tersebut, Prof. Yukawa (Presiden Asosiasi Entomologi Dunia), adalah sosok disiplin pembimbing Tukirin saat menyelesaikan studi doktoralnya di Kagoshima University, 1992-1995. Tiap kali menjelaskan suksesi, Yukawa selalu bercerita tentang Krakatau yang menukik pada sosok Tukirin. “I have a very strong man, student from Indonesia,” jelas Yukawa yang diulang Tukirin.

Kenapa Tukirin didapuk sebagai orang kuat? Karena hanya dirinya yang mampu menaklukkan puncak Krakatau bersama Prof. Suzuki yang merupakan atlet lari nasional Jepang di masa itu. Alasan inilah yang menyebabkan Tukirin dianggap orang yang secara fisik memiliki kekuatan luar biasa.

 

Anak Krakatau, gunung berapi aktif yang diperkirakan terbentuk mulai 1930-an. Foto: Rahmadi Rahmad

Anak Krakatau, gunung berapi aktif yang diperkirakan terbentuk mulai 1930-an. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Suatu waktu, Tukirin diundang Yukawa ke Jepang. Dalam acara perkenalan dengan para mahasiswa itulah mahasiswa yang tidak senang pada Yukawa menghampiri Tukirin untuk adu pancho, mengingat predikat Tukirin sebagai lelaki kuat, sebagaimana yang dijelaskan Yukawa.

Tukirin terhenyak, di hadapannya telah berdiri mahasiswa berbadan atletis, berbanding terbalik dengan tubuhnya yang kurus. “Kalau saya kalah tak masalah, tapi kalau Anda kalah pastinya malu dihadapan mahasiswi. Saya nantikan di Indonesia,” ujar Tukirin berkelit.

Dilalah, proposal penelitian mahasiswa penantang yang mengajukan penelitian di Indonesia itu diterima. Saat bertemu di Bali, lagi-lagi Tukirin ditantang untuk pancho. Tukirin cari akal, ia mengajak mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut secara jantan di Krakatau. Harapannya, mahasiswa ini mundur teratur.

Nyatanya, si mahasiswa justru menemui Tukirin di Pulau Rakata, sekembalinya ia dari Jepang. “Saya orang tua kecil, kurus, harus menghadapi anak muda berotot. Cara ilmiah harus dicari untuk mengalahkannya yang menang secara fisik.”

 

Bebatuan keras yang merupakan hasil erupsi anak Krakatau beberapa waktu lalu. Foto: Rahmadi Rahmad

Bebatuan keras yang merupakan hasil erupsi anak Krakatau beberapa waktu lalu. Tampak Tukirin memperhatikan sekeliling, mulai dari jenis tumbuhan yang tumbuh hingga yang menghilang. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Sebagai “Raja Krakatau” Tukirin mengajak mahasiswa itu bertarung di puncak Rakata, habis-habisan. “Pakai sepatu, bawa air minum yang banyak, dan pastikan tidak ada yang tahu,” pesan Tukirin pada lelaki muda itu sebagai sarat utama.

Jam 6.00 WIB pagi, mereka mendaki. Tukirin yang badannya kecil, dengan cepat berlari dan menghilang di rimbunnya hutan. Sementara si mahasiswa itu, kebingungan karena tidak tahu arah. Di atas tebing curam, Tukirin yang sudah mendaki lebih dulu menanti mahasiswa itu untuk naik. Di sini banyak semilak, tumbuhan berduri yang harus dipegang akarnya untuk merambat. Sang mahasiswa, yang tak ingin malu ikut naik tebing itu, namun duri di semilak tersebut ia pegang yang membuat tangannya luka.

Berikutnya, mereka menuju punggung bukit kecil yang hanya bisa dilewati menggunakan sepatu lapangan ala militer, bukan sepatu kets. Di sini, Tukirin yang sudah mempersiapkan diri sedari awal, dengan mudah melewati medan itu, sementara si penantang tubuhnya penuh luka akibat duri dan pasir yang tajam.

 

Arang kayu yang diduga terbentuk akibat erupsi 1883 yang berada di Pulau Rakata. Foto: Rahmadi Rahmad

Arang kayu yang diduga terbentuk akibat erupsi 1883 yang berada di Pulau Rakata. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (m dpl), mereka harus melewatinya dengan cara memanjat, melewati tebing menggunakan tali. Hingga akhirnya, mereka tiba di puncak Rakata, di ketinggian 800 m dpl, sekitar enam jam jalan kaki dengan susah payah.

Di sini, Tukirin mengajak si mahasiswa untuk pancho. Apa yang terjadi? Mahasiswa tersebut mengurungkan niatnya karena ia “shock” melewati rintangan mengerikan yang belum pernah ia rasakan. Di puncak Rakata, ia mengaku kalah, tanpa harus bertarung.

Puas istirahat, mereka kembali ke kemah. Tukirin meminta agar mereka tidak bersamaan menuju tenda, sebagaimana persyaratan di awal. Tukirin pun pulang lebih awal. Baru saja ia minum teh di depan tenda, sang mahasiswa yang baru saja keluar dari hutan tersebut, berteriak lantang: “Tukirin, you are the real king of krakatoa, sembari menyembah Tukirin.”

Dari sini, julukan Tukirin sebagai “King of Krakatoa” menyebar dan sang mahasiswa itu pula yang mempopulerkannya. Tahun berapa pastinya, Tukirin tidak ingat, diperkirakan di penghujung 1999. Begitu juga dengan nama sang mahasiswa yang hingga kini masih ia samarkan. “Bukan kekuatan, julukan king of krakatoa lebih tepat untuk menggambarkan pengalaman dan pengetahuan saja yang saya dapatkan dari menjelajah setiap lekuk Krakatau,” terang Tukirin.

 

Pagi yang indah di Anak Krakatau. Wisatawan lokal maupun asing akan memenuhi pulau ini setiap akhir pekan. Foto: Rahmadi Rahmad

Pagi yang indah di Anak Krakatau. Wisatawan lokal maupun asing akan memenuhi pulau ini setiap akhir pekan. Foto: Rahmadi Rahmad

 

Krakatau memang identik Tukirin, dan dunia mengakui. Para peneliti dari berbagai belahan bumi, berlomba menghubungi Tukirin, berharap didampingi saat penelitian nanti. Bagaimana Indonesia? “Krakatau adalah penelitian science for science yang tidak populer didanai pemerintah. Jarang peneliti yang tertarik.”

Kekhawatiran Tukirin adalah kegelisahan kita semua. Kegalauan di masa mendatang, bila kita harus bertandang ke negeri orang hanya untuk mengetahui perihal Krakatau yang justru wujudnya ada di Indonesia.

Banggalah kita pada Tukirin. Ada wajah Indonesia dalam sosoknya.

 

 

Ketika Burung Hantu Layani Sesi Foto Siang Hari di Wisata Dieng

Sipur meletakkan burung hantu di pundak seorang pengunjung. Foto: Nuswantoro

Sipur meletakkan burung hantu di pundak seorang pengunjung. Foto: Nuswantoro

 

“Foto mbak, foto mas,” teriak Kabul, kepada serombongan anak muda yang baru saja menikmati panorama kawah Sikidang di Dataran Tinggi Dieng.

Di tangan kiri, bertengger burung hantu berbulu putih. Mata hitam kelam. Paruh bengkok seperti elang namun kecil. Perawakan seperti burung hantu salju di film Harry Potter, Hedwig. Burung ini ada jambul di dekat mata.

Anak-anak muda itu cuma menoleh, lalu bersendau gurau lagi dengan teman-teman mereka.

Cuaca tak cukup cerah, Jumat, (12/8/16). Pagi hari di Dieng sempat turun hujan. Hawa dingin merasuk sampai tulang.

Wisata Sikidang relatif sepi. Terlihat tiga mobil pengunjung dan beberapa sepeda motor di area parkir.

Menuju Kawah Sikidang, sisi kiri jalan berjejer kios pedagang menjual cinderamata, keripik kentang, carica, makanan khas Dieng , dan bunga edelweis. Di sebelah kanan ada area foto-foto bersama burung hantu. Inilah atraksi baru di Sikidang, yang mengundang keprihatinan netizen di sosial media.

Respon netizen berawal dari postingan pemilik akun Raisa Ghifari pada Senin, (8/8/16).

Pada postingan itu, Raisa mengeluhkan, burung hantu jadi obyek foto-foto di siang hari. Dia juga melampirkan foto unduhan dari Google.

Sontak postingan itu mengundang reaksi beragam dari netizen. Umumnya menyayangkan atraksi itu. Hingga tulisan ini dibuat postingan itu telah dibagikan lebih 12.000 kali.

 

Pengunjung berfoto dengan burung hantu di kawah Sikidang, Dieng. Foto: Nuswantoro

Pengunjung berfoto dengan burung hantu di kawah Sikidang, Dieng. Foto: Nuswantoro

 

Selang tiga hari, atau 11 Agustus, dia mengabarkan jika ada respon dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. BKSDA mengeluarkan surat bertanggal 10 Agustus kepada pelaku peragaan burung hantu di sekitar Dieng.

Surat ditandatangani Kepala BKSDA Suharman. Intinya meminta para pelaku menghentikan peragaan burung hantu untuk foto-foto siang hari. Burung ini satwa nocturnal atau beraktivitas malam hari. BKSDA juga meminta mereka memperhatikan kesejahteraan satwa.

Saya meninggalkan pesan di kotak pesan berisi permintaan wawancara. Sampai tulisan dibuat Raisa belum ada respon.

 

 

* * *

“Burungnya tak terbang?” tanya saya kepada Sipur, rekan Kabul. Meski di kaki burung-burung hantu itu terdapat tali, tetapi tali itu dibiarkan lepas.

“Sudah jinak,” kata, Sipur,  sembari membenahi sepeda motor cross mini.

Selain berfoto dengan burung hantu ada saja orang mau berfoto menunggang sepeda motor itu dengan latar belakang panorama kawah Sikidang.

“Burung hantu jenis apa? “

“Bobo,” kata Sipur.

Dari literatur, saya tahu maksudnya Bubo sumatranus.

Ada tiga burung hantu berusia enam bulan dibawa mereka atraksi hari itu. Kabul bercerita, semua ada lima, dua tak ikut “kerja,”istilah Kabul bagi yang libur.

 

dieng2-Hanya dengan Rp 5 ribu pengunjung bisa berfoto dengan satwa nocturnal burung hantu. Hanya dengan Rp5.000, sudah bisa berfoto dengan si burung malam ini. Foto: Nuswantoro

 

Dia sengaja mengistirahatkan dua burung karena Jumat,  bukan hari ramai. Kabul dan Sipur satu-satunya kelompok yang mengusahakan atraksi foto dengan burung hantu hari itu.

Menurut Sipur, di Sikidang ada lima kelompok atraksi foto memakai burung hantu. Masing-masing kelompok beranggotakan empat hingga lima orang.

Selain burung hantu kelompok-kelompok itu juga menawarkan menunggang kuda, bersepeda motor cross, dan jasa cetak foto langsung jadi

Dia mengaku, burung-burung itu bukan menangkar sendiri, melainkan membeli dari internet.

“Saya beli, lewat online, dari komunitas penyayang burung hantu juga. Kalau tidak, sulit mendapatkannya.”

Saat sepi, dia bisa membawa pulang Rp200.000. Hasil itu, harus dibagi empat orang. Saat ramai, pendapatan bisa tiga atau lima kali lipat. Untuk biaya makan burung perhari menghabiskan sekitar Rp30.000.

Kabul dulu merogoh kocek Rp2,6 juta, untuk dua anak burung hantu, segenggaman tangan. Untuk makanan burung, dia membeli daging tikus, ayam, dan marmut. Dia memberi makan burung-burung ini malam hari. Kabul tahu burung ini burung malam.

“Tidak kasian sama burung disuruh kerja siang hari?” tanya saya.

Kan tidak setiap hari. Ada waktu istirahat. Ini tidak sampai sore sudah pulang,” katanya.

“Burungnya pernah ngambek?” tanya saya.

“Ya, kalau lelah, tidak mau kerja, burung kadang terbang. Kalau sudah begitu ya…dilihat saja. Nanti menclok di mana. Setelah itu dihampiri terus ditangkap lagi,” katanya.

Menurut Kabul, atraksi foto bersama burung itu hanya kerja sambilan. Sehari-hari dia petani kentang di Dusun Karangsari.

“Kalau bertani saja tidak cukup. Ini untuk tambahan.”

 

Pengunjung memotret burung hantu menggunakan kamera bertongsis (tongkat eksis). Foto: Nuswantoro

Pengunjung memotret burung hantu menggunakan kamera bertongsis (tongkat eksis). Foto: Nuswantoro

 

Kepada Kabul, saya sampaikan surat BKSDA dan ramai kecaman foto dengan burung hantu di sosial media, dia berkilah melakukan itu tak semaunya. Dia sudah izin kepada pengelola wisata Sikidang.

“Saya sudah resmi. Sudah ada surat dari (pengelola) pariwisata, sudah ada izin. Izin ke pengelola wisata Sikidang,” katanya.

Saya pun menanyakan perihal izin itu ke Kepala UPT Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara, Ibnu Hasan. Lokasi wisata dataran tinggi Dieng terletak di dua kabupaten, Wonosobo dan Banjarnegara.

“Izin siapa? Mestinya ada surat pemberitahuan ke dinas (Pariwisata dan Kebudayaan). Ini tidak ada, dia bohong,” kata Ibnu, Senin, (15/8/16).

Dia menjelaskan,  prosedur warga yang ingin menjalankan usaha di wisata Dieng.

Pertama, bentuk paguyuban dulu, misal, pedagang asongan. Paguyuban dibentuk melalui Pokdarwis, lalu disetujui Desa Dieng Kulon. “Lalu ajukan ke dinas.”

Ibnu bilang, kesulitan menghadapi warga yang ingin mengais rezeki di area wisata tetapi kadang menabrak aturan. Termasuk penggunaan burung hantu untuk foto-foto, yang akhirnya ramai di jejaring sosial.

“Ini kebetulan sekali, bisa menjadi alasan kami melarang mereka di sana,” katanya.

Sama seperti BKSDA Jateng, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara juga membuat surat pelarangan kepada mereka. Surat pelarangan ditembuskan ke BKSDA Jateng, Bupati Banjarnegara, Perhutani Banyumas Timur, Polsek, Muspika, dan Kades.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BKSDA, intinya boleh tetapi harus sesuai prosedur. Prosedurnya yang punya kewenangan itu BKSDA. Nanti setelah ada paguyuban mereka bisa mengirim surat ke sana,” kata Ibnu.

Surat pelarangan itu keluar setelah ada protes. Keluar 11 Agustus, ditandatangani kepada dinas Senin, (15/8/16) dan dikirim hari itu juga.

Endi Suryo, Petugas Lapangan Polisi Hutan BKSDA Wonosobo, mengatakan, burung hantu termasuk satwa liar, tetapi bukan satwa dilindungi. Untuk satwa tak dilindungi ada izin peragaan komersial dalam negeri, dari peraturan tata usaha peredaran tumbuhan dan satwa liar, berdasar SK Menteri Kehutanan.

“Agar ini tak terulang harus ada ketegasan Dinas Pariwisata. Kalau tidak boleh, ya jangan izinkan.”

Kalaupun mengizinkan, katanya, harus mengajukan ke BKSDA karena berkaitan dengan izin peragaan komersial. “Ada kegiatan menarik uang. Itu ada aturan. Kalau hanya memelihara tak apa-apa, nanti kami arahkan ke penangkaran. Kami ada izin penangkaran. Kalau betul-betul pecinta satwa pasti mereka memperhatikan animal welfare-nya,” ucap Endi.

 

Sepeda motor cross mini di area wisata. Foto: Nuswantoro

Sepeda motor cross mini di area wisata. Foto: Nuswantoro

 

Alif Fauzi, Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa, sepakat pelarangan itu. Dieng Pandawa adalah Pokdarwis pertama di Dieng, berdiri 2006. Keberadaannya diikuti puluhan Pokdarwis lain.

“Saya bersyukur ada yang mengangkat itu hingga menjadi hikmah bagi semua. Bukan cuma pelaku, juga kami agar hati-hati. Mau tak mau warga belajar, menjalankan usaha harus mengikuti aturan,” katanya, seraya bilang, tak ada anggotanya usaha burung hantu di Sikidang.

Menurut Alif, usaha memakai burung hantu marak beberapa bulan terakhir. Dia menduga, era selfie hingga jadi peluang, cuma berfoto dengan satwa bisa menjadi uang.

“Harus ada peran terutama yang mengerti fauna, untuk memberikan informasi atau peningkatan pengetahuan, bahwa tak semua hewan bisa dipelihara, dimanfaatkan untuk usaha.”

Jumlah wisatawan yang meningkat ke Dieng, menjadi berkah, sekaligus musibah.

“Ini catatan kita. Satu sisi bersyukur, jumlah naik luar biasa. Sisi lain banyak harus dibenahi, baik potensi, administrasi, infrastruktur, maupun personil,” katanya.

Wisatawan ke Dieng pada 2010, tak sampai 30.000 orang, pada 2015 mencapai 500.000 orang, belum termasuk wisawatan tak tercatat diperkirakan total 800.000-an orang.

Buntutnya, muncul masalah burung hantu karena ada kebutuhan atraksi wisata, tetapi pengetahuan wisatawan dan warga minim soal satwa. Personil tak seimbang dengan jumlah pengunjung. Penanganan sampah, katanya, juga jadi masalah.

“Sampah pengunjung luar biasa. Harus ada manajemen tepat dari pengelola, dan masyarakat. Siapa harus berbuat apa, harus jelas. Apalagi wisatawan lokal masih kurang kesadaran membuang sampah pada tempatnya.”

 

Sipur, dengan dua burung hantu. Foto: Nuswantoro

Sipur, dengan dua burung hantu. Foto: Nuswantoro

 

 

***

“Lihat kamera dong,” kata seorang pengunjung dengan burung hantu bertengger di pundak. Kepala burung itu berputar menghadap ke belakang, seolah-olah enggan berfoto.

Dengan sigap Kabul mendekat, lalu memutar kepala burung. Dia menyentuh dada burung dengan sedikit menyorongkan ke belakang hingga burung terlihat lebih gagah.

Untuk membuat burung-burung “sadar kamera” alias siap difoto dengan aksi terbaik, sering dia harus mengeluarkan bunyi-bunyian dengan jari atau melambai-lambaikan tangan.

Saya melihat Sipur, rekan Kabul, memakai ranting kayu sepanjang satu meter dengan ujung diberi plastik, diayun-ayunkan di depan burung. Dia mencoba menarik perhatian burung agar terjaga dengan mata terbuka.

Tampak serombongan keluarga, bergantian foto dengan burung hantunya. Setelah selesai, salah satu dari mereka mengulurkan uang Rp100.000, untuk sejumlah pemotretan kepada Kabul. Saat akan diberi kembalian, turis itu menolak. Padahal tarif hanya Rp5.000 untuk satu orang.

Bau belerang kawah Sikidang tercium, terbawa angin. Dingin dataran tinggi Dieng masih menyergap tengkuk.

“Foto mas…foto mbak…” Kabul dan Sipur, terus menawarkan foto-foto dengan burung hantunya…

 

burung hantu1-Screen Shot 2016-08-20 at 6.54.52 AM Postingan Raisa di Facebook. Sumber: screenshot Facebook

Selain pangan khas Deing, warung di wisata Sikidang, ada yang menjual edelweis. Foto: Nuswantoro

Selain pangan khas Deing, warung di wisata Sikidang, ada yang menjual edelweis. Foto: Nuswantoro

 

 

Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3)

Dampak nyata pengerukan pasir pesisir, yakni abrasi makin parah. Foto: Tommy Apriando

Dampak nyata pengerukan pasir pesisir, yakni abrasi makin parah. Foto: Tommy Apriando

 

Panas mentari terik serasa menyengat kulit medio Mei 2016. Truk-truk bermuatan sekitar 40 ton parkir di kiri kanan jalan menuju Desa Selok Awar-awar dari Kota Lumajang. Alat-alat berat penyaring pasir terus bergerak. Beberapa petugas mengawasi, memastikan pasir masuk ke bak truk.

Lokasi ini merupakan stockpile, tempat hasil galian pasir di simpan sementara. Salah satu milik perusahaan besar, PT. Merak Jaya Beton.

A’ak Abdullah Al-Kudus, dari Laskar Hijau Lumajang menceritakan, ketika pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, stokpile-stokpile ini ditutup, dipasangi garis polisi (police line).

Satu bulan sejak peristiwa, hampir semua garis polisi hilang. Aktivitas pengangkutan pasir kembali berlanjut.

“Bahkan garis polisi di pesisir ikut hilang,” katanya.

Gus Aak, biasa disapa mengatakan, pertambangan ilegal di Pesisir Lumajang merugikan negara, mulai pajak borongan, lubang-lubang tambang, jalan rusak, pembabatan hutan sampai risiko bencana.

Pemerintah Lumajang, katanya, tak pernah memperhitungkan kerugian ini. Investasi perusahaan hanya memberikan sedikit keuntungan, berdampak kerugian lebih besar.

Dari catatan tim advokasi Salim Kancil, dari audit BPKP Jatim menemukan, perjanjian kerjasama operasional Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim, dalam pajak tambang 2004-2005 merugikan negara lebih Rp5 miliar.

Adapun penarikan pajak oleh swasta ini masih akan berlangsung hingga 2024 dengan dugaan kerugian negara lebih Rp63 miliar. Dengan begitu, katanya, penting pendekatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang untuk mengetahui ke mana aliran dana selama ini.

Sayangnya, hingga kini, polisi hanya menjebloskan Kades Selok Awar-awar cs dalam kasus pertambangan ilegal.

Begitu juga kasus bos IMMS, Kepala Teknis Amdal Lumajang Abdul Gofur, katanya, harus jadi pintu masuk menelusuri siapa mafia tambang. Termasuk mendata berapa kerugian negara.

“Perputaran uang miliaran rupiah perbulan. Kerugian negara triliunan rupiah, sangat besar kemungkinan praktik mafia pertambangan ini dilindungi.”

 

Print

 

Berdasarkan data Walhi dan Jatam, pertambangan pasir besi ilegal di Lumajang, berpotensi merugikan negara Rp11,5 triliun. Angka ini, setara APBD Lumajang, selama sembilan tahun dengan estimasi pertahun Rp1,3 triliun. Kala dihitung dari truk pasir besi keluar bermuatan sekitar 35 ton setiap truk, rata- 500 unit per hari.

“Temuan kami di lapangan, truk mengangkut pasir besi di Desa Selok Awar-awar berkisar 270-300 truk per hari. Penambangan pasir ilegal di pesisir pantai juga terjadi di Desa Bago, Pandanwangi, dan desa lain. Diprediksi jumlah truk lebih 500 unit per hari.”

Angka ini, kataya, kalkulasi paling rendah dengan asumsi penambangan liar hanya berupa pasir besi. Belum lagi pasir buat bahan bangunan.

“Berdasarkan audit BPKP tercatat harga pasir besi di Lumajang US$36 per ton,” katanya.

Dengan menggunakan rumus sederhana, kata A’ak, rata-rata sehari 500 truk membawa pasir besi, setiap truk mengangkut 35 ton, dalam satu tahun 6.387.500 ton pasir besi keluar dari Lumajang.

Jika hitungan dengan rupiah dan kurs dolar Rp10.000, harga pasir besi US$36 per ton per tahun Rp2,3 triliun. Dalam lima tahun, katanya, kerugian negara sampai Rp11,5 triliun.

“Kerugian Lumajang dalam lima tahun terakhir mencapai Rp11,5 triliun. Angka ini setara APBD Lumajang selama sembilan tahun dengan estimasi pertahun Rp1,3 triliun.”

Senada dikatakan Rere Christanto, Direktur Eksekutif Walhi Jatim. Dampak pertambangan ilegal Peisisr Lumajang, katanya, menyebabkan kerusakan tersebar di delapan kecamatan lantaran terjadi eksploitasi pasir pantai berlebihan.

Pasir hasil tambang pesisir untuk memasok kebutuhan bangunan di seluruh Jatim.

“Pasir Lumajang, paling dicari. Harga mahal hingga jadi rebutan.”

Operasi tambang pasir besi ilegal begitu massif ini, Rere menilai, tak mungkin pemain hanya selevel kepala desa.

 

Abrasi pantai di pesisir Lumajang, makin parah. Foto: Tommy Apriando

Abrasi pantai di pesisir Lumajang, makin parah. Foto: Tommy Apriando

 

Selain keterlibatan perusahaan besar sebagai penerima (pembeli) pasir, juga banyak oknum-oknum aparat Negara.

Fakta ini terlihat dalam persidangan Kepala Haryono cs.

“Tak mungkin aliran dana hanya berkisar Rp500.000-Rp1 juta kepada sejumlah oknum penerima dana tambang. Hasil tambang pasir besi cukup besar,” katanya.

Ketua Komnas HAM, Nurkholis angkat bicara. Para pelaku telah merendahkan derajat kemanusiaan para korban. Rasa aman masyarakat terenggut.

“Itu pelanggaran hak untuk hidup, hak tak mendapat perlakuan kejam, hak tak ditangkap sewenang-wenang, hak atas rasa aman dan hak anak,” katanya.

Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Pemkab dan Polres Lumajang segera penyelidikan menyeluruh kasus pembunuhan dan tambang pasir ilegal.

Kepada pemerintah, katanya, Komnas HAM meminta pemulihan kemanan dan kenyamanan masyarakat. Pemkab Lumajang harus segera sosialisasi bahaya tambang ilegal, memberikan santunan koban dalam taraf hidup dan beasiswa ke anak Salim Kancil. Bukan hanya lisan, melainkan aturan jelas.

Dia mempertanyakan kinerja kepolisian memahami masalah di Desa Selok Awar-awar.  Terbunuhnya Salim oleh aktor negara, pelaku melanggar UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komnas melihat, terjadi pelanggaran HAM atas kehilangan hak hidup. Ada juga pelanggaran hak tak mendapat perlakuan kejam.

Pada peristiwa itu, Salim maupun Tosan mengalami kekerasan antara lain, dipukul dengan benda tajam, batu sampai setrum di hadapan masyarakat.

Pelanggaran lain, hak tak ditangkap sewenang-wenang. Saat peristiwa, Salim Kancil ditangkap sejumlah orang yang tak punya kewenangan menangkap.

Nurkholis mengatakan, ada latar belakang penting diamati, yakni bisnis pasir. “Kekejaman dan latar belakang kenapa itu terjadi akan digali Komnas HAM. “Ini soal kekayaan. Kami akan menelusuri uang yang beredar dan prosesnya seperti apa,” katanya.

Rekomendasi Komnas HAM juga menyebutkan, pelanggaran hak anak. Pelaku melakukan tindakan kekerasan di depan anak Salim berusia 15 tahun. Peristiwa kekerasan juga di Kantor Kepala Desa di depan PAUD.

“Kasus dialami Salim Kancil merupakan pelanggaran HAM berat termasuk kategori kejahatan kemanusiaan.”

Djuir Muhammad dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jatim mengatakan, ada 13 pelanggaran HAM dalam pembunuhan dan penganiayaan Salim dan Tosan.

Pelanggaran HAM itu, antara lain, hak atas lingkungan baik dan sehat, hak kesehatan, hak air bersih, hak pekerjaan, hak pangan, dan hak pemukiman baik. Juga , hak pelayanan publik, hak penikmatan warisan budaya, hak rasa aman, hak kebebasan berekspresi dan beropini, hak berkumpul dan berserikat. Kemudian, katanya, hak tak mengalami penyiksaan dan tindakan keji lain, hingga kehilangan hak hidup.

Dari catatan KontraS, pertambangan pasir besi di Pesisir Lumajang makin meningkatkan kekerasan di wilayah itu.

Berdasarkam pemantauan KontraS, November 2014-November 2015, sedikitnya terjadi tiga pembunuhan misterius dan kekerasan diduga kuat terkait praktik tambang pasir ilegal di Lumajang.

 

Lokasi stockpile yang diberi garis polisi setelah pembunuhan Salim dan penganiaayn Tosan. Kini, semua sudah beroperasi, garis polisi tak ad alagi...Foto: Tommy Apriando

Lokasi stockpile yang diberi garis polisi setelah pembunuhan Salim dan penganiaayn Tosan. Kini, semua sudah beroperasi, garis polisi tak ad alagi…Foto: Tommy Apriando

 

Peristiwa itu seperti, pembunuhan Paiman alias Manisin (55) warga Warga Dusun Kajaran, Desa Bades, Pasirian, penjaga portal pasir galian C, 30 November 2014. Pembunuhan petani, Alim (26), warga Dusun Madurejo, Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, 20 Agustus 2015.

Lalu, penganiayaan Sa’i (54), Ketua RW Dusun Krajan II, Desa Selok-Awar-awar, 5 September 2015.

KontraS menilai, kepolisian kembali mengabaikan berbagai kesaksian masyarakat terkait tambang pasir ilegal Lumajang.

Komisi III DPR telah membeberkan hasil temuan mereka dalam praktik tambang illegal ini. Fakta-fakta itu, seharusnya menjadi acuan bagi kepolisian mengungkap kejahatan tambang pasir ilegal Lumajang.

Rere mengatakan, ada muatan politik di dalam persidangan. Buktinya, tanpa alasan jelas persidangan Salim dan Tosan dipindah dari Pengadilan Negeri Lumajang ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Pemindahan ini kejanggalan, mengingat tak ada alasan cukup kuat bagi negara memindah tempat persidangan. Juga ada upaya penyederhanaan perkara.

Dalam kasus Salim dan Tosan, aparat penegak hukum terindikasi berupaya menyederhanakan perkara menjadi dua hal, yakni pembunuhan Salim adalah pembunuhan biasa, bukan berencana.

Indikasi lain, terlihat upaya negara menyederhanakan kasus sekadar urusan pidana murni.

“Kejahatan Salim dan Tosan rangkaian panjang dari kisah mafia tambang di Lumajang,” ucap Rere.

Salim dan Tosan,  dibunuh dalam meloloskan kegiatan mafia tambang pasir. Keduanya, penolak penambangan pasir di Pantai Watu Pecak.

Data Walhi Jatim dan Jatam, ada 61 tambang di Pesisir Lumajang. Belum lagi, jaringan mafia portal melibatkan aparat desa, belum tersentuh hukum. Setiap hari, 500 truk bermuatan pasir berlalu-lalang di jalan raya Lumajang.

Truk-truk melewati portal. Setiap truk dimintai retribusi Rp35.000-hingga Rp50.000.

“Penting aparat penegak hukum menelusuri aliran dana tambang ilegal. Begitu juga kerugian negara dari pengemplangan pajak. Juga tak ada jaminan reklamasi tambang.”

 

lumajang9

 

 

 

***

Pukul 14.00, terik matahari menembus celah pepohonan jati di Dusun Dampar, Desa Bades. Jalan aspal berlubang. Kendaraan roda empat yang saya tumpangi hanya melaju 10 kilometer per jam.

Perjalanan mendaki dan menurun menuju Pantai Watu Godek. Sesekali berpapasan dengan petani pisang agung yang mengendari motor.

Ketika kendaraan di perbukitan, terlihat pesisir laut Lumajang berwarna biru dan hitam pasir. Pohon kelapa dan gundukan pasir terlihat.

“Dari atas kita bisa melihat lubang-lubang tambang dampak tambang pasir besi,” kata Tosan.

Tiba di Pesisir Watu Kodek pukul 15.00. Bebatuan penahan ombak rusak terhantam keras ombak. Hanya kendaraan bermotor bisa melewati. Alat berat tampak membuka jalan rusak.

Jalur rusak di Pantai Watu Kodek, ini satu-satunya akses tercepat menuju Kecamatan Tempursari, Lumajang. Tempat pelelangan ikan (TPI) Lumajang terbesar ada di kecamatan ini.

“Sekarang mobil dan motor tak bisa lagi melewati jalan di Pesisir Pantai Watu Godek. Habis termakan ombak dn abrasi,” katanya.

Pertambangan di Pesisir Pantai Watu Godek, ilegal oleh banyak pihak. Selama ini, tak pernah ada tindakan aparat maupun pemerintah Lumajang.

“Berapa kerugian negara dari abrasi merusak jalan itu? Pencuri kekayaan negara dibiarkan puluhan tahun, ketika bencana datang, saling lempar tanggung jawab,” kata Tosan.

A’ak Abdullah mengamini. Katanya, kekayaan tambang di suatu wilayah seperti Lumajang tak berjalan paralel dengan kesejahteraan rakyat.

Selama ini, pertambangan di Lumajang, merusak lingkungan dan ada pembiaran kegiatan ilegal dengan penegakan hukum represif kepada penambang kecil.

Pemerintah  daerah  kabupaten/kota, katanya,  mengetahui pertambangan ilegal tetapi tak membantu, missal, pengorganisasian mereka  acara secara yuridis, ekonomis maupun ekologis sesuai kaedah pembangunan berkelanjutan.

“Kerusakan ekosistem akibat pertambangan tak jadi perhatian dalam klausula perizinan.”

Bahkan, di banyak tempat justru instansi pemerintah tak  menginternalisir  biaya lingkungan ini sebagai bagian manajemen pertambangan. Justru melakukan pungutan-pungutan pertambangan ilegal.

Bukan itu saja, dana jaminan reklamasi juga taka da keterbukaan di Lumajang.

“Bisa jadi biaya kerusakan yang harusnya ditanggung perusahaan lebih besar daripada jaminan reklamasi,” kata Gus A’ak.

 

Lubang-lubang bekas galian pasir besi yang ditinggal begitu saja. Foto: Tommy Apriando

Lubang-lubang bekas galian pasir besi yang ditinggal begitu saja. Foto: Tommy Apriando

 

Kondisi ini, katanya, sangat rentan korupsi.  Ada pembiaran pungutan liar di lapangan dengan indikator alat angkut maupun volume bahan tambang.

Para investor dan pemerintah daerah belum terintegrasi menilai dampak sosial dan lingkungan dalam perizinan pertambangan.

Bambang Catur Nusantara selaku Dewan Nasional Walhi mengatakan, dalam konteks pertambangan dan jaminan reklamasi pejabat yang membiarkan kerusakan itu, menurut hukum lingkungan bias masuk pejabat melakukan kejahatan lingkungan.

Perusahaan pertambangan, katanya, belum mengembangkan code of conduct yang diimplementasikan dengan stakeholders dalam membangun dunia pertambangan berkelanjutan.

Selama ini,  pertambangan di Lumajang, tak memiliki izin selayaknya, mulai pengajuan WIUP, lau IUP eksplorasi, dan IUP operasi produksi.

Ia juga tak dilengkapi dokumen-dokumen tambang, baik laporan eksplorasi, studi kelayakan, laporan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB). Juga rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana investasi, rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL). Taka da laporan kegiatan triwulanan, laporan produksi dan pemasaran, dokumen lingkungan (UKL,UPL/Amdal) sampai tak membayar biaya pencadangan wilayah dan jaminan reklamasi.

Di Lumajang, katanya, tak ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga perizinan masuk lewat Dinas Perekonomian.

“Investasi berjalan tanpa pertimbangan lingkungan dan perizinan yang benar.”

Saat ini, sepanjang Pesisir Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar awar, terhampar pasir hitam berkilauan. Pemandangan indah laut ini dikotori “kolam raksasa” yang bertebaran di tepi pantai.

Kolam ini sudah menelan korban. Seorang anak tenggelam. Kematiannya tak banyak terekspos media. Sawah warga rusak karena dikeruk setiap hari.

Sejak ada penambangan, mereka kesulitan mendapat kerang.

“Jika reklamasi tak dilakukan, risiko bencana makin besar. Ini tak pernah dihitung sebagai kerugian,” katanya.

Thoriqul Haq, staf Pansus Pertambangan DPRD Jatim mengatakan, soal pertambangan di Lumajang harus  ada sinergi antara pemerintah provinsi smpai ke desa.

Bila perlu, pengurusan  IUP perlu rekomendasi kepala desa hingga  dalam penerbitan perizinan provinsi perlu menyampaikan tembusan izin kepada pemerintah desa. Tujuannya, memudahkan pemerintah desa   mendata dan mengawasi pertambangan.

“Reklamasi harus segera. Saya berharap dapat menggunakan dana bencana,karena kalau menunggu pembahasan perbaikan lingkungan melalui APBD masih lama,” kata Thoriq.

Desakan Thoriq ini, sekaligus bagian rekomendasi Pansus Pertambangan DPRD Jatim, salah satu poin meminta pemprov, pemkab/pemkot Jatim menginventarisasi bekas tambang.

“Sekaligus sesegera mungkin yang sekiranya mengancam kehidupan melakukan perbaikan lingkungan,” katanya.

Kalau tak penanganan segera, khawatir rob bercampur pasir bakal menerjang rumah.

“Kasihan masyarakat Desa Selok Awar-awar. Air laut sudah masuk ke rumah otomatis membawa pasir. Mereka harus tinggal dimana?”

Saat ini, rob sudah menerjang belasan rumah warga di pesisir selatan Pantai Watu Pecak. Menurut Gus A’ak, air laut naik sampai hutan Kosambi di belakang panggung peringatan 100 hari almarhum Salim Kancil. Rumah warga juga terendam air bercampur pasir.

Banjir rob, katanya, di lokasi tambang pasir besi yang ditolak Salim dan Tosan. Kekhawatiran para aktivis protes tambang ini sudah terbukti.

 

Sawah warga banyak sudah berubah menjadi galian psir, seperti yang dialami Salim Kancil. Kalau tak ada pengaturan yang benar, sawah-sawah pesisir yang masih tersisapun bakal mengalami nasib serupa. Foto: Tommy Apriando

Sawah warga banyak sudah berubah menjadi galian psir, seperti yang dialami Salim Kancil. Kalau tak ada pengaturan yang benar, sawah-sawah pesisir yang masih tersisapun bakal mengalami nasib serupa. Foto: Tommy Apriando

 

Informasi di lapangan, gelombang tinggi di Perairan Pantai Watu Pecak membawa material pasir dari pesisir hingga masuk permukiman warga berjarak sekitar satu kilometer dari bibir pantai.

Belasan rumah sempat terendam air laut bercampur pasir. Bahkan, sebuah rumah roboh dan belasan tertimbun pasir di Dusun Selok Orkesan, dan Desa Selok Awar-awar.

“Ada 14 rumah di Desa Selok Awar-awar terendam genangan air laut,” kata Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Hendro Wahyono.

Thoriq memaparkan, laporan Pansus Pertambangan DPRD Jatim berisikan, pertambangan sangat inheren dengan masalah reklamasi.

Pemerintah Jatim, katanya, harus memberikan perhatian terhadap rencana reklamasi. Rencana ini, wajib disusun perusahaan pada setiap tahapan kegiatan eksplorasi dan pasca operasi produksi. Ia disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup. Melalui rencana ini, dapat diperkirakan reklamasi oleh perusahaan.

Pemerintah Jatim, mempunyai peranan penting dalam persetujuan dan penilaian rencana reklamasi. Di dalam rencana reklamasi itu, dapat dihitung biaya perkiraan reklamasi yang terwujud dalam jaminan reklamasi.

“Sebelum  menerbitkan izin operasi produksi, pemerintah Jatim harus memastikan rencana reklamasi pemohon IUP,” kata Thoriq.

Pemerintah, harus berperan aktif menentukan kriteria keberhasilan reklamasi operasi produksi.

Sedangkan temuan tim Pansus untuk pertambangan di Jatim,  terutama Lumajang, ada permasalahan jaminan reklamasi tak dibayar pemilik izin. Pemilik izin juga sering melarikan diri setelah selesai penambangan  tanpa reklamasi. Kondisi ini, katanya, berpotensi reklamasi menjadi beban APBD.

Jaminan reklamasi , katanya. diberikan pada tahap eksplorasi dan operasi  produksi. Ia masuk kewajiban  pembayaran  jaminan reklamasi sebagai bagian ketentuan yang melekat pada izin.

Jaminan reklamasi,  lebih  baik dalam bentuk bank garansi diterbitkan bank pemerintah atau bank swasta di Indonesia. Jangka waktu penjaminan,  sesuai jadwalrReklamasi.

Jaminan reklamasi, katanya, bukan bagian APBD. Ia dana pemohon izin guna pelaksanaan reklamasi.

 

Penambangan ilegal masih dilakukan oleh penambang di bibir sungai. Foto: Tommy Apriando

Penambangan ilegal masih dilakukan oleh penambang di bibir sungai. Foto: Tommy Apriando

 

Dari aspek hukum keuangan negara, jaminan reklamasi dalam  bentuk bank garansi  lebih aman karena pemerintah provinsi tak menerima uang tunai. Dengan begitu, mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan.

Apabila kemudian hari pemegang izin melarikan diri tanpa reklamasi, kata Thoriq, pemerintah dapat mencairkan jaminan reklamasi menutup pembiayaan.

Dalam temuan mereka, ada sekitar Rp130 miliiar lebih biaya harus keluar untuk mereklamasi kerusakan di Pesisir Lumajang. Sedangkan jaminan reklamasi hanya ratusan juta.

“Tidak sebanding dengan kerusakan,” ucap Thoriq.

Pemerintah provinsi, katanya,  harus berperan dalam persetujuan dan penilaian rencana reklamasi.

“Izin tambang harus dikeluarkan berazaskan kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak lingkungan.”

Mongabay mendapatkan dokumen jaminan reklamasi PT. IMMS. Dalam dokumen itu, pada 10 Juli 2014, IMMS memberi bibit ikan kepada lahan milik warga dusun Dampar dan Dusun Kajaran. Lubang-lubang tambang bekas galian jadi kolam ikan.

IMMS juga merehabilitasi lahan bekas tambang menjadi sawah.

IMMS mendapatkan persetujuan ekspor Kementerian Perdagangan kuota 720.000 ton pertahun untuk pasir besi. Dengan quota ini, IMMS menempatkan dana jaminan reklamasi. Dengan perhitungan satu hektar Rp25 juta.

Kala diasumsikan satu hektar mendapatkan 60.000 ton bahan mentah, mereka harus jaminan reklamasi Rp300 juta. Dana ini disetorkan kepada Bank Jatim, Kantor Cabang Jember.

“Terbukti sudah, besaran jaminan reklamasi perusahaan tak sebanding pendapatan. Sesat sekali jika reklamasi hanya mengisi kolam bekas tambang dengan ikan, atau menjadikan lahan sawah,” kata Rere.

Sampai kapanpun, katanya,  tambang tak akan memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Yang ada, kerusakan lingkungan, kerugian negara dan mempertinggi risiko bencana masyarakat pesisir.” Bersambung

 

Lubang-lubang tambang di Pesisir Lumajang. Foto: Tommy Apriando

Lubang-lubang tambang di Pesisir Lumajang. Foto: Tommy Apriando

Menjadikan Lumajang tujuan pariwisata akan lebih baik daripada tambang. Foto: Tommy Apriando

Menjadikan Lumajang tujuan pariwisata akan lebih baik daripada tambang. Foto: Tommy Apriando

Ketika Danau Toba Makin Merana…

Dari pinggir sampai tengah, Danau Toba oenuh keramba. Foto: Ayat S Karokaro

Dari pinggir sampai tengah, Danau Toba oenuh keramba. Foto: Ayat S Karokaro

 

Namanya Danau Toba. Melintasi beberapa kabupaten di Sumatera Utara, dengan panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer, danau kaldera ini sudah dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara.

Air nan jernih. Hutan rimbun. Membuat penikmat danau betah berlama-lama. Ikan pora-pora, endemik danau ini terlihat dari perahu yang membawa wisatawan keliling danau. Begitu indah. Inilah cerita 10 tahunan lalu.

Kondisi danau kini jauh berbeda. Danau penuh keramba apung. Mungkin beribu ton pakan, masuk ke danau setiap hari.  Kala ingin berenang, mesti berpikir panjang. Air mulai kotor dan tercemar.

Badan Lingkungan Hidup Sumut menyatakan, kualitas air danau tak layak pakai dan tercemar. Limbah dan sisa pakan ikan sudah bersatu dengan air danau.

Kalau dulu, pora-pora terlihat dengan mata telanjang, kini tidak lagi.

Melihat kondisi Danau Toba makin memburuk, Pusat turun tangan. Presiden Joko Widodo, bertekat mengembalikan kejayaan Danau Toba seperti masa lampau.

Pemerintah mencanangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan. Ia masuk salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan Indonesia.

 

Begini aktivitas para pekerja di kerambadi Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Begini aktivitas para pekerja deramba di Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

 

Berbagai langkah dilakukan, mulai perbaikan tata kelola lingkungan, hingga merancang ulang bisnis ikan di keramba jaring apung.

Pada 30 Juli 2016, Wakil Presiden Jusuff Kalla, datang ke Danau Toba, di Simalungun. Dia menekankan upaya mengembalikan keindahan Danau Toba agar menarik wisatawan.

JK mengatakan, kalau ingin Toba kembali bergeliat dan dikunjungi orang, tak boleh membuang limbah ke danau.

Melihat keramba apung begitu masif, JK mengusulkan masyarakat adat terlibat aktif mengawasi dan menjaga kawasan Toba dari pencemaran, baik limbah rumah tangga maupun kotoran keramba.

Wapres bilang, hukum adat bisa dipakai jika ada perusak Danau Toba. Adat, katanya, bukan hanya untuk berpesta, juga mengubah cara kerja dan berpikir dalam menjaga lingkungan dan alam dari kerusakan.

Dia menyatakan, harus ada aturan jelas bagi bisnis jaring apung di dalam danau.

“Harus ada jumlah yang dapat ditolerir secara keilmuan dan aturan, berapa banyak ikan ditebar dan berapa banyak keramba jaring apung dipakai. Agar tak kelebihan kapasitas seperti saat ini.”

Dia memerintahkan, seluruh kepala daerah di seputaran Danau Toba, bekerjasama membahas aturan, soal pembatasan izin keramba jaring apung. Aturan ini, katanya, perlu agar tak lagi terjadi limbah pakan ikan.

Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi menyatakan, langkah perbaikan tata kelola, salah satu pengerukan di Tano Ponggo. Juga pembersihan keramba jaring apung, dan penyediaan lahan di sekitar danau seluas 500 hektar untuk ecotourism.

Setelah Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pariwisata Danau Toba terbit, di daerah pembentukan Badan Otorita paling lama 22 Agustus 2016. Aksi terpadu penanganan Danau Toba, katanya, mulai 2016-2018.

Fokus utama, kata Erry, adalah pembenahan masalah lingkungan dan penataan ruang. Semua ini, tercantum dalam rancangan 12 aksi Pemerintah Sumut.

Tujuh kabupaten sekitar Danau Toba, yakni Simalungun, Karo, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi, menyatakan komitmen dalam rencana aksi ini.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang jauh kondisi kawasan Danau Toba yang dipenuhi kerambah jaring apung menyebabkan limbah dalam danau. Foto: Ayat S Karokaro

Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang jauh kondisi kawasan Danau Toba yang dipenuhi keramba jaring apung menyebabkan limbah dalam danau. Foto: Ayat S Karokaro

 

 

Pembersihan dari keramba

Mengenai  keramba apung, katanya, pemprov sudah memberikan batas waktu hingga Desember 2016. Kerambah milik perorangan maupun perusahaan harus bersih dari Toba.

Kini, pemprov memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada berbagai pihak, jika hingga batas waktu tak diindahkan, akan bongkar paksa keramba.

“Kita pendataan. Akan diberikan kompensasi kepada pemilik kerambah. Mudah-mudahan, rencana aksi ini berjalan lancar,” katanya.

Selain menata ulang keramba, langkah lain memperbaiki kualitas air danau. Masaalah penting lain, katanya, penanganan penebangan hutan sekitar Toba, rehabilitasi kawasan rusak, dan penataan ulang batas Toba.

“Kita juga penataan pariwisata Danau Toba melalui rencana aksi percepatan program Geopark Nasional Kaldera Toba menuju UNESCO Global Geopark.”

Data Badan Lingkungan Hidup Sumut, sejak 2013 adan 8.912 keramba di Danau Toba. Rinciannya,  8.428 keramba milik masyarakat dan 484 punya PT. Aquafarm.

Hidayati, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut, mengatakan, setidaknya ada 1,5 ton limbah perikanan setiap tahun di Danau Toba.

Limbah perikanan keramba Aquafarm terbesar ditemukan sebanyak 1,9 ton. Ia jadi penyumbang terbesar pencemaran air di Toba.

“Dari pemeriksaan laboratorium, limbah perikanan mengandung senyawa kimia BOD, COD dan Fosfor diatas rata-rata. Ini harus ditekan agar pencemaran air tak makin parah.”

Ada sembilan titik keramba apung di sekitar Danau Toba, yaitu Silalahi II (300 unit), Silalahi III (40), Paropo (400)  dan Soalan (185). Di Haranggaol, tempat jutaan ikan mati beberapa waktu lalu, ada 6.768 keramba. DI Tongging (500), Panahatan (100), Tigaras (85), dan Sibaganding (50).

“Ini harus dikelola ulang agar tak makin membahayakan,  terjadi pencemaran air.”

 

Nyampah di danau. Keramba jaring apung ini sudah tak dipakai lagi dibiarkan begitu saja dalam Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Nyampah di danau. Keramba jaring apung ini sudah tak dipakai lagi dibiarkan begitu saja dalam Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba, akan indah dan terjaga kala tak terlalu banyak beban bercokol di dalamnya. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba, akan indah dan terjaga kala tak terlalu banyak beban bercokol di dalamnya. Foto: Ayat S Karokaro

 Danau Toba dipenuhi keramba. Foto: Ayat S Karokaro

Danau Toba dipenuhi keramba. Foto: Ayat S Karokaro

Rafflesia, Si Bunga Bangkai yang Mekar di Bukit Baka

Bunga bangkai yang mekar di Bukit Baka, Foto: Vinolia

Bunga bangkai yang mekar di Bukit Baka, Foto: Vinolia

 

Bunga raksasa mekar sempurna di Bukit Baka, Jorong Kuruak, Nagari Salo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kala saya kesana, Selasa (9/8/16). Kemekaran bunga langka ini tak pelak menjadi perhatian masyarakat sekitar termasuk para peneliti dan jurnalis dari berbagai kota.

Bunga raksasa ini ditemukan pasangan suami istri Nasrul dan Lizawati ketika hendak mengecek bak penampungan air di bukit. Belakangan air ini jadi sumber air minum bagi masyarakat sekitar.

Lizawati kepada Mongabay di lokasi mengatakan, saat itu bersama suami hendak pergi ke hutan melihat penampungan air. Kala istrirahat, Liza melihat benda aneh ukuran cukup besar berwarna kemerah-merahan di balik semak belukar.

“Tadinya, saya kira cuma plastic, ternyata bukan,” katanya.

Liza penasaran lalu menceritakan kepada Nasrul. “Seumur hidup, baru pertama kali saya melihat bunga ini. Bau menyengat, dipenuhi lalat hijau, bentuk ini sama seperti yang saya lihat di buku pelajaran anak SD,” ucap Liza.

Untuk sampai di lokasi ini menempuh jarak 103 kilometer dari Padang. Dari Jorong, jalan kaki sekitar delapan kilometer melewati bukit dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Bukit ini didominasi bambu, jeruk, pala, dan durian.

 

bunga bangkai3-IMG20160807111706Bunga bangka yang mekar di Bukit Baka, Agam, menjadi pusat perhatian warga. Foto: Vinolia

 

Untuk mengetahui jenis bunga ini, Hernawati  peneliti rafflesia dari Universitas Muhammadiyah Sumbar juga komunitas hebarium Universitas Andalas Padang mendatangi lokasi.

Dari karakter morfologi, dia menyimpulkan rafllesia ini tergolong Rafllesia arnoldii dengan ukuran lebih kecil dengan diameter bunga sekitar 70 sentimeter, tinggi 20 cm dan berat diperkirakan sembilan kg. Bunga ini memiliki lima kelopak berwarna oranye berbintik-bintik.

Karena tak memiliki akar, daun dan batang, tumbuhan ini tak memiliki kemampuan fotosintesa dan bergantung dalam penyerapan unsur anorganik dan organik kepada inang.

Di dasar bunga, terdapat piringan berduri berisi putik. Bunga berkelamin betina. Serangga seperti lalat merupakan agen penyerbuk karena tertarik bau busuk dari bunga. Di kabupaten Agam, bunga ini sering tumbuh, di Baso, baru kali ini.

Kondisi bunga mulai menghitam, beberapa hari kemudian akan membusuk. “Makin lama tumbuh makin mengeluarkan bau busuk. Itulah yang menyebabkan warga menyebut bunga bangkai.”

Dia mengimbau, agar masyarakat tetap menjaga lingkungan dengan tak menebang atau memotong inang atau tumbuhan akar yang menjadi batang bunga langka ini, agar kelestarian rafflesia terjaga.

Pandangan berbeda diungkapkan Agus Susatya Peneliti Rafflesia dan Amorphophallus dari Universitas Bengkulu. Dari analisis foto-foto kiriman Mongabay, dia mengatakan, rafflesia di bukit Baka, ini lebih mirip Rafflesia tuan-mudae dari Serawak atau Kalimantan.

Hal ini berdasarkan pola bercak dan warna dasar berbeda dengan arnoldii.  “Rafflesia arnoldii mempunyai dua ukuran bercak besar dan kecil, yang kecil mengelilingi yang besar. Rafflesia di Agam relatif sama ukuran. Bercak Rafflesia di Agam berjarak relatif sama satu sama lain. Rafflesia arnoldii, tidak. Warna dasar perigon arnoldii oranye tua, di Agam, merah maroon,” kata melalui surat elektronik kepada Mongabay.

Agus menyimpulkan rafflesia di Agam,  lebih mirip Rafflesia tuan-mudae dari Serawak atau Kalimantan.  Rafflesia tuan-mudae dianggap sebagai varian Rafflesia arnoldii oleh Meijer, ahli rafflesia. Meski begitu untuk identifikasi lebih lanjut, dia akan meneliti specimen lebih detail.

Berdasarkan penelitian, terdapat tiga rafflesia pernah ditemukan di Sumbar ini, yakni Rafflesia arnoldii, Rafflesia gadutensis dan Raflesia haseltii. Khusus R. gadutensis, Yuliza Rahma, peneliti rafflesia dari Universitas Andalas Padang, tahun lalu menemukan bunga ini sedang mekar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta, Padang.

bunga bangkai6-IMG20160807130309Bunga rafflesia mekar sedang diukur di Bukit Baka. Foto: Vinolia

Rafflesia gadutensis, hanya di Padang, di Gunung Gadut dan Tahura Bung Hatta.

Rafflesia gadutensis, ditemukan W. Meijer pada 1984 di Ulu Gadut. Bunga ini sangat berbeda dengan bunga rafflesia lain. Ia bercorak khas dan ukuran kecil. Bunga berdiameter 40-60 cm, dengan lima kelopak berbintik putih.

Rafflesia ini tumbuh pada inang, liana menjalar tetrastigma lanceolarium, termasuk keluarga vitaceae. Bunga ini diperkirakan memiliki proses tumbuh selama lima tahun dalam fase dari biji, kuncup, bunga dan biji kembali (proses layu).

Saat ini, peneliti masih meneliti bunga langka dengan nama lokal cindawan harimau. Meskipun tak sepopuler R. arnoldii yang banyak diketahui publik, namun informasi dan data biologi dari spesies R. gadutensis  banyak belum tergali hingga kini.

Rafflesia gadutensis, ditemukan hanya di Sumbar. Ketidakmengertian warga terhadap ciri-ciri dari proses dan tempat tumbuh rafflesia ini menyebabkan banyak menebangi tumbuhan inang.

 

Cagar Alam Rafflesia Arnoldii di Batang Palupuh

Sumbar memiliki Cagar Alam Rafflesia arnoldii di Batang Palupuh, Bukittinggi, Agam. Di cagaralam ini pernah mekar Arnoldii diameter sampai 1,7 meter.

Cagar alam ini memiliki luas 3,40 hektar memiliki fungsi utama sebagai perlindungan habitat bunga raksasa dengan akar ryzanthes. Pada 1997, ada sekitar 14 kelompok tumbuh (putik) rafflesia.  Sebelumnya, tahun 70-80-an di Sumbar ditemukan Rafflesia arnoldii di Bukittinggi.

Masyarakat umum lebih mengetahui Rafflesia arnoldi mekar di Bengkulu. Karena Bengkulu, tetap terjaga dan pemda aktif promosi.

bunga bangkai1-IMG20160807111743Rafflesia sedang mekar penuh. Foto: Vinolia

 

bunga bangkai4-IMG20160807130840Hernawati peneliti rafflesia dari Universitas Muhammadiyah Sumbar juga komunitas hebarium Universitas Andalas Padang mendatangi lokasi. Foto: Vinolia

 

 

Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 2)

Garis polisi terhadap stok file pasir besi di Lumajang. Foto: Tommy Apriando

Garis polisi terhadap stok file pasir besi di Lumajang. Foto: Tommy Apriando

 

 

Selama sekitar setahun tambang ilegal di Desa Selok Awar-awar, beroperasi, miliaran uang mengalir ke sang Kepala Desa, Haryono. Tampak uang ini mengalir ke berbagai pihak, dari kepolisian, danramil, perangkat desa sampai orang-orang Perhutani…

 

 

Sekitar Januari 2014, tambang pasir besi berkedok desa wisata berawal. Kala itu, Kades Selok Awar-awar, Haryono, menemui Madasir  guna bermusyawarah mewujudkan ‘desa wisata’ itu. Madasir setuju. Haryono, mengadakan pertemuan dihadiri Madasir dan Harmoko.

Harmoko,  saat itu bertugas mendatangkan eksavator guna pembuatan jalan dan danau wisata dengan cara menggali pasir. Barulah, tiga hari kemudian, diadakan pertemuan di Balai Desa Selok Awar-awar dipimpin Haryono.

Berdasarkan berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Maret 2014, Harmoko menjalaskan tugas menghubungi Kusnul Rofiq via telepon.

“Pak, apa ada alat berat eksavator menganggur?” tanya Harmoko.

“Ada di Eriza Hardi,” jawab Rofiq.

Harmoko lalu melaporkan kepada Haryono. Dia minta diatur pertemuan dengan Rofiq. Pada, 4 April 2014, mereka bertemu di Mc. Donald Waru, Sidoarjo, hadir Haryono, Madasir, Harmoko, Rofiq dan Eriza Hardi.

Mereka sepakat membuat kerjasama pembangunan Desa Wisata dan mendatangkan eksavator untuk menambang pasir. Bertanda tangan Eriza pemilik alat dan Madasir diketahui Haryono.  Saat itu,  disepakati pembayaran alat Rp.180.000, per jam.

Kenyataan, pembayaran alat dengan sistem bagi hasil penjualan pasir per truk, pemilik alat Rofiq dan Eriza Rp110.000 per truk.

Pada Juni 2014,  Eriza mendatangkan alat berat merek Caterpillar dua unit. Selang dua minggu, datang lagi satu merek Hitachi.

Haryono bukan membuat Desa Wisata melainkan menambang pasir. Dia menentukan lokasi di Pesisir Pantai Watu Pecak, lalu dikeruk oleh alat berat.

Harmoko mengumpulkan pasir-pasir ini tak jauh dengan lokasi penambangan, sebelum dijual seharga Rp270.000,per truk. Dia dibantu Yoso.

“Hingga kini,  Yoso masih daftar pencarian orang,” kata M. Naimullah JPU, Kejaksaan Negeri Lumajang.

 

Bekas kerukan pasir besi. Foto: Tommy Apriando

Bekas kerukan pasir besi. Foto: Tommy Apriando

 

Kala mengangkut pasir, sopir truk mendapatkan karcis biru. Karcis ini akan diserahkan kepada penjaga portal. Portal dibuat di Jalan Lintas Selatan, depan Balai Desa Selok Awar-awar, guna pemeriksaan truk pasir. Lewati portal harus bayar.

“Setiap truk melintas kena tarif Rp30.000.”

Hasil penjualan pasir sore hari diserahkan kepada Haryono dengan rincian, Harmoko menerima setoran dari Yoso setiap hari rata–rata 150 ret, menghasilkan Rp40, 500 juta. Uang ini dibagi, Haryono R142.000 per ret atau Rp21, 300 juta. Biaya alat berat dan perawatan Rp110.000 per ret.

Setoran perawatan jalan lokasi tambang Rp18.000, diserahkan kepada Eko Aji, Kaur Pemerintahan Desa Selok Awar–awar. Jadi, rata-rata sehari penghasilan tambang ilegal Haryono Rp29 juta.

Dari keterangan Paimin, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Lumajang, Haryono tak pernah mengajukan izin penambangan di Desa Selok Awar-awar. KPT Lumajang tak pernah mengeluarkan izin kepada Haryono.

Pertambangan ilegal ini berjalan sekitar 12 bulan, sejak 2014, hingga peristiwa berdarah September itu.  Hasil pertambangan ilegal, kalau dikalikan Rp426 juta perbulan, maka sekitar Rp3, 408 miliar.

Dari penelusuran Jaksa, di persidangan terungkap aliran uang Haryono dari penambangan pasir besi selama 12 bulan total Rp3, 408 miliar itu. Uang ini mengalir ke berbagai cabang. Ad buat judi togel, bayar kredit beberapa mobil, sampai bagi-bagi perangkat desa, polisi, Danramil, camat, sampai Perhutani.

Meskipun sudah gamblang seperti itu, pihak-pihak yang disebutkan ramai-ramai membantah baik Camat Pasirian, Kapolsek, Asper dan Mandor Perhutani, Danramil, sampai Kaur Desa. Mereka bilang, tak menerima uang aliran tambang ilegal ini, atau menerima uang tetapi bukan buat pribadi.

Dalam persidangan April 2016, Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto mengatakan, uang diberikan Haryono, namun bukan untuk kepentingan pribadi. Uang buat membantu acara Polsek Pasirian.

“Memang saya menerima transfer, uang bukan untuk pribadi saya, acara di Polsek,” katanya, di hadapan hakim.

Lebih aneh lagi, dia mengaku baru mengetahui ada penambangan ilegal di Pantai Watu Pecak,  sekitar Agustus 2015.  Dia tak tahu ada pengangkutan material tambang ilegal, dari Pesisir Pasirian.

Camat Pasirian Abdul Basar juga menyangkal. Uang ini, katanya, untuk kegiatan di kecamatan. Dia berdalih,  tak tahu ada pertambangan ilegal di Pasirian.

Mendengar keterangan di persidangan ini Tosan hanya tersenyum.

“Mana mungkin camat dan kapolsek tak tahu ada tambang ilegal di Pasirian.”

Dengan jawaban seperti itu, katanya, makin menguatkan dugaan Tosan, mereka sogokan besar dari penambang.

“Sudah jelas setiap hari lebih 500 truk membawa pasir besi.”

 

Lokasi penambangan pasir besi di Desa Selok Awar-awar. Foto: Tommy Apriando

Lokasi penambangan pasir besi di Desa Selok Awar-awar. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

***

Pengerukan pasir besi di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, merupakan bagian dari cerita panjang pertambangan di Pesisir Lumajang, Jawa Timur, yang mulai muncul pada 1998.

Pertama kali eksplorasi penambangan di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun. Ahmad Zaky Ghufron, Tim Advokasi Salim Kancil menceritakan, dulu PT. Aneka Tambang (Antam) memperoleh konsesi seluas 584,4 hektar.

Berbekal surat keputusan Dirjen Pertambangan Umum, per 7 Februari 2000, operasi Antam pun mulai tahun itu. Pengangkutan dilakukan CV. Sumber Alam Nusantara ke Desa Munder sebagai tempat stokpile.

“Ketika akan mengajukan perpanjangan izin eksploitasi pada 2010 seluas 462,3 hektar di desa sama, ditolak warga,” katanya.

Penolakan itu, kata Ghufron, setelah ada gejolak warga. Sejak beroperasi 2000, Antam kurang konsisten terhadap janji. Dulu perusahaan janji ada reklamasi, membangun infrstruktur jalan dan penghijauan di pesisir. Semua cuma janji. Mereka tak menutup bekas tambang.

Antam sendiri aktif eksploitasi sampai 2005. Setelah itu, karena stok pasir masih banyak, selesai keluar sampai 2008.  Pasir dikirim ke pabrik semen PT Bosowa di Banyuwangi dan PT Tiga Roda melalui Pelabuhan Paiton, Probolinggo.

“Waktu itu pasir besi hanya untuk bahan baku semen, kandungan besi max 52 dam row 46-48,” katanya.

Pada 2008, keluar Keputusan Bupati Lumajang, Achmad Fauzi, mengenai pemberian izin eksplorasi pertambangan bahan galian pasir besi kepada PT. Indo Moderen Mining Sejahtera (IMMS).

Konsesi di enam kecamatan yakni, Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro dan Tempursari, seluas 8.495.6 hektar. Ia membentang di Pesisir Lumajang dari perbatasan dengan Jember di Timur dan Malang di Barat.

“Pemilik IMMS Lam Cong San. Pertambangan mulai di Desa Kajaran dan Desa Dampar,” katanya.

Pada 25 Agustus 2009, keluar surat keputusan Bupati Lumajang yang baru, Sjahrazad Masdar, berisi persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi untuk IMMS.

Kehadiran IMMS di Desa Dampar dan Kajaran, katanya,  juga menimbulkan penolakan masyarakat. Belum sempat, IMMS menambang , sudah banyak masyarakat lokal menambang di bawah naungan Koperasi Kesejahteraan Rakyat (KKR) di Desa Bades.

Ketika itu, Ketua KKR bernama Balok. Penambangan tak berizin juga dilakukan pondok pesantren milik Gus Ghorin.

“Para pemain tambang di Lumajang mulai warga lokal, pejabat desa, hingga perusahaan besar,”ucap  Ghufron.

Petambang pasir di Pesisir Lumajang, Su, warga Yosowilangun menceritakan, dulu penambangan pasir besi di bibir pantai menggunakan cara manual, hanya diwadahi karung, tanpa alat berat backhoe.

Pasir yang diambil dari proses alam. Ketika ombak datang, pasir terhempas diambil diketebalan dua hingga tiga centimeter.

 

Inilah kantor Haryono, Kades Selok Awar-awar, yang meraup miliaran rupiah dari sekitar 12 bulan tambang pasir besi ilegal beroperasi. Foto: Tommy Apriando

Inilah kantor Haryono, Kades Selok Awar-awar, yang meraup miliaran rupiah dari sekitar 12 bulan tambang pasir besi ilegal beroperasi. Foto: Tommy Apriando

 

Salah satu tokoh cukup dikenal dan bagus hasil pasir besi, yakni Salim Kancil. Dia bisa mencari pasir besi dengan limbah 10-20%.

“Pasir besi waktu itu dijual ke Ngoro, Mojokerto,” katanya.

Berbeda keterangan dari Abdullah Al-Kudus, dari Laskar Hijau. Dia bilang, Salim hanya pernah mengambil pasir di Sungai Kali Pancing untuk bangun rumah. “Di pantai, dia urug dengan tanah untuk buat sawah.”

Lambat laun,  duit pasir makin ‘manis,’ KKR menduduki konsesi IMMS. Walau KKR tak punya izin, tetapi bisa nambang.

Akhirnya, para penambang di pesisir memanfaatkan izin IMMS, penentu quota tambang IMMS. Investor hanya pelaksana tambang, IMMS mendapatkan keuntungan penjualan. IMMS tak menambang sama sekali.

Tak ada kejelasan lahan tambang, tetapi pengerukan terus berlanjut. Bahkan, oknum aparat datang, bercampur baur. Mereka saling memberikan perlindungan pada penambang. Lebih parah lagi, ketika itu pengusaha dan pemeritah daerah tak tahu aturan pertambangan.

Baru pada 2011, terbit 57 izin pertambangan rakyat (IPR) melalui SK Bupati Lumajang. Terbit pula konsensi untuk PT. MMI.  Antara Dinas Pengairan dan Perhutani berebut. Ia berujung, kompensasi kepada aparat desa.

Orang dalam IMMS mengatakan, Bs, IMMS hanya tumbal dalam kasus kematian Salim dan penganiayaan Tosan.

“Banyak pihak seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Tak pernah polisi, jaksa dan hakim menelusuri siapa pembeli pasir milik Haryono?” kata Su.

Tambang pasir besi Lumajang, melibatkan banyak aktor, tak terkecuali oknum kepolisian dari jajaran Polres hingga Polda Jatim.

Mongabay mendapatkan dokumen, surat tertanggal 2 Desember 2015 dengan tanda tangan AKBP Anjas Gautama Putra, selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Poda Jatim, memberikan rekomendasi pengadaan proyek antara CV. Mapan Jaya Lestari dengan CV. Anugerah Semeru.

Ada juga, pada 12 Januari 2016, Direktur PT. Calvary Abadi di Mojokerto, mengirimkan permintaan keperluan material khusus pasir Lumajang melalui Kapolres Lumajang.

Rere Christanto, Direktur Walhi Jatim mengatakan, dii balik pembunuhn dan penganiayaan aktivis penolak tambang Salim Kancil dan Tosan kuat dugaan keterlibatan sejumlah pihak termasuk perusahaan tambang lebih besar.

Untuk itu, perlu perhatian dan penanganan lebih serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Walhi Jatim mencatat, 67 tambang pasir besi ilegal di sepanjang pesisir selatan Lumajang, diduga ada keterlibatan perusahaan internasional di sana, yakni Dampar Golden International (DGI).

Perusahaan asing ini, katanya, berperan sebagai pencuci dosa dalam tambang liar lalu dekspor sampai ke Tiongkok. Dia menduga,  ada kesepakatan yang dibuat perusahaan DGI, dengan IMMS.

Modus mereka, hasil pertambangan di pesisir, disimpan di stockpile, didistribusikan ke Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Gresik, sampai ke Pelabuhan Qingdao di Tiongkok.

Sebelum ekspor ke Tiongkok, pasir besi ditampung  DGI, yang mendapat surat izin dari Gubernur Jatim. Izin ini eksklusif, DGI bisa menampung pasir besi dari Lumajang buat dikirim ke daerah lain, termasuk Tiongkok.

“Polisi harus mengusut siapa orang di dalam perusahaan yang menampung pasir. Bahkan, harus mengungkap tuntas siapa saja yang menikmati hasil pertambangan,” ucap Rere.

“Pencucian” pasir besi ilegal inilah, katanya, yang menyuburkan praktik-praktik ilegal di Lumajang. Kelancaran tambang pasir ilegal juga karena ada dua pelabuhan tempat bersandar, yakni Tanjung Tembaga dan smelter pertambangan di Gresik.

IMMS dan DGI saling terkait. IMMS, menanam saham 45% di Asia Resources Holding, 100% milik PT Mighty Kingdom. Mighty Kingdom Investment 55%, dan 5% Empire Bridge Asset (terdaftar di British Virgin Island).

Dalam surat Bupati Lumajang tentang persetujuan izin usaha pertambangan tahun 2013, untuk pengolahan dan pemurnian pasir besi kepada DGI, tercantum Presiden Komisaris, Chim Kim Lun, dan Ricky,  dengan pemegang saham dalam negeri IMMS Rp50 miliar, Mighty Kingdom Investment Limited RP68,75 miliar dan Empire Bride Asset Limited Rp6,25 miliar.

Perusahaan internasional mudah masuk ke tanah air tanpa izin, dengan melalui IMMS.

Lokasi pengolahan dan pemurnian di Dusun Dampar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, seluas 9.000 meter persegi, jangka waktu tiga tahun. Surat itu ditandatangani Bupati Sjahrazad Masdar.

Sejak 2010, pendirian IMMS mendapat penolakan warga Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, karena menyebabkan kerusakan lingkungan, menghilangkan mata pencarian petani dan kerugian negara.

IMMS mendapatkan keputusan Bupati Lumajang pada 2012 untuk persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi IUP operasi produksi. Lokasi di Desa Bades, Bago, Selok Awar-awar, Selok Anyar, Pandanarum dan Pandanwangi dengan luas 2.744,21 hektar, selama 10 tahun.

“Sudah tentu tambang pasir besi Lumajang tak hanya sumber konflik dan kerugian negara, juga sumber korupsi,” kata Rere.

Kini, pemilik IMMS dalam proses persidangan atas dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Suarabaya, bersama Abdul Gofur, Tim Teknis Amdal Lumajang.

“Kami menanti aktor-aktor lain yang terlibat juga diseret ke ranah hukum. Agar tambang ilegal tak terulang.”

Dia mendesak, penegak hukum membongkar kasus mengusut keterlibatan pemodal besar. Juga kaji ulang penataan ruang sampai proyek-proyek infrastruktur penampung hasil tambang illegal ini.

“Perlu moratorium pertambangan di Lumajang, bahkan seluruh Jawa.”

 

Para tersaangka pembunuh Salim Kancil dan penganiaya Tosan, dalam persidangan. Foto: Tommy Apriando

Para tersaangka pembunuh Salim Kancil dan penganiaya Tosan, dalam persidangan. Foto: Tommy Apriando

 

 

 

***

Abdul Rahem Faqih, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, tak bisa berkutik kala Senin (20/7/16), langsung ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dia jadi tersangka korupsi pertambangan pasir besi di Dusun Kaliwelang, Desa Bdes, Lumajang yang dikelola IMMS.

Faqih,  juga Wakil Direktur CV. Lintas Sumberdaya Lestari, kala itu konsultan Analisis dampak lingkungan (Amdal) IMMS.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejati,  Jatim, Romy Arizyanto mengatakan, Faqih sebagai pembuat rekayasa Amdal IMMS. Barang bukti dan keterangan kuat, Faqih langsung menjadi tersangka.

Kejati juga menetapkan warga negara Tiongkok, Lam Cong San, pemilik IMMS. Faqih didakwa merugikan negera Rp79 miliar ditahan di Rutan Kelas I Surabaya, terhitung 20 Juni-9 Juli 2016.

“Ditahan karena takut melarikan diri juga khawatir menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan,” kata Romy.

Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal Pemkab Lumajang R. Abdul Gofur. Mereka telah merugikan negara Rp79 miliar karena penambangan liar tanpa mengantongi izin penggunaan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam kasus ini, CV. Lintas Sumberdaya Lestari,  merupakan konsultan pemberi izin Amdal IMMS. Kejaksaan Tinggi Jatim memperoleh fakta eksplorasi penambangan IMMS, tak memenuhi izin, karena wilayah milik Perhutani.

Dalam persidangan,  Lam Cong San dan Abdul Gofur, katanya, dijerat tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dalam kasus korupsi pasir besi Lumajang. Dari investigasi BPKP Jatim, kata Romy, ada perhitungan kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp126 miliar.

Sejak awal, warga menolak tambang pasir besi di Pesisir Lumajang karena lahan masuk kawasan konservasi Perhutani. Anehnya, Pemkab Lumajang tetap mengeluarkan izin eksplorasi pada 2009, kepada IMMS hingga akhir 2013.

Kejati Jatim menyelidiki hingga keluar kesimpulan telah terjadi pelanggaran saat pengeluaran izin eksplorasi IMMS pada 2014.

“Hingga kami akhirnya menetapkan bos IMMS Lam Chong San dan Abdul Ghofur sebagai tersangka,” ujar dia.

Kejaksaan sempat mendapat hambatan kala akan menggeledah kantor IMMS. Penghuni kantor, kata Romy,  berusaha menghalangi. Adu mulut pun tak terelakkan saat mereka menyita sebuah gudang yang menyimpan berbagai peralatan tambang. Bersyukur, mereka berhasil menyita berbagai peralatan tambang, mulai alat berat hingga komponen penambangan.

Keberadaan kantor IMMS di Jember,  terendus petugas setelah ada penyidikan dugaan eksploitasi pasir besi di Lumajang melibatkan pejabat. Mereka menduga, ada keterlibatan 12 pejabat pemkab lain dalam mengeluarkan izin operasi IMMS.

“Kami terus mendalami keterlibatan para pihak dalam pertambangan IMMS dan merugikan Negara ini,” katanya.

Pada Senin (18/7/16), Kejaksaan Tinggi Jatim, menambah daftar tersangka dalam kasus korupsi IMMS dengan menangkap Ninis Rindhawati, PNS Lumajang, selaku mantan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lumajang pada 2010.

 

Lam Cong San, bos IMMS, kala di persidangan. Foto: Tommy Apriando

Lam Cong San, bos IMMS, kala di persidangan. Foto: Tommy Apriando

 

Kasus Ninis, pada 2010, IMMS mengajukan IUP dan operasi produksi di Blok Dampar, Pasirian. Sebelum mengajukan IUP,  IMMS harus memiliki Amdal terlebih dahulu sebagai syarat operasi konsesi seluas 1.195, 856 hektar di Blok Dampar,  yang sebagian besar milik Perhutani. Tim Penilai Amdal IMMS diketuai Ninis.

Romy mengatakan, Amdal IMMS seharusnya ditolak karena tak ada dokumen-dokumen pendukung dan tak ada dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). IMMS malah tetap beroperasi di kawasan itu dari 2010- 2014 hingga negara rugi sekitar Rp79 miliar.

“Tersangka ditahan 20 hari, 18 Juli-6 Agustus 2016 di Rutan Madaeng.”

Gufron,  tim advokasi Salim Kancil mengatakan, baik Lam Cong San, Abdul Gofur, maupun Ninis,  memang semestinya diminta pertanggungjawaban. Mereka merugikan negara. Namun, katanya, ada pihak lain harus diselidiki oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, KPK maupun PPATK.

Dia menyebut, ada dari DPRD Lumajang diduga terlibat dalam KSO atau penarikan pajak borongan salah satu perusahaan. Ada juga dari Dinas Ekonomi saat perizinan pertambangan dan penggurusan Amdal IMMS.  Juga mantan pejabat Pemkab Lumajang.

“Juga kepolisian di Lumajang harus ditelusuri,” katanya.

Kematian Salim dan penganiayaan Tosan, kata Gufron,  harus jadi pintu masuk membongkar mafia tambang dan memperbaiki tata kelola tambang lebih berkelanjutan. Bersambung

 

Aksi para aktivis mendesak penyelidikan tuntas tambang pasir besi Lumajang, dan penegakan hukum dan menyeret para pelaku dan aktor tambang pasir besi di Lumajang. Tak hanya Haroyono cs, dijerat sebatas kasus kriminal pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan Tosan. Foto: Tommy Apriando.

Aksi para aktivis mendesak penyelidikan tuntas tambang pasir besi Lumajang, dan penegakan hukum dan menyeret para pelaku dan aktor tambang pasir besi di Lumajang. Tak hanya Haroyono cs, dijerat sebatas kasus kriminal pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan Tosan. Foto: Tommy Apriando.

 

lumajang15